PUU
Tahun 2026
309/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemohon: Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang diwakili oleh Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 309/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah
Indonesia (KPCDI)
dalam hal ini diwakili oleh Tony Richard Alexander Samosir selaku Ketua
Umum KPCDI.
Alamat
:
Jalan Puskesmas Nomor 11, RT. 006/RW. 006,
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Dewi Umiliana
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
Alamat
:
Jalan Raya Citayam Gang H. Satiri RT 002 RW 009,
Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota
Depok, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Donny Marojahan Nainggolan
Pekerjaan
:
Tidak Bekerja
Alamat
:
Perum Permata TNG, Blok CB-17 Nomor 01,
RT.006/RW.021, Desa Gelam Jaya, Kecamatan
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
:
Laila Ayu Karlina
Pekerjaan
:
Guru Privat
Gak disebut pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
Peohon IV
Alamat
:
Jalan Seroja Blok B Nomor 168, RT.006/RW.011,
Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede,
Kota Bekasi, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 014/SKK-VIII/2026 tanggal 01 Agustus 2026 dan
Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK-IX/2026 tanggal 07 September 2026 memberi
kuasa kepada Suriaman Panjaitan, S. H., dan Yanti Mariana Gultom, S.H., keduanya
adalah Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum
Suriaman Panjaitan, S.H. & Others Law Office (SOLO), beralamat di Jalan Enau V
Nomor 101, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 13 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 14 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 309/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 309/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 14 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan
permohonan bertanggal 8 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 9
September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
3
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji
materiil,
diakui
keberadaannya
dalam
sistem
hukum
Indonesia,
sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
Undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final
dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini
mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).
6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
4
Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur
bahwa:
“secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi
dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam
undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan
untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;”
7. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
8. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan
bahwa: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis
kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang
terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
9. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU
Mahkamah Konstitusi”);
10. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur
bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi
dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak
boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat
ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang undang tersebut dapat
dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;
5
11. Bahwa Permohonan Uji Materiil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2
ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 7/2025”) yang menyatakan
bahwa:
Ayat (1)
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
Ayat (2)
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan Pengujian formil atau materiil.”
Ayat (5)
“Permohonan Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, Pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945”
12. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI
MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” terdapat dua jenis, yaitu Hak Uji Formil
dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk
menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya
terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”
(halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai
“wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan
tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu” (halaman 11);
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi
(the guardian of constitution), yang berwenang memberikan penafsiran
terhadap
sebuah
ketentuan
pasal-pasal
undang-undang
agar
berkesesuaian dengan nilai nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi
terhadap konstitusionalitas pasal pasal undang-undang tersebut merupakan
tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki
kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna
6
ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya
kepada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa objek permohonan a quo adalah materi muatan Pasal 1 angka 5 dan
Pasal 14 ayat (2) UU SJSN serta Pasal 1 angka 7 UU BPJS.
15. Bahwa pengujian terhadap materi muatan bagian tertentu dari suatu undang
undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 57
ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan pengujian materiil
Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN serta Pasal 1 angka 7 UU
BPJS terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
A. Dasar Hukum Kedudukan Hukum Para Pemohon
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005
dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 secara konsisten mensyaratkan
adanya 5 (lima) unsur kerugian konstitusional, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
7
c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau
setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional
dengan
berlakunya
norma
yang
dimohonkan
pengujian; dan
e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon menguraikan
kualifikasi, hak konstitusional, kerugian konstitusional, kerugian yang
bersifat spesifik dan aktual, hubungan sebab akibat (causal verband),
serta kemungkinan pemulihan kerugian masing-masing sebagai berikut.
B. Kedudukan Hukum Pemohon I
4. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat
di hadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H. di Kota Depok dan telah
memperoleh pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Nomor AHU-0008622.AH.01.07 tanggal 29 Mei 2017.
5. Bahwa dalam Pasal 6 AD/ART Tujuan Perkumpulan adalah: “KPCDI
bertujuan
mewujudkan
komunitas
yang
mampu
membangun
persaudaraan
solidaritas
di
antara
sesama
pasien
cuci
darah/hemodialisa, pasien PD/CAPD, pasien transplantasi ginjal, tenaga
medis, dan anggota keluarganya, serta mengembangkan dirinya sebagai
organisasi yang mampu mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan
dengan kepentingan pasien cuci darah.”
6. Bahwa untuk mencapai tujuan, maka berdasarkan Pasal 7 AD/ART
KPCDI Indonesia menjalankan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:
1) Aktif mengadakan forum komunikasi antar pasien dan anggota
keluarganya untuk saling berdiskusi, edukasi, berbagi, serta tolong
menolong dan saling menguatkan;
2) Aktif menyelenggarakan diskusi, seminar, workshop tentang
kesehatan ginjal, dialisis, dan transplantasi ginjal;
8
3) Aktif mengkampanyekan pola hidup sehat terutama yang berkaitan
dengan mencegah peningkatan penyakit gagal ginjal kronik;
4) Aktif melakukan advokasi kepada pasien cuci darah yang mengalami
ketidakadilan, juga memperjuangkan hak-hak pasien;
5) Aktif mengkampanyekan pembentukan lembaga donor organ;
6) Aktif menggalang kampanye donor ginjal;
7) Aktif memberikan bantuan kepada anggota yang kesusahan; serta
8) Aktif memberikan masukan dan kritik kepada pemangku kebijakan
demi regulasi yang berpihak kepada pasien.”
7. Bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I sebagai badan hukum
perkumpulan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon I mempunyai
kualifikasi sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka (1) Anggaran Dasar Pemohon I,
menyatakan:
“Ketua umum berperan sebagai representasi organisasi KPCDI
kepada pihak luar. Dalam fungsi dan tugasnya, Ketua Umum
memimpin jalannya organisasi dan pertemuan-pertemuan organisasi
serta kegiatan-kegiatan di dalam dan luar tubuh organisasi. Ketua
umum wajib Pengurus Organisasi. Ketua Umum berkewajiban
memberikan pertanggungjawabannya di akhir periode kepengurusan
kepada Kongres.”
9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat
di hadapan Notaris Uli Azhar, S.H., M.Kn. dan telah memperoleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0000155.AH.01.08
tanggal 28 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard
Samosir ditetapkan sebagai Ketua Umum Pemohon I. Berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon I,
Ketua Umum berwenang mewakili Pemohon I, sehingga berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dalam mengajukan
permohonan a quo.
10. Bahwa tujuan dan kegiatan Pemohon I sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut menunjukkan
bahwa keberadaan Pemohon I secara khusus berkaitan dengan
9
kepentingan dan perlindungan hak pasien penyakit ginjal, termasuk
melalui kegiatan advokasi dan upaya memengaruhi kebijakan publik
yang berkaitan dengan kepentingan pasien.
11. Bahwa tujuan dan kegiatan tersebut tidak hanya tercantum secara formal
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon I, tetapi
telah diwujudkan secara nyata melalui berbagai kegiatan advokasi
mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, pembiayaan pelayanan
kesehatan, pelayanan dialisis, akses terhadap obat dan terapi, serta
berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pasien penyakit
ginjal.
12. Bahwa sekitar 80% (delapan puluh persen) anggota Pemohon I
merupakan penderita gagal ginjal, sehingga terdapat hubungan langsung
dan nyata antara Pemohon I dengan kelompok pasien penyakit ginjal
yang kepentingannya secara konsisten diperjuangkan oleh Pemohon I.
13. Bahwa pelaksanaan tujuan dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari rekam
jejak advokasi Pemohon I, antara lain sebagai berikut:
Pertama, pada tahun 2017 Pemohon I melakukan advokasi menolak
rencana penerapan urun biaya (cost sharing) dalam JKN terhadap pasien
gagal ginjal karena dikhawatirkan mengganggu keberlanjutan terapi
hemodialisis. Pemohon I antara lain menyampaikan aspirasi kepada
DPR dan membuat petisi menolak penerapan urun biaya terhadap
pasien gagal ginjal.
Kedua, Pemohon I telah mengajukan pengujian terhadap Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 mengenai Jaminan Kesehatan kepada Mahkamah Agung,
yang antara lain berkaitan dengan kenaikan iuran JKN dan dampaknya
terhadap peserta mandiri, termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu
yang belum terdaftar sebagai PBI. Permohonan terhadap Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dikabulkan sebagian melalui Putusan
Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.
Ketiga, pada tahun 2021 Pemohon I melakukan advokasi mengenai
disparitas tarif BPJS Kesehatan bagi pelayanan dialisis dan melakukan
pertemuan dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan. Pemohon I juga mengadvokasi persoalan
10
distribusi cairan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) yang
memengaruhi keberlangsungan terapi pasien gagal ginjal.
Keempat, pada tahun 2023 Pemohon I memberikan pendampingan
hukum kepada keluarga korban gagal ginjal akut anak dalam perkara
perdata Nomor 332/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL sebagai bagian dari
kegiatan advokasi Pemohon I terhadap perlindungan hak pasien.
Kelima, Pemohon I secara berkelanjutan melakukan advokasi kepada
DJSN, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DPR, Ombudsman,
dan pemangku kepentingan lainnya mengenai akses pelayanan dialisis,
pilihan terapi HD dan CAPD, ketersediaan obat bagi pasien dialisis dan
pascatransplantasi ginjal, serta berbagai kendala pembiayaan dan
pelayanan kesehatan yang dialami pasien penyakit ginjal.
Keenam, Pemohon I bersama Koalisi Advokasi Hak Pasien untuk Akses
Obat telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 255/PUU-XXIII/2025
mengenai Undang Undang Paten, yang telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dengan amar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
sebagian. Rekam jejak tersebut semakin menunjukkan bahwa advokasi
melalui mekanisme hukum dan konstitusional merupakan bagian nyata
dari kegiatan Pemohon I dalam memperjuangkan kepentingan pasien.
14. Bahwa dalam menjalankan tujuan dan kegiatan organisasinya
sebagaimana
diuraikan
di
atas,
Pemohon
I
mempunyai
hak
konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
15. Bahwa sebagai badan hukum privat yang berdasarkan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangganya mempunyai tujuan dan menjalankan
kegiatan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pasien penyakit
ginjal serta memengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan
kepentingan pasien, Pemohon I mempunyai kepentingan konstitusional
untuk dapat menjalankan tujuan dan kegiatan organisasinya dalam suatu
kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil.
11
16. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN serta Pasal 1
angka 7 UU BPJS merupakan ketentuan yang mengatur Bantuan Iuran
dan Penerima Bantuan Iuran, sehingga keberlakuan ketentuan tersebut
secara langsung menyentuh kepentingan anggota dan kelompok pasien
yang menjadi objek kegiatan dan advokasi Pemohon I.
17. Bahwa dalam keadaan demikian, Pemohon I menganggap hak
konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan karena Pemohon I
harus
menjalankan
tujuan
dan
kegiatan
organisasinya
dalam
menghadapi persoalan perlindungan jaminan kesehatan yang secara
nyata
dialami
oleh
anggota
dan
kelompok
pasien
yang
diperjuangkannya.
18. Bahwa keadaan tersebut secara langsung memengaruhi pelaksanaan
kegiatan advokasi Pemohon I karena persoalan hukum yang dihadapi
anggota dan kelompok pasien yang diperjuangkannya berkaitan dengan
ketentuan
undang
undang,
sehingga
tidak
sepenuhnya
dapat
diselesaikan melalui pendampingan individual maupun advokasi
administratif yang selama ini dijalankan Pemohon I.
19. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon I bukan merupakan
kepentingan umum yang abstrak, karena mempunyai hubungan
langsung dengan tujuan dan kegiatan organisasi serta kelompok pasien
penyakit ginjal yang dihimpun dan secara konsisten diperjuangkan oleh
Pemohon I, yang sekitar 80% anggotanya merupakan penderita gagal
ginjal.
20. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional Pemohon I dengan berlakunya ketidaklengkapan
norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN serta Pasal 1
angka 7 UU BPJS, karena norma-norma tersebut tidak mencakup
penderita penyakit katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran
berdasarkan kondisi penyakit katastropik yang dideritanya, sementara
kelompok pasien tersebut merupakan bagian utama dari anggota dan
kelompok pasien yang menjadi objek kegiatan dan advokasi Pemohon I,
sehingga
ketidaklengkapan
norma
tersebut
secara
langsung
memengaruhi pelaksanaan tujuan dan kegiatan organisasi Pemohon I.
12
21. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat kemungkinan
kerugian konstitusional Pemohon I tidak akan atau tidak lagi terjadi,
sehingga Pemohon I dapat menjalankan tujuan dan kegiatan
organisasinya dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan
kelompok pasien dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian
hukum yang adil.
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon I mempunyai
kedudukan hukum sebagai badan hukum privat untuk mengajukan
permohonan a quo.
C. Kedudukan Hukum Pemohon II
23. Bahwa Pemohon II, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi
mengurus rumah tangga, dimana Pemohon II bernama Dewi Umiliana,
lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1981, beralamat di Jl. Raya
Citayam Gg H. Satiri RT 002 RW 009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan
Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sehingga memenuhi
kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU
MK.
24. Bahwa Pemohon II merupakan peserta PBI Jaminan Kesehatan
sehingga Iuran Jaminan Kesehatan Pemohon II dibayar oleh Pemerintah
dengan Kepesertaan BPJS Nomor 0001285096105.
25. Bahwa Pemohon II merupakan penderita End Stage Renal Disease
(ESRD) atau gagal ginjal stadium akhir yang harus menjalani
hemodialisis secara rutin dua kali setiap minggu, yaitu setiap hari Senin
dan Kamis di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok.
26. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia sekaligus
penderita gagal ginjal stadium akhir yang membutuhkan pelayanan
kesehatan cuci darah (hemodialisis) secara terus-menerus, Pemohon II
mempunyai hak konstitusional sebagai berikut:
a. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
b. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
13
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
c. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.”
27. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan keadaan Pemohon II karena hemodialisis yang harus dijalani
Pemohon II bukan merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat
insidental, melainkan pelayanan yang harus dijalani secara rutin dan
berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
28. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, status Pemohon II sebagai
Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat mengalami perubahan dalam
proses pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan yang
dilakukan Pemerintah.
29. Bahwa dalam proses tersebut, status PBI Pemohon II dinonaktifkan,
sedangkan pada saat yang sama kondisi medis Pemohon II sebagai
penderita gagal ginjal stadium akhir dan kebutuhan untuk menjalani
hemodialisis secara rutin tetap berlangsung.
30. Bahwa Pemohon II tidak mengetahui sebelumnya bahwa status PBI-nya
telah dinonaktifkan dan baru mengetahui keadaan tersebut ketika
hendak memperoleh pelayanan hemodialisis sebagaimana jadwal
rutinnya.
31. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026, Pemohon II datang ke
Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, untuk menjalani hemodialisis
sebagaimana jadwal rutinnya.
32. Bahwa pada saat itu Pemohon II telah berada di ruang hemodialisis, telah
menjalani pemeriksaan awal termasuk pemeriksaan tekanan darah, dan
telah dipersiapkan untuk menjalani tindakan hemodialisis.
33. Bahwa sesaat sebelum Pemohon II dihubungkan dengan mesin
hemodialisis, diketahui bahwa status PBI Pemohon II telah tidak aktif
sehingga tindakan hemodialisis pada hari tersebut tidak dapat dilanjutkan
dengan menggunakan kepesertaan JKN sebagaimana sebelumnya.
14
34. Bahwa akibat keadaan tersebut, Pemohon II harus pulang tanpa
menjalani hemodialisis sesuai jadwal dalam keadaan mengalami
penumpukan cairan, kadar hemoglobin rendah, lemah, dan kesulitan
berjalan.
35. Bahwa pada hari berikutnya Pemohon II mengadukan keadaan tersebut
kepada Puskesmas dan Kelurahan dan memperoleh bantuan sehingga
pelayanan kesehatan berikutnya dapat kembali diakses melalui
mekanisme yang tersedia.
36. Bahwa sekitar 1 bulan setelah kejadian tersebut, status PBI Pemohon II
baru dipulihkan sehingga Pemohon II kembali dapat memperoleh
pelayanan kesehatan dengan menggunakan kepesertaan PBI Jaminan
Kesehatan.
37. Bahwa selama menunggu pemulihan status PBI tersebut, Pemohon II
berjuang untuk melanjutkan cuci darah dengan cara membayar sendiri di
Rumah Sakit UI Depok dengan cara meminta bantuan dari saudara,
kenalan dan handai tolan.
38. Bahwa cuci darah tidak dapat menunggu pemulihan status PBI karena
dipastikan mengancam keselamatan jiwa Pemohon;
39. Bahwa
berdasarkan
rangkaian
peristiwa
tersebut,
kerugian
konstitusional Pemohon II bersifat spesifik dan aktual, karena Pemohon
II benar-benar tidak memperoleh tindakan hemodialisis yang telah
dijadwalkan pada tanggal 2 Februari 2026 sebagai akibat dari
ketidaklengkapan norma a quo yang tidak mencakup penderita penyakit
katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran.
40. Bahwa tidak diperolehnya tindakan hemodialisis tersebut secara
langsung menyentuh hak konstitusional Pemohon II untuk memperoleh
pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dan hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin Pasal 28H
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta mempunyai hubungan langsung
dengan
hak
Pemohon
II
untuk
mempertahankan
hidup
dan
kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945,
mengingat hemodialisis merupakan pelayanan kesehatan yang harus
dijalani Pemohon II secara rutin dan berkelanjutan.
15
41. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian
konstitusional
Pemohon
II
dengan
berlakunya
ketidaklengkapan norma a quo, karena Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14
ayat (2) UU SJSN serta Pasal 1 angka 7 UU BPJS hanya mengatur fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai subjek Penerima Bantuan Iuran
dan tidak mencakup penderita penyakit katastropik sebagai kategori
Penerima Bantuan Iuran. Akibat ketidaklengkapan tersebut, ketika status
PBI Pemohon II tidak aktif, kondisi penyakit katastropik yang tetap
dideritanya
tidak
menjadi
dasar
normatif
tersendiri
untuk
mempertahankan perlindungan PBI, sehingga Pemohon II mengalami
kerugian aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan hemodialisis pada
tanggal 2 Februari 2026.
42. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat kemungkinan
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II tidak akan atau tidak
lagi terjadi karena Pemohon II akan memperoleh kepastian hukum
mengenai perlindungan jaminan kesehatan dalam keadaan medis yang
dialaminya.
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon II mempunyai
kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan a quo.
D. Kedudukan Hukum Pemohon III
44. Bahwa Pemohon III, Donny Marojahan Nainggolan, lahir di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 1990, merupakan perseorangan warga negara
Indonesia dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berprofesi
sebagai Karyawan Swasta yang saat ini sedang tidak bekerja
(menganggur), beralamat di Perum Permata TNG, Blok CB-17 No.01,
RT.006/RW.021, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sehingga memenuhi kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
45. Bahwa Pemohon III adalah peserta JKN Mandiri/Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dengan Nomor Kartu 0001620772874.
46. Bahwa Pemohon III merupakan penderita gagal ginjal kronis dan telah
menjalani hemodialisis secara rutin sejak tahun 2015.
16
47. Bahwa meskipun telah menderita gagal ginjal dan menjalani
hemodialisis, Pemohon III tetap berusaha bekerja dan memperoleh
penghasilan. Pemohon III antara lain bekerja pada PT China ComService
Indonesia sebagai Resource Team Leader sejak tanggal 1 Maret 2018
sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.
48. Bahwa dalam perkembangan kondisi kesehatannya, Pemohon III
mengalami komplikasi berupa gangguan mineral dan tulang serta
keterbatasan gerak yang semakin membatasi kemampuan Pemohon III
untuk bekerja.
49. Bahwa hubungan kerja Pemohon III berakhir pada tahun 2023 dan sejak
berakhirnya hubungan kerja tersebut Pemohon III tidak lagi mempunyai
pekerjaan dan penghasilan serta sampai saat ini belum mampu kembali
bekerja.
50. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan penderita
gagal ginjal kronis yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara
berkelanjutan, Pemohon III mempunyai hak konstitusional sebagai
berikut:
a. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
b. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
c. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.”
51. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan keadaan Pemohon III karena Pemohon III harus menjalani
hemodialisis secara rutin dan berkelanjutan, sedangkan sejak
berakhirnya hubungan kerja pada tahun 2023 Pemohon III tidak lagi
mempunyai pekerjaan dan penghasilan.
17
52. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat kemungkinan
kerugian konstitusional Pemohon III tidak akan atau tidak lagi terjadi
karena kondisi penyakit katastropik yang diderita Pemohon III akan
mempunyai dasar normatif tersendiri sebagai kategori Penerima Bantuan
Iuran, sehingga Pemohon III memperoleh kepastian perlindungan
jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya secara
berkelanjutan tanpa harus menunggu terlebih dahulu pembuktian
sebagai fakir miskin atau tidak mampu.
53. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon III bersifat
spesifik dan aktual karena dalam keadaan tidak lagi mempunyai
pekerjaan dan penghasilan serta tetap membutuhkan pelayanan
hemodialisis secara rutin, Pemohon III masih mempunyai kewajiban
membayar
Iuran
Jaminan
Kesehatan
secara
mandiri
untuk
mempertahankan kepesertaannya dalam JKN.
54. Bahwa keadaan tersebut secara langsung menyentuh hak konstitusional
Pemohon III atas jaminan sosial sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai hubungan dengan hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak untuk mempertahankan hidup dan
kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945,
mengingat Pemohon III harus tetap memperoleh pelayanan hemodialisis
secara rutin dan berkelanjutan.
55. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III tersebut terjadi akibat
ketidaklengkapan norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN
serta Pasal 1 angka 7 UU BPJS yang tidak mencakup penderita penyakit
katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran berdasarkan kondisi
penyakit katastropik yang dideritanya.
56. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian
konstitusional
Pemohon
III
dengan
berlakunya
ketidaklengkapan norma-norma a quo, karena dalam keadaan Pemohon
III menderita gagal ginjal kronis, membutuhkan hemodialisis secara rutin
dan berkelanjutan, serta tidak lagi mempunyai pekerjaan dan
penghasilan, namun karena kondisi penyakit katastropik yang diderita
Pemohon III tidak menjadi dasar normatif tersendiri untuk memperoleh
18
status Penerima Bantuan Iuran, sehingga Pemohon III sampai saat ini
tetap harus membayar Iuran Jaminan Kesehatan secara mandiri untuk
mempertahankan kepesertaannya dalam JKN.
57. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat kemungkinan
kerugian konstitusional Pemohon III tidak akan atau tidak lagi terjadi
karena Pemohon III akan secara otomatis dan seketika serta berlaku
selama Pemohon III masih menderita penyakit gagal ginjal menjadi
Penerima Bantuan Iuran, hanya berdasarkan kondisi penyakit
katastropik yang diderita oleh Pemohon III tanpa memandang verifikasi
status sosial ekonomi Pemohon III sebagai fakir miskin dan tidak mampu.
58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon III mempunyai
kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan a quo.
E. Kedudukan Hukum Pemohon IV — Laila Ayu Karlina
59. Bahwa Pemohon IV, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi
sebagai guru privat, dimana Pemohon IV bernama Laila Ayu Karlina, lahir
di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1991, beralamat di Jl. Seroja Blok B
No.168, RT.006/RW.011, Kel. Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota
Bekasi,
Provinsi
Jawa
Barat,
sehingga
memenuhi
kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
60. Bahwa Pemohon IV semula adalah peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Jaminan
Kesehatan
Nasional
dengan
nomor
kartu
0000506183286. Namun, akibat penonaktifan kepesertaan PBI secara
sepihak oleh Pemerintah, Pemohon IV terpaksa beralih menjadi peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri dengan membayar iuran
secara mandiri agar tetap memperoleh akses terhadap pelayanan
kesehatan yang dibutuhkannya.
