PUU
Tahun 2026
304/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pemohon: Anisitus Amanat, S.H., alias Anisitus Amanat Gaham, S.H., Sp.N.
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 304/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Anisitus Amanat, S.H., Sp. N.
Pekerjaan :
Notaris
Alamat
:
Jalan Puspogiwang Raya Nomor 18, RT 004, RW 002,
Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
7 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
304/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 304/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 11 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 7 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara permohonan ini dapat pemohon urutrincikan sebagai berikut:
2
൬.
Kewenangan
Mahkamah
untuk
menguji
secara
materiil
konstitusionalitas norma UU diatur dalam Pasal ൭൯ ayat (൭) UUD NRI
Tahun ൬൴൯൰ yang mengatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
൭.
Pasal ൭൯C ayat (൬) UUD NRI ൬൴൯൰ yang antara lain mengatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
൮.
Pasal ൭൴ ayat (൬) huruf a Undang-Undang Nomor ൯൳ Tahun ൭൫൫൴
Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
൯.
Pasal ൬൫ ayat (൬) huruf a Undang-Undang Nomor ൭൯ Tahun ൭൫൫൮
Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang
mengatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun ൬൴൯൰. UU MK ini telah diubah oleh UU
Nomor ൳/൭൫൬൬ Tentang Perubahan Atas UU Nomor ൭൯ Tahun ൭൫൫൮
Tentang Mahkamah Konstitusi Bis UU Nomor ൯ Tahun ൭൫൬൯ Tentang
Penetapan PERPPU Nomor ൬ Tahun ൭൫൬൮ Tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor ൭൯ Tahun ൭൫൫൮ Tentang Mahkamah
Konstitusi Menjadi UU dan UU Nomor ൲ Tahun ൭൫൭൫ Tentang
Perubahan Ketiga Atas UU Nomor ൭൯ Tahun ൭൫൫൮ Tentang
Mahkamah Konstitusi.
൰.
Pasal ൴ ayat (൬) Undang-Undang Nomor ൬൭ Tahun ൭൫൬൬ Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P൮) yang
mengatakan: dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
3
൬൴൯൰, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. UU ini telah
diubah oleh UU Nomor ൬൰ Tahun ൭൫൬൴ Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor ൬൭ Tahun ൭൫൬൬ Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan diubah lagi dengan UU Nomor
൬൮ Tahun ൭൫൭൭ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor ൬൭ Tahun ൭൫൬൬ Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
൱.
Pasal ൭ ayat (൬) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ൲ Tahun
൭൫൭൰ Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang yang mengatakan: obyek permohonan Pengujian UU adalah
Undang-Undang dan Perppu dan ayat (൰) secara singkat
mengatakan: pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU
atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD ൬൴൯൰;
൲.
Pasal ൯ ayat (൮) dan Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴ Tahun ൭൫൬൳
merupakan bagian dari materi norma muatan UU tersebut, sehingga
memenuhi syarat untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap norma-
norma dasar yang terdapat dalam Pasal ൭൮A dan Pasal ൭൮C UUD
NRI Tahun ൬൴൯൰.
൳.
Norma Pasal ൯ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ yang mengatakan: Jenis
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur dengan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri menurut
Pemohon bertentangan dengan Pasal ൭൮A UUD NRI Tahun ൬൴൯൰
yang mengatakan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang dan norma
Pasal ൳ ayat (൮) yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang
berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau
peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal ൭൮C UUD NRI Tahun
൬൴൯൰ yang mengatakan: Hal-hal lain mengenai keuangan negara
diatur dengan undang-undang.
൴.
PNBP menurut Pemohon masuk kategori hal-hal lain mengenai
keuangan negara berdasarkan alasan norma Pasal ൭൫ UU Nomor
൴/൭൫൬൳ mengatakan: Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran
pendapatan dan belanja negara. Oleh karena PNBP dikelola dalam
4
sistem APBN maka PNBP itu pada ghalibnya adalah uang negara
yang harus diatur dalam bentuk UU dan tidak proporsional direduksi,
apalagi dinegasikan dengan cara mengatur jenis, tarif dan lain-lain
perihal PNBP dalam peraturan pemerintah dan/atau peraturan
menteri.
൬൫. Pasal ൭ ayat (൬) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor ൲
Tahun ൭൫൭൰ Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan
Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat (൰)
mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang
berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD ൬൴൯൰.
൬൬.
Oleh karena obyek pengujian ini adalah norma Pasal ൯ ayat (൮) dan
norma Pasal ൳ ayat (൮) merupakan bagian dari keseluruhan norma
UU Nomor ൴/൭൫൬൳, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang
menguji konstitusionalitasnya berdasarkan parameter norma-norma
dasar kandungan Pasal ൭൮A dan Pasal ൭൮C UUD NRI Tahun ൬൴൯൰.
Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat, Mahkamah
Konstitusi
berwenang
menguji
konstitusionalitas
obyek
Permohonan
ini
berdasarkan parameter pengujian norma dasar Pasal ൭൮A, ൭൮C, ൭൳, ൭൳D ayat (൬)
dan ൭൳I ayat (൭) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰.
II. Legal Standing Dan Kerugian Konstitusional
Legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon
untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma undang-undang terhadap UUD
൬൴൯൰ kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal ൰൬ ayat (൬)
UU MK yang mengatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.
perorangan warga negara Indonesia;
b.
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c.
badan hukum publik atau privat; atau
d.
lembaga negara.
5
Hak konstitusional menurut penjelasan Pasal ൰൬ ayat (൬) UU MK adalah hak-
hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun ൬൴൯൰. Adapun hak-hak
konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD ൬൴൯൰ yang ada relevansinya
dengan Permohonan ini:
1. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan secara tertulis (Pasal ൭൳ UUD
NRI ൬൴൯൰);
2. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminati atas dasar apapun dan hak
mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (vide
Pasal ൭൳I ayat (൭) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰) dan
3. Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum (vide Pasal ൭൳D ayat (൬) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰).
Pasal ൯ ayat (൬) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ൲ Tahun ൭൫൭൰
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang juga mengatur
kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD ൬൴൯൰
yang rumusan lengkapnya sama persis dengan rumusan Pasal ൰൬ ayat (൬) UU MK
tersebut di atas.
Sementara Pasal ൯ ayat (൭) PMK ൲/൭൫൭൰ bis Putusan MK Nomor ൫൫൱/PUU-
III/൭൫൫൰ dan Nomor ൫൬൬/PUU-V/൭൫൫൲ menerangkan bahwa Hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon sebagai dimaksud Pasal ൯ ayat (൬) dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila;
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD ൬൴൯൰.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c.
Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Pemohon saat ini berprofesi sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan
Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-൫൫൫൰൱.AH.൫൭.൫൮.Tahun ൭൫൭൱,
tanggal ൭൰ Februari ൭൫൭൱.
6
Perpanjangan Kembali Masa Jabatan Pemohon dari umur ൱൲ tahun ke umur
൱൳ tahun dan dari umur ൱൳ tahun ke umur ൱൴ tahun ada kewajiban membayar PNBP
berturut-turut sejumlah Rp ൲, ൰ (tujuh juta limaratus ribu) rupiah. Apabila Pemohon
masih sehat jasmani dan rohani pada tanggal ൬൲ April ൭൫൭൲ nanti, maka Pemohon
ada hak untuk perpanjang kembali ke umur ൲൫ tahun dengan kewajiban membayar
PNBP sejumlah Rp ൲,൰ sehingga total wajib bayar PNBP sampai genap umur ൲൫
tahun adalah RP ൭൭ ൰൫൫ ൫൫൫,- rupiah.
