PUU
Tahun 2026
300/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon: Novia Indri Apsari (Pemohon I), Selfi Yurika (Pemohon II), Ekwala Nurcahyani (Pemohon III), Najwa Adriana Putri (Pemohon IV), Widiati Helmida Juliana (Pemohon V), Maratun Soleha Salsa (Pemohon VI), Matius Rangga Wicaksono (Pemohon VII), dan Claudio Ali Zein Tanjung (Pemohon VIII)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 300/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Novia Indri Apsari
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Pondok Pesantren Kp. Rumbut, RT 001/RW 009,
Kelurahan/Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon I;
2. Nama
:
Selfi Yurika
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan
Beting
Sawah
I,
RT
015/RW
009,
Kelurahan/Desa Semper Barat, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon II;
3. Nama
:
Ekwala Nurcahyani
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp. Picung, RT 005/RW 005, Kelurahan/Desa Pasar
Kemis,
Kecamatan
Pasar
Kemis,
Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon III;
4. Nama
:
Najwa Adriana Putri
Pekerjaan
:
Mahasiswa
2
Alamat
:
Jalan Sederhana VIII/147 CJT II, RT 005/RW 006,
Kelurahan/Desa Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon IV;
5. Nama
:
Widiati Helmida Juliana
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Tanjung Pinang Barat
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon V;
6. Nama
:
Maratun Soleha Salsa
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp. Kelapa Dua, RT 001/RW 008, Kelurahan/Desa
Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon VI;
7. Nama
:
Matius Rangga Wicaksono
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Perum Bukit Asri Blok C4/8, RT 003/RW 009,
Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon VII;
8. Nama
:
Claudio Ali Zein Tanjung
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp. Pedaengan, RT 013/RW 008, Kelurahan/Desa
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon VIII;
9. Nama
:
Esri Setianingsih
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Derman, RT 001/ RW 004, Desa Joho, Kecamatan
Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa
Tengah
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon IX;
3
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Agustus 2026 memberi kuasa kepada
Bernita Matondang yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 4 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 4 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 300/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 300/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 4 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh
Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
4
memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh
undang-undang”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
5
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh
karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PARA
PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, Para
Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide p-3 s.d p-10) dan berstatus
sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
(vide p-11);
6
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang
dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun
2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh
UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif
itu.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
7
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336) yang menyatakan:
Pasal 33:
(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi.
(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu
akreditasinya berakhir.
Pasal 42 ayat (1):
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan
vokasi
sebagai
pengakuan
terhadap
prestasi
belajar
dan/atau
penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan
oleh Perguruan Tinggi.
7. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa yang pada saat mengajukan
permohonan ini telah berada pada semester VIII, sehingga Pemohon I telah
menjalani sebagian besar proses pendidikan tinggi dan berada pada tahap
akhir
untuk
menyelesaikan
seluruh
kewajiban
akademiknya
serta
memperoleh pengakuan atas penyelesaian Program Studi dalam bentuk
ijazah. Bahwa sejak pertama kali diterima sebagai mahasiswa, Pemohon I
memilih dan memasuki Program Studi dengan keyakinan bahwa Program
Studi tersebut merupakan Program Studi yang sah diselenggarakan oleh
Perguruan Tinggi karena telah memperoleh izin penyelenggaraan dan
memenuhi persyaratan akreditasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahwa pilihan
Pemohon I untuk memasuki Program Studi tersebut bukan merupakan
keputusan yang bersifat sementara, melainkan merupakan keputusan
pendidikan yang mempunyai konsekuensi akademik, waktu, tenaga, biaya,
dan perencanaan masa depan. Bahwa Pemohon I telah menginvestasikan
waktu selama bertahun-tahun untuk mengikuti proses pembelajaran,
memenuhi beban studi, mengikuti evaluasi akademik, menyelesaikan tugas,
ujian, penelitian, serta berbagai kewajiban lain yang ditentukan oleh
Perguruan Tinggi. Bahwa dalam proses tersebut Pemohon I secara wajar
mengandalkan keadaan hukum dan akademik Program Studi ketika
8
Pemohon I diterima sebagai mahasiswa. Bahwa persoalan kemudian timbul
ketika status akreditasi Program Studi dapat berubah pada saat mahasiswa
masih menjalani masa studi, sementara ketentuan a quo tidak memberikan
kepastian mengenai bagaimana perubahan tersebut harus diperlakukan
terhadap mahasiswa yang telah terlebih dahulu diterima berdasarkan status
akreditasi sebelumnya. Bahwa Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Program
Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan
minimum akreditasi, sedangkan Pasal 33 ayat (6) menentukan kewajiban
akreditasi ulang ketika jangka waktu akreditasi berakhir;
8. Bahwa pada sisi lain Pasal 42 ayat (1) mengaitkan pemberian ijazah dengan
penyelesaian suatu Program Studi terakreditasi. Bahwa konstruksi tersebut
menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon I yang telah berada pada
semester VIII mengenai status akreditasi yang akan menjadi dasar
pengakuan terhadap penyelesaian pendidikannya pada saat Pemohon I
dinyatakan lulus. Bahwa ketidakpastian tersebut bukan persoalan teoritis
karena Pemohon I berada pada tahap akhir pendidikan dan perubahan status
akreditasi terjadi dalam rentang waktu ketika Pemohon I masih mempunyai
kepentingan langsung terhadap status Program Studinya. Bahwa akibat tidak
adanya norma yang secara jelas melindungi mahasiswa yang telah diterima
sebelum perubahan akreditasi, Pemohon I tidak memperoleh jaminan bahwa
kondisi hukum yang menjadi dasar Pemohon I memilih dan menjalani
pendidikan akan tetap memperoleh pengakuan yang setara sampai dengan
Pemohon
I
menyelesaikan
pendidikan.
Bahwa
keadaan
tersebut
menimbulkan kerugian konstitusional berupa terganggunya hak Pemohon I
atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945. Bahwa apabila ketidakpastian tersebut terus berlangsung
sampai Pemohon I memperoleh ijazah, maka terdapat pula potensi perlakuan
berbeda antara mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan pada Program
Studi yang sama tetapi berada pada periode akreditasi yang berbeda,
padahal mereka telah memilih Program Studi tersebut berdasarkan keadaan
akreditasi yang berlaku pada saat penerimaan. Dengan demikian, terdapat
hubungan sebab-akibat yang jelas antara tidak adanya pengaturan mengenai
akibat perubahan status akreditasi terhadap mahasiswa existing dengan
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I.
9
9. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester VII yang telah menjalani
sebagian besar masa pendidikan tinggi pada Program Studi yang dipilih dan
dimasukinya ketika keadaan akreditasi Program Studi masih memberikan
dasar bagi Pemohon II untuk mempercayai bahwa pendidikan yang
ditempuhnya akan memperoleh pengakuan sesuai dengan kondisi ketika
Pemohon II diterima. Bahwa Pemohon II tidak mempunyai kewenangan
untuk menentukan, mempertahankan, menurunkan, maupun mengubah
status akreditasi Program Studi karena kewenangan tersebut berada dalam
sistem penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang
melibatkan Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan lembaga akreditasi. Bahwa
Pemohon II sebagai mahasiswa hanya berada dalam posisi menerima akibat
dari keputusan mengenai status akreditasi tersebut. Bahwa keadaan
demikian menjadi persoalan konstitusional ketika perubahan status akreditasi
dapat terjadi pada saat Pemohon II masih aktif menjalani pendidikan,
sedangkan UU 12/2012 tidak secara eksplisit menentukan bagaimana hak
mahasiswa yang telah masuk sebelumnya harus dilindungi. Bahwa Pasal 33
ayat (6) hanya menyatakan bahwa Program Studi wajib diakreditasi ulang
ketika jangka waktu akreditasinya berakhir, tetapi tidak memberikan
ketentuan mengenai konsekuensi perubahan hasil akreditasi terhadap
mahasiswa yang telah diterima berdasarkan status sebelumnya.
10. Bahwa ketidakjelasan tersebut menjadi semakin penting karena Pasal 42
ayat (1) menggunakan frasa “program studi terakreditasi” sebagai salah satu
dasar pemberian ijazah kepada lulusan. Bahwa akibatnya Pemohon II
menghadapi ketidakpastian mengenai bagaimana status akreditasi yang
berubah ketika dirinya masih berada dalam proses pendidikan akan
berpengaruh terhadap pengakuan atas penyelesaian pendidikan yang
sedang ditempuhnya. Bahwa Pemohon II telah membuat keputusan
pendidikan berdasarkan keadaan hukum yang berlaku ketika dirinya diterima,
termasuk mengalokasikan waktu, biaya, tenaga, dan kesempatan untuk
mengikuti pendidikan pada Program Studi tersebut. Bahwa perubahan
keadaan akreditasi setelah Pemohon II berada dalam sistem pendidikan
tersebut berada di luar kendali Pemohon II, namun akibat hukumnya
berpotensi dibebankan kepada Pemohon II. Bahwa keadaan tersebut
menciptakan ketidakseimbangan karena mahasiswa tidak mempunyai
10
kemampuan untuk mengantisipasi perubahan akreditasi, sementara
perubahan tersebut dapat mempunyai konsekuensi terhadap persepsi,
pengakuan, dan nilai administratif dari pendidikan yang telah ditempuh.
Bahwa hal demikian berpotensi menempatkan Pemohon II pada posisi yang
tidak pasti dibandingkan mahasiswa yang lulus sebelum perubahan
akreditasi. Bahwa ketidakpastian tersebut merupakan bentuk kerugian
konstitusional terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa apabila mahasiswa
yang berada dalam situasi yang sama tetapi hanya berbeda waktu kelulusan
memperoleh konsekuensi berbeda akibat perubahan akreditasi, padahal
perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau kesalahan
mahasiswa, maka terdapat pula persoalan perlakuan yang berbeda yang
berpotensi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh
karena itu, Pemohon II memiliki kepentingan konstitusional yang langsung
terhadap pengujian norma a quo.
11. Bahwa Pemohon III, IV, dan Pemohon V merupakan mahasiswa semester V
yang pada saat diterima sebagai mahasiswa telah memasuki suatu
hubungan pendidikan dengan Perguruan Tinggi berdasarkan keadaan
hukum dan akademik Program Studi yang berlaku pada saat penerimaan.
Bahwa Pemohon III, IV dan V telah menyelesaikan pendidikan selama
beberapa semester dan telah menginvestasikan waktu, biaya, tenaga, serta
kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi pada Program Studi
tersebut. Bahwa Pemohon III, IV dan V tidak memiliki kemampuan untuk
mengendalikan proses akreditasi, tidak menentukan instrumen penilaian
akreditasi, tidak menentukan hasil penilaian akreditasi, dan tidak mempunyai
kewenangan untuk mempertahankan status akreditasi Program Studi. Bahwa
oleh karena itu, setiap perubahan status akreditasi yang terjadi selama
Pemohon III, IV dan V menempuh pendidikan merupakan keadaan yang
berada di luar kehendak dan kendali Pemohon III, IV dan V. Bahwa persoalan
konstitusional muncul karena Pasal 33 ayat (3) menghubungkan
penyelenggaraan Program Studi dengan izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi, sementara Pasal 33 ayat (6) mengharuskan
Program Studi menjalani akreditasi ulang ketika masa akreditasinya berakhir.
Bahwa UU tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai kedudukan
11
mahasiswa yang telah diterima dan sedang menjalani pendidikan apabila
hasil reakreditasi kemudian menghasilkan status akreditasi yang berbeda.
Bahwa keadaan tersebut menjadi relevan bagi Pemohon III, IV dan V karena
dirinya masih berada di tengah masa studi dan belum dapat mengetahui
secara pasti status akreditasi yang akan berlaku ketika menyelesaikan
pendidikan. Bahwa Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa ijazah diberikan
sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu
Program Studi terakreditasi. Bahwa frasa tersebut tidak memberikan
penjelasan mengenai hubungan waktu antara status akreditasi ketika
mahasiswa diterima, status akreditasi selama mahasiswa menjalani
pendidikan, dan status akreditasi ketika mahasiswa lulus. Bahwa akibat tidak
adanya kejelasan tersebut, Pemohon III, IV dan V harus menjalani pendidikan
dengan ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum dari perubahan
akreditasi yang tidak disebabkan olehnya. Bahwa ketidakpastian tersebut
dapat mempengaruhi perencanaan akademik maupun perencanaan karier
Pemohon III, IV dan V karena status akreditasi Program Studi dapat menjadi
salah satu informasi yang digunakan pihak lain dalam menilai latar belakang
pendidikan
seseorang.
Bahwa
keadaan
tersebut
pada
akhirnya
menempatkan Pemohon III, IV dan V dalam posisi yang berbeda dari
mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan sebelum perubahan akreditasi,
meskipun keduanya masuk dan menjalani pendidikan pada Program Studi
yang sama. Bahwa perbedaan tersebut berpotensi menjadi perlakuan yang
tidak setara apabila tidak terdapat mekanisme perlindungan terhadap
mahasiswa existing. Dengan demikian, terdapat kerugian konstitusional
berupa ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1)
serta potensi perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat
(2) UUD NRI 1945.
12. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VIII merupakan mahasiswa semester III
yang relatif masih berada pada tahap awal pendidikan, tetapi justru karena
masih berada pada tahap awal tersebut, Pemohon VII mempunyai masa
pendidikan yang cukup panjang sebelum mencapai tahap kelulusan. Bahwa
Pemohon VI dan Pemohon VIII telah memilih Program Studi berdasarkan
keadaan yang diketahui ketika melakukan pendaftaran dan kemudian
diterima
sebagai
mahasiswa.
Bahwa
pilihan
tersebut
mempunyai
12
konsekuensi jangka panjang karena Pemohon VI dan Pemohon VIII akan
menghabiskan
beberapa
tahun
untuk
memperoleh
pendidikan,
menyelesaikan kurikulum, membangun kompetensi, dan pada akhirnya
memperoleh ijazah sebagai bukti penyelesaian pendidikan. Bahwa Pemohon
VI dan Pemohon VIII tidak dapat mengetahui secara pasti status akreditasi
yang akan berlaku pada saat dirinya lulus apabila status akreditasi dapat
berubah melalui proses reakreditasi selama masa studinya. Bahwa
ketidakpastian tersebut tidak dapat dianggap sebagai risiko biasa yang harus
ditanggung mahasiswa karena status akreditasi berkaitan dengan sistem
resmi penjaminan mutu pendidikan tinggi dan secara normatif berkaitan pula
dengan pengakuan terhadap penyelesaian Program Studi. Bahwa Pasal 33
ayat (3) mensyaratkan Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri
setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan Pasal 33
ayat (6) mengharuskan akreditasi ulang ketika masa akreditasi berakhir.
