30/PUU-XIII/2015

1 PUTUSAN Nomor 30/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Hafidz Pekerjaan : Pekerja PT Danapersadaraya Motor Industry Alamat : Jalan Tatya Wuni 4, Blok F5, Nomor 2, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wahidin Pekerjaan : Pekerja PT Onamba Indonesia Alamat : Permata Teluk Jambe MM/06, RT.003, RW.018, Keluarahan Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Solihin Pekerjaan : Pekerja PT Sulidafin Permai Spinning Mills Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, Nomor 16, RT.001, RW.017, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Nomor 30/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, bukti P-3A], yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. memutus pembubaran partai politik, dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), [selanjutnya disebut UU 3/2009], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon 1. Bahwa Pemohon- 1 hingga Pemohon- 3 adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4, bukti P-4A, dan bukti P-4B] yang masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai pekerja di perusahaan masing-masing. Oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”. 2. Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, yang menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 3. Bahwa kini, Pemohon-1 (=Pemohon-8) dan Pemohon-2 (=Pemohon-7) telah mendaftarkan permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya ke Mahkamah Agung, yang telah diregister dengan Perkara Nomor 19 P/HUM/2015 tanggal 5 Maret 2015 [bukti P-6]. 4. Bahwa Pemohon-1, melalui “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, pada 2 Desember 2008 pernah mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Agung, mengenai keberatan atas keberadaan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3, Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/Men/X/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 49/2008, Menteri Perindustrian Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Perkembangan Perkonomian Global (selanjutnya disebut Peraturan Bersama 4 Menteri, bukti P-7). Setelah Pemohon-1 mendaftar dan membayar biaya perkara, Pemohon-1 tidak lagi dipanggil oleh Mahkamah Agung untuk dimintai keterangan atau mendengarkan keterangan dari Termohon. Pemohon juga tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli atau saksi, guna memperkuat dalil- dalil permohonan Pemohon-1. Bahkan hingga kini, Pemohon-1 belum mengetahui secara pasti, apakah permohonan Pemohon-1 telah diputus atau belum. Meskipun Mahkamah Agung telah berupaya untuk memberikan informasi pelayanan terhadap permintaan salinan putusan maupun penelusuran berkas perkara secara online, akan tetapi Mahkamah Agung belum dapat menyediakan informasi terkini atas penelusuran berkas perkara dan salinan putusan Hak Uji Materiil melalui link www.mahkamahagung.go.id. 5. Bahwa pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif, oleh karena itu kewenangan untuk melakukan judicial review itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya. 6. Bahwa sebagai warga negara yang baik, para Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri, serta sesuai dengan asas negara hukum, asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 yang tidak sejalan dengan asas negara hukum guna menegakkan hukum serta keadilan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat para Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya. 7. Bahwa tertutupnya pemeriksaan atas sebuah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya oleh Mahkamah Agung, telah menghilangkan social control dan juga berpotensi mengkikis akuntabilitas Hakim Agung. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 8. Bahwa kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon, yaitu di antaranya tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa oleh Mahkamah Agung, para Pemohon juga tidak dapat menghadirkan ahli dan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk memperkuat permohonan, serta tanpa persidangan yang terbuka, para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu hati nurani Hakim akan pentingnya permohonan yang diajukan. 9. Bahwa permohonan para Pemohon atas pengujian materiil Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, belumlah pernah diajukan untuk di-uji ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 tanggal 30 Mei 2013, tentang Pengujian Materiil Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam halaman 24 sebagai berikut: “… bahwa Pemohon mengalami ketidakjelasan mengenai pemaknaan terhadap putusan batal demi hukum dan kesulitan untuk mengakses proses pembacaan putusan dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, …”. Terhadap permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 78/PUU-X/2012 tersebut, maka yang menjadi objek pengujian adalah mengenai pembacaan putusan dalam perkara perdata biasa yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran para pihak pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh karenanya, permohonan a quo para Pemohon disandingkan dengan permohonan Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 mempunyai perbedaan, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat dinyatakan ne bis in idem. 10. Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yang timbul karena berlakunya muatan materi dalam Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, sebagaimana menurut dan diturut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat di antaranya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 terhadap UUD 1945. III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sehingga secara juridis, UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, selengkapnya berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Norma konstitusi di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Namun pada kenyataannya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak ada yang khusus, karena dengan praktek penyelenggaraan pemeriksaan kepastian hukum di pengadilan dilakukan secara tertutup, maka kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum serta keadilan, justru menjadi terbelenggu. 3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditentukan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 4. Bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa badan peradilan pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan tingkat pertama (judex factie), yang putusan atau penetapannya masih dapat diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (judex juris). 6. Bahwa badan peradilan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian ketentuan perundang-undangan, yang memiliki karakter tersendiri, dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari- hari oleh badan peradilan biasa, serta juga merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya merupakan final tanpa dapat dilakukan upaya hukum lain, serta mengikat. 