PUU
Tahun 2026
301/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Pemohon: Herifuddin Daulay
Tanggal Putusan: 2026-09-07T10:02:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 301/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Herifuddin Daulay, S.T.
Pekerjaan
:
Guru
Alamat
:
Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kota Dumai, Riau
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
5 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
5 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
301/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 301/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 6 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 29 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 31 Agustus
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah
1. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Bukti P-1), selanjutnya disebut UUD NRI1945, warga negara yang bermaksud
2
mendapatkan putusan hukum tentang ke-konstitusionalitasan suatu Undang-
Undang, maka pengajuannya adalah ke Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum."
2. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelenggarakan pengadilan karena (juga)
merupakan lembaga Kekuasan Kehakiman.
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
3. Pada keterangan nomor 1 (satu) juga telah terdeskripsikan secara jelas, bahwa
perkara-perkara yang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili
dan memutuskannya ialah:
a. Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh undang-undang dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
4. Untuk maksud pengujian ke-konstitusionalitasan tersebut, lebih lanjut ketentuan
tentang pemohon serta permohonannya diatur dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) (Bukti P-3), pada Pasal 51: ayat (1); ayat (2); ayat
(3),
Pasal 51 ayat (1) UU MK
"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya,
telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara. “
Pasal 51 ayat (2) UU MK
“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana maksud ayat (1)”
Pasal 51 ayat (3) UU MK
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa;
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan/atau
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945.”
5. Permohonan a quo adalah tentang pengujian materiil, yaitu pengujian
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf b (pengujian materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang).
Peraturan perundang-undangan yang diajukan pengujiannya (disebut pengujian
Undang-Undang dan selanjutnya disebut PUU) dalam permohonan a quo
adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (selanjutnya disebut UU APBN
2026, Bukti P-2), Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan
Program, dan Alokasi Pembiayaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 2.75.2, selanjutnya disebut Lampiran I
2.75.2 MBG.
Lampiran I 2,75,2 MBG
Program pemenuhan gizi nasional 255.580.233.304
6. Norma penguji ke-konstitusionalitasan adalah Norma UUD NRI 1945, yaitu:
Pasal 31 ayat (4), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1).
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
“(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Pasal 28G ayat (1)
“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
4
Pasal 28H ayat (1)
“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”
7. Dari seluruh uraian di atas, karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah
Undang-Undang dan norma pengujinya adalah UUD NRI 1945, maka uji materiil
perkara a quo adalah di bawah wewenang Mahkamah Konsitusi. Kiranya Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan memutuskannya.
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Permohonan
a
quo
ke
Mahkamah
Konstitusi
berkenaan
dengan
dilaksanakannya program nasional makan bergizi gratis, selanjutnya disebut
MBG, yang merupakan pengejawantahan Lampiran I 2.75.2 MBG.
2. Agar permohonan a quo dapat diterima di Makhkamah Konstitusi untuk
diperiksa, diadili dan diputuskan, Peraturan perundang-undangan meng-
isyarahkan bahwa pemohon haruslah memiliki kewenangan terhadap perkara
yang diajukan, kewenangan atau disebut juga kedudukan hukum. Pokok
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
kualifikasi
kedudukan hukum termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana yang telah diubah dengan Tentang Mahkamah Konstitusi,
selanjutnya disebut UU MK (Bukti P-3), Pasal 51 ayat (1).
Pasal 51 ayat (1) UU MK
"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya,
telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara. “
Ketentuan keharusan memiliki kedudukan hukum untuk berperkara di
mahkamah konstitusi, ditegaskan kembali oleh mahkamah dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025, Bukti P-
4), Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
"Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
5
berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu
a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.”
Syarat lanjutan sebagai penjelasan tentang mempunyai kedudukan hukum
tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025.
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau
Perppu apabila:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945:
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
nya.
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya
hubungan
sebab-akibat
(causal
verband)
antara
kerugiandimaksud
dengan
berlakunya
Undang-Undang
yang
dimohonkan pengujian
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
3. Memenuhi persyaratan, berikut kualifikasi kedudukan hukum Pemohon:
a. Pemohon merupakan perseorangan warga Negara Indonesia (dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk (KTP), Bukti P-5), berprofesi sebagai guru
tingkat menengah (Bukti P-6).
Dalam keseharian saat melaksanakan pekerjaan yaitu mengajar, Pemohon
melakukan interaksi intensif dengan manusia lain baik mereka sebagai guru,
mereka sebagai peserta didik, maupun mereka sebagai wali atau warga
setempat. Kesiapan diri baik dari segi psikis maupun psikologis yang prima
merupakan faktor pendukung utama keberhasilan Pemohon dalam
menjalankan tugas dalam period harian rentang mulai hari senin hingga hari
Jum’at.
Terlebih secara spesifik saat mengajar dalam tatap muka kelas, hal
kesiapan psikis, psikologis sebagai faktor internal serta kenyamanan
sebagai faktor eksternal adalah hal pertama yang Pemohon harus
introspeksi. Kegagalan dalam menjalankan tugas dalam period harian akan
6
serta merta dapat menghancurkan karir, nama baik bahkan karakter
Pemohon baik dalam instansi maupun masyarakat sekitar.
Pemohon beruntung bahwa kenyamanan berupa keamanan untuk
melakukan tugas yang dimaksud ternyata mendapatkan jaminan oleh
konstitusi, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD NRI.
“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Secara spesifik, oleh jaminan negara tersebut, bahwa sekarang Pemohon
mendapatkan keamanan dan perlindungan untuk berbuat yaitu mengajar-
belajar.
Dengan demikian, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari (ancaman) ketakutan untuk berbuat.
b. Bermula sejak tahun 2004, Pemohon telah mengkiprahkan diri untuk terlibat
dalam dunia pendidkan yaitu sebagai seorang guru. Pemohon pertama kali
mengajar di sekolah swasta berbasis pesantren tingkat SMP atau tepatnya
Tsanawiyah. Pemohon tetap berprofesi sebagai guru hingga permohonan
a quo diajukan ke majelis hakim konstitusi.
Selama mengajar Pemohon telah mengalami 4 (empat) model kurikulum,
yaitu:
i.
Kurikulum berbasis kompetensi, disebut KBK, saat mengajar tingkat
SMP (MTS) rentang tahun pelajaran 2004/2005 – tahun pelajaran
2005/2006.
ii. Kurikulum tingkat satuan pendidik, disebut KTSP, saat mengajar di SMK
Negeri 2 rentang tahun pelajaran 2006/2007, tahun pelajaran hingga
2007/2008 hingga tahun pelajaran 2014/2015 di SMK Negeri 4 Dumai
iii. Kurikulum 2013, disebut K13, saat mengajar di SMK Negeri 4 Dumai
efektif tahun pelajaran 2015/2016 hingga tahun pelajaran 2019/2020.
iv. Kurikulum 2022, disebut Merdeka, saat mengajar di SMK negeri 4 efektif
tahun 2022/2023 hingga sekarang.
Saat menggunakan KBK, KTSP hingga versi awal kurikulum K13, Pemohon
melaksanakan pekerjaan dengan model paradigma lama yaitu Teacher
Learning Center. Model yang menempatkan guru sebagai sumber belajar
7
utama serta guru mengajar dalam kelas. Tugas utama guru dalam kelas
adalah mengajar.
Walau sebenarnya sejak KBK penguasaan kompetensi di samping uji
penguasaan materi sudah mulai ditekankan, tetapi oleh karena
pelaksaannya masih lokalan dalam arti terdapat banyak perbedaan antara
satu daerah dengan yang lain serta ketiadaan role model, pembelajaran
model lama yaitu guru sebagai pusat belajar dan mengajar memberikan
pelajaran seperti ceramah adalah dominan diterapkan.
Peserta didik dalam lama cenderung pasif yaitu mendengarkan, dan
memahami. Sedangkan penghapalan atau penguasaan materi dilakukan
peserta didik dirumah masing-masing baik secara sendiri-sendiri maupun
kerja kelompok.
Tinjauan demografi keadaan SMK Negeri 4 Dumai.
8
Keterangan: Lokasi SMK negeri 4 berada jauh dari pusat kota. Dominan peserta
didik bertempat tinggal jauh dari lokasi sekolah. Kehadiran peserta didik dimulai
jam 7.15, akan kesulitan untuk mencukupi dirinya dengan makanan gizi esensial
otak akibat ketidakckupan waktu. Terlihat juga, puskesmas berada dijarak 7-8 km
dengan waktu tempuh riil setidaknya 15 menit (2 x 7 menit) oleh faktor trafik.
Keadaan kritis dapat berakibat fatal.
Mulai dari tahun 2014. Pemerintah menekan kan perubahan paradigma
pembelajaran nasional Teacher Centered Learning ke Student Centered
Learning, serta pendekatan model obyektif berbasis indikator baik dalam
proses pembelajarannya maupun dalam penilaian hasil kerja peserta didik
dalam K13 versi perbaikan.
Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah memberikan pelatihan-
pelatihan secara masif dan intensif kepada guru. Pemohon telah mengikuti
pelatihan. (Bukti P-7).
Setelah mendapatkan pelatihan, Pemohon cukup menguasai teknik
pembelajaran obyektif K13 dan menerapkannya diruang kelas ditahun
pelajaran 2016/2017.
Tanpa Pemohon sadari sebelumnya apa yang menjadi sebab, mulai terjadi
kejadian dimana peserta didik merasakan perut melilit serta dadanya sesak
dan napas tersengal-sengal. Kejadian yang sangat mengkhawatirkan dan
menguras perhatian saat melihat dada peserta didik terlihat naik turun,
seperti yang sangat sulit kali untuk bernapas. Hal ini berlangsung sekali-kali
atau tidak sering hingga tahun pelajaran 2018/2019 awal. Tahun pelajaran
2019/2020 hingga tahun 2021/2022 pembelajaran tatap muka kelas
ditiadakan atau kemudian dilakukan secara terbatas akibat wabah penyakit.
9
Memasuki tahun pelajaran 2022/2023 pembelajaran kelas mulai dilakukan
secara normal, dengan kurikulum yang berlaku adalah Merdeka. Secara
struktur dan model, kurikulum Merdeka adalah pengembangan tingkat lanjut
dari K13. Terjadi perubahan paradigma dalam pendidikan semula
pengajaran menjadi pembelajaran, artinya tugas guru juga berubah dari
pengajaran
menjadi
pendamping pembelajaran (fasilitator). Dalam
permohonan a quo, istilah tugas guru yang Pemohon gunakan adalah
pembelajaran.
Selang beberapa lama pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, kejadian
peserta didik merasakan perut melilit dan dada sesak kembali terulang.
Dalam hari yang sama, Pemohon mendapatkan hingga 2 (dua) kejadian
dengan gejala yang sama. Ini sudah membuat nyali Pemohon ciut untuk
tetap menruskan pembelajaran kelas dan coba cari cara bagaimana agar
pembelajaran bisa lebih ringan karena memang sejak awal dipenerapan
K13 Pemohon sudah wanti-wanti dengan beratnya beban belajar akademik
otak peserta didik.
Cara yang Pemohon lakukan adalah dengan membuat jurnal pembelajaran
(kebetulan saat mulai tahun pelajaran 2023/2024 Pemohon ditunjuk sebagai
wali kelas). Jurnal pembelajaran (Bukti P-8) Pemohon buat untuk kendalikan
beban akademik yang harus dikuasai peserta didik yang berlaku untuk
semua mata pelajaran. Sedangkan untuk materi pembelajaran Pemohon
sendiri Pemohon buatkan buku panduan belajar (cetak ber-ISBN baru tahun
2024, Bukti P-9). Hasilnya gangguan dan kejadian peserta didik merasakan
perut melilit dan dada sesak tidak terjadi lagi hingga saat permohonan a quo
diajukan setidaknya dalam pembelajaran kelas yang Pemohon ampu.
Tambahan keterangan untuk saat kejadian adanya peserta didik merasakan
perut melilit dan dada sesak, Pemohon termasuk yang selalu ikut
mengantarkan ke Puskesmas berjarak 7-8 km dari gedung SMK negeri 4
Dumai (Bukti P-13).
Sampai disini, Pemohon telah berhasil mengatasi permasalahan gangguan
suasana belajar yang menurut Pemohon merupakan dampak langsung
model pembelajaran Student learning Center.
Kemudian melalui Lampiran I 2.75.2 MBG UU APBN 2026 yang
menandakan penerapan program MBG secara lebih meluas berdampak
10
pada sekolah Pemohon bertugas. Program yang dugaan awal Pemohon
merupakan kesadaran pemerintah atas besarnya kemungkinan peserta
didik akan mengalami penderitaan sebagai dampak berlakunya kurikulum
Merdeka, ternyata pelaksanaannya seperti hanya solusi sebelah mata.
Tidak jelas hak sekolah untuk menolak atau menerima, tidak ada sosialisasi
secara terbuka ke pihak guru.
Tidak ada pihak guru yang menjadi pengawas atas distribusi makanan, yaitu
tentang kelayakan, pertimbangan waktu kadaluarsa untuk kemudian
sekolah menentukan untuk terima atau tolak MBG period harian. Sekolah
hanya penerima pasif sajian sehingga tentu akibat ketiadaan referensi ukur
memungkinkan timbulnya bahaya baru bagi warga sekolah.
Kemungkinan bahaya baru terjadi sangat besar mengingat sajian MBG rata-
rata merupakan makanan dengan rentang kadaluarsa yang sangat sempit,
ditambah merupakan bahan yang sensitif terhadap lingkungan. Nasi
misalnya, berdasarkan pengalaman akan mudah kadaluarsa (basi) oleh
sentuhan tangan saja. Akan mudah kadaluarsa apabila sudah bercampur
dengan bahan lain semisal sayur atau lauk, bahkan akan mudah kadaluarsa
hanya apabila berada dalam wadah tertutup yang saat dimasukkan sama-
sama dalam keadaan panas (masih ber-uap).
Oleh hal ketidakjelasan pengawasan, kemungkinan terganggunya suasana
belajar menjadi besar akibat prosentase kemungkinan peserta didik makan
makanan in casu MBG kadaluarsa atau basi tinggi. Ketidakjelasan terutama
pada pengawasan yang tidak nelibatkan guru, Pemohon yang semula
adalah pihak yang mengantarkan peserta didik ke puskesmas, sekarang
kemudian berkemungkinan besar menjadi yang ikut diantar ke puskesmas
karena tergoda makan MBG yang ternyata sudah kadaluarsa atau basi.
Mengapa guru wajib dilibatkan sebagai pengawas distribusi karena secara
moril menurut pemikiran yang wajar yang paling menginginkan keselamatan
peserta didik saat pembelajaran berlangsung serta yang paling bertanggung
jawab atas keselamatan peserta didik selama berada disekolah untuk
pembelajaran tentu adalah guru dari peserta didik itu sendiri.
Maka dengan demikian, berlakunya Lampiran I 2.75.2 MBG UU APBN 2026
yang menandakan keberlakuan MBG (secara luas) telah potensial
merugikan baik hak untuk berbuat ya’ni pembelajaran secara aman (Pasal
11
28G ayat (1) UUD NRI 1945) maupun hak Pemohon untuk (tetap) sehat saat
menjalankan tugas yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat bebas
ancaman ditempat tugas (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945).
Pasal 28G ayat (1)
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
Pasal 28H ayat (1)
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
c. Berkenaan kerugian konstitusional yang Pemohon uraikan pada tabulasi b
sebelumnya, setidaknya ada dua kerugian yang potensial akan Pemohon
alami. Pertama, kerugian saat melakukan tugas mengajar, yaitu
kenyamanan dan keamanan untuk berbuat (pembelajaran) tanpa rasa takut
peserta didik dalam kelas mengalami sakit akibat makan MBG kadaluarsa
atau basi yang berakibat fatal dan kemudian tanpa sebab tanggung jawab
dilimpahkan kepada Pemohon. Kedua, kerugian atas pribadi Pemohon
sendiri yang kini juga rentan untuk mengalami sakit akibat lingkungan tugas
yang kini sudah tidak baik dan sehat karena banyaknya makanan potensi
kadaluarsa yang beredar dilingkungan sekolah dan Pemohon punya
kemungkinan untuk mengkonsumsinya.
d. Lingkungan tidak baik dan tidak sehat akibat besarnya kemungkinan
makanan kadaluarsa beredar, sesuai penjelasan sebelumnya merupakan
efek berjalannya program MBG dilingkungan sekolah Pemohon akibat
berlakunya dan diterapkan Lampiran I 2.75.2 MBG UU APBN 2026. hampit
tidak ada sebab lain mengapa beredarnya makanan kadaluarsa dalam
jumlah besar disekolah Pemohon melainkan oleh pemberlakuan ketentuan
a quo.
e. Dengan demikian, guru terlibat sebagai pengawas dua arah, sekolah dan
SPPG saat pendistribusian menjadi hal yang tidak dapat tidak. Sebagai
penanggung jawab utama terhadap keselamatan peserta didik saat
pembelajaran disekolah, serta sebagai penanggung jawab terhadap
penciptaan suasana belajar yang kondusif dan aman bagi semua bebas dari
failure pendistribusian MBG.
12
Pendistribusian MBG harus dalam pengawasan ketat guru, dimana guru
bertugas akan menentukan batas akhir waktu layak konsumsi sajian MBG
atau bahkan menjadi pioneer untuk putuskan terima atau tolak sajian MBG
period harian.
Dengan pengawasaan guru, sajian MBG menjadi lebih terjamin kelayakan
konsumsinya, sehingga munculnya gangguan kenyamanan dan keamanan
suasana belajar saat Pemohon berbuat (tugas pembelajaran) serta
gangguan lingkungan yang dapat menyebabkan Pemohon sakit tidak terjadi
lagi.
4. Sesuai penjelasan kualifikasi diatas, Pemohon telah memenuhi seluruh
persyaratan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan majelis
Mahkamah Konstitusi. Maka kiranya, Mahkamah berkenan memutuskan
Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.
III. Alasan Permohonan
3.A
Kelayakan Permohonan
Pengujian undang-undang yang diajukan permohonan a quo adalah Lampiran I
2.75.2 MBG UU APBN 2026.
UU MK Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan tentang dapat tidaknya
suatu permohonan diuji.
Pasal 60 UU MK
“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Memeriksa putusan-putusan mahkamah sebelumnya telah terdapat 3 (tiga)
permohonan yang mendahului permohonan uji materiil UU APBN 2026, yaitu;
Nomor 55/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 40/PUU-
XXIV/2026.
Mempelajari permohonan-permohonan sebelumnya, Permohonan a quo walau
menggunakan norma penguji Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang sama,
permohonan a quo secara kontras berbeda dalam sudut pandang. Secara spesifik,
norma pengujian permohonan a quo adalah pada frasa kebutuhan. Selain
berkenaan tinjauan perbedaan sudut pandang, uraian dibawah include perbedaan
pokok pendalilan antar permohonan.
13
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945
“(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.”
Perkara
Norma Uji
(UUD NRI 1945)
Putusan
Keterangan
Nomor
55/PUU-
XXIV/2026
Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28D
ayat (2), Pasal 31 ayat
(1), Pasal 31 ayat (4)
tidak
dapat
diterima,
ditolak
MBG
merupakan
fungsi
non-
kependidikan.
“Sementara, program pemerintah yang
memberi makan bergizi memenuhi dua
fungsi non pendidikan, yaitu fungsi
kesejahteraan sosial dan kesehatan.
Artinya dalam program Makan Bergizi
Gratis (MBG) ada dua mandat, yaitu
memastikan kesejahteraan sosial dan
memastikan
makan
yang
diberikan
bergizi atau cukup sehat”
Nomor
52/PUU-
XXIV/2026
Pasal 28C ayat (1),
Pasal 31 ayat (4), Pasal
31 ayat (5)
tidak
dapat
diterima,
ditolak
Program makan bergizi gratis adalah
program penunjang pendidikan
Nomor
40/PUU-
XXIV/2026
Pasal 31 ayat (4), Pasal
28D ayat (1)
dikabulkan
sebagian
Bahwa secara substansi, program MBG
tersebut
memiliki
tujuan
dominan
(dominant purpose) intervensi gizi dan
kesejahteraan
yang
bersifat
suportif
terhadap kondisi fisik anak. Program
tersebut
tidak
menyelenggarakan
kurikulum, tidak mengatur standar isi atau
proses pembelajaran, tidak membiayai
pendidik, dan tidak menjadi bagian
inheren dari sistem pedagogis yang
membentuk inti pendidikan nasional
Nomor
301/PUU-
XXIV/2026
Pasal 31 ayat (4) frasa
kebutuhan
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 28H ayat (1)
Secara substantif, program MBG bagian
dari penyelenggaraan kurikulum.
Dalam sidang pendahuluan, Pemohon
mengkualifikasikan sebagai perorangan
berstatus guru. Dengannya, seluruh hak
konstitusional
yang
melekat
pada
seorang guru menjadi hak konstitusional
Pemohon yang diberikan UUD NRI 1945.
14
3.B
Pokok Permohonan
3.B.1
Merumuskan Permasalahan: Kurikulum dan Peserta didik
Pokok kebijakan negara dalam menjalan kebijakannya menurut konstitusi salah-
satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mafhum mencerdaskan
kehidupan bangsa, menurut pemikiran yang wajar langkah utamanya adalah tentu
dengan menyediakan sarana pra-sarana belajar bagi warganya serta secara terus
meneruskan meningkatkan nilai dan mutu sarana dan pra-sarana tersebut. Belajar
oleh negara telah diterjemahkan sebagai Pendidikan. Hal ini tercermin dalam Pasal
31 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana penegasan penyelenggaraan pendidikan
merupakan kewajiban Negara untuk mencerdaskan bangsa.
Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945
“(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
Komitmen pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan ini baku diatur dalam
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut UU Sisdiknas (Bukti P-10), bahwa tujuan
pendidikan
nasional
adalah
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya: beriman, bertakwa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Menurut Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
Pasal 1 ayat (1) UU Sisdiknas
“(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Peserta didik yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), menurut Pasal 1 ayat (4) adalah
anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri.
Pasal 1 ayat (4) UU Sisdiknas
“(4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu”.
15
Mendefinisikan pasal 1 ayat (1) tentang usaha sadar dan terencana, pemerintah
menyebut usaha sadar dan terencana tersebut sebagai kurikulum yang ternyatakan
dalam Pasal 1 ayat (19).
Pasal 1 ayat (19) UU Sisdiknas
“(19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu”.
Dalam pembelajaran, peserta didik berinteraksi dengan pendidik. Adapun kualifikasi
pendidik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6).
Pasal 1 ayat (6) UU Sisdiknas
“(6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan”.
3.B.2
Kurikulum dan Beban Akademik Kognitif
3.B.2.a Kurikulum Nasional
Sejak tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma pembelajaran nasional, yaitu:
i.
Pembelajaran berbasis kompetensi menggantikan penguasaan materi
ii.
Penilaian pembelajaran berbasis kerja peserta didik dominan pada hasil kerja,
pencapaian kemampuan, portofolio berbanding hapalan atau pemahaman
berdasarkan ujian tertulis.
Setidaknya sudah ada 4 (empat) kurikulum yang menekankan pada pencapaian
kompetensi, yaitu KBK, KTSP, K13 dan Merdeka. Timeline evolusi kurikulum.
Tahun
Kebijakan / Regulasi
Dampak terhadap Kurikulum
2003
UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional
(Sisdiknas)
Menjadi dasar hukum seluruh kurikulum
setelahnya; menegaskan tujuan pendidikan
nasional dan otonomi satuan pendidikan.
2004
Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK)
Implementasi pertama kurikulum berbasis
kompetensi;
fokus
pada
penguasaan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2006
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) – Panduan BSNP
Desentralisasi kurikulum; sekolah diberi
kewenangan menyusun kurikulum sesuai
karakteristik lokal.
2013
Kurikulum
2013
(K13)
–
Permendikbud No. 81A Tahun 2013
Penekanan
pada
pendidikan
karakter,
integrasi kompetensi, dan penambahan jam
pelajaran.
2016–
2020
Revisi K13
Permendikbud 22 Tahun 2016
Permendikbud 23 Tahun 2016
Permendikbud 24 Tahun 2016
Penyempurnaan standar proses, isi, dan
penilaian;
penguatan
profil
pelajar
Pancasila.
16
Tahun
Kebijakan / Regulasi
Dampak terhadap Kurikulum
2021–
2022
Kurikulum Merdeka
Program
Sekolah
Penggerak
(Merdeka Belajar)
Fleksibilitas
guru
dan
sekolah;
pembelajaran berbasis proyek dan karakter;
fokus pada materi esensial.
2026
(terbaru)
Permendikdasmen No. 1 Tahun
2026
Menetapkan standar proses pembelajaran
aktif, kontekstual, dan berkesadaran di
seluruh jenjang pendidikan.
Tinjauan lanjutan kurikulum nasional sejak tahun 2004, Pemohon merangkum dari
beberapa tulisan yang tertuang dalam Lampiran-A (sebagai alat bukti berupa
dokumen, Bukti P-11):
3.B.2.b Beban Akademik Kognitif
Data dalam tabel berkenaan beban akademik kognitif kurikulum merupakan
ringkasan yang juga Pemohon simpulkan dari Lampiran-A permohonan a quo.
Kurikulum
Kebutuhan Kognitif
Fokus Utama
Orientasi Beban
KBK (2004)
Penguasaan
kompetensi
dasar
(pengetahuan,
keterampilan, sikap)
Pemahaman
konsep
inti,
aplikasi sederhana
Sedang – standar
minimal
kompetensi
KTSP (2006) Penyesuaian
dengan
kondisi lokal, muatan
kontekstual
Berpusat pada siswa, integratif
lintas mata pelajaran
Ringan–Sedang –
fleksibel
sesuai
sekolah
K13 (2013)
Ranah sikap spiritual,
sosial,
pengetahuan,
keterampilan
Aktivitas saintifik (mengamati,
menanya, mencoba, menalar,
mengomunikasikan)
Tinggi – menuntut
penalaran kritis &
analisis
Kurikulum
Merdeka
(2022)
Materi esensial, proyek
berbasis karakter
Analisis,
sintesis,
evaluasi;
fleksibilitas guru & peserta
didik
Adaptif
&
Seimbang
–
mendalam
tapi
tidak overload
Kesimpulan Pemohon hasil tinjauan kurikulum, bahwa sejak penguasaan
kompetensi dicanangkan mulai dari kurikulum KBK, yang disempurnakan dengan
KTSP, K13 dan Kurmer, secara bertahap beban akademik pembelajaran. Seperti
terlihat dalam tabel kesimpulan beban pembelajaran berada di ranah HOTS, terlebih
pada kutikulum Merdeka tuntutan beban akademik kognitif hingga pada kognitif C5
(Analisa C4, Sintesis atau Evaluasi C5).
Penerapan pembelajaran HOTS pada kurikulum Merdeka bukanlah berkenaan
prestasi melainkan hanya untuk sekedar mengikuti pembelajaran normal tatap muka
kelas.
17
3.B.4 Peserta Didik
Masih dalam UU Sisdiknas, diatur bahwa dalam upaya mengembangkan
kemampuan potensi dirinya Pasal 1 ayat (4, peserta didik menempuhnya secara
bertahap, Pasal 1 ayat (8), disebut jenjang pendidikan.
Pasal 1 ayat (8) UU Sisdiknas
“(8) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan
yang dikembangkan
Mengkhususkan pada jenjang jalur formal sebagai acuan, jenjang yang dimaksud
dijelaskan pada Pasal 1 ayat (11), yaitu pendidikan dasar, pendidikan menegah dan
pendidikan tinggi.
Pasal 1 ayat (11) UU Sisdiknas
“(11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.
Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) berkenaan umur peserta didik adalah rentang 7
(tujuh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun. Pendidikan dasar adalah tingkat SD
sederajat sampai tingkat SMP sederajat, Pasal 17 ayat (2).
Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas
Pasal 6 ayat (1)
“(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.
Pasal 17 ayat (2)
“(17) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.
Setelah pendidikan dasar, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran ke tingkat
pendidikan menengah. Pasal 18 ayat (1), secara umum ditempuh dalam 3 (tiga)
tahun.
Pasal 18 ayat (1)
“(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar”
Maka rentang umur peserta didik menyelesaikan pendidikan hingga tingkat
menengah adalah 15 (lima belas) ditambah 3 (tiga) dalam satuan tahun hasilnya
adalah 18 (delapan belas) tahun.
Umur 18 (delapan belas) tahun menurut peraturan perundang-undangan masuk
dalam kategori dibawah umur, dalam proses masa pertumbuhan dan dipandang
sebagai pribadi yang belum mampu untuk mencukupi dirinya sendiri,
18
3.B.5
Profil Peserta Didik
Dalam memahami kebutuhan kurikulum berkaitan dengan kognitif peserta didik,
Pemohon melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu teorikal dan penelitian.
i.
Pendekatan Teorikal
Pada pendekatan teorikal, Pemohon mengutip dan merangkum ringkasan
tulisan beberapa ahli.
1) Mengutip pendapat ahli dari:
The metabolic costs of cognition: Trends in Cognitive Sciences
Brain foods: the effects of nutrients on brain function, merupakan Buku
yang ditulis oleh Fernando Gómez-Pinilla
2) Mengutip pendapat ahli dari:
https://studiliv.com/lower-order-thingking-skills/?utm_source=copilot.com
3) Mengutip pendapat ahli dari:
https://eprints.undip.ac.id/29352/3/Bab_2.pdf
terangkum dalam Lampiran-B, sebagai alat bukti (Bukti P-12)
ii. Pendekatan Penelitian
Penelitian diformat dalam bentuk pembelajaran berbentuk kompetisi.
Kompetisi atau lomba yang ditujukan pada peserta didik tingkat SMP sebagai
peserta lomba, dan peserta didik SMK sebagai asisten pelatihan (Bukti P-12).
Materi lomba adalah penerapan sensor, gerak dan koding. Inti penelitian
adalah untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, dengan klasifikasi
peserta didik SMP pada kognitif C2 dan C3, sedangkan peserta didik SMK
pada kognitif C4 dan C5. Hasil lomba Pemohon tuangkan kedalam semisal
catatan (Bukti P-13).
Sebagai kesimpulan, peserta didik SMP mampu berfikir pada tingkat kognitif
C3, sedangkan peserta didik SMK berfikir pada tingkat kognitif C4.
Memahami kurikulum, kognitif dan tujuan kurikulum terhadap peserta didik,
representasinya dalam pengandaian keadaan ekonomi peserta didik pendidikan
tingkat menengah pertama (SMP) adalah menengah ke atas serta keadaan ekonomi
peserta didik pendidikan tingkat atas (SMK) juga menengah keatas, dan
melanjutkan ke pendidikan tinggi, gambaran Pemohon profilnya sebagai berikut:
19
Deskripsi
subyektif
Pemohon,
menurut
Pemohon
cukup
tepat
untuk
mengilustrasikan hasil pembelajaran kurikulum Merdeka. Dimana secara bertahap
sebagai output akhir pembelajaran, khusus peserta didik melanjutkan ke pendidikan
tinggi sebagai mahasiswa baru. Peserta didik (mahasiswa baru) adalah pribadi
dengan kemampuan kognitif C5 yang mampu hadirkan $12 (dua belas dolar) per
bulan sebagai pemasukan (hired, trading). Bila 1 (satu) mahasiswa baru hasilkan
$12 per bulan maka 1.000.000 (satu juta) mahasiswa akan hasilkan $12 juta per
bulan masuk ke negeri dan ini merupakan hasil nyata keberhasilan pembelajaran
nasional Kurmer mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memajukan kesejahteraan
umum (Pembukaan UUD NRI 1945).
3.C
Rumusan Permasalahan
Melihat gambaran profil peserta didik output yang akan dibangun melalui kurikulum
Merdeka, tentu Pemohon mengapresisasi dan banyak pihak tentu juga akan
mengapresiasi.
Sesuai penjelasan diatas berkenaan tuntutan kurikulum dengan kesiapan
sasarannya (peserta didik), Pemohon melakukan pemeriksaan ada tidaknya
dokumen ukur terhadap kondisi awal peserta didik saat melakukan pembelajaran.
Profil
peserta
didik
SMP
sederajat
kelas
VII
pembelajaran
kurikulum
Merdeka : tinggi badan 155 –
165 (cm) skills berfikir kognitif
C3. Badan jangkung karena
proses berfikir mengakibatkan
perut cepat lapar. Mampu
dengan
cepat
mengenali
masalah,
solving‐problem,
menguasai
teknik
koding
sederhana
20
1. Setelah memeriksa secara saksama pada web kementerian,
https://www.kemendikdasmen.go.id/pencarian
2. Setelah memeriksa secara saksama pada
https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id
Memeriksa secara saksama (mode pencarian) pada web kementerian, Pemohon
tidak menemukan data-data yang dibutuhkan dibawah ini sebagai dasar dapatnya
diterapkan pembelajaran HOTS. Data seperti ini bersifat publik karena diperlukan
masyarakat untuk mengukur kebijakan pemerintah. Data yang Pemohon maksud
berupa:
1. Pemetaaan sistematis kemampuan dasar berpikir peserta didik (habitual
thingking) (misalnya recall, understanding, application)
2. Dokumen resmi status gizi peserta didik cukup untuk mendukung fungsi
optimal aktifitas otak.
Melihat kembali materiil kurikulum Kurmer serta dengan ketiadaan nya data pokok
kesiapan peserta didik untuk mengikutinya, pendidikan desain Kurmer lebih
merupakan penderaan, yaitu pengajaran dengan penekanan (Perspektif Filosof
Modern; Paulo Freire. John Dewey, Immanuel Kant).
Pemerintah telah salah ukur, karena common thingking manusia in casu peserta
didik tanpa integer adalah habitual thingking (kognitif C1 dan kognitif C2) bukan pada
deliberative thingking (kognitif C3 atau lebih tinggi HOTS), sedangkan beban
akademik kurikulum Merdeka pada kognitif C4. Desain kurikulum Merdeka bahkan
sejak K13 jauh diatas kemampuan peserta didik.
Pemerintah sudah salah ukur, karena dalam terma pembelajaran peserta didik
adalah subyek, (yang secara tidak langsung dengan pendampingan guru sebagai
fasilitator) bersama pemerintah sama-sama mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, bukan obyek sebagai Bangking Knowledge (Immanuel Kant).
Pemerintah in casu kementerian pendidikan sudah salah ukur, yang diamanatkan
dalam UU Sisdiknas adalah belajar bukan mendera.
Akibat dari salah ukur, program utama tujuan pendidikan nasional sedang failure.
Peserta didik nasional secara mayoritas tidak mampu mengikuti tuntutan kurikulum
Merdeka akibat masalah kecukupan gizi esensial otak.
Alasan mengapa masalah kecukupan gizi yang menjadi penyebab, ada beberapa,
di antaranya:
21
1. Negara Indonesia adalah negara berkembang, pri-kehidupan ekonomi
dominan berada digaris menengah ke bawah, tidak ada makanan yang mau
dimakan;
2. Habit makan pagi atau sarapan adalah budaya yang biasanya dilakukan pada
rentang jam 8.00 wib – 10.00. Period harian belajar sekolah rata-rata adalah
jam 7.30;
3. Tidak sempat makan pagi karena terlambat bangun;
4. Makan pagi seadanya, misal dengan menu nasi goreng, atau dengan nasi
kemarin tanpa lauk. karena ibunda tidak sempat masak lauk karena masih
pagi;
5. Hanya minum the manis;
6. Tidak biasa makan pagi jam 6.00.
Kalaupun oleh beberapa peserta didik dari golongan ekonomi menengah atas
mampu beli jajanan kantin, faktanya baru dapat dipenuhi saat jadwal sekolah
istirahat
pertama
sekitaran
jam
10.20
oleh
faktor
kedisipinan,
fakta
permasalahannya adalah:
1. Momen terbaik quality time pembelajaran sudah lewat, rentang jam 7.30 –
jam 10.00;
2. Jajanan kantin cenderung berupa cemilan, seperti gorengan dan minuman
kemasan yang tidak terukur nilai gizinya, tidak akan lebih baik gizinya
berbanding makan nasi goreng.
Maka hampir tidak ada jalan lain oleh faktor fakta keadaan peserta didik diatas,
untuk menjamin: tetap berjalannya amanat mencerdaskan kehidupan bangsa;
pendidikan dalam rangka pembelajaran bukan penderaan, pemerintah wajib
menyediakan gizi esensial otak.
Penyediaan gizi esensial otak, sesuai penjelasan Pemohon, sebagai suatu kesatuan
sistem pendidikan nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum
maka sesuai kaidah.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﺟﺏ
yaitu memenuhi sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi suatu kewajiban adalah
wajib.
jika, diterjemahkan kedalam hukum latin.
22
“quod est necessarium est licitum” (what is necessary is lawful)
Mendapatkan hak makanan sebagai gizi esensial otak bagi peserta didik adalah hak
konstitusional pendidikam yang tidak lain adalah hak pendidikan Pasal 31 ayat (1)
UUD NRI 1945 itu sendiri.
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 11945
“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
Penyediaan gizi esensial otak sebagai power supply, sesuai Lampiran-B adalah
berupa bahan makanan yang mengandung glukosa, asam amino serta lipid dan
vitamin B-kompleks.
1. Sebagai “bahan bakar”, zat glukosa utama adalah karbohidrat. Karbohidrat
utama adalah makanan pokok. Makanan pokok mayoritas masyarakat
Indonesia adalah nasi.
2. Asam amino dan vitamin B-komples dibutuhkan syaraf neurotransmitter.
Asam amino terutama terdapat pada protein, hewani maupun nabati. Protein
terutama terdapat tetapi tidak terbatas pada daging ayam, telur, kedelai.
Vitamin B-kompleks terutama terdapat tetapi tidak terbatas pada sayur jenis
kacang-kacangan dan buah-buahan.
3. Lipid terutama terutama terdapat tetapi tidak terbatas pada daging sapi,
daging kambing, susu.
Makanan diatas merupakan makanan pokok harian yang sudah dikenal, dan
merupakan bahan makanan dengan rentang kadaluarsa yang pendek.
3.D
Kesimpulan Permasalahan
Sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 frasa kebutuhan, hasil dari telaah
permasalahan diatas, maka untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan
nasional, pemerintah wajib memenuhi seluruh kebutuhan yang muncul, sebagai
berikut:
1. Gizi Esensial Otak berupa makanan siap santap period harian jam
pembelajaran pada peserta didik sesuai tuntutan kurikulum terapan
kompetensi diberlakukan;
2. Fungsi pengawasan untuk jaminan makanan gizi esensial otak tidak
kadaluarsa, tidak basi, oleh guru tiap sekolah penerima manfaat;
3. Pengawasan oleh guru dilakukan sejak time bahan makanan diproses di
satuan pelaksana penyedia qizi esensial otak.
23
4. Pendanaan fungsi pengawasan beserta koordinasinya melalui APBN sub
pendidikan untuk jaminan kesinambungan karena merupakan bagian yabg
tidak terpisahkan dari kurikulum terapan kompetensi;
3.E
Gizi Esensial Otak terhadap MGB
Melalui keberlakuaan Lampiran I 2.75.2 pemerintah melaksanakan program
pemenuhan gizi nasional berupa makan gratis sebut MBG. Membandingkan antara
gizi esensial otak permohonan a quo dengan MBG, dalam tabel sebagai berikut:
No
Indikator
Gizi Esensial Otak
MBG
1.
Program
Makanan Gratis
Makanan Gratis
2.
Sasaran
Peserta
didik
hingga
pendidikan menengah
Peserta
didik
hingga
pendidikan menengah, Ibu
hamil, ibu menyusui, anak
usia dibawah 5 tahun
3.
Period
Jam
Pembelajaran
Sekolah
Jam Pembelajaran Sekolah
4.
Sajian
Makanan Pokok
Makanan Pokok
5.
Dasar
Pelaksanaan
Tuntutan kurikulum, UU
Sisdiknas
PP, Perpres
5.
Pelaksana
Komite, Internal Sekolah
BGN
Melihat tabel, membandingkan antara gizi esensial otak permohonan a quo dengan
program nasional MBG, ternyata program pemberian makanan bertujuan
melengkapi peserta didik dengan gizi esensial otak secara gratis sudah dijalankan
pemerintah. MBG memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi social.
Pelaksanaan MBG sudah dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam
menjalankan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya pencapaian
tujuan pendidikan nasional. Hanya saja ada kelalalain fatal yang dilakukan yaitu
tidak adanya pengawasan dari pihak guru sebagai yang paling bertanggung jawab
atas keselamatan peserta didik serta secara moril yang paling mengnginkan
keberhasilan peserta didik secara moril.
Tanpa pengawasan guru, sesuai pendalilan Pemohon diksi memastikan,
pelaksanaan justru dapat menimbulkan masalah baru mengingat, makanan
merupakan bahan yang cepat bereaksi dengan tubuh, sajian merupakan bahan
24
makanan dengan rentang waktu kadaluarsa pendek, sajian merupakan bahan
makan yang mudah bereaksi dengan bahan lain.
Program dapat diibaratkan seperti membangun jembatan, tanpa pengawasan
pembangunannya justru dapat menyebabkan kecelakaan fatal akibat terjatuh atau
jembatan ambruk.
Bahwa pengawasan menjadi kunci keterlaksanaan. Pribadi yang paling dekat
dengan murid dan paling tepat untuk melakukan pengawasan adalah guru penerima
manfaat. Dalam maksud melakukan pengawasan, tentu diperlukan sejumlah dana,
setidaknya dana transportasi dan operasional. Untuk melibatkan guru tentu
diperlukan dana tambahan. Setidaknya diperlukan 2 (dua) orang guru wakil tiap
sekolah dengan insentif rata Rp 2,000,000,- per bulan. Jumlah sekolah saat ini yang
tercatat adalah 444315 unit, sedangkan sekolah penerima manfaat mencapai 24419
unit sekolah. Rincian lengkap.
Biaya Pengawasan
Jumlah Sekolah Penerima Manfaat
=
24.419
(unit)
Jumlah Guru Terlibat @ 2 orang
=
48.838
(orang)
Insentif Guru Pengawas
=
2,000,000
(Rp)
Jangka Waktu Pengawasan
=
9
(bulan)
Total Biaya Insentif Pengawas
=
2.000.000 x.48.838 x 9
=
879.084.000.000
(Rp)
Dari perhitungan untuk pengawasan selama masa pembelajaran pertahun sekitar 9
(sembilan) bulan memerlukan dana sebesar Rp 879.084.000.000,- (delapan ratus
tujuh puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta rupiah).
Dalam melakukan pengawasan, para guru tentu akan perlu saling berkoordinasi
antar guru maupun dengan ke-organisasian guru. Untuk koordinasi, kunjungan,
pelatihan daring setidaknya akan membutuhkan (tanpa rinci) dana sebesar Rp
9.546.000.000,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah), hingga
total
dana
yang
diperlukan
untuk
pengawasan
tersebut
adalah
Rp
888.630.000.000,00, menyesuaikan dengan format penulisan Lampiran I 2.75.2
MBG (dalam satuan ribu rupiah) menjadi 888.630.000 Anggaran program
25
pemenuhan gizi yang tercatat adalah (dalam satuan ribu rupiah) 255.580.233.304.
Maka seharusnya angka yang muncul dalam lampiran I nomor 128 pada kolom
program pemenuhan gizi nasional adalah 255.580.233.304 + 888.630.000 adalah
256.468.863.304 (sebesar Rp 256.468.863.304.000).
Bahwa oleh sebab tidak diaturnya guru sebagai pengawas dan tidak diaturnya dana
untuk pengawasan dalam pasal UU a quo, maka secara bersyarat, materi pasal
tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, bertentangan dengan UUD NRI 1945
Pasal 31 ayat (4) tentang kebutuhan pendidikan karena negara tidak memastikan
gizi esensial otak benar-benar aman dan layak konsumsi sampai kepada peserta
didik.
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini, kiranya Mahkamah untuk
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I 2.75.2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai Program Pemenuhan Gizi Nasional 256.468.863.304;.
3. Mencatat putusan pada lembar negara:
atau, bila Majelis Hakim berpendapat lainnya, kiranya berkenan memberikan
putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai
berikut:2
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2026;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
26
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, selanjutnya disebut UU
17/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai
kedudukan
hukum
dan
pokok
permohonan,
Mahkamah
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada
tanggal 19 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
27
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika
permohonan agar disesuaikan dengan PMK 7/2025, menambahkan dasar hukum
kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum dengan memberikan
uraian mengenai kualifikasi Pemohon dan pemenuhan terhadap syarat kerugian
konstitusional,
memperbaiki
alasan-alasan
permohonan
(posita)
dengan
memberikan uraian yang jelas dan memadai mengenai pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945
dan uraian argumentasi yang melatarbelakangi hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus (petitum), serta memperjelas petitum khususnya mengenai besaran angka
yang dimohonkan pemaknaan [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Agustus 2026, hlm.
7-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan
kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu
hingga tanggal 1 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu
dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima
Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2026 melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal
1 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan
agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa
perihal
uraian
sebagaimana
dikemukakan
pada
Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat
(1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
28
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan
perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-4], kedudukan hukum
pemohon [vide Permohonan hlm. 4-14], alasan permohonan [vide Permohonan hlm.
14-29], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm.
29].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah
disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian
perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada
sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan
dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian
antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
29
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah
mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-
hal sebagai berikut:
Pertama, bahwa terkait dengan objek permohonan yang dimohonkan
pengujian, pada bagian Kewenangan Mahkamah perbaikan permohonan tertulis
“Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program, dan Alokasi
Pembiayaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 2.75.2” [vide Permohonan hlm. 3] dan pada bagian petitum
perbaikan permohonan tertulis “Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3)
Lampiran I 2.75.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026” [vide Permohonan hlm. 29]. Terkait
dengan hal tersebut, dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan,
Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai adanya
penambahan objek permohonan. Terhadap konfirmasi tersebut, Pemohon
menyatakan bahwa terdapat penambahan objek norma yang dimohonkan
pengujian, yaitu menjadi Pasal 22 ayat (3), Penjelasan Pasal 22 ayat (3), dan
Lampiran I Angka 2.75.2 UU 17/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September
2026, hlm. 2 dan hlm. 4]. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah mendapat ketegasan
bahwa norma yang dimaksud untuk diputus dalam petitum angka 2 adalah Pasal 22
ayat (3), Penjelasan Pasal 22 ayat (3), dan Lampiran I Angka 2.75.2 UU 17/2025.
Berkaitan dengan pengujian Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025, Mahkamah
telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2026
dengan amar “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” yang
pada pokoknya mengakibatkan perubahan pada substansi Penjelasan Pasal 22
30
ayat (3) UU 17/2025, sehingga permohonan pengujian kembali terhadap penjelasan
a quo tidak sesuai dengan penjelasan utuh putusan Mahkamah yang bersifat final
dan mengikat, di mana substansi yang dimohonkan pengujian tidak sebagaimana
yang telah diputus oleh Mahkamah.
Kedua, bahwa pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak
menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang digunakan. Pada bagian
Kewenangan Mahkamah, Pemohon menyatakan bahwa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian adalah Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal
31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Pemohonan hlm. 3]. Dengan demikian,
seharusnya dalam bagian alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan satu
per satu pertentangan norma Pasal 22 ayat (3), Penjelasan Pasal 22 ayat (3), dan
Lampiran I Angka 2.75.2 UU 17/2025 dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan disertai alat bukti yang
mendukung dalil-dalilnya. Namun, hal demikian tidak dapat ditemukan dalam
permohonan a quo sehingga Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami
substansi
yang
sesungguhnya
dimohonkan
Pemohon
untuk
dinilai
konstitusionalitasnya. Terlebih, dalam uraian alasan permohonan (posita), Pemohon
lebih banyak memberikan uraian mengenai jenis kurikulum, beban akademik kognitif
kurikulum, gizi esensial otak, persoalan teknis MBG dan tidak adanya keterlibatan
guru dalam pengawasan MBG serta penghitungan biaya pengawasan untuk guru
dalam MBG. Menurut Mahkamah, uraian tersebut tidak memperlihatkan kejelasan
mengenai keterhubungan dan ketersambungan dengan masalah konstitusionalitas
norma yang dipersoalkan oleh Pemohon.
Ketiga, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyatakan
“Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I 2.75.2 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2026 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Program Pemenuhan Gizi
Nasional 256.468.863.304”. Setelah mencermati dengan saksama petitum tersebut,
Mahkamah menilai bahwa petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim.
Dalam hal ini, penulisan sekaligus norma pasal yang dimohonkan pengujian,
penjelasan norma dan lampiran norma dalam satu rangkaian petitum untuk dimaknai
dengan frasa yang sama, menimbulkan ketidakjelasan bagian mana yang hendak
31
dimohonkan pemaknaannya. Terlebih, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 22 ayat
(3) UU 17/2025 telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-XXIV/2026, yang tidak digunakan oleh Pemohon sebagai dasar rujukan
dalam membaca Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025. Selain itu, menurut
Mahkamah jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon dilekatkan pada norma
pasal yang dimohonkan pengujian, penjelasan norma dan lampiran norma justru hal
tersebut menimbulkan ketidakjelasan terhadap norma Pasal 22 ayat (3), Penjelasan
Pasal 22 ayat (3) yang telah dimaknai oleh Mahkamah dan Lampiran UU 17/2025.
Terlebih lagi, perumusan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon menggunakan
frasa “Program Pemenuhan Gizi Nasional 256.468.863.304”, juga menimbulkan
ketidakjelasan di antaranya apa sesungguhnya makna angka yang disebutkan
Pemohon 256.468.863.304, yang tidak menyebutkan satuan mata uang yang
digunakan pada penyebutan angka tersebut dan tidak adanya keterangan satuan
ribuan atas jumlah angka tersebut sehingga mengakibatkan jumlah anggaran dalam
lampiran UU 17/2025 versi Pemohon menjadi lebih kecil dibandingkan dengan
jumlah anggaran dalam APBN. Di samping itu, penyebutan angka dimaksud tidak
memiliki dasar alasan-alasan permohonan (posita) yang jelas dan memadai yang
menunjukkan kesesuaian antara posita dengan petitum. Pemaknaan tersebut juga
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan maksud Pemohon yang pada
pokoknya ingin menambahkan/memperbesar jumlah anggaran pada Program
Pemenuhan Gizi Nasional dengan menguji Lampiran UU 17/2025.
Keempat, bahwa selain itu, pada bagian petitum angka 2 Pemohon juga
merumuskan “…bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Program
Pemenuhan Gizi Nasional 256.468.863.304,” rumusan petitum demikian tidak jelas
dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf b PMK 7/2025 yang
menyatakan, “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau
Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai...”. Dengan tidak dicantumkan frasa “dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” menjadikan rumusan petitum tersebut
menjadi tidak jelas karena jika putusan Mahkamah menyatakan terdapat
pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang
dengan UUD NRI Tahun 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
32
hukum
mengikat
sejak
putusan
Mahkamah
diucapkan.
Rumusan
frasa
“bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat” merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk
menegaskan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat.
Kelima, bahwa pada bagian petitum angka 3 permohonan Pemohon
menyatakan “Mencatat putusan pada lembar negara”. Setelah mencermati dengan
saksama petitum tersebut, Mahkamah menilai petitum angka 3 merupakan petitum
yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan PMK 7/2025. Pasal 67 ayat (2)
huruf c PMK 7/2025 menyatakan “Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa
permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:
c. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia”.
Demikian halnya dengan norma Pasal 57 ayat (3) UU MK juga menyatakan bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam
Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
putusan diucapkan. Penggunaan rumusan frasa “lembar negara” pada petitum
angka 3 permohonan Pemohon menimbulkan ketidakjelasan terhadap tindak lanjut
putusan
Mahkamah yang mengabulkan permohonan.
Dengan demikian,
berdasarkan ketentuan di atas, rumusan petitum angka 3 yang menggunakan
rumusan frasa “lembar negara” adalah rumusan yang tidak tepat dan tidak lazim,
seharusnya rumusan tersebut menggunakan frasa “memerintahkan pemuatan
Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia”.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
oleh karena posita Permohonan tidak menguraikan secara jelas dan memadai
mengenai
pertentangan
antara
norma
yang
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian,
rumusan posita dan petitum yang tidak berkesesuaian serta rumusan petitum
permohonan yang tidak jelas dan tidak lazim, maka tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
33
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua
34
puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah
Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri
Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, selanjutnya disebut UU 17/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 19 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), 27 Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan agar disesuaikan dengan PMK 7/2025, menambahkan dasar hukum kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum dengan memberikan uraian mengenai kualifikasi Pemohon dan pemenuhan terhadap syarat kerugian konstitusional, memperbaiki alasan-alasan permohonan (posita) dengan memberikan uraian yang jelas dan memadai mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan uraian argumentasi yang melatarbelakangi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), serta memperjelas petitum khususnya mengenai besaran angka yang dimohonkan pemaknaan [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Agustus 2026, hlm. 7-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 1 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2026 melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; 28 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-4], kedudukan hukum pemohon [vide Permohonan hlm. 4-14], alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 14-29], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 29]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 29 Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal- hal sebagai berikut: Pertama, bahwa terkait dengan objek permohonan yang dimohonkan pengujian, pada bagian Kewenangan Mahkamah perbaikan permohonan tertulis “Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program, dan Alokasi Pembiayaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 2.75.2” [vide Permohonan hlm. 3] dan pada bagian petitum perbaikan permohonan tertulis “Pasal 22 ayat (3) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Lampiran I 2.75.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026” [vide Permohonan hlm. 29]. Terkait dengan hal tersebut, dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai adanya penambahan objek permohonan. Terhadap konfirmasi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa terd
