PUU
Tahun 2026
306/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Syukur Destieli Gulo, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 306/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
: Syukur Destieli Gulo, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat
: Gg. Kibuyut Sengkok, Buaran, Kec. Serpong, Kota
Tangerang selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
12 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
306/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 306/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 13 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 8 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang salah satu kewenangannya untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangundangan, antara lain:
1.1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum";
1.2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."
1.3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang,
dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003),
mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;"
1.4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
3
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi."
1.5. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: "Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah
perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana
dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..." Selanjutnya dalam Pasal
2 ayat (4) PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur: "Permohonan pengujian
materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang
berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI 1945."
2. Bahwa tentang kewenangan pengujian undang-undang dimaksud, adapun
dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b jo Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025
mengatur permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya
disebut "UU MIGAS") terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
4
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
c. dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
d. badan hukum publik atau privat; atau
e. lembaga negara."
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
Berikutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur:
"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga
negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;"
6. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai Advokat, dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh
berlakunya Pasal 2 UU Migas.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi
terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
8. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur: "Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum." Berdasarkan ketentuan a quo,
Pemohon dijamin berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur: "Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan a quo telah melahirkan hak
konstitusional Pemohon untuk memperoleh manfaat dari penguasaan negara
atas kekayaan alam, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur: "Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
6
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional." Ketentuan a quo telah melahirkan hak konstitusional
Pemohon untuk memperoleh penyelenggaraan perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi.
9. Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945. Dalam Permohonan a quo, kepastian hukum yang adil tidak
sematamata dimaknai sebagai kepastian mengenai ada atau tidak adanya
suatu ketentuan hukum, tetapi juga mencakup kepastian mengenai standar
hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu bidang kegiatan yang
diatur dalam Undang-Undang;
10. Bahwa standar hukum tersebut dalam Permohonan a quo berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Penyelenggaraan
kegiatan
usaha
Minyak
dan
Gas
Bumi
merupakan
bagian
dari
penyelenggaraan
perekonomian
nasional
serta
berkaitan
dengan
pengelolaan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu,
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat
dilepaskan dari kerangka konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945;
11. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan: "Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Adapun Pasal 33
ayat
(4)
UUD
NRI
1945
menentukan:
"Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional."
12. Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)
UUD NRI 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan kerangka
konstitusional, di mana Pasal 33 ayat (3) menentukan tujuan penguasaan
negara atas kekayaan alam, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menentukan dasar
dan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional dalam mencapai tujuan
tersebut;
7
13. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya hak konstitusional untuk
memperoleh Bahan Bakar Minyak dengan harga tertentu, hak untuk
menentukan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak, ataupun hak untuk
menentukan kebijakan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi;
14. Bahwa hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a
quo adalah hak atas kepastian hukum yang adil mengenai standar
konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.
15. Bahwa Pemohon bukanlah pihak yang sama sekali berada di luar hubungan
faktual dengan objek pengaturan UU MIGAS. Pemohon dalam menjalankan
profesinya sebagai Advokat melakukan mobilitas secara rutin, antara lain
menghadiri persidangan, bertemu dengan Klien, melakukan pendampingan
hukum, konsultasi, serta kegiatan profesional lainnya. Dalam menjalankan
aktivitas tersebut, Pemohon menggunakan kendaraan bermotor dan secara
faktual menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai salah satu kebutuhan
dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan aktivitas profesionalnya;
16. Bahwa Bahan Bakar Minyak yang digunakan oleh Pemohon merupakan
produk yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi yang pengaturannya berada dalam lingkup UU MIGAS. Dengan
demikian, Pemohon mempunyai hubungan faktual yang nyata dan terus
berlangsung dengan sektor Minyak dan Gas Bumi yang menjadi objek
pengaturan UU MIGAS;
17. Bahwa hubungan faktual tersebut tidak dimaksudkan untuk mendalilkan
adanya hak konstitusional Pemohon atas harga, jumlah, distribusi, ataupun
kebijakan tertentu mengenai Bahan Bakar Minyak. Hubungan faktual tersebut
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan
yang nyata terhadap standar hukum yang mengatur penyelenggaraan sektor
Minyak dan Gas Bumi yang hasil penyelenggaraannya secara langsung
digunakan oleh Pemohon;
18. Bahwa dengan demikian, penggunaan BBM oleh Pemohon merupakan
hubungan faktual yang menghubungkan Pemohon dengan sektor Minyak
dan Gas Bumi, tetapi bukan merupakan sumber hak konstitusional Pemohon.
8
19. Bahwa selain mempunyai hubungan faktual sebagai pengguna BBM,
Pemohon mempunyai hubungan yang lebih spesifik dengan objek
Permohonan karena Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang memberikan
konsultasi, advice, dan pendapat hukum kepada Klien dan/atau masyarakat;
20. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon harus menentukan norma
hukum yang relevan, memahami makna norma tersebut, serta memahami
hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya, termasuk
hubungan antara norma Undang-Undang dengan norma UUD NRI 1945;
21. Bahwa kebutuhan tersebut menjadi relevan dalam memberikan konsultasi,
advice, dan pendapat hukum mengenai persoalan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
22. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS menentukan: "Penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan
ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,
pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak,
keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan
lingkungan."
23. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS bukan sekadar norma deklaratif, melainkan
merupakan norma yang secara khusus menentukan asas penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
24. Bahwa karena menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi, Pasal 2 UU MIGAS mempunyai fungsi normatif dalam
menentukan orientasi dan arah penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi serta dalam memahami dan menerapkan norma-norma lain dalam
UU MIGAS;
25. Bahwa oleh karena itu, Pasal 2 UU MIGAS merupakan norma yang secara
langsung relevan bagi Pemohon ketika menjalankan fungsi profesionalnya
sebagai Advokat dalam memberikan konsultasi, advice, dan pendapat hukum
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi;
9
26. Bahwa persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo bukan semata-
mata mengenai lengkap atau tidak lengkapnya daftar asas dalam Pasal 2 UU
MIGAS;
27. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan adalah tidak adanya
hubungan normatif yang memadai antara asas-asas sektoral dalam Pasal 2
UU MIGAS dengan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (4) UUD NRI 1945;
28. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai standar
konstitusional yang harus digunakan dalam memahami dan menerapkan
Pasal 2 UU MIGAS;
29. Bahwa persoalan mengenai standar konstitusional tersebut mempunyai
konsekuensi profesional bagi Pemohon karena dalam memberikan
konsultasi, advice, dan pendapat hukum, Pemohon membutuhkan dasar dan
standar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara
konstitusional.
30. Bahwa berdasarkan hubungan antara kedudukan Pemohon sebagai warga
negara, hubungan faktual Pemohon dengan sektor Minyak dan Gas Bumi,
serta hubungan profesional Pemohon dengan Pasal 2 UU MIGAS, kerugian
konstitusional Pemohon bukan berupa kerugian ekonomi individual tertentu;
31. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan kerugian berupa berkurangnya
pendapatan, tidak memperoleh BBM dengan harga tertentu, ataupun
kerugian ekonomi lainnya;
32. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa tidak adanya kepastian
normatif yang memadai mengenai standar konstitusional yang menjadi dasar
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
33. Bahwa ketidakpastian tersebut berkaitan dengan Pasal 2 UU MIGAS yang
secara langsung menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi, tetapi tidak menempatkan asas-asas sektoral tersebut dalam
hubungan normatif yang memadai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
34. Bahwa keadaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap hak Pemohon
atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat
10
(1) UUD NRI 1945, karena Pemohon mempunyai hubungan faktual dengan
sektor Minyak dan Gas Bumi dan hubungan profesional dengan norma yang
mengatur asas penyelenggaraan sektor tersebut;
35. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, karena Pemohon
mempunyai karakteristik dan hubungan tertentu dengan objek pengaturan
UU MIGAS, yaitu sebagai warga negara pengguna hasil penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sekaligus sebagai Advokat yang
memberikan konsultasi, advice, dan pendapat hukum;
36. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, selama Pasal 2
UU MIGAS tetap berlaku dalam konstruksi yang dipersoalkan dan Pemohon
tetap menjalankan aktivitas faktual serta profesional yang mempunyai
hubungan dengan sektor Minyak dan Gas Bumi.
37. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Pasal
2 UU MIGAS menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi. Asas sektoral tersebut tidak ditempatkan dalam hubungan
normatif yang memadai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai standar konstitusional penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Ketidakpastian tersebut mempunyai
konsekuensi faktual dan profesional terhadap Pemohon, sehingga hak
Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 terganggu.
38. Bahwa Permohonan a quo bukan merupakan actio popularis, karena
Pemohon tidak mengajukan pengujian Undang-Undang semata-mata atas
dasar kepentingan umum tanpa mempunyai hubungan dengan objek yang
diuji;
39. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan faktual dengan sektor Minyak dan
Gas Bumi melalui penggunaan BBM dalam aktivitas kehidupan dan aktivitas
profesionalnya;
40. Bahwa selain hubungan faktual tersebut, Pemohon mempunyai hubungan
profesional dengan Pasal 2 UU MIGAS karena sebagai Advokat yang
11
memberikan konsultasi, advice, dan pendapat hukum, Pemohon harus dapat
menentukan dan menggunakan standar hukum yang relevan ketika
memberikan pendapat hukum mengenai persoalan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
41. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Pemohon terhadap konstitusionalitas
Pasal 2 UU MIGAS bukan merupakan kepentingan yang semata-mata
abstrak, melainkan mempunyai hubungan faktual dan profesional dengan
norma yang dimohonkan pengujian.
42. Bahwa terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian konstitusional
Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi apabila Permohonan a quo
dikabulkan;
43. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan a quo dengan
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 2 UU MIGAS, maka
akan terdapat kepastian normatif bahwa asas-asas penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi harus ditempatkan dan dilaksanakan
dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945;
44. Bahwa pemaknaan demikian akan memperjelas hubungan normatif antara
Pasal 2 UU MIGAS dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945,
sehingga memberikan kejelasan mengenai standar konstitusional yang
menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
45. Bahwa kejelasan tersebut akan menghilangkan atau setidak-tidaknya
mengurangi ketidakpastian hukum yang menjadi kerugian konstitusional
Pemohon;
46. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Advokat, Pemohon juga akan
memperoleh standar hukum yang lebih jelas untuk digunakan dalam
memberikan konsultasi, advice, dan pendapat hukum mengenai persoalan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
47. Bahwa dengan demikian, terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian
konstitusional Pemohon berupa tidak adanya kepastian hukum yang adil
mengenai standar konstitusional penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
12
dan Gas Bumi tidak lagi atau tidak akan terjadi apabila Permohonan a quo
dikabulkan.
48. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 2 UU MIGAS
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD
NRI 1945.
III. ALASAN PERMOHONAN
UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi:
49. Bahwa eksistensi UUD NRI 1945 dapat dilihat dalam dua hal, Pertama, UUD
NRI 1945 berkedudukan sebagai konstitusi politik. Kedua, UUD NRI 1945
berkedudukan sebagai konstitusi ekonomi;
50. Bahwa Pemohon memiliki semangat untuk meneguhkan kedudukan UUD
NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi dibidang penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi. Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi
ekonomi dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang diletakkan pada
BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Pasal 33 UUD NRI 1945 berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
51. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, "Dari perubahan judul Bab XVI ini jelas
dapat diketahui bahwa corak UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi diperkuat
dan
makin
dipertegas,
yaitu
secara
langsung
dikaitkan
dengan
"Perekonomian Nasional". Dengan judul ini berarti, UUD 1945 menegaskan
13
diri sebagai konstitusi ekonomi, di samping merupakan konstitusi di bidang
politik. Sebagai konstitusi di bidang ekonomi, tentu harus ditempatkan dalam
kedudukan yang paling tinggi dalam sistem kebijakan perekonomian
nasional. Semua kebijkan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-
undang harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dasar sebagai konstitusi ekonomi."
52. Bahwa kedudukan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi mempunyai
konsekuensi bahwa kebijakan ekonomi yang dibentuk dalam bentuk undang-
undang tidak semata-mata dinilai berdasarkan kebijakan atau pilihan
pembentuk
undang-undang,
tetapi
juga
harus
dinilai
berdasarkan
kesesuaiannya
dengan
norma-norma
konstitusi
yang
mengatur
perekonomian nasional, termasuk norma yang terdapat dalam Pasal 33 UUD
NRI 1945. Hal tersebut tercermin dalam berbagai Putusan Mahkamah
Konstitusi yang menguji undang-undang di bidang perekonomian terhadap
Pasal 33 UUD NRI 1945. Misalnya, UU 17/2012 (UU Koperasi) yang
dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan 28/PUU-XI/2013, UU 7/2004 (UU
SDA) yang dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Nomor 85/PUU-
XI/2013, UU 20/2002 (UU Ketenagalistrikan) dinyatakan inkonstitusional
melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dan lain-lain. Undang-
undang sebagaimana dinyatakan inkonstitusional tersebut mengatur
kebijakan ekonomi, namun dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI
1945;
53. Bahwa oleh karena Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan bagian dari
konstitusi ekonomi, maka setiap undang-undang yang mengatur suatu
bidang yang merupakan bagian dari perekonomian nasional harus
ditempatkan dalam kerangka normatif Pasal 33 UUD NRI 1945. Dengan
demikian, pengaturan sektoral tidak berdiri di luar konstitusi ekonomi,
melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang harus memperoleh
dasar, arah, dan batas dari norma konstitusional tersebut.
54. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 UU MIGAS belum mengartikulasikan
secara memadai hubungan normatif antara asas penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dengan demokrasi ekonomi sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
14
Hubungan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945:
55. Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, terdapat dua ketentuan dalam
Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mempunyai hubungan erat, yaitu Pasal 33 ayat
(3) dan Pasal 33 ayat (4);
56. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut
memberikan arah tujuan terhadap penguasaan negara atas sumber daya
alam, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat;
57. Bahwa sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, ketentuan
tersebut memberikan dasar dan kerangka penyelenggaraan perekonomian
nasional;
58. Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945 tidak tepat dipahami sebagai dua ketentuan yang berdiri
sendiri. Pasal 33 ayat (3) menentukan untuk apa penguasaan negara atas
kekayaan alam dilakukan, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menentukan dalam
kerangka bagaimana perekonomian nasional diselenggarakan;
59. Bahwa dengan demikian, tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat
dilepaskan dari
cara
penyelenggaraan perekonomian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Tujuan konstitusional
tersebut harus diwujudkan melalui penyelenggaraan perekonomian yang
berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip yang melekat padanya;
60. Bahwa konstruksi hubungan antara Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) tersebut
sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
85/PUU-XI/2013 yang menempatkan demokrasi ekonomi sebagai konsepsi
penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dalam rangka mencapai
keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah pada
pokoknya menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara di bidang ekonomi
15
sebagai upaya pencapaian keadilan sosial harus didasarkan pada demokrasi
ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka
kemasyarakatan;
61. Bahwa oleh karena itu, dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI 1945, terdapat
hubungan
konstitusional
yang
dapat
dirumuskan
sebagai
berikut:
Penguasaan negara atas sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besar
kemakmuran
rakyat,
dan
diwujudkan
melalui
penyelenggaraan
perekonomian
berdasar
atas
demokrasi
ekonomi,
dengan
prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;
62. Bahwa konstruksi tersebut penting dalam Permohonan a quo karena
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berkaitan langsung dengan
pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan sekaligus
mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Merupakan Bagian dari
Perekonomian Nasional:
63. Bahwa UU MIGAS sendiri mengakui kedudukan strategis Minyak dan Gas
Bumi dalam perekonomian nasional. Dalam bagian Menimbang huruf a, huruf
b, dan huruf c UU MIGAS dinyatakan, antara lain, bahwa pembangunan
nasional diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945; Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya
alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, merupakan
komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta mempunyai
peranan penting dalam perekonomian nasional; dan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah
secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan
berkelanjutan;
64. Bahwa pengakuan tersebut menunjukkan bahwa menurut pembentuk UU
MIGAS sendiri, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak semata-mata
merupakan
kegiatan
usaha
dalam
pengertian
sektoral,
melainkan
mempunyai kedudukan dan fungsi dalam penyelenggaraan perekonomian
nasional;
16
65. Bahwa kedudukan tersebut semakin jelas apabila memperhatikan ruang
lingkup kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 UU MIGAS, yang meliputi kegiatan usaha hulu berupa eksplorasi dan
eksploitasi serta kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, dan niaga. Dengan ruang lingkup demikian, pengaturan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi mencakup rangkaian kegiatan
ekonomi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan, pemanfaatan,
pengolahan, distribusi, dan perdagangan sumber daya Minyak dan Gas
Bumi.
66. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian bunyi Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945;
67. Bahwa oleh karena kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian
dari perekonomian nasional, maka kegiatan tersebut berada dalam
lingkungan normatif Pasal 33 UUD NRI 1945. Dengan demikian, pengaturan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak hanya harus diarahkan pada
tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3), tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka
penyelenggaraan
perekonomian
berdasarkan
demokrasi
ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
68. Bahwa hubungan konstitusional tersebut bukan sekadar hubungan teoritis.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 telah
menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
sebagai salah satu parameter untuk menilai konstitusionalitas norma dalam
UU MIGAS, khususnya mengenai pengaturan harga Minyak dan Gas Bumi.
Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan yang mengutamakan mekanisme
persaingan dan membatasi campur tangan Pemerintah hanya pada golongan
masyarakat tertentu tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
69. Bahwa Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut mempunyai arti penting
bagi Permohonan a quo karena menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi
17
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mempunyai daya normatif terhadap
pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dengan kata lain,
demokrasi ekonomi bukan norma yang hanya berlaku secara abstrak
terhadap
perekonomian
nasional,
melainkan
merupakan
parameter
konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai norma sektoral dalam UU
MIGAS;
70. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan normatif yang tidak dapat
dipisahkan antara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar
konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-
besar
kemakmuran
rakyat,
Pasal
33 ayat
(4)
UUD NRI 1945
sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi beserta prinsip-prinsip yang melekat padanya, dan UU
MIGAS sebagai undang-undang yang mengatur penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai bagian dari perekonomian nasional;
71. Bahwa oleh karena itu, secara konstitusional kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi harus dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian
nasional yang sekaligus berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber
daya alam. Konsekuensinya, pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi harus dibaca dalam satu kesatuan dengan tujuan sebesar-besar
kemakmuran rakyat dan dasar penyelenggaraan perekonomian berdasarkan
demokrasi ekonomi;
72. Bahwa konstruksi tersebut menjadi dasar untuk menilai kedudukan Pasal 2
UU MIGAS. Sebab, apabila Pasal 33 ayat (3) menentukan tujuan
konstitusional pengelolaan sumber daya alam dan Pasal 33 ayat (4)
menentukan dasar serta prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional,
sedangkan UU MIGAS mengatur kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
sebagai bagian dari perekonomian nasional, maka harus dapat ditemukan
hubungan normatif antara dasar konstitusional tersebut dengan norma
sektoral yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi;
73. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional yang akan diuji lebih lanjut
dalam Permohonan a quo bukan semata-mata apakah Pasal 2 UU MIGAS
menggunakan istilah yang sama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945,
18
melainkan apakah norma yang menentukan asas penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi tersebut telah menempatkan penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam kerangka demokrasi ekonomi
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
74. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa UUD
NRI 1945 merupakan konstitusi ekonomi yang memberikan dasar dan
kerangka konstitusional bagi penyelenggaraan perekonomian nasional;
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 mempunyai hubungan yang
tidak terpisahkan antara tujuan pengelolaan sumber daya alam dan dasar
penyelenggaraan perekonomian; serta kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
merupakan bagian dari perekonomian nasional yang penyelenggaraannya
tunduk pada kerangka konstitusional tersebut;
75. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
terhadap UU MIGAS tidak bergantung pada apakah norma tersebut
disebutkan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang dalam UU
MIGAS, melainkan merupakan konsekuensi dari kedudukan UUD NRI 1945
sebagai hukum dasar dan dari kedudukan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagai bagian dari perekonomian nasional. Persoalan mengenai
apakah Pasal 2 UU MIGAS telah membangun hubungan normatif yang
memadai dengan dasar konstitusional tersebut selanjutnya merupakan
persoalan konstitusional yang menjadi pokok Permohonan a quo.
Putusan Penting Hasil Uji Materiil UU MIGAS dan Pelaksanaannya:
76. Bahwa setelah menunjukkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
merupakan bagian dari perekonomian nasional dan oleh karenanya tunduk
pada kerangka konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945, penting untuk melihat
bagaimana Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir konstitusional
terhadap UU MIGAS. Dalam kaitan tersebut, terdapat sekurang-kurangnya
dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai arti penting, yaitu
Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012;
77. Bahwa kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalitas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak hanya
ditentukan oleh ada atau tidaknya penguasaan negara secara formal, tetapi
juga oleh bagaimana penguasaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha
19
tersebut dilaksanakan sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh Pasal
33 UUD NRI 1945.
Putusan Nomor 002/PUU-I/2003: Demokrasi Ekonomi sebagai Parameter
Konstitusional UU MIGAS:
78. Bahwa dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi
menguji antara lain ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai
mekanisme penetapan harga Minyak dan Gas Bumi;
79. Bahwa Putusan a quo sama-sama mengandung tafsir konstitusional
Mahkamah yang semestinya di implementasikan dengan baik oleh
pembentuk undang-undang atau pemerintah. Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf
d UU 12/2011, Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang
berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;
80. Bahwa,
Mahkamah
dalam
Putusan
Nomor
002/PUU-I/2003
telah
memberikan pertimbangan hukum atau tafsir konstitusional tentang
penetapan harga minyak dan gas bumi. Pertimbangan hukum tersebut
berbunyi:
“6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga
minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a
quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar
daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu
disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan
dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana
Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan
energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM
tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon
dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah
dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan
yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau
menguasai
hajat
hidup
orang
banyak.
Pemerintah
dapat
mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga
tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.
Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan
mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan
Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu,
sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna
mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah.
Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan
harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
20
memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan
mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan
wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;”
[vide Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227].
81. Bahwa, melalui Putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan
ayat (3) UU MIGAS inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Pasal a quo terkait aturan kebijakan penetapan harga minyak dan
gas bumi. Menurut Putusan a quo, seharusnya harga BBM dan harga Gas
Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
82. Bahwa Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU
MIGAS yang mengutamakan mekanisme persaingan dan membatasi campur
tangan Pemerintah hanya terhadap golongan masyarakat tertentu tidak
menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, antara lain guna mencegah timbulnya praktik
yang kuat memakan yang lemah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan
ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
83. Bahwa pertimbangan tersebut mempunyai arti konstitusional yang sangat
penting bagi Permohonan a quo. Mahkamah tidak semata-mata menguji
apakah mekanisme penetapan harga dalam UU MIGAS sesuai dengan
ketentuan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, tetapi
secara eksplisit menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai parameter untuk menilai konstitusionalitas
norma dalam UU MIGAS;
84. Bahwa dengan demikian, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 menegaskan
setidaknya dua hal. Pertama, demokrasi ekonomi mempunyai daya normatif
terhadap pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Kedua, norma
sektoral dalam UU MIGAS tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip
konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan perekonomian nasional;
85. Bahwa konsekuensi dari Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut adalah
bahwa norma-norma dalam UU MIGAS tidak cukup hanya dinilai
berdasarkan hubungan horizontalnya dengan norma sektoral lainnya, tetapi
21
juga harus dapat ditelusurkan secara vertikal kepada norma konstitusional
yang menjadi sumber dan dasar keberlakuannya, termasuk Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945.
Putusan Nomor 36/PUU-X/2012: Penguasaan Negara Harus Diwujudkan
Secara Nyata:
86. Bahwa perkembangan penting berikutnya terdapat dalam Putusan Nomor
36/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menguji sejumlah
ketentuan UU MIGAS yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Badan
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Mahkamah kemudian
menyatakan sejumlah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
87. Bahwa
dalam
pertimbangannya,
Mahkamah
menilai
bahwa
untuk
mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya
alam Minyak dan Gas Bumi, fungsi negara tidak dapat dibatasi hanya pada
fungsi pengendalian dan pengawasan. Negara, melalui Pemerintah, juga
mempunyai fungsi pengaturan, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan
pengawasan terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah
menilai pemisahan fungsi regulasi dan kebijakan dari fungsi pengelolaan
dapat mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber
daya alam Migas. Mahkamah juga menegaskan bahwa tujuan utama Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat, sehingga pengorganisasian negara dan
pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam harus diarahkan kepada
pencapaian tujuan tersebut (vide Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, halaman
106-114);
88. Bahwa Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dengan demikian memperlihatkan
dimensi lain dari hubungan antara UU MIGAS dan Pasal 33 UUD NRI 1945.
Jika Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 memperlihatkan bahwa demokrasi
ekonomi merupakan parameter konstitusional bagi norma sektoral mengenai
harga Minyak dan Gas Bumi, maka Putusan Nomor 36/PUU-X/2012
memperlihatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam Migas
harus diwujudkan melalui konstruksi kelembagaan dan kewenangan negara
yang secara nyata diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat.
22
Makna Kumulatif Kedua Putusan bagi UU MIGAS:
89. Bahwa apabila kedua putusan tersebut dibaca secara sistematis, terdapat
hubungan yang jelas antara Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945
dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
90. Bahwa Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menegaskan dimensi tujuan dan
penguasaan negara, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya alam Migas
harus diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu,
Putusan
Nomor
002/PUU-I/2003
menegaskan
dimensi
cara
penyelenggaraan perekonomian, yaitu bahwa pengaturan kegiatan usaha
Migas harus menjamin makna demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
91. Bahwa dengan demikian, kedua putusan tersebut dapat ditempatkan dalam
satu konstruksi konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan
tujuan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu sebesar-besar
kemakmuran rakyat; Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan dasar dan
kerangka penyelenggaraan perekonomian nasional, yaitu demokrasi
ekonomi beserta prinsip-prinsip yang melekat padanya; Putusan Nomor
36/PUU-X/2012 menegaskan bagaimana penguasaan negara atas Migas
harus
diwujudkan
secara
nyata;
Putusan
Nomor
002/PUU-I/2003
menegaskan bahwa norma penyelenggaraan kegiatan usaha Migas harus
menjamin makna demokrasi ekonomi. Maka UU MIGAS seharusnya
menghubungkan tujuan, dasar, dan kerangka konstitusional tersebut dengan
norma-norma sektoral dan operasional penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.
Persoalan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi:
92. Bahwa persoalan selanjutnya bukan semata-mata mengenai adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan mengenai bagaimana tafsir
konstitusional tersebut diterjemahkan ke dalam tata hukum penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
93. Bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah secara tegas
menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh
Pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, sampai diundangkannya
undang-undang baru yang mengatur hal tersebut;
23
94. Bahwa amar tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
tidak berhenti
pada
deklarasi
mengenai bertentangan
atau
tidak
bertentangannya suatu norma dengan UUD NRI 1945, tetapi dalam keadaan
tertentu
juga
memberikan
konsekuensi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan agar terdapat kesinambungan pelaksanaan fungsi negara
setelah suatu norma dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
95. Bahwa oleh karena itu, pelaksanaan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 harus
dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian tata kelola kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi dengan tafsir konstitusional Mahkamah mengenai
penguasaan negara;
96. Bahwa demikian pula Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tidak dapat dipahami
hanya sebagai pembatalan terhadap Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU
MIGAS. Putusan tersebut sekaligus memberikan standar konstitusional
mengenai hubungan antara mekanisme pasar, kewenangan Pemerintah,
kepentingan masyarakat, dan demokrasi ekonomi dalam penetapan harga
Minyak dan Gas Bumi;
97. Bahwa
perkembangan
regulasi
setelah
putusan-putusan
tersebut
menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
terus membutuhkan berbagai norma pelaksana. Misalnya, Pemerintah
menerbitkan PP Nomor 30 Tahun 2009 sebagai perubahan atas PP Nomor
36 Tahun 2004 mengenai kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
98. Bahwa keberadaan berbagai norma pelaksana tersebut pada dirinya tidak
menghilangkan
kewajiban
konstitusional
untuk
menempatkan
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam kerangka
Pasal 33 UUD NRI 1945. Sebaliknya, semakin banyak norma operasional
yang mengatur sektor Minyak dan Gas Bumi, semakin penting adanya
standar konstitusional yang dapat menjadi rujukan bersama bagi
pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma-norma tersebut.
Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 UU MIGAS:
99. Bahwa dari kedua putusan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan penting
bagi Permohonan a quo, yaitu bahwa UU MIGAS tidak dapat dibaca sebagai
sistem norma yang berdiri sendiri di luar Pasal 33 UUD NRI 1945;
24
100. Bahwa Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 telah menunjukkan bahwa
demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dapat menjadi
parameter langsung untuk menilai norma dalam UU MIGAS. Sementara
Putusan
Nomor
36/PUU-X/2012
menunjukkan
bahwa
konstruksi
kelembagaan dan pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam
Migas juga harus memenuhi mandat Pasal 33 UUD NRI 1945;
101. Bahwa oleh karena itu, terdapat suatu kebutuhan normatif agar hubungan
antara Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan norma sektoral UU MIGAS dapat
ditelusuri secara jelas. Hubungan tersebut tidak cukup hanya dibuktikan
dengan adanya beberapa norma operasional yang pernah dinilai oleh
Mahkamah, tetapi harus tercermin dalam konstruksi normatif UU MIGAS
secara keseluruhan;
102. Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 2 UU MIGAS mempunyai kedudukan
yang sangat penting, karena norma a quo merupakan norma yang secara
khusus menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi. Dalam naskah Permohonan a quo, Pasal 2 telah ditempatkan sebagai
norma yang menentukan orientasi dan parameter bagi norma-norma sektoral
di bawahnya;
103. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional Pasal 2 UU MIGAS
bukanlah semata-mata bahwa asas-asas yang dirumuskan di dalamnya
berbeda istilah dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945. Persoalannya adalah apakah Pasal 2 sebagai norma yang
menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
telah membangun hubungan normatif yang memadai antara asas-asas
sektoral tersebut dengan demokrasi ekonomi sebagai dasar konstitusional
penyelenggaraan perekonomian nasional;
104. Bahwa dengan demikian, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan
Nomor 36/PUU-X/2012 justru memperkuat pentingnya keberadaan jembatan
normatif antara UUD NRI 1945 dan norma sektoral UU MIGAS. Putusan
pertama menunjukkan bahwa norma sektoral harus dapat diuji berdasarkan
demokrasi ekonomi; sedangkan putusan kedua menunjukkan bahwa
penyelenggaraan penguasaan negara atas sumber daya alam Migas harus
25
diwujudkan dalam struktur pengelolaan yang memenuhi tujuan konstitusional
sebesar-besar kemakmuran rakyat;
105. Bahwa oleh karena itu, kedua putusan tersebut menjadi dasar untuk menilai
lebih lanjut apakah Pasal 2 UU MIGAS telah menjalankan fungsi tersebut.
Apabila Pasal 2 menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi tetapi tidak memberikan artikulasi normatif yang memadai
mengenai kedudukannya dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, maka persoalannya bukan
sekadar persoalan teknik perumusan undang-undang, melainkan persoalan
mengenai hubungan normatif antara norma sektoral dengan norma
konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan perekonomian nasional;
106. Bahwa konstruksi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa Putusan Nomor
002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 penting bagi
Permohonan a quo. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 33
UUD NRI 1945 telah digunakan oleh Mahkamah sebagai norma penguji yang
konkret terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,
sehingga tidak terdapat alasan untuk menempatkan Pasal 33 ayat (4) hanya
sebagai prinsip yang berada di luar sistem normatif UU MIGAS;
107. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, persoalan selanjutnya adalah apakah
Pasal 2 UU MIGAS sebagai norma yang menentukan asas penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi telah menyediakan hubungan normatif
yang memadai antara demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945 dengan asas-asas sektoral dan norma-norma operasional dalam UU
MIGAS. Persoalan inilah yang selanjutnya akan diuji berdasarkan batu uji
Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Sudah Tidak Berlaku (Out of Date):
108. Bahwa selain berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, perlu pula dilihat perkembangan sumber hukum yang
menjadi salah satu dasar pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah dasar
normatif yang digunakan pada saat pembentukan UU MIGAS masih
mempunyai kedudukan dan relevansi yang sama dalam sistem hukum yang
berlaku saat ini;
26
109. Bahwa TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tersebut pada pokoknya memuat
arah
kebijakan
mengenai
penyelenggaraan
otonomi
daerah
serta
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan. Dalam Pasal 3 ayat (2), TAP MPR tersebut antara lain
menentukan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif
dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, serta memberikan
kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi;
110. Bahwa TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 selanjutnya memperoleh penentuan
status melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun
1960 sampai dengan Tahun 2002. Dalam Pasal 4 angka 3 TAP MPR Nomor
I/MPR/2003, TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD
NRI 1945;
111. Bahwa setelah terbentuknya undang-undang yang mengatur Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, maka
dasar keberlakuan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 berdasarkan ketentuan
tersebut telah berakhir. Dengan demikian, TAP MPR Nomor XV/MPR/1998
tidak lagi dapat ditempatkan sebagai norma yang berlaku sebagaimana pada
saat UU MIGAS dibentuk;
112. Bahwa keadaan tersebut penting dibedakan dari persoalan keberlakuan UU
MIGAS itu sendiri. Berakhirnya keberlakuan suatu peraturan yang pernah
menjadi salah satu dasar pembentukan suatu undang-undang tidak dengan
sendirinya
menyebabkan
undang-undang
tersebut
kehilangan
keberlakuannya. Oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa UU
MIGAS menjadi tidak berlaku semata-mata karena TAP MPR Nomor
XV/MPR/1998 sudah tidak berlaku;
113. Bahwa yang menjadi relevan dalam Permohonan a quo adalah perubahan
lingkungan normatif yang terjadi setelah pembentukan UU MIGAS. UU
MIGAS dibentuk pada tahun 2001 dengan salah satu dasar sebagaimana
tercantum
dalam
bagian
“Mengingat”
berupa
TAP
MPR
Nomor
XV/MPR/1998, sedangkan setelah perubahan UUD NRI 1945 dan
27
perkembangan peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang
menjadi lingkungan normatif penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi telah mengalami perubahan;
114. Bahwa dengan demikian, keberadaan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 dalam
bagian “Mengingat” UU MIGAS tidak dapat dijadikan dasar untuk
mempertahankan bahwa kerangka normatif yang melandasi pembentukan
UU MIGAS pada tahun 2001 masih merupakan kerangka normatif yang
lengkap untuk membaca dan menerapkan UU MIGAS pada saat ini;
115. Bahwa terlebih lagi, setelah pembentukan UU MIGAS, UUD NRI 1945
mengalami perubahan yang menghasilkan rumusan Pasal 33 ayat (4), yaitu
bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
116. Bahwa perubahan konstitusional tersebut mempunyai arti penting karena
norma konstitusi yang berlaku saat ini merupakan sumber hukum tertinggi
yang harus menjadi dasar penafsiran terhadap undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional, termasuk UU MIGAS;
117. Bahwa oleh karena itu, dalam membaca UU MIGAS pada saat ini tidak tepat
apabila hubungan konstitusionalnya hanya ditarik dari kerangka normatif
pada saat UU tersebut dibentuk, sementara perkembangan konstitusi dan
perubahan sistem hukum setelahnya tidak diperhitungkan.
Perubahan Lingkungan Konstitusional UU MIGAS:
118. Bahwa UU MIGAS disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November
2001, sedangkan rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 lahir melalui
perubahan keempat UUD NRI 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan
demikian, Pasal 33 ayat (4) belum terdapat dalam UUD NRI 1945 pada saat
UU MIGAS dibentuk;
119. Bahwa fakta historis tersebut tidak berarti bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945 tidak berlaku terhadap UU MIGAS. Sebaliknya, sejak perubahan
keempat UUD NRI 1945 berlaku, seluruh undang-undang yang mengatur
penyelenggaraan perekonomian nasional harus dibaca dan diterapkan dalam
kesesuaiannya dengan konstitusi yang berlaku;
28
120. Bahwa perubahan tersebut bukan sekadar perubahan redaksional. Pasal 33
ayat (4) secara eksplisit menetapkan demokrasi ekonomi beserta prinsip-
prinsip yang menyertainya sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian
nasional. Dengan demikian, terdapat standar konstitusional baru yang harus
diperhitungkan dalam membaca norma-norma undang-undang yang
mengatur bidang perekonomian;
121. Bahwa hal tersebut memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, yang menggunakan Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945 sebagai salah satu parameter untuk menilai konstitusionalitas
norma UU MIGAS. Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan Pasal 28 ayat
(2) dan ayat (3) UU MIGAS yang mengutamakan mekanisme persaingan dan
membatasi campur tangan Pemerintah hanya terhadap golongan masyarakat
tertentu tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
122. Bahwa Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut dengan demikian
mempunyai arti penting dalam menunjukkan bahwa perubahan konstitusional
setelah pembentukan UU MIGAS mempunyai konsekuensi langsung
terhadap penafsiran dan pengujian konstitusional norma UU MIGAS;
123. Bahwa dengan demikian, keberlakuan UU MIGAS pada saat ini harus
dipahami dalam lingkungan konstitusional yang berbeda dengan lingkungan
konstitusional ketika UU tersebut dibentuk. Norma-norma dalam UU MIGAS
tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan tidak berlaku, diubah, atau dicabut
sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, tetapi makna dan
penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan UUD NRI 1945 yang
berlaku.
Pertentangan Dengan Batu Uji:
PASAL 2 UU MIGAS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL
33 AYAT (3) DAN PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945:
Tentang Makna Kepastian Hukum:
124. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
29
Satjipto Raharjo menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum
atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu
datang hukum, maka datanglah kepastian.” Kepastian hukum merupakan
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, dan sekaligus sebagai unsur hak
asasi manusia itu sendiri. Dalam negara hukum berkonsep rechtsstaat,
hukum dikonsepsikan sebagai aturan tertulis yakni peraturan perundang
undangan. Berdasarkan pada konsep tersebut, setiap produk hukum
(peraturan perundang-undangan) dibuat atau dibentuk semata-mata untuk
menjamin tercapainya perlindungan dan pemenuhan setiap hak asasi
manusia.
125. Bahwa dalam upaya melindungi hak asasi manusia tersebut, norma hukum
dibuat bertingkat, berlapis, atau berjenjang. Konsep tersebut diperkenalkan
oleh Hans Kelsen sebagai stufentheorie. Hans Kelsen berpendapat bahwa
“norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih
tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri
lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fikktif yaitu norma dasar (grundnorm).”
Hans Nawiasky juga menyatakan “suatu norma hukum dari negara manapun
selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma hukum dasar.”
126. Bahwa, apabila dibandingkan dengan dengan teori jenjang norma Hans
Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut, maka dapat dilihat adanya kesamaan
yang mana dalam sistem norma hukum di Indonesia berada dalam suatu
sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Hal tersebut sebagaimana
dapat dilihat dalam Pasal 7 UU 12 tahun 2011 yang mengatur:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
30
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
127. Bahwa dalam Pasal 7 UU 12/2011 tersebut di atas, tampak UUD NRI 1945
berada dalam hierarki tertinggi. Artinya, UUD NRI 1945 merupakan sumber,
dasar keberlakuan, dan dasar normatif peraturan perundang-undangan yang
berada di bawahnya. Konsekuensinya adalah, peraturan perundang-
undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
UUD NRI 1945.
128. Bahwa, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor
136/PUU-XXII/2024, menyatakan: “[3.11.2] ...merupakan suatu keharusan
untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten,
harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang
multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam
implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan
peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi
prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara
aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di
atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan
lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan
aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a
contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas
menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas
pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.”
129. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 136/PUU-XXII/2024 tersebut telah
memberikan ukuran yang dapat digunakan dalam menilai konstitusionalitas
norma hukum yang berada di bawah UUD NRI 1945, yakni berdasarkan
prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi.
Prinsip-prinsip tersebut berlaku pada norma hukum baik secara vertikal
maupun secara horizontal, bahkan dapat menyangkut hubungan antara
31
materi dalam pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang berada dalam satu
undang-undang yang sama.
130. Bahwa teori norma hukum (stufen theorie) yang diterjemahkan menjadi
prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi harus
menjadi ukuran dalam menilai konstitusionalitas Pasal 2 UU MIGAS.
Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam:
131. Bahwa UUD NRI 1945 merupakan konstitusi ekonomi karena telah
meletakkan dasar kebijakan ekonomi khususnya dalam Pasal 33 UUD NRI
1945.
Pasal 33 UUD NRI 1945 berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
132. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebagai norma
dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut harus menjadi
sumber, dasar keberlakuan, dan dasar normatif undang-undang sekotoral
yang mengatur bidang-bidang Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh
Negara;
133. Bahwa Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah dalam pertimbangan
hukum Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan “Dengan adanya anak
kalimat “dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal
33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang
menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan,
pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang
32
terkandung di dalamnya.” [vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah
Nomor 3/PUU-VIII/2010].
Pertimbangan Mahkamah tersebut dikutip kembali dalam Putusan Nomor
36/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan “Dalam putusan Mahkamah Nomor
3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat” maka sebesar besar kemakmuran rakyat itulah yang
menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan,
pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan
Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak
dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar
kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang
tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap
sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan
kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta
merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur
makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa
“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;” [vide hal. 100, Putusan Nomor
36/PUU-X/2012].”
134. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dan putusan-putusan
Mahkamah tersebut di atas, maka kedaulatan negara atas sumber daya alam
tidak dimaknai sebatas penguasaan saja, akan tetapi kedaulatan tersebut
harus dimaknai dalam rangka memberikan sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
Demokrasi Ekonomi dikonstruksikan untuk mencapai Tujuan Penguasaan
Negara atas Sumber Daya Alam:
135. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, negara berdaulat atas
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus berisi
mandat
agar
kedaulatan
tersebut
dijalankan
untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
33
Negara dapat saja menunjukkan kedaulatannya atas bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak dimaksudkan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penguasaan negara atas bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut harus
diletakkan dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Dengan kata lain, melalui sistem ekonomi yang berdasar atas demokrasi
ekonomi tersebutlah Negara menjamin tercapainya tujuan penguasaan
negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pandangan serupa dapat ditemukan dalam buku berjudul “Panduan
Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”
(diterbitkan oleh Sekretarian Jenderal MPR RI 2017), halaman 197
menyatakan:
“Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan
untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal
33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan
sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan
demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat
penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan
sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga
mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan
penduduk Indonesia.”
Mahkamah juga dalam beberapa putusannya pernah memberikan
pandangan yang secara substansi memiliki kesamaan dengan pandangan
tersebut, di antaranya:
-
Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-
XX/2022, menyatakan:
“[3.12.1] Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan dan
cita-cita
pembentukan
negara
Indonesia
yaitu
menciptakan
masyarakat adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia ini, misalnya,
dijabarkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur terkait
penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, upaya
34
mewujudkan cita-cita bangsa juga mendasarkan pada falsafah
Pancasila yang dilakukan melalui sistem demokrasi, termasuk dalam
hal perekonomian, yaitu melalui sistem demokrasi ekonomi. Sistem
demokrasi ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan dan dijiwai
oleh
semangat
gotong
royong
yang
dibangun dalam pilar
pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, pemenuhan hak
sosial rakyat, kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat,
pemerataan pembangunan, dan menciptakan persatuan bangsa;
Sistem ekonomi Pancasila tidak bersifat mengejar keberhasilan
material dan kesejahteraan individu semata, melainkan kemajuan dan
kesejahteraan bersama. Basis material yang dimiliki dimanfaatkan
untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia melalui pengembangan kualitas hidup manusia serta
memberikan akses yang adil terhadap upaya pencapaiannya. Oleh
karena itu, mekanisme kerja demokrasi ekonomi Pancasila harus
mendahulukan
kepentingan
rakyat
di
atas
kepentingan
individu/golongan atau pemilik modal demi terciptanya kondisi
kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan
pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa;”
[vide Putusan Nomor 51/PUU-XX/2022, hal. 77].