Dasar hukum yang dipakai pemerintah untuk mengenakan tarif PNBP
tersebut di atas adalah Lampiran PP Nomor ൯൰/൭൫൭൯. Akan tetapi pada saat
Permohonan ini didaftar secara resmi di MK, PP tersebut sudah diganti oleh PP
൮൫/൭൫൭൱ yang diundangkan pada tanggal ൭ Juli ൭൫൭൱, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ൭൫൭൱ Nomor ൲൭ yang efektif berlaku mulai pada tanggal ൭ Agustus
൭൫൭൱ dan di dalam lampirannya mengatur tarif baru PNBP yang berlaku bagi profesi
Notaris sebagai berikut:
A. Perpanjangan Masa Jabatan
4.
Kategori Daerah A per orang Rp ൯൫ juta;
5.
Kategori Daerah B per orang Rp ൬൰ juta;
6.
Kategori Daerah C per orang Rp ൲,൰ juta.
7.
Perpanjangan dari Umur/Usia ൱൲ s/d ൲൫ tahun per orang per tahun Rp ൯൫ juta.
B. Pindah Wilayah Jabatan:
1.
Ke wilayah Jakarta per orang Rp ൰൫൫ juta, sebelumnya Rp ൬൫൫ juta;
2.
Selain Wilayah Jakarta Rp ൬൫൫ juta
Apabila Pemohon masih sehat jasmani dan rohani sampai pada tanggal ൬൲
April ൭൫൭൲ nanti, maka hak Pemohon untuk perpanjang kembali masa jabatan ke
umur ൲൫ tahun ada kewajiban bayar PNBP sejumlah Rp ൯൫ juta dan tidak lagi Rp ൲,൰
juta seperti lampiran PP ൯൰/൭൫൭൯. Kenaikan tarif PNBP sesuai aturan baru tersebut
menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan rekan൭ Notaris senior di
seluruh Indonesia karena kenaikan tarif PNBP tersebut tanpa didahului dengan
kajian ilmiah (Naskah Akademik) tentang kemampuan keuangan atau penghasilan
para Notaris൭ Senior yang akan Perpanjang dan Perpanjang Kembali masa jabatan
dari umur ൱൲ hingga umur ൲൫ tahun, terutama sekali bagi para Notaris senior yang
bertugas di daerah-daerah kecamatan pinggiran kota൭ di Indonesia seperti
Pemohon saat ini bertugas di kota Kecamatan Kabupaten Kendal, Provensi Jawa
Tengah.
7
Jumlah PNBP a quo menurut Pemohon sangat tidak adil dan diskriminatif
hanya untuk jasa layanan bidang hukum kenotariatan selama masa jabatan satu
tahun. Dikatakan tidak adil dan diskriminatif berdasarkan perbandingan dengan
jumlah wajib bayar PNBP jasa layanan lain yang akan dijelaskan secara terperinci
pada Bab uraian tentang alasan Permohonan ini.
Kenaikan dan Penetapan tarif layanan hukum bagi para pelaku profesi
Notaris Indonesia yang hanya diatur dalam peraturan di bawah UU tersebut –
meskipun prosedur formil pembentukanya sudah sesuai – namun menurut
Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan para Notaris Indonesia
pada umumnya untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tertulis tentang
kemampuan keuangan untuk membayar tarif PNBP sebesar tersebut. Hak
menyampaikan pendapat tersebut hanya tersedia prosedur formalnya dalam proses
pembentukan UU dan tidak ada dalam proses pembentukan peraturan per-UU- an
di bawah UU. Inilah alasan pertama yang mendasari Pemohon mengajukan
Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dan bukan ke Mahkamah Agung.
Tujuannya agar Mahkamah Konstitusi berkenan menggunakan kewenangan
konstitusionalnya untuk membentuk dan/atau menambah norma baru pada norma
UU yang sudah ada dengan menyatakan: Penetapan jenis dan tarif PNBP bagi
Notaris Indonesia diatur dengan UU tersendiri.
Oleh karena Pemohon dan rekan൭ Notaris senior lain saat ini sudah dilanda
suasana jiwa yang resah dan gelisah terhadap kenaikan tarif PNBP baru tersebut
maka Pemohon dalam Permohonan ini tidak sebatas mewakili kepentingan pribadi
tapi sekaligus mewakili kepentingan rekan൭ Notaris senior yang akan mengajukan
Permohonan Perpanjangan dan Perpanjangan Kembali masa jabatan dari umur ൱൰
tahun hingga umur ൲൫ tahun seraya mengharapkan agar Mahkamah mengabulkan
Permohonan ini sehingga kerugian potensial tersebut tidak akan bermetamorfosis
menjadi kerugian faktual.
Kerugian faktual yang akan dialami Pemohon pasti akan berlangsung pada
tanggal ൬൲ April ൭൫൭൲ yang akan datang karena pada saat itu – jika Pemohon masih
sehat jasmani dan rohani – Pemohon berhak memperpanjang kembali masa jabatan
ke umur ൲൫ tahun. Sehingga apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka
Pemohon bersama pengurus organisasi pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai
bargaining position untuk menawarkan penurunan tarif PNBP dengan Kementerian
Hukum RI sesuai janji Menteri Hukum lewat keterangan lisan di Medsos.
8
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon sudah mempunyai
legal standing mengajukan permohonan ini dengan harapan apabila Permohonan
ini dikabulkan Mahkamah maka profesi Notaris Indonesia sekarang dan akan
datang tidak lagi diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif di hadapan hukum
terkait tarif PNBP melainkan diperlakukan secara rasional dan adil sesuai
kemampuan penghasilan berdasarkan hasil kajian ilmiah seperti dimaksud dalam
uraian tentang alasan Permohonan ini nanti.
Legal standing Pemohon tersebut di atas menurut Pemohon tidak gugur demi
hukum karena asas Nebis in idem dengan Permohonan yang telah diputus
Mahkamah Nomor ൭൫൮/PUU-XXIV/൭൫൭൱. Sebab parameter pengujian Putusan
tersebut adalah Pasal ൭൮A, ൭൮C, Pasal ൭൳D ayat (൬), Pasal ൭൳I ayat (൭) dan UU P൮.
Sedangkan parameter pengujian Permohonan sekarang ini meliputi Pasal ൭൮A, ൭൮C,
Pasal ൭൳, Pasal ൭൳D ayat (൬) dan Pasal ൭൳I ayat (൭). Dalam Permohonan sekarang
ini ada Pasal ൭൳ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ sebagai unsur pembeda yang tidak ada
dalam Permohonan yang sudah diputus Mahkamah tersebut di atas. Dalam
Permohonan terdahulu ada UU P൮ sebagai salah satu dasar pengujian yang tidak
dipakai dalam Permohonan sekarang ini dan hanya dipakai sebatas sebagai salah
satu sumber hukum tertulis untuk menguatakan dalil Permohonan ini.
Perbedaan alasan-alasan Permohonan terdahulu meliputi ulasan-ulasan
atau uraian-uraian dari aspek-aspek hukum tentang: ൬. Masa Jabatan Pemohon
Dapat Diperpanjang Kembali. ൭. Penafsiran Konstitusi. ൮. Penafsiran Dan
Implementasi Norma Pasal UUD. ൯. PNBP Adalah Bagian Integral Dari APBN dan
൰. Kebijakan Hukum Terbuka (KHT). Sedangkan alasan-alasan Permohonan
sekarang ini terdiri dari penjelasan-penjelasan ringkas dari segi-segi hukum yang
berkaitan dengan: ൬. Kebutuhan UU Khusus ൭. Perlindungan Hukum ൮. Prinsip
Keadilan, Kepastian dan Rasionalitas Norma Hukum ൯. Penafsiran Konstitusi ൰.
Implementasi Norma Pasal UUD ൱. PNBP Adalah Bagian Integral Dari APBN ൲.
Kebijakan Hukum Terbuka.
Perbedaan-perbedaan kasat mata dari alasan-alasan Permohonan
sekarang ini yang sama sekali tidak ada dalam Permohonan terdahulu adalah dalam
Permohonan sekarang ini ada uraian-uraian dari segi-segi hukum tentang:
Kebutuhan UU Khusus, Perlindungan Hukum dan Prinsip Keadilan, Kepastian dan
Rasionalitas Norma Hukum. Alasan-alasan Penafsiran Konstitusi, Implementasi
Norma Pasal UUD, PNBP Adalah Bagian Integral Dari APBN dan Kebijakan Hukum
9
Terbuka hanya terbatas pada kesamaan subjudul karena argumentasi hukumnya
sedikir berbeda.
Amar poin ൯.൭ Putusan Nomor ൭൫൮/PUU-XXIV/൭൫൭൱, Mahkamah
menyatakan: Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan poin ൯.൮,
Mahkamah menyatakan: Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih
lanjut. Maka Permohonan sekarang ini diajukan agar tidak kabur sehingga
Mahkamah dapat pertimbangkan lebih lanjut sampai tuntas.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Permohonan ini dapat
diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat
sebagai Nebis in idem sebab asas tersebut dapat dikecualikan jika materi muatan
UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
Permohonan yang berbeda (vide Pasal ൲൭ ayat PMK Nomor ൲/൭൫൭൰).
III.
Alasan Permohonan
Permohonan ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:
൬.
Kebutuhan UU Khusus
Salah satu prosedur awal dalam proses pembentukan UU adalah harus
didahului dengan perumusan Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik menurut
Pasal ൬ ayat (൬) UU P൮ adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan
hasil
penelitian
lainnya
terhadap
suatu
masalah
tertentu
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut
dalam suatu RUU. Penyusunan Naskah Akademik RUU menurut versi Pasal ൯൯ ayat
(൬) UU P൮ dilakukan sesuai dengan teks penyusunan Naskah Akademik.
Bila mengikuti petunjuk norma Pasal ൯൯ ayat (൬) UU P൮ tersebut maka di
Indonesia tidak ada UU tanpa Naskah Akademik, kecuali UU APBN dan lain-lain
(vide Pasal ൯൮ ayat (൯) UU P൮). Segala materi suatu UU awalnya adalah materi
Naskah Akademik yang disusun berdasarkan pengkajian hukum dan penelitian
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU untuk kemudian
dibahas Presiden dan DPR RI untuk mendapat persetujuan bersama. Salah satu
obyek kajian dan penelitian ilmiah tersebut adalah pendapat atau kehendak
masyarakat perorangan atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan
atas suatu RUU yang dalam hal ini adalah pendapat atau kehendak kelompok
masyarakat pelaku profesi Notaris di Indonesia. Prof. DR. R.M. Sudikno
Mertokusumo, SH dalam mengomentari teori Kedaulatan Rakyat versi Rousseau
10
mengatakan bahwa UU sebagai pernyataan kehendak rakyat adalah satu-satunya
sumber hukum (Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, hal.൯൮, ൬൴൴൮).
Jumlah anggota Notaris seluruh Indonesia saat ini tidak kurang dari ൭൰ ൫൫൫
orang dan setiap tahun ada tambahan pengangkatan Notaris baru antara ൬൫൫൫ orang
sampai ൮൫൫൫ orang. Jenis-jenis layanan hukum yang disediakan negara untuk para
pelaku profesi Notaris Indonesia meliputi pengangkatan Notaris baru, pemberian
penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan, Pindah Wilayah
Jabatan Notaris, Perpanjangan dari umur ൱൰ tahun ke umur ൱൲ tahun, Perpanjangan
kembali Masa Jabatan Notaris dari umur ൱൲ tahun ke umur ൲൫ tahun, Persetujuan
Perubahan Identitas Notaris, Biaya Tahunan Akun Notaris, Pelantikan dan
Penyumpahan Notaris, Pencarian Data Notaris atau Pemegang Protokol Notaris,
Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pengganti dan Penambahan Akses Notaris
Pengganti, Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris(PPKJN), Permohonan
Konduite Untuk Pindah Wilayah Jabatan Notaris, Permohonan Rekomendasi Untuk
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Permohonan Izin Cuti Notaris, Banding
Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pelaporan Akta Wasiat yang terdiri dari Laporan
Bulanan Akta Yang Berkenaan dengan wasiat, Pemberian Surat Keterangan
Wasiat, Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak dan
Perbaikan Pelaporan Akta Wasiat. Masing-masing jenis layanan tersebut masih ada
klasifikasinya dan setiap klasifikasi ada tarif PNBP tersendiri dan selengkapnya
tertera dalam surat bukti Permohonan ini.
Ditilik dari segi jumlah personil Notaris Indonesia dan kemungkinan untuk terus
bertambah dari tahun ke tahun serta jenis-jenis layanan hukum yang diberikan
negara maka menurut hemat Pemohon sangat layak ada UU khusus atau tersendiri
yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP dan tidak terintegrasi dengan UU
tentang jenis dan tarif PNBP layanan hukum bidang lain seperti yang tengah berlaku
saat ini. Menurut Pemohon, permohonan UU khusus ini bukan merupakan aspirasi
tanpa dasar norma hukum melainkan suatu permohonan yang bersumber pada
Pasal ൬൫ ayat (൬) huruf e UU P൮ yang mengatakan bahwa materi muatan yang harus
diatur dengan UU adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat cq.
para pelaku profesi Notaris Indonesia. Sehingga norma Pasal ൯ ayat (൮) dan norma
Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ hanya berlaku untuk pihak-pihak lain, sedangkan
bagi pelaku profesi Notaris, kedua norma ini menurut Pemohon tidak rasional dan
tidak mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum yang adil. Inilah alasan kedua yang
11
mendorong Pemohon mengajukan Permohonan ini ke MK dan tidak ke MA. Sebab
implementasi norma Pasal ൯ ayat (൮) dan norma Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳
melalui peraturan di bawah UU menurut Pemohon menegasikan prinsip keadalan
dan rasionalitas serta hak para pelaku profesi Notaris di Indonesia untuk
menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis karena semua itu tidak
diharuskan menurut hukum yang berlaku. Tidak demikian halnya jika jenis dan tarif
PNBP diatur dengan UU ada keharusan untuk minta pendapat seperti itu demi
hukum (sesuai UU P൮) dan jika pendapat tersebut tidak dipenuhi maka secara
hukum UU tersebut cacat secara formil karena tidak didasarkan pada kehendak
kelompok masyarakat yang dtujui oleh UU tersebut.
Apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah dengan menyatakan bahwa
jenis dan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur dengan UU
tersendiri maka Pemohon dan para anggota Notaris Indonesia lainnya berhak
memberikan pendapat secara lisan dan secara tertulis mengenai berapa
kemampuan keuangan mereka untuk membayar PNBP sebagai materi penyusunan
Naskah Akademik yang kelak menjadi bahan baku penyusunan RUU sesuai
ketentuan Pasal ൭൳ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan tidak seperti sekarang ini ditetapkan
sepihak oleh Pemerintah tanpa didahului dengan kajian dan penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Pemohon tidak bermaksud menyalahkan Pemerintah menetapan tarif PNBP
bagi pelaku profesi Notaris hanya berdasarkan peraturan di bawah UU karena
sudah ada delegasi kewenangan yang bersumber dari norma Pasal ൯ ayat (൮) dan
norma Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴ /൭൫൬൳. Namun implementasi kedua norma UU
tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal ൭൳ UUD NRI ൬൴൯൰ tentang
hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan secara tertulis, Pasal ൭൳I ayat (൭) UUD
NRI ൬൴൯൰ tentang hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminati atas
dasar apapun dan hak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif, Pasal ൭൳D ayat (൬) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ tentang hak atas perlakuan
yang sama dihadapan hukum dan menegasikan prinsip -prinsip rasionalitas yang
wajar dan kepastian hukum adil terhadap praktisi Notaris Indonesia.
Berkenaan dengan dalil tersebut di atas maka mohon kiranya agar Mahkamah
berkenan mengabulkan Permohonan ini dengan menyatakan: norma Pasal ൯ ayat
(൮) dan norma Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴ /൭൫൬൳ tidak memiliki kekuatan hukum
berlaku mengikat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia sepanjang tidak
12
dimaknai bahwa jenis dan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan UU tersendiri.