7. Bahwa amar putusan dalam permohonan pengujian ketentuan peraturan perundang-undangan yang diminta dan diberikan oleh badan peradilan Mahkamah Agung, akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai para Pemohon orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Nuansa public interest yang melekat pada perkara-perkara tersebut di atas, akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, yang pada umumnya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang harus membedakan penerapan hukum acara di badan peradilan Mahkamah Agung, dengan hukum acara di pengadilan- pengadilan lainnya. 8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan UU 3/2009, [vide bukti P-1]. 9. Bahwa di dalam UU 3/2009, terdapat ketentuan Pasal 31A ayat (4), yang menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. 10. Bahwa dalam ketentuan pasal-pasal selanjutnya di UU 3/2009 maupun Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), [bukti P-5], senyata si-Pembuat Undang-Undang tidak mengatur hal-hal mengenai proses pemeriksaan oleh Hakim Agung atas permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya. Hal demikian, justru melanggar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan, guna menegakkan hukum serta keadilan itu sendiri. 11. Bahwa tidak diaturnya proses pemeriksaan oleh Hakim Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, atas permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenangnya, untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan pengujian ketentuan perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang- undangan di atasnya. 12. Bahwa sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum (openbaar), yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan, agar perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair. Asas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, sebagaimana hal yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya maupun bantahannya, dengan menghadirkan para ahli atau saksi untuk didengar pendapat dan keterangannya (audio et alterampartem). 13. Bahwa pengecualian sidang terbuka untuk umum, yaitu hanya untuk perkara-perkara dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kesusilaan, keselamatan negara, perceraian, rahasia militer atau rahasia negara, yang pernyataan pemeriksaan perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 14. Bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung wajib menjaga kemandirian maupun independensi peradilan, yang sangat berkaitan erat dengan sikap imparsial atau tidak memihak, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. 15. Bahwa independensi badan peradilan seperti Mahkamah Agung merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 pengadilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. 16. Bahwa independensi Mahkamah Agung terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim-hakimnya, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim, berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya (dikutip dari bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie, “Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara” (hal. 53). 17. Bahwa Mahkamah Agung yang tidak independen atau mandiri, tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga apabila Mahkamah Agung yang tergantung pada badan lain dalam bidang-bidang tertentu, dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri, juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparsialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin separation of powers (pemisahan kekuasaan), yang harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi. 18. Bahwa dalam perkara yang diperiksa dan diadili di persidangan biasa, baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, atau penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang, dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing. 19. Bahwa dalam nuansa yang sedikit berbeda, pada pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, maka para Pemohon dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bahkan pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 berkaitan langsung dengan ketentuan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji, juga harus diberi hak yang sama untuk didengar keterangannya. Bahkan stakeholder lain yang merasa mempunyai kepentingan dengan ketentuan perundang-undangan yang diuji tersebut, harus juga didengar keterangannya jika pihak yang terkait tersebut hendak mengemukakan keinginannya untuk memberi keterangan. Setidak-tidaknya memberi keterangan secara tertulis yang wajib dipertimbangkan, jika keterangan tersebut mengandung nilai juridis yang dapat membuat jelas permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan ketentuan perundang-undangan tersebut, maupun muatan materi atau bagian pasal maupun ayat ketentuan perundang-undangan yang diuji tersebut. 20. Bahwa asas independen dan imparsial dalam proses berperkara, pihak terkait yang tidak secara langsung ikut, keterangannya dapat dinilai sebagai ad informandum. Kegagalan hakim untuk melaksanakan asas ini secara baik, akan menimbulkan kesan bahkan tuduhan, bahwa hakim atau Mahkamah tidak imparsial, bahkan tidak adil. Dalam peradilan biasa, hal demikian pun dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan. 21. Bahwa maka untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon dan masyarakat pada umumnya, ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”. IV. Provisi 22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU 8/2011, mengatur mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terciderainya hak konstitusional para Pemohon (melalui pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, yang tidak secara tegas diatur apakah dapat dilakukan dalam sidang yang dinyatakan secara terbuka atau tertutup untuk umum di Mahkamah Agung), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. 23. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 63 UU 8/2011, hanya mengatur pemberian Putusan Sela terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 55 UU 8/2011 dikaitkan dengan Pasal 58 UU 8/2011, maka muatan materi pasal dalam UU 3/2009 yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, senyatanya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, yang wajib dihentikan hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 24. Bahwa permohonan provisi ini menjadi penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani para Pemohon. Apabila Mahkamah Agung tetap melanjutkan pemeriksaan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, maka hak konstitusional para Pemohon menjadi sungguh- sungguh terlanggar secara aktual. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan Putusan Provisi dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon a quo. V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Dalam Provisi: - Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon; - Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo; Dalam Pokok Permohonan: - Mengabulkan Permohonan para Pemohon; - Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”. - Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”. - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 atau; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-1; 6. Bukti P-4A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-2; 7. Bukti P-4B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-3; 8. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 9. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan dan Registerasi Perkara Pengujian Formil dan Meteriil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Perkara Nomor 19 P/HUM/2015 tanggal 5 Maret 2015; 10. Bukti P-7 : Fotokopi Permohonan pengujian Materiil ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3, Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16/Men/X/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 49/2008, Menteri Perindustrian Nomor 922.1/M- IND/10/2008, dan Menteri Perdagangan Nomor 39/M- DAG/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perkonomian Global; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Mei 2015, pada pokoknya menerangkan: 1. Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., LL.M. Ahli membagi keterangan ahli dalam tiga argumentasi mendasar, pertama, urgensi pengujian Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kedua, prinsip saling kontrol (checks and balances) dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dan ketiga, pentingnya reformasi hukum acara dalam pengujian materiil di Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan, ”Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.” Esensi dari ketentuan pasal a quo adalah terkait dengan batas waktu pengujian materiil oleh Mahkamah Agung yang memiliki dua tafsir. Tafsir pertama adalah batas waktu pemeriksaan hingga putusnya perkara uji materiil di Mahkamah Agung atau tafsir yang kedua adalah waktu tersebut adalah waktu antara diterimanya perkara, hingga kewajiban Mahkamah Agung memulai pemeriksaan atas perkara dimaksud. Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum. Memberikan kepastian atas tafsir tersebut, menurut ahli, adalah penting untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Urgensi lain yang diutarakan oleh Pemohon dalam permohonannya ialah soal tidak terbukanya mekanisme beracara dalam perkara uji materiil di Mahkamah Agung. Terkait persoalan yang kedua ini, rujukan Pasal 31A ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidaklah terlalu tepat dijadikan objek pengujian, lantaran dalam pasal a quo tidak diatur sama sekali soal sifat beracara dalam perkara pengujian materiil di Mahkamah Agung. Kendati demikian, urgensi soal keterbukaan beracara itu adalah hal yang mesti diperhatikan secara serius. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Pada pihak lain, secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme beracara di Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan serupa juga tidak diatur dengan tegas dalam peraturan Mahkamah Agung yang menjadi delegatori dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, baik Perma Nomor 1 Tahun 2004 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil. Keterbukaan beracara dalam Perkara Uji Materiil di Mahkamah Agung adalah sebuah tuntutan yang tak terelakkan. Ketertutupan proses beracara dalam uji materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi yuridiksi Mahkamah Agung, bukan tidak mungkin akan menghasilkan proses pemeriksaan yang sangat tidak maksimal. Pemeriksaan dalam perkara uji materiil hendaknya menggali sedalam-dalamnya keterangan Pemohon dan Termohon, bahkan juga pihak-pihak terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah karena boleh jadi, disahkannya peraturan perundang- undangan yang menjadi objek uji materiil tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut dari suatu Undang-Undang. Jika Mahkamah Konstitusi hanya berpaku pada pengujian terhadap Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 an sich sebagaimana permohonan Pemohon, maka boleh jadi Majelis Yang Mulia tidak akan menggubris fakta-fakta yang disampaikan Pemohon terkait tertutupnya proses beracara dalam uji materiil di Mahkamah Agung, melainkan hanya fokus soal pengujian terkait tafsir waktu minimal pemeriksaan atau kewajiban memutus perkara uji materiil di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo. Ahli berpendapat sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan penafsiran yang meluas, tidak hanya berkutat pada Pasal 31A ayat (4) Undang- Undang a quo melainkan pada Pasal 31 secara keseluruhan. Pasal 31 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur tentang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut tidak dinyatakan tata cara pengujian yang dilakukan dalam sidang secara terbuka. Oleh karena itu diperlukan ijtihad konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan proses beracara yang dapat menghadirkan peradilan yang sehat, fair, dan berkeadilan. Ijtihad-ijtihad sedemikian telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya. Sebagai contoh Putusan Nomor 001/PUU- I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, Nomor 022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Pasal 8 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 ayat (2) huruf f, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Begitu pula dengan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta beberapa perkara yang lainnya yang merupakan lingkup kewenangan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, prinsip saling kontrol saling imbang (checks and balances) diperlukan dalam tata kelolaan negara. Prinsip itu bukan hanya terjadi antarsuprastruktur politik, antarorgan-organ resmi ketatanegaraan, melainkan pula antara suprastruktur dan infrastruktur. Dalam konteks yang kedua ini, infrastruktur politik mestinya diberikan keleluasaan untuk memberikan kontrol kepada suprastruktur termasuk dalam konteks pelembagaan legislasi yang dibuat oleh suprastruktur, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif. Ketika infrastruktur politik tidak diberikan keleluasaan untuk melakukan koreksi atas proses legislasi yang tidak berpihak kepada nilai-nilai hukum melalui uji materiil di Mahkamah Agung misalnya, maka sesungguhnya akan menghadirkan satu proses dalam negara hukum yang timpang karena boleh jadi otorianisme negara dalam bentuk baru yaitu otorianisme melalui proses legislasi terutama dalam proses legislasi yang berada di bawah Undang-Undang yang proses pengujiannya merupakan domain dari Mahkamah Agung, tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh infrastruktur politik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam ketentuan kedua undang-undang tersebut, prinsip keterbukaan hanya dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menegaskan putusan Mahkamah Agung dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan ketentuan terkait dengan persidangan yang bersifat terbuka untuk umum tidak ditegaskan sama sekali dalam Undang-Undang a quo. Oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 karena itu, menurut Ahli, diperlukan ijtihad para Hakim Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang a quo. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman lain yang juga diberi kewenangan melakukan uji materiil, kendati objek yang ditanganinya berbeda, hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan, “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali permusyawaratan hakim”. Ketentuan demikian tampaknya menjadi sesuatu yang urgen pula untuk dilakukan dalam uji materiil di Mahkamah Agung di masa mendatang sebagaimana permohonan Pemohon. Hal ini berkesesuaian dengan asas hukum yang berlaku universal bahwa hakim harus mendengarkan semua pihak (audi et alteram partem). Bahwa benar proses perubahan dapat dilakukan melalui proses legislasi biasa DPR dan Presiden, namun ketika para Pemohon membawanya kepada Mahkamah Konstitusi, para Pemohon meyakini ada persoalan ketika menempuh proses legislasi biasa. Oleh karena itu, menurut ahli, Mahkamah Konstitusi perlu membuka diri dalam konteks persoalan yang dialami oleh para Pemohon; Bahwa Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung, salah satunya adalah pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan itu ditegaskan secara spesifik oleh konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan, memeriksa, dan memutus perkara-perkara lain bahkan tidak ditegaskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, menurut ahli, kewenangan yang diberikan ini adalah kewenangan yang sangat spesial dan karena itu tidak juga haram untuk membuka satu hukum acara yang spesial untuk menangani soal-soal tersebut. Terlebih karakteristiknya memang berbeda dengan karakteristik penanganan-penanganan perkara lain; Menurut ahli, seharusnya uji materiil di Mahkamah Agug tidak jauh berbeda dengan karakteristik uji materiil di Mahkamah Konstitusi karena keduanya mendapatkan delegator rekonstitusional yang sama dalam bab yang sama yaitu bab kekuasaan kehakiman, dalam pasal di rumpun yang sama, hanya saja ketentuan undang-undangnya yang berbeda; Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung hanya menyatakan bahwa keterbukaan itu sifatnya pada pembacaan putusan. Bagi praktisi kehakiman, sifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 terbuka itu cukup dinyatakan ketika buka sidang, sebutkan bahwa sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum, maka sifatnya terbuka bagi publik. Boleh jadi termasuk Pemohon, keterbukaan itu dianggap adalah keterbukaan dalam pengertian yang sangat tradisional, dihadiri para pihak, didengar oleh publik, dan dapat diserap informasinya secepat mungkin, tetapi persoalannya dalam Undang- Undang Mahkamah Agung tidak disebutkan satu pun klausula yang menyatakan bahwa pemeriksaan atau persidangan dilakukan secara terbuka. Yang ada adalah putusan pembacaannya dilakukan secara terbuka. Berbeda dengan klausula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang ternyata dalam implementasinya membawa perbedaan yang sangat signifikan antara hukum acara di Mahkamah Agung dalam pengertian uji materiil di Mahkamah Agung dengan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika hanya terpaku pada ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana permohonan para Pemohon, maka konflik atau kontraksi-kontraksi pandangan itu akan terus terjadi, seperti soal waktu dan soal sifat keterbukaan yang dimohonkan karena harus jujur dan sebagaimana pandangan ahli bahwa Pasal 31A ayat (4) a quo semata-mata berbicara soal waktu dan bukan soal sifat terbuka atau tidaknya. Dengan demikian, menurut ahli, agar Majelis Hakim Konstitusi membuka diri untuk melakukan ijtihad. Tidak hanya memaknai Pasal 31A ayat (4) ini sebagai bagian yang harus didekonstruksi dan harus dilihat aspek konstitusionalitasnya, tetapi juga pada Pasal 31A secara keseluruhan yang menjadi napas bagi hukum acara terkait pengujian uji materiil di Mahkamah Agung supaya menghadirkan satu keadilan yang lebih substansil dan memastikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana amanah konstitusi; Bahwa berkenaan dengan waktu 14 hari, menurut ahli, adanya lembaga- lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sifatnya berjenjang, baik pada tingkat provinsi, pengadilan banding (pengadilan tinggi), maupun pengadilan- pengadilan negeri, termasuk pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan tata usaha negara yang boleh jadi memiliki karakteristik yang agak dekat dengan yuridiksi Mahkamah Agung pada soal uji materiil ini, sesungguhnya dapat digunakan untuk mempermudah para pihak melakukan proses beracara secara terbuka. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Jikapun harus terpusat di Jakarta, hal itu tidaklah sulit apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi, seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; Ahli sangat khawatir otoritarianisme negara termasuk dalam konteks ini adalah otoritarianisme daerah melalui otonomi daerah itu justru terjadi pada proses legislasi yang tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu, lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai peran penting untuk menjauhkan negara dari sifat otoritariannya melalui proses legislasi yang dibuat dalam konteks peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. 2. M Nur Solikhin Keterangan ahli bersumber dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukun dan Kebijakan (PSHK) terkait dengan dan fokus pada proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung. Jumlah Perkara Tidak Sebanding dengan Potensi Objek Yang Dapat Diuji Pengujian peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang- undangan ini merupakan hak kontrol masyarakal terhadap hukmn (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga negara. Mekanisme ini berlujuan untuk menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan terutama terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara yang sudah dijamin dalam UUD. Walaupun masih relatif baru, apabila dibandingkan dengan pengujian peraturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konslitusi mendapat respon yang positif. Mahkamah Konslitusi lelah menguji sebanyak 317 Undang-Undang sejak 2003 sampai dengan 2014. Respon berbeda dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan perundang- undangan oleh Mahkamah Agung. Dengan potensi objek perkara yang sangal besar yaitu mulai dari PP, Perpres, peraturan lembaga negara lainnya yang masuk dalam peraturan perundang-undangan, peraturan menteri/lembaga/badan/komisi, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, jumlah pengujian oleh Mahkamah Agung masih sangat sedikit. Kondisi ini tidak bisa diarlikan bahwa kwalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sudah baik, karena sangat sedikit yang diajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung. Hal ini mengingat untuk tingkat Perda saja Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 pada periode 2004 sampai dengan 2009, terdapat 1.691 peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri. Sementara itu, data Kemendagri menyebutkan bahwa pada 2010 terdapat 407 peraturan daerah yang bermasalah dan pada 2011 terdapat 251 peraturan daerah yang bermasalah. Data tersebut menunjukkan adanya persoalan kualitas peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dan seharusnya proses pengujian oleh Mahkamah Agung dapat menjadi solusi. Akan tetapi, melihat pada data permohonan pengujian oleh Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa belum ada perbandingan yang proporsional dengan potensi perkara yang dapat diuji. Klasifikasi dan Jumlah Permohonan HUM Masuk di MA tahun 2011-2014 Jenis Peraturan 2011 2012 2013 2014 Peraturan Pemerintah 8 19 14 Peraturan Presiden 0 2 3 Peraturan Menteri 17 16 26 Peraturan Mahkamah Agung 1 0 0 Peraturan Mahkamah Konslitusi 0 0 1 Peraturan Bank Indonesia 0 0 1 Peraturan KPU I 14 2 Peraturan Komisi Informasi 0 0 I Peraturan Lembaga 0 0 1 Peraturan Daerah 6 11 17 Peraturan Gubcrnur 4 4 4 Peraturan Bupati 2 0 1 Peraturan Walikota 0 2 0 Keputusan Presiden 1 2 0 Keputusan Menteri 4 0 7 Keputusan Bersama KMA dan KY 1 0 0 Keputusan KPU 2 2 0 Keputusan Gubernur 1 0 4 Keputusan Bupati 0 2 1 Keputusan Direksi 0 1 0 Surat Edaran 2 0 0 Direklur Jenderal 0 1 0 Total 50 52* 76 83 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Tabel tersebut juga menunjukkan jumlah perkara HUM yang masuk ke Mahkamah Agung sejak 2011 sampai dengan 2014. Terdapat 22 (dua puluh dua) jenis peraturan yang masuk ke Mahkamah Agung selama periode 2011 - 2014. Jenis peraturan perundang-undangan yang banyak atau sering diajukan adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. Pada situasi tertentu, yaitu menjelang Pemilu jumlah pengujian peraturan KPU juga mencapai jumlah yang besar. Jumlah perkara yang masuk masih minim namim memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan Keterbukaan Sidang HUM di Mahkamah Agung Beberapa kalangan menilai bahwa prosedur pengujian peraturan perundang- undangan di Mahkamah Agung memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan dan akses permohonan. Salah salu yang mengeritik prosedur tersebut adalah Komnas Perempuan yang menuntut adanya proses pemeriksaan permohonan judicial review oleh Mahkamah Agung yang terbuka dan akuntabel. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian. Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang disinggung dalam UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai subjek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam berita negara. Selanjutnya. prosedur mengenai penanganan atau hukum acara pengujian peraturan perundang- undangan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Prosedur pengajuan dan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diatur dalam Perma Nomor 1/2011, melipuli: a. Pengajuan permohonan b. PendaRaran permohonan c. Pengiriman salinan permohonan kepada termohon d. Pengiriman jawaban dari termohon e. Penunjukan majelis hakim Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 f. Pemeriksaan perkara g. Putusan h. Pemberilahuan putusan i. Pelaksanaan putusan Secara normatif, prosedur penanganan perkara tersebut nampak bahwa pengaturannya hanya terletak pada aspek administrasi. Sementara hukum acara pemeriksaan atau persidangan tidak banyak diatur. Salah satu persoalan yang muncul dari pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung adalah mengenai pemeriksaan permohonan. Selama ini, proses pemeriksaan permohonan tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Pemohon maupun termohon hanya berhubungan secara tertulis/surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh pemohon dan penyampaian jawaban oleh termohon. Majelis Hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban termohon. Pertimbangannya dalam memutus perkara pengujian berdasarkan dokumen yang disampaikan para pihak. Di sisi lain, para pihak pun juga tidak dipertemukan untuk memberikan argumentasi dan mengajukan ahli untuk meyakinkan hakim dalam menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Cakupan materi pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sangat luas. Bidang materi muatannya pun beragam. Dari karakter perkara ini sebenarnya menunjukkan kebutuhan hakim terhadap keterangan ahli atau pakar untuk bidang- bidang yang memang membutuhkan spesialisasi pengetahuan dan pengalaman tertentu yang tidak dimiliki hakim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bisa saja menjadi lemali karena kurangnya informasi yang diperoleh hakim terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. " Hakim tidak boleh hanya terpaku pada fakta-fakta yang tampak dari luar, tanpa menguji secara cermal apa-apa yang terdapat di balik layar (the underlying truth), Dari proses penelitian yang mendalam itulah hakim dapat memperoleh keyakinan tentang kebenaran fakta yang harus dijadikannya dasar dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. (Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, 2006, him. 205) Persoalan berikutnya dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan HUM adalah penyelenggaraan sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup. Padahal objek yang dikaji merupakan peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Bentuk peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari produk legislasi yang sifatnya delegasian dari kekuasaan legislasi. Oleh karena itu, sebenarnya menjadi hak masyarakat, terutama pemohon untuk dapat mengetahui proses persidangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini sudah lebih transparan dan partisipatif, seharusnya proses pengujiannya pun berjalan secara transparan dan melibatkan pihak yang berkepentingan. Proses pemeriksaan yang terutup berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian pemeriksaan perkara. Tabel di bawah menunjukkan adanya perbedaan waktu yang cukup lama dalam pemeriksaan beberapa pengujian peraturan perundang-undangan. No. Nomor Putusan Nama Peraturan Tanggal Register Tanggal Musyawarah Waktu Penyelesaian 1 26 P/HUM/2011 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011 10/5/2011 13/02/2014 2 Tahun 8 Bulan 2 27 P/HUM/2011 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor I88/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 13/05/2011 27/01/2014 2 Tahun 8 Bulan 3 25 P/HUM/2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 29/04/2013 27/03/2014 10 Bulan 4 45 P/HUM/2013 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Izin-lzin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon Penerliban 25/05/2013 6/03/2014 9 Bulan 5 65 P/HUM/2013 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 8/10/2013 7/05/2014 6 Bulan 6 74 P/HUM/2013 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 20/11/2013 22/04/2014 5 Bulan 7 8 P/HUM/2014 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 27/01/2014 26/03/2014 3 Bulan 8 24 P/HUM/2014 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 3/04/2014 11/06/2014 3 Bulan 9 11 P/HUM/2014 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim 17/02/2014 28/04/2014 2 Bulan 10 40 P/HUM/2014 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 13/06/2014 27/08/2014 2 Bulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031 Urgensi Penerapan Prinsip Keterbukaan Sidang HUM Prinsip keterbukaan sidang pengadilan ini sudah tegas diatur dalam UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur bahwaa prinsip semua sidang pengadilan terbuka, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada putusan yang batal demi hukum. Pasal 13 (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) mengakibalkan putusan batal demi hukum. Prof Sudikno Mertokusumo menjelaskan prinsip keterbukaan sidang pengadilan tersebut berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk social control. Dalam artikel lainnya. Prof Sudikno menegaskan bahwa Peradilan yang baik (ideal) harus mempunyai asas-asas umum peradilan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk rechlspraak) seperti berikut: Hakim bebas, sifat tcrbukanya sidang, hakim aktif, objektivitas, acara lisan, kesamaan, peradilan cepat, putusan disertai dengan alasan dan adanya pengawasan. Asas-asas itu sudah ada dalam peradilan Indonesia, tinggal menegakkan. Perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atau perkara HUM di Mahkamah Agung memiliki perbedaan dengan jenis perkara lainnya yang ditangani oleh MA. Pemeriksaan HUM oleh Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir. Sehingga proses persidangan yang terbuka dan melibatkan para pihak ini menjadi kebutuhan mendasar untuk menjelaskan kepada masyarakat proses pengujian yang terjadi dan kebutuhan bagi hakim untuk mendalami informasi baik dari pemohon maupun pembentuk peraturan. Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Mahkamah Agung mengatur bahwa pihak yang dapat megajukan permohonan HUM adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sehingga ada kepentingan pemohon untuk membuktikan ada haknya yang dilanggar dan hakim harus menilai pembuktian yang diberikan oleh pemohon tersebut. Studi Tata Kelola Proses Proses Legislasi yang disusun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2009 membedakan empat karakter dalam tahapan proses legislasi. Karakter tersebut terdiri atas karakter politik elit, politik publik, teknokralis dan administratif. Seringkali dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses politik elit yang mendominasi tahapan proses legislasi. Dalam proses pembentukan peraluran perundang-undangan yang kewenangannya dimiliki oleh instilusi politik, maka kekuatan politik yang duduk dan menguasai institusi tersebut sangat menentukan. Oleh karena itu baik dari segi proses maupun substansi hasil, perlu dilakukan pengawasan atau kontrol. Judicial review merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman yang independen diharapkan mampu secara objektif menilai produk politik dan birokrasi berupa peraturan perundang-undangan. Independensi hakim menjadi syarat mutlak dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan ini, seiring dengan tuntutan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mendukung negara hukum. Pengawasan melalui pengujian peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan membentuk peraturan oleh legislatif dan eksekutif. Efektifitas sistem kontrol atau pengawasan tersebut perlu didukung dengan penyelenggaran sistem pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk di Mahkamah Agung secara transparan dan akuntabel. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam struktur konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Penutup Prinsip keterbukaan sidang pengadilan menjamin hak-hak para pihak dan masyarakat dalam sualu proses hukum. Hak ini sudah diatur secara normatif dalam peraluran perundang-undangan. Dalam perkara HUM, objek yang diuji dalam sidang HUM merupakan peraluran perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara umum. Sehingga para pihak dalam perkara tersebut dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 masyarakat yang juga terikat dengan objek yang diuji memiliki kepentingan terhadap proses pengujian tersebut. Selain juga sebagai upaya kontrol masyarakat terhadap persidangan. Keterbukaan sidang dapat mendorong akuntabilitas pengadilan dalam memeriksa perkara sehingga lebih objektif. Bahwa menurut ahli yang dilakukan oleh para Pemohon adalah inisiatif untuk mendorong Mahkamah Agung melakukan pembenahan terkait dengan hukum acara yang berlaku untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Memang apabila ada perubahan terkait dengan waktu, kemudian juga dengan proses keterbukaan akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang terkait dengan manajemen persidangan. Dalam hal batas waktu 14 hari, menurut ahli memang tidak fair apabila batas waktu 14 hari dihitung sejak diterimanya permohonan mengingat selama diterimanya permohonan itu ada tahapan-tahapan yang hal itu berada di luar dari majelis hakim yang akan memeriksa perkara pengujian peraturan perundang- undangan, misal terkait dengan penunjukan majelis hakim yang dilakukan oleh ketua kamar tata usaha negara di Mahkamah Agung, kemudian juga terkait dengan proses pemanggilan yang juga memerlukan proses pemanggilan secara delegasi, dan banyak persoalan terkait dengan pemanggilan delegasi itu yang persoalan terkait dengan koordinasi antar pengadilan yang sebenarnya tidak segera ditindaklanjuti walaupun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pemanggilan delegasi antarinstansi pengadilan negeri melalui fax, tetapi menurut informasi hal itu juga belum terlalu efektif; Adapun tentang keterbukaan sidang dan kehadiran para pihak, memang akan menjadikan kendala ketika yang diuji itu adalah peraturan-peraturan di daerah, baik itu perda maupun peraturan bupati atau walikota. Meskipun saat ini mekanisme yang ada di Mahkamah Agung sudah cukup baik, yaitu sudah membuka akses yang luas dengan membuka pendaftaran permohonan melalui pengadilan negeri maupun didaftarkan secara langsung kepada Mahkamah Agung, akan tetapi memang proses pemeriksaan apabila dilakukan terbuka akan menyulitkan pihak-pihak Pemohon yang berada di luar Jakarta atau berada di daerah-daerah tertentu. Namun persoalan tersebut, dapat selesai sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli Dr.M.Rifqinizamy Karsayuda, S.H., LL.M. Kesimpulan ahli, hal yang dilakukan oleh para Pemohon adalah dorongan pada Mahkamah Agung untuk melakukan pembenahan terkait dengan proses pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 peraturan perundang-undangan dan mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir terhadap pasal yang diajukan dan mempertimbangkan segala proses yang terkait dengan perkembangan-perkembangan dalam proses judicial review serta memperhatikan tren dari perkara masuk dalam hak uji materi ke Mahkamah Agung mengalami peningkatan dan sudah seharusnya untuk melakukan pembenahan terkait dengan hukum acara. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberi keterangan dalam persidangan tanggal 16 April 2015 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 April 2015, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah permohonan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan ketentuan Pasal 31A ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan: Pasal 31A ayat (4): “ Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.” Ketentuan tersebut oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya ketentuan Pasal 24A ayat (5) menyatakan bahwa, “Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. 2. Berdasarkan amanat dari ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU MA. 3. Bahwa sejarah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, terjadi pergeseran-pergeseran baik yang diatur utamanya setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak diatur secara jelas tentang bagaimana mekanisme dan apa syarat-syarat yang terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menjadi agak terang- benderang, walaupun untuk tata caranya sebagaimana telah kita ketahui diatur lebih lanjut dengan peraturan Mahkamah Agung. 4. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU MA yang menyatakan: (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat. (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.” 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2011. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 6. Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2004 diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2011 karena dengan pertimbangan ketentuan mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the living law) yang berlaku, sehingga ketentuan mengenai tenggang waktu permohonan keberatan atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dibatasi 180 hari sejak diterimanya permohonan, dicabut. 7. Terhadap petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan menambahkan frase ”yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”, menurut Pemerintah adalah tidak tepat karena ketentuan tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan ketentuan yang dibawahnya yaitu Pasal 31A ayat (10) UU MA yang mendelegasikan tatacara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU dengan Perma. 8. Sehingga yang semestinya dilakukan dengan tata cara ini terkait hukum acara, karena UU MA tidak mengatur mengenai hukum acara, akan tetapi hukum acara diatur dengan Perma. 9. Berdasarkan uraian pada angka 8, menurut Pemerintah, dalil para Pemohon adalah tidak tepat karena dalam UU MA tidak mengatur hukum acara seperti pada UU Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya yang diuji adalah Perma Nomor 1 Tahun 2011 agar didorong menjadi peradilan atau pemeriksaan yang sifatnya terbuka dan mengundang para pihak. 10. Menurut Pemerintah adalah tepat jika ini menjadi masukan bagi Pemerintah dan DPR untuk ke depan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, jadi melalui mekanisme legislatif review. Oleh karena itu, semestinya para Pemohon mengajukan uji materiil Peraturan Mahkamah Agung ke Mahkamah Agung. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang para Pemohon mendalilkan: 1. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-4, P-4A, dan P-4B]. 2. Bahwa Pemohon-1 dan Pemohon-2 telah mendaftarkan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah diregister dengan Perkara Nomor 19 P/HUM/2015 tanggal 5 Maret 2015 [vide bukti P-6]. 3. Menurut para Pemohon, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 karena para Pemohon, antara lain: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 a. tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa oleh Mahkamah Agung, b. tidak dapat menghadirkan ahli dan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk memperkuat permohonan karena pemeriksaan dilakukan tanpa persidangan yang terbuka; [3.6] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon, bukti surat/tulisan, maupun fakta persidangan Mahkamah mempertimbangkan: a. bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor Perkara Nomor 19 P/HUM/2015, Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Pemohon dalam Perkara Nomor 19 P/HUM/2015, sehingga Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara faktual mengalami langsung kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut dari perkara Nomor 19 P/HUM/2015 dimana Pemohon 1 dan Pemohon 2 menjadi Pemohonnya. b. Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga tidak dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan karena faktanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah dipanggil untuk hadir dalam sidang pemeriksaan perkara a quo. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, berdasarkan jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemohon seharusnya diberi kesempatan untuk hadir dalam persidangan dan mengajukan saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan terbuka untuk umum; c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang secara aktual dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, sehingga antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian memiliki hubungan sebab akibat, yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; d. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon 3 selaku warga negara Indonesia sebagai pekerja di perusahaan yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, secara potensial juga akan mengalami hal yang sama seperti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 yang dialami oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon 3 juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi para Pemohon agar Majelis Hakim Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pada dasarnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi putusan sela hanya dapat diberikan terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK, namun ada putusan sela yang dijatuhkan oleh Mahkamah dalam permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan sangat khusus, yaitu dalam putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009 dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan secara tetap oleh Presiden, padahal dasar hukum atau pasal Undang-Undang yang akan menjadi dasar dalam pemberhentian tersebut sedang dalam proses pengujian konstitusionalnya di Mahkamah. Selain itu, juga berdasarkan pada pertimbangan berikut ini: 1. Bahwa maksud permohonan provisi adalah agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA sampai adanya putusan akhir Mahkamah. Menurut Mahkamah, permohonan provisi a quo adalah bertentangan dengan Pasal 58 UU MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa Mahkamah hanya berkewajiban memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang adanya permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UU MK, sedangkan yang berwenang menghentikan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 adalah Mahkamah Agung sendiri atas perintah Undang-Undang (vide Pasal 55 UU MK); 3. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian di Mahkamah adalah UU MA bukan Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dimohonkan pengujian di Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak; Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dari ketentuan tersebut maka kewenangan Mahkamah Agung mengadili peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah perintah langsung dari UUD 1945, dengan demikian cara pemeriksaan persidangannya pun berbeda dengan cara pemeriksaan kasasi atau pun peninjauan kembali. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan mendasarkan pada pasal tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu hal yang harus dipahami dan dimengerti baik oleh para penegak hukum, praktisi hukum maupun masyarakat adalah sistem peradilan. Dalam sistem peradilan terdapat asas hukum acara pengadilan, salah satunya adalah sifat terbukanya persidangan (openbaar), yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Adapun tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair dan memberi hak yang seimbang kepada pihak-pihak untuk didengar di persidangan. Hal tersebut oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan: (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. UU 48/2009 meskipun bukan merupakan Undang-Undang payung (umbrella act) karena pada saat ini tidak dikenal lagi Undang-Undang payung, namun ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 memuat ketentuan yang mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga peradilan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan yang sifatnya terbuka untuk umum. Syarat yang ditentukan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang ini apabila tidak dipenuhi berakibat batal demi hukum [vide Pasal 13 ayat (3)], kecuali Undang-Undang menentukan lain; Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga putusan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang pun harus tunduk pada ketentuan a quo; [3.10] Menimbang bahwa judicial review adalah suatu proses untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal melalui mekanisme hukum yang dilakukan secara vertikal terhadap produk hukum atau peraturan perundang- undangan yang dilahirkan agar tetap terjadi konsistensi, koherensi, dan korespondensi normatif secara vertikal. Setelah Perubahan UUD 1945, yang berwenang melakukan judicial review adalah: a. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945] Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 b. Mahkamah Agung dengan kewenangan menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang [vide Pasal 24A ayat (1) UUD 1945]; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah Agung diberi kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk mengadili perkara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang, putusannya adalah bersifat final dan mengikat. Pemeriksaan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah tingkat pertama dan terakhir sehingga berbeda dengan perkara lainnya yang diperiksa oleh Mahkamah Agung seperti perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali (PK); Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak menyebutkan pemeriksaan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum, selengkapnya Pasal 31A ayat (4) UU MA menyatakan, “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Oleh karena ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak mengatur baik secara implisit maupun secara eksplisit sidang dilakukan terbuka untuk umum, namun dengan berpegang pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 serta Pasal 40 ayat (2) UU MA maka baik sidang pemeriksaan maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara PK, dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang harus dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Pasal 31A ayat (10) UU MA telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tanggal 30 Mei 2011 menyatakan “Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah “perkara permohonan”. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang dianut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 MA harus dijadikan dasar dalam pemeriksaan dan pengucapan putusan perkara permohonan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. [3.12] Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya terbuka untuk umum dan dihadiri pihak- pihak berperkara. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama; Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir seyogianya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang mengakomodir pemeriksaan dan pengucapan putusannya dihadiri oleh pihak-pihak dan setiap orang boleh menghadiri jalannya persidangan. Hal tersebut sejalan pula dengan asas audi et alteram partem, yaitu memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex facti sekaligus judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum” sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya; [3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diiuraikan Mahkamah dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 bawah Undang-Undang. Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; [3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohoan provisi tidak beralasan hukum [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan provisi para Pemohon; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id