-
Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-
XI/2013, menyatakan:
“Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga)
ayat dari Pasal 33 UUD 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD
1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Menurut Mahkamah,
ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya
demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan
sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara,
implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar
negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan
lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai
penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk
demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial,
yang juga diartikan sebagai masyarakat adil dan makmur.
Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi
yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan
bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak
liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha
bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945].
Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi
sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara
35
haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan
rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan.
Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan
kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat
dalam mewujudkan keadilan sosial;” [vide Putusan Nomor 85/PUU-
XI/2013, hal. 134 s.d hal. 135].
136. Bahwa uraian di atas menunjukkan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) dan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, dimana kedua ketentuan tersebut tidak
dapat dipisahkan. Dalam hal ini, penguasaan negara atas bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat harus diletakkan dalam kerangka demokrasi
ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang berdasar pada demokrasi ekonomi
tersebutlah
Negara
menjamin
tercapainya
tujuan
sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Makna & Kedudukan Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Nasional:
137. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
138. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Demokrasi Ekonomi
dapat dilihat dalam 2 (dua) dimensi, yakni dimensi yuridis, dan dimensi
konsep. Dalam dimensi yuridis, demokrasi ekonomi merupakan norma
konstitusi UUD NRI 1945 yang secara hierarki berada pada tingkat tertinggi,
sehingga demokrasi ekonomi menjadi sumber validitas norma hukum yang
berada di bawahnya. Karena itu, undang-undang sektoral tidak boleh
bertentangan dengan demokrasi ekonomi tersebut.
Sementara dalam dimensi konsep, demokrasi ekonomi merupakan sebuah
konsep yang terbentuk berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa
Indonesia yang bersifat kolektif, tindak individualistik, dan tidak liberal. Hal
tersebut sejalan dengan pandangan Mahkamah dalam Putusan Nomor
85/PUU-XI/2013, menyatakan: “Dalam perspektif tersebut maka demokrasi
ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta
mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak
individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun
36
sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD
1945]. Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi
sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah
didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai
perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut
maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya
adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial;” [vide Putusan
Nomor 85/PUU-XI/2013, hal. 134 s.d hal. 135].
139. Bahwa dengan demikian, demokrasi ekonomi merupakan sebuah konsep
penyelenggaraan
ekonomi
yang
dikonseptualisasikan
berdasarkan
pandangan
hidup
bangsa
Indonesia
yang
bersifat
kolektif,
tidak
individualistik, dan tidak liberal. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan
instrumentalisasi konsep demokrasi ekonomi tersebut ke dalam konstitusi,
dimana konstitusi menempatkan demokrasi ekonomi sebagai fondasi
berdirinya sistem ekonomi nasional, sehingga penyelenggaraan ekonomi
nasional tidak boleh berdasar atas paham lain selain paham demokrasi
ekonomi itu sendiri. Undang-undang sektoral tidak boleh menimbulkan bias
yang memungkinkan masuknya sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan
demokrasi ekonomi;
140. Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi. Disini demokrasi ekonomi dimaknasi sebagai suatu konsep, bukan
prinsip atau asas. Oleh karena itu, menurut Pemohon tidaklah tepat
demokrasi ekonomi tersebut disebut asas demokrasi ekonomi atau
diasaskan, misalnya dalam Pasal 1A UU 1/2025 yang berbunyi:
“Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi
prinsip:”
Makna Prinsip Hukum atau Asas Hukum:
141. Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
37
142. Bahwa tentang bagaimana Pemohon memahami istilah “prinsip” dalam Pasal
33 ayat (4) UUD NRI 1945, oleh karena itu Pemohon mengutip beberapa
pendapat-pendapat di bawah ini:
Penjelasan Peter Mahmud Marzuki tentang Prinsip atau Asas Hukum:
Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul: “Teori Hukum”
(Marzuki, 2020:35-98) menjelaskan tentang makna asas hukum atau prinsip
hukum. Pemohon dalam hal ini meringkas penjelasan tersebut di bawah ini:
Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa setiap tulisan yang
memperbincangkan asas hukum, baik yang berbahasa Inggris maupun
bahasa-bahasa Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Jerman, selalu merujuk
kepada pandangan Ronald M. Dworkin yang ditulis dalam karya berjudul
Taking Right Seriously terbitan tahun 1977. Menurut Ronald M. Dworkin
prinsip merupakan standar yang harus diikuti karena standar tersebut
merupakan suatu syarat yang diperlukan bagi keadilan atau fairnes dan
dimensi moralitas lainnya.
Peter Mahmud Marzuki mengemukakan kesimpulannya tentang apa yang
dimaksud dengan asas hukum. Menurutnya, asas hukum adalah gagasan
dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh kekuasaan-
kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudisial dalam melaksanakan
fungsinya masing-masing dalam kerangka mencapai keadilan atau
kelayakan.
...
Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2020: 47-48) membedakan dua
macam asas hukum, menurutnya:
Asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum yang bersifat
fundamental dan asas hukum dalam kerangka sifat relasional manusia. Asas
hukumyang bersifat fundamental berkaitan dengan aspek individual manusia.
Akan tetapi, mengingat manusia selalu hidup dalam suatu organisasi yang
disebut negara atau apapun namanya – yang jelas ada yang memerintah dan
ada yang diperintah – pemerintah atau penguasa dalam membuat aturan
maupun dalam bertindak harus menghormati asas yang bersifat fundamental
tersebut. Adapun asas hukum yang bersifat relasional berkaitan dengan
manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Yang menguji apakah
aturan yang dibuat oleh penguasa atau tindakan penguasa sesuai atau tidak
38
dengan asas fundamental adalah lembaga pengadilan. Begitu pula,
pengadilan juga menguji apakah perjanjian yang dibuat oleh individu dengan
individu lainnya atau perbuatan seseorang terhadap orang lain sesuai
dengan asas relasional atau tidak.
...
Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2020: 83-98) menjelaskan
tentang fungsi asas hukum, menurutnya:
Dalam perbincangan mengenai asas hukum, terdapat kesan bahwa asas
hukum berfungsi pada untuk pengambilan putusan oleh pengadilan. Kesan
demikian tidak dapat disalahkan sebab yang ditampilkan sebagai contoh-
contoh dalam beberapa literatur adalah putusan-putusan pengadilan di
Amerika Serikat dan Belanda. Sebenarnya tidaklah demikian. Asas hukum
mempunyai arti penting sebagai landasan bekerjanya ketiga cabang
kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Bagi kekuasaan
legislatif, asas hukum berfungsi sebagai dasar yang membingkai pembuatan
undang-undang. Kekuasaan eksekutif dalam melakukan tindakan yang
bersifat diskresioner dan dalam pengambilan keputusan adminstratif harus
didasarkan pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Adapun kekuasaan yudisial menjadikan asas hukum sebagai
rujukan dalam rangka penemuan hukum, koreksi terhadap hukum positif, dan
dalam hal adanya konflik aturan yang harus diterapkan dalam suatu perkara
dan menggugurkan yurisprudensi.
...
Asas hukum dapat saja secara tegas dituangkan ke dalam aturan hukum
materiel maupun aturan hukum formal, yaitu hukum acara. Akan tetapi, ada
kalanya asas hukum tidak secara eksplisit dituangkan kedalam aturan
perundang-undangan. Bahkan asas yang dianggap sebagai asas umum
yang inheren atau melekat dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri tidak
harus tertuang di dalam aturan hukum.
Dalam pembuatan undang-undang, pembentuk undang-undang harus
mengacu pada asas-asas hukum. Ketentuan yang tertuang dalam undang-
undang harus mengingat asas-asas yang bersifat fundamental. Apabila
undang-undang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas hukum yang
bersifat fundamental, ketentuan tersebut tidak boleh disebut sebagai hukum
39
meskipun telah ditetapkan oleh legislatif dan diundangkan sesuai dengan
prosedur yang berlaku di negara itu.
Penjelasan Sudikno Mertokusumo tentang Prinsip atau Asas Hukum:
Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Hukum
Suatu Pengantar” (2024:47-52) menjelaskan tentang makna asas hukum
atau prinsip hukum. Pemohon dalam hal ini meringkas penjelasan tersebut di
bawah ini:
Kaidah hukum perlu juga dibedakan dari asas hukum. Apakah asas
hukum atau prinsip hukum itu? Mengenal apa yang dinamakan asas hukum
atau asas pada umumnya ada beberapa pendapat.
Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan
yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih
umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam
suatu masyarakat. Demikianlah pendapat Bellefroid.
Menurut van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai
norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dianggap sebagai
dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum
tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah
dalam pembentukan hukum positif.
Selanjutnya, The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil
umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara
khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
Sedangkan menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada
hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai
pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah
peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang
terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum
positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam
40
peraturan konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum
ini dalam hukum positif.
Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan
merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau
abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk
peraturan yang konkret atau pasal-pasal seperti, asas bahwa setiap orang
dianggap tahu akan undang-undang, asas in dubio pro reo, asas res judicata
pro veritate habetur, asas lex posteriori derogat legi priori, dan sebagainya.
Akan tetapi, tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret
seperti asas the presumption of innoncence yang terdapat dalam Pasal 8
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan asas nullum delictum nulla poena
sine praevia legel poenali seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat I KUHP.
Kalau peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara
langsung pada peristiwanya, asas hukum diterapkan secara tidak langsung.
Untuk menemukan asas hukum, dicarilah sifat-sifat umum dalam kaidah
atau peraturan yang konkret. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-
kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkret itu.
...
Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan:
Asas hukum dibagi dibagi juga menjadi asas hukum umum dan asas
hukum khusus.
Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh
bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex posteriori derogat
legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara
harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.
Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti
dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering
merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt
servanda, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977
BW, asas praduga tak bersalah.
Pendapat Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis tentang Prinsip
Hukum atau Asas Hukum:
Dalam buku berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” (Rumokoy & Maramis, 2017:
143), Albert Rumokoy & Frans Maramis mengemukakan bahwa asas hukum
41
(Bld: rechtsbeginsel; Ingg.: legal principle) adalah filosofi yang menjadi inti
dari sejumlah norma hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari
undang-undang (ratio legis). Asas hukum, adakalanya dirumuskan secara
tegas dalam undang-undang dengan menyatakannya sebagai asas hukum,
tetapi adakalanya hanya dapat disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau
gabungan beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum yang bersifat
sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat amat umum.
143. Bahwa berdasar pendapat-pendapat para ahli di atas, dalam makna istilah
“asas hukum” dan istilah “prinsip hukum” dapat diketemukan sejumlah sifat
dari asas hukum atau prinsip hukum tersebut, antara lain:
-
Bersifat fundamental atau relasional;
-
Bersifat umum dan abstrak;
-
Bukan norma hukum konkret;
-
Dasar atau latar belakang norma hukum konkret;
-
Petunjuk arah pembentukan hukum;
-
Landasan bekerjanya kekuasaan negara;
-
Memiliki dimensi keadilan/moralitas;
-
Dapat tertulis maupun tidak tertulis;
-
Dapat ditemukan melalui abstraksi dari norma konkret;
-
Mempunyai daya menjelaskan (ratio legis);
-
Bersifat umum atau khusus;
-
Tidak bersifat operasional;
-
Diterapkan secara tidak langsung.
Eksistensi Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi:
144. Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
145. Bahwa prinsip demokrasi ekonomi tersebut dapat dilihat dalam 2 (dua)
dimensi, yakni dalam dimensi nilai dan dimensi yuridis. Dalam dimensi nilai,
prinsip-prinsip demokrasi ekonomi tersebut harus dijiwai oleh seluruh
kebijakan ekonomi dalam berbagai bentuk, seperti dalam pembentukan
undang-undang, pembuatan keputusan-keputusan dan implementasinya
42
yang menyangkut penyelenggaraan ekonomi nasional. Sementara itu, dalam
dimensi yuridis prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dapat dimaknai sebagai
prinsip hukum atau asas hukum yang harus dijiwai oleh produk hukum atau
undang-undang yang mengatur kebijakan ekonomi;
146. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945 tersebut dapat diletakkan dalam kategori asas hukum umum
sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, atau yang oleh Peter
Mahmud Marzuki disebutnya sebagai asas hukum yang bersifat fundamental.
Alasannya, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi tersebut tertuang dalam
ketentuan UUD NRI 1945 yang bersifat fundamental dan berhubungan
dengan seluruh bidang hukum yang mengatur kebijakan ekonomi (termasuk
UU MIGAS);
147. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi tersebut harus dipenuhi secara
kumulatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam
pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025, menyatakan:
“...perlu Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
Tahun
1945
selengkapnya
menyatakan,
“Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.” Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan
demokrasi ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus dipenuhi,
yaitu
prinsip
kebersamaan,
prinsip
efisiensi
berkeadilan,
prinsip
berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” [vide Putusan
Nomor 61/PUU-XXIII/2025, hal. 39, Poin [3.11.2]].
148. Bahwa prinsip demokrasi ekonomi yakni kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedudukan
prinsip-prinsip tersebut berbeda dengan norma hukum lainnya, sifatnya tidak
konkret, tidak bersifat operasional. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut harus
ddijiwai oleh norma hukum yang sifatnya konkret atau operasional.
43
UU MIGAS mengatur kebijakan Ekonomi Nasional pada sektor Minyak dan
Gas Bumi:
149. Bahwa UU MIGAS merupakan produk hukum yang mengatur kebijakan
ekonomi nasional pada sektor Minyak dan Gas Bumi. Pada bagian
menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c UU MIGAS menyatakan:
a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak
terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan
penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus
dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat;
c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting
dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan
ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
d. ...dst
Sementara dalam Pasal 5 UU MIGAS mengatur:
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
a. Eksplorasi;
b. Eksploitas.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan;
d. Niaga.
150. Bahwa dengan demikian, jelas UU MIGAS merupakan undang-undang yang
berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi nasional khususnya sektor
Minyak dan Gas Bumi.
151. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS mengatur: “Penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan
44
ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,
pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak,
keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan
lingkungan.”
152. Bahwa dalam Pasal 2 UU MIGAS tersebut dirumuskan dengan kalimat tegas
“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam
Undang-undang ini berasaskan...”. Artinya, penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi asasnya adalah:
-
Ekonomi kerakyatan;
-
Keterpaduan;
-
Manfaat;
-
Keadilan;
-
Keseimbangan;
-
Pemerataan;
-
Kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak;
-
Keamanan;
-
Keselamatan;
-
Kepastian hukum;
-
Berwawasan lingkungan.
Asas-asas tersebut sifatnya tidak konkret, tidak bersifat operasional. Tetapi
norma asas tersebut menjadi tumpuan seluruh norma operasional dalam UU
MIGAS, serta aturan-aturan turunannya. Atau dengan kata lain, norma yang
sifatnya operasional sebagaimana terdapat dalam UU MIGAS harus menjiwai
asas-asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang
terdapat dalam Pasal 2 UU MIGAS.
153. Bahwa persoalannya, bagaimana menerangkan hubungan antara prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945, dengan asas-asas kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tersebut.
Asas Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 2
UU MIGAS bukan konkretisasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi:
154. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi berlaku sebagai asas hukum
umum karena prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam ketentuan UUD NRI
45
1945 yang bersifat fundamental dan berhubungan dengan seluruh bidang
hukum yang mengatur kebijakan ekonomi (termasuk UU MIGAS);
155. Bahwa prinsip hukum atau asas hukum bersifat umum-abstrak, bukan norma
hukum konkret, bukan norma yang bersifat operasional. Karena sifat prinsip
hukum yang demikian, maka prinsip demokrasi ekonomi tidak bisa
dikonkretkan dengan prinsip atau asas lagi. Tetapi prinsip atau asas tersebut
harus dijiwai melalui norma hukum konkret atau norma hukum yang bersifat
operasional;
156. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS tidak bisa dipahami sebagai konkretisasi prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi, karena Pasal 2 UU MIGAS tersebut sama sekali
tidak konkret. Pasal 2 UU MIGAS adalah norma asas yang bersifat umum-
abstrak, tidak konkret, tidak bersifat operasional, sebagaimana halnya
prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
157. Bahwa menurut Pemohon, asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU MIGAS
harus dipahami sebagai asas tersendiri atau khusus (di samping prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi) yang harus dijiwai oleh norma hukum konkret
atau norma hukum yang bersifat operasional dalam UU MIGAS;
158. Bahwa asas-asas dalam Pasal 2 UU MIGAS juga dapat dipahami sebagai
penjabaran prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Persoalannya, apakah Pasal
2 UU MIGAS telah menjabarkan seluruh prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
tersebut atau tidak. Jangan samapi penjarabaran dimaksud justru mereduksi
substansi atau mempersempit makna prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itu
sendiri.
Pasal 2 UU MIGAS belum menunjukkan dasar penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi:
159. Bahwa pembentuk undang-undang secara tegas telah menentukan bahwa
Pasal 2 UU MIGAS merupakan norma asas penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 UU MIGAS tersebut dirumuskan dengan
kalimat tegas “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang
diatur dalam Undang-undang ini berasaskan...”. Maka norma tersebut bukan
sekadar
ketentuan
deklaratif,
melainkan
merupakan
norma
yang
dimaksudkan untuk memberikan orientasi, arah, dan landasan normatif bagi
seluruh pengaturan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam
46
UU MIGAS. Dengan demikian, secara sistematik, Pasal 2 UU MIGAS
seharusnya dapat menjawab pertanyaan fundamental: berdasarkan sistem
atau dasar ekonomi apakah kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
diselenggarakan?
160. Bahwa persoalan konstitusional muncul karena Pasal 2 UU MIGAS langsung
menentukan berbagai asas sektoral, tetapi tidak terlebih dahulu menegaskan
bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tersebut diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945;
161. Bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan
redaksional semata. Hal tersebut menjadi persoalan konstitusional karena
demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bukan sekadar
salah satu asas yang dapat dipilih atau tidak dipilih oleh pembentuk undang-
undang, melainkan merupakan dasar konstitusional penyelenggaraan
perekonomian nasional. Oleh karena itu, ketika pembentuk undang-undang
mengatur suatu sektor yang merupakan bagian dari perekonomian nasional,
dasar penyelenggaraan sektor tersebut harus ditempatkan dalam kerangka
demokrasi ekonomi;
162. Bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dipisahkan dari
penyelenggaraan perekonomian nasional. Hal tersebut bahkan diakui sendiri
oleh pembentuk UU MIGAS dalam bagian “Menimbang” huruf b dan huruf c,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan
sumber daya alam strategis yang dikuasai negara, merupakan komoditas
vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, mempunyai peranan penting
dalam perekonomian nasional, serta kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata
kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, secara materiil,
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari kegiatan
perekonomian nasional;
163. Bahwa karena kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari
perekonomian nasional, maka kegiatan tersebut tunduk pada norma
konstitusional
mengenai
bagaimana
perekonomian
nasional
harus
diselenggarakan, yaitu berdasar atas demokrasi ekonomi. Dengan kata lain,
47
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 memberikan dasar penyelenggaraan,
sedangkan Pasal 2 UU MIGAS seharusnya memberikan jembatan normatif
dari dasar konstitusional tersebut menuju pengaturan sektoral dan norma-
norma operasional dalam UU MIGAS. Disinilah persoalan konstitusionalitas
Pasal 2 UU MIGAS, Pasal 2 tidak menunjukkan secara eksplisit maupun
sistematik bahwa seluruh asas yang dirumuskan di dalamnya merupakan
asas yang berada di bawah dan dalam kerangka demokrasi ekonomi.
Sebaliknya, Pasal 2 langsung menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi “berasaskan” sejumlah asas sektoral tertentu;
164. Bahwa ketidaklengkapan tersebut menjadi semakin penting karena asas-
asas dalam Pasal 2 UU MIGAS pada hakikatnya memiliki kedudukan yang
berbeda dengan demokrasi ekonomi. Asas “ekonomi kerakyatan”,
“keterpaduan”,
“manfaat”,
“keadilan”,
“keseimbangan”,
“pemerataan”,
“kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak”, “keamanan”,
“keselamatan”,
“kepastian
hukum”,
dan
“berwawasan
lingkungan”
merupakan
asas
sektoral
yang
dimaksudkan
untuk
membingkai
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu,
demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan dasar
konstitusional penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan demikian,
keduanya tidak berada pada posisi normatif yang sama.
Dengan kata lain, tidak dapat dikatakan bahwa karena Pasal 2 memuat asas
“ekonomi kerakyatan”, “keadilan”, “pemerataan”, “kemakmuran bersama dan
kesejahteraan rakyat banyak”, dan asas-asas lainnya, maka dengan
sendirinya Pasal 2 telah memenuhi perintah Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Hal demikian karena persoalannya bukan semata-mata apakah terdapat
kesamaan kata atau substansi tertentu antara asas dalam Pasal 2 dengan
prinsip dalam Pasal 33 ayat (4), melainkan apakah seluruh penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi secara normatif ditempatkan berdasar
atas demokrasi ekonomi.
165. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional Pasal 2 UU MIGAS bukan
semata-mata karena terdapat atau tidak terdapat istilah “demokrasi
ekonomi”, melainkan karena Pasal 2 tidak menunjukkan secara memadai
dasar konstitusional yang menjadi orientasi tertinggi penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
48
166. Bahwa konstruksi demikian juga sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah menempatkan demokrasi
ekonomi sebagai bagian dari konsepsi penyelenggaraan negara di bidang
ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
Dalam
Putusan
tersebut
Mahkamah
menegaskan
bahwa
penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian
keadilan sosial harus didasarkan pada demokrasi ekonomi yang
memposisikan
rakyat
sebagai
perseorangan
dalam
kerangka
kemasyarakatan. Dengan demikian, demokrasi ekonomi tidak dapat
dipandang sebagai konsep yang berada di luar pengaturan sektoral,
melainkan harus menjadi kerangka konstitusional bagi penyelenggaraan
kebijakan ekonomi, termasuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
167. Bahwa hubungan tersebut juga telah memperoleh penegasan Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 ketika Mahkamah menguji
ketentuan UU MIGAS mengenai mekanisme penetapan harga BBM dan Gas
Bumi. Mahkamah menyatakan bahwa pengutamaan mekanisme persaingan
dan pembatasan campur tangan Pemerintah hanya untuk golongan
masyarakat tertentu tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut
menunjukkan
bahwa
demokrasi
ekonomi
merupakan
parameter
konstitusional langsung bagi pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi, bukan sekadar konsep yang berlaku abstrak di luar UU MIGAS.
Dokumen Permohonan juga telah menguraikan hubungan tersebut
berdasarkan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003;
168. Bahwa oleh sebab itu, ketika Pasal 2 UU MIGAS menentukan asas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, tetapi tidak
menempatkannya secara tegas dalam kerangka “diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi”, maka Pasal 2 belum memberikan dasar
penyelenggaraan yang lengkap secara konstitusional. Ketiadaan tersebut
menimbulkan persoalan karena norma-norma operasional dalam UU MIGAS
tidak memperoleh jembatan normatif yang cukup jelas untuk ditelusurkan
kepada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945;
49
169. Bahwa keadaan tersebut berimplikasi pada kepastian hukum sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum yang adil
dalam konteks ini tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga
adanya kepastian mengenai standar normatif yang menjadi dasar
penyelenggaraan suatu bidang kegiatan ekonomi;
170. Bahwa oleh karenanya, Pasal 2 UU MIGAS seharusnya tidak berhenti pada
penetapan berbagai asas sektoral, tetapi harus menempatkan asas-asas
tersebut dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagai dasar konstitusional
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
171. Bahwa konstruksi demikian tidak dimaksudkan untuk menjadikan demokrasi
ekonomi sebagai sekadar tambahan unsur Pasal 2 UU MIGAS, atau
menyamakan bunyi Pasal 2 UU MIGAS secara tekstual dengan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945. Melainkan untuk membangun hubungan normatif antara
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan keseluruhan norma
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 2 UU MIGAS Tidak Menempatkan Asas Sektoral dalam Kerangka
Demokrasi Ekonomi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD
NRI 1945:
172. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menentukan
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
tersebut dirumuskan dengan kalimat yang bersifat imperatif: “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip...”.
Kalimat
tersebut
menunjukkan
bahwa
konstitusi
tidak
menyerahkan kepada pembentuk undang-undang pilihan mengenai dasar
penyelenggaraan perekonomian nasional, selain demokrasi ekonomi;
173. Bahwa oleh karena demokrasi ekonomi telah ditentukan secara langsung
oleh UUD NRI 1945 sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional,
maka setiap undang-undang yang mengatur bidang ekonomi pada
hakikatnya berada dalam lingkungan normatif Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945. Hal tersebut berlaku pula terhadap UU MIGAS, sebab kegiatan usaha
50
Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari kegiatan perekonomian
nasional dan berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam
strategis yang dikuasai oleh negara;
174. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
terhadap UU MIGAS bukan bergantung pada apakah pembentuk undang-
undang menyebutkan norma tersebut atau tidak. Pasal 33 ayat (4) tetap
berlaku sebagai norma konstitusi yang mengikat pembentuk dan pelaksana
undang-undang. Akan tetapi, justru karena Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
tetap mengikat, maka persoalan konstitusional Pasal 2 UU MIGAS terletak
pada konstruksi normatifnya yang tidak memberikan tempat secara memadai
bagi eksistensi demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
175. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS langsung menentukan “Penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini
berasaskan...” dan kemudian mencantumkan sejumlah asas sektoral.
Dengan rumusan demikian, Pasal 2 UU MIGAS membangun kesan normatif
bahwa asas-asas yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU MIGAS merupakan
dasar langsung penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,
sementara hubungan asas-asas tersebut dengan demokrasi ekonomi
sebagai dasar konstitusional tidak dirumuskan;
176. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan dalam struktur norma
hukum karena terdapat dua tingkatan norma yang seharusnya berhubungan
yaitu:
Pertama, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai norma konstitusi yang
menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi. Kedua, Pasal 2 UU MIGAS sebagai norma undang-
undang yang menentukan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.
Oleh karena itu, seharusnya terdapat hubungan normatif yang jelas antara
kedua norma tersebut sehingga dapat diketahui bahwa asas-asas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian
dari atau setidak-tidaknya harus diletakkan dalam kerangka demokrasi
ekonomi.
51
177. Bahwa ketiadaan hubungan tersebut menyebabkan Pasal 2 UU MIGAS tidak
sekadar diam terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, tetapi secara
normatif menegasikan eksistensinya sebagai dasar penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut terjadi karena ketika
Pasal 2 UU MIGAS menentukan dasar penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi dengan cara langsung menyebutkan asas-asas
sektoral, sementara demokrasi ekonomi tidak ditempatkan sebagai dasar
yang menaungi asas-asas tersebut, maka Pasal 2 telah menciptakan
konstruksi normatif yang berdiri sendiri;
178. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pasal 2 UU MIGAS harus
dikonstruksikan sebagai norma yang menjembatani demokrasi ekonomi
sebagai dasar konstitusional dengan aturan teknis atau operasional dalam
sektor UU MIGAS. Oleh karenanya, Pasal 2 UU MIGAS harus dinyatakan
inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menurut amar
putusan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;
179. Bahwa konstruksi demikian tidak dimaksudkan untuk menjadikan demokrasi
ekonomi sebagai sekadar tambahan unsur Pasal 2 UU MIGAS, atau
menyamakan bunyi Pasal 2 UU MIGAS secara tekstual dengan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945. Melainkan untuk membangun hubungan normatif antara
demokrasi ekonomi sebgai dasar konstitusional penyelenggaraan ekonomi
nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan
keseluruhan norma penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
Pasal 2 UU MIGAS tidak menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
secara memadai:
180. Bahwa, apabila Pasal 2 UU MIGAS diposisikan sebagai penjabaran prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi, maka penting untuk memastikan apakah Pasal 2
UU MIGAS telah menjabarkan seluruh prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
tersebut atau tidak.
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
52
Dari rumusan tersebut, terdapat 2 (dua) lapis norma yang harus dibedakan
secara tegas, yaitu demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan
perekonomian
nasional.
Sementara
unsur
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai prinsip-
prinsip yang melekat pada demokrasi ekonomi tersebut.
Dengan demikian, prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945 bukan sekadar pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang,
melainkan
merupakan
parameter
konstitusional
dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional.
181. Bahwa oleh karena kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian
dari kegiatan perekonomian nasional dan menyangkut pengelolaan cabang
produksi yang penting bagi negara serta sumber daya alam yang terkandung
di dalam bumi Indonesia, maka penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan
dari kerangka konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945. Oleh karena itu,
demokrasi ekonomi beserta prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya harus
memperoleh tempat dalam pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi;
182. Pasal 2 UU MIGAS diawali dengan kalimat tegas “Penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini
berasaskan...”.
Kemudian
menyebutkan
asas
ekonomi
kerakyatan,
keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran
bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan,
kepastian hukum, serta kelestarian lingkungan hidup. Rumusan tersebut
menunjukkan
bahwa
pembentuk
undang-undang
secara
sadar
menempatkan Pasal 2 UU MIGAS sebagai norma yang menentukan orientasi
dan asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
183. Bahwa persoalannya adalah, apakah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
tersebut telah terjabarkan seluruhnya dalam Pasal 2 UU MIGAS atau justru
tidak sama sekali. Apabila Pasal 2 UU MIGAS ternyata belum menjabarkan
seluruh isi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, padahal Pasal 2 UU MIGAS
tersebut adalah asas-asas yang menentukan orientasi atau arah
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut
53
menimbulkan masalah konstitusional karena hal tersebut menunjukkan
bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi belum sepenuhnya menentukan
orientasi atau arah kebijakan ekonomi khususnya pada sektor kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945, karena Pasal a quo menghendaki agar prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi tersebut dipenuhi secara kumulatif.
184. Bahwa asas ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam Pasal 2 UU MIGAS,
misalnya, tidak dengan sendirinya dapat dipersamakan dengan keseluruhan
konsep demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Demikian pula asas keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,
pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak,
keamanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan hidup, masing-masing
hanya mengandung aspek tertentu dari orientasi penyelenggaraan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan tidak secara keseluruhan menunjukkan
enam prinsip konstitusional yang secara kumulatif melekat pada demokrasi
ekonomi;
185. Bahwa dengan demikian, tidak dapat dibenarkan apabila keberadaan
sejumlah asas dalam Pasal 2 UU MIGAS kemudian dianggap telah dengan
sendirinya memenuhi amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Sebab,
kesamaan atau kedekatan substansi antara sebagian asas sektoral dengan
sebagian prinsip demokrasi ekonomi tidak menghilangkan kewajiban untuk
memastikan adanya hubungan normatif antara keduanya. Yang dipersoalkan
oleh Pemohon bukan semata-mata ada atau tidak adanya istilah yang
mempunyai kemiripan makna, melainkan apakah Pasal 2 UU MIGAS
menempatkan asas-asas sektoral tersebut sebagai penjabaran yang berada
dalam kerangka demokrasi ekonomi;
186. Bahwa perbedaan tersebut menjadi penting karena prinsip-prinsip dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya,
penyelenggaraan perekonomian nasional tidak cukup hanya memperhatikan
satu atau beberapa prinsip, tetapi harus diselenggarakan dalam kerangka
demokrasi ekonomi yang sekaligus memperhatikan kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
54
187. Bahwa apabila prinsip-prinsip konstitusional tersebut tidak ditempatkan
sebagai dasar yang menaungi asas-asas sektoral dalam Pasal 2 UU MIGAS,
maka terdapat kemungkinan bahwa asas-asas sektoral tersebut ditafsirkan
dan diterapkan secara berdiri sendiri menurut kebijakan sektoral pembentuk
undang-undang. Keadaan demikian menimbulkan persoalan konstitusional
karena membuka ruang bagi penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi yang hanya berorientasi pada sebagian tujuan sektoral, tanpa
keharusan normatif untuk selalu dikaitkan dengan keseluruhan kerangka
demokrasi ekonomi yang ditentukan oleh konstitusi;
188. Bahwa dalam perspektif hierarki norma hukum, keadaan demikian
menunjukkan tidak sempurnanya hubungan antara norma konstitusi dan
norma undang-undang. Norma yang lebih rendah tidak cukup hanya memuat
ketentuan yang secara tekstual tidak bertentangan dengan norma yang lebih
tinggi, tetapi juga harus dapat ditempatkan dalam sistem norma yang
memberikan pelaksanaan terhadap kehendak norma yang lebih tinggi
tersebut. Dalam konteks a quo, Pasal 2 UU MIGAS seharusnya menjadi salah
satu norma yang memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi bergerak dari dasar konstitusional demokrasi ekonomi
menuju pengaturan yang lebih khusus dan operasional;
189. Bahwa apabila Pasal 2 hanya memuat daftar asas sektoral tanpa
menempatkannya dalam hubungan dengan demokrasi ekonomi, maka terjadi
keterputusan hubungan normatif antara Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
dengan norma-norma penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi. Keterputusan tersebut menyebabkan prinsip demokrasi ekonomi
berhenti sebagai norma konstitusi yang bersifat umum, tanpa memperoleh
saluran normatif yang memadai untuk memasuki konstruksi pengaturan
sektor Minyak dan Gas Bumi;
190. Bahwa keadaan tersebut semakin problematis karena Pasal 2 UU MIGAS
bukanlah norma yang bersifat teknis atau sekadar mengatur mekanisme
pelaksanaan kegiatan usaha. Pasal 2 secara eksplisit menentukan asas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian,
Pasal 2 memiliki fungsi orientatif terhadap keseluruhan norma dalam UU
MIGAS. Apabila orientasi pada tingkat asas tersebut tidak dikaitkan secara
55
memadai dengan demokrasi ekonomi, maka ketentuan-ketentuan yang lebih
operasional dalam UU MIGAS juga kehilangan jembatan normatif yang
secara eksplisit menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945;
191. Bahwa Pemohon tidak bermaksud melarang perumusan atau penambahan
asas sektoral yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi. Penambahan asas sektoral oleh pembentuk undang-undang pada
prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang asas tersebut memperkuat
pelaksanaan prinsip konstitusional dan tidak menggeser, mengurangi, atau
menggantikan kedudukan prinsip yang ditentukan oleh UUD NRI 1945.
Dengan kata lain, asas sektoral dapat memperkaya pengaturan, tetapi tidak
dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan kerangka konstitusional yang
lebih tinggi;
192. Bahwa oleh sebab itu, asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,
keadilan,
keseimbangan,
pemerataan,
kemakmuran
bersama
dan
kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, serta kelestarian
lingkungan hidup dalam Pasal 2 UU MIGAS seharusnya dipahami sebagai
asas-asas sektoral yang berada di bawah dan dalam kerangka demokrasi
ekonomi, bukan sebagai asas yang berdiri sendiri dan menggantikan
kedudukan demokrasi ekonomi sebagai dasar konstitusional;
193. Bahwa konstruksi demikian juga diperlukan untuk menjaga agar makna Pasal
33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 tetap dibaca sebagai satu kesatuan.
Pasal 33 ayat (3) menentukan tujuan penguasaan negara atas bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) memberikan kerangka
mengenai bagaimana perekonomian nasional harus diselenggarakan.
Dengan demikian, pengelolaan Minyak dan Gas Bumi tidak cukup hanya
diarahkan pada tujuan kemakmuran rakyat, tetapi cara mencapai tujuan
tersebut juga harus berada dalam kerangka demokrasi ekonomi;
194. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara “tujuan”,
“dasar”, dan “asas” dalam konstruksi Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pasal 2
UU MIGAS. Sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan
konstitusional penguasaan negara atas kekayaan alam; demokrasi ekonomi
56
merupakan dasar penyelenggaraan perekonomian nasional; sedangkan
asas-asas dalam Pasal 2 UU MIGAS merupakan asas sektoral yang
semestinya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui
penyelenggaraan kegiatan usaha yang tetap berada dalam kerangka
demokrasi ekonomi;
195. Bahwa apabila asas sektoral dalam Pasal 2 UU MIGAS tidak ditempatkan
dalam kerangka tersebut, maka terjadi kekeliruan konstruksi normatif karena
asas sektoral seolah-olah menjadi dasar yang berdiri sendiri bagi
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Padahal,
berdasarkan struktur Pasal 33 UUD NRI 1945, asas sektoral tersebut harus
tetap memperoleh legitimasi dan orientasi dari norma konstitusional yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, agar Pasal 2 UU MIGAS mempunyai makna
yang selaras dengan UUD NRI 1945, Pasal 2 UU MIGAS harus ditafsirkan
berada dalam kerangka demokrasi ekonomi, sehingga seluruh asas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di
dalamnya merupakan penjabaran dan pelaksanaan asas sektoral yang
berada dalam kerangka demokrasi ekonomi, serta tidak boleh ditafsirkan
sebagai dasar yang berdiri sendiri di luar prinsip-prinsip Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945.
Pasal 2 UU MIGAS berpotensi Mereduksi Makna yang terkandung dalam
setiap Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi:
196. Bahwa menurut Pemohon, apabila asas-asas dalam Pasal 2 UU MIGAS
dipahami sebagai penjabaran atas prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, atau
dengan kata lain undang-undang menentukan secara baku makna dari setiap
prinsip-prinsip demokrasi ekonomi tersebut. Bukankah hal tersebut justru
berpotensi mereduksi atau mempersempit makna prinsip-prinsip demokrasi
ekonomi tersebut? Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi merupakan bagian
norma konstitusi, sehingga maknanya tidak boleh direduksi atau dipersempit
oleh aturan hukum yang berada di bawahnya (termasuk oleh Pasal 2 UU
MIGAS);
197. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak hanya menentukan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi,
tetapi sekaligus menentukan prinsip-prinsip yang harus menyertai
57
penyelenggaraan tersebut, yaitu kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian,
keenam prinsip tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
makna demokrasi ekonomi yang telah dikonstitusikan;
198. Bahwa oleh karena prinsip-prinsip tersebut merupakan satu kesatuan dengan
demokrasi ekonomi, maka keberlakuannya tidak boleh dipahami secara
parsial, berdiri sendiri, atau hanya berlaku sepanjang kemudian dipilih dan
dirumuskan kembali oleh pembentuk undang-undang. Setiap pengaturan
mengenai penyelenggaraan perekonomian nasional harus ditempatkan
dalam kerangka yang memungkinkan keenam prinsip tersebut tetap
mempunyai daya normatif;
199. Bahwa dalam konteks kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 UU
MIGAS justru merupakan norma yang menentukan asas penyelenggaraan
kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, Pasal 2 UU MIGAS seharusnya
menjadi salah satu titik masuk bagi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk
memberikan arah terhadap pengaturan sektoral Minyak dan Gas Bumi.
Namun, Pasal 2 hanya memuat asas-asas sektoral tanpa menegaskan
hubungan antara asas-asas tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi
ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
200. Bahwa akibat dari konstruksi demikian adalah timbulnya risiko bahwa
masing-masing prinsip demokrasi ekonomi kehilangan kedudukan dan
makna normatifnya ketika diterapkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi. Hal
tersebut bukan berarti bahwa setiap asas dalam Pasal 2 bertentangan secara
langsung dengan prinsip demokrasi ekonomi. Persoalannya adalah bahwa
Pasal 2 tidak memberikan jaminan normatif bahwa asas-asas sektoral
tersebut harus ditafsirkan, diterapkan, dan dikembangkan dengan tetap
mempertahankan makna masing-masing prinsip konstitusional tersebut;
201. Bahwa dengan demikian, potensi reduksi yang dimaksud Pemohon adalah
reduksi secara normatif, yaitu keadaan ketika suatu prinsip konstitusional
yang bersifat lebih tinggi tidak memperoleh penjabaran dan saluran normatif
yang memadai dalam norma sektoral, sehingga makna dan daya pengaruh
prinsip tersebut dalam penyelenggaraan sektor yang bersangkutan menjadi
58
bergantung pada kebijakan dan penafsiran sektoral. Keadaan demikian
berbeda dengan pembatalan atau penghapusan secara eksplisit. Pasal 2
tidak menghapus Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, tetapi konstruksi Pasal 2
berpotensi menyebabkan prinsip-prinsip tersebut tidak bekerja secara utuh
dalam pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Prinsip Kebersamaan:
202. Bahwa prinsip kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional
tidak dapat semata-mata diletakkan dalam hubungan individual atau
kepentingan pelaku usaha tertentu, melainkan harus ditempatkan dalam
suatu kerangka kehidupan ekonomi bersama. Dalam konteks kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi, prinsip tersebut seharusnya menjadi parameter dalam
menentukan bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi manfaat
sumber daya Minyak dan Gas Bumi dilakukan untuk kepentingan kehidupan
ekonomi masyarakat secara luas;
203. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS memang memuat asas ekonomi kerakyatan,
pemerataan, serta kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.
Akan tetapi, tanpa menempatkan asas-asas tersebut dalam kerangka prinsip
kebersamaan sebagai bagian dari demokrasi ekonomi, terdapat risiko bahwa
makna kebersamaan direduksi menjadi sekadar tujuan untuk memberikan
manfaat kepada masyarakat, tanpa menjadi prinsip yang mengarahkan
struktur hubungan ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi;
204. Bahwa dengan demikian, keberadaan asas “kemakmuran bersama dan
kesejahteraan rakyat banyak” tidak dengan sendirinya identik dengan prinsip
kebersamaan. Prinsip kebersamaan mempunyai fungsi yang lebih mendasar
sebagai bagian dari cara perekonomian nasional diselenggarakan,
sedangkan asas sektoral dalam Pasal 2 UU MIGAS merupakan pedoman
yang lebih khusus dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena
itu, tanpa adanya hubungan normatif tersebut, makna prinsip kebersamaan
berpotensi menyempit menjadi sekadar orientasi manfaat, bukan sebagai
prinsip konstitusional yang membentuk cara penyelenggaraan kegiatan
ekonomi.
59
Prinsip Efisiensi Berkeadilan:
205. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menggunakan
rumusan “efisiensi berkeadilan”, yang menunjukkan bahwa efisiensi dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari
keadilan. Dengan demikian, efisiensi tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai pencapaian hasil ekonomi sebesar-besarnya dengan biaya
serendah-rendahnya, melainkan harus selalu ditempatkan bersama dengan
tuntutan keadilan;
206. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS memang mencantumkan asas keadilan dan
keseimbangan. Namun, Pasal 2 tidak menyatakan atau membangun
hubungan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
harus mencapai efisiensi yang sekaligus berkeadilan sebagaimana
dikehendaki Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
207. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan reduksi terhadap prinsip
efisiensi berkeadilan, karena efisiensi dan keadilan dapat dipahami sebagai
dua asas sektoral yang berdiri sendiri, padahal konstitusi justru menghendaki
keduanya sebagai satu kesatuan prinsip. Dengan kata lain, efisiensi yang
tidak diletakkan dalam kerangka keadilan berpotensi bergeser menjadi
efisiensi ekonomi semata, sementara keadilan yang tidak dikaitkan dengan
efisiensi berpotensi dipahami hanya sebagai distribusi manfaat. Padahal,
konstitusi menghendaki efisiensi yang berkeadilan.
Prinsip Berkelanjutan:
208. Bahwa prinsip berkelanjutan merupakan prinsip konstitusional yang
menghendaki
agar
penyelenggaraan
perekonomian
tidak
hanya
mempertimbangkan kepentingan ekonomi pada saat ini, tetapi juga
keberlangsungan sumber daya, kegiatan ekonomi, dan kepentingan generasi
yang akan datang. Prinsip tersebut mempunyai arti penting dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi karena kegiatan tersebut berkaitan langsung
dengan sumber daya alam yang bersifat strategis dan terbatas;
209. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS mencantumkan asas kelestarian lingkungan
hidup. Namun, kelestarian lingkungan hidup tidak dengan sendirinya identik
dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan mempunyai cakupan
yang lebih luas daripada sekadar perlindungan lingkungan karena mencakup
60
keberlanjutan penyelenggaraan perekonomian itu sendiri, termasuk
hubungan antara pemanfaatan sumber daya alam, kepentingan ekonomi,
kepentingan sosial, dan kepentingan generasi mendatang;
210. Bahwa oleh karena itu, apabila prinsip berkelanjutan hanya direduksi ke
dalam asas kelestarian lingkungan hidup, maka terdapat risiko bahwa
keberlanjutan dipahami semata-mata sebagai persoalan lingkungan,
sementara dimensi ekonomi dan sosial dari keberlanjutan tidak memperoleh
tempat yang memadai. Dengan demikian, tidak adanya hubungan normatif
dengan prinsip berkelanjutan berpotensi mempersempit makna prinsip
tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Prinsip Berwawasan Lingkungan:
211. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara khusus menentukan prinsip
berwawasan lingkungan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan
perekonomian nasional. Keberadaan prinsip tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis yang dapat
ditempatkan di luar kerangka penyelenggaraan perekonomian, melainkan
merupakan bagian dari prinsip konstitusional yang harus menjiwai
penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
212. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS memang telah memuat asas “berwawasan
lingkungan” atau kelestarian lingkungan hidup sebagaimana rumusan yang
digunakan dalam norma a quo. Namun, persoalan konstitusional tetap ada
apabila asas tersebut tidak ditempatkan sebagai bagian dari demokrasi
ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Sebab,
tanpa hubungan tersebut, asas lingkungan dalam Pasal 2 dapat dipahami
semata-mata sebagai asas sektoral, bukan sebagai manifestasi dari
kewajiban
konstitusional
bahwa
perekonomian
nasional
harus
diselenggarakan dengan berwawasan lingkungan;
213. Bahwa akibatnya, terdapat potensi reduksi terhadap kedudukan prinsip
berwawasan lingkungan, dari semula merupakan prinsip konstitusional
penyelenggaraan perekonomian nasional menjadi sekadar asas sektoral
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Perbedaan
kedudukan tersebut penting karena prinsip yang berasal dari konstitusi
61
mempunyai daya ikat yang berbeda dengan asas sektoral yang dibentuk oleh
undang-undang.
Prinsip Kemandirian:
214. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 juga menentukan prinsip
kemandirian sebagai salah satu prinsip demokrasi ekonomi. Dalam sektor
Minyak dan Gas Bumi, prinsip kemandirian mempunyai relevansi yang
sangat penting karena Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam
strategis yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional
dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat;
215. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS tidak mencantumkan asas kemandirian secara
eksplisit sebagai salah satu asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi. Ketiadaan tersebut menjadi penting karena tidak terdapat
asas sektoral yang secara langsung memberikan tempat terhadap prinsip
kemandirian sebagai bagian dari kerangka demokrasi ekonomi dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
216. Bahwa asas keterpaduan, ekonomi kerakyatan, pemerataan, keseimbangan,
atau asas-asas lainnya dalam Pasal 2 UU MIGAS tidak dapat serta-merta
dianggap identik dengan prinsip kemandirian. Masing-masing mempunyai
ruang lingkup dan fungsi normatif yang berbeda. Oleh karena itu, ketika
prinsip kemandirian tidak memperoleh posisi dalam struktur asas Pasal 2 UU
MIGAS, terdapat potensi bahwa prinsip tersebut tidak memperoleh
penjabaran yang memadai dalam konstruksi normatif penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
217. Bahwa keadaan tersebut berpotensi mereduksi prinsip kemandirian dari
suatu prinsip konstitusional penyelenggaraan perekonomian nasional
menjadi sekadar pilihan kebijakan yang dapat diperhatikan atau tidak
diperhatikan dalam kebijakan sektoral Minyak dan Gas Bumi. Padahal,
sebagai bagian dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, prinsip kemandirian
mempunyai kedudukan konstitusional yang mengikat pembentuk dan
pelaksana kebijakan di bidang perekonomian.
62
Prinsip Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional:
218. Bahwa prinsip terakhir yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945 adalah “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.”
Prinsip
tersebut
menghendaki
agar
penyelenggaraan
perekonomian nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan atau
kemajuan ekonomi pada bagian tertentu, tetapi juga menjaga keseimbangan
perkembangan ekonomi dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional;
219. Bahwa Pasal 2 UU MIGAS memang memuat asas keseimbangan, tetapi asas
“keseimbangan” tersebut tidak dengan sendirinya mempunyai makna yang
sama dengan prinsip konstitusional “menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.” Rumusan konstitusional tersebut memiliki
dimensi yang lebih luas karena menghubungkan keseimbangan dengan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
220. Bahwa
apabila
prinsip
tersebut
hanya
direduksi
menjadi
asas
“keseimbangan” dalam Pasal 2 UU MIGAS, maka terdapat risiko hilangnya
dimensi konstitusional mengenai hubungan antara pengembangan sektor
Minyak dan Gas Bumi dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dengan demikian, asas keseimbangan dalam Pasal 2 UU MIGAS tidak dapat
dipandang sebagai pengganti yang secara otomatis telah menjabarkan
prinsip konstitusional tersebut secara utuh.
Reduksi Kumulatif terhadap Prinsip Demokrasi Ekonomi:
221. Bahwa dari uraian mengenai masing-masing prinsip tersebut dapat dilihat
bahwa persoalan Pasal 2 UU MIGAS bukan hanya terletak pada satu prinsip
yang tidak tercermin secara eksplisit, melainkan pada tidak terbentuknya
keseluruhan konstruksi normatif yang memastikan keenam prinsip demokrasi
ekonomi bekerja secara kumulatif dalam penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi;
222. Bahwa asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 memang mempunyai titik
persinggungan dengan beberapa prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
Akan tetapi, persinggungan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan
penjabaran konstitusional. Sebab, penjabaran bukan sekadar pengulangan
kata yang sama atau pencantuman asas yang mempunyai kemiripan makna,
63
melainkan proses memberikan tempat, fungsi, hubungan, dan daya pengaruh
terhadap prinsip konstitusional dalam sistem norma di bawahnya;
223. Bahwa dengan demikian, suatu prinsip konstitusional dapat dikatakan telah
dijabarkan secara memadai apabila norma di bawahnya memberikan ruang
yang cukup bagi prinsip tersebut untuk menjadi dasar penafsiran,
pembentukan, pelaksanaan, dan pengujian terhadap norma-norma yang
lebih konkret. Apabila hubungan tersebut tidak tersedia, maka prinsip
konstitusional tetap secara formal berlaku, tetapi daya normatifnya dalam
bidang yang bersangkutan berpotensi menjadi lemah atau tidak optimal;
224. Bahwa keadaan tersebutlah yang berpotensi terjadi terhadap Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945 dalam pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Demokrasi ekonomi tetap tercantum dalam konstitusi, tetapi Pasal 2 UU
MIGAS tidak memberikan jembatan yang memadai untuk memastikan bahwa
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan,
kemandirian, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional
secara kumulatif menjadi parameter penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi;
225. Bahwa apabila suatu undang-undang hanya mengambil sebagian nilai yang
terkandung dalam prinsip konstitusional dan kemudian merumuskannya
sebagai asas sektoral tanpa mempertahankan hubungan dengan prinsip
konstitusional secara keseluruhan, maka terdapat risiko terjadinya reduksi
normatif terhadap makna konstitusi. Reduksi tersebut dapat terjadi bukan
karena norma konstitusi dihapus, melainkan karena norma undang-undang
menyediakan konstruksi yang memungkinkan prinsip konstitusional dipahami
secara lebih sempit daripada makna yang diberikan oleh konstitusi;
226. Bahwa dalam konteks a quo, reduksi tersebut berpotensi terjadi karena Pasal
2 UU MIGAS menjadikan asas-asas sektoral sebagai titik rujukan langsung
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, tanpa secara
bersamaan menegaskan bahwa asas-asas tersebut harus dibaca dan
diterapkan dalam kerangka demokrasi ekonomi dan keenam prinsip yang
terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
227. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional Pasal 2 UU MIGAS tidak
tepat jika hanya diuji dengan pertanyaan apakah asas-asas dalam Pasal 2
64
“sudah cukup baik” atau “memiliki kemiripan” dengan prinsip-prinsip Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945. Pertanyaan konstitusional yang lebih tepat adalah:
Apakah Pasal 2 UU MIGAS telah menjamin bahwa setiap asas
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ditafsirkan dan
diterapkan dalam kerangka demokrasi ekonomi serta keenam prinsip
konstitusional yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945?
Terhadap pertanyaan tersebut menurut Pemohon, jawabannya adalah belum;
228. Bahwa oleh karenanya, keberadaan asas-asas sektoral dalam Pasal 2 UU
MIGAS tidak dapat dijadikan alasan bahwa ketentuan a quo telah
sepenuhnya melaksanakan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Sebaliknya,
karena Pasal 2 merupakan norma yang menentukan asas penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, ketentuan tersebut justru harus
memastikan bahwa seluruh asas sektoral yang dirumuskannya tidak berdiri
sendiri, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi
beserta prinsip-prinsip konstitusional yang melekat di dalamnya;
229. Bahwa dengan demikian, hubungan yang seharusnya dibangun bukanlah
hubungan substitusi, seolah-olah asas dalam Pasal 2 dapat menggantikan
prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, melainkan hubungan derivatif
dan implementatif, yaitu asas-asas sektoral dalam Pasal 2 harus menjadi
sarana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
dalam konteks kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
230. Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 2 UU MIGAS berpotensi
mereduksi makna setiap prinsip demokrasi ekonomi apabila asas-asas
sektoral dalam Pasal 2 ditafsirkan sebagai asas yang berdiri sendiri dan tidak
berada dalam kerangka demokrasi ekonomi. Sebaliknya, apabila Pasal 2
ditafsirkan bahwa seluruh asas tersebut merupakan asas sektoral yang harus
dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan dengan tetap menjunjung
keenam prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, maka potensi reduksi
tersebut dapat dihilangkan;
231. Bahwa oleh karena itu, persoalan a quo pada hakikatnya bukan mengenai
kebutuhan untuk menambahkan sebanyak-banyaknya asas baru ke dalam
Pasal 2 UU MIGAS, melainkan mengenai kebutuhan untuk mengembalikan
kedudukan setiap asas sektoral tersebut ke dalam struktur konstitusional
65
yang benar, yaitu sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi yang berdasar atas demokrasi ekonomi;
232. Bahwa penafsiran konstitusional tersebut sekaligus memastikan bahwa tidak
satu pun prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 kehilangan daya
normatifnya ketika diterapkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi. Prinsip
kebersamaan tidak direduksi menjadi sekadar kemanfaatan; efisiensi tidak
dilepaskan dari keadilan; keberlanjutan tidak dipersempit hanya menjadi
kelestarian lingkungan; wawasan lingkungan tidak diposisikan hanya sebagai
asas teknis sektoral; kemandirian tidak menjadi pilihan kebijakan semata; dan
keseimbangan tidak dipersempit hanya menjadi asas sektoral tanpa kaitan
dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
233. Bahwa dengan demikian, penafsiran terhadap Pasal 2 UU MIGAS harus
dilakukan secara sistematis dan konstitusional dengan menempatkan Pasal
2 dalam hubungan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.
Tujuan penguasaan negara atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) harus dicapai melalui penyelenggaraan perekonomian yang berdasar
atas demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
234. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 2 UU MIGAS sepanjang
tidak dimaknai bahwa asas-asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi harus dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi
dengan memperhatikan secara utuh prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
berpotensi mereduksi makna dan daya normatif prinsip-prinsip tersebut
dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
235. Bahwa oleh karenanya, diperlukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal
2 UU MIGAS agar asas-asas yang terdapat di dalamnya tidak diposisikan
sebagai pengganti prinsip demokrasi ekonomi, melainkan sebagai asas
sektoral yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan demokrasi ekonomi
dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dengan
konstruksi demikian, Pasal 2 tidak lagi berdiri sebagai norma yang terpisah
dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, melainkan menjadi jembatan norma
66
hukum
yang
menghubungkan
demokrasi
ekonomi
sebagai
dasar
konstitusional dengan penyelenggaraan konkret kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi.
Pasal 2 UU MIGAS Inkonstitusional Bersyarat:
236. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan secara imperatif bahwa
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi”
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
237. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi bukan
sekadar suatu tujuan kebijakan ekonomi, melainkan dasar konstitusional
mengenai bagaimana perekonomian nasional harus diselenggarakan,
sedangkan prinsip-prinsip yang menyertainya merupakan parameter
konstitusional yang harus memberi arah terhadap pembentukan dan
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional;
238. Bahwa oleh karena kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian
dari kegiatan perekonomian nasional, maka pengaturannya dalam undang-
undang tidak dapat dilepaskan dari dasar konstitusional penyelenggaraan
perekonomian nasional tersebut; dengan demikian, UU MIGAS, termasuk
Pasal 2 UU MIGAS, harus ditempatkan dalam hubungan normatif dengan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
239. Bahwa Pemohon tidak bermaksud agar setiap asas dalam suatu undang-
undang harus secara verbatim mengulangi seluruh rumusan yang terdapat
dalam UUD NRI 1945. Yang menjadi persoalan konstitusional adalah ketika
suatu undang-undang yang mengatur bidang perekonomian nasional
merumuskan asas sektoralnya sedemikian rupa sehingga hubungan antara
asas sektoral tersebut dengan dasar konstitusional penyelenggaraan
perekonomian nasional menjadi terputus atau tidak dapat ditentukan secara
memadai;
240. Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 2 UU MIGAS seharusnya tidak
dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai norma
penghubung atau jembatan norma hukum antara prinsip demokrasi ekonomi
67
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan norma-norma hukum yang
lebih konkret dan operasional dalam UU MIGAS;
241. Bahwa konstruksi tersebut diperlukan karena prinsip-prinsip demokrasi
ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mempunyai karakter
sebagai prinsip hukum yang bersifat umum dan abstrak, sedangkan asas-
asas dalam Pasal 2 UU MIGAS juga merupakan norma yang bersifat umum
dan abstrak serta menjadi tumpuan bagi norma-norma operasional dalam UU
MIGAS;
242. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan normatif yang seharusnya
dibangun secara berjenjang, yaitu: demokrasi ekonomi sebagai dasar
konstitusional → prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagai parameter
konstitusional → asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagai asas sektoral → norma-norma operasional penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
243. Bahwa apabila hubungan tersebut tidak dibangun, maka terdapat risiko
bahwa norma-norma operasional dalam UU MIGAS hanya tunduk kepada
asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU MIGAS, sementara prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak
memperoleh posisi normatif yang jelas dalam memberikan arah terhadap
penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
244. Bahwa keadaan demikian berpotensi menimbulkan reduksi terhadap norma
konstitusi, sebab norma yang lebih rendah justru menjadi satu-satunya
rujukan internal bagi penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,
sementara
norma
konstitusi
yang
seharusnya
menjadi
dasar
penyelenggaraan perekonomian nasional tidak memperoleh artikulasi yang
memadai dalam struktur norma sektoral;
245. Bahwa oleh karena itu, Pasal 2 UU MIGAS harus dimaknai sedemikian rupa
sehingga asas-asas “ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan
rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan” tidak diposisikan sebagai pengganti prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, melainkan
68
sebagai asas sektoral yang harus dilaksanakan dalam kerangka demokrasi
ekonomi;
246. Bahwa pemaknaan demikian sekaligus mencegah terjadinya anggapan
bahwa karena Pasal 2 UU MIGAS telah mengatur berbagai asas sektoral,
maka prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945 tidak lagi mempunyai relevansi langsung terhadap penyelenggaraan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
247. Bahwa sebaliknya, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945 tetap mempunyai kedudukan sebagai parameter
konstitusional tertinggi bagi seluruh pengaturan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi, sedangkan asas-asas dalam Pasal 2 UU MIGAS harus dibaca dan
dilaksanakan dalam kesesuaian dengan parameter konstitusional tersebut;
248. Bahwa pemaknaan konstitusional tersebut juga diperlukan untuk mencegah
terjadinya reduksi terhadap masing-masing prinsip demokrasi ekonomi.
Sebab, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, “kebersamaan”, “efisiensi
berkeadilan”, “berkelanjutan”, “berwawasan lingkungan”, “kemandirian”, serta
“menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
mempunyai kandungan normatif masing-masing yang tidak dapat begitu saja
dianggap telah seluruhnya tercakup hanya karena Pasal 2 UU MIGAS
menggunakan asas “ekonomi kerakyatan”, “keadilan”, “keseimbangan”,
“pemerataan”, “kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak”,
atau “berwawasan lingkungan”;
249. Bahwa setiap asas sektoral dalam Pasal 2 UU MIGAS oleh karenanya harus
ditafsirkan secara harmonis dan sistematis dengan seluruh prinsip demokrasi
ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga tidak boleh
digunakan sebagai dasar penafsiran yang mempersempit, menghilangkan,
atau mengurangi kandungan normatif prinsip-prinsip konstitusional tersebut;
250. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan
penafsiran terhadap Pasal 2 UU MIGAS, maka penafsiran yang harus dipilih
adalah penafsiran yang menjaga keberlakuan dan efektivitas Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945, bukan penafsiran yang menjadikan asas-asas dalam
Pasal 2 UU MIGAS sebagai dasar yang berdiri sendiri dan terlepas dari
demokrasi ekonomi;
69
251. Bahwa prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan UUD NRI
1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam sistem hukum
Indonesia, sehingga norma undang-undang harus senantiasa ditafsirkan
sedemikian rupa agar selaras dengan norma konstitusi dan tidak
menghasilkan pemaknaan yang bertentangan dengan konstitusi;
252. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar
Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan
mengabulkan Permohonan a quo, sesuai amar putusan yang dimohonkan
oleh Pemohon. Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon
kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus
permohonan Pemohon dengan amar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
"Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam
Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,
keadilan,
keseimbangan,
pemerataan,
kemakmuran
bersama
dan
kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum
serta berwawasan lingkungan, yang pelaksanaannya harus ditempatkan
dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945 dengan tetap memperhatikan secara utuh prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
70
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Print out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Bukti P-2
: Print out Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat & Kartu Tanda
Pengenal Advokat;
5. Bukti P-5
: Struk Pembelian BBM Jenis Pertamax SPBU Pertamina;
6. Bukti P-6
: Fotokopi buku: Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-
undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, 2019;
7. Bukti P-7
: Fotokopi buku: Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum, Jakarta,
Kencana, 2020;
8. Bukti P-8
: Fotokopi buku: Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu
Pengantar, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, 2024;
9. Bukti P-9
: Fotokopi buku: D.A. Rumokoy & F. Maramis, Pengantar Ilmu
Hukum, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
71
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU 22/2001) terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
72
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya menjelaskan sebagai berikut.
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma Pasal 2 UU 22/2001
yang menyatakan:
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur Undang-
undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan
rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan.
73
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun
1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai advokat
[vide Bukti P-4]. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan
berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2002, yakni hak konstitusional Pemohon atas
hak kepastian hukum yang adil mengenai standar konstitusional yang menjadi
dasar penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
4. Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat melakukan
mobilitas secara rutin, antara lain menghadiri persidangan, bertemu dengan
klien, melakukan pendampingan hukum, konsultasi, serta kegiatan profesional
lainnya. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Pemohon menggunakan
kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu
kebutuhan dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan aktivitas profesionalnya.
BBM yang digunakan oleh Pemohon [vide Bukti P-5] merupakan produk yang
berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang
pengaturannya berada dalam lingkup UU 22/2001.
5. Bahwa norma Pasal 2 UU 22/2001 merupakan asas penyelenggaraan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi. Selain sebagai pengguna BBM, dalam kaitannya
profesi Pemohon sebagai seorang advokat yang memberikan konsultasi, advice,
dan pendapat hukum kepada klien dan/atau masyarakat harus menentukan
norma hukum yang relevan, memahami makna norma tersebut, serta memahami
hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya, termasuk hubungan
antara norma undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, asas
“sektoral” dalam norma Pasal 2 UU 22/2001 tidak ditempatkan dalam hubungan
normatif yang memadai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pemohon merasa
dirugikan hak konstitusional karena tidak adanya kepastian normatif memadai
mengenai standar konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi.
6. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dengan memberikan
pemaknaan konstitusional terhadap norma Pasal 2 UU 22/2001, maka Pemohon
74
mendapat kepastian normatif berkenaan dengan asas-asas penyelenggaraan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang ditempatkan dan dilaksanakan dalam
kerangka demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
dalam menjelaskan kedudukan hukum, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5]
serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon
adalah norma Pasal 2 UU 22/2001 yang dianggap secara normatif tidak memberikan
kepastian yang memadai berkenaan dengan standar hukum yang menjadi dasar
penyelenggaraan suatu bidang kegiatan yang diatur dalam norma undang-undang.
Dalam hal ini, norma Pasal 2 UU 22/2001 yang secara langsung menentukan asas
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, tidak menempatkan asas-
asas sektoral tersebut sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga mempunyai konsekuensi
terhadap hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal
2 UU 22/2001, Pemohon membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-3] yang berprofesi
sebagai Advokat [vide Bukti P-4]. Sebagai perseorangan warga negara Indonesia
dan berprofesi sebagai advokat, Pemohon secara aktif menggunakan BBM yang
dibuktikan dengan nota pembelian BBM [vide Bukti P-5]. Anggapan kerugian atau
potensi kerugian hak konstitusional disebabkan karena tidak menempatkan asas-
asas sektoral tersebut sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, sebagai advokat,
hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan konsultasi, advice, dan pendapat
hukum kepada klien dan/atau masyarakat dalam memahami makna norma, serta
hubungan antara norma yang satu dengan norma lain, termasuk hubungan antara
norma undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak pasti.
75
[3.6.2]
Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di
atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya karena berlakunya norma
Pasal 2 UU 22/2001 baik yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, perihal
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang mendasarkan sebagai
pengguna BBM dikaitkan dengan profesinya sebagai advokat, tidak dapat dikatakan
sebagai bentuk kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang bersifat
spesifik dengan berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2001. Terlebih, kerugian tersebut
diperkuat dengan potensi hambatan yang akan dialami Pemohon dalam
memberikan konsultasi, advice, dan pendapat hukum kepada klien. Berkenaan
dengan norma Pasal 2 UU 22/2001 yang mengatur asas penyelenggaraan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi, sementara kerugian atau potensi kerugian hak
konstitusional Pemohon dengan menempatkan asas-asas tersebut sesuai dengan
asas demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945. Dalam hal ini, terlalu jauh dan terkesan spekulatif uraian ihwal keterkaitan
kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai advokat yang
dalam menjalankan aktivitasnya dimaksud menggunakan BBM dengan ketentuan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian kerugian atau potensi
kerugian hak konstitusional dipersyaratkan harus bersifat spesifik atau khusus.
[3.6.3]
Bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam pengujian undang-undang di
Mahkamah, pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan
adanya uraian keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya baik secara faktual atau
potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Setelah membaca uraian kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 3-9],
Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya relevansi dan keterkaitan logis
uraian kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dengan norma
Pasal 2 UU 22/2001 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga,
dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah mengalami kesulitan menilai adanya
pertautan antara anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional
dengan norma yang dimohonkan pengujian. Konsekuensi logisnya, Mahkamah tidak
dapat menilai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
76
kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pemohon tidak dapat
menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan kerugian hak konstitusional baik secara aktual maupun potensial
yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2001 yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, di mana syarat adanya anggapan
kerugian hak konstituional memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya
norma yang dimohonkan pengujian merupakan salah satu syarat esensial untuk
terpenuhinya syarat-syarat agar pemohon memiliki kedudukan hukum dalam
mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Mengingat
syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya
bersifat kumulatif, dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud tidak ada
relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat-syarat selain
dan selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
77
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
78
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum atau tafsir konstitusional tentang penetapan harga minyak dan gas bumi. Pertimbangan hukum tersebut berbunyi: “6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan 20 memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;” [vide Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227]. 81. Bahwa, melalui Putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU MIGAS inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal a quo terkait aturan kebijakan penetapan harga minyak dan gas bumi. Menurut Putusan a quo, seharusnya harga BBM dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; 82. Bahwa Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU MIGAS yang mengutamakan mekanisme persaingan dan membatasi campur tangan Pemerintah hanya terhadap golongan masyarakat tertentu tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, antara lain guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945; 83. Bahwa pertimbangan tersebut mempunyai arti konstitusional yang sangat penting bagi Permohonan a quo. Mahkamah tidak semata-mata menguji apakah mekanisme penetapan harga dalam UU MIGAS sesuai dengan ketentuan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, tetapi secara eksplisit menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai parameter untuk menilai konstitusionalitas norma dalam UU MIGAS; 84. Bahwa dengan demikian, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 menegaskan setidaknya dua hal. Pertama, demokrasi ekonomi mempunyai daya normatif terhadap pengaturan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Kedua, norma sektoral dalam UU MIGAS tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan perekonomian nasional; 85. Bahwa konsekuensi dari Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut adalah bahwa norma-norma dalam UU MIGAS tidak cukup hanya dinilai berdasarkan hubungan horizontalnya dengan norma sektoral lainnya, tetapi 21 juga harus dapat ditelusurkan secara vertikal kepada norma konstitusional yang menjadi sumber dan dasar keberlakuannya, termasuk Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012: Penguasaan Negara Harus Diwujudkan Secara Nyata: 86. Bahwa perkembangan penting berikutnya terdapat dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menguji sejumlah ketentuan UU MIGAS yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Mahkamah kemudian menyatakan sejumlah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 87. Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, fungsi negara tidak dapat dibatasi hanya pada fungsi pengendalian dan pengawasan. Negara, melalui Pemerintah, juga mempunyai fungsi pengaturan, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah menilai pemisahan fungsi regulasi dan kebijakan dari fungsi pengelolaan dapat mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam Migas. Mahkamah juga menegaskan bahwa tujuan utama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, sehingga pengorganisasian negara dan pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut (vide Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, halaman 106-114); 88. Bahwa Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dengan demikian memperlihatkan dimensi lain dari hubungan antara UU MIGAS dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Jika Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 memperlihatkan bahwa demokrasi ekonomi merupakan parameter konstitusional bagi norma sektoral mengenai harga Minyak dan Gas Bumi, maka Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 memperlihatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam Migas harus diwujudkan melalui konstruksi kelembagaan dan kewenangan negara yang secara nyata diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. 22 Makna Kumulatif Kedua Putusan bagi UU MIGAS: 89. Bahwa apabila kedua putusan tersebut dibaca secara sistematis, terdapat hubungan yang jelas antara Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 90. Bahwa Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menegaskan dimensi tujuan dan penguasaan negara, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya alam Migas harus diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 menegaskan dimensi cara penyelenggaraan perekonomian, yaitu bahwa pengaturan kegiatan usaha Migas harus menjamin makna demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945; 91. Bahwa dengan demikian, kedua putusan tersebut dapat ditempatkan dalam satu konstruksi konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan tujuan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat; Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan dasar dan kerangka penyelenggaraan perekonomian nasional, yaitu demokrasi ekonomi beserta prinsip-prinsip yang melekat padanya; Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menegaskan bagaimana penguasaan negara atas Migas harus diwujudkan secara nyata; Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 menegaskan bahwa norma penyelenggaraan kegiatan usaha Migas harus menjamin makna demokrasi ekonomi. Maka UU MIGAS seharusnya menghubungkan tujuan, dasar, dan kerangka konstitusional tersebut dengan norma-norma sektoral dan operasional penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Persoalan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: 92. Bahwa persoalan selanjutnya bukan semata-mata mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan mengenai bagaimana tafsir konstitusional tersebut diterjemahkan ke dalam tata hukum penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 93. Bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang baru yang mengatur hal tersebut; 23 94. Bahwa amar tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada deklarasi mengenai bertentangan atau tidak bertentanganny
