30/PUU-XXIV/2026

0 PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rachmad Rofik Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Sekapuk Jalan Letjend S. Parman Nomor 23 RT 2/RW 3, Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 30/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 15 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah 2 Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 3. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023). 4. Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai The Guardian of the Constitution (Penjaga Konstitusi) dan The Protector of Citizen’s Constitutional Rights (Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara), maka Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, serta merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007), Pemohon meyakini telah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya Hak Konstitusional yang Diberikan oleh UUD 1945 Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh:  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 2. Kerugian Konstitusional yang Bersifat Spesifik dan Nyata Bahwa Pemohon sebagai pelanggan jasa telekomunikasi prabayar (Bukti P- 2) telah memenuhi prestasinya dengan membayar lunas paket data internet 3 (Bukti P-5). Namun, sisa hak milik Pemohon berupa kuota data sebesar 3.27 GB (Bukti P-3) dinyatakan hangus dan hilang secara sepihak oleh sistem operator (Bukti P-4) berdasarkan skema tarif yang dilegitimasi oleh Pasal 71 angka 2 UU 6/2023. Hal ini merupakan kerugian finansial dan hak milik yang nyata dialami Pemohon. 3. Kerugian yang Bersifat Aktual dan Potensial Bahwa kerugian ini bersifat aktual karena telah terjadi pada diri Pemohon, dan bersifat potensial karena selama norma ini berlaku tanpa adanya pemaknaan yang adil, Pemohon akan terus-menerus kehilangan hak miliknya setiap kali masa aktif paket berakhir. Kerugian ini juga mengancam jutaan warga negara lainnya yang berada dalam posisi hukum yang sama dengan Pemohon. 4. Hubungan sebab-akibat (causal verband) Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang sangat jelas antara berlakunya Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 dengan kerugian yang diderita Pemohon. Norma tersebut memberikan diskresi luas kepada pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menetapkan "formula tarif" tanpa menyertakan klausul perlindungan sisa kuota, sehingga menciptakan celah hukum bagi operator untuk menghanguskan kuota konsumen secara sewenang-wenang. 5. Pemulihan Kerugian Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan Mahkamah menyatakan bahwa sisa kuota wajib diakumulasikan (rollover), maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan hak milik Pemohon atas barang yang sudah dibeli lunas akan terlindungi secara hukum. III. OBJEK PERMOHONAN Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo adalah Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856), yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 4 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Pelanggaran terhadap Hak Milik Pribadi (Pasal 28H ayat 4 UUD 1945) Bahwa hak milik pribadi merupakan hak asasi yang bersifat fundamental. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, kuota data bukan lagi sekadar akses sementara, melainkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahwa ketika Pemohon membayar paket data, telah terjadi perjanjian jual-beli di mana hak kepemilikan atas kapasitas data (Gigabyte) telah berpindah dari operator kepada Pemohon. Bahwa tindakan operator menghanguskan sisa kuota yang sudah dibayar lunas adalah bentuk penyitaan hak milik pribadi secara sewenang-wenang tanpa kompensasi. Hal ini setara dengan seorang konsumen membeli 10 kg beras, namun dilarang mengonsumsi sisa berasnya setelah lewat 30 hari karena penjual menarik kembali beras tersebut. Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 melegitimasi praktik perampasan hak milik digital ini, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 2. Analisis Pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto Putusan MK Nomor 235/PUU- XXIII/2025 Bahwa jika menelaah bunyi Pasal 28 ayat (1) norma a quo, besaran tarif didasarkan pada "formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Namun, Pemohon berargumen bahwa formula tersebut saat ini mengandung cacat konstitusional karena tidak memberikan jaminan akumulasi sisa kuota (rollover). Hal ini sangat relevan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025 paragraf [3.16] yang menyatakan bahwa di era digital ini, konsumen sangat berpotensi menjadi "objek aktivitas bisnis semata". Bahwa dengan membiarkan formula tarif tanpa aturan data rollover, Pemerintah secara tidak langsung 5 membiarkan operator menjadikan konsumen sebagai "objek aktivitas bisnis" untuk meraup keuntungan dari kuota rakyat yang hangus. Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (2), ditegaskan bahwa penetapan tarif harus "memperhatikan kepentingan masyarakat". Pemohon berargumen bahwa praktik "kuota hangus" senilai triliunan rupiah (Bukti P-7) jelas mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan 235/2025, perlu ada "evaluasi komprehensif" terhadap landasan hukum lama agar sesuai dengan asas keadilan masyarakat saat ini. 3. Ketidakadilan dan Diskriminasi dalam Sektor Utilitas (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) Bahwa negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Pemohon membandingkan sektor telekomunikasi dengan sektor energi (Listrik Prabayar):  Bahwa pada Listrik Prabayar (Token PLN), nilai sisa kWh yang sudah dibeli tidak pernah hangus selama instalasi meteran aktif. Negara menjamin bahwa apa yang sudah dibayar oleh rakyat tetap menjadi hak rakyat.  Bahwa sebaliknya, dalam sektor internet, negara membiarkan kuota rakyat hangus. Padahal, internet saat ini adalah utilitas publik yang sama pentingnya dengan listrik dan air. Bahwa perlakuan yang berbeda (diskriminatif) ini membuktikan adanya ketidakpastian hukum dan kegagalan negara dalam melindungi hak rakyat kecil dari praktik bisnis yang eksploitatif. 4. Doktrin Unjust Enrichment (Pengayaan Tanpa Hak) Bahwa Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 menciptakan situasi hukum yang memungkinkan operator telekomunikasi melakukan pengayaan diri secara tidak sah (unjust enrichment). Operator menerima pembayaran 100% di muka, namun tidak mengeluarkan biaya operasional (bandwidth) untuk kuota yang tidak terpakai/hangus. Dengan demikian, uang konsumen masuk ke kantong operator tanpa ada layanan yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan moralitas hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. 6 5. Analisis Perbandingan Internasional (Sesuai Masukan Majelis Hakim) Bahwa untuk memperkuat argumen konstitusional ini, Pemohon menyajikan fakta hukum bahwa negara-negara lain telah melarang praktik kuota hangus demi melindungi rakyatnya:  Afrika Selatan (Regulasi ICASA 2018): Otoritas komunikasi Afrika Selatan mewajibkan operator mengizinkan konsumen untuk mengakumulasikan (rollover) sisa data. Hal ini didasari pada kesadaran bahwa kuota adalah hak milik rakyat yang sudah dibayar lunas.  Jerman: Pengadilan Federal Jerman (Bundesgerichtshof) telah lama menetapkan bahwa saldo prabayar tidak boleh hangus secara sewenang- wenang. Jika layanan berakhir, sisa nilai ekonomis wajib dikembalikan kepada konsumen.  India: Regulator TRAI mengintervensi skema tarif secara ketat untuk memastikan bahwa manfaat paket yang dibeli rakyat kecil tidak hilang karena batasan waktu yang tidak masuk akal secara teknis. 1. Afrika Selatan  Nama Resmi Dokumen: End-user and Subscriber Service Charter Amendment Regulations, 2018.  Diterbitkan oleh: ICASA (Independent Communications Authority of South Africa).  Nomor Lembaran Negara: Government Gazette No. 41613.  