61. Bahwa Pemohon IV adalah penderita gagal ginjal yang harus menjalani
hemodialisis secara rutin dua kali setiap minggu, yaitu setiap hari Rabu
dan Sabtu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih Bekasi.
62. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan penderita
gagal ginjal yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terus-
menerus, Pemohon IV mempunyai hak konstitusional sebagai berikut:
19
a. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
b. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
c. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.”
63. Bahwa keadaan tersebut secara langsung menyentuh hak konstitusional
Pemohon IV untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana
dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas jaminan
sosial sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
serta mempunyai hubungan langsung dengan hak Pemohon IV untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal
28A UUD NRI Tahun 1945, mengingat hemodialisis merupakan
pelayanan kesehatan yang harus dijalani Pemohon IV secara rutin dan
berkelanjutan.
64. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana diuraikan di
atas dianggap telah dirugikan oleh berlakunya ketidaklengkapan norma-
norma yang diuji karena tidak mencakup penderita penyakit katastropik
sebagai kategori Penerima Bantuan Iuran berdasarkan kondisi penyakit
katastropik yang dideritanya.
65. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026, Pemohon IV masih
menjalani
hemodialisis
sebagaimana
jadwal
rutinnya
dengan
menggunakan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan yang dimilikinya.
66. Bahwa setelah pelayanan hemodialisis tersebut, status Pemohon IV
sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dinonaktifkan.
67. Bahwa Pemohon IV baru mengetahui bahwa status PBI-nya telah
dinonaktifkan pada saat malam hari tanggal 2 Februari 2026 datang
untuk memperoleh pelayanan kontrol dokter.
20
68. Bahwa pada saat hendak memperoleh pelayanan kontrol dokter tersebut
diketahui bahwa status PBI Pemohon IV telah tidak aktif, sehingga
Pemohon IV tidak dapat memperoleh pelayanan kontrol dokter dengan
menggunakan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana
sebelumnya.
69. Bahwa penonaktifan status PBI Pemohon IV tersebut terjadi dalam
periode ketika Pemerintah melakukan pemutakhiran data kepesertaan
PBI Jaminan Kesehatan secara nasional yang mengakibatkan
penonaktifan sejumlah peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pemohon IV
tidak pernah memperoleh pemberitahuan bahwa penonaktifan status PBI
tersebut disebabkan oleh pelanggaran, penyalahgunaan, fraud, ataupun
tindakan lain yang dilakukan oleh Pemohon IV.
70. Bahwa yang Pemohon IV alami, penonaktifan status PBI tersebut tidak
hanya mengakibatkan Pemohon IV tidak dapat memperoleh pelayanan
kontrol dokter pada tanggal 2 Februari 2026, tetapi juga mengakibatkan
Pemohon IV tidak memperoleh pelayanan hemodialisis sebagaimana
jadwal rutinnya selama status PBI Pemohon IV belum dipulihkan.
71. Bahwa keadaan tersebut terjadi meskipun kondisi penyakit gagal ginjal
Pemohon IV dan kebutuhan untuk menjalani hemodialisis secara rutin
dan berkelanjutan tetap berlangsung.
72. Bahwa sekitar satu bulan setelah kejadian tersebut, status PBI Pemohon
IV kemudian dipulihkan sehingga Pemohon IV kembali dapat
memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk hemodialisis, dengan
menggunakan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.
73. Bahwa selama masa tunggu pemulihan status PBI tersebut, Pemohon IV
dengan terpaksa melakukan cuci darah di Rumah Sakit dengan cara 1
(satu) kali membayar tunai dengan meminta bantuan dari keluarga,
kenalan dan handai tolan, dan 1 (satu) kali membayar iuran BPJS
Mandiri.
74. Bahwa pemulihan status PBI, tidak menghapus kerugian yang telah
dialami Pemohon IV selama status PBI-nya tidak aktif, berupa tidak
diperolehnya pelayanan kontrol dokter pada tanggal 2 Februari 2026 dan
tidak diperolehnya pelayanan hemodialisis melalui layanan JKN
sebagaimana jadwal rutinnya sampai status PBI Pemohon IV dipulihkan.
21
75. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV tersebut terjadi akibat
ketidaklengkapan norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN
serta Pasal 1 angka 7 UU BPJS yang tidak mencakup penderita penyakit
katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran berdasarkan kondisi
penyakit katastropik yang dideritanya.
76. Bahwa
berdasarkan
rangkaian
peristiwa
tersebut,
kerugian
konstitusional Pemohon IV bersifat spesifik dan aktual, karena Pemohon
IV benar-benar tidak dapat memperoleh pelayanan kontrol dokter dengan
menggunakan kepesertaan PBI pada tanggal 2 Februari 2026 dan tidak
dapat memperoleh pelayanan hemodialisis melalui JKN sebagaimana
jadwal rutinnya selama status PBI Pemohon IV belum dipulihkan,
padahal kondisi gagal ginjal dan kebutuhan hemodialisis Pemohon IV
tetap berlangsung.
77. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian
konstitusional
Pemohon
IV
dengan
berlakunya
ketidaklengkapan norma-norma a quo, karena ketika status PBI
Pemohon IV tidak aktif, kondisi penyakit katastropik yang tetap
dideritanya
tidak
menjadi
dasar
normatif
tersendiri
untuk
mempertahankan perlindungan sebagai Penerima Bantuan Iuran,
sehingga Pemohon IV mengalami terputusnya akses terhadap
pelayanan kesehatan melalui JKN, termasuk pelayanan hemodialisis
yang dibutuhkannya secara rutin dan berkelanjutan.
78. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat kemungkinan
kerugian konstitusional Pemohon IV tidak akan atau tidak lagi terjadi,
karena kondisi penyakit katastropik yang diderita Pemohon IV akan
mempunyai dasar normatif sebagai kategori Penerima Bantuan Iuran,
sehingga Pemohon IV memperoleh kepastian keberlangsungan
perlindungan jaminan kesehatan selama kondisi medis dan kebutuhan
pelayanan kesehatan yang berkaitan dengannya masih berlangsung.
79. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon IV mempunyai
kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan a quo.
22
F. Hubungan Kerugian Konstitusional Para Pemohon dengan Norma yang
Diuji
80. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian konstitusional para
Pemohon bukan timbul semata-mata karena norma-norma a quo
mengatur Bantuan Iuran dan Penerima Bantuan Iuran, melainkan karena
ketidaklengkapan norma-norma a quo yang tidak mencakup penderita
penyakit katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran berdasarkan
kondisi penyakit katastropik yang dideritanya.
81. Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut secara nyata berkaitan dengan
Pemohon I karena anggota dan kelompok pasien penyakit ginjal yang
diperjuangkannya
merupakan
kelompok
yang
secara
langsung
berkepentingan terhadap keberlangsungan perlindungan JKN.
82. Bahwa terhadap Pemohon II, ketidaklengkapan norma tersebut telah
menimbulkan kerugian aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan
hemodialisis pada tanggal 2 Februari 2026 ketika status PBI Pemohon II
tidak aktif.
83. Bahwa terhadap Pemohon III, ketidaklengkapan norma tersebut telah
menimbulkan kerugian aktual karena dalam keadaan menderita gagal
ginjal kronis, membutuhkan hemodialisis secara rutin, serta tidak lagi
mempunyai pekerjaan dan penghasilan, Pemohon III tetap bukan
Penerima Bantuan Iuran dan masih harus membayar Iuran Jaminan
Kesehatan secara mandiri.
84. Bahwa terhadap Pemohon IV, ketidaklengkapan norma tersebut telah
menimbulkan kerugian aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan
kontrol dokter dengan menggunakan kepesertaan PBI pada tanggal 2
Februari 2026 serta terputusnya pelayanan hemodialisis melalui JKN
selama status PBI Pemohon IV belum dipulihkan.
85. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara ketidaklengkapan norma-norma a quo dengan kerugian
konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan, dan apabila
permohonan a quo dikabulkan terdapat kemungkinan kerugian tersebut
tidak akan atau tidak lagi terjadi.
86. Bahwa
berdasarkan
seluruh
uraian
mengenai
kualifikasi,
hak
konstitusional, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual,
23
hubungan sebab akibat (causal verband), serta kemungkinan pemulihan
kerugian tersebut, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil
terhadap Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), selanjutnya disebut
UU SJSN, serta Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256), selanjutnya disebut UU BPJS,
sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 5 UU SJSN yang menyatakan:
“Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program
jaminan sosial.”
b. Pasal 14 ayat (2) UU SJSN yang menyatakan:
“Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.”
c. Pasal 1 angka 7 UU BPJS yang menyatakan:
“Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program
Jaminan Sosial.”
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan norma-norma a quo bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama dengan norma-norma sebagai
berikut:
a. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
b. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
24
c. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.”
d. Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
3. Bahwa norma-norma a quo membentuk satu konstruksi hukum yang
sama, yaitu Bantuan Iuran yang dibayar oleh Pemerintah hanya
diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
4. Bahwa para Pemohon tidak menganggap pemberian Bantuan Iuran
kepada fakir miskin dan orang tidak mampu bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945.
5. Bahwa para Pemohon menganggap pertentangan norma-norma a quo
dengan UUD NRI Tahun 1945 timbul karena Pembentuk Undang-Undang
telah melakukan kelalaian konstitusional (constitutional omission) yang
mengakibatkan ketidaklengkapan norma, karena tidak menempatkan
penderita penyakit katastropik sebagai Penerima Bantuan Iuran
berdasarkan kondisi medisnya.
6. Bahwa akibat ketidaklengkapan norma tersebut, penderita penyakit
katastropik hanya dapat memperoleh Bantuan Iuran apabila memenuhi
kategori fakir miskin atau orang tidak mampu, padahal kebutuhan
terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mempertahankan
hidup dapat timbul sejak penyakit tersebut didiagnosis, bukan sejak
penderita kemudian ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang tidak
mampu.
7. Bahwa ketidaklengkapan norma-norma a quo tersebut bertentangan
dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 karena dapat mengancam hak
penderita penyakit katastropik untuk hidup serta mempertahankan hidup
dan kehidupannya.
8. Bahwa ketidaklengkapan norma-norma a quo tersebut bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dapat
mengancam hak penderita penyakit katastropik untuk memperoleh
pelayanan kesehatan.
25
9. Bahwa ketidaklengkapan norma-norma a quo tersebut bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dapat
mengancam hak penderita penyakit katastropik atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat.
10. Bahwa ketidaklengkapan norma-norma a quo tersebut bertentangan
dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan
sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara, in casu Jaminan
Kesehatan Nasional, belum memberikan perlindungan yang utuh kepada
penderita penyakit katastropik sesuai dengan martabat kemanusiaan.
11. Bahwa untuk memulihkan pertentangan konstitusional tersebut, para
Pemohon memohon agar penderita penyakit katastropik dimaknai
sebagai Penerima Bantuan Iuran. Khusus bagi penderita penyakit
katastropik, status tersebut diperoleh secara otomatis dan seketika sejak
diagnosis sebagai penderita penyakit katastropik tercatat dalam sistem
Jaminan Kesehatan Nasional, serta tetap berlangsung selama kondisi
medis tersebut dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan
dengannya masih berlangsung.
B. PENYAKIT KATASTROPIK DAN KARAKTERISTIK KHUSUSNYA
12. Bahwa istilah “penyakit katastropik” bukan merupakan istilah yang
diciptakan oleh para Pemohon untuk kepentingan permohonan a quo,
melainkan telah dikenal dan digunakan oleh Pemerintah dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Bahwa secara kebahasaan istilah “katastropik” berkaitan dengan
pengertian bencana atau malapetaka. Dalam konteks kesehatan, istilah
tersebut digunakan untuk menggambarkan penyakit yang mempunyai
dampak sangat berat terhadap penderita serta menimbulkan kebutuhan
pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang besar.
14. Bahwa dalam konteks permohonan a quo, penyakit katastropik
mempunyai sekurang-kurangnya tiga karakteristik utama, yaitu:
a. mengancam jiwa, karena mempunyai risiko menimbulkan komplikasi
berat, kecacatan permanen, dan/atau kematian;
26
b. membutuhkan perawatan jangka panjang, berupa proses medis,
terapi, pengobatan, dan/atau pemantauan kesehatan secara rutin
dan berkelanjutan; dan
c. membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi, karena
penanganannya dapat membutuhkan tindakan medis, obat,
teknologi kesehatan, dan pelayanan kesehatan secara berulang
atau berkelanjutan.
15. Bahwa
karakteristik
tersebut
tercermin
dalam
kebijakan
resmi
Pemerintah. Kementerian Kesehatan antara lain mengidentifikasi
penyakit jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, talasemia, leukemia,
hemofilia, dan sirosis hati sebagai penyakit kronis degeneratif yang
bersifat katastropik. Pada tahun 2022, biaya pelayanan kesehatan untuk
kelompok penyakit tersebut mencapai Rp.24,06 triliun atau sekitar 22%
dari keseluruhan biaya pelayanan kesehatan JKN.
16. Bahwa karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penyakit katastropik
tidak
hanya
menimbulkan
persoalan
kesehatan,
tetapi
dapat
menempatkan penderita dalam keadaan ketika kelangsungan akses
terhadap pelayanan kesehatan mempunyai hubungan langsung dengan
kelangsungan hidupnya.
17. Bahwa keadaan tersebut nyata pada penderita gagal ginjal yang
membutuhkan terapi pengganti ginjal, termasuk hemodialisis secara
berkala, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), maupun
transplantasi ginjal yang diikuti pengobatan dan pemantauan medis.
18. Bahwa bagi penderita dalam keadaan demikian, pelayanan kesehatan
tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup,
melainkan merupakan bagian dari upaya mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
19. Bahwa karakteristik penyakit katastropik juga menimbulkan risiko ganda:
risiko terhadap kehidupan akibat penyakit yang diderita dan risiko
terhadap kemampuan ekonomi akibat kebutuhan perawatan jangka
panjang dan berbiaya tinggi serta berkurangnya kemampuan penderita
untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.
20. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah menentukan penyakit
apa saja yang termasuk penyakit katastropik. Terminologi dan klasifikasi
27
tersebut telah dikenal dan digunakan Pemerintah, sedangkan penentuan
medis mengenai penyakit yang termasuk kategori penyakit katastropik
tetap merupakan kewenangan Pemerintah berdasarkan perkembangan
ilmu kedokteran dan kebijakan kesehatan.
21. Bahwa yang dimohonkan para Pemohon adalah akibat konstitusional
terhadap status Penerima Bantuan Iuran setelah seseorang didiagnosis
menderita penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit katastropik dan
diagnosis tersebut tercatat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
C. KARAKTERISTIK
DAN
KEBUTUHAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PENDERITA GAGAL GINJAL, TALASEMIA, HEMOFILIA, DAN KANKER
AKTIF
22. Bahwa untuk memahami persoalan konstitusional dalam permohonan a
quo, penting terlebih dahulu memahami keadaan nyata yang dialami oleh
penderita penyakit katastropik. Pada penyakit tertentu, pelayanan
kesehatan bukan sekadar sarana untuk memperoleh kesembuhan,
melainkan kebutuhan yang harus diperoleh secara berulang dan
berkelanjutan
untuk
mempertahankan
fungsi
tubuh,
mencegah
kegawatan, mengendalikan perkembangan penyakit, dan dalam keadaan
tertentu mempertahankan kehidupan.
23. Bahwa keadaan tersebut terlihat secara nyata pada penderita gagal ginjal
tahap akhir yang harus menjalani hemodialisis. Pada kondisi ini, fungsi
ginjal telah menurun sedemikian berat sehingga tidak lagi mampu secara
memadai membuang zat sisa metabolisme, mengatur keseimbangan
elektrolit, serta mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh. Karena
itu, sebagian fungsi tersebut harus dibantu atau digantikan melalui
hemodialisis yang dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan medis
penderita.
24. Bahwa sebagian penderita gagal ginjal tahap akhir bahkan sudah tidak
dapat menghasilkan urine atau hanya menghasilkan urine dalam jumlah
yang sangat sedikit. Akibatnya, cairan yang masuk ke dalam tubuh tidak
dapat dikeluarkan sebagaimana pada orang yang fungsi ginjalnya masih
normal. Penderita karena itu harus menjalani pembatasan asupan cairan
secara ketat dalam kehidupan sehari-hari.
28
25. Bahwa bagi penderita demikian, rasa haus tidak selalu dapat dijawab
dengan minum sebagaimana orang sehat. Air yang diminum, minuman
lainnya, bahkan makanan yang mengandung banyak cairan harus
diperhitungkan, karena kelebihan cairan dapat tertahan di dalam tubuh
sampai dikeluarkan melalui proses hemodialisis.
26. Bahwa dalam keadaan tersebut, hemodialisis bukanlah sekadar jadwal
berobat yang dapat dengan mudah ditunda. Bagi penderita yang fungsi
ginjalnya telah sangat minimal, hemodialisis merupakan bagian dari
upaya menggantikan fungsi tubuh yang tidak lagi dapat dijalankan secara
memadai oleh ginjal. Apabila hemodialisis terlewat, cairan, zat sisa
metabolisme, dan elektrolit tertentu dapat terus terakumulasi di dalam
tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya sesak napas, gangguan
keseimbangan elektrolit, gangguan irama jantung, penurunan kondisi
tubuh, kegawatan medis, bahkan keadaan yang mengancam kehidupan.
27. Bahwa dengan demikian, kehidupan seorang penderita gagal ginjal yang
bergantung pada hemodialisis berlangsung dari satu jadwal hemodialisis
menuju jadwal berikutnya. Mereka harus membatasi cairan yang
diminum, menjaga makanan yang dikonsumsi, mengonsumsi obat-
obatan yang diperlukan, dan kembali secara teratur ke fasilitas kesehatan
karena fungsi yang pada orang sehat dilakukan oleh ginjal sepanjang
waktu harus, pada waktu-waktu tertentu, dibantu melalui mesin
hemodialisis.
28. Bahwa ketika akses seorang penderita gagal ginjal terhadap hemodialisis
terputus, persoalannya bukan sekadar tertundanya suatu pelayanan
kesehatan. Yang terputus adalah akses terhadap tindakan medis yang
diperlukan tubuhnya untuk membuang cairan dan zat sisa yang tidak lagi
dapat dikeluarkan secara memadai oleh ginjal.
29. Bahwa bentuk ketergantungan yang berbeda terdapat pada penderita
talasemia, yaitu kelainan darah yang pada jenis dan tingkat keparahan
tertentu menyebabkan tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin
secara memadai sehingga penderita membutuhkan transfusi darah
secara berkala. Bagi penderita talasemia yang bergantung pada
transfusi, transfusi darah bukanlah tindakan medis insidental yang hanya
dilakukan ketika penyakit sewaktu-waktu kambuh, melainkan bagian dari
29
rangkaian pelayanan kesehatan yang harus dijalani secara berulang dan
berkelanjutan.
30. Bahwa bagi penderita tersebut, darah yang pada manusia sehat
diproduksi oleh tubuh secara alamiah harus secara berkala diperoleh
melalui pelayanan kesehatan. Karena itu, datang kembali ke rumah sakit
untuk menjalani transfusi bukan merupakan pilihan, melainkan
konsekuensi
dari
kondisi
medis
yang
harus
dijalani
untuk
mempertahankan kondisi tubuh dan mencegah komplikasi yang serius.
31. Bahwa penderitaan akibat talasemia tidak berhenti pada kebutuhan
transfusi darah. Transfusi yang dilakukan secara berulang dapat
menyebabkan penumpukan zat besi di dalam tubuh sehingga penderita
tertentu juga membutuhkan terapi untuk mengendalikan kelebihan zat
besi serta pemeriksaan dan pemantauan medis secara berkelanjutan
guna mencegah kerusakan organ.
32. Bahwa karakteristik yang berbeda terdapat pula pada penderita
hemofilia, yaitu kelainan pembekuan darah yang menyebabkan proses
pembekuan darah tidak berlangsung sebagaimana pada orang pada
umumnya. Akibatnya, penderita menghadapi risiko perdarahan yang
berlangsung lebih lama dan dapat mengalami perdarahan pada
persendian, otot, maupun bagian tubuh lainnya.
33. Bahwa bagi penderita hemofilia, benturan atau luka yang bagi orang lain
mungkin merupakan kejadian biasa dapat berkembang menjadi
persoalan medis yang serius. Perdarahan tertentu bahkan dapat terjadi
di dalam tubuh tanpa terlihat dari luar, dan apabila terjadi pada bagian
tubuh atau organ tertentu dapat menyebabkan kerusakan permanen,
kecacatan, bahkan mengancam kehidupan.
34. Bahwa karena itu, penderita hemofilia membutuhkan akses terhadap
pelayanan kesehatan dan terapi faktor pembekuan darah sesuai dengan
kondisi medisnya, baik untuk menangani perdarahan yang telah terjadi
maupun, dalam keadaan tertentu, sebagai terapi profilaksis untuk
mencegah terjadinya perdarahan.
35. Bahwa keadaan yang tidak kalah serius dialami oleh penderita kanker
aktif, khususnya penderita yang sedang membutuhkan dan menjalani
rangkaian terapi. Penanganan kanker dapat berupa pembedahan,
30
kemoterapi, radioterapi, terapi target, imunoterapi, maupun bentuk
pelayanan kesehatan lainnya sesuai jenis kanker, stadium penyakit, dan
indikasi medis masing-masing penderita.
36. Bahwa bagi penderita kanker aktif, pengobatan pada umumnya bukan
merupakan satu tindakan yang selesai dalam satu kali kunjungan.
Penderita dapat harus menjalani rangkaian pemeriksaan, terapi,
evaluasi, pemberian obat, dan pemantauan secara berulang dalam
jangka waktu tertentu. Kesinambungan pelayanan kesehatan karena itu
menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan perkembangan
penyakit.
37. Bahwa penderitaan penderita kanker juga tidak hanya berasal dari
penyakit itu sendiri. Dalam menjalani rangkaian terapi, penderita dapat
mengalami penurunan kondisi fisik dan berbagai efek samping yang
membutuhkan obat obatan, pemeriksaan, tindakan medis, bahkan
perawatan rumah sakit. Pada saat yang sama, penyakit dan rangkaian
pengobatan tersebut dapat mengurangi kemampuan penderita untuk
bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana sebelum
menderita penyakit.
38. Bahwa keadaan penderita kanker aktif tersebut memperlihatkan
persoalan yang sangat relevan dengan permohonan a quo: pada saat
kebutuhan seseorang terhadap pelayanan kesehatan justru meningkat,
kemampuan dirinya untuk bekerja dan memperoleh penghasilan dapat
menurun. Namun perubahan kondisi medis dan kemampuan ekonomi
tersebut tidak dengan sendirinya serta pada saat yang sama mengubah
status sosial-ekonomi administratif penderita menjadi fakir miskin atau
orang tidak mampu.
39. Bahwa gagal ginjal, talasemia, hemofilia, dan kanker aktif mempunyai
mekanisme penyakit dan bentuk pelayanan kesehatan yang berbeda.
Namun keempatnya memperlihatkan satu karakter yang sama dan
relevan bagi permohonan a quo, yaitu adanya kondisi medis yang
menyebabkan penderita mempunyai kebutuhan yang berulang dan/atau
berkelanjutan terhadap pelayanan kesehatan untuk mempertahankan
fungsi tubuh, mengendalikan perkembangan penyakit, mencegah
31
kegawatan atau kerusakan tubuh yang serius, dan dalam keadaan
tertentu mempertahankan kehidupannya.
40. Bahwa
keempat
penyakit
tersebut
hanyalah
contoh
untuk
menggambarkan karakter nyata penyakit katastropik dan bukan
dimaksudkan untuk membatasi jenis penyakit katastropik hanya pada
penyakit-penyakit tersebut. Penentuan mengenai penyakit apa yang
secara medis termasuk dalam kategori penyakit katastropik tetap
merupakan
ranah
Pemerintah
berdasarkan
ilmu
kedokteran,
perkembangan pelayanan kesehatan, dan kebijakan kesehatan nasional.
41. Bahwa hal yang relevan secara konstitusional bukan semata-mata nama
penyakitnya, melainkan kenyataan bahwa terdapat kondisi medis tertentu
yang menimbulkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan secara
serius, berulang, dan/atau berkelanjutan, sedangkan kebutuhan medis
tersebut tidak selalu bergerak bersamaan dengan kemampuan ekonomi
maupun status sosial ekonomi administratif penderita.
42. Bahwa penyakit bekerja menurut keadaan biologis tubuh manusia, bukan
menurut status sosial-ekonomi administratif. Kebutuhan penderita gagal
ginjal untuk menjalani hemodialisis tidak berhenti ketika status PBI-nya
berubah. Kebutuhan penderita talasemia terhadap transfusi darah tidak
dapat menunggu sampai proses penetapan status sosial-ekonominya
selesai. Perdarahan pada penderita hemofilia tidak menunggu sampai
negara menentukan apakah penderita telah memenuhi kriteria sebagai
fakir miskin atau orang tidak mampu. Demikian pula perkembangan
kanker tidak berhenti sementara. penderita menunggu perubahan status
administratifnya.
43. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara kapan
kebutuhan perlindungan medis timbul dan kapan seseorang secara
administratif ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu.
Penyakit dapat menimbulkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang
segera, berulang, dan berkelanjutan sejak kondisi medis tersebut terjadi,
sedangkan penurunan kemampuan ekonomi dan perubahan status
sosial-ekonomi administratif dapat berlangsung kemudian dan pada
waktu yang berbeda.
32
44. Bahwa ketidaksamaan waktu tersebut mempunyai konsekuensi yang
sangat nyata. Seorang penderita dapat membutuhkan hemodialisis,
transfusi darah, faktor pembekuan, terapi kanker, obat-obatan, dan
pelayanan kesehatan lainnya ketika secara administratif dirinya belum
termasuk fakir miskin atau orang tidak mampu. Sebaliknya, penderita
dapat terus membutuhkan pelayanan tersebut ketika status administratif
yang sebelumnya memberikan perlindungan kepadanya berubah atau
tidak lagi aktif.
45. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan mengapa persoalan penyakit
katastropik tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan
kemiskinan. Penyakit katastropik dapat hadir ketika seseorang masih
bekerja dan mempunyai penghasilan. Penyakit tersebut kemudian dapat
mengurangi kemampuan bekerja, menggerus kemampuan ekonomi
penderita dan keluarganya, sementara kebutuhan terhadap pelayanan
kesehatan justru terus berlangsung atau bahkan meningkat.
46. Bahwa dengan demikian dapat terjadi suatu keadaan ketika seseorang
secara medis telah berada dalam kondisi yang membutuhkan
perlindungan secara terus-menerus, secara faktual kemampuan
ekonominya telah menurun atau bahkan hilang, tetapi secara
administratif dirinya belum ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang
tidak mampu. Dalam rentang waktu itulah celah perlindungan yang
dipersoalkan para Pemohon dalam permohonan a quo menjadi nyata.
47. Bahwa negara tentu mempunyai kewenangan untuk menentukan
mekanisme administrasi, pendataan, verifikasi, dan pengelolaan
pembiayaan jaminan sosial. Namun mekanisme tersebut tidak
seharusnya menyebabkan penderita penyakit katastropik yang secara
medis membutuhkan pelayanan kesehatan secara berulang dan
berkelanjutan harus terlebih dahulu menunggu kehilangan kemampuan
ekonominya dan kemudian menunggu penetapan sebagai fakir miskin
atau orang tidak mampu untuk memperoleh perlindungan melalui
Bantuan Iuran.
48. Bahwa negara tidak seharusnya menunggu penyakit menghabiskan
kemampuan
ekonomi
seseorang
untuk
kemudian
memberikan
perlindungan yang diperlukan guna mempertahankan kehidupan dan
33
kesehatannya. Pada penyakit katastropik, kebutuhan perlindungan telah
lahir dari kondisi medis yang nyata, sementara kemampuan ekonomi dan
status sosial-ekonomi administratif merupakan keadaan lain yang tidak
selalu berubah pada waktu yang sama.
49. Bahwa uraian tersebut menjadi penting dalam permohonan a quo karena
norma yang diuji hanya menempatkan fakir miskin dan orang tidak
mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran, sedangkan penderita penyakit
katastropik yang mempunyai kebutuhan pelayanan kesehatan secara
berulang, berkelanjutan, dan dalam keadaan tertentu menentukan
keberlangsungan hidupnya belum ditempatkan sebagai kategori
tersendiri Penerima Bantuan Iuran berdasarkan kondisi medisnya.
50. Bahwa ketidaklengkapan norma tersebutlah yang menyebabkan
perlindungan terhadap penderita penyakit katastropik masih bergantung
pada status sosial ekonomi administratif, padahal sebagaimana diuraikan
di atas, kebutuhan medis, kemampuan ekonomi faktual, dan status
sosial-ekonomi administratif merupakan tiga keadaan yang tidak selalu
berubah pada waktu yang sama.
51. Bahwa oleh karena itu, uraian mengenai keadaan nyata penderita gagal
ginjal, talasemia, hemofilia, dan kanker aktif tersebut bukan semata-mata
menggambarkan beratnya penderitaan akibat penyakit katastropik,
melainkan menunjukkan alasan konstitusional mengapa kondisi penyakit
katastropik perlu memperoleh dasar perlindungan tersendiri dalam sistem
Bantuan Iuran: agar perlindungan terhadap kehidupan dan pelayanan
kesehatan tidak datang terlambat hanya karena keadaan medis
seseorang
bergerak
lebih
cepat
daripada
perubahan
status
administratifnya.
D. HAK UNTUK HIDUP, PELAYANAN KESEHATAN, DAN JAMINAN SOSIAL
MERUPAKAN SATU RANGKAIAN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL
52. Bahwa empat norma UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji yaitu
Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)
merupakan satu rangkaian perlindungan hak konstitusional yang
mendasar bagi warga negara yang saling berhubungan.
53. Bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar. Dalam
keadaan penyakit tertentu, akses terhadap pelayanan kesehatan
34
merupakan sarana yang secara langsung diperlukan seseorang untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya.
54. Bahwa ketika akses terhadap pelayanan tersebut bergantung pada
keberlangsungan pembiayaan melalui JKN, hak atas jaminan sosial
mempunyai hubungan langsung dengan efektivitas perlindungan hak
atas pelayanan kesehatan dan, dalam keadaan tertentu, hak untuk
mempertahankan hidup.
55. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan satu model tunggal
penyelenggaraan
jaminan
sosial.
Pembentuk
undang-undang
mempunyai ruang kebijakan dalam menentukan desain, kelembagaan,
sumber pembiayaan, dan mekanisme penyelenggaraannya.
56. Bahwa namun ruang kebijakan tersebut tidak menghilangkan kewajiban
konstitusional negara untuk memastikan sistem yang dibentuk tidak
meninggalkan celah perlindungan yang secara nyata menempatkan hak
konstitusional seseorang dalam risiko serius.
57. Bahwa ketika negara telah memilih SJSN dan JKN sebagai instrumen
pelaksanaan kewajiban konstitusionalnya, desain sistem tersebut tidak
boleh meninggalkan celah perlindungan yang secara dapat diperkirakan
menempatkan kehidupan seseorang dalam risiko serius.
58. Bahwa oleh karena itu, persoalan dalam perkara a quo bukan mengenai
pilihan model jaminan sosial, melainkan mengenai kelengkapan
perlindungan konstitusional di dalam model yang telah dipilih oleh
negara.
E. KONDISI MEDIS, KEMAMPUAN EKONOMI FAKTUAL, DAN STATUS
SOSIAL-EKONOMI ADMINISTRATIF TIDAK SELALU BERUBAH PADA
WAKTU YANG SAMA
59. Bahwa norma a quo menggunakan keadaan sosial-ekonomi berupa fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai dasar memperoleh Bantuan
Iuran.
60. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan dasar tersebut, tetapi
mempersoalkan tidak adanya kondisi medis katastropik sebagai dasar
mandiri memperoleh Bantuan Iuran.
61. Bahwa terdapat tiga keadaan yang harus dibedakan, yaitu:
a. kondisi medis seseorang;
35
b. kemampuan ekonomi faktual seseorang; dan
c. status sosial-ekonomi administratif seseorang.
62. Bahwa ketiga keadaan tersebut tidak selalu berubah pada waktu yang
sama.
63. Bahwa seseorang dapat telah kehilangan kemampuan bekerja dan
memperoleh penghasilan akibat penyakit katastropik tetapi belum
memperoleh status PBI.
64. Bahwa keadaan tersebut dialami Pemohon III, Donny Marojahan
Nainggolan, yang telah menjalani hemodialisis rutin sejak tahun 2015.
65. Bahwa Pemohon III sempat tetap bekerja setelah menjalani hemodialisis,
namun perkembangan penyakit dan komplikasinya menyebabkan
keterbatasan fisik yang semakin berat.
66. Bahwa Pemohon III telah mengalami pemutusan hubungan kerja pada
tahun 2023 dan sejak berakhirnya hubungan kerja tersebut tidak lagi
mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta belum mampu kembali
bekerja, tetapi sampai saat ini tetap bukan Penerima Bantuan Iuran dan
masih harus membayar iuran JKN secara mandiri.
67. Bahwa keadaan Pemohon III menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi
faktual dapat hilang lebih cepat daripada perubahan status sosial-
ekonomi administratif.
68. Bahwa keadaan sebaliknya juga dapat terjadi: seseorang kehilangan
status PBI sementara penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatannya
tidak berubah.
69. Bahwa Pemohon II, Dewi Umiliana, merupakan penderita gagal ginjal
stadium akhir yang menjalani hemodialisis dua kali setiap minggu dan
sebelumnya merupakan Penerima Bantuan Iuran.
70. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2026, Pemohon II datang ke Rumah Sakit
Universitas Indonesia untuk menjalani hemodialisis sesuai jadwal dan
telah menjalani persiapan awal tindakan.
71. Bahwa sebelum hemodialisis dilakukan, diketahui status PBI Pemohon II
telah dinonaktifkan sehingga tindakan pada hari tersebut tidak dapat
dilanjutkan dengan jaminan yang sebelumnya digunakan Pemohon II.
72. Bahwa Pemohon II pulang tanpa menjalani hemodialisis pada jadwal
tersebut dalam keadaan lemah, mengalami penumpukan cairan, kadar
36
hemoglobin rendah, dan kesulitan berjalan. Status PBI Pemohon II
kemudian dipulihkan, tetapi pemulihan tersebut terjadi setelah Pemohon
II terlebih dahulu mengalami terputusnya pelayanan hemodialisis pada
tanggal 2 Februari 2026.
73. Bahwa Pemohon IV, Laila Ayu Karlina, juga merupakan penderita gagal
ginjal yang menjalani hemodialisis dua kali setiap minggu dan
sebelumnya merupakan peserta PBI yang iurannya bersumber dari
APBN.
74. Bahwa ketika datang untuk memperoleh pelayanan kontrol pada tanggal
2 Februari 2026, Pemohon IV baru mengetahui bahwa status PBI-nya
telah dinonaktifkan sehingga pelayanan tidak dapat diperoleh melalui
BPJS sebagaimana sebelumnya. Status PBI Pemohon IV kemudian
dipulihkan, tetapi pemulihan tersebut terjadi setelah Pemohon IV terlebih
dahulu mengalami hambatan memperoleh pelayanan kontrol pada
tanggal 2 Februari 2026.
75. Bahwa keadaan Pemohon II dan Pemohon IV menunjukkan bahwa status
sosial ekonomi administratif dapat berubah sementara penyakit
katastropik dan kebutuhan medis penderita tetap berlangsung.
76. Bahwa dengan demikian, pengalaman para Pemohon menunjukkan dua
sisi dari satu celah perlindungan:
a. penderita dapat membutuhkan perlindungan sebelum memperoleh
status PBI; dan
b. penderita dapat kehilangan status PBI sementara penyakit dan
kebutuhan medisnya tetap ada.
77. Bahwa kedua keadaan tersebut mempunyai akar persoalan yang sama,
yaitu penyakit katastropik belum diakui oleh norma a quo sebagai dasar
hukum mandiri untuk memperoleh status PBI.
F. PENERAPAN
SISTEM
DESIL
MENUNJUKKAN
KERENTANAN
PERLINDUNGAN PBI BAGI PENDERITA PENYAKIT KATASTROPIK
78. Bahwa Pemohon II dan Pemohon IV sebelumnya telah berstatus sebagai
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan memperoleh
pelayanan kesehatan berdasarkan status tersebut.
79. Bahwa kemudian Pemerintah menerapkan sistem pengelompokan sosial
ekonomi berdasarkan desil sebagai dasar dalam pemutakhiran dan
37
penetapan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, yang sebelumnya tidak
menjadi dasar penentuan status PBI Pemohon II dan Pemohon IV.
80. Bahwa sebagai akibat penerapan sistem desil tersebut, status PBI
Pemohon II dan Pemohon IV dinonaktifkan. Perubahan tersebut
merupakan perubahan terhadap status sosial-ekonomi administratif para
Pemohon, bukan perubahan terhadap kondisi medis mereka.
81. Bahwa pada saat status PBI Pemohon II dan Pemohon IV dinonaktifkan,
keduanya tetap menderita gagal ginjal dan tetap membutuhkan
pelayanan kesehatan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian,
tidak terdapat perubahan kondisi medis yang dapat menjadi alasan
berkurangnya kebutuhan terhadap perlindungan kesehatan.
82. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan secara konkret bahwa status
sosial ekonomi administratif seseorang dapat berubah karena perubahan
metode, data, kriteria, atau sistem yang digunakan Pemerintah,
sedangkan penyakit katastropik dan kebutuhan terhadap pelayanan
kesehatan penderita tetap berlangsung.
83. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan kewenangan Pemerintah
untuk
melakukan
pemutakhiran
data,
menentukan
metode
pengelompokan sosial ekonomi, maupun menggunakan sistem desil
dalam menentukan fakir miskin dan orang tidak mampu. Hal tersebut
bukan merupakan objek permohonan a quo.
84. Bahwa persoalan konstitusional justru terletak pada norma undang-
undang a quo yang hanya menempatkan fakir miskin dan orang tidak
mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran, sehingga ketika perubahan
sistem penetapan sosial ekonomi mengeluarkan penderita penyakit
katastropik dari kategori tersebut, tidak terdapat dasar mandiri dalam
norma a quo yang mempertahankan status PBI berdasarkan kondisi
medis katastropik yang masih berlangsung.
85. Bahwa keadaan Pemohon II dan Pemohon IV dengan demikian
menunjukkan akibat konkret dari ketidaklengkapan norma a quo.
Penyakitnya tidak berubah, kebutuhan pelayanan kesehatannya tidak
berhenti, tetapi perlindungan PBI dapat hilang semata-mata karena
status sosial-ekonomi administratifnya berubah.
38
86. Bahwa keadaan tersebut sekaligus menunjukkan mengapa kondisi medis
penderita penyakit katastropik tidak dapat sepenuhnya digantungkan
pada kategori sosial-ekonomi administratif sebagai satu-satunya dasar
untuk memperoleh Bantuan Iuran. Status sosial-ekonomi administratif
bersifat dapat berubah, antara lain karena perubahan data, metode,
kriteria, maupun sistem penetapan, sedangkan kebutuhan pelayanan
kesehatan penderita penyakit katastropik ditentukan oleh kondisi
medisnya.
87. Bahwa oleh karena itu, penderita penyakit katastropik harus ditempatkan
sebagai kategori tersendiri Penerima Bantuan Iuran berdasarkan kondisi
medisnya, sehingga perubahan status sosial-ekonomi administratif tidak
dengan sendirinya menghilangkan perlindungan PBI selama kondisi
medis tersebut dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan
dengannya masih berlangsung.
G. PERLINDUNGAN
TIDAK
SEHARUSNYA
BARU
HADIR
SETELAH
PENDERITA PENYAKIT KATASTROPIK MENJADI FAKIR MISKIN ATAU
ORANG TIDAK MAMPU
88. Bahwa penyakit katastropik dapat mengurangi kemampuan penderita
untuk bekerja dan memperoleh penghasilan pada saat kebutuhan
terhadap pelayanan kesehatan dan pembiayaannya justru meningkat.
89. Bahwa apabila Bantuan Iuran baru dapat diperoleh setelah penderita
dikategorikan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu, terdapat jarak
antara timbulnya kebutuhan perlindungan medis dan timbulnya
perlindungan berdasarkan status administratif.
90. Bahwa
bagi
pelayanan
kesehatan
yang
diperlukan
untuk
mempertahankan hidup, jarak tersebut tidak dapat dipandang semata-
mata sebagai persoalan administratif.
91. Bahwa perlindungan negara terhadap pelayanan kesehatan yang secara
medis diperlukan untuk mempertahankan hidup tidak seharusnya baru
hadir setelah penderita terlebih dahulu jatuh ke dalam dan ditetapkan
sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu.
92. Bahwa karena itu penyakit katastropik perlu ditempatkan sebagai dasar
mandiri untuk memperoleh status PBI, tanpa menghapus atau
mengurangi perlindungan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu.
39
93. Bahwa dengan pemaknaan tersebut, Penerima Bantuan Iuran terdiri atas
tiga kategori:
a. fakir miskin;
b. orang tidak mampu; dan
c. penderita penyakit katastropik.
94. Bahwa kategori pertama dan kedua didasarkan pada keadaan sosial-
ekonomi, sedangkan kategori ketiga didasarkan pada keadaan medis
khusus yang mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan hidup
dan keberlangsungan akses terhadap pelayanan kesehatan.
H. PENDERITA PENYAKIT KATASTROPIK HARUS SECARA OTOMATIS
DAN SEKETIKA MENJADI PENERIMA BANTUAN IURAN
95. Bahwa sekadar menambahkan penderita penyakit katastropik sebagai
kategori PBI belum memberikan perlindungan yang efektif apabila
lahirnya status tersebut masih harus menunggu penetapan sebagai fakir
miskin atau orang tidak mampu.
96. Bahwa diperlukan titik waktu yang objektif dan dapat diketahui oleh
sistem untuk menentukan kapan status PBI berdasarkan penyakit
katastropik timbul.
97. Bahwa titik waktu tersebut adalah ketika diagnosis sebagai penderita
penyakit katastropik tercatat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
98. Bahwa pencatatan diagnosis tersebut merupakan keadaan objektif yang
dapat diketahui oleh sistem dan tidak bergantung pada pengakuan
sepihak penderita.
99. Bahwa sejak diagnosis tersebut tercatat, dasar medis yang menjadi
alasan pemberian status PBI telah ada dan diketahui oleh sistem JKN.
100. Bahwa oleh karena itu, khusus penderita penyakit katastropik harus
secara otomatis dan seketika menjadi Penerima Bantuan Iuran sejak
diagnosis sebagai penderita penyakit katastropik tercatat dalam sistem
JKN.
101. Bahwa frasa “secara otomatis dan seketika menjadi Penerima Bantuan
Iuran” tidak berarti menghapus mekanisme administratif yang berlaku
setelah seseorang menjadi PBI.
102. Bahwa
UU
BPJS
sendiri
telah
mengatur
bahwa
Pemerintah
mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran sebagai Peserta kepada BPJS
40
serta mengatur kewajiban PBI memberikan data mengenai dirinya dan
anggota keluarganya.
103. Bahwa dengan demikian, setelah status PBI timbul berdasarkan
diagnosis penyakit katastropik, mekanisme administratif yang telah
tersedia tetap berjalan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-
undangan.
104. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah membentuk prosedur
pendaftaran baru, melainkan hanya meminta agar status PBI lahir
berdasarkan kondisi medis katastropik dan tidak menunggu penetapan
status sosial-ekonomi.
I. STATUS PBI BAGI PENDERITA PENYAKIT KATASTROPIK HARUS
MENJAMIN KONTINUITAS PERLINDUNGAN SELAMA DASAR MEDISNYA
MASIH BERLANGSUNG
105. Bahwa perlindungan terhadap penderita penyakit katastropik tidak cukup
hanya menjamin saat pertama kali status Penerima Bantuan Iuran
diperoleh, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan perlindungan
selama kondisi medis dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan penyakit katastropik tersebut masih berlangsung.
106. Bahwa pengalaman Pemohon II dan Pemohon IV menunjukkan bahwa
perubahan status sosial-ekonomi administratif dapat mengakibatkan
hilangnya status PBI sementara penyakit katastropik yang diderita dan
kebutuhan terhadap pelayanan kesehatannya tetap berlangsung.
107. Bahwa apabila penyakit katastropik ditempatkan sebagai dasar mandiri
untuk memperoleh status PBI, maka keberlangsungan status tersebut
harus mengikuti keberlangsungan dasar medis yang melahirkan status
PBI tersebut, dan tidak kembali digantungkan semata-mata pada
perubahan klasifikasi sosial-ekonomi penderita.
108. Bahwa dengan demikian, selama kondisi medis yang menjadi dasar
pemberian status PBI dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengannya masih berlangsung, perubahan keadaan sosial-
ekonomi administratif tidak seharusnya menghilangkan status PBI yang
diperoleh berdasarkan kondisi medis tersebut.
109. Bahwa keberlangsungan perlindungan tersebut tidak berarti setiap orang
yang pernah didiagnosis menderita penyakit katastropik harus menjadi
41
PBI untuk selamanya tanpa memperhatikan perkembangan kondisi
medisnya. Perlindungan yang dimohonkan para Pemohon tetap
mempunyai batas objektif, yaitu keberlangsungan kondisi medis dan/atau
kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit
katastropik tersebut.
110. Bahwa
batas
demikian
sekaligus
menempatkan
penentuan
keberlangsungan perlindungan pada keadaan medis yang dapat dinilai
secara objektif, bukan semata-mata pada perubahan status sosial-
ekonomi administratif yang tidak selalu bergerak bersamaan dengan
kondisi kesehatan penderita.
111. Bahwa oleh karena itu, khusus bagi penderita penyakit katastropik, status
PBI yang diperoleh secara otomatis dan seketika sejak diagnosis tercatat
dalam sistem JKN harus tetap berlaku selama kondisi medis tersebut
dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengannya
masih berlangsung.
112. Bahwa pemaknaan tersebut menjamin kontinuitas perlindungan tanpa
menjadikan status PBI berdasarkan penyakit katastropik sebagai status
yang berlaku tanpa batas. Dengan demikian, perlindungan tetap
mengikuti alasan medis yang melahirkannya dan sekaligus mencegah
terputusnya pembiayaan pelayanan kesehatan hanya karena terjadi
perubahan status sosial-ekonomi administratif sementara dasar medis
perlindungan masih ada.
J. PEMERINTAH SENDIRI TELAH MENGAKUI RELEVANSI PENYAKIT
KRONIS DAN KATASTROPIK DALAM PERLINDUNGAN PBI
113. Bahwa kondisi medis sebagai alasan khusus perlindungan PBI bukan
merupakan konsep yang asing dalam penyelenggaraan JKN.
114. Bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data PBI, Pemerintah telah
membuka mekanisme reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan apabila
setelah verifikasi ditemukan antara lain menderita penyakit kronis atau
katastropik atau berada dalam kondisi medis yang mengancam
keselamatan jiwa.
115. Bahwa kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah sendiri telah
mengakui bahwa terdapat keadaan medis tertentu yang mempunyai
relevansi khusus terhadap kebutuhan perlindungan PBI.
42
116. Bahwa namun pengakuan tersebut masih bekerja pada tingkat
administratif dan dalam mekanisme tersebut perlindungan dapat
dinonaktifkan terlebih dahulu untuk kemudian dimohonkan reaktivasi.
117. Bahwa bagi penderita yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk
mempertahankan hidup, mekanisme demikian masih memungkinkan
timbulnya celah waktu ketika status perlindungan telah hilang sementara
kebutuhan medis tetap berlangsung.
118. Bahwa keadaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyakit
katastropik secara substantif telah diakui sebagai keadaan yang
memerlukan perhatian khusus, tetapi belum memperoleh kedudukan
sebagai dasar mandiri Penerima Bantuan Iuran dalam norma undang-
undang.
K. TERJADI INKONSTITUSIONALITAS NORMA, BUKAN SEMATA-MATA
PERSOALAN IMPLEMENTASI
119. Bahwa dapat timbul pandangan bahwa persoalan tersebut cukup
diselesaikan melalui perbaikan pendataan, percepatan administrasi, atau
mekanisme reaktivasi.
120. Bahwa pandangan tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan.
121. Bahwa sekalipun administrasi dilaksanakan secara sempurna, norma
a quo tetap hanya mengakui fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai
Penerima Bantuan Iuran.
122. Bahwa penderita penyakit katastropik yang tidak termasuk kedua
kategori tersebut tetap tidak mempunyai dasar hukum mandiri untuk
memperoleh status PBI karena kondisi medisnya.
123. Bahwa administrasi tidak dapat memberikan status hukum yang tidak
diberikan oleh undang-undang.
124. Bahwa oleh karena itu, akar persoalan terdapat pada ketidaklengkapan
kategori Penerima Bantuan Iuran dalam norma a quo, bukan semata-
mata pada pelaksanaannya.
L. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMINTA MAHKAMAH MENGAMBIL ALIH
KEBIJAKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG
125. Bahwa
para
Pemohon
memahami
pembentuk
undang-undang
mempunyai ruang kebijakan dalam menentukan desain dan mekanisme
sistem jaminan sosial.
43
126. Bahwa Mahkamah juga telah menempatkan aspek kelembagaan dan
mekanisme penyelenggaraan BPJS dalam ruang kebijakan pembentuk
undang undang, sementara Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap
meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
127. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah menentukan jenis
penyakit yang termasuk penyakit katastropik, besaran iuran, mekanisme
pembayaran, tata cara pendaftaran, pemberian data peserta, ataupun
mekanisme administratif penyelenggaraan JKN.
128. Bahwa hal-hal tersebut tetap berada dalam kewenangan pembentuk
undang undang dan Pemerintah.
129. Bahwa yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah penetapan batas
minimum perlindungan konstitusional, yaitu bahwa penyakit katastropik
merupakan dasar mandiri untuk memperoleh status PBI.
130. Bahwa karena itu, para Pemohon tidak meminta Mahkamah membentuk
model jaminan sosial baru, melainkan memastikan agar model yang telah
dipilih negara tidak meninggalkan celah perlindungan yang bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
M. PEMAKNAAN YANG DIMOHONKAN TIDAK MENJADIKAN MAHKAMAH
SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR
131. Bahwa Bantuan Iuran bukan instrumen baru yang dimohonkan para
Pemohon, melainkan instrumen yang telah dibentuk sendiri oleh
pembentuk undang undang.
132. Bahwa PBI juga bukan kategori kepesertaan baru, melainkan bagian dari
sistem SJSN dan JKN yang telah berlaku.
133. Bahwa mekanisme pendaftaran PBI, pemberian data peserta, dan
pembayaran iuran oleh Pemerintah juga telah tersedia dalam sistem
hukum yang berlaku.
134. Bahwa penyakit katastropik pun bukan kategori medis yang diciptakan
oleh para Pemohon atau diminta untuk diciptakan oleh Mahkamah,
melainkan
kategori
yang
telah
digunakan
Pemerintah
dalam
penyelenggaraan JKN.
44
135. Bahwa yang tidak lengkap hanyalah kategori subjek yang berhak menjadi
Penerima Bantuan Iuran, karena norma a quo hanya menyebut fakir
miskin dan orang tidak mampu.
136. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan bekerja di dalam sistem yang telah
dibentuk pembentuk undang-undang dengan menambahkan penyakit
katastropik sebagai dasar mandiri memperoleh status PBI.
137. Bahwa dengan demikian, para Pemohon tidak meminta Mahkamah
menciptakan sistem baru, tetapi memohon pemulihan terhadap
ketidaklengkapan norma sepanjang diperlukan untuk menjamin hak
konstitusional para Pemohon.
N. PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL YANG DIMOHONKAN
138. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketidaklengkapan norma
a quo menimbulkan celah perlindungan dalam dua keadaan, yaitu ketika
penderita penyakit katastropik telah membutuhkan perlindungan tetapi
belum memperoleh status PBI dan ketika penderita kehilangan status PBI
sementara
kondisi
medis
dan
kebutuhan
terhadap
pelayanan
kesehatannya
masih
berlangsung.Bahwa
keadaan
Pemohon
III
menggambarkan keadaan pertama, yaitu penyakit dan komplikasinya
telah mengakibatkan hilangnya kemampuan bekerja dan memperoleh
penghasilan, tetapi penyakit katastropik yang dideritanya belum menjadi
dasar mandiri untuk memperoleh status PBI.
139. Bahwa keadaan Pemohon II dan Pemohon IV menggambarkan keadaan
kedua,
yaitu
perubahan
status
sosial-ekonomi
administratif
mengakibatkan hilangnya status PBI sementara penyakit gagal ginjal dan
kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan tetap berlangsung.
140. Bahwa kedua keadaan tersebut mempunyai akar persoalan normatif
yang sama, yaitu penyakit katastropik belum ditempatkan oleh norma
a quo sebagai dasar hukum mandiri untuk memperoleh dan
mempertahankan status PBI selama dasar medis perlindungan tersebut
masih berlangsung.
141. Bahwa terhadap Pasal 1 angka 5 UU SJSN, para Pemohon memohon
pemaknaan: “Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah
bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik
sebagai peserta program jaminan sosial.”
45
142. Bahwa terhadap Pasal 14 ayat (2) UU SJSN, para Pemohon memohon
pemaknaan: “Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit
katastropik. Khusus bagi penderita penyakit katastropik, secara otomatis
dan seketika menjadi Penerima Bantuan Iuran sejak diagnosis sebagai
penderita penyakit katastropik tercatat dalam sistem Jaminan Kesehatan
Nasional dan tetap berstatus sebagai Penerima Bantuan Iuran selama
kondisi medis tersebut dan/atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengannya masih berlangsung.”
143. Bahwa terhadap Pasal 1 angka 7 UU BPJS, para Pemohon memohon
pemaknaan:
“Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik sebagai
Peserta program Jaminan Sosial.”
144. Bahwa pemaknaan tersebut tidak menghapus atau mengurangi
perlindungan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu, melainkan
menambahkan penderita penyakit katastropik sebagai kategori PBI
berdasarkan keadaan medis khusus yang mempunyai hubungan
langsung dengan perlindungan hak untuk hidup, pelayanan kesehatan,
dan jaminan sosial.
145. Bahwa sifat otomatis dan seketika diperlukan agar tidak terdapat jarak
antara diketahui dan tercatatnya kondisi medis yang menjadi dasar
perlindungan dengan lahirnya status PBI, sehingga penderita tidak harus
terlebih dahulu menunggu kehilangan kemampuan ekonomi ataupun
penetapan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu untuk
memperoleh perlindungan.
146. Bahwa keberlangsungan status PBI selama kondisi medis dan/atau
kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit
katastropik masih berlangsung diperlukan untuk mencegah terputusnya
perlindungan akibat perubahan status sosial-ekonomi administratif ketika
dasar medis yang melahirkan kebutuhan perlindungan tersebut belum
berakhir.
147. Bahwa pemaknaan tersebut sekaligus memberikan batas yang objektif
terhadap perlindungan yang dimohonkan, karena status PBI berdasarkan
penyakit katastropik tidak dimohonkan berlaku tanpa batas hanya karena
46
seseorang pernah didiagnosis menderita penyakit katastropik, melainkan
mengikuti
keberlangsungan
kondisi
medis
dan/atau
kebutuhan
pelayanan kesehatan yang berkaitan dengannya.
148. Bahwa dengan pemaknaan tersebut, norma a quo memberikan
perlindungan
yang
selaras
dengan
hak
untuk
hidup
dan
mempertahankan hidup dan kehidupan sebagaimana Pasal 28A UUD
NRI Tahun 1945, hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak atas jaminan sosial
sebagaimana Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta kewajiban
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
sebagaimana Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
149. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, beralasan menurut hukum
bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 5 UU SJSN
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik sebagai
peserta program jaminan sosial.”
150. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, beralasan menurut hukum
bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik.
Khusus bagi penderita penyakit katastropik, secara otomatis dan
seketika menjadi Penerima Bantuan Iuran sejak diagnosis sebagai
penderita penyakit katastropik tercatat dalam sistem Jaminan
Kesehatan Nasional dan tetap berstatus sebagai Penerima Bantuan
Iuran selama kondisi medis tersebut dan/atau kebutuhan pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengannya masih berlangsung.”
151. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, beralasan menurut hukum
bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 7 UU BPJS
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik sebagai
Peserta program Jaminan Sosial.”
47
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian
Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Pokok Permohonan, para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 Tahun 2004.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai:
“Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik sebagai
peserta program jaminan sosial.”
3. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
"Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik.
Khusus bagi penderita penyakit katastropik, secara otomatis dan
seketika menjadi Penerima Bantuan Iuran sejak diagnosis sebagai
penderita penyakit katastropik tercatat dalam sistem Jaminan
Kesehatan Nasional dan tetap berstatus sebagai Penerima Bantuan
Iuran selama kondisi medis tersebut dan/atau kebutuhan pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengannya masih berlangsung.”
4. Menyatakan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun
2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5256) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:
48
“Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin, orang tidak mampu, dan penderita penyakit katastropik sebagai
Peserta program Jaminan Sosial.”
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien
Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Nomor 18, yang di buat di
hadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H., tanggal 22 Mei 2017;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor:
AHU-0008622.AH.01.07
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
KPCDI, tanggal 29 Mei 2017;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Notulen Kongres
“Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia”
disingkat KPCDI Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris
Ulia Azhar, S.H., M.Kn., tanggal 21 Januari 2021;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-0000155.AH.01.08.
TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan
Hukum Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah
Indonesia beserta Lampiran Susunan Pengurus dan
Pengawas, tanggal 28 Januari 2021;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Notulen Kongres
“Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia”
disingkat KPCDI Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris
Harlon, S.H., M.Kn., tanggal 03 Februari 2026;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Republik
Indonesia Nomor AHU-0000214.AH.01.08. TAHUN 2026
tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komunitas
Pasien Cuci Darah Indonesia, tanggal 06 Februari 2026;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tony
Richard Alexander Samosir, NIK 3172061207830006;
49
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Kutipan Pasal frasa “Bantuan Iuran” Undang-
Undang
Nomor
24
Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Dokumen berkas kompilasi data pengaduan,
penonaktifan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri
milik para anggota Pemohon yang menunggak iuran pasca
kehilangan pekerjaan atau penurunan produktivitas akibat
penyakit katastropik;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Artikel Ilmiah berjudul “Perbandingan Sistem
Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) di
Indonesia
dan
Kuba”
oleh
Detayu
Sobeang
dan
dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ekonomi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun
2021;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Artikel Ilmiah berjudul “Perbandingan Sistem
Kesehatan
Nasional
Indonesia
dengan
Pendekatan
Internasional Wawasan dari Taiwan, Korea Selatan dan
Australia” oleh Sekar Ayu Runggandini dan dipublikasikan
dalam Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 10 Nomor
1 Tahun 2026;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Artikel Ilmiah berjudul “Perbandingan dan
Perkembangan Sistem Asuransi Kesehatan di Negara
Indonesia dan Jepang” oleh Mutia Apriliyani, dkk dan
dipublikasikan dalam JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan,
Volume 2, Nomor 2, Bulan Juni Tahun 2024, Halaman 143-
147;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi
Artikel
Ilmiah
berjudul
“Perbandingan
Implementasi Jaminan Kesehatan di Negara Indonesia dan
Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Teori Implementasi
Edward III” oleh Faqih Ragi, dkk dan dipublikasikan dalam
jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8, Nomor 7, Bulan Juli
Tahun 2025, Halaman 4351-4360;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Artikel Penelitian Berjudul “Comparison of the
Health Service System and the Universal Health Insurance
among Indonesia’s Neighboring Countries” oleh Jevon
Agustinus Dwi Putra & Amal Chalik Sjaaf dan dipublikasikan
dalam Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences
Innovation, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2022, Halaman 502-
508;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi
Umiliana, NIK 3671065512810003;
50
16. Bukti P-16
: Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama Dewi
Umiliana Nomor 0001285096105;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Donny
Marojahan Nainggolan, NIK 3671022003900002;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Donny
Marojahan Nainggolan Nomor 00162077874;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Laila
Ayu Karlina, NIK 3275086306910025;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Laila Ayu
Karlina; Nomor 0000506183286;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Norma yang Dimohonkan Pengujian dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Surat Keterangan Kerja (Letter of Reference)
Nomor CCSI/HR/471/VIII/2025 yang diterbitkan oleh PT
China
Comservice
Indonesia
atas
nama
Donny
Marojahan Nainggolan, tanggal 5 Agustus 2025;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Mobile
JKN pada menu Info Peserta atas nama Dewi Umiliana
dengan status AKTIF (PBPU dan BP Pemerintah
Daerah/Kelas 3);
24. Bukti P-24
: Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Mobile
JKN pada menu Data Peserta atas nama Laila Ayu Karlina
(Pemohon IV) yang menunjukkan status TIDAK AKTIF
(TIDAK DITANGGUNG);
25. Bukti P-25
: Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Mobile
JKN pada menu Data Peserta atas nama Laila Ayu Karlina
(Pemohon IV) yang statusnya berubah menjadi AKTIF
(Pekerja Bukan Penerima Upah/Mandiri Kelas 3);
26. Bukti P-26
: Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Mobile
JKN pada menu Data Peserta atas nama Laila Ayu Karlina
(Pemohon
IV)
yang
menunjukkan
adanya
Denda
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL);
27. Bukti P-27
: Fotokopi Lembar Cetak Tagihan Nomor Virtual Account
(VA) BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000,- atas nama
Laila Ayu Karlina, Imam Mudhakhir. M, dan Imam Alam
Hud;
28. Bukti P-28
: Cetak
(Print-out)
Artikel
Berita
Media
Massa
Republika.co.id berjudul "Ikhtiar Laila Bertahan dengan
Ginjalnya yang tak Lagi Berfungsi";
51
29. Bukti P-29
: Cetak (Print-out) Artikel Berita Media Massa detikX
berjudul “Seumur Hidup dengan Mesin Pengganti Ginjal”,
tanggal 18 Februari 2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 5 dan
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut
UU 40/2004) dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
52
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus
2026, hlm. 10-25]. Terhadap nasihat dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama
14 (empat belas) hari sejak pemeriksaan pendahuluan, yaitu paling lama pada
tanggal 9 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan tenggat waktu
dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2026, pukul 11.39 WIB.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di
atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
53
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan para Pemohon telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum). Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan
sistematika permohonan yang diatur dalam ketentuan tersebut, dalam menilai ihwal
syarat formil suatu permohonan, penilaian Mahkamah tidak semata-mata berdasar
pada ketepatan sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan
isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2]
tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.4.1]
Bahwa dalam permohonan awal bertanggal 13 Agustus 2026, para
Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7, Pasal
10 huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf a, serta Penjelasan Pasal 11 huruf h UU 24/2011
dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun
54
1945. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, terhadap
permohonan awal dimaksud, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para
Pemohon agar memperbaiki permohonan sesuai dengan PMK 7/2025. Kemudian
dalam perbaikan permohonan bertanggal 8 September 2026, para Pemohon
menambahkan dua norma undang-undang yang berbeda dengan norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal, yaitu norma Pasal 1
angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU 40/2004. Secara faktual, perbaikan permohonan
para Pemohon tidak lagi menguji norma Pasal 10 huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal
18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf a,
serta penjelasan Pasal 11 huruf h UU 24/2011 [vide Risalah Sidang, tanggal 9
September 2026, hlm 2-3]. Artinya, pada perbaikan permohonan para Pemohon
mengganti hampir seluruh norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
awal, kecuali norma Pasal 1 angka 7 UU 24/2011, serta menambah dua norma baru
dari undang-undang berbeda dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
pada permohonan awal.
[3.4.2]
Bahwa
terhadap
fakta
hukum
yang
dikemukakan
dalam
Sub-paragraf [3.4.1] tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan Pasal
38 ayat (2) PMK 7/2025 yang menyatakan:
(1) ...
(2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat
dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang-
undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025 di atas,
dalam hal pemohon hendak menambahkan norma baru yang dimohonkan
pengujian, penambahan hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan.
Pertama, pada perbaikan permohonan pemohon hanya dapat menambahkan norma
untuk dimohonkan pengujian sepanjang norma dimaksud masih berkaitan dengan
substansi norma yang sebelumnya dimohonkan dalam permohonan awal. Kedua,
penambahan norma yang dimohonkan pengujian dapat dilakukan sepanjang norma
dimaksud masih berada dalam undang-undang yang sama dengan yang undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal. Artinya, dalam
perbaikan permohonan, para Pemohon tidak dapat menambah norma baru undang-
undang yang sebelumnya tidak dimohonkan dalam permohonan awal. Dengan
demikian, apabila diletakkan dalam perbaikan permohonan a quo, para Pemohon
55
telah menambah norma baru untuk dimohonkan pengujian yang tidak diperbolehkan
dalam Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025, yaitu norma dari UU 40/2004 yang
sebelumnya tidak dimohonkan dalam permohonan awal. Dalam hal ini, meskipun
norma baru yang ditambahkan dalam perbaikan permohonan secara substansi
memiliki keterkaitan dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan awal,
namun norma yang ditambahkan tersebut bukan merupakan norma dalam undang-
undang yang sama dalam permohonan awal. Perbaikan permohonan dengan
menambah norma baru dari undang-undang yang tidak dimohonkan pengujian
dalam permohonan awal bukan merupakan perbaikan permohonan yang
diperkenankan oleh ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025.
[3.4.3]
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, terhadap
pengujian norma Pasal 1 angka 7 UU 24/2011, substansi norma a quo mengatur
mengenai batasan pengertian/definisi dari frasa ”bantuan iuran”. Sebagai undang-
undang yang merujuk pada UU 40/2004, norma Pasal 1 angka 7 UU 24/2011
menyatakan bahwa bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Ihwal
pengertian demikian, terlepas dari ada tidaknya persoalan konstitusionalitas norma,
menurut Mahkamah norma a quo tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai
bantuan iuran dalam kaitannya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur
dalam UU 40/2004, karena UU 40/2004 merupakan payung hukum yang mendasari
pembentukan UU 24/2011, yang antara lain mengamanatkan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dibentuk dengan undang-undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004].
Oleh karenanya, dalam mengajukan ihwal pengujian konstitusionalitas norma Pasal
1 angka 7 UU 24/2011 adalah tepat para Pemohon mengaitkan dengan norma yang
mengatur ”bantuan iuran” dalam UU 40/2004, in casu norma Pasal 1 angka 5 UU
40/2004. Namun, oleh karena norma Pasal 1 angka 5 UU 40/2004 tidak dimohonkan
pengujian dalam permohonan awal, dalam menilai keterpenuhan persyaratan formil
suatu permohonan, Mahkamah tidak dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 38
ayat (2) PMK 7/2025. Dalam konteks itu, agar tidak terhalang oleh ketentuan Pasal
38 ayat (2) PMK 7/2025, seharusnya norma dalam kedua undang-undang dimaksud
secara bersamaan dimohonkan sejak permohonan awal diajukan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, meskipun norma Pasal 1
angka 7 UU 24/2011 bukan penambahan objek permohonan karena merupakan
norma yang dimohonkan dalam permohonan awal dan tetap dipertahankan untuk
56
dimohonkan pengujian dalam perbaikan permohonan, karena pengujian norma
Pasal 1 angka 7 UU 24/2011 tidak dapat dilepaskan dari norma yang mengatur
mengenai bantuan iuran dalam UU 40/2004, in casu norma Pasal 1 angka 5 UU
40/2004 dan terkait pula dengan Pasal 14 ayat (2) UU 40/2004, namun oleh karena
pengujian norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU 40/2004 dalam
perbaikan permohonan a quo merupakan penambahan objek permohonan yang
secara formil tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025, maka
pengujian norma Pasal 1 angka 7 UU 24/2011 menjadi kehilangan pijakan dengan
tidak menyertakan norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU 40/2004.
Bahwa dengan demikian, telah ternyata terdapat ketidakjelasan pada
objek permohonan para Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38
ayat (2) PMK 7/2025 dan ketidakjelasan pengujian norma Pasal 1 angka 7 UU
24/2011. Dengan fakta hukum demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
57
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
58
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU 40/2004) dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 52 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus 2026, hlm. 10-25]. Terhadap nasihat dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemeriksaan pendahuluan, yaitu paling lama pada tanggal 9 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan tenggat waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2026, pukul 11.39 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 53 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan para Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam ketentuan tersebut, dalam menilai ihwal syarat formil suatu permohonan, penilaian Mahkamah tidak semata-mata berdasar pada ketepatan sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa dalam permohonan awal bertanggal 13 Agustus 2026, para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7, Pasal 10 huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf a, serta Penjelasan Pasal 11 huruf h UU 24/2011 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 54 1945. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, terhadap permohonan awal dimaksud, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki permohonan sesuai dengan PMK 7/2025. Kemudian dalam perbaikan permohonan bertanggal 8 September 2026, para Pemohon menambahkan dua norma undang-undang yang berbeda dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal, yaitu norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (2) UU 40/2004. Secara faktual, perbaikan permohonan para Pemohon tidak lagi menguji norma Pasal 10 huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf a, serta penjelasan Pasal 11 huruf h UU 24/2011 [vide Risalah Sidang, tanggal 9 September 2026, hlm 2-3]. Artinya, pada perbaikan permohonan para Pemohon mengganti hampir seluruh norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal, kecuali norma Pasal 1 angka 7 UU 24/2011, serta menambah dua norma baru dari undang-undang berbeda dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian pada permohonan awal. [3.4.2] Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.4.1] tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025 yang menyatakan: (1) ... (2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025 di atas, dalam hal pemohon hendak menambahkan norma baru yang dimohonkan pengujian, penambahan hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan. Pertama, pada perbaikan permohonan pemohon hanya dapat menambahkan norma untuk dimohonkan pengujian sepanjang norma dimaksud masih berkaitan dengan substansi norma yang sebelumnya dimohon