൭. Perlindungan Hukum
Parameter Perpanjangan Kembali masa jabatan Notaris hingga umur ൲൫ tahun
adalah surat bukti sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter
yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah
pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang
menangani urusan di bidang hukum. Tidak ada dalam amar putusan Mahkamah
Konstitusi tentang wajib bayar PNBP yang menurut Pemohon dan rekan൭ Notaris
senior, jumlah nominalnya melampaui kemampuan penghasilan Notaris selama
setahun.
Pemohon dan rekan൭ Notaris senior tidak bermaksud menolak atau
menghindari kawajiban bayar PNBP dari umur ൱൲ tahun ke umur ൲൫ karena
merupakan hak negara melainkan hanya mempermasalahkan jumlah nominalnya
yang menurut Pemohon tidak adil, diskrimatif dan tidak diperlakukan sama
dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal ൭൳D dan Pasal ൭൳I UUD NRI
Tahun ൬൴൯൰ jika dibandingkan dengan kewajiban bayar PNBP pihak lain yang
mendapat jasa layanan dari negara. Misalnya wajib bayar PNBP pihak yang
mendapat pinjaman dari lembaga keuangan di atas Rp ൬ miliar sampai Rp ൬൫൫ miliar
dengan jaminan fidusia hanya dibebani wajib bayar PNBP Rp ൬.൴൰൫.൫൫൫,- (satu juta
sembilanratus limapuluh ribu) rupiah, mendapat pinjaman di atas Rp ൬൫൫ miliar
sampai Rp ൰൫൫ miliar dengan jaminan fidusia hanya dibebani wajib bayar PNBP
sebesar Rp ൮.൳൫൫.൫൫൫,- ( tiga juta delapan ratus ribu ) rupiah.
Pemberi jaminan fidusia dalam hal ini mendapat uang pinjaman dari
lembaga keuangan, sementara Notaris tidak mendapat penghasilan sampai satu
miliar per tahun, baik di Kategori Daerah A, B dan apalagi C dan pula tidak mendapat
fasilitas keuangan dari lembaga keuangan. Menurut pemahaman Pemohon, wajib
bayar ke kas negara/daerah harus sepadan dengan penghasilan dan jasa layanan
dari negara pun perlu proporsional dengan hasil pihak yang mendapat jasa layanan
dari negara. Tidak masalah juga jika penetapan nilai nominal tarif PNBP tersebut
didasarkan pada hasil kajian ilmiah terlebih dahulu tentang rerata penghasilan
Notaris൭ senior di seluruh Indonesia.
Kenaikan tarif PNBP dalam PP ൮൫/൭൫൭൱ tersebut menimbulkan keresahan
dan kegelisahan di kalangan Notaris൭ senior Indonesia dan sebagai tanggapan,
13
Menteri Hukum RI lewat video di Medsos mengaku bersalah atas kenaikan tarif
PNBP profesi Notaris khususnya karena tidak mengecek dan akan melakukan
evaluasi lewat rapat koordinasi (tutur kata Menteri Hukum RI lewat video Medsos
akan diperdengarkan dalam Sidang Permohonan ini).
Terlepas seperti apa hasil koordinasi bapak Menteri Hukum RI tersebut,
Pemohon hanya mau mengatakan bahwa delegasi wewenang kandungan Norma
Pasal ൯ ayat (൮) dan Norma Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ untuk mengatur jenis
dan tarif PNBP dengan peraturan di bawah UU melahirkan norma tentang tarif
PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia yang bertentangan dengan Pasal ൭൳
UUD NRI ൬൴൯൰ tentang hak setiap pelaku profesi Notaris untuk mengeluarkan
pendapat secara lisan dan secara tertulis, Pasal ൭൳I ayat (൭) UUD NRI ൬൴൯൰ tentang
hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminati atas dasar apapun, hak
mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pasal ൭൳D
ayat (൬) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ tentang hak atas perlakuan yang sama dihadapan
hukum dan telah menegasikan prinsip-prinsip rasionalitas yang wajar serta
kepastian hukum yang adil terhadap para pelaku profesi Notaris Indonesia dan
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai bahwa jenis dan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia
diatur dengan UU.
Penetapan jenis dan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris dalam bingkai
peraturan di bawah UU menurut Pemohon secara teoritis yuridis merupakan norma
UU juga oleh karena peraturan di bawah UU tersebut diundangkan atas dasar
delegasi wewenang yang sumber hukumnya adalah perintah Pasal ൯ ayat (൮) dan
Pasal ൳ ayat UU nomor ൴/൭൫൬൳. Peraturan di bawah UU tersebut menurut Pemohon
merupakan implementasi eksplisit dari kedua norma pasal UU tersebut dan
karenanya secara teoritis yuridis merupakan norma UU juga. Inilah alasan ketiga
yang memberi dasar, arah dan pijakan teoritis yuridis kepada Pemohon mengajukan
Permohonan ini ke MK dan bukan ke MA. Ending yang ditujui Pemohon adalah agar
MK sesuai kewenangan yang dimilikinya yang tidak dimiliki MA berkenan
menambah norma atau makna baru pada kedua pasal tersebut berdasarkan
pertimbangan rasionalitas, keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminaf dengan
menyatakan: Jenis dan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan UU. Alasan hukumnya adalah penetapan tarif PNBP berdasarkan peraturan
di bawah UU walaupun berdasarkan perintah UU menghasilkan norma yang tidak
14
rasional dan tidak adil terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia oleh karena tidak
didahului dengan penelitian tentang pendapat pelaku profesi Notaris yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena mekanismenya tidak tersedia.
Seandainya Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka Pemohon dan
rekan൭ Notaris lain tidak menderita kerugian membayar PNBP semahal tersebut di
atas hanya untuk satu tahun masa tugas (Kategori Daerah A, B dan C disusun dalam
Surat Bukti Permohonan ini). Maka kiranya Mahkamah mengabulkan Permohonan
ini supaya para pelaku profesi Notaris sekarang dan yang akan datang bebas dari
perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan hukum yang pasti dan mendapat
perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti dimaksud dalam norma-norma UUD
NRI Tahun ൬൴൯൰.
൮. Prinsip Keadilan, Kepastian dan Rasionalitas Norma Hukum
Prinsip keadilan dan rasionalitas sama-sama merupakan prinsip yang
abstrak. Kedua prinsip tersebut hanya bisa dirasakan atau dibayangkan dalam alam
pikiran. Prinsip keadilan hanya bisa diwujudnyatakan lewat rasa puas, bahagia,
gembira, leluasa atau bebas melaksanakan suatu kewajiban moral atau hukum
tanpa ada perasaan rugi atau beban moral. Prinsip rasionalitas hanya bisa
dibayangkan dalam alam pikiran sebagai sesuatu yang gampang dipahami dan/atau
mudah dimengerti. Hasil akhir dari kedua prinsip ini adalah melaksanakan atau tidak
melaksanakan suatu kewajiban moral atau hukum tanpa disertai rasa rugi atau
beban moral. Dari segi hukum konstitusi, secara sederhana dapat dirumuskan
bahwa segala norma UU ataupun norma peraturan di bawah UU yang bertentangan
dan/atau tidak mengejawantahkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam
satu atau lebih norma dalam Batang Tubuh UUD ൬൴൯൰ adalah tidak adil dan tidak
rasional serta tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai norma hukum
yang memiliki aspek kepastian hukum. Dengan perkataan lain, segala norma UU
ataupun norma peraturan di bawah UU yang sesuai dengan satu atau lebih norma
dasar kandung Batang Tubuh UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ adalah adil dan rasional serta
memenuhi syarat untuk disebut sebagai norma yang memiliki aspek kepastian
hukum hukum.
Perpanjangan masa jabatan Pemohon dari umur ൱൰ tahun ke umur ൱൲ tahun
dan Perpanjangan Kembali dari umur ൱൲ tahun sampai umur ൲൫ tahun dengan
kewajiban bayar PNBP per tahun diubah menjadi ൯൫ juta per tahun menurut
Pemohon menjadi beban pikiran dan pertanyaan terus-menerus yang tak
15
berkesudahan dalam lubuk hati. Apakah Pemohon mampu membayar PNBP
sebesar itu pada tanggal ൬൲ April ൭൫൭൲ yang akan datang? Apakah kalau bisa
membayar tapi bisakah mendapat penghasilan lebih dari jumlah tersebut hanya
dalam kurun waktu satu tahun? Apakah tidak sebaiknya jumlah uang tersebut
disiapkan untuk menambah pesangon pegawai? Apakah tidak sebaiknya pensiun
saja dari Notaris dan menjadi wiraswasta biasa? Apakah kalau permasalahan tarif
PNBP ini diuji ke MA dan MA mengabulkannya, dapatkah produk hukum MA
tersebut bertahan dalam kurun waktu lama? Tidakah pemerintah mempunyai
wewenang mengubah peraturan di bawah UU kapan saja dikehendaki tanpa terlebih
dahulu minta pendapat kelompok masyarakat Notaris Indonesia yang menjadi
addressat peraturan di bawah UU?
Pertanyaan terakhir tersebut di atas merupakan alasan terakhir yang menjadi
landasan hukum bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini ke MK dan tidak
memilih alternatif opsi ke MA. Kewenangan MA adalah menguji konstitusionalitas
norma peraturan di bawah UU terhadap UU dan apabila permohonan tersebut
dikabulkan MA dengan menyatakan norma peraturan di bawah UU yang menjadi
obyek pengujian tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara
teoritis hukum administrasi negara tidak menghalangi Pemerintah menerbitkan
aturan baru lagi sesuai kepentingan dan kebutuhan keuangan Pemerintah oleh
karena tidak ada kewajibaban hukum yang mengikat pemerintah minta pendapat
secara lisan dan tertulis kepada kelompok masyarakat yang ditujui oleh peraturan
di bawah UU tersebut.
MK sudah kerap membentuk norma baru pada suatu UU yang sudah berlaku
sesuai dalil prinsipal dalam suatu surat permohonan pengujian yang dinilai berdasar
oleh Majelis Hakim MK sesuai aturan dasar UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Sekedar contoh
untuk membuktikan dan menguatkan kebenaran dalil ini adalah Putusan MK terbaru
Nomor ൬൮൰/PUU-XIX/൭൫൭൯ yang membagi Pemilu di Indonesia menjadi Pemilu
nasional dan Pemilu lokal dan Putusan MK Nomor ൳൯/PUU-XXII/൭൫൭൯ yang
melahirkan norma baru tentang umur pensiun Notaris pada umur ൱൲ tahun menjadi
pensiun pada umur ൲൫ tahun. Norma-norma baru yang dilahir MK lewat putusan-
putusannya tersebut menurut Pemohon bukan ultra petita atau melampaui
kewenangan melainkan untuk menegakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian
hukum dan untuk melindungi hak-hak warga negara serta demi terpenuhinya aspek
rasionalitas norma UU.
16
Prinsip-prinsip
keadilan
dan
rasionalitas
yang
dipersoalkan
dalam
Permohonan ini memang tidak pada tataran norma UU melainkan pada tataran
peraturan per-UU-an di bawah UU yang merupakan implementasi norma UU.
Norma tentang tarif PNBP dalam bingkisan peraturan di bawah UU tersebut menurut
Pemohon sudah sah secara hukum karena diundangkan atas perintah UU yang
lebih tinggi dan karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak-
pihak lain yang ditujui oleh peraturan di bawah UU tersebut. Sedangkan khusus bagi
pelaku profesi Notaris Indonesia, norma tersebut tidak adil dan tidak rasional,
mengingat jumlah layanan hukum dan jumlah anggota Notaris di Indonesia relatif
banyak dan kemungkinan terus bertambah dari tahun ke tahun maka kiranya
Mahkamah berkenan menambah norma baru pada Pasal ൯ ayat (൮) dan Pasal ൳
ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ dengan rumusan: Jenis dan tarif PNBP bagi pelaku
profesi Notaris Indonesia diatur dengan UU.
Apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka ada kewajiban hukum
bagi pembentuk UU untuk minta pendapat kalangan pelaku profesi Notaris
Indonesia secara lisan maupun secara tertulis tentang kemampuan keuangannya
membayar PNBP sesuai penghasilan. UU yang diundangkan setelah melalui
mekanisme ini menurut Pemohon niscaya sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan,
kepastian, perlindungan hak Pemohon dan para pelaku profesi Notaris dan prinsip
rasionalitas karena didahului dengan kajian ilmiah yang telah disusun dalam Naskah
Akademik yang fungsinya seperti penjelasan terdahulu dari Permohonan ini.
൯. Penafsiran Konstitusi
Teori sederhana tentang makna konstitusi yang Pemohon angkat sebagai
salah satu dasar dalil Permohonan ini adalah teori hukum tata negara yang
mengatakan bahwa konstitusi mengandung makna perjanjian kesepakatan antara
rakyat dan negara yang menjalankan cabang-cabang kekuasaannya (K.C. Weare
dalam Refly Harun: Penafsiran Konstitusi, hal. ൯, RajaGrafindo Persada, Januari
൭൫൬൴).
Atas dasar alasan bahwa konstitusi merupakan perjanjian kesepakatan
maka teori-teori sederhana tentang penafsiran perjanjian yang ada dalam kemasan
pasal-pasal hukum perdata BW warisan pemerintah kolonial Belanda yang saat ini
masih aktif dipakai atau dibahas kalangan pemerhatinya di berbagi forum
pengadilan, diskusi-diskusi, seminar-seminar sebagai sumber hukum tertulis dapat
Pemohon pakai sebagai salah satu sandaran dalil hukum Permohonan ini.
17
Berapa norma dalam pasal hukum perdata tersebut yang menurut Pemohon
layak ditarik sebagai sumber inspirasi perumusan dalil Permohonan ini sbb:
Pertama, ketentuan Pasal ൬൮൯൭ yang mengatakan: Jika kata-kata suatu perjanjian
jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.
Kedua, ketentuan Pasal ൬൮൯൯ yang mengatakan: Jika suatu janji dapat diberi dua
arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang dimungkinkan janji itu
dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.
Ketiga, ketentuan Pasal ൬൮൯൰ yang mengatakan: Jika perkataan dapat diberi dua
macam pengertian, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat
perjanjian. Keempat, ketentuan Pasal ൬൮൯൱ yang mengatakan: Perikatan yang
mempunyai arti yang meragu-ragukan, harus ditafsirkan menurut kebiasaan di
dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat. Kelima, ketentuan Pasal ൬൮൯൲ yang
mengatakan: syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus
dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dinyatakan
dalam perjanjian. Dan keenam, ketentuan Pasal ൬൮൯൳ yang mengatakan: Semua
janji yang dibuatkan dalam satu perjanjian harus diartikan dalam hubungannya satu
sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh
perjanjian.
Hakekat dari teori penafsiran perjanjian menurut aturan hukum perdata
tersebut di atas adalah memberi arahan dasar tentang pentingnya sebuah teks
perjanjian untuk ditafsir manakala naskah teks perjanjian bersifat ambigu. Selama
rumusan naskah teks perjanjian tidak ambigu maka penafsiran tidak diperlukan
(Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, SH: bab-bab tentang penemuan hukum,
hal.൬൰, ൬൴൴൮). Demikian halnya apabila konstitusi dipahami sebagai perjanjian yang
sudah disepakati oleh seluruh rakyat suatu negara dengan pelaksana kekuasaan
negara hanya perlu ditafsir jika naskah teks konstitusi bersifat ambigu.