Poin Penting untuk Gugatan: o Mewajibkan operator untuk mengizinkan pelanggan membawa sisa data (rollover) ke periode berikutnya sebelum masa aktif berakhir. o Melarang operator menghanguskan data tanpa memberikan opsi kepada pelanggan untuk mentransfer data tersebut ke pelanggan lain. o Cara Cari PDF: Cari di Google: "ICASA End-user and Subscriber Service Charter Amendment Regulations 2018 PDF". 2. Jerman  Nama Resmi Putusan: Bundesgerichtshof (BGH) Urteil vom 9. Juni 2011 - III ZR 157/10. 7  Instansi: Mahkamah Agung Federal Jerman (Bundesgerichtshof).  Poin Penting untuk Gugatan: o Pengadilan memutuskan bahwa syarat dan ketentuan (S&K) operator yang menyatakan saldo prabayar dapat hangus setelah jangka waktu tertentu adalah tidak sah secara hukum karena merugikan konsumen secara tidak proporsional. o Hak milik atas saldo (pulsa/kuota) yang sudah dibayar di muka tidak boleh hilang hanya karena batasan waktu. o Cara Cari PDF: Cari di Google: "BGH III ZR 157/10 prepaid credit expiry" 3. India  Nama Resmi Dokumen: Telecommunication Tariff (66th Amendment) Order, 2022.  Diterbitkan oleh: TRAI (Telecom Regulatory Authority of India).  Poin Penting untuk Gugatan: o TRAI memaksa operator untuk menyediakan paket dengan masa aktif minimal 30 hari (bukan 28 hari) dan menjamin transparansi sisa manfaat paket. o Regulasi ini lahir karena banyaknya keluhan rakyat kecil di India yang merasa tertipu oleh "logika masa aktif" yang diciptakan operator. o Cara Cari PDF: Cari di Google: "TRAI Telecommunication Tariff 66th Amendment Order 2022" 6. Dampak Sosiologis dan Ekonomi Makro Bahwa berdasarkan riset mandiri Pemohon yang dimuat dalam kajian "Perampokan Halus Rp63 Triliun" (Bukti P-7), praktik kuota hangus secara nasional mengakibatkan pengalihan kekayaan dari rakyat banyak kepada korporasi besar dalam jumlah yang sangat masif setiap tahunnya. Hal ini memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan menghambat produktivitas wiraswasta kecil, pelajar, dan pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada kuota internet sebagai modal kerja. 8 7. Pelanggaran Kewajiban Negara dalam Melindungi Konsumen Digital (Analisis Pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto Putusan MK No. 235/PUU- XXIII/2025) Bahwa Pasal 28 ayat (1) norma a quo menyatakan bahwa tarif ditetapkan berdasarkan "formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat", dan ayat (2) menyatakan penetapan tarif harus memperhatikan "kepentingan masyarakat". Pemohon berargumen bahwa norma ini telah ditafsirkan secara sempit dan salah oleh Pemerintah (eksekutif), sehingga menciptakan praktik "kuota hangus" yang merugikan rakyat. Hal ini sangat relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah menegaskan: “...fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan... konsumen.” Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon mengajukan alasan konstitusional sebagai berikut: 1. Kegagalan Formula Tarif dalam Melindungi Hak Milik: "Formula" yang ditetapkan Pemerintah saat ini tidak memasukkan klausul perlindungan sisa kuota (data rollover). Akibatnya, konsumen dipaksa membayar 100% untuk barang yang hak miliknya ditarik kembali secara sepihak oleh operator. Ini adalah bentuk nyata menjadikan rakyat sebagai "objek aktivitas bisnis semata" demi keuntungan operator. 2. Pengabaian "Kepentingan Masyarakat": Pasal 28 ayat (2) mewajibkan Pemerintah memperhatikan "kepentingan masyarakat". Namun, membiarkan kuota internet rakyat hangus senilai triliunan rupiah per tahun (Bukti P-7) adalah pengabaian nyata terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. Sebagaimana amanat Mahkamah dalam Putusan 235/2025, negara harus melakukan "evaluasi komprehensif" terhadap landasan hukum yang tidak lagi relevan dengan dinamika era digital. 3. Kebutuhan Pemaknaan Konstitusional: Karena Pemerintah (Kementerian Kominfo) tidak segera melakukan "evaluasi komprehensif" sebagaimana yang diharapkan Mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi melalui perkara a 9 quo perlu hadir untuk memberikan Pemaknaan Bersyarat (Conditionally Constitutional) terhadap Pasal 28 ayat (1) tersebut. Hal ini agar "Formula" yang dimaksud wajib mengandung jaminan perlindungan terhadap hak milik konsumen atas sisa kuota data internet yang telah dibayar lunas. Bukti P-7: Salinan artikel di kompasiana: https://www.kompasiana.com/bangrachmad/694e241fc925c450364497e2/trage di-63-triliun-kuota-hangus-yang-memiskinkan-konsumen Menggugat Logika "Kuota Hangus": Perampokan Halus Berkedok Regulasi senilai Rp 63 Triliun Angka Rp 63 triliun bukanlah nilai yang kecil. Itu adalah estimasi uang rakyat yang "menguap" setiap tahunnya hanya karena sisa kuota internet yang hangus. Menanggapi polemik ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berlindung di balik tameng regulasi dan analogi bisnis yang usang. Namun, jika kita bedah lebih dalam, pembelaan tersebut hanyalah upaya untuk melanggengkan praktik "keuntungan tanpa keringat" di atas penderitaan konsumen. Analogi yang Menyesatkan ATSI menyamakan kuota internet dengan tiket transportasi atau voucher yang memiliki masa kedaluwarsa. Analogi ini cacat logika. Tiket transportasi hangus karena ada opportunity cost; kursi pesawat yang kosong tidak bisa dijual lagi setelah pesawat terbang. Sedangkan internet adalah komoditas data. Sisa kuota 1 GB yang tidak terpakai oleh konsumen A tidak serta-merta membuat infrastruktur operator rusak atau hilang. Sisa data itu tetap ada di sana, tidak basi, dan tidak membusuk. Menghanguskannya adalah tindakan sepihak yang secara paksa mengambil kembali apa yang sudah dibayar lunas oleh konsumen. Dalam hukum dagang yang paling dasar: jika barang sudah dibeli, hak milik berpindah. Mengambilnya kembali tanpa kompensasi adalah bentuk penjarahan halus. Berlindung di Balik "Legalitas" Bukan Berarti "Etis" ATSI mengutip Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 sebagai legitimasi. Memang benar, secara hukum positif, praktik ini mungkin "legal". Namun, legalitas tidak selalu selaras dengan keadilan sosial. 10 Negara harus sadar bahwa regulasi tersebut dibuat di masa lalu ketika internet masih dianggap barang mewah. Hari ini, internet adalah hak asasi, oksigen bagi ekonomi digital, dan sarana pendidikan. Mempertahankan aturan yang membolehkan operator meraup Rp 63 triliun dari kuota yang tidak terpakai adalah bentuk pengabaian negara terhadap perlindungan konsumen. Jika regulasi digunakan untuk melegalkan praktik yang merugikan rakyat, maka regulasi itulah yang harus dirombak total. Bisnis Spektrum: Alibi yang Dipaksakan Argumen bahwa kuota didasarkan pada lisensi spektrum frekuensi berdurasi terbatas hanyalah teknisitas untuk membingungkan publik. Konsumen tidak membeli spektrum; konsumen membeli volume data. Jika operator menjual paket "10 GB", maka kewajiban moral dan bisnis mereka adalah menyediakan 10 GB tersebut sampai habis digunakan oleh pembelinya, bukan membatasi waktu pemakaiannya secara sepihak. Faktanya, banyak negara sudah mulai menerapkan Data Rollover (sisa kuota ditambahkan ke bulan berikutnya) atau bahkan kuota tanpa masa aktif (permanen). Mengapa di Indonesia hal ini seolah mustahil? Jawabannya sederhana: karena status quo saat ini terlalu menguntungkan bagi neraca keuangan operator. Urgensi Intervensi Negara Kita tidak bisa mengharapkan perubahan dari "kebaikan hati" operator seluler. Selama "kuota hangus" masih menyumbang angka triliunan pada pendapatan mereka, mereka akan terus bertahan dengan narasi-narasi teknis yang menyesatkan. Pemerintah (Kominfo) dan DPR RI harus segera bertindak: 1. Wajibkan Data Rollover: Sisa kuota yang sudah dibayar tidak boleh hilang, melainkan wajib diakumulasikan ke periode berikutnya tanpa syarat rumit. 2. Transparansi Unit Cost: Operator harus transparan mengenai biaya asli per GB, agar publik tahu berapa margin keuntungan yang diambil dari praktik hangusnya kuota ini. 3. Revisi PM Kominfo No. 5/2021: Hapus celah hukum yang membolehkan "deposit prabayar memiliki batas waktu" dalam konteks volume data. 11 Kuota Hangus 63 Triliun Adalah Ketidakadilan Sistemik Rakyat Indonesia sudah cukup terbebani dengan biaya hidup yang tinggi. Menambah beban tersebut dengan "pajak tak kasat mata" berupa kuota hangus senilai Rp 63 triliun adalah ketidakadilan yang sistemik. Internet bukan lagi sekadar layanan; ia adalah infrastruktur publik. Jangan biarkan korporasi memanen keuntungan dari sisa-sisa hak rakyat yang tidak terpakai. Sudah saatnya kedaulatan digital dikembalikan ke tangan konsumen, bukan di saku para pemegang saham operator. Bukti P-8: Artikel Berita Resmi Telkomsel Tertanggal 30 Januari 2026 Mengenai Fitur Akumulasi Kuota Sebagai Bentuk Pengakuan Nyata (Admitted Evidence) atas Kelayakan Teknis dan Asas Keadilan (Fairness) dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. https://www.telkomsel.com/about-us/news/sisa-kuota-tak-lagi-terbuang-simpati- hadirkan-akumulasi-kuota-bikin-internetan-bareng Sisa Kuota Tak Lagi Terbuang: SIMPATI Hadirkan Akumulasi Kuota, Bikin Internetan Bareng Telkomsel Lebih Worth it! SIMPATI menghadirkan fitur Akumulasi Kuota yang memungkinkan pelanggan menggunakan sisa kuota utama di bulan berikutnya. Fitur ini memberi keleluasaan lebih dalam mengatur pemakaian dan manfaat internet lebih optimal, sesuai kebutuhan. Nikmati pengalaman internet yang lebih fair dan efisien dengan Paket SIMPATI #TerbaikUntukmu, tersedia di aplikasi MyTelkomsel, UMB *363#, dan outlet mitra Telkomsel terdekat. Sebagai bagian dari evolusi SIMPATI per 26 Mei 2025, pelanggan prabayar SIMPATI #TerbaikUntukmu kini bisa membawa sisa kuota ke periode berikutnya. Jakarta, 30 Januari 2026 – Telkomsel, melalui brand prabayar SIMPATI, memperkenalkan fitur Akumulasi Kuota (Sisa Kuota Bisa Dibawa) yang memungkinkan pelanggan tetap dapat menggunakan sisa kuota utama pada bulan berikutnya. Dengan hadirnya fitur ini, pelanggan SIMPATI kini memiliki keleluasaan lebih dalam mengatur pemakaian internet, membuat manfaat jumlah kuota pelanggan makin optimal sesuai perkembangan kebutuhan. VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel, Adhi Putranto, menyatakan, “Kami mendengar apa yang pelanggan harapkan. Fitur Akumulasi Kuota ini kami 12 hadirkan agar pelanggan benar-benar dapat merasakan nilai lebih dari paket yang mereka pilih. SIMPATI kini memberi pilihan yang sebenarnya: paket dengan metode akumulasi bagi yang ingin kuotanya selalu bermanfaat, atau paket non-akumulasi bagi yang mencari opsi lebih hemat.” Paket SIMPATI yang Mendukung Akumulasi Kuota Seluruh paket bulanan SIMPATI #TerbaikUntukmu, mulai 3 GB, 8 GB, dan 13 GB dengan masa aktif 30 hari, telah mendukung fitur Akumulasi Kuota. Paket- paket ini juga dilengkapi kebebasan memilih manfaat digital (digital lifestyle benefit), mulai dari hiburan, musik, gaming, edukasi, belanja, hingga proteksi. Paket SIMPATI #TerbaikUntukmu bisa diperoleh melalui aplikasi MyTelkomsel, UMB *363#, dan outlet mitra Telkomsel terdekat. Sementara itu, pelanggan yang menginginkan opsi harga lebih terjangkau tetap dapat memilih paket di kategori lain, seperti Super Seru, Internet Sakti, atau Combo Sakti, yang tidak menyertakan fitur akumulasi kuota sebagai diferensiasi. Paket "Serbu" dari SIMPATI, Sangat Terjangkau dan Ramah Kantong Sebagai opsi non-akumulasi kuota yang sangat terjangkau, Telkomsel juga menawarkan Paket Serbu, paket internet harian yang memungkinkan pelanggan tetap dapat menikmati koneksi internet tanpa perlu membeli paket bulanan. Ragam pilihan paket SIMPATI Serbu dapat dilihat melalui laman resmi www.telkomsel.com Kehadiran pilihan ini memastikan pelanggan tetap dapat mengakses internet berkualitas Telkomsel dengan harga yang ramah kantong, tanpa harus memanfaatkan skema konversi sisa pulsa menjadi kuota. Mekanisme Akumulasi Kuota yang Sederhana dan Transparan Fitur Akumulasi Kuota di SIMPATI dirancang agar mudah dipahami pelanggan: Sisa kuota otomatis terakumulasi saat memperpanjang paket sebelum masa aktif berakhir. Tidak ada batas maksimal akumulasi maupun masa simpan, fleksibel sesuai gaya pemakaian. Kuota akumulasi dan kuota baru tidak dibedakan, sehingga pengalaman internet jadi lebih lancar tanpa hambatan. Pengalaman #TerbaikUntukmu yang Lebih Bernilai dan Relevan 13 Dengan fitur ini, pelanggan SIMPATI dapat menikmati pengalaman internet yang lebih fair, efisien, dan sesuai kebutuhan. Fitur Akumulasi Kuota juga semakin melengkapi benefit digital SIMPATI #TerbaikUntukmu, termasuk akses ke layanan hiburan, edukasi, proteksi, hingga belanja. Cara Aktivasi & Informasi Selengkapnya Pelanggan dapat mengaktifkan paket SIMPATI #TerbaikUntukmu melalui aplikasi MyTelkomsel atau kanal resmi Telkomsel lainnya. Informasi lengkap mengenai paket, benefit, serta mekanisme Akumulasi Kuota tersedia di www.telkomsel.com/SIMPATI. “Lewat fitur ini, SIMPATI ingin memberikan pengalaman yang bukan hanya lebih nyaman, tetapi juga lebih bernilai. Kami akan berupaya menghadirkan ragam solusi yang relevan dengan kebutuhan digital masyarakat Indonesia, melangkah bersama pelanggan untuk membuka lebih banyak peluang dalam kehidupan digital kita semua,” tutup Adhi. Bahwa Bukti P-8 merupakan bukti elektronik yang sangat krusial dan merupakan "kunci" dalam Permohonan a quo. Artikel ini berisi pengumuman resmi dari penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel, melalui brand SIMPATI, yang memperkenalkan fitur Akumulasi Kuota (Data Rollover) per tanggal 30 Januari 2026. Pemohon memandang Bukti P-8 bukan sekadar informasi produk, melainkan sebuah Pengakuan Nyata (Admitted Evidence) dari pihak penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut: 1. Pembuktian Kelayakan Teknis dan Operasional Bahwa selama ini, narasi yang berkembang di industri telekomunikasi seolah- olah menyatakan bahwa menghanguskan kuota internet adalah sebuah keharusan teknis demi menjaga stabilitas jaringan dan beban server. Namun, melalui Bukti P-8, Telkomsel secara eksplisit menyatakan: “Sisa kuota otomatis terakumulasi saat memperpanjang paket... Tidak ada batas maksimal akumulasi maupun masa simpan.” Hal ini membuktikan secara mutlak bahwa secara teknis, sistem telekomunikasi di Indonesia sangat mampu dan sangat stabil untuk menjalankan skema akumulasi kuota. Dengan demikian, argumen "masa 14 berlaku" yang menghanguskan hak milik konsumen (kuota) adalah murni kebijakan bisnis yang manipulatif, bukan hambatan teknis. Bukti P-8 meruntuhkan segala alasan pembenar bagi berlakunya praktik "kuota hangus" yang selama ini dilegitimasi oleh Pasal 71 angka 2 UU 6/2023. 2. Pengakuan atas Asas Keadilan (Fairness) Bahwa dalam Bukti P-8, VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel, Adhi Putranto, menyatakan: “Fitur Akumulasi Kuota ini kami hadirkan agar pelanggan benar-benar dapat merasakan nilai lebih dari paket yang mereka pilih... pelanggan dapat menikmati pengalaman internet yang lebih fair (adil) dan efisien.” Pemohon menggarisbawahi kata “Fair (Adil)” yang digunakan oleh penyelenggara. Penggunaan kata ini merupakan pengakuan implisit bahwa skema "kuota hangus" yang selama ini diterapkan adalah skema yang Tidak Adil (Unfair). Jika penyelenggara sendiri mengakui bahwa akumulasi adalah bentuk keadilan, maka secara konstitusional, negara dilarang melalui Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 untuk membiarkan praktik yang tidak adil tersebut terus berlangsung. Keadilan tidak boleh hanya menjadi "pilihan fitur" atau "strategi pemasaran", melainkan harus menjadi jaminan hukum yang bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 3. Bukti Adanya Praktik Diskriminasi (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) Bahwa Bukti P-8 secara gamblang menunjukkan adanya pengkotak-kotakan atau diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan daya beli. Fitur akumulasi (perlindungan hak milik) hanya diberikan kepada pelanggan paket premium "SIMPATI #TerbaikUntukmu". Sementara itu, untuk paket yang lebih murah seperti kategori "Serbu" atau "Internet Sakti", hak milik konsumen atas sisa kuota tetap dihanguskan. Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya intervensi dari Mahkamah Konstitusi untuk memaknai Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 secara konstitusional, maka jaminan terhadap hak milik pribadi (Pasal 28H ayat 4) hanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu membayar lebih mahal. Rakyat kecil yang menggunakan paket hemat tetap akan menjadi korban "perampokan halus" melalui sistem kuota hangus. Bukti P-8 15 mempertegas adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif dalam industri telekomunikasi saat ini. 4. Konfirmasi Atas Doktrin Unjust Enrichment Bahwa melalui Bukti P-8, penyelenggara mengakui bahwa sebelum adanya fitur akumulasi, sisa kuota pelanggan adalah "terbuang" (sesuai judul artikel: "Sisa Kuota Tak Lagi Terbuang"). Kata "terbuang" bagi konsumen berarti "keuntungan murni" bagi operator tanpa memberikan layanan. Ini adalah bukti autentik terjadinya pengayaan tanpa hak (Unjust Enrichment) yang dilegitimasi oleh undang-undang. Pemohon berargumen bahwa negara tidak boleh membiarkan harta benda rakyat "terbuang" menjadi keuntungan korporasi hanya karena variabel waktu yang diciptakan secara sepihak. 5. Relevansi Konstitusional dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025 Bahwa Pemohon perlu menekankan bahwa permohonan a quo memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang sangat kuat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 235/PUU- XXIII/2025 (diucapkan pada 2 Februari 2026). Bunyi kutipan putusan tersebut: [3.16] Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti e-commerce dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lain. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat 16 ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun, yaitu UU 8/1999, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini, sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah meletakkan standar baru mengenai perlindungan konsumen digital sebagai berikut: A. Larangan Menjadikan Konsumen sebagai "Objek Bisnis Semata" Bahwa dalam pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah menegaskan: “...fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen.” Pemohon berargumen bahwa praktik "kuota hangus" yang dilegitimasi oleh Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 adalah bentuk nyata dari tindakan menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata. Operator telekomunikasi menarik kembali data yang sudah dibayar lunas demi keuntungan sepihak (unjust enrichment), tanpa memberikan manfaat apa pun kepada konsumen, yang secara nyata mengesampingkan kepentingan ekonomi rakyat. B. Pengakuan MK terhadap "Babak Baru" Perlindungan Konsumen di Era Digital Bahwa Mahkamah dalam paragraf [3.16] mengakui bahwa perlindungan konsumen telah memasuki "babak baru" dengan adanya era digital. Mahkamah juga menekankan perlunya evaluasi hukum yang komprehensif untuk mengakomodir kondisi masyarakat saat ini sesuai asas keadilan dan kepastian hukum. Bahwa dalil Pemohon mengenai kewajiban akumulasi sisa kuota (rollover) adalah manifestasi dari "evaluasi" yang diharapkan Mahkamah tersebut. Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang memberikan diskresi tanpa batasan perlindungan sisa kuota telah menciptakan "Vakum Perlindungan" di era digital, sehingga Mahkamah perlu memberikan pemaknaan konstitusional agar hak milik digital rakyat terlindungi. 17 C. Konsistensi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum yang Adil Bahwa meskipun dalam Putusan 235/2025 Mahkamah menguji UU Perlindungan Konsumen (UUPK), namun napas hukumnya sama, yaitu perlunya kemandirian dan efektivitas dalam melindungi hak konsumen. Dalam paragraf [3.17], Mahkamah bahkan menyatakan Pasal 31 UUPK konstitusional bersyarat demi menjamin independensi lembaga perlindungan. Pemohon berargumen, jika lembaga pelindungnya diperkuat oleh Mahkamah, maka norma substantif yang mengatur "formula tarif" (Pasal 71 angka 2 UU 6/2023) juga harus dibersihkan dari praktik-praktik yang mengeksploitasi konsumen. Tidak ada gunanya penguatan kelembagaan jika aturan main di sektor digital masih membolehkan perampasan hak milik digital konsumen secara sewenang-wenang melalui mekanisme kuota hangus. D. Preceden Pemaknaan Bersyarat demi Kepastian Hukum yang Adil Bahwa dalam Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025 paragraf [3.17], Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah progresif dengan menyatakan sebuah norma (Pasal 31 UUPK) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai lembaga yang "bersifat independen". Bunyi paragraf 3.17: [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah 18 tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pemohon memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menggunakan pola logika hukum yang sama (analogi hukum) dalam perkara a quo. Jika dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan syarat "Independen" untuk menjamin fungsi perlindungan, maka dalam perkara ini, Pemohon memohon Mahkamah memberikan syarat "Wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota (data rollover)" pada Pasal 71 angka 2 UU 6/2023. Hal ini sangat krusial karena tanpa pemaknaan tersebut, norma tersebut akan terus membiarkan praktik perampasan hak milik digital konsumen, yang secara nyata telah diakui oleh Mahkamah dalam putusan tersebut sebagai bentuk tindakan menjadikan konsumen sebagai "objek aktivitas bisnis semata". V. PETITUM (TUNTUTAN) Berdasarkan seluruh alasan hukum dan kenyataan objektif yang telah dipaparkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu prabayar dalam masa aktif. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 19 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang tidak disahkan, sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rachmad Rofik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Profil Akun pada aplikasi by.U milik Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Detail Pemakaian Data pada aplikasi by.U milik Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) notifikasi sistem pada aplikasi by.U yang berbunyi: “Oups... Kuota Super Kager 10GB kamu bakal hangus pada 2026/01/04 17:24:36.00. Yuk isi ulang kuotamu!”; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Notifikasi Transaksi Pembelian Pulsa dan Kuota pada aplikasi by.U milik Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel tulisan Pemohon berjudul “Tragedi 63 Triliun Kuota Hangus Yang Memiskinkan Konsumen” yang dipublikasikan di laman Kompasiana; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Cetak Artikel Indonesia.id (Tempo Media Group) berjudul “Menggugat Logika Kuota Hangus: Perampokan Halus Rp 63 Triliun” karya Pemohon Rachmad Rofik. 20 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026, Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 14 Januari 2026 untuk menguji konstitusionalitas Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon melalui daring (online). Berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 15 Januari 2026. Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 tanpa dibubuhi meterai. 21 [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 28 Januari 2026, hlm. 16-21]. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi alat bukti yang diajukan dengan membubuhkan meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 28 Januari 2026, hlm. 20]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 Januari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 10 Februari 2026, pukul 12.00 WIB dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 10 Februari 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti tersebut tidak dapat disahkan dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 13-16]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-7. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana 22 dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 24 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari