PUU
Tahun 2026
305/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pemohon: Indah Pitasari Handayani (Pemohon I), Atrid Dayani (Pemohon II), Dona Andita Martiasari (Pemohon III), Rian Permana Putra (Pemohon IV), Marsya Zachra Ricardo (Pemohon V), dan Danu Purdianto (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 305/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Indah Pitasari Handayani
Pekerjaan
:
Ibu Rumah Tangga
Alamat
:
Jaten, RT 003/RW 014, Kelurahan Jaten,
Kecamatan Jaten;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Atrid Dayani
Pekerjaan
:
Ibu Rumah Tangga
Alamat
:
Perum Puri Permata Blok F2/6, RT 002/RW 017,
Kelurahan
Mampir,
Kecamatan
Cileungsi,
Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Dona Andita Martiasari
Pekerjaan
:
Bidan
Alamat
:
BSI Blok B.11/4, RT 008/RW 009, Kelurahan
Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Rian Permana Putra
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Perum Dit Bekasi, Blok A.15 No. 12, RT 002/RW
007, Kelurahan Cibarusah Jaya, Kecamatan
Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
2
5. Nama
:
Marsya Zachra Ricardo
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Bukit Cimanggu Villa Blok L.1 No. 9, RT 002/RW
011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah
Sareal, Kota Bogor;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Danu Purdianto
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan
Tani,
RT
003/RW
004,
Kelurahan
Pringsewu
Barat,
Kecamatan
Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2026, memberikan kuasa
kepada Bernita Matondang, untuk bertindak untuk dan atas nama para pemberi
kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 12 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 305/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 305/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 13 Agustus 2026 yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 8 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
3
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
4
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena
Para
Pemohon
mengajukan
permohonan
pengujian
konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para
Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut,
5
Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide p-3 s.d p-8);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional
yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang
diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin
oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang
digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”
c. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
6
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 20 Ayat (1), Ayat (4), dan Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038) yang menyatakan:
Pasal 20 Ayat (1)
“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.”
Pasal 20 Ayat (4)
“Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif,
terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.”
Penjelasan 20 Ayat (4)
“Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili
berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi,
dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.”
7. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya
norma a quo meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945, hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2)
UUD NRI 1945, serta hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagai bagian dari tanggung
jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI
1945.
8. Bahwa kerugian konstitusional tersebut berkaitan dengan keberlakuan
Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “kemampuan penyelenggara”, Pasal 20
ayat (4) sepanjang frasa “memperhatikan keberagaman”, serta Penjelasan
Pasal 20 ayat (4) sepanjang uraian mengenai keberagaman berupa
pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi,
yang dalam penerapannya berpotensi tidak memberikan batas dan
7
parameter yang cukup mengenai standar pelayanan yang wajib tetap
dipenuhi oleh penyelenggara. Adapun kerugian konstitusional Para
Pemohon diuraikan sebagai berikut;
a. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia dan peserta aktif
BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian konstitusional secara nyata
dan aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan kesehatan yang layak
sesuai dengan kebutuhan medisnya.
b. Bahwa Pemohon I mengalami gejala telinga berdenging (tinnitus) dan
penurunan daya dengar setelah mengalami komplikasi akibat infeksi
parotitis (gondongan). Pada saat pemeriksaan awal di Fasilitas
Kesehatan (Faskes) tingkat pertama, Pemohon I tidak memperoleh
rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis,
melainkan hanya memperoleh terapi obat-obatan simptomatik.
c. Bahwa tidak diperolehnya pemeriksaan dan penanganan lanjutan
tersebut terjadi dalam keadaan Pemohon I memiliki keterbatasan
kemampuan ekonomi untuk memperoleh pelayanan kesehatan
spesialistik secara mandiri. Dalam keadaan demikian, akses Pemohon I
terhadap pelayanan kesehatan sangat bergantung pada pelayanan
yang
diberikan
melalui
sistem
pelayanan
kesehatan
yang
diselenggarakan oleh negara dan penyelenggara jaminan kesehatan.
d. Bahwa keterlambatan tersebut kemudian menyebabkan Pemohon I
baru dapat memperoleh pemeriksaan secara lebih menyeluruh oleh
dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) setelah
kondisi
kesehatannya
mengalami
perkembangan
lebih
lanjut.
Berdasarkan pemeriksaan dan diagnosis dokter, Pemohon I mengalami
kerusakan pendengaran permanen pada telinga sebelah kiri yang
menurut hasil pemeriksaan medis tidak dapat dipulihkan secara optimal
melalui penggunaan alat bantu dengar maupun tindakan operatif.
e. Bahwa kerugian tersebut dibuktikan dengan dokumen rekam medis,
hasil pemeriksaan dokter spesialis, dan hasil audiogram Pemohon I
(vide Bukti P-14). Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon I
bukan semata-mata kekhawatiran terhadap kemungkinan buruknya
pelayanan kesehatan, melainkan kerugian aktual yang telah terjadi dan
memiliki konsekuensi permanen terhadap kualitas hidup Pemohon I.
8
f. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I tidak semata-
mata didalilkan sebagai akibat dari tindakan individual tenaga kesehatan
atau kesalahan administratif dalam pemberian pelayanan, melainkan
berkaitan dengan persoalan normatif mengenai batas penggunaan
“kemampuan penyelenggara” dalam penyusunan dan penetapan
standar pelayanan. Ketika kemampuan penyelenggara dapat dijadikan
salah satu dasar dalam menentukan standar pelayanan tanpa adanya
batas normatif yang tegas mengenai tingkat pelayanan minimum yang
tetap wajib dipenuhi, terdapat hubungan antara norma a quo dengan
risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat. Dalam
keadaan Pemohon I yang secara faktual bergantung pada sistem
pelayanan kesehatan karena keterbatasan kemampuan ekonomi,
ketidakjelasan batas tersebut mempunyai konsekuensi nyata terhadap
kemampuan Pemohon I memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan
medisnya.
g. Bahwa norma tersebut menjadi semakin relevan dengan Pasal 20 ayat
(2) yang menyatakan bahwa dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan
pihak terkait. Ketentuan ayat (2) tersebut tidak dimohonkan untuk diuji,
melainkan digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa
masyarakat memiliki posisi yang secara normatif diakui oleh Undang-
Undang dalam proses penyusunan standar pelayanan publik. Dengan
demikian, Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat dan penerima
pelayanan publik mempunyai kepentingan yang nyata terhadap standar
pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara.
h. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4), pengikutsertaan masyarakat dan
pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan
prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan,
memiliki
kompetensi,
mengutamakan
musyawarah,
serta
memperhatikan
keberagaman.
Namun,
norma
tersebut
tidak
memberikan
parameter
yang
cukup
mengenai
bagaimana
keberagaman tersebut harus diwujudkan agar keterlibatan masyarakat
benar-benar mencerminkan kepentingan penerima pelayanan dan pihak
yang terdampak langsung oleh standar pelayanan.
9
i. Bahwa Penjelasan Pasal 20 ayat (4) menjelaskan keberagaman berupa
pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi,
antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga
swadaya masyarakat. Penjelasan tersebut, meskipun menggunakan
frasa “antara lain”, tidak memberikan parameter yang tegas mengenai
keterwakilan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik yang
secara langsung mengalami dampak dari standar pelayanan yang
ditetapkan.
j. Bahwa persoalan tersebut mempunyai relevansi konstitusional karena
standar pelayanan publik pada akhirnya menentukan tingkat pelayanan
yang secara konkret diterima oleh masyarakat. Ketika kemampuan
penyelenggara dijadikan salah satu dasar penetapan standar tanpa
batas minimum yang jelas, sedangkan partisipasi masyarakat dalam
penyusunan standar tidak diberikan parameter yang memadai
mengenai keterwakilan penerima pelayanan, terdapat risiko bahwa
standar pelayanan lebih banyak ditentukan berdasarkan kapasitas
penyelenggara daripada tingkat pelayanan yang secara objektif layak
diterima masyarakat.
k. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan peserta BPJS
Kesehatan yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual dalam
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
l. Bahwa pada saat Pemohon II mengalami sakit dan berdasarkan kondisi
kesehatannya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit,
Faskes tingkat pertama tidak menerbitkan surat rujukan dan hanya
memberikan obat penurun demam.
m. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan ketika kebutuhan masyarakat
atas pelayanan lanjutan berhadapan dengan kapasitas pelayanan yang
tersedia pada penyelenggara. Dalam kondisi demikian, Pemohon II
menghadapi
hambatan
dalam
memperoleh
pelayanan
yang
dibutuhkannya.
n. Bahwa kerugian Pemohon II mempunyai hubungan dengan persoalan
konstitusional dalam norma a quo karena Pasal 20 ayat (1) tidak
memberikan batas yang jelas mengenai sejauh mana “kemampuan
10
penyelenggara” dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam
menetapkan standar pelayanan, khususnya ketika keterbatasan
tersebut berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat atas
pelayanan kesehatan yang layak.
o. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi
sebagai tenaga kesehatan (vide Bukti P-.10) dan dalam menjalankan
profesinya berhadapan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon III
mempunyai kepentingan konstitusional yang berkaitan dengan
kepastian standar pelayanan yang harus dipenuhi ketika kapasitas
penyelenggara tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien.
p. Bahwa dalam praktik pelayanan kesehatan, Pemohon III menghadapi
kondisi ketika kapasitas pelayanan, antara lain keterbatasan kuota
antrean, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana pelayanan, serta
mekanisme rujukan, memengaruhi kemampuan fasilitas kesehatan
dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan
medisnya (vide Bukti P-.11).
q. Bahwa salah satu bentuk konkret keadaan tersebut adalah penggunaan
sistem antrean pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN dengan
pembatasan kuota pelayanan pada poli tertentu. Pembatasan tersebut
dapat menyebabkan pasien yang membutuhkan pelayanan tidak
memperoleh akses pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan
medisnya, sementara tenaga kesehatan yang berada pada tingkat
pelayanan tersebut harus menghadapi konsekuensi dan tekanan dari
masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan sebagaimana yang
diharapkan.
r. Bahwa Pemohon III juga menghadapi persoalan dalam sistem rujukan
berjenjang, termasuk keadaan ketika rujukan baru tidak dapat diproses
karena masih terdapat rujukan aktif pada fasilitas kesehatan lain.
Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon III harus melakukan
koordinasi administratif yang tidak sederhana agar pasien memperoleh
pelayanan lanjutan yang dibutuhkan (vide Bukti P-12).
s. Bahwa dalam keadaan tertentu, keterbatasan sarana pada Faskes
tingkat
pertama
juga
menyebabkan
tenaga
kesehatan
harus
11
memberikan penanganan awal terhadap pasien dengan kondisi yang
membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sebelum
pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mempunyai
kemampuan lebih memadai, sebagaimana terjadi dalam penanganan
pasien dengan diagnosis Demam Berdarah (Dengue) dan Typhoid (vide
Bukti P-13).
t. Bahwa
persoalan
tersebut
menunjukkan
bahwa
“kemampuan
penyelenggara” dalam praktik dapat menjadi faktor yang memengaruhi
tingkat pelayanan yang diterima pasien. Persoalan konstitusional timbul
ketika faktor tersebut tidak ditempatkan dalam batas yang jelas
sehingga keterbatasan penyelenggara berpotensi menjadi alasan untuk
menentukan tingkat pelayanan yang berada di bawah pelayanan yang
layak berdasarkan kebutuhan masyarakat.
u. Bahwa keadaan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
Pemohon III sebagai tenaga kesehatan karena Pemohon III berada
pada posisi harus memenuhi kebutuhan medis pasien, tetapi pada saat
yang sama harus bekerja dalam batas kapasitas fasilitas pelayanan
yang tersedia. Ketidakjelasan mengenai batas antara keterbatasan
penyelenggara dan kewajiban memberikan pelayanan yang layak pada
akhirnya berpotensi menempatkan tenaga kesehatan sebagai pihak
yang berhadapan langsung dengan konsekuensi dari keterbatasan
sistem pelayanan.
v. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah Warga
Negara Indonesia serta peserta BPJS Kesehatan (Vide Bukti P-8) yang
memiliki kepentingan konstitusional dan kerugian konstitusional yang
bersifat potensial dan aktual apabila norma a quo tetap memberikan
ruang bagi standar pelayanan ditentukan berdasarkan kemampuan
penyelenggara tanpa batas pelayanan minimum yang jelas.
w. Bahwa sebagai peserta BPJS Kesehatan, Pemohon IV, Pemohon V,
dan Pemohon VI bergantung pada tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai
dengan standar yang layak. Selama frasa “kemampuan penyelenggara”
tidak dibatasi secara konstitusional, Para Pemohon tetap menghadapi
risiko mengalami penundaan pelayanan, keterbatasan akses terhadap
12
pemeriksaan lanjutan, keterbatasan sarana pelayanan, maupun
persoalan rujukan yang timbul karena keterbatasan sumber daya
penyelenggara.
x. Bahwa risiko tersebut bukanlah risiko yang bersifat abstrak semata,
karena keterbatasan tenaga kesehatan, sarana, prasarana, antrean,
dan kapasitas pelayanan merupakan keadaan faktual yang terdapat
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, selama
norma a quo tetap memberikan ruang bagi kemampuan penyelenggara
untuk menentukan standar pelayanan tanpa batas minimum yang jelas,
potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tetap ada.
9. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
berlakunya
Pasal
20
ayat
(1)
sepanjang
frasa
“kemampuan
penyelenggara”, Pasal 20 ayat (4) sepanjang frasa “memperhatikan
keberagaman”, serta Penjelasan Pasal 20 ayat (4) dengan kerugian
konstitusional Para Pemohon. Frasa “kemampuan penyelenggara”
memberikan dasar normatif untuk mempertimbangkan kemampuan
penyelenggara, termasuk pendanaan, sumber daya manusia, sarana,
prasarana, dan fasilitas pelayanan, dalam menyusun dan menetapkan
standar pelayanan. Sementara itu, Pasal 20 ayat (4) dan Penjelasannya
berkaitan dengan bagaimana masyarakat dan pihak terkait dilibatkan serta
bagaimana keberagaman masyarakat direpresentasikan dalam proses
tersebut.
10. Bahwa dengan demikian, causal verband dalam perkara a quo tidak
dimaksudkan
untuk
menyatakan
bahwa
setiap
kegagalan
atau
keterlambatan pelayanan kesehatan secara otomatis disebabkan oleh frasa
“kemampuan penyelenggara”. Causal verband yang didalilkan Para
Pemohon terletak pada adanya hubungan normatif antara frasa tersebut,
kewenangan penyelenggara dalam menetapkan standar pelayanan, dan
potensi maupun aktualnya tidak terpenuhi pelayanan yang layak bagi
masyarakat apabila keterbatasan penyelenggara tidak dibatasi oleh standar
minimum yang objektif. Dengan penghapusan atau pemberian pemaknaan
konstitusional terhadap batas tersebut, kerugian konstitusional yang
bersumber dari ketidakpastian mengenai standar pelayanan minimum
dapat dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi.
13
11. Bahwa persoalan konstitusional dalam perkara a quo timbul karena norma
tersebut belum memberikan batas yang tegas mengenai hubungan antara
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan tingkat pelayanan
minimum yang wajib dipenuhi. Kemampuan penyelenggara semestinya
menjadi
pertimbangan
dalam
menentukan
cara
penyelenggaraan
pelayanan, bukan menjadi alasan untuk menetapkan tingkat pelayanan
yang berada di bawah standar kelayakan yang menjadi hak masyarakat.
12. Bahwa demikian pula dengan ketentuan mengenai pengikutsertaan
masyarakat dalam Pasal 20 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (4).
Pengaturan mengenai keberagaman harus dipahami sebagai mekanisme
yang benar-benar memungkinkan kepentingan masyarakat sebagai
penerima pelayanan terakomodasi dalam penyusunan standar pelayanan.
Tanpa parameter yang memadai, pengikutsertaan masyarakat berpotensi
hanya bersifat formal dan tidak memberikan jaminan bahwa pengalaman
serta kebutuhan nyata penerima pelayanan menjadi pertimbangan yang
efektif dalam penetapan standar.
13. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para
Pemohon dan menyatakan frasa “kemampuan penyelenggara” dalam Pasal
20 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai dapat
menjadi alasan untuk menetapkan standar pelayanan di bawah tingkat
pelayanan
yang
layak,
maka
penyelenggara
tetap
dapat
mempertimbangkan kemampuan pendanaan, sumber daya manusia,
sarana, prasarana, dan fasilitas dalam menyelenggarakan pelayanan,
tetapi pertimbangan tersebut tidak boleh menghilangkan atau mengurangi
tingkat pelayanan minimum yang secara konstitusional wajib diberikan
kepada masyarakat.
14. Bahwa terhadap Pasal 20 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (4), Para
Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan
konstitusional bahwa pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait serta
prinsip keberagaman dalam penyusunan standar pelayanan harus
dilakukan
secara
substantif,
dengan
memperhatikan
keterwakilan
masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pihak yang terdampak
langsung oleh jenis pelayanan yang bersangkutan, sehingga proses
penyusunan standar pelayanan tidak semata-mata ditentukan dari
14
perspektif dan kemampuan penyelenggara.
15. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma a quo
diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai batas penggunaan
kemampuan penyelenggara, sekaligus menjamin bahwa partisipasi dan
keberagaman masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan benar-
benar berfungsi untuk memastikan terpenuhinya pelayanan publik yang
layak sesuai dengan hak konstitusional masyarakat..
III.
ALASAN PERMOHONAN
1. PERTENTANGAN PASAL 20 AYAT (1) UU NOMOR 25 TAHUN 2009,
FRASA “KEMAMPUAN PENYELENGGARA”, DENGAN PASAL 28D
AYAT (1) UUD NRI 1945
a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sepanjang
frasa “kemampuan penyelenggara”, bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Pasal 20 ayat (1) UU Pelayanan Publik
menentukan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan “kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”. Dalam
Penjelasan Pasal 20 ayat (1), kemampuan penyelenggara dijelaskan
meliputi dukungan pendanaan, pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan. Dengan demikian, norma tersebut secara eksplisit
menempatkan kapasitas internal penyelenggara sebagai salah satu
faktor dalam pembentukan standar pelayanan.
b. Bahwa persoalan konstitusional bukan terletak pada kenyataan bahwa
kemampuan penyelenggara sama sekali tidak boleh diperhitungkan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Faktor pendanaan, sumber
daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas memang merupakan
aspek faktual yang harus diperhitungkan dalam menentukan bagaimana
suatu pelayanan dapat diselenggarakan. Persoalan muncul ketika
undang-undang tidak menentukan batas normatif yang tegas mengenai
15
kedudukan faktor kemampuan tersebut, terutama mengenai apakah
keterbatasan penyelenggara hanya boleh menjadi dasar untuk
menentukan metode, tahapan, prioritas, dan strategi pemenuhan
pelayanan, atau dapat pula digunakan untuk menentukan rendahnya
tingkat pelayanan yang diterima masyarakat. Ketiadaan pembatas
tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda di antara
penyelenggara.
c. Bahwa keadaan tersebut berhadapan langsung dengan prinsip
kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai adanya suatu
undang-undang yang menyebut kewajiban penyelenggara, tetapi juga
menuntut agar norma tersebut memberikan ukuran yang cukup jelas
mengenai hak masyarakat dan batas kewenangan penyelenggara.
Ketika “kemampuan penyelenggara” dapat dipergunakan sebagai
pertimbangan dalam menetapkan standar, sementara undang-undang
tidak secara tegas menetapkan bahwa keterbatasan tersebut tidak
boleh mengurangi tingkat pelayanan minimum yang wajib diberikan,
masyarakat tidak memperoleh ukuran yang pasti mengenai pelayanan
apa yang secara hukum berhak mereka terima. Pada saat yang sama,
penyelenggara memperoleh ruang interpretasi yang luas untuk
menentukan sendiri batas pelayanan berdasarkan kapasitas yang
tersedia.
d. Bahwa persoalan tersebut menjadi semakin nyata apabila Pasal 20 ayat
(1) dibaca secara sistematis dengan Pasal 21 UU Pelayanan Publik.
Pasal 21 telah menentukan berbagai komponen standar pelayanan,
antara lain persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu
penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan
prasarana,
kompetensi
pelaksana,
jumlah
pelaksana,
jaminan
pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja.
Dengan demikian, undang-undang sebenarnya telah membangun
konsepsi bahwa standar pelayanan harus mempunyai unsur-unsur
objektif yang dapat diketahui masyarakat. Namun, keberadaan frasa
“kemampuan
penyelenggara”
tanpa
batas
yang
jelas
dapat
menyebabkan ukuran objektif tersebut pada praktiknya bergeser
16
menjadi ukuran relatif berdasarkan kemampuan masing-masing
penyelenggara. Akibatnya, hak masyarakat terhadap pelayanan dapat
berbeda bukan karena perbedaan kebutuhan atau dasar hukum,
melainkan karena perbedaan kapasitas institusi.
e. Bahwa keadaan demikian menimbulkan persoalan hukum berupa
ketidakpastian mengenai standar minimum pelayanan. Masyarakat
yang berada dalam keadaan yang secara substantif sama dapat
menerima kualitas pelayanan yang berbeda karena penyelenggara
menilai dirinya memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam sektor
kesehatan, misalnya, keterbatasan tenaga medis, ruang pelayanan,
sistem antrean, sarana pemeriksaan, kapasitas rujukan, atau dukungan
pembiayaan dapat menjadi keadaan faktual yang harus diatasi oleh
penyelenggara. Akan tetapi, apabila keadaan tersebut sekaligus dipakai
untuk menentukan batas pelayanan yang dapat diberikan, maka standar
pelayanan berpotensi berubah dari standar yang wajib dipenuhi menjadi
standar yang sekadar disesuaikan dengan kemampuan institusi. Secara
yuridis, konstruksi tersebut melemahkan fungsi standar pelayanan
sebagai instrumen perlindungan hukum bagi penerima layanan.
f. Bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, ketidakjelasan norma yang
memengaruhi pemenuhan hak warga negara tidak seharusnya
dibebankan akibatnya kepada masyarakat. Ketika penyelenggara
mengalami
keterbatasan
sumber
daya,
keterbatasan
tersebut
merupakan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
harus dikelola melalui perencanaan, penganggaran, pengadaan,
peningkatan kapasitas, kerja sama, pengaturan prioritas, dan
mekanisme lainnya. Keterbatasan institusi tidak dengan sendirinya
dapat menjadi ukuran untuk mengurangi substansi hak masyarakat.
Oleh karena itu, secara konstitusional harus terdapat garis batas bahwa
kemampuan penyelenggara hanya merupakan pertimbangan dalam
cara memenuhi standar, bukan alasan untuk menetapkan standar yang
berada di bawah tingkat pelayanan yang secara hukum wajib
disediakan.
g. Bahwa
Para
Pemohon
tidak
mempersoalkan
kemampuan
penyelenggara sebagai salah satu faktor yang secara objektif perlu
17
diperhitungkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemampuan
pendanaan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas
merupakan keadaan faktual yang dapat menentukan bagaimana suatu
pelayanan dilaksanakan. Namun demikian, kemampuan tersebut harus
ditempatkan sebagai pertimbangan mengenai cara, mekanisme,
tahapan, prioritas, dan dukungan penyelenggaraan pelayanan, bukan
sebagai ukuran yang menentukan boleh atau tidaknya masyarakat
memperoleh tingkat pelayanan yang secara objektif layak dan wajib
disediakan.
h. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara menyesuaikan cara
penyelenggaraan pelayanan dengan kemampuan penyelenggara dan
menyesuaikan tingkat pelayanan yang menjadi hak masyarakat dengan
keterbatasan penyelenggara. Yang pertama merupakan kebutuhan
administratif dan manajerial dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
sedangkan yang kedua berpotensi menjadikan keterbatasan institusi
sebagai alasan untuk mengurangi substansi hak masyarakat.
i. Bahwa oleh karena itu, diperlukan batas konstitusional yang tegas agar
frasa
“kemampuan
penyelenggara”
tidak
ditafsirkan
sebagai
kewenangan untuk menentukan standar pelayanan hanya berdasarkan
apa yang mampu disediakan oleh penyelenggara. Kemampuan
penyelenggara harus dipergunakan untuk menentukan strategi
pemenuhan standar pelayanan, sedangkan tingkat pelayanan minimum
yang layak tetap harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat,
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak konstitusional
warga negara.
j. Bahwa hubungan antara frasa “kemampuan penyelenggara” dengan
kerugian konstitusional Para Pemohon tidak dibangun atas asumsi
bahwa setiap pelayanan kesehatan yang buruk pasti disebabkan oleh
frasa tersebut. Para Pemohon justru mendalilkan adanya ruang normatif
yang timbul dari norma a quo. Ruang tersebut memungkinkan kapasitas
penyelenggara dipertimbangkan dalam penetapan standar pelayanan
tanpa adanya batas eksplisit mengenai tingkat minimum yang tidak
boleh dikurangi. Dalam konteks Para Pemohon, keadaan faktual berupa
persoalan rujukan, keterbatasan antrean, ketersediaan tenaga
18
kesehatan, sarana pelayanan, serta kapasitas fasilitas kesehatan
menunjukkan pentingnya pembatas tersebut. Dengan demikian,
persoalan yang diuji adalah kualitas norma yang menjadi dasar
pembentukan standar, bukan semata-mata kesalahan individual
petugas.
k. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UU Pelayanan Publik semakin memperlihatkan
bahwa masyarakat mempunyai posisi yang sah dan penting dalam
pembentukan standar pelayanan karena penyelenggara diwajibkan
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Ketentuan tersebut
tidak dimohonkan untuk diuji, melainkan menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang sendiri menempatkan masyarakat sebagai
pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap standar pelayanan.
Dalam konstruksi tersebut, Para Pemohon mempunyai hubungan yang
relevan dengan norma a quo karena sebagai penerima pelayanan dan
pihak yang berhadapan dengan praktik pelayanan kesehatan, Para
Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar standar pelayanan
tidak ditentukan secara sepihak berdasarkan kapasitas internal
penyelenggara. Dengan demikian, Pasal 20 ayat (2) dapat memperkuat
uraian kedudukan hukum tanpa dijadikan objek pengujian.
l. Bahwa apabila frasa “kemampuan penyelenggara” dipahami sebagai
dasar yang dapat membatasi tingkat pelayanan sesuai dengan apa
yang sanggup disediakan oleh masing-masing institusi, maka timbul
ketidakseimbangan antara posisi penyelenggara dan penerima
pelayanan. Penyelenggara memperoleh keleluasaan untuk menentukan
batas pelayanan, sedangkan masyarakat tidak memiliki ukuran yang
cukup pasti untuk mengetahui kapan keterbatasan tersebut telah
melampaui batas yang dapat dibenarkan. Keadaan tersebut tidak
sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena hukum
seharusnya memberikan pedoman yang dapat dipahami mengenai
kewajiban pemerintah dan hak warga negara. Norma yang
memungkinkan dua penyelenggara menetapkan tingkat pelayanan
berbeda hanya berdasarkan kemampuan internal tanpa batas minimum
yang objektif berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.
19
m. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 20 ayat (1) UU
Pelayanan Publik sepanjang frasa “kemampuan penyelenggara”
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila frasa
tersebut dimaknai membolehkan keterbatasan pendanaan, pelaksana,
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan digunakan sebagai
alasan untuk menetapkan standar pelayanan di bawah tingkat
pelayanan minimum yang secara objektif wajib dipenuhi berdasarkan
kebutuhan masyarakat dan hak konstitusional warga negara.
Pertentangan tersebut terletak pada tidak adanya batas normatif yang
memadai antara pertimbangan kapasitas penyelenggara dan jaminan
kepastian mengenai hak masyarakat atas pelayanan yang layak. Oleh
karena itu, diperlukan pemaknaan konstitusional yang memastikan
bahwa kemampuan penyelenggara hanya menjadi faktor dalam
menentukan mekanisme pemenuhan pelayanan, dan bukan dasar
untuk menurunkan hak masyarakat atas standar pelayanan minimum.
2. PERTENTANGAN PASAL 20 AYAT (4) UU NOMOR 25 TAHUN 2009,
FRASA “MEMPERHATIKAN KEBERAGAMAN”, DENGAN PASAL 28H
AYAT (2) UUD NRI 1945
a. Bahwa Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik mengatur bahwa pengikutsertaan masyarakat dan
pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan
prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan,
memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan
keberagaman. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk
menjadikan penyusunan standar pelayanan sebagai proses yang
partisipatif dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Namun
demikian, persoalan konstitusional muncul karena norma tersebut tidak
memberikan ukuran yang cukup mengenai bagaimana prinsip
memperhatikan keberagaman harus diwujudkan secara substantif agar
setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk
menyampaikan kepentingannya dalam proses penyusunan standar
pelayanan.
b. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
20
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan. Norma konstitusional tersebut tidak hanya menghendaki
persamaan secara formal, tetapi juga membuka ruang bagi perlakuan
yang memperhitungkan perbedaan keadaan agar setiap orang dapat
memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara. Dengan demikian,
ketika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menggunakan prinsip
keberagaman dalam pengikutsertaan masyarakat, prinsip tersebut
seharusnya
mempunyai
konsekuensi
hukum
berupa
kewajiban
memastikan bahwa perbedaan kondisi dan kebutuhan masyarakat tidak
menjadi alasan bagi sebagian kelompok untuk kehilangan kesempatan
yang bermakna dalam menentukan standar pelayanan yang akan
memengaruhi hak dan kepentingannya.
c. Bahwa letak pertentangan norma a quo dengan Pasal 28H ayat (2) UUD
NRI 1945 bukan terletak pada pengakuan terhadap keberagaman itu
sendiri, melainkan pada tidak adanya parameter normatif yang
menjelaskan
bagaimana
keberagaman
harus
diwujudkan
agar
menghasilkan
kesempatan
dan
manfaat
yang
sama.
Frasa
“memperhatikan keberagaman” dapat dipahami secara berbeda oleh
setiap penyelenggara karena undang-undang tidak menentukan secara
tegas apakah keberagaman hanya berarti menghadirkan berbagai unsur
masyarakat dalam forum konsultasi, atau harus diwujudkan melalui
keterwakilan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan, hambatan,
dan kepentingan yang berbeda. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan
prinsip
keberagaman
berpotensi
berhenti
sebagai
persyaratan
prosedural tanpa menjamin tercapainya persamaan dan keadilan secara
substantif.
d. Bahwa
penyelenggaraan
pelayanan
publik
pada
kenyataannya
berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kondisi yang tidak
seragam. Perbedaan tersebut dapat berupa kondisi sosial dan ekonomi,
usia, lokasi tempat tinggal, kemampuan mengakses teknologi, kondisi
fisik, kebutuhan pelayanan, tingkat kerentanan, maupun pengalaman
langsung sebagai pengguna pelayanan. Dalam keadaan demikian,
memperlakukan seluruh masyarakat dengan cara yang identik belum
tentu menghasilkan kesempatan dan manfaat yang sama. Sebaliknya,
21
persamaan yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menuntut
agar perbedaan yang relevan diperhitungkan sehingga kelompok yang
menghadapi hambatan tertentu tetap memperoleh kesempatan yang
nyata dan manfaat yang setara.
e. Bahwa Pasal 20 ayat (4) UU Pelayanan Publik telah menyebut prinsip
“tidak diskriminatif”, tetapi prinsip tersebut tidak dengan sendirinya
menjamin tercapainya persamaan substantif sebagaimana dikehendaki
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Tidak adanya diskriminasi secara
formal dapat tetap menghasilkan ketidakadilan apabila mekanisme
partisipasi tidak mampu menjangkau masyarakat yang secara faktual
menghadapi hambatan untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, masyarakat
yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses teknologi,
keterbatasan mobilitas, tinggal di wilayah dengan akses pelayanan
terbatas, atau mempunyai kebutuhan pelayanan tertentu dapat secara
formal diperlakukan sama, tetapi secara nyata tidak memperoleh
kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebutuhan dan
kepentingannya dalam penyusunan standar pelayanan. Karena itu,
prinsip keberagaman harus dibaca sebagai kewajiban untuk mengatasi
hambatan tersebut, bukan sekadar kewajiban mengakui adanya
perbedaan.
f. Bahwa hubungan tersebut semakin jelas apabila Pasal 20 ayat (4) dibaca
bersama Pasal 20 ayat (2) UU Pelayanan Publik yang mewajibkan
penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam
penyusunan dan penetapan standar pelayanan. Ketentuan ayat (2) tidak
menjadi objek pengujian dalam perkara a quo, tetapi relevan untuk
memahami tujuan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan konstruksi
Pasal 20. Ketika masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus
diikutsertakan dalam proses penyusunan standar pelayanan, maka
kesempatan untuk berpartisipasi harus tersedia secara nyata dan tidak
boleh hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang
memiliki sumber daya, akses, pengetahuan, atau posisi sosial tertentu.
Prinsip keberagaman seharusnya memastikan bahwa kelompok yang
berbeda kondisi tetap mempunyai kesempatan untuk memberikan
masukan yang relevan terhadap standar pelayanan.
22
g. Bahwa dalam perspektif Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945,
keberagaman mempunyai hubungan erat dengan upaya mencapai
persamaan dan keadilan. Apabila proses pengikutsertaan masyarakat
hanya
memberikan
ruang
yang
sama
secara
formal
tanpa
mempertimbangkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses
proses tersebut, maka hasil partisipasi berpotensi lebih mencerminkan
suara kelompok yang mempunyai akses lebih besar. Keadaan demikian
dapat menciptakan ketimpangan dalam pembentukan standar pelayanan
karena kelompok masyarakat tertentu memperoleh kesempatan lebih
besar untuk memengaruhi substansi standar, sedangkan kelompok yang
menghadapi hambatan justru tidak memperoleh manfaat yang
sebanding. Dengan demikian, norma a quo membutuhkan pemaknaan
yang memastikan bahwa keberagaman tidak sekadar diwujudkan dalam
komposisi peserta, tetapi juga menghasilkan keterlibatan yang bermakna
dan berkeadilan.
h. Bahwa persoalan tersebut mempunyai akibat langsung terhadap
masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Standar pelayanan
menentukan berbagai aspek yang akan dirasakan secara konkret oleh
masyarakat, antara lain persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian,
biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi
pelaksana,
jumlah
pelaksana,
jaminan
pelayanan,
keamanan,
keselamatan, serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu, kelompok
masyarakat yang mempunyai pengalaman dan kebutuhan berbeda
seharusnya memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan
keadaan
tersebut
dalam proses
penyusunan
standar.
Apabila
keberagaman hanya dipahami sebagai formalitas partisipasi, kebutuhan
kelompok tertentu dapat tidak tercermin dalam standar yang akhirnya
berlaku bagi seluruh penerima pelayanan. Kondisi tersebut bertentangan
dengan tujuan persamaan dan keadilan karena standar yang sama
secara formal belum tentu memberikan manfaat yang sama secara nyata.
i. Bahwa keadaan faktual yang dialami Para Pemohon dalam memperoleh
pelayanan kesehatan memperlihatkan pentingnya pemaknaan tersebut.
Persoalan mengenai akses pemeriksaan lanjutan, mekanisme rujukan,
keterbatasan antrean, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana, serta
23
kapasitas fasilitas pelayanan menunjukkan bahwa masyarakat dapat
menghadapi hambatan yang berbeda dalam memperoleh pelayanan.
Dalam keadaan seperti itu, pengalaman penerima pelayanan mempunyai
nilai penting dalam pembentukan standar pelayanan karena masyarakat
merupakan pihak yang secara langsung merasakan akibat dari standar
yang ditetapkan. Apabila kelompok yang mengalami hambatan tersebut
tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menyampaikan
kebutuhan dan pengalamannya, maka proses partisipasi tidak
sepenuhnya memenuhi tujuan persamaan dan keadilan sebagaimana
dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
j. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 20 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 apabila prinsip
“memperhatikan keberagaman” dimaknai hanya sebagai kewajiban
mempertimbangkan keberadaan berbagai unsur masyarakat secara
formal tanpa memastikan bahwa masyarakat yang mempunyai
kebutuhan, kondisi, hambatan, dan kepentingan yang berbeda
memperoleh kesempatan yang nyata dan bermakna untuk berpartisipasi
serta memperoleh manfaat yang sama dalam penyusunan standar
pelayanan. Pemaknaan demikian diperlukan agar pengikutsertaan
masyarakat tidak berhenti pada kesamaan prosedural, melainkan benar-
benar diarahkan untuk mencapai persamaan dan keadilan substantif.
Oleh karena itu, prinsip “memperhatikan keberagaman” harus dimaknai
sebagai kewajiban penyelenggara untuk memastikan keterwakilan dan
partisipasi bermakna dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan
kelompok yang memiliki kebutuhan atau hambatan yang relevan dengan
jenis pelayanan yang sedang disusun standarnya.
3. PERTENTANGAN PENJELASAN PASAL 20 AYAT (4) UU NOMOR 25
TAHUN
2009,
KHUSUSNYA
FRASA
“ANTARA
LAIN
TOKOH
MASYARAKAT,
AKADEMISI,
DUNIA
USAHA,
DAN
LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT”, DENGAN PASAL 34 AYAT (3) UUD NRI
1945
a. Bahwa Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU Pelayanan Publik menerangkan
bahwa keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili
24
berbagai unsur dan profesi, “antara lain tokoh masyarakat, akademisi,
dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.” Penjelasan tersebut
berkaitan langsung dengan Pasal 20 ayat (4) yang mengatur prinsip
pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan standar
pelayanan. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut harus
diuji dalam hubungannya dengan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Persoalan
konstitusionalnya
terletak
pada
apakah
konstruksi
representasi masyarakat dalam penjelasan tersebut telah memberikan
jaminan yang memadai bahwa kepentingan penerima pelayanan,
khususnya pengguna langsung fasilitas kesehatan dan pelayanan umum,
benar-benar terwakili dalam proses penyusunan standar.
b. Bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menggunakan rumusan yang
tegas mengenai tanggung jawab negara. Kata “bertanggung jawab”
menunjukkan bahwa negara tidak hanya mempunyai kewenangan untuk
mengatur pelayanan publik, tetapi juga mempunyai kewajiban
memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, setiap mekanisme
pembentukan standar pelayanan yang menjadi dasar operasional
penyelenggara harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab
tersebut. Negara tidak dapat menyerahkan penentuan tingkat kelayakan
pelayanan semata-mata kepada kapasitas internal penyelenggara
ataupun kepada proses partisipasi yang tidak menjamin keterwakilan
kepentingan pengguna layanan.
c. Bahwa penjelasan Pasal 20 ayat (4) pada dasarnya menyebut beberapa
unsur yang dapat mewakili masyarakat, yaitu tokoh masyarakat,
akademisi,
dunia
usaha,
dan
lembaga
swadaya
masyarakat.
Penggunaan kata “antara lain” menunjukkan bahwa daftar tersebut
bukan daftar tertutup. Akan tetapi, justru karena penjelasan tersebut
digunakan sebagai pedoman memahami konsep keberagaman,
diperlukan kejelasan bahwa unsur yang mempunyai pengalaman dan
kepentingan langsung sebagai penerima pelayanan juga harus dapat
terwakili secara substantif. Tanpa pemahaman demikian, proses
25
partisipasi dapat menghasilkan representasi yang secara kelembagaan
terlihat beragam, tetapi belum tentu mencerminkan pengalaman
masyarakat yang menggunakan pelayanan secara langsung.
d. Bahwa persoalan tersebut mempunyai arti penting dalam sektor
kesehatan. Pengguna fasilitas kesehatan mempunyai pengalaman
langsung mengenai prosedur pendaftaran, sistem antrean, pemeriksaan,
rujukan, ketersediaan tenaga medis, penggunaan sarana, akses
informasi, serta hambatan administratif lainnya. Pengalaman tersebut
berbeda dari perspektif akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat,
ataupun organisasi masyarakat sipil. Seluruh perspektif memang dapat
memberikan kontribusi, tetapi keberadaan mereka tidak secara otomatis
menjamin bahwa pengalaman penerima pelayanan akan masuk secara
memadai ke dalam standar. Padahal, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945
menuntut negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan
pelayanan umum yang layak, sehingga ukuran kelayakan harus
mempertimbangkan pengalaman nyata pengguna.
e. Bahwa hubungan antara penjelasan norma a quo dengan Pasal 34 ayat
(3) UUD NRI 1945 juga terlihat dari fungsi standar pelayanan. Standar
pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen
yang menentukan apa yang harus disediakan oleh penyelenggara dan
apa yang dapat dituntut oleh masyarakat. Karena itu, proses
pembentukannya harus menghasilkan ukuran yang objektif, transparan,
terukur, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan. Apabila unsur yang berpartisipasi lebih banyak dipahami
berdasarkan kategori kelembagaan atau profesi tanpa penegasan
mengenai keterwakilan pengguna layanan, terdapat risiko bahwa standar
lebih merefleksikan perspektif penyelenggara dan kelompok perantara
daripada kebutuhan konkret masyarakat.
f. Bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa tokoh masyarakat, akademisi,
dunia usaha, atau lembaga swadaya masyarakat tidak relevan. Keempat
unsur tersebut dapat memiliki kompetensi dan pengalaman yang penting
dalam memberikan masukan. Namun, keberadaan mereka tidak boleh
dipahami sebagai pengganti kepentingan masyarakat penerima
pelayanan. Dalam perspektif hak konstitusional, masyarakat bukan
26
sekadar objek yang dilayani, tetapi pemegang hak yang kepentingannya
harus menjadi salah satu titik utama dalam menentukan standar
pelayanan. Oleh sebab itu, penjelasan Pasal 20 ayat (4) perlu dibaca
sedemikian rupa agar kategori representasi tersebut tidak membatasi
atau menggeser keterwakilan penerima pelayanan secara langsung.
g. Bahwa
persoalan
konstitusional
dalam
frasa
“memperhatikan
keberagaman” bukan terletak pada kewajiban untuk melibatkan berbagai
unsur masyarakat, melainkan pada tidak adanya pemaknaan yang
memastikan
bahwa
keberagaman
tersebut
diwujudkan
melalui
keterwakilan yang relevan dengan jenis pelayanan yang sedang disusun
standarnya. Keberagaman tidak seharusnya berhenti pada keberadaan
berbagai kategori peserta dalam suatu forum, tetapi harus memastikan
bahwa kelompok masyarakat yang secara langsung menggunakan dan
mengalami dampak pelayanan mempunyai kesempatan yang nyata
untuk menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan hambatan yang
mereka hadapi.
h. Bahwa partisipasi masyarakat yang hanya dipenuhi secara formal belum
tentu menghasilkan persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Masyarakat yang memiliki
keterbatasan ekonomi, akses teknologi, mobilitas, kondisi fisik, lokasi
geografis, atau kebutuhan pelayanan tertentu dapat menghadapi
hambatan yang berbeda dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, prinsip
“memperhatikan keberagaman” harus dimaknai sebagai kewajiban untuk
memastikan bahwa perbedaan kondisi tersebut diperhitungkan dalam
penyusunan standar pelayanan sehingga kelompok yang mempunyai
kebutuhan atau hambatan khusus tidak kehilangan kesempatan untuk
memengaruhi standar pelayanan yang secara langsung menentukan
pelayanan yang akan mereka terima.
i. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon sebagai penerima pelayanan
publik mempunyai kepentingan langsung terhadap substansi standar
pelayanan. Pengalaman masyarakat sebagai pengguna pelayanan,
termasuk pengalaman mengenai antrean, rujukan, akses informasi,
ketersediaan tenaga kesehatan, sarana pelayanan, dan hambatan
administratif, merupakan informasi yang relevan untuk memastikan
27
apakah suatu standar pelayanan benar-benar mencerminkan kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pengguna
pelayanan tidak dapat dipandang hanya sebagai tambahan dari
keterwakilan tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, atau lembaga
swadaya masyarakat, melainkan merupakan bagian dari makna
keberagaman yang harus dijamin secara substantif.
j. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UU Pelayanan Publik memperkuat posisi Para
Pemohon dalam perkara a quo karena norma tersebut mewajibkan
penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam
penyusunan dan penetapan standar pelayanan. Ayat tersebut tidak
dimohonkan untuk diuji, melainkan digunakan untuk menunjukkan
adanya kepentingan hukum Para Pemohon dalam proses pembentukan
standar pelayanan. Ketika undang-undang memberikan ruang partisipasi
kepada masyarakat, maka masyarakat sebagai pengguna pelayanan
mempunyai kepentingan yang nyata agar mekanisme representasi tidak
berhenti pada keterlibatan kelompok tertentu, tetapi benar-benar mampu
membawa pengalaman pengguna ke dalam substansi standar
pelayanan.
k. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kegagalan
menerjemahkan pengalaman pengguna ke dalam standar dapat
berakibat serius. Pembatasan antrean, hambatan rujukan, keterbatasan
fasilitas, ketidaktersediaan tenaga kesehatan, atau prosedur administratif
yang tidak responsif dapat menjadi masalah yang berulang apabila
standar pelayanan disusun tanpa memperoleh gambaran yang cukup
mengenai kebutuhan pengguna. Dalam keadaan demikian, tanggung
jawab negara sebagaimana Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat
dinilai hanya berdasarkan keberadaan fasilitas secara fisik, tetapi juga
berdasarkan apakah fasilitas tersebut mampu memberikan pelayanan
yang layak dan dapat diakses masyarakat sesuai kebutuhan yang
relevan.
l. Bahwa pertentangan substansi tersebut semakin terlihat apabila
Penjelasan Pasal 20 ayat (4) dibaca secara bersamaan dengan Pasal 20
ayat (1) UU Pelayanan Publik. Pasal 20 ayat (1) memungkinkan
kemampuan penyelenggara menjadi pertimbangan dalam menetapkan
28
standar, sedangkan Pasal 20 ayat (4) mengatur bagaimana masyarakat
dilibatkan dalam proses tersebut. Apabila representasi masyarakat tidak
diarahkan secara memadai untuk menghadirkan pengalaman penerima
pelayanan,
terdapat
risiko
bahwa
keterbatasan
kemampuan
penyelenggara memperoleh legitimasi melalui proses partisipasi yang
secara formal telah dilakukan. Padahal, partisipasi seharusnya menjadi
sarana untuk menguji apakah standar yang dirancang benar-benar
memenuhi kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab negara atas
pelayanan yang layak.
m. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penjelasan Pasal 20 ayat
(4) UU Pelayanan Publik sepanjang frasa “antara lain tokoh masyarakat,
akademisi,
dunia
usaha,
dan
lembaga
swadaya
masyarakat”
bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 apabila dimaknai
membatasi atau menempatkan representasi masyarakat pada kategori
tertentu sedemikian rupa sehingga kepentingan dan pengalaman
langsung penerima pelayanan tidak memperoleh keterwakilan substantif
dalam penyusunan standar pelayanan. Pemaknaan yang demikian
berpotensi melemahkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam
menjamin fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak. Oleh karena itu, frasa tersebut harus dipahami sebagai
contoh unsur masyarakat yang dapat dilibatkan dan tidak boleh menjadi
batas yang mengesampingkan penerima pelayanan atau kelompok
masyarakat yang mempunyai kebutuhan langsung terhadap jenis
pelayanan yang sedang disusun.
IV.
PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “kemampuan penyelenggara” dalam Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) bertentangan dengan
29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa “kemampuan penyelenggara hanya dapat dipergunakan
sebagai pertimbangan dalam menentukan cara, mekanisme, tahapan, dan
dukungan penyelenggaraan pelayanan, serta tidak dapat dijadikan dasar
untuk menetapkan, mengurangi, membatasi, menunda, atau meniadakan
tingkat pelayanan minimum yang layak dan wajib dipenuhi berdasarkan
kebutuhan masyarakat serta hak konstitusional warga negara”;
3. Menyatakan frasa “memperhatikan keberagaman” dalam Pasal 20 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa “memperhatikan keberagaman dalam pengikutsertaan
masyarakat dan pihak terkait wajib diwujudkan secara substantif dan
bermakna
dengan
memastikan
keterwakilan
masyarakat
sebagai
pengguna pelayanan dan/atau masyarakat yang terdampak langsung oleh
jenis pelayanan yang bersangkutan, termasuk kelompok masyarakat yang
memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda, guna menjamin kesempatan
dan manfaat yang sama serta persamaan dan keadilan dalam memperoleh
pelayanan publik”;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa
“keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai
unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha,
dan lembaga swadaya masyarakat, tidak membatasi keterwakilan
masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan/atau masyarakat yang
terdampak langsung oleh jenis pelayanan yang bersangkutan dalam
penyusunan dan penetapan standar pelayanan, sehingga kepentingan dan
30
kebutuhan masyarakat dapat terwakili secara substantif dalam rangka
menjamin penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dona
Andita Martiasari;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Atrid
Dayani;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Indah
Pitasari Handayani;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Rian
Permana Putra;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Marsya
Zachra Ricardo;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Danu
Purdianto;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan Para
Pemohon;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan
atas nama Dona Andita Martasari sebagai Bidan Vokasi
Level 5;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Daftar antrean/pemeriksaan pasien pada fasilitas
pelayanan kesehatan melalui sistem Mobile JKN dan Kios
Antrol tanggal 11 Agustus 2026;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Dokumen pelayanan kesehatan dan administrasi
rujukan pasien BPJS Kesehatan, yang terdiri atas surat
31
rujukan
FKTP,
surat
rujukan,
hasil
pemeriksaan
laboratorium, serta komunikasi terkait proses rujukan
pasien;
13. Bukti P-13
:
Data dan catatan pelayanan kesehatan yang memuat
jumlah kunjungan sehat dan sakit, kunjungan gigi,
pelayanan spesialistik, rujukan, serta ketersediaan dan
jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jenis pelayanan;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)
serta Penjelasan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, selanjutnya disebut
dengan UU 25/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
32
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
33
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), serta Penjelasan Pasal
20 ayat (4) UU 25/2009 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 20 ayat (1) UU 25/2009
Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
pelayanan
dengan
memperhatikan
kemampuan
penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009
Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung
dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan
musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009
Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili
berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi,
dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-3
sampai dengan Bukti P-8] yang terdaftar sebagai peserta program BPJS
Kesehatan [vide Bukti P-9].
34
4. Bahwa Pemohon I menguraikan telah mengalami kerugian konstitusional secara
nyata dan aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan kesehatan yang layak
sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dalam hal ini, pada saat pemeriksaan awal
atas gejala telinga berdenging (tinnitus) dan penurunan daya dengar setelah
mengalami komplikasi akibat infeksi parotitis (gondongan) di Fasilitas
Kesehatan (Faskes) tingkat pertama, Pemohon I tidak memperoleh rujukan
untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis, melainkan hanya
memperoleh terapi obat-obatan simptomatik. Oleh karena keterbatasan
kemampuan ekonomi, akses Pemohon I terhadap pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh negara dan penyelenggara jaminan
kesehatan.
5. Bahwa menurut Pemohon I, keterlambatan tersebut kemudian menyebabkan
Pemohon I dapat memperoleh pemeriksaan secara lebih menyeluruh oleh
dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) setelah kondisi
kesehatannya
mengalami
perkembangan
lebih
lanjut.
Berdasarkan
pemeriksaan dan diagnosis dokter, Pemohon I mengalami kerusakan
pendengaran permanen pada telinga sebelah kiri yang menurut hasil
pemeriksaan medis tidak dapat dipulihkan secara optimal melalui penggunaan
alat bantu dengar maupun tindakan operatif. Kerugian tersebut dibuktikan
dengan dokumen rekam medis, hasil pemeriksaan dokter spesialis, dan hasil
audiogram Pemohon I [vide Bukti P-14]. Dengan demikian, kerugian yang
dialami Pemohon I bukan semata-mata kekhawatiran terhadap kemungkinan
buruknya pelayanan kesehatan, melainkan kerugian aktual yang telah terjadi
dan memiliki konsekuensi permanen terhadap kualitas hidup Pemohon I.
6. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan peserta BPJS
Kesehatan yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual dalam
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Pada
saat Pemohon II mengalami sakit dan berdasarkan kondisi kesehatannya
membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, Faskes tingkat pertama
tidak menerbitkan surat rujukan dan hanya memberikan obat penurun demam.
keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan ketika kebutuhan masyarakat atas pelayanan lanjutan
berhadapan dengan kapasitas pelayanan yang tersedia pada penyelenggara.
35
Dalam kondisi demikian, Pemohon II menghadapi hambatan dalam memperoleh
pelayanan yang dibutuhkannya.
7. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
tenaga kesehatan [vide Bukti P-10] dan dalam menjalankan profesinya
berhadapan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Pemohon III mempunyai kepentingan konstitusional yang berkaitan
dengan kepastian standar pelayanan yang harus dipenuhi ketika kapasitas
penyelenggara tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien. Bahwa
“kemampuan penyelenggara” dalam praktik dapat menjadi faktor yang
memengaruhi tingkat pelayanan yang diterima pasien. Persoalan konstitusional
timbul ketika faktor tersebut tidak ditempatkan dalam batas yang jelas sehingga
keterbatasan penyelenggara berpotensi menjadi alasan untuk menentukan
tingkat pelayanan yang berada di bawah pelayanan yang layak berdasarkan
kebutuhan masyarakat [vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13]. Keadaan
tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon III sebagai
tenaga kesehatan karena Pemohon III berada pada posisi harus memenuhi
kebutuhan medis pasien, tetapi pada saat yang sama harus bekerja dalam batas
kapasitas fasilitas pelayanan yang tersedia. Ketidakjelasan mengenai batas
antara keterbatasan penyelenggara dan kewajiban memberikan pelayanan
yang layak pada akhirnya berpotensi menempatkan tenaga kesehatan sebagai
pihak yang berhadapan langsung dengan konsekuensi dari keterbatasan sistem
pelayanan.
8. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah Warga Negara
Indonesia serta peserta BPJS Kesehatan [Vide Bukti P-8] yang memiliki
kepentingan konstitusional dan kerugian konstitusional yang bersifat potensial
dan aktual apabila norma a quo tetap memberikan ruang bagi standar pelayanan
ditentukan berdasarkan kemampuan penyelenggara tanpa batas pelayanan
minimum yang jelas.
9. Bahwa sebagai peserta BPJS Kesehatan, Pemohon IV, Pemohon V, dan
Pemohon VI bergantung pada tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang
mampu memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar yang layak.
Selama frasa “kemampuan penyelenggara” tidak dibatasi secara konstitusional,
Para Pemohon tetap menghadapi risiko mengalami penundaan pelayanan,
keterbatasan akses terhadap pemeriksaan lanjutan, keterbatasan sarana
36
pelayanan, maupun persoalan rujukan yang timbul karena keterbatasan sumber
daya penyelenggara.
10. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI terdapat hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 20 ayat (1) sepanjang
frasa “kemampuan penyelenggara”, Pasal 20 ayat (4) sepanjang frasa
“memperhatikan keberagaman”, serta Penjelasan Pasal 20 ayat (4) dengan
kerugian konstitusional Para Pemohon. Frasa “kemampuan penyelenggara”
memberikan
dasar
normatif
untuk
mempertimbangkan
kemampuan
penyelenggara, termasuk pendanaan, sumber daya manusia, sarana,
prasarana, dan fasilitas pelayanan, dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan. Sementara itu, Pasal 20 ayat (4) dan Penjelasannya berkaitan
dengan bagaimana masyarakat dan pihak terkait dilibatkan serta bagaimana
keberagaman masyarakat direpresentasikan dalam proses tersebut.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah
membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide
Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8] yang menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam uraiannya, Pemohon I sampai
dengan Pemohon VI juga telah menguraikan dan membuktikan sebagai Peserta
Program BPJS Kesehatan [vide Bukti P-9]. Dalam hal ini, norma pasal yang
dimohonkan untuk diuji adalah norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) beserta
Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 yang pada pokoknya merupakan norma
yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam
menetapkan standar pelayanan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I dan
Pemohon II dalam menguraikan anggapan kerugian konstitusionalnya yang bersifat
aktual didasarkan pada kasus yang secara faktual dialami, di mana Pemohon I dan
Pemohon II sebagai peserta BPJS Kesehatan merasa tidak mendapatkan
pelayanan publik berupa tidak diperolehnya pelayanan kesehatan yang layak sesuai
dengan kebutuhan medis yang diakibatkan tidak memperoleh rujukan untuk
pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis melainkan hanya memperoleh
terapi obat-obatan simptomatik yang kemudian berdampak terhadap turunnya
kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II. Bahkan dalam uraiannya, Pemohon
I menjelaskan dirinya mengalami kerusakan pendengaran permanen pada telinga
37
sebelah kiri yang menurut hasil pemeriksaan medis tidak dapat dipulihkan secara
optimal melalui penggunaan alat bantu dengar maupun tindakan operatif. Namun,
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut, Pemohon I dan
Pemohon II hanya menyertakan bukti berupa kartu anggota kepesertaan BPJS
Kesehatan, tanpa menyertakan bukti berkaitan dengan adanya peristiwa yang
membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hak konstitusionalnya secara
aktual dianggap dirugikan karena berlakunya frasa “kemampuan penyelenggara”
dalam norma Pasal 20 ayat (1) UU 25/2009, dan frasa “memperhatikan
keberagaman”, dalam norma Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 beserta Penjelasannya
yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, Pemohon I yang di dalam
menjelaskan adanya anggapan kerugian dikarenakan tidak terdapatnya parameter
yang jelas atas frasa “kemampuan penyelenggara” dalam norma Pasal 20 ayat (1)
UU 25/2009 juga merujuk kepada Bukti P-14, namun setelah Mahkamah
mencermati dengan saksama ternyata bukti yang dimaksudkan tidak disertakan
sebagai bagian dari alat bukti meskipun telah dicantumkan dalam daftar alat bukti.
Bahwa
lebih
lanjut,
berkaitan
dengan
anggapan
kerugian
konstitusionalnya, Pemohon III menguraikan anggapan kerugian yang bersifat
akutal dalam bentuk ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya sebagai
tenaga kesehatan, yang menurut Pemohon III diakibatkan tidak adanya standar
pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai di tempat Pemohon III tersebut
bertugas. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang ada, telah ternyata tidak
ditemukan adanya bukti yang bersifat khusus berkenaan dengan anggapan
kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon III dimaksud dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, bukti yang
diajukan berkaitan dengan Pemohon III berupa daftar antrean pemeriksaan pasien
pada fasilitas pelayanan kesehatan [vide Bukti P-11], dokumen pelayanan
kesehatan dan administrasi rujukan pasien BPJS Kesehatan [vide Bukti P-12], dan
data catatan pelayanan kesehatan [vide Bukti P-13] tidak dapat meyakinkan
Mahkamah bahwa hal tersebut membuktikan mengenai adanya ketidakpastian
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya sebagai akibat dari
berlakunya frasa “kemampuan penyelenggara” pada norma Pasal 20 ayat (1) dan
frasa “memperhatikan keberagaman” pada norma Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009
beserta Penjelasannya.
38
Oleh karena itu, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional aktual
sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud,
Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan mengenai adanya hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, uraian dan
bukti yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Peserta BPJS
Kesehatan tidak serta merta dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II telah mengalami kerugian karena tidak didapatkannya pelayanan publik yang
memadai yang diakibatkan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Sebab, jikapun terdapat bukti yang menunjukkan adanya penurunan kondisi
kesehatan yang dialami Pemohon I dan Pemohon II dalam suatu pelayanan publik,
quod non, hal tersebut masih harus dibuktikan keterkaitannya dengan berlakunya
standar pelayanan publik sebagai akibat penerapan frasa “kemampuan
penyelenggara” pada norma Pasal 20 ayat (1) dan “memperhatikan keberagaman”
pada norma Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 beserta Penjelasannya. Demikian pula
terhadap Pemohon III, yang menjelaskan sebagai tenaga kesehatan, anggapan
adanya ketidakpastian hukum yang dialami akibat suatu sistem pelayanan publik
pada fasilitas kesehatan juga tidak serta merta dapat dikaitkan dengan akibat
berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, bukti yang
diajukan berkaitan dengan anggapan kerugian aktual Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dapat
membuktikan peristiwa yang dialami berkorelasi dengan berlakunya norma pasal
yang dimohonkan pengujian.
Sementara itu, berkenaan dengan anggapan kerugian potensial yang
diuraikan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, tidak terdapat uraian maupun
bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa anggapan kerugian potensial
tersebut merupakan anggapan yang dalam batas penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi karena berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Sebab, setelah dicermati uraian ihwal kedudukan hukum Pemohon IV, Pemohon V,
dan Pemohon VI hanya mengajukan bukti sebagai peserta BPJS Kesehatan dan
tidak didukung dengan bukti lain. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum
tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI berkenaan dengan
kedudukan hukum a quo dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal
39
verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional, baik secara aktual maupun
potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, khususnya pada
frasa “kemampuan penyelenggara” dalam norma Pasal 20 ayat (1) dan frasa
“memperhatikan keberagaman” dalam norma Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 beserta
Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009. Syarat adanya anggapan kerugian hak
konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian merupakan salah satu syarat esensial untuk terpenuhinya
syarat-syarat agar pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah.
Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan
tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi
seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para
Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
40
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
41
dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) serta Penjelasan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, selanjutnya disebut dengan UU 25/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 32 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 33 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), serta Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) UU 25/2009 Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Penjelasan Pasal 20 ayat (4) UU 25/2009 Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8] yang terdaftar sebagai peserta program BPJS Kesehatan [vide Bukti P-9]. 34 4. Bahwa Pemohon I menguraikan telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata dan aktual berupa tidak diperolehnya pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dalam hal ini, pada saat pemeriksaan awal atas gejala telinga berdenging (tinnitus) dan penurunan daya dengar setelah mengalami komplikasi akibat infeksi parotitis (gondongan) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama, Pemohon I tidak memperoleh rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis, melainkan hanya memperoleh terapi obat-obatan simptomatik. Oleh karena keterbatasan kemampuan ekonomi, akses Pemohon I terhadap pelayanan kesehatan sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara dan penyelenggara jaminan kesehatan. 5. Bahwa menurut Pemohon I, keterlambatan tersebut kemudian menyebabkan Pemohon I dapat memperoleh pemeriksaan secara lebih menyeluruh oleh dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) setelah kondisi kesehatannya mengalami perkembangan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan dan diagnosis dokter, Pemohon I mengalami kerusakan pendengaran permanen pada telinga sebelah kiri yang menurut hasil pemeriksaan medis tidak dapat dipulihkan secara optimal melalui penggunaan alat bantu dengar maupun tindakan operatif. Kerugian tersebut dibuktikan dengan dokumen rekam medis, hasil pemeriksaan dokter spesialis, dan hasil audiogram Pemohon I [vide Bukti P-14]. Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon I bukan semata-mata kekhawatiran terhadap kemungkinan buruknya pelayanan kesehatan, melainkan kerugian aktual yang telah terjadi dan memiliki konsekuensi permanen terhadap kualitas hidup Pemohon I. 6. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Pada saat Pemohon II mengalami sakit dan berdasarkan kondisi kesehatannya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, Faskes tingkat pertama tidak menerbitkan surat rujukan dan hanya memberikan obat penurun demam. keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ketika kebutuhan masyarakat atas pelayanan lanjutan berhadapan dengan kapasitas pelayanan yang tersedia pada penyelenggara. 35 Dalam kondisi demikian, Pemohon II menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya. 7. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan [vide Bukti P-10] dan dalam menjalankan profesinya berhadapan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke
