30/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 30/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : M. Ali Akbar Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Salak Nomor 18, RT 002/RW 012, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Ento Setio Wibowarno Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Tongkol Raya Nomor 07, RT 001/RW 009, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon II 3. Nama : Sugiyatno Pekerjaan : Seniman Alamat : Jalan SMA 64, RT 001/RW 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Muhammad Gusni Putra Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Jalan Obor III RT 004/RW 006, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Anton Setyo Nugroho Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Apartemen Patria Park, Jalan DI Panjaitan No 6- 7, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon V Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -- -------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 30/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 13 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berdasarkan, 1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945: 3 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pasal 1 ayat (3): “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 18: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.” Pasal 19: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” 4. Sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1): 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon A. Identitas Para Pemohon: 1) Pemohon I, M Ali Akbar alias Ali Akbar adalah pencipta lagu Bara Timur, Rindu Damai, Saksi Gitar Tua (Gong 200 album Bara Timur); Jawa-Bali, Mulut Mulut, Kaki Tangan Setan, Lagu Tentang Cinta, Duniaku (Gong 2000 album Laskar); Alam dan Penguasa, Prahara, Cinta yang Hilang (Gong 2000 album Prahara); Rumah Kaca, Lingkar Waktu (Nicky Astria album Rumah Kaca); Suka, Ketika Rinduku (Nicky Astria album Suka), Bunga Cinta, Karena Ketulusan (Nicky Astria album Negeri Khayalan); Puisiku Terbang, Kutunggu Kau Tapi Dusta (Ali Akbar album Puisiku Terbang), Tak Ada yang Tak Ada, Aku Bukan Nabi, Keranjingan (Ali Akbar album Tak Ada yang Tak Ada); Kendali Dendam, Gerbang Cinta, Tetap Misteri, Pijar Hati, Aku Rindu Kamu, Hari-hari Tanya (Achmad Albar album Kendali Dendam); Asasi, Kembali, Roda Kehidupan, Diskriminasi, Nurani (God Bless album Apa Kabar); Prahara Timur Tengah, Dunia Gila, Rock’n Roll Hidupku (God Bless Album 36th), Semesta (God Bless singles); Kendali Dendam, Gerbang Cinta, Tetap Misteri, Pijar Hati, Aku Rindu Kamu, Hari-hari Tanya (Achmad Albar album Kendali Dendam); Misteri (Andi Liany album Misteri), Liarkan Rasa (Edane album The Beast), Gatholoco (Rotor), dan lain-lain. 2) Pemohon II, Ento Setio Wibowarno alias Rento Saky adalah pencipta lagu Tenda Biru (Dessy Ratnasari album Tenda Biru); Satu Jam Lagi (Mus Mujiono), Jalan Sore-Sore (Ramona Purba), Satu Tanda Tangan (Betharia Sonata), Tenda Biru Muda (Melin Amelia), dan lain-lain. 3) Pemohon III, Sugiyatno alias Ugie Uturia, pencipta lagu Resep Cinta (Vetty Vera), Cermin (Cammelia Malik), Cinta Bukan Semangka (Iis Dahlia), Bengkel Cinta (Cucu Cahyati), Mimpi Semalam (Asmin Cayder), Cinta Sejati (Nadi Barakah), RidhoMu, Kesadaranmu (Nelly M), Mawar, 5 Tak Berkurang (Yudi WKB), Akankah (Amira Alatas), Sebelum Terlanjur, Bahwa Cinta (Carol De), Dua Mawar (Shantaniya), Ingat Dapur Bang (Eri Suzan), dan lain-lain. 4) Pemohon IV, Muhammad Gusni Putra alias Putra Muhammad, Penyanyi. 5) Pemohon V, Anton Setyo Nugroho, Penulis buku dan penyelenggara pertunjukan musik (Event Organizer) di bawah naungan promotor Sofyan Ali dan Harry Santoso (Deteksi). B. Pemohon I, II dan III memiliki Hak Ekonomi (Royalti) yang akan dapat ditarik hanya bila bergabung sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan cara memberikan Kuasa atas ciptaan lagunya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2014) Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial”. Pelaksanaan Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tersebut berjalan sebagai berikut: 1. Setiap LMK melakukan penagihan sendiri (langsung) kepada Pengguna Secara Komersial (selanjutnya disebut Pengguna) atas lagu/musik yang mereka terima Kuasanya. Cara ini berjalan wajar, meskipun ada beberapa persoalan, antara lain menimbulkan kesibukan tambahan di kalangan Pengguna karena mereka harus beberapa kali melayani tagihan yang disampaikan oleh masing-masing (beberapa) LMK. 2. Pada 2014, dengan sandaran Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajeman Kolektif (Berita Negara No.1699, 2014) selanjutnya disebut Permenkumham 29/2014, yang di dalamnya terdapat Pasal 5 ayat (1) perihal pembentukan Lembaga Manajeman Kolektif Nasional yang 6 disingkat LMKN, dan ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada LMKN untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Melalui sidang pleno LMKN pada tanggal 3 Agustus 2016, sepuluh Komisioner LMKN (yang dilantik pada 20 Januari 2015) menetapkan Standar Operasional Penarikan Royalti Koordinator Penarikan, Penghimpunan Pendistribusian Royalti (SOP KP3R) yang tertuang dalam Surat No. 08a/SOP Penarikan KP3R/LMKNPleno/2016. 3. Pada 2018, Permenkumham 29/2014 diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajeman Kolektif (Berita Negara No.1786, 2018) selanjutnya disebut Permenkumham 36/2018, dimana di dalamnya terdapat Pasal 10 ayat (1) perihal pembentukan Lembaga Manajeman Kolektif Nasional yang disingkat LMKN, dan ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada LMKN untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti. 4. Kedua Peraturan Menteri tersebut (Perkenkumham 29/2014 dan Permenkumham 36/2018) menghilangkan/melenyapkan/meniadakan wewenang “penarikan” dari fungsi LMK yang sejatinya diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2014. Dengan demikian, tugas LMK menjadi hanya menghimpun dan mendistribusikan Royalti hak/kewenangan untuk menarik/menagih dilucuti. Operasional dilaksanakan berdasarkan SOP KP3R. 5. Pada 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya disebut PP 56/2021, yang menegaskan keberadaan LMKN sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (11), disertai sejumlah pengaturan yang lebih rinci, di antaranya seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang memerintahkan Pengguna lagu/musik untuk membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMKN; Pasal 9 ayat (1) yang memerintahkan Pengguna untuk mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN; serta Pasal 10 ayat (2) yang memerintahkan Pengguna untuk membayar Lisensi yang 7 diperjanjikan melalui LMKN. PP 56/2021 tersebut diterbitkan dengan Menimbang Pasal 87, 89, dan 90 UU No. 28 Tahun 2014. Dengan penegasan dan kewenangan yang diberikan oleh PP 56/2021, LMKN melakukan penarikan Royalti melalui sebuah tim yang dinamai PHC (Pelaksana Harian Collecting) yang personelnya dihimpun dari para juru tagih LMK-LMK. Seluruh dana (tarikan) yang berhasil dihimpun oleh PHC disetorkan kepada LMKN. Selanjutnya LMKN memotong total dana setoran itu sebesar 10% (sepuluh persen), dan mentransfer 90% (sembilanpuluh persen) lainnya kepada LMK-LMK untuk didistribusikan kepada Pencipta. Sebelum didistribusikan kepada Pencipta, dana dari LMKN tersebut dipotong (lagi) oleh LMK sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya, terjadi 2 (dua) kali pemotongan terhadap uang Royalti, yaitu oleh LMKN dan LMK. 6. Praktik penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti oleh LMKN yang dipijakkan pada PP 56/2021 tersebut secara faktual mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, karena seluruh biaya operasional LMKN dan honorarium 10 (sepuluh) orang Komisionernya diambilkan dari Royalti Pencipta, tanpa persetujuan Pencipta dan tanpa mekanisme yang akuntabel dan transparan. Berdasar informasi yang kami peroleh, Komisioner LMKN diberi honorarium bulanan sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah), yang berarti Rp 180.000.000 (seratus delapanpuluh juta rupiah) pertahun untuk setiap Komisioner padahal Pencipta hanya menerima Royalti sejumlah jutaan rupiah bahkan ada yang ratusan ribu rupiah saja pertahun. Setiap yang berhati nurani tak akan ragu menyebut fakta ini sebagai praktik ketidakadilan. 7. Mekanisme penarikan dan pendistribusian Royalti secara berjenjang sebagaimana dilakukan oleh LMKN yang membuahkan praktik 2 (dua) kali pemotongan Royalti tersebut berpotensi mengalami peyusutan, karena besaran dana dari PHC yang disetorkan oleh LMKN kepada LMK-LMK didasarkan pada kesepakatan dengan angka persentase tertentu LMK A sekian persen, LMK B sekian persen dan seterusnya. Jika suatu saat lahir LMK baru, maka besaran persentase itu akan berubah. Tentu saja menjadi lebih kecil, karena Royalti yang terhimpun harus dibagikan pula kepada LMK baru itu, terlepas dari LMK baru yang 8 diakomdir/direkomendir oleh LMKN tersebut kredibel atau tidak, mengingat praktik penarikan dan pendistribusian Royalti oleh LMKN yang menggunakan blanked license system (gelondongan), bukan faktual berdasarkan jumlah penggunaan tiap-tiap judul lagu yang dimiliki oleh masing-masing LMK, memungkinkan hadirnya LMK yang sekadar memenuhi persyaratan administrasi (berbadan hukum nirlaba, memiliki 200 anggota, dll) namun tidak kualitatif. Maka, ibaratnya adalah: jumlah kuenya (Royalti) tetap, tetapi pemangsanya (LMK) bertambah. Praktik 2 (dua) kali pemotongan Royalti juga berpotensi untuk terjadinya pungutan pajak berganda terhadap Pencipta. 8. Nilai kerugian para Pemohon akan semakin besar karena LMKN berencana menaikkan biaya operasional dan honorarium Komisionernya menjadi 20% (dua puluh persen) dari Royalti Pencipta. Rencana ini bukan tidak mungkin untuk terjadi, karena sebelumnya LMKN telah menaikkannya dari 5% (lima persen) ke 10% (sepuluh persen). 9. Pemberian kewenangan kepada LMKN untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti sekaligus kewenangan memperjanjikan Lisensi penggunaan lagu/musik dengan Pengguna, dirasakan oleh para Pemohon sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Kuasa yang merugikan Pencipta, karena para Pemohon sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2014 hanya memberikan Kuasa atas lagu ciptaannya kepada LMK, tidak pernah sekalipun memberikan Kuasa kepada LMKN. 10. Para Pemohon juga terancam mengalami kerugian berupa ketidakpastian hukum apabila LMKN dijadikan satu-satunya institusi yang bertugas dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti, sebab berpotensi meniadakan/membubarkan seluruh LMK yang dibentuk atas amanat UU No. 28 Tahun 2014, dan yang sah menerima Kuasa Pencipta. 11. PP 56/2021 memberikan kewenangan kepada LMKN untuk melakukan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, namun Pemohon IV sebagai Pelaku Pertunjukan (penyanyi) tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai cara membayarkan Royalti atas lagu ciptaan yang dinyanyikan dalam pertunjukan musik, termasuk mengenai 9 harganya. Pemohon juga tidak pernah ditagih (mungkin karena tidak menginformasikan lagu yang dinyanyikan, sebab tidak tahu caranya), yang mana hal itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon karena suatu waktu dapat menjadi persoalan hukum yang merugikan. Ketidakjelasan pengelolaan Royalti bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan nyata yang sering menimbulkan gesekan hukum dan konflik moral antara penyanyi dengan Pencipta lagu. Penyanyi kerap berada dalam posisi dilematis: di satu sisi, dengan menyanyikan lagu, penyanyi memperoleh manfaat ekonomi (dengan nilai material yang besar), tetapi di sisi lain menghadapi tuntutan moral dan hukum dari para Pencipta lagu yang merasa hak ekonominya dikebiri oleh sistem yang tidak akuntabel (dengan imbalan material yang minim/kecil). Ketidakjelasan kewenangan (antara LMK dan LMKN) dalam hal penerbitan Lisensi dapat “menjerumuskan” Pemohon untuk tidak membayar Royalti atas lagu yang Pemohon nyanyikan, namun menimbulkan ancaman kerugian karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi Pemohon kapan saja. 12. Pada situasi tertentu, pengurusan Lisensi penggunaan lagu dapat dibebankan kepada penyelenggara pertunjukan musik (promotor atau event organizer). Dalam kasus semacam ini, dualisme kewenangan pengurusan Lisensi lagu menimbulkan kebingunan bagi Pemohon V karena ketidakjelasan prosedur: kepada siapa permohonan Lisensi harus diajukan, bagaimana mekanismenya, dan kepada siapa pembayaran Royalti harus dilakukan agar sah secara hukum. Dualisme LMK dan LMKN menciptakan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih otoritas, yang secara langsung merugikan Pemohon V dalam beberapa aspek yaitu: Efisiensi waktu dan biaya terganggu karena proses Lisensi yang kabur dan tidak terstandar; Risiko hukum meningkat, karena Lisensi yang diperoleh dari satu entitas (misalnya LMKN) bisa dianggap tidak sah oleh LMK, atau sebaliknya; Potensi gugatan dari Pencipta dan pemilik Hak Cipta terbuka lebar, jika Pengguna dianggap menggunakan karya tanpa izin yang valid. Dengan kata lain, keberadaan LMKN telah mengacaukan sistem Lisensi tunggal yang dijamin undang-undang, yang justru menciptakan situasi bagi 10 Pengguna lagu (dalam hal ini promotor atau event organizer) menjadi rentan terhadap kriminalisasi dan gugatan perdata, meskipun sudah beritikad baik untuk membayar Royalti. III. Pokok Permohonan (Posita) 1. Untuk mendapatkan Royalti, Pencipta lagu harus menyerahkan Kuasa kepada LMK. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial”. Pasal ini mensyaratkan Pencipta untuk memberikan Kuasa kepada LMK agar dapat memperoleh Hak Ekonominya. Tidak ada perintah untuk menyerahkan Kuasa kepada entitas lainnya, termasuk LMKN. 2. Pasal 87 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 memerintahkan Pengguna lagu/musik untuk membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK. Tidak ada perintah bagi Pengguna untuk membayarkan Royalti kepada entitas lainnya, sehingga perintah bagi Pengguna untuk membayar melalui LMKN sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (2) PP 56/2021 menyalahi UU No. 28 Tahun 2014, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta Pasal 28H ayat (4) yang menjamin hak setiap orang untuk memiliki harta benda dan melindunginya dari pengambil-alihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 3. Pasal 87 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 mensyaratkan Pengguna membuat perjanjian dengan LMK untuk dapat menggunakan lagu/musik. Hal ini bisa dimaknai bahwa pemberian Lisensi penggunaan lagu/musik kepada Pengguna merupakan kewenangan LMK. Tidak ada perintah untuk memohon Lisensi kepada entitas lainnya, sehingga penetapan LMKN sebagai pemberi Lisensi penggunaan lagu sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) PP 56/2021 menyalahi UU No. 28 Tahun 2014, dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin 11 hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta Pasal 28H ayat (4) yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 4. Pasal 89 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna berada pada LMK. Norma ini menegaskan posisi LMK sebagai satu-satunya entitas yang diberi legitimasi hukum oleh Undang-undang untuk melakukan pengelolaan kolektif atas karya cipta, dalam hal penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti. Namun, dalam praktiknya, muncul ketentuan dalam PP 56/2021, khususnya dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1), yang memberikan kewenangan yang sama (untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti) kepada LMKN— bahkan secara spesifik melalui Pasal 1 ayat (10) meniadakan wewenang “penarikan” dari fungsi LMK. Ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, menimbulkan kekaburan hukum (legal uncertainty), dan perampasan kewenangan yang menyalahi amanat UU No. 28 Tahun 2014, dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika sebuah Peraturan Pemerintah memberikan kewenangan kepada entitas selain yang ditentukan oleh Undang-undang, maka terjadi pengabaian terhadap kepastian hukum yang berpotensi merugikan para Pencipta maupun LMK yang telah sah berdiri berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, sehingga ketentuan dalam PP 56/2021 juga melanggar UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak memiliki harta benda dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Royalti atas karya cipta merupakan bentuk konkret dari hak milik intelektual yang diakui sebagai bagian dari harta benda. Ketika hak pengelolaannya dialihkan kepada lembaga yang tidak diberi wewenang eksplisit oleh undang-undang, maka muncul potensi pengambilalihan hak secara tidak sah, yang pada gilirannya merugikan para Pencipta dan Pemilik Hak Cipta. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada LMKN dalam PP 56/2021 untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti bertentangan secara hukum, 12 konstitusi, dan moral, serta membuka ruang sengketa normatif antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-undang yang lebih tinggi. Dalam negara hukum, asas lex superior derogat legi inferiori harus ditegakkan, sehingga norma dalam Peraturan Pemerintah seharusnya tunduk dan tidak boleh menyimpangi norma undang-undang. 5. Pembentukan LMKN melalui Permenkumham 36/2018 disandarkan pada Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri”. Pasal ini sangat jelas, mudah dipahami, dan tidak berpotensi menimbulkan multitafsir, yaitu Menteri berwenang untuk mengatur tata cara operasional dan evaluasi LMK, bukan untuk membentuk institusi baru. Oleh sebab itu, pembentukan LMKN sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) Permenkumham 36/2018 merupakan bentuk kesalahan tafsir hukum (error in interpretation) terhadap substansi Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014, dan bertentangan dengan prinsip UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) karena terdapat tindakan yang sewenang-senang; sekaligus melanggar Pasal 1 ayat (3), yang mana segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip pembentukan lembaga negara, dimana pembentukan lembaga (apalagi yang mengelola hak rakyat secara nasional seperti Royalti) harus memiliki dasar hukum memadai. 6. Permenkumham 36/2018 Pasal 10 ayat (2), selain memberikan kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, juga memberikan kewenangan kepada LMKN untuk melakukan tugas regulatif, pengawasan dan evaluatif. Bunyi lengkap Pasal 10 ayat (2) Permenkumham 36/2018 adalah: “LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/ atau musik; b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik; d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK; 13 e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; f. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; g. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.” Penyatuan kewenangan regulatif, pengawasan dan evaluatif sekaligus operator (eksekutif) dalam satu institusi tidak dibenarkan, dan khususnya dalam hal pengelolaan Royalti tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan tugas pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Menteri. Praktik konsentrasi kekuasaan, dimana LMKN diberi kewenangan operasional (menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti) sekaligus membuat regulasi serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap LMK, memposisikan LMKN di atas LMK secara struktural/hierarkis untuk mengatur dan mengawasi LMK, padahal tidak memiliki otoritas normatif untuk itu, merupakan kekeliruan dari sisi tata hukum kelembagaan, melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan dapat menyebabkan kekacauan administratif atau pelanggaraan good governance, yang berarti bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), dimana konsentrasi kekuasaan tanpa pembagian fungsional melanggar prinsip negara hukum (rule of law) karena membuka peluang penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dalam Jurnal berjudul Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia, 2022, Yoyo Arifardhani dari Fakultas Hukum Universtas Pancasila menyoroti LMKN yang menyimpangi teori hukum Trias Politica: Judikatif, Legislatif, Eksekutif bercampur menjadi satu di LMKN. 7. PP 56/2021 diterbitkan dengan menimbang Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UU No. 28 Tahun 20l4. Pasal-pasal tersebut memang mengatur pengelolaan Royalti (oleh LMK), namun PP 56/2021 mengatur pengelolaan Royalti (oleh LMKN) secara lebih rinci, maka hal itu menyalahi UU No. 28 Tahun 2014. Dan karena LMKN dibentuk melalui Permenkumham 29/2014 dan diperbarui melalui Permenkumham 36/2018 yang mengalami error in 14 interpretation atas substansi Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014, maka PP 56/2021 merupakan produk hukum yang cacat karena mewarisi kesalahan interpretasi atas Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014, sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). Pertentangan ini bukan hanya merupakan problem teknis regulasi, akan tetapi juga menyangkut inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusionalitas. Secara konkret: Bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1), karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang secara sah dalam pengelolaan Royalti; Bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1), karena hak moral dan ekonomi Pencipta yang merupakan bagian dari hak untuk merasa aman dan memiliki perlindungan atas kekayaan intelektualnya menjadi terganggu akibat adanya pemberian kewenangan yang tidak berdasarkan undang-undang; bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (4), karena Royalti adalah bentuk harta kekayaan intelektual yang secara konstitusional dijamin dari pengambilalihan secara sewenang- wenang oleh pihak lain tanpa dasar hukum. 8. Istilah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak dikenal dalam UU No. 28 Tahun 2014. Bahkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang memuat Ketentuan Umum pun tidak mencatumkan definisi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Definisi-desinisi yang termuat adalah: 1) Hak Cipta; 2) Pencipta; 3) Ciptaan; 4) Pemegang Hak Cipta; 5) Hak Terkait; 6) Pelaku Pertunjukan; 7) Produser Fonogram; 8) Lembaga Penyiaran; 9) Program Komputer; 10) Potret; 11) Pengumuman; 12) Penggandaan; 13) Fiksasi; 14) Fonogram; 15) Penyiaran; 16) Komunikasi; 17) Pendistribusian; 18) Kuasa; 19) Permohonan; 20) Lisensi; 21) Royalti; 22) Lembaga Manajemen Kolektif; 23) Pembajakan; 24) Penggunaan Secara Komersial; 25) Ganti rugi; 26) Menteri; 27) Orang; 28) Hari. Memang, dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 terdapat kata “nasional”, namun hal itu bukan merupakan amanat untuk membentuk suatu lembaga. Bunyi lengkap Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014: “Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing 15 merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait”. Kata “nasional” yang diawali dengan “n” huruf kecil memiliki makna dan fungsi mandiri (terpisah) dari frasa “Lembaga Manajemen Kolektif” di depannya yang menggunakan huruf capitalization, sehingga tidak tepat diaplikasikan menjadi Lembaga Manajeman Kolektif Nasional (menggunakan “N” huruf besar) dengan singkatan LMKN. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. sebagaimana dikutip Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3 halaman 1360 (September 2022) menuliskan: “Bahwa dikarenakan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (dengan “n” huruf kecil) itu dibentuk oleh pemerintah dan dilantik oleh pemerintah dengan anggota- anggotanya menggunakan nomenklatur Komisioner, maka jelas LMKn adalah lembaga pemerintah dan bukan lembaga privat. Namun hal ini menjadi sangat berbeda dengan maksud semula bahwa LMKn adalah badan hukum nirlaba”. Pernyataan Prof. Agus Sardjono tidak menyebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (menggunakan “N” huruf besar), sekaligus menjelaskan bahwa LMKN yang dibentuk oleh pemerintah tidak sesuai dengan maksud LMK sebagai badan hukum nirlaba yang diamanatkan UU No. 28 Tahun 2014. Dharmasisya juga menyebutkan, “Sebagai badan hukum nirlaba (non-profit), LMK dapat dibentuk dengan badan hukum: a) Asosiasi; b). Perseroan Terbatas; c) Yayasan; d) Partnership”. Sedangkan LMKN yang diberi kewenangan melalui Permenkumham 36/2018 untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti tidak jelas badan hukumnya, disebutkan dalam PP 56/2021 Pasal 1 ayat (11) sebagai lembaga bantu pemerintah nonAPBN, yang pasti bukan badan hukum nirlaba seperti yang disyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (2) huruf a. Permenkumham 36/2018 Pasal 10 ayat (2) huruf e menjelaskan salah satu fungsi LMKN, yaitu: “memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya”. Frasa “di bawah koordinasinya” ditujukan untuk LMK nasional, bukan LMK internasional seperti CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) yang bermarkas di 16 Paris dan memiliki anggota berupa LMK di 120 negara; dan bukan pula LMK negara lain seperti MRM (Music Rights Malaysia Berhad) yang merupakan LMK Malaysia. Artinya, kata “nasional” yang tertera di belakang frasa “Lembaga Manajemen Kolektif” sebagaimana termuat dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 mengarah pada LMK yang berkiprah di wilayah nasional Republik Indonesia, tidak termasuk LMK internasional maupun LMK milik negara lain. Mencermati Naskah Akademik RUU Tentang Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2013 yang mengantarkan lahirnya UU No. 28 Tahun 2014, kata “nasional” yang termuat dalam Pasal 89 ayat (1) lebih dilatar-belakangi oleh: a) “Keberadaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dimana ada beberapa kewenangan Pemerintah Pusat harus dilimpahkan ke Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah… di antaranya adalah bidang kebudayaan”. Naskah Akademik tersebut mempertanyakan: “Apakah penyelenggaraan pelayanan mengenai Hak Cipta juga akan dilimpahkan ke daerah?”-halaman 52 (Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi, Muatan Undang-Undang Hak Cipta). Maka timbulnya kata “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 lebih tepat dimaknai bahwa penyelenggaraan pelayanan Hak Cipta merupakan kewenangan Pemerintah Pusat-LMK beroperasi dengan skala nasional atas izin operasional yang diterbitkan oleh Menteri, bukan beroperasi dengan skala daerah (tertentu) atas izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b) “Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaaan Undang-undang ini mempunyai kaitan dengan pelayanan, termasuk pelayanan Hak Cipta, mengingat Kantor Hak Cipta merupakan salah satu instansi pelayanan publik. Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses 17 oleh setiap pengguna informasi publik”-halaman 53 (Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi, Muatan Undang-Undang Hak Cipta). Artinya, layanan Hak Cipta harus berskala “nasional”, yang dapat melayani maupun diakses oleh seluruh warga negara di wilayah nasional Republik Indonesia. c) Salah satu teori yang menjadi dasar kajian teoritis dan praktik empiris Naskah Akademik tersebut (halaman 13, Bab II), yaitu “Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Economic Growth Stimulus Theory. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Hak Cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Cipta yang efektif. Menurut Sherwood, teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Hak Cipta saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan World Trade Organization (WTO) oleh Indonesia. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan perlindungan Hak Cipta yang memadai baik bagi Hak Cipta nasional maupun asing dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi dan bentuk cross retaliation. Bagian ini menjelaskan mengenai adanya perlindungan Hak Cipta nasional dan Hak Cipta asing, sehingga kata “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 untuk mempertegas bahwa LMK sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah LMK Indonesia, bukan LMK negara lainnya. Tambahan Lembaran Negara No. 5599 atas Lembaran Negara No. 266 Tahun 2014 halaman 3 angka romawi I (Umum) menyebutkan: “Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary 18 Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya- Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait”. Kata “nasional” dalam Tambahan Lembaran Negara No. 5599 terdapat pada frasa “kepentingan nasional” yang dapat dipahami: bahwa dalam rangka melindungi Hak Cipta masyarakat, pemerintah membentuk LMK nasional yang selaras dengan ketentuan dan perjanjian internasional, dengan tetap mengutamakan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait Warga Negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon menyimpulkan: 1. Pembentukan LMKN melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara No.1786, 2018) merupakan produk hukum yang mengalami kesalahan tafsir (error in interpretation) atas Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014, berunsur kesewenang-wenangan yang melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang, sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) merupakan produk hukum yang cacat karena menegaskan keberadaan dan rincian tugas LMKN yang dibentuknya berdasarkan kesalahan tafsir Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2014, sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 19 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). 3. Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 berbunyi: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial”. Pasal ini memberi kebebasan kepada Pencipta untuk memberikan Kuasa kepada LMK yang dipilihnya (dari sekian LMK yang ada), sekaligus memastikan bahwa hanya LMK yang menerima Kuasa dari Pencipta yang dapat melakukan penagihan Royalti lagu/musik, tanpa ada entitas lain. Pemberian kewenangan kepada LMKN untuk menghimpun, menagih dan mendistribusikan Royalti tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (1), karena Pencipta tidak pernah memberikan Kuasa kepada LMKN. Hal ini dapat dimaknai sebagai pengambilalihan Kuasa secara sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4). 4. Mencermati Naskah Akademik RUU Tentang Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5599 atas Lembaran Negara No. 266 Tahun 2014, dijumpai kata “nasional” dalam konteks: a) Mempertanyakan, apakah pengelolaan Hak Cipta ada di Pemerintah Pusat atau Daerah; b) Hak Cipta bersifat layanan publik, sehingga harus berlingkup nasional; c) Skala operasional LMK adalah wilayah nasional, bukan daerah ataupun luar negeri; d) Keberadaan LMK internasional selain LMK nasional Indonesia; e) Adanya ketentuan dan perjanjian Hak Cipta internasional, sehingga perlu diatur pengelolaan Hak Cipta dengan hukum Indonesia. Intinya tidak ada kata “nasional” yang bermakna perintah/amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas LMK. 5. Tindakan menempatkan LMKN di atas LMK-LMK nasional secara hierarkis tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan distorsi kelembagaan yang mencederai prinsip negara hukum yang digariskan 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). IV. Petitum 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata “nasional” sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 3. Menyatakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk membentuk institusi baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 4. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara lebih rinci, bukan mengatur institusi lain termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 5. Menyatakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diawasi dan dievaluasi oleh Menteri, bukan oleh lembaga nonstruktural Kementerian. 6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 21 2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Jurnal Program Magister Hukum FH UI dengan Judul Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 22 pengujian Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Selasa 6 Mei 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-3), kedudukan hukum para Pemohon (hlm. 3-9), dan alasan permohonan (hlm. 9-18). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para 23 Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 18-19). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai pertentangan antara norma yang dimohonan pengujian, in casu Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan para Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan yang disampaikan para Pemohon dalam permohonan a quo tidak mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai. Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai keberadaan dan tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai (komprehensif), perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 28/2014 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan alasan-alasan Permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas. [3.3.4] Bahwa selanjutnya telah ternyata para Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan kata “nasional” sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 3. Menyatakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk membentuk institusi baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 4. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara lebih rinci, bukan mengatur institusi lain termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 24 5. Menyatakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diawasi dan dievaluasi oleh Menteri, bukan oleh lembaga nonstruktural Kementerian. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, rumusan Petitum yang demikian justru menyulitkan Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014. Dalam petitum angka 2 misalnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU 28/2014 konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 a quo. Namun, pada petitum angka 4, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 89 UU 28/2014 konstitusional sepanjang dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 4 a quo. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah memahami pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon adalah bersifat ambigu. Pemaknaan yang bersifat ambigu berakibat pada tidak jelasnya maksud para Pemohon pada bagian petitum yang menyatakan “konstitusional” bersyarat dengan kehendak para Pemohon terhadap keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di samping itu, berkenaan dengan Pasal 89 UU 28/2014 juga terdapat 2 (dua) pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon berkaitan dengan Pasal 89 UU 28/2014, yakni 1 (satu) pemaknaan kata dan 1 (satu) pemaknaan pasal. Terlebih, petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 secara keseluruhan justru meminta kata dan pasal yang diuji dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), hal demikian selain tidak sejalan dengan uraian dalam posita permohonan yang menyebutkan norma-norma yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, juga merupakan petitum yang tidak lazim dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dalam ketentuan a quo, ditegaskan bahwa petitum memuat hal-hal yang dimohonkan diputus dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan petitum para Pemohon 25 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub- paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] serta rumusan petitum yang tidak jelas/kabur sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.4], tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 26 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 27 ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari