30/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 30/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Kebon Mangga Rt 005 Rw 007, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Tasya Nabila Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Griya Asri 2 Blok G, 10 Nomor 18, RT 003 RW 025, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ANS.01/SKK.28/I/2022 bertanggal 28 Januari 2022, memberi kuasa kepada Andi Wijayanto, S.H., M.H., Achmad Munadi, S.H., Achmad Safaat, S.H., dan Firyal Gilang Harifi, S.H., para advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum ANS & Rekan yang berdomisili di Griya Hijau 2, Blok K-X1, Jalan WR. Supratman 15, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Maret 2022 dengan Nomor 30/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstisusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang mengatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa secara filosofis Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang- undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya. 4 8. Bahwa dengan filosofi sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik secara filosofis maupun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak 5 tersebut telah dirugikan dengan keberlakuan pasal-pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang senyatanya telah diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon itu, kemudian dirugikan dengan adanya pasal-pasal dalam UU HAM sebagai berikut: 1) Pasal 83 ayat (1) “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” 2) Pasal 85 ayat (1) “Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 3) Pasal 86 “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.” 4) Pasal 87 ayat (2) huruf d “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.” 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 6 Mahkamah Konstitusi, kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab - akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa sebagaimana kualifikasi atas kedudukan hukum para Pemohon (legal standing) tersebut, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang akan dijabarkan sebagai berikut: a. Sebagai Warga Negara, tentu ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Sebagai sebuah konstitusi, salah satu fungsi dari UUD 1945 adalah untuk memberikan jaminan atas suatu hak dan/atau kewenangan tertentu bagi warga negara. Tanpa adanya jaminan itu, sebuah konstitusi tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai konstitusi modern yang baik. Sulit dibayangkan jika ada suatu hukum dasar di dunia ini yang di klaim sebagai konstitusi, namun minus atas jaminan hak dan/atau kewenangan tertentu bagi warga negara. Para Pemohon dikualifikasikan sebagai perorangan warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kartu identitas (Vide bukti P-3A dan P-3B), yang hak dan/atau konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) 7 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi, telah menjamin hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Beberapa diantaranya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 atas jaminan hak dan/atau kewenangan konstitusional itu, sekaligus juga dijadikan sebagai batu uji dalam perkara a quo, Permohonan Pengujian Undang-Undang ini dilakukan oleh para Pemohon. Adanya jaminan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sangat logis jika dirujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Munculnya sebuah hak tentu sebagai akibat terhadap adanya kewajiban. Kasualitas hak dan kewajiban ini yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa “Setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Dalam hal ini para Pemohon merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Vide Bukti P-4A dan P-4B). Bahwa para Pemohon sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai pembayar pajak, para Pemohon berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh Negara. Dengan demikian, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai syarat kedudukan hukum (legal standing) seperti disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 8 Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hal itu terjadi ditengah adanya jaminan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon itu, dirugikan dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang masih berlaku dan dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari adanya: 1) Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dicabut atau diubah oleh badan yang berwenang untuk membentuknya. Dijelaskan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat menjadi tidak berlaku. Yaitu jika materi muatan dalam peraturan perundang- undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang- undangan yang lama. Dalam peraturan perundang-undangan yang baru juga harus secara tegas mengatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang- undangan yang lama. Pasal-pasal UU HAM yang dimohonkan pengujian, sampai dengan perubahan permohonan ini dilakukan tidak pernah dicabut ataupun diubah. Baik dengan UU HAM itu sendiri, maupun dengan undang- undang lain. 2) Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dibatalkan oleh badan peradilan. Yaitu sampai dengan perubahan permohonan ini dilakukan, Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inconstitutional) ataupun ditafsirkan agar 9 bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (the sole interpreter of constitution). Dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini terkait dengan latar belakang dari para Pemohon yang merupakan penggiat dalam advokasi Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut dibuktikan: 1) Pemohon I; merupakan advokat dan dosen/pengajar dengan memiliki pengalaman kurang lebih selama 22 tahun. Yaitu dosen/pengajar di S1 dan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Negara, dan Politik Hukum). Sebagai akademisi, tentu Pemohon I memiliki kewajiban moral untuk meluruskan sesuatu yang bertentangan dengan pandangan akademik. Kewajiban moral itu yang kemudian melahirkan kewajiban hukum bagi Pemohon I, yaitu dengan upaya mengkoreksi praktik bernegara melalui permohonan a quo. Selain itu Pemohon I juga merupakan pembicara dan narasumber berbagai seminar terkait dengan hukum dan Hak Asasi Manusia; aktivis dan penggiat lingkungan hidup; dan aktif dan turut menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forsa. Pemohon I juga Aktif dan turut menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forum Ulama dan Habaib Jakarta (FUHAB Jakarta). Sebagaimana ditentukan dalam Mukadimah Anggaran Dasar FUHAB Jakarta: “Bahwa masyarakat Jakarta yang merupakan mozaik bangsa Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung telah mengambil bagian dan merasakan penderitaan perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Berkenaan dengan itu masyarakat Jakarta wajib menjadi salah satu pewaris pelaksana 10 nilai-nilai luhur Perintis dan Perjuangan Kemerdekaan dengan membuktikan diri sebagai pengemban tugas mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi pembangunan pada segala bidang guna mewujudkan cita-cita pejuang bangsa menuju masyarakat adil dan makmur dengan ridho Allah SWT.” Dengan merujuk pada Mukadimah FUHAB Jakarta tersebut, kerugian konstitusional Pemohon I bersifat potensial karena Pemohon I sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP FUHAB Jakarta memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI serta mengisi pembangunan pada segala bidang. Menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon I jika tugas untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI tidak dilakukan. Adalah suatu penalaran yang wajar bila menempatkan UUD 1945 sebagai bagian terpenting dari NKRI, dan Pemohon I berdasarkan Mukadimah FUHAB Jakarta diamanahkan untuk mempertahankan dan menjaganya. Sebagai bagian dari NKRI, UUD 1945 merupakan puncak piramida peraturan hukum (supreme law of the land) dan mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundangan biasa. Karena itu tentu dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional, jika tidak mempertahankan dan menjaga UUD 1945 dari praktik penyusunan undang-undang yang abai atas nilai-nilai yang dikandungnya. Adapun dengan adanya permohonan pengujian ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM adalah salah satu cara bagi Pemohon I untuk mengisi pembangunan pada segala bidang sebagaimana dimaksud Mukadimah FUHAB Jakarta. Selain itu dalam Anggaran Dasar FUHAB Jakarta juga terdapat ketentuan Pasal 6 Tentang Landasan Moral dan Jiwa yaitu: “Nilai-nilai religius yang telah lama terkandung dalam masyarakat Jakarta merupakan landasan moral dan jiwa yang wajib dilestarikan, dihayati dan diamalkan oleh setiap pribadi masyarakat Jakarta & sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: 1). Bertaqwa kepada Allah SWT; 2). Nasionalisme; 3). Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; 4). Membina dan memupuk rasa persaudaraan antar sesama masyarakat Jakarta 11 & sekitarnya dengan masyarakat lain; 5). Berjiwa kepeloporan; 6). Berjiwa patriotisme dan pantang menyerah serta rela berkorban.” Berdasarkan amanat Pasal 6 Anggaran Dasar FUHAB Jakarta tersebut, dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional, jika Pemohon I tidak melakukan permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM. Kewajiban Pemohon I untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berdasarkan Anggaran Dasar FUHAB itu secara berpotensi besar tidak akan dapat dipenuhi jika permohonan a quo tidak dilakukan oleh Pemohon I. Dan sebagaimana berdasarkan Anggaran Dasar FUHAB Jakarta Pasal 9 Tentang Fungsi yaitu: “1). Organisasi FUHAB JAKARTA berfungsi sebagai wadah pembinaan, kaderisasi dan memperjuangkan kepentingan ummat Islam dalam kehidupan yang layak ditengah tengah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, golongan dan agama; 2). Organisasi FUHAB JAKARTA berfungsi sebagai wadah ummat Islam baik perorangan maupun kelompok dalam menanggapi aliran-aliran yang berkembang di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri; 3). Organisasi FUHAB JAKARTA berfungsi sebagai wadah yang menjembatani hubungan antara kepentingan Ulama, Habaib & Umaro dan sebagainya.” Dalam hal ini FUHAB Jakarta merupakan wadah organisasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Di mana Pemohon I turut aktif dan berupaya melalui organisasi melalui kegiatan-kegiatannya untuk memperjuangkan kepentingan ummat Islam dalam kehidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maupun terhadap Ulama, Habaib & Umaro. Pemohon I dalam mengemban tugasnya sebagai ketua bidang advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak membantu terkait permasalahan-permasalahan hukum salah satunya terkait hak asasi manusia. 2) Pemohon II; merupakan Anggota dan turut aktif dalam LSM Lentera HAM di Ciputat. Selain itu juga pernah mengikuti Pendidikan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, Program Kamu Bela Hak Asasi Manusia 2018 yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia. 12 Pemohon II juga aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam Mukadimah Anggaran Dasar PMII ditentukan bahwa: “Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorang maupun bersama-sama. Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spritual maupun material dalam segala bentuk.” Dengan merujuk pada Mukadimah PMII tersebut, kerugian konstitusional Pemohon II bersifat potensial karena Pemohon II sebagai Aktivis PMII memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan bangsa dan negara. Menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon II jika tugas untuk mempertahankan bangsa dan negara tidak dilakukan. Adapun dengan adanya permohonan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM adalah salah satu cara bagi Pemohon II untuk mempertahankan bangsa dan negara demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia sebagaimana dimaksud Mukadimah PMII. Adalah suatu penalaran yang wajar bila menempatkan UUD 1945 sebagai bagian terpenting dari bangsa dan negara, dan Pemohon II berdasarkan Mukadimah PMII diamanahkan untuk mempertahankannya. Sebagai bagian dari bangsa dan negara, UUD 1945 jika tidak dipertahankan dari praktik penyusunan undang- undang yang abai atas nilai-nilai yang dikandungnya, tentu dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Terlebih dalam Mukadimah PMII juga mengamanatkan Pemohon II untuk meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. 13 Peningkatan harkat dan martabat manusia adalah esensi terpenting dari adanya jaminan dan pengakuan hak asasi manusia. Dengan demikian, terdapat kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, jika para Pemohon tidak melakukan Permohonan Pengujian atas Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM. Oleh karenanya para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang dimohonkan pengujiannya. e. Bahwa oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUI/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga Negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai para Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi 14 yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi para Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak konstitusional dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM terhadap UUD 1945. C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL 1. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan uraian yang mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilainya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut: a. Bahwa ruang lingkup Pasal yang diuji di dalam permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM khususnya sepanjang frasa “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”. Selain itu juga terhadap frasa “berdasarkan usulan Komnas HAM” terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27 Ayat (1), ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang dikaitkan dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi atas proses pemilihan Anggota Komnas HAM serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum untuk para Warga Negara Indonesia dalam mengikuti proses pemilihan Anggota Komnas HAM, sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945. b. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.” Bahwa jika proses seleksi Anggota Komnas HAM yang tidak melibatkan Presiden sedari awal adalah bertentang dengan sistem presindensil 15 yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Bahkan dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, mempertegas sistem pemerintahan presidensil menjadi salah satu kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945. Rumusan Pasal 83 ayat (1) UU HAM tersebut tentu bertentangan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menugaskan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Bahwa pada prinsipnya dalam pemilihan/seleksi Anggota Komnas HAM perlu pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden, kemudian hasil seleksi Pansel diserahkan kepada Presiden, untuk kemudian Presiden menyampaikan kepada DPR. Setelah dipilih DPR, lalu diangkat oleh Presiden. Hal ini sebagaimana proses seleksi anggota komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang lain, seperti KPK, ORI, KY, KASN, KPU. Adanya ketentuan pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden pada proses pemilihan anggota komisi-komisi negara yang lain tersebut, tentu didasari pada pertimbangan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Bahwa Komnas HAM yang merupakan lembaga negara di Indonesia berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain, yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya juga berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Namun ketika proses seleksi/pemilihan Anggota Komnas HAM adanya perbedaan dengan proses seleksi/pemilihan anggota komisi-komisi yang ada di Indonesia, yaitu anggota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Sementara proses seleksi/pemilihan anggota komisi- komisi lainnya adalah sebagai berikut: 1) KPK; Pemerintah membentuk Pansel, kemudian Pansel menyerahkan hasil seleksi, kepada DPR, lalu DPR menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden untuk disahkan. 2) Ombudsman Republik Indonesia; Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian Pansel menyerahkan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan anggota; 3) Komisi Yudisial; Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian 16 berdasarkan hasil seleksi Pansel, Presiden mengajukan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan anggota; 4) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Anggota KASN diseleksi oleh Pansel, lalu hasil Pansel diserahkan kepada Presiden, Presiden memilih dan menetapkan Anggota KASN. 5) KPU; Presiden membentuk Pansel, Pansel menyeleksi dan menyerahkan kepada Presiden, lalu Presiden mengusulkan hasil seleksi Pansel kepada DPR, kemudian DPR memilih dan menetapkan Anggota KPU. Bahwa dengan melihat proses-proses seleksi anggota pada komisi- komisi di atas, pada prinsipnya secara umum proses seleksi pejabat komisi negara (Anggota) melibatkan dua organ utama, yaitu eksekutif dan legislatif yang diletakkan dalam kerangka mekanisme checks and balances diantara keduanya. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik- baiknya. Namun tidak demikian dengan Proses seleksi Anggota Komnas HAM. Tentunya ada mekanisme check dan balances yang tidak dilalui. Seharusnya seleksi Anggota Komnas HAM tetap diawali dari pembentukan Pansel oleh Presiden, bukan dengan usulan dari Komnas HAM sendiri. Bahwa hal ini penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara dengan sistem presidensil, dimana peran Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu dilibatkan dalam proses seleksi dari awal. Pemilihan Anggota Komnas HAM tanpa dikendalikan oleh pemerintah akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri. Sehingga dalam proses seleksi komisi negara (termasuk Anggota Komnas HAM) perlu melibatkan dua organ utama, yaitu Presiden dan Lembaga Legislatif. Bahwa selain itu, dalam doktrin ketatanegaraan seperti dikatakan C.F. 17 Strong bahwa kekuasaan eksekutif dalam negara konstitusional salah satunya adalah kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara. Dalam proses pemilihan Anggota Komnas HAM, seharusnya terdapat kekuasaan administratif Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi. Adanya ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang menentukan Presiden sebagai kepala negara hanya untuk meresmikan Anggota Komnas HAM terpilih, justru mereduksi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal itu tidak mencerminkan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa adanya jaminan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sejalan dengan tradisi the rule of law. Brian Tamanaha (2004:33) mengatakan, jika kesetaraan adalah pendamping dan kebebasan, mereka seperti sekeping mata uang, yang didasarkan pada kesetaraan moral yang diberikan kepada semua individu sebagai makhluk pemegang hak yang otonom. Bahwa kaitannya dengan persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, bahwa semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada droit administratif. Bahwa selain itu, juga sebagaimana pemikiran Larry May dalam Getting to The Rule of Law (2011:260) menyatakan bahwa the rule of law 18 sesungguhnya dibangun atas dasar persamaan di depan hukum dan pertimbangan kesetaraan, dengan menghormati setiap orang yang merupakan anggota masyarakat sebagai kuncinya. Oleh karena itu prinsip ini tidak menghendaki adanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Bahwa karena ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM menimbulkan adanya ketidakpastian dalam proses seleksi akibat norma tersebut tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Norma tersebut menjadi tidak jelas, yang akhirnya menimbulkan banyak tafsir. Yaitu mengenai berapa sebenarnya jumlah Anggota Komnas HAM. Pelanggaran dari aspek kepastian hukum itu akan diuraikan selanjutnya sebagaimana dalam batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa akibat dari ketidakpastian hukum itu, pada akhirnya adalah akan menyebabkan orang yang seharusnya berhak untuk menjadi Anggota Komnas HAM (misalnya masuk dalam ranking dibawah 35), namun karena ketidakpastian, akhirnya orang tersebut tidak dapat menjadi Anggota Komnas HAM. Tentunya hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan garansi atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa akibat dari adanya rumusan pasal a quo, telah berdampak pula pada setiap warga negara dengan adanya Pasal a quo terdapat akses yang menguntungkan pihak-pihak yang sebelumnya telah menjadi bagian dari Komnas HAM, untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Hal ini memberikan kepastian akan dilanggarnya hak konstitusional para Pemohon, atau sekurang- kurangnya berpotensi untuk itu, yaitu ketika/jika di masa mendatang para Pemohon mengikuti seleksi Anggota Komnas HAM. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM 19 telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya. Atas situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran atas Pasal 83 ayat (1) UU HAM, hal ini bertentangan secara diameteral dengan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa betapa pentingnya kepastian hukum sebagaimana jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga hal itu tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai "a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced", sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: 1) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; 20 2) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; 3) Dalam hukum harus ada ketegasan Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; dan 4) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. Bahwa rumusan dalam Pasal 83 ayat (1) UU HAM, jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menghendaki adanya kejelasan rumusan dari suatu Undang-Undang. Dijelaskan oleh Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis: "Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law”. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law". Bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bahwa dalam seleksi Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM. Dimana dalam mengikuti seleksi Anggota Komnas HAM setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota- anggota lama yang sudah mengenal terlebih dahulu pihak-pihak yang berkedudukan dalam Komnas HAM, berpotensi lebih untuk menduduki jabatan sebagai Anggota Komnas HAM kembali, hal tersebut dapat memicu adanya ketidakadilan dalam proses seleksinya untuk warna negara Indonesia yang baru ingin mengikuti proses seleksi anggota dari awal. Seperti misalnya jika para Pemohon ingin mencalonkan menjadi Anggota Komnas HAM. Usulan yang berasal dari sesama internal Komnas HAM berpotensi dapat terjadinya dugaan nepotisme, yang hal tersebut dapat merugikan hak-hak konstitusional dari para Pemohon dalam mengikuti seleksi calon Anggota Komnas HAM. Bahwa selain itu dengan melihat ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan Pasal tersebut adalah bersifat limitatif sepanjang frasa “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”, selain itu juga terhadap frasa “berdasarkan usulan Komnas HAM” hal ini juga terlihat secara tegas di dalam Penjelasannya yang telah menentukan bahwa: 21 “Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat- syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.” Bahwa ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari rumusan Pasal a quo nampak menimbulkan hasil dari seleksi yang berbeda dan tidak menentu setiap tahunnya atas pemilihan Anggota Komnas HAM, dimana sebagaimana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU HAM khususnya sepanjang frasa “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”, di mana sudah diatur dalam UU HAM, yang telah menentukan 35 orang, namun dalam prakteknya jumlah tersebut tidak pernah terpenuhi, serta memiliki jumlah anggota berbeda-beda setiap periode. Bahwa pengaturan jumlah Anggota Komnas HAM juga berbeda dengan Komisi-Komisi yang ada di Indonesia. Anggota Komnas HAM merupakan yang terbesar diantara jumlah anggota komisi-komisi yang ada di Indonesia. seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan lain sebagainya. Perbandingan jumlah anggota komisi-komisi yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 1) KPK, berjumlah 5 (lima) orang; (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); 2) Ombudsman Republik Indonesia, 9 (sembilan) orang. (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia); 3) Komisi Yudisial, berjumlah 7 (tujuh) orang (Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial); 4) Komisi Aparatur Sipil Negara, berjumlah 5 (lima) orang (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara); 5) Komisi Pemilihan Umum, berjumlah 7 (tujuh) orang (Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). 22 Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdapat pada komisi-komisi lain tidak sebanyak seperti yang diatur dalam UU HAM, namun jika membandingkan dengan Komnas HAM di negara tetangga, rata-rata jumlah Anggota Komnas HAM berjumlah antara 5-7 orang. Malaysia memiliki 8 Anggota, sedangkan Filipina memiliki 5 Anggota. Bahwa terkait jumlah Anggota Komnas HAM, berdasarkan perbandingan dengan komisi-komisi negara lain dan dengan Komnas HAM di negara tetangga, maka perlu disederhanakan jumlahnya secara pasti dengan ketentuan Anggota Komnas HAM setidaknya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan tidak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Hal ini didasarkan pada: 1) Suasana kebatinan pembentuk UU HAM dalam merumuskan jumlah Anggota Komnas HAM didasari dengan semagat reformasi berupa desentralisasi pemerintahan. Sepintas hal ini tidak koheren dengan ketentuan jumlah Anggota Komnas HAM, namun pada kenyataannya jumlah Anggota Komnas HAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang muncul dalam suasana untuk mewakili seluruh Provinsi di Indonesia (termasuk Timor Timur). Yang menjadi persoalan adalah, dalam setiap periodesasi Komnas HAM, jumlah anggota tersebut tidak pernah terpenuhi. Bahkan dalam periode sekarang, Komnas HAM Periode 2017-2022 berjumlah 7 orang Anggota. Dengan diputusnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa jumlah tersebut haruslah ditafsirkan sebanyak 9 (sembilan) orang sebagai angka yang moderat, maka putusan itu dapat menjadi pegangan bagi penyelenggara negara tanpa harus melawan undang-undang. 2) Efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bila jumlah anggota tak terlalu banyak, proses pengambilan keputusan akan lebih mudah dilakukan, mengingat tugas pokok dan fungsi dari Komnas HAM yang membutuhkan kecepatan dalam penyelesaiannya. Keyakinan ini didapat oleh Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP FUHAB Jakarta. Yaitu ketika Pemohon I mengadvokasi kasus pelanggaran HAM terkait penembakan 6 Laskar FPI di Tol Cikampek. Ketika itu 23 respon Komnas HAM dirasa teramat lambat karena proses pengambilan keputusan dilakukan oleh banyak sekali Anggota Komnas HAM, apalagi jika jumlah Anggota Komnas HAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. 3) Bahwa Angka 9 (sembilan) orang adalah sudah merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan komisi-komisi negara lain dan dengan Komnas HAM di negara tetangga. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. e. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin untuk “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa adanya jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sejalan dengan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskannya Brian Tamanaha (2004:33), bahwa dalam persamaan atau kesetaraan, mensyaratkan setiap warga negara harus memiliki hak politik yang sama, termasuk di dalamnya persamaan di depan hukum. Bahwa untuk memastikan hal itu salah satu hal yang harus disediakan oleh negara menurut Robert A. Dahl (2006: 35) ialah memberikan akses bagi kesetaraan politik, termasuk pada ruang-ruang politik pemerintahan. Pemikiran hal ini berangkat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls (1971), yang menekankan bahwa: (i) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan yang paling luas dan setara dengan kebebasan orang lain; dan (ii) setiap orang harus memiliki peluang atau kesempatan yang sama, termasuk untuk mencapai posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM menyebutkan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara”. 24 Pada kenyataannya sejak diangkatnya Anggota Komnas HAM periode pertama hingga saat ini belum pernah terpenuhi jumlah 35 (tiga puluh lima) orang Anggota, adapun jumlah anggota setiap periodenya dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1) Periode pertama, 1993-1998, berjumlah 25 orang; 2) Periode kedua 1998-2002 berjumlah 22 orang; 3) Periode ketiga 2002-2007 berjumlah 23 orang; 4) Periode keempat 2007-2012 berjumlah 11 orang; 5) Periode kelima 2012-2017 berjumlah 13 orang; dan 6) Periode sekarang 2017-2022 berjumlah 7 orang. Bahwa proses Seleksi Anggota Komnas HAM, yang setiap periodenya tidak pernah tercapai jumlah 35 (tiga puluh lima) Anggota, dan juga tidak pernah diperoleh jumlah yang sama setiap periodenya, menimbulkan terjadinya ketidakpastian dalam pemilihan, tentunya akan berdampak pada bermacam aspek di pemerintahan, seperti aspek kesediaan anggaran di Kementerian Keuangan yang tidak Pasti, karena akan ada penambahan atau pengurangan APBN untuk biaya para anggota. Bahwa kedudukan yang sama di dalam pemerintahan kemudian diwujudkan salah satunya dengan hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik dalam ruang eksekutif maupun legislatif sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak dalam pemerintahan ini dapat dimaknai sebagai hak bagi setiap warga negara untuk memiliki dan mendapatkan akses yang sama untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan, termasuk komisi-komisi negara yang dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa akibat dari ketidakpastian hukum itu, pada akhirnya adalah akan menyebabkan seharusnya orang yang berhak untuk menjadi Anggota Komnas HAM (misalnya masuk dalam ranking dibawah 35), namun karena ketidak pastian, akhirnya orang tersebut tidak dapat menjadi Anggota Komnas HAM. Tentunya hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini memberikan kepastian akan dilanggarnya hak 25 konstitusional para Pemohon, atau sekurang-kurangnya berpotensi untuk itu, yaitu ketika/jika dimasa mendatang para Pemohon mengikuti seleksi Anggota Komnas HAM. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. f. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan agar “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Bahwa pada prinsipnya dalam Pasal 83 ayat (1) UU HAM terkait dengan proses pemilihan Anggota Komnas HAM. Di mana dalam hal ini Presiden tidak turut andil dalam proses pemilihannya, yaitu dipilih langsung oleh Komnas HAM. Sedangkan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah yaitu presiden sebagaimana berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Perintah itu harus dipandang komprehensif sejak awal prosesnya. Sedangkan dengan adanya Pasal 83 ayat (1) UU HAM, perintah Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tidak dilakukan sejak awal, yaitu sejak proses pemilihan Anggota Komnas HAM. Bahwa seharusnya dalam pemilihan Anggota Komnas Ham perlu pelibatan peran publik dalam proses seleksi Anggota Komnas HAM. Sebagaimana diketahui bahwa proses seleksi yang baik adalah proses yang melibatkan partisipasi publik yang luas sehingga dengan hal itu prinsip transparansi dan akuntabilitas publiknya terpenuhi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting karena dengan cara inilah maka setiap tahap seleksi bisa dilihat dan dinilai publik dan dengan demikian dapat mengundang respon positif publik dalam memberikan masukan kepada panitia seleksi atau pejabat yang berwenang. Bahwa selain itu, perlu melibatkan DPR dalam proses seleksi Anggota Komnas HAM. Melihat DPR yang merupakan representasi politik, maka minimalisasi kepentingan politik dapat dilakukan jika DPR sebagai 26 representasi region (daerah) dilibatkan. Paling tidak, melalui pelibatan DPD, maka politisasi pemilihan anggota lembaga negara independent dapat dikurangi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dapat dipenuhi sejak awal, yaitu sejak proses pemilihan Anggota Komnas HAM. Bahwa dalam kenyataannya, dengan adanya ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, upaya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM, menjadi tidak dilakukan sejak awal, yaitu sejak proses pemilihan Anggota Komnas HAM yang menutup partisipasi publik seluas-luasnya dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. 2. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.” Bahwa peran DPR telah diakomodir dengan memilih Aggota Komnas HAM sebagaimana telah diakomodir dalam Pasal 83 ayat (1) UU HAM. Adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM yang juga memberikan 27 porsi lebih kepada DPR selain bertentangan dengan sistem presidensil yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan semangat reformasi yang telah mengakhiri rezim legislative heavy di Indonesia. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa dengan adanya perintah untuk memberitahukan kepada DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) UU HAM, hal itu membuat warga negara yang terlibat dalam proses seleksi Anggota Komnas HAM menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana perintah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebab UUD 1945 adalah hukum tertinggi dan karena itu, ada porsi yang lebih untuk menjunjung tinggi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 di samping Pasal 85 ayat (1) UU HAM. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menggariskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 28 Bahwa dengan adanya perintah untuk memberitahukan kepada DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) UU HAM, hal itu membuat pihak yang terlibat dalam proses seleksi Anggota Komnas HAM menjadi hilang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pihak yang menyeleksi Anggota Komnas HAM itu tidak medapatkan kepastian hukum. Pada satu sisi harus tunduk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu harus menjunjung tinggi semangat sistem presidensil. Namun pada sisi yang lain juga harus tunduk pada Pasal 85 ayat (1) UU HAM, yaitu dengan semangat yang justru melemahkan sistem presidensil. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin untuk “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa dari sisi peserta seleksi Anggota Komnas HAM, dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, secara mekanisme mereka akan mendapatkan prosedur yang berbeda jika dibandingkan dengan proses seleksi pada komisi-komisi negara lain. Pada akhirnya hal itu akan mengurangi atau sekurang-kurangnya berpotensi besar bagi mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. e. Bahwa Pasal 85 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan agar “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 29 Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, pihak yang melakukan seleksi Anggota Komnas HAM akan terhambat kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan HAM. Bagaimana tidak, sejak awal proses seleksi yang mereka lakukan, kewajiban itu justru mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 3. Bahwa Pasal 86 UU HAM yang menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 86 UU HAM pada pokoknya mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian: (1) Anggota Komnas HAM; dan (2) Pimpinan Komnas HAM. Adapun dalam permohonan pengujian untuk pasal ini, para Pemohon hanya mengajukannya terkait dengan ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian anggota yang ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. b. Bahwa dengan maksud dan tujuan tersebut, atas seluruh alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM 30 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara mutatis mutandis dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan- alasan permohonan pengujian Pasal 86 UU HAM ini. c. Bahwa hal itu karena Pasal 86 UU HAM tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” Adanya ketentuan Pasal ini, dimaksudkan untuk pemilihan Anggota Komnas HAM. d. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika segala dalil/alasan- alasan para Pemohon dalam pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM, turut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai dalil/alasan-alasan para Pemohon dalam pengujian Pasal 86 UU HAM ini. e. Bahwa Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Bahwa rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, yang salah satunya adalah kesepakatan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Dalam hal ini, mempertegas sistem pemerintahan presidensil juga harus diimbangi dengan mempertegas checks and balances didalamnya. Pilihan untuk sistem pemerintahan presidensil yang tidak linear dengan checks and balances, justru akan melahirkan tirani kekinian. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 86 UU HAM yang pada prinsipnya mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian Anggota Komnas HAM, berbenturan secara langsung tidak hanya dengan kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh Presiden, namun juga lemah dari segi checks and balances. Bahwa sebagaimana dalil dalam permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM sebelumnya, dimana telah didalilkan bahwa usulan Komnas HAM atas calon Anggota Komnas HAM telah mereduksi 31 semangat dalam sistem pemerintahan presidensil. Maka sudah tepat kiranya jika termasuk dalam menentukan tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian Anggota Komnas HAM, tidak diatur dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. f. Bahwa Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa sebagaimana seluruh alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM sebelumnya, bahwa dengan diaturnya tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian Anggota Komnas HAM dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM, hal ini berpotensi kuat akan melemahkan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Bukan tidak mungkin Anggota Komnas HAM terpilih adalah orang dekat dari anggota lama, jika permohonan pengujian materil ini tidak dikabulkan. Maka kedudukan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM tersebut sangat menentukan siapa yang kemudian akan terpilih. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. g. Bahwa Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 86 UU HAM telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya. Ketentuan itu berbenturan dengan perintah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 32 Bahwa dalam hal seleksi Anggota Komnas HAM yang diatur dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Hal ini dapat memicu adanya ketidakadilan dalam proses seleksinya bagi warna negara Indonesia yang baru ingin mengikuti proses seleksi anggota dari awal. Ketentuan ini berpotensi besar untuk melanggengkan kekuasaan bagi Anggota Komnas HAM yang kembali mendaftar sebagai anggota ketika masa jabatannya telah habis. Oleh karena itu tidak sejalan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. h. Bahwa Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin untuk “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa jaminan konstitusional atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berpotensi besar akan dilanggar ketika mekanisme seleksi Anggota Komnas HAM yang diatur dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Sulit dibayangkan bahwa ada seorang Anggota Komnas HAM yang merumuskan sebuah peraturan untuk memilih dirinya sendiri di kemudian hari setelah masa jabatannya habis, suatu konflik kepentingan yang nyata. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. i. Bahwa Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan agar “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Bahwa dalam mekanisme seleksi Anggota Komnas HAM terdapat dimensi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi calon Anggota Komnas HAM yang mendaftar/mengikuti seleksi. Dimensi itu rentan untuk dapat diwujudkan bila mekanismenya diatur 33 dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Padahal, seharusnya itu adalah tanggungjawab negara, terlebih dalam hal ini adalah tanggungjawab Komnas HAM yang seharusnya lebih sensitif atas hal ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 86 UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.” 4. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang menyatakan “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM pada pokoknya mengatur tentang hak setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk: (1) pergantian periodik; dan (2) pergantian antarwaktu. Adapun dalam permohonan pengujian untuk pasal ini, para Pemohon hanya mengajukannya terkait dengan hak setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik. b. Bahwa dengan maksud dan tujuan tersebut, atas seluruh alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara mutatis mutandis dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan- alasan permohonan pengujian Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM ini. c. Bahwa hal itu karena Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang 34 menyatakan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” Adanya ketentuan Pasal ini, dimaksudkan untuk pemilihan Anggota Komnas HAM secara periodik. d. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika segala dalil/alasan- alasan para Pemohon dalam pengujian Pasal 83 ayat (1) UU HAM, turut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai dalil/alasan-alasan para Pemohon dalam pengujian Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM ini. e. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang memberikan hak kepada setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik, bertentangan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensil dan melemahkan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena hak itu sejatinya ada di Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi guna pemilihan tersebut. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. f. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa hak setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik, sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan jaminan kesamaan kedudukan dihadapan hukum. 35 Adanya hak itu, justru akan merugikan hak masyarakat luas yang hendak mengikuti seleksi sebagai Anggota Komnas HAM, namun tidak memiliki koneksi dengan Anggota Komnas HAM yang menjabat. Lain halnya jika hak untuk mengajukan itu dicabut kemudian diganti dengan mekanisme pemilihan melalui Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. g. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya. Rumusan yang demikian menabrak ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota Komnas HAM yang dilakukan oleh Anggota Komnas HAM, secara terang benderang telah mengingkari adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. h. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin untuk “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM yang memberikan hak kepada setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik, bertentangan dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat 36 memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jaminan itu jelas merugikan setiap warga negara, karena kesempatannya untuk menjadi Anggota Komnas HAM ternyata tidak sama dengan mereka yang secara khusus diajukan oleh Anggota Komnas HAM yang sedang menjabat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. i. Bahwa Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan agar “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Bahwa hak setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik, seperti diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, justru bertentangan dengan tugas Komnas HAM itu sendiri. Adanya jaminan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, menjadi tidak dapat dijalankan dengan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu.” D. PETITUM Berdasarkan uraian alasan permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM terhadap Pasal 4 ayat 37 (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 4. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.” 5. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai 38 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu.” 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dr. Achmad Kholidin, S.H,. M.H.; 4. Bukti P-3B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Tasya Nabila; 5. Bukti P-4A : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Atas Nama Dr. Achmad Kholidin, S.H,. M.H.; 6. Bukti P-4B : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Atas Nama Tasya Nabila; 7. Bukti P-5 : Fotokopi Mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Ulama Habaib Jakarta; 8. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 39 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 40 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil kedudukan hukum yang diuraikan oleh para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999, yang selengkapnya berbunyi: 41 Pasal 83 ayat (1) “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” Penjelasan Pasal 83 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM. Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.” Pasal 85 ayat (1) “Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Pasal 86 “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.” Pasal 87 ayat (2) huruf d “Setiap anggota Komnas HAM berhak: d. “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu: Pasal 4 ayat (1): (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat (1): (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3): (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 42 Pasal 28I ayat (4): (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 3. Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia [vide bukti P-3A dan P-3B] yang juga sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P-4A dan P-4B] yang merasa kepentingannya terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal a quo, karena hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dirugikan karena berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999. Para Pemohon mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon yaitu, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak [vide Putusan Nomor 003/PUUI/2003] berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”. Sebagai pembayar pajak menurut para Pemohon kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan, padahal sebagai pembayar pajak, para Pemohon berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh negara. 4. Bahwa Pemohon I merupakan advokat dan dosen/pengajar di S1 serta Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Negara, dan Politik Hukum) yang memiliki pengalaman kurang lebih selama 22 tahun dan merasa memiliki kewajiban moral untuk meluruskan sesuatu yang bertentangan dengan pandangan akademik sehingga Pemohon I berupaya mengoreksi norma melalui permohonan a quo. Selain itu, Pemohon I juga merupakan pembicara dan narasumber berbagai seminar terkait dengan hukum dan hak asasi manusia (HAM); aktivis dan penggiat lingkungan hidup; dan aktif dan turut menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forsa. 43 Pemohon I juga aktif dan turut menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forum Ulama dan Habaib Jakarta (FUHAB Jakarta). FUHAB Jakarta merupakan wadah organisasi yang menjunjung tinggi HAM, di mana Pemohon I turut aktif dan berupaya melalui organisasi melalui kegiatan-kegiatannya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam kehidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maupun terhadap Ulama, Habaib & Umaro. Pemohon I dalam mengemban tugasnya sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM, banyak membantu terkait permasalahan-permasalahan hukum salah satunya terkait HAM. Berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar FUHAB dan Mukadimah FUHAB mengamanahkan untuk mempertahankan dan menjaga UUD 1945, namun menurut penalaran yang wajar, Pemohon I berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional karena tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam menjunjung tinggi HAM berdasarkan Anggaran Dasar FUHAB karena berlakunya ketentuan seleksi calon anggota Komnas HAM yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan persamaan hak. 5. Bahwa Pemohon II merupakan anggota LSM Lentera HAM di Ciputat dan pernah mengikuti Pendidikan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, Program Kamu Bela Hak Asasi Manusia 2018 yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia. Pemohon II juga aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Menurut Pemohon, sebagai Aktivis PMII memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan bangsa dan negara. Menurut penalaran yang wajar, Pemohon II berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional dalam melaksanakan tugas untuk mempertahankan bangsa dan negara karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Permohonan pengujian a quo merupakan salah satu cara bagi Pemohon II untuk mempertahankan bangsa dan negara demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Mukadimah PMII. Oleh karena itu, menurut Pemohon II dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan berpotensi besar mengalami kerugian hak konstitusionalnya jika tidak dilakukan permohonan pengujian a quo karena norma-norma yang dimohonkan pengujiannya tidak sejalan dengan hak-hak Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945. 44 6. Bahwa menurut para Pemohon ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 yang dimohonkan pengujiannya dan dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen dan aktivis HAM yang potensial mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM. Dalam uraiannya, para Pemohon beranggapan menurut penalaran yang wajar pihaknya potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, in casu menjadi anggota Komnas HAM, jika sistem rekruitmen dan seleksi calon diusulkan oleh anggota Komnas HAM. Karena, sistem rekruitmen dan seleksi keanggotaan Komnas HAM berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 45 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, apabila dirumuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dan Penjelasannya yang menentukan anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang bertentangan dengan UUD 1945 karena jumlahnya terlalu banyak, sangat berbeda dengan komisi lain yang ada di Indonesia yang anggotanya hanya berjumlah paling banyak 9 orang. Begitu juga dengan anggota Komnas HAM di negara lain yang jumlahnya tidak banyak. Jumlah yang ditentukan sebanyak 35 orang ini pada praktiknya tidak pernah terpenuhi, sehingga setiap periode jumlah anggotanya berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Bahwa menurut para Pemohon, proses seleksi yang tidak melibatkan Presiden bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Proses seleksi hanya dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM, Presiden hanya meresmikan. Hal ini berbeda pula dengan proses seleksi komisi lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan dua organ utama yaitu eksekutif dan legislatif; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 85 ayat (1) UU 39/1999 yang memberi porsi lebih besar kepada DPR dalam pemberhentian anggota Komnas HAM, selain bertentangan dengan sistem presidensial yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan semangat reformasi yang telah mengakhiri rezim legislative heavy di Indonesia; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 86 UU 39/1999 yang mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian: (1) Anggota Komnas HAM; dan (2) Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM berbenturan secara langsung tidak hanya dengan kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh Presiden, namun juga lemah dari segi 46 checks and balances. Hal ini berpotensi Anggota Komnas HAM yang terpilih adalah orang dekat dari anggota lama, jika permohonan pengujian materiil ini tidak dikabulkan, maka kedudukan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM tersebut sangat menentukan siapa yang kemudian akan terpilih. Sehingga, tidak adil bagi warga negara lain yang ingin mengikuti proses seleksi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 yang mengatur tentang hak setiap Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk: (1) pergantian periodik; dan (2) pergantian antarwaktu bertentangan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial dan melemahkan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena hak itu sejatinya ada di Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi guna pemilihan tersebut; 6. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan a quo dengan petitum, yaitu: a. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 beserta penjelasannya, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. b. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” c. Menyatakan ketentuan Pasal 86 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.” d. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu.” 47 [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut: 1. apakah jumlah Anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang tidak memberikan kepastian hukum; 2. apakah pemilihan, pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR dan tidak melibatkan Presiden menciderai sistem presidensial di Indonesia; 3. apakah tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta pengaturan hak Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna akan melemahkan sistem checks and balances sehingga menghalangi orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terhadap persoalan-persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu elemen penting dalam sistem negara hukum. Dengan mengingat pentingnya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi, maka dalam proses pembahasan UUD untuk Indonesia merdeka, Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta mengusulkan agar memasukan unsur HAM dalam UUD, namun saat itu terjadi pertentangan karena Supomo dan Soekarno yang menganggap HAM identik dengan ideologi liberal individual yang tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Kemudian diambil jalan tengah dengan memasukan sedikit unsur HAM dalam Pasal 7 UUD 1945 [vide Risalah Sidang BPUPK]. 48 Pengaturan HAM baru mendapatkan perhatian yang luar biasa bersamaan dengan terjadinya gerakan Reformasi 1998, yang salah satunya menuntut perlindungan HAM dan amandemen UUD 1945. Untuk merespon tuntutan tersebut, sebelum amandemen terhadap materi muatan HAM dalam UUD 1945 dilakukan, MPR segera menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR XVII/MPR/1998). Ketetapan ini merupakan Piagam HAM yang berisi sejumlah hak dan menjadi komplementer UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Salah satu amanat Ketetapan ini adalah menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tap MPR XVII/MPR/1998 kemudian menjadi dasar terbitnya UU 39/1999 yang mengatur lebih rinci tentang HAM bersamaan dengan dilakukannya proses amandemen muatan HAM dalam UUD 1945. Saat ini, Tap MPR XVII/MPR/1998 sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Sementara itu, amandemen UUD 1945 telah menghasilkan pengaturan yang lebih komprehensif norma-norma konstitusi yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Untuk memenuhi tuntutan atas perlindungan HAM, bukan hanya diaturnya secara rigid hak-hak warga negara dalam amandemen konstitusi, namun juga dihadirkannya lembaga yang bertugas mengawal HAM yang diatur dalam amandemen konstitusi tersebut agar tidak dilanggar oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan dan norma undang-undang yang diterbitkannya. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Secara doktriner norma HAM yang terdapat dalam UUD berfungsi sebagai arah bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM. Dalam kaitan dengan penegakkan HAM, Pemerintah Orde Baru telah membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 50/1993). Komnas HAM sendiri dibentuk atas rekomendasi dari Lokakarya I HAM 49 yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri dengan sponsor dari PBB. Dalam Pasal 1 Keppres 50/1993 disebutkan bahwa Komnas HAM dibentuk dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara dalam Pasal 4 Keppres 50/1993 disebutkan tujuan Komnas HAM adalah: a) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diperkuat oleh UU 39/1999, sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 105 ayat (2) UU 39/1999 bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan undang-undang ini. Kemudian Pasal 105 ayat (3) UU 39/1999 mengatur bahwa dalam waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini. [3.11.2] Bahwa Komnas HAM dalam UU 39/1999 disebut sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM [vide Pasal 1 angka 7 UU 39/1999]. Secara doktriner lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama (main state organs) dan lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary state organs). Pada perkembangannya di Indonesia, lembaga negara penunjang tidak hanya diperintahkan oleh konstitusi namun terdapat pula lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang yang lebih rendah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 sebagaimana ditegaskan kembali di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, tanggal 8 Februari 2018]. 50 Bahwa terkait dengan tujuan munculnya lembaga-lembaga penunjang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks yang merupakan konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Dalam putusan a quo Mahkamah berpendapat bahwa doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama sehingga diperlukan lembaga penunjang untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimungkinkan muncul lembaga penunjang dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama. Bahwa walaupun keberadaan Komnas HAM tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU 39/1999, tetapi memiliki constitutional importance. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang disebut eksplisit dalam UUD 1945, masih ada badan-badan lain yang mempunyai fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komnas HAM selain ditentukan dalam UU 39/1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Dalam kaitan ini, Komnas HAM diberi kewenangan tambahan untuk menjalankan fungsi penyelidikan khusus terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik [vide Pasal 18 dan Pasal 20 UU 26/2000]. Inilah salah satu alasan mengapa Komnas HAM merupakan lembaga negara penunjang yang memiliki nilai constitutional importance. Hal lain yang membuat Komnas HAM memiliki constitutional importance adalah karena perlindungan HAM merupakan materi yang harus ada dalam 51 konstitusi setiap negara hukum yang salah satunya dicirikan dengan negara yang menghormati HAM. [3.11.3] Bahwa bertolak dari Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf [3.11.2] di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai besarnya jumlah anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang dan cara pemilihan yang para Pemohon dalilkan tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa sejak putusan-putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah telah berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tertentu dalam norma suatu undang-undang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat membuat pilihan kebijakan, sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah juga berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tidak boleh bertentangan dengan rasionalitas, sehingga pembentuk undang-undang seharusnya memiliki perhitungan dan ukuran rasional dalam menentukan besarnya jumlah, in casu dalam permohonan a quo adalah jumlah anggota Komnas HAM. Bahwa dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para Pemohon, karena jumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota Komnas HAM sangat jauh berbeda dengan jumlah anggota dalam komisi-komisi negara lainnya yang jumlahnya masih di bawah 15 (lima belas) orang anggota. Seperti Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Otoritas Jasa Keuangan yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Pemberantasan Korupsi yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Demikian pula jika dibandingkan dengan badan-badan lain yang memiliki constitutional importance, seperti Komisi Yudisial anggotanya hanya 7 (tujuh) orang. 52 Bahwa rasionalitas dalam penentuan besarnya jumlah anggota ini menjadi sangat penting dalam rangka mengefektifkan kerja Komnas HAM itu sendiri dalam kaitannya sebagai sebuah lembaga yang memiliki constitutional importance. Jika diikuti perkembangan awal dibentuknya, jumlah anggota Komnas HAM pada awal pembentukannya memang termasuk banyak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keppres 50/1993 pada intinya menyatakan Komisi Paripurna yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional sebagai unsur Komnas HAM terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota. Kemudian pengaturan mengenai jumlah anggota Komnas HAM justru semakin bertambah saat diatur dalam UU 39/1999. Bahwa pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang ditambah dalam UU 39/1999 merupakan refleksi dari upaya menghadapi berbagai tuntutan perlindungan HAM yang semakin meningkat di era reformasi yang semula 25 (dua puluh lima) menjadi 35 (tiga puluh lima). Ditambahkannya jumlah anggota Komnas HAM seringkali dikaitkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang dinilai membutuhkan banyak anggota untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah adanya pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang menggunakan diksi atau kata “berjumlah” 35 (tiga puluh lima) orang, tetapi secara faktual jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah penuh terisi hingga 35 (tiga puluh lima) orang. Sebagai contoh, pada periode 2002-2007 berjumlah 23 orang anggota, pada periode 2007-2012 hanya berjumlah 11 orang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta selama ini jumlah anggota Komnas HAM yang tidak pernah terisi penuh 35 (tiga puluh lima) orang, maka menurut Mahkamah pengaturan mengenai kata “berjumlah” 35 (tiga puluh lima) orang tersebut menjadi tidak berkepastian hukum, sebab secara harfiah makna kata “berjumlah” mempunyai sifat imperatif yang harus dipenuhi, sementara fakta bahwa selama ini anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang tersebut tidak pernah dipenuhi dan hal tersebut dianggap pembenaran, maka hal ini justru semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal norma Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 mengatur secara imperatif anggota Komnas HAM karena menggunakan kata “berjumlah” bukan frasa “paling tinggi” 35 (tiga puluh lima) orang [vide angka 256 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan], karena faktanya ketentuan kata “berjumlah” yang menunjukkan sifat imperatif tidak pernah terpenuhi. 53 Terlepas dari, apakah norma imperatif ini tidak dipenuhi karena tidak banyak calon yang memenuhi syarat, atau memang menjadi kebijakan Komnas HAM yang mengusulkannya, menurut Mahkamah untuk dapat memberi kepastian hukum yang adil, maka norma Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 seharusnya tidak bersifat imperatif, namun bersifat fakultatif, sehingga ketika tidak dapat terpenuhi tidak melanggar norma imperatif tersebut. Meskipun demikian, penentuan besaran jumlah dalam norma undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun dalam penentuannya harus memberikan kepastian hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah untuk memberi kepastian hukum maka kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dimaknai sebagai “berjumlah paling tinggi”. Dengan demikian, jika dalam pelaksanaannya Komnas HAM hanya beranggotakan 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, tidaklah melanggar norma undang-undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai kata “berjumlah” beralasan menurut hukum untuk sebagian. 2. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai pemilihan, pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR dengan tidak melibatkan Presiden yang para Pemohon dalilkan telah menciderai sistem presidensial di Indonesia, menurut Mahkamah pengaturan yang tampak sangat DPR heavy dan meninggalkan peran kekuasaan eksekutif ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Komnas HAM. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan Keppres 50/1993, menyebabkan Komnas HAM dianggap awalnya hanya sebagai perpanjangan tangan Presiden, sehingga tidak akan menjangkau pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden yang berkuasa saat itu. Sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menjadi latar belakang lahirnya UU 39/1999 justru berkehendak untuk membatasi kekuasaan Presiden yang sangat besar pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan kekuasaan yang besar tersebut telah banyak terjadi pelanggaran HAM sebagaimana hal tersebut dinyatakan pula dalam Penjelasan UU 39/1999 bahwa: 54 “Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa”. Fakta-fakta yang melatarbelakangi terbitnya UU 39/1999 menyebabkan norma- norma yang berkaitan dengan keanggotaan Komnas HAM dijauhkan dari campur tangan Presiden, sehingga peran Presiden hanya meresmikan anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dan Penjelasannya. Demikian pula halnya dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 UU 39/1999, Presiden juga hanya menetapkan dengan Keputusan Presiden, atau hanya melaksanan fungsi administratif. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dijelaskan peresmian oleh Presiden tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kemandirian Komnas HAM. Mahkamah dapat memahami pilihan pembuat kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih anggota Komnas HAM adalah karena DPR sebagai perwakilan rakyat yang merepresentasikan suara rakyat, sehingga untuk pemilihan anggota Komnas HAM dikembalikan kepada lembaga representasi rakyat. Bahwa namun demikian, terlepas dari dalil para Pemohon mengenai pilihan sistem pemilihan anggota Komnas HAM yang tidak dapat menyeimbangkan kekuasaan DPR dan Presiden, menurut Mahkamah bagaimana cara pemilihan anggota Komnas HAM merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk UU. Konstitusi tidak mengatur sistem dan tata cara pemilihan anggota komisi negara, sehingga konstitusi memberi keleluasaan kepada pembentuk UU untuk mengaturnya, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan serta kehidupan sosial masyarakat. Keleluasaan ini yang disadari akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga pembentuk UU dapat membuat pilihan kebijakan yang efektif dan efisien. Pilihan kebijakan tersebut menjadi kebijakan hukum terbuka yang 55 merupakan ranah pembentuk undang-undang sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk UU, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, serta memiliki rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Terhadap persoalan konstitusional mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta pengaturan hak Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna yang para Pemohon dalilkan akan melemahkan sistem checks and balances sehingga menghalangi orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menurut Mahkamah dalil para Pemohon ini pada pokoknya bermuara pada persoalan tatacara pemilihan yang tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukan Komnas HAM sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena hal ini berkaitan dengan pengaturan tatacara yang menurut Mahkamah merupakan pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pembentuk undang-undang, tentunya dengan mempertimbangkan secara saksama risiko-risiko dari pilihan kebijakan yang diambil, serta mendasarkan pada rasionalitas dengan memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah yaitu sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa dalam pelaksanaannya Mahkamah menyadari kekhawatiran yang para Pemohon dalilkan mungkin saja dapat terjadi, seperti kemungkinan ada oknum anggota Komnas HAM yang memanfaatkan celah kebijakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya, melakukan praktik nepotisme dengan memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan padahal yang dicalonkan belum tentu calon terbaik, sedangkan warga negara lain yang ingin menjadi anggota Komnas HAM menjadi tertutup kesempatannya. Demikian juga dengan pengaturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas HAM yang diatur sendiri dalam tata tertib Komnas HAM, juga dimungkinkan terjadi pengaturan-pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga pencalonan orang-orang yang dikehendaki oleh oknum Anggota Komnas HAM 56 yang masih menjabat bisa berjalan dengan mulus. Namun, terhadap kekhawatiran para Pemohon a quo menurut Mahkamah bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, jikapun terjadi persoalan demikian, quod non, hal ini merupakan persoalan implementasi norma undang-undang. Persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, karena tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang terkait dengan kata “berjumlah” yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya Mahkamah akan memberi pemaknaan yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon lainnya terkait Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 adalah merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembentuk undang- undang untuk menentukannya, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah menyatakan Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 konstitusional, namun Mahkamah mempertimbangkan pentingnya untuk dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU 39/1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD yang hasilnya dapat menjadi usulan dalam penyusunan Prolegnas. Terlepas dari apakah UU 39/1999 telah dilakukan pemantauan dan peninjauan, namun posisi UU a quo sejak tahun 2015 telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dan saat inipun UU a quo 57 dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR Nomor 19/DPR.RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 juncto Keputusan DPR Nomor 8/DPR.RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024]. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat memprioritaskan proses perubahan atas UU 39/1999. Dengan demikian, materi yang terkait dengan seberapa besar anggota Komnas HAM yang rasional serta tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komnas HAM yang merupakan kebijakan hukum terbuka ranah pembentuk undang-undang dapat dituangkan dalam materi muatan perubahan dimaksud. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan kebijakan mengubah UU 39/1999 perlu pula memperhatikan tata cara seleksi/rekrutmen anggota Komnas HAM dengan nilai-nilai demokrasi berkeadilan yang berkembang di masyarakat, perkembangan dinamika politik ketatanegaraan dan menyesuaikan dengan model/proses pengisian anggota komisi negara lainnya dengan memperhatikan kekhasan Komnas HAM yang memiliki perbedaan dari komisi negara lain. Pilihan kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan risiko terjadinya pelanggaran ataupun penyalahgunaan pada tataran implementasi, sehingga tujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia dapat tercapai dan institusi Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 58 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 59 pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani