PUU
Tahun 2026
302/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Fajar Febrianto
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:07:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 302/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 6 Agustus 2026 yang
diajukan oleh Fajar Febrianto (selanjutnya disebut Pemohon).
Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
302/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan
Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 bertanggal 7 Agustus
2026, perihal permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor
302/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
2
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
302.302/PUU/TAP.MK/Panel/08/2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 302/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 7 Agustus 2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
302.302/PUU/TAP.MK/HS/08/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Agustus
2026
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Ketetapan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
33.302/PUU/TAP.MK/
HS/08/2026 tentang Penetapan Perubahan Agenda Sidang
Mahkamah Konstitusi bertanggal 10 Agustus 2026;
c. bahwa Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 10 Agustus
2026 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang
dengan
Permohonan
Nomor
302/PUU-XXIV/2026.
Surat
permohonan pencabutan tersebut diterima Mahkamah pada
tanggal 10 Agustus 2026 melalui surat elektronik. Adapun yang
menjadi alasan pencabutan permohonan Pemohon, pada
pokoknya antara lain karena menurut Pemohon substansi
permohonan yang diajukan ke Mahkamah lebih tepat jika
diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana atau melalui
peradilan biasa, sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak
melanjutkan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi;
d. bahwa terhadap surat penarikan permohonan tersebut, Mahkamah
menyelenggarakan sidang dengan agenda konfirmasi penarikan
permohonan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul
14.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, telah ternyata Pemohon
tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara
patut [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Agustus 2026, hlm. 1].
Namun demikian, oleh karena Pemohon telah menyatakan
kehendaknya
untuk
mencabut
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada huruf c di atas, yang selengkapnya dimuat dalam
3
Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-
Undang bertanggal 10 Agustus 2026. Terhadap hal demikian,
meskipun Pemohon tidak dapat dikonfirmasi perihal surat
pencabutan/penarikan permohonannya, menurut Mahkamah surat
permohonan pencabutan/penarikan permohonan a quo secara
nyata merupakan perwujudan kehendak Pemohon, dan oleh
karenanya surat pencabutan/penarikan permohonan a quo
diterima dan dinyatakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa
permohonan Pemohon telah ditarik;
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;
f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Agustus 2026 telah
menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor
302/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh
karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
4
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin
5
Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 4 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 302/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin 5 Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait
