30/PUU-XXI/2023

SALINAN F PUTUSAN Nomor 30/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Jrubong Selatan, RT 001/RW 015, Kelurahan Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Maret 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H., Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., Antoni, S.H., Leonardo Satrio Wicaksono, S.H., Wempi Andreas Lukito Hutajulu, S.H., Ihsan Teja Nugraha WNP, S.H., Alfin Julian Nanda, S.H., Monica, S.H., Muhammad Ardi Langga, S.H., Nawaz Syarif, S.H., Thomas Perdana D.D Sitindaon, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan penasihat hukum di kantor hukum Welly Anggara, S.H., M.H. and Partners, berkedudukan di Jalan Panglima Polim Nomor 27, RT.01., RW.06, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2023, memberi kuasa kepada Daud R.A. Pangaribuan, S.H., Inaldo Selamat Purba, S.H., dan Cesar B.D Mantiri, S.H., kesemuanya adalah advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IDK & Partners Law Office, berkedudukan di Jalan SMA 14 Nomor 23, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 2 Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 9 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 16 Maret 2023 dengan Nomor 30/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 April 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 April 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 4 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-2) (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa sekalipun beberapa ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan a quo (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan) telah pernah diajukan oleh Pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya dan diputus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021 karena kehilangan obyek perkara akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tetapi terhadap permohonan a quo tidak berlaku asas nebis in idem sebagaimana diatur 5 dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat selain terdapat perbedaan batu uji atau materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga terdapat perbedaan obyek permohonan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) terkait “terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Berikut merupakan tabel perbedaan antara permohonan a quo dan permohonan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021: Permohonan Obyek Pengujian Materiil (UU KEJAKSAAN) Batu Uji dalam UUD NRI 1945 Perkara Nomor 61/PUU- XIX/2021 • Pasal 1 angka 1 • Pasal 2 ayat (1) • Pasal 17 • Pasal 19 ayat (2) • Pasal 20 o Pasal 1 ayat (3) o Pasal 7B ayat (1) o Pasal 24 ayat (1) o Pasal 24 ayat (3) o Pasal 27 ayat (1) o Pasal 28D ayat (1) o Pasal 28H ayat (2) Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023 • Pasal 1 angka 3 • Pasal 19 ayat (2) • Pasal 20 • Pasal 21 o Pasal 1 ayat (3) o Pasal 24 ayat (1) o Pasal 27 ayat (1) o Pasal 28H ayat (2) 9. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 8 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sebelum Pemohon menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo alangkah baiknya apabila Pemohon terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang Pemohon tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normative yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan normatif dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu: PERTAMA: apakah ketentuan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang menunjukan tiadanya mekanisme persetujuan atau pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka konseptual Checks and Balances antar kekuasaan negara tidak berbahaya bagi independensi struktural Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang? Mengingat Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan dinyatakan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dan Jaksa dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan dikategorikan secara expressis verbis hanya sebagai “Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, bukan “Pejabat Negara”. Bukankah konsepsi negara hukum yang dianut di Indonesia meyakini adanya pemisahan kekuasaan disertai dengan adanya Checks and Balances? KEDUA: Apakah syarat seseorang untuk diangkat menjadi seorang Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo tidak bertentangan dengan keadilan distributif (Distributive Justice) pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi para pegawai Kejaksaan khususnya yang berstatus sebagai Jaksa? Mengingat tanpa perlu mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan terutama tanpa harus bersusah payah berjuang 7 berbulan-bulan agar dinyatakan LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta tanpa perlu mengalami suka duka mengabdikan diri bagi Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja terkecil yang berada di wilayah terdalam dan terluar menurut ketentuan yang berlaku a quo berdasarkan rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan, seseorang asalkan memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, setiap pegawai yang berstatus sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) hanya untuk diangkat menjadi Jaksa saja harus dinyatakan lulus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu: Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Diklat Dasar (Diklatsar), dan utamanya adalah Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ). KETIGA: Apakah tiadanya larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam Pasal 21 UU Kejaksaan selaras dengan cita- cita mewujudkan lembaga peradilan yang independent? Padahal jelas Pasal 21 UU Kejaksaan membuka kesempatan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik yang tentunya sangat berbahaya bagi independensi Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 1 angka (3) UU Kejaksaan sendiri juga memiliki ambiguitas dalam penafsiran apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir konstitusional yang menyatakan bahwa pada intinya Penuntut Umum adalah Jaksa Agung atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 8 INDONESIA TAHUN 1945” pada permohonan ini. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan Pemohon terkait kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional (constitutional injury): 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai, yakni sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon pada permohonan a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (bukti P-3) yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai (bukti P-4) dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan Pemohon bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karier mulai dari bawah. Analis Penuntutan sendiri merupakan jabatan yang melekat pada seseorang (in casu Pemohon) sebelum diangkat menjadi Jaksa setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). b. Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong Pemohon secara pribadi (bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional) mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan. Terlebih beberapa ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (petitum) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi 10 pelanggaran konstitusi apabila Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 UU Kejaksaan a quo tetap diberlakukan seperti rumusan yang ada saat ini. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan yang terdapat ketidakselarasan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Pemohon di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum tertinggi. Sebab sekalipun Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa merupakan Penuntut Umum tertinggi akan tetapi pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan adalah sudah pasti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga untuk kepastian hukum demi kebaikan institusi tempat Pemohon bekerja yang saat ini dipimpin oleh pensiunan Jaksa yang tentunya tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertingi walaupun statusnya pensiunan Jaksa atau tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki legitimasi formil yang kuat dalam UU Kejaksaan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo melanggar prinsip independensi penegakan hukum (badan peradilan termasuk juga badan-badan lain yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan atau in casu Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kenyataanya memang terdapat juga hak konstitusional Pemohon yang sangat berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan. c. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Uji Materi berkaitan dengan kedua ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan uji materi a quo (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Pemohon pada 11 perkara yang teregistrasi dengan nomor 61/PUU-XIX/2021 bertindak selaku Pemohon I dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) walaupun pada amar putusan akhir dinyatakan permohonan tidak diterima karena permohonan telah kehilangan obyek sebagai implikasi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut merupakan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon yang merupakan Pemohon I pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021: “Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon I yang pada saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, sebagaimana penjelasan Pemohon I dalam persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUUXIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15 WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan mengenai kelembagaan Kejaksaan RI akan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undangundang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;” Berdasarkan kutipan putusan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 tersebut di atas, maka sudah seharusnya terhadap permohonan ini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing). Terlebih materi permohonan dan pokok permohonan Pemohon pada 12 permohonan ini tidak berbeda jauh dengan permohonan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 yang pada saat itu harus dinyatakan “tidak diterima” hanya karena telah terdapat pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada saat pemeriksaan terhadap permohonan sedang dilakukan yang membuat permohonan waktu itu menjadi kehilangan obyek perkara. Sehingga karena Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 belum diperiksa terkait pokok permohonan, maka Pemohon pada permohonan a quo dapat melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan dengan menggunakan beberapa batu uji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sama dengan batu uji yang digunakan pada Perkara Nomor 61/PUU- XIX/2021 tersebut. Terlebih pada hukum acara pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya asas nebis in idem secara mutlak. d. Bahwa berkaitan dengan berlakunya rumusan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo yang menunjukan ketiadaan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai wujud Checks and Balances antar kekuasaan negara pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, ketentuan tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon yang merupakan pegawai internal Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab apabila dikaitkan dengan kedudukan Kejaksaan yang hanya dikategorikan “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 1 angka (1) UU Kejaksaan dan Status Jaksa yang hanya dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (2) UU Kejaksaan, maka ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan Republik Indonesia ketika Presiden yang merupakan organ politik tanpa adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat atau memberhentikan Jaksa Agung hanya karena suatu alasan bersifat politis seperti misalnya seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung karena kedekatan atau kepentingan politik Presiden dan/atau kolega politik 13 disekitarnya atau sebaliknya seseorang diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung hanya karena kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum yang diterapkannya dianggap bertentangan dengan kepentingan politik Presiden dan/atau kolega politik di sekitarnya, akibatnya masyarakat ditakutkan malah akan memberikan pandangan atau penilaian buruk terhadap institusi Kejaksaan (instansi penegak hukum dimana Pemohon saat ini bekerja) dengan suatu anggapan bahwa Kejaksaan ternyata adalah alat politik kekuasaan terutama bagi Presiden dan kolega politik di sekitarnya. Penilaian buruk tersebut apabila benar-benar terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa pengangkatan atau pemberhentian Jaksa Agung sarat dengan faktor atau kepentingan politik tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip Checks and Balances tentu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu berupa terhalangnya hak untuk melihat terwujudnya peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun atau merdeka. Karena Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan membuka celah terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi lembaga atau aparat penegak hukum. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo memberikan justifikasi terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dapat dilakukan sekalipun tanpa adanya mekanisme Checks and Balances. Pengaturan tersebut berpotensi menghancurkan Kejaksaan secara perlahan dengan memberikan ruang sebesar-besarnya tanpa batas kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Padahal terdapat adagium populer di kalangan Sarjana Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa, “Power Tends to Corrupt, Absolute Power Tends to Corrupt Absolutly.” e. Bahwa apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak mengatur mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus berstatus sebagai Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa (pernah menjadi Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir IV/e), maka tentu pengaturan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan dengan menggunakan penalaran yang wajar dapat memberikan kesempatan bagi seseorang yang tidak memiliki kapabiltas memimpin 14 Kejaksaan Republik Indonesia diangkat menjadi Jaksa Agung hanya atas dasar pertimbangan subyektif Presiden dan/atau kepentingan kolega politiknya semata. Pemohon sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia tentu menginginkan agar Kejaksaan yang merupakan institusi penegak hukum supaya bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden sekalipun dalam struktur ketatanegaraan merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Rumusan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo memang menimbulkan permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa adanya Checks and Balances berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuka keran masuknya intervensi Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya terhadap penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pemohon sangat meyakini bahwa ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum. f. Bahwa sesuatu yang tidak dapat dipungkiri ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan tersebut berpotensi besar dijadikan alat bagi Presiden untuk dengan mudahnya mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung hanya berdasarkan pertimbangan subyektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik disekitarnya. Bahkan Jaksa Agung dikuatirkan dapat dengan mudahnya diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila dinilai dalam memimpin Kejaksaan bertentangan dengan arah kebijakan atau suatu kepentingan tertentu yang diproyeksikan oleh Pemerintah atau Presiden beserta kolega politik disekitarnya. Tentu secara personal ketentuan-ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang mana suatu keniscayaan setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) akan diangkat menjadi Jaksa, khususnya berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 15 Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Terlebih apabila dikaitkan dengan doktrin Kejaksaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar). Ketentuan tersebut secara tidak langsung dapat membuat Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Pemohon memiliki rasa takut diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung apabila dalam bekerja dinilai bertentangan dengan kepentingan politik Presiden dan/atau koleganya. Akhirnya, Pemohon mungkin saja dalam kariernya di Kejaksaan mengalami permutasian bukan karena penyegaran organisasi tetapi dinilai dalam bekerja bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan politik Presiden beserta kolega politik disekitarnya yang secara lebih lanjut dituangkan menjadi instruksi atau arahan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya, Pemohon kelak sebagai seorang Jaksa (setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) mengetahui bahwa terdapat kepentingan politik Presiden dan/atau kolega disekitarnya untuk menjerat pemidanaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu akan tetapi berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan baik dari sudut pandang teori hukum maupun fakta-peristiwa Pemohon menilai perbuatan tersebut terlalu bersifat remeh temeh atau bahkan terkesan terlalu dipaksakan untuk dilakukan penegakan hukum secara represif kemudian Pemohon menolak melakukan perintah atasan (termasuk Jaksa Agung) yang diberikan atas dasar intervensi kepentingan politik Presiden dan/atau kolega disekitarnya tersebut, maka dengan menggunakan penalaran yang wajar sangat dimungkinkan Pemohon yang secara struktural di bawah Jaksa Agung mengalami permutasian jabatan karena dianggap tidak mematuhi perintah atasan. Begitupun sebaliknya, apabila Pemohon kelak ketika menjadi Jaksa baik Jaksa Fungsional ataupun secara strukutral misalnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi menolak untuk menghentikan suatu perkara yang terdapat permintaan penghentian proses hukum baik penyidikan maupun penuntutan dari Presiden atau koleganya, maka dengan tanpa adanya mekanisme 16 Checks and Balances Jaksa Agung yang secara tata negara merupakan pimpinan tertinggi Pemohon di Kejaksaan Republik Indonesia berisiko diberhentikan dari jabatan oleh Presiden atau Pemohon berpotensi dimutasi ke daerah atau jabatan tertentu apabila tidak berkenan untuk menghentikan perkara tersebut. Tentu apabila hal tersebut benar-benar terjadi akan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh akses keadilan dalam memperjuangkan kebenaran dan perlakuan yang bebas dari segala praktik diskriminasi serta intimidasi yang dilindungi oleh konstitusi. Mengingat Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, Negara/pemerintah (dalam arti luas termasuk Mahkamah Konstitusi) dapat mencegah terjadinya praktik diskriminasi dan intimidasi yang mungkin dialami Pemohon tersebut dengan memberikan tafsiran inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan. g. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (selanjutnya disebut DIKLAT TAK) serta program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (selanjutnya disebut Diklat PPPJ), bahkan tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam seperti yang dialami oleh Pemohon dan para Jaksa lainnya dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang 17 Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan a quo harus memulai karier dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), serta utamanya harus lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sehingga jelas Pemohon apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakadilan akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut, sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti rangkaian program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang termasuk Pemohon yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa, namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus berasal dari internal pegawai atau pensiunan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah pernah dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) serta terbukti pernah mengabdi bagi bangsa dan negara di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga, jelas Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dalam pokok permohonan (Petitum) pada permohonan a quo. Artinya, Pemohon tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan (yang memberikan kemungkinan atau posibilitas bagi seseorang sebagaimana tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sebelumnya tidak pernah mengabdi bagi bangsa dan negara di 18 institusi Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan Pemohon. h. Bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketentuan tersebut tentu melanggar hak konstitusional Pemohon yang hanya untuk berubah status dari Analis Penuntutan menjadi Jaksa (sederhananya hanya untuk diangkat menjadi Jaksa) harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Tentu pengaturan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memandang demi rasa keadilan bagi para Analis Penuntutan (Calon Jaksa) dan Jaksa serta demi akuntabilitas atau kebaikan institusi Kejaksaan Republik Indonesia ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus berstatus Jaksa atau pensiunan Jaksa dan berpangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain setidaknya seorang supaya dapat diangkat menjadi Jaksa Agung telah dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (PPPJ), sebab bagaimana mungkin Pemohon hanya untuk diangkat menjadi Jaksa dari status awal sebagai Analis Penuntutan harus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, khususnya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) tetapi ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo malah membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Pemohon sangat yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki hati nurani dan pemikiran hukum yang obyektif untuk mampu merasakan ketidakadilan yang 19 dirasakan oleh Pemohon berkaitan dengan berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan dan cita-cita mulia Pemohon untuk melihat institusi Kejaksaan Republik Indonesia tempat Pemohon bekerja dan berkarya sebagai seorang Sarjana Hukum memiliki independensi struktural yang sangat kuat. Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materi UU Kejaksaan a quo baik untuk menguji Pasal 19 ayat (2) maupun Pasal 20 UU Kejasaan. Sebab apabila ketentuan-ketentuan tersebut tetap dinyatakan konstitusional atau tetap berlaku (khususnya Pasal 20 UU Kejaksaan), maka Pemohon yang merupakan alumni Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada takut hal ini akan menjadi justifikasi pemikiran pragmatis yang menyatakan sebagai berikut: “Alangkah lebih baik bekerja sebagai seorang politikus atau anggota partai politik tanpa harus bersusah payah merintis karir dari bawah di Kejaksaan kemudian berkonsolidasi dengan kolega atau relasi yang ada untuk dapat langsung diangkat menjadi Jaksa Agung.” i. Bahwa rumusan dalam ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Ketentuan tersebut sangat berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab apabila Pemohon baik sekarang masih berstatus sebagai Calon Jaksa maupun suatu saat nanti telah berubah status menjadi Jaksa setelah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang karena statusnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota partai politik, maka sudah seharusnya Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan merupakan Penuntut Umum tertinggi juga dilarang untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana menuntut adanya independensi baik secara struktural maupun personal. Sehingga sudah seharusnya baik 20 Jaksa Agung maupun Jaksa dan pegawai Kejaksaan termasuk juga Pemohon yang merupakan Calon Jaksa dilarang untuk menjadi anggota partai politik selama mengabdi di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum yang berbeda dengan institusi kementerian. Ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. j. Bahwa sekalipun Pemohon bekerja sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetapi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik apabila terdapat suatu ketentuan dalam UU Kejaksaan sebagaimana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berpotensi melanggar hak konstitusional, maka tidak ada satupun yang dapat menderogasi hak Pemohon untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu undang-undang (in casu UU Kejaksaan). Terlebih apabila Pemohon pada permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo bertindak dengan kedudukannya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) mengajukan Pengujian Materiil (Judicial Review) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa (berpotensi) dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan dengan rumusannya saat ini. Sehingga Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya mengajukan Uji Materi suatu Undang-Undang tidak memerlukan ijin atau persetujuan atasan tetapi cukup melakukan pemberitahuan kepada pimpinan/atasan pada satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una- Una di Wakai. Terlebih tidak terdapat ketentuan dalam baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengharuskan adanya izin tertulis atau persetujuan tertulis pimpinan atau atasan satuan kerja bagi setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang notabennya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ingin mengajukan Uji Materi suatu ketentuan, Pasal, Ayat, atau frasa dalam suatu undang-undang. 21 Mengingat pembatasan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dapat dilakukan berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk mengajukan uji materi uu kejaksaan a quo tidak perlu meminta atau memiliki izin atau persetujuan tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai. Sebagai salah contoh konkret berupa perkara pengujian undang-undang yang dapat menjadi referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memahami bahwa tidak perlu ada izin tertulis dari pimpinan apabila Pemohon ingin mengajukan uji materi UU Kejaksaan a quo adalah perkara pengujian ketentuan terkait batas usia pensiun dalam UU Kejaksaan yang diajukan oleh 6 (enam) orang Jaksa pada perkara yang telah diputus dengan Putusan Sela melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022. Para Pemohon dalam permohonan pada perkara tersebut (baca halaman 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022) menyatakan bahwa, “Pemohon IV dan Pemohon V tidak melampirkan surat izin (Pimpinan), karena kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V dalam mengajukan Pengujian Materiil (Judicial Review) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan norma a quo.” k. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan adanya mekanisme perijinan atau persetujuan atasan. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki independensi struktural lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang- undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik 22 secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan a quo. 5. Raison D’etre Pemohon sebagai Pembayar Pajak (Tax Payer) yang Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo a. Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pemohon juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak (tax payer) yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan- ketentuan UU Kejaksaan a quo yang diujikan (bukti P-5); b. Bahwa sebagai pembayar pajak (tax payer), Pemohon secara langsung merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; c. Bahwa sangatlah beralasan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia pembayar pajak untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal-pasal a quo dalam UU Kejaksaan yang diujikan, sebab pendapatan Pemohon selaku Warga Negara Indonesia pembayar pajak juga dipotong untuk keperluan pembiayaan atau pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara khususnya Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat, Pajak Penghasilan yang disetorkan ke negara selanjutnya dimasukan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang salah satunya digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga wajar saja Pemohon sebagai Tax Payer menyatakan berhak untuk melakukan upaya uji materi terhadap suatu ketentuan undang-undang yang mengatur Aparatur Sipil Negara, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu permohonan a quo adalah bentuk kepedulian dan 23 rasa cinta Pemohon terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia, tempat Pemohon mengabdikan diri. d. Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya telah menyatakan bahwa warga negara/masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “No Taxation Without Participation” dan sebaliknya “No Participation Without Tax” sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 003/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, tertanggal 29 Oktober 2004, Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusionalitas untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang- Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, bertanggal 15 Desember 2004, dimana putusan-putusan tersebut telah menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 s/d butir 5 tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo. III. POKOK PERKARA A. RUANG LINGKUP KETENTUAN/PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 angka 3 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 2. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Pasal 20 Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung 24 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 4. Pasal 21 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang- undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undangundang. B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI PADA PERKARA (IN CASU A QUO UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 25 dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TELAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Pemohon terlebih dahulu akan menjelasan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (petitum) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (Conditional Decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL 26 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden” Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 27 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan (vide bukti P-2) sebagaimana pada intinya Pemohon meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketiga ketentuan tersebut. Terutama berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang seharusnya merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut secara konsisten dapat dikatakan bahwa Checks and Balances berupa mekanisme “permintaan persetujuan” itu perlu ada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antar lembaga. 4. Bahwa ketentuan terkait Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan yang tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung selain Jaksa yang notabennya merupakan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksan a quo menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Sehingga sudah seharusnya definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan termasuk juga mencakup didalamnya selain Jaksa tetapi juga Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara itu, Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang- 28 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa melalui permohonan Uji Materi a quo, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir konstitusional guna memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain Jaksa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab bisa saja seorang Jaksa Agung adalah pensiunan Jaksa yang statusnya tidak lagi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga supaya tidak ada pertentangan pemaknaan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi, maka perlu ada tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Rumusan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan juga harus diberikan tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, sebab pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya mekanisme Fit and Proper Test di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari penerapan prinsip Checks and Balances dapat mengakibatkan Kejaksaan Republik Indonesia a quo secara struktural sangat rentan mengalami gangguan terhadap independensi, khususnya di dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Selain itu, Pemohon juga mengajukan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), 29 Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (yang tidak pernah mengalami suka dan duka mengabdikan dirinya atau dengan kata lain tidak pernah merasakan manis-pahitnya perjuangan mengabdi di wilayah terluar dan terdalam bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, Pemohon harus bersusah payah merintis karier pada awalnya sebagai seorang Analis Penuntutan selama 1-2 tahun kemudian menerima panggilan untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) selama berbulan-bulan agar dapat diangkat sebagai seorang Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak memasukan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU Kejaksaan a quo pasca perubahan diketahui menyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU Kejaksaan sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum adanya perubahan. Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan menyatakan sebagai berikut: “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f 30 UU Kejaksaan, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan. Sementara itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan secara expressis verbis sebagai berikut: “Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.” 7. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan mahkamah konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan a quo tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran terhadap norma yang mengatur terkait definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan supaya juga mencakup Jaksa Agung selain Jaksa yang dapat disebut sebagai Penuntut Umum. Selain itu, tafsir Mahkamah Konstitusi juga diperlukan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung supaya terdapat mekanisme Fit and Proper Test dalam kerangka konseptual penerapan prinsip Checks and Balances, dan memberikan tafsiran bahwa seseorang agar dapat diangkat menjadi Jaksa Agung baik masih aktif sebagai Jaksa atau pensiunan Jaksa juga wajib minimal berpangkat jabatan terakhir sebagai Jaksa Utama (IV/e) dan tentunya telah pernah mengikuti mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan dinyatakan lulus. Selanjutnya akan diuraikan alasan-alasan Pemohon mengajukan uji materi ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu sebagai berikut: A. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 31 Berikut merupakan alasan Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan: Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum. Kondisi normatif a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab dalam rumusan ketentuan tersebut yang dinyatakan sebagai Penuntut Umum hanya Jaksa yang apabila merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan diketahui bahwa Jaksa sudah pasti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan sebagai berikut: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.” Sementara itu, dikaitkan dengan Pasal 20 UU Kejaksaan dan kondisi real a quo jabatan Jaksa Agung dapat diberikan kepada seorang pensiunan Jaksa yang tentunya sudah melepaskan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dengan kata lain tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sudah seharusnya Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan untuk menghindari ambiguitas pemaknaan (contradictio in terminis) dan menghindari adanya konflik hukum / norma (conflict of law) diantara sesama ketentuan dalam UU Kejaksaan perlu dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak diartikan demikian: “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.” Mengingat Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, Pasal 35 ayat (1) huruf h UU Kejaksaan juga menyatakan Jaksa Agung 32 berwenang bertindak sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. B. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Upaya untuk Menguji Konstitusionalitas Pengaturan terkait Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo yang Tidak Terdapat Mekanisme Fit and Proper Test atau Persetujuan DPR RI sebagai Penerapan Prinsip Checks and Balances). Berikut merupakan alasan-alasan Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan: 1. Bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri-ciri negara hukum (rechtstaats) menurut F.J. Stahl, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara. Secara lebih lanjut, kita memahami pemisahan kekuasaan tersebut menjadi Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif. Namun, sesungguhnya pemisahan kekuasaan tersebut disertai juga dengan adanya konsep Checks and Balances, yaitu konsep saling mengontrol atau saling menjaga keseimbangan antar kekuasaan atau lembaga negara. 2. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan secara expressis verbis menyatakan sebagai berikut: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerapan checks and balances pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian presiden sebagaimana merupakan bagian dari ciri-ciri negara hukum (rechtstaats) yang telah diuraikan pada butir 1, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal 19 ayat (2) uu kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih Jaksa Agung adalah jabatan strategis pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan institusi sebagaimana memiliki kewenangan dan fungsi di bidang penegakan hukum yang harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun 33 termasuk Presiden (sekalipun dalam sistem presidensiil merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) dan kolega politik disekitarnya. 3. Bahwa penyebutan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) yang disertai dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui mekanisme Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud penerapan prinsip Checks and Balances tentu dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana fungsi utamanya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman atau proses penegakan hukum, yaitu penuntutan. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hipotesa tersebut bukan merupakan dalil atau argumentasi yang mengada-ada, sebab Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari cakupan frasa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman….” Terlebih diketahui bahwa pada instansi Kejaksaan melekat asas Dominus Litis dimana Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi atau institusi tunggal yang memiliki kewenangan atributif di bidang penegakan hukum (Kekuasaan Kehakiman) untuk melakukan penuntutan. 4. Bahwa keberadaan pengaturan yang pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo dapat membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya tanpa batas kepada presiden sebagai organ politik (hasil dari proses politik berupa pemilihan umum (pemilu) dengan sebelumnya diusung oleh satu atau beberapa partai politik berdasarkan ambang batas presidential treshold) baik demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu melakukan intervensi 34 terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat suatu jabatan yang merupakan hasil dari proses politik berupa pemilihan umum seringkali tercipta patronase-klientisme politik berdasarkan kepentingan tertentu. Keadaan demikian tentu berpotensi mengganggu penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab seseorang yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Jaksa Agung secara sepihak oleh Presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu permasalahan normatif terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) yang menyatakan sebagai berikut: “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” Terjemahan: (Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana atau lainnya) 5. Bahwa potensi gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang apabila dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan wajar terjadi. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari pemberian dan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai oleh adanya suatu mekanisme saling mengimbangi dan mengawasi. Terlebih Lord Acton telah menyatakan bahwa, “power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”. Sehingga perlu adanya interpretasi struktural (Structural Interpretation) yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim 35 Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konseptual penafsiran konstitusial (Constitutional Interpretation) sebagaimana dinyatakan oleh Philips Bobbitt. Metode interpretasi tersebut perlu dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara a quo untuk memperbaiki beberapa ketentuan mengenai mekanisme hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dalam proses penegakan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 6. Bahwa sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan “Jaksa Agung diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).” Sebagai petunjuk atau referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) tersebut, Pemohon dengan menggunakan pendekatan perbandingan (Comparisson Approach) menyajikan data terkait beberapa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan suatu Lembaga Negara atau pemerintah sebagai berikut: No. Instansi Ketentuan Rumusan Ketentuan 1 Komisi Yudisial Pasal 27 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 2 Kepolisian Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 juncto Pasal 8 ayat (1) UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945) 36 Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 4 Badan Intelijen Negara (BIN) Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasal 23 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Bahwa secara Das Solen bukan sesuatu yang asing untuk didengar oleh telinga apabila diketahui Presiden merupakan organ politik yang dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Berdasarkan rumusan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diketahui terkait ketidakmungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden berasal dari unsur independen. Sehingga tepat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden baik masing-masing maupun secara bersama-sama disebut sebagai organ politik atau jabatan politik. Tentu meletakan Kejaksaan sebagai bagian dari “Lembaga Pemerintahan” yang secara kinerja harus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Penjelasan Umum UU 37 Kejaksaan a quo bukan kebijakan hukum (Legal Policy) yang tepat, sebab sangat berpotensi membuat Kejaksaan sebagai institusi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum menjadi terganggu independensinya baik secara struktural maupun individual akibat dari adanya Patronase-Klientisme sebagai konsekuensi politik dari pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan Presiden tanpa disertai mekanisme Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara sederhana dapat dipahami dengan hipotesa sebagai berikut: “Apabila Kejaksaan di bawah garis koordinasi kepemimpinan Jaksa Agung berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan a quo tidak menuruti instruksi dari Presiden baik secara personal (in person) maupun ex officio, maka Presiden dapat melakukan pemberhentian atau penggantian Jaksa Agung secara mudah dan seenaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (termasuk pegawai dengan status sebagai Jaksa) diatur menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Berbeda dengan para hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung yang tunjangannya diatur dalam instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.” 8. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo juga bertentangan atau setidak-tidaknya menimbulkan konflik hukum (Conflict of Law) antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” 38 9. Bahwa penerapan prinsip Checks and Balances pada proses pengangkatan Jaksa Agung bukan sesuatu yang melanggar sistem presidensil. Hal ini dapat di lihat pada mekanisme pengangkatan Jaksa Agung (General Attorney) di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem presidensil terdapat penerapan prinsip Checks and Balances berupa Advice and Consent of the Senate berdasarkan Article II Section 2 The Constitution of the United States. Sekedar informasi diketahui bahwa Jaksa Agung di Amerika Serikat merangkap jabatan sebagai Minister of Justice (Menteri Kehakiman) sebagaimana diatur dalam Judiciary Act 1870. Sehingga bukanlah sesuatu yang kontras dengan sistem presidensil apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan penafsiran struktural (structural interpretation) menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Bahwa suatu yang mustahil apabila Mahkamah Konstitusi berani untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana menyatakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht) dari kamar peradilan pidana di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung. Sehingga terdapat suatu keniscayaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus dilakukan proses penyidikan dan penuntutan (dalam tindak pidana khusus) atau setidaknya penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa serta pemeriksaan dalam persidangan pidana terlebih dahulu sebelum diajukan usul pemberhentian ke Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa berdasarkan uraian posita pada butir 9 dan butir 10 tersebut muncul suatu pertanyaan yang menunjukan kekhawatiran terhadap independensi Kejaksaan secara struktural yang pasti mengalami 39 gangguan dalam kaitannya dengan mekanisme pemakzulan atau impeachment Presiden, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana jika Presiden dilaporkan oleh masyarakat diduga melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana seperti penganiayaan, penipuan, atau korupsi? Apakah Kejaksaan Republik Indonesia berani untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Mengingat secara struktural Kejaksaan a quo hanya dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Presiden. Bahkan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya mekanisme kontrol melalui Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, seseorang dapat saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung oleh Presiden hanya karena kepentingan dirinya atau koleganya merasa terganggu atas obyektivitas kinerja dalam bidang penegakan hukum.” 12. Bahwa selain menimbulkan konflik hukum (Conflict of Law) dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Mengingat Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sehingga sudah seharusnya Kejaksaan sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak lain di luar Kekuasan Kehakiman, namun, secara normatif Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan membuka kemungkinan terjadinya intervensi terhadap proses peradilan melalui pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip saling mengimbangi (Checks and Balances). Intervensi tersebut tetap mungkin terjadi sekalipun terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para Jaksa di daerah. Sebab pelaksanaan kewenangan 40 Jaksa di bidang penuntutan dilakukan dengan mengacu pada asas atau prinsip satu kesatuan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar). Artinya, Jaksa di daerah apapun jabatan strukturalnya tetap dapat diminta untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar perintah Jaksa Agung. Bayangkan betapa mirisnya jika perintah tersebut ternyata dikeluarkan oleh Jaksa Agung hanya karena adanya intervensi dari Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya berupa ancaman untuk melakukan pemberhentian karena Jaksa Agung dianggap tidak mampu memenuhi kepentingan dari Presiden dan/atau kolega disekitarnya. Misalnya dalam hal ini bisa juga Jaksa Agung dianggap tidak mampu mengkondisikan anggota atau bawahannya yang dengan idealismenya dalam penegakan hukum dinilai mengganggu kepentingan Presiden dan kolega politik di sekitarnya. 13. Bahwa berkaitan dengan urgensi dan konstitusionalitas penerapan mekanisme Fit and Proper Test DPR dalam proses pengangkatan Pejabat Tinggi sesungguhnya telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang dapat digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa disertai mekanisme Fit and Proper Test sebagai perwujudan prinsip Checks and Balances dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Terdapat beberapa hal yang patut dicermati dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 apabila dikaitkan dengan Uji Materi Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan pada permohonan a quo, yaitu sebagai berikut: a. Hak atau kewenangan Presiden untuk mengangkat Pejabat Tinggi dalam konstelasi hukum yang berlaku di Indonesia sekalipun sering disebut sebagai Hak Prerogatif tetapi lebih tepat apabila disebut sebagai Hak atau kewenangan konstitusional atau setidak-tidaknya merupakan hak atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat amandemen UUD 1945 juga terjadi perdebatan sekalipun semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme Checks and Balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan 41 peran seorang Presiden. Sebab secara teorits tidak terlepas dari faktor historis istilah “Hak Prerogatif” lahir di Inggris yang menganut sistem monarki sebagaimana memberikan keleluasaan tanpa batas kepada Raja untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat disekitarnya. Lebih lanjut, berikut merupakan Pertimbangan [3.17] Putusan tersebut yang dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan uji materi Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo: “Menimbang bahwa perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR telah mempertegas sistem pemerintahan presidensial sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ‘Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar’. Selain itu, disepakati juga tentang pembagian kekuasaan yang dirumuskan dengan prinsip checks and balances. Sebelum adanya perubahan UUD 1945, praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih cenderung pada executive heavy. Meskipun UUD 1945 sebelum perubahan tidak memberikan bobot kewenangan lebih kepada kekuasaan eksekutif. Setelah perubahan dianut sistem Checks and Balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara (Head of State) sekaligus Kepala Pemerintahan (Head of Government). Bahwa terkait dengan hak prerogatif Presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945. Namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif Presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif Presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Kontrol terhadap Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. b. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada perkara tersebut juga menyepakati keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana secara garis besar menyatakan perlunya ada mekanisme Checks and Balances pada pengaturan berkaitan pengangkatan pejabat tinggi, khususnya pejabat tinggi dengan peranan strategis tertentu seperti Kapolri, Panglima TNI, dan tentunya juga Jaksa Agung. Lebih lanjut Yang Mulia Mahkamah 42 Konstitusi pada bagian pertimbangan [3.17] menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri negara (vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Selain dari kewenangan kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2002, dan UU No. 34 Tahun 2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan Presidensial. Hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme Checks and Balances sebagaimana tersirat dalam UUD 195. Selain itu, menurut Mahkamah proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul- betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.” c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. ketika menjadi ahli pada Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 sekalipun terdapat sedikit perbedaan pandangan terkait implementasi Fit and Proper Test DPR antara memberikan “persetujuan” atau hanya “pertimbangan” saja pada proses pengangkatan pejabat publik sebagaimana memiliki peranan strategis, namun, secara implisit Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. menyepakati bahwa perlu ada mekanisme perimbangan atau kontrol antar lembaga negara (Checks and Balances) pada proses pengangkatan pejabat publik, tertutama yang memiliki perana strategis. Lebih lanjut, berikut merupakan kutipan pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. selaku ahli 43 yang hadir pada persidangan sebagaimana merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 (halaman 23-27): “10. Bahwa apabila dibaca permohonan Pemohon mempersoalkan keterlibatan DPR karena dianggap terlalu jauh soal memberikan persetujuan. Ahli sepandangan dengan itu karena memberikan persetujuan itu dianggap terlalu jauh, tapi ahli mengambil posisi adalah orang yang tidak juga menerima tanpa memberikan keterlibatan DPR sama sekali. Karena apa? Dibandingkan menteri, posisi Panglima TNI dan posisi Kapolri itu agak sedikit berbeda menurut ahli. Jadi harus ada juga upaya memberikan kepada pihak lain untuk bisa mengecek otoritas yang diberikan kepada Presiden. Oleh karena itu, ahli berpandangan, persetujuan dalam pengisian Panglima TNI dan persetujuan DPR dalam pengisian Kapolri itu memang tidak tepat kalau kewenangan DPR itu adalah dalam bentuk persetujuan. Menurut pandangan ahli jauh lebih tepat kewenangan DPR itu adalah dalam bentuk pertimbangan. 11. Ada dua alasan pokok mengapa DPR tetap harus diminta keterlibatannya tapi bukan dalam bentuk persetujuan. Pertama, kalau Presiden akan menentukan atau memilih calon Panglima TNI atau calon Kapolri, kemudian itu tidak ada ruang atau ranah lain untuk mengecek wewenang yang dimiliki Presiden, sangat mungkin nanti Presiden mencari orang yang bisa bermasalah. Begitu dia sampaikan kalau kewenangan persetujuan itu diganti dengan pertimbangan. Jadi ada otoritas juga dari Presiden menyampaikan kepada pihak lain Penyampaian kepada DPR sebagai wakil rakyat bisa memberikan catatan-catatan kepada Presiden ihwal nama yang disampaikan oleh Presiden. Jadi, ahli tidak pada posisi menghapus sama sekali peran DPR, tetapi mau menggesernya dari persetujuan menjadi pertimbangan DPR. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang Kepolisian, batas waktu 20 hari itu hanya mengganti kata persetujuan menjadi pertimbangan, tapi batas waktunya tetap harus diperlukan. Ini soal adanya unsur kedaulatan rakyat juga yang dipegang DPR. Yang kedua, alasan ahli adalah kalau Presiden menyampaikan namanya kepada DPR itu kemudian nama yang disampaikan untuk dimintakan pertimbangan itu akan diketahui oleh public. Publik pun bisa berperan serta disini, memberikan catatan- catatan, termasuk catatan keberatan terhadap nama yang diajukan oleh Presiden. Jadi, inilah konteks checks and balances sebetulnya yang dibangun. Presiden punya otoritas, lalu kemudian harus mendapat pertimbangan DPR dan publik punya ranah untuk bernego sebetulnya dengan Presiden dalam soal pengisian Kapolri dan Panglima TNI” 14. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berkaitan dengan permohonan Uji Materi Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan dapat merujuk pada beberapa pertimbangan dan pernyataan ahli pada perkara yang telah 44 diputus dengan Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 sebagaimana diuraikan pada Butir 13 di atas. Terlebih terdapat beberapa alasan yang sangat logis dan dapat diterima untuk menyatakan bahwa Jaksa Agung termasuk juga dalam kategori pejabat publik dengan peranan strategis seperti Panglima TNI maupun Kapolri, yaitu sebagai berikut: a. PERTAMA, Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan secara institusional merupakan lembaga sebagaimana melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (penegakan hukum) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Secara atributif Kejaksaan Republik Indonesia selain melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sama seperi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). b. KEDUA, Kejaksaan atau Jaksa secara hierarki penegakan hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP dapat menentukan kelanjutan proses hukum atas berkas penyelidikan dan penyidikan yang diberikan atau dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Apabila berkas dinyatakan lengkap akan diterbitkan P-21. Namun, apabila berkas dari penyidik Kepolisian tidak lengkap, maka akan diterbitkan P-18. Bahkan Kejaksaan Republik Indonesia merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terhadap suatu tindak pidana yang tentunya dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut. c. KETIGA, Kejaksaan in casu Jaksa merupakan pemegang hak atas berlakunya asas Dominus Litis, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa merupakan satu-satunya pemilik kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (in kracht van bewijz). d. KEEMPAT, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia juga memimpin pelaksanaan pemulihan aset 45 negara. Berdasarkan desain grafis Kejaksaan Republik Indonesia pada Official Account Instagram kejaksaan.ri diketahui bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode Oktober 2019-Oktober 2020 telah berhasil melakukan pemulihan aset dengan nilai mencapai Rp 218.114.251.033,00 (dua ratus delapan belas miliyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu puluh tiga puluh tiga rupiah). 15. Bahwa dengan banyaknya peran strategis yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 tersebut, maka Jaksa Agung merupakan jabatan strategis yang dalam proses pengangkatannya sudah seharusnya ada mekanisme Checks and Balances DPR, yaitu berupa keterlibatan dalam memberikan persetujuan yang lebih dari sekedar pertimbangan semata. Sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo jelas dan tidak terbantahkan berpotensi membuka kemungkinan terjadinya kehancuran penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sebab tanpa adanya mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip Checks and Balances terdapat kemungkinan Presiden mengangkat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kapabilitas, aksepbilitas, dan pemahaman terkait kultur, organisasi, tata kelola, serta peraturan- peraturan internal Kejaksaan. Terlebih apabila dikaitkan dengan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang membuka ruang kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) bahkan tidak pernah mengabdikan dirinya di Kejaksaan (dengan latar belakang profesi sebelumnya politisi atau anggota partai politik hanya bermodalkan gelar akademik sebagai seorang Sarjana Hukum) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Tentu pengaturan demikian berpotensi menghancurkan Kejaksaan dari dalam dan merusak penegakan hukum yang dilakukan seharusnya dengan tujuan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, bukan sebagai komoditas sarat transaksional untuk memenuhi kepentingan pribadi dalam rangka memperkaya diri sendiri atau mengejar jabatan semata. 46 16. Bahwa memang benar apabila merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- VIII/2010 dan definisi Kejaksaan dalam UU Kejaksaan (baik UU No. 16 Tahun 2004 maupun UU No. 11 Tahun 2021) disebutkan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan “Lembaga Pemerintahan” dalam arti kekuasaan eksekutif yang berimplikasi pada pengangkatan Jaksa Agung menggunakan instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Kepres). Namun, Jaksa Agung secara ketatanegaraan tidak tepat apabila diidentikan dengan Menteri baik dari instrumen hukum pengaturan yang berbeda dimana Menteri tunduk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetapi kewenangan dan kedudukan Jaksa Agung diatur dalam UU Kejaksaan maupun dari sisi kewenangan lembaga masing-masing yang dipimpin. Lembaga kementerian tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berbeda dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Sehingga sekalipun pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden ditetapkan menggunakan instrumen hukum berupa Keputusan Presiden tetapi pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya sudah seharusnya terdapat keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan atau minimal pertimbangan kepada Presiden sebagai wujud penerapan Checks and Balances antar lembaga negara. Mengingat sekalipun Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan dalam arti berada pada kekuasaan eksekutif tetapi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 terdapat penegasan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak menyebutkan secara expressis verbis 47 fungsi kekuasaan kehakiman yang melekat pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia. 17. Bahwa Pemohon tidak berkeinginan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghilangkan kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung karena tetap Pemohon sepakat Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan dalam arti cakupan kekuasaan eksekutif. Pengangkatan Jaksa Agung tetap menggunakan instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres). Namun, perlu ada Checks and Balances berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan pasca perubahan (in casu pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) disebutkan ada frasa "fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman". Kekuasaan Kehakiman itu harus independen dan merdeka. Sehingga wajar apabila perlu ada Checks and Balances Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi dari rakyat untuk menjamin agar Jaksa Agung yang terpilih memiliki integritas, loyalitas, kompetensi, dan independensi yang sangat baik. Selain itu, Checks and Balances juga diperlukan untuk mencegah kesewenang-wenangan Presiden dalam memberhentikan Jaksa Agung. Sebab jangan sampai hanya karena tidak berkenan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penanganan suatu perkara atas instruksi Presiden, seseorang diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung bukan Menteri sekalipun kedudukannya Setingkat Menteri dalam kabinet. Kewenangan, tugas, dan fungsi Menteri terbatas pada urusan di bidang eksekutif tetapi Jaksa Agung fungsinya lebih luas cakupannya hingga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Adanya Checks and Balances Dewan Perwakilan Rakyat pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tidak mengkhianati sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia. Sebab di Amerika Serikat yang juga menerapkan sistem Presidensil, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah memperoleh Advice and Consent 48 dari Senate sebagai wujud penerapan prinsip Checks and Balances. Di sana Menteri Kehakiman merangkap sebagai Jaksa Agung. 18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) serta berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba). C. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 20 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berikut merupakan alasan-alasan Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan): 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (rechtstaat) adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan. 2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara doktrin merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan (equality), bukan kesamaan (equity). Sehingga dapat dikatakan bahwa, “adil tidak harus selalu sama” 49 tetapi secara jumlah maupun kedudukan mungkin dapat terlihat berbeda dengan pemberian berdasarkan indikator tertentu. Teori keadilan distributif tersebut selanjutnya menjadi acuan dari lahirnya konsep kebijakan afirmatif (Affirmative Action). 3. Bahwa salah satu kebijakan afirmatif (Affirmative Action) yang terdapat dalam UU Kejaksaan adalah mengenai dimungkinkannya seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan tidak pernah merasakan suka dukanya mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, seorang pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik juga dimungkinkan dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Kebijakan tersebut dapat diketahui dengan membaca secara seksama baik ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan (in casu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) maupun ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan setelah perubahan (in casu UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Berikut merupakan rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan baik sebelum dan setelah dilakukan perubahan: Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan (in casu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia): “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Pasal 20 UU Kejaksaan setelah perubahan (in casu UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” 50 Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU Kejaksaan sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum perubahan. Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan. Berdasarkan fakta yuridis demikian dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan baik sebelum maupun setelah perubahan tersebut secara substansial selain tidak memasukan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan sebagai syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa Agung tetapi juga menegasikan pentingnya ketentuan terkait kewajiban lulus mengikuti pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dalam Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan. Berdasarkan fakta yuridis rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain dalam konstelasi hukum nasional dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo Jaksa Agung merupakan Jabatan Politik dan proses pengangkatannya tanpa disertai mekanisme Fit and Proper Test tetapi juga kenyataan normatifnya seseorang sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan Republik Indonesia (bukan berstatus Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) yang tentunya tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa). Bahkan parahnya, ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo memberikan ruang atau celah hukum bagi pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang tentu sangat berbahaya bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia 51 sebagaimana merupakan bagian dari lembaga peradilan yang harus bekerja secara independen tanpa takut intervensi dari pihak manapun. Kondisi ini tentu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk cakupan badan peradilan sebagaimana melaksanakan fungsi penuntutan sudah seharusnya merdeka dan independen. Selain bertentangan dengan konstitusi tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh para politikus akibat adanya patronase- klientisme pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk suatu kepentingan tertentu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai The Sole Interpreter of Constitution dan The Guardian of Constitution menyatakan ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak diartikan juga terdapat syarat yang menyatakan bahwa seorang yang hendak diangkat menjadi Jaksa Agung tidak terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik dan merupakan Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). 4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang berlaku saat ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang atau dinyatakan expressis verbis dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab merujuk pada teori keadilan distributive seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). Hal ini menjadi sangat penting karena selain ketentuan tersebut menunjukan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa tetapi juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan masih mengkategorikan Kejaksaan sebagai Lembaga 52 Pemerintahan, bukan Lembaga Negara yang berimplikasi pada penetapan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional Jaksa menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Bahkan semakin parah apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang pada intinya menyatakan bahwa proses pengangkatan Jaksa Agung dilakukan tanpa disertai oleh adanya mekanise Fit and Proper Test berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi prinsip saling mengimbangi/kontrol antar kekuasaan negara (Check and Balances). Itu artinya, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo membuka ruang atau celah hukum seluas-luasnya sehingga menjadi sangat mudah bagi seorang yang tidak pernah mengabdi sebagai Jaksa (tentu tidak pernah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) dan para politikus (termasuk anggota Partai Politik) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia oleh Presiden terpilih pasca diselenggarakannya serangkaian Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bahwa terdapat 3 (tiga) kategori politikus yang seharusnya dilarang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu: Pertama, seorang yang bukan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun seorang tersebut memiliki rekam jejak pengabdian dan kemampuan litigasi atau advokasi tetapi apabila tidak pernah mengabdi sebagai seorang Jaksa, maka seorang tersebut tidak dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi yang sangat besar baik kedudukan dan kewenangannya. Seorang yang layak diamanahi menjabat sebagai Jaksa Agung selain memiliki kemampuan di bidang hukum dan manajemen atau manajerial tetapi juga harus memahami kondisi kultur atau budaya kerja di institusi Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik atau menyeluruh. Kedua, seorang yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik yang memang tidak pernah mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa. Selain tidak memahami kondisi kultur atau budaya kerja di Kejaksaan Republik Indonesia tetapi 53 juga tipe kedua politikus yang tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung ini karena statusnya sebagai anggota Partai Politik besar sekali potensi intervensi partai politik yang terjadi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila seorang yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik yang juga tidak pernah menjadi seorang Jaksa diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketiga, seorang pensiunan Jaksa yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun memiliki pengalaman sebagai seorang Jaksa akan tetapi pensiunan Jaksa yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sangat berpotensi besar tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kepentingan partai politik atau kolega partai politiknya dalam memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia apabila diberikan amanah sebagai seorang Jaksa Agung. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat inkonstitusional Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang tidak mengatur syarat seorang untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung haruslah tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. 6. Bahwa kita dapat membayangkan ketidakadilan yang terjadi apabila ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan terus dipertahankan pemberlakuannya. Mengingat seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang Jaksa harus bersusah payah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), program Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), dan program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Tetapi ketentuan tersebut malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang bahkan tidak pernah sekalipun mengalami manis-pahitnya mengabdikan diri bagi institusi Kejaksaan mulai dari satuan terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah terdalam dan terluar secara tiba-tiba karena suatu kepentingan dan kedekatan politik dengan penguasa diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Jelas ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 54 sebagaimana pada intinya ketiga ketentuan dalam konstitusi tersebut mengatur terkait persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga sudah seharusnya Mahkama Konstitusi memberikan tafsiran konstitusional pada Pasal 20 UU Kejaksaan bahwa seorang Jaksa Agung harus merupakan seorang Jaksa atau pensiunan Jaksa berpangkat jabatan minimal Jaksa Utama (IV/e) yang notabennya pasti pernah dan telah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) atau diklat sejenisnya yang merupakan syarat utama untuk diangkat menjadi Jaksa. 7. Demi rasa keadilan dan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum serta kebaikan instansi Kejaksaan Republik Indonesia Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang sangat perlu memberikan penafsiran terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan agar seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sebab hanya seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa saja yang ketika diberikan amanah berupa jabatan untuk menjadi Jaksa Agung memiliki pemahaman yang baik terhadap kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sangat luas sebagaimana membutuhkan sosok pemimpin yang memahami secara mendalam dan paripurna terkait kondisi internal, seluk beluk, budaya kerja, karakteristik organisasi, tata kerja, dan perkembangan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) yang diatur dalam UU Kejaksaan: ➢ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan): - melakukan penuntutan; - melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 55 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; - melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; - melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. ➢ Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan); ➢ Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan): - peningkatan kesadaran hukum masyarakat; - pengamanan kebijakan penegakan hukum; - pengawasan peredaran barang cetakan; - pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; - pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; - penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. ➢ Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak (Pasal 30A UU Kejaksaan) ➢ Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang (Pasal 30B UU Kejaksaan): - menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; - menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; 56 - melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; - melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; - melaksanakan pengawasan multimedia. ➢ Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan (Pasal 30C UU Kejaksaan): - menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; - turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; - turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; - melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; - dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; - menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; - melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; - mengajukan peninjauan kembali; dan - melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. 8. Bahwa dengan banyaknya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan pada butir 7 57 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan hanya seseorang yang pernah menjadi Jaksa baik seorang yang masih aktif menjadi Jaksa maupun Pensiunan Jaksa saja terutama Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) saja yang dapat dikatakan memiliki kompetensi baik manajerial Sumber Daya Manusia maupun pemahaman kultural serta budaya dan tata kerja untuk layak diberikan Amanah berupa jabatan sebagai Jaksa Agung oleh Presiden memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang satuan kerjanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga jelas apabila terdapat pendapat yang menyatakan bahwa seseorang sekalipun tidak pernah menjadi Jaksa tetap layak dan berhak diangkat menjadi Jaksa Agung asalkan memiliki kemampuan manajerial dan profesionalitas serta pengetahuan di bidang hukum adalah asumsi yang mengada-ada dan tidak dapat digunakan guna membenarkan pemberlakuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang memberikan kesempatan bagi siapapun yang tidak pernah menjadi Jaksa (termasuk anggota partai politik) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Terlebih justru ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan malah mengkhianati rasa keadilan dalam bingkai keadilan distributif pada konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi segenap pegawai Kejaksaan, khususnya para Calon Jaksa dan Jaksa. Sekiranya terdapat 2 (dua) pelanggaran rasa keadilan bagi para Calon Jaksa dan Jaksa dalam pemberlakuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo, yaitu: ➢ Pertama, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia hanya untuk menjadi Jaksa saja berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan harus bergelar Sarjana Hukum pada saat mendaftar masuk Kejaksaan, menjalani masa CPNS/PNS sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa), dan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Namun, Pasal 20 UU Kejaksaan malah membuka ruang kesempatan bagi seseorang yang tidak pernah merasakan suka dan duka pengabdian di institusi Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah jauh dari domisili atau daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) 58 untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung walaupun tidak pernah mengikuti dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Jelas ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan menciderai rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Calon Jaksa dan Jaksa) sebagaimana bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam bingkai keadilan distributif menempatkan seseorang secara proporsional sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki yang spirit tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. ➢ Kedua, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia supaya dapat diangkat menjadi Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Kejaksaan harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diketahui bahwa seorang pegawai Kejaksaan baik calon Jaksa maupun Jaksa yang tentunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi anggota partai politik dan apabila diketahui menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan secara tidak hormat. Namun, Pasal 20 UU Kejaksaan secara implisit malah memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan. Padahal jelas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Lebih lanjut, Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 59 Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) menyatakan bahwa, “states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dapat mewujudkan keadilan substansial yang sesungguhnya sebagaimana disimbolkan dengan timbangan yang dipegang oleh Patung Dewi Keadilan yang terdapat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Ragunan, DKI Jakarta). Itu yang menjadi alasan terkait perlu adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan inkonstitusional apabila tidak diartikan termasuk juga syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab seorang Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi para Jaksa di seluruh Indonesia yang notabennya Jaksa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana terdapat larangan untuk menjadi anggota partai politik. Sehingga wajar apabila terdapat pertanyaan, “apa rasio hukum untuk menyatakan konstitusional ketentuan yang secara tidak langsung memperbolehkan seorang anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia?” Hal ini tentu selain melanggar rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan terutama Calon Jaksa dan Jaksa yang dilarang menjadi anggota partai politik tetapi juga berpotensi besar melanggar prinsip lembaga peradilan yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. Bukti nyata bahayanya terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum apabila dipimpin oleh seseorang yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung terdaftar sebagai anggota partai politik dapat dilihat dari pernyataan Johanis Tanak (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika menghadiri Wawancara dan Uji Publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (saksikan 60 menit 25:20 s/d menit 27:17 video pada kanal youtube Sekretariat Negara melalui link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s) yang pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku pernah diminta untuk menghadap bapak Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh seorang eks anggota partai politik, ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya sedang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju. Johanis Tanak di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat Negara menceritakan bahwa beliau melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan beliau dipanggil oleh Jaksa Agung dan beliau menghadap Jaksa Agung. Lebih lanjut, Johanis Tanak menyatakan saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya. Johanis Tanak menceritakan kepada Panitia Seleksi Capim KPK dengan berkata, "Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, Mantan Gubernur Mayor Jenderal Purnawirawan, putera daerah. Selain itu enggak ada lagi". Setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung yang pada saat itu eks anggota partai politik kemudian mengatakan bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang sebelum Jaksa Agung diangkat menjadi Jaksa Agung adalah anggota partai politik tersebut. Saat itu Johanis Tanak yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung. Johanis Tanak lebih lanjut berkata, "Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan." Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pernyataan eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dapat dipahami bahwa 61 seharusnya tidak perlu ada pernyataan Jaksa Agung pada saat itu yang berkata bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang hingga membuat Johanis Tanak menceritakan di hadapan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkata demikian, "tapi Ketika itu saya sampaikan, ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, bapak ini tidak layak menurut media, tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol Bapak, yaitu NasDem. Mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik." Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para Jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu harus adanya syarat yang membatasi bahkan menutup kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung (baca https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-tegaskan- jaksa-agung-tak-pernah-intervensi-kasus-korupsi-kader-nasdem.html pernyataan Johanis Tanak tersebut diperoleh dari website tersebut dan video pada youtube Sekretariat Negara pada link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s). 9. Bahwa selain supaya seseorang yang diangkat menjadi Jaksa Agung benar-benar mengerti mengenai kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan, tafsir konstitusional (constitutional interpretation) Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sebagaimana menyatakan wajibnya seseorang pernah dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sedang berstatus aktif sebagai seorang Jaksa atau setidaknya pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung serta tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik tentu dapat digunakan untuk mencegah bahkan 62 menyelamatkan instansi Kejaksaan Republik Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh seorang yang pragmatis terlebih apabila berasal dari unsur profesi sebelumnya sebagai politikus atau anggota partai politik yang tentunya bukan Jaksa. Sebab apabila Kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik tertentu dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan sebagai seorang Sarjana Hukum tentu sangat berpotensi sekali menjadikan praktik penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada masa kepemimpinannya sebagai komoditas jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat Jaksa Agung pasca perubahan UU Kejaksaan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan juga merupakan Penuntut Umum selain hanya berwenang untuk mengendalikan atau mengkoordinasikan penanganan perkara. Kewenangan Jaksa Agung tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf h UU Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, Jaksa Agung juga sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 10. Bahwa sebagai acuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sesuai dengan pokok permohonan (Petitum) Pemohon dalam permohonan a quo dengan menggunakan interpretasi struktural (Structural Interpretation) dan pendekatan perbandingan (Comparison Approach), maka Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat pada ketentuan terkait syarat bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seseorang yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian 63 Republik Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI) adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Sementara itu, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya UU TNI) menyatakan bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Berdasarkan kedua ketentuan dalam UU POLRI dan UU TNI a quo dapat disimpulkan bahwa hanya seseorang yang masing-masing pernah atau bahkan kenyataan yuridisnya sedang bekerja sebagai bagian dari korps POLRI atau TNI saja yang dapat diangkat menjadi pimpinan masing-masing dari kedua institusi tersebut. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang sangat memungkinkan seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak sedang bahkan tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari korps Kejaksaan Republik Indonesia. 11. Bahwa sudah menjadi keyakinan apabila suatu institusi hanya dapat menjadi lebih maju dan berkembang atau setidak-tidaknya terlihat kondusif jika dipimpin oleh seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman bekerja pada institusi tersebut. Terlebih institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam bekerja mengacu pada prinsip satu kesatuaan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar). Artinya, terdapat Jiwa Korsa yang ditanamkan pada setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Sehingga suatu keniscayaan apabila seseorang yang tidak pernah mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara di Kejaksaan selain tidak mengerti seluk beluk instansi tersebut tetapi juga tidak memiliki Jiwa Korsa sebesar pegawai lainnya yang sejak awal mengabdikan diri sebagai Jaksa pada korps Kejaksaan Republik Indonesia bahkan hingga berkenan ditempatkan pada satuan kerja terkecil di wilayah hukum yang mungkin termasuk terluar dan terdalam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 64 Kemudian sebagai bukti nyata untuk mendukung pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa hanya seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) dan tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik saja yang dapat memimpin Kejaksaan Republik Indonesia kearah yang lebih baik dapat dilihat dari pengangkatan bapak Jaksa Agung Burhanuddin ST yang telah membawa kemajuan yang sangat pesat bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kebijakan bapak Jaksa Agung Burhanuddin ST yang sangat baik bagi penegakan hukum di Indonesia adalah lahirnya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh bapak Burhanuddin ST sendiri sebagai Jaksa Agung dimana kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya keinginan beliau dengan segudang pengalaman beliau selama mengabdi di Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari awal sebagai staf tata usaha atau pegawai non Jaksa agar hukum tidak seperti anggapan beredar luas di masyarakat yang menyatakan “hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah”. Tercatat sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 hingga update terakhir tanggal 27 Desember 2022 terdapat 2.022 perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia (bukti P-6) dibawah kepemimpinan bapak Jaksa Agung Burhanuddin yang merupakan Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) sebelum pensiun pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana setelah pensiun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung tidak tercatat sebagai anggota atau pengurus partai politik. 12. Bahwa dampak positif dari pengangkatan seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang selama dipimpin oleh bapak Burhanuddin ST selaku Jaksa Agung dimana banyak sekali kasus korupsi kelas kakap yang diungkap oleh Kejaksaan sekalipun harus 65 berhadapan dengan seorang oknum Pejabat Negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku tersangka/terdakwa yang merupakan anggota partai politik pengusung (koalisi) Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pengungkapan perkara tindak pidana korupsi pada pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 yang menjerat eks Gubernur Sumatera Selatan yang pada saat kasus tersebut diungkap sedang menjabat sebagai anggota DPR RI dari salah satu partai pendukung pencalonan Presiden bapak Joko Widodo. Itu merupakan bukti bahwa Kejaksaan Republik Indonesia akan lebih maju kearah lebih baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun apabila dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan Jaksa atau Pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) yang tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik. Pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e) yangmana merupakan pangkat jabatan bintang 3 di Kejaksaan yang layak untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tidak terlepas dari suatu kepastian bahwa seorang Jaksa yang berpangkat jabatan terakhir Jaksa Utama memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang mendalam terkait budaya dan tata kerja institusi Kejaksaan secara mendalam. 13. Bahwa sebagai perbandingan lainnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang beberapa diantaranya Pemohon ketahui juga pernah atau bahkan masih berstatus sebagai dosen pada suatu perguruan tinggi dapat melihat pada kenyataan empiris jabatan dekan atau rektor suatu perguruan tinggi sudah pasti dijabat oleh salah satu dosen di perguruan tinggi (rektor) atau di fakultas pada suatu perguruan tinggi (dekan) tersebut. Namun, dalam hal jabatan tertinggi pada Kejaksaan Republik Indonesia selain terdapat urgensi untuk menerapkan kebijakan berupa hanya seseorang yang pernah merasakan atau sedang berstatus aktif menjadi Jaksa sebagaimana sudah pasti lulus mengikuti program Pendidikan dan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) saja yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tetapi juga dengan merujuk pada syarat pengangkatan seorang Kapolri 66 dan Panglima TNI yang masing-masing merupakan Perwira Tinggi terdapat rasio pemikiran yuridis dan urgensi untuk dinyatakan dalam tafsiran konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu seorang untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus paling rendah berpangkat jabatan Jaksa Utama (IV/e) baik bagi jaksa aktif maupun pensiunan jaksa yang ingin diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. hal itu diperlukan supaya seorang Jaksa Agung yang akan diangkat oleh presiden merupakan seseorang yang memiliki banyak pengalaman dan pemahaman yang matang seputar kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di kejaksaan. pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e) dapat diangkat menjadi jaksa agung hanya apabila tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik. Mengingat terdapat adagium hukum yang menyatakan bahwa, “politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya (politiae legius non leges politii adoptandae).” Sehingga lembaga penegak hukum harus bebas dari segala intervensi kepentingan atau kontrol dari pemangku kepentingan politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum dinyatakan secara limitatif dalam UU Kejaksaan hanya dipimpin oleh Jaksa Agung yang sebelumnya adalah Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e) yang tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. 14. Bahwa selain memang pokok permohonan yang diajukan terkait syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo terdapat aspek inkonstitusional secara normatif apabila tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e), dan Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik tetapi juga kenyataanya Mahkamah Konstitusi pernah menerima bahkan mengabulkan sebagian permohonan yang dirumuskan secara 67 inkonstitusional bersyarat yang diajukan oleh 2 (dua) orang hakim bernama Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat) dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan) pada Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Itu artinya kebijakan hukum berkaitan dengan syarat seseorang untuk menjabat suatu jabatan strategis tertentu yang tertuang dalam undang- undang bukan merupakan sesuatu yang mutlak tidak dapat diajukan pengujian konstitusional terhadapnya dengan klaim pengaturan tersebut termasuk kategori kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy). Terlebih apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 13 tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci bahwa terdapat 2 (dua) aspek inkonstitusional normatif dalam rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo, yaitu: - Pertama, Pasal 20 UU Kejaksaan a quo melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law) kaitannya dengan keadilan distributif (Distributive Justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Kedua, Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang memberikan ruang kesempatan bagi pengurus atau anggota Partai Politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 68 Oleh karena itu, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (The Guardian of Constitution) dan penafsir tunggal konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokok permohonan ini. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang sudah seharusnya bebas dari intervensi pihak manapun dan harus memiliki independensi yang kuat baik secara personal maupun struktural. Bukan suatu alasan tanpa dasar pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini. Terlebih logo Kejaksaan yang terdapat gambar pedang dan timbangan semakin menunjukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum sama seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sehingga sudah seharusnya terdapat syarat yang secara tidak langsung merupakan larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden sebagaimana harusnya tercantum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan dan ketika Pasal 20 UU Kejaksaan malah memberikan ruang kesempatan berupa celah hukum bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana berbahaya bagi independensi Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon meyakini bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan permasalahan normatif tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan Pokok Permohonan yang disampaikan pada permohonan ini. 15. Bahwa urgensi adanya penafsiran konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan a quo supaya terdapat syarat yang membatasi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus Jaksa atau setidaknya Pensiunan Jaksa berpengkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) alias Bintang 3 tidak terlepas dari praktik selama ini Presiden dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir mengangkat seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) menjadi Jaksa Agung. Berikut merupakan daftar nama Jaksa Agung sejak tahun 2007 s/d 2023: 69 No Nama Jabatan Terakhir di Kejaksaan Republik Indonesia sebelum menjadi Jaksa Agung Pangkat Jabatan Terakhir di Kejaksaan Republik Indonesia sebelum menjadi Jaksa Agung Status sebelum menjadi Jaksa Agung 1. Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jaksa Utama (IV/e) Pensiunan Jaksa 2. Basrief Arief, S.H., M.H. Wakil Jaksa Agung Jaksa Utama (IV/e) Pensiunan Jaksa 3. Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jaksa Utama (IV/e) Pensiunan Jaksa 4. Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Utama (IV/e) Pensiunan Jaksa 16. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 hingga butir 15 tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU kejaksaan a quo yang tidak mengatur terkait syarat Jaksa Agung harus Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) dan tidak pernah terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik.” D. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 21 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 70 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berikut merupakan alasan Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 21 UU Kejaksaan: 1. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan secara expressis verbis menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo yang tidak melarang rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebab sudah seharusnya demi mewujudkan peradilan yang independen Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Mengingat seseorang yang merupakan anggota partai politik akan sangat sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang independen apabila diberikan jabatan sebagai Jaksa Agung. Patronase-Klientisme politik akan berdampak negatif bagi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan apabila seorang Jaksa Agung memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 21 UU Kejaksaan untuk merangkap juga sebagai anggota partai politik. 71 Ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan yang tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik berpotensi membuat penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia menjadi rentan terjadi transaksional karena adanya suatu kepentingan politik dari partai politik dibelakang layar. Karena sudah pasti seorang Jaksa Agung yang merangkap sebagai anggota partai politik akan sungkan untuk menolak melakukan permintaan kolega/partai politiknya terkait penanganan perkara karena takut akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung apabila tidak menuruti permintaan tersebut. 3. Bahwa celah hukum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo memberikan kesempatan sejak awal bagi siapapun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Sehingga menggunakan celah hukum yang ada tersebut seseorang dapat menjadi Jaksa Agung sekaligus anggota partai politik. Tentu pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila dibawah kendali seorang Jaksa Agung yang merangkap sebagai anggota partai politik tentu tidak akan dapat dilepaskan dari dugaan adanya nuansa politik yang sarat dengan intervensi yang mengganggu bahkan merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum sebagaimana pada lambang institusi terdapat simbol berupa pedang dan timbangan yang membuktikan bahwa Kejaksaan harus independen dan mampu mewujudkan rasa keadilan tanpa terbelenggu intervensi pihak manapun. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai berikut: “Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; 72 d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang; atau i. pengurus dan/atau anggota partai politik.” 4. Bahwa selain melanggar prinsip independensi lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan yang tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik juga bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan refleksi dari prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab Jaksa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik tetapi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi para Jaksa malah berdasarkan Pasal 21 UU Kejaksaan diberikan kesempatan untuk dapat merangkap sebagai anggota partai politik dari tiadanya pengaturan terkait larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam rumusan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo. 5. Bahwa sebagai suatu perbandingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya terdapat larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota, pengurus, atau pejabat struktural partai politik Pemohon menyajikan tabel yang menunjukan adanya larangan bagi pejabat tertinggi beberapa lembaga pemerintahan untuk merangkap sebagai anggota partai politik, antara lain: 73 No. Jabatan Pengaturan Terkait Larangan Merangkap/Menjadi Anggota Partai Politik 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI) diketahui bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia dijabat oleh Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Sehingga berlaku Pasal 28 ayat (1) UU POLRI yang melarang semua anggota Kepolisian Republik Indonesia termasuk juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi anggota partai politik. Lebih lanjut, berikut merupakan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU POLRI: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.” Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU POLRI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) diketahui bahwa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Sehingga berlaku Pasal 39 UU TNI yang menyatakan bahwa seorang Prajurit TNI termasuk juga Panglima TNI dilarang untuk menjadi anggota 74 partai politik. 3. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pemilu) terdapat larangan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk menjadi anggota partai politik bahkan sejak awal mendaftar sebagai anggota panitia penyelenggara pemilihan umum setiap orang diwajibkan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Berdasarkan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diketahui bahwa terdapat larangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman untuk merangkap sebagai pengurus partai politik. Lebih lanjut, Pasal 20 UU Ombudsman menyatakan sebagai berikut: “Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang- undangan; b. pengusaha; c. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; d. pegawai negeri; e. pengurus partai politik; atau f. profesi lainnya.” Berikut merupakan Penjelasan Pasal 20 huruf e juncto Pasal 19 huruf j UU Ombudsman: 75 Yang dimaksud dengan “pengurus partai politik” adalah pengurus harian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Syarat tidak menjadi pengurus partai politik dilakukan dengan surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota Ombudsman. 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Berdasarkan Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) diketahui bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilarang menjadi sebagai anggota partai politik. Lebih lanjut, Pasal 28 huruf e UU BPK menyatakan sebagai berikut: “Anggota BPK dilarang: a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang; b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; c. secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara; d. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing; dan/atau e. menjadi anggota partai politik.” 6. Hakim Konstitusi Berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 76 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa Hakim Konstitusi dilarang untuk menjadi anggota partai politik. 6. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 hingga butir 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo yang tidak mengatur terkait larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 21 UU Kejaksaan juga melanggar rasa keadilan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi para Jaksa yang karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 21 UU Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga larangan menjadi “pengurus dan/atau anggota partai politik.” V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) 77 selain bertentangan dengan hak konstitusional (Constitutional Rights) Pemohon tetapi juga definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan a quo menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradiction in terminis) yang tentunya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pada konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak terdapat Checks and Balances Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang secara tidak langsung memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung melalui adanya celah hukum pada ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (independent judiciary) khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (in casu Kejaksaan Republik Indonesia). Kemudian, jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU Kejaksaan juga bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (Equality Before the Law) yang diatur dalam konstitusi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 UU Kejaksaan yang tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik juga terbukti bertentangan dengan prinsip independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga (independent judiciary) yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 78 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan: “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” Sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” 3. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan: 79 “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Sehingga rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. 4. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g” yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 80 tidak mencakup juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.” Sehingga rumusan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa terakhir berpangkat paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. 5. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi sebagai berikut: “Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: 81 a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehingga rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; 82 e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang; atau i. anggota dan/atau pengurus partai politik.” 6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon atas Nama Jovi Andrea Bachtiar; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Desain Grafis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang Diperoleh dari Official Account Kejaksaan Republik Indonesia https://www.instagram.com/p/CmqxOSvS13X/?igshid=YmMy MTA2M2Y=. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2023 dan 83 menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI terlebih dahulu memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) masih melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penuntutan, oleh karenanya harus tunduk dan patuh terhadap aturan di organisasi Lembaga Kejaksaan. Dalam kedudukan tersebut, apabila seorang pegawai melakukan tindakan atau bertindak yang menyangkut atau berkaitan dengan organisasi lembaganya atau menyangkut kepentingan organisasi lembaganya harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur organisasi dalam lingkungan pegawai pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut secara prosedur harus sepengetahuan pimpinan dan jika melakukan tindakan hukum atau mewakili organisasi yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan harus adanya izin atau perintah yang sah dari pimpinan yang berwenang. 2. Dalam perkara a quo, Pemohon yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang a quo merupakan tindakan hukum yang sepatutnya telah diketahui dan mendapatkan izin dari pimpinan organisasi Kejaksaan agar tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Meskipun Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan tidak memerlukan izin dalam mengajukan permohonan a quo, namun Pemohon tetap terikat dengan ketentuan ASN yang mengharuskan Pemohon menjalankan nilai dasar ASN terutama menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara baik di dalam maupun di luar kedinasan. 84 3. Selanjutnya sebagai Calon Jaksa, sebelum mengajukan diri dan mengikuti seleksi jabatan yang saat ini dijabat oleh Pemohon, seyogyanya Pemohon sedari awal memahami tugas, fungsi, kedudukan, serta wewenang seorang Jaksa dan perbedaan antara jabatan Jaksa dengan jabatan Jaksa Agung. Dengan diajukannya permohonan a quo menunjukkan bahwa Pemohon dalam menjalani profesinya tidak memahami tugas, fungsi, kedudukan, dan wewenang seorang Jaksa serta tidak memahami perbedaan antara jabatan Jaksa dengan jabatan Jaksa Agung. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam pelaksanaan evaluasi jabatan pemerintahan. Ketidakpahaman inilah yang berpotensi menjadikan kinerja pemerintahan tidak optimal dan visi misi pembangunan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. 4. Pemohon sebagai calon Jaksa juga masih berkemungkinan untuk tidak diangkat menjadi Jaksa sebab untuk dapat diangkat menjadi Jaksa karena terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh Pemohon terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU 11/2021. Secara historis, tidak semua calon Jaksa dapat diangkat menjadi Jaksa dengan alasan seperti tidak terpenuhinya syarat umur, kesehatan, dan tidak lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon saat ini belum tentu berimplikasi langsung kepada Pemohon dengan kedudukannya tersebut. Selanjutnya, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai yang mengajukan Permohonan uji materil UU 16/2004 jo. UU 11/2021 dalam 85 perkara a quo sebagai perseorangan. Pemohon mendalilkan Pasal- Pasal a quo melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm 3 dan hlm 7). Terhadap batu uji yang didalilkan tersebut, DPR RI menerangkan dengan berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang berlaku di Indonesia mengacu pada hukum. Penegasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang di dalamnya juga terkandung arti supremacy of law, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasan pemerintah oleh hukum, adalah sangat penting. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. b. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai sifat Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut telah jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu. Kejaksaan dalam hal ini bukan menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, melainkan Kejaksaan merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. c. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara atas hukum dan pemerintahan. Persamaan ini telah diterima juga oleh Pemohon dimana Pemohon dapat mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Disamping itu, 86 Pemohon sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap Pemohon maupun warga negara lainnya untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Diundangkannya UU 16/2004 jo. UU 11/2021 justru telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil karena pengundangan UU a quo merupakan pembaharuan serta perubahan ketentuan mengenai Kejaksaan yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehingga pengaturan yang ada telah sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dan arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Selain itu diundangkannya UU a quo merupakan upaya pembentuk undang-undang memberikan kepastian, jaminan kedudukan, dan peran Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain menurut undang-undang sesuai kedudukannya sebagai lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif atau Presiden. e. Amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak perlakuan khusus atau affirmative action mengatur pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlu dipahami hak perlakuan khusus atau affirmative action merupakan pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang antidiskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang berada dalam keadan tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya membutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus untuk mencapai persamaan yang diharapkan seperti misalnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana disebutkan dalam 87 naskah komprehensif pembahasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Prima Facie, Pemohon tidak termasuk sebagai subjek yang membutuhkan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak relevan apabila Pemohon menggunakan ketentuan ini sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal a quo UU 16/2004 jo. UU 11/2021. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan sebagai dasar adanya kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan a quo. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji a. Terhadap dalil kerugian Pemohon terkait ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat sebab Pemohon gagal memahami perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara Jaksa dan Jaksa Agung. Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 memberikan definisi batasan lingkup kewenangan penuntutan kepada jaksa secara umum sedangkan definisi Jaksa Agung harus didefinisikan secara khusus. Perbedaan antara Jaksa dan Jaksa Agung tersebut berimplikasi pada tidak dapat dipersamakannya definisi antara Jaksa dan Jaksa Agung. Dengan memasukkan Jaksa Agung dalam definisi yang sama dengan Jaksa sebagai penuntut umum dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 justru akan menimbulkan kerancuan pemaknaan pada pasal-pasal berikutnya dalam UU a quo secara keseluruhan yang akan berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab yang diemban masing- masing dan kerancuan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, dalil Pemohon atas kerugian Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 tidak beralasan menurut hukum. 88 b. Terhadap dalil kerugian Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang menurut Pemohon dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan, DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden untuk membantu Presiden dalam halam hal penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakimannya yang pengaturannya diatur dalam undang-undang. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pengaturan-pengaturan dalam UU a quo merupakan hasil desain yang disepakati oleh pembentuk undang- undang pada saat pembentukannya. Selanjutnya, norma Pasal 19 ayat (2) UU a quo sama sekali tidak diubah dalam UU 11/2021 karena ketentuan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dianggap oleh pembentuk undang-undang masih relevan dan sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalil kerugian Pemohon tidak beralasan menurut hukum. c. Terhadap dalil kerugian Pasal 20 UU 11/2021 yang dianggap diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, DPR RI berpandangan bahwa meskipun norma a quo tidak memuat persyaratan pernah mengikuti dan lulus Diklat PPPJ dan pernah mengabdikan diri di institusi Kejaksaan, akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kerugian sama sekali kepada Pemohon maupun para Jaksa lainnya. Sebab, ketentuan norma a quo sama sekali tidak menghapuskan peluang dari Jaksa Karier untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Norma a quo dirumuskan demikian agar persyaratan tersebut dapat berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, baik dalam posisi sebagai Jaksa Karier maupun bagi setiap orang di luar Kejaksaan. Selain itu, dikarenakan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 89 Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden untuk membantu Presiden dalam hal penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan maka tentunya dalam mengangkat seorang Jaksa Agung Presiden akan mempertimbangkan kompetensi, profesionalitas, dan pengalaman di institusi Kejaksaan untuk dapat menjadi Jaksa Agung. Oleh karena itu, dalil Pemohon hanya berupa kekhawatiran sebab, Pemohon maupun jaksa lainnya tetap dapat berpeluang menjadi Jaksa Agung sepanjang memenuhi persyaratan yang ada di dalam undang-undang dan sepanjang dianggap berkompeten oleh Presiden untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Jaksa Agung. • Terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 21 UU 16/2004 yang tidak mengatur larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, DPR RI berpandangan bahwa dengan tidak adanya pembatasan tersebut, maka meskipun seorang Jaksa Agung berasal dari partai politik akan tetapi tetap dituntut untuk memiliki integritas, wibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi Jaksa Agung. Dengan demikian, ada atau tidaknya larangan terkait rangkap Jabatan dari anggota partai politik tersebut tidak akan mengurangi kualitas seorang Jaksa Agung dan tidak akan mengurangi hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon sebagaimana di atas, sama sekali tidak berkorelasi apapun dengan pasal-pasal a quo sebab tidak menimbulkan dampak secara langsung dengan kedudukan Pemohon saat ini sebagai Calon Jaksa maupun di kemudian hari. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa merujuk pada pandangan DPR RI dalam poin 1 dan 2 di atas, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah berdasar sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dirasakan oleh Pemohon melainkan hanya asumsi Pemohon 90 saja. Pemohon yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan (calon Jaksa) tetap dapat menjalankan profesinya dengan baik meskipun undang- undang a quo berlaku. Selain itu, Pemohon juga masih berpeluang untuk dapat diangkat sebagai calon Jaksa Agung sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam UU a quo dan sepanjang dianggap mampu oleh Presiden untuk mengemban tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang mengingat pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden. Pasal-pasal a quo juga sama sekali tidak membatasi Jaksa Agung yang berasal dari Jaksa Karier karena persyaratan tersebut dibuka untuk semua warga negara baik Jaksa Karier maupun jaksa non karier. Dengan demikian, tidak terdapat pula kerugian konstitusional yang bersifat potensial akan dialami Pemohon menurut penalaran wajar. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan angka 1, 2 dan 3 dengan tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual maupun potensial dialami oleh Pemohon menurut penalaran yang wajar, maka jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab lahirnya UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum atas perbedaan tugas dan wewenang antara jaksa dan jaksa agung serta membuka kesempatan yang sama bagi warga negara untuk dapat menjadi Jaksa Agung. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Mengutip pernyataan Bagir Manan yang selaras dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm. 57, 91 “Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan.” Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal- Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Sebaliknya, permohonan Pemohon justru akan menjadikan permasalahan baru dalam pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara serta jabatan-jabatan pelaksana dalam lembaga tersebut. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa lebih lanjut dan mengabulkan Permohonan a quo. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan 92 Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM DPR RI Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan a quo, DPR RI memberikan perbandingan rumusan dari pasal-pasal a quo yang terdapat pada UU 16/2004 dengan UU 11/2021 dalam tabel sebagai berikut: UU 16/2004 UU 11/2021 Pasal 1 angka 2 “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.” Pasal 1 angka 3 “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. 2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Pasal 19 ayat (2) (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tidak diubah/tetap 93 UU 16/2004 UU 11/2021 Pasal 20 “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Pasal 20 “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. benjazah paling rendah sarjana hukum; e. sehatjasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Pasal 9 ayat (1) “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. pegawai negeri sipil. Pasal 21 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang. Tidak diubah/tetap 94 Dengan mengacu pada tabel tersebut maka tidak terdapat perubahan subtantif yang terjadi pada pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan Pemohon a quo. Sehingga pembentuk undang-undang dalam menyusun UU 11/2021 tidak menemukan adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya perubahan pengaturan pada pasal-pasal tersebut sehingga pemberlakuan norma-norma a quo masih dianggap relevan. Selanjutnya DPR RI, akan menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa secara filosofis, UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa amandemen Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang yang salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Bahwa secara sosiologis, UU 16/2004 jo. UU 11/2021 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun baik dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 95 dengan undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, maka kedudukan Kejaksaan berada di bawah rumpun eksekutif dan menempatkan Kejaksaan sebagai pembantu Presiden dalam hal penegakan hukum di bidang penuntutan. Pengaturan tentang Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi; dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Idonesia; dicabut oleh UU 16/2004 juncto UU 11/2021. 4. Bahwa secara historis, sejarah Kejaksaan di dalam negara Indonesia telah ada jauh sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan, baik secara kelembagaannya maupun pengaturannya di peraturan perundang-undangan. a. Dalam masa Kolonialisme, kedudukan Kejaksaan berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Indische Staatregeling (pada dasarnya adalah sama dengan UUD negeri Belanda). b. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Kejaksaan dalam hal ini berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman, namun reposisi Kejaksaan terjadi setelah terbitnya Dekrit 5 Juli dimana dalam salah satu konsekuensi dari terbitnya dekrit tersebut terdapat penataulangan lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan, sehinga di tahun 1961 pemerintah dalam hal ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang ini Kejaksaan menjadi alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. Berdasarkan lahirnya undang-undang tersebut, implikasi yang timbul adalah karena posisi Kejaksaan sebagai suatu Departemen, maka dalam penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Menteri, sehingga konsekuensi logis dengan adanya undang-undang ini adalah Jaksa Agung masuk ke dalam anggota kabinet yang bertanggungjawab langsung ke Presiden. 96 c. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto juga terjadi perubahan atas kedudukan Kejaksaan, dimana dalam hal ini Kejaksaan tidak lagi disebut sebagai Departemen yang dipimpin oleh Menteri Jaksa Agung, melainkan menjadi institusi Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan pengangkatan dan pemeberhentiannya berada di tangan Presiden, meskipun dalam hal ini Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri, namun kedudukannya setara dengan Menteri dan dalam periode ini muncul suatu konvensi ketatanegaran, yaitu Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya pada saat berakhirnya masa bakti kabinet tersebut. d. Selain itu, perubahan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. e. Memasuki era Reformasi, kedudukan Kejaksaan diatur UU 16/2004 jo. UU 11/2021. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dengan instrumen internasional, salah satunya adalah Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors) sebagaimana diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutors. Dalam perubahan UU Kejaksaan terdapat beberapa perubahan pengaturan yaitu mengonsolidasikan aturan tentang beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 97 Selain itu, diundangkannya UU 11/2021 juga dilakukan untuk menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua. 5. Ditinjau dari fungsinya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan Pejabat Negara. Selain itu Jaksa Agung ditempatkan sebagai penuntut umum tertinggi sesuai asas dominus litis yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung. Dengan demikian secara ex-officio siapapun yang menduduki jabatan Jaksa Agung maka ia bertindak sebagai pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dalam bidang penuntutan. 6. Selanjutnya, jabatan Jaksa Agung adalah jabatan publik, berbeda dengan Jaksa yang merupakan jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 49/PUU-VIII/2010 tanggal 03 September 2010 halaman 103 menyebutkan: • Jaksa Agung RI adalah publieke ambt atau jabatan publik. J. H. A. Logemann dalam bukunya Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht, Percetakan 'Saksama', Jakarta, 1954, merumuskan het ambt atau jabatan adalah kring van vaste werkzaamheden in het verband van de staat (lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara). Tiap jabatan (het ambt) adalah wujud lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang berhubungan dengan negara. Bagi Logemann, negara adalah organisasi jabatan. De staat is ambtenorganisatie, kata Logemann (1954:88). • Baginya, het ambt is persoon, het ambt als persoon. Het ambt atau jabatan adalah persoon, pribadi hukum, badan hukum publik, memiliki fungsi dan kewenangan, sebagaimana Iayaknya een persoon, een rechtspersoon, een publieke rechtspersoon. • Het ambt atau jabatan tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena 98 itu, het ambt atau jabatan diwakili oleh pemegang jabatan atau ambtsdrager. 'Het ambt wordt vertegenwoordigd door de ambtsdrager', kata Logemann (1954, opcit: 90). 'De persoon van het ambt behoeft vertegenwoordiging ; het is de ambtsdrager die als zodaning optreedt. Hij handelt in kwaliteit op naam van het ambt (pribadi jabatan, atau badan hukum publik, memerlukan perwakilan; pemegang jabatan itulah yang bertindak dan berkedudukan demikian. Pemegang jabatan bertindak atas nama jabatan).' (1954, op cit : 134); 7. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada tahun 1945-1959 Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung yang menyebabkan jabatan Jaksa Agung berada di bawah rumpun yudikatif. Namun, pasca Tahun 1959, Presiden Soekarno mengubah sistem ketatanegaraan dimana Jaksa Agung bahkan Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi Menteri yang menurut UUD 1945 adalah pembantu presiden. (Andi Hamzah, Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2006). 8. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara Dan Peraturan- Peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan Yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar, maka eksistensi lembaga Kejaksaan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang dikaitkan dengan eksistensi badan-badan peradilan. Namun demikian, kedudukan Kejaksaan tersebut tidak bersifat subordinasi dengan lembaga peradilan, melainkan secara organik dan fungsional terpisah sehingga hal tersebut menggambarkan kedudukan Kejaksaan di bawah rumpun Eksekutif. 9. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, kata “gouver- neur General” dalam Pasal 56 RO harus dibaca sebagai Presiden. Dengan demikian, seluruh aparatur Kejaksaan ada dibawah perintah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden secara hierarki 99 sehingga kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam lingkup kekuasaan eksekutif dengan tugas di bidang yustisial. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kemudian institusi Kejaksaan menjalankan kekuasaan secara terpisah meskipun fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. 10. Mencermati historis kedudukan Lembaga Kejaksaan akan berdampak pula pada kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan yang mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan. Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara, di bawah Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu jabatan Jaksa Agung berada dalam Iingkup kekuasaan eksekutif, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan penuh Presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR RI. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya Jaksa Agung dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 bertentangan dengan kepastian hukum dan konsep negara hukum (vide perbaikan permohonan hlm. 20), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 pada intinya mengatur tentang definisi Penuntut Umum yang menegaskan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan lain ataupun kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan tersebut justru telah memberikan kepastian hukum khususnya bagi Jaksa dalam melakukan penuntutan. Berbeda dengan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Meskipun dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 menyebutkan Jaksa Agung merupakan “Penuntut Umum tertinggi”, akan tetapi Jaksa Agung tidak dapat didefinisikan sebagai Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 100 11/2021. Hal ini mengingat perbedaan kedudukan dan kewenangan yang diemban antara Jaksa dengan Jaksa Agung. b. Jika frasa “Jaksa Agung” dirumuskan dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan perihal kedudukan dan kewenangan yang dimiliki antara Jaksa dengan Jaksa Agung, serta juga akan berimplikasi pada perubahan makna yang menyeluruh dari UU a quo. Sebab ditinjau dari segi kedudukan, Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 menyebutkan bahwa Jaksa adalah “pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional…”, sedangkan Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara. Perbedaan kedudukan tersebut tentunya berimplikasi pada pengaturan yang berbeda sehingga kedudukan Jaksa dan Jaksa Agung sebagai penuntut umum dan penuntut umum tertinggi tidak dapat disamakan definisinya. c. Selain itu ditinjau dari tugas dan wewenang, apabila merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU 11/2021, Jaksa Agung tidak hanya mengemban tugas terkait dengan penuntutan melainkan melaksanakan tugas dan wewenang yang jauh lebih besar, yaitu: • menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; • mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang- undang; • mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; • mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; • dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; • mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 101 keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; • sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; • mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan; • mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan • menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda dalam dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang- undangan Dengan demikian, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 11/2021 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 tidak dapat memasukkan Jaksa Agung dalam definisi Penuntut Umum dikarenakan tugas dan wewenang yang diemban oleh Jaksa sangat berbeda dengan Jaksa Agung. d. Jika frasa “Jaksa Agung” dirumuskan dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 juga akan bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU). Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU mengatur bahwa Ketentuan Umum suatu undang-undang berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau 102 c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. e. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sebagaimana dilihat pada pengaturan Pasal 1 dalam UU 11/2021, ketentuan Pasal 1 angka 3 telah jelas menyebutkan “Jaksa” tanpa menyebut “Jaksa Agung” karena pengaturan ini telah sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 1 angka 2, yang mengatur definisi Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dimasukannya frasa “Jaksa Agung” dalam pengertian Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3, justru akan menyebabkan ambiguitas dalam penerapan norma mengenai Penuntut Umum yang tidak hanya berada dalam UU 11/2021 melainkan dalam undang-undang lain yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksananya. f. Oleh karena itu, jika Pemohon merasa ketentuan pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan konsep negera hukum maka hal tersebut hanya asumsi Pemohon tanpa memahami maksud dan tujuan dibentuknya UU a quo dan tanpa melihat secara seksama dan menyeluruh rancang bangun peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum dan peradilan. 2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang tidak meminta persetujuan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sehingga tidak menerapkan prinsip checks and balances (vide perbaikan permohonan hlm 24), DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU a quo, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 103 Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang. Sebagai lembaga pemerintahan tersebut maka kedudukan institusi Kejaksaan berada di bawah kekuasaan Eksekutif sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021, Jaksa Agung merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi lembaga Kejaksaan. b. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan merupakan lembaga yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara, sekaligus menjalankan fungsi diskresi penuntutan (prosecutorial discretion) berdasarkan asas oportunitas (het legaliteits en het opportunitiest beginsel). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. c. Pengaturan dalam UU 16/2004 jo. UU 11/2021 merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dengan instrumen internasional, salah satunya adalah Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors) sebagaimana diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutors. Perubahan undang-undang ini bertujuan terutama untuk memperkuat independensi dalam proses penuntutan, meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara, menetapkan standar profesionalitas yang lebih tinggi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para Jaksa. 104 d. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun termasuk DPR RI. Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tersebut juga merupakan hasil dari kesepakatan politik dari pembentuk undang-undang. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Risalah Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh HM. Syaiful Rachman, SH: “Kejaksaan adalah satu dibawah pimpinan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu kinerja kejaksaan sangat tergantung kepada kebijakan Jaksa Agung. Dengan demikian persyaratan menjadi Jaksa Agung sangat penting. Semua Fraksi DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat bahwa dari manapun Jaksa Agung itu berasal sepanjang memenuhi syarat dan sesuai dengan penilaian Presiden dapat diangkat oleh Presiden.” Oleh karena itu, tidak mungkin Presiden menciderai marwah institusi Kejaksaan dengan menunjuk orang yang tidak kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. e. Akan tetapi, meskipun dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden, Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari pengawasan banyak pihak. Salah satu bentuk pengawasan terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 16/2004 yang pada intinya mengatur pertanggungjawaban Jaksa Agung atas penuntutan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sehingga, meskipun tidak ada mekanisme persetujuan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, prinsip checks and balances tersebut tetap terpenuhi. f. Bahwa dalil Pemohon mengenai “kegaduhan politik” dalam ketentuan pasal a quo disampaikan dalam permohonannya, tidak memiliki argumentasi yang jelas, dalam hal apa, dan kegaduhan politik seperti 105 apa yang dimaksud oleh Pemohon? Selain itu antara posita vis a vis petitum Pemohon saling tidak berkesesuaian. Pemohon dalam positanya menguraikan mengenai adanya kegaduhan politik jika Jaksa Agung hanya diangkat oleh Presiden, tapi di sisi lain dalam petitumnya meminta agar Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung perlu meminta persetujuan DPR yang jelas-jelas terdiri dari unsur partai politik. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memahami mengenai permohonannya sendiri. g. Terhadap anggapan Pemohon bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa pertimbangan DPR RI akan berdampak pada pertimbangan subjektif Presiden, DPR RI berpandangan bahwa anggapan tersebut tidak beralasan dikarenakan meskipun diangkat oleh Presiden, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU 11/2021. Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, seorang Jaksa Agung dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan kewenangannya tetap harus tunduk pada undang-undang yang terdapat dalam sumpah atau janji jabatan Jaksa Agung. Selain itu, independensi pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung telah dijamin dalam Pasal 37 ayat (1) UU 16/2004 meskipun merupakan bagian dari pemerintahan. h. Pemberhentian Jaksa Agung juga tidak dapat dilakukan dengan subjektif Presiden tanpa adanya pertimbangan matang dikarenakan terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Presiden untuk memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 11/2021. Pasal a quo terkait pemberhentian Jaksa Agung tersebut juga tidak mengalami perubahan rumusan sejak UU 16/2004, karena masih dianggap relevan untuk diberlakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun jika Pemohon memahami perbedaan Jaksa dan Jaksa Agung baik dari segi kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dengan cermat, maka Pemohon tidak akan mempersoalkan isu kesetaraan antara kedua jabatan tersebut. i. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan mekanisme checks and balances dalam pengangkatan Jaksa Agung 106 yang berpotensi adanya sewenang-wenangan Presiden dengan memberhentikan Jaksa Agung atau memerintahkan Jaksa Agung untuk memutasikan Jaksa, DPR RI menerangkan bahwa untuk dapat memutasikan seorang ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). j. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf g UU ASN menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi salah satunya terkait dengan mutasi. Lebih lanjut dalam Pasal 73 UU ASN, dijelaskan bahwa mutasi dapat dilakukan dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa mutasi merupakan bagian dari manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, dan pola karier PNS. Mutasi tersebut bukan merupakan sanksi karena jenis dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap seorang ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. In casu, apabila Pemohon merasa dirugikan akibat mutasi maka terdapat berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingannya yang salah satunya Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN terkait Surat Keputusan mutasi tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut juga tidak terdapat relevansi dengan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh keadilan dan perlakuan non-diskriminatif. k. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan upaya menjaga kualitas kinerja kelembagaan Kejaksaan terdapat mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (JAMWAS). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, lingkup bidang pengawasan yang dilakukan oleh JAMWAS adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, 107 dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l. Sedangkan dari sisi eksternal, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, pengawasan terhadap kinerja kelembagaan juga sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja, sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan. Serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Di sisi lain, pengawasan secara eksternal terhadap kinerja kejaksaan juga dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan kepada Komisi Kejaksaan tentang kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan jika dianggap terjadi dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan. m. Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak berdasar menurut hukum sebab prinsip check and balances tersebut tetap terpenuhi meskipun tidak adanya persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. 3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 20 UU 11/2021 telah membuka ruang pertentangan terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dengan sangat mudahnya seseorang untuk menjadi Jaksa Agung karena tidak disyaratkan untuk pernah mengabdikan diri di institusi Kejaksaan dan pernah lulus program Pendidikan dan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa telah bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihapan hukum dan pemerintahan (vide perbaikan permohonan hlm. 39), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 terkait syarat untuk dapat diangkat Jaksa Agung, justru telah menjamin hak warga negara untuk 108 diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Syarat yang diatur dalam pasal a quo justru membuka peluang bagi seluruh warga negara dalam hal ini Jaksa karier maupun profesional di bidang hukum di luar institusi Kejaksaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama menjadi Jaksa Agung sepanjang dianggap berkompeten oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU a quo. Apabila Pasal 20 UU 11/2021 tersebut diubah dengan menetapkan syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung secara rigid justru akan menutup ruang bagi warga negara lainnya untuk berkesempatan mengabdikan diri di institusi Kejaksaan serta akan menghilangkan calon-calon potensial untuk bisa duduk menjabat sebagai Jaksa Agung. Bukan berarti Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi Kejaksaan tidak memahami hukum, tidak memahami institusi Kejaksaan dan tidak memahami penegakan hukum sesuai visi dan misi Presiden. b. Dibukanya peluang luas bagi setiap warga negara untuk dapat menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung merupakan suatu upaya percepatan pembangunan dan perbaikan hukum dan peradilan nasional karena ruang kontribusi bagi setiap putra putri bangsa dengan kemampuan unggul terbuka lebar. Sebaliknya, jika dibatasi pengaturan hanya Jaksa Agung harus merupakan seseorang yang telah menjalani pengabdian di institusi kejaksaan dan telah menjalani program Pendidikan dan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa berarti telah menutup ruang kontribusi bagi calon-calon pemimpin yang potensial yang berasal dari luar institusi kejaksaan. Kekhawatiran Pemohon atas tidak adanya kompetensi bagi seorang Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang seorang Jaksa Agung tentunya tidak berdasar argumentasi yang kuat/a fortiori. Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seorang Jaksa Agung dapat didampingi oleh tim yang terdiri atas Jaksa-Jaksa yang ahli di bidang penuntutan untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam persidangan. 109 c. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus berstatus Jaksa atau pensiunan Jaksa dan berpangkat jabatan terakhir minimal IV/e, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan tersebut justru akan membatasi syarat diangkatnya calon Jaksa Agung dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi karena membatasi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. d. Persyaratan terkait kepangkatan tersebut juga tidak menjamin kualitas dan kompetensi dari orang tersebut, sebagai contoh adanya Jaksa Utama yang diangkat berpangkat IV/e yang menjelang purna baktinya juga belum tentu memiliki pengalaman dalam jabatan tertinggi di Kejaksaan. Sehingga, menjadi tidak relevan Pemohon mempersoalkan ketidakadilan apabila Pemohon memahami perbedaan antara Jaksa dan Jaksa Agung baik dari sisi kedudukan, tugas, fungsi, maupun wewenang. e. Secara historis, Kejaksaan pernah dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari unsur TNI, Hakim, Jaksa, Pensiunan Jaksa, dan mantan Anggota DPR, mantan anggota Komnas HAM, dan mantan Duta Besar sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut: DAFTAR NAMA JAKSA AGUNG SEJAK TAHUN 1945 HINGGA 2023 No. Nama Periode Jabatan Keterangan 1 Mr. Gatot Taroenamihardja 12 Agustus 1945 s.d 22 Oktober 1945 Mantan Tihoo Hoin atau Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Purwokerto 2 Mr. Kasman Singodimedjo 8 November 1945 s.d 6 Mei 1946 Mantan Ketua Badan Keamanan Rakyat 3 Mr. Tirtawinata 22 Juli 1946 s.d Tahun 1951 (tidak ada data) 4 R. Soeprapto Tahun 1951 s.d Tahun 1959 Mantan Pegawai Kehakiman 5 Mr. Gatot Taroenamihardja 1 April 1959 s.d 22 September 1959 Mantan Tihoo Hoin atau Hakim Ketua di 110 No. Nama Periode Jabatan Keterangan Pengadilan Negeri Purwokerto 6 Mr. Goenawan 31 Desember 1959 s.d Tahun 1962 Jaksa (Mantan Jaksa Agung Muda) 7 R. Kadaroesman Tahun 1962 s.d Tahun 1964 (tidak ada data) 8 Brigjen Agustinus Sutardhio Tahun 1964 s.d Tahun 1966 TNI 9 Brigjen Soegih Arto 27 Maret 1966 s.d Tahun 1973 TNI 10 Letjen Ali Said 4 April 1973 s.d 18 Februari 1981 TNI 11 Ismail Saleh 18 Februari 1981 s.d 30 Mei 1984 TNI 12 Mayjen Hari Suharto, S.H 4 Juni 1984 s.d 19 Maret 1988 TNI 13 Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, S.H 19 Maret 1988 s.d 29 Juni 1990 TNI 14 Singgih, S.H 3 Agustus 1990 s.d 14 Maret 1998 Pensiunan Jaksa 15 Soedjono C. Atmonegoro, S.H 20 Maret 1998 s.d 15 Juni 1998 Pensiunan Jaksa 16 Andi Muhammad Ghalib, S.H 17 Juni 1998 s.d 14 Juni 1999 TNI 17 Marzuki Darusman, SH 29 Oktober 1999 s.d 1 Juni 2001 Mantan Anggota Komnas HAM, Mantan Anggota DPR 18 Baharuddin Lopa, SH 6 Juni 2001 s.d 3 Juli 2001 Mantan Duta Besar, Mantan Anggota Komnas HAM 19 Marsilam Simanjuntak, SH 10 Juli 2001 s.d 9 Agustus 2001 Menteri Kehakiman 20 M.A Rachman, SH 14 Agustus 2001 s.d 21 Oktober 2004 Jaksa 21 Abdul Rahman Saleh 21 Oktober 2004 s.d 9 Mei 2007 Mantan Hakim Agung 22 Hendarman Supandji 23 Mei 2007 – 24 September 2010 Jaksa 23 Basrief Arief 26 November 2010-20 Oktober 2014 Pensiunan Jaksa 24 H. M. Prasetyo 20 November Pensiunan Jaksa, 111 No. Nama Periode Jabatan Keterangan 2014-18 Oktober 2019 Mantan Anggota DPR 25 Dr. Burhannudin 23 Oktober 2019- sekarang Pensiunan Jaksa Dari data di atas, dapat dilihat bahwa yang diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan orang-orang yang kompeten dan memahami hukum hal tersebut terlihat dari latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing mantan Jaksa Agung tersebut. Selain itu, beberapa tahun terakhirterdapat kecenderungan di beberapa periode terakhir, Jaksa Agung berasal dari institusi Kejaksaan. Meskipun terdapat mantan Jaksa Agung yang berasal dari mantan anggota DPR seperti M. Prasetyo dan Marzuki Darusman akan tetapi Presiden melihat kapabilitasnya sebagai pensiunan Jaksa, dan sebagai orang yang memiliki pengalaman sebagai mantan anggota Komnas HAM. Pemohon juga tidak perlu mengkhawatirkan adanya calon Jaksa Agung dari partai politik karena partai politik merupakan pilar demokrasi dan semua keberhasilan jalannya pemerintahan di dukung oleh partai politik. f. Selanjutnya, penting bagi Pemohon pahami bahwa meskipun dalam Pasal a quo tidak mencantumkan syarat sebagaimana yang diinginkan Pemohon, akan tetapi pengaturan tersebut tidak menutup peluang bagi Jaksa Karier untuk menjadi Jaksa Agung Hal ini merujuk pada Risalah Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 (risalah terlampir), beberapa Fraksi menyampaikan pandangannya yang pada intinya menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Implikasi dari jabatan politik tersebut memungkinkan jabatan Jaksa Agung adalah jabatan terbuka bagi setiap warga negara, sehingga tidak hanya berasal dari internal Kejaksaan melainkan juga dimungkinkan dari luar institusi Kejaksaan.” Dengan demikian, merujuk pada risalah tersebut maka telah jelas terlihat bahwa norma Pasal 20 UU 11/2021 tersebut tidak menutupi peluang bagi siapapun untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Selain itu, tidak terdapat isu ketidakadilan dalam pengaturan mengenai Jaksa Agung apabila dipersandingkan dengan Jaksa. 112 Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak relevan dan tidak berdasar. 4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai Anggota Parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 16/2004 telah bertentangan dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman (vide perbaikan permohonan hlm. 51), DPR RI berpandangan: a. Bahwa rumusan Pasal 21 UU 16/2004 tidak diubah karena tidak terdapat kebutuhan hukum atau urgensi untuk mengubah ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik. Hal ini mengingat belum adanya permasalahan dalam hal terganggunya kinerja institusi Kejaksaan oleh Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Hal tersebut terbukti pada saat mantan Jaksa Agung M. Prasetyo dan Marzuki Darusman yang berlatar belakang pernah menjadi Anggota DPR namun tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan dengan baik. b. Bahwa dikarenakan Jaksa Agung merupakan unsur Pejabat Negara yang dipersamakan dengan Menteri Negara sehingga jabatan Jaksa Agung tidak hanya melekat pada jabatan publik sebagai pejabat negara, melainkan juga menempatkan kedudukan Jaksa Agung sebagai jabatan politik. Hal ini merujuk pada keterangan dalam Risalah Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2004 oleh Drs. H.A. Hamid Mappa: “Jabatan Jaksa Agung adalah “political appointee”, bukan jabatan karir. Jaksa Agung bisa berasal dari jaksa karir dan bisa dari luar institusi kejaksaan, tetapi yang jelas jabatan itu adalah jabatan politik. Itulah posisi Jaksa Agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensiil bukan paradigma birokrasi” c. Merujuk pada risalah rapat tersebut, dikarenakan sebagai jabatan politik maka dimungkinkan bagi Jaksa Agung untuk didukung oleh partai politik maupun menjadi anggota partai politik. Hal tersebut juga berkaca pada kondisi riil selama ini yang terjadi utamanya di era reformasi yang terdapat Jaksa Agung tidak berasal dari unsur internal 113 Kejaksaan tetapi didukung oleh partai politik dan menjadi anggota partai politik. d. Tidak adanya larangan bagi Jaksa Agung sebagai anggota partai politik tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan kekuasaan kehakiman, sebab meskipun demikian Jaksa Agung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada presiden sehingga apabila Jaksa Agung melampaui kewenangannya dan dianggap tidak mampu menjalankan tugas maka Presiden dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa berdasarkan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 12 Juni 2023, DPR RI menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: 1. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo: a. Terdapat perbedaan antara definisi Jaksa dalam Pasal 6A dan Pasal 6B KUHAP dan Pasal 1 UU 11/2021. Terkait dengan hal tersebut: • Mohon penjelasannya terkait kewenangan riil yang diperoleh Jaksa Agung. Kewenangan ex-officio yang mana/seperti apa yang melekat pada Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum, melaksanakan putusan, dan menjalankan penetapan hakim? • Mohon penjelasan terkait mengapa terdapat perbedaan esensial antara definisi Jaksa dalam KUHAP dengan UU Kejaksaan? b. Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, pelaku Kekuasaan Kehakiman atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsi kehakiman harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Kejaksaan yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman artinya juga menjalankan esensi- esensi independensi kekuasaan kehakiman. Terkait dengan hal tersebut: • Jika pengangkatan dan pemberhentian Kapolri melalui mekanisme checks and balances di DPR RI, mengapa Jaksa Agung tidak memerlukan mekanisme tersebut? 114 • Mengapa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa proses checks and balances? dan Bagaimana pembahasan atau original intent-nya, ada tidaknya pengaturan atau mekanisme kontrol kepada Presiden melalui checks and balances? c. Dilihat dari subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai Jaksa Agung, mengapa tidak terdapat larangan Jaksa Agung yang merangkap sebagai pengurus parpol atau anggota parpol? • Kewenangan Jaksa dan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU 6/2004 j.o UU 11/2021 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jaksa adalah pejabat fungsional sebagaimana diatur dalam UU 6/2004 j.o UU 11/2021. Utamanya di sini adalah yang namanya Penuntut Umum itu adalah jaksa yang sedang menjalankan fungsi penuntutan, yakni Jaksa yang mendapatkan penugasan. Dan belum tentu Jaksa Agung mendapatkan penugasan, tapi ia sebagai pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi berdasarkan undang- undang. • Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan mengenai mekanisme checks and balances oleh DPR RI dalam pengangkatan Jaksa Agung, maka apabila merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 telah menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Sehingga, kedudukan Kejaksaan yang demikian menempatkan Kejaksaan sebaga lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum khususnya penuntutan. Kedudukan tersebut juga mempertegas kelembagaan Kejaksaan dalam lingkup eksekutif, meskipun lingkup kerjanya berkaitan dengan fungsi yudikatif. Selain itu, kekuasaan penuntutan tersebut domainnya mutlak merupakan kekuasaan negara atau dengan kata lain mewakili negara. • Di dalam risalah pembahasan undang-undang terkait original intent, tidak terdapat hal-hal yang menjadi rasio legis pembentuk undang-undang pada saat itu terkait tidak adanya campur tangan 115 DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Namun, yang jelas sebagian besar fraksi di DPR RI dan Pemerintah pada saat itu menyetujui pada intinya bahwa kedudukan Jaksa Agung adalah sebagai political appointee dan pembantu Presiden dalam bidang penuntutan. Pada saat itu, pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR spiritnya memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. • Dibukanya ruang Jaksa Agung tidak hanya berasal dari jabatan karier adalah dilandasi pemikiran untuk membuka ruang manakala masih banyak putra putri bangsa yang memang memenuhi kapasitas dan kriteria yang dianggap mampu mengemban jabatan Jaksa Agung. • Terkait dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota atau pengurus partai politik, maka argumentasinya kurang lebih sama yakni dengan maksud untuk membuka ruang bagi setiap orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan agar dapat menjabat sebagai pemimpin bangsa yang dapat berasal dari unsur apapun PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya termasuk juga dari unsur partai politik. Anggota dari partai politik tidak memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan apabila Jaksa Agung merupakan anggota partai politik. 2. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic: a. Terkait dengan quo vadis jabatan Jaksa Agung, Dimana posisi kedudukan Jaksa Agung? Apakah kedudukan Jaksa Agung adalah bagian dari Mahkamah Agung atau bagian dari kabinet/eksekutif? Bagaimana politik hukumnya? b. Bagaimana perbandingan antara mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang ada di Indonesia dengan 116 mekanisme yang ada di Amerika, Singapura, dan beberapa negara lainnya? Terhadap pertanyaan Yang Mulia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan risalah pembentukan UU a quo, telah menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. Dengan kedudukan tersebut maka pembentuk undang-undang pada saat pembahasan UU a quo telah memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung berdasarkan kriteria pencalonannya sendiri. Oleh karena nya, tidak perlu dilakukan persetujuan fit and proper test oleh DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Meskipun demikian, Kami sangat menghormati pandangan Yang Mulia Hakim MK yang menganggap bahwa fit and proper test adalah bagian dari checks and balances sehingga dapat dipandang relatif lebih baik dan bermanfaat. 3. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra: a. Apakah Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet? b. Apakah terdapat bahayanya jika pengangkatan Jaksa Agung melalui persetujuan di DPR? Mohon penjelasannya. c. Apakah terdapat bahaya jika Jaksa Agung tidak masuk dalam kabinet? d. Bagaimanakan perdebatan hukum tata negaranya pada saat pembentukan pasal-pasal a quo? Terhadap pertanyaan Yang Mulia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: • Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai apakah jabatan Jaksa Agung bagian dari kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Terdapat praktik ketatanegaraan maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang menyiratkan bahwa jabatan Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet, diantaranya: - Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 11/2021 ini menegaskan masa jabatan Jaksa Agung melekat dengan berakhirnya masa jabatan Presiden atau diberhentikan dalam 117 masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan. - Secara historis sebagaimnan DPR RI jelaskan pada bagian pandangan umum, Kejaksaan Agung berawal sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. - Jaksa Agung berada pada rumpun eksekutif yang melaksanakan fungsi yudisial sebagaimana telah DPR RI jelaskan pada bagian pandangan umum. - Dalam Konsideran Menimbang huruf c pada Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia (Keppres 114/P Tahun 2019) dijelaskan bahwa pengangkatan Jaksa Agung untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. - Bahwa berdasarkan laman https://setkab.go.id/profil-kabinet/ Jaksa Agung merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja, dan Kabinet Indonesia Bersatu II. b. Terdapat praktik ketatanegaraan dan peraturan perundang- undangan yang menyiratkan bahwa Jaksa Agung bukan bagian dari kabinet sebagai berikut: - Mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat), sehingga berdasarkan pengaturan tersebut hanya 34 kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saat ini jumlah kementerian yang ada adalah 34 dan tidak termasuk Jaksa Agung. - Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pengangkatan menteri negara maupun Jaksa Agung, yakni Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 sebagai 118 dasar hukum bagi pengangkatan menteri negara. Namun dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan Jaksa Agung sebagai Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dikarenakan pengangkatan Jaska Agung didasarkan pada dasar hukum yang berbeda yaitu Keppres 114/P Tahun 2019. Merujuk pada penjelasan tersebut di atas maka terlihat dinamika di dalam praktik ketatanegaraan maupun dalam peraturan perundang- undangan yang kurang konsisten dalam memaknai kedudukan Jaksa Agung merupakan bagian atau tidak dari kabinet dan oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah jabatan Jaksa Agung masuk kedalam kabinet atau tidak. E. RISALAH PEMBAHASAN UU 16/2004 JO. UU 11/2021 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU 16/2004 jo. UU 11/2021 sebagai berikut: 1. Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 Pembicara: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa “Dalam Rancangan Undang-Undang ini ditegaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung sama dengan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Jaksa. Namun, untuk Jaksa Agung tidak dipersyaratkan umur dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti jabatan Jaksa Agung adalah jabatan terbuka bagi setiap Warga Negara, apakah dari Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau dari bukan Pegawai Negeri, artinya bila dari internal Kejaksaan (karir) atau eksternal Kejaksaan (non karir).” 2. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 Pembicara: HM. Syaiful Rachman, SH “Kejaksaan adalah satu dibawah pimpinan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu kinerja kejaksaan sangat tergantung kepada kebijakan Jaksa Agung. Dengan demikian persyaratan menjadi Jaksa Agung sangat penting. Semua Fraksi DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat bahwa dari manapun Jaksa Agung itu berasal sepanjang memenuhi syarat dan sesuai dengan penilaian Presiden dapat diangkat oleh Presiden.” 119 3. Pendapat Akhir Fraksi Reformasi DPR RI atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 Pembicara: H. Patrialis Akbar, SH “Dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung, maka tanggung jawab penegakan hukum tidak bisa dilepaskan sama sekali dari tanggung jawab presiden terpilih sehingga seorang Presiden dibolehkan mengangkat seorang Jaksa Agung yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya baik yang berasal dari kalangan karier maupun non karier apalagi seorang Jaksa Agung tidaklah diharuskan berstatus pegawai negeri.” 4. Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 Pembicara: Drs. H.A. Hamid Mappa “Jabatan Jaksa Agung adalah “political appointee”, bukan jabatan karir. Jaksa Agung bisa berasal dari jaksa karir dan bisa dari luar institusi kejaksaan, tetapi yang jelas jabatan itu adalah jabatan politik. Itulah posisi Jaksa Agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensiil bukan paradigma birokrasi.” 5. Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 Pembicara: H.Z Steind Gumay, MBA “Masalah utama penegakan hukum, antara lain tidak terlepas dari peranan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka, dan dalam hal ini Jaksa Agung bertanggung jawab demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen tersebut. Karena itu, Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menggarisbawahi pengaturan syarat-syarat pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur pada Pasal 20 RUU ini yang memberi peluang untuk diangkatnya Jaksa Agung non karir, sehingga FPBB memandang sepatutnya direalisasikan oleh Presiden sebagai yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, mengingat pandangan steorotip rakyat yang meragukan peranan institusi Kejaksaan dalam membentuk aparat penegak hukum yang 120 bersih-berwibawa untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum atas dasar prinsip kesamaan hukum bagi setiap orang.” F. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2023 dan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 121 I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 2. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Pasal 20 Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 4. Pasal 21 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 122 3. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. II. DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON: 1. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan yang dalam permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem dengan permohonan terdahulu yaitu dalam putusan MK Nomor 61/PUU-XIX/2021 dengan amar permohonan tidak dapat diterima karena kehilangan obyek perkara akibat berlakunya UU No 11 Tahun 2021 (berbeda obyek permohonan) dan berbeda batu uji atau materi muatan. 2. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebab merujuk pada Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang dimaksud Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi, maka seharusnya definisi Penuntut Umum juga mencakup didalamnya selain Jaksa juga terdapat Jaksa Agung. 3. Pengujian Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan: a. Tidak terdapat penerapan checks and balances pada mekanisme pengangkatan Jaksa Agung yang tanpa melalui fit and proper test DPR sehingga dalam penalaran yang wajar berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan RI sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 serta menimbulkan konflik hukum antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945. 123 b. Dapat membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya tanpa batas kepada Presiden sebagai organ politik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. c. Bahwa terdapat beberapa Lembaga Negara atau Pemerintah yang mekanisme pengangkatan pimpinan dilakukan dengan adanya persetujuan DPR, seperti di instansi Komisi Yudisial, Kepolisian RI, MA, BIN, LPSK, dan TNI. d. Tanpa adanya mekanisme persetujuan DPR, terdapat kemungkinan Presiden mengangkat seseorang yang tidak memiliki kapabilitas, aksesibilitas, dan pemahaman terkait kultur, organisasi, tata kelola, serta peraturan-peraturan internal kejaksaan. Selain itu dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Presiden dalam memberhentikan Jaksa Agung. 4. Pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan: a. Bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). Hal ini menjadi sangat penting karena selain menunjukkan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. b. Secara implisit pasal a quo memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Apabila Kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan Sarjana Hukum, sangat berpotensi terjadi praktik penegakan hukum sebagai komoditi jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan RI. 124 c. Bahwa seorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus paling rendah berpangkat jabatan Jaksa Utama (IV/e) baik bagi Jaksa aktif maupun pensiunan Jaksa yang ingin diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. Hal itu diperlukan supaya seorang Jaksa Agung yang akan diangkat oleh Presiden merupakan seseorang yang memiliki banyak pengalaman dan pemahaman yang matang seputar kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan internal di Kejaksaan. Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung apabila tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik. 5. Pengujian Pasal 21 UU Kejaksaan: a. Bahwa Pasal 21 UU Kejaksaan yang tidak melarang rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berpotensi membuat penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI menjadi rentan terjadi transaksional karena adanya suatu kepentingan politik. b. Memberi kesempatan siapapun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Sehingga menggunakan celah hukum yang ada tersebut seseorang dapat menjadi Jaksa Agung sekaligus anggota partai politik. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: 125 a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Kedudukan Hukum Pemohon Pemohon adalah WNI sebagai Tax Payer dan berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai 4. Kerugian Pemohon a. Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan terdapat ketidakselarasan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Pemohon di Kejaksaan RI sebagai Penuntut Umum tertinggi. Sebab sekalipun Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi akan tetapi pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah sudah pasti berstatus PNS. Sehingga untuk kepastian hukum demi kebaikan institusi tempat Pemohon bekerja saat ini dipimpin oleh pensiunan Jaksa yang tidak lagi berstatus PNS maka Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum untuk menguji Pasal 1 angka 3 b. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang menunjukkan ketiadaan mekanisme persetujuan DPR sebagai wujud checks and balances antar kekuasaan negara pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan RI ketika Presiden yang merupakan organ politik tanpa adanya persetujuan DPR mengangkat atau memberhentikan 126 Jaksa Agung hanya berdasarkan pertimbangan subyektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik disekitarnya. c. Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal 20 karena ketentuan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa atau Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan seperti PPPJ dan sebelumnya tidak pernah mengabdi di institusi Kejaksaan RI sehingga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. d. Ketentuan Pasal 21 apabila tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik, akan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon baik sekarang masih berstatus sebagai calon Jaksa maupun nanti menjadi Jaksa, yang karena statusnya merupakan PNS maka seharusnya Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi dan Penuntut Umum tertinggi juga dilarang untuk merangkap sebagai anggota partai politik karena dituntut independesi secara struktural maupun personal selama mengabdi di institusi Kejaksaan RI. 5. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Terhadap kedudukan hukum pemohon: 1) Terhadap kedudukan hukum pemohon yang mendalilkan dirinya yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pemohon berkedudukan sebagai pegawai Kejaksaan yang masih aktif dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai analis penuntutan yang secara jelas melaksankan tugas berkaitan dengan penuntutan yang masih tuduk dan patuh terhadap organisasi Lembaga Kejaksaan. 2) Terhadap kedudukan hukum pemohon yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) yang masih dalam lingkup pegawai dan tuduk pada organisasi ditempat bekerja merupakan bagian dari organisasi Lembaga kejaksaan. Yang secara sistem organisasi bekerja jika seorang pegawai melakukan tindakan atau bertindak yang menyangkut atau berkaitan dengan organisasi lembaganya atau menyangkut kepentingan organisasi lembaganya harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur organisasi dalam lingkungan 127 pegawai pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut secara prosedur harus sepengetahuan pimpinan dan jika melakukan tindakan hukum atau mewakili organisasi yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan harus adanya izin atau perintah yang sah dari pimpinan yang berwenang. 3) Pemohon yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang a quo merupakan tindakan hukum yang harus melalui prosedur organisasi untuk mendapatkan izin dari pimpinan yang berwenang, jika pimpinan organisasi memberikan izin terhadap pemohon yang melakukan tindakan hukum judicial review tindakan pemohon dapat dibenarkan menurut hukum. Namun jika tindakan hukum judicial review pemohon tidak mendapat izin atau tidak sepengetahuan pimpinan yang berwenang, tindakan hukum pemohon merupakan tidakan yang tidak dapat dibenarkan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan diluar prosedur atau perbuatan yang melawan pimpinan organisasi, sehingga tindakan hukum tersebut merupakan tindakan yang illegal yang secara hukum harus dinyatakan tindakan hukum yang tidak sah dan tidak dapat dipertimbangkan dalam kepentingan hukum. 4) Berdasarkan fakta, Pemohon telah sangat jelas melakukan Tindakan hukum judicial review di MK yang tidak melalui prosedur organisasi dan melakukan tindakan hukum yang tidak sah, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum. Namun jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. b. Terhadap dalil kerugian Pemohon: 1) Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan anggapan yang tidak tepat dimana pemohon tidak bisa mencermati makna ketentuan pasal 1 angka 3 terutama pemohon tidak dapat memahami fungsi ketentuan umum yang pada dasarnya ketentuan Pasal 1 angka 3 memberikan definisi batasan lingkup kewenangan penuntutan kepada jaksa secara umum sedangkan definisi Jaksa Agung harus 128 didefinisikan secara khusus. Jika antara Jaksa dan Jaksa Agung didefinisikan secara bersamaan dan tidak adanya perbedaan definisi baik secara umum dan secara khusus maka ketentuan yang demikian justru tidak dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga dalil pemohon atas kerugian Pasal 1 angka 3 bukan merupakan kerugian konstitusional dan merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum. 2) Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Yang dapat dipahami bahwa Pasal 19 ayat (2) merupakan bagian dari politik hukum Undang-Undang Kejasaan yang secara singkat bahwa setiap pembentukan undang-undang harus memiliki politik hukum dimana politik hukum dalam pembentukan undang-undang dimaksudkan bahwa undang-undang dibentuk harus mendapatkan kejelasan tujuan sehingga hal-hal yang harus dicapai maksud dan tujuan undang-undang dibentuk dapat terwujud. Pasal 19 ayat (2) mengacu pada prinsip bahwa penuntut umum merupakan perwakilan dari negara dalam rangka menegakkan keadilan yang secara tugas dan tanggung jawab tentu dipegang oleh negara dalam hal ini pemerintah dan secara implisit Presiden selaku pemegang kekuasan pemerintahan sebagai penanggung jawabnya. Rumusan ketentuan Pasal 19 ayat (2) telah disesuaikan berdasarkan politik hukum undang-undang Kejaksaan sehingga akan lebih cepat mencapai tujuan undang-undang jika pemilihan Jaksa Agung langsung dilakukan hanya oleh Presiden, hal ini merupakan Tindakan pemerintah (Presiden) yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Berdasarkan hal tersebut norma Pasal 19 ayat (2) yang merupakan bagian dari politik hukum undang-undang yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam rangkan memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 129 3) Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 20 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Sebagai argumentasi bahwa Pasal 20 berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan berdasarkan politik hukum undang- undang maka Jaksa Agung merupakan jabatan politik sebagai implementasi pelaksanaan penuntutan yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga berdasarkan politik hukum undang-undang dalam ketentuan Pasal 20 sebagai implemnetasi Pasal 19 ayat (2) merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus sehingga hal yang bersifat khusus sepanjang terukur dan memiliki maksud dan tujuan yang baik bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. 4) Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 21 beranggapan dengan tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik, akan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. Merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara singkat bahwa larangan dalam suatu norma hukum harus disesuaikan terhadap subtansi-subtansi yang diatur dan dalam penentuan larangan harus terukur yang setidak tidaknya larangan tersebut bertujuan sebagai suatu upaya untuk tetap mempertahankan subtansi yang diatur sehingga dapat terhindar dari suatu kegagalan dari tujuan. Dengan tidak adanya larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik secara subtansi undang-undang tidak berkaitan dengan partai politik dan berdasarkan pertimbangannya untuk sementara hal tersebut belum memiliki dampak yang dapat mengganggu atau berpotensi menggagalkan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung untuk mencapai tujuan sehingga hal tersebut belum menjadi larangan. Namun jika akan digunakan sebagai larangan hal tersebut harus melalui pertimbangan dan kajian yang dapat menggambarkan adanya dampak yang signifikan sehingga dapat dikatagorikan sebagai norma bagian dari politik hukum 130 undang-undang. Berdasarkan hal tersebut dalil pemohon tersebut merupakan ranah open legal policy sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon IV. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON a. Penjelasan Umum 1. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 hingga tahun 1960 Kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan baru berubah pada tanggal 22 Juli 1960 melalui Keppres Nomor 204 tahun 1960, dimana Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Pada masa itu status Kejaksaan sebagai departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa Agung tidak berkedudukan sebagai Menteri sebagaimana tertuang dalam SK Presidium Kabinet Ampera Nomor 26/U/KEP/9/66 tanggal 06 September 1966 sampai kemudian tanggal 22 Juli 1991 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun1991 tentang Kejaksaan yang semakin menegaskan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pengaturan Lembaga Kejaksaan terakhir kali diatur dalam UU 11/2021 dimana dalam Penjelasan Umum Alinea kedua ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. 131 2. Berdasarkan fungsinya Jaksa Agung merupakan Pejabat Negara sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Kejaksaan. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (“UU Keprotokolan”) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. 3. Dalam kaitannya Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara yang memimpin Kejaksaan, maka Jaksa Agung bertindak sebagai Penuntut Umum tertinggi melekat secara ex officio berdasarkan kedudukannya sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan khususnya dalam penuntutan perkara pidana. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari asas dominus litis yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung. 4. Terkait dengan kedudukan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan fungsi dan tugasnya Lembaga Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan badan-badan lain selain kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24C ayat (3) secara tegas memberikan delegasi terhadap badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Undang- Undang Kejaksan Jaksa Agung ditetapkan sebagai jabatan publik di bawah Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 UU Kejaksaan. Jabatan Jaksa Agung bagian kekuasaan pemerintahan negara, di bawah Presiden RI, juga dilandaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jabatan Jaksa Agung yang berada dalam Iingkup kekuasaan eksekutif merupakan kebijakan hukum yang terukur berdasarkan karasteristik kelembagaanya serta sesui dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan landasan 132 konstitusional ketentuan Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang dalam pelaksanaan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Kejasaan. b. Keterangan dan Penjelasan Terhadap Pasal-Pasal yang diuji 1. Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 merupakan ketentuan umum yang merupakan batasan pengertian yang bersifat umum yang berkaitan dalam materi yang diatur. Sebagaimana ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU P3”) dalam Lampiran II UU P3 mengatur bahwa Ketentuan Umum suatu undang- undang berisi: 1) batasan pengertian atau definisi; 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. b. Ketentuan Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Penuntut Umum yang memberikan pengertian yang bersifat umum sesuai materi yang diatur tentang “Kejaksaan” yang memberikan batasan pengertian bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. c. Jika Ketentuan umum “Penuntut Umum” tersebut dirubah dengan menambah “Jaksa Agung dan/atau jaksa” yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Maka batasan pengertiannya menjadi berubah yang dapat merubah norma-norma lain yang diatur dalam subtansi 133 undang-undang, sehingga adanya tambahan “Jaksa Agung dan/atau jaksa” tidak dapat mencerminkan substansi yang diatur. d. Ketentuan umum terhadap “Penuntut Umum” secara teknik pembentukan undang-undang dalam rangka memberikan batasan pengertian siapa yang melakukan dan batasan kewenangan dalam melakukan tindakannya, yang secara subtansi “Jaksa” diberikan penuntutan secara umum, hal ini memiliki batasan pengertian yang berbeda dengan “Jaksa Agung” maka sesuai dalam teknik pembentukan undang-undang tidak bisa dijadikan dalam satu batasan pengertian dalam “Penuntut Umum”. 2. Penjelasan ketentuan Pasal 19 ayat (2): “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” Dapat dijelaskan bahwa pasal 19 ayat (2) Yang memuat norma “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” memiliki landasan hukum sebagai berikut: a. Landasan konstitusional pasal 24C ayat 3 UUD Tahun 1945: “(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. b. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengatur “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” merupakan pengaturan yang telah terukur dengan berbagai pertimbangan yang menyesuaikan dengan karakteristik jabatan dalam lembaganya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam tugas dan fungsi lembaganya. Berdasarkan karakteristik penegakan hukum bahwa penuntutan umum merupakan perwakilan dari negara maka diperlukan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dinamis yang dalam pengangkatan dan pemberhentian cukup dilaksanakan oleh Presiden. Pengaturan yang demikian telah sesuai dengan delegasi UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat (3) yang secara konstitusional “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya untuk diatur dengan undang-undang yang materinya di sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Lembaganya”. 134 c. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 merupakan norma yang memberikan delegasi maka undang-undang yang mengatur atas delegasi tersebut dapat mengatur sesuai kebutuhan sehingga secara kebutuhan hukum pengaturan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” merupakan kebutuhan hukum, norma yang demikian menjadi ranah pengaturan dalam undang-undang open legal policy sehingga secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD 1945. d. Berdasarkan fungsi dan tugasnya Lembaga Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan badan-badan lain selain kekuasaan kehakiman. e. Secara konstitusional, lembaga kejaksaan tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang secara implisit sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman, namun Lembaga Kejaksaan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka secara konstitusional masuk dalam kategori badan-badan lain sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (3) dan secara konstitusional UUD Tahun 1945 memberikan delegasi terhadap badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk diatur dengan undang- undang. f. Kecuali Lembaga Kejaksaan tercantum dalam norma Pasal 24C ayat (2) maka pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dapat dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan sebagai alat control, checks, and balances. g. Namun karena Lembaga Kejaksaan secara jelas memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan tidak tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) maka landasan konstitusionalnya Pasal 24C ayat (3) bagian dari badan-badan lain yang pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang, maka undang-undang dapat menentukan sesuai kebutuhan apakah pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dapat dilaksanakan melalui DPR atau tidak atau hanya cukup melalui Presiden. 135 h. Berdasarkan landasan konstitusional Pasal 24C ayat (3) maka pengangkatan dan pemberhentian kepala lembaganya badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dapat diatur secara dinamis sesuai karakteristik lembaganya sesuai kebutuhannya atau berdasarkan politik hukum fungsi tugas dan kewenangannya. i. Berdasarkan landasan konstitusional Pasal 24 ayat (3) ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) merupakan bagian norma politik hukum undang-undang sehingga norma tersebut telah sesuai dengan teknis pembentukan norma undang-undang. 3. Penjelasan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21: a. Ketentuan norma Pasal 20 dan Pasal 21 berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengandung unsur politik hukum undang- undang sebagai persyaratan yang disesuaikan dalam kedudukan Jaksa Agung yang diangkat langsung oleh Presiden. b. Implementasi pengaturannya secara teknis harus terukur dengan berbagai alasan-alasan yang dapat mendukung serta diperlukan pertimbangan lain-lain juga diperlukan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait sehingga norma Pasal 20 dan Pasal 21 secara substansi menjadi open legal policy pembentuk undang-undang. c. Keterangan dan Penjelasan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan 1. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan anggapan yang tidak tepat dimana pemohon tidak bisa mencermati makna ketentuan pasal 1 angka 3 terutama pemohon tidak dapat memahami fungsi ketentuan umum yang pada dasarnya ketentuan Pasal 1 angka 3 memberikan definisi batasan lingkup kewenangan penuntutan kepada jaksa secara umum sedangkan definisi Jaksa Agung harus didefinisikan secara khusus. Jika antara Jaksa dan Jaksa Agung didefinisikan secara bersamaan dan tidak adanya perbedaan definisi baik secara umum dan secara khusus maka ketentuan yang demikian justru tidak dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga dalil pemohon atas kerugian Pasal 1 angka 3 bukan merupakan kerugian konstitusional dan merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum. 136 2. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Yang dapat dipahami bahwa Pasal 19 ayat (2) merupakan bagian dari politik hukum Undang-Undang Kejaksaan yang secara singkat bahwa setiap pembentukan undang-undang harus memiliki politik hukum dimana politik hukum dalam pembentukan undang-undang dimaksudkan bahwa undang-undang dibentuk harus mendapatkan kejelasan tujuan sehingga hal-hal yang harus dicapai maksud dan tujuan undang-undang dibentuk dapat terwujud. Pasal 19 ayat (2) mengacu pada prinsip bahwa penuntut umum merupakan perwakilan dari negara dalam rangka menegakkan keadilan yang secara tugas dan tanggung jawab tentu dipegang oleh negara dalam hal ini pemerintah dan secara implisit Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebaga penanggung jawabnya. Rumusan ketentuan Pasal 19 ayat (2) telah disesuaikan berdasarkan politik hukum Undang-Undang Kejaksaan sehingga akan lebih cepat mencapai tujuan undang-undang jika pemilihan Jaksa Agung langsung dilakukan hanya oleh Presiden. Hal ini merupakan Tindakan pemerintah (Presiden) yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Berdasarkan hal tersebut norma Pasal 19 ayat (2) yang merupakan bagian dari politik hukum undang-undang yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam rangkan memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 3. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 20 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Sebagai argumentasi bahwa Pasal 20 berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan berdasarkan politik hukum undang-undang maka Jaksa Agung merupakan jabatan politik sebagai implementasi pelaksanaan penuntutan yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga berdasarkan politik hukum undang-undang dalam 137 ketentuan Pasal 20 sebagai implementasi Pasal 19 ayat (2) merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus sehingga hal yang bersifat khusus sepanjang terukur dan memiliki maksud dan tujuan yang baik bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. 4. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 21 beranggapan dengan tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik, akan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara singkat bahwa larangan dalam suatu norma hukum harus disesuaikan terhadap subtansi-subtansi yang diatur dan dalam penentuan larangan harus terukur yang setidak- tidaknya larangan tersebut bertujuan sebagai suatu upaya untuk tetap mempertahankan subtansi yang diatur sehingga dapat terhindar dari suatu kegagalan dari tujuan. Dengan tidak adanya larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik secara subtansi undang-undang tidak berkaitan dengan partai politik dan berdasarkan pertimbangannya untuk sementara hal tersebut belum memiliki dampak yang dapat mengganggu atau berpotensi menggagalkan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung untuk mencapai tujuan sehingga hal tersebut belum menjadi larangan. Namun jika akan digunakan sebagai larangan hal tersebut harus melalui pertimbangan dan kajian yang dapat menggambarkan adanya dampak yang signifikan sehingga dapat dikatagorikan sebagai norma bagian dari politik hukum undang-undang. Berdasarkan hal tersebut dalil pemohon tersebut merupakan ranah open legal policy sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional yang secara hubungan sebab akibat, spesifik dan aktual dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak kosntitusional sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.Namun jika Yang Mulia Ketua dan Anggota hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 138 III. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 Angka 3, Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 1 Angka 3, Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). I. TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN A. Sebelum Pemerintah menyampaikan tambahan keterangan Presiden dan jawaban atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan sekilas sejarah singkat terbentuknya Kejaksaan dan Jaksa Agung of ficer van justitie sebagai awal dalam melihat dan mendudukan kedudukan hukum Lembaga Kejaksaan dan Jaksa Agung dalam ketatanegaraan 139 Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, yang dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Dalam sejarah Indonesia sejak zaman kolonial Hindia Belanda mengenal adanya intitusi yang dinamakan dengan istilah of ficer van justitie yang tugas pokonya adalah menuntut seorang ke pengadilan dalam suatu perkara pidana. Istilah “Jaksa” baru secara resmi digunakan dimasa kependudukan Jepang untuk mengantikan istilah of ficer van justitie. Diawal kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden RI mengumumkan penggangkatan Jaksa Agung yang pertama Mr, Gatot dan mengumumkan pelantikan Ketua Mahkamah Agung Dr. Kusumah Atmajaya. Pelantikan ini merupakan pelantikan ke dua pejabat negara setelah pelantikan Presiden dan wakil Presiden. 2. Dalam tradisi peradilan di zaman Hindia Belanda Jaksa tidaklah semata- mata hanya berurusan dengan penuntutan perkara pidana yang dalam Herzeine Indonesich Reglement (HIR) yang diperluas dengan Regerings Reglement Stb Tahun 1922 No 522 yang menyebutkan tugas Jaksa selain sebagai “officer van justitie” juga menjadi “advokat” dan “lands advokat” yang mewakili kepentingan pemerintah dalam perkara perdata. Dalam menjalankan tugas penuntut umum atau openbaar anklager juga tidak sekedar menerima hasil penyidikan perkara pidana yang dilimpahkan oleh polisi tetapi berwenang melakukan penyidikan lanjutan untuk memperdalam hasil penyidikan. Hal tersebut berlaku setelah kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 Pasl II “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. 3. Kejaksaan adalah badan negara staatsorgan yang sudah ada sebelum kemerdekaan yang pada dasarnya Kejaksaan Agung RI meneruskan yang telah diatur dalam indische staatsregeling yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Dan dalam tradisi Belanda waktu itu semua Hakim dan jaksa adalah pegawai negeri dan secara structural dan organisasi berada di eksekutif dibawah Ministrie van justitie (Kementerian Kehakiman). Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan kewenaganya di bidang yudikatif hakim dan jaksa adalah independent yang berada di dua sisi 140 antara eksekutif dan yudikatif. yang diteruskan tradis ini tidak hanya berdasarkan indische staatsregeling namun ketika menetapkan susunan dan kedudukan badan-badan kehakiman dan kejaksaan melalui undang- undang Nomor 19 Tahun 1948. 4. Dalam hukum Tata Negara Belanda Jaksa Agung diangkat oleh Perdana Menteri, Jaksa Agung bukanlah jabatan politik oleh karena tugas Jaksa terkait langsung dengan pengadilan maka dalam tradisi Belanda jaksa Agung disebut sebagai “hoofd officer vav justitie hal ini di ikuti dengan konsisten sampai dengan tahun 1958. Ketika Perdana Menteri Juanda mulai nerintis jalan untuk melepaskan keterkaitan kejaksaan dengan pengadilan dan mulai menempatkan Kejaksaan sebagai intitusi yang sepenuhnya berada di bawah eksekutif dalam undang-undang Republik Indonesia Serikat (RIS) No. 1 Tahun 1950, namun pola penempatan Jaksa Agung di Mahkamah agung tetap dilanjutkan dan keberadaan Kejaksaan yang berada diantara eksekutif dan yudikatif berakhir Pada tahun 1959 ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959. 5. Dalam suasana revolusioner yang dibangun Presiden Sukarno Pasca dekrit Presiden 5 Juli 1959 Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru. Dan setahun kemudian Pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang Kejaksaan yang pertama dalam sejarah kemerdekaan yakni dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok- Pokok Kejaksaan RI. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Kejaksaan bukan saja sebagai “alat negara penegak hukum” tetapi juga sebagai alat penyelesaian “revolosi” yang tugas utamanya adalah sebagai “penuntut umum” dan dalam konsuderans pemerintah dan DPR mengatakan setuju bahwa Kejaksaan bukanlah “alat pemerintah” tetapi sebagai “alat Negara” namun dalam merumuskan ketentaun tentang kejaksaan pemerintah dan DPR tidak mengunaka ketentuan BAB IX pasal 24 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara implisit bahwa Presiden dan DPR sejak awal tidak memandang bahwa Kejaksan sebagai organ yang berada dalam ranah yudikatif namun justru yang digunakan dalam merumus konsiderans Pasal 27 ayat (1) 141 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahanya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya”, 6. Konsisten terhadap pendiriannya bahwa institusi Kejaksan bukanlah bagian dari yudikatif maka ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 “Penyelenggaraan Tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri” Hal ini berlaku sampai Ketika kekuasan Presiden Sukarno runtuh di tahun 1967 sampai terjadi pemerintahan baru dalam kepemimpinan Presiden Suharto Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tetap terus berlaku selama tiga puluh (30) tahun tanpa perubahan. Namun dalam prakteknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri jaksa Agung, yang secara factual menjadi intitusi Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, dan dalam pengangkatan dan pemeberhentian Jaksa Agung berada di tanggan Presiden. 7. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dalam konsideranya tidak lagi menyebut Kejaksaan sebagai “alat Negara” tetapi menyebutkan bahwa Kejaksan sebagai “Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan” dengan perubahan sebagai “alat Negara” menjadi “Lembaga Pemerintahan” hal ini lebih mempertajam yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif. Yang selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) “Jaksa Agung merupakan Pimpinan dan Penanggung Jawab tertinggi Kejaksan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan “ Pasal 19 “Jaksa Agung “diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dan istilah departemen kejaksaan dan Menteri sebagai penyelenggaranya sebagiman ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 1961 dihapus. Pasal 19 menegaskan bahwa penggangkatan dan pemeberhentian Jaksa Agung adalah kewenagan Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden, hal ini memperkuat bahwa Kejaksaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan ranah eksekutif. 142 8. Kedudukan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga telah menegaskan dalam pembahasan RUU waktu itu dengan perbedaan pandangan antara DPR dengan Pemerintah dimana DPR menginginkan pengangkatan “calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk disetujui oleh DPR” sedangkan Pemerintah sebaliknya untuk tetap mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan namun dilakukan secara independent dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan” namun pada akhirnya DPR menarik usulanya yang kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan argumntasi bahwa dalam sistem presidensial Kejaksaan Agung memang berada dibawah ranah eksekutif maka penggangkatan dan pemberhentian Jakasa Agung menjadi kewenagan Presiden, yang di ikuti penegasan tentang jabatan Jaksa Agung dikemukakan oleh M.Tahir Saimimah dari Fraksi PPP bahwa Jaksa agung merupakan pejabat setingkat Menteri dan diangkan diawal jabatan Presiden dan diberhentikan ketikan masa jabatan Presiden berahkir. 9. Dari sejarah singkat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejakssan dalam system parlemnter Belanda sebagaimana juga di ikuti di Hindia Belanda sampai kita merdeka hingga tahun 1959 kedudukan kejaksaan tetap mendua. Secara organisasi, personel dan keuangan intitusi Kejaksaan berada dibawah pemerintah namun secara fungsional bekerja dalam penyelenggaraan badan-badan peradilan. sehingga Jaksa Agung disebut sebagai Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya di negeri Belanda, maupun di Indonesia sebagimana ditunjukkukan Jaksa Agung Soeprapto, institusi ini dapat bekerja secara mandiri dan independe, tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Faktor individu maupun rupanya memengaruhi efektifikas sebuah sistem ketika dia berjalan dalam kenyataan. Pada semua negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, khususnya di Amerika Serikat kejaksaan semata-mata menjalankan tugas sebagai penuntut umum Public 143 prosecutor. Tugas melakukan penyidikan atas perkara-perkara pidana dilakukan oleh badan yang terpisah, yakni Federal Bureau of Investigation dan National Bureau of Investigation. Namun kedua institusi ini sama-sama berada di bawah Dapertement of Justice. Jadi, di Amerika yang mengaut sistem Presindensial itu, kejaksaan berada dalam ranah eksekutif, bukan ranah yudikatif. Di negara kita, yang juga menganut sistem presidensial di bawah UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, dalam tiga Undang-Undang tentang Kejaksaan yang pernah ada ( UU No. 15 Tahun 1961; UU No.5 Tahun 1991; dan UU No.16 Tahun 2004), semuanya mengatur bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan, yang juga berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Tugas utama kejaksaan sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan, di manapun di dunia ini memang tidak pernah di kategorikan sebagai Tindakan yudikatif dan selalu menjadi tindakan eksekutif. Apalagai kejakasaan kita mempunyai tugas-tugas yang lain seperti penyidikan dan pengawasan yang lazim dikategorikan sebagai tindakan eksekutif. Sejak kejaksaan sepenuhnya ditempatkan di dalam ranah eksekutif dibawah UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Jaksa Agung selalu menjadi anggota kabinet, baik dengan status menteri atau pejabat setingkat menteri. Semua undang-undang kejaksaan yang ada dibawah UUD 1945 tidak ada yang mengatur berapa lamakah jabatan Jaksaan Agung. Karena dia berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri yang menjadi anggota kabinet, maka praktik ketatanegaraan menunjukkan kepada kita bahwa masa jabatan Jaksa Agung adalah sama dengan masa jabatan Presiden dan kabinet yang dibentuknya. Tidak ada kebingugan terhdap masalah ini sepanjang sejarah ketatanegaraan RI. B. PERTANYAAN BEBERAPA YANG MULIA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 1. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO a. Berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung, yang menurut Pemohon itu tidak serta-merta mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum. 144 - Berkaitan dengan kewenangan jaksa atau Jaksa Agung, pada khususnya yang berkaitan dengan sebagai penuntut umum itu. Memang kalau kita cermati, ada sedikit perbedaan di antara nomenklatur atau definisi tentang jaksa dan penuntut umum yang ada di Undang-Undang Kejaksaan yang terakhir Undang-Undang 11/2021 dan KUHAP di Pasal 6A dan 6B - Pasal 6A dan 6B memang agak strict, ya. Strict bahwa yang namanya jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum yang kemudian serta melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkracht. Sementara, penuntut umum adalah jaksa yang sedang menjalankan fungsi penuntutan dan kemudian menjalankan penetapan hakim. Jadi, memang klir, ya, di KUHAP itu, lebih strict. - Sementara di undang-undang 11/2011 … 2021 itu tentang Jaksa dan Penuntut Umum itu di definisinya jaksa itu, lebih luas kewenangan-kewenangan yang memang bisa jadi termasuk juga sebenarnya penuntutan itu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh DPR dan Pemerintah bahwa secara ex officio karena Jaksa Agung itu adalah pengendali penuntutan, sehingga dengan sendirinya melekatlah jabatan atau kewenangan penuntutan itu, penuntut umum itu di jabatan Jaksa Agungnya. - Persoalannya memang kemudian agak bertabrakan sedikit, Pak Artheria dan Pak Asep, dengan nomenklatur atau definisi yang ada di KUHAP. Karena memang dalam praktik Pak Arteria tahu persis. Bahwa yang namanya penuntut umum itu adalah jaksa yang sedang pegang perkara melakukan penuntutan, kemudian sedang melaksanakan putusan penetapan hakim, bukan penetapan putusan hakim. Ketika kemudian hakim sudah menjatuhkan putusan dan inkrah, eksekusinya dilaksanakan oleh jaksa. - Oleh karena itu, nanti kami mohon dijelaskan, yang sebenarnya yang riil yang yang secara ex officio melekat itu yang mana? Supaya pemahaman Pemohon dan juga Mahkamah ini kemudian 145 menjadi klir juga. Karena ada perbedaan esensial menurut saya tentang definisi yang ada di KUHAP dengan yang ada di Undang- Undang Kejaksaan itu sendiri. b. Berkaitan dengan bagaimana sebaiknya ada check and balances dari dari DPR, berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang Jaksa Agung. - Berkaitan dengan pandangan Pemohon tentang checks and balances ini, Pak Arteria dan Pak Asep, meskipun sekarang lebih pada penekanan adalah separation of power, ya. Tapi kan, justru di situlah sebenarnya checks and balances itu sebenarnya agak relevan gitu atau mungkin relevan. - Kalau tadi berangkatnya dari Pasal 24 tentang bagaimana pelaku kekuasaan kehakiman atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman itu harus dibentuk dengan undang-undang. - Dalam konteks ini, Pak Asep dan Pak Arteria, berarti Ketika kejaksaan, termasuk kepolisian, Kapolri ketika akan diberhentikan diangkat, ada di sana checks and balances-nya dari DPR. Ini ada kewenangan dari kejaksaan yang sebenarnya menghilangkan fungsi kekuasaan kehakiman loh. Artinya, di situ juga menjalankan esensi-esensi independensi. Tapi di sisi lain, Pak Arteria dan Pak Asep, kenapa ini kok diangkat oleh eksekutif oleh presiden? Nah, barangkali ada relevansinya juga di situ nah, saya minta pandangan lebih jauh, Pak Arteria dan Pak Asep. - Di samping pertanyaan yang tentang tumpang tindihnya wewenang dan fungsi jaksa dan penuntut umum tadi juga, yang berkaitan dengan checks and balances yang mungkin di wilayah- wilayah pembahasan Pak Arteria atau di wilayah original intern- nya ketika ini dimunculkan, ada tidak sebenarnya? Termasuk bagaimana supaya presiden itu bisa … artinya dikontrol melalui checks and balances, itu untuk presidennya. 2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEK a. Ada semangat yang saya tangkap dalam permohonan ini adalah itu terkait dengan jabatan Jaksa Agung sebetulnya, tapi dari gambaran 146 penjelasan tadi menunjukkan politik hukum terutama penjelasan historis tadi memang tidak nampak adanya check and balances ya, tadi apakah posisi Jaksa Agung bagian dari Mahkamah Agung, atau bagian dari kabinet. b. Karena memang dalam menjalankan fungsi yang lain, misalnya terkait dengan fungsi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memang itu banyak dirasa bahwa posisi Jaksa Agung itu karena tidak independen sehingga untuk penanganan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM berat itu kelihatannya stagnan dalam jabatan Jaksa Agung, ya. Saya lihat ada semangat seperti itu. Kalau tadi uraian disampaikan Pak Arteria melakukan perbandingan dengan Amerika ataupun dengan Singapura ya, itu sebenarnya hal itu ada kekhasan dan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung di Amerika ataupun di Singapura dengan kewenangan yang ada di Indonesia, c. Jadi perbandingan itu bisa memperkaya kita, tetapi kalau bisa diuraikan lebih detail apa perbedaan kewenangan itu juga bisa akan mengklirkan terkait dengan perbedaan itu dalam kaitan dengan quo vadis jabatan Jaksa Agung. 3. HAKIM KETUA: SALDI ISRA a. Pertanyaan saya, Pak Arteria, bukankah kalau ada pihak lain yang terlibat dalam proses pengisian, itu akan memungkinkan, akan jauh lebih terbuka kemungkinan dibangunnya checks and balance. Karena ini adalah posisi yang bersentuhan dengan penegak hukum. Atau jangan-jangan DPR, Pak Arteria, menolak ini ada proses ke DPR karena juga bisa membahayakan, kira-kira mungkin ada penjelasan DPR, apa sih bahayanya kalau ini perlu juga persetujuan ke DPR, Pak Arteria. Nah, ituyang kedua. b. Mohon pemerintah dan DPR kalau bisa juga menjelaskan posisi Jaksa Agung itu apa sih, bahayanya kalau ia dilepaskan dari kabinet atau tetap menjadi bagian dari kabinet? Nah, itu sama sekali khusus untuk pemerintah tidak menjelaskan ini. Karena apa? Ini secara ketatanegaraan atau posisi hukum tata negaranya untuk 147 menjelaskan permohonan ini, harus diselesaikan dulu debat hukum tata negaranya ini. Apa debat hukum tata negaranya? c. Apakah akan tetap mempertahankan Jaksa Agung itu sebagai bahagian dari anggota kabinet atau mau melepaskannya? Nah, tolong kalau bisa … apa namanya … ini bisa dieksplorasi oleh pemerintah terkait dengan kemungkinan tetap bertahan sebagai bagian dari kabinet atau ini keluar dari kabinet. Dan kami sadar bahwa ini ada juga putusan Makamah Konstitusi yang terkait dengan posisi jaksa agung dalam sistem ketatanegaraan kita C. JAWABAN ATAS PERTANYAAN BEBERAPA YANG MULIA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim terhadap perluasan difinisi dalam KUHAP dan Undang-Undang dan jabatan secara ex officio ? Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikiut: a. Bahwa KUHAP telah mengatur secara sistematis kewenagan tiap- tiap komponen pengerak system peradilan salah satunya adalah Jaksa. Tugas dan fungsi jaksa dalam system peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum terhadap kewenagan Jaksa untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum secara tegas diatur: 1) Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP yang menyatakanbahwa “ jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 2) Pasal 1 butir 6 huruf b disebut bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” 3) Pasl 1 butir 7 “penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang inidengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim disidang pengadilan. 4) Ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a dan Pasal 1 butir 6 huruf b menunjukan adanya perbedaan antara jaksa dan penuntut umum 148 yakni tugas jaksa bukan hanya menjadi penuntut umum tetapi juga sebagai eksekutor putusan pengadilan, hal ini menunjukan bahwa seorang jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum belum tentu menjadi pelaksana putusan pengadilan. Sedangkan ketentuan Pasl 1 butir 7 menegaskan Kembali bahwa pada hakekatnya tugas penuntut umum hanya sampai perkara diputus oleh putusan pengadilan dan bukan merupakan tugas penuntut umum. 5) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. Dengan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 1 angka 3 “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. b. Perbedaan ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dengan adanya frase “serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang”. Dapat dijelaskan bahwa dalam tradisi penuntutan dikenal adanya asas dominus litis yang artinya wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa, atau jaksa sebagai penguasa perkara yang secara riel dalam proses pidana jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Dengan adanya kewenagan yang dimiliki jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenagan jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenagan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan. Selain itu berdasarkan asas dominus litis jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas. Selain itu berdasarkan sejarah zaman Hindia Belanda Jaksa tidaklah semata-mata hanya 149 berurusan dengan penuntutan perkara pidana yang dalam Herzeine Indonesich Reglement (HIR) yang diperluas dengan Regerings Reglement Stb Tahun 1922 No 522 yang menyebutkan tugas Jaksa selain sebagai “officer van justitie” juga menjadi “advokat” dan “lands advokat” yang mewakili kepentingan pemerintah dalam perkara perdata. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) “Jaksa Agung” juga sebagai kuasa negara advokat” dan “lands advokat, (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. (3) Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi. c. Berdasarkan ketentuan tersebut dengan adanya perbedaan norma di KUHAP dengan norma di undang-undang atau adanya perluasan wewenang jaksa pada undang-undang dalam frase “serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” merupakan realisasi hukum yang dapat dibenarkan dalam rangka untuk menerapkan asas kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskrisi yang dimiliki selaku apartur negara dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenaganya sebagai aparatur penegak hukum. Dimana dirasa bahwa jaksa sebagai penuntut umum mengalami pasang surut seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan hukum dalam masyarakat yang begitu cepat sehingga dengan adanya “wewenang lain “jaksa selaku penuntut 150 umum dapat melaksankan tugasnya sesuai kebutuhan hukum yang selalu berkembang. d. Berdasarkan kewenagan jaksa yang secara tegas diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang serta dalam rangka menerapkan asas dominus litis Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara yang memimpin Kejaksaan, maka Jaksa Agung bertindak sebagai Penuntut Umum tertinggi melekat secara ex officio berdasarkan kedudukannya sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan khususnya dalam penuntutan perkara pidana. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari asas dominus litis yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung. 2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim terhadap check and balances Pengangkatan dan pemberhentian calon Jaksa Agung dalam pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia? Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikiut: a. Gagasan check and balances, yang merupakan pemisahan kekuasaan pertama kali diajukan oleh negarawan Yunani, Polybius, merujuk pada pemerintahan Roma Kuno. Selama Zaman Pencerahan, filsuf Prancis, Baron de Montesquieu, membahas dalam karyanya, The Spirit of Laws, perlunya pemisahan kekuasaan untuk mencegah despotism. Yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan, mencegah perilaku yang tidak pantas, atau mengurangi risiko sentralisasi kekuasaan. Yang kemudian berkembang Checks and balances secara sistem pemerintahan digunakan dalam rangka adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang secara tegas dibatasi secara konstitusional dan terikat pada prinsip dan tindakan yang disahkan oleh konstitusi. Secara ketata negaraan Indonesia tidak terlihat adanya sistem pemisahan kekuasan yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Namun secara fungsional checks and balances berdasarkan UUD Tahun 1945 secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan “Dewan Pwerwakilan Rakyat memiliki 151 fungsi legeslasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Berdasarkan pasal 20A ayat (1) fungsi pengawasan DPR terhadap fungsi legeslasi dan fungsi anggaran. Pengawasan DPR sebagai fungsi checks and balances bersifat operasional yang pada ketentuan Pasal 20A ayat (1) checks and balances terhadap pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan anggaran, pada pelaksanaan undang-undan karena DPR sebagai pembentuk undang-undang sedangkan yang melaksanakan undang-undang adalah pemerintah (Presiden) begitu juga terhadap anggaran bahwa anggaran negara yang memiliki kewenagan mengesahkan adalah DPR dan yang melaksanakan adalah pemerintah (Presiden). Berdasarkan ketentuan tersebut checks and balances yang dimaksud adalah checks and balances secara operasional untuk mengontrol pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan melaksanakan anggaran yang telah disahkan oleh DPR. b. Dalam fungsi checks and balances terhadap hal yang dipersoalkan, dalam perkara a quo DPR dapat melakukan pengawasan Lembaga kejaksaan dan berdasrkan pasal 20A ayat (1) DPR dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan sebagai pelaksana undang- undang kejasaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanan anggaranya yang telah operasional. Berdasarkan hasil pengawasan sebagai checks and balances berdasarkan Pasal 20A ayat (2) DPR juga memiliki kewenagan hak interpelansi, hak anket dan menyampaikan pendapat. Berdasakan ketentuan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) checks and balances dimaksaud bertujuan memberikan pengawasan secara operasional sebagai fungsi control dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengurangi kesalahan, mencegah perilaku yang tidak pantas, atau mengurangi risiko. Namun jika checks and balances dikaitkan dengan pengangkatan dan pemberhentian calon pejabat pemerintah (calon Jaksa Agung) dalam hal ini yang belum merupakn operasional apakah checks and balances dimaksud dapat dikatagorikan sebagai checks and balances berdasarkan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) dimana calaon 152 pejabat atau calon jaksa agung belum memiliki kewenangan, belum melakukan tindakan-tindakan berdasarkan undang-undang atau belum melaksanakan angggaran yang sah. Dan jika checks and balances tidak berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) apakah checks and balances tersebut termasuk checks and balances yang konstitusional hal ini perlu dipertanyakan?. Berdasarkan hal tersebut secara ketatanegaraan adanya pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara oleh Presiden dengan persetujuan DPR dapat juga dikatakan bukan merupakan fungsi checks and balances yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) namun hal tersebut merupakan kesepakatan politik yang dapat terjadi dalam ketentuan undang- undang. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara oleh Presiden dengan persetujuan DPR merupakan subtansi atau materi yang sering diperdebatkan dalam pembahasan setiap pembentukan undang-undang dengan hasil berfariasi jika ada kesepakatan hal tersebut bisa terjadi dan jika tidak ada kesepakatan hal tersebut tidak terjadi. c. Sebagaimana sejarah dalam pembahasan RUU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 waktu itu dengan adanya perbedaan pandangan antara DPR dengan Pemerintah dimana DPR menginginkan pengangkatan “calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk disetujui oleh DPR” sedangkan Pemerintah sebaliknya untuk tetap mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan namun dilakukan secara independent dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan” namun pada akhirnya DPR menarik usulanya yang kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan argumntasi bahwa dalam sistem presidensial Kejaksaan Agung memang berada dibawah ranah eksekutif maka penggangkatan dan pemberhentian Jakasa Agung menjadi kewenagan Presiden. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah 153 berkeyakinan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang hanya dilakukan oleh Presiden merupakan keputusan politik yang telah terjadi antara DPR dengan Pemerintah waktu itu yang memiliki ligitimasi yang sah dan terukur. 3. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim terhadap kedudukan hukum Kejaksaan dan Jaksa Agung terkait dengan Pasal 24 UUD Tahun 1945? Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikiut: a. Bahwa dalam ketata negaraan Lembaga Kejaksaan tidak ditempatkan dalam UUD Tahun 1945 namun dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman disebutkan secara limitatif yakni dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilaan yang berada dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal ini merupakan dasar hukum pembentukan kejaksaan sebagai badan yang dalam praktek maupun aturan-aturan nurmatifnya yakni tugas utamanya melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan maka kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kata “berkaitan” tidaklah harus diartikan bahwa kejaksaan bagian dari kekuasaan kehakiman. b. Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintah yang berada dalam ranah eksekutif yang memiliki tugas utama sebagai intitusi yang berwenang melakukan penuntutan dan secara fakta tidak pernah dikatagorikan sebagai tindakan yudikatif dan selalu menjadi tindakan eksekutif. Apalagi tugas kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti penyidikan atau pengawasan (inteljen) hal ini sangat lazim sebagai tindakan eksekutif. Berdasarkan sejarah sejak kejaksaan sepenuhnya ditempatkan dalam ranah eksekutif dibawah UUD 1945 setelah dekrit 5 Juli 1959 maka Jaksa Agung ditempatkan langsung 154 dibawah Presiden yang selalu menjadi anggota kabinet apakah bersetatus sebagai Menteri atau pejabat setingkat Menteri. Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai departemen Kejakssan Agung dan Jaksa agung tidak disebut sebagai Menteri Jaksa agung dalam era undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 yang secara factual disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan dalam kewenagan pengangkatan Jaksa Agung sepenuhnya tetap berada ditangan Presiden sedangkan pemberhentianya mengikuti selesainya jabatan Presiden berakhir. c. Secara organisasi, personel dan keuangan intitusi Kejaksaan berada dibawah pemerintah namun secara fungsional bekerja dalam penyelenggaraan badan-badan peradilan. sehingga Jaksa Agung disebut sebagai Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan bekerja secara mandiri dan independe, tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. 4. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Apakah Pemerintah tetap mempertahankan Jaksa Agung itu sebagai bahagian dari anggota kabinet atau mau melepaskannya? Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: Terhadap hitoris pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap harus dipertahankan untuk tetap hanya oleh Presiden tanpa melalui DPR dan dalam sistem Pemerintahan Presidensial Kejaksaan Agung berada dibawah ranah eksekutif maka penggangkatan dan pemberhentian Jakasa Agung menjadi kewenagan Presiden dan bertangung jawab kepada Presiden, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa kedudukan Kejaksaan berdasarkan ketatanegaraan merupakan badan penegak hukum memiliki fungsi yang ensensial sebagai penguat posisi pemerintah dalam melakukan tindakan- tindakan pemerintah yang secara fungsional selain sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan penuntutan atas nama negara “officer van justitie” juga menjadi “advokat” dan “lands advokat” yang mewakili kepentingan pemerintah. Fungsi tersebut secara ketatanegaraan merupakan fungsi yang melekat terhadap fungsi pemerintahan. 155 b. Dalam sejarah ketata negaraan Kejaksaan berkedudukan sama dengan Mahkamah Agung dua (2) Lembaga negara yang pertama dilantik oleh Presiden paska kemerdekaan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukan bahwa Kejaksan secara structural merupakan Lembaga yang sangat diharapkan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan fungsi pemerintah sehingga Kejaksaan memiliki kedekatan yang pertama dengan Presiden. c. Kedudukan Jaksa Agung setelah berubahya fungsi Kejaksaan sebagai ”alat Negara” menjadi “Lembaga Pemerintahan” telah menempatkan Kejaksaan sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif. Yang selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa fungsi “Jaksa Agung merupakan Pimpinan dan Penanggung Jawab tertinggi Kejaksan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan “ yang kemudian dalam Pasal 19 memberikan kedudukan “Jaksa Agung “ untuk diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dan istilah departemen kejaksaan dan Menteri sebagai penyelenggaranya sebagiman ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 1961 dihapus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara ketata negaraan kedudukan Jaksa Agung telah sangat jelas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. sehingga pengangkatan dan pemberhentianya cukup hanya oleh Presiden dan tidak dengan DPR. d. Meskipun Jaksa Agung dalam pengangkatan dan pemebrhentian hanya dilakukan oleh Presiden tidak melalui DPR tidak akan mempengaruhi independensi Kejaksan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawabnya. Yang secara hitoris baik Secara organisasi, personel dan intitusi Kejaksaan yang berada dibawah pemerintah namun secara fungsional bekerja dalam penyelenggaraan badan- badan peradilan. Jaksa Agung disebut sebagai Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya di negeri Belanda, maupun di Indonesia sebagimana ditunjukkukan pada era kepmimpinan Jaksa Agung Soeprapto, institusi kejaksaan dapat 156 bekerja secara mandiri dan independe, tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. 5. Berdasarkan Tambahan keterangan Presiden dan Jawaban atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejakssan dalam sistem Parlemnter atau dalam sistem Presidensial baik dalam sejah Hindia Belanda, sebelum dan kemerdekaan hingga kini kedudukan Kejaksaan tetap mendua. Secara organisasi, Kejaksaan berada dibawah pemerintah namun secara fungsional bekerja dalam penyelenggaraan badan-badan peradilan namun mampu bekerja secara mandiri dan independe, tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Begitu juga terhadap kedudukan Jaksa Agung dalam sistem Parlemnter atau dalam sistem Presidensial baik dalam sejah Hindia Belanda, sebelum dan setelah kemerdekaan selalu tetap dalam ranah eksekutif yang pengangkatan dan pemberhentianya langsu oleh Presiden tidak melalui DPR. Dengan tidak diperlukanya Pengangkatan dan Pemebrhentian Jaksa Agung melaului DPR namun hanya melalui Presiden telah sesuai dengan karasteristik lambaganya yang tidak bisa disamakan dengan Lembaga lain sebagai fungsi Pemerintahan dalam rangka dan atasnama Negara. 6. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 157 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang secara tersendiri diminta oleh Mahkamah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan bertentangan dengan kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung sebeb berdasar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum Tertinggi. 2. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena: a. Pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya mekanisme fit and proper test di DPR RI sebagai bagian dari penerapan prinsip check and balances dapat mengakibatkan Kejaksaan RI secara structural sangat rentan mengalami gangguan terhadap independensi khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menimbulkan konflik hukum antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945. b. Dapat membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya tanpa batas kepada Presiden sebagai organ politik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. c. Terdapat beberapa Lembaga Negara atau Pemerintah yang mekanisme pengangkatan pimpinan dilakukan dengan adanya persetujuan DPR, seperti di instansi Komisi Yudisial, Kepolisian RI, MA, BIN, LPSK, dan TNI. 158 d. Tanpa adanya mekanisme persetujuan DPR, terdapat kemungkinan Presiden mengangkat seseorang yang tidak memiliki kapabilitas, aksesibilitas, dan pemahaman terkait kultur, organisasi, tat akelola, serta peraturan-peraturan internal kejaksaan. Selain itu dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Presiden dalam menghentikan Jaksa Agung. 3. Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena: a. Seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e). Hal ini menjadi sangat penting karena selain menunjukkan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. b. Secara implisit pasal a quo memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Apabila Kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan Sarjana Hukum, sangat berpotensi terjadi praktik penegakkan hukum sebagai komoditi jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakkan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan RI. c. Bahwa seorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus paling rendah berpangkat jabatan Jaksa Utama (IV/e) baik bagi Jaksa Aktif maupun pensiunan Jaksa yang ingin diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. Hal ini diperlukan supaya merupakan seseorang yang memiliki banyak pengalaman dan pemahaman yang matang seputar kultu (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan internal di Kejaksaan. Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung apabila tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik. 159 4. Pasal 21 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena tidak adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik berpotensi membuat penegakkan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI menjadi rentan terjadi transaksional karena adanya suatu kepentingan politik. II. KETERANGAN KEJAKSAAN RI 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1) Pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional dalam permohonan a quo yaitu selaku WNI (tax payer) dan pekerjaan pegawai Kejaksaan RI dengan Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut: a. Menurut Pemohon ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan terdapat ketidakselarasan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (10 UU Kejasaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Pemohon di Kejaksaan RI sebagai Penuntut Umum tertinggi. Sehingga untuk kepastian hukum demi kebaikan institusi tempat Pemohon bekerja saat ini dipimpin oleh pensiunan Jaksa yang tidak lagi berstatus PNS maka Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum untuk menguji Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan. b. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang menunjukkan ketiadaan mekanisme persetujuan DPR sebagai wujud check and balances antar kekuasaan negara pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi kejaksaan RI ketika Presiden yang merupakan organ politik tanpa adanya persetujuan DPR mengangkat atau memberhentikan Jaksa Agung hanya berdasarkan pertimbangan subyektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik disekitarnya. c. Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan karena ketentuan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa atau Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan (PPPJ) dan sebelumnya tidak pernah 160 mengabdi di institusi Kejaksaan RI sehingga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. d. Ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan apabila tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap anggota partai politik, akan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon baik sekarang masih berstatus sebagai calon Jaksa maupun nanti menjadi Jaksa, yang karena statusnya merupakan PNS maka seharusnya Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi dan Penuntut Umum tertinggi juga dilarang untuk merangkap asebagai anggota partai politik karena dituntut independensi secara struktural maupun personal selama mengabdi di institusi Kejaksaan RI. e. Pemohon telah dinyatakan memiliki kedudukan hukum pada permohonan uji materiil sebelumnya yakni perkara register Nomor 61/PUU-XIX-2021 dimana permohonan pada register Nomor 61/PUU- XIXI-2021 berkaitan dengan dua ketentuan yang menjadi objek pengujian pada permohonan a quo yakni Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan. 2) Sebelumnya kami ingin tegaskan bahwa permohonan a quo diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas pribadinya tanpa ada koordinasi dengan pimpinan Kejaksaan RI ataupun perintah pimpinan kepada Pemohon terlebih dahulu.sehingga sehubungan dengan pekerjaan Pemohon yang merupakan Pegawai Kejaksaan dengan jabatan Analis Penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan materi permohonan a quo mengenai Lembaga Kejaksaan RI, bukan merupakan pendapat atau aspirasi kelembagaan Kejaksaan RI, sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B- 272/C/Chk.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. 3) Selanjutnya terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 161 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memnuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang atau PERPPU yang diuji dimohonkan pengujian; (c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) ntara kerugian dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. c. Kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut: (1) Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasan, menyebutkan Kejaksaan 162 RI merupakan salah satu badan lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang bersifat merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sebagi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara, berkaitan dengan kedudukan kelembagaan Kejaksaan RI dalam ketatanegaraan RI. (2) Secara yuridis dan historis kedudukan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang masuk dalam rumpun eksekutif sehingga pengangkatan Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden untuk membantu Preseiden dalam penegakan hukum. Hal tersebut pun ditegaskan dalam berbagai ketentuan dalam UU Kejaksaan, antara lain Pasal 18 ayat (4) UU Kejaksaan yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Agung melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh negara in casu Presiden. Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan hasil desain dan politik hukum yang disepakati oleh pembentuk undang-undang pada saat pembentukannya yang tidak melanggar konstitusi. (3) Memperhatikan tugas dan wewenng Jaksa Agung sebagaimana termuat dalam Pasal 35 UU Kejaksaan maka Jaksa Agung mempunyai peranan sentral dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan yakni di bidang pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara, bidang tata negara, bidang ketertiban umum, pemulihan asset, bidang intelijen dan tugas-tugas lain, baik yang diberikan negara in casu Presiden maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 18, Pasal 30 juncto Pasal 30A, juncto Pasal 30B dan Pasal 30C UU Kejaksaan, dengan demikian pengangkatan Jaksa Agung 163 menjadi isu konstitusional yang sangat penting dalam pemilihan Jaksa Agung agar dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. (4) Persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Kejaksaan saat ini tidak menimbulkan tindakan administratif yang bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 karena ketentuan norma a quo memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada seluruh warga masyarakat yang memenuhi kompetensi untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. (5) Pasal permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berhubungan langsung dengan kerugian ataupun hak konstitusional Pemohon yang didalilkan yakni berkaitan dengan kepastian hukum dan independensi dalam persyaratan maupun pengangkatan Jaksa Agung RI.Pasal yang dimohonan pengujian oleh Pemohon tidak mereduksi atau menghilangkan hak konstitusional dan kesempatan serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai calon Jaksa ataupun calon Jaksa Agung di kemudian hari ataupun insane Adhyaksa lainnya yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu berlakunya pasal a quo tidak mengakibatkan kerugian ataupun potensi kerugian konstitusional ataupun menghilangkan hak konstitusional yang melekat pada Pemohon. (6) Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan hukum akibat ketidakselarasan penormaan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, namun Pemohon belum menjelaskan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial berdasarkan penaaran yang wajar terhadp keberlakuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan tersebut, termasuk hubungan sebab-akibat antara Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Pemohon hanya menjelaskan adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar terhadap 164 keberlakuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan karena tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar terhadap keberlakuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan. (7) Mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai Pegawai Kejaksaan sebagaimana Putusan Nomor 61/PUU-XIX/2021 tidak menjadikan Pemohon serta merta memiliki legal standing dalam permohonan a quo karena pertimbangan dalam memberikan kedudukan bagi Pemohon untuk perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan permohonan a quo. (8) Bahwa Pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional dalam permohonan a quo yaitu selaku Tax Payer. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 081/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah membatasi Pemohon yang dapat bertindak sebagai tax payer dalam melakukan pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi, yakni kedudukan hukum pembayar pajak hanya dimungkinkan bagi pengujian undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak. In casu, objek permohonan pemohon dalam permohonan a quo bukanlah undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak, baik materi pasal dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai tax payer dalam mengajukan permohonan a quo. (9) Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan undang-undang a quo serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara 165 bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum Pemohon. 2. Keterangan dan Penjelasan Kejaksaan RI Terhadap Pokok Materi Permohonan a quo 1) Keterangan Kejaksaan RI atas Uji Materiil Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan sebagai berikut: a. Dalil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan pada pokoknya meminta agar memasukkan frasa “Jaksa Agung” dalam rumusan definisi “Penuntut Umum”. b. Bahwa terkait dengan definisi Jaksa dan Penuntut Umum diatur dalam UU Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) sebagi berikut” 1) Definisi Jaksa - Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyebutkan: “Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” - Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebutkan: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang” 2) Definisi Penuntut Umum - Pasal 1 angka 6b KUHAP menyebutkan: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” - Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan adalah sebagai berikut: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” c. Ketentuan Umum suatu undang-undang berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 166 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (“UU P3”), berisi: a. Batasan pengertian atau definisi; b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberap pasal selanjutnya. d. Sejalan dengan prinsip pembentukan pertauran perundang-undangan dalam UU P3, menyatakan bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang- undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang- undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur” e. Merujuk pada uraian di atas, maka pendefinisian frasa Jaksa dan frasa Penuntut Umum yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP tidaklah bertentangan. Hal ini dikarenakan definisi yang tertuang dalam undang-undang Kejaksaan, kepegawaian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan. Sedangkan pendefinisian yang terdapat dalam KUHAP berkaitan dengan konteks Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) yang erat kaitannya dengan proses beracara hukum pidana serta pelaksanaan tugas dan kewenangan Jaksa dalam hal kekuasaan penuntutan. f. Oleh karena itu, menyandaingkan definsi Jaksa yang tertera pada KUHAP dengan yang tertera pada UU Kejaksaan tentu tidaklah sepadan. Sehingga haruslah dinyatakan pengertian Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan dan maksud kebutuhan terkait materi yang akan diuraikan dalam Undang- Undang Kejaksaan. g. Merujuk pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Jaksa dan Penuntut Umum baik dalam UU Kejaksaan dan KUHAP tidak 167 saling bertentangan karena merupakan 2 (dua) hal perspektif yang berbeda. h. Bahwa tidak tepat memasukkan frasa Jakasa Agung dalam definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan karena kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi adalah karena ex-officio, hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyatakan: “(1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara” i. Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Jaksa Agung dalam hal ini merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang mana memiliki konsekuensi logis bahwa Jaksa Agung secara ex-officio bertindak selaku Penuntut Umum. Tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung jauh lebih besar sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 36 UU Kejaksaan. j. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof.Dr. Laica Marzuki, S.H. juga berpendapat bahwa secara ex officio, siapa pun yang menggeluti jabatan Jaksa Agung, maka dia bertindak sebagai pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan. Selanjutnya, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan public, berbeda dengan Jaksa yang merupakan jabatan fungsional yang ditunjuk oleh pegawai negeri sipil, (vide halaman 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 3 September 2010); k. Berdasarkan uraian di atas, adanya perbedaan kualifikasi dan kewenangan yang melekat antara Jaksa Agung dan Jaksa maka tidak terdapat pertentangan norma a quo dengan kepastian hukum dan secara yuridis frasa “JaksaAgung” tidaklah tepat dimasukkan dalam pengertian Penuntut Umum. 168 2) Keterangan Kejaksaan RI atas Uji Materiil Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sebagai berikut: a. Dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan pada pokoknya meminta pengangkatan Jaksa Agung disertai dengan adanya mekanisme fit and proper test di DPR RI sebagai bagian dari penerapan prinsip checks and balances. b. Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan dimana gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi dalam konstitusi Amerika pada tahun 1789. Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan serta dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya. c. Secara etimologis checks and balances berasal dari dua kata yaitu checks yang berarti control dan balances yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu luas sehingga tidak menimbulkan sebuah tirani. Hakikat terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal seimbang, pertama konsep pengawalan dan pengendalian (checks) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kedua, konsep penyeimbang kekuasaan dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari memiliki proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak. d. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menjelaskan tujuan adanya prinsip checks and balances adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan 169 sebaik-baiknya. Dengan demikian, esensi pokok dari sistem checks anda balances ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing- masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari adanyan interaksi atau campur tangan dari kekuasaan satu terhadap cabang kekuasaan lain. e. Bagir Manan menyatakan bahwa “prinsip checks anda balances memiliki fungsi untuk mencegah penyalahgunaan dari cabang-cabang kekuasaan, seperti adanya penyalahgunaak dalam tujuan dan kompromi politik tertentu. Checks and balances merupakan instrumen untuk menjaga atau mencegah tindakan sewenang-wenang. Dengan perkataan lain, checks and balances khususnya dalam sistem presidensial dilakukan delam rangka untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara hukum yang berdasarkan konstitusionalisme”. f. Kaitannya dengan pengangkatan Jaksa Agung perlu untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara normatif, UUD 1945 sebagai constitutional norm tidak menyebutkan secara eksplisit kedudukan Kejaksaan, demikian pula Jaksa Agung. UUD 1945 mengatur secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 38 UU 48/2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud “badan-badan kehakiman” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. g. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu dipahami sejarah kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan secara singkat sebagai berikut: (1) Sejak zaman Kerajaan Majapahit terdapat beberpa posisi dan jabatan tertentu di kerajaan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekadar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan 170 dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini. (2) Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. (3) Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. (4) Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengamban misi terselubung yakni antara lain: a) Mempertahankan segala pertauran negara; b) Melakukan penuntutan segala tindak pidana; c) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) (5) Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintahan zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942, Nomor 2 171 Tahun 1944, dan Nomor 49 Tahun 1944 dimana kejaksaan berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri) dan memiliki kekuasaan untuk: a) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; b) Menuntut perkara; c) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal; d) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. (6) Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. (7) Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di tahun 1961, Pemerintah dan DPR mensahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (“UU 15/1961”). Di dalam UU 15/1961 disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. (8) Perubahan besar berikutnya pasca UU 15/1961 adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (9) Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun UU 15/1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. 172 (10) Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU 5/1991”) menyebut bahwa: “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan. (11) Memasuki masa reformasi UU 5/1991 digantikan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kehadiran undangundang ini disambut gembira banyak pihak. Dalam UU 16/2004, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang”. (12) Pengaturan Lembaga Kejaksaan terakhir kali diatur dalam UU 11/2021 dimana dalam Penjelasan Umum Alinea kedua ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. (13) Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Kejaksaan dari awal terbentuk hingga sekarang memanglah suatu institusi yang berada di dalam rumpun eksekutif dimana proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung menjadi kewenangan Presiden walaupun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya tetap menjadi kewenangan Presiden. h. Fungsi Kejaksaan, di bawah Jaksa Agung, dalam kaitan kekuasaan kehakiman, merupakan fungsi kekuasaan yang dilaksanakan secara 173 merdeka, sebagaimana kekuasaan merdeka yang melekat pada kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. i. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 menetapkan, bahwa Kejaksaan di bawah Jaksa Agung, selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan Iainnya dilaksanakan secara merdeka. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004, menyatakan, yang dimaksud "secara merdeka" dalam ketentuan ini adalah melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, maupun Presiden. j. Kondisi faktual banyak pihak yang menginginkan Kejaksaan tidak masuk dalam rumpun eksekutif, tetapi sebagai lembaga negara atau lembaga penegak hukum di ranah yudikatif, hal ini dipandang guna menjaga independensi penegakan hukum oleh Kejaksaan. Pada akhirnya pembentuk undang-undang bersepakat mendudukan Jaksa Agung tetap sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, karena di dalam sistem presidensial Kejaksaan berada di bawah ranah eksekutif, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 19 UU Kejaksaan. k. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman utamanya di bidang penuntutan bersifat dualistik yaitu: (1) Sebagai lembaga pemerintah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa. (2) Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh diintervensi kekuasaan demi pertanggungjawaban hukum dan keadilan yang merupakan kewajiban negara dan melindungi rakyat. Kejaksaan RI dalam 174 pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk dalam ruang lingkup yudikatif. l. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jan Remmelink yaitu “secara aspek filosofis hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah adanya benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum1, masyarakat umum dalam hal ini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang, sehingga dengan kata lain Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara. m. Dalam Guidelines on The Role of Prosecution dan Standards of Professional Responsibility and Statement of The Essential Duties and Rights of Prosecutor dirumuskan bahwa Independensi Penuntutan adalah penggunaan diskresi penuntutan, apabila diperbolehkan dalam yurisdiksi tertentu harus dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi politik.2 Pedoman tersebut menegaskan bahwa lembaga penuntutan (office of the prosecutors) harus secara tegas terpisah dari fungsi kehakiman (judicial function).3 n. Dalam praktek keberadaan sistem penuntutan dalam suatu negara pada hakikatnya tidak memiliki keseragaman, masing-masing negara memiliki model yang berbeda-beda. Pada negara-negara berkiblat Eropa Kontinental, keberadaan sistem penuntutan jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan (Separation of powers) melahirkan beberapa model salah satunya adalah France Prosecution Service Model. Model tersebut menempatkan sistem penuntutan merupakan bagian kekuasaan esekutif, berada dibawah Menteri Kehakiman dan kepala pemerintahan baik presiden maupun Perdana Menteri. Sisitem seperti ini, selain diadopsi oleh negara Perancis juga dapat ditemukan pada negara antara lain Czech Republic, Netherlands dan Japan.4 Secara historikal sistem penuntutan dan kelembagaan penuntutan di Indonesia 1 Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). Jakarta: PT Gramedia Pustaka, hlm. 5 2 UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990), hlm 3 3 Ibid, hlm 2 4 Peter J. P TAK, Task and Powers of the Prosecution services in The EU Member States (Netherland: Wolf Legal Publishers, 2004), hlm 258 175 mengadopsi dari sistem dan lembaga penuntutan Perancis yang dibawa oleh Belanda dan kemudian masuk ke dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi penerapan hukum kolonialisme Hindia-Belanda. Hal ini memposisikan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan dalam ketatanegaraan lembaga yang berada di dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) dengan pelaksanaan tugas penuntutan dan penegakan hukum. o. Terkait dengan kedudukan Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49 PUU-VII/2010 yang menyatakan “Mencermati rumusan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, maka, jabatan Jaksa Agung adalah pejabat negara maka pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia termasuk dalam ruang lingkup kekuasan pemerintahan (eksekutif) bukan Legislatif maupun Yudikatif, sehingga penilaian terhadap cakap atau tidak individu yang akan angkat diangkat sebagai Jaksa Agung RI merupakan penilaian subjektif dari Presiden Republik Indonesia”.5 p. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menerangkan terkait ketegasan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden yang bersamaan dengan dibentuk dan berakhirnya kabinet Pemerintahan oleh Presiden “Mahkamah sependapat dengan para ahli tersebut, jika Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat Menteri maka masa jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya”.6 q. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono berpandangan bahwa jabatan Jaksa Agung termasuk dalam apa yang disebut sebagai “political appointees” oleh Presiden atau disebut sebagai hak prerogatif Presiden. r. Dengan demikian, secara yuridis pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden dalam pasal a quo tanpa melalui proses fit and proper test oleh DPR sebagai bagian dari checks and balances tidak melanggar UUD 1945 dan merupakan das Vorrecht (hak prerogatif) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 PUU-VII/2010 hlm 135 6 Ibid, hlm 131, 176 s. Kedudukan Jaksa Agung dalam lingkup kekuasaan eksekutif merupakan perwujudan dari kebutuhan sinergitas antara Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masa jabatannya, dengan kebijakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kejaksaan. Kesamaan visi dan misi dalam kebijakan hukum dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh anggota kabinet lainnya, memudahkan Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, guna kepentingan publik dan kebutuhan pembangunan nasional. t. Disamping itu, menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum dengan Kejaksaan selaku supporting system guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat Hal ini berkaitan pula dengan fungsi Kejaksaan selain menyelenggarakan kekuasaan penuntutan, melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Jaksa Agung sebagai ahli hukum dan aparat penegak hukum, dapat membantu dan mengawasi pemerintah baik melalui penugasan jaksa maupun pendampingan atau pemberian pertimbangan hukum, agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. u. Apabila pengangkatan Jaksa Agung dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR maka berpotensi akan mengubah status jabatan Jaksa Agung yang semula jabatan publik. Kejaksaan adalah wakil negara dalam kepentingan publik, yang dalam pelaksanaannya diwujudkan secara profesional, independen sesuai dengan norma yang diatur dalam UU Kejaksaan, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak di luar Kejaksaan. v. Meskipun kedudukan Kejaksaan secara kelembagaan berada dalam kekuasaan eksekutif namun tidak mengurangi independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum melalui hukum dan perundang- undangan yang berlaku menjamin kemerdekaan dan kemandirian 177 Kejaksaan dalam melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. w. Bahwa check and balances terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya juga telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, yang pada pokoknya menyebutkan Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. x. In casu, dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, pengangkatan Jaksa Agung yang tidak melalui persetujuan DPR, tidak menghalangi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c jo. Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 72 huruf d UU MD3, yang menyatakan “DPR mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah”, termasuk, pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, penerapan check and balances oleh DPR kepada Jaksa Agung dapat dilakukan kapanpun tanpa harus menegaskan pengaturan pengangkatan Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan DPR. y. Pelaksanaan prinsip check and balances oleh DPR terhadap Kejaksaan RI dilakukan dalam bentuk mekanisme pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dan kunjungan kerja ke satuan kerja Kejaksaan baik yang berada di pusat maupun daerah, yang selama ini telah berjalan dan menghasilkan dampak positif bagi kepentingan publik, khususnya dalam kerangka pembangunan nasional. 3) Keterangan Kejaksaan RI atas Uji Materiil Pasal 20 UU Kejaksaan sebagai berikut: a. Dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan pada pokoknya meminta jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat 178 sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). b. Mendasari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (4) UU Kejaksaan bahwa, Jaksa Agung dalam hal ini merupakan pimpinan tertinggi lembaga Kejaksaan RI yang mana memiliki konsekuensi logis bahwa Jaksa Agung secara ex-officio bertindak selaku Penuntut Umum. Selain itu, Jaksa Agung Jaksa Agung memmiliki tugas yang jauh lebuh besar lagi sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Kejaksaan, antara lain: 1) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; 2) Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang- undang; 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 4) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; 5) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; 6) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; 8) Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 9) Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan; 10) Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan 179 11) Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan c. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai Procureur General dimaknai sebagai Penuntut Umum tertinggi dengan demikian Jaksa Agung bertanggung jawab sebagai pengendali teknis utama dalam pelaksanaan kekuasaan Penuntutan, Advocaat Generaal memberikan pendapat teknis hukum kepada Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan kasasi, dan Solicitor General adalah Jaksa Agung memiliki kewenangan selaku Jaksa Pengacara Negara Tertinggi. Selain itu Jaksa Agung juga memiliki tugas dan kewenangan lainnya yaitu sebagai Penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang, melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum, dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. d. Merujuk pada tugas dan kewenangan tersebut, maka Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang seorang sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis dan penguasaan managerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau mempunyai pengalaman pola penanganan penyelesaian perkara sebagai seorang Jaksa di lembaga Kejaksaan RI. e. Kebebasan memilih Jaksa Agung yang dimiliki oleh Presiden akan berlandaskan kepentingan publik, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman dan pengetahuan akan praktek hukum yang ada. Sebagai konsekuensinya, tentu calon yang berasal dari lingkup Kejaksaan, akan lebih memiliki keutamaan sebagai pilihan, jika kriteria tersebut diterapkan, tanpa mengurangi hak Presiden dalam memilih anggota Kabinet Presidensiilnya. f. Namun demikian, terkait dengan permohonan untuk dimasukannya syarat pengangkatan Jaksa Agung yang dimohonkan Pemohon sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas akan bertentangan dengan political will pembentuk UU Kejaksaan karena hukum dalam 180 pendekatan sistem harus dimaknai bahwa suatu sistem hukum yang dipilih saat ini tidak menutup kemungkinan di kemudian hari berubah disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang terjadi pada saat itu. In casu, melalui UU 11/2021 jo. UU 16/2004, belum ada kebutuhan hukum untuk mengubah syarat untuk menjadi Jaksa Agung menggunakan sistem tertutup sebagaimana yang didalilkan pemohon. g. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Kejaksaan mengatur sistem terbuka yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi Jaksa Agung, sedangkan dalil pemohon tersebut ingin mengatur sistem tertutup dimana hanya jaksa aktif atau pensiunan jaksa terakhir berpangkat paling rendah Jaksa Utama (IV/e) yang dapat menjadi Jaksa Agung. Oleh karena itu, perlu mendudukkan kriteria seorang Jaksa Agung yang ideal, professional dan independen. h. Mengacu hasil konferensi para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan September tahun 1990 yang dihadiri 25 (dua puluh lima) negara se-Asia Pasifik menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen dan profesional sebagai berikut:7 1) Attorney General is man of law. Sebagai man of law, maka Jaksa Agung dianggap tahu hukum (iura novit curia) serta kaya akan pengetahuan hukum. Jaksa Agung wajib mempunyai pengetahuan hukum yang baik. Penguasaan terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis maupun sumber-sumber hukum diharapkan Jaksa Agung menjadi penasihat hukum negara ketika negara melalui pemerintah menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara, umum dan hukum. 2) Indepedent Attorney General generates economic prosperity, promotion of welfare, political stability, and development of democracy. Tegaknya hukum merupakan pondasi yang memakmurkan kesejahteraan perekonomian, politik, dan demokrasi. Jaksa Agung sebagai penegak hukum yang independen dan mandiri dalam penegakan hukum diharapkan mampu menegak hukum guna meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan, 7 Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 181 menyeimbangan stabilitas politik, serta mengembangkan dan melindungi demokrasi. 3) The Attorney General is the chief of legal officer. Jaksa Agung sebagai pemimpin dalam penegakan hukum yang mengkoordinir penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum. Kewenangan Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Eksekutor, Jaksa Pemulihan Aset, Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Intelijen, dan Jaksa Agung merupakan protipe yang menandakan Kejaksaan sebagai lembaga yang berkompeten dalam penegakan hukum karena memiliki fungsi di segala lini dalam pelaksanaan peradilan, baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi. 4) The Attorney General is not subjects to the direction or control of any other person or authority. He is essentially a man of law. Meskipun Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum, dilaksanakan secara merdeka yakni dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung bertindak untuk dan atas nama negara. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penegakan hukum dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kemerdekaan Jaksa Agung dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka penegakan hukum harus tetap dipertahankan sebagai lembaga yang mendapatkan kewenangan dari rakyat melalui undang-undang. i. Melihat hasil konferensi para Jaksa Agung se-dunia terkait kriteria Jaksa Agung yang profesional dan independen tersebut maka siapapun 182 termasuk anggota partai politik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang hukum dapat mengajukan diri menjadi Jaksa Agung. Kriteria tersebut pun telah diatur dalam Pasal 20 huruf b, c, d dan f UU Kejaksaan, yakni “untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”. Adalah menjadi tugas presiden untuk memilih Jaksa Agung yang memenuhi kriteria tersebut. 4) Keterangan Kejaksaan RI atas Uji Materiil Pasal 21 UU Kejaksaan sebagai berikut: a. Dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan pada pokoknya meminta adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik. b. Terkait kekhawatiran pemohon terhadap Jaksa Agung dari partai politik yang dianggap dapat mengintervensi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sama sekali tidak memiliki pijakan dalam peraturan hukum konkret. Kemerdekaan jaksa dalam melaksanakan tugas- tugasnya tidak ada hubungannya dengan kedudukan Jaksa Agung dari partai politik. UU Kejaksaan telah memberikan kemerdekaan dan pelindungan hukum kepada jaksa dalam melaksankan tugasnya, antara lain: 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”; 2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan”. 3) Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggr nilai 183 kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”. 4) Penjelasan Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan “… negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. 5) Pasal 34A yang menyatakan “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik”. c. Berbagai pengaturan di atas merupakan instrumen hukum yang melindungi (law to protect) jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Jaksa Agung kepada jaksa yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan profesi jaksa telah dilengkapi dengan serangkaian regulasi yang menjamin kemerdekaan dan independensi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 184 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Tambahan Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia bertanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut: Selanjutnya, berikut kami sampaikan tambahan keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atas pertanyaan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, S.H., yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Terkait sikap Kejaksaan terhadap Pemohon yang merupakan Pegawai Kejaksaan yang mempermasalahkan UU Kejaksaan. Terkait dengan hal ini dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana yang telah kami utarakan dalam pemberian keterangan sebelumnya tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan tindakan pemohon ini diajukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan ataupun atas petunjuk pimpinan serta dalam hal ini pemohon juga tidak bertindak mewakili organisasi profesi Jaksa, yaitu Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) maupun dari Keluarga Besar Pensiunan Adhyaksa (KBPA). Berdasarkan hal tersebut bahwa dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan pendapat atau aspirasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-272/C/Chk.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 dan sebagaimana tertuang dalam keterangan yang telah kami sampaikan pada sidang tanggal 20 Juni 2023 kemarin. 185 b. Terhadap posisi Jaksa Agung dalam 3 (tiga) periode terakhir yang diisi oleh pensiunan Jaksa Terkait dengan hal ini sebagaimana syarat untuk menjadi Jaksa Agung sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. Adapun yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf a, b, c, d, f dan g adalah: 1) Warga negara Indonesia; 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) Berijazah paling rendah sarjana hukum; 5) Sehat jasmani dan rohani; 6) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Merujuk dari prasyarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penunjukan Jaksa Agung dalam 3 (tiga) periode terakhir yang berlatar belakang sebagai Jaksa telah memenuhi prasyarat yang diamanatkan oleh undang- undang, sehingga dalam hal ini tidak menyimpangi atau melanggar ketentuan undang-undang. c. Terhadap adanya kesulitan yang akan terjadi apabila Jaksa Agung diisi oleh seseorang yang tidak pernah menjabat sebagai penuntut umum Mengenai hal ini, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia pada agenda sidang sebelumnya, kami memandang bahwa Jaksa Agung memiliki peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga apabila Jaksa Agung dijabat oleh seseorang yang latar belakang seorang Jaksa maka akan memberikan nilai lebih, karena seseorang yang memiliki latar belakang sebagai Jaksa sudah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengetahuan teknis penyelesaian permasalahan hukum baik di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, tata negara maupun intelijen, serta dalam hal ini juga telah memiliki 186 pengalaman dalam hal manajerial serta anatomi kelembagaan, sehingga dapat segera menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas, hal tersebut menunjukkan bahwa jabatan Jaksa Agung adalah jabatan profesional yang mempunyai karakteristik yang khas, sehingga kekhasannya tersebut tidak kami temukan dalam profesi hukum lainnya. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung juga dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda sebagai unsur pembantu Jaksa Agung yang berasal dari Jaksa aktif (dalam hal terkecuali jabatan Jampidmil) sehingga darimana pun Jaksa Agung berasal baik karier maupun non karier dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan adanya dukungan para unsur pembantu pimpinan. Dalam riwayatnya kendala/kesulitan apabila Jaksa Agung dijabat oleh non-jaksa adalah memerlukan waktu adaptasi guna penyesuaian pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Agung dan guna memahami tugas dan fungsi organ-organ yang ada di dalam institusi Kejaksaan. Selanjutnya, berikut kami sampaikan tambahan keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Terhadap posisi pemohon sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa), berkenaan dengan penekanan legal standing pemohon Bahwa seorang calon jaksa atau analisis penuntutan in casu pemohon, dapat menjadi jaksa apabila memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa. Dalam praktiknya, banyak calon jaksa atau analisis penuntutan yang tidak menjadi jaksa, baik atas pilihan sendiri, tidak memenuhi syarat, melakukan pelanggaran disiplin pegawai, meninggal dunia, atau alasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan. Secara profesional, seorang jaksa aktifpun belum tentu dapat menjadi seorang Jaksa Agung apabila tidak memenuhi kriteria yang ideal untuk menjadi Jaksa Agung. Bahwa merujuk pada ketentuan seseorang untuk ditujuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk berkesempatan menjadi Jaksa Agung tidak hanya diperuntukan hanya kepada seorang Jaksa ataupun pensiunan Jaksa saja, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan, sehingga dalam hal ini kami memandang tidak adanya kerugian ataupun potensi kerugian secara konstitusional yang dialami oleh pemohon dalam 187 menjalankan tugas sebagai seorang analis penuntutan atau calon jaksa dengan pasal-pasal yang dimohonkan. b. Terkait dengan peran sentral dan strategis Jaksa Agung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi dikaitkan dengan pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden Menjawab hal ini kami hanya memberikan pandangan mengenai kompleksitas tugas dan tanggung jawab seorang Jaksa Agung, dimana ada nilai lebih apabila seorang Jaksa Agung tersebut memiliki kemampuan teknis dan penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau mempunyai pengalaman pola penanganan penyelesaian perkara sebagai seorang Jaksa di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, namun sebagaimana juga yang telah kami uraikan pada agenda sidang sebelumnya dimana secara kelembagaan dan ketatanegaraan di Indonesia, seorang Jaksa Agung merupakan pilihan dari Presiden, sehingga secara aspek yuridis jabatan Jaksa Agung di Republik Indonesia didudukan sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan menggunakan penafsiran gramatikal maka pengangkatan dan pemberhentian jabatan Jaksa Agung merupakan das Vorrecht (hak prerogatif) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49 PUU- VII/2010 yang menyatakan “Mencermati rumusan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, maka, jabatan Jaksa Agung adalah pejabat negara maka pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia termasuk dalam ruang lingkup kekuasan pemerintahan (eksekutif) bukan Legislatif maupun Yudikatif, sehingga penilaian terhadap cakap atau tidak individu yang akan angkat diangkat sebagai Jaksa Agung RI merupakan penilaian subjektif dari Presiden Republik Indonesia”.8 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 PUU-VII/2010 hlm 135 188 c. Terkait dengan secara ex-officio penuntut umum melekat pada diri jabatan seorang Jaksa Agung, namun di masa lampau terdapat situasi dimana Jaksa Agung diisi oleh seseorang yang bukan Jaksa Terkait dengan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini berakibat bahwa seseorang yang bukan Jaksa apabila ditunjuk sebagai Jaksa Agung maka secara ex-officio juga menjadi seorang penuntut umum, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut diberikan secara atributif oleh undang- undang. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) juga menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara, juga menegaskan bahwa seseorang baik yang berlatar belakang seorang Jaksa maupun yang berlatar belakang bukan Jaksa, apabila ia ditunjuk sebagai seorang Jaksa Agung maka seseorang itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan institusi Kejaksaan secara keseluruhan. d. Cara Pendelegasian Kewenangan Penuntut Umum Kepada Jaksa yang Menangani Perkara Bahwa asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan, yang bertujuan mencegah terjadinya disparitas dalam pelaksanaan penuntutan.9 Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan yang dimilikinya kepada penuntut umum dan oditur jenderal (vide Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU Kejaksaan). Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban,10 di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib 9 Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Asas-Asas Hukum Penuntutan”, The Prosecutor Law Review, Vol. 1 No. 1 (2023): 1-36. https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1. Lihat juga Mia Banulita, Asas Penuntutan Tunggal, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 287-307. 10 Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72, https://doi.org/10.35586/.v1i1.141. 189 dilakukan oleh penerima delegasi (baik jaksa selaku penuntut umum maupun oditur) kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada Presiden dan DPR sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan. Bahwa pendelegasian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum merupakan refleksi dari landasan een en ondelbaar sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Adapun maksud dari landasan tersebut adalah terciptanya kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja lembaga penuntut.11 Selain itu, pasal tersebut menekankan bahwa institusi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Adapun secara normatif, kewenangan Jaksa Agung dalam mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut diberikan secara atributif. Hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UU Kejaksaan. Kewenangan secara atribusi tersebut melekat pada jabatan Jaksa Agung. Sehingga, siapapun yang menjabat Jaksa Agung dapat melakukan penuntutan dan mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut. Hanya Jaksa Agung yang dapat melakukan penuntutan dan mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut. Pada tataran implementasi, pendelegasian wewenang Jaksa Agung kepada jaksa untuk melakukan penuntutan dilakukan pada saat Jaksa Agung mengangkat dan melantik seseorang menjadi jaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, berikut kami sampaikan tambahan keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atas pertanyaan Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Terkait dengan posisi Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa dalam konstitusi, Kejaksaan tidak disebutkan secara tegas (expressive verbis) masuk ke dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman. Namun, 11 EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, “Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara” (Jakarta” Sinar Grafika), hlm. 154 190 apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” memperlihatkan bahwa kedudukan Kejaksaan secara tidak langsung telah diatur dalam muatan pasal tersebut. Hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. Jimly Asshidiqie dalam kajian rutin pasal-pasal dalam UUD 1945 yang diselenggarakan Jimmly School of Law and Government pada tanggal 10 Desember 2021 menjelaskan bahwa dari aspek historisnya, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan norma yang mengatur mengenai Kekuasaan Penuntutan dan Kejaksaan, namun untuk menjangkau fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain kekuasaan penuntutan.12 Selain itu, secara normatif telah digariskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan yang menyatakan “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Penuntutan bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman, melainkan secara fungsional memiliki keterkaitan karena dilaksanakan dalam ranah yudikatif atau peradilan. Adapun Kekuasaan penuntutan tidaklah hanya sebatas tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan. Akan tetapi, ruang lingkup kekuasaan penuntutan yang dijalankan secara merdeka meliputi segala tindakan yang dilakukan penuntut umum untuk kepentingan penuntutan. Bahwa dalam konteks kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan, Kejaksaan bukanlah pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 UUD 1945 mengatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 12 Jimmly School of Law and Government, “JSLG OFFICIAL - SYARAH KONSTITUSI NGAJI PASAL 24 UUD NRI TAHUN 1945”, lihat di https://www.youtube.com/watch?v=pY3q2OqZq40&t=6519s, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 191 lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahmakah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga menyatakan “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang”. Dari defenisi Kejaksaan tersebut, pembuat undang-undang telah membatasi beberapa hal terkait Kejaksaan sebagai berikut: a) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan; b) Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman; c) Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan; d) Kekuasaan penuntutan adalah kekuasaan negara; e) Kejaksaan melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang; Bahwa disamping melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan juga diberi kewenangan lain berdasarkan undang- undang, antara lain: i. Di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara (vide Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30C huruf f UU Kejaksaan); ii. Tugas lain yang diberikan oleh negara, in casu Presiden (vide Pasal 18 ayat (4) UU Kejaksaan); Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang berada dalam ranah eksekutif namun selain melaksanakan tugas dan wewenang di bidang eksekutif, Kejaksaan juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif secara merdeka. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Pemohon terlebih dahulu dalam berkas permohonan perkara a quo telah menjelasan secara komprehensif terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 192 Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (petitum) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (Conditional Decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU 193 MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden” Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan (vide bukti P- 2) sebagaimana pada intinya Pemohon meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketiga ketentuan tersebut. Terutama berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang seharusnya merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut secara konsisten dapat dikatakan bahwa Checks and Balances berupa mekanisme “permintaan persetujuan” itu perlu ada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antar lembaga. 4. Bahwa ketentuan terkait Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan yang tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung selain Jaksa yang notabennya merupakan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksan a quo menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Sehingga sudah seharusnya definisi Penuntut Umum 194 dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan termasuk juga mencakup didalamnya selain Jaksa tetapi juga Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara itu, Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu- satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa melalui permohonan Uji Materi a quo, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir konstitusional guna memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain Jaksa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab bisa saja seorang Jaksa Agung adalah pensiunan Jaksa yang statusnya tidak lagi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga supaya tidak ada pertentangan pemaknaan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi, maka perlu ada tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Rumusan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan juga harus diberikan tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, sebab pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya mekanisme Fit and Proper Test di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari penerapan prinsip Checks and Balances dapat mengakibatkan Kejaksaan Republik Indonesia a quo secara struktural sangat 195 rentan mengalami gangguan terhadap independensi, khususnya di dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Selain itu, Pemohon juga mengajukan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (yang tidak pernah mengalami suka dan duka mengabdikan dirinya atau dengan kata lain tidak pernah merasakan manis-pahitnya perjuangan mengabdi di wilayah terluar dan terdalam bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, Pemohon harus bersusah payah merintis karier pada awalnya sebagai seorang Analis Penuntutan selama 1-2 tahun kemudian menerima panggilan untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) selama berbulan-bulan agar dapat diangkat sebagai seorang Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak memasukan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU Kejaksaan a quo pasca perubahan diketahui menyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU Kejaksaan sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum adanya perubahan. Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan menyatakan sebagai berikut: 196 “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan. Sementara itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan secara expressis verbis sebagai berikut: “Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.” 7. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut, MAKA JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK HANYA BERWENANG MENERIMA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 1 ANGKA 3, PASAL 19 AYAT (2), DAN PASAL 20 UU KEJAKSAAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN SECARA RINCI DALAM BAB KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERMOHONAN A QUO tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran terhadap norma yang mengatur terkait definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan supaya juga mencakup Jaksa Agung selain Jaksa yang dapat disebut sebagai Penuntut Umum. Selain itu, tafsir Mahkamah Konstitusi juga diperlukan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung supaya terdapat mekanisme fit and proper test dalam kerangka konseptual penerapan prinsip checks and balances, dan memberikan tafsiran bahwa seseorang agar dapat diangkat menjadi Jaksa Agung baik masih aktif 197 sebagai Jaksa atau pensiunan Jaksa juga wajib minimal berpangkat jabatan terakhir sebagai Jaksa Utama (IV/e) dan tentunya telah pernah mengikuti mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan dinyatakan lulus. Pemohon pada perkara a quo mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kejaksaan”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun kesimpulan berdasarkan persidangan yang dapat disampaikan oleh Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: - Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa sekalipun beberapa ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan a quo (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan) telah pernah diajukan oleh Pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya dan diputus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021 karena kehilangan obyek perkara akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tetapi terhadap permohonan a quo tidak berlaku asas nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 198 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat selain terdapat perbedaan batu uji atau materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga terdapat perbedaan obyek permohonan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) terkait “terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. - Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan uraian Pemohon dalam penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi pada berkas permohonan dan perbaikan permohonan jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) - Bahwa upaya konstitusional yang Pemohon tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu- satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normatif yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan. - Bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan normatif dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu: PERTAMA: apakah ketentuan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang menunjukan tiadanya mekanisme persetujuan atau pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka konseptual Checks and Balances antar kekuasaan negara tidak berbahaya bagi independensi struktural 199 Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang? Mengingat Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan dinyatakan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dan Jaksa dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan dikategorikan secara expressis verbis hanya sebagai “Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, bukan “Pejabat Negara”. Bukankah konsepsi negara hukum yang dianut di Indonesia meyakini adanya pemisahan kekuasaan disertai dengan adanya Checks and Balances? KEDUA: Apakah syarat seseorang untuk diangkat menjadi seorang Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo tidak bertentangan dengan keadilan distributif (Distributive Justice) pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi para pegawai Kejaksaan khususnya yang berstatus sebagai Jaksa? Mengingat tanpa perlu mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan terutama tanpa harus bersusah payah berjuang berbulan-bulan agar dinyatakan LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta tanpa perlu mengalami suka duka mengabdikan diri bagi Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja terkecil yang berada di wilayah terdalam dan terluar menurut ketentuan yang berlaku a quo berdasarkan rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan, seseorang asalkan memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, setiap pegawai yang berstatus sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) hanya untuk diangkat menjadi Jaksa saja harus dinyatakan lulus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu: Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Diklat Dasar (Diklatsar), dan utamanya adalah Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ). KETIGA: Apakah tiadanya larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam Pasal 21 UU Kejaksaan selaras dengan cita-cita mewujudkan lembaga peradilan yang independent? Padahal jelas Pasal 21 UU Kejaksaan membuka kesempatan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik yang tentunya sangat berbahaya bagi independensi Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 1 angka (3) UU Kejaksaan sendiri juga memiliki ambiguitas dalam penafsiran apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir konstitusional yang menyatakan bahwa pada intinya Penuntut Umum adalah 200 Jaksa Agung atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. - Bahwa Pemohon pada permohonan a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan Pemohon bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karier mulai dari bawah. Analis Penuntutan sendiri merupakan jabatan yang melekat pada seseorang (in casu Pemohon) sebelum diangkat menjadi Jaksa setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). - Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong Pemohon secara pribadi (bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional) mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan. Terlebih beberapa ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (petitum) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 UU Kejaksaan a quo tetap diberlakukan seperti rumusan yang ada saat ini. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan yang terdapat ketidakselarasan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Pemohon di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum tertinggi. Sebab sekalipun Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa merupakan Penuntut Umum tertinggi akan tetapi pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan adalah sudah pasti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga untuk kepastian hukum demi kebaikan institusi tempat Pemohon bekerja yang saat ini dipimpin oleh pensiunan Jaksa yang tentunya tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemohon merasa 201 memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertingi walaupun statusnya pensiunan Jaksa atau tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki legitimasi formil yang kuat dalam UU Kejaksaan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo melanggar prinsip independensi penegakan hukum (badan peradilan termasuk juga badan-badan lain yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan atau in casu Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kenyataanya memang terdapat juga hak konstitusional Pemohon yang sangat berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan. - Bahwa sekalipun Pemohon bekerja sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetapi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik apabila terdapat suatu ketentuan dalam UU Kejaksaan sebagaimana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berpotensi melanggar hak konstitusional, maka tidak ada satupun yang dapat menderogasi hak Pemohon untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu undang-undang (in casu UU Kejaksaan). Terlebih apabila Pemohon pada permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo bertindak dengan kedudukannya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) mengajukan Pengujian Materiil (Judicial Review) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa (berpotensi) dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan dengan rumusannya saat ini. Sehingga Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya mengajukan Uji Materi suatu Undang-Undang tidak memerlukan ijin atau persetujuan atasan tetapi cukup melakukan pemberitahuan kepada pimpinan/atasan pada satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai. Terlebih tidak terdapat ketentuan dalam baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengharuskan adanya izin tertulis atau persetujuan tertulis pimpinan atau 202 atasan satuan kerja bagi setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang notabennya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ingin mengajukan Uji Materi suatu ketentuan, Pasal, Ayat, atau frasa dalam suatu undang-undang. Mengingat pembatasan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dapat dilakukan berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang. Oleh karena itu, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KONSTITUSIONALNYA UNTUK MENGAJUKAN UJI MATERI UU KEJAKSAAN A QUO TIDAK PERLU MEMINTA ATAU MEMILIKI IZIN ATAU PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN SATUAN KERJA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA DI WAKAI. Sebagai salah contoh konkret berupa perkara pengujian undang-undang yang dapat menjadi referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memahami bahwa tidak perlu ada izin tertulis dari pimpinan apabila Pemohon ingin mengajukan uji materi UU Kejaksaan a quo adalah perkara pengujian ketentuan terkait batas usia pensiun dalam UU Kejaksaan yang diajukan oleh 6 (enam) orang Jaksa pada perkara yang telah diputus dengan Putusan Sela melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022. Para Pemohon dalam permohonan pada perkara tersebut (baca halaman 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022) menyatakan bahwa, “Pemohon IV dan Pemohon V tidak melampirkan surat izin (Pimpinan), karena kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V dalam mengajukan Pengujian Materiil (Judicial Review) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan norma a quo.” - Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan adanya mekanisme perijinan atau persetujuan atasan. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki independensi struktural lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga 203 negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian- uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan a quo - Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan, Pemohon berkesimpulan dan meyakini adanya landasan hukum yang sangat kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan yang Pemohon ajukan, khususnya berkaitan dengan permohonan terkait Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21. Sehingga Pemohon tidak perlu menguraikan kembali posita permohonan yang telah diajukan karena secara komprehensif telah diuraikan dalam permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 a quo. Terlebih perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat memberikan keterangannya juga mengutip sistem pengangkatan Jaksa Agung di Amerika Serikat sebagaimana terdapat mekanisme Checks and Balances (in casu berupa advice and consent Senate) yangmana menurut Pemohon tidak tepat apabila dikatakan dapat menderogasi kewenangan atau hak prerogeratif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Oleh karena itu, apabila mekanisme pengangkatan Jaksa Agung di Amerika Serikat yang lebih dahulu berkembang diskursus studi ketatanegaraannya karena memang lebih dahulu merdeka yang juga menerapkan sistem presidensil saja menerapkan prinsip Checks and Balances pada proses pengangkatan Jaksa Agung (yang disana bahkan merangkap sebagai Menteri Kehakiman) berupa advice and consent senate, maka seharusnya prinsip Checks and bBalances juga diterapkan pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dengan adanya mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil atau representasi rakyat yangmana rakyat memiliki kedaulatan berdasarkan konstitusi. - Bahwa Pemohon juga telah mampu menjelaskan pada berkas permohonan terkait perlunya tafsir inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan untuk menutup ruang kesempatan bagi siapapun yang tidak pernah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) apalagi pernah terdaftar sebagai anggota partai politik diangkat menjadi 204 Jaksa Agung. Hal ini justru seakan memperoleh dukungan secara substansial atau secara tidak langsung dari pernyataan pihak Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir pada persidangan di Mahkamah Konstitusi memberikan keterangan yang menyatakan intinya, “Jaksa agung mempunyai mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Sehingga, menjadi Jaksa Agung tidak cukup hanya berlatar belakang seorang sarjana hukum. Namun juga dibutuhkan kemampuan teknis, penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta mempunyai pengalaman pola penanganan penyelesaian perkara sebagai seorang jaksa di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.” - Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (selanjutnya disebut DIKLAT TAK) serta program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (selanjutnya disebut Diklat PPPJ), bahkan tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam seperti yang dialami oleh Pemohon dan para Jaksa lainnya dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan a quo harus memulai karier dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), serta utamanya harus lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sehingga jelas Pemohon apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakadilan akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut, sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti rangkaian program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan 205 Pembentukan Jaksa (PPPJ), maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang termasuk Pemohon yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa, namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus berasal dari internal pegawai atau pensiunan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah pernah dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) serta terbukti pernah mengabdi bagi bangsa dan negara di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga, jelas Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dalam pokok permohonan (Petitum) pada permohonan a quo. Artinya, Pemohon tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan (yang memberikan kemungkinan atau posibilitas bagi seseorang sebagaimana tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sebelumnya tidak pernah mengabdi bagi bangsa dan negara di institusi Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan Pemohon. - Bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketentuan tersebut tentu melanggar hak konstitusional Pemohon yang hanya untuk berubah status dari Analis Penuntutan menjadi Jaksa (sederhananya hanya untuk diangkat menjadi Jaksa) harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Tentu pengaturan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memandang demi rasa keadilan bagi para Analis Penuntutan (Calon Jaksa) 206 dan Jaksa serta demi akuntabilitas atau kebaikan institusi Kejaksaan Republik Indonesia ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus berstatus Jaksa atau pensiunan Jaksa dan berpangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain setidaknya seorang supaya dapat diangkat menjadi Jaksa Agung telah dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (PPPJ), sebab bagaimana mungkin Pemohon hanya untuk diangkat menjadi Jaksa dari status awal sebagai Analis Penuntutan harus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, khususnya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) tetapi ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo malah membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Pemohon sangat yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki hati nurani dan pemikiran hukum yang obyektif untuk mampu merasakan ketidakadilan yang dirasakan oleh Pemohon berkaitan dengan berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan dan cita-cita mulia Pemohon untuk melihat institusi Kejaksaan Republik Indonesia tempat Pemohon bekerja dan berkarya sebagai seorang Sarjana Hukum memiliki independensi struktural yang sangat kuat. - Bahwa kita dapat membayangkan ketidakadilan yang terjadi apabila ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan terus dipertahankan pemberlakuannya. Mengingat seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang Jaksa harus bersusah payah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), program Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), dan program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Tetapi ketentuan tersebut malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang bahkan tidak pernah sekalipun mengalami manis-pahitnya mengabdikan diri bagi institusi Kejaksaan mulai dari satuan terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah terdalam dan terluar secara tiba-tiba karena suatu kepentingan dan kedekatan politik dengan penguasa diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Jelas ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan 207 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana pada intinya ketiga ketentuan dalam konstitusi tersebut mengatur terkait persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran konstitusional pada Pasal 20 UU Kejaksaan bahwa seorang Jaksa Agung harus merupakan seorang Jaksa atau pensiunan Jaksa berpangkat jabatan minimal Jaksa Utama (IV/e) yang notabennya pasti pernah dan telah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) atau diklat sejenisnya yang merupakan syarat utama untuk diangkat menjadi Jaksa. - Bahwa selain supaya seseorang yang diangkat menjadi Jaksa Agung benar- benar mengerti mengenai kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan, tafsir konstitusional (constitutional interpretation) Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sebagaimana menyatakan wajibnya seseorang pernah dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sedang berstatus aktif sebagai seorang Jaksa atau setidaknya pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung serta tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik tentu dapat digunakan untuk mencegah bahkan menyelamatkan instansi Kejaksaan Republik Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh seorang yang pragmatis terlebih apabila berasal dari unsur profesi sebelumnya sebagai politikus atau anggota partai politik yang tentunya bukan Jaksa. Sebab apabila Kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik tertentu dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan sebagai seorang Sarjana Hukum tentu sangat berpotensi sekali menjadikan praktik penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada masa kepemimpinannya sebagai komoditas jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat Jaksa Agung pasca perubahan UU Kejaksaan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan juga merupakan Penuntut Umum selain hanya berwenang untuk mengendalikan atau mengkoordinasikan penanganan perkara. Kewenangan Jaksa Agung tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf h UU Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan 208 wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, Jaksa Agung juga sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. - Bahwa dengan banyaknya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan oleh undang-undang, maka jelas dan tidak terbantahkan hanya seseorang yang pernah menjadi Jaksa baik seorang yang masih aktif menjadi Jaksa maupun Pensiunan Jaksa saja terutama Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) saja yang dapat dikatakan memiliki kompetensi baik manajerial Sumber Daya Manusia maupun pemahaman kultural serta budaya dan tata kerja untuk layak diberikan Amanah berupa jabatan sebagai Jaksa Agung oleh Presiden memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang satuan kerjanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga jelas apabila terdapat pendapat yang menyatakan bahwa seseorang sekalipun tidak pernah menjadi Jaksa tetap layak dan berhak diangkat menjadi Jaksa Agung asalkan memiliki kemampuan manajerial dan profesionalitas serta pengetahuan di bidang hukum adalah asumsi yang mengada-ada dan tidak dapat digunakan guna membenarkan pemberlakuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang memberikan kesempatan bagi siapapun yang tidak pernah menjadi Jaksa (termasuk anggota partai politik) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Terlebih justru ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan malah mengkhianati rasa keadilan dalam bingkai keadilan distributif pada konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi segenap pegawai Kejaksaan, khususnya para Calon Jaksa dan Jaksa. Sekiranya terdapat 2 (dua) pelanggaran rasa keadilan bagi para Calon Jaksa dan Jaksa dalam pemberlakuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo, yaitu: ➢ Pertama, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia hanya untuk menjadi Jaksa saja berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan harus bergelar Sarjana Hukum pada saat mendaftar masuk Kejaksaan, menjalani masa CPNS / PNS sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa), dan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Namun, Pasal 20 UU Kejaksaan 209 malah membuka ruang kesempatan bagi seseorang yang tidak pernah merasakan suka dan duka pengabdian di institusi Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah jauh dari domisili atau daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung walaupun tidak pernah mengikuti dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Jelas ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan menciderai rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Calon Jaksa dan Jaksa) sebagaimana bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam bingkai keadilan distributif menempatkan seseorang secara proporsional sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki yang spirit tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. ➢ Kedua, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia supaya dapat diangkat menjadi Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Kejaksaan harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diketahui bahwa seorang pegawai Kejaksaan baik calon Jaksa maupun Jaksa yang tentunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi anggota partai politik dan apabila diketahui menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan secara tidak hormat. Namun, Pasal 20 UU Kejaksaan secara implisit malah memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan. Padahal jelas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Lebih lanjut, Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United 210 Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) menyatakan bahwa, “states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dapat mewujudkan keadilan substansial yang sesungguhnya sebagaimana disimbolkan dengan timbangan yang dipegang oleh Patung Dewi Keadilan yang terdapat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Ragunan, DKI Jakarta). Itu yang menjadi alasan terkait perlu adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan inkonstitusional apabila tidak diartikan termasuk juga syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab seorang Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi para Jaksa di seluruh Indonesia yang notabennya Jaksa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana terdapat larangan untuk menjadi anggota partai politik. Sehingga wajar apabila terdapat pertanyaan, “apa rasio hukum untuk menyatakan konstitusional ketentuan yang secara tidak langsung memperbolehkan seorang anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia?” Hal ini tentu selain melanggar rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan terutama Calon Jaksa dan Jaksa yang dilarang menjadi anggota partai politik tetapi juga berpotensi besar melanggar prinsip lembaga peradilan yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. Bukti nyata bahayanya terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum apabila dipimpin oleh seseorang yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung terdaftar sebagai anggota partai politik dapat dilihat dari pernyataan Johanis Tanak (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika menghadiri Wawancara dan Uji Publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (saksikan menit 25:20 s/d menit 27:17 video pada kanal youtube Sekretariat Negara melalui link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s ) yang pada 211 saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku pernah diminta untuk menghadap bapak Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh seorang eks anggota partai politik, ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya sedang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju. Johanis Tanak di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat Negara menceritakan bahwa beliau melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan beliau dipanggil oleh Jaksa Agung dan beliau menghadap Jaksa Agung. Lebih lanjut, Johanis Tanak menyatakan saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya. Johanis Tanak menceritakan kepada Panitia Seleksi Capim KPK dengan berkata, "Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, Mantan Gubernur Mayor Jenderal Purnawirawan, putera daerah. Selain itu enggak ada lagi". Setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung yang pada saat itu eks anggota partai politik kemudian mengatakan bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang sebelum Jaksa Agung diangkat menjadi Jaksa Agung adalah anggota partai politik tersebut. Saat itu Johanis Tanak yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung. Johanis Tanak lebih lanjut berkata, "Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan." Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pernyataan eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya tidak perlu ada pernyataan Jaksa Agung pada saat itu yang berkata bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang hingga membuat Johanis Tanak menceritakan di hadapan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkata demikian, "tapi Ketika itu saya sampaikan, ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, 212 bapak ini tidak layak menurut media, tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol Bapak, yaitu NasDem. Mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik." Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para Jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu harus adanya syarat yang membatasi bahkan menutup kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung (baca https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-tegaskan-jaksa-agung-tak- pernah-intervensi-kasus-korupsi-kader-nasdem.html pernyataan Johanis Tanak tersebut diperoleh dari website tersebut dan video pada youtube Sekretariat Negara pada link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s). - Bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang tidak mengatur terkait syarat Jaksa Agung harus Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) dan tidak pernah terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik.” - Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Pemohon pada berkas permohonan, jelas dan tidak terbantahkan Pasal 21 UU Kejaksaan a quo yang tidak mengatur terkait larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain 213 itu, Pasal 21 UU Kejaksaan juga melanggar rasa keadilan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi para Jaksa yang karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 21 UU Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga larangan menjadi “pengurus dan/atau anggota partai politik.” - Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam berkas permohonan Pemohon yang telah dibacakan baik oleh Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon dan bukti-bukti terlampir yang telah diserahkan dapat disimpulkan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) selain bertentangan dengan hak konstitusional (Constitutional Rights) Pemohon tetapi juga definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan a quo menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradiction in terminis) yang tentunya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pada konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak terdapat Checks and Balances Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang secara tidak langsung memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung melalui adanya celah hukum pada ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (independent judiciary) khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (in casu Kejaksaan Republik Indonesia). Kemudian, jelas dan tidak terbantahkan Pasal 214 20 UU Kejaksaan juga bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law) yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 UU Kejaksaan yang tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik juga terbukti bertentangan dengan prinsip independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga (independent judiciary) yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan: “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” Sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 215 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” 3. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Sehingga rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. 4. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 216 a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g” yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.” Sehingga rumusan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa terakhir berpangkat paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. 217 5. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi sebagai berikut: “Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehingga rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi: “Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; 218 c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang- undang; atau i. anggota dan/atau pengurus partai politik.” 6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.7] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap menilai bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan a quo karena kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut: (1) Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar terhadap keberlakuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan. (2) Persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Kejaksaan saat ini tidak menimbulkan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan sebagaimana 219 diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 karena ketentuan norma a quo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat yang memenuhi kompetensi untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. (3) Pasal permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berhubungan langsung dengan kerugian ataupun hak konstitusional Pemohon yang didalilkan yakni berkaitan dengan kepastian hukum dan independensi dalam persyaratan maupun pengangkatan Jaksa Agung RI. (4) Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak mereduksi atau menghilangkan hak konstitusional dan kesempatan serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai calon Jaksa ataupun calon Jaksa Agung di kemudian hari ataupun insan Adhyaksa lainnya yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu berlakunya pasal a quo tidak mengakibatkan kerugian ataupun potensi kerugian konstitusional ataupun menghilangkan hak konstitusional yang melekat pada Pemohon. (5) Mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai Pegawai Kejaksaan sebagaimana Putusan Nomor 61/PUU-XIX/2021 tidak menjadikan Pemohon serta merta memiliki legal standing dalam permohonan a quo karena pertimbangan dalam memberi kedudukan bagi Pemohon untuk perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan permohonan a quo. (6) Terkait dengan dalil Pemohon yang menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional dalam permohonan a quo yaitu selaku Tax Paye adalah dalil yang keliru karena sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 081/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pemohon yang dapat bertindak sebagai tax payer dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yakni kedudukan hukum pembayar pajak hanya dimungkinkan bagi pengujian undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak. In casu, objek permohonan pemohon dalam permohonan a quo bukanlah undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak, baik materi pasal dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan 220 demikian dalil Pemohon sebagai tax payer tidak ada kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan undang-undang a quo serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon. II. TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Dalil yang disampaikan Pemohon terhadap pasal-pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebab merujuk pada Pasal 1 angka 2 jo Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang dimaksud Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi, maka seharusnya definisi Penuntut Umum juga mencakup didalamnya selain Jaksa juga terdapat Jaksa Agung. b. Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 serta menimbulkan konflik hukum antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 karena tidak terdapat penerapan checks and balances pada mekanisme pengangkatan Jaksa Agung yang tanpa melalui fit and proper test DPR sehingga dalam penalaran yang wajar berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan RI dan membuka ruang kesempatan tanpa batas kepada Presiden sebagai organ politik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. 221 c. Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). Hal ini menjadi sangat penting karena selain menunjukkan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. d. Pasal 21 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena tidak melarang rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik yang berpotensi membuat penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI menjadi rentan terjadi transaksional karena adanya suatu kepentingan politik. 2. Tanggapan Pemerintah atas materi pokok permohonan yang diujikan pada sebagai berikut: 2.1. Terhadap Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan: a. ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan merupakan ketentuan umum yang menjadi batasan pengertian bersifat umum terkait dengan materi yang diatur. Ketentuan Umum suatu undang- undang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”) dalam Lampiran II UU P3, berisi: 1) batasan pengertian atau definisi; 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. b. Penambahan “Jaksa Agung” dalam definisi “Penuntut tidak tepat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan karena kewenangan Jaksa 222 Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi adalah karena secara ex- officio sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan serta sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI khususnya dalam penuntutan perkara pidana, bukan karena kualifikasi menduduki jabatan fungsional Jaksa. Selain itu, hal ini juga merupakan konsekuensi dari asas dominus litis yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. c. Tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung jauh lebih besar dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 36 UU Kejaksaan. Hal ini pun pernah ditegaskan dalam keterangan Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUVIII/2010, tanggal 3 September 2010. Sehingga apabila dalil pemohon tersebut dikabulkan, maka akan mempengaruhi ketentuan pasal lainnya yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung RI. 2.2. Terhadap Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan: a. Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan dimana gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1789. Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan serta dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya b. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukan bahwa sistem Pemerintahan yang dianut Negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam pemerintahan persidensial Presiden 223 diserahi mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. c. Kaitannya dengan pengangkatan Jaksa Agung perlu untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara normatif, UUD 1945 sebagai constitutional norm tidak menyebutkan secara eksplisit kedudukan Kejaksaan, demikian pula Jaksa Agung. UUD 1945 mengatur secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud “badan-badan kehakiman” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. d. Secara historis kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang termasuk dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif yang berkaitan erat dengan kekuasaan yudikatif, hal ini merupakan perwujudan dari aspek filosofis hukum pidana itu sendiri, dimana hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah adanya benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum, dan masyarakat umum disini diwakili oleh Pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Selain itu kedudukan Kejaksaan yang tertuang dalam empat Undang-Undang tentang Kejaksaan yang pernah ada (UU No15 Tahun 1961; UU No 5 Tahun 1991, UU No 16 Tahun 2004 dan UU No 11 Tahun 2021), semuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, yang juga berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, sehingga implikasinya adalah pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak Persiden. e. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara yang fungsinya berkaitan dengan 224 kekuasaan kehakiman utamanya di bidang penuntutan bersifat dualistik yaitu: (1) Sebagai lembaga pemerintah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa. (2) Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh diintervensi kekuasaan demi pertanggungjawaban hukum dan keadilan yang merupakan kewajiban negara dan melindungi rakyat. Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk dalam ruang lingkup yudikatif. f. Namun demikian dalam pelaksanaan fungsi Kejaksaan, di bawah Jaksa Agung, dalam kaitan kekuasaan kehakiman, merupakan fungsi kekuasaan yang dilaksanakan secara merdeka, sebagaimana kekuasaan merdeka yang melekat pada kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004. g. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) merupakan pengaturan yang telah terukur dengan berbagai pertimbangan yang menyesuaikan karakteristik jabatan dalam Lembaga Kejaksaan serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam tugas dan fungsi Kejaksaan. Berdasarkan karakteristik penegakan hukum bahwa penuntut umum merupakan perwakilan dari negara maka diperlukan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dinamis yang dalam pengangkatan dan pemberhentian cukup dilaksanakan oleh Presiden. h. Secara yuridis pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden dalam pasal a quo tanpa melalui proses fit and proper test oleh DPR sebagai bagian dari checks and balances tidak melanggar UUD 1945 dan merupakan das Vorrecht (hak prerogatif) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan 225 Undang-Undang. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49 PUU-VII/2010 bahwa jabatan Jaksa Agung adalah pejabat negara maka pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia termasuk dalam ruang lingkup kekuasan pemerintahan (eksekutif) bukan Legislatif maupun Yudikatif, sehingga penilaian terhadap cakap atau tidak individu yang akan angkat diangkat sebagai Jaksa Agung RI merupakan penilaian subjektif dari Presiden Republik Indonesia”.13 Jabatan Jaksa Agung termasuk dalam apa yang disebut sebagai ”political appointees” oleh Presiden atau disebut sebagai hak prerogatif Presiden. i. Bahwa check and balances terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya juga telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, yang pada pokoknya menyebutkan Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. j. In casu, dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, pengangkatan Jaksa Agung yang tidak melalui persetujuan DPR, tidak menghalangi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c juncto Pasal 70 ayat (3) juncto Pasal 72 huruf d UU MD3, yang menyatakan “DPR mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah”, termasuk, pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, penerapan check and balances oleh DPR kepada Jaksa Agung dapat dilakukan kapanpun tanpa harus menegaskan pengaturan pengangkatan Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan DPR. 13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 PUU-VII/2010 hlm 135 226 k. Pelaksanaan prinsip check and balances oleh DPR terhadap Kejaksaan RI dilakukan dalam bentuk mekanisme pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dan kunjungan kerja ke satuan kerja Kejaksaan baik yang berada di pusat maupun daerah, yang selama ini telah berjalan dan menghasilkan dampak positif bagi kepentingan publik, khususnya dalam kerangka pembangunan nasional. 2.3. Terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan: a. Jaksa Agung memiliki tugas dan tanggung jawab sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 36 UU Kejaksaan. b. Kebebasan memilih Jaksa Agung yang dimiliki oleh Presiden berlandaskan kepentingan publik, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman dan pengetahuan akan praktek hukum yang ada. Sebagai konsekuensinya, tentu calon yang berasal dari lingkup Kejaksaan, akan lebih memiliki keutamaan sebagai pilihan. Namun demikian, terkait dengan permohonan untuk dimasukannya syarat pengangkatan Jaksa Agung yang dimohonkan Pemohon akan bertentangan dengan political will pembentuk UU Kejaksaan karena hukum dalam pendekatan sistem harus dimaknai bahwa suatu sistem hukum yang dipilih saat ini tidak menutup kemungkinan di kemudian hari berubah disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang terjadi pada saat itu. In casu, melalui UU 11/2021 juncto UU 16/2004, belum ada kebutuhan hukum untuk mengubah syarat untuk menjadi Jaksa Agung menggunakan sistem tertutup sebagaimana yang didalilkan pemohon. 2.4. Terhadap Pasal 21 UU Kejaksaan: a. Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. 227 b. Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”). c. Partai Politik dapat mengangkat anggota partai politik terhadap warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Parpol, dengan demikian memperhatikan rumusan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Parpol tersebut, maka diketahui anggota partai politik mempunyai kedudukan hak untuk memilih dan dipilih yang sama dengan dengan warga negara Indonesia. d. Dalam hal Pemohon dalam permohonan uji materiil Pasal 20 jo. Pasal 21 UU Kejaksaan meminta ditambahkan larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik hal tersebut justru bertolak belakang dan bertentangan dengan karakterisktik demokrasi dalam sistem politik Indonesia yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945 yang perwujudannya dalam pembentukan partai politik yang seluruh anggota partai politik tersebut juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk memilik dan dipilih. e. Secara konstitusional muatan, ayat dan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Kejaksaan justru telah memperhatikan dan tidak membatasi hak- hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah kemudian direkrut sebagai anggota Partai Politik. 228 f. Implementasi pengaturan Pasal 21 UU Kejaksaan secara teknis harus terukur dengan berbagai alasan-alasan yang dapat mendukung serta diperlukan pertimbangan lain-lain juga diperlukan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait sehingga norma Pasal 20 dan Pasal 21 secara substansi menjadi open legal policy pembentuk undang-undang. III. KESIMPULAN TERHADAP HASIL PERSIDANGAN PERKARA A QUO Oleh karena Pemohon tidak menghadirkan saksi/ahli dalam persidangan maka berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah memberikan kesimpulan secara subtantif sebagai berikut: • Permohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); • Pasal 1 Angka 3, Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena: 1. Penambahan “Jaksa Agung” dalam definisi “Penuntut tidak tepat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan karena kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi adalah karena secara ex-officio sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan serta sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI khususnya dalam penuntutan perkara pidana yang merupakan konsekuensi dari asas dominus litis cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. 2. Pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden dalam pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan tanpa melalui proses fit and proper test oleh DPR sebagai bagian dari checks and balances tidak melanggar UUD 1945 dan merupakan das Vorrecht (hak prerogatif) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang hal ini pun 229 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49 PUU-VII/2010. 3. Kebebasan memilih Jaksa Agung yang dimiliki oleh Presiden berlandaskan kepentingan publik, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman dan pengetahuan akan praktek hukum yang ada, dimana calon yang berasal dari lingkup Kejaksaan tentu akan lebih memiliki keutamaan sebagai pilihan. Namun demikian, syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 20 UU Kejaksaan merupakan political will pembentuk UU Kejaksaan yang masih sejalan dengan UUD 1945 dan kebutuhan hukum saat ini. 4. Secara konstitusional muatan, ayat dan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Kejaksaan justru telah memperhatikan dan tidak membatasi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah kemudian direkrut sebagai anggota Partai Politik. Implementasi pengaturan Pasal 21 UU Kejaksaan secara teknis harus terukur dengan berbagai alasan-alasan yang dapat mendukung dan secara substansi menjadi open legal policy pembentuk undang-undang. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 3. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 230 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 231 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 selanjutnya disebut UU 16/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan 232 selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan (calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai dan bercita-cita menjadi Jaksa Agung sehingga bergabung dengan korps Kejaksaan Republik Indonesia dengan meniti karier dari bawah; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta beranggapan hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya; 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 yang menyatakan sebagai berikut: 233 Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 20 UU 11/2021 Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Pasal 21 UU 16/2004 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. 4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan yang menyatakan Penuntut Umum adalah Jaksa tidak selaras dengan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan Jaksa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan Jaksa merupakan Penuntut Umum tertinggi, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Pemohon; 5. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan tidak mengatur adanya mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud checks and balances antar kekuasaan negara pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sehingga membuka peluang intervensi Presiden 234 dan/atau kolega politiknya terhadap penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI. Lebih jauh, hal ini akan menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan penegakan hukum. Ketentuan norma a quo berpotensi besar dijadikan alat bagi Presiden untuk dengan mudah mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung hanya berdasarkan pertimbangan subjektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan niscaya diangkat menjadi Jaksa. Namun, apabila dalam menjalankan pekerjaan sebagai Jaksa dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan Presiden dan/atau kolega politiknya, maka dengan menggunakan penalaran yang wajar sangat dimungkinkan Pemohon akan mengalami pemutasian karena dianggap tidak mematuhi perintah Jaksa Agung sebagai atasan; 6. Bahwa ketentuan norma Pasal 20 UU Kejaksaan memberikan kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti program PPPJ dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Hal demikian dapat melanggar hak konstitusional Pemohon karena untuk dapat diangkat dari Analis Penuntutan menjadi Jaksa saja harus dinyatakan lulus pada program PPPJ. Oleh karenanya, ketentuan a quo menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Kejaksaan tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik. Ketentuan a quo sangat berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebab, sebagai calon Jaksa harus berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dilarang untuk menjadi anggota partai politik, maka sudah seharusnya Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi dan juga Penuntut Umum tertinggi harus dilarang juga merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Hal ini mengingat Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan kewenangan 235 lainnya berdasarkan undang-undang yang menuntut adanya independensi baik secara struktural maupun personal; 8. Bahwa Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 serta Pasal 20 UU 11/2021 melanggar prinsip independensi penegakan hukum badan peradilan serta badan lainnya, in casu Kejaksaan RI, dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon benar sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa. Artinya, Pemohon memiliki potensi kelak setelah diangkat menjadi Jaksa akan bersentuhan langsung dengan permasalahan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 236 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum karena dalam ketentuan a quo disebutkan bahwa Penuntut Umum hanya Jaksa. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan dinyatakan bahwa Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan, dinyatakan bahwa Jaksa sudah pasti adalah Pegawai Negeri Sipil. Sementara, dalam praktik seorang Jaksa Agung dapat merupakan pensiunan pegawai Kejaksaan yang berarti sudah tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 tidak menerapkan prinsip checks and balances yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terlebih lagi, Kejaksaan merupakan institusi yang memiliki kewenangan dan fungsi penegakan hukum dan peran strategis lainnya sehingga harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa mekanisme fit and proper test DPR sebagai upaya menerapkan checks and balances dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan RI sebagaimana fungsi utamanya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau proses penegakan hukum yaitu penuntutan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Tanpa adanya mekanisme persetujuan DPR terdapat kemungkinan Presiden mengangkat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas, akseptabilitas, dan pemahaman terkait kultur, organisasi, tata kelola, serta peraturan perundang-undangan internal Kejaksaan, terutama terkait dengan persyaratan menjadi Jaksa Agung; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 memungkinkan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan yaitu bukan berstatus Jaksa aktif ataupun pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir 237 Jaksa Utama (IV/e) yang tentunya tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program PPPJ. Selain itu, ketentuan norma a quo telah memberikan celah hukum bagi pengurus ataupun anggota partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung yang tentu akan membahayakan institusi Kejaksaan untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Ketentuan Pasal a quo menciptakan ketidakadilan karena seseorang hanya untuk menjadi Jaksa harus dinyatakan lulus berbagai program pendidikan dan pelatihan. Namun, ketentuan tersebut justru memberikan kemudahan serta kesempatan bagi seseorang yang tidak pernah mengabdi di lingkungan Kejaksaan RI untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung hanya karena kedekatan politik dengan penguasa. Hal demikian bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 21 UU 16/2004 yang tidak melarang rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena seorang Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan RI yang merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara merdeka. Sedangkan, seseorang yang merupakan anggota partai politik akan sangat sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang independen akibat adanya patronase- klientisme politik, yang tentu tidak akan dapat dilepaskan dari dugaan adanya nuansa politik yang sarat dengan intervensi dalam melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, ketentuan norma a quo bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 238 melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang”; b. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”; c. Menyatakan Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat “g. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; d. Menyatakan Pasal 21 UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2023 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; 239 [3.11] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang secara tersendiri diminta oleh Mahkamah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan Permohonan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 telah pernah dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Pemohon yang sama. Permohonan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021 dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004, dengan menambahkan pengujian norma ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 UU 11/2021 serta Pasal 20 UU 16/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa dengan adanya penambahan norma pengujian dan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, serta terlebih lagi terhadap 240 perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan, maka terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang secara tersendiri diminta oleh Mahkamah, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Presiden sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum perihal kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 UU 11/2021. Terhadap permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 merupakan bagian dari Ketentuan Umum dalam UU 11/2021 yang di dalamnya memuat antara lain batasan pengertian atau definisi dari istilah Penuntut Umum yang akan digunakan secara berulang-ulang dalam pasal dan beberapa pasal selanjutnya [vide Lampiran II Angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap Ketentuan Umum suatu undang-undang haruslah dilakukan 241 secara saksama dengan mempertimbangkan dampaknya bagi keberlakukan pasal-pasal selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan batasan pengertian atau definisi yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang merujuk pada batasan pengertian tersebut, in casu pengertian Penuntut Umum. Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Pemohon yang meminta untuk menambahkan frasa “Jaksa Agung” dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021, menurut Mahkamah substansi yang diatur dalam Pasal a quo terkait dengan subjek serta batasan kewenangan dalam melakukan tindakan penuntutan secara umum yaitu ditujukan bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Sedangkan, tugas dan wewenang Jaksa Agung telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 35 UU 11/2021. Oleh karena itu, menambahkan frasa Jaksa Agung dalam rumusan batasan pengertian “Penuntut Umum” dalam norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 justru akan menimbulkan kerancuan pengertian Penuntut Umum itu sendiri terutama jika diterapkan bagi pasal-pasal berikutnya yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sebagaimana termuat dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung secara ex-officio berdasarkan jabatannya sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang akan menjadi pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan [vide Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021]. Oleh karena kedudukan tersebut, jabatan Jaksa Agung ditetapkan statusnya sebagai Pejabat Negara, bukan pegawai negeri sipil [vide Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004] sebagaimana Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 11/2021. Sekalipun, Jaksa Agung tersebut awalnya adalah jaksa karier yang berstatus pegawai negeri sipil (jabatan fungsional), namun apabila yang bersangkutan diangkat oleh Presiden sebagai Jaksa Agung maka statusnya sebagai pegawai negeri sipil justru harus diberhentikan sementara sepanjang yang bersangkutan belum memasuki batas usia pensiun [vide Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara]. Sementara itu, berkaitan dengan Jaksa Agung yang tidak berstatus sebagai PNS atau bukan dari internal Kejaksaan, kewenangan penuntutan tetap melekat kepada jabatan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karenanya, tidak terdapat persoalan 242 ketidaksesuaian norma dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 jika dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, menurut Pemohon hal tersebut dapat mengganggu independensi lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya karena tidak terdapatnya mekanisme checks and balances dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden. Oleh karenanya, Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai norma yang dimohonkan a quo dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa Mahkamah pernah memutus terkait jabatan Jaksa Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 dengan Amar Putusan sebagai berikut: 5. AMAR PUTUSAN, Mengadili, Dalam Provisi: • Menolak permohonan Provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; 243 • Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Berdasarkan Putusan a quo, Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum Paragraf [3.24] menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pertimbangan hukum dalam Paragraf a quo memberikan konsekuensi bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, Kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Presiden memiliki hak konstitusional untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. Putusan a quo selanjutnya ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang dengan mengubah norma Pasal 22 ayat (1) UU 16/2004 yang memasukkan pengaturan Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan [vide Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 11/2021]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung adalah anggota kabinet yang pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung pada Presiden sebagaimana halnya menteri- menteri dalam kabinet. [3.16.2] Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif, di mana secara doktriner diterjemahkan sebagai hak yang istimewa yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun hak prerogatif Presiden dalam pembahasan perubahan UUD 1945 disetujui oleh hampir semua fraksi dengan batasan yaitu tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya 244 dominasi dan peran seorang Presiden. Mekanisme checks (kontrol) dimaksud adalah adanya suatu pengawasan antara satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, sedangkan mekanisme balances (penyeimbang) dimaksudkan agar masing-masing cabang kekuasaan memiliki proporsi kewenangan yang seimbang, dalam arti tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak (absolut) atau melampaui kekuasaan lembaga negara lainnya. Tujuan diterapkannya mekanisme dimaksud adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi ataupun untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang atau suatu institusi. Hal ini sejalan pula dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang menghendaki dianutnya mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang berlangsung sebelum perubahan UUD 1945 sehingga dapat terwujud tata kelola bernegara yang demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih transparan. Salah satu wujud mekanisme checks and balances adalah adanya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme yaitu dalam hal ini DPR dibekali dengan empat hak: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Hak ini dilakukan oleh DPR dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah [vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 2/2018)]. Terlebih lagi, Pasal 74 UU 2/2018 juga telah memuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, sebagai berikut: (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. (2) Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan 245 (4) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. (5) Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi. Frasa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan tersebut juga telah dijelaskan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 73 UU 2/2018 yang berkelindan dengan Pasal 74 UU a quo adalah orang perseorangan atau badan hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah [vide Penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU 2/2018]. Artinya, sekalipun yang bersangkutan adalah pejabat negara yang apabila tidak melaksanakan rekomendasi DPR maka DPR dapat mengenakan sanksi dan melakukan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR [vide Penjelasan Umum UU 2/2018]. Dalam kaitan ini, DPR in casu Komisi III DPR, memiliki kewenangan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karenanya, Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung pun tentu tidak akan secara asal menentukan orang, yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang penegakan hukum. Bahkan, dalam konteks ini seharusnya sebelum mengangkat Jaksa Agung, Presiden telah mempertimbangkan tidak hanya dari aspek penegakan hukum melainkan juga menilai secara komprehensif dari segala aspek agar Jaksa Agung yang akan diangkat tersebut benar-benar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Kejaksaan. Bahwa dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hak- hak yang dimilikinya, tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) jika dalam rekomendasi DPR, Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet pemerintahan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang ditentukan dalam UU Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena yang dikhawatirkan Pemohon atas pengangkatan, termasuk juga pemberhentian Jaksa Agung, sesungguhnya adalah karena tidak adanya mekanisme checks and balances, maka dalil Pemohon mengenai perlu adanya persetujuan DPR dalam proses pengangkatan, termasuk juga pemberhentian Jaksa Agung, menjadi tidak relevan lagi untuk 246 dipertimbangkan mengingat mekanisme checks and balances sesungguhnya telah berjalan secara terus menerus dalam hubungan kelembagaan antara Presiden dan DPR. Sehingga, dalam pengangkatan Jaksa Agung pun Presiden senantiasa mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas calon Jaksa Agung. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 20 UU 11/2021 yang menurut Pemohon norma tersebut harus juga mencakup syarat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan profesional yang mempunyai karakteristik khas serta memerlukan pengetahuan hukum yang baik dan keahlian khusus. Sebab, selain sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung juga menjadi penasihat hukum negara ketika negara menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan umum, maupun kepentingan hukum. Selain itu, seorang Jaksa Agung juga harus memiliki keahlian manajerial dalam memimpin dan mengkoordinir penegak hukum lainnya dalam upaya penegakan hukum karena hal ini terkait dengan fungsi Kejaksaan dalam segala lini pelaksanaan peradilan yaitu bidang pidana, perdata, tata usaha negara termasuk sebagai kuasa Presiden dalam beracara di Mahkamah. Oleh karena itu, Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Artinya, sekalipun Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus terbebas dari intervensi pihak manapun. Sebab, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani [vide Konsiderans Menimbang huruf c dan Penjelasan Umum UU 16/2004]. 247 Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan diperlukannya syarat-syarat tambahan untuk menjadi Jaksa Agung, menurut Mahkamah akan menciptakan proses rekrutmen Jaksa Agung secara tertutup maksudnya adalah jabatan Jaksa Agung tidak dapat diisi oleh seseorang yang berasal dari luar institusi Kejaksaan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Hal demikian selain justru tidak memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengabdikan diri pada institusi Kejaksaan, juga telah membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas negara khususnya di bidang penuntutan. Meskipun demikian, Mahkamah sependapat dengan keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pemberi Keterangan yang diminta oleh Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga seorang Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis dan penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau mempunyai pengalaman dalam penanganan penyelesaian perkara [vide keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertanggal 19 Juni 2023 halaman 29]. Adapun dalam keterangan tambahannya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan seorang Jaksa Agung yang memiliki latar belakang Jaksa karier akan memberikan nilai lebih karena telah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengetahuan teknis penyelesaian permasalahan hukum baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, maupun intelijen serta dalam hal pengalaman manajerial dan anatomi kelembagaan, sehingga dapat segera beradaptasi dalam pelaksanaan tugas-tugas seorang Jaksa Agung. Sedangkan, terhadap Jaksa Agung yang bukan berasal dari Jaksa karier, dari sisi kelembagaan Jaksa Agung yang terpilih mempunyai supporting system dari unsur pembantu pimpinan yaitu Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda sesuai dengan pembidangannya, sehingga Jaksa Agung yang bersangkutan dapat segera beradaptasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 248 [3.17.2] Bahwa dalam konteks permohonan a quo perlu dibedakan persyaratan yang didalilkan Pemohon adalah dalam kaitan dengan syarat seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sehingga perlu menempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dapat terbentuk menjadi jaksa yang profesional. Termasuk salah satu pendidikan tersebut adalah calon Jaksa harus lulus PPPJ [vide Pasal 9 ayat (2) UU 11/2021]. Dengan demikian, bagi Jaksa karier yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung maka dengan sendirinya yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh persyaratan jenjang pendidikan dimaksud. Namun, dalam hal Presiden mengangkat Jaksa Agung di luar karier atau non karier, bukan berarti orang tersebut tidak profesional karena jika hal tersebut terjadi justru akan merugikan kinerja Kejaksaan Agung, yang notabene juga kinerja Presiden. Sebab, Jaksa Agung yang diangkat tersebut merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas Kejaksaan yang dipimpinnya, termasuk mengendalikan tugas, wewenang Kejaksaan dan tugas lain yang diberikan oleh negara sebagaimana ihwal demikian telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.16.2]. Artinya, syarat-syarat yang menurut Pemohon “dibebankan” hanya kepada Jaksa, sesungguhnya juga merupakan bagian dari tanggung jawab Jaksa Agung, apakah yang berasal dari internal atau di luar Kejaksaan, untuk membentuk Jaksa yang profesional dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu, berkaitan dengan syarat kepangkatan yang didalilkan Pemohon, telah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah di atas bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara sehingga terhadap pengangkatannya tidak berlaku ketentuan golongan pangkat. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan syarat tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik karena berkelindan dengan pasal lain yang didalilkan Pemohon maka sekaligus akan dipertimbangkan di bawah ini. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kekhawatiran Pemohon atas tidak profesionalnya Jaksa Agung yang diangkat dengan tidak memenuhi syarat lulus PPPJ, bukan sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e) adalah tidak beralasan menurut hukum. 249 [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 21 UU 16/2004 yang perlu menambahkan syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Merdeka atau mandiri berarti adanya kebebasan bagi Jaksa Agung dari intervensi dan pengaruh seseorang, suatu kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya kemandirian tersebut dapat dijamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat 250 penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 251 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang berkenaan dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 serta Pasal 20 UU 11/2021, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI SALDI ISRA Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian perihal konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan. Berkenaan dengan putusan a quo, saya berpendapat norma Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan harusnya dinyatakan beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan alasan sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa norma Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Secara konstitusional, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi Jaksa Agung bagian dari anggota kabinet. Dalam logika sistem pemerintahan presidensial, 252 pengisian anggota kabinet merupakan hak konstitusional Presiden. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden dalam pengisian anggota kabinet sangat besar. Dalam hal ini, norma Pasal 17 UUD 1945 menyatakan presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai bagian dari kabinet, Jaksa Agung juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun demikian, tersebab karakter khas posisi jaksa dalam penegakan hukum yang keberadaannya memiliki kaitan atau bersentuhan dengan substansi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, pengisian Jaksa Agung dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, sebagai salah satu ujung tombak lembaga penegak hukum, Kejaksaan merupakan lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang penegakan hukum, in casu melakukan penuntutan, secara struktural berkaitan dengan pelaksanaan wewenang badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan posisi sentral tersebut, pengisian Jaksa Agung dilakukan dengan cara melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski melibatkan DPR, penglibatan dalam pengisian posisi Jaksa Agung tidak dilakukan dalam bentuk “memberikan persetujuan” tetapi hanya terbatas “memberikan pertimbangan” kepada Presiden. Pertimbangan DPR dalam pengisian Jaksa Agung tidak dilakukan dengan menggunakan cara atau mekanisme fit and proper test, tetapi dilakukan berupa penyampaian catatan DPR kepada Presiden atau pembahasan terbatas antara pimpinan DPR dan Presiden berkenaan dengan calon Jaksa Agung yang diangkat menjadi anggota kabinet. Sekalipun “memberikan pertimbangan” tidak sama kuatnya dengan “memberikan persetujuan”, pilihan memberikan hak kepada DPR untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengisian Jaksa Agung agar mulai terbangunnya mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR dalam pengisian Jaksa Agung. Begitu pula dengan pemberhentian Jaksa Agung sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatan, Presiden pun harus menyampaikan atau memberitahukan alasan-alasan pemberhentian kepada DPR. Dengan adanya keharusan memberitahukan kepada DPR, Presiden tidak akan dapat berbuat sekehendaknya memberhentikan Jaksa Agung karena 253 terdorong oleh faktor tidak menerima “arah penegakan hukum” yang dilakukan jaksa Agung; [6.1.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 20 UU Kejaksaan yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung, dan norma Pasal 21 UU Kejaksaan yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi seorang Jaksa Agung. Kedua norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, berkelindan dengan penambahan syarat huruf (i) yang dimohonkan, yaitu tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Kelindan dengan permohonan perihal adanya syarat tambahan syarat bagi Jaksa Agung dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu “termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Karena itu, saya akan mempertimbangkan kedua norma dimaksud dalam satu kesatuan, sebagai berikut: [6.1.2.1] berkenaan dengan adanya syarat tambahan yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu dapat dinilai sebagai keinginan objektif untuk mencegah atau menghindarkan Kejaksaan dari pengaruh “unsur-unsur politik” dalam penegakan hukum. Sekalipun tidak ada jaminan Jaksa Agung yang bukan berasal dari partai politik akan menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih independen, namun larangan terhadap figur yang merupakan kader atau anggota partai politik akan memberikan perlindungan lebih terhadap institusi Kejaksaan dan sekaligus perlindungan terhadap upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, jika tidak ada larangan yang tegas terhadap anggota partai politik menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan akan selalu berpotensi menimbulkan rasa curiga dan pontensial diselimuti banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, mencegah menjadi jauh lebih baik untuk menghindari kecurigaan berkepanjangan dalam penegakan hukum, in casu penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. [6.1.2.2] berkenaan dengan permintaan adanya syarat tambahan dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Upaya memohon adanya syarat tambahan dimaksud, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan potensi konflik (conflic of interest) dalam 254 rangkap jabatan. Dan, apabila dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung, sebagai salah satu figur atau jabatan sentral dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya potensi konflik tersebut harus dapat dicegah sejak awal. Bagaimanapun, larangan conflic of interest harus menjadi bagunan etik dalam merawat penegakan hukum, termasuk dalam institusi Kejaksaan. Artinya, larangan untuk rangkap jabatan, termasuk rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik menjadi sesuatu yang sangat krusial dihindari guna memastikan calon Jaksa Agung benar-benar independen dan imparsial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung. Dalam konteks itu, postulat bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Bahkan, bagi seorang yang akan diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung, yang bersangkutan harus mempunyai jarak waktu yang cukup berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas (loyalty) kepada partai politik, paling tidak, seseorang telah berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian, terutama norma dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO DAN M. GUNTUR HAMZAH Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.3] Menimbang bahwa bersandar pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih 255 lanjut, dengan memperhatikan asas ex aequo et bono dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan), kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, mengajukan pendapat berbeda (disessenting opinion). [6.4] Menimbang bahwa sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR”. Pasal 20 Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat Jasmani dan Rohani; dan 256 f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat, g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai jaksa aktif atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 21 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada pejabat lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. 2. Bahwa terhadap norma a quo di atas, apabila ditelaah lebih jauh maka sesungguhnya pada pokoknya terdapat 5 (lima) isu konstitusionalitas yang diangkat Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut: a. Penuntut umum adalah Jaksa Agung dan/atau jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang; b. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR; c. Jaksa Agung harus terlebih dahulu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa (PPPJ); 257 d. Jaksa Agung berstatus sebagai jaksa aktif atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan e. Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. 3. Bahwa terhadap isu poin a, c, dan d, kami memiliki pandangan, pendapat, dan alasan yang sama dengan putusan Mahkamah yang telah dibacakan beberapa saat yang lalu bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, menurut hemat kami, khusus pada poin b dan e yakni isu tentang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR, dan isu tentang Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, kami beralasan mempunyai pendapat hukum yang berbeda dengan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan hukum, antara lain: 3.1 Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan telah menegaskan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan umum UU Kejaksaan dinyatakan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, dan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan (equilibrium) antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Begitu pentingnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan strategis perannya dalam 258 rangka tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka sejatinya Kejaksaan RI adalah lembaga yang tergolong constitutional importance, namun proses rekrutmennya tidak melibatkan DPR berupa pertimbangan DPR, sehingga Kejaksaan menjadi sebatas sebagai lembaga institutional importance dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan, Kejaksaan RI sejatinya telah memenuhi tiga dari empat syarat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga constitutional importance yaitu (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) Menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi; (3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif an sinch. Sedangkan syarat ke-4 (empat) yaitu dari segi rekrutmen pimpinannya adalah melalui persetujuan dengan fit and proper test atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR tanpa fit and proper test tidak terpenuhi. Artinya, Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam kedudukan sebagai lembaga yang penting (institutional importance). Untuk memenuhi syarat sebagai lembaga constitutional importance, maka mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden. 3.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami, keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang bersifat institutional importance patut dikaji kembali. Dalam konteks ini, konsideran menimbang UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan juga menegaskan bahwa Kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang melaksanakan proses peradilan. Rumusan ketentuan a quo berkelindan dengan ketentuan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang- 259 undang. Secara sistematis, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan utama melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan, secara struktural berkaitan erat dengan pelaksanaan kewenangan badan peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kepolisian RI. Terlebih, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada pihak penyidik Kepolisian RI. Sebaliknya, Kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penuntutan apabila berkas dimaksud dianggap sudah lengkap (P-21). Artinya, Kejaksaan memiliki peran yang sangat vital, strategis, dan penting dalam menentukan keberlanjutan suatu perkara pidana. Terlebih lagi, Kejaksaan juga dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice. Sehingga secara struktur ketatanegaraan, menurut hemat kami, tidak tepat meletakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bersifat institutional importance, namun seharusnya Kejaksaan masuk ke dalam lembaga yang bersifat constitutional importance seperti halnya antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlebih, Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas pokoknya harus memiliki sifat imparsialitas. 3.3. Bahwa dikarenakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang juga bersifat constitutional importance, dan memiliki kewenangan penegakan hukum yang berimplikasi pada upaya-upaya paksa (pro justitia) yang berakibat hukum adanya perampasan kemerdekaan terhadap orang dan/atau benda serta memiliki organ di daerah yang sangat banyak dan memiliki SDM (Jaksa) yang banyak pula, menjadikan Kejaksaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) seperti halnya Kepolisian RI. Sehingga, sangat beralasan dan wajar jika pimpinan lembaga negara yang berkategori constitutional importance yang bersinggungan dengan esensi kekuasaan kehakiman in casu Jaksa Agung pengangkatannya melalui persetujuan atau setidak- tidaknya dengan pertimbangan DPR. Pertimbangan ini sangat penting karena hal tersebut mencerminkan adanya kedaulatan rakyat yang tidak hanya tercermin dalam pemilu, melainkan juga ketika jabatan publik in 260 casu Jaksa Agung diperlukan keterlibatan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Sekali lagi, hal yang fundamental berkenaan dengan tugas Kejaksaan selalu bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, yang setiap saat kemerdekaaanya dapat dirampas. Sehingga sosok atau figur yang akan menjadi pimpinan lembaga negara yang bersifat constitutional importance tersebut sudah seharusnya mendapat persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR sebelum dilantik oleh Presiden. 4. Bahwa selanjutnya terkait dengan isu Jaksa Agung dilarang merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance, maka untuk menjamin dan memperkuat Kejaksaan sebagai lembaga yang senantiasa independen dan imparsial, atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka larangan merangkap sebagai pengurus partai politik sudah seharusnya diterapkan dan menjadi salah satu persyaratan dalam proses rekrutmen calon Jaksa Agung. Terlebih, UU Kejaksaan telah mengatur bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang bersifat independen in casu merdeka, namun di dalam UU Kejaksaan tidak diatur adanya larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai pengurus partai politik, sehingga tampak terjadi adanya kontradiksi antara independensi dan imparsialitas Kejaksaan dengan tidak adanya larangan Jaksa Agung merangkap sebagai pengurus partai politik (contradictio in terminis). Selain hal tersebut, persoalan ini juga dipertegas dalam konsideran menimbang UU 11/2021 bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan RI dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan RI harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan juga menegaskan bahwa Kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang melaksanakan proses peradilan, dan jika dibaca secara sistematis berkelindan juga dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, jaminan akan kedudukan, peran, dan wewenang Kejaksaan yang merdeka, mandiri, dan independen, apabila pimpinan Kejaksaan in casu Jaksa Agung tidak merangkap jabatan termasuk sebagai anggota dan/atau 261 pengurus pengurus partai politik. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila Jaksa Agung merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, sangat berpotensi untuk tersandera kepentingan-kepentingan politik yang akan menurunkan independensi, imparsialitas, dan integritas jajaran Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya di bidang penegakan hukum. Bahwa tidak adanya larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai pengurus partai politik akan kontra-produktif dengan larangan Jaksa merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Jaksa sebagai pejabat fungsional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara apabila larangan serupa tidak berlaku untuk Jaksa Agung yang menjadi pimpinan tertinggi (supreme leader) Kejaksaan, sehingga ketiadaan larangan a quo merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan (unfair). Ditambah, lembaga negara yang bersifat constitutional importance lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengatur juga larangan merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Larangan rangkap jabatan dengan menjadi pengurus dalam sebuah partai politik penting dihindari untuk memastikan Jaksa Agung benar-benar independen dan imparsial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung. [6.5] Menimbang berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat terhadap 2 (dua) isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon seharusnya dikabulkan dan dengan demikian Mahkamah seharusnya pula menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (partially granted). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai 262 Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pemberi Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca 263