Konstitusi sebagai salah satu cabang ilmu hukum memiliki metode
penafsiran spesifik selain yang bersifat umum dibidang ilmu hukum. Menurut
konsepsi hukum tata negara, konstitusi negara hukum Indonesia meliputi konstitusi
tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis tidak diulas lebih lanjut
dalam Permohonan ini karena tidak ada relevansinya.
Konstitusi tertulis dalam negara hukum Indonesia adalah UUD NRI Tahun
൬൴൯൰ yang disahkan pada tanggal ൬൳ Agustus ൬൴൯൰ dan telah diamandemen
sebanyak empat kali (tahun ൬൴൴൴, ൭൫൫൫, ൭൫൫൬ dan ൭൫൫൭). Maka pembahasan tentang
18
teori penafsiran yang dimaksud Pemohon dalam item ini hanya sebatas teori
penafsiran UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ sebagai hukum dasar, khususnya naskah teks
norma dasar materi muatan Pasal ൭൮A yang mengatakan: Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang dan
norma dasar materi muatan Pasal ൭൮C yang mengatakan: Hal-hal lain mengenai
keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Ada banyak ulasan para sarjana hukum tentang teori menafsirkan UUD NRI
Tahun ൬൴൯൰ dan dua diantaranya adalah teori penafsiran secara originalist dan teori
penafsiran nonoriginalist. Pusat perhatian penafsiran originalist adalah makna
konstitusi tertulis yang tersurat dan tersirat dalam naskah UUD. Apabila norma dasar
merumuskan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur UU dan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU
maka tidak dapat ditafsirkan oleh pembentuk UU untuk diatur dalam peraturan di
bawah UU berdasarkan delegasi UU sebagai implementasi dari UUD tersebut.
Penafsiran ekstensif seperti itu dari segi konsepsi hierarkhi peraturan per-UU-an
berakibat norma dibawah norma dasar tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
berlaku mengikat umum karena tidak merupakan perintah UUD untuk diatur dalam
peraturan di bawah UU. UUD mengatur untuk diatur UU maka UU tidak dapat
mendelegasikan lagi untuk diatur dalam peraturan di bawah UU.
Sedangkan fokus perhatian teori penafsiran nonoriginalist adalah melakukan
aktivitas perenungan terencana dan terstruktur terhadap way of life kelompok-
kelompok anggota masyarakat yang dianggap merupakan representasi suatu
negara disekitar lingkungan hidup perumus UUD atau konstitusi (framers). Tujuan
yang hendak digapai adalah untuk dapat mengungkapkan kepingan-kepingan
pandangan hidup kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan tokoh-
tokoh perumus konstitusi supaya dapat menangkap makna yang tersembunyi dibalik
layar rumusan naskah konstitusi. Teori ini sangat diperlukan manakala ruang
lingkungan kehidupan para perumus norma konstitusi berada pada rentang waktu
sangat jauh dengan ruang lingkungan hidup sipenafsir, sehingga tidak ada lagi saksi
hidup yang bisa dimintai pertolongan untuk menyampaikan kesaksian (DR.
Muhammad Ilham Hermawan, SH, MH, Teori Penafsiran Konstitusi, Implikasi
Pengujian Kostitusional di Mahkamah Konstitusi, Kencana, ൭൫൭൭, hal. ൬൳൰ s/d ൭൭൰).
Rumusan naskah teks norma Pasal ൭൮A dan ൭൮C UUD NRI Tahun ൬൴൯൰
menurut Pemohon sudah tampak kasat mata bahwa Pajak dan pungutan lain yang
19
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU dan hal-hal lain mengenai
keuangan negara diatur dengan UU, sehingga norma Pasal ൯ ayat (൮) UU Nomor
൴/൭൫൬൳ yang mengatakan: Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur
dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri
bertentangan dengan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia
sepanjang tidak dimaknai: Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur
dengan Undang-Undang dan norma Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ yang
mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri bertentangan dengan UUD
Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap
pelaku profesi Notaris Indonesia secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Tarif
atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan Notaris diatur dengan Undang-
Undang.
Penetapan jenis dan kenaikan tarif PNBP berdasarkan peraturan di bawah
UU tersebut di atas menurut Pemohon hanya adil dan rasional serta memiliki
kekuatan hukum berlaku mengikat pihak-pihak lain, sedangkan bagi para pelaku
profesi Notaris Indonesia sesuai hasil diskusi kelompok bersama lewat forum WAG
telah disimpulkan bahwa penetapan kenaikan tarif PNBP tersebut sebagai
diskriminatif, tidak rasional dan tidak adil karena menegasikan hak Notaris untuk
menyampaikan pendapatnya sesuai Pasal ൭൳ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Prosedur
seperti ini memang tidak ada dalam proses pembentukan peraturan di bawah UU
melainkan hanya ada dalam proses pembentukan UU. Oleh karenanya melalui
Permohonan ini, Pemohon secara pribadi dan atas nama rekan-rekan profesi
menyampaikan Permohonan agar Mahkamah sesuai kewenangannya menyatakan:
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-Undang.
൰. Implementasi Norma Pasal UUD
Pasal ൰ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ menyatakan: Presiden memegang kekuasaan
membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pasal ൭൫ ayat (൬) UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ mengatakan: Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membetuk undang-undang dan ayat (൭) mengatakan: Setiap
rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama. Dan materi muatan yang harus diatur
20
dengan UU menurut Pasal ൬൫ ayat (൬) huruf a UU P൮ berisi pengaturan lebih lanjut
mengenai ketentuan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰.
Dari serangkaian rumusan beberapa pasal UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ tersebut di
atas dapatlah Pemohon simpulkan bahwa materi muatan UU sejatinya merupakan
kumpulan satu sistem norma sebagai hasil tafsiran satu atau beberapa norma dasar
yang terpatri dalam UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Sebagai manusia biasa, pembentuk UU
tentu ada peluang salah tafsir makna yang terdapat dalam rumusan norma UUD
sehingga implementasinya berupa norma UU menyimpang atau bahkan
bertentangan dan/atau justru menegasika makna originalist atau nonoriginalist
norma UUD yang merupakan sumber dan dasar pembentukan UU.
Pasal ൯ ayat (൮) dan Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ menurut Pemohon
merupakan tafsiran makna originalis atau nonoriginalis Pasal ൭൮A dan Pasal ൭൮C
UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Namun karena pembentuk UU adalah juga manusia biasa
yang tidak pernah bebas dari kesalahan, kekeliruan atau kekilafan sehingga
menghasilkan norma dalam kedua pasal UU Nomor ൴/൭൫൬൳ tersebut yang menurut
Pemohon bertentangan dengan kedua pasal UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Oleh karena
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi untuk membatalkan atau
menyatakan tidak sah sebagian atau seluruh norma atau kalimat yang merupakan
materi muatan satu atau lebih norma UU maka tujuan akhir dari Permohonan ini
adalah agar Mahkamah melaksanakan kewenangan menegakan dan/atau
meluruskan materi muatan UU ൴/൭൫൬൳ agar sesuai dengan norma dasar UUD
sekalipun UU tersebut telah memenuhi prosedur formil pembentukannya.
Kewenangan Mahkamah menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD ൬൴൯൰
menurut Pemohon dilangsungkan atas dasar alasan bahwa UU pada hakekatnya
merupakan implementasi dari tafsiran norma-norma tertentu kandungan Batang
Tubuh UUD ൬൴൯൰. Mahkamah berwenang menilai dan memutuskan tentang apakah
hasil tafsiran pembentuk UU sudah sesuai atau tidak dengan maksud norma tertentu
kandungan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Norma Pasal ൯ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ yang
mengatakan: Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur dengan
Undang-Undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan
dengan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum
berlaku mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Jenis PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-Undang tersendiri dan norma Pasal ൳ ayat (൮) yang mengatakan:
21
Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan
pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD Tahun ൬൴൯൰ dan
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap
pelaku profesi Notaris Indonesia sepanjang tidak dimaknai: Tarif atas jenis PNBP
yang berasal dari pelayanan terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-Undang.
൱. PNBP Adalah Bagian Integral Dari APBN
Jika mengikuti petunjuk Pasal ൭൮A dan ൭൮C UUD NRI Tahun ൬൴൯൰, tidak ada
keraguan bagi Pemohon untuk menyatakan jenis dan besaran tarif PNBP
merupakan bagian integral dari APBN yang harus diatur dengan UU dan seluruh
uang PNBP menurut Pasal ൭൫ UU Nomor ൴/൭൫൬൳ dikelola dalam sistem APBN. Ini
berarti bahwa seluruh uang PNBP yang merupakan kewajiban hukum setiap
anggota Notaris Indonesia yang akan perpanjang dan perpanjang kembali masa
jabatannya adalah uang APBN yang harus diatur atau dikelola sesuai mekanisme
atau sesuai dengan ketentuan UU. Maka penetapan jenis dan besaran tarif PNBP
bagi profesi Notaris Indonesia dalam format peraturan dibawah UU seperti sekarang
ini walaupun berdasarkan delegasi dari UU yang sudah dibentuk sesuai formalitas
pembentukannya menurut Pemohon tetap merupakan kebijakan hukum terbuka
yang menegasikan Pasal ൭൮A UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ yang menyatakan: pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU dan Pasal
൭൮C UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ yang mengatakan: Hal-hal lain mengenai keuangan
negara diatur dengan UU.
Atas dasar alasan bahwa UU APBN sudah digariskan oleh Pasal ൯൮ ayat
(൯) huruf a UU P൮ sebagai implementasi Pasal ൭൭A UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ yang
mengatur tata cara Pembentukan UU tidak memerlukan Naskah Akademik maka
mohon agar Mahkamah mengabulkan Permohonan ini dengan menyatakan jenis
dan besaran tarif PNBP bagi profesi Notaris diatur dengan UU tersendiri. Namun
kerena UU Nomor ൴/൭൫൬൳ Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah dibentuk
sesuai mekanisme atau prosedur formil pembentukannya maka untuk mencegah
kekosongan hukum, demi legalitas, dan kepastian hukum bagi pemerintah
menjalankan kewenangannya dan kesinambungan pelayanan terkait PNBP kepada
para Notaris yang hendak perpanjang dan perpanjang kembali masa jabatannya
dari umur ൱൰ tahun hingga umur ൲൫ tahun, PP Nomor ൮൫/൭൫൭൱ yang merupakan
implementasi langsung dari kedua norma pasal UU tersebut tetap memiliki kekuatan
22
hukum berlaku mengikat secara bersyarat bagi pelaku profesi Notaris Indonesia
sepanjang belum ada UU yang Pemohon maksudkan melalui Permohonan ini.
൲. Kebijakan Hukum Terbuka
Tujuan akhir yang dikehendaki Pemohon melalui Permohonan ini adalah
agar Mahkamah berkenan memberi norma baru dan/atau memberi makna baru
pada norma Pasal ൯ ayat (൮) dan pada norma Pasal ൳ ayat (൮) UU ൴/൭൫൬൳ Tentang
PNBP untuk mencegah terus berlanjutnya kerugian Pemohon dan para pelaku
profesi Notaris lain dan juga untuk memberi akses lewat prosedur hukum resmi,
mekanisme penyaluran hak berpendapat dengan lisan dan tulisan para pelaku
profesi Notaris Indonesia ikutserta menentukan jenis dan besaran tarif PNBP bagi
profesinya sendiri yang merupakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur
dalam Pasal ൭൳ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰. Sebab hak berpendapat tersebut tidak ada
prosedur dan/atau mekanisme bakunya dalam pembentukan peraturan di bawah
UU. Menguji peraturan dibawah UU tersebut ke MA menurut Pemohon hanya
“menghilangkan rasa sakit” seandainya dikabulkan dan tidak menyembuhkan “sakit”
secara permanen atau jangka panjang.
Pemohon memahami bahwa substansi yang dimohonkan merupakan ranah
kebijakan hukum terbuka pembentuk UU seperti yang dinyatakan oleh Majelis
Hakim MK melalui Putusan Nomor ൮൭/PUU-XII/൭൫൬൯ yang terang benderang
mengatakan bahwa kebijakan hukum terbuka sewaktu-waktu dapat diubah oleh
pembentuk UU sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Namun
kenaikan tarif PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia yang akan perpanjang
dan perpanjang kembali masa jabatannya dari umur ൱൰ tahun hingga umur ൲൫ tahun
dengan kenaikan tarif PNBP dari ൲,൰ juta (Kategori Daerah C) , ൬൰ juta (Kategori
Daerah B) dan ൭൫ juta (Kategori Daerah A) menjadi ൯൫ juta per orang per tahun,
menurut Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak adil dan tidak
rasional karena tidak didasarkan pada kajian ilmiah tentang penghasilan Notaris
untuk menjadi basis atau sandaran ilmiah penentuan tarif PNBP terhadap pelaku
profesi Notaris Indonesia.
Norma kenaikan tarif PNBP yang tidak rasional dan tidak adil tersebut menurut
Pemohon meski diatur dalam peraturan di bawah UU namun karena merupakan
implementasi dari perintah UU maka secara teoritis yuridis merupakan norma UU
juga dan karenanya layak diuji konstitusionalitas norma UU yang mendasari
peraturan di bawah UU tersebut dengan cara menambah norma baru dan/atau
23
makna baru pada norma kedua norma pasal UU yang telah menjadi sumber dan
dasar pembentukan peraturan di bawah UU tersebut dengan tujuan supaya terwujud
rasionalitas dan keadilan bagi pelaku profesi Notaris karena hak konstitusional
berpendapat secara lisan dan tulisan terkait pembentukan UU baru terakomodasi.
Seandainya Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka keputusan tersebut
tidak merupakan ultra petita atau melampaui kewenangan Mahkamah sebab melalui
Putusan Nomor ൯/PUU-VII/൭൫൫൴ Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan hukum
terbuka dapat diuji konstitusionalitasnya jika tidak memenuhi rasa keadilan
walaupun rumusannya memenuhi syarat prosedural dan Putusan Nomor ൬൬൯/PUU-
VII/൭൫൫൴ Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat
dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah sepanjang tidak menegasikan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam UUD NRI Tahun ൬൴൯൰.
Rumusan norma yang menegasikan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ memang tidak
pada tataran norma Pasal ൯ ayat (൮) dan Pasal ൳ ayat (൮) UU ൴/൭൫൬൳ melainkan pada
tataran norma peraturan di bawahnya namun karena norma peraturan di bawah UU
tersebut diundangkan atas perintah UU maka menurut Pemohon kedua norma UU
tersebut patut diuji konstitusionalitasnya dengan cara menambah norma baru atau
makna baru pada kedua norma UU tersebut dengan tujuan agar terwujudnyata
prinsip-perinsip rasionalitas, keadilan, kepastian hukum, perlakuan yang sama dan
hak berpendapat pelaku profesi Notaris Indonesia untuk turutserta menentukan tarif
PNBP bagi dirinya sendiri sesuai Pasal ൭൳ UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dapat tersalurkan
oleh hukum negara.
Berpijak dan bertolak pada dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon
menyampaikan permohonan agar Mahkamah berkenan mengabulkan Permohonan
Pemohon dengan menyatakan bahwa Norma Pasal ൯ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳
yang mengatakan: Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur dengan
Undang-Undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan
dengan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum
berlaku mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Jenis PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-Undang tersendiri dan norma Pasal ൳ ayat (൮) yang mengatakan:
Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan
pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD Tahun ൬൴൯൰ dan
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap
24
pelaku profesi Notaris Indonesia sepanjang tidak dimaknai: Tarif atas jenis PNBP
yang berasal dari pelayanan terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-Undang.
IV. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dibentangrincikan di atas maka
Pemohon dengan ini mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili dan
memutus sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nonna Pasal ൯ ayat (൮) UU Nomor ൴/൭൫൬൳ tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun ൭൫൬൳,
Nomor ൬൯൲, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ൱൭൯൰
yang mengatakan: Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (൭) diatur
dengan Undang-Undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri
bertentangan dengan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris
Indonesia sepanjang tidak dimaknai: Jenis PNBP bagi pelaku profesi Notaris
Indonesia diatur dengan Undang-Undang.
3. Menyatakan nonna Pasal ൳ ayat (൮) UU Nomor: ൴ Tahun ൭൫൬൳ Tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ൭൫൬൳, Nomor ൬൯൲, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ൱൭൯൰ yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang berasal
dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan
menteri bertentangan dengan UUD NRI Tahun ൬൴൯൰ dan karenanya tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap pelaku profesi
Notaris Indonesia sepanjang tidak dimaknai:: Tarifatasjenis PNBP yang
berasal dari pelayanan terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan Undang-undang.
4. Memerintahkan agar putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Rcpublik
Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila yang mulia Majelis Hakim
Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (ex
aquo et bono).
25
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Perpanjangan Kembali Jabatan Pemohon sebagai
Notaris dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi halaman judul, halaman Pasal 4 ayat (3), halaman
Pasal 8 ayat (3) dan halaman pengesahan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi halaman judul Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2024, halaman Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2024, halaman Kategori Daerah A, B, dan C Notaris
Indonesia, halaman besaran tarif PNBP bagi penerima
pinjaman dengan jaminan fidusia, halaman pengesahan
Presiden, lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2024;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi halaman judul, halaman pengesahan Presiden,
lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi halaman judul, Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
26
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406, selanjutnya disebut UU 9/2018)
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon;
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon,
namun
sebelum
mempertimbangkan
lebih
lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2026, pukul 14.30 WIB.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan
permohonan Pemohon, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 26 Agustus
2026, hlm. 12-25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon
diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari,
yaitu hingga tanggal 8 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas
27
waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 8 September 2026 melalui e-mail. Selanjutnya,
pada tanggal 8 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan
alat bukti.
[3.3.2] Bahwa
perihal
uraian
sebagaimana
dikemukakan
pada
Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat
(1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan
28
perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-5], kedudukan hukum
Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-10], alasan permohonan [vide Permohonan hlm.
10-25], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm.
25-26].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah
disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian
perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada
sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi
secara jelas dan memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian
antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
29
Pertama, bahwa pada bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak
menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
digunakan. Pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyatakan bahwa
pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal
28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 [vide
Pemohonan hlm. 5]. Dengan demikian, seharusnya dalam bagian alasan-alasan
permohonan, Pemohon menguraikan secara jelas dan memadai satu per satu
pertentangan norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018 yang
dimohonkan pengujian dengan Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28, Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian yang disertai
dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Namun, hal demikian tidak
ditemukan dalam alasan-alasan permohonan a quo sehingga Mahkamah
mengalami kesulitan untuk memahami substansi yang dimohonkan Pemohon untuk
dinilai konstitusionalitasnya. Terlebih, dalam uraian alasan-alasan permohonan,
Pemohon lebih banyak memberikan uraian mengenai materi muatan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, yang menurut
Pemohon besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk
perpanjangan jabatan notaris memberatkan karena tidak dibahas bersama atau
mendengarkan masukan dari notaris. Menurut Mahkamah, uraian tersebut tidak
memperlihatkan kejelasan mengenai keterhubungan dan ketersambungan dengan
masalah konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018
yang dipersoalkan oleh Pemohon.
Kedua, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyatakan
“Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245) yang mengatakan:
Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang,
peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia sepanjang tidak dimaknai: Jenis
PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur dengan Undang-Undang”.
Setelah mencermati dengan saksama petitum tersebut, Mahkamah menilai bahwa
30
petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim, karena rumusan petitum
tersebut tidak jelas dengan adanya pernyataan “secara bersyarat terhadap pelaku
profesi Notaris Indonesia” di mana pernyataan dimaksud diletakkan dalam satu
rangkaian petitum untuk dimaknai dengan frasa yang sama, yaitu “sepanjang tidak
dimaknai: Jenis PNBP bagi pelaku profesi Notaris Indonesia diatur dengan Undang-
Undang”. Rumusan petitum demikian menimbulkan ketidakjelasan bagian mana dari
norma Pasal 4 ayat (3) UU 9/2018 yang hendak dimohonkan pemaknaannya. Selain
itu, menurut Mahkamah jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon dilekatkan
pada norma pasal yang dimohonkan pengujian, justru hal tersebut menimbulkan
ketidakjelasan dalam memahami secara utuh norma Pasal 4 UU 9/2018 yang pada
pokoknya menentukan mengenai objek PNBP yang kemudian dirinci dalam jenis
PNBP yang diatur dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan/atau
peraturan menteri. Sementara itu, yang dimohonkan Pemohon adalah subjek yang
dikenakan PNBP untuk dikecualikan dengan menggunakan rumusan frasa “secara
bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia”, sehingga hal tersebut
menimbulkan ketidakjelasan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon. Terlebih,
penyebutan frasa “…secara bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia…”
dalam petitum angka 2 tersebut tidak diuraikan pada alasan-alasan permohonan
yang jelas dan memadai yang menunjukkan kesesuaian antara posita dengan
petitum. Pemaknaan tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
maksud Pemohon yang pada pokoknya memohon pengaturan jenis PNBP diatur
dalam bentuk undang-undang, yang substansinya sudah terakomodasi dalam
norma Pasal 4 ayat (3) UU 9/2018.
Ketiga, petitum angka 3 Pemohon menyatakan “Pasal 8 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6245) yang mengatakan: Tarif atas jenis PNBP yang
berasal dari pelayanan diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan
menteri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris
Indonesia sepanjang tidak dimaknai: Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari
pelayanan terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia diatur dengan undang-
undang”. Sebagaimana petitum Pemohon angka 2 di atas, rumusan petitum angka
3 juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman karena mencantumkan frasa
31
“…secara bersyarat terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia…” yang juga
dilekatkan dalam satu rangkaian petitum dengan pemaknaan “Tarif atas jenis PNBP
yang berasal dari pelayanan terhadap pelaku profesi Notaris Indonesia diatur
dengan undang-undang”. Dalam kaitan ini, Mahkamah juga kesulitan memahami hal
yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon, yang memohon “pengecualian” bagi
pelaku profesi notaris, namun tidak menguraikan pengecualian tersebut dalam
alasan-alasan permohonan berkenaan dengan keberadaan secara utuh norma
Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018 beserta Penjelasannya yang tidak dapat dipisahkan dari
norma Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 9/2018 yang mengatur objek PNBP, berupa
pelayanan, yakni pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar, sehingga terdapat
ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sebagaimana ketentuan Pasal 68
huruf a PMK 7/2025.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh
karena posita Permohonan tidak menguraikan secara jelas dan memadai mengenai
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, rumusan posita dan
petitum yang tidak berkesesuaian, serta rumusan petitum permohonan yang tidak
lazim maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
32
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
33
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 26 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406, selanjutnya disebut UU 9/2018) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2026, pukul 14.30 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 26 Agustus 2026, hlm. 12-25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 8 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas 27 waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 September 2026 melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan 28 perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-5], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-10], alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 10-25], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 25-26]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas serta mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: 29 Pertama, bahwa pada bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan. Pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyatakan bahwa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 [vide Pemohonan hlm. 5]. Dengan demikian, seharusnya dalam bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon menguraikan secara jelas dan memadai satu per satu pertentangan norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU 9/2018 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian yang disertai dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Namun, hal demikian tidak ditemukan dalam alasan-alasan permohonan a quo sehingga Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami substansi yang dimohonkan Pemohon untuk dinilai konstitusionalitasnya. Terlebih, dalam uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon lebih banyak memberikan uraian mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, ya
