PUU
Tahun 2026
308/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Hellyana
Tanggal Putusan: 2026-09-29T15:21:00+07:00
Amar Putusan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 622 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 308/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
: Hellyana
Alamat
: Jalan Gatot Subroto, RT/RW 009/005, Kelurahan Air Saga,
Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/IN/SKK.PUU/VII/2026 bertanggal 30 Juli
2026, memberi kuasa kepada Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., PH.D, Dedi
Jumadi Sumarsito, SIK., MSI, Bionda Johan Anggara, S.E., S.H., M.M., Abdul
Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Muhammad Abdul Kholiq
Suhri, S.H., M.H., Moh. Ali Murtadho, S.H., A. Fahrur Rozi, S.H., Abdullah, S.H.,
Suwanto Kahir, S.H., M.H., Ahmad Fauzan, S.H., M.H, Medioni Anggari, S.H., dan
Munawwar Kholis, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum, serta
Pegiat yang tergabung pada Kantor Hukum LAW FIRM MZA & PARTNERS, yang
beralamat di Jalan Raya Serpong 92Avenix, BSD City, B-16, Sampora, Cisauk,
Tangerang, Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
12 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
12 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
308/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 308/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 13 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 8 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 9
September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang
Pemilihan Umum”;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
3
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan,
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian
materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin
mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
8. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a
quo adalah pengujian materiil terhadap Pasal 272 Ayat (2) KUHP Nasional
terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 272 Ayat (2) KUHP Nasional, yang menyatakan: “Setiap orang
yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,
atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”
Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional, yang berbunyi: “Dalam hal ketentuan
pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik
palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengacu Pasal 69
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan
Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.”
9. Bahwa terkait penambahan norma Pasal 622 Ayat (8) KUHP Nasional sebagai
obyek pengujian dalam permohonan a quo, telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 38 Ayat (2) PMK 7/2025 yang menyatakan: “Dalam hal perbaikan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan
penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan sepanjang
4
berkaitan dengan subtansi norma dalam undang-undang atau perppu yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan awal”.
10. Bahwa pasal batu uji yang akan digunakan untuk menguji konstitusionalitas
norma dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut:
1) Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia
adalah negara hukum”
2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum”.
11. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma dari
suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang
untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-
undang a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU
MK”) menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yang meliputi:
a) perorangan warga negara Indonesia;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d) lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan pengertian bahwa
yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum Pemohon juga ditegaskan
dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK
Nomor 7 Tahun 2025”), yang menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
5
berlakunya undang-undang atau Perppu, yang meliputi perorangan warga
negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama,
kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum
privat, atau lembaga negara.
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 menentukan
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan
oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan pengujian;
c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik atau khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) adanya hubungan sebab-akibat antara
kerugian
hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang
dimohonkan pengujian; dan
e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon terlebih dahulu perlu
menjelaskan kapasitas hukumnya, hak konstitusional yang dimilikinya, bentuk
kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya norma a quo,
hubungan sebab-akibat antara keberlakuan norma a quo dengan kerugian
tersebut, serta kemungkinan dipulihkannya kerugian dimaksud apabila
permohonan a quo dikabulkan.
Kualifikasi Pemohon dan Hak Konstitusional yang Dijamin UUD NRI
Tahun 1945
6. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4)
yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Bukti P-5), sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek
hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
6
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4
ayat (1) huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025.
7. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak
konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
8. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tersebut tidak dapat dilepaskan
dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap pembatasan terhadap
hak dan kebebasan warga negara, terlebih pembatasan yang dilakukan
melalui hukum pidana, harus bersumber dari undang-undang yang
memberikan batas yang jelas, terukur, dapat diperkirakan, dan tidak membuka
ruang bagi pertanggungjawaban pidana yang tidak didasarkan pada
parameter normatif yang memadai.
9. Bahwa kepastian hukum dalam hukum pidana tidak hanya menghendaki
adanya rumusan mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga menghendaki
kejelasan mengenai keadaan yang harus ada agar seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, termasuk batas mengenai keadaan subjektif
atau kesalahan yang harus melekat pada diri pelaku, serta kejelasan
mengenai konstruksi dan konsekuensi pidana yang dapat diterapkan terhadap
suatu perbuatan.
10. Bahwa oleh karena itu, ketika suatu norma pidana diterapkan terhadap
seseorang
yang
secara
konkret
sedang
menghadapi
proses
pertanggungjawaban pidana, ketidakjelasan mengenai batas perbuatan yang
dapat dipidana, keadaan subjektif yang harus dibuktikan, ataupun hubungan
antar-ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut,
merupakan persoalan yang secara langsung bersinggungan dengan hak
konstitusional orang yang bersangkutan atas kepastian hukum yang adil.
Kerugian Konstitusional Pemohon akibat Pasal 272 Ayat (2) KUHP
Nasional
11. Bahwa Pemohon saat ini telah berada dalam proses pertanggungjawaban
pidana dan telah menghadapi Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang disusun
secara alternatif berdasarkan Pasal 272 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP (“KUHP Nasional”) atau Pasal 93 juncto Pasal 28 ayat (7)
7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”)
(Bukti P-6, P-7, dan P-8).
12. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai
penggunaan ijazah dan/atau gelar akademik bukan lagi merupakan
kemungkinan hipotetis bagi Pemohon, melainkan telah memperoleh bentuk
yang konkret dalam proses penuntutan terhadap diri Pemohon. Dengan
demikian, keberlakuan norma a quo telah mempunyai direct, actual, and
personal impact terhadap Pemohon.
13. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kewenangan negara untuk melakukan
penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dan tidak pula bermaksud meniadakan pertanggungjawaban pidana
terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang diketahuinya palsu.
14. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon justru terletak pada
batas pertanggungjawaban pidana yang ditentukan oleh Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional, khususnya karena norma tersebut merumuskan perbuatan
berupa “menggunakan” ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,
atau vokasi yang palsu, tetapi tidak secara eksplisit memberikan batas
normatif bahwa keadaan palsu tersebut harus diketahui oleh orang yang
menggunakan objek dimaksud.
15. Bahwa terlebih lagi, jika membaca konstruksi dakwaan (Bukti P-7) lebih
menempatkan fakta penggunaan ijazah dan/atau gelar serta keadaan objektif
mengenai persoalan keabsahan ijazah sebagai dasar pemidanaan,
sementara pengetahuan Pemohon mengenai kepalsuan atau ketidakabsahan
objek yang digunakan tidak dirumuskan secara tegas sebagai keadaan batin
yang harus dibuktikan sebagai bagian yang menentukan pertanggungjawaban
pidana.
16. Bahwa ketiadaan batas normatif tersebut mempunyai arti yang konkret bagi
Pemohon karena perkara pidana yang sedang dihadapi Pemohon berkaitan
langsung dengan Surat Perlawanan atau Nota Keberatan pemohon, yang juga
terkait dengan persoalan apakah dokumen yang dimiliki dan digunakan
Pemohon merupakan dokumen yang sejak awal diketahui palsu oleh
Pemohon atau merupakan dokumen yang secara lahiriah dan berdasarkan
pengetahuan Pemohon diyakini sebagai dokumen yang sah (Bukti P-8).
8
17. Bahwa terhadap persoalan tersebut, Pemohon memiliki dan selama ini
mendasarkan dirinya pada ijazah asli, transkrip nilai, Kartu Rencana Studi,
Kartu Hasil Studi, Keputusan Rektor mengenai kelulusan, serta dokumen lain
yang menunjukkan proses akademik dan kelulusan Pemohon di Universitas
Azzahra. Selain itu, terdapat keterangan dosen dan pembimbing skripsi serta
dokumentasi wisuda yang mendukung riwayat pendidikan Pemohon dan
pernah diverifikasi keabsahannya oleh KPU Kabupaten Belitung dalam proses
pencalonan pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Belitung pada tahun
2018. (Bukti P-9 dan Bukti P-10).
18. Bahwa informasi mengenai pencabutan izin Universitas Azzahra baru
diketahui melalui informasi resmi LLDIKTI Wilayah III tertanggal 27 Mei 2024,
setelah Pemohon menyelesaikan proses akademik dan memperoleh ijazah,
yang kemudian menimbulkan hambatan dalam legalisasi ijazah tersebut untuk
keperluan pencalonan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Oleh karena itu, pencabutan izin tersebut sebagai keadaan hukum
yang terjadi kemudian tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ijazah
Pemohon sejak semula tidak sah (Bukti P-11).
19. Bahwa rangkaian keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang
dihadapi Pemohon tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian objektif
mengenai status suatu dokumen pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi
persoalan pertanggungjawaban pidana atas penggunaan dokumen dan gelar
akademik, termasuk penggunaan gelar “S.H.” dalam sejumlah dokumen ketika
Pemohon menjalankan jabatan publik, dalam keadaan di mana Pemohon
mendasarkan dirinya pada dokumen akademik yang diterbitkan oleh
perguruan tinggi, proses akademik yang telah dijalani, serta verifikasi
administratif yang pernah dilakukan terhadap ijazah tersebut.
20. Bahwa dalam keadaan demikian, ketidakjelasan Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional mengenai relevansi pengetahuan pelaku terhadap kepalsuan objek
mempunyai
hubungan
langsung
dengan
kepentingan
konstitusional
Pemohon,
karena
Pemohon
tidak
memperoleh
kepastian
apakah
ketidaktahuannya mengenai kepalsuan objek merupakan keadaan yang
secara hukum harus diperhitungkan dalam menentukan pertanggungjawaban
pidana atau justru tidak mempunyai relevansi terhadap terpenuhinya tindak
pidana.
9
21. Bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata persoalan pembuktian dalam
perkara konkret. Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi menilai alat
bukti, menentukan benar atau tidaknya fakta yang didakwakan, atau
menyatakan Pemohon bersalah atau tidak bersalah, karena seluruh persoalan
tersebut merupakan kewenangan peradilan pidana.
22. Bahwa yang dipersoalkan Pemohon berada pada tingkat yang berbeda, yaitu
apakah norma undang-undang yang menjadi dasar pertanggungjawaban
pidana telah memberikan parameter konstitusional yang cukup mengenai
keadaan subjektif yang harus ada dan dibuktikan sebelum seseorang dapat
dipidana.
23. Bahwa apabila persoalan hanya menyangkut cukup atau tidaknya alat bukti
untuk membuktikan bahwa Pemohon mengetahui kepalsuan dokumen, maka
persoalan tersebut merupakan persoalan penerapan hukum yang menjadi
kewenangan pengadilan pidana. Namun, apabila undang-undang itu sendiri
tidak memberikan kejelasan apakah pengetahuan mengenai kepalsuan
merupakan bagian dari batas pertanggungjawaban pidana, maka persoalan
tersebut menyangkut konstitusionalitas norma, karena ketidakpastian tersebut
bersumber dari rumusan undang-undangnya.
24. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon akibat Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional terletak pada hilangnya kepastian hukum mengenai
batas keadaan subjektif yang harus ada pada diri seseorang agar dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, khususnya apakah penggunaan objek
yang secara objektif ternyata palsu dengan sendirinya telah cukup untuk
membentuk pertanggungjawaban pidana atau harus disertai pengetahuan
pengguna mengenai kepalsuan tersebut.
25. Bahwa kerugian tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat yang nyata
dengan keberlakuan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, karena norma a quo
merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana penggunaan ijazah,
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dan oleh
karenanya menjadi bagian dari konstruksi hukum pidana yang sedang
dihadapi Pemohon.
26. Bahwa akibat tidak adanya parameter normatif mengenai pengetahuan atau
mens rea tersebut, Pemohon berada dalam keadaan legal uncertainty, karena
tidak dapat memperoleh kepastian dari undang-undang mengenai apakah
10
keadaan batinnya pada saat memperoleh dan menggunakan dokumen
tersebut
merupakan
bagian
yang menentukan
ada
atau
tidaknya
pertanggungjawaban pidana.
27. Bahwa keadaan tersebut secara langsung menyentuh hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam hukum pidana seseorang tidak
hanya berhak mengetahui perbuatan yang dilarang, tetapi juga berhak
mengetahui secara wajar batas keadaan yang menyebabkan dirinya dapat
dibebani pertanggungjawaban pidana.
28. Bahwa oleh karena itu, kerugian konstitusional Pemohon akibat Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional bersifat spesifik, aktual, dan personal, bukan kerugian
yang bersifat abstrak, karena Pemohon telah berada dalam proses
penuntutan dan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban berdasarkan
norma tersebut secara nyata berkaitan dengan perkara pidana yang sedang
dihadapinya.
Kerugian Konstitusional Pemohon akibat Pasal 622 Ayat (8) KUHP
Nasional
29. Bahwa selain kerugian konstitusional yang timbul dari Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional, Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional yang
mempunyai hubungan langsung dengan keberlakuan Pasal 622 ayat (8)
KUHP Nasional, karena norma tersebut merupakan bagian dari konstruksi
harmonisasi ketentuan pidana mengenai penggunaan ijazah atau gelar
akademik dalam sistem hukum pidana nasional.
30. Bahwa sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan pidana mengenai
penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik palsu antara
lain diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya: UU Sisdiknas). Setelah berlakunya
KUHP Nasional, Pasal 69 tersebut dicabut melalui Pasal 622 ayat (1) huruf p
dan Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional menentukan bahwa pengacuan
terhadap Pasal 69 tersebut diganti dengan pengacuan kepada Pasal 272 ayat
(2) KUHP Nasional.
31. Bahwa keberadaan Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional dengan demikian
menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk menata
dan mengharmonisasikan ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam
11
peraturan perundang-undangan sektoral ke dalam sistem KUHP Nasional.
Namun demikian, harmonisasi tersebut tidak berhenti pada hubungan antara
Pasal 69 UU Sisdiknas dengan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. Pada saat
yang sama, Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 UU Dikti tetap berlaku dan mengatur
penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi tanpa hak
dengan konsekuensi pidana tersendiri.
32. Bahwa keadaan tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap Pemohon
karena Surat Dakwaan yang dihadapi Pemohon justru menunjukkan adanya
dua konstruksi hukum pidana yang diletakkan secara alternatif, yaitu Pasal
272 ayat (2) KUHP Nasional atau Pasal 93 juncto Pasal 28 ayat (7) UU Dikti.
Dengan demikian, bagi Pemohon, persoalan mengenai hubungan antara
kedua rezim ketentuan tersebut bukan lagi merupakan persoalan akademik
mengenai kemungkinan tumpang tindih norma, melainkan telah menjadi
persoalan hukum yang konkret dalam proses pertanggungjawaban pidana
yang sedang dihadapi Pemohon.
33. Bahwa Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional hanya memberikan pengaturan
mengenai penggantian pengacuan terhadap Pasal 69 UU Sisdiknas kepada
Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, tetapi tidak memberikan batas normatif
yang memadai mengenai bagaimana Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional harus
ditempatkan terhadap ketentuan pidana sektoral yang tetap berlaku dan dapat
menjangkau perbuatan yang mempunyai titik irisan yang sama.
34. Bahwa ketidaklengkapan tersebut menjadi konstitusional relevan bagi
Pemohon karena perbuatan yang sedang dipersoalkan dalam perkara
Pemohon berkaitan dengan penggunaan ijazah dan/atau gelar, sehingga
terdapat kepentingan hukum yang nyata bagi Pemohon untuk memperoleh
kepastian mengenai konstruksi tindak pidana dan batas pertanggungjawaban
pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut.
35. Bahwa lebih lanjut, keberadaan dua rezim pidana dengan konstruksi unsur
dan ancaman pidana yang berbeda menimbulkan ketidakpastian mengenai
konsekuensi hukum yang dapat dihadapi seseorang ketika satu perbuatan
memiliki karakteristik yang dapat masuk ke dalam kedua rezim tersebut. Bagi
Pemohon yang telah berhadapan dengan Surat Dakwaan alternatif
berdasarkan kedua rezim tersebut, ketidakpastian demikian telah menjadi
kerugian yang aktual dan personal, bukan lagi sekadar potensi yang abstrak.
12
36. Bahwa dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum yang dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar seseorang dapat
mengetahui secara wajar batas pertanggungjawaban pidana yang dapat
dibebankan kepadanya. Kepastian tersebut mencakup bukan hanya unsur
perbuatan yang dilarang, tetapi juga hubungan antar-norma pidana yang
dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sama serta konsekuensi hukum
dari penerapan norma tersebut.
37. Bahwa oleh karena Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional tidak memberikan
batas normatif yang memadai mengenai hubungan antara Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional dengan ketentuan pidana sektoral yang masih berlaku,
Pemohon berada dalam keadaan di mana batas pertanggungjawaban pidana
yang mungkin diterapkan terhadap dirinya tidak sepenuhnya dapat
diperkirakan dari undang-undang itu sendiri.
38. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon akibat Pasal 622
ayat (8) KUHP Nasional tidak terletak pada keberadaan atau keberlakuan
Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 UU Dikti sebagai norma sektoral, melainkan
pada ketidaklengkapan normatif dalam pengaturan hubungan antara norma
pidana yang telah diharmonisasikan ke dalam KUHP Nasional dengan norma
pidana sektoral yang tetap berlaku, yang pada akhirnya memengaruhi
kepastian hukum Pemohon dalam menghadapi pertanggungjawaban pidana.
39. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara keberlakuan
Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional dengan kerugian konstitusional Pemohon,
karena keberlakuan norma tersebut merupakan bagian dari konstruksi hukum
yang menentukan perpindahan pengacuan ketentuan pidana mengenai
penggunaan ijazah atau gelar palsu ke Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional,
sementara tidak terdapat batas normatif yang cukup mengenai hubungan
ketentuan tersebut dengan ketentuan pidana sektoral yang tetap berlaku dan
digunakan secara alternatif dalam Surat Dakwaan terhadap Pemohon.
40. Bahwa kerugian tersebut semakin konkret karena Pemohon tidak sedang
menghadapi kemungkinan penerapan norma di masa mendatang, melainkan
telah dihadapkan pada Surat Dakwaan. Oleh sebab itu, ketidakjelasan
hubungan antar-ketentuan pidana tersebut secara aktual memengaruhi
kepastian
Pemohon
mengenai
dasar,
batas,
dan
konsekuensi
pertanggungjawaban pidana yang sedang dihadapinya.
13
41. Bahwa apabila Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional diberikan pemaknaan
konstitusional sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo, maka
akan terdapat batas yang lebih jelas mengenai hubungan dan konsekuensi
penerapan ketentuan pidana yang berkaitan dengan penggunaan ijazah atau
gelar, sehingga ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon dapat
dihilangkan atau setidak-tidaknya dipulihkan.
42. Bahwa dengan demikian, terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional sebagaimana
dimohonkan.
Pemenuhan Syarat Kerugian Konstitusional Pemohon
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon telah memenuhi
seluruh parameter kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, yaitu:
Pertama, terdapat hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
Kedua, hak konstitusional tersebut secara aktual dan spesifik dirugikan oleh
berlakunya Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional,
karena Pemohon telah berada dalam proses pertanggungjawaban pidana
dan telah menghadapi Surat Dakwaan yang secara konkret berkaitan
dengan konstruksi pidana mengenai penggunaan ijazah dan/atau gelar;
Ketiga, kerugian tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat yang nyata
dengan keberlakuan norma a quo, karena Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional menimbulkan ketidakpastian mengenai batas keadaan subjektif
yang harus ada untuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan Pasal 622
ayat (8) KUHP Nasional menimbulkan ketidakpastian mengenai hubungan
dan batas penerapan ketentuan pidana yang telah diharmonisasikan ke
dalam KUHP Nasional dengan ketentuan pidana sektoral yang tetap
berlaku;
14
Keempat, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian abstrak atau actio
popularis, melainkan kerugian yang bersifat aktual, spesifik, dan personal
karena Pemohon telah berada dalam tahap penuntutan dan harus
menghadapi konsekuensi hukum dari konstruksi norma tersebut; dan
Kelima, terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian konstitusional
Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah Konstitusi
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 272 ayat (2) dan
Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional sebagaimana dimohonkan Pemohon.
44. Bahwa Pemohon dengan demikian tidak mengajukan permohonan a quo
sebagai upaya untuk meminta Mahkamah Konstitusi menilai benar atau
salahnya Pemohon dalam perkara pidana yang sedang berjalan, tidak pula
meminta Mahkamah menggantikan kewenangan pengadilan pidana dalam
menilai alat bukti dan fakta persidangan.
45. Bahwa permohonan a quo semata-mata ditujukan untuk memperoleh
kepastian konstitusional mengenai batas norma pidana yang dapat digunakan
sebagai
dasar
pertanggungjawaban
seseorang,
termasuk
kejelasan
mengenai keadaan subjektif yang harus menyertai perbuatan “menggunakan”
objek yang palsu serta kejelasan hubungan normatif antara ketentuan pidana
dalam KUHP Nasional dengan ketentuan pidana sektoral yang tetap berlaku.
46. Bahwa justru karena Pemohon telah berada dalam proses penuntutan dan
telah menghadapi Surat Dakwaan, kepentingan Pemohon untuk memperoleh
kepastian konstitusional mengenai norma a quo bersifat aktual, spesifik,
personal, dan mempunyai hubungan langsung dengan keberlakuan norma
yang dimohonkan pengujian.
47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon telah memenuhi
seluruh persyaratan kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025, sehingga
Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk
mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 622
ayat (8) KUHP Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
15
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Bahwa Permohonan a quo diajukan berdasarkan adanya persoalan
konstitusional yang tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan suatu
ketentuan pidana terhadap Pemohon, melainkan menyangkut kualitas dan
kejelasan
norma
pidana
yang
menjadi
dasar
pembebanan
pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara, serta konsistensi
pengaturan pidana setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya: “KUHP
Nasional”).
Bahwa persoalan konstitusional tersebut berkenaan dengan dua norma yang
memiliki hubungan sistemik, yaitu Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional dan
Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional, yang keduanya harus ditempatkan dalam
kerangka prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
Bahwa terdapat dua pertanyaan konstitusional yang saling berkaitan dalam
Permohonan a quo, yaitu:
a) Pertama, apakah Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional memberikan
kepastian hukum yang memadai mengenai mens rea yang harus
dibuktikan, khususnya pengetahuan pelaku terhadap keadaan objektif
Bahwa objek yang digunakannya adalah palsu;
b) Kedua, apakah Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional memenuhi prinsip
kepastian hukum yang adil, apabila ketentuan tersebut tidak mencakup
pengalihacuan Pasal 28 ayat (7) juncto Pasal 93 UU Dikti ke dalam Pasal
272 ayat (2) KUHP Nasional, sehingga menimbulkan ketidakselarasan
rezim pidana mengenai perbuatan yang mempunyai persinggungan
material.
Bahwa berdasarkan kerangka tersebut, dalil-dalil Pemohon selanjutnya akan
menguraikan secara berturut-turut mengenai ketidakjelasan mens rea dalam
Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional dan ketidaklengkapan pengaturan
pengalihan dalam Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional sebagai dua persoalan
konstitusional yang saling berhubungan dalam memastikan adanya batas
pertanggungjawaban pidana yang jelas, dan keseragaman mengenai
16
ancaman pidana pelaku tindak pidana penggunaan ijazah atau gelar
akademik palsu.
PASAL 272 AYAT (2) KUHP NASIONAL BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 SEPANJANG
TIDAK
DIMAKNAI
MENCAKUP
UNSUR
MENS
REA
(“YANG
DIKETAHUINYA PALSU ATAU DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH”)
a) Negara
Hukum
Menghendaki
Adanya
Pengaturan
Pidana
Berdasarkan
Prinsip
Lex
Certa
Dan
Lex
Stricta,
Serta
Pertanggungjawaban Pidana Hanya Dapat Dibebankan Kepada Orang
Yang Memiliki Kesalahan (Schuld)
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi prinsip negara hukum
(rechtsstaat) tersebut adalah setiap penggunaan kewenangan negara
yang membatasi hak dan kebebasan warga negara, termasuk melalui
hukum pidana, harus didasarkan pada hukum yang memberikan batas
kewenangan secara jelas, pasti, dan dapat diprediksi (foreseeable).
2. Bahwa tuntutan tersebut memiliki arti yang lebih fundamental dalam
hukum pidana karena penerapan hukum pidana dapat berujung pada
pembatasan kebebasan seseorang melalui proses penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan. Oleh
karena itu, norma pidana tidak cukup hanya dibentuk dalam bentuk
undang-undang, tetapi harus memiliki kualitas rumusan hukum pidana
yang jelas, pasti, dan dapat diperkirakan secara wajar oleh setiap
orang tentang perbuatan apa yang dilarang, keadaan apa yang
menjadikan perbuatan tersebut dapat dipidana, serta keadaan batin
apa yang harus terdapat pada diri pelaku untuk dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana.
3. Bahwa dalam hukum pidana, tuntutan terhadap kualitas rumusan
hukum pidana tercermin antara lain dalam prinsip lex certa dan lex
stricta sebagai bagian dari asas legalitas (nullum crimen, nulla poena
sine lege). Prinsip lex certa menghendaki agar rumusan tindak pidana
memiliki batas yang cukup jelas mengenai perbuatan dan keadaan
yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sedangkan
prinsip lex stricta menghendaki agar batas kriminalisasi ditentukan
17
oleh undang-undang dan tidak diperluas melalui analogi atau
penafsiran yang menciptakan dasar pemidanaan baru. Dengan
demikian,
seseorang
tidak
boleh
ditempatkan
dalam
risiko
pemidanaan berdasarkan batas pertanggungjawaban yang baru
ditentukan setelah perbuatan dilakukan melalui penafsiran yang tidak
dapat diprediksi.
4. Bahwa dengan demikian, lex certa dan lex stricta pada hakikatnya
memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap perluasan
kewenangan pemidanaan negara. Lex certa menghendaki agar batas
norma dapat diketahui, sedangkan lex stricta menghendaki agar batas
tersebut tidak diperluas melalui penafsiran yang melampaui rumusan
undang-undang. Kedua prinsip tersebut menjadi sangat penting ketika
suatu rumusan pidana mengandung keadaan tertentu yang
menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana atau tidak.
5. Bahwa selain tuntutan lex certa dan lex stricta, hukum pidana juga
mengenal asas geen straf zonder schuld atau “tiada pidana tanpa
kesalahan”. Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak
cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan secara
objektif, melainkan harus terdapat dasar pertanggungjawaban yang
dapat dicelakan kepada pelaku secara individual. Dengan demikian,
terpenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam
undang-undang, harus disertai dengan adanya kesalahan (schuld)
pada diri pelaku sebagai dasar legitimasi pemidanaan.
6. Bahwa dalam konteks tersebut, mens rea merupakan aspek penting
dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana karena
menunjukkan hubungan batin pelaku dengan perbuatan dan, dalam
keadaan tertentu, dengan keadaan objektif yang menjadi bagian dari
tindak pidana. Oleh karena itu, apabila suatu keadaan objektif tertentu
menjadi faktor yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat
dipidana, harus terdapat kejelasan mengenai apakah keadaan
tersebut harus diketahui atau dikehendaki oleh pelaku sebagai bagian
dari kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.
18
7. Bahwa prinsip tersebut tercermin pula dalam konsepsi willens en
wetens, yang dalam hukum pidana digunakan untuk menggambarkan
adanya kehendak (willen) dan pengetahuan atau kesadaran (weten)
yang
menyertai
suatu
perbuatan.
Dengan
demikian,
pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan apakah
seseorang secara fisik melakukan suatu perbuatan (actus reus), tetapi
juga dengan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan
batin yang relevan untuk dapat dibebankan kepadanya sebagai suatu
kesalahan (mens rea).
8. Bahwa unsur weten menjadi semakin penting ketika terdapat keadaan
tertentu yang melekat pada objek atau keadaan sekitar perbuatan dan
keadaan tersebut menentukan sifat pidana dari perbuatan yang
dilakukan. Dalam keadaan demikian, pengetahuan pelaku terhadap
keadaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
penilaian mengenai kesalahan (schuld), karena seseorang pada
prinsipnya tidak dapat dipersalahkan atas suatu keadaan yang sama
sekali berada di luar pengetahuan atau kesadarannya pada saat
melakukan perbuatan.
9. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara
seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui
keadaan yang menjadikan perbuatan tersebut terlarang dengan
seseorang yang melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak
mengetahui keadaan tersebut. Perbedaan keadaan batin tersebut
harus memperoleh tempat yang jelas dalam konstruksi norma pidana,
karena keadaan batin pelaku merupakan salah satu dasar untuk
menentukan
apakah
suatu
perbuatan
benar-benar
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
pidana
kepada
orang
yang
bersangkutan.
10. Bahwa dalam keadaan demikian, persoalan mengenai mens rea
bukan lagi sekadar persoalan teoritis dalam ilmu hukum pidana,
melainkan
menjadi
persoalan
mengenai
batas
konstitusional
kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana. Apabila seseorang
dapat dipidana hanya karena suatu keadaan objektif ternyata terdapat
pada objek yang digunakannya, sementara orang tersebut tidak
19
mengetahui
keadaan
tersebut,
maka
batas
antara
pertanggungjawaban
berdasarkan
kesalahan
dan
pertanggungjawaban semata-mata berdasarkan keadaan objektif
menjadi tidak jelas.
11. Bahwa oleh karena itu, prinsip lex certa, lex stricta, geen straf zonder
schuld, dan konsepsi willens en wetens harus dibaca secara sistemik.
Ketiga prinsip tersebut pada akhirnya bertemu pada satu tuntutan
konstitusional, yaitu hukum pidana harus memberikan kejelasan
mengenai tidak hanya apa yang dilarang, tetapi juga keadaan apa
yang harus terdapat pada diri pelaku agar larangan tersebut dapat
dibebankan kepadanya sebagai pertanggungjawaban pidana.
12. Bahwa dalam perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
kepastian hukum yang adil dengan demikian tidak dapat dipahami
secara sempit hanya sebagai kepastian mengenai keberadaan suatu
ketentuan tertulis. Dalam bidang hukum pidana, kepastian hukum
yang adil juga menghendaki adanya kepastian mengenai batas
kriminalisasi dan batas pertanggungjawaban pidana, termasuk
mengenai keadaan objektif dan keadaan batin yang harus dibuktikan
untuk menyatakan seseorang bersalah.
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya prinsip lex
certa dan lex stricta sebagai bagian dari kepastian hukum dalam
hukum pidana. Hal tersebut tercermin dalam putusan sebagai berikut:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang
menguji kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:
“Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip
perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum
harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex
stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (Poin [3.10.5], Hlm.
113-114)
20
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menguji
frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti
yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat
(1)
KUHAP,
Dalam
pertimbangan
hukumnya,
Mahkamah
menyatakan:
“oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta
memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana
maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan
bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184
KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”.
(Poin [3.14] angka 5, hlm. 98)
14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,
Mahkamah juga menegaskan keterkaitan antara asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
dengan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kepastian hukum
dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan
norma tertulis, tetapi juga dengan kejelasan parameter yang harus
dipenuhi sebelum kewenangan negara untuk melakukan tindakan
represif dapat dijalankan.
15. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu norma pidana yang
memuat
keadaan
objektif
tertentu
sebagai
dasar
untuk
mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus
dapat memberikan parameter yang memadai mengenai hubungan
antara keadaan objektif tersebut dengan keadaan batin pelaku. Tanpa
parameter demikian, warga negara tidak memperoleh standar yang
dapat diprediksi mengenai keadaan yang menyebabkan dirinya dapat
atau tidak dapat dipidana.
16. Bahwa dalam konteks Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, keadaan
objektif berupa “palsu” merupakan keadaan yang menentukan
sehingga perbuatan menggunakan suatu ijazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, atau vokasi masuk ke dalam ruang lingkup
tindak pidana. Dengan kata lain, bukan semata-mata perbuatan
21
“menggunakan” yang menyebabkan seseorang dapat dipidana,
melainkan penggunaan terhadap objek yang memiliki keadaan objektif
“palsu”.
17. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional yang timbul bukanlah
apakah negara boleh mengkriminalisasi penggunaan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Negara tentu
memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan pidana
terhadap keaslian dan keabsahan dokumen serta gelar pendidikan.
Persoalan konstitusionalnya adalah apakah seseorang dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana apabila keadaan objektif “palsu” yang
menyebabkan objek tersebut masuk dalam lingkup tindak pidana
ternyata tidak diketahuinya.
18. Bahwa pertanyaan tersebut selanjutnya berkaitan langsung dengan
kejelasan mens rea dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. Apabila
norma a quo tidak memberikan kejelasan mengenai apakah
kesengajaan pelaku harus mencakup pengetahuan terhadap keadaan
objektif “palsu”, maka terbuka ruang bagi perbedaan penafsiran
mengenai batas pertanggungjawaban pidana seseorang, yang pada
akhirnya berpotensi bertentangan dengan prinsip lex certa, lex stricta,
geen straf zonder schuld, dan konsepsi willens en wetens
sebagaimana merupakan konsekuensi dari negara hukum.
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, prinsip negara hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar Pasal 272 ayat
(2) KUHP Nasional memiliki batas yang jelas mengenai keadaan batin
yang harus dibuktikan dalam membebankan pertanggungjawaban
pidana.
20. Bahwa persoalan mengenai apakah Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional telah memenuhi tuntutan konstitusional tersebut selanjutnya
harus dinilai dari rumusan norma a quo, khususnya mengenai
hubungan antara unsur “menggunakan”, keadaan objektif “palsu”, dan
mens rea pelaku terhadap keadaan objektif tersebut.
22
b) Pasal 272 Ayat (2) KUHP Nasional Tidak Memberikan Kepastian
Mengenai Cakupan Mens Rea yang Harus Dibuktikan, Khususnya
Hubungan Pengetahuan Pelaku dengan Keadaan Objektif “Palsu”
21. Bahwa dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian
Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional merumuskan: “Setiap Orang yang
menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,
atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
22. Bahwa apabila rumusan tersebut dibaca secara gramatikal dan
sistematis, terdapat sekurang-kurangnya tiga elemen yang relevan
dengan persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo, yaitu
“menggunakan” sebagai perbuatan yang dilarang, “ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi” sebagai objek
perbuatan, dan “palsu” sebagai keadaan atau sifat yang melekat pada
objek tersebut.
23. Bahwa ketiga elemen tersebut tidak mempunyai kedudukan yang
sama. Kata “menggunakan” menunjuk pada perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku, sedangkan kata “palsu” menunjuk pada suatu keadaan
objektif yang melekat pada objek yang digunakan. Dengan demikian,
konstruksi delik Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional tidak berhenti pada
adanya suatu perbuatan menggunakan objek tertentu, melainkan
mensyaratkan adanya keadaan tertentu pada objek tersebut, yaitu
keadaan “palsu”.
24. Bahwa keadaan “palsu” tersebut mempunyai kedudukan yang
menentukan dalam struktur delik karena membedakan antara
perbuatan yang berada di luar dan yang berada di dalam lingkup
kriminalisasi. Penggunaan ijazah atau dokumen yang sah, misalnya,
tidak memenuhi keadaan objektif yang dirumuskan dalam Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional, sedangkan penggunaan objek yang secara
objektif palsu memenuhi keadaan tersebut.
25. Bahwa dengan demikian, kata “palsu” bukan sekadar keterangan
tambahan terhadap objek, melainkan keadaan objektif yang menjadi
salah satu elemen penentu apakah suatu perbuatan menggunakan
23
objek
tertentu
dapat
dikualifikasikan
sebagai
tindak
pidana
berdasarkan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional.
26. Bahwa persoalannya, rumusan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
berhenti pada hubungan antara perbuatan “menggunakan” dan objek
yang secara objektif “palsu”, tanpa memberikan keterangan secara
jelas dan eksplisit mengenai hubungan keadaan “palsu” tersebut
dengan keadaan batin (mens rea) orang yang melakukan perbuatan
“menggunakan” (actus reus). Dengan kata lain, norma a quo secara
eksplisit menentukan apa yang digunakan dan bagaimana keadaan
objek tersebut, tetapi tidak menentukan secara tegas apakah pelaku
harus mengetahui bahwa objek yang digunakannya adalah palsu agar
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
27. Bahwa persoalan tersebut harus dibedakan dari pertanyaan mengenai
apakah pelaku secara sengaja melakukan perbuatan “menggunakan”.
Seseorang dapat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri
menggunakan suatu ijazah atau dokumen, tetapi pada saat yang sama
tidak mengetahui bahwa objek tersebut ternyata palsu.
28. Bahwa oleh karena itu, terdapat perbedaan antara kesengajaan
terhadap perbuatan “menggunakan” dan pengetahuan terhadap
keadaan objektif “palsu”. Kesadaran seseorang bahwa ia sedang
menggunakan suatu objek tidak dengan sendirinya membuktikan
bahwa ia mengetahui seluruh keadaan objektif yang melekat pada
objek tersebut.
29. Bahwa pembedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsepsi willens
en wetens, di mana willen menunjuk pada kehendak untuk melakukan
perbuatan, sedangkan weten menunjuk pada pengetahuan atau
kesadaran terhadap keadaan yang relevan dengan perbuatan
tersebut. Dengan demikian, adanya willen untuk melakukan perbuatan
menggunakan suatu objek tidak serta-merta membuktikan adanya
weten mengenai keadaan objektif yang menjadikan objek tersebut
berada dalam ruang lingkup larangan pidana.
30. Bahwa dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, keadaan “palsu”
mempunyai kedudukan yang menentukan karena justru keadaan
tersebut yang membedakan antara penggunaan objek yang sah dan
24
penggunaan objek yang dikriminalisasi. Oleh sebab itu, pertanyaan
mengenai apakah pelaku mengetahui keadaan “palsu” tersebut pada
saat menggunakan objek bukan merupakan persoalan tambahan di
luar
konstruksi
delik,
melainkan
persoalan
mengenai
batas
pertanggungjawaban pidana itu sendiri.
31. Bahwa tanpa kejelasan mengenai hubungan tersebut, rumusan Pasal
272 Ayat (2) KUHP Nasional menimbulkan persoalan penafsiran yang
bersifat material, karena dari rumusan yang sama dapat ditarik
setidak-tidaknya dua konstruksi mengenai cakupan mens rea.
Bahwa
penafsiran
pertama
adalah
bahwa
kesengajaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
cukup diarahkan kepada perbuatan “menggunakan”, sedangkan
keadaan “palsu” merupakan keadaan objektif yang melekat pada
objek dan cukup dibuktikan secara objektif. Dalam konstruksi ini,
willen terhadap perbuatan “menggunakan” menjadi titik utama,
sedangkan weten mengenai keadaan “palsu” tidak secara tegas
diposisikan sebagai bagian dari unsur yang harus dibuktikan.
Bahwa penafsiran kedua adalah bahwa kesengajaan dalam Pasal
272 ayat (2) KUHP Nasional tidak hanya mencakup kehendak
(willen) untuk melakukan perbuatan “menggunakan”, tetapi juga
harus mencakup pengetahuan (weten) bahwa objek yang
digunakan berada dalam keadaan “palsu”. Dalam konstruksi ini,
keadaan objektif “palsu” tidak cukup hanya terbukti ada pada objek,
tetapi harus terdapat hubungan pengetahuan antara keadaan
tersebut dengan pelaku pada saat perbuatan dilakukan.
32. Bahwa kedua konstruksi tersebut menghasilkan akibat hukum yang
berbeda
secara
fundamental.
Konstruksi
pertama
membuka
kemungkinan
dipertanggungjawabkannya
orang
yang
tidak
mengetahui kepalsuan objek, sedangkan konstruksi kedua membatasi
pertanggungjawaban
pidana
kepada
orang
yang
memiliki
pengetahuan mengenai kepalsuan objek pada saat melakukan
perbuatan.
33. Bahwa
perbedaan
tersebut
bukan
semata-mata
merupakan
perbedaan akademik mengenai metode penafsiran, melainkan
25
menentukan batas subjek yang dapat dikenakan pidana berdasarkan
Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. Dengan demikian, ketidakjelasan
mengenai cakupan mens rea tersebut mempunyai konsekuensi
langsung terhadap kepastian hukum seseorang mengenai apakah
dirinya berada dalam atau di luar lingkup pertanggungjawaban pidana.
c) Penggunaan Frasa “Diketahuinya” atau Frasa Lainnya dalam KUHP
Nasional sebagai Penegasan Hubungan Keadaan Objektif dengan
Keadaan Batin Pelaku
34. Bahwa benar Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional menentukan bahwa
setiap Tindak Pidana pada dasarnya dianggap dilakukan dengan
sengaja,
kecuali
ditentukan
lain
oleh
Undang-Undang,
dan
kesengajaan tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara.
Namun demikian, ketentuan umum mengenai kesengajaan tersebut
tidak
dengan
sendirinya
memberikan
jawaban
terhadap
persoalan konstitusional yang terdapat dalam Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional, yaitu mengenai sejauh mana kesengajaan pelaku
harus mencakup keadaan objektif “palsu” yang menjadi dasar
kriminalisasi.
35. Bahwa dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus
dibedakan secara tegas, yaitu (i) apakah suatu tindak pidana harus
dilakukan dengan sengaja; dan (ii) terhadap fakta atau keadaan
apa kesengajaan tersebut harus dibuktikan. Pasal 36 ayat (2)
KUHP Nasional memberikan jawaban terhadap persoalan pertama,
tetapi tidak memberikan batas yang secara spesifik menyelesaikan
persoalan kedua dalam konteks Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional.
36. Bahwa dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, persoalan kedua
tersebut menjadi penting karena rumusan delik tidak hanya memuat
suatu perbuatan, yaitu “menggunakan”, tetapi juga memuat suatu
keadaan objektif pada objek yang digunakan, yaitu “palsu”, yang
sekaligus menentukan apakah perbuatan tersebut berada dalam
lingkup tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan asas
kesengajaan dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP belum dengan sendirinya
menjawab apakah kesengajaan pelaku hanya harus mencakup
26
perbuatan “menggunakan”, atau juga harus mencakup pengetahuan
bahwa objek yang digunakannya adalah “palsu”.
37. Bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional justru
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengenal berbagai
teknik perumusan untuk menghubungkan keadaan objektif tertentu
dengan keadaan batin pelaku, antara lain melalui frasa “dengan
maksud”,
“mengetahui”,
“yang
diketahuinya”,
“padahal
diketahuinya”, dan “sedangkan ia mengetahui”. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa ketika suatu keadaan objektif hendak
ditempatkan dalam cakupan pengetahuan pelaku, KUHP Nasional
mengenal teknik perumusan yang dapat memberikan hubungan
tekstual yang lebih jelas antara keadaan objektif tersebut dengan
mens rea pelaku.
38. Bahwa oleh karena itu, keberadaan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional
tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap
keadaan objektif yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana
secara otomatis telah tercakup dalam pengetahuan pelaku.
Kesimpulan
demikian
justru
mengabaikan
perbedaan
antara
kesengajaan terhadap perbuatan (intentionality toward the
conduct) dan pengetahuan terhadap keadaan objektif yang
menyertai atau menentukan sifat pidana dari perbuatan tersebut
(knowledge of the relevant circumstance).
39. Bahwa dengan demikian, persoalan dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional bukanlah mengenai ada atau tidak adanya asas kesengajaan
dalam KUHP Nasional, melainkan mengenai ketidakpastian normatif
mengenai cakupan mens rea terhadap keadaan objektif “palsu”.
Ketidakpastian tersebut tidak diselesaikan hanya dengan menyatakan
bahwa Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional mensyaratkan kesengajaan,
karena tetap tidak terdapat batas yang cukup jelas apakah weten
pelaku harus menjangkau keadaan bahwa objek yang digunakannya
adalah palsu.
40. Bahwa teknik perumusan demikian dapat dilihat dalam sejumlah
ketentuan KUHP Nasional yang secara eksplisit menghubungkan
keadaan objektif tertentu dengan pengetahuan pelaku. Berdasarkan
27
penelusuran pemohon, setidaknya ada 47 Pasal dalam KUHP
Nasional rumusannya menunjukkan adanya ketentuan yang secara
eksplisit
menghubungkan
keadaan
objektif
tertentu
dengan
pengetahuan atau keadaan batin pelaku (Bukti P-12). Namun begitu,
sebagai bahan perbandingan, pemohon akan menampilkan 4 Pasal
yang paling relevan dengan persoalan dalam permohonan a quo dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Tabel Perbandingan Rumusan Delik dalam KUHP Nasional
Ketentuan
Rumusan Pasal
Rumusan
Mens Rea
Pasal 263
Ayat (1)
KUHP
Setiap Orang yang menyiarkan atau
menyebarluaskan
berita
atau
pemberitahuan padahal diketahuinya
bahwa
berita
atau
pemberitahuan
tersebut bohong yang mengakibatkan
kerusuhan dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori V.
“diketahuinya
bahwa berita
atau
pemberitahuan
tersebut
bohong
Pasal 375
KUHP
1) Setiap
Orang
yang
menyimpan
secara lisik dengan cara apa pun
yang diketahuinya merupakan mata
uang palsu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 374, dipidana dengan
pidana
penjara
paling
lama
10
(sepuluh) tahun dan pidana denda
paling banyak kategori VII.
2) Setiap Orang yang mengedarkan
dan/atau membelanjakan mata uang
yang
diketahuinya
palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
374, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak kategori
VIII.
“yang
diketahuinya
merupakan
mata uang
palsu”
Pasal 503
ayat (1)
KUHP
Setiap
Orang
yang
menjual,
menawarkan,
atau
menyerahkan
Barang berupa makanan, minuman, atau
obat, yang diketahuinya palsu dan
menyembunyikan
kepalsuan
itu,
dipidana dengan pidana penjara paling
“yang
diketahuinya
palsu”
28
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V.
Pasal 589
KUHP
(1) Setiap Orang yang memberikan
keterangan yang diketahuinya palsu
dan perbuatan tersebut membahayakan
keselamatan Pesawat Udara Dalam
Penerbangan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
“yang
diketahuinya
palsu”
Pasal 272
ayat (2)
KUHP
“Setiap Orang yang menggunakan
ijazah,
sertifikat
kompetensi,
gelar
akademik, profesi, atau vokasi palsu,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V.”
Tidak
dirumuskan
secara
eksplisit
41. Bahwa perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun
argumentasi
simplistis
bahwa
setiap
tindak
pidana
wajib
menggunakan frasa “diketahuinya” agar dapat memenuhi prinsip
kesalahan. Tidak demikian. Perbandingan tersebut digunakan untuk
menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengenal dan menggunakan
teknik perumusan yang secara eksplisit menghubungkan keadaan
objektif tertentu dengan pengetahuan pelaku ketika hubungan tersebut
hendak dijadikan bagian dari struktur pertanggungjawaban pidana.
42. Bahwa justru karena KUHP Nasional mengenal teknik perumusan
tersebut, ketiadaan hubungan tekstual serupa dalam Pasal 272 ayat
(2) KUHP Nasional menjadi relevan untuk diuji secara konstitusional,
terutama karena keadaan “palsu” dalam norma a quo mempunyai
fungsi menentukan apakah suatu penggunaan objek tertentu
merupakan tindak pidana atau bukan.
43. Bahwa dalam konteks Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, persoalan
yang dihadapi bukan sekadar apakah pelaku bertindak “dengan
sengaja” atau “karena kealpaan” sebagaimana kategori umum dalam
Pasal 36 KUHP Nasional, melainkan apakah pelaku mengetahui
keadaan faktual tertentu, yaitu bahwa ijazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, atau vokasi yang digunakannya adalah palsu
atau diperoleh secara tidak sah. Dengan kata lain, Permohonan a quo
bukan semata-mata ada atau tidak adanya kesengajaan, melainkan
terhadap apa kesengajaan tersebut harus diarahkan dan terhadap
29
keadaan apa weten pelaku harus dibuktikan dalam struktur Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional.
44. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan antara pertanyaan
“apakah pelaku dengan sengaja menggunakan objek tersebut?”
dengan pertanyaan “apakah pelaku mengetahui Bahwa objek yang
sengaja digunakannya adalah palsu?”. Pertanyaan pertama berkaitan
dengan willen terhadap perbuatan “menggunakan”, sedangkan
pertanyaan kedua berkaitan dengan weten terhadap keadaan objektif
“palsu”. Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional memberikan jawaban
terhadap perbuatan “menggunakan”, tetapi tidak memberikan batas
yang sama jelasnya mengenai apakah weten terhadap keadaan
“palsu” merupakan bagian dari mens rea yang harus dibuktikan.
45. Bahwa justru pertanyaan kedua tersebut menentukan batas
pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggunakan
objek yang secara objektif ternyata palsu. Apabila weten terhadap
kepalsuan tidak dipersyaratkan, maka keadaan objektif pada objek
tersebut dapat menjadi dasar pemidanaan meskipun keadaan tersebut
berada di luar pengetahuan pelaku. Sebaliknya, apabila weten
tersebut dipersyaratkan, maka kepalsuan objek harus memiliki
korelasi dengan keadaan batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan.
46. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara
pertanyaan “apakah pelaku sengaja menggunakan objek tersebut?”
dan pertanyaan “apakah pelaku mengetahui bahwa objek yang
sengaja digunakannya adalah palsu?”. Pertanyaan pertama berkaitan
dengan kesengajaan terhadap actus reus, sedangkan pertanyaan
kedua berkaitan dengan pengetahuan terhadap circumstance atau
keadaan objektif yang menjadikan actus reus tersebut masuk ke
dalam lingkup tindak pidana.
47. Bahwa dalam konteks tersebut, pengetahuan terhadap keadaan
“palsu” mempunyai fungsi sebagai jembatan atribusi antara fakta
objektif dan kesalahan individual. Tanpa adanya kejelasan mengenai
jembatan tersebut, keadaan objektif pada benda atau dokumen
berpotensi diperlakukan seolah-olah secara otomatis melekat pula
30
pada keadaan batin setiap orang yang menggunakan benda atau
dokumen tersebut.
48. Bahwa
konstruksi
demikian
berpotensi
menggeser
dasar
pertanggungjawaban pidana dari kesalahan individual (personal
culpability) menjadi semata-mata keadaan objektif pada objek
(objective condition). Padahal, dalam negara hukum, seseorang tidak
semestinya dipidana hanya karena suatu keadaan objektif ternyata
terdapat pada objek yang berada dalam tindakannya, apabila keadaan
tersebut tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan atau keadaan
batinnya.
49. Bahwa risiko tersebut menjadi nyata dalam perkara penggunaan
ijazah atau dokumen pendidikan, karena keabsahan atau kepalsuan
suatu dokumen dapat merupakan fakta yang secara faktual berada di
luar pengetahuan pengguna. Seseorang dapat menerima suatu ijazah
atau dokumen dari pihak lain, mempercayai keabsahannya, kemudian
menggunakannya untuk suatu kepentingan yang sah, tetapi
belakangan diketahui bahwa dokumen tersebut ternyata palsu.
50. Bahwa terhadap keadaan demikian, terdapat perbedaan moral,
faktual, dan yuridis yang fundamental antara orang yang mengetahui
dan dengan sadar menggunakan dokumen palsu dengan orang yang
menggunakan dokumen yang secara objektif ternyata palsu tetapi
tidak mengetahui kepalsuannya. Menyamakan kedua keadaan
tersebut tanpa kejelasan mengenai unsur pengetahuan berarti
mengabaikan perbedaan keadaan batin yang justru relevan terhadap
pertanggungjawaban pidana.
51. Bahwa karena pilihan antara kedua konstruksi tersebut menentukan
apakah seseorang yang tidak mengetahui kepalsuan dapat tetap
dipidana atau tidak, maka persoalan tersebut secara langsung
berkaitan dengan kepastian hukum dalam menentukan batas
pertanggungjawaban pidana. Warga negara harus dapat mengetahui,
setidak-tidaknya dari norma yang mengancamnya dengan pidana,
keadaan batin seperti apa yang menjadikan suatu perbuatan dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana.
31
52. Bahwa apabila batas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada
penafsiran aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, maka
terdapat risiko bahwa standar mens rea Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional akan berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya,
padahal objek kriminalisasinya sama.
53. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan tuntutan lex certa
sebagai bagian dari prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana.
Norma pidana harus memberikan batas yang cukup dapat dipahami
mengenai perbuatan yang dilarang dan keadaan yang menjadikan
seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak
memberikan ruang yang berlebihan bagi penegak hukum untuk
menentukan sendiri batas kriminalisasi melalui penafsiran kasus per
kasus.
54. Bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip geen straf
zonder schuld, karena keadaan objektif bahwa suatu ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi ternyata palsu tidak
dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai ada atau tidaknya
kesalahan pada diri orang yang menggunakannya.
55. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional dalam Pasal 272 ayat
(2) KUHP Nasional tidak terletak pada keberadaan larangan terhadap
penggunaan ijazah atau dokumen yang palsu sebagai kebijakan
kriminal, melainkan pada ketidakjelasan mengenai batas subjektif
pertanggungjawaban pidana ketika keadaan “palsu” tersebut menjadi
unsur yang menentukan kriminalisasi.
56. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk
menghapuskan kriminalisasi terhadap penggunaan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Pemohon juga
tidak meminta agar Mahkamah menciptakan suatu unsur pidana yang
sama sekali baru. Sebaliknya, Pemohon meminta agar Mahkamah
memberikan penafsiran konstitusional yang memastikan adanya
hubungan yang jelas antara keadaan objektif “palsu” dengan keadaan
batin pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan
pada kesalahan individual.
32
57. Bahwa dalam konteks tersebut, pemaknaan terhadap Pasal 272 ayat
(2) KUHP Nasional dengan menambahkan frasa “yang diketahuinya
palsu” merupakan upaya untuk memberikan batas konstitusional
terhadap cakupan mens rea, bukan untuk mengubah kebijakan
kriminal
pembentuk
undang-undang.
Pemaknaan
tersebut
memastikan bahwa keadaan “palsu” yang menjadi dasar kriminalisasi
bukan hanya terbukti secara objektif pada objek, tetapi juga
mempunyai hubungan pengetahuan dengan pelaku pada saat
perbuatan dilakukan.
58. Bahwa dengan pemaknaan demikian, struktur pertanggungjawaban
pidana menjadi lebih terang, yaitu pelaku harus dengan sengaja
melakukan perbuatan “menggunakan” dan pada saat yang sama
memiliki pengetahuan bahwa objek yang digunakannya berada dalam
keadaan “palsu”. Dengan demikian, terdapat hubungan yang dapat
diidentifikasi antara actus reus, keadaan objektif objek, dan mens rea
pelaku.
59. Bahwa
pemaknaan
tersebut
sekaligus
mencegah
terjadinya
pertanggungjawaban pidana semata-mata berdasarkan keadaan
objektif pada objek. Keadaan bahwa suatu ijazah atau dokumen
ternyata palsu tetap harus dibuktikan, tetapi pembuktian tersebut
belum dengan sendirinya cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku
apabila pengetahuan pelaku terhadap kepalsuan tersebut tidak dapat
dibuktikan.
60. Bahwa dengan demikian, unsur “palsu” dalam Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional harus dipahami bukan hanya sebagai karakteristik
objektif dari objek, tetapi sebagai keadaan objektif yang harus berada
dalam cakupan pengetahuan pelaku apabila keadaan tersebut hendak
dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana.
61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional sepanjang tidak dimaknai bahwa penggunaan ijazah,
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
pidana
apabila
pelaku
mengetahui bahwa objek yang digunakannya adalah palsu,
menimbulkan ketidakpastian mengenai cakupan mens rea dan batas
33
pertanggungjawaban pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
PASAL 622 AYAT (8) KUHP NASIONAL BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 SEPANJANG
TIDAK MENCAKUP PENGALIHAN ACUAN PASAL 28 AYAT (7) JO.
PASAL 93 UU PENDIDIKAN TINGGI
a) Tujuan Rekodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana dalam KUHP
Nasional
1. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU 1/2023 tentang KUHP
(Selanjutnya: KUHP Nasional), dijelaskan bahwa pembentukan KUHP
Nasional merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana
nasional yang diarahkan untuk membangun sistem hukum pidana
nasional yang lebih terintegrasi, sistematis, dan sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat serta prinsip negara hukum
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pembentukan KUHP Nasional tersebut dimaksudkan
untuk melakukan rekodifikasi, unifikasi, dan konsolidasi hukum pidana,
sehingga ketentuan-ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditempatkan
dalam suatu sistem hukum pidana nasional yang lebih teratur dan
koheren.
2. Bahwa salah satu karakter fundamental dari pembentukan KUHP
Nasional adalah dilakukannya rekodifikasi, unifikasi dan konsolidasi
hukum pidana, yaitu upaya untuk menata kembali ketentuan-
ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan ke dalam suatu sistem hukum pidana
nasional yang lebih terstruktur, koheren, dan konsisten.
3. Bahwa kebutuhan untuk melakukan rekodifikasi tersebut lahir antara
lain karena sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan pidana
tidak hanya terdapat dalam KUHP lama, tetapi juga tersebar dalam
berbagai undang-undang sektoral (lex specialis) yang masing-masing
memiliki konstruksi tindak pidana, ancaman pidana, serta teknik
perumusan yang berbeda-beda.
34
4. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum
pidana, terutama apabila terdapat beberapa undang-undang yang
mengatur perbuatan yang memiliki persinggungan objek, kepentingan
hukum, maupun karakter perbuatan yang sama atau sejenis, tetapi
menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana dan ancaman
pidana yang berbeda.
5. Bahwa melalui KUHP Nasional, pembentuk undang-undang berupaya
membangun suatu sistem hukum pidana nasional yang tidak lagi
semata-mata bertumpu pada kodifikasi peninggalan hukum pidana
sebelumnya, melainkan merupakan sistem hukum pidana nasional
yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan
diselaraskan dengan keseluruhan tata hukum nasional.
6. Bahwa oleh karena itu, rekodifikasi dan unifikasi dalam KUHP
Nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai pemindahan secara
teknis ketentuan pidana dari satu undang-undang ke dalam undang-
undang lainnya, melainkan merupakan proses penataan kembali
hubungan antara ketentuan pidana umum dalam KUHP dengan
ketentuan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-
undangan sektoral, agar keberlakuannya memiliki koherensi dalam
satu sistem hukum pidana nasional.
7. Bahwa tujuan tersebut tercermin pula dalam ketentuan penutup KUHP
Nasional, khususnya Bab XXXVII, yang memuat berbagai ketentuan
mengenai perubahan, pencabutan, dan penyesuaian ketentuan
pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.
8. Bahwa keberadaan Pasal 622 KUHP Nasional dalam Bab XXXVII
tersebut menunjukkan Bahwa pembentuk undang-undang menyadari
bahwa perubahan dari rezim KUHP lama menuju KUHP Nasional tidak
dapat dilakukan hanya dengan menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2023,
melainkan harus disertai dengan penataan terhadap berbagai
ketentuan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-
undangan lain agar tidak terjadi ketidakharmonisan antara KUHP
Nasional dengan ketentuan pidana sektoral.
9. Bahwa dengan demikian, Pasal 622 KUHP Nasional mempunyai
fungsi transisional sekaligus sistemik, yaitu memastikan agar berbagai
35
ketentuan pidana di luar KUHP Nasional yang memiliki hubungan
normatif dengan ketentuan dalam KUHP Nasional dapat disesuaikan,
termasuk melalui mekanisme penggantian atau pengalihan rujukan
dari ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral kepada
ketentuan pidana dalam KUHP Nasional.
10. Bahwa mekanisme tersebut penting untuk mencegah terjadinya
keadaan di mana suatu peraturan perundang-undangan masih
merujuk kepada ketentuan pidana yang telah mengalami perubahan
akibat berlakunya KUHP Nasional, atau sebaliknya terdapat ketentuan
pidana sektoral yang tetap berlaku tanpa kejelasan mengenai
kedudukannya dalam sistem hukum pidana nasional yang baru.
11. Bahwa dalam konteks demikian, Pasal 622 KUHP Nasional harus
dipahami sebagai bagian dari desain legislasi yang dimaksudkan
untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi normatif antara KUHP
Nasional dengan ketentuan pidana yang masih terdapat dalam
berbagai undang-undang di luar KUHP.
12. Bahwa tujuan harmonisasi tersebut memiliki hubungan langsung
dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sistem hukum pidana yang
terfragmentasi, tidak konsisten, atau tidak jelas mengenai hubungan
antara satu norma pidana dengan norma pidana lainnya dapat
menimbulkan ketidakpastian mengenai norma mana yang berlaku
terhadap suatu perbuatan.
13. Bahwa dalam hukum pidana, persoalan tersebut memiliki konsekuensi
yang jauh lebih serius dibandingkan bidang hukum lainnya, karena
ketidakjelasan mengenai norma yang berlaku dapat berujung pada
penggunaan kewenangan negara untuk melakukan penyidikan,
penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga
pemidanaan terhadap seseorang.
14. Bahwa oleh sebab itu, rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana harus
dipahami pula sebagai instrumen untuk memastikan Bahwa
kewenangan represif negara dilaksanakan berdasarkan sistem norma
yang jelas, konsisten, dan dapat diperkirakan keberlakuannya oleh
warga negara.
36
15. Bahwa dengan konstruksi tersebut, setiap ketentuan dalam Bab
XXXVII, termasuk Pasal 622 KUHP Nasional, tidak dapat dibaca
secara terpisah dari tujuan pembentukan KUHP Nasional sebagai
suatu sistem hukum pidana nasional yang terintegrasi. Setiap
pengalihan, perubahan, atau penyesuaian rujukan yang dilakukan
melalui Pasal 622 harus ditempatkan dalam kerangka untuk menjaga
konsistensi dan koherensi sistem tersebut.
16. Bahwa oleh karena itu, apabila dalam mekanisme pengalihan yang
telah ditentukan oleh Pasal 622 KUHP Nasional terdapat suatu
ketentuan pidana yang secara substansial berkaitan dengan
ketentuan yang telah dialihkan, tetapi justru tidak diberikan perlakuan
normatif yang sepadan, maka keadaan tersebut tidak dapat semata-
mata dipandang sebagai persoalan teknis perumusan undang-
undang.
17. Bahwa keadaan tersebut harus diuji pula dari perspektif konstitusional,
karena
ketidakkonsistenan
dalam
mekanisme
transisi
dan
harmonisasi hukum pidana dapat menimbulkan ketidakjelasan
mengenai norma pidana yang berlaku, membuka ruang perbedaan
perlakuan terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik yang
sejenis, dan pada akhirnya berpotensi mengurangi jaminan kepastian
hukum yang adil bagi warga negara.
18. Bahwa dalam perkara a quo, pentingnya tujuan rekodifikasi dan
unifikasi tersebut menjadi semakin relevan karena Pasal 622 ayat (8)
KUHP Nasional secara khusus telah memilih Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional sebagai norma pengganti terhadap rujukan tertentu
mengenai tindak pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP
Nasional.
19. Bahwa
pilihan
pembentuk
undang-undang
untuk
melakukan
pengalihan tersebut menunjukkan adanya kehendak legislasi untuk
menempatkan pengaturan pidana mengenai perbuatan yang
bersangkutan dalam kerangka KUHP Nasional. Dengan demikian,
pengalihan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang
berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses penataan dan
37
harmonisasi ketentuan pidana sektoral dengan sistem hukum pidana
nasional yang baru.
20. Bahwa konsekuensinya, ketika pembentuk undang-undang telah
menentukan suatu mekanisme pengalihan terhadap ketentuan pidana
tertentu yang berkaitan dengan penggunaan ijazah atau gelar
akademik palsu, maka konsistensi mekanisme tersebut harus dinilai
berdasarkan tujuan rekodifikasi dan unifikasi yang menjadi landasan
pembentukan KUHP Nasional.
21. Bahwa apabila terdapat ketentuan pidana lain dalam rezim peraturan
perundang-undangan
yang
sama-sama
berkaitan
dengan
penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi, tetapi
tidak memperoleh penataan atau pengalihan yang sepadan, maka
perlu dipertanyakan apakah keadaan tersebut masih konsisten
dengan tujuan harmonisasi yang hendak dicapai melalui Pasal 622
KUHP Nasional.
22. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional yang menjadi objek
permohonan a quo bukanlah semata-mata mengenai pilihan kebijakan
pidana pembentuk undang-undang, melainkan mengenai konsistensi
dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan harmoninasi dan
unifikasi tersebut, khususnya ketika mekanisme pengalihan yang
dibentuk oleh Pasal 622 ayat (8) ternyata tidak mencakup seluruh
norma yang memiliki hubungan materiil yang relevan.
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tujuan rekodifikasi dan
unifikasi hukum pidana dalam KUHP Nasional menuntut agar
ketentuan Pasal 622 ditafsirkan sebagai bagian dari satu sistem
penataan hukum pidana nasional yang mengedepankan konsistensi,
koherensi, dan kepastian mengenai keberlakuan norma pidana,
sehingga tidak boleh terdapat ketidakteraturan normatif yang
menyebabkan warga negara menghadapi ketidakpastian mengenai
ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap dirinya.
b) Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional Menimbulkan Disharmonisasi
Pengaturan Pidana atas Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik
karena Tidak Mencakup Pengalihan Pengacuan Pasal 28 ayat (7) jo.
Pasal 93 UU Dikti kepada Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
38
24. Bahwa sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan mengenai
penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik palsu
tidak hanya terdapat dalam satu undang-undang, melainkan tersebar
dalam beberapa rezim peraturan perundang-undangan, termasuk UU
Sisdiknas dan UU Dikti;
25. Bahwa dalam rezim UU Sisdiknas, penggunaan ijazah dan/atau
sertifikat kompetensi yang terbukti palsu telah diatur secara khusus
dalam Pasal 69, yang menentukan:
1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)
2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah
dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
26. Bahwa rumusan Pasal 69 UU Sisdiknas dengan demikian
memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang sebelumnya telah
menempatkan keadaan objektif mengenai kepalsuan objek dan
ketiadaan hak dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana
penggunaan ijazah atau sertifikat kompetensi palsu. Dengan kata lain,
pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dibangun dari fakta
bahwa objek tersebut ternyata palsu, tetapi juga berkaitan keadaan
hukum yang melekat pada penggunaannya.
27. Bahwa setelah berlakunya KUHP Nasional, pembentuk undang-
undang melakukan penataan dan harmonisasi ketentuan pidana yang
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk
dengan mencabut Pasal 69 UU Sisdiknas melalui Pasal 622 ayat (1)
huruf p KUHP Nasional dan secara khusus mengatur dalam Pasal 622
ayat (8) bahwa pengacuan terhadap Pasal 69 diganti dengan
pengacuan kepada Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, yang berbunyi:
“Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan
ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan,
pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.”
39
28. Bahwa keberadaan Pasal 622 ayat (8) tersebut menunjukkan adanya
kehendak pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi
dan unifikasi ketentuan pidana mengenai penggunaan ijazah atau
gelar akademik palsu ke dalam KUHP Nasional, sehingga ketentuan
pidana yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang sektoral
memperoleh titik rujuk dalam ketentuan pidana KUHP Nasional.
29. Bahwa dengan demikian, Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional tidak
dapat dipahami semata-mata sebagai ketentuan administratif
mengenai perubahan nomor pasal, melainkan merupakan norma
transisi dan harmonisasi yang menentukan hubungan antara
ketentuan pidana sektoral yang ada dengan ketentuan pidana dalam
KUHP Nasional.
30. Bahwa pada saat yang sama, UU Dikti tetap berlaku dan Pasal 28 ayat
(7) menentukan bahwa: “Perseorangan yang tanpa hak dilarang
menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”
Selanjutnya, larangan tersebut kemudian memperoleh konsekuensi
pidana berdasarkan Pasal 93 UU Dikti, yang menentukan bahwa
perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi
yang melanggar Pasal 28 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00.
31. Bahwa dengan demikian, setelah berlakunya KUHP Nasional,
terdapat dua rezim ketentuan pidana yang tetap dapat bersinggungan
dalam satu perbuatan, yaitu Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional yang
mengatur penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu dan Pasal 28
ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang
mengatur penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar
profesi tanpa hak.
32. Bahwa titik irisan tersebut bukanlah kemungkinan yang bersifat
abstrak melainkan telah bertransformasi menjadi persoalan konkret
dalam proses penegakan hukum pidana terhadap Pemohon. Padahal
Penggunaan ijazah atau gelar palsu pada dirinya sendiri merupakan
penggunaan tanpa hak, karena suatu ijazah atau gelar yang palsu
tidak dapat melahirkan hak yang sah bagi seseorang untuk
40
menggunakan, menyandang, atau mencantumkan ijazah atau gelar
tersebut. Dengan demikian, satu perbuatan menggunakan ijazah atau
gelar palsu secara bersamaan dapat dijerat dengan dua Pasal yang
berbeda, yaitu Pasal 272 Ayat (2) KUHP Nasional dan Pasal 28 Ayat
(7) jo. Pasal 93 UU Dikti.
33. Bahwa keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang
lebih mendasar, yaitu tidak adanya batas normatif yang cukup jelas
mengenai hubungan antara dua ketentuan pidana tersebut yang dapat
menjangkau perbuatan yang sama (Overlapping Criminal Liability),
sehingga seseorang tidak dapat mengetahui secara wajar sejak awal
konstruksi pertanggungjawaban pidana apa yang secara normatif
dapat dibebankan kepadanya. Terlebih lagi, kedua ketentuan tersebut
menetapkan ancaman pidana yang berbeda secara signifikan.
34. Bahwa Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional menentukan ancaman
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori V, sedangkan Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 menentukan ancaman pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, terhadap
perbuatan yang secara faktual dapat merupakan perbuatan yang
sama, tersedia dua konstruksi pemidanaan dengan konsekuensi
pidana yang berbeda secara material.
35. Bahwa tidak terdapat dasar rasional yang memadai untuk
mempertahankan dua ancaman pidana yang berbeda terhadap
perbuatan yang memiliki substansi dan objek perlindungan hukum
yang beririsan, terlebih ketika perbuatan yang mengandung unsur
kepalsuan justru ditempatkan dalam ancaman pidana yang lebih
ringan. Ketidakseimbangan ini merusak prinsip proporsionalitas
penjatuhan sanksi (proportionality of punishment) dan memicu arbitrari
dalam diskresi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
36. Bahwa dalam konteks a quo, persoalan tersebut seharusnya telah
diselesaikan melalui mekanisme harmonisasi dalam Pasal 622 ayat
(8) KUHP Nasional. Hal ini karena Pasal 622 ayat (8) menunjukkan
adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk melakukan
41
penyesuaian terhadap ketentuan pidana sektoral yang sebelumnya
merujuk pada Pasal 69 UU Sisdiknas dengan menggantikannya
kepada Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. Dengan demikian,
pembentuk undang-undang pada dasarnya telah menyadari adanya
kebutuhan untuk menentukan hubungan antara ketentuan pidana
sektoral dengan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional.
37. Bahwa akan tetapi, harmonisasi tersebut bersifat parsial. Pasal 622
ayat (8) telah menentukan penggantian pengacuan terhadap Pasal 69
UU Sisdiknas kepada Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, tetapi tidak
memberikan ketentuan yang sepadan mengenai hubungan Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional dengan Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 UU
Pendidikan Tinggi yang tetap berlaku dan dapat menjangkau
perbuatan yang mempunyai titik irisan dengan Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional.
38. Bahwa akibat ketidaklengkapan tersebut, kodifikasi hukum pidana
nasional justru menyisakan keadaan di mana satu perbuatan dapat
ditarik ke dalam dua rezim kriminalisasi yang berbeda, padahal
pembentuk undang-undang telah melakukan harmonisasi terhadap
rezim
pidana
sektoral
lainnya.
Ketidaklengkapan
tersebut
menimbulkan pertanyaan normatif yang tidak dapat dijawab secara
pasti dari undang-undang, yaitu apakah terhadap satu perbuatan yang
sekaligus memenuhi karakteristik Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 28 ayat
(7) jo. Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dapat diterapkan salah satu
norma, keduanya secara alternatif, atau terdapat hubungan tertentu
yang seharusnya menempatkan salah satunya sebagai norma yang
harus didahulukan.
39. Bahwa
ketidaklengkapan
tersebut
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian mengenai dasar pemidanaan yang akan digunakan
terhadap
seseorang,
karena
perbuatan
yang
sama
dapat
dikualifikasikan berdasarkan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
ataupun Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012, yang masing-masing membawa konsekuensi ancaman
pidana yang jauh berbeda. Dalam hukum pidana, keadaan demikian
bukan persoalan yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada
42
kebijaksanaan penegak hukum, karena batas pemidanaan harus
terlebih dahulu ditentukan oleh undang-undang secara jelas dan dapat
diperkirakan.
40. Bahwa ketidakjelasan tersebut bukan merupakan persoalan teknis
penuntutan semata, sebab akibatnya menyentuh langsung batas
kekuasaan negara untuk memidana. Ketika undang-undang tidak
memberikan batas yang jelas mengenai hubungan dua ketentuan
pidana yang dapat menjangkau satu perbuatan yang sama, maka
ruang untuk menentukan konstruksi pidana yang akan dikenakan
menjadi terlalu bergantung pada pilihan aparat penegak hukum, bukan
semata-mata pada batas yang telah ditentukan secara jelas oleh
undang-undang.
41. Bahwa lebih jauh, perbedaan ancaman pidana tersebut membuka
ruang bagi ketidakseragaman dan diskresi yang berlebihan dalam
menentukan konstruksi pasal yang akan dikenakan, sebab terhadap
perbuatan yang memiliki karakteristik yang sama tersedia lebih dari
satu pintu pemidanaan dengan konsekuensi yang berbeda. Hal
demikian berpotensi menempatkan warga negara pada keadaan di
mana berat-ringannya risiko pidana yang dihadapinya tidak semata-
mata ditentukan oleh perbuatannya, tetapi juga oleh pilihan konstruksi
hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum.
42. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena
dalam negara hukum kekuasaan untuk menghukum harus dibatasi
oleh norma yang jelas, terukur, dan dapat diperkirakan. Warga negara
tidak boleh dibiarkan berada dalam keadaan di mana satu perbuatan
yang sama dapat menghasilkan konsekuensi pidana yang berbeda
tanpa adanya norma yang secara jelas menentukan hubungan dan
batas penerapan ketentuan-ketentuan tersebut.
43. Bahwa keadaan tersebut juga bertentangan dengan jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, karena kepastian hukum dalam hukum pidana
tidak berhenti pada kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang,
melainkan
mencakup
pula
kepastian
mengenai
konstruksi
43
pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi pidana yang dapat
dibebankan kepada seseorang atas suatu perbuatan tertentu.
44. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional Pasal 622 ayat (8)
KUHP Nasional bukan terletak pada keberadaan Pasal 28 ayat (7) jo.
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai norma
sektoral, melainkan pada tidak lengkapnya harmonisasi yang
menyebabkan dua norma pidana tersebut tetap dapat menjangkau
satu perbuatan yang sama dengan ancaman pidana yang berbeda
tanpa pedoman normatif yang jelas.
45. Bahwa untuk mengatasi ketidaklengkapan tersebut, harmonisasi tidak
cukup dilakukan dengan sekadar mempertahankan pemisahan antara
istilah “palsu” dan “tanpa hak”, karena dalam praktik satu perbuatan
dapat memenuhi keduanya sekaligus. Yang diperlukan adalah
konstruksi yang menempatkan kedua keadaan tersebut dalam satu
kerangka pertanggungjawaban pidana yang koheren, sehingga
penggunaan ijazah atau gelar palsu yang sekaligus merupakan
penggunaan gelar tanpa hak tidak melahirkan ketidakpastian
mengenai rezim pidana yang berlaku.
46. Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
perlu dimaknai dengan mencakup keadaan “yang diketahuinya palsu
atau yang diketahuinya diperoleh secara tanpa hak”, sehingga
keadaan yang menjadi dasar larangan penggunaan ijazah atau gelar
tersebut dapat ditempatkan dalam satu konstruksi tindak pidana yang
harmonis. Frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan
“palsu” dengan “diperoleh secara tanpa hak”, melainkan untuk
mengakomodasi dua keadaan yang secara faktual dapat bertemu
dalam satu perbuatan penggunaan.
47. Bahwa pencantuman frasa “yang diketahuinya” juga merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi tersebut, karena fakta
objektif bahwa suatu ijazah atau gelar ternyata palsu atau diperoleh
secara tanpa hak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa
pengguna
mengetahui
keadaan
tersebut.
Dengan
demikian,
harmonisasi norma sekaligus harus mempertahankan prinsip bahwa
pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan, bukan
44
semata-mata pada keadaan objektif yang baru diketahui setelah
perbuatan dilakukan.
48. Bahwa konstruksi demikian justru memberikan batas yang lebih ketat
terhadap kekuasaan pemidanaan negara. Penuntut umum tidak cukup
membuktikan bahwa ijazah atau gelar yang digunakan ternyata palsu
atau diperoleh secara tanpa hak, tetapi juga harus membuktikan
bahwa keadaan tersebut diketahui oleh orang yang menggunakannya.
Dengan demikian, seseorang yang menggunakan suatu ijazah atau
gelar
dalam
keadaan
tidak
mengetahui
kepalsuan
atau
ketidakabsahan perolehannya tidak serta-merta dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana hanya karena keadaan objektif tersebut
kemudian terbukti.
49. Bahwa dengan konstruksi tersebut, hubungan antara norma-norma a
quo menjadi lebih jelas: Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 menetapkan larangan penggunaan gelar tanpa hak; Pasal
93 memberikan konsekuensi pidana atas pelanggaran larangan
tersebut; Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional menjadi ketentuan pidana
umum mengenai penggunaan ijazah atau gelar palsu; sedangkan
Pasal
622
ayat
(8)
harus
menjadi
instrumen
yang
mengharmonisasikan hubungan antar-ketentuan tersebut ketika satu
perbuatan berada dalam titik irisan keduanya.
50. Bahwa dengan demikian, yang hendak dicegah melalui pemaknaan
konstitusional terhadap Pasal 272 ayat (2) jo. Pasal 622 ayat (8) KUHP
Nasional bukanlah keberlakuan larangan penggunaan gelar tanpa
hak, melainkan tumpang tindih pertanggungjawaban pidana yang tidak
memiliki batas normatif yang jelas. Seseorang tidak boleh berada
dalam keadaan di mana satu perbuatan yang sama berpotensi
dijangkau oleh dua konstruksi tindak pidana dengan ancaman pidana
berbeda. hanya karena terdapat dua rezim norma yang mengaturnya
tanpa harmonisasi yang memadai.
51. Bahwa konstruksi yang dimohonkan Pemohon juga tidak dimaksudkan
untuk
menciptakan
tindak
pidana
baru,
melainkan
untuk
mengharmonisasikan substansi larangan yang telah terlebih dahulu
ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dengan sistem pidana
45
KUHP Nasional serta sekaligus memberikan batas subjektif melalui
unsur pengetahuan. Dengan demikian, permohonan a quo pada
hakikatnya merupakan permintaan agar Mahkamah Konstitusi
memulihkan
koherensi
norma
dan
kepastian
batas
pertanggungjawaban pidana dalam proses kodifikasi hukum pidana
nasional.
52. Bahwa tanpa pemaknaan tersebut, Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional
hanya menghasilkan harmonisasi yang bersifat parsial: hubungan
antara Pasal 69 UU Sisdiknas dengan Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional telah ditentukan, tetapi overlap antara Pasal 272 ayat (2)
KUHP Nasional dengan Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 UU Dikti tetap
dibiarkan tanpa penyelesaian normatif, padahal keduanya dapat
menjangkau satu perbuatan penggunaan ijazah atau gelar palsu yang
sekaligus merupakan penggunaan gelar tanpa hak.
53. Bahwa keadaan demikian semakin tidak dapat dibenarkan karena
perbedaan rezim tersebut membawa perbedaan ancaman pidana
yang material, sehingga ketidakjelasan hubungan antar-norma pada
akhirnya bukan hanya menghasilkan ketidakpastian teoritis, tetapi
dapat menentukan secara konkret berat-ringannya ancaman pidana
yang dihadapi seseorang.
54. Bahwa oleh karena itu, ukuran konstitusional yang relevan bukan
semata-mata apakah masing-masing norma dapat dipahami secara
terpisah, melainkan apakah ketika norma-norma tersebut diterapkan
terhadap satu perbuatan yang sama, sistem hukum menyediakan
batas yang cukup jelas mengenai hubungan dan konsekuensi
penerapannya. Dalam hal ini, Pasal 622 ayat (8) tidak memberikan
batas tersebut.
55. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 622 ayat (8) KUHP
Nasional mengandung ketidaklengkapan normatif dalam harmonisasi
ketentuan pidana mengenai penggunaan ijazah dan gelar akademik,
karena tidak mengatur secara memadai hubungan antara Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional dengan Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, padahal penggunaan ijazah
atau gelar palsu sekaligus dapat merupakan penggunaan gelar tanpa
46
hak dan kedua rezim tersebut menetapkan ancaman pidana yang
berbeda.
56. Bahwa ketidaklengkapan tersebut menimbulkan ketidakpastian
mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan membuka ruang
penerapan dua konstruksi pemidanaan terhadap satu perbuatan yang
sama, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.
57. Bahwa oleh karena itu, Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional harus
dimaknai sebagai ketentuan harmonisasi yang juga mencakup
ketentuan pidana mengenai pelanggaran Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal
93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga terhadap
penggunaan gelar yang sekaligus merupakan penggunaan ijazah atau
gelar palsu, pengacuannya ditempatkan dalam konstruksi Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional dengan batas pertanggungjawaban
sebagaimana dimohonkan Pemohon.
58. Bahwa sejalan dengan itu, Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional harus
dimaknai dengan menambahkan frasa “yang diketahuinya palsu atau
yang
diketahuinya
diperoleh
secara
tanpa
hak”,
sehingga
pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup keadaan objektif
mengenai kepalsuan atau ketidakabsahan perolehan objek, tetapi juga
mensyaratkan bahwa keadaan tersebut berada dalam pengetahuan
pengguna.
59. Bahwa pemaknaan demikian akan menghilangkan ketidakpastian
mengenai hubungan antara ketentuan pidana sektoral dan KUHP
Nasional, sekaligus mencegah satu perbuatan penggunaan ijazah
atau gelar palsu diperlakukan melalui dua rezim pemidanaan yang
berbeda tanpa pedoman normatif yang jelas mengenai hubungan
keduanya.
60. Bahwa dengan demikian, konstruksi yang dimohonkan Pemohon
memberikan tiga kepastian sekaligus, yaitu: pertama, kepastian
mengenai
keadaan
objektif
yang
dapat
menjadi
dasar
pertanggungjawaban pidana, yakni objek yang palsu atau diperoleh
47
secara tanpa hak; kedua, kepastian mengenai keadaan subjektif yang
harus diketahui oleh pelaku; dan ketiga, kepastian mengenai
harmonisasi hubungan antara Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional
dengan Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012.
61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 622 ayat (8) KUHP
Nasional bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan
ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan,
dan ketentuan Tindak Pidana Penggunaan gelar akademik, gelar
vokasi, dan/atau gelar profesi tanpa hak sebagaimana dimaksud Pasal
28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi, pengacuannya diganti dengan Pasal 272
ayat (2) Undang-Undang ini.”
62. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan terhadap Pasal 622 ayat (8) KUHP
Nasional sebagaimana dimohonkan Pemohon merupakan kebutuhan
konstitusional untuk memastikan bahwa kodifikasi dan harmonisasi
hukum pidana nasional tidak justru menghasilkan overlapping criminal
liability, yakni keadaan ketika satu perbuatan yang sama dapat
dikenakan melalui dua konstruksi tindak pidana dengan ancaman
pidana yang berbeda tanpa batas normatif yang jelas.
63. Bahwa pada akhirnya, konstruksi tersebut menempatkan KUHP
Nasional sebagai sistem hukum pidana yang koheren, terukur, dan
dapat diperkirakan, tanpa menghilangkan larangan sektoral mengenai
penggunaan
gelar
tanpa
hak
dan
tanpa
memperluas
pertanggungjawaban pidana secara objektif. Sebaliknya, konstruksi
tersebut memastikan bahwa ketika penggunaan ijazah atau gelar
palsu sekaligus merupakan penggunaan gelar tanpa hak, perbuatan
tersebut memiliki satu konstruksi pertanggungjawaban pidana yang
jelas dengan batas kesalahan yang dapat dibuktikan secara objektif
dan subjektif.
48
ALASAN PERMOHONAN PROVISI
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi agar pemeriksaan
perkara a quo dilakukan secara dipercepat dan diprioritaskan di atas
perkara-perkara lainnya, mengingat terdapat keadaan khusus dan
mendesak yang menyebabkan penundaan pemeriksaan berpotensi
memperbesar kerugian konstitusional yang secara nyata sedang dialami
Pemohon.
2. Bahwa urgensi tersebut tidak didasarkan semata-mata pada kepentingan
subjektif Pemohon, melainkan lahir dari kenyataan bahwa Pemohon saat
ini secara konkret sedang berhadapan dengan proses penegakan hukum
pidana berdasarkan konstruksi norma yang menjadi objek pengujian dalam
perkara a quo. Dengan demikian, persoalan konstitusional yang diajukan
Pemohon bukan merupakan persoalan yang bersifat hipotetis atau
abstrak, melainkan telah mempunyai konsekuensi hukum yang nyata
terhadap Pemohon.
3. Bahwa Pemohon telah menghadapi surat dakwaan yang disusun secara
alternatif, yaitu dengan mendasarkan pertanggungjawaban pidana
Pemohon pada Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional atau Pasal 93 jo. Pasal
28 ayat (7) UU Dikti, sehingga kepastian mengenai konstruksi norma
pidana yang berlaku terhadap perbuatan yang didakwakan kepada
Pemohon mempunyai hubungan yang langsung dan erat dengan
kedudukan hukum Pemohon dalam proses pidana tersebut.
4. Bahwa dalam konteks tersebut, waktu mempunyai arti yang sangat penting
bagi perlindungan hak konstitusional Pemohon. Setiap penundaan
terhadap pemeriksaan perkara a quo berarti memperpanjang keadaan
ketidakpastian hukum yang sedang dihadapi Pemohon mengenai batas
pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan yang harus dibuktikan,
serta konstruksi norma pidana yang diterapkan terhadap perbuatan yang
didakwakan kepada Pemohon.
5. Bahwa khusus mengenai Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, Pemohon
mempersoalkan tidak dirumuskannya secara tegas unsur subjektif berupa
pengetahuan pelaku mengenai kepalsuan atau ketidaksahan objek yang
digunakan. Persoalan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan
perkara Pemohon, karena Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa
49
dokumen yang digunakan diyakini sebagai dokumen yang sah dan
Pemohon tidak mengetahui adanya kepalsuan atau ketidaksahan
sebagaimana dipersoalkan dalam proses pidana terhadap dirinya.
6. Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 622 ayat (8) KUHP Nasional,
Pemohon mempersoalkan ketidaklengkapan pengaturan mengenai
harmonisasi rujukan ketentuan pidana setelah dicabutnya Pasal 69 UU
Sisdiknas, khususnya dalam kaitannya dengan tetap berlakunya ketentuan
pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi yang mengatur perbuatan yang mempunyai irisan dengan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP
Nasional.
7. Bahwa
persoalan
tersebut
menjadi
semakin
mendesak
karena
ketidakjelasan normatif tersebut telah termanifestasi secara konkret dalam
perkara Pemohon melalui penggunaan dua konstruksi pidana secara
alternatif, yang mempunyai rumusan unsur serta ancaman pidana yang
berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo tidak hanya
berkaitan dengan kepentingan Pemohon secara individual, tetapi juga
menyangkut kebutuhan untuk segera memperoleh kepastian mengenai
batas dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berlaku.
8. Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya hubungan yang erat
antara urgensi pemeriksaan perkara a quo dengan perlindungan hak
konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta prinsip negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
9. Bahwa apabila pemeriksaan perkara a quo berlangsung dalam jangka
waktu yang tidak mempertimbangkan keadaan khusus Pemohon, maka
ketidakpastian mengenai konstitusionalitas dan pemaknaan norma yang
menjadi objek pengujian akan terus berlangsung bersamaan dengan
berjalannya proses pidana terhadap Pemohon. Dengan demikian, terdapat
risiko bahwa kerugian konstitusional Pemohon akan terus berlangsung dan
berkembang selama belum terdapat kepastian hukum dari Mahkamah.
10. Bahwa oleh karena itu, terdapat alasan yang cukup, objektif, dan
mendesak bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas terhadap
pemeriksaan perkara a quo. Permohonan tersebut juga tidak dimaksudkan
50
untuk mengesampingkan perkara-perkara lain yang sedang diperiksa
Mahkamah, melainkan semata-mata memohon agar perkara a quo
memperoleh penanganan secara khusus dengan mempertimbangkan
keadaan konkret Pemohon dan sifat kerugian konstitusional yang sedang
berlangsung.
11. Bahwa percepatan pemeriksaan perkara a quo juga diperlukan untuk
menjamin agar kewenangan Mahkamah dalam memberikan perlindungan
terhadap hak-hak konstitusional tidak kehilangan efektivitasnya akibat
berlarutnya keadaan ketidakpastian hukum yang justru menjadi objek
persoalan konstitusional dalam perkara a quo.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada
Mahkamah agar berkenan memberikan prioritas dan percepatan
pemeriksaan terhadap perkara a quo, dengan menempatkannya sebagai
perkara yang perlu diperiksa dan diputus terlebih dahulu dibandingkan
perkara-perkara lainnya, atau setidak-tidaknya dengan memberikan
percepatan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan kebijaksanaan
Mahkamah.
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon
dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:
DALAM PROVISI
1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan dan penyelesaian permohonan a quo
dilakukan secara dipercepat dan diprioritaskan di atas perkara-perkara
lainnya yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dengan
mempertimbangkan adanya proses penegakan hukum pidana yang sedang
berlangsung terhadap Pemohon dan adanya kerugian konstitusional
Pemohon yang bersifat nyata, aktual, dan terus berlangsung.
DALAM POKOK PERMOHONAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 272 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)
51
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, atau vokasi yang diketahuinya palsu atau diketahuinya
diperoleh secara tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”;
3. Menyatakan Pasal 622 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan
ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan, dan ketentuan
Tindak Pidana Penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar
profesi tanpa hak sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.”
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Salinan Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor:
S.Pgl/S-5.1/07/1/2026/Dittipidum/Bareskrim, tertanggal 29
Januari 2026;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 39/P Tahun 2025
tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan
Tahun 2025-2030;
52
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kumpulan Dokumen Proses Pemeriksaan Hukum
dan Penetapan Tersangka Pemohon;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi
Rencana
Dakwaan
No.
Reg.
Perk:
PDM-
2046/L.9.10/Eoh.2/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Surat Perlawanan (Nota Keberatan Terdakwa)
Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk:
PDM-2046/L.9.10/Eoh.2/08/2026 Dalam Perkara Pidana
Nomor: 217/Pid.B/2026/PN PGP Atas Nama Terdakwa
Hellyana Binti Mukhdi Syafe’ie, tertanggal 7 September 2026;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kumpulan Dokumen Riwayat Akademik dan
Kelulusan
Pemohon
sebagai
Dasar
Keyakinan
atas
Keabsahan Ijazah dan Gelar Akademik.
10. Bukti P-10
: Fotokopi Kumpulan Dokumen Verifikasi Keabsahan Ijazah
dan Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Informasi Resmi LLDIKTI Wilayah III Jakarta tentang
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Universitas Azzahra
tertanggal 27 Mei 2024;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Inventarisasi Penggunaan Frasa “Diketahui” dan
“Mengetahui”
Guna
Menjelaskan
Keterkaitan
Antara
Pengetahuan Pelaku dengan Keadaan Objektif Tertentu
Dalam Pasal-Pasal KUHP.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
53
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai
pengujian konstitusional undang-undang, in casu norma Pasal 272 ayat (2) dan
Pasal 622 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya
disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
54
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023, yang
selengkapnya menyatakan:
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023:
“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”;
Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023:
“Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah
atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p
mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya
diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.”
55
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, yang saat
ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat norma
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 yang tidak secara eksplisit memberikan batasan
normatif terkait keadaan palsu dalam norma Pasal a quo harus diketahui oleh
orang yang menggunakan objek palsu in casu ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, atau vokasi palsu. Ketiadaan batasan normatif tersebut
menimbulkan persoalan mengenai apakah dokumen yang dimiliki dan digunakan
Pemohon merupakan dokumen yang sejak awal diketahui palsu oleh Pemohon
atau merupakan dokumen yang berdasarkan pengetahuan Pemohon diyakini
sebagai dokumen yang sah. Terlebih, Pemohon memiliki dan selama ini
mendasarkan dirinya pada ijazah asli, transkrip nilai, kartu rencana studi, kartu
hasil studi, keputusan rektor mengenai kelulusan, serta dokumen lain yang
menunjukkan proses akademik dan kelulusan Pemohon pada Universitas
Azzahra;
4. Bahwa Pemohon beranggapan ketiadaan batasan normatif mengenai relevansi
pengetahuan pelaku dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 membuat
Pemohon tidak memperoleh kepastian terkait apakah ketidaktahuannya
mengenai kepalsuan objek merupakan keadaan secara hukum harus
diperhitungkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atau justru tidak
mempunyai relevansi terhadap terpenuhinya tindak pidana. Hal ini membuat
Pemohon dalam keadaan legal uncertainty, karena tidak dapat memperoleh
kepastian dari undang-undang mengenai apakah keadaan batinnya (mens rea)
pada saat memperoleh dan menggunakan dokumen tersebut merupakan bagian
yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dengan
demikian, ketiadaan batasan norma dimaksud telah menghilangkan kepastian
hukum mengenai batas keadaan subjektif yang harus ada pada diri seorang agar
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
5. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat
diberlakukannya norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 karena hanya memberikan
pengaturan mengenai penggantian pengacuan terhadap Pasal 69 Undang-
56
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
20/2003) kepada Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023, tetapi tidak memberikan batas
normatif yang memadai mengenai bagaimana Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023
harus ditempatkan terhadap ketentuan pidana sektoral yang tetap berlaku dan
dapat menjangkau perbuatan yang mempunyai titik irisan yang sama, yakni
penggunaahn ijazah dan/atau gelar yang menciptakan ketidakpastian mengenai
konstruksi tindak pidana dan batas pertanggungjawaban pidana yang dapat
diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Lebih lanjut, ketiadaan batas normatif
yang cukup mengenai hubungan ketentuan tersebut dengan ketentuan pidana
sektoral yang tetap berlaku dan digunakan secara alternatif dalam surat dakwaan
terhadap Pemohon, menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan pidana
yang sesungguhnya berlaku dan batas pertanggungjawaban pidana yang dapat
diterapkan terhadap Pemohon;
6. Bahwa apabila norma Pasal 272 ayat (2) dan norma Pasal 622 ayat (8) UU
1/2023 dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian hak konstitusional yang
dijelaskan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan perseorangan
warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan sedang menjalani proses hukum atas dakwaan
penggunaan objek palsu, in casu ijazah dan/atau gelar, yang telah dapat
menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan
dengan berlakunya norma Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023
yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang
dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena berlakunya Pasal 272 ayat
(2) dan Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023, di mana Pemohon telah sampai pada tahapan
pertanggungjawaban pidana dan telah menghadapi surat dakwaan yang secara
konkret berkaitan dengan konstruksi pidana mengenai penggunaan ijazah dan/atau
gelar. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan tersebut
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan
a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan
Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon,
57
menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Dalam Provisi
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang
memohon agar Mahkamah mempercepat dan memprioritaskan pemeriksaan
perkara a quo dengan alasan antara lain Pemohon saat ini secara konkret sedang
berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana berdasarkan konstruksi
norma yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo. Dengan demikian,
persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon bukan merupakan persoalan
konstitusionalitas yang bersifat hipotesis atau abstrak, melainkan telah mempunyai
konsekuensi hukum yang nyata terhadap Pemohon.
Berkenaan dengan permohonan Provisi Pemohon a quo, oleh karena
berkaitan dengan permohonan Pemohon a quo diputus tanpa persidangan dengan
agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, sehingga berkaitan dengan permohonan
Pemohon a quo segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi
Pemohon. Terlebih, jika alasan permohonan provisi Pemohon benar, yaitu karena
Pemohon sedang menjalani proses hukum terhadap perbuatan yang didakwakan
hal tersebut juga tidak relevan menjadi alasan untuk mengajukan putusan provisi,
mengingat permohonan Pemohon baru diajukan dan diterima Mahkamah pada
bulan Agustus 2026. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah selanjutnya
mempertimbangkan pokok permohonan.
Dalam Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 272 ayat (2) dan
Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
58
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 tidak
memberikan kepastian mengenai cakupan mens rea yang harus dibuktikan,
khususnya hubungan pengetahuan pelaku dengan keadaan objektif “palsu”,
sehingga frasa “diketahuinya” diperlukan sebagai penegasan hubungan
keadaan objektif dengan keadaan batin pelaku. Padahal, dalam prinsip negara
hukum menghendaki adanya pengaturan pidana berdasarkan prinsip lex certa
dan lex stricta, serta pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan
kepada orang yang memiliki kesalahan (schuld) guna menjamin kepastian
hukum yang adil. Oleh karena itu, norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 menimbulkan
disharmonisasi pengaturan pidana atas penggunaan ijazah atau gelar akademik
karena tidak mencakup pengalihan acuan Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kepada Pasal 272
ayat (2) KUHP Nasional, padahal tujuan rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana
dalam KUHP Nasional menghendaki adanya keselarasan dan kepastian hukum
yang adil dalam pengaturan pidana. Oleh karena itu, Pasal 622 ayat (8) UU
1/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sebagai berikut.
1. Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap
Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,
atau vokasi yang diketahuinya palsu atau diketahuinya diperoleh secara tanpa
hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V”;
2. Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam
59
hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar
akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengacu Pasal
69 Undang-Undang yang bersangkutan, dan ketentuan Tindak Pidana
Penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi tanpa hak
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengacuannya diganti dengan Pasal
272 ayat (2) Undang-Undang ini”.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11]
Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,
sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan terlebih dahulu sepanjang berkenaan dengan permohonan
Pemohon mengenai dalil pengujian norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023. Setelah
dicermati secara saksama perumusan norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023, telah
ternyata secara normatif, objek yang dimohonkan dalam norma Pasal a quo, telah
mengalami perubahan objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Oleh karena itu, dengan adanya
perubahan tersebut, rumusan norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 yang menjadi
objek permohonan Pemohon, tidak lagi dapat dirumuskan sebagai rumusan norma
yang berdiri sendiri sebagai objek permohonan sebagaimana sebelum dilakukan
perubahan. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan
Pemohon mulai dari rumusan perihal sampai dengan rumusan petitum sepanjang
penulisan norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 dengan tetap mendasarkan
penulisan objeknya adalah UU 1/2023, tanpa menyebutkan dan merumuskan
dengan mengaitkan Pasal 622 ayat (8) UU 1/2026 dikarenakan objek norma Pasal
a quo telah mengalami perubahan berdasarkan UU 1/2026 dan seolah-olah
Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 yang menjadi objek pengujian masih merupakan UU
60
1/2023 sebagaimana dirumuskan dalam permohonan Pemohon a quo, menurut
Mahkamah, hal tersebut merupakan perumusan objek permohonan yang tidak
tepat. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang berkenaan
dengan norma Pasal 622 ayat (8) UU 1/2023 tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengujian norma Pasal 622 ayat (8) UU
1/2023.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh
Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan Mahkamah
adalah apakah benar norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 telah melanggar prinsip
negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan sebagaimana
pula yang didalilkan oleh Pemohon.
[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang
didalilkan Pemohon yang pada pokoknya mengenai tidak adanya kepastian hukum
mengenai cakupan mens rea yang harus dibuktikan, khususnya mengenai
hubungan pengetahuan pelaku dengan keadaan objektif “palsu” dalam norma
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023. Oleh karena itu, Pemohon menghendaki adanya
pemaknaan terhadap norma a quo, melalui putusan Mahkamah. Dalam konteks ini,
Pemohon memohon agar norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, sebagaimana petitum
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, penting untuk
dipahami terlebih dahulu perkembangan pengaturan mengenai ketentuan pidana
yang berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam kaitan ini, ketentuan pidana mengenai penggunaan ijazah palsu
telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU 20/2003) pada Pasal 69 ayat (1) UU 20/2003 yang
menyatakan “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
61
akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana
penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Selanjutnya, dalam Pasal 69 ayat (2) UU
20/2003 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan
ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)”. Lebih lanjut, perkembangan pengaturan berkaitan dengan hukum pidana
di bidang pendidikan, khususnya keadaan objektif mengenai kepalsuan dokumen
pendidikan diatur dalam UU 1/2023, dirumuskan dalam Pasal 272 ayat (2), yang
mengatur mengenai setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Oleh karena itu,
dengan mencermati perkembangan ketentuan pidana yang berkaitan dengan
penggunaan “ijazah palsu” dari UU 20/2003 sampai dengan UU 1/2023, terdapat
perubahan dalam perumusan norma, yaitu tidak lagi dicantumkannya secara
eksplisit frasa “dengan sengaja” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (2)
UU 20/2003. Di samping itu, terdapat perubahan mengenai ancaman pidana, yaitu
dari pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam UU 20/2003 menjadi pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
dalam UU 1/2023. Dengan demikian, terdapat perkembangan berupa perubahan
dalam perumusan baik dalam perumusan norma maupun ketentuan pidananya.
Walakin, perubahan perumusan norma tersebut tidak dengan sendirinya
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 272 ayat (2)
UU 1/2023 dapat dibebankan semata-mata berdasarkan keadaan objektif bahwa
ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang digunakan
terbukti palsu tanpa adanya unsur kesengajaan dari pelaku tindak pidana dimaksud
atau setidak-tidaknya pelaku menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkan.
Lebih lanjut, jika dijabarkan secara doktrinal, kesengajaan pada pokoknya
dapat dipahami dalam beberapa bentuk, yaitu: a) kesengajaan sebagai maksud, b)
kesengajaan sebagai kepastian, dan c) kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam
kaitan ini, kesengajaan sebagai maksud, apabila pelaku menghendaki terjadinya
perbuatan beserta akibat yang menjadi tujuan dari perbuatannya. Sedangkan
62
kesengajaan sebagai kepastian, apabila pelaku tidak menjadikan akibat tertentu
sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut merupakan suatu
kepastian atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perbuatannya. Sementara
itu, kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila pelaku mengetahui adanya
kemungkinan terjadinya keadaan atau akibat tertentu dari perbuatannya dan tetap
melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ketiga bentuk kesengajaan
dimaksud pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang
dilakukan (actus reus) dengan keadaan batin pelaku berupa kehendak dan
mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya (mens rea). Dengan
demikian, dalam memahami kata “menggunakan” dalam Pasal 272 ayat (2) UU
1/2023 harus ditempatkan sebagai bagian dari keadaan batin pelaku yang
mempunyai hubungan dengan kesadaran atau keinsyafan untuk menggunakan dan
akibat yang ditimbulkan, sebagaimana yang dirumuskan dalam norma dimaksud,
yaitu bahwa ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi
tersebut adalah palsu. Dalam kaitan ini, tanpa bermaksud menilai kasus konkret
yang dialami oleh Pemohon, keadaan batin pada diri pelaku pada saat perbuatan
dilakukan menyadari memiliki akibat yang ditimbulkan. Artinya, dalam konteks ini,
bahwa adanya fakta suatu ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,
atau vokasi pada akhirnya terbukti palsu seharusnya telah disadari pelaku sejak
adanya niat (intensi) menggunakan yang diketahui sejak awal. Oleh karena itu, kata
“menggunakan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 telah mencakup niat
atau sikap batin pelaku yang sesungguhnya telah menyadari atau menghendaki
bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki akibat yang ditimbulkan.
Bahwa
dalam
perkembangan
hukum
pidana
modern,
pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-
unsur tindak pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri orang
yang melakukan perbuatan tersebut. Prinsip demikian sejalan dengan asas geen
straf zonder schuld yang mengandung pengertian “tiada pidana tanpa kesalahan”.
Dalam konteks hukum pidana nasional, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 36
UU 1/2023 yang pada pokoknya menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai
dasar pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Artinya, penerapan ketentuan pidana tidak cukup
hanya dengan membuktikan terpenuhinya keadaan objektif dari suatu tindak pidana,
tetapi harus pula diperhatikan secara tegas terkait bentuk kesalahan yang
63
dipersyaratkan oleh norma yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi penting dalam
memahami Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 karena tidak dicantumkannya secara
eksplisit frasa “diketahuinya palsu atau diketahuinya diperoleh secara tanpa hak,”
sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam rumusan norma a quo tidak serta-
merta mengesampingkan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban
pidana. Berkenaan dengan hal tersebut, ketiadaan frasa “diketahuinya palsu atau
diketahuinya diperoleh secara tanpa hak,” dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU
1/2023 tidak dapat dibaca secara terpisah dari ketentuan umum mengenai
pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu UU 1/2023 : BAB II : Bagian Kedua
– Pertanggungjawaban Pidana. Ketentuan tersebut memberikan dasar untuk
memahami bahwa unsur kesalahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UU
1/2023 menyatakan “ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak
pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan
dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap
pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam
peraturan
perundang-undangan
menggunakan
istilah
“dengan
maksud”,
“mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia
mengetahui”. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesengajaan
merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, dan bentuk perumusannya
dapat menggunakan istilah yang berbeda sesuai dengan rumusan tindak pidana
yang bersangkutan. Artinya, tidak dicantumkannya secara eksplisit frasa
“diketahuinya palsu atau diketahuinya diperoleh secara tanpa hak,” dalam Pasal 272
ayat (2) UU 1/2023 sebagaimana petitum permohonan a quo, menurut Mahkamah,
tidak serta-merta menghilangkan unsur kesengajaan sebagai bagian dari kesalahan
yang harus dibuktikan dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini,
keadaan objektif berupa penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,
profesi, atau vokasi palsu harus dibaca bersama-sama dengan ketentuan umum
mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36 UU 1/2023
berserta dengan Penjelasannya. Sehingga, pembuktian tindak pidana berdasarkan
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya keadaan
objektif bahwa objek yang digunakan adalah palsu, tetapi juga harus memperhatikan
adanya niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan dan akibat yang
64
ditimbulkan serta adanya unsur kesalahan pelaku sesuai dengan bentuk kesalahan
yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, dalam sistem pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU
1/2023, ketentuan mengenai kesalahan, termasuk kesengajaan sebagai salah satu
bentuk kesalahan, telah diatur dalam Pasal 36 ayat (2) beserta Penjelasannya,
sehingga penerapan Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 tetap harus memperhatikan
adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya,
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keadaan
objektif bahwa ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi
palsu, tetapi harus pula dipahami dalam kesatuan dengan ketentuan umum
mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam UU 1/2023.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
berkenaan dengan tidak adanya cakupan unsur “ atau frasa “diketahuinya palsu atau
diketahuinya diperoleh secara tanpa hak” dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU
1/2023 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum adalah dalil yang tidak
berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.14]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, telah ternyata permohonan pengujian norma Pasal 622 ayat (8) UU
1/2023 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Sementara itu, norma Pasal 272
ayat (2) UU 1/2023 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum dan
jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 adalah tidak
beralasan menurut hukum.
[3.15]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
65
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
[4.4]
Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 622
ayat (8) UU 1/2023 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.5]
Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 272
ayat (2) UU 1/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 622 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
66
enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan: “oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”. (Poin [3.14] angka 5, hlm. 98) 14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah juga menegaskan keterkaitan antara asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kepastian hukum dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga dengan kejelasan parameter yang harus dipenuhi sebelum kewenangan negara untuk melakukan tindakan represif dapat dijalankan. 15. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu norma pidana yang memuat keadaan objektif tertentu sebagai dasar untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus dapat memberikan parameter yang memadai mengenai hubungan antara keadaan objektif tersebut dengan keadaan batin pelaku. Tanpa parameter demikian, warga negara tidak memperoleh standar yang dapat diprediksi mengenai keadaan yang menyebabkan dirinya dapat atau tidak dapat dipidana. 16. Bahwa dalam konteks Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, keadaan objektif berupa “palsu” merupakan keadaan yang menentukan sehingga perbuatan menggunakan suatu ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana. Dengan kata lain, bukan semata-mata perbuatan 21 “menggunakan” yang menyebabkan seseorang dapat dipidana, melainkan penggunaan terhadap objek yang memiliki keadaan objektif “palsu”. 17. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional yang timbul bukanlah apakah negara boleh mengkriminalisasi penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Negara tentu memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan pidana terhadap keaslian dan keabsahan dokumen serta gelar pendidikan. Persoalan konstitusionalnya adalah apakah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila keadaan objektif “palsu” yang menyebabkan objek tersebut masuk dalam lingkup tindak pidana ternyata tidak diketahuinya. 18. Bahwa pertanyaan tersebut selanjutnya berkaitan langsung dengan kejelasan mens rea dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. Apabila norma a quo tidak memberikan kejelasan mengenai apakah kesengajaan pelaku harus mencakup pengetahuan terhadap keadaan objektif “palsu”, maka terbuka ruang bagi perbedaan penafsiran mengenai batas pertanggungjawaban pidana seseorang, yang pada akhirnya berpotensi bertentangan dengan prinsip lex certa, lex stricta, geen straf zonder schuld, dan konsepsi willens en wetens sebagaimana merupakan konsekuensi dari negara hukum. 19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional memiliki batas yang jelas mengenai keadaan batin yang harus dibuktikan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana. 20. Bahwa persoalan mengenai apakah Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional telah memenuhi tuntutan konstitusional tersebut selanjutnya harus dinilai dari rumusan norma a quo, khususnya mengenai hubungan antara unsur “menggunakan”, keadaan objektif “palsu”, dan mens rea pelaku terhadap keadaan objektif tersebut. 22 b) Pasal 272 Ayat (2) KUHP Nasional Tidak Memberikan Kepastian Mengenai Cakupan Mens Rea yang Harus Dibuktikan, Khususnya Hubungan Pengetahuan Pelaku dengan Keadaan Objektif “Palsu” 21. Bahwa dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional merumuskan: “Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” 22. Bahwa apabila rumusan tersebut dibaca secara gramatikal dan sistematis, terdapat sekurang-kurangnya tiga elemen yang relevan dengan persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo, yaitu “menggunakan” sebagai perbuatan yang dilarang, “ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi” sebagai objek perbuatan, dan “palsu” sebagai keadaan atau sifat yang melekat pada objek tersebut. 23. Bahwa ketiga elemen tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sama. Kata “menggunakan” menunjuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan kata “palsu” menunjuk pada suatu keadaan objektif yang melekat pada objek yang digunakan. Dengan demikian, konstruksi delik Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional tidak berhenti pada adanya suatu perbuatan menggunakan objek tertentu, melainkan mensyaratkan adanya keadaan tertentu pada objek tersebut, yaitu keadaan “palsu”. 24. Bahwa keadaan “palsu” tersebut mempunyai kedudukan yang menentukan dalam struktur delik karena membedakan antara perbuatan yang berada di luar dan yang berada di dalam lingkup kriminalisasi. Penggunaan ijazah atau dokumen yang sah, misalnya, tidak memenuhi keadaan objektif yang dirumuskan dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, sedangkan penggunaan objek yang secara objektif palsu memenuhi keadaan tersebut. 25. Bahwa dengan demikian, kata “palsu” bukan sekadar keterangan tambahan terhadap objek, melainkan keadaan objektif yang menjadi salah satu elemen penentu apakah suatu perbuatan menggunakan 23 objek tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional. 26. Bahwa persoalannya, rumusan Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional berhenti pada hubungan antara perbuatan “menggunakan” dan objek yang secara objektif “palsu”, tanpa memberikan keterangan secara jelas dan eksplisit mengenai hubungan keadaan “palsu” tersebut dengan keadaan batin (mens rea) orang yang melakukan perbuatan “menggunakan” (actus reus). Dengan kata lain, norma a quo secara eksplisit menentukan apa yang digunakan dan bagaimana keadaan objek tersebut, tetapi tidak menentukan secara tegas apakah pelaku harus mengetahui bahwa objek yang digunakannya adalah palsu agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 27. Bahwa persoalan tersebut harus dibedakan dari pertanyaan mengenai apakah pelaku secara sengaja melakukan perbuatan “menggunakan”. Seseorang dapat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri menggunakan suatu ijazah atau dokumen, tetapi pada saat yang sama tidak mengetahui bahwa objek tersebut ternyata palsu. 28. Bahwa oleh karena itu, terdapat perbedaan antara kesengajaan terhadap perbuatan “menggunakan” dan pengetahuan terhadap keadaan objektif “palsu”. Kesadaran seseorang bahwa ia sedang menggunakan suatu objek tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia mengetahui seluruh keadaan objektif yang melekat pada objek tersebut. 29. Bahwa pembedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsepsi willens en wetens, di mana willen menunjuk pada kehendak untuk melakukan perbuatan, sedangkan weten menunjuk pada pengetahuan atau kesadaran terhadap keadaan yang relevan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya willen untuk melakukan perbuatan menggunakan suatu objek tidak serta-merta membuktikan adanya weten mengenai keadaan objektif yang menjadikan objek tersebut berada dalam ruang lingkup larangan pidana. 30. Bahwa dalam Pasal 272 ayat (2) KUHP Nasional, keadaan “palsu” mempunyai kedudukan yang menentukan karena justru keadaan tersebut yang membedakan antara penggunaan objek yang sah dan 24 penggunaan objek yang dikriminalisasi. Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai apakah pelaku