Bahwa sementara itu Pasal 42 ayat (1) menghubungkan ijazah dengan
penyelesaian Program Studi terakreditasi. Bahwa ketiga ketentuan tersebut
tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap mahasiswa yang telah
diterima ketika status akreditasi tertentu masih berlaku. Bahwa akibatnya
Pemohon VI dan Pemohon VIII tidak memperoleh kepastian hukum
mengenai apakah perubahan akreditasi di tengah masa studi akan
mempengaruhi pengakuan terhadap pendidikan yang telah ditempuhnya
sejak awal. Bahwa apabila pada akhirnya mahasiswa yang masuk pada
periode yang sama dapat memperoleh pengakuan yang berbeda hanya
karena waktu kelulusan bertepatan dengan perubahan status akreditasi,
maka keadaan tersebut berpotensi menciptakan perbedaan perlakuan yang
tidak berasal dari perbedaan kemampuan akademik mahasiswa, melainkan
semata-mata dari perubahan administratif yang berada di luar kendali
mahasiswa. Bahwa keadaan demikian berpotensi bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa pada saat yang sama
ketidakjelasan mengenai konsekuensi perubahan tersebut juga menimbulkan
kerugian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena Pemohon VI
dan Pemohon VIII tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari pendidikan
yang sedang ditempuhnya secara wajar dan rasional. Oleh karena itu,
kerugian Pemohon VI dan Pemohon VIII mempunyai sifat aktual dalam
13
bentuk ketidakpastian hukum dan sekaligus potensial berupa konsekuensi
terhadap pengakuan pendidikan pada saat lulus.
13. Bahwa Pemohon VII merupakan mahasiswa semester III pada Program Studi
yang saat ini sedang ditempuhnya, dan sebelum menempuh pendidikan pada
Perguruan Tinggi saat ini, Pemohon VII telah memiliki pengalaman
pendidikan tinggi dengan pernah menempuh dan menyelesaikan pendidikan
pada 2 (dua) Perguruan Tinggi yang berbeda serta telah memperoleh ijazah
dari kedua Perguruan Tinggi tersebut. Bahwa berdasarkan pengalaman
pendidikan tersebut, Pemohon VII mengetahui secara langsung bahwa
dalam praktik penerbitan ijazah, status akreditasi Program Studi dapat
dicantumkan pada ijazah yang diterima oleh lulusan (vide p-16). Bahwa
dengan demikian, bagi Pemohon VII, status akreditasi Program Studi
bukanlah sekadar informasi yang berada di luar hubungan pendidikan,
melainkan merupakan informasi yang secara nyata dapat melekat pada
dokumen hasil pendidikan yang diterimanya setelah menyelesaikan suatu
Program Studi. Bahwa pengalaman Pemohon VII tersebut menjadi relevan
dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 yang
menentukan bahwa ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi
belajar dan/atau penyelesaian suatu Program Studi terakreditasi yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Bahwa Pemohon VII saat ini kembali
menjalani pendidikan tinggi dan telah berada pada semester III, sehingga
Pemohon VII mempunyai kepentingan langsung terhadap kepastian
mengenai status akreditasi Program Studi yang sedang ditempuhnya sampai
dengan dirinya menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah. Bahwa
persoalan
tersebut
menjadi
semakin
penting
karena
berdasarkan
pengalaman konkret Pemohon VII pada 2 (dua) Perguruan Tinggi
sebelumnya, status akreditasi Program Studi dapat tercantum dalam ijazah
yang menjadi dokumen resmi pengakuan atas penyelesaian pendidikan.
Bahwa sementara itu, Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Program Studi
diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi, sedangkan ketentuan mengenai akreditasi ulang mengatur bahwa
Program Studi wajib diakreditasi ulang ketika jangka waktu akreditasinya
berakhir. Bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian mengenai
bagaimana status mahasiswa yang telah diterima dan sedang menempuh
14
pendidikan harus diperlakukan apabila status akreditasi Program Studi
berubah sebelum mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya. Bahwa
akibatnya Pemohon VII yang saat ini masih berada pada semester III
menghadapi ketidakpastian mengenai status akreditasi yang nantinya akan
melekat atau menjadi dasar pengakuan terhadap pendidikan yang sedang
ditempuhnya ketika dirinya lulus. Bahwa Pemohon VII tidak memiliki
kewenangan untuk menentukan, mempertahankan, maupun mengubah
status akreditasi Program Studi, namun sebagai mahasiswa Pemohon VII
dapat menerima akibat langsung dari perubahan tersebut pada saat
menyelesaikan pendidikan. Bahwa kondisi tersebut berbeda dengan
mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sebelum perubahan status
akreditasi karena status yang tercantum atau berlaku pada dokumen
pendidikan mereka telah ditentukan pada saat kelulusan. Bahwa apabila
Pemohon VII yang diterima dan menjalani pendidikan berdasarkan status
akreditasi tertentu kemudian memperoleh ijazah dengan status akreditasi
yang berbeda akibat perubahan yang terjadi selama masa studinya, maka
Pemohon VII berpotensi mengalami konsekuensi yang berbeda hanya
karena waktu kelulusannya bertepatan dengan perubahan status akreditasi.
Bahwa perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan prestasi
akademik, kemampuan, atau kesalahan Pemohon VII, melainkan semata-
mata akibat perubahan status akreditasi yang berada di luar kendali
Pemohon VII. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional
berupa ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945, karena Pemohon VII tidak memperoleh parameter
hukum yang jelas mengenai status akreditasi yang menjadi dasar pengakuan
terhadap pendidikan yang sedang ditempuhnya. Bahwa pada saat yang
sama, apabila mahasiswa yang menjalani pendidikan pada Program Studi
yang sama memperoleh status atau konsekuensi akreditasi yang berbeda
hanya berdasarkan waktu kelulusan, maka keadaan tersebut berpotensi
menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak didasarkan pada kondisi
individual mahasiswa dan karenanya berkaitan dengan jaminan bebas dari
perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD
NRI 1945. Bahwa dengan demikian, pengalaman Pemohon VII yang telah
menyelesaikan pendidikan pada 2 (dua) Perguruan Tinggi berbeda dan
15
menerima ijazah yang mencantumkan status akreditasi Program Studi
menunjukkan bahwa persoalan perubahan akreditasi selama masa studi
mempunyai relevansi konkret terhadap kepentingan Pemohon VII dan bukan
merupakan kekhawatiran yang bersifat abstrak.
14. Bahwa Pemohon IX merupakan mahasiswa semester VIII yang telah berada
pada tahap akhir penyelesaian pendidikan dan secara khusus sedang
mempertahankan capaian akademiknya agar dapat memperoleh predikat
cumlaude (vide p-15) pada saat menyelesaikan pendidikan. Bahwa bagi
Pemohon IX, capaian akademik tersebut bukan sekadar prestasi pribadi,
melainkan merupakan bagian dari perencanaan karier setelah lulus, karena
Pemohon IX berencana menggunakan predikat cumlaude tersebut untuk
mendaftarkan diri dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur atau
formasi yang mensyaratkan ketentuan tertentu mengenai akreditasi Program
Studi. Bahwa berdasarkan informasi dan persyaratan yang menjadi dasar
perencanaan Pemohon IX, terdapat persyaratan jalur cumlaude yang
mensyaratkan Program Studi mempunyai akreditasi tertentu, dalam hal ini
akreditasi A. Bahwa ketika pertama kali masuk kuliah, Program Studi
Pemohon IX memiliki akreditasi A sehingga Pemohon IX mempunyai dasar
rasional untuk memilih dan menjalani pendidikan pada Program Studi
tersebut dengan mempertimbangkan bahwa setelah lulus dirinya dapat
memenuhi persyaratan administratif yang berkaitan dengan akreditasi
Program Studi. Bahwa Pemohon IX tidak memilih Program Studi tersebut
setelah mengetahui bahwa akreditasinya B, melainkan memilihnya ketika
status akreditasi yang diketahuinya adalah A. Bahwa dalam perjalanan
pendidikan, kemudian terjadi proses reakreditasi yang menghasilkan
perubahan status akreditasi Program Studi menjadi B, dengan status tersebut
berlaku mulai 21 April 2026 sampai dengan 21 April 2031 sebagaimana fakta
yang disampaikan Pemohon IX. Bahwa perubahan tersebut terjadi ketika
Pemohon IX telah berada pada semester VIII dan telah menjalani hampir
seluruh masa pendidikan. Bahwa Pemohon IX tidak mempunyai kewenangan
untuk mempertahankan status akreditasi A karena proses akreditasi
merupakan kewenangan institusional dan bukan kewenangan mahasiswa.
Bahwa akibat perubahan tersebut, muncul risiko konkret bahwa ketika
Pemohon IX menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dirinya tidak
16
lagi dapat memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti jalur CPNS
cumlaude yang mensyaratkan akreditasi Program Studi A. Bahwa keadaan
tersebut menimbulkan kerugian yang jauh lebih konkret dibandingkan
sekadar kekhawatiran abstrak karena Pemohon IX telah berada pada
semester VIII, telah mempertahankan IPK untuk tujuan tertentu, dan telah
mempunyai rencana setelah lulus yang secara langsung berkaitan dengan
status akreditasi Program Studi. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan
kausal antara perubahan status akreditasi yang terjadi setelah Pemohon IX
diterima dengan potensi hilangnya kesempatan Pemohon IX untuk mengikuti
jalur seleksi yang mensyaratkan akreditasi A. Bahwa keadaan tersebut
menimbulkan persoalan kepastian hukum karena tidak terdapat ketentuan
yang secara jelas menentukan apakah mahasiswa yang diterima ketika
Program Studinya berakreditasi A harus diperlakukan berdasarkan status
akreditasi pada saat penerimaan atau status akreditasi pada saat kelulusan.
Bahwa ketiadaan kepastian tersebut secara langsung merugikan Pemohon
IX dalam merencanakan masa depan setelah lulus. Bahwa karena itu,
Pemohon IX mempunyai kerugian konstitusional yang dapat dihubungkan
secara langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
15. Bahwa Pemohon IX memilih Program Studi ketika Program Studi tersebut
berstatus akreditasi A dan keadaan tersebut menjadi salah satu bagian dari
kondisi objektif yang dapat diketahui dan dipertimbangkan ketika seseorang
menentukan pilihan pendidikan tinggi. Bahwa pilihan tersebut kemudian
melahirkan konsekuensi yang bersifat jangka panjang karena Pemohon IX
harus menjalani pendidikan selama beberapa tahun sebelum dapat
memperoleh ijazah. Bahwa ketika seseorang telah menjalani hampir seluruh
masa pendidikan, tidak tersedia lagi pilihan yang secara realistis dapat
mengembalikan keadaan kepada posisi awal tanpa menimbulkan kerugian
yang jauh lebih besar berupa pengulangan pendidikan, kehilangan waktu,
tambahan biaya, dan hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan
pendidikan tepat waktu. Bahwa dalam kondisi tersebut Pemohon IX berada
dalam posisi yang sangat rentan terhadap perubahan status akreditasi
karena keputusan perubahan tersebut berada di luar kendalinya. Bahwa
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) mengatur mengenai izin dan reakreditasi
Program Studi, tetapi tidak menentukan secara tegas bagaimana mahasiswa
17
yang telah diterima berdasarkan status akreditasi sebelumnya harus
diperlakukan ketika terjadi perubahan akreditasi. Bahwa Pasal 42 ayat (1)
menghubungkan pemberian ijazah dengan penyelesaian Program Studi
terakreditasi. Bahwa konstruksi demikian menyebabkan Pemohon IX tidak
dapat mengetahui secara pasti apakah status akreditasi A yang berlaku
ketika dirinya diterima tetap mempunyai relevansi hukum terhadap
kedudukannya sebagai mahasiswa existing, atau seluruh akibat hukum
kemudian ditentukan semata-mata berdasarkan status B yang muncul
setelah proses reakreditasi. Bahwa ketidakpastian tersebut mempunyai
konsekuensi langsung terhadap rencana Pemohon IX mengikuti CPNS jalur
cumlaude. Bahwa apabila persyaratan seleksi mensyaratkan akreditasi A dan
status yang digunakan adalah status pada saat lulus, maka perubahan
akreditasi menjadi B berpotensi menghilangkan kesempatan Pemohon IX
untuk mengikuti jalur tersebut, meskipun ketika Pemohon IX mengambil
keputusan pendidikan, Program Studi masih berstatus A. Bahwa kerugian
tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya prestasi akademik Pemohon IX,
bukan disebabkan oleh pelanggaran Pemohon IX, dan bukan pula
disebabkan oleh perubahan pilihan Pemohon IX, melainkan akibat
perubahan status institusional yang terjadi selama masa pendidikan. Bahwa
keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang nyata
antara ketidakjelasan norma dengan kerugian Pemohon IX. Bahwa karena
tidak ada kepastian mengenai perlakuan terhadap mahasiswa existing,
Pemohon IX harus menanggung risiko yang seharusnya dapat ditentukan
secara jelas oleh hukum. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
16. Bahwa perubahan status akreditasi Program Studi dari A menjadi B
berpotensi menciptakan perbedaan konsekuensi antara mahasiswa yang
menyelesaikan pendidikan sebelum berlakunya status akreditasi B dengan
mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan setelah status B berlaku,
meskipun para mahasiswa tersebut pada dasarnya menempuh Program
Studi yang sama, kurikulum yang sama atau relevan, lingkungan akademik
yang sama, serta memilih Program Studi berdasarkan status akreditasi yang
berlaku pada saat mereka diterima. Bahwa Pemohon IX berada pada
18
kelompok mahasiswa yang sangat dekat dengan tahap kelulusan, sehingga
perubahan status akreditasi yang berlaku mulai 21 April 2026 dapat
menempatkannya pada posisi yang berbeda dengan mahasiswa yang telah
lulus sebelum tanggal tersebut. Bahwa apabila status akreditasi pada saat
lulus yang dijadikan satu-satunya dasar untuk memenuhi persyaratan
administratif tertentu, maka Pemohon IX dapat kehilangan kesempatan
mengikuti jalur CPNS cumlaude hanya karena dirinya lulus setelah
perubahan akreditasi, sementara mahasiswa lain yang lulus sebelumnya
dapat menggunakan status A. Bahwa perbedaan tersebut tidak berkaitan
dengan kualitas akademik individual Pemohon IX karena Pemohon IX justru
sedang mempertahankan IPK cumlaude. Bahwa perbedaan tersebut juga
tidak berkaitan dengan pilihan Pemohon IX karena sejak awal Pemohon IX
telah memilih Program Studi ketika akreditasinya A. Bahwa perbedaan
tersebut semata-mata lahir dari perubahan status akreditasi yang terjadi
selama masa pendidikan. Bahwa apabila hukum tidak memberikan
mekanisme perlindungan terhadap keadaan demikian, maka mahasiswa
dapat mengalami perbedaan perlakuan berdasarkan faktor waktu yang
berada di luar kendalinya. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin
setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun. Bahwa prinsip tersebut tidak berarti seluruh mahasiswa harus selalu
memperoleh hasil yang identik dalam segala keadaan, tetapi perbedaan
perlakuan
harus
mempunyai
alasan
yang
objektif
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam perkara Pemohon IX, perbedaan
yang mungkin terjadi bukan akibat perbedaan kemampuan akademik atau
tindakan mahasiswa, melainkan akibat perubahan akreditasi yang terjadi
setelah mahasiswa masuk. Bahwa oleh sebab itu, norma a quo berpotensi
menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak mempunyai hubungan rasional
dengan prestasi atau kesalahan Pemohon IX. Bahwa kondisi tersebut
memperkuat adanya kerugian konstitusional Pemohon IX berdasarkan Pasal
28I ayat (2) UUD NRI 1945 sekaligus memperlihatkan mengapa perlindungan
transisional terhadap mahasiswa existing diperlukan dalam sistem akreditasi
pendidikan tinggi.
17. Bahwa Pemohon IX telah menyusun rencana pascastudi dengan
mempertimbangkan prestasi akademik berupa IPK cumlaude dan status
19
akreditasi Program Studi ketika Pemohon IX pertama kali masuk kuliah.
Bahwa rencana tersebut merupakan bagian yang wajar dari penggunaan hak
untuk memperoleh pendidikan karena pendidikan tinggi pada akhirnya tidak
hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar bagi
seseorang untuk memasuki dunia kerja dan mengikuti berbagai kesempatan
profesional. Bahwa Pemohon IX mempertahankan IPK cumlaude dengan
tujuan agar setelah lulus dapat mendaftarkan diri melalui jalur CPNS
cumlaude yang mensyaratkan akreditasi Program Studi A. Bahwa dengan
berubahnya akreditasi Program Studi menjadi B, Pemohon IX menghadapi
risiko bahwa salah satu syarat administratif yang sebelumnya dapat dipenuhi
menjadi tidak dapat dipenuhi. Bahwa perubahan tersebut menyebabkan
investasi akademik Pemohon IX berupa mempertahankan IPK tinggi
berpotensi tidak dapat digunakan untuk tujuan yang sejak awal
direncanakannya. Bahwa kerugian tersebut menjadi semakin nyata karena
Pemohon IX telah berada pada semester VIII dan tidak mempunyai
kesempatan realistis untuk mengubah Program Studi tanpa kehilangan
sebagian besar waktu pendidikan yang telah ditempuh. Bahwa Pemohon IX
juga tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi hasil reakreditasi.
Bahwa Pasal 33 ayat (6) memang memberikan mekanisme akreditasi ulang,
tetapi tidak menentukan perlindungan terhadap mahasiswa yang telah
berada dalam Program Studi sebelum hasil reakreditasi berubah. Bahwa
Pasal 42 ayat (1) juga menggunakan frasa Program Studi terakreditasi dalam
kaitannya dengan pemberian ijazah, tetapi tidak menjelaskan dimensi waktu
status akreditasi tersebut. Bahwa akibatnya Pemohon IX tidak memperoleh
kepastian apakah status A yang berlaku ketika dirinya masuk tetap dapat
menjadi dasar bagi kepentingannya setelah lulus atau apakah status B yang
muncul kemudian akan sepenuhnya menggantikan keadaan hukum
sebelumnya. Bahwa ketidakpastian tersebut secara nyata mengganggu
perencanaan karier Pemohon IX dan berpotensi menyebabkan hilangnya
kesempatan untuk mengikuti seleksi yang mensyaratkan akreditasi A. Bahwa
kesempatan mengikuti seleksi merupakan kesempatan yang mempunyai nilai
hukum dan ekonomi karena menentukan ruang kompetisi yang dapat
dimasuki seseorang. Bahwa hilangnya kesempatan tersebut bukan karena
Pemohon IX gagal mencapai prestasi akademik, melainkan karena
20
perubahan status akreditasi yang terjadi setelah keputusan pendidikan
dibuat. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas
antara ketidakjelasan norma dengan kerugian Pemohon IX berupa
ketidakpastian hukum dan potensi hilangnya kesempatan yang telah
direncanakan.
18. Bahwa seluruh Pemohon, yang terdiri atas Pemohon I dan Pemohon IX
sebagai mahasiswa semester VIII, Pemohon II sebagai mahasiswa semester
VII, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI sebagai
mahasiswa semester V, serta Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai
mahasiswa semester III, berada dalam posisi sebagai mahasiswa yang telah
terlebih dahulu diterima dan sedang menjalani pendidikan ketika perubahan
status akreditasi Program Studi terjadi atau berpotensi terjadi. Bahwa seluruh
Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil akreditasi dan
tidak dapat mengendalikan waktu maupun hasil proses reakreditasi. Bahwa
meskipun demikian, seluruh Pemohon dapat menerima konsekuensi dari
perubahan tersebut karena Pasal 42 ayat (1) menghubungkan pengakuan
terhadap penyelesaian pendidikan dengan Program Studi terakreditasi.
Bahwa UU 12/2012 tidak memberikan ketentuan yang secara tegas
menyatakan bahwa perubahan status akreditasi setelah mahasiswa diterima
tidak boleh mengurangi hak atau pengakuan terhadap pendidikan mahasiswa
tersebut. Bahwa ketiadaan ketentuan transisional tersebut menyebabkan
posisi hukum mahasiswa bergantung pada status akreditasi yang dapat
berubah selama masa studi tanpa adanya parameter yang jelas mengenai
status yang harus digunakan untuk mahasiswa existing. Bahwa keadaan
tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berbeda tingkatannya sesuai
semester masing-masing Pemohon, tetapi mempunyai akar masalah yang
sama. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IX yang berada pada semester VIII
menghadapi persoalan yang paling dekat dengan kelulusan dan penerbitan
ijazah; Pemohon II pada semester VII menghadapi persoalan yang hampir
sama karena telah berada pada tahap akhir; Pemohon III sampai dengan
Pemohon VI pada semester V menghadapi ketidakpastian pada pertengahan
masa studi; sedangkan Pemohon VII dan Pemohon VIII pada semester III
menghadapi risiko jangka panjang karena masih mempunyai masa
pendidikan yang cukup panjang. Bahwa perbedaan semester tersebut justru
21
menunjukkan bahwa persoalan ini bukan persoalan individual satu Pemohon,
melainkan persoalan struktural mengenai perlindungan mahasiswa dalam
perubahan status akreditasi. Bahwa tanpa adanya ketentuan yang jelas,
mahasiswa dapat menerima konsekuensi berbeda berdasarkan kapan
mereka lulus, bukan berdasarkan kualitas atau prestasi mereka. Bahwa hal
tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak mempunyai
dasar objektif dan rasional. Bahwa oleh sebab itu, ketidakjelasan norma a
quo menimbulkan kerugian terhadap hak atas kepastian hukum yang adil
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan berpotensi menimbulkan perlakuan
diskriminatif berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
19. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon mempunyai
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang
diuji karena sumber persoalan bukan semata-mata keputusan administratif
mengenai hasil akreditasi, melainkan tidak adanya kepastian dalam Undang-
Undang mengenai akibat perubahan akreditasi terhadap mahasiswa yang
telah terlebih dahulu diterima dan sedang menempuh pendidikan. Bahwa
Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Program Studi diselenggarakan atas izin
Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan
Pasal 33 ayat (6) mengatur bahwa Program Studi wajib diakreditasi ulang
ketika jangka waktu akreditasi berakhir. Bahwa norma tersebut memberikan
ruang bagi terjadinya perubahan status akreditasi melalui mekanisme
reakreditasi, tetapi tidak secara tegas memberikan konsekuensi transisional
bagi mahasiswa existing. Bahwa pada saat yang sama Pasal 42 ayat (1)
menentukan bahwa ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi
belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi. Bahwa akibat
kombinasi norma tersebut, mahasiswa yang telah masuk berdasarkan status
akreditasi tertentu tidak memperoleh kepastian apakah status yang berlaku
ketika mereka diterima tetap mempunyai akibat hukum terhadap pendidikan
mereka setelah terjadi perubahan akreditasi. Bahwa jika norma tersebut
memberikan ketentuan yang jelas mengenai perlindungan mahasiswa
existing, maka ketidakpastian tersebut tidak akan terjadi atau setidak-
tidaknya dapat diminimalkan. Bahwa oleh sebab itu, kerugian Para Pemohon
bukan merupakan kerugian yang semata-mata disebabkan oleh tindakan
pihak lain yang tidak berkaitan dengan norma a quo, melainkan lahir dari
22
kekosongan pengaturan yang melekat pada konstruksi norma tersebut.
Bahwa apabila Mahkamah memberikan tafsir konstitusional yang menjamin
bahwa perubahan status akreditasi tidak boleh mengurangi hak mahasiswa
yang telah diterima berdasarkan status akreditasi sebelumnya, maka sumber
ketidakpastian yang dialami Para Pemohon dapat dihilangkan. Bahwa
dengan demikian terdapat hubungan kausal yang cukup antara norma yang
diuji dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa kerugian
tersebut juga bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar akan terjadi, khususnya terhadap Pemohon I
dan Pemohon IX yang telah berada pada semester VIII. Bahwa kondisi
tersebut memenuhi karakter kerugian konstitusional yang konkret dan tidak
sekadar berupa kekhawatiran abstrak.
20. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para
Pemohon, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon berupa
ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan diskriminatif akibat perubahan
status akreditasi Program Studi dapat dipulihkan, tanpa menghambat
kewenangan negara untuk melaksanakan akreditasi ulang, sehingga hak
mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan status akreditasi tetap
memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum yang adil.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. PASAL 33 AYAT (3), PASAL 33 AYAT (6), DAN PASAL 42 AYAT (1) UU
NOMOR 12 TAHUN 2012 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT
(1) UUD NRI 1945
1. Tidak adanya kepastian hukum mengenai akibat perubahan akreditasi
terhadap mahasiswa yang telah diterima
Bahwa Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 menentukan bahwa
Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi, sedangkan Pasal 33 ayat (6)
menentukan bahwa Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat
jangka waktu akreditasinya berakhir. Bahwa kedua ketentuan tersebut
memberikan dasar mengenai legalitas penyelenggaraan Program Studi
dan mekanisme keberlanjutan akreditasi, tetapi tidak memberikan
ketentuan mengenai akibat hukum terhadap mahasiswa yang telah
23
diterima sebelum perubahan status akreditasi terjadi. Bahwa kekosongan
tersebut menjadi persoalan konstitusional karena mahasiswa mengambil
keputusan untuk memasuki suatu Program Studi berdasarkan keadaan
hukum yang berlaku pada saat penerimaan, sementara status akreditasi
dapat berubah ketika mahasiswa telah berada di tengah proses
pendidikan. Bahwa mahasiswa tidak mempunyai kewenangan untuk
menentukan hasil reakreditasi dan tidak dapat mengendalikan apakah
status akreditasi Program Studi akan tetap sama atau berubah. Bahwa
sekalipun demikian, perubahan tersebut dapat mempunyai akibat
terhadap pengakuan pendidikan mahasiswa karena Pasal 42 ayat (1)
mengaitkan pemberian ijazah dengan penyelesaian Program Studi
terakreditasi. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan mahasiswa tidak
mempunyai parameter hukum yang jelas mengenai status akreditasi
mana yang relevan terhadap dirinya, apakah status pada saat diterima,
status
selama
menjalani
pendidikan,
atau
status
pada
saat
menyelesaikan pendidikan. Bahwa ketidakjelasan tersebut secara
langsung bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa
kepastian hukum dalam pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan
memastikan bahwa suatu Program Studi mempunyai akreditasi, tetapi
juga harus memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum dari
perubahan akreditasi terhadap mahasiswa yang telah berada dalam
proses pendidikan. Bahwa tanpa kepastian tersebut, mahasiswa
menanggung risiko perubahan kebijakan dan status kelembagaan yang
sepenuhnya berada di luar kendalinya. Bahwa oleh karena itu, norma a
quo sepanjang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap
mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan status akreditasi
terjadi harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
2. Norma a quo tidak memberikan kepastian mengenai status akreditasi
pada saat mahasiswa masuk dan pada saat lulus
Bahwa sistem yang dibentuk Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) UU Nomor 12
Tahun 2012 mengenal keadaan bahwa status akreditasi Program Studi
dapat mempunyai periode keberlakuan tertentu dan dapat dilakukan
24
akreditasi ulang setelah jangka waktu tersebut berakhir. Bahwa Pasal 42
ayat (1) kemudian menentukan bahwa ijazah diberikan sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu
Program Studi terakreditasi. Bahwa persoalan muncul ketika mahasiswa
diterima pada saat Program Studi mempunyai status akreditasi tertentu,
tetapi sebelum mahasiswa menyelesaikan pendidikannya terjadi
reakreditasi yang menghasilkan status berbeda. Bahwa UU a quo tidak
menentukan secara eksplisit hubungan temporal antara status akreditasi
ketika penerimaan mahasiswa dan status akreditasi ketika mahasiswa
menyelesaikan pendidikan. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan
ketidakpastian mengenai ukuran hukum yang harus digunakan terhadap
mahasiswa yang telah masuk dalam sistem pendidikan berdasarkan
keadaan akreditasi sebelumnya. Bahwa ketidakpastian tersebut bukan
sekadar persoalan administratif karena status akreditasi mempunyai
hubungan dengan pengakuan terhadap Program Studi dan dapat menjadi
informasi yang digunakan dalam berbagai kepentingan setelah
mahasiswa lulus. Bahwa mahasiswa tidak dapat secara rasional
memperkirakan konsekuensi hukum dari perubahan akreditasi ketika
undang-undang sendiri tidak menentukan bagaimana perubahan tersebut
diperlakukan terhadap mahasiswa existing. Bahwa kepastian hukum
menghendaki agar konsekuensi hukum suatu keadaan dapat diperkirakan
secara wajar oleh subjek hukum. Bahwa dalam konteks ini, seorang
mahasiswa yang telah diterima seharusnya dapat mengetahui apakah
perubahan status akreditasi setelah penerimaan akan mempengaruhi
kedudukannya ketika lulus. Bahwa karena Pasal 33 dan Pasal 42 tidak
memberikan jawaban normatif yang jelas atas persoalan tersebut, maka
norma q menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan mahasiswa.
Bahwa dengan demikian, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal
42 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai memberikan kepastian mengenai
akibat perubahan akreditasi terhadap mahasiswa existing bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Mahasiswa dibebani akibat perubahan yang berada di luar kendalinya
Bahwa perubahan status akreditasi Program Studi merupakan bagian dari
mekanisme kelembagaan pendidikan tinggi yang tidak berada dalam
25
kewenangan individual mahasiswa. Bahwa mahasiswa tidak menentukan
instrumen akreditasi, tidak menetapkan hasil penilaian, tidak menentukan
keputusan lembaga akreditasi, dan tidak mempunyai kewenangan untuk
mempertahankan status akreditasi Program Studi. Bahwa Pasal 33 ayat
(6) justru menempatkan kewajiban akreditasi ulang kepada Program Studi
ketika masa akreditasi berakhir. Bahwa apabila hasil proses tersebut
menyebabkan perubahan status akreditasi, mahasiswa yang telah
terlebih dahulu diterima dapat ikut menanggung konsekuensi dari
perubahan tersebut meskipun tidak mempunyai kontribusi terhadap
terjadinya perubahan. Bahwa kondisi tersebut menjadi tidak adil apabila
hukum tidak menyediakan mekanisme untuk melindungi mahasiswa
existing. Bahwa seorang mahasiswa yang telah menjalani pendidikan
selama beberapa semester telah menginvestasikan waktu, biaya, tenaga,
dan kesempatan berdasarkan keadaan hukum pada saat penerimaan.
Bahwa tidak patut apabila risiko perubahan institusional yang berada di
luar kendali mahasiswa kemudian dibebankan sepenuhnya kepada
mahasiswa tanpa adanya ketentuan transisional. Bahwa Pasal 42 ayat (1)
memperkuat persoalan tersebut karena pengakuan atas penyelesaian
pendidikan melalui ijazah dikaitkan dengan Program Studi terakreditasi.
Bahwa tanpa aturan yang menentukan perlakuan terhadap mahasiswa
existing, mahasiswa tidak dapat mengetahui secara pasti apakah
perubahan
status
akreditasi
akan
mempengaruhi
kedudukan
pendidikannya. Bahwa keadaan tersebut menciptakan ketidakpastian
hukum yang bukan berasal dari tindakan mahasiswa, melainkan dari
perubahan
status
kelembagaan
yang
tidak
dapat
dikendalikan
mahasiswa. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menghendaki
adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil. Bahwa
kepastian hukum yang adil tidak dapat dibangun dengan cara
menempatkan seluruh risiko perubahan kelembagaan kepada mahasiswa
yang tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah perubahan
tersebut. Bahwa oleh sebab itu, norma a quo harus dimaknai sedemikian
rupa
sehingga perubahan
status
akreditasi
tidak
menimbulkan
ketidakpastian terhadap mahasiswa yang telah diterima sebelumnya.
26
4. Tidak terdapat perlindungan terhadap ekspektasi hukum mahasiswa pada
saat penerimaan
Bahwa penerimaan seseorang sebagai mahasiswa pada suatu Program
Studi merupakan peristiwa hukum dan akademik yang menimbulkan
hubungan antara mahasiswa dengan Perguruan Tinggi. Bahwa pada saat
seseorang diterima, mahasiswa membuat keputusan berdasarkan
berbagai informasi mengenai Program Studi, termasuk legalitas
penyelenggaraan dan status akreditasinya. Bahwa Pasal 33 ayat (3)
sendiri menempatkan izin Menteri dan persyaratan minimum akreditasi
sebagai bagian dari dasar penyelenggaraan Program Studi. Bahwa
dengan demikian, keadaan hukum Program Studi pada saat penerimaan
merupakan bagian dari lingkungan hukum yang melandasi keputusan
mahasiswa untuk menempuh pendidikan. Bahwa ketika mahasiswa telah
diterima dan menjalani pendidikan, perubahan status akreditasi dapat
terjadi berdasarkan mekanisme yang tidak dikendalikan mahasiswa.
Bahwa UU a quo tidak menentukan sejauh mana keadaan hukum pada
saat penerimaan harus dihormati terhadap mahasiswa tersebut sampai
menyelesaikan pendidikannya. Bahwa akibatnya, mahasiswa tidak
mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap ekspektasi hukum
yang terbentuk secara wajar ketika mengambil keputusan pendidikan.
Bahwa hal tersebut berbeda dengan tuntutan agar status akreditasi tidak
pernah berubah karena perubahan akreditasi tetap dapat dilakukan
sesuai mekanisme penjaminan mutu. Bahwa yang dimohonkan
perlindungan adalah kepastian terhadap akibat perubahan tersebut bagi
mahasiswa yang sudah berada dalam sistem pendidikan. Bahwa
perlindungan tersebut penting karena mahasiswa telah mengorbankan
waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan pendidikan dan tidak
mempunyai kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan ulang
setelah beberapa semester berlalu. Bahwa tanpa perlindungan demikian,
kepastian hukum mahasiswa menjadi bergantung pada peristiwa
administratif yang terjadi setelah keputusan pendidikan dibuat. Bahwa
kondisi tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
karena kepastian hukum harus memberikan perlindungan terhadap
subjek hukum dalam menjalankan haknya. Bahwa oleh karena itu, Pasal
27
33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 42 ayat (1) perlu diberikan
pemaknaan konstitusional yang menjamin akibat perubahan akreditasi
terhadap mahasiswa existing dapat diprediksi secara hukum.
5. Frasa “Program Studi terakreditasi” tidak menentukan dimensi waktu yang
relevan
Bahwa Pasal 42 ayat (1) menggunakan frasa “program studi terakreditasi”
sebagai bagian dari dasar pemberian ijazah. Bahwa frasa tersebut
menentukan keadaan bahwa Program Studi harus terakreditasi, tetapi
tidak menentukan secara eksplisit periode atau titik waktu akreditasi yang
harus digunakan ketika status akreditasi berubah selama masa studi
mahasiswa. Bahwa persoalan tersebut menjadi penting karena akreditasi
mempunyai masa berlaku dan Pasal 33 ayat (6) mengatur dilakukannya
akreditasi ulang ketika jangka waktu akreditasi berakhir. Bahwa apabila
seorang mahasiswa diterima ketika Program Studi mempunyai status
akreditasi A kemudian status tersebut berubah menjadi B sebelum
mahasiswa lulus, frasa “Program Studi terakreditasi” tidak dengan
sendirinya memberikan jawaban mengenai kedudukan mahasiswa
tersebut. Bahwa ketidakjelasan tersebut mempunyai konsekuensi nyata
karena status akreditasi dapat digunakan sebagai informasi yang
membedakan kualitas atau kelayakan suatu Program Studi dalam konteks
tertentu. Bahwa mahasiswa tidak memperoleh kepastian apakah status
yang berlaku ketika ia masuk tetap menjadi dasar bagi dirinya atau status
yang berlaku pada saat ia lulus menjadi satu-satunya status yang relevan.
Bahwa hukum yang memberikan hak tetapi tidak menentukan secara
jelas parameter pelaksanaannya dapat menciptakan ketidakpastian bagi
pemegang hak. Bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, kepastian
tersebut semakin penting karena pendidikan berlangsung selama
beberapa tahun dan perubahan akreditasi dapat terjadi di antara waktu
penerimaan dan kelulusan. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
menghendaki adanya kepastian hukum yang adil, bukan sekadar
keberadaan norma yang secara formal mengatur akreditasi. Bahwa oleh
karena itu, frasa “program studi terakreditasi” sepanjang tidak
memberikan kepastian mengenai akibat perubahan status akreditasi
28
terhadap mahasiswa yang telah diterima harus dimaknai secara
konstitusional.
6. Perubahan akreditasi dapat mengubah konsekuensi hukum pendidikan
setelah mahasiswa tidak lagi memiliki pilihan realistis
Bahwa mahasiswa yang telah menjalani pendidikan selama beberapa
semester pada umumnya telah menginvestasikan sumber daya yang
signifikan dan telah menempatkan dirinya dalam jalur pendidikan tertentu.
Bahwa semakin lama masa studi berlangsung, semakin besar pula
konsekuensi apabila mahasiswa dipaksa mengubah Program Studi hanya
karena terjadi perubahan status akreditasi. Bahwa Pemohon I dan
Pemohon IX yang telah mencapai semester VIII secara khusus berada
pada tahap ketika sebagian besar proses pendidikan telah selesai. Bahwa
Pemohon II yang berada pada semester VII juga telah mendekati
penyelesaian pendidikan, sedangkan Pemohon III sampai Pemohon VI
telah berada pada semester V dan Pemohon VII serta Pemohon VIII telah
berada pada semester III. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa
perubahan akreditasi dapat terjadi pada berbagai tahap pendidikan
mahasiswa. Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) tidak menyediakan
ketentuan
yang
membedakan
perlindungan
berdasarkan
tahap
pendidikan mahasiswa ketika perubahan akreditasi terjadi. Bahwa
ketiadaan tersebut menyebabkan mahasiswa dapat menghadapi pilihan
yang tidak seimbang, yaitu menerima konsekuensi perubahan akreditasi
atau meninggalkan pendidikan yang telah dijalani. Bahwa keadaan
demikian tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil karena
mahasiswa seharusnya dapat mengetahui sejak awal bagaimana
perubahan akreditasi akan mempengaruhi kedudukannya. Bahwa apabila
hukum memberikan perlindungan transisional, mahasiswa dapat
menyelesaikan pendidikan tanpa harus menanggung akibat perubahan
yang tidak berasal dari dirinya. Bahwa sebaliknya, apabila tidak ada
perlindungan, mahasiswa menghadapi risiko yang tidak dapat dihitung
ketika pertama kali mengambil keputusan pendidikan. Bahwa Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya melindungi kepastian terhadap aturan
yang berlaku pada saat ini, tetapi juga menghendaki agar konsekuensi
hukum terhadap seseorang dapat dipahami secara wajar. Bahwa karena
29
itu, norma a quo harus dibaca sebagai satu kesatuan yang wajib
memberikan kepastian mengenai kedudukan mahasiswa existing ketika
status akreditasi berubah.
7. Status akreditasi berpotensi mempengaruhi pengakuan terhadap
dokumen pendidikan
Bahwa Pasal 42 ayat (1) secara normatif menghubungkan pemberian
ijazah dengan penyelesaian Program Studi terakreditasi, sedangkan ayat
(2) menentukan bahwa ijazah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan
memuat Program Studi serta gelar yang berhak dipakai lulusan. Bahwa
dalam praktik yang dialami Pemohon VII, ijazah dari dua Perguruan Tinggi
tempat
Pemohon
VII
sebelumnya
menyelesaikan
pendidikan
mencantumkan status akreditasi Program Studi. Bahwa fakta tersebut
menunjukkan bahwa status akreditasi dapat menjadi bagian yang secara
nyata terdapat pada dokumen pendidikan yang diterima lulusan. Bahwa
oleh karena itu, perubahan status akreditasi selama masa studi
mempunyai relevansi langsung terhadap kepentingan mahasiswa yang
pada akhirnya akan memperoleh dokumen pendidikan. Bahwa apabila
status yang tercantum atau digunakan pada saat kelulusan berbeda
dengan status yang diketahui mahasiswa ketika diterima, maka
mahasiswa memerlukan kepastian mengenai dasar hukum perubahan
tersebut. Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) tidak mengatur
konsekuensi tersebut secara spesifik. Bahwa keadaan tersebut
menimbulkan ruang ketidakpastian mengenai hubungan antara status
akreditasi pada saat mahasiswa masuk dengan status akreditasi yang
berlaku pada saat mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Bahwa
kepastian tersebut penting karena ijazah merupakan dokumen yang
digunakan untuk menunjukkan penyelesaian pendidikan dan dapat
digunakan dalam berbagai proses administratif maupun profesional.
Bahwa ketidakjelasan mengenai status akreditasi yang menjadi relevan
terhadap
dokumen
pendidikan
dapat
mengurangi
kemampuan
mahasiswa untuk memprediksi akibat hukum dari pendidikan yang
sedang ditempuh. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Bahwa karena itu, norma a quo harus memberikan kepastian bahwa
30
perubahan status akreditasi tidak boleh menghasilkan ketidakjelasan
mengenai pengakuan terhadap pendidikan mahasiswa yang telah
diterima sebelum perubahan tersebut.
8. Norma a quo tidak membedakan mahasiswa existing dengan mahasiswa
baru
Bahwa salah satu persoalan mendasar dalam norma a quo adalah tidak
adanya pengaturan yang secara eksplisit membedakan antara
mahasiswa yang sudah diterima sebelum perubahan akreditasi dan
mahasiswa yang baru diterima setelah perubahan akreditasi. Bahwa
kedua kelompok tersebut secara faktual berada dalam keadaan yang
berbeda karena kelompok pertama mengambil keputusan pendidikan
berdasarkan status akreditasi sebelumnya, sedangkan kelompok kedua
mengambil keputusan setelah mengetahui status akreditasi yang baru.
Bahwa Pasal 33 ayat (6) hanya mengatur kewajiban reakreditasi ketika
jangka waktu akreditasi berakhir dan tidak menentukan akibat hukum
perubahan tersebut terhadap kelompok mahasiswa yang telah ada.
Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga hanya mensyaratkan Program Studi
terakreditasi tanpa memberikan pengaturan mengenai posisi mahasiswa
berdasarkan waktu penerimaannya. Bahwa akibatnya, mahasiswa
existing tidak memperoleh kepastian apakah dirinya tetap dilindungi oleh
status akreditasi ketika diterima atau harus tunduk sepenuhnya kepada
status baru. Bahwa ketidakjelasan tersebut berimplikasi langsung
terhadap kepastian hukum karena waktu penerimaan merupakan fakta
objektif yang mudah ditentukan dan seharusnya dapat digunakan oleh
hukum untuk memberikan perlindungan. Bahwa negara mempunyai
kemampuan untuk menentukan aturan transisional yang membedakan
kedua kelompok tersebut tanpa mengganggu kewenangan lembaga
akreditasi untuk melakukan penilaian. Bahwa ketiadaan pengaturan
demikian menyebabkan mahasiswa menanggung ketidakpastian yang
sebenarnya dapat dihindari melalui norma yang sederhana dan jelas.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya kepastian
hukum yang adil. Bahwa keadilan dalam hal ini menghendaki agar
mahasiswa tidak diperlakukan seolah-olah baru masuk setelah
perubahan akreditasi, padahal keputusan pendidikannya telah dibuat
31
sebelum perubahan tersebut. Bahwa oleh sebab itu, norma a quo
sepanjang tidak memberikan perlindungan khusus bagi mahasiswa
existing bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
9. Ketidakpastian tersebut berpotensi mengurangi nilai guna pendidikan
yang telah ditempuh
Bahwa pendidikan tinggi merupakan proses yang membutuhkan waktu
bertahun-tahun dan menghasilkan kompetensi serta dokumen pengakuan
berupa ijazah. Bahwa ketika status akreditasi berubah selama proses
tersebut,
ketidakpastian
mengenai
akibat
perubahan
dapat
mempengaruhi nilai guna pendidikan yang telah ditempuh mahasiswa
dalam konteks tertentu. Bahwa Pasal 42 ayat (1) menempatkan status
terakreditasi sebagai salah satu kondisi yang berkaitan dengan
pengakuan atas penyelesaian pendidikan. Bahwa oleh karena itu,
mahasiswa mempunyai kepentingan yang sah untuk mengetahui
bagaimana status tersebut diperlakukan ketika terjadi perubahan. Bahwa
Pemohon IX memberikan contoh paling konkret karena ketika pertama
kali masuk, Program Studi berakreditasi A, sementara kemudian terjadi
reakreditasi yang mengubah status menjadi B berlaku mulai 21 April 2026
sampai 21 April 2031. Bahwa Pemohon IX telah berada pada semester
VIII dan mempertahankan IPK cumlaude dengan rencana mengikuti
CPNS jalur cumlaude yang mensyaratkan akreditasi Program Studi A.
Bahwa perubahan tersebut dapat menyebabkan pendidikan dan prestasi
akademik yang telah dicapai Pemohon IX tidak dapat digunakan untuk
memasuki kesempatan tertentu sebagaimana rencana yang dibuat
berdasarkan kondisi ketika ia masuk. Bahwa sekalipun syarat CPNS
merupakan aturan tersendiri, kerugian Pemohon IX menunjukkan
pentingnya kepastian mengenai status akreditasi mahasiswa yang telah
diterima sebelum perubahan. Bahwa tanpa kepastian tersebut,
mahasiswa harus menghadapi kemungkinan bahwa keadaan hukum
yang menjadi dasar keputusan pendidikan berubah dan menghasilkan
konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Bahwa keadaan demikian
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena hukum
seharusnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang timbul
secara wajar dari suatu hubungan pendidikan. Bahwa dengan demikian,
32
norma a quo perlu diberikan pemaknaan yang melindungi mahasiswa
existing dari akibat yang mereduksi pengakuan terhadap pendidikan yang
telah ditempuh.
10. Perubahan akreditasi tidak boleh menghapus kepastian atas status
mahasiswa yang telah memenuhi kewajibannya
Bahwa mahasiswa yang telah diterima pada Program Studi mempunyai
kewajiban untuk mengikuti proses pendidikan sesuai kurikulum,
memenuhi beban studi, mengikuti evaluasi, dan menyelesaikan
persyaratan kelulusan. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX
telah menjalani proses tersebut sesuai tahap pendidikannya masing-
masing.
Bahwa
mahasiswa
pada
dasarnya
dapat
dimintai
pertanggungjawaban atas prestasi dan kewajiban akademiknya, tetapi
tidak dapat dibebani tanggung jawab atas hasil reakreditasi karena hasil
tersebut bukan merupakan kewenangan mahasiswa. Bahwa Pasal 33
ayat (6) mengatur kewajiban Program Studi untuk menjalani akreditasi
ulang ketika masa akreditasi berakhir. Bahwa apabila hasil reakreditasi
berubah, mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban akademiknya tetap
membutuhkan kepastian bahwa penyelesaian pendidikan mereka
memperoleh pengakuan sesuai hukum. Bahwa Pasal 42 ayat (1)
memberikan dasar pengakuan melalui ijazah bagi penyelesaian Program
Studi terakreditasi, tetapi tidak menentukan perlindungan bagi mahasiswa
ketika status tersebut berubah setelah mahasiswa diterima. Bahwa
keadaan tersebut menyebabkan hubungan antara kewajiban mahasiswa
dan pengakuan negara atas hasil pendidikan menjadi tidak sepenuhnya
pasti. Bahwa mahasiswa telah memenuhi kewajiban yang dibebankan
kepadanya, tetapi konsekuensi dari perubahan akreditasi tetap dapat
mempengaruhi posisi pendidikan mereka. Bahwa prinsip kepastian
hukum yang adil menghendaki adanya hubungan yang rasional antara
kewajiban yang dipenuhi dengan pengakuan yang diterima. Bahwa
karena itu, perubahan akreditasi tidak seharusnya menimbulkan
ketidakpastian mengenai pengakuan atas pendidikan mahasiswa yang
telah diterima dan sedang memenuhi seluruh persyaratan akademik.
Bahwa sepanjang norma a quo tidak memberikan jaminan demikian,
norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
33
11. Tidak adanya aturan transisional menyebabkan risiko hukum bergantung
pada waktu kelulusan
Bahwa dalam keadaan perubahan akreditasi selama masa studi,
mahasiswa yang lulus sebelum perubahan dapat berada dalam kondisi
yang berbeda dengan mahasiswa yang lulus setelah perubahan,
meskipun keduanya telah diterima pada Program Studi yang sama dan
menjalani pendidikan berdasarkan kurikulum serta sistem akademik yang
sama. Bahwa perbedaan waktu kelulusan semata-mata dapat menjadi
faktor yang menentukan status akreditasi yang kemudian dikaitkan
dengan dokumen atau kepentingan pendidikan. Bahwa Pasal 33 ayat (6)
tidak mengatur mekanisme transisional yang menjelaskan bagaimana
mahasiswa yang masa studinya melintasi periode akreditasi diperlakukan.
Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak menjelaskan status waktu tersebut
karena hanya menggunakan frasa Program Studi terakreditasi. Bahwa
keadaan tersebut menciptakan ketidakpastian karena mahasiswa tidak
dapat menentukan kapan suatu status akreditasi mempunyai akibat
terhadap dirinya. Bahwa mahasiswa semester VIII berada pada risiko
paling dekat karena segera memasuki tahap kelulusan, sementara
mahasiswa semester III sampai VII menghadapi risiko yang dapat muncul
di kemudian hari. Bahwa hukum dapat dengan mudah menentukan aturan
yang
objektif,
misalnya
berdasarkan
tanggal
penerimaan
atau
berdasarkan periode ketika mahasiswa terdaftar, tetapi norma a quo tidak
memberikan parameter tersebut. Bahwa akibatnya, mahasiswa dapat
memperoleh konsekuensi berbeda bukan karena perbedaan akademik,
melainkan karena kebetulan waktu kelulusannya berada sebelum atau
sesudah perubahan akreditasi. Bahwa keadaan demikian menunjukkan
bahwa ketidakpastian bukan berasal dari kompleksitas akademik,
melainkan dari kekosongan pengaturan hukum. Bahwa Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945 menuntut kepastian hukum yang adil. Bahwa hukum
yang membiarkan akibat suatu perubahan status bergantung pada waktu
tanpa memberikan aturan transisional tidak memenuhi tuntutan tersebut.
Bahwa dengan demikian, norma a quo perlu dinyatakan inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak memberikan perlindungan kepada mahasiswa
yang telah diterima sebelum perubahan akreditasi.
34
12. Norma a quo tidak memberikan standar objektif untuk menentukan
perlakuan terhadap mahasiswa terdampak
Bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya parameter objektif yang
dapat digunakan untuk menentukan bagaimana suatu keadaan hukum
diperlakukan. Bahwa dalam persoalan perubahan akreditasi, terdapat
beberapa titik waktu yang secara objektif dapat digunakan, antara lain
tanggal penerimaan mahasiswa, periode masa studi, tanggal berlakunya
hasil reakreditasi, dan tanggal kelulusan. Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (6) mengatur keberadaan serta perubahan status akreditasi, tetapi
tidak menentukan titik waktu mana yang menjadi dasar perlindungan
mahasiswa existing. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak memberikan
parameter temporal ketika menghubungkan ijazah dengan Program Studi
terakreditasi. Bahwa akibatnya, mahasiswa tidak dapat mengetahui
secara pasti konsekuensi hukum yang akan diterima. Bahwa
ketidakpastian demikian dapat melahirkan penerapan yang berbeda-beda
karena pihak pelaksana dapat menggunakan interpretasi yang berbeda
mengenai status akreditasi yang relevan. Bahwa kondisi demikian
berbahaya bagi kepastian hukum karena hak mahasiswa tidak boleh
bergantung pada penafsiran yang berubah-ubah. Bahwa Pemohon IX
misalnya telah berada pada semester VIII dan status Program Studinya
berubah menjadi B sejak 21 April 2026, sehingga membutuhkan kejelasan
apakah status tersebut harus diterapkan terhadap dirinya sebagai
mahasiswa yang telah diterima ketika status sebelumnya masih A. Bahwa
tanpa parameter objektif, persoalan tersebut tidak mempunyai jawaban
yang pasti dalam UU. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
menghendaki agar warga negara memperoleh jaminan dan perlindungan
kepastian hukum yang adil. Bahwa karena itu, norma a quo harus
dimaknai dengan parameter yang jelas sehingga mahasiswa dapat
mengetahui akibat perubahan akreditasi terhadap kedudukannya sejak
awal.
13. Ketidakpastian hukum semakin berat bagi mahasiswa pada tahap akhir
Bahwa tingkat kerugian akibat perubahan akreditasi tidak selalu sama
bagi setiap mahasiswa karena bergantung pada tahap pendidikan yang
sedang ditempuh ketika perubahan terjadi. Bahwa Pemohon I dan
35
Pemohon IX telah berada pada semester VIII, Pemohon II pada semester
VII, Pemohon III sampai Pemohon VI pada semester V, dan Pemohon VII
serta Pemohon VIII pada semester III. Bahwa mahasiswa semester VIII
secara objektif mempunyai ruang yang paling kecil untuk merespons
perubahan karena sebagian besar masa pendidikan telah selesai dan
proses kelulusan telah dekat. Bahwa apabila perubahan akreditasi
mempunyai
konsekuensi
terhadap
pengakuan
pendidikan
atau
kesempatan setelah lulus, mahasiswa pada tahap akhir tidak memiliki
kesempatan realistis untuk memilih kembali Program Studi tanpa
mengorbankan pendidikan yang telah ditempuh. Bahwa Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (6) tidak memberikan perlindungan berdasarkan tahap
pendidikan tersebut. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak memberikan
perlakuan khusus terhadap mahasiswa yang telah hampir menyelesaikan
pendidikan.
Bahwa
keadaan
tersebut
menunjukkan
pentingnya
perlindungan transisional agar mahasiswa tidak kehilangan manfaat dari
pendidikan yang telah hampir selesai hanya karena perubahan status
yang terjadi pada penghujung masa studi. Bahwa kepastian hukum
seharusnya semakin kuat ketika seseorang telah hampir memenuhi
seluruh kewajiban yang ditentukan oleh sistem pendidikan. Bahwa
mahasiswa yang telah mencapai tahap akhir seharusnya dapat
mengetahui secara pasti akibat hukum dari kelulusannya. Bahwa
ketidakpastian tersebut merupakan kerugian konstitusional yang relevan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa oleh karena itu, norma
a quo harus memberikan kepastian bahwa mahasiswa yang telah diterima
sebelum perubahan akreditasi tetap memperoleh pengakuan atas
pendidikan yang ditempuh berdasarkan keadaan hukum ketika
penerimaan.
14. Norma a quo menghasilkan ketidakpastian terhadap rencana profesional
setelah lulus
Bahwa status akreditasi Program Studi dalam praktik dapat menjadi salah
satu persyaratan atau pertimbangan dalam proses setelah mahasiswa
menyelesaikan pendidikan, termasuk dalam proses seleksi tertentu.
Bahwa Pemohon IX merupakan contoh konkret karena ketika pertama kali
masuk kuliah Program Studi berakreditasi A dan Pemohon IX kemudian
36
mempertahankan IPK cumlaude dengan rencana mendaftarkan diri pada
CPNS jalur cumlaude yang mensyaratkan akreditasi Program Studi A.
Bahwa kemudian terjadi reakreditasi yang menyebabkan status Program
Studi berubah menjadi B dan berlaku sejak 21 April 2026 sampai dengan
21 April 2031. Bahwa perubahan tersebut terjadi ketika Pemohon IX telah
berada pada semester VIII. Bahwa Pasal 33 ayat (6) memberikan dasar
mengenai dilakukannya akreditasi ulang, tetapi tidak memberikan
kepastian mengenai perlindungan terhadap mahasiswa yang telah
diterima sebelum perubahan tersebut. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga
mengaitkan ijazah dengan Program Studi terakreditasi tanpa menentukan
status waktu yang relevan terhadap mahasiswa yang masa studinya
melintasi perubahan
akreditasi.
Bahwa
akibatnya
Pemohon
IX
menghadapi ketidakpastian mengenai kemampuan menggunakan hasil
pendidikan yang telah ditempuh untuk kepentingan profesional yang telah
direncanakan. Bahwa sekalipun persyaratan CPNS berasal dari rezim
hukum tersendiri, kerugian Pemohon IX menunjukkan adanya akibat
nyata dari ketidakpastian status akreditasi terhadap masa depan lulusan.
Bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari kemampuan warga
negara untuk merencanakan tindakannya berdasarkan hukum yang
berlaku. Bahwa oleh karena itu, ketidakjelasan akibat perubahan
akreditasi terhadap mahasiswa existing bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945.
15. Norma a quo harus diberikan pemaknaan konstitusional untuk melindungi
mahasiswa existing
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, persoalan konstitusional
dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 42 ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 2012 bukan terletak pada kewenangan negara untuk
melakukan akreditasi ulang atau kewenangan lembaga akreditasi untuk
menilai Program Studi, melainkan pada tidak adanya kepastian mengenai
akibat perubahan status akreditasi terhadap mahasiswa yang telah
diterima sebelum perubahan tersebut. Bahwa akreditasi ulang tetap
merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan
tidak dipersoalkan keberadaannya. Bahwa yang dipersoalkan adalah
ketika perubahan hasil akreditasi menimbulkan akibat terhadap
37
mahasiswa yang tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi
proses tersebut. Bahwa Pasal 42 ayat (1) menggunakan frasa Program
Studi terakreditasi sebagai dasar pengakuan terhadap penyelesaian
pendidikan, tetapi tidak memberikan aturan temporal mengenai status
akreditasi mahasiswa existing. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum yang nyata dan potensial sebagaimana dialami
Para Pemohon dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Bahwa
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa perlindungan
tersebut menghendaki adanya aturan yang dapat memberikan kepastian
kepada mahasiswa sejak diterima sampai menyelesaikan pendidikan.
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar Mahkamah
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo sehingga
perubahan status akreditasi Program Studi setelah mahasiswa diterima
tidak mengurangi atau menghilangkan hak dan pengakuan terhadap
pendidikan mahasiswa tersebut berdasarkan status akreditasi yang
berlaku pada saat mahasiswa diterima, tanpa menghalangi pelaksanaan
akreditasi ulang terhadap Program Studi. Bahwa pemaknaan demikian
tidak menghapus kewenangan negara untuk melakukan penjaminan
mutu, tetapi justru memberikan keseimbangan antara kepentingan
peningkatan mutu pendidikan dengan perlindungan kepastian hukum
mahasiswa. Bahwa dengan demikian, norma a quo sepanjang tidak
dimaknai demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
B. PASAL 33 AYAT (3), PASAL 33 AYAT (6), DAN PASAL 42 AYAT (1) UU
NOMOR 12 TAHUN 2012 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT
(2) UUD NRI 1945
1. Perubahan akreditasi dapat menghasilkan perlakuan berbeda terhadap
mahasiswa dalam Program Studi yang sama
Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Bahwa
persoalan diskriminasi dalam perkara a quo tidak didasarkan pada
perbedaan
identitas
pribadi
Para
Pemohon,
melainkan
pada
kemungkinan
adanya
perbedaan
konsekuensi
hukum
terhadap
38
mahasiswa yang berada dalam Program Studi yang sama hanya karena
mereka menyelesaikan pendidikan pada periode akreditasi yang berbeda.
Bahwa Pasal 33 ayat (6) memungkinkan terjadinya akreditasi ulang
setelah jangka waktu akreditasi berakhir, sedangkan Pasal 42 ayat (1)
mengaitkan ijazah dengan Program Studi terakreditasi. Bahwa apabila
mahasiswa yang diterima dalam periode yang sama kemudian lulus pada
waktu berbeda dan memperoleh konsekuensi berbeda akibat perubahan
akreditasi, maka perbedaan tersebut tidak lahir dari prestasi akademik,
kemampuan, atau kesalahan mahasiswa. Bahwa mahasiswa tidak
mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi hasil reakreditasi
sehingga waktu perubahan tersebut merupakan keadaan eksternal bagi
mahasiswa. Bahwa perbedaan perlakuan yang timbul hanya karena
waktu kelulusan harus mempunyai dasar objektif dan rasional. Bahwa
tanpa perlindungan transisional, mahasiswa yang lulus setelah perubahan
dapat menerima konsekuensi yang lebih berat daripada mahasiswa yang
lulus sebelumnya meskipun keduanya telah menjalani pendidikan pada
Program Studi yang sama. Bahwa keadaan demikian berpotensi
menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak proporsional. Bahwa oleh
karena itu, norma a quo harus memberikan perlindungan agar perubahan
akreditasi tidak mengakibatkan mahasiswa existing diperlakukan seolah-
olah mereka sejak awal memilih Program Studi dengan status akreditasi
yang baru.
2. Mahasiswa tidak boleh dibedakan berdasarkan peristiwa yang tidak dapat
mereka kendalikan
Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan
kapan proses reakreditasi dilakukan, bagaimana asesmen dilakukan,
maupun apa hasil akhirnya. Bahwa seluruh aspek tersebut berada dalam
mekanisme kelembagaan pendidikan tinggi sebagaimana diatur melalui
sistem akreditasi. Bahwa Pasal 33 ayat (6) membebankan kewajiban
akreditasi ulang kepada Program Studi ketika masa akreditasi berakhir.
Bahwa mahasiswa hanya menerima akibat dari perubahan tersebut tanpa
mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Bahwa apabila
perubahan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan konsekuensi
yang berbeda kepada mahasiswa, maka mahasiswa dapat dibedakan
39
berdasarkan suatu keadaan yang sepenuhnya berada di luar
kehendaknya. Bahwa prinsip non-diskriminasi menuntut agar perbedaan
perlakuan mempunyai hubungan yang rasional dengan karakteristik atau
keadaan yang memang relevan. Bahwa dalam perkara a quo, status
mahasiswa sebagai mahasiswa existing justru merupakan keadaan yang
relevan karena keputusan pendidikan telah dibuat sebelum perubahan
akreditasi. Bahwa memperlakukan mahasiswa existing sama dengan
mahasiswa baru setelah perubahan akreditasi dapat mengabaikan
perbedaan keadaan faktual yang sangat penting. Bahwa Pemohon IX
misalnya memilih Program Studi ketika akreditasi A, sedangkan
perubahan menjadi B terjadi ketika dirinya telah semester VIII. Bahwa
menjadikan Pemohon IX sepenuhnya tunduk kepada status baru tanpa
memperhitungkan status ketika penerimaan dapat menghasilkan
perlakuan berbeda yang tidak mencerminkan keadaan objektif Pemohon
IX. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menghendaki adanya
perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Bahwa oleh sebab itu, norma a
quo harus ditafsirkan dengan memperhatikan posisi mahasiswa existing
agar tidak terjadi perlakuan berbeda berdasarkan keadaan yang tidak
dapat mereka kendalikan.
3. Perbedaan waktu kelulusan bukan dasar yang cukup untuk mengurangi
pengakuan pendidikan
Bahwa
mahasiswa
dalam
Program
Studi
yang
sama
dapat
menyelesaikan pendidikan pada waktu berbeda karena perbedaan
semester, beban studi, atau waktu pemenuhan persyaratan akademik.
Bahwa perbedaan waktu tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan
adanya perbedaan kualitas pendidikan. Bahwa apabila perubahan status
akreditasi terjadi di antara waktu kelulusan mahasiswa, maka mahasiswa
yang lulus sebelum dan sesudah perubahan dapat memperoleh
konsekuensi berbeda. Bahwa Pasal 33 ayat (6) tidak menentukan
perlindungan terhadap mahasiswa yang masa studinya melintasi
perubahan tersebut. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak membedakan
mahasiswa berdasarkan waktu penerimaan ketika mengaitkan ijazah
dengan Program Studi terakreditasi. Bahwa akibatnya, waktu kelulusan
dapat menjadi faktor yang menentukan konsekuensi status akreditasi.
40
Bahwa apabila perbedaan tersebut berdampak pada kesempatan
pendidikan atau profesional setelah lulus, maka mahasiswa yang
terlambat lulus karena alasan yang sah dapat mengalami kerugian
dibandingkan mahasiswa yang lulus sebelumnya. Bahwa perbedaan
tersebut harus diuji berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena
hukum tidak boleh menciptakan perlakuan berbeda yang tidak
mempunyai dasar objektif. Bahwa dalam konteks Para Pemohon, mereka
berada dalam berbagai tingkat semester dan masing-masing mempunyai
kemungkinan menyelesaikan pendidikan pada periode yang berbeda.
Bahwa ketentuan yang tidak menyediakan perlindungan transisional
berpotensi membuat status akreditasi menjadi pembeda utama antara
mahasiswa yang sebenarnya mempunyai dasar penerimaan dan proses
pendidikan yang sama. Bahwa karena itu, perlakuan tersebut perlu
diperbaiki melalui pemaknaan konstitusional yang mengakui kedudukan
mahasiswa berdasarkan keadaan akreditasi ketika mereka diterima.
4. Mahasiswa existing merupakan kelompok yang secara objektif berbeda
dari mahasiswa baru
Bahwa mahasiswa yang diterima sebelum perubahan akreditasi
mempunyai keadaan yang berbeda secara objektif dari mahasiswa yang
baru mendaftar setelah perubahan akreditasi. Bahwa mahasiswa existing
telah mengambil keputusan berdasarkan status akreditasi sebelumnya
dan telah memulai proses pendidikan, sedangkan mahasiswa baru dapat
mengetahui status akreditasi yang telah berubah sebelum memilih
Program Studi. Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) tidak memberikan
konsekuensi hukum berbeda berdasarkan perbedaan tersebut. Bahwa
tidak
adanya
perlindungan
terhadap
kelompok
existing
dapat
menyebabkan mereka menerima perlakuan seolah-olah berada dalam
kondisi yang sama dengan mahasiswa baru. Bahwa keadaan tersebut
justru mengabaikan perbedaan faktual yang relevan secara hukum.
Bahwa mahasiswa existing tidak dapat mengubah keputusan pendidikan
secara mudah setelah menjalani beberapa semester. Bahwa mereka
telah menginvestasikan waktu dan sumber daya serta telah memenuhi
kewajiban akademik. Bahwa mahasiswa baru belum mempunyai investasi
pendidikan yang sama dan dapat memilih berdasarkan keadaan terbaru.
41
Bahwa dengan demikian, perbedaan perlakuan yang seharusnya
dibangun oleh hukum justru tidak tersedia dalam norma a quo. Bahwa
Pasal 28I ayat (2) tidak hanya relevan ketika terdapat pembedaan secara
eksplisit, tetapi juga ketika suatu norma menghasilkan dampak berbeda
terhadap kelompok yang secara objektif berbeda tanpa alasan yang
memadai. Bahwa oleh karena itu, norma a quo perlu ditafsirkan untuk
memberikan perlindungan terhadap mahasiswa existing sebagai
kelompok yang mempunyai keadaan khusus akibat perubahan akreditasi
setelah penerimaan.
5. Potensi diskriminasi terhadap mahasiswa yang mempertahankan prestasi
akademik
Bahwa Pemohon IX secara khusus mempertahankan IPK cumlaude
dengan tujuan menggunakan prestasi akademik tersebut dalam rencana
mengikuti CPNS jalur cumlaude yang mensyaratkan akreditasi Program
Studi A. Bahwa ketika Pemohon IX pertama kali masuk kuliah, Program
Studi tersebut berakreditasi A, sedangkan kemudian hasil reakreditasi
menyebabkan statusnya berubah menjadi B sejak 21 April 2026 sampai
21 April 2031. Bahwa Pemohon IX telah mencapai semester VIII sehingga
perubahan tersebut terjadi setelah sebagian besar pendidikan telah
ditempuh. Bahwa apabila Pemohon IX kemudian tidak dapat memenuhi
persyaratan tertentu hanya karena status akreditasi berubah setelah
dirinya diterima, maka Pemohon IX dapat berada dalam posisi yang
berbeda dengan mahasiswa yang lulus sebelum perubahan, meskipun
prestasi akademiknya setara atau bahkan sama-sama memenuhi predikat
cumlaude. Bahwa perbedaan tersebut tidak berasal dari kualitas
akademik Pemohon IX, melainkan dari perubahan status institusional
yang berada di luar kendalinya. Bahwa keadaan demikian menunjukkan
pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa agar prestasi akademiknya
tidak kehilangan manfaat karena perubahan status akreditasi yang terjadi
setelah penerimaan. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
menghendaki agar seseorang tidak mengalami perlakuan diskriminatif.
Bahwa perbedaan akibat yang ditanggung Pemohon IX dibandingkan
mahasiswa lain harus mempunyai dasar yang objektif dan rasional.
Bahwa jika satu-satunya pembeda adalah tanggal kelulusan yang
42
berkaitan dengan perubahan akreditasi, maka pembeda tersebut patut
dipersoalkan karena tidak mencerminkan kualitas atau prestasi
mahasiswa. Bahwa norma a quo sepanjang memungkinkan keadaan
demikian tanpa memberikan perlindungan transisional bertentangan
dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
6. Perbedaan akibat berdasarkan status akreditasi dapat menciptakan
diskriminasi antarangkatan
Bahwa perubahan akreditasi dapat menyebabkan mahasiswa dari
angkatan berbeda menerima konsekuensi berbeda meskipun berada
pada Program Studi yang sama. Bahwa mahasiswa yang diterima ketika
akreditasi A dapat berada dalam satu lingkungan pendidikan dengan
mahasiswa yang masuk setelah status berubah menjadi B. Bahwa apabila
status akreditasi pada saat lulus kemudian digunakan untuk menentukan
konsekuensi terhadap dokumen atau kesempatan setelah pendidikan,
maka mahasiswa dari angkatan berbeda dapat menerima perlakuan
berbeda. Bahwa Pasal 33 ayat (6) tidak memberikan aturan yang
menjelaskan bagaimana mahasiswa dari angkatan sebelum perubahan
harus diperlakukan. Bahwa Pasal 42 ayat (1) hanya menggunakan frasa
Program Studi terakreditasi dan tidak memberikan pembedaan
berdasarkan angkatan. Bahwa keadaan tersebut dapat menimbulkan
perbedaan akibat berdasarkan faktor waktu masuk atau lulus, padahal
mahasiswa tidak memilih kapan lembaga akreditasi menyelesaikan
proses penilaian. Bahwa perbedaan antarangkatan memang dapat
dibenarkan apabila terdapat alasan objektif yang berkaitan dengan
kualitas pendidikan yang berbeda. Namun, apabila mahasiswa existing
tetap menjalani Program Studi yang sama dan perbedaannya hanya
timbul karena hasil reakreditasi setelah mereka diterima, maka diperlukan
mekanisme transisional agar perubahan tersebut tidak menghasilkan
ketidakadilan. Bahwa Pasal 28I ayat (2) memberikan dasar konstitusional
untuk mencegah perlakuan diskriminatif tersebut. Bahwa oleh sebab itu,
norma a quo harus dimaknai sedemikian rupa sehingga perubahan
akreditasi
tidak
serta-merta
membedakan
mahasiswa
existing
berdasarkan angkatan mereka.
43
7. Status akreditasi tidak boleh menjadi sumber diskriminasi yang tidak
berkaitan dengan kesalahan mahasiswa
Bahwa perubahan status akreditasi bukan merupakan akibat dari
pelanggaran atau kesalahan individual mahasiswa. Bahwa mahasiswa
tidak mempunyai kewenangan terhadap standar kelembagaan yang
menjadi objek penilaian akreditasi. Bahwa Pasal 33 ayat (6) mengatur
kewajiban Program Studi melakukan akreditasi ulang, bukan kewajiban
individual mahasiswa untuk mempertahankan status akreditasi tersebut.
Bahwa oleh karena itu, setiap akibat yang dibebankan kepada mahasiswa
berdasarkan perubahan akreditasi harus memperhatikan prinsip bahwa
mahasiswa bukan pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil
reakreditasi.
Bahwa
apabila
mahasiswa
kemudian
memperoleh
konsekuensi yang lebih buruk hanya karena status akreditasi berubah,
maka keadaan tersebut berpotensi menyerupai pemberian sanksi
terhadap pihak yang tidak melakukan perbuatan yang menjadi penyebab
perubahan. Bahwa Pasal 28I ayat (2) melindungi setiap orang dari
perlakuan diskriminatif. Bahwa perbedaan perlakuan yang timbul karena
keadaan kelembagaan dapat diterima apabila mempunyai dasar objektif,
tetapi tidak adil apabila mahasiswa existing diposisikan lebih buruk hanya
karena perubahan yang tidak dapat mereka kendalikan. Bahwa Pemohon
I sampai Pemohon IX telah menempatkan diri dalam proses pendidikan
secara sah dan memenuhi kewajiban akademik sesuai tahap masing-
masing. Bahwa oleh karena itu, perubahan status akreditasi tidak
semestinya menjadi dasar untuk memberikan konsekuensi yang
merugikan kepada mereka tanpa perlindungan transisional. Bahwa norma
a quo sepanjang tidak memberikan perlindungan demikian bertentangan
dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
8. Pemohon VII mempunyai pengalaman konkret mengenai pencantuman
akreditasi pada ijazah
Bahwa Pemohon VII merupakan mahasiswa semester III yang sebelum
menjalani pendidikan pada Perguruan Tinggi saat ini telah pernah
menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada dua Perguruan Tinggi
berbeda dan telah memperoleh ijazah dari kedua Perguruan Tinggi
tersebut. Bahwa pada kedua ijazah tersebut dicantumkan status
44
akreditasi
Program
Studi,
sehingga
Pemohon
VII
mempunyai
pengalaman konkret bahwa status akreditasi dapat menjadi bagian dari
dokumen pendidikan yang diterima lulusan. Bahwa fakta tersebut
menjadikan kepentingan Pemohon VII terhadap kepastian status
akreditasi bukan sekadar dugaan abstrak. Bahwa Pemohon VII
mengetahui dari pengalaman langsung bahwa status akreditasi dapat
tampil pada dokumen hasil pendidikan dan karenanya dapat mempunyai
relevansi dalam penggunaan dokumen tersebut setelah lulus. Bahwa
apabila status akreditasi Program Studi yang sedang ditempuh Pemohon
VII berubah selama masa studi, maka Pemohon VII berpotensi
memperoleh dokumen pendidikan dengan keadaan akreditasi yang
berbeda dari keadaan ketika dirinya mengambil keputusan untuk
menempuh pendidikan. Bahwa Pasal 42 ayat (1) menghubungkan ijazah
dengan Program Studi terakreditasi, sedangkan Pasal 33 ayat (6)
mengatur akreditasi ulang. Bahwa tidak adanya perlindungan terhadap
mahasiswa existing dapat menyebabkan Pemohon VII diperlakukan
berbeda dari lulusan sebelumnya yang memperoleh ijazah ketika status
akreditasinya masih berbeda. Bahwa perbedaan tersebut tidak berasal
dari prestasi atau kualitas individual Pemohon VII. Bahwa karena itu,
Pasal 28I ayat (2) relevan untuk memastikan bahwa perubahan status
akreditasi tidak menghasilkan perlakuan berbeda terhadap Pemohon VII
yang tidak mempunyai dasar objektif yang memadai.
9. Perbedaan perlakuan tidak boleh ditentukan semata-mata oleh tanggal
penerbitan ijazah
Bahwa apabila status akreditasi pada saat penerbitan ijazah dijadikan
dasar untuk membedakan lulusan, maka tanggal penerbitan ijazah dapat
menjadi faktor yang menentukan konsekuensi terhadap mahasiswa.
Bahwa dua mahasiswa dapat menyelesaikan Program Studi yang sama
dengan prestasi yang sama tetapi memperoleh konsekuensi berbeda
karena salah satunya lulus sebelum perubahan akreditasi dan yang
lainnya lulus setelah perubahan. Bahwa Pasal 42 ayat (1) tidak
memberikan aturan yang secara tegas menyelesaikan persoalan
tersebut. Bahwa Pasal 33 ayat (6) juga hanya mengatur kewajiban
reakreditasi dan tidak memberikan perlindungan terhadap mahasiswa
45
yang sedang berada dalam masa studi. Bahwa keadaan tersebut dapat
menciptakan perbedaan akibat yang tidak berkaitan dengan kualitas
mahasiswa. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan
perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Bahwa perbedaan
berdasarkan tanggal memang dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu,
tetapi harus mempunyai hubungan yang relevan dengan tujuan hukum.
Bahwa dalam konteks ini, tujuan akreditasi adalah memastikan kelayakan
dan mutu Program Studi, bukan memberikan kerugian kepada mahasiswa
yang telah masuk ketika status sebelumnya masih berlaku. Bahwa karena
itu, status akreditasi baru seharusnya tidak secara otomatis menghasilkan
perlakuan berbeda terhadap mahasiswa existing. Bahwa perlindungan
tersebut tidak menghalangi akreditasi baru untuk berlaku terhadap
mahasiswa yang baru memilih Program Studi setelah status baru
diketahui. Bahwa justru pembedaan demikian akan lebih objektif karena
memperhatikan keadaan ketika keputusan pendidikan dibuat. Bahwa
norma a quo sepanjang tidak memungkinkan perlindungan tersebut
berpotensi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
10. Perubahan akreditasi tidak boleh menciptakan “penalti” terhadap
mahasiswa yang masuk lebih dahulu
Bahwa mahasiswa yang masuk lebih dahulu pada saat Program Studi
berstatus akreditasi tertentu pada dasarnya tidak mempunyai pilihan
untuk memprediksi hasil reakreditasi di masa mendatang. Bahwa mereka
telah mengambil keputusan berdasarkan informasi dan keadaan hukum
yang tersedia pada saat penerimaan. Bahwa apabila perubahan
akreditasi kemudian menyebabkan mereka menerima konsekuensi yang
lebih buruk daripada mahasiswa yang lulus sebelumnya, maka secara
substantif mereka dapat mengalami keadaan yang menyerupai penalti
karena menjadi mahasiswa pada periode perubahan tersebut. Bahwa
Pasal 33 ayat (6) tidak mengatur bahwa mahasiswa harus menanggung
akibat dari hasil reakreditasi. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak
memberikan dasar eksplisit untuk membebankan konsekuensi tersebut
kepada mahasiswa. Bahwa karena itu, jika dalam penerapannya
mahasiswa existing memperoleh akibat yang lebih buruk, maka keadaan
tersebut tidak mempunyai basis normatif yang memadai. Bahwa Pasal 28I
46
ayat (2) UUD NRI 1945 menuntut perlindungan dari perlakuan
diskriminatif. Bahwa perlindungan tersebut relevan karena mahasiswa
tidak seharusnya dibedakan hanya karena kebetulan proses reakreditasi
berlangsung ketika mereka sedang menempuh pendidikan. Bahwa
mahasiswa yang masuk sebelum perubahan dan mahasiswa yang masuk
setelah perubahan memang dapat dibedakan secara rasional, tetapi
mahasiswa yang masuk sebelum perubahan tidak semestinya diposisikan
lebih buruk karena perubahan tersebut. Bahwa oleh karena itu, norma a
quo perlu diberikan pemaknaan yang menjamin bahwa perubahan
akreditasi tidak menjadi dasar untuk mengurangi hak mahasiswa existing.
11. Perbedaan perlakuan harus berkaitan dengan tujuan akreditasi
Bahwa akreditasi pada hakikatnya merupakan bagian dari penjaminan
mutu eksternal pendidikan tinggi, sedangkan Pasal 33 ayat (6) mengatur
pelaksanaan akreditasi ulang ketika masa akreditasi berakhir. Bahwa
tujuan tersebut berkaitan dengan kelayakan dan mutu Program Studi,
bukan dengan pemberian konsekuensi negatif kepada mahasiswa yang
telah diterima sebelum perubahan status. Bahwa apabila hasil akreditasi
baru kemudian digunakan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada
mahasiswa existing, maka harus dapat dijelaskan hubungan rasional
antara perbedaan tersebut dengan tujuan peningkatan mutu. Bahwa
apabila mahasiswa tetap menjalani pendidikan dalam Program Studi yang
sama dan telah memenuhi standar akademik yang ditentukan, perbedaan
status akreditasi yang muncul kemudian tidak dengan sendirinya
menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kualitas yang lebih
rendah. Bahwa karena itu, menggunakan perubahan akreditasi untuk
membedakan mahasiswa tanpa mempertimbangkan waktu penerimaan
dapat menghasilkan perbedaan yang tidak sejalan dengan tujuan
akreditasi. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menuntut agar setiap
orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahwa perbedaan perlakuan
harus mempunyai dasar objektif, bukan sekadar akibat mekanis dari
perubahan administratif. Bahwa norma a quo tidak memberikan
parameter tersebut. Bahwa keadaan demikian membuka ruang bagi
munculnya perlakuan yang berbeda terhadap mahasiswa yang secara
substansial berada dalam keadaan pendidikan yang sama. Bahwa oleh
47
karena itu, perlindungan terhadap mahasiswa existing merupakan
konsekuensi yang diperlukan agar sistem akreditasi tidak menghasilkan
diskriminasi yang tidak mempunyai hubungan dengan tujuan penjaminan
mutu.
12. Mahasiswa tidak boleh kehilangan kesempatan hanya karena perubahan
status institusi
Bahwa status akreditasi Program Studi dapat mempunyai relevansi
terhadap berbagai kesempatan setelah mahasiswa menyelesaikan
pendidikan, termasuk ketika pihak tertentu menetapkan persyaratan
administratif berdasarkan akreditasi. Bahwa Pemohon IX mengalami
keadaan konkret karena rencana mengikuti CPNS jalur cumlaude
mensyaratkan akreditasi Program Studi A, sementara Program Studi
tempat Pemohon IX menempuh pendidikan berubah menjadi B setelah
dirinya diterima. Bahwa apabila status baru diterapkan secara mutlak
kepada Pemohon IX tanpa mempertimbangkan status ketika penerimaan,
maka Pemohon IX berpotensi kehilangan kesempatan yang sebelumnya
secara rasional direncanakan berdasarkan keadaan akreditasi ketika
memilih pendidikan. Bahwa mahasiswa yang lulus sebelum perubahan
dapat mempunyai kesempatan yang tidak lagi tersedia bagi Pemohon IX
hanya karena waktu kelulusan. Bahwa Pasal 33 ayat (6) tidak
memberikan mekanisme untuk mencegah akibat demikian. Bahwa Pasal
42 ayat (1) juga tidak menentukan bagaimana status akreditasi
mahasiswa existing harus diperlakukan. Bahwa keadaan tersebut
berpotensi menciptakan perlakuan berbeda yang tidak didasarkan pada
prestasi akademik Pemohon IX, melainkan pada perubahan institusional.
Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar perlindungan
terhadap keadaan demikian. Bahwa negara tidak harus menjamin bahwa
setiap lulusan pasti diterima dalam suatu seleksi, tetapi negara wajib
memastikan bahwa sistem hukum tidak menciptakan ketidaksetaraan
yang berasal dari perubahan status yang terjadi setelah mahasiswa
membuat keputusan pendidikan. Bahwa karena itu, norma a quo harus
memberikan perlindungan terhadap mahasiswa existing agar perubahan
akreditasi tidak secara otomatis menghilangkan kesempatan yang secara
48
objektif telah dapat direncanakan berdasarkan status ketika mahasiswa
diterima.
13. Pemohon VII
dan mahasiswa dengan pengalaman pendidikan
sebelumnya menunjukkan adanya kepentingan yang konkret
Bahwa
Pemohon
VII
mempunyai
pengalaman
sebelumnya
menyelesaikan pendidikan pada dua Perguruan Tinggi berbeda dan
memperoleh ijazah yang mencantumkan akreditasi Program Studi,
sehingga Pemohon VII mempunyai dasar pengalaman konkret mengenai
relevansi status akreditasi terhadap dokumen pendidikan. Bahwa
Pemohon VII saat ini kembali menempuh pendidikan pada semester III
dan menghadapi kemungkinan bahwa status akreditasi Program Studi
yang sedang ditempuh dapat berbeda ketika dirinya lulus. Bahwa apabila
perubahan tersebut menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap
dokumen atau kesempatan setelah lulus dibandingkan lulusan yang
menyelesaikan pendidikan sebelum perubahan, maka Pemohon VII dapat
mengalami perlakuan berbeda berdasarkan waktu kelulusan. Bahwa
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan jaminan terhadap
kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Bahwa pengalaman konkret
Pemohon VII menunjukkan bahwa akreditasi dapat menjadi bagian dari
dokumen pendidikan, sehingga perubahan status akreditasi selama masa
studi mempunyai relevansi langsung terhadap kepentingan Pemohon VII.
Bahwa Pasal 33 ayat (6) mengatur mekanisme reakreditasi tetapi tidak
memberikan perlindungan terhadap mahasiswa existing. Bahwa Pasal 42
ayat (1) menghubungkan pengakuan penyelesaian pendidikan dengan
Program Studi terakreditasi tetapi tidak membedakan status mahasiswa
berdasarkan waktu penerimaan. Bahwa akibatnya, Pemohon VII dapat
berada dalam posisi yang berbeda dari lulusan sebelumnya hanya karena
dirinya menyelesaikan pendidikan pada periode akreditasi yang berbeda.
Bahwa perbedaan demikian harus mempunyai alasan objektif yang
berkaitan dengan tujuan hukum dan tidak cukup hanya didasarkan pada
tanggal kelulusan. Bahwa karena itu, perlindungan terhadap mahasiswa
existing diperlukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi akibat
perubahan akreditasi yang terjadi setelah mahasiswa diterima.
49
14. Para Pemohon berada pada tahap pendidikan berbeda tetapi
menghadapi sumber persoalan yang sama
Bahwa Para Pemohon terdiri atas mahasiswa semester VIII, semester VII,
semester V, dan semester III, sehingga masing-masing mempunyai jarak
waktu yang berbeda menuju kelulusan. Bahwa perbedaan semester
tersebut tidak menghilangkan adanya keadaan yang sama, yaitu seluruh
Pemohon telah menjadi mahasiswa sebelum mengetahui bagaimana
status akreditasi Program Studi akan berlaku pada saat mereka
menyelesaikan pendidikan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IX berada
pada tahap paling dekat dengan kelulusan, Pemohon II hampir
menyelesaikan pendidikan, Pemohon III sampai Pemohon VI berada di
pertengahan masa studi, sedangkan Pemohon VII dan Pemohon VIII
masih mempunyai masa pendidikan yang lebih panjang. Bahwa apabila
tidak terdapat perlindungan transisional, masing-masing kelompok dapat
mengalami konsekuensi yang berbeda sesuai dengan kapan mereka
lulus. Bahwa keadaan tersebut justru memperlihatkan potensi diskriminasi
yang bersifat struktural karena akibat hukum ditentukan oleh waktu
kelulusan, bukan oleh kualitas atau kesalahan mahasiswa. Bahwa Pasal
33 ayat (6) tidak menyediakan mekanisme untuk mencegah keadaan
tersebut. Bahwa Pasal 42 ayat (1) juga tidak menentukan status akreditasi
yang harus digunakan terhadap mahasiswa yang masa studinya melewati
perubahan akreditasi. Bahwa Pasal 28I ayat (2) menghendaki agar hukum
memberikan
perlindungan
dari
perlakuan
diskriminatif.
Bahwa
perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan menetapkan bahwa
mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan status akreditasi tetap
memperoleh perlakuan berdasarkan status yang berlaku ketika
penerimaan, sekurang-kurangnya dalam hal pengakuan terhadap
pendidikan yang telah ditempuh. Bahwa mekanisme demikian tidak
menghalangi negara melakukan akreditasi ulang dan tidak menghapus
status baru bagi mahasiswa yang memilih Program Studi setelah
perubahan. Bahwa justru mekanisme tersebut membedakan secara
objektif kelompok yang memang berada dalam keadaan berbeda dan
mencegah diskriminasi terhadap mahasiswa existing.
50
15. Norma a quo harus dimaknai untuk mencegah diskriminasi akibat
perubahan akreditasi
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, persoalan konstitusional
Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 2012 bukanlah keberadaan akreditasi maupun kewajiban
melakukan reakreditasi, melainkan tidak adanya jaminan bahwa
perubahan status akreditasi tidak menghasilkan perlakuan diskriminatif
terhadap mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan tersebut.
Bahwa akreditasi ulang tetap dapat dilakukan sebagai instrumen
penjaminan mutu, tetapi akibatnya terhadap mahasiswa existing harus
dibatasi secara adil. Bahwa Pasal 42 ayat (1) menghubungkan
pengakuan pendidikan dengan Program Studi terakreditasi, tetapi tidak
memberikan perlindungan terhadap perbedaan konsekuensi yang timbul
akibat perubahan status akreditasi selama masa studi. Bahwa keadaan
tersebut dapat menyebabkan mahasiswa yang masuk pada keadaan
akreditasi yang sama memperoleh konsekuensi berbeda hanya karena
waktu kelulusan mereka berbeda. Bahwa mahasiswa tidak mempunyai
kendali terhadap waktu maupun hasil reakreditasi. Bahwa karenanya,
menjadikan perubahan tersebut sebagai dasar untuk memberikan
konsekuensi yang lebih merugikan kepada mahasiswa existing berpotensi
menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dilarang Pasal 28I
ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa perlindungan yang dimohonkan Para
Pemohon bukanlah hak untuk mempertahankan nilai akreditasi suatu
Program Studi selamanya, melainkan hak agar perubahan status
akreditasi tidak diberlakukan secara merugikan terhadap mahasiswa yang
telah diterima sebelum perubahan tersebut. Bahwa pemaknaan demikian
tetap memberikan ruang bagi negara untuk meningkatkan mutu
pendidikan, melakukan evaluasi, dan melakukan reakreditasi, tetapi pada
saat yang sama memberikan perlindungan kepada mahasiswa sebagai
pihak yang tidak mengendalikan proses akreditasi. Bahwa dengan
demikian, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 42 ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 2012 sepanjang tidak dimaknai demikian bertentangan
dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
51
IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan minimum akreditasi sebagai
dasar penyelenggaraan Program Studi juga harus memberikan kepastian
dan perlindungan terhadap mahasiswa yang telah diterima pada Program
Studi tersebut sebelum terjadi perubahan status akreditasi;
3. Menyatakan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai bahwa pelaksanaan akreditasi ulang dan
perubahan status akreditasi Program Studi tidak boleh mengurangi atau
menghilangkan hak mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan
status akreditasi tersebut;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang frasa “program studi terakreditasi” tidak dimaknai bahwa
mahasiswa yang telah diterima pada suatu Program Studi sebelum
perubahan status akreditasi tetap memperoleh pengakuan atas penyelesaian
pendidikannya dan tidak dirugikan semata-mata karena perubahan status
akreditasi yang terjadi setelah mahasiswa tersebut diterima;
52
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Selfi
Yurika;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Novia
Indri Apsari;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Ekwala Nurcahyani;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Najwa Adriana Putri;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Widiati Helmida Juliana;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Maratun Soleha Salsa;
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Matius Rangga Wicaksono;
10.
Bukti P-10
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Claudio Ali Zein Tanjung;
11.
Bukti P-11
:
Fotokopi Kartu Tanda mahasiswa (KTM) para Pemohon;
12.
Bukti P-12
:
Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan
Tinggi
(BAN-PT)
berdasarkan
Surat
Keputusan
Direktur
Eksekutif
BAN-PT
Nomor
2199/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 tanggal 20 April
2021, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana
Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan;
13.
Bukti P-13
:
Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan
Tinggi
(BAN-PT)
berdasarkan
Surat
53
Keputusan
Direktur
Eksekutif
BAN-PT
Nomor
6413/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/IV/2026 tanggal 21 April
2026, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana
Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan;
14.
Bukti P-14
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
mahasiswa (KTM) atas nama Esri Setianingsih;
15.
Bukti P-15
:
Tangkapan layar laman Sistem Informasi Akademik
Universitas Terbuka atas nama Esri Setianingsih;
16.
Bukti P-16
:
Fotokopi Ijazah Pemohon VII dari 2 (dua) Perguruan
Tinggi berbeda yang memuat status akreditasi Program
Studi, sebagai bukti bahwa Pemohon VII sebelumnya
telah menyelesaikan pendidikan pada 2 (dua) Perguruan
Tinggi dan bahwa status akreditasi Program Studi
dicantumkan dalam dokumen ijazah yang diterima oleh
Pemohon VII;
17.
Bukti P-17
:
Fotokopi Pengumuman Seleksi CPNS BKN yang
mensyaratkan akreditasi Program Studi dan Universitas
bagi pelamar dengan kriteria Cumlaude.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
54
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (6) serta Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut
dengan UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025),
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki
dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 18 Agustus
2026, hlm. 5-16]. Terhadap nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2026.
[3.3.2]
Bahwa ihwal uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas,
Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan
uraian yang jelas perihal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
55
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formil suatu permohonan, in casu
sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat
(3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah
disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan syarat formil, penilaian
Mahkamah tidak semata-mata berdasar pada sistematika saja, tetapi juga menilai
perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing
bagian dalam sistematika dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub pada
Paragraf [3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.4.1]
Bahwa para Pemohon dalam permohonan awal bertanggal 4 Agustus
2026 mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012
56
dengan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah dalam sidang
pendahuluan pada tanggal 18 Agustus 2026 telah memberikan penasihatan agar
para Pemohon memperbaiki atau menyempurnakan permohonan dimaksud.
Meskipun demikian, dalam perbaikan Permohonan bertanggal 31 Agustus 2026,
secara substansial, para Pemohon telah mengganti objek permohonan menjadi
pengujian norma Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) serta Pasal 42 ayat (1) UU 12/2012
dan tidak lagi menguji norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 sebagaimana yang
terdapat dalam permohonan awal [vide Risalah Sidang, tanggal 31 Agustus 2026,
hlm. 1-2]. Selain itu, para Pemohon juga menambahkan norma yang dijadikan dasar
pengujian, yaitu Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas,
Mahkamah perlu mempertimbangkan Pasal 38 PMK 7/2025 yang menyatakan,
(1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam
Pemeriksaan Pendahuluan.
(2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian,
dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan awal.
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 PMK 7/2025 di atas, menurut
Mahkamah, perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang
terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan
permohonan (posita) dan hal-hal yang diminta untuk diputus berdasarkan nasihat
atau saran Mahkamah dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang tujuannya untuk
melengkapi dan memperjelas materi permohonan. Selain itu, dalam perbaikan
permohonan hanya diperkenankan menambah norma yang dimohonkan pengujian
sepanjang norma yang ditambahkan berkaitan dengan substansi norma dalam
undang-undang/Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.
Apabila dibaca secara saksama, dikaitkan dengan permohonan awal,
telah ternyata para Pemohon tidak menambah norma yang dimohonkan pengujian
dalam perbaikan Permohonan bertanggal 31 Agustus 2026 sebagaimana yang
diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025, tetapi para
Pemohon mengganti norma yang dimohonkan pengujian tanpa mengikutkan
57
kembali norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 sebagai norma yang diajukan dalam
permohonan awal. Terhadap fakta hukum tersebut, dalam batas penalaran yang
wajar, permohonan para Pemohon adalah permohonan baru karena norma yang
dimohonkan pengujian dalam perbaikan permohonan sama sekali berbeda dengan
permohonan awal. Bahkan, pada perbaikan permohonan, norma undang-undang
yang
dimohonkan
dalam
permohonan
awal
sama
sekali
tidak
diuji
konstitusionalitasnya. Artinya, terlepas dari fakta hukum bahwa norma baru yang
dimohonkan pengujian masih memiliki keterkaitan dengan yang diajukan pada
permohonan awal, dengan mengajukan norma yang sama sekali baru, perbaikan
atau perubahan norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut tidak sesuai dengan
perbaikan yang dimaksudkan ketentuan Pasal 38 PMK 7/2025.
[3.4.2]
Bahwa selain fakta penggantian secara keseluruhan objek permohonan
yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan Permohonan, Mahkamah juga
mencermati petitum angka 2, angka 3, dan angka 4, yang menyatakan sebagai
berikut:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan minimum akreditasi sebagai
dasar penyelenggaraan Program Studi juga harus memberikan kepastian
dan perlindungan terhadap mahasiswa yang telah diterima pada Program
Studi tersebut sebelum terjadi perubahan status akreditasi;
3. Menyatakan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai bahwa pelaksanaan akreditasi ulang dan
perubahan status akreditasi Program Studi tidak boleh mengurangi atau
menghilangkan hak mahasiswa yang telah diterima sebelum perubahan
status akreditasi tersebut;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang frasa “program studi terakreditasi” tidak dimaknai bahwa
mahasiswa yang telah diterima pada suatu Program Studi sebelum
perubahan status akreditasi tetap memperoleh pengakuan atas penyelesaian
58
pendidikannya dan tidak dirugikan semata-mata karena perubahan status
akreditasi yang terjadi setelah mahasiswa tersebut diterima;
Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c
UU MK yang menyatakan:
Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Bahwa setelah memeriksa secara komprehensif petitum permohonan
para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum para Pemohon dalam
menguraikan pemaknaan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian hanya memohonkan agar norma sebagaimana disebutkan dalam petitum
angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah “…bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang …”. Rumusan petitum demikian, menurut Mahkamah
adalah uraian petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim karena petitum yang benar
seharusnya disertai dengan pencantuman frasa “… dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat …”, sehingga apabila dituliskan secara lengkap
maka rumusan petitum berbunyi “…bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …”.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
telah ternyata para Pemohon dalam perbaikan permohonan telah mengganti objek
permohonan tanpa mengikutkan dan menyisakan objek permohonan yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan awal sehingga tidak sesuai dengan
Pasal 38 PMK 7/2025. Selain itu, terdapat ketidaklengkapan uraian petitum
permohonan para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam
Pasal 51A ayat (5) UU MK. Berdasarkan fakta hukum demikian, tidak terdapat
59
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah
tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
60
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
61
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fransisca
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 54 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) serta Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut dengan UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 18 Agustus 2026, hlm. 5-16]. Terhadap nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2026. [3.3.2] Bahwa ihwal uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas perihal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: 55 Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan syarat formil, penilaian Mahkamah tidak semata-mata berdasar pada sistematika saja, tetapi juga menilai perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing bagian dalam sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub pada Paragraf [3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa para Pemohon dalam permohonan awal bertanggal 4 Agustus 2026 mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 56 dengan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah dalam sidang pendahuluan pada tanggal 18 Agustus 2026 telah memberikan penasihatan agar para Pemohon memperbaiki atau menyempurnakan permohonan dimaksud. Meskipun demikian, dalam perbaikan Permohonan bertanggal 31 Agustus 2026, secara substansial, para Pemohon telah mengganti objek permohonan menjadi pengujian norma Pasal 33 ayat (3) dan ayat (6) serta Pasal 42 ayat (1) UU 12/2012 dan tidak lagi menguji norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 sebagaimana yang terdapat dalam permohonan awal [vide Risalah Sidang, tanggal 31 Agustus 2026, hlm. 1-2]. Selain itu, para Pemohon juga menambahkan norma yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan Pasal 38 PMK 7/2025 yang menyatakan, (1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan. (2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 PMK 7/2025 di atas, menurut Mahkamah, perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang diminta untuk diputus berdasarkan nasihat atau saran Mahkamah dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang tujuannya untuk melengkapi dan memperjelas materi permohonan. Selain itu, dalam perbaikan permohonan hanya diperkenankan menambah norma yang dimohonkan pengujian sepanjang norma yang ditambahkan berkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang/Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal. Apabila dibaca secara saksama, dikaitkan dengan permohonan awal, telah ternyata para Pemohon tidak menambah norma yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan Permohonan bertanggal 31 Agustus 2026 sebagaimana yang diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025, tetapi para Pemohon mengganti norma yang dimohonkan pengujian tanpa mengikutkan 57 kembali norma Pasal 55 ayat (2) UU 12/2012 sebagai norma yang diajukan dalam permohonan awal. Terhadap fakta hukum tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan para Pemohon adalah permohonan baru karena norma yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan permohonan sama sekali berbeda dengan permohonan awal. Bahkan, pada perbaikan permohonan, norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan awal sama sekali tidak diuji konstitusionalitasnya. Artinya, terlepas dari fakta hukum bahwa norma baru yang dimohonkan pengujian masih memiliki keterkaitan dengan yang diajukan pada permohonan awal, dengan mengajuk
