30/PUU-XII/2014

SALINAN PUTUSAN Nomor 30-74/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014: 1. Nama : Zumrotin Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Alamat : Jalan Kaca Jendela II Nomor 9 RT.007/08, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2013 memberi kuasa kepada Rita Serena Kolibonso, S.H., LLM. dan Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di kantor pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I; Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014: 1. Nama : Indry Oktaviani Pekerjaan : Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN) Alamat : Jalan Teratai BL. Q Nomor 6 RT.003 RW.002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fr. Yohana Tantria W. Pekerjaan : Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA) Alamat : Jalan T.B. Simatupang, RT.002 RW.03, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dini Anitasari Sa’baniah Pekerjaan : Associate pada Organisasi SCN Alamat : Bukit Pamulang Indah G 9/5 RT.001 RW.005, Pamulang Timur, Tangerang Selatan sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Hadiyatut Thoyyibah Pekerjaan : Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Alamat : Jalan Sendang RT.003 RW.015, Karangsari, Kulonprogo, Yogyakarta sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Ramadhaniati Pekerjaan : Staf pada Organisasi KPI Alamat : Jalan 50 Koto, Nomor 652, RT.01, RW.07, Surau Gadang, Nanggalo, 50 Koto, Sumatera Barat sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono Pekerjaan : Ketua YPHA Alamat Kantor : Jalan Rawa Bambu, Kompleks Batan Blok D2 Lt.3, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Alamat Rumah : Jalan Taman Siswa 48 YK, RT.044 RW.014, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Alamat kantor : Jalan Siaga I Nomor 2B RT.003 RW.05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Alamat rumah : Jalan Photo Nomor11 Perum Wartawan Purimulya, RT.003 RW.008 Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Ade Novita, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., dan Alfeus Jebabun, S.H. yang semuanya adalah pengacara publik yang berkedudukan hukum pada Indonesian Institute for Constitutional Democracy (IICD) yang beralamat di Jalan Cempaka, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- para Pemohon II; Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai ----------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Women Research Institute, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Kalyanamitra, Perhimpunan Rahima, dan Aliansi Remaja Independent; Mendengar dan membaca Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon I; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PUU- XII/2014 pada tanggal 13 Maret 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 April 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Apabila terdapat Undang- Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang- Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Selain asas-asas dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan juga harus memperhatikan materi muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011, meliputi pengayoman, kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 8. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon I menguji ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 menggunakan batu uji atau dasar pengujian Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1), dan (2); serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945; Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 9. Bahwa pengakuan hak setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2); serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2); 11. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perorangan Warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa Pemohon adalah merupakan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini adalah badan hukum dari “Yayasan Kesehatan Perempuan” yang telah memenuhi persyaratan pendirian badan hukum Yayasan sesuai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2001 tentang Yayasan; dan dicatatkan di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2006 Nomor 21 (Bukti P-11, P-12, P-19, P-20, dan P-21); 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pemohon selaku badan hukum privat yang berkedudukan di Indonesia menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 15. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 pada Pasal 7 ayat (1), sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 16. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan anak (Bukti P-8); 17. Bahwa pembenaran terhadap adanya perkawinan anak, khususnya anak perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang tercermin dalam frasa “pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, Undang-Undang Perkawinan jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan dalam konstitusi. Dengan demikian secara substantif norma hukum maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan atau tidak konsisten (inkonsistensi) dengan sistem norma hukum Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2); serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan; 18. Bahwa Pemohon sebagai LSM menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas tahun”, karena akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A) UUD 1945; hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945; hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945); hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], dari anak-anak perempuan Indonesia. 19. Bahwa hak Pemohon untuk melakukan kerja-kerja advokasi terkait isu kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat berjalan baik dan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang masih diberlakukan frasa “16 (enam belas) tahun”; 20. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dapat dijelaskan secara sebagai berikut: a. Bahwa kesadaran konstitusional Pemohon untuk melindungi hak anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” tidak dapat dilaksanakan; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap telah bertentangan dengan amanat konstitusi tentang perlindungan anak yang lebih lanjut telah diatur oleh UU Nomor 23 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pengaturan perlindungan anak berusia sampai dengan 18 tahun (Bukti P-13); c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang diajukan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 21. Dengan demikian maka jelaslah hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; juga bahwa hak tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi pada diri Pemohon. Berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” yang bertentangan dengan Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2); serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN 22. Bahwa Perkawinan Anak masih marak terjadi di Indonesia. Faktor ekonomi masih merupakan alasan utama orang tua menikahkan anaknya. Hal lain yang turut mempengaruhi antara lain alasan sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif (dianggap perawan tua) terhadap perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 23. Bahwa berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun (Bukti P-24); 24. Bahwa di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11% (Bukti P-24); 25. Plan Indonesia sebuah lembaga non pemerintah yang memberi perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membuat sebuah penelitian tentang ‘Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 wilayah: Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS) (Bukti P-2, P-6, dan P-24) 26. Bahwa Menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun (Bukti P-24) (Bukti P-1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 27. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bukti P-8) yang membolehkan perkawinan anak perempuan dalam usia muda yakni 16 tahun merupakan kendala dalam mewujudkan mandat konstitusi UUD 1945 kepada Pemerintah. Bukan saja bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bukti P-13) Pasal 26 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sampai usia 18 (delapan belas) tahun; bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi anak yang diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P- 10) yang melindungi anak termasuk anak perempuan sampai usia 18 (delapan belas) tahun; bertentangan dengan pengaturan batas usia anak termasuk anak perempuan yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Bukti P-17) yang mengatur tentang usia anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun; serta bertentangan dengan pengaturan batas usia anak wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun yang diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Bukti P-14). Begitu pula sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-18), pada Pasal 131 ayat (2) bahwa “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun”. Bahwa berdasarkan hal di atas maka terlihatlah dengan jelas ketidakjelasan tentang batasan anak dalam beberapa undang-undang di atas dibandingkan dengan diizinkannya adanya “perkawinan anak” khususnya anak perempuan dalam UU perkawinan; ini menjadi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, karena ada pasal-pasal dalam undang- undang yang mengatur yang berbeda satu sama lainnya. 28. Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini dengan alasan-alasan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 JUMLAH ANAK REMAJA DAN TOTAL FERTILITAS ANAK REMAJA 29. Bahwa berdasarkan sensus penduduk terbaru yang dilaksanakan pada Tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melaporkan bahwa Indonesia memiliki 237,6 juta penduduk di mana 17% nya atau 40.770.000 jiwa berusia 15-24 tahun. Bila digabungkan dengan penduduk pada usia 10-14 tahun, maka 27,6% atau sekitar 63.000.000 juta jiwa penduduk Indonesia berusia 10-24 tahun. Penduduk Remaja berusia 15- 24 tahun bila dibandingkan dengan seluruh populasi telah meningkat selama 10 tahun terakhir, dari 20 persen pada tahun 2000 menjadi 27,6 persen pada tahun 2010 (Bukti P-23 dan Bukti P-24); 30. Kehamilan di usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2012 yang menunjukkan masih ada 10% (6927) remaja usia 15-19 yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama. Memang terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun 2007 yang menunjukkan 35 kelahiran per 1000 wanita usia 15-19. Dan angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber lain: Tabel: Adolescent Fertility Rate 15-19 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) 46,69 45,91 45,12 44,56 44,01 43,45 42,90 Source: United Nations Population Division, World Population Prospects, 2012 (diunduh dari http://www.indexmundi.com/facts/indonesia/adolescent- fertility-rate, tanggal 24 Oktober 2013) (Bukti P-23) 31. Bahwa dari tabel di atas terlihat bahwa dalam 5 tahun belakangan tidak terjadi perubahan yang signfikan dalam penurunan angka ASFR (age specific fertility rate atau angka kelahiran menurut umur) 15-19 tahun. Indikator dari ASFR menunjukkan kesempatan yang tersedia untuk remaja perempuan dan kerentanan yang mereka alami selama dan sepanjang masa remaja mereka terutama dalam periode kehamilan akibat dari belum siapnya anak remaja perempuan tersebut dalam hal fisik, mental, sosial dan ekonomi. Komplikasi kehamilan dan melahirkan pada usia dini merupakan salah satu penyumbang dari tingginya angka kematian ibu (AKI); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 32. Tingkat kehamilan dan kelahiran anak remaja sangat penting karena jumlah remaja perempuan yang secara demografis besar, sekitar 10 juta pada tahun 2010 (BPS PS 2010). Perlu dicatat lebih jauh bahwa angka ASFR ini tidak memperhitungkan kelahiran oleh perempuan yang belum menikah. Sehingga realitas di lapangan bahwa lebih banyak kehamilan di usia dini dibandingkan angka ASFR sangat mungkin terjadi. (Bukti P-24); 33. Hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28A UUD 1945, dalam konteks perlindungan hak asasi anak sangat mendasar. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan apabila kelahiran terjadi pada perempuan usia anak sebelum mencapai usia 18 tahun mempunyai resiko kematian (mengancam hidupnya), kecacatan dan kesakitan (kelangsungan hidupnya). Dengan demikian pembiaran pengaturan usia 16 tahun anak perempuan menikah bertentangan dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak. PERKAWINAN ANAK DAN DAMPAKNYA 34. Selain kehamilan pada usia dini, perkawinan anak (pernikahan dini) atau pernikahan paksa masih merupakan praktik di Indonesia. Sekitar 31,5 persen wanita usia 20-49 mengatakan mereka menikah pada usia 18 dan 5,5% mengatakan mereka menikah pada usia 15 (SDKI 2012). Angka ini sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan data SDKI 2007 yaitu 31,6% wanita usia 20-49 mengatakan mereka menikah pada usia 18 dan 9,3% mengatakan mereka menikah pada usia 15. Masih merujuk pada SDKI 2007, ada 5 provinsi dengan angka perkawinan tertinggi adalah, Jawa Timur (39,4%), Jawa Barat (36%), Kalimantan Selatan (35,5%), Jambi (30,6%) dan Jawa Tengah (27,84%). (Bukti P-1 dan P-23); DAMPAK PERKAWINAN ANAK PADA KESEHATAN IBU DAN BAYI 35. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini (di bawah umur 18 (delapan belas ) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan resiko lainnya, adalah: a. Potensi kelahiran premature; b. Bayi lahir cacat; c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d. Ibu beresiko anemia (kurang darah); e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; f. Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil); g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun; j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; k. Resiko terkena penyakit menular seksual; l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna. (Bukti P-23 dan P-24) 36. Dengan kondisi seperti ini maka perkawinan anak akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan dari anak-anak kita (Pasal 28A UUD 1945) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang [Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945]; DAMPAK PERKAWINAN ANAK PADA KEHARMONISAN KELUARGA DAN PERCERAIAN 37. Bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 UU Nomor1 tentang Perkawinan); 38. Bahwa Perkawinan Anak justru menjauhkan tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan itu sendiri. Banyaknya perkawinan anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan karena ego remaja (baca: Anak) yang masih tinggi. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari masih terlalu mudanya usia pasangan suami isteri ketika memutuskan untuk menikah. Perselingkuhan; ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua; psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta tidak atau kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 suami/isteri dan keluarga besar juga menjadi akar dari tidak keharmonisan yang berujung pada perceraian keluarga muda; 39. Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dari hasil penelitian di Indonesia di atas ini menunjukkan bahwa perkawinan anak perempuan yang berusia 16 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun menjauhkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terkait dengan resiko dan kondisi psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami sebagai pasangan yang dewasa. 40. Oleh karena itu pengaturan mengijinkan anak perempuan menikah umur 16 tahun akan mengancam hak membentuk keluarga hak atas perlindungan dari kekerasan [Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)]; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D); hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)]; 41. Bahwa Perkawinan Anak banyak berlandaskan faktor ekonomi, di samping faktor lainnya (budaya pendidikan dan agama). Banyak orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian. Dalam perkawinan anak setelah satu tahun 50% bercerai yang akhirnya (anak dan cucu) kembali menjadi beban orang tua sehingga semakin miskin (Bukti P-24 dan P-25); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 42. Perkawinan anak mengakibatkan putus sekolah sementara si anak harus menghidupi keluarga. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah yang menghasilkan daya saing yang lemah yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu (Bukti P-24 dan P-25); 43. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 melindungi hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Mandat konstitusi ini dilaksanakan dengan ketentuan sistem pendidikan nasional melalui wajib belajar selama 12 tahun pada anak. Apabila perkawinan pada anak perempuan usia 16 tahun dilaksanakan (yang artinya anak perempuan tersebut belum selesai menggunakan hak konstitusionalnya atas pendidikan selama 12 tahun) maka kerugian konstitusionalnya adalah negara tidak dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas; 44. Dengan kondisi ini maka perkawinan anak akan mengancam hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1)]; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Pasal 28G); hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat [Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2)]; DAMPAK PERKAWINAN ANAK PADA PSIKOLOGIS KELUARGA MUDA 45. Di usia 16 tahun anak belum mampu berperan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak, secara psikologis anak masih ingin bermain bersama teman sebayanya dan masih memerlukan pengembangan jiwa seusianya; 46. Dalam kondisi ini maka perkawinan anak akan mengancam hak tumbuh, dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan [Pasal 28B ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 (1)]; hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1)]; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D); hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); hak hidup sejahtera lahir dan batin [Pasal 28H ayat (1)]; HAK-HAK ANAK YANG DILANGGAR AKIBAT PERKAWINAN ANAK 47. Bahwa senada dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945, sebagai warga dunia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu tertentu yang terlanggar akibat dari pernikahan anak. Adapun hak-hak anak yang dilanggar adalah: a. Hak atas pendidikan; b. Hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan exploitasi seksual. c. Hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi. d. Hak untuk istirahat dan menikmati liburan, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. e. Hak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya diluar keinginan anak. f. Hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang mempengaruhi segala aspek kesejahteraan anak. (Bukti P-22 dan P-9) 48. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”; 49. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya Perkawinan Anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun; 50. Bahwa pembenaran adanya Perkawinan Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan jelas dan tegas menunjukkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 adanya ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia; 51. Bahwa Perkawinan Anak khususnya anak perempuan sebenarnya merupakan praktek yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat dunia, karena lebih banyak dampak negatifnya dan diskriminatif terhadap anak perempuan; 52. Bahwa oleh karena ”anak” bukan ”orang dewasa dalam ukuran mini” melainkan ”anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (evolving capacities), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dalam pemahaman yuridis konstitusional terhadap hak-hak anak tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai natural apabila memisahkannya satu dengan yang lainnya, yakni memisahkan antara hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam keadaan konkrit, misalnya gangguan atau pelanggaran atas pengabaian atas hak tumbuh dan berkembang anak yang tidak memperoleh gizi baik, busung lapar, terserang epidemi penyakit menular dan berbahaya, termasuk menjadi korban dari praktek Perkawinan Anak secara yuridis konstitusional tidak hanya bisa dipahami dalam konteks hak-hak anak saja, namun harusnya juga dipahami sebagai pengabaian atas hak-hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak sebagai manusia; Bahwa dengan demikian maka jelaslah terdapat alasan-alasan yang kuat adanya pelanggaran hak-hak konstitusional anak khususnya anak perempuan Indonesia di mana Pemohon bekerja untuk mengadvokasi isu tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI 1945, dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas penormaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2); serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun”, 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun”, 4. Mengubah materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi untuk memenuhi dan melindungi hak anak - ex aequo et bono [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 April 2014, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tulisan Berjudul Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah BKKBN; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tulisan Berjudul Perkawinan Anak di Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tulisan Berjudul Kehamilan Usia Remaja Prakondisi Dampak Status Gizi Terhadap Berat Lahir Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tulisan Berjudul Child Marriage In South Asia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tulisan Berjudul Accountability For Child Marriage; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tulisan Berjudul Situational Analysis of Early Marriage in Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Perlindungan Anak; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Perempuan Tahun 2001; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Perempuan Tahun 2009; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Perempuan Tahun 2012; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989; 23. Bukti P-23 : Fotokopi data dan fakta tentang perkawinan anak; 24. Bukti P-24 : Fotokopi ringkasan hasil penelitian perkawinan anak di Indonesia; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Pengalaman di lapangan “Memangkas Pernikahan Anak di Bondowoso, Jawa Timur”, 20 September 2013. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan sembilan orang ahli dan satu orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014; Senin, 29 September 2014; Kamis, 16 Oktober 2014; Kamis, 30 Oktober 2014, dan Selasa, 18 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Ahli 1. dr. Julianto Witjaksono • Di dalam bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan anak. Batasan usia anak sebagaimana diketahui adalah ketika mereka masih dalam usia 18 tahun. Di dalam bidang kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi wanita, dikenal beberapa istilah terminologi. Pertama, rentang usia remaja adalah wanita ketika berusia antara 15 sampai 19 tahun atau dalam rentang di bawah 20 tahun, di mana termasuk di dalamnya adalah frasa usia yang saat ini sedang dibicarakan 16 tahun dan yang akan dilakukan pembahasan mencapai usia 18 tahun. Oleh karena hal tersebut, kajian presentasi kami adalah pembatasan pada masalah kesehatan reproduksi pada kesehatan remaja, di mana tercakup di dalamnya adalah usia batasan 16 dan 18 tahun. • Perkembangan dan kesehatan anak wanita sejak dilahirkan. Sangat erat kaitannya dengan atau tergantung dari mulai bekerjanya hormon reproduksi, yaitu pada saat wanita memasuki usia akil balig atau pubertas, pada usia sekitar 8 sampai 10 tahun. Hormon reproduksi yang dimaksud adalah kita mengenalnya sebagai hormon steroid estrogen dan hormon steroid testosteron atau androgen. Yang diproduksi terutama oleh sel kelamin wanita manusia, dalam hal ini adalah ovarium pada wanita atau kelenjar testis pada laki-laki. Hormon ini memacu pertumbuhan organ kelamin luar dan dalam wanita, serta berbagai organ lain, seperti payudara, otot tulang panggul, serta berbagai macam organ lainnya. Hormon steroid hanya bisa berfungsi apabila terjadi maturitas kematangan fungsi otak dan selaput otak manusia. • Kita mengenal maturitas pertumbuhan organ, organ genitalia internal dan eksternal, yaitu genitalia dalam dan luar itu mulai pada usia ketika wanita itu mulai memproduksi hormon estrogen testosteron. • Hormon testosteron dan Estrogen berfluktuasi semakin meningkat dengan berkembangnya sejak dilahirkan, kemudian memasuki usia remaja, dewasa muda, memasuki usia kematangan, dan kemudian menurun lagi pada usia menopause atau lansia. • Proses hormon berkembang dan merangsang terjadinya pertumbuhan daya tarik seksual, termasuk tumbuhnya rangsangan seksual pada panca Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 indera dan organ-organ seksual, juga termasuk bertumbuhnya organ genitalia pada usia wanita, yaitu payudara, rahim, dan vagina. Termasuk di dalamnya juga adalah bagaimana otot dan struktur pertumbuhan tulang panggul, khususnya pada wanita membedakan struktur tubuh wanita dengan laki-laki. • Pada usia anak, postur wanita dengan pengaruh hormon yang sangat lemah, belum membentuk tubuh wanita. Pada usia remaja, di mana pada umumnya sudah terbentuk diproduksinya hormon secara cukup, sedang, dan kuat membentuk struktur tubuh wanita dengan simbol feminim remaja. Tetapi, yang masih belum berkembang matur adalah kematangan, mental, dan emosional pada umumnya berstatus immatur dan prematur atau labil. Proses maturitas ini baru berkembang ketika wanita memasuki usia dewasa muda pada usia 20 sampai 35 tahun yang dikenal sebagai usia reproduksi sehat dan juga ketika memasuki usia dewasa matang sampai 49 tahun. Fungsi ini akan menurun drastis ketika seorang wanita memasuki usia lansia. Usia menopause, di mana terjadi penurunan hormon yang menyebabkan menurunnya simbol fungsi seks sekunder dan gangguan kenyamanan dalam fungsi reproduksi. Dan ini berakibat pada berbagai macam risiko penyakit kelainan, terutama pada wanita usia remaja belum siapnya organ wanita tersebut menerima kehamilan dan berakibat tingginya risiko kehamilan, terutama bagi ibu dan bayi dengan angka kematian yang tinggi. Rentang yang paling aman adalah sebetulnya 20 sampai 49 tahun. Yang paling aman adalah 20 sampai 35 tahun. • Kehamilan pada usia remaja di bawah 19 tahun dibandingkan dengan kelompok di atas 20 sampai 35 tahun, lebih beresiko tinggi karena berbagai macam penyakit bisa mengancam pada kematiannya. Kematiannya bisa mengancam tiga sampai tujuh kali. Preeklampsia adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan, naik sangat tinggi sekali pada remaja. Kerusakan jalan lahir pascasalin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pascasalin yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan remaja tersebut. • Data terakhir pada survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 yang lalu menggambarkan ketika di berbagai negara tetangga Asian dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Asian Pasific mengalami peningkatan kesejahteraan manusia, Indonesia didera dengan meningkatnya angka kematian. Angka kematian meningkat dari lima tahun sebelumnya, 228 per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000 atau ke dalam angka adalah terjadinya peningkatan hampir 200% dari 9.000 kematian menjadi hampir 18.000 kematian. Dari mana sumber kematian ini? • Berdasarkan data WHO yang dilansir oleh ICDC, di Indonesia angka kematian wanita usia 15 sampai 19 tahun hampir dua kali lipat bisa diturunkan ketika wanita itu mendewasakan usia kehamilannya. Mendewasakan usia terjadinya kehamilan menjadi 20 tahun, turun dari 1.400 menjadi hanya 550 per 100.000 kelahiran ibu. • Kualitas generasi bangsa Indonesia juga ditentukan dari bagaimana seorang wanita mengalami kehamilan pertama bagi anak yang dilahirkannya, dikandungnya. Anak yang mempunyai otak yang volumenya jauh lebih kecil dibandingkan teman yang normal mengalami penurunan hampir 33% apabila usia kehamilan bisa didewasakan menjadi 18 tahun. Gizi yang lebih baik apabila terjadi pendewasaan usia kehamilan. • Hasil survei pada tahun 2012 menunjukkan bagaimana keinginan anak remaja kita ketika mereka ditanyakan, kapan mereka ingin menikah? Mereka pada umumnya 60% menyatakan ingin menikah di atas 25 tahun, sebanyak 40% ingin menikah pada usia 20 tahun, walaupun memang di kota lebih tua daripada di desa. Dan ini terjadi pada wanita dan pada laki- laki llebih tua lagi, kira-kira persentasenya antara 20% sampai 80% yang menginginkan pernikahan pada usia 20 dan 25 tahun. • Bagaimana keinginan mereka untuk hamil? usia keinginan untuk hamil pada anak atau wanita juga menginginkan sekitar 60% terjadi pada usia di atas 20 tahun sampai dengan 24 tahun. • Wanita di bawah usia 20 tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya. Wanita memasuki usia 20 tahun secara medis, fisik, biologis, endokrin, hormonal, serta psikologis, dan emosional memiliki kematangan untuk dapat menjalankan hak reproduksinya secara aman, terutama dalam menjalankan fungsi reproduksinya, menghasilkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas. Pendewasaan usia pernikahan dari 16 ke 18 tahun berdampak pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 berbagai macam hal-hal yang menguntungkan bagi kesejahteraan wanita khususnya dan pada bangsa Indonesia pada umumnya. 2. dr. Kartono Mohamad • Fase pertumbuhan yang paling cepat itu terjadi pada ketika anak dalam kandungan, terutama empat bulan terakhir dan ketika usia remaja, yaitu usia 12 tahun sampai 19 tahun. Pertumbuhan sel janin di dalam kandungan itu berpuluh kali lipat dari kecepatan pertumbuhan sel pada usia yang sudah dilahirkan, terutama pada sel otak. Sel otak itu bertumbuhnya sangat cepat sekali dan kemudian akan mulai melambat, nyaris berhenti ketika anak mencapai 5 tahun, sesudah itu tidak ada penambahan sel otak baru, kecuali penggantian. Untuk memenuhi kecepatan supaya kecepatan pertumbuhan itu berjalan dengan baik, diperlukan nutrisi, terutama protein. Oleh karena itulah, pada ibu yang hamil dan pada remaja diperlukan masukan makanan bergizi yang lebih banyak daripada orang-orang di luar itu. • Kalau seorang remaja hamil, maka akan terjadi persaingan antara janin yang dikandungnya dengan dia sendiri dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Dalam keadaan ketika sebagian besar lebih sekitar 60% remaja putri Indonesia mengalami anemia atau kurang darah, terutama yang di pedesaan, maka perebutan oksigen ini akan sangat berdampak pada kesehatan, baik janin maupun ibunya. Akibat perebutan oksigen ini, tekanan darah si ibu akan meningkat karena diperlukan untuk memompa oksigen lebih banyak untuk janinnya. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya eklampsia. Dalam perebutan ini, maka salah satu atau dua-duanya kalah. Kalau janin yang kalah, maka dia akan lahir tidak sempurna, perkembangan otak tidak sempurna, mungkin cacat, akan lahir berat badan rendah atau mengalami tumbuh fisiknya secara baik. Kalau si ibu yang kalah, maka dia akan mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian, atau kalau bayi, mungkin lahir mati. • Remaja itu fase yang sangat aktif kehidupannya. Perebutan mengenai sumber makanan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, dalam hal protein dan akibatnya otak janin tidak akan mendapatkan masukan protein yang cukup, sehingga perkembangannya juga tidak akan baik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 • Pada remaja juga terjadi pertumbuhan tulang karena pengaruh hormonal. Pertumbuhan tulang baru akan berhenti ketika umur sekitar 18 tahun. Sesudah itu, sudah tidak mungkin seorang anak akan mengalami pertumbuhan tulang, baik menjadi tinggi maupun tulangnya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pada remaja biasanya tulang pinggulnya belum cukup kuat dan belum mencapai ukuran yang cukup besar untuk dapat dilewati bayi untuk bisa lahir secara normal, ini akan membawa komplikasi juga pada proses kehamilan dan persalinan. • Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang. • Kehamilan remaja juga berpengaruh bagi ekonomi dan sosial remaja. Dari segi sosial jelas bahwa sekolah akan terputus, dari segi sosial bahwa keterampilan remaja yang menikah usia dini cenderung kurang karena tidak sempat mengalami pendidikan yang memadai, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan ini akan berdampak secara nasional pada ekonomi dan produktivitas bangsa. • Adapun dampak psycho-social dari remaja yang hamil adalah terputus pendidikan akan mengalami kemiskinan yang berkelanjutan, akan kehilangan kesempatan bekerja, akan tercabut dari keluarganya sebelum dia siap. Dia harus sudah berpisah dari ayah, ibunya. Cenderung mudah bercerai dan anaknya akan mengalami kurang perhatian, dan mengalami kelambatan dalam perkembangan, kemampuan. Juga anaknya cenderung mengalami penyimpangan perilaku, termasuk kemudian terkecanduan narkoba. • Berdasarkan data WHO, kehamilan pada usia remaja masih merupakan penyumbang terbesar pada kematian ibu dan anak-anak, juga terhadap siklus buruknya kesehatan dan kemisikian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 3. Saparina Sadli • Perkawinan merupakan salah satu perwujudan hak konstitusional warga negara Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Dalam ketentuan tersebut, ada dua hal yang saya anggap penting ialah konstitusi tidak menentukan batas usia perkawinan, juga tidak menentukan perbedaan batas usia bagi perempuan dan laki-laki bila mau kawin. Sedang tentang perkawinan yang sah di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 ayat (1) adalah bila perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki sudah berusia 19 tahun, undang-undang ini dipandang sebagai monumental dan strategis dalam mengatur perkawinan dan keluarga, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dan berlakunya berbagai tradisi, dan nilai budaya, dan dimana warganya menganut berbagai agama. • Kalau ditinjau dari persepktif psycho-social, pilihan menentukan usia 16 tahun sebagai batas usia untuk bisa kawin bagi perempuan, merupakan pilihan bagi respons negara terhadap kondisi seorang perempuan yang sedang berada dalam tahapan usia remaja. Suatu usia yang dalam psikologi remaja disebut sebagai tahapan usia yang penuh gejolak sebagai pengaruh dari aspek hormonal, yang tadi sudah dijelaskan, yang membangkitkan berbagai perubahan fisik, tubuh berubah cepat, maupun perubahan psikis yang mewujud dalam perkembangan kemampuan kognitifnya lebih menjadi lebih kritis di dalam memandang sekitarnya maupun perkembangan emosionalitasnya. • Kesemuanya berlangsung sebagai bagian dari proses mencari identitas dirinya sebagai manusia Indonesia, sebagai perempuan atau sebagai laki- laki. Bila ditinjau dari psikologi perkembangan, pembagian tahapan perkembangan seorang, dibagi dalam tiga tahapan besar. Tahapan sebagai anak, tahapan sebagai remaja antara 12 dan 18 tahun, dan sebagai usia dewasa 18 tahun ke atas. • Berdasarkan pembagian tahapan ini, perempuan usia 16 tahun berada pada tahapan remaja putri dan belum digolongkan sebagai seorang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 dewasa karena belum mencapai 18 tahun. Batasan usia anak 18 tahun juga telah dipilih oleh Indonesia dan disahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. • Atas dasar ini, maka mengizinkan perempuan usia 16 tahun untuk kawin, berarti bahwa negara mengizinkan perkawinan anak atau perkawinan di bawah usia dewasa bagi perempuan. Dan mengingat bahwa perkawinan biasanya dilengkapi dengan kehamilan, melahirkan, dan membentuk keluarga, maka saya mendukung pandangan berbagai pihak bahwa mengizinkan perempuan kawin pada 16 tahun melanggar hak remaja untuk bisa memenuhi kewajiban belajar 12 tahun atau terpenuhinya hak pendidikan anak pada umumnya. Hal mana terkait pada tidak terpenuhinya hak perempuan untuk memiliki keterampilan yang ia perlukan untuk dapat berkompetisi dalam lapangan kerja yang tersedia. Juga bahwa membedakan usia perkawinan antara anak perempuan dan anak laki-laki merupakan suatu bentuk diskriminasi gender yang menurut berbagai penelitian juga berpengaruh pada meningkatnya kekerasan seksual di ranah privat. • Kesemuanya jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diizinkannya anak perempuan untuk kawin di bawah usia 18 tahun, ketika ia secara psikologis justru sedang mengalami transisi menjadi dewasa dan juga sedang menghadapi berbagai proses perkembangan dalam dirinya, secara fisik, dan psikologis, dan ketika ia masih membutuhkan berbagai penyesuaian diri terhadap perubahan- perubahan yang sedang ia alami. Seperti menyesuaikan diri pada tumbuhnya tanda-tanda seksual sekunder, telah mengalami menstruasi dan tubuhnya yang mendekati fisik perempuan dewasa yang secara psikologis menjadi mudah mengalami gejolak emosional. • Perubahan-perubahan yang juga disebut sebagai proses pencarian identitas diri di usia remaja, suatu fase dalam kehidupan di mana seorang remaja sedang mencari jawaban tentang siapa dirinya dan peran apa yang ia inginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Singkatnya, memilih dan menentukan usia 16 tahun sebagai batas usia perempuan untuk kawin, ternyata telah berekor pada berbagai risiko negatif dalam kehidupan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 pribadi perempuan dan dalam upaya membentuk keluarga yang sejahtera maupun bagi tertib masyarakat. • Komplikasi kehamilan dan melahirkan termasuk lahirnya bayi secara prematur dan berbagai permasalahan yang terkait, secara tersendiri maupun bersama-sama, kondisi ini terkait pada usia calon ibu yang masih tergolong anak remaja, kurang ketersediaan untuk melakukan pemeriksaan perinatal, belum siapnya organ-organ reproduksi ketika seorang masih dalam remaja, dan sering pula pengaruh dari ketidaksiapan calon ibu untuk mengisi perannya dengan memahami dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak yang ia lahirkan. • Risiko lain ialah menetapnya angka kematian ibu Indonesia sebagai tertinggi di Asia, yang sekaligus berarti dilanggarnya hak kesehatan perempuan juga masih belum menurunnya angka kematian bayi sesuai harapan. Hal lain adalah meningkatnya angka perceraian dalam perkawinan, dimana salah satu pasangan masih berada di usia yang tergolong belum dewasa dan terlanggarnya hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, sebagaimana tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 yang berbunyi, “Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia.” • Dengan adanya kenyataan tersebut di atas, maka saya mendukung keterangan-keterangan para saksi dari berbagai latar belakang ilmu, pandangan, dan pengalaman yang aktif dalam meningkatkan usia perkawinan menjadi 18 tahun atau usia dewasa sebagai pilihan yang tepat. Dengan mempertimbangkan bahwa dari aspek psikologis, mengizinkan perkawinan perempuan di bawah 18 tahun, berarti negara mengizinkan anak melahirkan anak, suatu keadaan yang bila dibiarkan terus telah diketahui berujung pada berbagai risiko negatif sampai dengan yang fatal bagi perempuan. Sehingga menaikkan usia batas perkawinan bagi perempuan menjadi 18 tahun, sebagaimana diajukan oleh Pemohon yang juga telah diperkuat dengan masukan tentang berbagai risiko negatif bagi kehidupan perempuan yang bersangkutan harus menjadi pilihan dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga, khususnya warga negara yang berjenis kelamin perempuan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 4. Roichatul Aswidah Rasyid • Hak atas perkawinan dan membentuk keluarga. Hak untuk membentuk keluarga dijamin dalam konstitusi Indonesia di mana Pasal 28B menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah hak, yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keterurunan. Dengan demikian pula negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut. • Jaminan perkawinan sebagai sebuah hak juga terdapat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. • Ayat (2) undang-undang tersebut, Pasal 10-nya menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang sama dengan konstitusi dan menambahkan ketentuan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang dalam hal ini kemudian menjadi prasyarat perkawinan. • Hak tersebut juga dijamin dalam covenant internasional hak sipil dan politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di mana Pasal 23 covenant tersebut menyatakan bahwa keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar, serta berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. • Ayat (2) Pasal 23 menyatakan, “Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.” • Ayat (3) menyatakan, “Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.” • Ayat (4) menyatakan bahwa negara-negara pihak pada covenant ini kemudian harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. • Pasal 23 covenant menegaskan hak atas perkawinan dan membentuk keluarga dengan memberikan ketentuan yang lebih lanjut bahwa perkawinan dan membentuk keluarga adalah sebuah hak yang oleh karena itu kemudian harus ada perlindungan terhadapnya. • Pasal 23 kemudian juga mengatur mengenai usia perkawinan, serta memiliki ketentuan serupa dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan menyatakan bahwa hak atas perkawinan diperkenankan dan diwujudkan hanya dan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. • Dengan demikian perkawinan memang sebuah hak dan harus diwujudkan, yang dalam hal ini kemudian meminta negara untuk mewujudkannya melalui penyediaan lembaga untuk memenuhi hak tersebut, menjamin adanya prosedur untuk mengesahkannya, sekaligus menjamin hak dan kebebasan orang untuk memasuki perkawinan, serta menjamin tidak adanya intervensi baik oleh negara, maupun oleh pihak ketiga. • Ketentuan-ketentuan di atas mengatur pula beberapa prasyarat yang kemudian juga harus dijamin dan untuk dapat diwujudkannya hak atas perkawinan. Dua prasyarat penting yang mengemuka dalam hal ini adalah usia perkawinan dan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk mencermati dua prasyarat tersebut dan dalam pencermatan ini. • Tentang usia perkawinan dan persetujuan yang penuh dan bebas. Sebagaimana saya sebutkan tadi Pasal 23 ayat (2) covenant hak sipil dan politik menegaskan hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. Ketentuan tentang usia perkawinan ini kemudian ditafsirkan oleh para ahli bahwa hak atas perkawinan hanya bagi mereka yang berada dalam usia perkawinan atau marriageable age. • Lebih lanjut ketentuan tentang usia perkawinan mewajibkan negara untuk mengatur dalam undang-undangnya ketentuan tentang usia minimum perkawinan. Ketentuan tentang usia minimum perkawinan ini sangat terkait dengan kedewasaan fisik, selain itu juga sangat terkait dengan ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 selanjutnya mengenai persetujuan bebas serta penuh dari para pihak di mana ayat (3) Pasal 23 dari covenant hak sipil dan politik menyatakan bahwa tidak ada sebuah perkawinan dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. • Oleh karena itu, penetapan usia minimum untuk memasuki perkawinan di bawah kedewasaan seseorang dipandang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam covenant hak sipil dan politik dan bertentangan dengan syarat persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) covenant hak sipil dan politik. • Sebaliknya pula, ketentuan tentang harus adanya persetujuan yang penuh dan bebas, selain tidak memperbolehkan sebuah perkawinan yang dipaksakan baik oleh negara maupun pihak ketiga, misal orang tua atau anggota keluarga, juga bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga hanya diperuntukkan bagi mereka yang secara usia telah mampu untuk mengambil persetujuan secara bebas dan penuh. • Ketentuan tentang usia perkawinan dan persetujuan yang penuh bertalian secara erat dan menjadi prasyarat adanya dan terwujudnya hak tersebut bagi seseorang. Hak untuk menikah hanya dapat diwujudkan dimana pasangan yang menginginkan hak itu menyatakan bahwa mereka memang berkehendak untuk menikah, serta dimana pernyataan itu dinyatakan dengan keadaan penuh kesadaran, bebas dari paksaan dan ketakutan. • Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memasuki gerbang perkawinan atas dasar persetujuan penuh dan bebas dimana negara kemudian memiliki kewajiban untuk melindungi perwujudan hak tersebut secara setara. • Komentar umum yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menengarai bahwa banyak faktor penghambat menghambat perempuan untuk mampu mengambil keputusan untuk menikah secara bebas. Salah satu faktor dalam hal ini adalah usia minimum perkawinan. Oleh karena itu, komite hak asasi manusia PBB menyatakan bahwa negara harus menetapkan kriteria menikah yang memastikan perempuan memiliki kapasitas untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 mengambil keputusan memasuki perkawinan dengan bebas dan penuh kesadaran tanpa paksaan. Covenant hak sipil dan politik tidak secara eksplisit menentukan usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, komite hak asasi manusia PBB menyatakan bahwa usia tersebut haruslah merupakan usia dimana setiap pihak yang hendak menikah mampu untuk memberikan persetujuan yang penuh dan bebas dimana negara kemudian memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut, dan negara juga kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan penyangkalan atas perkawinan bagi orang-orang yang sudah mencapai usia perkawinan. • Tuntunan tentang berapa usia minimum untuk menikah dapat kita temukan dalam konvensi hak anak yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 di mana Pasal 1 konvensi ini menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengadopsi hal ini dengan memiliki ketentuan yang serupa di mana Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. • Dengan demikian, setelah mencapai usia 18 tahunlah maka seseorang baru dapat dianggap dewasa. Oleh karena itu, Komite Hak Anak meminta negara untuk mengubah hukum mereka untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Rekomendasi ini serupa dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam komentar umum yang dikeluarkan oleh komite tersebut Nomor 21 Tahun 1994. Harus kita perhatikan dalam hal ini bahwa Indonesia telah pula mengesahkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang dengan demikian Indonesia terangkat secara hukum terhadap konvensi tersebut. • Hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah terjadinya pelanggaran hak- hak yang lain apabila prasyarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi. Komite Hak Anak menyatakan bahwa perkawinan anak dan kemudian kehamilan yang terjadi pada anak merupakan penyebab penting timbulnya masalah kesehatan. Selain itu terdapat juga masalah nonkesehatan dimana anak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 yang menikah utamanya perempuan yang kemudian harus meninggalkan sekolahnya menjadi termarjinalkan dalam kehidupan. Kerja komite dari hak ekonomi, sosial, dan budaya telah menunjukkan pula bahwa terbatasnya peluang pendidikan bagi anak-anak, kemudian akan menguatkan mereka menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Dalam hal ini komite hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa terdapat suatu kaitan langsung antara naiknya angka pendaftaran anak-anak perempuan pada pendidikan dasar dengan tingkat penurunan jumlah perkawinan anak. Fakta itu dapat kita baca sebaliknya bahwa angka pendaftaran anak-anak perempuan untuk masuk dalam pendidikan dasar akan mengalami penurunan dengan naiknya perkawinan anak. • Oleh karena itu, Komite Hak Anak mengingatkan kita semua bahwa anak yang menikah secara hukum yang kemudian dianggap dewasa walaupun mereka berada di bawah usia 18 tahun akan kehilangan seluruh perlindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan konvensi anak. Dalam hal ini anak itu juga akan kehilangan haknya yang juga dijamin berdasarkan konstitusi Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komite kemudian mengingatkan lebih jauh bahwa berdasarkan konvensi hak anak, negara kemudian harus mengambil langkah-langkah, baik di dalam bidang legislasi maupun administratif untuk mewujudkan hak anak. Dalam konteks ini hak atas kesehatan, serta tumbuh kembang di mana negara pihak dalam konvensi diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum menjamin hak-hak tersebut dijamin dan dimasukkan di dalam seluruh legislasi, termasuk dalam hal ini menetapkan usia minimum perkawinan. Dengan menetapkannya sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yaitu 18 tahun. • Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perkawinan dan membentuk keluarga adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, serta berbagai undang- undang nasional kita bahwa hak atas perkawinan dan membentuk keluarga tersebut memiliki prasyarat, yaitu dicapainya usia perkawinan dan atas kehendak, dan persetujuan yang bebas dari para pihak yang hendak menikah. Bahwa dengan demikian hak atas perkawinan dan membentuk keluarga tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 usia perkawinan sehingga dapat menetapkan persetujuan yang bebas dan penuh. Bahwa perkawinan tanpa dipenuhinya prasyarat tersebut telah kemudian menyebabkan terlanggarnya hak anak oleh karena anak yang menikah secara hukum kemudian dianggap dewasa dan kehilangan seluruh perlindungan yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. • Dengan demikian sekira ketentuan usia minimum perkawinan hendaknya dinaikkan menjadi 18 tahun. 5. Yuniyanti Chuzaifah • Saya ingin memulai keterangan saya dengan sebagai mewakili Komnas Perempuan dengan perspektif perempuan atau hak asasi perempuan dan major study saya untuk bidang antropologi. Saya ingin memulai keterangan saya dengan mengurai tentang buruknya perkawinan anak atau di bawah usia 18 tahun. Melalui temuan-temuan sektor rentan yang mewakili korban kekerasan berlapis yaitu buruh, pekerja rumah, atau pekerja rumah tangga, migrant, dan juga pekerja seks. Mengapa? Kedua sektor ini adalah sektor yang merentankan perempuan. Pekerjaan atau dunia yang penuh risiko, penuh stigma, atau kekerasan, dan jauh dari perlindungan. Kedua sektor ini menjadi subur rupanya bertarik erat dengan banyaknya perempuan yang menjadi korban perkawinan anak. • Temuan riset Ph.D saya di Universitas Amsterdam tentang Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia Trans Nationalism, Gender Relation, and Dynamic of Religion menghasilkan temuan penting bahwa penyebab dasar seorang perempuan bermigrasi ke luar negeri utamanya ke Saudi Arabia karena empat hal. Yang pertama, kemiskinan atau pemiskinan. Yang kedua karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT akibat pernikahan anak. Ketiga, karena motifasi keagamaan, ini untuk konteks Saudi. Dan keempat, karena ingin mencari pengalaman yang lebih luas. • Kenapa pernikahan anak lebih rentan akan KDRT yang mengakibatkan mereka lari ke luar negeri, mempertaruhkan nyawa untuk menempuh ekonomi keluarga dan lari dari tekanan psikis. Riset saya di tiga wilayah, yaitu Karawang, Cianjur, dan Lamongan sebagai kantong migrasi. Beberapa penyebab perceraian akibat pernikahan anak secara garis besar karena kekurangmatangan dalam merespons persoalan. Perkawinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 rapuh dan mudah bercerai misalnya hanya karena melihat suami mengganti gaya rambut yang tidak disukai, cemburu berlebih karena dipicu hal ringan, cepat bosan, dan masih belum siap dengan tanggung jawab. • Apa dampak sosial yang harus dipikirkan Indonesia? Rantai persoalan yang nyata saya temukan tentang rapuhnya perkawinan anak yang mendorong migrasi ini bukan hanya merisikokan si perempuan yang terpaksa bermigrasi, hadapi kerja tidak layak, rentan kekerasan seksual dalam deret panjang hukuman mati, cacat fisik dan psikis karena kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. • Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Rantai persoalan berikutnya adalah teracuhkannya kehidupan anak, tidak siapnya suami bertanggungjawab dan memegang gender rule atau parenting dan satu catatan penting bahwa anak-anak mereka dititipkan pada orang tua perempuan yang bahkan adalah lansia di mana seharusnya tidak hadapi beban berat di usia sepuhnya. • Hubungan perkawinan anak dan dampak kekerasan berlapis yang menyebabkan migrasi sangat jelas. Saya juga ingin mengangkat temuan penting komnas perempuan yang terkait persoalan pekerja seks. Data ini saya temukan ketika mengikuti focus group discussion dengan Organisasi Pekerja Seks Indonesia, memantau rehabilitasi atau panti sosial di Pasar Rebo dan juga perjumpaan dengan pekerja seks korban razia di wilayah Bantul. • Kalau mau disimpulkan, mengapa perempuan menjadi pekerja seks? Karena tiga hal besar. Yang pertama, karena korban kemiskinan atau pemiskinan. Yang kedua, korban perkawinan anak. Dan yang ketiga, korban kekerasan seksual atau hilangnya keperawanan dan distigmatisasi oleh masyarakat atau suami. • Di sejumlah wilayah miskin, wilayah konflik, dan wilayah bencana, anak remaja perempuan kerap jadi target perkawinan muda karena untuk mengurangi beban orang tua atau jadi gantungan beban orang tua. Rupanya dampak pernikahan anak ini sangat jelas mengundang kerentanan berlapis bagi perempuan muda karena rapuhnya perkawinan tersebut, ketidaksiapan perempuan untuk survive karena keterbatasan pendidikan, dan skill bertahan hidup, maka mereka para perempuan muda Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 ini merisikokan hidupnya terjebak masuk dalam sindikasi industri hiburan jasa seksual yang penuh eksploitasi kekerasan, rentan HIV AIDS, dan lain sebagainya. • Dari dua sektor di atas, sangat jelas bahwa perkawinan anak utamanya kalau batas 16 tahun dibiarkan. Kita akan memperparah dan mencabut hak-hak dasar perempuan setidaknya dua sektor tersebut gambaran paling nyata. Dalam tataran hak asasi, anak diakui sebagai bagian dari kelompok rentan selain penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan perempuan hamil. Kerentanan anak adalah disebabkan fisik maupun mentalnya yang berbeda dengan orang dewasa. Atas kerentanan itulah untuk perlindungan, maka negara menyediakan payung hukum khusus untuk perlindungan anak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan lain sebagainya. Saya akan skip pada paragraf ini karena tadi sudah disebutkan oleh Para Ahli sebelumnya. • Kenapa perkawinan anak bermasalah? Pencabutan hak dasar anak perempuan berderet. Setidaknya ada hak-hak dasar baik hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial politik, hak bebas dari kekerasan. Seluruh hak di atas saling berhubungan dan menjadi rantai yang paling berkelindan, yang merapuhkan perempuan muda dalam hal ini anak-anak sebagai korban perkawinan. • Masa emas manusia adalah masa anak-anak dan masa remaja karena masa ini adalah masa formatif bagi fisik psikis dan sosial menuju masa dewasa. Melegalisasi perkawinan di bawah usia 18 tahun atau bahkan 16 tahun. Artinya menghentikan proses masa seorang perempuan menyempurnakan proses tumbuh dirinya. • Hak pendidikan, program negara untuk wajib pendidikan 9 tahun, artinya mensyaratkan anak Indonesia berpendidikan minimum SLTP. Syarat minimum ini tidak selaras dengan kebutuhan konkret dunia kerja yang standar. Di mana syarat minimum perkerjaan paling masif dan sederhana sekalipun seperti dunia buruh, pelayan toko, penjahit, baby sitter dan lain sebagainya, minimum mensyaratkan SLTA atau SMU dan yang setara. Artinya, ketika negara merestui perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, berarti merestui anak perempuan tersebut maksimum baru kelas 3 SMP atau 1 SMA atau SMU skill hidup apa yang bisa dimiliki perempuan muda Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 ini untuk dijadikan modalitas hidupnya dengan pendidikan terbatas, tercerabutnya hak pendidikan ini berdampak pada pencerabutan hak hidup lain yaitu hak penghidupan. • Hak penghidupan. Terhentinya hak pendidikan menutup peluang termahal bagi anak perempuan untuk membangun modalitas hidupnya, padahal dalam dunia kerja, perempuan dianggap lansia ketika sudah berusia 35 tahun, sebagai syarat maksimum usia dalam rata-rata dunia kerja yang paling sederhana sekalipun. Padahal dalam keluarga ketika hanya satu pencari nafkah, akan melemahkan pilar ekonomi keluarga membuat kebergantungan hidup perempuan dan anak-anak pada suami atau ayah, sehingga begitu pencari nafkah terhalang bekerja, perempuan tidak siap untuk survive. • Hak bebas dari kekerasan. Kebergantungan ekonomi menjadi salah satu penyebab yang kerap mengokohkan subordinasi yang berujung pada rentannya perempuan menjadi target kekerasan. Perempuan yang mandiri secara ekonomis lebih bisa bertahan hidup dan mempunyai pilihan atas masa depannya baik melanjutkan atau keluar dari belitan kekerasan dalam perkawinan. Dampak KDRT bagi perempuan, mereka kerap terusir dari rumah, hilang hak properti, tidak ada jaminan hidup, sulit masuk dunia kerja, anak-anak cenderung memilih ikut ibunya, sehingga perempuan muda atau anak-anak ini harus bertarung melanjutkan hidup sebagai single mother atau single parent. Membiarkan anak perempuan memasuki perkawinan sebelum usia 18 tahun adalah sama dengan bahwa negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. • Hak sosial politik yang tercerabut adalah masa remaja banyak digunakan untuk bermobilitas, berorganisasi yang menjadi bijakan penting untuk mengembangkan kemampuan sosial politik manusia. Menghentikan kesempatan berharga ini melalui perkawinan karena harus masuk dalam perkawinan, semakin menguak kenapa angka 30% keperwakilan perempuan sulit didapat dalam mencari pemimpin atau posisi strategis bagi perempuan. Tak sedikit perkawinan yang juga bisa lanjutkan seseorang untuk berkembang, tapi kebanyakan mobilitas perempuan bergantung di tangan atau izin suami atau terhambat karena tanggung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 jawab parenting yang cenderung dibebankan perempuan, hak social ... sosial politik perempuan terbonsai karena perkawinan anak ini. • Hak lain, seperti hak reproduksi, saya tidak akan eksplorasi di sini karena sudah dipapar oleh para Ahli yang lain, saya ingin tandaskan bahwa terganggunya hak reproduksi perempuan kerap berujung pada banyaknya angka kematian ibu. Ini bukan isu kesehatan semata, tetapi penghilangan nyawa manusia, kita menggugat saat genocidal perang atau berduka karena bencana, tapi kematian ibu karena melahirkan yang jumlahnya yang berlipat dianggap sebagai kelaziman daripada kezaliman sistemik karena negara lengah memproteksi, antara lain dengan pembiaran anak perempuan masuk dalam perkawinan yang tubuhnya belum siap. • Dimensi kekerasan terhadap perempuan dibalik perkawinan anak. Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi sudah jamak kita ketahui saya ingin mengajak berefleksi pada sejumlah hal. • Legalisasi pedovillia di balik perkawinan anak, ketika pedovillia terjadi di luar keperkawinan, kita menyoal, kita menghujat, tetapi ketika praktik pedovillia tersebut berapa dibalik institusi perkawinan, di mana seorang anak perempuan di bawah 18 tahun hanya karena berganti status menjadi istri, negara dan kita merestuinya, apa makna kertas legal perkawinan tersebut bagi anak? Apakah serta merta tubuhnya, psikisnya, kematangannya berubah karena surat nikah? Apa beda legalisasi perkawinan anak dengan legalisasi praktik pedovillia? Mari kita cerna bersama, jangan-jangan, membiarkan kebijakan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan 16 tahun akan menyuburkan praktik vedo … pedovillia yang bercangkang perkawinan. • Negara merestui legalisasi kekerasan seksual atau pencabulan pada anak atas nama perkawinan. Ketika kekerasan seksual pada anak atau pencabulan pada anak di luar perkawinan, kita menyoal, hukum bertindak tetapi ketika anak perempuan masuk dalam dunia perkawinan di mana seharusnya izin tidak relevan pada kasus anak walau secara suka rela mereka mau, maka penamaan apa yang tepat untuk menyebut praktik hubungan seksual pada anak dalam perkawinan ini. Kata pencabulan atau persetubuhan menjadi hilang karena masuk ke ranah perkawinan, apakah tidak berarti negara sedang merestui pencabulan atau persetubuhan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 anak yang sebetulnya belum siap? Atau akankah kita biarkan perkosaan pada anak terjadi atas nama lembaga perkawinan dan negara diam? • Dimensi kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan anak. Diskripsi panjang tentang rapuhnya perkawinan sudah terpapar di atas. Saya ingin tambahkan, dalam KDRT bagi perempuan, dampak KDRT bagi perempuan study cost untuk melihat dampak kekerasan terhadap perempuan mulai dilakukan dalam konsultasi regional Asia Pasifik untuk kekerasan terhadap perempuan disebut bahwa produktivitas perempuan korban kekerasan menurun 35% ketika dia menjadi korban. Di Negara Skandinavia yang dipresentasikan dalam Komisi Status Perempuan 2014 di New York baru-baru ini juga mulai dikaji bahwa korban kekerasan akan menurunkan daya imunitas perempuan. Biaya yang harus dikeluarkan korban, keluarga, institusi kerja, dan negara juga berlipat. Studi cost yang dihitung antara lain; pasien korban kekerasan akan lebih lama dirawat dan sembuh, biaya lawyer untuk pembelaan, durasi produktivitas menurun, dan lain sebagainya. Apakah dampak serius KDRT pada anak? • Mencermati berbagai kasus atau pengaduan, tidak jarang pelaku kekerasan adalah korban dari praktik kekerasan yang dulu dialami saat masih anak-anak. Ketika anak korban atau menyaksikan KDRT orang tuanya dan tidak ada proses pemulihan, maka sangat jelas anaklah yang akan terkena dampak cukup serius, padahal perkawinan anak adalah perkawinan yang penuh resiko. Apakah kita akan biarkan kekerasan multi generasi ini dengan tetap mengukuhkan perkawinan di bawah 18 tahun? • Pandangan tentang dispensasi usia perkawinan: 1. Bahwa pemberikan dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak atau di bawah 18 tahun pada prinsipnya bertentangan dengan upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak atau perkawinan di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, pemberian dispensasi seharusnya diletakkan sebagai jalan keluar darurat yang secara gradual harus dihapuskan melalui upaya kongkret negara, membangun penyadaran bagi semua pihak tentang kesehatan reproduksi, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. 2. Bahwa pemberian dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak sudah seharusnya dibatasi karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 norma Pasal 7 ayat (2) tidak memberikan batasan sampai usia berapa dispensasi itu akan diberikan, apakah umur 12 tahun berhak memperoleh dispensasi atau tidak? Ketiadaan batasan ini justru bertentangan dengan semangat untuk mendukung negara mewujudkan jaminan pemenuhan hak anak untuk terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, sehingga untuk memastikan terpenuhinya jaminan tersebut, negara antara lain perlu menetapkan batas usia 18 tahun sebagai usia konstitusional untuk menikah. 3. Bahwa pembatasan dispensasi bagi perkawinan yang akan dilangsungkan pada usia anak, harus ditetapkan agar dispensasi tersebut tidak menjadi sarana untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan, apalagi jika menjadi sarana untuk menghentikan proses peradilan pidana kasus perkosaan. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya dispensasi tetap diberikan, maka dispensasi itu tidak diberikan untuk kasus kekerasan seksual. 4. Bahwa persetubuhan dengan anak adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini seharusnya dimaknai sama, apakah persetubuhan tersebut dilakukan dalam perkawinan atau di luar perkawinan? Sehingga permintaan dispensasi seharusnya dimaknai tidak untuk melegalkan persetubuhan dengan anak, melainkan harus diletakkan sebagai upaya hukum untuk melindungi anak yang sedang berada dalam kandungan. • Aspek hukum internasional. Bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi CEDAW, di mana kepatuhan negara terhadap konvensi ini dipantau secara berkala oleh Komite CEDAW. Komite CEDAW telah menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dan Perkawinan dalam Relasi Keluarga Tahun 1994 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi CEDAW antara lain mengatakan komite mempertimbangkan bahwa usia minimum perkawinan hendaknya 18 tahun bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, mereka memiliki tanggung jawab penting. Oleh karena itu, perkawinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 sebaiknya tidak diperbolehkan sebelum mereka mencapai kematangan penuh dan kematangan untuk bertindak. • Bentuk deklarasi universal. Bahwa tahun 2012, para ahli PBB merekomendasikan kepada seluruh negara anggota untuk menaikkan batas umur minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan menjadi 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Rekomendasi tersebut juga menegaskan agar negara anggota segera mengambil langkah cepat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membuat akta kelahiran untuk mendukung bukti pencapaian umur siap menikah dan sekaligus untuk mencegah terjadi perkawinan anak yang dipaksakan. • Bahwa pada tahun 2012 juga, Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan Konvensi CEDAW kepada Komite CEDAW dan atas laporan tersebut, Komite CEDAW telah menerbitkan concluding observations yang berisikan rekomendasi yang harus diperhatikan oleh negara. Concluding observations paragraf 48 memberikan perhatian khusus kepada Undang- Undang Perkawinan termasuk di dalamnya tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. Komite merekomendasikan agar Indonesia segera me- review Undang-Undang Perkawinan dalam rentang waktu yang jelas agar segala peraturan yang terkait kehidupan keluarga yang mendiskriminasi perempuan diubah sehingga undang-undang ini dapat sejalan dengan konvensi termasuk memastikan bahwa Undang-Undang perkawinan menetapkan batas usia minimum bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi anak laki-laki adalah 19 tahun, batasan usia yang lebih tinggi dari 18 tahun ini tidak perlu dikurangi. Justru yang harus diubah adalah batas usia minimum bagi perempuan yang semula 16 tahun harus dinaikkan menjadi 18 tahun. 6. Maria Ulfah Anshor • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusia 40 tahun. Dari sisi konteks sosial seiring berjalannya waktu telah banyak mengalami perubahan dibanding dengan konteks sosiohistoris pada saat undang-undang tersebut dibuat. Hal tersebut melahirkan kesadaran publik untuk mencegah perkawinan anak berusia di bawah 18 tahun, di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 antaranya melalui permohonan judicial review sebagaimana yang diusulkan oleh Pemohon. Saya sebagai pribadi maupun sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menghargai upaya tersebut karena pencegahan perkawinan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang harus difasilitasi oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 26.1C. • Berdasarkan fakta, begitu banyak praktik pernikahan anak dilakukan di negeri ini, sebagaimana Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menyebutkan 22% perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Bahkan di sejumlah pedesaan ditemukan pernikahan dilakukan segera setelah anak mendapat haid pertama, sebagaimana penelitian UNICEF di Indonesia tahun 2002 menemukan angka 11% kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun. • Faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Sispriyadi Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin. • Kedua, dampak dari pernikahan anak antara lain, akses mereka terhadap pendidikan terputus, baik karena peraturan sekolah maupun karena dipaksa oleh keluarga untuk mengurusi rumah tangganya. Data sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Bahkan penelitian (suara tidak terdengar jelas) tahun 2012 menemukan bahwa perkawinan merupakan akibat langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan tetapi karena perkawinan. • Data lain dari Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gajah Mada (PSKKUGM) Tahun 2011, perkawinan anak di Indonesia juga menyebutkan bahwa dampak buruk dari perkawinan anak adalah secara psikologis, kesehatan jiwa anak terganggu, baik saat di hadapkan pada pertengkaran rumah tangga maupun pada saat harus menerima beban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 tanggung jawab dalam mengurusi rumah tangga, khususnya yang belum sepantasnya dilakukan oleh anak. • Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Mohon izin perkenankan kami memahami beberapa pasal, di antaranya Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) tersebut, kata-kata setiap orang, termasuk di dalamnya adalah anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1.1 dan Konvensi Hak Anak Pasal 1. • Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28A tersebut telah diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 3, dan Pasal 2C. • Kemudian pada khusus pada Pasal 28B ayat (1), setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kata sah di dalam Pasal 28B ayat (1) tersebut artinya adalah sah jika dilakukan oleh orang yang telah berusia 18 tahun atau bukan anak. Sebaliknya, perkawinan sebelum berusia 18 tahun harus ditafsirkan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 poin 1C yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. • Kemudian, Pasal 28B ayat (2) berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B tersebut diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Jadi, keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu adalah menerjemahkan dari Pasal 28B ayat (1) ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 • Kemudian, kata anak di dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, diterjemahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan Pasal 1 poin 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, sementara kata berhak dalam Pasal 28B ayat (2) tersebut maksudnya hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 poin 12, dan Konvensi Hak Anak Pasal 2. • Oleh karenanya, negara berwajiban memberikan perlindungan (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) seluruh hak setiap anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. • Kemudian Pasal 28B ayat (2) tersebut dalam implementasinya juga ditafsirkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 2, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. • Kata kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam Pasal 28B ayat (2), artinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, ini disebutkan dalam Pasal 8, kemudian memperoleh pendidikan untuk pengembangan kecerdasan dan pribadinya disebutkan di dalam Pasal 9, menyatakan dan didengar pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi, ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 10. Kemudian, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekspresi, dan berekreasi, ini disebutkan dalam Pasal 11. • Ketika anak menikah pada usia sebelum 18 tahun, maka seluruh hak ini tidak bisa dia dapatkan. Kemudian, kata perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 28 tersebut diartikan menjadi, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah, disebutkan di dalam Pasal 13, kemudian diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan bahwa pemisahan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, disebutkan di dalam Pasal 14. • Kemudian, kata kekerasan dalam Pasal 28B ayat (2) tersebut diartikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1), kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak juga secara tegas memberikan ancaman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00. • Kemudian pada ayat (2), “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” • Kemudian pada Pasal 82 menyebutkan dengan tegas atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak terhadapnya dilakukan pencabulan, ini juga dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81. Dan pemenuhan hak-hak anak lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, perlindungan dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. • Kemudian Pasal 16, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, kebebasan sesuai dengan hukum, dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak terpenuhi. • Dengan demikian, jika diizinkan pernikahan di bawah usia 18 tahun, maka harus diartikan tidak sah izin perkawinannya. Karenanya jika dilaksanakan, maka perkawinannya pun menjadi tidak sah. Jika terjadi juga perkawinan tersebut, maka artinya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah ditafsirkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas. Dalam pasal tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) terhadap seluruh hak anak sebagimana Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2). Jika negara tidak melakukan kewajibannya, maka kerugian yang langsung dialami oleh anak akibat perkawinan anak adalah kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) terganggu, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 8, 9, 10 dan 11, dan seterusnya sebagaimana disebutkan tadi terlanggar. • Terkait pemberian izin sebagaimana dalam frasa 16 tahun Undang- Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah pelanggaran terhadap hak- hak anak yang dilindungi oleh konstitusi, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak agar seluruh hak anak sebagaimana dijamin konstitusi terpenuhi. 7. Muhadjir Darwin • Apa anak itu? Menurut CRC batasannya adalah sebelum 18 tahun. Jadi perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 karena hanya ketika mencapai 18 tahun dia sudah dewasa sehingga perkawinannya tidak disebut sebagai perkawinan anak. • Anak didefinisikan berbeda berdasarkan atau berbasis usia biologis dari sejak masa kelahiran dan masa pubertas yang secara medis dipahami sebagai perkembangan manusia karena ada pendewasaan secara seksual fisik, tapi juga secara sosial. Ini menjadi problem karena pemaknaan tentang batas dewasa itu berbeda di dalam masyarakat yang kemudian terjadi di sini persoalan hukum di dalamnya. Misalnya, usia pubertas adalah usia transisi dari anak ke dewasa. Pada usia pubertas, itu sudah ada kematangan seksualitas. Laki-laki sudah mimpi basah, dan artinya berpotensi untuk menghamili. Sementara perempuan, pada usia 9 sampai 12 tahun itu sudah menstruasi, artinya sudah ada telur di dalam rahimnya yang bisa dibuahi, artinya bisa mengalami kehamilan. Sementara laki-laki itu sudah bisa membuahi karena sudah mempunyai sperma itu pada usia 14 sampai 16 tahun. Artinya, secara fisik sesungguhnya bisa menikah, dan karena itu banyak pernikahan dilakukan pada usia pubertas. Tapi apakah usia pubertas itu adalah usia dewasa? Ini menjadi pertanyaan karena sejumlah konferensi internasional sudah mengatakan bahwa sampai batas usia 18 tahun, manusia itu masih menjadi anak karena mereka masih di dalam perkembangan untuk menuju kedewasaan dan kematangan sebagai manusia sosial. • Batas anak itu seharusnya bukan berhenti pada awal dari masa pubertas, tapi pada akhir masa pubertas yaitu ketika manusia itu sudah dianggap dewasa, bukan hanya secara fisik tapi juga secara sosial. • Dalam bahasa Islam dikenal “akil balig” adalah pada saat secara fisik itu sudah ada petunjuk kedewasaan seperti misalnya menstruasi untuk perempuan, atau mimpi basah untuk laki-laki. Kewajiban solat juga dimulai sejak akil balig. Tapi, mestinya harus dibedakan awal dari kewajiban solat dengan awal yang sudah sepantasnya melakukan perkawinan karena kedewasaan di dalam hal ini haruslah juga dimaknai bukan hanya dalam arti fisik, tapi juga dalam arti sosial. • Perkawinan anak menjadi problematik karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan batasan usia perkawinan yang lebih rendah dari batas usia anak, kalau menurut CRC. Jadi, di sini yang kita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 persoalkan adalah tentang pernyataan atau sikap di dalam Undang- Undang Perkawinan yang memberikan batasan lebih rendah dari batasan anak yaitu 19 tahun. • Definisi di atas sesuai dengan pandangan ilmu sosial yang melihat masa kanak-kanak bukan hanya sebagai masa belajar, tetapi juga masa yang rentan dan penuh ancaman dan memerlukan perlindungan. Jadi, ketika anak itu dikawinkan pada usia yang belum dewasa, ada implikasi-implikasi sosial yang bisa merugikan karena kedewasaan yang belum matang itu. Pertama, mereka rentan menjadi korban trafficking, mereka rentan menjadi korban kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun sosial, dan mereka rentan mengalami masalah-masalah kesehatan, dan juga kematangan sosial seperti misalnya gagalnya menempuh pendidikan yang mencukupi untuk mengembangkan kehidupan di masa dewasa. • Konsep ini ikut membentuk prinsip perlindungan atas hak anak dalam kerangka hukum internasional yang ada. Jadi karena persoalan itulah, maka kita perlu memperjuangkannya karena ketika perkawinan anak itu masih ditoleransi secara hukum, maka di sini ada persoalan hak-hak anak yang terabaikan. • Kita menyadari pada persoalan menghilangkan praktik perkawinan anak itu tidak mudah karena di kebanyakan negara, berupa negara berkembang termasuk Indonesia, perkawinan anak itu memiliki dukungan norma sosial yang kuat, terutama terhadap perkawinan anak di usia muda. Dan saya kira penjelasan tentang itu panjang, tapi intinya adalah bahwa ada tantangan sosial di masyarakat yang membuat perkawinan anak itu mendapatkan legitimasi sosial. • Hukum bisa menjadi instrumen untuk mengubah itu. Di Indonesia misalnya, 34% dari dua juta perkawinan Tahun 2008 adalah perkawinan anak. Ini jumlah yang tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari rata-rata internasional. Saya mempunyai catatan di sini, pada Tahun 1985, itu pada tingkat global, perkawinan anak itu 33%, tapi ada kemajuan tahun 2010 itu 26%, Indonesia masih 34%, 34,5%. Artinya, praktik perkawinan anak di Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata perkawinan anak di dunia. • Dalam laporan disebutkan bahwa selama 2000-2008 kecenderungan perkawinan ini, hasil dari BPS menjadi basis ketika kita melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 penelitian di Jawa dan di Nusa Tenggara yang menunjukkan adanya kecenderungan perkawinan yang mulai naik di beberapa tempat seperti, Jawa Tengah, tapi di beberapa yang lainnya seperti di Nusa Tenggara Timur itu justru cenderung meningkat. Jadi, secara umum sesungguhnya masalah perkawinan anak masih menjadi masalah di Indonesia karena di samping ada beberapa daerah yang menurun, beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan. • Perkawinan anak adalah persoalan yang sangat kompleks karena dukungan faktor budaya. Dan kemudian kompleks karena dampak sosial ekonominya itu besar. Poinnya adalah bagaimana menghilangkan atau mengurangi insiden perkawinan anak. Dan patokan kita untuk melakukan itu adalah konsep tentang hak anak yang itu dijamin di dalam konstitusi dan juga lebih ke atas lagi, itu dijamin di dalam sejumlah konvensi internasional. Untuk melakukan itu, maka di sini peran dari pengemban tanggung jawab terutama adalah negara itu sangat penting karena negaralah yang bisa mempengaruhi budaya masyarakat, negara juga yang mampu juga melindungi dampak dari perkawinan, khusus dampak sosial ekonomi dari perkawinan anak dengan membuat peraturan hukum yang lebih ketat, yaitu dengan menaikkan usia perkawinan anak yang dibolehkan. • Aspek hukum dan peraturan menjadi elemen yang paling strategis dalam rangka mengatasi persoalan perkawinan anak. Sudah barang tentu pendekatan hukum bukanlah satu-satunya karena masalah perkawinan anak adalah kompleks. Ada kasus dimana meskipun sudah ditentukan batas usia tertentu, tapi dalam praktik bisa saja di bawahnya dan tidak ada persoalan. Di Indonesia meskipun dibatasi bahwa perempuan itu boleh kawin pada usia 16 tahun, tetapi ada banyak perkawinan di bawah itu yang diizinkan oleh hakim karena hakim itu memiliki otoritas untuk memberikan pengecualian dengan alasan-alasan tertentu yang dibolehkan. • Di beberapa negara juga seperti itu, batasan usia acapkali di dalam praktiknya itu terlanggar karena faktor tersebut atau faktor-faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya itu misalnya adalah pernikahan yang sifatnya itu tidak diresmikan oleh pengadilan agama atau oleh KUA, tapi yang diresmikan secara agama atau perkawinan bawah tangan. Jadi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 pembatasan usia kawin itu bukanlah satu-satunya solusi, harus ada solusi sosial, harus ada solusi budaya di dalamnya. Tetapi, tanpa ada solusi hukum, maka solusi budaya atau solusi sosial itu juga akan tidak bisa efektif. Dan karena itulah, maka upaya hukum oleh Yayasan Kesehatan Perempuan itu sangat strategis di sini untuk mengupayakan perubahan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang bisa mencegah adanya perkawinan anak. • Data yang kami peroleh dari penelitian di sejumlah kabupaten di Jawa dan di Nusa Tenggara menunjukkan bahwa secara umum itu usia perkawinan di dalam 8 tahun terakhir tidak mengalami progress, stagnan di angka 34%. Kemudian, beberapa daerah itu justru mengalami peningkatan seperti yang di NTT, meskipun ada juga pengurangan seperti yang terjadi di Jawa Barat. • Sejumlah daerah yang kita teliti itu angkanya itu bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional, baik mengacu pada hasil Susenas maupun juga data primer yang kita lakukan, yang kita peroleh. Jadi, seperti Indramayu itu yang ekstrim, 66% dan kemudian data primer kita menemukan hanya 40%. Itu pun juga 40% pun juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dan ada variasi di situ karena ada yang lebih rendah seperti Bali hanya 15% menurut Susenas, tapi kita menemukan lebih tinggi 34% di lapangan. • Masalah perkawinan anak bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia, tapi masalah yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang lainnya. Apakah itu di Afrika, kemudian di Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di India misalnya, termasuk yang tertinggi angka perkawinan anak. Jadi, 61% perempuan di India itu menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dan ada India itu juga melakukan pelarangan pada perkawinan usia di bawah umur, tapi efektivitasnya itu rendah dan itu menjadi pelajaran kita di Indonesia bagaimana agar supaya implementasi terhadap hukum itu bisa efektif. • Child marriage (perkawinan anak) ini adalah adanya alasan ekonomi dari perkawinan anak. Jadi, misalnya dalam hal pendidikan itu anak laki-laki yang diberikan prioritas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sementara perempuan itu dianggap kurang strategis untuk mendapatkan kesempatan itu dan lebih cenderung dikawinkan. Dan juga di dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 kemudian pembelajaran keluarga itu uang itu lebih banyak untuk mengongkosi keperluan pendidikan dan lain-lainnya dari laki-laki yang cenderung lebih banyak dari yang dialokasikan untuk perempuan. Artinya, kita mau mengatakan bahwa child marriage (perkawinan anak) itu ada unsur diskriminasi anak perempuan oleh keluarga. Yang ini harus juga menjadi konsen negara. • Di dalam kehidupan rumah tangga yang laki-laki itu mendapatkan prioritas lebih tinggi dari perempuan, ini terjadi di sejumlah negara berkembang, dan Indonesia adalah salah satunya. Dan di situ dicontohkan India sebagai contoh yang ekstrim yang tidak harus ditiru karena dalam hampir tiap detik itu ada dua perkawinan yang satu di antaranya adalah perkawinan anak. • Kalau dirunut di sejumlah hasil penelitian di negara lain, alasan ekonomi, pendapatan, itu menjadi alasan pokok, sehingga persoalan perkawinan anak terkait dengan kemiskinan. Tingginya perkawinan karena kemiskinan, tetapi perkawinan anak bisa melanggengkan kemiskinan, menciptakan vicious circle of poverty, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. Artinya, kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan dari kecenderungan perkawinan anak. • Contoh lain di Kenya yang juga ekstrim di mana angka perkawinan anak juga cenderung tinggi dan menyebabkan angka kehamilan dan persalinan pada penduduk atau perempuan usia anak itu tinggi, dan kehamilan serta persalinan pada usia anak itu mempunyai konsekuensi terhadap kematian maternal sehingga pada negara di mana angka perkawinan anak itu tinggi, biasanya angka mortalitas maternal itu tinggi. Indonesia termasuk negara yang masih memiliki mortalitas yang tinggi dan salah satu sebabnya itu adalah karena masalah perkawinan anak ini belum berhasil diatasi. • Aborsi itu dalam sejumlah studi di luar negeri itu menunjukkan angka yang tinggi dan sebagian dari aborsi itu dilakukan pada perempuan pada usia masih anak. Artinya, banyak perempuan pada usia anak itu sudah seks aktif dan mereka juga banyak sebagian di antaranya terikat kepada perkawinan, dan itu menjadi sebab dari adanya aborsi, dan aborsi itu juga memberikan sumbangan juga kepada terjadinya kematian maternal, sehingga implikasi kesehatan dari child marriage itu sesungguhnya tinggi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 • HIV Aids juga menjangkiti penduduk usia muda, usia anak. Menurut data dari sejumlah negara, khususnya dari Kenya di sini ditunjukkan yang sebagian di antaranya dalam usia perkawinan, sehingga perkawinan anak justru rentan terhadap penyebaran penyakit menular karena persoalan ketidakdewasaan dari anak yang kemudian menjadi rentan tertular HIV Aids. • Iran adalah negara Islam. Indonesia juga negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga itu menjadi perbandingan yang baik. Iran adalah contoh yang mungkin ekstrim dalam pengertian tingginya perkawinan anak yang itu memang sudah menjadi kebudayaan di sana, tradisi sejak lama, mengawinkan perempuan pada usia yang masih anak, sehingga bahkan dikatakan sebagai typical passion woman. Contoh kasus, seorang anak di Iran menjadi korban dari perkawinan anak dengan seluruh konsekuensinya, kekerasan yang dialami. Kemudian juga sakit yang ia derita karena itu, kekerasan yang dia dialami, dan seterusnya. • Di Iran, ada upaya untuk menaikkan usia perkawinan dari 15 tahun menjadi 18 tahun dan Indonesia seharusnya bisa melakukan itu, tapi kita nanti juga perlu belajar dari Iran karena meskipun ada upaya untuk meningkatkan usia, di dalam praktik tidak mudah karena hambatan- hambatan sosial yang dijumpai, termasuk pandangan dari kelompok- kelompok agama yang secara radikal tetap memberikan kebebasan perkawinan pada usia anak. Jadi Indonesia pun mungkin bisa mengalami hal yang sama. • Pendapat atau pandangan dari UNFPA (United Nations Population Fund) tentang perkawinan anak yang dampaknya buruk kepada anak. Jadi when young girl is married and gift births the vicious of poverty for health quartier educations, violence, and stability this regard for rule of law continues into the next generation, especially for daughters she may have. Jadi perkawinan anak itu menimbulkan dampak buruk terutama pada anak perempuan baik itu terjadinya lingkaran kemiskinan, kesehatan yang buruk, kemudian pendidikan yang buruk, kekerasan, instabilitas hubungan di dalam rumah tangga, dan juga pelanggaran hukum. Jadi perkawinan anak itu mempunyai implikasi juga pada kriminal di dalam sejumlah penelitian. Dan perkawinan ini justru juga menurut UNDP bisa memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 legitimasi terhadap pelanggaran hak-hak manusia karena terjadi pengabaian terhadap hak anak untuk bisa memilih hidupnya dan kemungkinan perkembangannya pendidikan kesehatan dan sebagainya yang terhalang ketika kemudian dia dipaksa oleh orang tuanya untuk kawin. • Dari berbagai penelitian yang ditemukan, perkawinan anak mengandung dampak yang luas secara sosial, seperti misalnya kekerasan seksual di dalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. Sedikit kesempatan untuk sekolah karena mereka terhalang dengan kawin. Sistem sosial rendah di dalam keluarga suami, status sosial yang rendah di dalam keluarga suami. Jadi anak perempuan yang dikawinkan itu cenderung mempunyai status sosial yang rendah, apalagi kalau dia dikawinkan oleh suami yang usianya jauh lebih tua atau dipoligami, sehingga hak-hak perempuan itu kurang terlindungi. • Reproduksi yang kurang terkontrol. Jadi akibat misalnya saja kehamilan dan persalinan yang berbahaya karena usia yang belum cukup matang secara fisik. Kemudian angka kematian yang tinggi, kematian karena melahirkan yang tinggi, dan kekerasan domestik. Jadi banyak implikasi sosial negatif dari adanya perkawinan anak itu. • Dampak lain dari perkawinan anak yaitu kemiskinan, kriminal, aborsi, HIV AIDS. Tentang kriminal, artinya bahwa ketika keluarga dikawinkan pada usia dini, secara ekonomi mereka belum siap, padahal tuntutan hidup itu masih banyak. Terutama kalau mereka itu dalam lingkaran kemiskinan, itu membuka peluang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, sehingga perkawinan anak di dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. • Jadi yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa kita perlu menghentikan perkawinan anak, stop child married, karena hanya dengan itu maka kemudian anak-anak bisa tumbuh kembang secara lebih baik dan hak untuk bertumbuh kembang itu dijamin di dalam konstitusi kita yang akan terhalang ketika mereka terpaksa harus kawin pada usia yang tidak siap, usia dini. Dan karena itu alasan dari Yayasan Kesehatan Perempuan untuk mengajukan perubahan terhadap Pasal Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia anak untuk kawin itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 saya kira sangat tepat dan sangat penting untuk kemajuan perempuan Indonesia dan kemajuan masyarakat Indonesia. 8. Ninuk Pambudi • Dalam pekerjaan saya sebagai wartawan, saya menjumpai sejumlah anak perempuan dan perempuan yang menikah dini. Saya juga meliput dan mengikuti berbagai diskusi, seminar, pemaparan hasil penelitian menyangkut kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, kekerasan antara perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Salah satu aspek yang berulang disebut adalah tentang pernikahan dini dan risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan sebagai akibatnya. Arsip yang saya buka di Harian Kompas sejak tahun 2009 saja, setelah reformasi, tiap tahun itu selalu ada diskusi, pembahasan, atau pun kampanye dari pemerintah tentang pernikahan dini dan risiko-risiko yang dihadapi anak perempuan dan perempuan. Tapi sampai hari ini, kita melihat bahwa pernikahan dini masih terus terjadi. • Menaikkan Batas Usia Pernikahan Dini adalah Keharusan. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Prof. Muhadjir, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang sebelum mencapai usia 18 tahun. Berbagai perundangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.” Karena itu, pernikahan dini sebenarnya adalah pernikahan yang terjadi pada seorang anak, terjadi pada anak. Jadi, bukan pada orang dewasa. Dan dalam kaitan ini adalah anak perempuan yang di dalam Undang-Undang Perkawinan dibolehkan menikah pada usia 16 tahun. • Meskipun pemerintah telah mengampanyekan untuk menunda pernikahan dini, ternyata kejadian pernikahan dini masih tinggi. Ini data terakhir dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Di antara perempuan berusia 10 sampai 54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15 sampai 19 tahun. Menikah pada usia dini merupakan masalah kesehatan reproduksi. Karena semakin muda umur menikah, semakin panjang rentan waktu untuk reproduksi. Artinya, peluang untuk memiliki anak lebih besar dan risiko-risiko yang menyangkut kesehatan reproduksi juga meningkat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 • Angka kehamilan penduduk perempuan usia 10 sampai 54 tahun adalah 2,68%. Terdapat kehamilan pada usia kurang dari 15 tahun walaupun kecil, tetapi itu terjadi, dan itu meningkatkan risiko bagi ibu dan bayinya. Dan kehamilan pada umur remaja 15 sampai 19 tahun sebesar 1,97%. • Proporsi kehamilan. Pola kehamilan ini berbeda menurut kelompok umur dan tempat tinggal. Kehamilan pada umur sangat muda, tadi sudah disebutkan, proporsinya adalah 0,025%, terutama terjadi di perdesaan. Pada usia remaja 15 sampai 19 tahun, besarnya adalah 1,97% dan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, angkanya 2,71% dibandingkan 1,28%. Hal ini berhubungan juga dengan tingkat pendidikan. • Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Jumlah remaja yang melahirkan sebanyak 48 per 1.000 remaja putri berdasarkan SDKI 2012. Pada tahun 2007, angkanya 35 per 1.000 remaja putri. Kemudian, ini berikutnya adalah pernyataan dari Kepala BKKBN. Yaitu dari 4.500.000 bayi lahir dalam setahun di Indonesia, 2.300.000 berasal dari pasangan yang menikah dini, artinya menikah di bawah usia 19 tahun. • Tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Muhadjir bahwa pernikahan dini anak harus dicegah. Karena risiko pada pernikahan dini adalah organ reproduksi perempuan belum matang sempurna, kematangan psikologi belum tercapai, anak harus menolak apa melakukan tanggung jawab sosial, meningkatkan risiko perceraian dan meningkatkan risiko terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga financial. • Pernikahan dini atau pernikahan anak sebetulnya adalah melanggar hak- hak anak seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 11 menyebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dengan dijaminnya hak anak di dalam Pasal 11, maka pernikahan dini atau pernikahan anak dapat dianggap sebagai penelantaran hak anak. Karena pernikahan membawa suatu tanggung jawab dan beban bagi anak, sehingga anak kehilangan hak-haknya seperti tadi yang telah disebutkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 • Risiko kehamilan dini semakin membatasi kesempatan untuk bermain, berekreasi, dan berkreasi. Kehamilan dini juga meningkatkan risiko kematian ibu melahirkan. Kita tahu bahwa sampai hari ini Kementerian Kesehatan terus mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai 3T untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan yang angkanya masih sangat tinggi 357 per-100.000 kelahiran hidup, yaitu ibu hamil terlalu dini, hamil terlalu tua, dan hamil terlalu rapat. Jadi pernikahan dini meningkatkan risiko kematian pada hamil terlalu dini. • Pernikahan dini juga menjadi persoalan karena menyebabkan selain angka kematian ibu meningkat secara signifikan, juga berhubungan dengan positif dengan meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang dan karena barang kali anak- anak masih anak-anak tidak mampu menolak, tidak memahami hak- haknya, juga dengan berkolerasi dengan aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. • Laporan UNICEF tentang upaya penghentian pernikahan anak secara universal secara global dalam laporan berjudul ending child marriage progress and prospects yang dikeluarkan tahun 2013 disebutkan bahwa anak perempuan yang menikah dini sering diisolasi secara sosial dari teman-teman dan keluarganya, peluang anak perempuan menjadi terbatas untuk mendapat pendidikan dan bekerja. Akibatnya perempuan yang menikah dini biasanya pendidikannya rendah. • Anak perempuan yang menikah dini biasanya juga tidak dapat menutup kehidupan seksual yang lebih aman, sehingga berisiko tertular penyakit akibat hubungan seksual dan hamil pada usia dini. Menghentikan pernikahan usia dini akan memutus siklus kemiskinan antargenerasi karena anak perempuan dan perempuan dapat berpartisipasi penuh di masyarakat. Kemudian anak perempuan yang lebih terdidik dan lebih berdaya dapat mengurus anaknya dengan lebih baik sehingga menghasilkan keluarga yang lebih sehat. • Hasil kajian BKKBN Tahun 2012, ini sebuah kajian yang sebetulnya dilakukan di empat kabupaten tetapi beberapa datanya bersifat nasional. Pernikahan dini di Indonesia adalah yang tertinggi kedua setelah Kamboja Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 di ASEAN. Pada tahun 2010 terdapat 158 negara yang menetapkan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas. Indonesia tidak termasuk di dalamnya karena usia pernikahan untuk anak perempuan dibolehkan pada usia 16 Tahun. • Pernikahan sebelum usia 18 tahun di Indonesia umumnya terjadi pada perempuan daripada anak laki-laki dan terjadi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Alasan ekonomi lebih dominan daripada alasan budaya walaupun beberapa mengatakan alasannya karena alasan budaya. Menikahkan anak segera mungkin adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. • Hal yang menarik adalah bahwa terjadi tren untuk menikahkan dini karena pertumbuhan ekonomi kita yang ditopang oleh ekonomi konsumsi yang mendorong perilaku konsumtif masyarakat menyebabkan enggan melanjutkan pendidikan. Perilaku konsumtif tersebut menyebabkan naiknya tekanan ekonomi keluarga yang pada ujungnya juga akan mendorong untuk segera menikahkan anak. • Saya akan berbagi mengenai cerita tentang Nasiroh. Ini adalah seorang perempuan yang berusia 24 tahun. Saya menemui dia ketika usianya masih 14 tahun. Kemudian, saya bertemu dia lagi 10 tahun kemudian. Jadi dia, Nasiroh ini, saat ini berusia 24 tahun memiliki satu putri berusia 5 tahun. Saat ini dia tinggal bersama ibunya di Desa Dukuh Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Suaminya, Cak I yang berusia 7 Tahun lebih tua berada di Jakarta. Mereka terpaksa berpisah karena suaminya mengalami PHK dari tempatnya bekerja. Karena tidak memiliki sumber penghasilan, Nasiroh dan puterinya tinggal di desa, sementara suaminya tetap di Jakarta bekerja serabutan. • Musim kemarau panjang menyebabkan Nasiroh kesulitan biaya karena kehidupan di desa mengandalkan pertanian tadah hujan. Dia menumpang hidup pada ibunya yang adalah buruh tani. Saat ini ibunya sudah berhutang pada bos yaitu pemilik lahan, dia tidak mampu membayar uang sekolah TK anaknya sebesar Rp. 25.000,00 per bulan pun harus dia cicil. Untuk makan sehari-hari menunya seadanya, itu berarti makan nasi berteman hanya sayur bening, lauknya tempe, tapi itu kadang-kadang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 • Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi gizi bagi puteri Nasiroh ini, anak perempuannya, padahal pada usia balita itu adalah usia paling optimum untuk mengembangkan sel-sel otak dan membangun kecerdasan anak. Pendidikan Nasiroh hanya sekolah dasar, kemiskinan menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan sekolah. Dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga saat usianya 14 tahun. Baru bekerja sekitar 2 tahun, dia dipanggil pulang kampung untuk segera menikah. Alasannya tabu anak perempuan tidak segera menikah. Tabu disebut perempuan di kampungnya, menurut Nasiroh, apabila perempuan belum menikah pada saat memasuki usia 18 tahun akan disebut perawan tua dan itu akan membuat malu keluarganya. • Sekarang Nasiroh ingin bekerja kembali, tetapi dia tidak bisa meninggalkan anaknya di desa karena anaknya tidak mau ditinggal. Akhirnya yang sekarang terjadi adalah kehidupan yang sangat-sangat sederhana bagi Nasiroh. • Ada banyak Nasiroh lain yang terpaksa menikah dini. Saya menemui juga Aang yang pada usia 18 tahun, tahun lalu, menikah dengan Ipang. Mereka berasal dari Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegoro, Jawa Tengah. Selepas sekolah menengah pertama dua tahun lalu, kini mereka mempunyai satu anak berusia 1,5 tahun. Aang dan Ipang tidak melanjutkan pendidikan dan bekerja di Jakarta sebagai penunggu rumah. • Mereka rawan menjadi miskin kembali. Ini adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sedikit lebih baik marginally better di atas garis kemiskinan karena mereka pasti akan menjadi miskin kembali bila di-PHK karena mereka bekerja di sektor informal. Dan ini adalah sama dengan nasib Nasiroh. • Ketika saya tanyakan pada Nasiroh, “Mengapa dia mau menikah dini?” Tadi sudah disebutkan bahwa anak perempuan yang belum menikah dini saat usianya 18 tahun akan disebut perawan tua di kampungnya, tapi menurut dia sekarang sudah terjadi perubahan karena anak-anak perempuan sebenarnya lebih memilih sekolah hingga ke SMA lalu bekerja dulu sebelum menikah. Program wajib belajar 9 tahun telah memungkinkan anak perempuan dari keluarga sederhana untuk mendapat pendidikan lebih baik karena sekolah tidak dipungut biaya, yang sedikit beruntung bahkan bisa lanjut ke SMA. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 • Saya tanyakan juga, seandainya waktu bisa diputar ulang, apa yang dia inginkan? Dia mengatakan dia ingin bersekolah sampai SMA lalu mengumpulkan modal dulu sebelum menikah. Dengan sedikit modal material, Nasiroh membayangkan kehidupan rumah tangganya tidak akan seberat sekarang, setidak-tidaknya dia punya pilihan apakah dia akan mau mulai satu usaha jual-beli atau apa pun. Saat ini dia tidak punya pilihan apa pun, sehingga dia hanya menggantungkan hidup dari orang tuanya. • Untuk mengubah perilaku menikah dini, dapat dilakukan melalui pendidikan tapi butuh waktu lama. Laporan UNICEF tentang pernikahan anak tahun 2013 menyebutkan, “Risiko menikah pada usia sebelum 18 tahun di Indonesia memang menurun hingga separuhnya saat ini, tapi proses itu butuh waktu sampai 30 tahun.” Harus ada cara lebih cepat untuk memutus siklus pernikahan dini, yaitu melalui peraturan hukum yang mengikat setiap warga negara untuk mematuhinya. Tersedia cukup banyak bukti bahwa pernikahan anak merugikan perempuan dan kurang menguntungkan untuk mengembangkan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini tersebut. Sementara itu, kita mengalami bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia ini dan kita memerlukan manusia- manusia produktif yang berkualitas agar dapat meningkatkan daya saing masing-masing individu, serta daya saing bangsa. • Hasil survei domografi dan kependudukan Indonesia 2012 memperlihatkan 57% perempuan belum menikah yang disurvei mengatakan atau menyatakan atau beraspirasi bahwa usia menikah yang ideal adalah antara 20 dan 24 tahun dan 35% menyatakan yang terbaik bagi perempuan adalah saat berusia 25 tahun atau lebih untuk menikah. Pernyataan ini sejalan dengan mendapat laki-laki belum menikah yang disurvei. • Pilihan umur pertama kali menikah ini berkorelasi positif dengan semakin tingginya tingkat pendidikan daripada perempuan yang tinggal di kota. Sebagai warga negara, anak perempuan berhak mendapat kesempatan yang sama seperti anak laki-laki untuk mengembangkan kemampuan dirinya sepenuh-penuhnya. Situasi masyarakat telah banyak berubah sejak Undang-Undang Perkawinan dilahirkan. Saya percaya perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang akan melahirkan anak-anak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 generasi muda yang lebih baik. Melarang pernikahan dini atau pernikahan anak saat ini tampaknya adalah keharusan. 9. Muhammad Quraish Shihab • Berbicara menyangkut perkawinan atau batas minimal usia perkawinan terlebih dahulu saya hendak menggarisbawahi bahwa kita suci Alquran demikian juga Sunah Nabi tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kita suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. • Memang dalam kitab suci Alquran ada uraian tentang masa tunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, antara lain ada disebutkan bahwa istri- istri yang meninggal mati suaminya sedang dia belum mengalami menstruasi maka masa tunggunya adalah 3 bulan. Ini dijadikan alasan oleh sementara ulama bahwa itu berarti boleh mengawini wanita yang belum mengalami menstruasi, tetapi oleh ulama-ulama lain dikatakan bahwa ketetapan hukum Ilahi itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ketika itu yang memang oleh kondisi dan situasi masyarakatnya membolehkan seorang pria mengawini wanita di bawah umur, itu bukan berarti izin untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang belum mengalami menstruasi. Bahkan sekain banyak ulama yang menyatakan perkawinan dengan wanita yang belum mengalami menstruasi hukumnya batal. • Betapa pun, Alquran dan Sunah Nabi seperti yang saya katakan tadi tidak menetapkan usia tertentu yang ditetapkannya adalah tujuan perkawinan. Karena itu ada anjuran bahkan perintah dalam Alquran bagi yang telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 mampu secara fisik untuk menikah, agar menangguhkan pernikahannya sampai dia mampu secara materi dan secara fisik, mental, dan spritual. • Tujuan perkawinan yang digarisbawahi oleh kitab suci dan oleh Sunah Nabi adalah lahirnya apa yang dinamai sakinah dan itu antara lain bisa wujud melalui kerja sama antara suami dan istri, musyawarah antar mereka, dan saling dukung mendukung di antara mereka. Tidak dapat tergambar bagaimana seorang anak berusia 16 tahun dapat bermusyawarah dengan suaminya, itu musyawarah yang timpang. • Tidak dapat digambarkan bagaimana seorang anak yang berusia 16 tahun bisa menjalankan fungsinya seperti apa yang diharapkan oleh Nabi bahwa dia bertanggungjawab menyangkut rumah tangga, bukan sekedar bertanggung jawab untuk kebersihannya. Bertanggung jawab menyangkut rumah tangga. • Karena itu, titik berat yang harus ditinjau dari sisi ini adalah apakah yang bersangkutan telah mampu untuk bertanggung jawab apa tidak? Baik untuk direnungkan bahwa jangankan dalam soal perkawinan. Seorang anak yatim yang telah baligh, dan memiliki harta yang ditinggal oleh ayahnya, dan harta itu berada di tangan wali, sang wali tidak boleh menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya, sebelum yang bersangkutan diuji dan mencapai apa yang diistilahkan oleh Alquran tingkat rusyd. • Rusyd bukan sekedar kemampuan fisik, tapi juga kemampuan intelektual dan spiritual. Kalau harta saja demikian itu perlakuannya, maka bagaimana pula dengan manusia? • Dalam pandangan pakar-pakar Islam, setiap ketetapan hukum harus didahului oleh perenungan pertimbangan menyangkut empat hal. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, yang ketiga situasi, dan yang keempat pelaku. • Saya ingin menggarisbawahi menyangkut pelaku ini. Ada sementara orang yang mengaitkan usia perkawinan ini dengan praktik Nabi mengawini Aisyah Radhiyallahu Anha oleh Imam Sayuti, demikian juga oleh Mufti Mesir yang lalu Syeikh Ali Jum'ah menyatakan, “Orang yang semacam ini jahil, orang yang semacam itu picik, bahkan orang yang semacam itu angkuh karena dia mempersamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Nabi SAW yang mempunyai keistimewaan khusus dan tugas khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia-manusia lain, sehingga kalau ada yang akan beralasan bahwa Nabi pernah kawin dengan wanita berumur 12 tahun, maka yang berusaha menyatakan demikian tidaklah tepat, bahkan dia adalah seorang yang angkuh.” Karena sekali lagi setiap hukum harus dikaitkan dengan empat hal tersebut. Itu sebabnya pakar- pakar hukum Islam dari saat ke saat melakukan peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan hukum yang lalu karena terjadinya perkembangan dan perubahan. Jangankan dalam waktu singkat, sekian banyak ketetapan hukum Nabi yang ditinjau oleh Saidina Umar, sekian banyak ketetapan hukum Nabi yang ditinjau oleh ulama-ulama sesudahnya, dibatalkan yang lalu dan dilahirkan yang baru. Sekali lagi itu sebabnya di negara-negara bermayoritas Islam, berbeda-beda ketetapan mereka menyangkut batas usia itu, masing-masing disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya dan situasi di tempat mereka berada, sehingga tidaklah heran dan tidak juga menyimpang apabila kita atau pakar-pakar kita melakukan peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan yang lalu menyangkut usia ini. • Akhirnya saya tidak dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung, menyetujui atau tidak menyetujui pandangan para saksi-saksi ahli yang lalu dalam bidang kesehatan atau psikologi karena saya bukan ahlinya. Hanya saja saya ingin berkata bahwa apa yang mereka kemukakan itu telah dikemukakan oleh ahli-ahli, bukan saja ahli-ahli di dalam negeri tetapi juga oleh ahli-ahli di luar negeri, dan apa yang mereka kemukakan itu diterima di sana. Karena itu semoga apa yang dikemukakan oleh para ahli ini menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Yang Mulia dalam rangka menetapkan usia dan sekali lagi saya ingin menambahkan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab tidak hanya dilihat dari usianya, itu sebabnya al mukallaf bukan hanya yang baligh, tapi juga yang akil, yang berakal. Saksi 1. Musri Munawaroh • Saksi lahir di Rembang, 15 Agustus 1996 • Saksi pernah menikah pada usia 15 tahun, saat itu tamat SMP Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 • Saksi menikah karena tekanan orang tua dan karena adanya tradisi jika menolak perintah untuk menikah itu tidak baik • Sikap Saksi tidak suka tapi itu tergantung tradisi dan Saksi suka saja dan mau • karena belum cukup umur, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA • pernikahan hanya disaksikan oleh orang tua • teman-teman sebaya Saksi juga banyak yang menikah setelah tamat SMP. Ada yang kemudian bercerai, ada pula yang masih berlanjut dengan perkawinannya • saksi menikah dengan pria bernama Suparmin yang saat itu berusia sekitar 20 tahun yang sebelumnya belum pernah menikah dan saat itu berprofesi sebagai petani • sebenarnya orang tua Saksi menginginkan dicatatkan di KUA, tapi Saksi tidak menginginkan dan Saksi tidak menyukai suami Saksi tersebut karena punya keinginan untuk sekolah lagi • saat ini Saksi telah sekolah lagi dan sedang menempuh pendidikan kelas tiga di SMK • saat itu usia perkawinan Saksi selama 5 (lima) bulan kemudian cerai • pada waktu setelah menikah di rumah saja, dan suami hanya bekerja sebagai petani, dan Saksi merasa tidak bebas dari kekekangan tersebut dan tidak nyaman ingin segera suaminya pergi dan Saksi selalu punya keinginan melanjutkan sekolah • setelah menikah, Saksi tinggal serumah dengan suami • selama lima bulan pernikahan tidak melakukan hubungan suami-istri dan tidak terjadi kehamilan • ada teman Saksi yang melakukan nikah siri kemudian hamil yang pada akhirnya keluar dari sekolah karena malu • teman Saksi di sekolah tidak ada yang sedang dalam keadaan hamil • saksi sekarang berusia 18 tahun, belum punya KTP karena mengurusnya susah, dan belum ingin segera menikah karena masih ingin mengejar cita- cita • status Saksi saat ini adalah bukan perawan, bukan pula janda, karena suami Saksi saat itu hanya pergi begitu saja dan tidak pernah kembali Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 [2.3] Menimbang bahwa para Pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU- XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 21 September 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang- Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun per pasalnya; 5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon; 7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip- prinsip negara hukum; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: b. perorangan warga negara Indonesia; c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d. badan hukum publik atau privat; e. lembaga negara. 12. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"; 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat [causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (taxpayers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"; Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 15. Bahwa Pemohon I merupakan individu warga negara Indonesia (Bukti P- 3), yang bekerja sebagai Direktur Semarak Cerlang Nusa (SCN), sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pemohon I selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak perempuan, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu perempuan, aktif dalam kegaitan promosi dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan hukum ditengah-tengah masyarakat; 16. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara yang memiliki anak, dan oleh karena Pemohon I juga bertanggung jawab penuh sebagai ibu atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 anaknya dan mewakili kepentingan anaknya terkait dengan pengujian pasal-pasal a quo. Bahwa dengan adanya pasal-pasal a quo akan berpotensi melanggar kepentingan anak dan Pemohon I sebagai orang tua. Di samping itu pasal-pasal a quo juga mengakibatkan pada terhambatnya atau bahkan berpotensi menggagalkan setiap aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon I dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu eksistensi pasal-pasal a quo nyata-nyata atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak- hak konstitusional Pemohon I; 17. Bahwa Pemohon II merupakan individu warga negara Indonesia (vide Bukti P-3), yang bekerja sebagai Direktur Magenta, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pemohon II selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak perempuan dan, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan perempuan dan anak, baik dalam bentuk-bentuk penelitian, pemantauan maupun berpartisipasi secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan tersebut. Sehingga keberadaan pasal-pasal a quo telah berakibat pada terhambatnya atau bahkan potensial menggagalkan keseluruhan aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu keberadaan pasal-pasal a quo secara faktual atau setidak- tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II; 18. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-3), yang memiliki anak, sehingga bertanggung jawab penuh sebagai ibu atas anak-anaknya tersebut. Bahwa keberadaan pasal-pasal a quo, baik secara langsung maupun tidak langsung potensial akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, khususnya yang terkait dengan hak-hak konstitusional anak-anak dari para Pemohon tersebut; 19. Bahwa eksistensi pasal-pasal a quo secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak-anak dari Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Oleh karena itu, nampak begitu terang- benderang potensi terjadinya hak-hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo; 20. Bahwa selain itu, Pemohon I, II, III, IV, dan V juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide Bukti P-3). Para Pemohon sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal-pasal a quo, di mana proses pelaksanaan UU perkawinan yang dilakukan oleh negara yang pembiayaannya berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon sebagai warga negara Indonesia; berpotensi merugikan pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon terkait dengan pasal-pasal a quo. Dengan demikian, syarat legal standing seperti disebutkan daiam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi; Pemohon Badan Hukum Privat Pemohon VI 21. Bahwa Pemohon VI adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta melakukan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia; 22. Bahwa tugas dan peranan Pemohon VI dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memastikan penjaminan serta adanya perlindungan yang layak bagi setiap anak di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam ketentuan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian organisasi dari Pemohon VI (vide Bukti P-3); 23. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon VI dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI. Dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), tertanggal 20 Agustus 2003, yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon VI. 24. Bahwa visi Yayasan Pemantau Hak adalah tercapainya sebuah negara yang sensitif terhadap anak, menjamin, dan melindungi hak-hak anak. Untuk merealisasikan visi tersebut, Yayasan Pemantau Hak Anak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menguatkan kelompok anak dan remaja untuk mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan; 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan konvensi hak-hak anak; 3) Melakukan pencegahan dan usaha-usaha untuk penghapusan kekerasan negara terhadap anak; 4) Melakukan koreksi kebijakan negara agar lebih akomodatif terhadap kepentingan anak. 25. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon VI telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian-kajian (penelitian) yang terkait dengan perlindungan hak anak; b. Melakukan pemantauan terhadap penjaminan perlindungan hak anak; c. Menerbitkan buku-buku atau pun bentuk-bentuk publikasi lainnya, yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan d. Secara terus-menerus melakukan advokasi dalam pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. 26. Bahwa dengan keberadaan pasal-pasal a quo menjadi faktor yang berkontribusi menghambat tercapainya visi Pemohon VI. Lebih jauh kegiatan-kegiatan yang terejawantahkan dalam misi Pemohon VI menjadi sia-sia karena keberadaan pasal a quo akan menempatkan kelompok anak dan remaja yang menjadi konstituen Pemohon VI berisiko menjadi korban pernikahan dini. Risiko ini semakin tinggi karena kelompok Anak dan Remaja yang diorganisir Pemohon VI berada dalam kondisi miskin dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam konteks kultur patriarki, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 kedua faktor ini akan menempatkan anak dan remaja perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan karena dalam praktiknya pernikahan dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Di sisi yang lain, pasal-pasal a quo justru memperkuat praktik- praktik tersebut karena telah melegalisasi pernikahan anak; 27. Bahwa strategi dan metode yang dipilih oleh Pemohon VI adalah memfasilitasi berbagai peningkatan kapasitas serta pendidikan alternatif bagi kelompok anak dan remaja agar pengetahuan dan pemahaman mengenai hak anak semakin menguat. Namun demikian pilihan strategi dan metode ini berpotensi kehilangan efektivitasnya apabila kelompok anak dan remaja yang diorganisir tercakup sebagai subjek hukum yang diatur dalam pasal-pasal a quo; 28. Bahwa selain strategi dan metode di atas, Pemohon VI juga melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk kampanye dan pemantauan atas penjaminan dan perlindungan hak-hak anak oleh negara, terutama pemantauan atas kekerasan, penelantaran, dan pembiaran terhadap anak. Upaya advokasi ini tidak akan dapat menghasilkan perubahan terhadap nasib kelompok anak dan remaja apabila pasal-pasal a quo tetap berlaku mengikat; 29. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon VI merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon VI. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon VI dalam rangka memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap anak di Indonesia, seperti hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang; 30. Bahwa keberadaan pasal-pasal a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap anak di Indonesia. Bahwa situasi tersebut secara faktual atau setidak- tidaknya potensial akan menggagalkan setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon VI dalam rangka memastikan pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak-hak anak di Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 31. Bahwa keberadaan pasal dan frasa dalam undang-undang a quo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon VI yang selama ini concern dalam isu penjaminan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon VI, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpatisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pemohon VII 32. Bahwa Pemohon VII adalah organisasi masyarakat yang memiliki visi misi yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut Pemohon VII memiliki misi menjadi: "... (1) agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan (2) kelompok pendukung sesama perempuan (3) kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan (4) pemberdayaan hak politik perempuan.." (vide Bukti P-3); 33. Bahwa dengan adanya pasal-pasal a quo maka berpotensi visi dan misi Pemohon VII khususnya sebagai organisasi yang menghimpun perempuan sebagai anggotanya, akan berpotensi terlanggar. Bahwa sesuai dengan berjalannya siklus hidup perempuan, yaitu perempuan ketika masih anak-anak kehilangan haknya untuk tumbuh dan berkekembang, memperoleh pendidikan, maka menjadikan misi Pemohon VII sebagai agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan tidak akan terjadi. Karena bagaimana mungkin bisa memunculkan organisasi yang bisa menjadi agen perubahan, jika kualitas pendidikan, kesehatannya tidak memadai untuk itu; 34. Bahwa misi Pemohon VII, sebagai organisasi yang mendukung sesama perempuan dengan adanya pasal-pasal a quo tidak akan terwujud jika kualitas perempuan sebagai anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk saling mendukung karena dengan perkawinan anak-anak yang menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk pendidikan, berpotensial menghadapi permasalahan kesehatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 35. Demikian juga misi Pemohon VII sebagai kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, berpotensi gagal dan tidak akan terjadi karena dengan adanya pasal-pasal a quo akan berpotensi terbatasnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan karena lembaga pengambil kebijakan selalu mensyaratkan kapasitas dan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan, perkawinan anak, menghalagi perempuan untuk mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam pengambilan kebijakan; 36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat- syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; Pokok Perkara Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Ketentuan Rumusan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun." Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 Dasar Konstitusional yang Digunakan Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 37. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 C.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 38. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang di dalamnya salah satunya dikandung prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari moralitas konstitusi, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; 39. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum, seperti juga diakui oleh UUD 1945, adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: purposiveness-kemanfaatan (zweckmassigkeit), justice—keadilan (gerechtigkeit), dan legal certainty— kepastian hukum (rechtssicherheit); 40. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah seorang pemikir hukum alam generasi terakhir, Lon L, Fuller. Ditegaskannya Fuller sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 41. Bahwa dalam tradisi negara hukum khususnya yang berparadigma rechtsstaat, kepastian hukum adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh negara yang menganutnya, dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa the Rechtsstaat "must determine with precision and with certainty the boundaries and the limits of its activity, as well as the free sphere of its citizens, according to the modalities of law"; 42. Bahwa pendapat Julius Stahl di atas diperkuat oleh argumentasi yang dikemukakan Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis, yang mengatakan, "Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law"; 43. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai "a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced"— sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 44. Bahwa kepastian hukum menurut pendapat Friedrich von Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang; 45. Bahwa perkembangan hukum Indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan yang pesat, khususnya semenjak pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak : "...Untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 46. Bahwa penegasan serupa juga dapat kita temukan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, yang antara lain adalah sebagai berikut: Nomor Peraturan Perundang- undangan Pasal dan Materi 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.” 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 “Anak Didik Pemasyarakatan adalah: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) huruf a “yang dimaksud dengan Anak dalam ketentuan ini termasuk anak angkat atau anak tiri.” 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) huruf a “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.” 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 41 ayat (6) “Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun.” 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 huruf h “Warga Negara Indonesia adalah: ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;” 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.” 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5: 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian Pasal 1 angka 3 “Anak adalah anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin.” 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak- anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5 “Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.” 17. Keputusan Presiden Nomor 56 Pasal 1 “Istri dan anak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia belum di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara RI mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.” 47. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo menyebutkan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” kemudian di dalam penjelasannya dikatakan "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan"; 48. Bahwa ketentuan a quo di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam praktiknya menjadi peluang untuk dapat dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun; 49. Bahwa pemahaman tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Saidus Sahar yang mengatakan, "... syarat umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 UU perkawinan adalah "perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", sedangkan bagi seseorang yang umurnya belum mencapai persyaratan yang dimaksud maka bagi yang beragama Islam diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk memperoleh izin nikah” (Bukti P-4); 50. Bahwa pemahaman tersebut juga dibenarkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (Bukti P-5); 51. Bahwa Dalam Naskah Akademis Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA), yang disusun oleh Direktorat jenderal Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2008 juga telah mendorong hal ini dengan menyatakan "perlu menetapkan syarat usia minimum bagi calon suami yaitu 21 tahun dan 18 tahun bagi calon istri guna kemaslahatan keluarga dan rumah tangga" (Bukti P-6); 52. Bahwa pada sisi lain ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan justru menyatakan bahwa: "(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; 53. Bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ade Maman Suherman dan J. Satrio, dikatakan bahwa "...seharusnya dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan berpatokan pada umur dewasa 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau telah menikah sebelumnya; Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan) maka tidak logis kalau UU Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada 18 Tahun” (vide bukti P- 4); 54. Bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi di atas terlihat dengan jelas bahwa batas "usia anak" khususnya anak perempuan dalam UU perkawinan secara a contrario tidak seragam, serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. Oleh karena itu, terang bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 55. Bahwa melihat perkembangan kekininian peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur batas usia anak, sebagaimana telah diuraikan di atas, juga terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah yang terdapat dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan dengan segala pengaturan yang ada di Indonesia dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan, sehingga semakin jelas adanya ketidakpastian hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak; 56. Bahwa perkembangan mengenai peningkatan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan pada undang-undang juga telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Khusus bagi negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, hanya beberapa negara saja yang masih menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai batas minimum melangsungkan perkawinan atau menggunakan pemahaman aqil baligh dalam menetapkan kedewasaan seseorang. (Bukti P-11); 57. Bahwa berdasarkan data dari "UN Cedaw and CRC Recomendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013" (vide Bukti P-11), perbandingan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan pada negara-negara muslim dijelaskan pada tabel berikut: No mor Negara Batas Minimal Usia untuk Perkawinan Pria Wanita 1 Azerbaijan 18 tahun 18 tahun 2 Mesir 18 tahun 18 tahun 3 Iran 15 tahun 13 tahun 4 Irak 18 tahun 18 tahun 5 Yordania 18 tahun 18 tahun 6 Kuwait 17 tahun 15 tahun 7 Maroko 18 tahun 18 tahun 8 Oman 18 tahun 18 tahun 9 Arab Saudi Tidak ada Tidak ada 10 Yaman Tidak ada Tidak ada 11 Afghanistan 18 tahun 16 tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 12 Algeria 19 tahun 19 tahun 13 Bahrain 18 tahun 15 tahun 14 Brunei Darusalam 14 tahun 14 tahun 15 Kamerun 18 tahun 15 tahun 16 Etiopia 18 tahun 18 tahun 17 Kazakhstan 18 tahun 16 tahun 18 Kyrgyzstan 18 tahun 17 tahun 19 Libyan Arab Jamahiriya 18/20 tahun 18/20 tahun 20 Malawi 18 tahun 18 tahun 21 Malaysia 18 tahun 16 tahun 22 Nigeria 18 tahun 18 tahun 23 Pakistan 18 tahun 16 tahun 24 Qatar 18 tahun 16 tahun 25 Tunisia 18 tahun 18 tahun 26 Uni Emirate Arab 18 tahun 18 ahun 58. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara muslim pun telah secara bertahap menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. Patut digarisbawahi khusus terhadap Negara Iran, bahwa Iran bukanlah negara peratifikasi CEDAW sampai saat ini dengan laju peningkatan perkawinan usia anak sebesar 40% dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Sedangkan Arab Saudi dan Yaman merupakan negara arab yang sampai sekarang tidak memiliki batasan umur yang jelas bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan; 59. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan a quo yang mengatur mengenai dispensasi terhadap batas usia perkawinan anak menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C.2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik 'perkawinan anak', yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 60. Bahwa Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Beberapa studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan anak perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan; 61. Bahwa seiring dengan advokasi hak asasi manusia, baik hak perempuan maupun hak anak, anggapan bahwa perkawinan merupakan praktik tradisional yang tidak adil dan berbahaya untuk anak telah mengilhami pendefinisian yang berbasis hukum mengenai perkawinan anak. Dalam hal ini, perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak; 62. Bahwa banyak hukum dan konvensi internasional terkait hak asasi manusia hukum telah dijadikan pedoman terkait dengan perkawinan anak, seperti UDHR, CRC dan CEDAW. Sejumlah instrumen hak asasi manusia menjadi sandaran norma-norma yang akan diterapkan terkait dengan hukum pernikahan, yang meliputi isu mengenai usia, persetujuan, kesetaraan dalam pernikahan, serta hak-hak pribadi dan hak milik perempuan. Instrumen dan artikel penting terkait hal itu adalah sebagai berikut: 63. Bahwa Definisi yang paling berpengaruh tentang 'perkawinan anak' adalah dari Convention on the Rights of the Child (CRC), yang mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Namun pendefinisian secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usia berapa seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan. Ketentuan-ketentuan di dalam CRC (Konvensi Hak Anak) yang berkaitan dengan isu perkawinan anak dapat ditemukan dalam beberapa pasal berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 Ketentuan Materi Pasal 1 Seorang anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali di bawah hukum yang berlaku terhadap si anak, mayoritas usia yang ditentukan adalah yang lebih muda daripada itu. Pasal 2 Kebebasan dari diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk jenis kelamin, agama, asal etnis atau sosial, kelahiran atau status lainnya. Pasal 3 Dalam semua tindakan mengenai anak-anak ... kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 6 Memberikan dukungan maksimum terhadap kelangsungan hidup dan pembangunan. Pasal 12 Hak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang memengaruhi anak, sesuai dengan usia dan kematangannya. Pasal 19 Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cidera atau penyalahgunaan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, ketika sedang dalam pengasuhan orang tua, wall, atau orang lain. Pasal 24 Hak untuk kesehatan dan mengakses layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang berbahaya. Pasal 28 dan 29 Hak untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan dasar yang sama. Pasal 34 Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual Pasal 35 Hak untuk perlindungan dari penculikan, penjualan, atau perdagangan. Pasal 36 Hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan aspek apapun dalam kesejahteraan anak. 64. Bahwa ketentuan yang menjamin hak-hak anak untuk tidak dipaksa melakukan perkawinan anak juga ditegaskan di dalam Pasal 16 dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, yang menyatakan: (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa ... berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan, selama menjalani pernikahan, dan pada saat perceraian; (2) Pernikahan harus dilaksanakan hanya dengan persetujuan penuh dan secara bebas dari para pihak yang terlibat. Ketentuan serupa juga kembali ditegaskan di dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Selain itu perlindungan serupa juga secara tegas dikemukanan di dalam beberapan instrumen internasional HAM berikut ini: Ketentuan Materi Pasal 1 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery tahun 1956 Setiap praktik ketika (i) seorang wanita, tanpa hak untuk menolak, dijanjikan atau dinikahkan dengan pembayaran berdasarkan pertimbangan uang atau barang kepada orang tuanya, wali, keluarga... Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Pasal 1, 2, dan 3 dari Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages tahun 1964 (1).Sebuah pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada persetujuan penuh dan secara bebas dari kedua belah pihak yang terlibat dan persetujuan tersebut akan diungkapkan oleh mereka secara pribadi ... sebagaimana ditentukan oleh hukum; (2).Pihak negara harus ... menetapkan usia minimum untuk menikah ("tidak kurang dari 15 tahun" sesuai dengan rekomendasi tidak terikat dari konvensi ini). Tidak ada pernikahan yang sah secara hukum dilaksanakan oleh setiap orang di bawah batas umur ini, kecuali otoritas yang berwenang telah memberikan dispensasi terkait usia karena alasan yang serius dan demi kepentingan kedua mempelai; (3). Semua perkawinan harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16.1 dan 16.2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahun 1979 - dalam hal: (a) memasuki pernikahan, (b) bebas memilih pasangan dan untuk memasuki pernikahan hanya dengan persetujuan yang penuh dan bebas;... - pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak akan memiliki kekuatan hukum dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, harus diambil untuk k i i i Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 Pasal XXI African Charter on the Rights and Welfare of the Child tahun 1990 Pernikahan anak serta pertunangan antara anak perempuan dan laki-laki harus dilarang dan tindakan efektif, termasuk legislasi, harus diambil untuk menetapkan usia minimum pernikahan menjadi delapan belas tahun. 65. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jika instrumen internasional hak asasi manusia juga menghendaki adanya batas usia minimum bagi perkawinan, meski tidak secara tegas menetapkan usia yang dipandang tepat. namun ada kewajiban Negara-negara untuk menafsirkan standar pelarangan perkawinan dari seseorang yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan Konvensi Hak Anak, yang dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak; 66. Bahwa pembenaran adanya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan adanya ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia. Sebab ketentuan a quo kemudian menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam praktiknya menjadi peluang dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun yang menurut para pemohon merupakan 'perkawinan anak'; 67. Bahwa di Indonesia, 34,5% dari 2.049.000 perkawinan yang terjadiselama tahun 2008 adalah perkawinan anak. Dilaporkan juga bahwa selama kurun waktu tahun 2000-2008, kecenderungan perkawinan anak di tingkat nasional dan di Jawa Tengah cenderung menurun, tetapi cenderung meningkat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (BPS, 2009). Seperti halnya di banyak negara lain, perkawinan anak lebih sering terjadi di daerah perdesaan dan menimpa perempuan berpendidikan rendah (vide Bukti P-5); 68. Bahwa berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang terdata, ternyata dilakukan oleh pasangan yang usianya di bawah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 16 tahun.Selain itu berdasarkan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2012 menunjukkan masih ada 10% (6927) remaja usia 15-19 yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama (Bukti P- 7); 69. Bahwa di sejumlah pedesaan, bahkan pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11% (vide Bukti P-5); Ketentuan a quo mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak 70. Bahwa menurut UU Perkawinan, persetujuan merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas sebuah perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal UU Perkawinan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah. Ini terdiri dari persyaratan internal yang berhubungan dengan kondisi orang yang akan kawin dan persyaratan eksternal yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan yang melibatkan pejabat publik; 71. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan. Meskipun persyaratan adanya persetujuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan paksa, yang tetap menjadi kepedulian adalah apakah anak-anak yang belum dewasa dan memiliki kapasitas untuk bertindak dapat memberikan persetujuan yang "bebas dan penuh". Deklarasi Universal HAM mengakui bahwa persetujuan untuk kawin tidak dapat dikatakan "bebas dan penuh" ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup ma tang untuk membuat keputusan tentang pasangan hidup; 72. Bahwa dalam hal ini, perkawinan anak (di bawah 18 tahun) yang diperbolehkan berdasarkan UU a quo merupakan suatu bentuk pelanggaran hak, karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan bahkan didefinisikan sebagai, "Persetujuan dari pengantin perempuan dapat berupa pernyataan tegas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan, atau gerakan, tetapi juga dapat diam saja, yang dapat ditafsirkan sebagai tidak ada penolakan yang tegas". Definisi persetujuan seperti ini justru akan berkontribusi pada terjadinya perkawinan paksa, khususnya dalam masyarakat patriarki, dengan ketidakberdayaan perempuan dan kurang diartikulasikannya aspirasi mereka; 73. Bahwa sebagai contoh yang umum untuk melihat situasi ada dalam sebuah kasus pernikahan antara Pujiono Cahyo Widiono, atau lebih dikenal sebagai Syekh Puji (43 tahun), menikahi Lutfiana Ulfa (12 tahun) pada November 2008. Syekh Puji adalah seorang pengusaha kaya di Semarang yang telah beristri. Sementara itu, Ulfa baru lulus dari sekolah dasar dan dikenal oleh teman-temannya sebagai murid yang cerdas, rajin, dan ramah dalam pergaulan. Orang tua Ulfa adalah karyawan pada suatu perusahaan swasta dan memiliki latar belakang kesejahteraan ekonomi yang terbatas. Oleh karena perbedaan ekonomi yang mencolok antara Puji dan mertuanya ini, banyak yang menilai bahwa perkawinan tersebut bermotif ekonomi; 74. Bahwa Pujiono Cahyo Widiono mengakui dirinya telah menikah secara agama pada 8 Agustus 2008, pukul 03.03 dini hari di kediamannya, kompleks ponpes Miftahul Jannah, Desa Bedono dengan disaksikan oleh ribuan orang yang terdiri atas para santri, karyawan perusahaannya, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dia juga sekaligus mengumumkan bahwa perkawinan sirinya dengan anak perempuan berusia 12 tahun sebagai hal yang wajar dan halal menurut ajaran agama Islam. Dikatakannya juga bahwa dia akan menikahi dua perempuan belia lainnya yang masih berusia 9 dan 7 tahun dalam waktu dekat; 75. Bahwa pernyataannya di media tersebut semakin memicu kontroversi yang luar biasa dari masyarakat luas dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Sebagai akibatnya, permohonan surat nikah (proses legal formal) untuk perkawinannya dengan Lutfiana Ulfa ditolak olah KUA Kabupaten Semarang. Alasannya adalah tidak melihat indikasi adanya pemberian izin dari istri pertama terhadap pelaksanaan poligami yang dijalani Syekh Puji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 76. Bahwa dalam perkembangannya, pada 14 Oktober 2010, Pujiono akhirnya dituntut dengan hukuman enam tahun penjara dan denda enam puluh juta rupiah. Dia dihukum dengan pertimbangan tidak mengindahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan dalih mengawini anak di bawah umur, melecehkan perempuan, serta memasung hak anak karena tidak dapat bersekolah; Ketentuan a quo mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan 77. Bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Sebagai contoh Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Hal ini terjadi karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula (vide Bukti P-7); (Bukti P-8); (Bukti P-9); (Bukti P-10); 78. Bahwa data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (vide Bukti-P7); (vide Bukti P-8); (vide Bukti P-9); dan; (vide Bukti P-10); 79. Bahwa mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan; 80. Bahwa perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan resiko lainnya, adalah: - Potensi kelahiran premature; - Bayi lahir cacat; - Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; - Ibu beresiko anemia (kurang darah); - Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; - Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil); - Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; - Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); - Study epidemiologi kanker serviks menunjukan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; - Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; - Resiko terkena penyakit menular seksual; - Organ reproduksi belum berkembang sempurna. 81. Bahwa perkawinan usia muda juga berisiko pada terjadinya karsinoma serviks, akibat keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena terbentur kondisi ijin suami dan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil (vide Bukti-P7); (vide Bukti P-8); (vide Bukti P-9); dan; (vide Bukti P-10); 82. Bahwa berdasarkan Indikator dari Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur (ASFR) menunjukkan kesempatan yang tersedia untuk remaja perempuan dan kerentanan yang mereka alami selama dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 sepanjang masa remaja mereka terutama dalam periode kehamilan akibat dari belum siapnya anak remaja perempuan tersebut dalam hal fisik, mental, sosial dan ekonomi. Komplikasi kehamilan dan melahirkan pada usia dini merupakan salah satu penyumbang dari tingginya angka kematian ibu (AKI); (vide Bukti-P7); (vide Bukti P-8); (vide Bukti P-9); dan (vide Bukti P-10); 83. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun (vide Bukti P-8); 84. Bahwa hasil penelitian di Indonesia juga menunjukkan apabila kelahiran terjadi pada perempuan usia anak sebelum mencapai usia 18 tahun mempunyai resiko kematian (mengancam hidupnya), kecacatan dan kesakitan (kelangsungan hidupnya). Dengan demikian pembiaran pengaturan usia 16 tahun anak perempuan menikah bertentangan dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak; 85. Bahwa kasus komplikasi kehamilan anak perempuan yang kawin pada usia anak cukup tinggi. Hasil kajian PSKK (2011) menunjukkan bahwa tigkat komplikasi kehamilan dari anak perempuan yang kawin cukup tinggi terutama di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang angkanya bisa mencapai rata-rata sekitar 70%. Penyebab utamanya adalah tingginya faktor resiko dan minimnya sarana kesehatan yang bisa melayani mereka (vide Bukti P-5); 86. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan Hanum (1997) juga telah memperkuat data di atas, dikatakannya bahwa perkawinan dini hanya melahirkan resiko besar terhadap prognosa kehamilan yang berimplikasi terhadap kesehatan ibu dan anak, serta mempunyai beban psikologis pasangan yang bertubi-tubi (vide Bukti P-5 dan vide Bukti P-7); Ketentuan a quo mengancam hak anak atas pendidikan 87. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tangungjawab baru baik sebagai istri atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; 88. Bahwa berdasarkan beberapa penelitian UNICEF didapatkan korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, dimana jika semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (vide Bukti P-8); (vide Bukti P-9) dan (vide Bukti P-10); 89. Bahwa situasi yang digambarkan dalam fakta-fakta hasil penelitian di atas telah berakibat pada terampasnya hak atas pendidikan yang semestinya bisa dinikmati oleh setiap anak di Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, anak tersebut tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan; (vide Bukti P-7); 90. Bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi di atas, khususnya implikasi yang ditimbulkan oleh ketentuan a quo, jelas ketentuan a quo baik langsung maupun tidak langsung telah secara factual dan juga potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta memperoleh hak atas pendidikan, sehingga ketentuan a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; C.3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 91. Bahwa ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Oleh karena mempelai anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas baik untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 kontrasepsi, dan mengandung anak, juga terbatas dalam aspek domestik lainnya (vide Bukti P-7); (vide Bukti P-8) dan (vide Bukti P-9); 92. Bahwa dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial.Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia (vide Bukti P-5) ,(vide Bukti P-7), (vide Bukti P-8) dan (vide Bukti P-9); 93. Bahwa merujuk pada hasil penelitan PSKK UGM, menunjukkan bahwa anak perempuan yang kawin pada usia muda rentan terhadap tindak KDRT. Kasus KDRT paling banyak dialami anak perempuan di Sikka, Lembata, Dompu, Indramayu, dan Rembang. Terjadinya KDRT tak jarang dipicu oleh tekanan adat yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan. Terkait adat belis di Sikka misalnya, pihak suami merasa telah membeli istri melalui pemberian belis, sehingga ia merasa berhak melakukan kekerasan terhadap istri. Mereka yang mengalami KDRT tingkat rendah (frekuensi jarang) mencapai di atas 60%, sedangkan yang mengalami KDRT tingkat tinggi (frekuensi sering) mencapai di atas 40% (vide Bukti P-5); 94. Bahwa temuan serupa juga dikemukakan oleh penelitian Sativa (2009), yang menunjukkan bahwa perkawinan dini hanya akan menjadi industri yang memproduksi perilaku sulit dalam menjalankan peran akan status baru, hingga kemudian terbukti tidak harmonisnya rumah tangga. Efek lanjutannya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam beberapa kasus menjadi pemicu utama terjadinya perceraian (vide Bukti P-7); 95. Bahwa penegasan yang sama juga dikemukakan oleh Imariar (2010), yang membuktikan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki relasi fungsi terhadap terjadinya perceraian. Masalah dalam keluarga baru, datang silih berganti seiring masa transisi yang begitu cepat. Perubahan status yang cukup cepat berdampak pada pasangan kawin tidak siap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 dalam menjalankan peran baru. Akibatnya adalah proses perceraian yang tidak terelakkan. Selanjutnya masalah yang mendera pasangan cerai ini semakin runcing dan serba sulit seiring dengan kesedihan yang harus dijalani dalam lingkungan sosial tanpa pasangan (vide Bukti P-7); 96. Bahwa informasi yang sama juga disampaikan oleh Muh. Azwar Thamrin (2009), yang mengatakan, dampak dari perkawinan dini adalah terjadinya pertengkaran selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mareka tidak harmonis. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa pertengkaran merupakan hal yang biasa atau wajar terjadi dalam setiap hubungan tidak terkecuali di dalam hubungan perkawinan. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu pertengkaran, faktor emosi sampai faktor anak/keturunan dalam hal mengurus anak, yang pada akhirnya bisa mengarah pada terjadinya perceraian (vide Bukti P-5); 97. Bahwa Komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah menyatakan dalam Rekomendasi Umum Nomor 21, dengan mengatakan: "Mempertimbangkan bahwa usia minimum perkawinan hendaknya 18 tahun bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuannya. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, mereka memiliki tanggung jawab penting. Oleh karena itu, perkawinan sebaiknya tidak diperbolehkan sebelum mereka mencapai kematangan penuh dan kematangan untuk bertindak". Oleh karena itu, berdasar pada rekomendasi tersebut, penetapan usia minimum untuk menikah yang lebih rendah bagi anak perempuan dibanding anak laki-laki adalah suatu bentuk diskriminasi; 98. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan; 99. Bahwa segala bentuk diskriminasi adalah dilarang menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asai manusia, juga dilarang oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2), termasuk juga larangan diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak, yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; 100. Bahwa menyikapi berbagai bentuk tindakan diskriminasi, khususnya yang terkait dengan batas usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan, Komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah memberikan rekomendasi sebagai berikut: "...perundang-undangan mengenai usia minimum untuk menikah harus di tinjau kembali untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan tersebut tidak bersifat membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin dan agama dan Negara- negara anggota sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan batas usia minimum menjadi 18 tahun dan bahwa pertimbangan harus diberikan untuk menghapuskan atau mengamendemen perundang- undangan yang memperbolehkan mereka untuk menikah dalam keadaan luar biasa, khususnya ketika perundang-undangan ini membolehkan mereka untuk menikah tanpa suatu ketetapan pengadilan bahwa perkawinan merupakan kepentingan terbaik bagi mereka"; 101. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan a quo yang mengatur mengenai batas usia perkawinan anak perempuan telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu ketentuan a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 C.4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Persetujuan Bebas dalam membentuk Keluarga, dan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sebagai dispensasi perkawinan anak menimbulkan ketidakpastian hukum 102. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita" ketentuan inilah yang dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum serta peluang untuk mengijinkan praktik perkawinan bagi perempuan yang berusia di bawah 16 tahun; 103. Bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional, penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur untuk melangsungkan perkawinan juga dianggap sebagai tindakan yang seharusnya dilarang. Pada Pasal 16 ayat (2), Rekomendasi Nomor 21 yang dikeluarkan oleh Committee on the Elimination of Discrimination against Woman, menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian ijin oleh keluarga calon mempelai; 104. Bahwa lebih jauh Komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah memberikan rekomendasi sebagai berikut: "...Bahwa Pertimbangan harus diberikan untuk menghapuskan atau mengamendemen perundang-undangan yang memperbolehkan mereka untuk menikah dalam keadaan luar biasa. khususnya ketika perundang- undangan ini membolehkan mereka untuk menikah tanpa suatu ketetapan Pengadilan bahwa perkawinan merupakan kepentingan terbaik bagi mereka"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 Penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (2) melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan 105. Bahwa Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Bahwa terhadap hak untuk membentuk keluarga tersebut terdapat prinsip persetujuan bebas dari calon mempelai atau "free and full consent principle" yang diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional dan juga rejim hukum Hak Asasi Manusia Internasional; 106. Prinsip ini tidak hanya dikenal dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan namun juga dalam peraturan -peraturan lainnya seperti dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 huruf b CEDAW, Pasal 23 ayat (3) ICCPR, Pasal 10 ICESCR, Pasal 12 huruf f PP Pelaksanaan Perkawinan, dan juga Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 107. Bahwa Prinsip persetujuan bebas ini tidak akan dapat terpenuhi jika batas usia minimum untuk perkawinan masih masuk dalam kategori anak-anak dan juga apabila masih terdapat ketentuan dispensasi atau penyimpangan terhadap batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah; 108. Bahwa pada dasarnya prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa. Rezim Hukum Perkawinan di Indonesia juga mengakui secara tersirat bahwa persetujuan bebas hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah memasuki usia dewasa; 109. Bahwa berdasarkan hukum hak asasi manusia diatur mengenai persetujuan dari kedua belah pihak untuk pernikahan. Dalam dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, prinsip persetujuan bebas ini telah dilanggar karena persetujuan untuk menikah tidak datang dari calon mempelai tetapi melalui (atau orang tua, wali, pejabat lain atau Pengadilan; 110. Bahwa jika anak-anak tersebut muncul di hadapan Pengadilan untuk memberikan persetujuannya, persetujuan anak ini harus dilihat dalam konteks norma-norma sosial, tekanan keluarga dan kurangnya pilihan lain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 atau dalam hal lain anak-anak hanya bisa diam tanpa dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan tanpa tekanan; 111. Bahwa kalaupun anak-anak dimintakan pendapatnya atau persetujuannya, maka pendapat atau persetujuan dari seorang anak tidak boleh diterima sebagai alasan untuk terus mengizinkan pelanggaran yang berlangsung terus akibat terjadinya perkawinan anak; Intrepretasi atas frasa "Penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum 112. Bahwa ketidakpastian hukum dari ketentuan a quo juga nampak sepanjang frasa "Penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kategori yang dimaksud dengan Penyimpangan tersebut. Padahal prinsip kepastian hukum salah satunya menghendaki adanya hasrat untuk kejelasan; 113. Bahwa dalam UU a quo, anak yang kawin di bawah 19 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk perempuan harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Dispensasi perkawinan di bawah umur selanjutnya diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang pada Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia kawin sama seperti Pasal 7 UU Perkawinan. Namun di dalam KHI disebutkan sebuah alasan dispensasi dapat diberikan, yaitu "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga". Interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga kemudian menjadi ruang tafsir yang dapat merugikan anak. Bahwa pemohon, sampai dengan saat ini belum memperoleh dokumen resmi terkait dengan apa yang dimaksud dengan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga” tersebut; 114. Bahwa penafsiran Interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tersebut mengakibatkan tidak pastinya batasan dalam hal-hal apa saja "penyimpangan" yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengkibatkan pemberian ijin menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas. Dalam praktiknya, "dalam hal penyimpangan ini" dimaknai berbeda-beda oleh Hakim dan pejabat terakit; 115. Bahwa ketidakjelasan frasa "penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini juga kemudian melegitimasi dalam menentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 dilakukannya perkawinan anak di bawah 16 tahun. Penyimpangan ini dapat didefinisikan dengan beragam latar belakang termasuk namun tidak terbatas pada terlilit hutang, kemiskinan, janji dinafkahi oleh calon suami, perluasan praktek poligami, kehamilan di luar perkawinan/pernikahan atau bahkan terpaksa kawin bagi korban perkosaan; 116. Bahwa akibatnya adanya pencatatan perkawinan bagi anak di bawah usia 16 tahun seharusnya tidak dimungkinkan oleh UU Perkawinan, namun dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah usia 16 tahun yang diatur Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sangat mungkin terjadi; Intrepretasi atas frasa "pejabat lain" dalam Pasal 7 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum 117. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan jika penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan ijin oleh Pengadilan atau pejabat lain. 118. Bahwa frasa "pejabat lain" menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana saja yang secara sah dapat memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan di bawah umur yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo. Banyaknya pihak yang dapat atau yang diberi kuasa untuk memberikan ijin dispensasi ini bisa berakibat pada ketidak telitian dalam pemberian ijin dispensasi dan juga kemungkinan munculnya beragamnya kepentingan dari pemberian ijin dispensasi, ditambah lagi dengan ketidakjelasan frasa "penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) UU a quo; 119. Bahwa penafsiran Interpretasi frasa "Pejabat Lain" tersebut mengakibatkan tidak pastinya batasan dalam hal-hal apa saja "Pejabat Lain" yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengkibatkan pemberian ijin oleh pejabat menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas; 120. Bahwa frasa "Pejabat Lain" dalam ketentuan a quo juga telah membukan dua jalur ijin perkawinan anak diluar mekanisme pengadilan sehingga memberikan celah yang luas atas pemberian ijin perkawinan anak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 121. Bahwa ketentuan ini pula yang menjadi fokus dari Komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah memberikan rekomendasi sebagai berikut: "...untuk menghapuskan atau mengamendemen perundang-undangan yang memperbolehkan mereka untuk menikah dalam keadaan luar biasa, khususnya ketika perundang- undangan ini membolehkan mereka untuk menikah tanpa suatu ketetapan pengadilan bahwa perkawinan merupakan kepentingan terbaik bagi mereka"; 122. Bahwa frasa "Pejabat Lain" dalam ketentuan a quo telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ketentuan kekuasaan kehakiman ini mengatur mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Kekuasaan Kehakiman juga merupakan salah satu dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945; 123. Bahwa dengan diberikannya ijin dari "pejabat lain" maka ketentuan tersebut telah mengambil kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan; D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun", bertentangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca "umur 18 (delapan belas) tahun"; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "umur 18 (delapan belas) tahun"; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa "penyimpangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan"; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa "penyimpangan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan"; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa "pejabat lain" bertentangan dengan UUD 1945; 7. Menyatakan ketentuan Pasa! 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun .1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa "pejabat lain" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 September 2014, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi tulisan Ade Maman Suherman dan J. Satrio tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur); 5. Bukti P-5 : Fotokopi tulisan berjudul “Perkawinan Anak di Indonesia, PSSK UGM dan PLAN Indonesia”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Naskah Akademik: Hukuman Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi tulisan Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi tulisan berjudul Early Marriage: A Harmful Traditional Practice (A Statistical Exploration), UNICEF (The United Nations Children’s Fund); 9. Bukti P-9 : Fotokopi tulisan berjudul Child Marriage And Domestic Violence, ICRW (The International Center For Research on Women); 10. Bukti P-10 : Fotokopi tulisan berjudul Ending Child Marriage: A Guide For Global Policy Action, International Planned Parenthood Federation And The Forum on Marriage And The Rights of Woman and Girls; 11. Bukti P-11 : Fotokopi UN Cedaw and CRC Recomendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dan Kamis, 30 Oktober 2014, dan menyerahkan pula keterangan tertulis Ahli yang diterima pada 2 Desember 2014 dan 22 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli 1. Fransisca Handy • Pernikahan anak seperti kita ketahui, anak adalah seseorang atau individu yang berada pada usia 0 sampai 18 tahun secara global. Mengizinkan usia 16 tahun menikah berarti mengizinkan pernikahan anak. Data SDKI kita tahun 2012 menemukan bahwa pernikahan di usia 15 sampai 19 tahun terjadi pada 12,6 anak-anak kita. Angka absolut dari persentasi ini adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 6,9 juta anak perempuan dan 28.000 anak laki-laki. Konsekuensi kesehatan saya bagi menjadi lima: 1. Kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya. 2. Penyakit menular seksual. 3. Masalah gangguan pada kehamilan. 4. Pada persalinan. 5. Kesehatan bayi yang dilahirkan. • Untuk kesehatan jiwa, pada dasarnya pernikahan anak di banyak literatur ditulis sebagian besar bukan atas kehendak anak itu sendiri dan seyogianya anak tersebut dilepas dari lingkungan dan keluarganya menuju ke sebuah lingkungan yang keluarga yang baru, dia kehilangan masa bermain dan belajar, serta umumnya pasangannya juga bukan pilihan anak itu sendiri sehingga di sini risiko konflik pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih tinggi, belum lagi bila terjadi praktik poligami dari yang menikahi anak tersebut. Ditambah dengan usia muda dan pendidikannya rendah membuat seorang anak di bawah 18 tahun memiliki mekanisme coping yang kurang baik atau mekanisme mengatasi keadaan yang kurang baik sehingga berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. • Topik ini akan sebetulnya nanti dibahas lebih lanjut pada saksi/ahli terkait dengan bidang psikologi, hanya sedikit memberikan gambaran di beberapa kepustakaan yang saya temukan. American Academy of Pediatric tahun 2011 mempublikasikan bahwa di Amerika, usia pernikahan di bawah 18 tahun 41% lebih tinggi mengalami gangguan jiwa daripada yang menikah di atas 18 tahun. Penelitian Plan Indonesia tahun 2011 menemukan 44 anak menikah dini dialami kekerasan dalam rumah tangga dan studi KDRT di Yogyakarta tahun 2007 menemukan bahwa usia muda di bawah 18 tahun atau tidak tamat SMA mengalami depresi lebih besar dibandingkan usia dewasa karena tidak memiliki mekanisme coping yang baik. • Berikutnya adalah masalah penyakit menular seksual. Secara definisi, penyakit menular seksual adalah semua penyakit infeksi yang cara penularan utamanya adalah dari hubungan seksual. Antara lain seperti yang kita kenal seperti gonorrhoea, klamidia, sifilis, HIV, hepatitis B, HPV, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 dan lain sebagainya. Faktor risiko di berbagai kepustakaan disebutkan bahwa yang pertama adalah hubungan seksual dini. Cut of point yang dipakai di berbagai kepustakaan adalah 19 tahun. Ini disebabkan karena imaturitas dari organ reproduksi yang menyebabkan lebih mudahnya terjadi laserasi atau luka pada vagina, selaput dara, dan leher rahim sehingga mempermudah masuknya kuman atau infeksi belum lagi bila terjadi kekerasan dalam hubungan seksual yang juga lebih rentan terjadi pada anak remaja serta adanya pergantian atau banyak pasangan. Di berbagai kepustakaan ditulis bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun ternyata 2 sampai 8 kali lebih tinggi untuk tertular penyakit menular seksual. • Berikutnya saya akan mendalami beberapa poin penyakit menular seksual. Infeksi HPV atau human papillomavirus adalah penyakit menular seksual tersering pada individu yang aktif secara seksual. Pada umumnya, populasi di mana yang telah aktif secara seksual setidaknya 50% sebanyak 50% individu yang aktif secara seksual pernah terinfeksi human papillomavirus. 75% kasus HPV baru terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun. Faktor risiko utama dari infeksi HPV di berbagai kepustakaan tertulis aktivitas seksual di usia muda kurang dari 18 tahun, semakin muda paparan terhadap aktivitas seksual maka semakin besar risikonya. Sebagian besar kasus HPV sehari-hari adalah asimtomatik atau tidak bergejala, tetapi ini menjadi penyebab utama kanker leher rahim. HPV DNA ditemukan pada 99,7% kanker leher rahim. Kita tahu bahwa kanker leher rahim menimbulkan penderitaan dan biaya yang tidak sedikit. Sistem informasi rumah sakit Indonesia tahun 2007 menemukan kanker leher rahim adalah penyebab kematian kedua setelah kanker payudara pada wanita Indonesia. • Hepatitis B. Riskesdas tahun 2010 menyatakan 15% penduduk Indonesia adalah pengidap hepatitis B tidak bergejala. Faktor risikonya lagi-lagi adalah hubungan seksual yang tidak aman khususnya yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Semakin muda seseorang terinfeksi hepatitis B akan semakin besar risikonya untuk mengalami kanker hati atau hepatoseluler karsinoma. 90% kasus kanker hati adalah pengidap hepatitis B, dan 20% adalah pengidap hepatitis C, 10% di antaranya adalah pengidap keduanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 hepatitis B dan C. Hepatitis C juga pertama-tama ditularkan melalui hubungan seksual dan faktor risiko utamanya adalah hubungan seksual yang terlalu muda. • HIV kita kenal bahwa saat ini terus meningkat kasusnya di Indonesia. Indonesia saat ini telah masuk 10 besar negara dengan penderita HIV tertinggi. Sebagai ilustrasi pertambahan kasus dari April sampai Juni 2014 sudah ada 6.626 kasus baru. Belum lagi ini terhitung bayi yang lahir dari ibu HIV dan tertular HIV. Bayi HIV kita tahun 2010 kasus baru hanya sekitar 250 dan tahun 2013 sudah 750 kasus baru per tahunnya. 75% HIV lebih sering terjadi pada anak yang mulai hubungan seksual kurang dari 19 tahun. Rentangnya adalah 15 sampai 19 tahun, sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko HIV karena penderitaan dan biaya yang tidak sedikit tentu layak kita perjuangkan. • Masalah gangguan pada kehamilan. WHO tahun 2011 mendapatkan bahwa 90% kehamilan remaja di bawah 18 tahun adalah kehamilan pada anak yang telah menikah. Tahun 2014 pada fact sheet WHO menyatakan bahwa kehamilan yang terjadi pada di bawah usia 18 tahun umumnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, sehingga pada umumnya tidak melakukan persiapan yang diperlukan seperti vaksinasi atau suplementasi asam folat dan juga selama kehamilannya tidak memperhatikan kesehatan selama hamil termasuk pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan sepanjang kehamilan. Daya tahan tubuh rendah pada remaja yang hamil sehingga remaja yang hamil ini mudah tertular penyakit. • Ditambah lagi ternyata bahwa SDKI kita mendapatkan akses layanan kesehatan yang terbatas pada anak remaja kita. Dengan demikian, akses terhadap alat kontrasepsi juga terbatas. Ini tidak saja ditemukan pada SDKI 2012, tapi juga pada fact sheet WHO tahun 2014. Sehingga kehamilan remaja diikuti selain terlalu dini, ia juga diikuti dengan kehamilan yang terlalu banyak dan terlalu rapat. Ibu remaja lebih berisiko mengalami hipertensi yang nantinya berkembang menjadi preeklamsia, anemia, dan kurang gizi yang semuanya ini menurunkan daya tahan tubuh seorang remaja perempuan yang hamil sehingga risiko HIV-nya lebih besar. Bila ia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 tertular HIV viral load atau jumlah virus yang masuk pun lebih besar dan risiko penularan ke janinnya juga lebih besar. • Selain HIV, juga lebih berisiko untuk terjangkit malaria. Di kepustakaan ditemukan bahwa remaja yang hamil dibandingkan dewasa yang hamil, memiliki resiko malaria yang lebih tinggi. Kita ingat negara kita masih memiliki banyak kantong endemis malaria, terutama di Indonesia bagian Timur, dan Ibu remaja juga lebih berisiko mengalami upaya menggugurkan kandungannnya secara tidak aman, yang tentu membahayakan bagi dirinya sendiri. • Data dari SDKI Tahun 2012 memperlihatkan bahwa 50% lebih anak usia 15 sampai 19 tahun tidak memiliki masalah dalam akses pelayanan kesehatan. Entah itu karena ia tidak diizinkan, tidak punya uang, jarak yang terlalu jauh dengan fasilitas kesehatan, atau pun dia tidak ingin pergi sendiri, tetapi tidak ada atau tidak ada yang mau atau tidak bisa menemaninya. Angka absolute dari persentase ini adalah sekitar 6,9 juta remaja perempuan. Oleh karena itu, di WHO Tahun 2014, di fact sheet- nya menyebutkan bahwa kehamilan remaja adalah penyebab kedua kematian remaja perempuan usia 15 sampai 19 tahun setelah kecelakaan. Data di Indonesia bahwa kehamilan yang terjadi di usia 15 sampai 19 tahun itu memiliki angka kematian lebih dua kali lipat lebih tinggi dari pada kehamilan terjadi di usia 20-an sampai 34 tahun. • Masalah kesehatan adalah gangguan pada persalinan. Kehamilan yang tidak sehat, tidak terkontrol, dengan berbagai risiko yang tadi telah disebutkan, serta perkembangan rongga panggul dan saluran lahir yang belum sempurna terutama di usia di bawah 18 tahun, menyebabkan tidak sesuainya ukuran panggul dan janin. Malposisi janin serta kontraksi rahim yang tidak optimal, sehingga ibu di bawah 19 tahun persalinannya lebih berisiko untuk mengalami eklamsi (pendarahan pasca salin) infeksi berat, HIV, malaria, dan persalinan terlambat, serta fistula obstetri. • Fistula obstetri adalah salah satu isu yang mengemuka di daerah global, meskipun angkanya sebetulnya sedikit terutama di Afrika dan Asia Selatan karena fistula obstetri menimbulkan masalah yang psikososial sangat panjang karena fistula obstetri ini secara mudahnya adalah terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim, sehingga penderita fistula Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 itu dia akan tidak bisa mengendalikan buang air kecilnya, sehingga dia akan mengompol terus menerus, tetapi saya tidak mendapatkan datanya untuk Indonesia. • Usia 15 tahun sampai 19 tahun, sekali lagi WHO menyatakan dua kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan. • Point of view yang mungkin belum pernah disampaikan sebelumnya bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. Ini sudah mulai diungkapkan di kepustakaan sejak tahun 1982, dan kepustakaan yang terakhir saya temukan di tahun 2011. • Ditambah lagi hormon hesterogen dan testoteron, hormon reproduksi yang paling banyak berperan pada organ reproduksi itu memang optimal setelah masuk usia dewasa muda. Hormon ini membantu pembentukan pertumbuhan organ reproduksi, yaitu terutamanya adalah payudara untuk menyusui, rahim, uterus, dan vagina untuk jalan lahir. • Gangguan kesehatan bayi dan anak. Nutrisi dan kehamilan yang buruk selama kehamilan, imaturitas fisik dan psikis, rentannya berbagai penyakit infeksi seperti tadi telah dijelaskan yang terjadi pada ibu muda yang hamil dan akses layanan kesehatan yang terbatas, menyebabkan ibu berusia kurang dari 19 tahun mengalami hingga 55% lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur dan bayi berat lahir rendah. • Bayi prematur atau bayi berat lahir rendah adalah penyebab kematian utama kita pada angka kematian anak penyumbang terbesar, dan bayi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 prematur atau bayi berat lahir rendah memiliki banyak konsekuensi medis ke depan, dan memerlukan biaya kesehatan yang tidak murah terutama bila dia membutuhkan pelayanan Neonatal Intensive Care Unit, tentu kita ingat berkali-kali mendapatkan kisah bayi kesulitan untuk mendapatkan NICU karena perawatan NICU yang mahal, fasilitasnya masih sangat terbatas hingga pada sementara kebutuhan untuk perawatan MICU terus meningkat karena upaya-upaya preventif dan promotif untuk menghindari kejadian bayi prematur itu masih kurang digalakkan. • 60% ibu yang kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Gagal menyusui adalah salah satu juga risiko yang dihadapi oleh ibu yang terlalu muda ini. Gagal menyusui menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim, dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis. • Terlebih kita tahu bahwa menyusui melindungi bayi dari berbagai penyakit yang berbahaya, seperti diare, pneumonia, dan gizi buruk yang adalah penyumbang tertinggi untuk kematian anak Indonesia. • Sebagai kesimpulan, pernikahan anak di bawah 18 tahun atau sesuai kepustakaan sebetulnya yang banyak dipakai adalah 19 tahun meningkatkan risiko kesehatan terhadap gangguan mental, kesehatan mental yang akan dibahas lebih lanjut pada kesaksian ahli di bidang psikologi. Kedua, meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan kanker. Ketiga, meningkatkan risiko kesakitan dan kematian remaja perempuan, dan bayi akibat kehamilan, dan persalinan risiko tinggi. • Oleh karenanya saya mendukung untuk meningkatkan usia perkawinan dari 16 ke 18, bahkan sejalan dengan literatur yang ada, saya lebih mendukung untuk dinaikkan ke 19 tahun. 2. Misiyah • Presentasi saya ini merupakan bagian dari pengalaman bekerja di Institut Kapal Perempuan yang masuk tahun ke-14 untuk mendiskusikan dan mengembangkan pendidikan terutama di Indonesia Timur. Salah satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 keluarga saya juga mengalami perkawinan usia dini. Saya berdua perempuan, karena saya tidak mengalami perkawinan dini, maka saya berada di sini dan terpaksa kakak saya perempuan berada di rumah dan kesulitan di dalam bekerja. • Undang-Undang Perkawinan memacu tingginya perkawinan di bawah umur. Hampir separuh dari perkawinan di Indonesia adalah perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini terjadi secara massif di seluruh Provinsi Indonesia dan perkawinan di bawah umur ini 77% perkawinan di bawah umur adalah perempuan. Mari kita lihat di dalam peta ini berikutnya. 43,85% jadi hampir 50% perkawinan di bawah umur terjadi secara massif di seluruh Provinsi Indonesia. Jadi, tanda-tanda ping yang saya berikan bulatan itu merupakan wilayah-wilayah yang perkawinan di bawah umurnya terjadi. Jadi, tidak satu pun wilayah di provinsi Indonesia yang tidak mengalami kasus perkawinan di bawah umur. • Berdasarkan data BPS, sebaran perkawinan di bawah umur ada yang 37%, tetapi ada yang sampai mencapai 52,26%. Ini angka yang sangat tinggi sekali Jawa Barat 52,sekian% dan kalau dirata-rata tingkat nasional adalah 43,sekian%. • Dari data yang sifatnya makro, saya akan masuk ke satu perbincangan dengan seseorang yang kami temui di salah satu wilayah kerja kami dan perbincangan ini sebenarnya banyak sekali terjadi di beberapa wilayah lainnya. Saya hanya mengutip satu. Salah seorang mengatakan, “Saya selalu menyiapkan dan memegang silet. Bila suami saya mendekat, saya mengancamnya untuk bunuh diri. Saya dipikuli orang tua, dipaksa suami ke dukun.” Maksudnya untuk diobatkan supaya dia mau menerima suaminya, “Dan dibawakan ABRI supaya saya mau.” Jadi, dari aparat sampai dukun, sampai mistik. “Saya menolak terus, akhirnya saya berhasil dan baru mendapat surat cerai resmi setelah 13 tahun kemudian.” • Jadi betapa perempuan ini merasakan satu ketakutan yang tidak pernah kita bayangkan, dan kasus-kasus serupa juga kita temukan di berbagai tempat, misalnya seseorang harus tidur di atas pohon dan jatuh karena dia menghindari tidur dengan suami yang dikawinkan pada usia anak-anak. Di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 bawah ini foto background wilayah-wilayah terjadinya perkawinan di bawah umur yang kami kumpulkan. • Kami membuat satu sekolah perempuan bagi perempuan yang tidak mengenyam pendidikan formal di berbagai wilayah. Di Sekolah Perempuan Desa Mondoluku dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dari 275 anggota yang menikah di bawah 18 tahun adalah 152 orang. • Kami bertemu dengan mereka dan melihat langsung bagaimana tingkat kemiskinan yang mereka alami, tingkat ketertekanan yang mereka alami. Di Sekolah Perempuan di Desa Pijat dan Montong Betok di Kabupaten Lombok Timur ditemukan 106 dari 182 anggota dan mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau Lombok Timur ditambah lagi, mereka hidup di bawah ancaman poligami dan mereka hidup di bawah ancaman perceraian menggunakan SMS karena di sana merupakan daerah yang salah satu kantong TKI. • Di Sekolah Perempuan Pulau Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan, kami menemukan 127 yang menikah di bawah umur, di bawah 18 tahun dari 301 anggota dan mereka hidup di bawah garis kemiskinan. • Kasus-kasus ini hanya letupan yang kita angkat tetapi masih banyak sekali kasus-kasus yang lain. Beberapa inisiatif melakukan gebrakan terhadap perkawinan di bawah umur. Kalau kita lihat di sini ada orang berseragam pemerintah, ada orang berseragam polisi, kemudian salah satunya akademisi, pers, masyarakat biasa, ibu-ibu yang ada di desa, mereka menyerukan di dalam satu deklarasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur di Lombok Timur dan salah satu hasilnya adalah penghentian perkawinan di bawah umur sudah masuk ke dalam agenda musyarawah pembangunan daerah, jadi sudah masuk Musrembang di tingkat kabupaten. • Di kabupaten Lombok Utara, saat ini juga sedang digagas sebuah Perda yang melarang perkawinan di bawah umur. • Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, Laki-laki 19 tahun, kemudian perempuan 16 tahun, ini berdampak pada: pertama, diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan. Sama-sama manusia, laki- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 laki diberikan kesempatan yang lebih panjang dibanding perempuan. Anak perempuan hanya dapat mengakses kesempatan pendidikan sampai usia 16 tahun atau setara tamat SLTP, atau tidak tamat SLTA. Sementara, laki- laki mempunyai kesempatan sampai mau masuk perguruan tinggi. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan RPJMN yang sekarang yang sudah disusun bahwa di dalam RPJMN 2015 sampai 2020, ini ada angka 12 tahun wajib berlajar yang sebelumnya dalam Undang-Undang Sisdiknas hanya 3, 6, 9 tahun. • Dampak yang berikutnya adalah anak perempuan akan mengalami berbagai dampak lanjutan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang rendah dan berujung pada kemiskinan. Akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap penegakan hak asasi perempuan khususnya pendidikan, kita bisa melihat dari satu kasus tadi sampai secara nasional bahkan di dalam laporan-laporan. Pertama, angka putus sekolah perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Ini setiap ada laporan indeks kesenjangan Indonesia selalu muncul bahwa angka putus sekolah perempuan lebih tinggi. Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar dibanding dengan laki-laki. Ini data Susenas Tahun 2012 masih menunjukkan itu. Semakin tingginya tingkat pendidikan, semakin tinggi kesenjangan yang dialami perempuan. Itu merupakan korelasi langsung dari 16 tahun dia boleh dikawinkan. 71% dari anak-anak dan keluarga miskin tidak berpeluang lulus SMA, jadi berkorelasi langsung. Buta huruf perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, sangat erat hubungannya dengan perkawinan di bawah umur. Kelompok usia 40 tahun ke atas tidak dimasukkan dalam data buta aksara. Ini saya masukkan karena buta huruf ini hanya dihitung, hanya 40 tahun, padahal 40 tahun ke atas bukanlah usia yang tidak produktif. Saya usia 40 tahun ke atas saya merasa produktif. • Berikutnya, kesenjangan antara indeks pembangunan manusia (IPM). IPM kita naik dari tahun ke tahun, tapi dia ada kesenjangan, terjadi kesenjangan dengan indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender ini lebih rendah disebabkan karena salah satu indikatornya adalah pendidikan perempuan. Indonesia dalam kurun waktu 1990 sampai 2012 tergolong memiliki indeks ketimpangan gender yang tinggi setara dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 negara-negara miskin, seperti Laos dan Kamboja, dan salah satu indikatornya adalah pendidikan. Indonesia sudah masuk negara middle tetapi secara pendidikan masuk ke dalam setara dengan Laos dan Kamboja. • Ini adalah masalah-masalah yang berakibat langsung terhadap menurunnya kualitas hidup perempuan: pendidikan rendah bahkan buta aksara, dia dalam keluarga nanti akan sangat rentan eksploitasi dan subordinasi oleh keluarga karena dia tidak punya posisi tawar. Kualitas kesehatan reproduksi yang rendah rentan terhadap trafficking, pendapatan rendah, tidak memiliki otonomi atau kemandirian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses terhadap sumber daya karena dia tidak mengetahui bagaimana kredit, bagaimana kontrak, dia merasa akan masuk ke dalam berbagai problem-problem tersebut. • Dari itu tampaknya pembatasan batasan usia ini merupakan satu siklus bahwa perkawinan di bawah umur mengakibatkan pendidikan yang rendah. Itu akan melanggengkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sekalipun Indonesia sekarang sudah tingkat kemiskinannya menurun menjadi 11,sekian%, tetapi tingkat kesenjangan atau rasionya, kini rasionya kita sudah mencapai 49,sekian% dan itu rasio yang sangat tinggi. • Pembedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan perempuan menikah di bawah umur, mengakibatkan pendidikannya lebih rendah dibanding laki-laki. Akibat berikutnya adalah bekerja di sektor informal karena dia tidak laku di pasaran tenaga kerja. Akibat berikutnya adalah kualitas kesehatan yang rendah, sehingga bagaimana dia bisa berpartisipasi politik, akhirnya partisipasi politik perempuan baik di dalam keluarga maupun partisipasi politik publik dia juga rendah dan pada akhirnya terpuruk kembali hidup dalam lingkaran kemiskinan dan penting sekali diingat bahwa kemiskinan dalam sebuah keluarga menghasilkan 71% kemungkinan anak-anak tidak sekolah tamat sampai SMA. • Dampak lanjutan secara nasional. 80% dari TKI di luar negeri adalah perempuan. Mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri. Dari tingkat risiko bekerja yang sangat tinggi, mereka mengalami risiko yang tinggi dari penyiksaan, perkosaan, diperdagangkan, sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 pada pembunuhan. Dampak berikutnya adalah perempuan menempati posisi kerja di sektor informal, seperti pelayan toko untuk domestik, untuk dalam negeri, pekerja rumah tangga, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, yang upahnya berkisar antara Rp. 9.000,00 sampai Rp. 20.000,00 dengan jam kerja yang panjang, lebih dari 10 jam kerja. Salah satu pemborek cabe di Lombok Timur, dia bekerja mulai magrib sampai pascasubuh dia masih melakukan pekerjaan itu dengan pendapatan bekisar Rp. 9.000,00 sampai Rp. 20.000,00. • Dampak berikutnya adalah Komnas Perempuan mencatat selama tahun 2013 terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan dan 263.000 sekian, kasus yang terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bulatan-bulatan tadi bukanlah satu banyolan, tetapi dia angka dan ada korbannya. • Dampak lanjutannya adalah angka kematian ibu melahirkan tahun 2012 ini sangat ironis karena dia melonjak drastis dari 228 menjadi 359 per 100.000. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia, dan angka ini merupakan separuh dari target MDG’s yang tahun 2015 sudah akan berakhir dan separuh dari target RPJMN Tahun 2010-2014 yang sudah akan berakhir. • Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan perempuan selalu jauh lebih rendah dari IPM. Secara internasional juga setara dengan negara-negara miskin. Kuota 30% dalam parlemen tidak tercapai, bahkan hanya 17,3%. Karena kuota dalam parlemen tidak dapat mencapai 30%, salah satu dampaknya Komnas Perempuan mencatat ada 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012. Dalam laporan The Global Gender Gap yang baru diluncurkan 3 hari yang lalu, posisi Indonesia ada di posisi posisi 97, di bawah negara miskin seperti Vietnam, Laos, dan berada jauh dari sesama negara middle, yaitu Filipina yang gap-nya hanya 9. • Undang-Undang Perkawinan berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi tentang hak atas pendidikan karena perempuan pada akhirnya mengalami diskriminasi, padahal diskriminasi sudah dijamin tidak terjadi diskriminasi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2). Lebih tegas lagi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), lebih jauh lagi tentang pendidikan sudah dijamin juga di dalam Pasal 28C ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan lebih tegas lagi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ini Pasal 31 ayat (1). Dan Pasal 31 ayat (2), jaminan yang sedemikian besar sekali saya kira ini menjadi suatu tonggak, suatu pegangan untuk melihat kembali Undang- Undang Perkawinan yang bertentangan dengan konstitusi. • Undang-Undang Perkawinan berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi untuk mendapatkan kesejahteraan. Kalau tadi kita lihat 80% perempuan bekerja tanpa perlindungan dan rentan kekerasan, sejatinya kita sudah mendapatkan jaminan sebesar-besarnya di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita juga sudah mendapatkan jaminan hukum Pasal 28I ayat (4) dan secara khusus tiap- tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. • Bertentangan juga dengan undang-undang di bawahnya dan komitmen Indonesia di ranah internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga tentang ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, serta komitmen-komitmen internasional tentang pendidikan, Indonesia menandatangani sebuah komitmen, namanya education for all atau pendidikan untuk semua. Indonesia juga menandatangani millennium development goals, yang salah satu goals-nya adalah pendidikan. Dan pendidikan perempuan juga masuk ke dalam goals yang lain, jadi tidak hanya satu goals. • Indonesia juga menandatangani Confintea VI yang dihasilkan tentang kerangka kerja aksi belem. Kemudian, Indonesia juga menandatangani kesepakatan Beijing Platform, dan lain-lain. • Dari problem Undang-Undang Perkawinan itu yang menghasilkan banyak sekali problem-problem bagi perempuan, bagi komunitas yang pada akhirnya bagi bangsa Indonesia. Maka, saya menyampaikan bahwa Indonesia sudah semestinya tidak boleh memiliki Undang-Undang yang melegalkan perkawinan di bawah umur karena berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan, dan mengakibatkan kemiskinan terjadi terus menerus di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 • Saya merekomendasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini yang sudah berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah waktunya direvisi dengan menaikkan usia perkawinan setara dengan laki- laki 19 tahun atau minimal di atas 18 tahun sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak. 3. Dr. Kristi Poerwandari • Prasyarat Perkawinan. Perkawinan memerlukan kematangan fisik, psikologis, dan sosial dari pemeran utama yakni suami dan istri untuk dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan baik • Peran sebagai Istri dan Ibu • Merupakan tugas yang berat • Mensyaratkan kesiapan fisik, kematangan emosi, kemampuan intelektual yang mencukupi • Mensyaratkan kesempatan untuk terlebih dulu memenuhi kebutuhan- kebutuhan pribadi sebagai anak dan remaja • Sebelum menjadi Ibu, apakah ia... • Sudah memperoleh kesempatan bersekolah/kuliah secara baik sehingga dapat menjadi individu yang matang, bahagia dengan dirinya sendiri • Sehingga juga menjadi Ibu yang cerdas dan bahagia dalam mengasuh anak?  Kita perlu memperhatikan TUGAS PERKEMBANGAN manusia • Penting untuk memahami prinsip teoretis psikologi perkembangan • Perkembangan psiko manusia bersifat komprehensif: mencakup kesehatan, perkembangan fisik, sosial, emosional, intelektual, dll. • Kontekstual: mempertimbangkan berbagai pengaruh keluarga, masyarakat, dan institusi lain • Mengikuti tahapan-tahapan (bayi, batita, balita, masa sekolah, dll.), masing-masing dengan tugas perkembangan khusus yang harus terpenuhi • Perkembangan Psikologi • Intelektual: kemampuan belajar dan memperoleh pengetahuan (seperti membaca, menghitung, bahasa) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 • Sosial: kemampuan untuk berinteraksi dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang lain, seperti orang tua, saudara, teman sebaya, guru dan orang dewasa lain • Emosional: bukan saja terkait hubungan, tetapi juga tentang perasaan anak pada diri sendiri dan orang lain. Misal: pengendalian diri, memahami emosi orang lain dll.  Dilihat melalui perilaku anak/remaja • Usia Anak/Remaja vs. Dewasa • WHO: masa remaja adalah masa setelah anak dan sebelum dewasa dari usia 10-19 tahun • American Psychological Association: remaja ada dalam usia 10 - 19 tahun • Anak perempuan mungkin telah menstruasi pada usia 12 tahun, tetapi belum memiliki kematangan fisik apalagi psikologis untuk masuk dalam tugas-tugas perkawinan • Karakteristik Anak/Remaja Usia 6-14 tahun • Masa kanak pertengahan 6-10 tahun • Awal masa remaja 11-14 tahun • Usia 6-10 tahun: (1) perubahan kognitif, kemampuan memahami keberhasilan dan kegagalan diri; (2) mencari/menemukan wawasan dunia lebih luas (sebaya, orang dewasa, di luar rumah); (3) paparan pada pembandingan sosial dan kompetisi • Usia 11-14 tahun: “storm and stress”, masa bergolak; kebingungan tentang pertumbuhan diri; pengaruh teman sebaya, dapat melakukan berbagai hal yang destruktif pada diri sendiri dan orang lain • Tahap Perkembangan Psikososial (Erikson) Perkiraan Usia Kunci Penting Capaian dan Penyelesaian Lahir – 18 bulan “trust” vs. “mistrust” Dapatkah mempercayai orang-orang yang merawatku? 18 bulan – 3 tahun Autonomi vs. rasa malu dan ragu Kepercayaan diri; keberanian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 memisahkan diri 3 tahun – 5 tahun Inisiatif vs. rasa salah Apa konsekuensi tindakanku? Pengendalian diri dan 'suara hati' 6 tahun - remaja ‘industry’ vs. inferioritas Mencapai kompetensi dan keyakinan diri Remaja – 20 tahun-an Identitas vs. kebingungan peran Penerimaan dari lingkungan, definisi diri yang jelas; mulai belajar membina hubungan intim 20 s.d. 40 tahun-an Keintiman vs. isolasi Mampu menjalin hubungan intim; mencapai definisi diri dan kapasitas mentoleransi kehilangan 40 s.d. 60 tahun-an Generativitas vs. stagnasi Kemampuan berbuat untuk lingkungan, kontinuitas dengan generasi berikut 60 tahun dst. Integritas ego vs. ‘despair’ Perasaan hidup berharga • Kesimpulan Tugas Perkembangan Anak/Remaja • Menyiapkan diri untuk dapat menjalankan fungsi sebagai orang dewasa, dengan cara: ∗ Bermain (melatih kemampuan fisik, berpikir, ketrampilan sosial) ∗ Belajar (menguatkan kemampuan bernalar, menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan) ∗ Fokus: pertumbuhan DIRI SENDIRI, belum siap untuk bertanggung jawab atas pihak lain (suami, istri, anak) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 • Minat dan Pertumbuhan Alat Seksual • Tidak bijaksana diselesaikan dengan menikahkan anak/remaja, mengingat seks hanya satu hal dari banyak faktor • Perlu dididik, dibantu, diarahkan untuk dapat mengelola seksualitas secara sehat dan memberikan perhatian lebih besar pada hal-hal lain seperti pendidikan, aktualitasi kemampuan diri, belajar bersosialisasi, menyiapkan diri untuk mampu bekerja secara optimal, dll.  intinya, masa remaja adalah masa membekali diri terlebih dulu, bukan fase menjalankan tugas berumah tangga • Tegakah Kita • Membiarkan anak-anak gadis remaja kita di masa kini dan masa depan, dicerabut dari pemenuhan hak-haknya sebagai pribadi – untuk terlalu cepat menjalankan tugas berat sebagai istri dan ibu? • Bagaimana ia dapat ikut berperan aktif dalam menguatkan bangsa, bila untuk dirinya sendiri saja tidak diberi kesempatan untuk membekali diri dan membahagiakan diri? • Prasyarat untuk Menyelesaikan Tugas Perkembangan Remaja • Adultification (Burton): bila anak/remaja dituntut menjalankan tugas/kewajiban yang belum cocok untuk usianya – harus menjadi dewasa terlalu cepat, ketika kondisi fisik, emosi, mental dan sosial belum siap  Menyebabkan masalah-masalah pada anak/remaja (tidak bahagia, bingung, perilaku belum mampu bertanggungjawab)  Dapat menyebabkan kegagalan perkawinan dan kurang idealnya pengasuhan anak  pertumbuhan anak yg tidak optimal bahkan bermasalah • Peran dan Tugas Suami-Istri dalam Perkawinan SUAMI ISTRI • Menjadi pencari nafkah utama • Menjalankan tugas reproduksi hamil, melahirkan, menyusui dengan ASI  tugas berat yang mensyaratkan kematangan fisik dan psikologis • Bersama istri mengasuh dan • Secara riil (kenyataan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 mendidik anak lapangan): banyak yang mencari nafkah, bahkan menjadi pencari nafkah utama  beban majemuk • mendampingi istri dalam menjalankan tugas reproduksi untuk memastikan istri dalam keadaan sehat fisik dan psikologis  perlu kematangan dan tanggung jawab • Persoalan-persoalan yang Riil Dihadapi dalam Rumah Tangga • Pemenuhan kebutuhan individual suami-istri sebagai prasyarat terbinanya perkawinan yang bahagia? (kecukupan pendidikan, kesempatan kerja, kemampuan berkreasi dan berperan aktif dalam masyarakat) • Pemenuhan kebutuhan ekonomi? (sering suami-istri harus bekerja mencari nafkah) • Pemenuhan kebutuhan pengasuhan untuk kasih sayang bagi anak? (mensyaratkan kematangan dari istri dan suami) • Prasyarat Menjadi Orang Tua yang Baik SUAMI/AYAH ISTRI/IBU • kematangan intelektual dan sosial untuk mencari nafkah secara mencukupi • Kematangan fisik untuk hamil dan melahirkan secara aman • kematangan sosial, emosional, moral untuk mampu bertanggung jawab sebagai suami dan ayah • Kematangan intelektual dan sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara mencukupi • Kematangan sosial, emosional, moral untuk mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 • Prasyarat untuk Menjadi Orang Tua Keberfungsian keluarga/orang tua: • kehangatan dan afeksi • Ketersediaan alat/rangsangan belajar di rumah (bacaan, alat bermain edukatif, dll.) • keteraturan tidur, makan, dan aktivitas lain • pemanfaatan TV, komputer, dan media lain • Ketidaksabaran, kemarahan, kejengkelan orangtua • Perlakuan salah pada anak/penelantaran • Kekerasan dalam rumah tangga (saat kehamilan dan secara umum) • Perkembangan Anak Dipengaruhi oleh... • Keberfungsian keluarga dan kesehatan (mental) orangtua • Lingkungan tetangga dan masyarakat • Perawatan dan pengasuhan anak • Faktor-faktor demografis (misal: usia orang tua, lokasi tempat tinggal, kondisi sosial-ekonomi, dll.) • Perkembangan Inteligensi dan Kemampuan Belajar • Dipengaruhi berbagai hal: situasi terberi pada anak (saat lahir) • Asupan bagi fisik dan kesehatan • Asupan mental dan intelektual (rangsangan otak/belajar) • Konteks sosial-budaya-emosional keluarga dan lingkungan terdekat • Anak-anak yang Hadir dari Keluarga Pernikahan Dini • Apakah memperoleh stimulasi pendidikan emosi, intelektual, sosial, moral yang mencukupi? • Pendidikan ayah dan ibu yg terbatas akan menyulitkan pemenuhan ekonomi keluarga secara memadai • Usia ibu yang sangat muda menyebabkan ibu belum dibekali pengetahuan dan ketrampilan memadai dalam membina keluarga dan mengasuh anak  masalah-masalah dalam pengasuhan anak • Aspek Konstruksi Gender • jenis kelamin berbeda dengan gender • Jenis kelamin: aspek biologis yang terberi pada Iaki-laki dan perempuan dengan karakteristik alat reproduksi masing-masing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 • Gender: interpretasi atau konstruksi sosial akibat perbedaan jenis kelamin itu: peran, posisi, nilai, sifat-sifat yang dilekatkan pada perempuan dan Iaki-laki  Bukan terberi sejak lahir  Bergeser dari zaman ke zaman dan berbeda antara budaya yang satu dengan yang lain  Tetapi secara umum lebih mengutamakan/menguntungkan Iaki-laki dan merugikan perempuan • Implikasi Konstruksi Gender PEREMPUAN LAKI-LAKI • Lebih sulit menyuarakan kepentingan diri, diarahkan untuk sibuk memperhatikan kepentingan orang lain (suami, keluarga) • Biasa disosialisasi menjadi pemimpin/mengutamakan kepentingan diri/kurang peka pada kepentingan istri dan anak • Lebih tersosialisasi rentan kekerasan/menjadi korban • Lebih tersosialisasi melakukan agresi/kekerasan, misal: istri dan anak  Mungkin jadi sulit berpereran efektif sebagai ibu/orang tua atau akan lakukan kekerasan pada anak • Konvensi Hak Anak Prinsip Umum: 1. Non Diskriminasi (ras/suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, status kepemilikan, cacat/tidak, status kelahiran, dll.) 2. Yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama 3. Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak 5. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penganiayaan, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 6. Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan, dilindungi dari praktik tradisional yang berbahaya 4. Antarni Arna, S.H., LLM. 1. Profblem Frasa "Penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 7 UU Perkawinan berbunyi: "(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. 2. Batasan "penyimpangan melalui dispensasi" terhadap ketentuan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Salah satu hal mendasar dari teori hukum yang telah lama disepakatiadalah suatu peraturan yang lahir dari otoritas yang berwenang atau dianggap memiliki kewenangan, wajib untuk dilaksanakan dan wajib berlaku untuk semua pihak kepada siapa peraturan itu ditujukan tanpa ada pembedaan.Jeremy Bentham mengkategorikan tindakan untuk patuh terhadap peraturan ini sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang, sehingga apabila peraturan tersebut ditaati oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ketidaknyamanan atau hukuman (pain) atas perbuatannya, namun sebaliknya apabila tidak ditaati maka akan diikuti dengan ketidaknyamanan atau hukuman kepada orang tersebut. Keharusan bagi setiap individu untuk menaati peraturan juga dipertegas dengan berbagai macam tindakan pemaksaan (coercive), seperti yang paling sedarhana penggunaan kata-kata "setiap orang wajib...", Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 "diwajibkan" dan lain-lain, yang menurut Hart merupakan perwujudan tanggung jawab setiap individu untuk mematuhi peraturan. Namun pada perjalanannya, teori mengenai kewajibaan setiap individu untuk menaati hukum ini mendapat tantangan dari kenyataan yang terjadi dilapangan.Pada berbagai macam situasi implementasi terhadap pemenuhan peraturan yang keras dan tegas (rigid) sering berujung pada hasil yang tidak diinginkan, seperti ketidakadilan atau akibat lain yang bukan merupakan tujuan awal suatu peraturan tersebut diciptakan.Dalam situasi seperti inilah suatu peraturan dapat diubah atau disimpangi.Salah satunya melalui pemberian dispensasi.Dispensasi (pembebasan, vrijstelling) adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan.Namun patut diingat, walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, namun penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut. Tak terkecuali dengan penyimpangan yang diberikan melalui Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pada hakekatnya praktek penyimpangan melalui dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 yang dikeluarkan oleh Committee on the Elimination of Discrimination against Woman, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur tersebut. Dalam prakteknya, setiap negara dapat memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "keadaan luar biasa". Hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 bertujuan agar seluruh bentuk penyimpangan melalui dispensasi haruslah diatur dengan parameter yang jelas.Seperti dalam situasi seperti apa dispensasi dapat dilakukan, apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu dispensasi dapat di:akukan, siapa pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai apakah seluruh kriteria yang ditetapkan sudah terpenuhi untuk ketentuan mengenai batas minimum melakukan perawinan dapat dikesampingkan, dan apa kewajiban atau konsekuensi yang timbul dan dikenakan terhadap pihak yang kepadanya diberikan dispensasi. Seluruh hal-hal ini harus jelas dirumuskan agar tujuan memberikan kepastian hukum dapat berjalan linear dengan tujuan dilakukannya penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Untuk dapat melihat sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang mendasarinya tersebut. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang dapat melakukan perkawinan, yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan, tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batasan umur tersebut adalah guna menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.Oleh karena itu, dispensasi seharusnya dapat diberikan hanya apabila tujuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini dapat tercapai.Namun, rumusan pengaturan dispensasi yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, tidak mencerminkan keinginan untuk tercapainya tujuan kesehatan suami-sitri dan keturunan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Lebih jauh,Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka praktek perkawinan yang dilakukcin oleh orang-orang pada usia berpapun di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, bahkan dengan alasan apapun . Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut .Berdasarkaan CEDAW State Party Report pada tahun 2005, praktik perkawinan anak sangat jamak dilakukan di Indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan dan kawasan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 angka kemiskinan tinggi. Terhadap fakta ini, Komite CEDAW melalui concluding observation pada tahun 2007 menyerukan agar Indonesia menaikan batas usia perkawinan perempuan konsisten dengan upaya pemerintah sendiri dalam menunda perkawinan sampai dengan usia perempuan menginjak 20 tahun. Oleh karena itu peluang dispensasi pada UU Perkawinan sebenarnya telah menjadi penghalang bagi pemerintah sendiri untuk menjalankan program-program peningkatan kualitas anak. Patut diketahui, inkonsistensi akan tujuan ditentukannya batas usia minimal pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak terlepas dari benturan kepentingan .beberapa kelompok pada saat perumusan UU Perkawinan itu sendiri. Pada tahun 1973, gelombang protes oleh umat Islam atas Rancangan UU Perkawinan pada saat itu sangat keras yang juga dimotori oleh beberapa ulama besar .Penolakan ini terjadi karena Rancangan UU Perkawinan pada saat itu tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam dan bahkan mengeyampingkan nilai-nilai tersebut.Adapun yang menjadi salah satu poin perdebatan adalah mengenai usia batas minimal melakukan perkawinan pada Rancangan UU Perkawinan, yakni 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria. Dari hasil perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan ulama pada saat itu, dicapai kesepakatan untuk mengubah batasan umur tersebut menjadi 16 tahun untuk wanita clan 19 tahun untuk pria, seperti yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Penetapan usia 18 dan 19 tahun ini merupakan jalan tengah antara dua pihak, karena pada ilmu Islam tidak dikenal adanya batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan hanya didasarkan pada keadaan biologis, seperti akhil baligh. Berdasarkan penggalan sejarah tersebut patut dipertanyakan tujuan dan relevansi dari dispensasi yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan saat ini.Dengan tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi tersebut. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensai pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkanya batas minimal usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumus;:in yang jelas mengenai batasan-batasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasar7 ayat {1) UU Perkawinan, tanpa adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. Bahkan, baru-baru ini, tepatnya pada bulan Juli 2014 Committee on the Rights of the Child secara tegas menyatakan bahwa praktek-praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. Committee on the Rights of the Childkembali mengingatkan Indonesia melalui Concluding Observation on the Combined Third and Fourt Periodic Report of Indonesia, untuk menaikan usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan. Lebih jauh Committee on the Right of the Child juga merekomendasikan untuk Indonesia menghilangkan segala bentuk pengecualian yang mengakibatkan anak di bawah 18tahun dianggap sebagai dewasa. 3. Konsekuensi dari tidak diaturnya alasan untuk dapat mengajukan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka ijin perkawinan tanpa batas usia yang pasti Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untu menyisihkan pelarangan dalam hal khusus.Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi.Hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi.Dengan eksepsi seorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, namun dengan dispensasi, seseorang mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. Sehingga dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus­ kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum. Dengan rumusan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang ada sekarang, alasan untuk mendapatkan dispensasi tidak menjadi sesuatu yang penting, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 sepanjang orang tua yang ingin mengawinkan anaknya yang di bawah umur mendapatkan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Bagi penduduk beragama Islam, ketentuan mengenai dispensasi ini diatur lebih lanjut pada Peratuaran Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. Namun, pertimbangan memberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 13 ayat (3) peraturan ini, hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan. Kegagalan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dalam menetapkan alasan agar dispensasi diberikan juga terjadi pada Kompilasi Hukum lslam.Pada Pasal 15 Komoilasi Hukum Islam dikatakan dispenasi dapat diberikan untuk kemaslahatan keluarga clan rumah tangga.Tidak jelas pada kriteria kemaslahatan rumah tangga yang dimaksud, siapa yang menentukan kemaslahatan suatu rumah tangga,dan apakah anak yang menjadi mempelai pada perkawinan tersebut mengeri konsep kemaslahatan yang dimaksud. Ketidakjelasan alasan dispensasi ini berakibat dari bermacam-macamnya interpretasi dari penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh hakim dan pejabat terkait.Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2), UU Perkawinan, antara lain sebagai berikut: 1. Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 0129/Pdt.P/2012/PA.Ba. Pada perkara ini Pengadilan Agama Banjarnegara memberikan dispensasi untuk mengawinkan mempelai pria yang masih berumur 17 tahun dengan wanita berumur 18 tahun.Antara mempelai wanita dan pria tidak terjadi kehamilan diluar nikah, namun hakim mendasarkan persetujuan hanya kepada tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (syar'i) yang dilanggar, mempelai pria siap menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan tetap sebagai buruh, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 kedua orang tua dari masing-masing mempelai telah sutuju akan rencana perkawinan tersebut. 2. Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan No.16/Pdt.P/2014/PA.Psp Pada perkara ini Pengadilan Agama Padangsidempuan memberikan dispensasi kepada anak perumpuan berusia 15 tahun untuk melakukan perkawinan dengan mempelai pria yang berusia 68 tahun.Hakim memberikan persetujuan dispensasi dengan alasan memplai pria tidak dalam perikatan perkawinan (duda), calon mempelai wanita tidak mempermasalahkan perkawinan tersebut dan berkeyakinan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, calon mempelai wanita mengaku mencintai calon suaminya, dan cafon suaminya menyatakan kesanggupannya untuk mempergauli ca Ion siterinya dengan baik secara lahir maupun batin dan tidak akan menelantarkan isterinya. 3. Penetapan Pengadilan Negeri Cilegon No. 04/Pdt.P/2011/PA.Clg Pada perkara ini Pengadilan Negeri Cilegon memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita yang berumur 15 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang berumuw 22 tahun. Hakim menilai tidak ada larangan menihkah yang berlaku bagi mereka, kedua orang tua telah setuju, dan nubungan kedua calon mempelai telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang ofeh ketentuan islam. 4. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 0100/Pdt.t/2014/PA/ Bjm. Pada perkara ini, Pengadilan Agama Banjarmasin menyetujui permohonan dispensasi orang tua calon mempelai wanita yang berusia 14 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun. Dispensasi diberikan dengan alasan tidak ada farangan menikah yang berlaku bagi kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai wanita setuju dengan perkawinan tersebut, dan kedua calon mempelai sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila . Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 Walaupun sebagian besar penetapan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dikarenakan alasan calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah, namun ke-empat contoh kasus di atas dapat merepresentasikan alasan terbesar hakim memberikan dispensasi yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Terlihat jelas bahwa pemberian disepensasi oleh pengadilan pada prakteknya tidak didasari oleh suatu alasan yang cukup kuat seperti hubungan kedua calon mempelai sudah cukup erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama, bahkan dibeberapa kasus alasan ekcinomi yang lemah dari keluarga calon mempelai di bawah umur juga dapat dibenarkan untuk diberikannya dispensasi, serta hal-hal lain yang bersifat formalitas seperti izin orang tua dan tidak adanya larangan bagi calon mempelai untuk menikah. Dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi, mempertimbangkan hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar formalitas dan hubungan kedua mempelai, seperti: akibat perkawinan bagi calon mempelai di bawah umur, konsekuensi terhadap pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Kelonggaran akan pemberian dispensasi ini bukanlah sebagai bentuk permasalahan pada tahap impelmentasi UU Perkawinan, melainkan dipicu oleh tidak jelasnya pengaturan dispensasi itu sendiri pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Apabila UU Perkawinan menetapkan alasan-alasan suatu dispensasi dapat diberikan secara limitatif, misalnya dispensasi hanya dapat diberikan apabila mempelai wanita telah hamil diluar nikah, dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak bagi calon di bawah umur, maka dispensasi hanya akan diberikan dengan pertimbangan yang matang dan hanya apabila itu merupakan yang terbaik bagi caIon mempelai di bawah umur. 4. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka peluang perkawinan anak Undang-Undang perkawinan memang tidak menentukan siapa yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditujuk" selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi kepada wanita di bawah 16 tahun dan pria di bawah 19 tahun untuk menikah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 Sebelum membahas mengenai siapa pejabat yang dalam prakteknya ditunjuk oleh orang tua calon mempelai di bawah umur untuk mengeluarkan dispensasi, ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai otoritas yang berhak memberikan dispensasi secara umum dalam perkawinan pada praktek di dunia.Will Adam, pada bukunya yang berjudul Legal Flexibility and the Mission of the Church : Dispensation and Economy in Ecclesiastical Law, mengatakan ada 4 pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi perkawinan,antara lain:Pertama, legislator atau pembuat peraturan itu sendiri; Kedua, hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam mempuat putusan bagaimana suatu peraturan dilaksanakan tergantung situasi tertentu; Ketiga eksekutif (menteri atau pejabat kantor); dan Keempat serta individual yang dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri.Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sendiri pada prakteknya menganut dispensasi oleh pihak kedua yakni, pengadilan, dan pihak ketiga yakni eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada ca mat, lurah, atau kepala desa. Pemberian kewenangan untuk memberikan dispensasi kepada "pejabat lain" selain pengadilan merupakan salah satu bentuk inkonsistensi pada UU Perkawinan.Malah, tidak ada ketentuan lain selain Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur mengenai "pejabat lain" ini. Adanya frasa "pejabat lain" pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini menimbulkan kekeliruan dalam memahami tatanan kenegaraan.Bagaimana mungkin institusi pengadilan harus berbagi kewenangan dengan "pejabat lain" dalam urusan memberikan dispensasi? Apabila suatu kewenangan telah diberikan kepada pengadilankewenangan tersebut harus secara absolut hanya dimiliki pengadilan, maka tidak boleh ada pihak lain yang memiliki kewenangan serupa, karena apabila ada maka hal ini jelas-jelas merupakan suatu intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Apabila dilihat anatominya, seluruh bentuk persetujuan akan tindakan penyimpangan, pengecualian, dan pelonggaran ketentuan umum pada UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 Perkawinan hanya dapat diberikan oleh pengadilan, hal ini mencakup ketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa azas perkawinan adalah monogami, namun pada Pasal 3 ayat (2), pengadilan diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu; 2. Pasal 6 ayat (1) (2) dan (3) pada intinya mengharuskan ca Ion mempelai berusia kurang dari 21 tahun untuk mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang tua atau wali, namun Pasal 6 ayat (S) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberi izin melangsungkan perkawinan apabila orang tua atau wali terse but tidak memberikan pendapatnya; 3. Pasal 17 ayat (1), pengadilan merupakan insitusi yang berhak memutuskan suatu pencegahan perkawinan atau pencabutan pencegahan perkawinan; 4. Pasal 21 ayat (1) vide Pasal 60 (1) (2), petugas pencatatan perkawinan berhak menolak melangsungkan perkawinan, namun pada Pasal 21 ayat (3) vide Pasal 60 ayat (3), pengadilan dapat mencabut penolakan tersebut; 5. Pasal 25, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu perkawinan; 6. Pasal 38 dan 39 ayat (1), pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkawinan atau memutus certai suatu perkawinan; 7. Pasal 41 dan 44 ayat (2), pengadilan mempunyai kewenangan dalam memutuskan akibat-akibat dari suatu perceraian; 8. Pasal 47 pada intinya menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun Pasal 49 menyatakan bahwa pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali; dan 9. Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran, namun Pasal 55 ayat (2), pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 Dari gambaran mengenai peran pengadilan pada UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa pengadilan diberi kewenangan untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap berlakunya suatu pelonggaran, pengecualian, dan penyimpangan dari ketentuan umum perkawinan.Hal ini karena pengadilan lah satu-satunya institusi yang dapat menilai apakah suatu kententuan harus diimplementasikan secara rigid atau dapat disimpangi atau diberikan pengecualian dengan mempertimbangkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Oleh karena itu pemberian dispensasi oleh pihak selain pengadilan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan merupakan ketentuan yang tidak jelas, kabur, dan inkonsisten terhadap esensi peran pengadilan dalam UU itu sendiri. Selain itu, karena alasan besarnya cakupan pertimbangan yang harus dihitung dalam memberikan dispensasi, maka sungguh tidak tepat apabila kewenangan pemberian dispensasi diberikan kepada institusi selain pengadilan, apalagi institusi pemerintah yang menjalankan tindakan-tindakan administrasi seperti camat, lurah ataupun kepala desa. [2.5] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang memang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.” Kemudian, ketentuan Pasal 28J ayat (1) juga di sana dikatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Yang kedua bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan menurut Pemerintah adalah salah satu undang-undang yang memiliki monumental yang strategis yang dibentuk oleh bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan yang diakui, juga tersebar dalam beberapa daerah yang memiliki adat istiadat yang juga sangat beraneka ragam. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berlaku beberapa hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dari berbagai daerah seperti atau sebagai berikut. 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang pada umumnya terkait dengan hukum adat masing-masing daerahnya. 2. Bagi orang-orang Indonesia asli juga berlaku hukum adat yang memang berlaku pada masyarakatnya. 3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku tentang Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 Nomor 74). 4. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa sedikit adanya perubahan. 5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing tersebut berlaku hukum adat mereka masing-masing. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberagaman pengaturan mengenai perkawinan tersebut mengakibatkan perbedaan persyaratan perkawinan baik antar agama, antar warga negara, dan antar adat istiadat. Sebagai contoh, jika di dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan di dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah akil balik, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Sebagaimana juga di dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Oleh karena itu, kalau di dalam hukum Islam seorang wanita yang ditanya untuk menikah jika diam maka itu pertanda atau bisa dimaknai bahwa dia adalah menyetujui. Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk kodifikasi sebagai berbagai peraturan yang ada sebelumnya. Salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati adalah mengenai syarat usia perkawinan, dimana sebelumnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sebagai contoh, di Jawa Barat pada masa yang lalu maka seorang wanita yang berusia 14 tahun dan telah akil balik dianggap telah cakap untuk menikah. Ini yang terjadi pada masa lalu di tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Sedangkan di Jawa Tengah juga pada masa lalu apabila seorang wanita, seorang perempuan berusia 20 tahun belum menikah, maka sering kali diberikan label bahwa wanita itu adalah sebagai perawan tua, itu pada masa lalu, sehingga Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai usia minimal perkawinan menurut Pemerintah adalah dianggap sebagai jalan tengah atau kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau opel legal policy dari pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu, yaitu tahun 1974. Bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami/istri harus telah masak jiwa/raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami/istri yang masih di bawah umur. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, telah ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran juga yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia perkawinan baik pria maupun wanita, sebagaimana kita ketahui prianya adalah harus telah berusia 19 tahun dan wanitanya atau perempuannya telah berusia 16 tahun. Pembatasan umur tersebut dimaksudkan adalah salah satunya juga sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang dilaksanakan yang terkait dengan masih di bawah umur. Selain itu juga, pembatasan atau ketetapan terkait dengan usia perkawinan juga dalam rangka menunjang program kependudukan nasional dalam bidang keluarga berencana. Hal ini juga dikehendaki oleh masyarakat yang pada saat itu, pada saat undang- undang perkawinan disahkan bahwa ini adalah salah satu bentuk dalam rangka untuk menunjang keberhasilan keluarga berencana. Bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 mencapai usia atau umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Namun, apabila batas usia kedua calon mempelai tidak dipenuhi, maka Undang-Undang Perkawinan mengatur adanya penyimpangan terhadap batas usia tersebut dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, sebagaimana dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Yang Mulia, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur persyaratan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Bahwa apabila persyaratan perkawinan tidak dipenuhi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai atau hal-hal yang terkait dengan pencegahan perkawinan dengan cara perkawinan dapat dicegah, pertama, oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut di dalam ayat (1) pasal ini yang terkait dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yang terkait dengan pencegahan perkawinan ini juga diatur di dalam Pasal 14 sampai Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan. Bahwa terhadap anggapan Para Pemohon bahwa adanya pengaturan yang berbeda di antara pengertian dewasanya seorang anak perempuan atau anak wanita telah menimbulkan ketidakkonsistenan pengaturan mengenai batasan umur dalam satu undang-undang yaitu antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dewasa di dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun. Kemudian, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 18 tahun. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi telah dimaknai yaitu telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 berusia 18 tahun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ada 18 tahun atau belum menikah. Menurut Pemerintah bahwa batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang-undang dapat saja berbeda menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu tentang mengenai rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat saja berbeda dengan rumusan peraturan perundang- undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur, sebagaimana bisa dilihat di dalam butir 104 lampiran ketentuan umum. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh atau penjelasan Pemerintah tersebut, maka menurut Pemerintah bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa 16 tahun telah menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menurut Pemerintah pendapat hal tersebut tidak semuanya, atau tidak tepat, atau tidak benar karena justru, kalau menurut Pemerintah bahwa pengaturan tentang usia perkawinan telah memberikan kepastian, telah memberikan keadilan, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam adat-istiadat yang memang memaknai usia dewasa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, bahwa pembatasan atau perbedaan usia perkawinan di dalam berbagai macam undang-undang itu, menurut hemat Pemerintah, itu sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Dan menurut hemat Pemerintah, jika terdapat antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain memang perlu disamakan, menurut hemat kami adalah melalui prosedur legislative review, bukan melalui mekanisme constitutional review, sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui memang keinginan untuk mengajukan perubahan Undang-Undang Perkawinan karena setelah berlaku sejak tahun 1974 memang sekarang ini banyak didiskusikan oleh para pihak, mungkin termasuk juga Para Pemohon. Jadi sekali lagi menurut Pemerintah, hal ini terkait dengan kebijakan para pembentuk undang-undang yang sekali lagi kalau memang ke depan ada perubahan undang- undang, mungkin saja hal tersebut yang disampaikan oleh Pemohon sebagai masukan kepada Pemerintah pada pembentuk undang-undang untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 menyelaraskan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian permohonan seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan. 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa 16 tahun tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. [2.6] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada 12 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- 111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. Pengujian atas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1. Bahwa konstitusi telah secara tegas menyebutkan Perkawinan merupakan hak konstitusional bagi setiap orang yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 Pasal 288 Ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk ke/uarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; 2. Bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan yang diakui dan tersebar dalam beberapa daerah yang memiliki adat istiadat. Sebelum berlakunya UU Perkawinan terdapat keberagaman pengaturan mengenai perkawinan yang mengakibatkan perbedaan persyaratan perkawinan baik antar agama, antargolongan warga negara dan antar adat istiadat. Sebagai contoh dalam Hukum Islam, sebagaimana ditentukan dalam Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sebagai contoh di Jawa Barat perempuan berusia 14 tahun dan telah aqil baliqh dianggap telah cakap untuk menikah. 4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun 1974. 5. Bahwa pengaturan batasan usuian perkawinan dalam UU Perkawinan didasarkan pada prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 yang baik dan sehat harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan dimana batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Pembatasan umur tersebut dimaksudkan salah satunya sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. 6. Bahwa UU Perkawinan mengatur perlindungan terhadap calon mempelai seperti jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut harus meminta dispensasi kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2). Selain itu, Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan juga mengatur persyaratan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. 7. Bahwa apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi, maka UU perkawinan juga mengatur mengenai pencegahan perkawinan, dengan cara: a. Perkawinan dapat dicegah oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. b. Pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a, berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini (vide Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perkawinan). Selain dalam Pasal 13 UU Perkawinan, mengenai Pencegahan Perkawinan ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 8. Bahwa menurut DPR, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawianan usia dini atau perkawinan dibawah umur. Disamping itu juga terdapat mekanisme perizinan dari orang tua bagi mempelai yang berada di bawah 21 Tahun dan mekanisme pembatalan perkawian apabila perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Perkawinan. 9. Bahwa menurut DPR bahwa batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang-undang dapat berbeda dengan undang-undang yang lain hal ini dapat dimungkinkan berdasarkan butir 104 lampiran Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan mengenai rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Misalnya untuk mempunyai hak pilih ditentukan batasan usia 17 Tahun demikian juga seseorang dianggap telah cukup usia untuk mendapatkan Surat lzin Mengemudi (SIM) yaitu apabila telah berusia 17 Tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap dalil pemohon yang mengangap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa "16 (enam be/as) tahun" menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidak adilan, pemerintah berpendapat hal tersebut tidak tepat dan keliru, karena justru dengan diberikannya pengaturan batasan umur perkawinan memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam adat-istiadat yang memang memaknai usia dewasa itu berbeda-beda. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Women Research Institute telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 7 ayat (1) sepanjang mengenai frasa 16 tahun, menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 WRI adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dampak-dampak yang telah diidentifikasi oleh WRI, yaitu. 1. Dampaknya pada kesehatan ibu dan anak dengan kehamilan dini di bawah umur 18 sangat berisiko tinggi bagi si ibu. Salah satunya terdapat persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Dengan kondisi seperti ini, maka perkawinan anak akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kahidupan dari anak-anak kita (Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945), hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945). 2. Dampaknya terhadap pendidikan anak akan mengancam hak anak terhadap pencapaian tingkat pendidikan yang akan didapatkan anak (Pasal 28C). Pada umumnya, seorang anak perempuan yang dinikahkan akan mengalami putus sekolah, dikeluarkan, atau mengeluarkan diri, dan harus mempersiapkan dirinya sebagai istri dan calon ibu. Penelitian yang dilakukan UNICEF tahun 2006 menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Kami merasa dalam melakukan kerja-kerja advokasi terkait isu perempuan dan kesehatan yang tercakup di dalamnya tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat berjalan baik dan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih terdapat frasa 16 tahun. WRI memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengubah materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun. [2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Women Research Institute telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Notaris; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi tulisan berjudul “Penuhi Hak Kesehatan Reproduksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 Remaja Sebagai Upaya Mengakhirir Pernikahan Dini Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Indonesia”; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi tulisan berjudul “Pernikahan Dini Masih Tinggi: Kampanye Gizi Hingga Kesehatan Reproduksi”; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi tulisan berjudul “Kehamilan Ideal Usia 20-35 Tahun; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi tulisan berjudul Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. [2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia berdiri untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab yang meliputi beberapa dimensi, yaitu pertanggungjawaban dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan. Dari bertahun-tahun pengalaman kami bekerja di lapangan, kami melihat bahwa praktik perkawinan anak tidak melindungi tumbuh kembang, dan kelangsungan hidup anak, serta tidak melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini menjadi keprihatinan kami karena perkawinan anak mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan anak yang utama dan tempat di mana anak belajar berbagai hal, termasuk membangun keluarga yang bertanggung jawab nantinya. Kami meyakini bahwa perkawinan anak bukanlah kehendak dari anak tersebut. Hal utama yang mendorong adalah tekanan ekonomi, dan tingkat pendidikan dari keluarga, serta masih kuatnya diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal pendidikan. Kami menyimpulkan bahwa: 1. Perkawinan anak tidak melindungi anak perempuan dari kematian dini akibat kehamilan di usia muda. Terlalu muda usia untuk hamil atau kurang dari 20 tahun, sekitar 10,3% menyebabkan kematian pada ibu secara tidak langsung. 2. Selain masalah kesehatan, angka putus sekolah akibat perkawinan pun cukup tinggi, yaitu sebesar 67,29%. Perkawinan anak mengakibatkan putus sekolah, sementara si anak harus menghidupi keluarga. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah, yang menghasilkan daya saing yang lemah, yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan dan … dari yang sebelumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 3. Selain permasalahan ekonomi yang melingkari perkawinan ini, perkawinan anak juga rentan terhadap perceraian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. [2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, sebagai berikut: 1. Bukti PT -1 : Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; 2. Bukti PT -2 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; 3. Bukti PT -3 : Fotokopi Ketetapan Munas PKBI; 4. Bukti PT -4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti PT -5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Bukti PT -6 : Fotokopi Konvensi Hak-Hak Anak; 7. Bukti PT -7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 8. Bukti PT -8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9. Bukti PT -9 : Fotokopi Profil Anak Indonesia 2011; 10. Bukti PT -10 : Fotokopi Profil Anak Indonesia 2012; 11. Bukti PT -11 : Fotokopi Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010; 12. Bukti PT -12 : Fotokopi tulisan berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo”; 13. Bukti PT -13 : Fotokopi tulisan berjudul “Hubungan Antara Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dengan Angka Anak Putus Sekolah dan Angka Kawin Usia Muda (Studi di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya)”; 14. Bukti PT -14 : Fotokopi tulisan berjudul “Hubungan Antara Usia Waktu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 Menikah dengan Kejadian KDRT di Manado Periode September 2012-Agustus 2013”; 15. Bukti PT -15 : Fotokopi Riset Kesehatan Dasar 2013; 16. Bukti PT -16 : Fotokopi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012; 17. Bukti PT -17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan; 18. Bukti PT -18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kalyanamitra telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Perkawinan anak di bawah usia 16 tahun mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan untuk beraktifitas secara individu bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak tersebut akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang dalam tatanan masyarakat di Indonesia yang masih sangat patriarkis, seorang ibu rumah tangga mempunyai tugas yang sangat banyak di dalam rumah tangga yaitu mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah tangga. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai atau bahkan kehilangan kesempatan dan waktu untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah pendidikan seperti yang disampaikan oleh Saksi, pemajuan diri dan kariernya. Hal ini kami dapatkan dari pengakuan korban perkawinan anak dalam film Child Married atau pernikahan anak yang dibuat oleh Kalyanamitra yang mana merupakan ini kasusnya nyata di daerah dampingan Kalyanamitra di Desa Banjaroya Kabupaten Kulon Progo. Selain itu perkawinan anak sangat rentan berdampak pada masalah kesehatan reproduksi anak karena mereka tergolong kelompok dengan risiko tinggi sebagai ibu apabila terjadi kehamilan di bawah usia 18 tahun. Banyak masalah terjadi seperti risiko keguguran, pendarahan, bahkan sampai kematian baik pada sang ibu yang melahirkan maupun bayinya. Pengakuan ini kami dapatkan dari seorang bidan di dalam bukti yang kami berikan dalam film Child Married yang dibuat oleh Kalyanamitra dan perkawinan anak sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak perempuan dalam usia muda menjadi lemah posisinya di dalam relasi kuasa membangun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 perkawinan atau berumah tangga. Menurut kami perkawinan anak yang terjadi di Indonesia saat ini sudah menjadi perhatian dari dunia internasional terutama PBB khususnya Komite CEDAW karena sudah dua kali dalam komentar akhir dari Komite CEDAW PBB tersebut memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk segera melarang atau membuat aturan untuk melarang pernikahan anak di Indonesia untuk itu kami memohon kepada yang terhormat Bapak, Ibu Hakim untuk mengubah materi muatan Pasal 7 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun.” [2.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Kalyanamitra telah mengajukan bukti tertulis dan bukti elektronik yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 29 September 2014, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti PT -2 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Kalyanamitra dan Surat Keputusan dari Kemenkumham dan Kemensos; 3. Bukti PT -3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 4. Bukti PT -4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5. Bukti PT -5 : Fotokopi Artikel Policy Brief BKKBN Seri I Nomor 6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011, berjudul Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan: Mengapa? Dan artikel di web BKKBN pada tanggal 21 Januari 2014 berjudul “Indonesia Menempati Perringkat 37 Kasus Perkawinan Dini”; 6. Bukti PT -6 : Fotokopi Artikel di Suara Merdeka.com berjudul “Lampu Merah Kematian Ibu” oleh Farid Husni; 7. Bukti PT -7 : Cakram Padat film kisah nyata child marriage (Pernikahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 Anak) terbitan Kalyanamitra bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan UNFPA; 8. Bukti PT -8 : Cakram Padat film kisah nyata Child Marriage (Pernikahan Anak) terbitan Kalyanamitra bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan UNFPA; 9. Bukti PT -9 : Fotokopi Concluding Observation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/IDN/CO/6-7)-fifty second session; 10. Bukti PT -10 : Fotokopi Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia (E./C.12/IDN/CO/1). [2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Rahima telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Faktornya antara lain karena sosial budaya seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil dan penilaian masyarakat yang negatif atau dianggap perawan tua terhadap perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh praktik-praktik budaya di masyarakat termasuk di dalamnya interpretasi ajaran agama yang mengandung unsur diskriminasi gender yang merugikan perempuan, terutama anak-anak perempuan. Alasan-alasan yang memiliki nuansa keagamaan seperti untuk menunjukan bakti kepada orang tua kebolehan orang tua menjadi wali mujwir yang berhak menjodohkan anaknya bahkan meminta anaknya untuk segera menikah yang tentu bertentangan dengan prinsip bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas kerelaan kedua belah pihak atau calon mempelai. Bahwa alasan-alasan untuk perkawinan anak yang masih di bawah umur untuk berbakti kepada orang tua yang dalam praktiknya mengabaikan kehendak bebas dan persetujuan si anak adalah tidak tepat. Seorang anak belum cakap untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depannya sendiri. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dalam usia anak sangat mungkin diintervensi oleh tekanan dari berbagai pihak maupun adanya rasa takut atau segan terhadap orang dewasa, termasuk terlebih kepada orang tuanya. Mengingat dalam perkawinan yang terpenting adalah kerelaan dari kedua calon mempelai. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 Dalam ajaran Islam sendiri terdapat hadist yang artinya, “Janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya. Anak gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya.” Karena mereka bertanya, bagaimana izinnya? Jawab Rasullah, “Anak gadis itu diam.” (Hadis Riwayat Bukhari Muslim). Hadis ini seringkali dinterpretasikan bahwa diam identik dengan tujuan yang disampaikan oleh si gadis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia merupakan ekspresi ketidakberdayaan untuk menolak kehendak orang tua atau tindakan yang diambil untuk menghindari konflik dalam keluarga semata, maka perlu untuk ditekankan melalui hadis ini adalah izin yang diberikan oleh seorang yang hendak dinikahkan adalah bersifat mutlak. Bahwa alasan untuk menghindari zina atau untuk melegitimasi pernikahan anak sebenarnya adalah tidak tepat. Sebab kebanyakan alasan untuk menikah di bawah umur yang diajukan kepada pengadilan agama adalah karena telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Pengadilan agama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang cenderung gampang mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini. Panitera muda hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Muhammad Dardiri, mengakui angka dispensasi pernikahan dini di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tinggi. Pengadilan Agama menurutnya kerap tidak bisa menolak permohonan seperti ini lantaran seluruh syarat permohonan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutnya, mereka mengajukan dispensasi adalah kebanyakan hamil duluan. Pengadilan Tinggi Semarang mencatat jumlah perkawinan anak karena kasus kehamilan sebanyak 129, Pengadilan Syariah Provinsi Aceh sebanyak 92, Pengadilan Tinggi Surabaya sebanyak 62, Pengadilan Tinggi Agama Makasar sebanyak 41, dan Pengadilan Tinggi Kendari sebanyak 14. Bahwa banyaknya praktik perkawinan anak dikaitkan dengan interpretasi keagamaan dalam memakai istilah baligh. Dalam ketentuan Islam, seseorang diperbolehkan kawin ketika sudah baligh atau dewasa, di dalam fiqih klasik banyak disebutkan pada saat pertama haid bagi perempuan, yang secara umur antara 12 sampai 17 tahun, dan saat pertama laki-laki keluar air mani atau mimpi basah, mayoritas pada usia 12 sampai 15 tahun. Menurut mayoritas ulama, sabab adalah orang yang mempunyai akil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Akil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah, atau ikhtilat, atau menstruasi, atau haid, atau telah mencapai usia 15 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 tahun. Dengan demikian istilah baah dapat diinterpretasikan tidak saja baligh atau dewasa dalam konteks fisik, namun juga secara mental, ekonomi, dan sosial. Mengingat kedewasaan dalam keseluruhan, hal tersebutlah yang memungkinkan seseorang mampu melangsungkan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab. Bahwa terdapat beberapa kecenderungan di beberapa negara berlatar belakang mayoritas Islam, ada upaya untuk mengubah aturan tentang usia minimum perkawinan di negara mereka. Misalnya, Al-Jazair usia pernikahannya laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Bangladesh untuk perempuan 18 tahun dan untuk laki-laki 21 tahun. Mesir, baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 18 tahun, Maroko 18 tahun, Oman 18 tahun, Sierra Leone 18 tahun, dan Turki 18 tahun. [2.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Perhimpunan Rahima telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 29 September 2014, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Notaris; 2. Bukti PT -2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Bukti PT -3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Bukti PT -4 : Fotokopi tulisan berjudul Menilai Kawin Paksa”Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak, edisi 07 Suplemen Swara Rahima; 5. Bukti PT -5 : Fotokopi tulisan berjudul Perceraian Akibat Kawin di Bawah Umur Meningkat oleh Hirpan Hilmi; 6. Bukti PT -6 : Fotokopi tulisan berjudul Perceraian Akibat Kawin di Bawah Umur Meningkat; 7. Bukti PT -7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1; 8. Bukti PT -8 : Plan Indonesia 2011; 9. Bukti PT -9 : Hasil Penelitian UNICEF di Indonesia (2002); 10. Bukti PT -10 : Fotokopi tulisan berjudul Pernikahan Dini:Antara Cerita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 dan Realita, edisi 40 Suplemen Swara Rahima; 11. Bukti PT -11 : Fotokopi tulisan berjudul Menempatkan Perempuan sebagai Subjek dalam Isu Pernikahan Dini, edisi 38 Swara Rahima; 12. Bukti PT -12 : Fotokopi Laporan Musyawarah, Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family; 13. Bukti PT -13 : Fotokopi Data UNICEF; 14. Bukti PT -14 : Fotokopi SDKI 2007; 15. Bukti PT -15 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 16. Bukti PT -16 : Fotokopi Jurnal Biokep Volume 2. [2.15] Menimbang bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Perkawinan dalam agama Hindu merupakan jenjang kehidupan kedua yang disebut Grihastha Asrama yang ditempuh setelah usai melaksanakan kewajiban masa belajar yang disebut Brahmacari Asrama. Namun, ada juga yang tidak melakukan hidup grihastha, berumah tangga, melainkan langsung memasuki jenjang atau tahapan kehidupan yang bebas dari keterikatan keduniawian atau hidup mengembara sebagai sanyasa atau bhiksuka dan mereka bertekad untuk hidup selibat tanpa hubungan seksual, disebut Sukla Brahmacari serta tidak berumah tangga seperti halnya para yogi di India dan beberapa juga kita temukan di Indonesia. Menurut ajaran Hindu, perkawinan itu bersifat sakral sehingga harus dilaksanakan dengan niat suci. Perkawinan juga dinyatakan sebagai yajna untuk memasuki masa grihastha, kehidupan berumah tangga dan merupakan dharma atau kewajiban suci yang harus dijalani dalam hidupnya. Dengan demikian, maka pasangan suami istri dituntut untuk setia melaksanakan etika kewajiban berumah tangga, dharmaning alaki arabi, sebagai yajna atau persembahan atau bentuk pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang yang hidup berumah tangga mengemban kewajiban yang sangat mulia, antara lain meneruskan generasi yang baik, disebut dharma praja. Melakukan kewajiban agama disebut dharma sampati yang berkaitan dengan panca yajna dan kewajiban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 sosial lainnya. Serta menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indriya atau duniawi lainnya, disebut dharma rati. Oleh karena itu, untuk hidup berumah tangga harus diperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan dalam susastra Veda. Dasar Perkawinan Vivaha atau perkawinan Hindu mempunyai tujuan mewujudkan Grihastha Sukhinah yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng yang selalu mendapat anugerah, karunia dari Hyang Widhi Wasa. Lembaga perkawinan bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual atau rati, melainkan untuk meneruskan keturunan (praja) yang baik atau anak yang suputra sebagai wadah pengamalan kewajiban agama dan ritual, serta wadah untuk melaksanakan kewajiban fungsi sosial, dharma sampati sebagaimana disebutkan tadi. Oleh karena itu, perkawinan Hindu sejalan dengan rumusan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan itu, upacara perkawinan menuju grihastha asrama merupakan lembaga sakral yang terikat dengan aturan-aturan atau norma tertentu. Menurut ajaran Hindu, suatu perkawinan dinyatakan sah jika telah melalui proses upacara suci yang disebut Vivaha Samskara yang sangat disakralkan itu. Upacara perkawinan dipimpin oleh pandita atau Pinandita Lokapalasraya dan baru dapat dilakukan setelah diketahui dan dinyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi ketentuan hukum agama, Hindu Dharma dan hukum negara. Ketentuan dimaksud misalnya: 1. Telah memenuhi syarat usia perkawinan. 2. Memenuhi syarat secara fisik dan kejiwaan. 3. Telah disepakati oleh calon pengantin. 4. Persetujuan pihak orang tua, terutama jika calon pengantin masih di bawah pengampuan. 5. Cara memperoleh calon istri telah sesuai ajaran Hindu. 6. Memiliki dasar keyakinan yang sama. 7. Persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 Setelah upacara Vivaha dilaksanakan dan pasangan suami istri dinyatakan sah, maka mereka masing-masing dan/atau secara bersama-sama mengemban kewajiban keluarga yang disebut dharmaning grihastha asrama. Kewajiban keluarga Menurut hukum Hindu, setiap suami dan istri wajib mengusahakan agar kehidupan berumah tangga mereka dapat mencapai tujuannya dengan cara menjalankan dharmaning alaki arabi seperti meneruskan keturunan atau melahirkan anak yang suputra, anak yang cerdas, pandai, berbudi luhur, melakukan hubungan suami-istri dengan penuh kecintaan, kesetiaan, dan keharmonisan, serta menjalankan kegiatan keagamaan dan fungsi sosial lainnya. Sehubungan dengan itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan swadharma yang merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai fungsi dan kedudukannya masing-masing dalam keluarga. Kewajiban suami Secara umum kewajiban suami yang paling mendasar dalam keluarga menurut Kitab Manu Smerti adalah: 1. Melindungi istri dan anak-anaknya serta berkewajiban mengawinkan anaknya pada waktunya (Manu Smerti IX Sloka 3-7). 2. Menyerahkan harta dan menugaskan istri sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga serta urusan agama bagi keluarga atau dalam hal tertentu urusan agama dilakukan secara bersama-sama (Kitab Manu Smerti IX Sloka 11). 3. Menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya bila karena suatu urusan penting atau tugas ia harus meninggalkan istrinya keluar daerah (Manu Smerti IX Sloka 74). 4. Memelihara hubungan kesuciannya dengan istri, saling setia, dan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan serta keharmo … keharmonisan rumah tangga (Kitab Manu Smerti IX Sloka 101). 5. Menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian serta masing-masing tidak melanggar kesuciannya (Manu Smerti III Sloka 45 dan Smerti IX Sloka 102). Kewajiban istri Secara umum kewajiban istri yang paling mendasar dalam keluarga adalah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 1. Sebagai seorang istri dan wanita hendaknya ia selalu berusaha untuk tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan ayahnya atau suaminya (Manu Smerti V Sloka 49). 2. Istri atau wanita harus pandai-pandai membawa diri, mengatur, dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis (Manu Smerti V Sloka 50). 3. Istri harus setia kepada suaminya, selalu berusaha tidak menyakiti hati suaminya, mengendalikan diri, tetap suci, dan menjalankan tugas mulianya, maka setelah mati ia akan mencapai surga walaupun ia tidak mempunyai keturunan atau anak (Manu Smerti V Sloka 156 dan 160). 4. Istri harus selalu mengendalikan pikiran, perkataan, dan tingkah lakunya dengan selalu mengingat suaminya, tidak melanggar kewajibannya terhadap suami, maka ia dinyatakan sebagai sadhwi dan akan mencapai surga kelak setelahnya mati mendampingi suaminya (Manu Smerti IX Sloka 29). 5. Istri berkewajiban memelihara rumah tangga (Manu Smerti IX Sloka 27). 6. Melahirkan keturunan suputra, menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan, melakukan pelayanan yang setia, melakukan hubungan seksual dengan suami, dan menjadi penyebab pencapaian pahala surga bagi nenek moyang dan anggota keluarga (Manu Smerti IX Sloka 28). Kewajiban dan hak anak 1. Anak berkewajiban untuk patuh dan hormat kepada orang tuanya serta kepada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan (Manu Smerti II Sloka 146-148). 2. Anak laki-laki berkewajiban menyelenggarakan upacara keagamaan bagi leluhurnya yang disebut sraddha (Manu Smerti III Sloka 123-135). 3. Anak-anak berhak menerima warisan dari orang tuanya (Manu Smerti IX Sloka 104, 156, 162, dan 185). Kewajiban dan hak orang tua Setelah seorang istri dalam suatu keluarga melahirkan anak, kedua orang tuanya mengemban dharmaning guru rupaka, kewajiban sebagai orang tua yang harus dilakukannya dengan kesadaran bahwa kewajiban itu merupakan dharma yang akan menyelamatkan dirinya baik dalam kehidupan di dunia ini, maupun di alam niskala setelah mereka mati. Kewajiban itu antara lain: 1. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan atau menyekolahkan anaknya pada umur tertentu. Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka anaknya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 terancam sanksi kapatita yaitu dikeluarkan dari masyarakat Arya dan dilarang untuk mengucapkan mantra-mantra terutama mantra savitri (Manu Smerti II Sloka 36-40). 2. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas perkawinan anaknya, untuk itu orang tua harus memilih calon menantu yang akan dikawinkan dengan anaknya. Bila sampai melewati batas usia, anak itu belum juga dikawinkan, maka orang tuanya akan kehilangan haknya untuk memilih calon menantu (Manu Smerti IX Sloka 90-93). 3. Orang tua berhak mewaris dari putranya yang tidak mempunyai keturunan maupun saudara (Manu Smerti IX Sloka 185-197). Demikianlah ketentuan dalam ajaran Hindu tentang kewajiban dan hak masing-masing dari suami, istri, anak, dan suami-istri sebagai orang tua. Kewajiban itu merupakan svadharma yaitu kewajiban yang melekat secara alami dan secara hukum bagi diri mereka masing-masing. Bila terjadi penyimpangan atau pengingkaran terhadap suatu svadarma tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bahkan dianggap sebagai berdosa. Pentingnya penentuan usia perkawinan Perkawinan adalah awal bagi pasangan suami isteri untuk menjalani kehidupan berumah tangga atau grihastha dan mengemban beban tanggung jawab kewajiban yang cukup berat. Penjelasan tentang dasar perkawinan dan svadharma dari masing-masing suami, isteri, anak, dan orang tua sebagaimana diuraikan di depan menuntut adanya kematangan jasmani dan rohani sehingga siap secara mental sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, penentuan usia perkawinan menjadi sangat penting agar mereka suami-isteri mampu atau sanggup melaksanakan fungsi sebagai keluarga Hindu untuk mencapai tujuan perkawinan. Dalam menentukan usia perkawinan, berbagai literatur Agama Hindu dan berbagai pendapat para ahli susastra Veda menyatakan beraneka ragam pandangan. Dasar pandangan itu juga mengacu kepada ketentuan susastra Veda, ketentuan tersebut tercantum di dalam Kitab Manawa Dharmasastra atau Kitab Manu Smerti adhyaya (7) Sloka 10 yang berbunyi “Karyam so weksya saktimca desa kalanca tattwatah, kurute dharma siddhyartham wiswarupam punah-punah.” Artinya bila hendak mewujudkan sesuatu karya hendaknya dipertimbangkan aspek-aspek iksa, sakti, desa, kala, dan tattwa, dengan demikian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 pekerjaan itu akan mencapai kesempurnaan dalam berbagai bentuknya. Sloka tersebut merupakan konsep dasar berpikir di dalam menentukan keputusan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan, sehingga memperoleh hasil sempurna atau hasil yang terbaik. Dasar berpikir itu terdiri dari 5 aspek, yaitu iksa adalah hakikat tujuan dari suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dua, sakti adalah kesadaran atas kemampuan baik fisik maupun mental, termasuk kesadaran pengetahuan. Tiga, desa adalah tempat dilakukannya suatu kegiatan atau bentuk tindakan yang akan dilakukan. Empat, kala adalah waktu, era, atau zaman ketika kegiatan atau tindakan akan dilaksanakan. Lima, tattwa adalah dasar filosofis hakikat ajaran susastra Veda yang melandasi suatu kegiatan atau tindakan. Di samping konsep dasar berpikir tersebut di dalam mengambil suatu keputusan, digunakan juga pertimbangan berdasarkan Tri Permana yang terdiri atas: satu, Agama Pramana yaitu ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam kitab agama. Dua, Anumana Pramana yaitu logika berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, Pratyaksa Pramana yaitu fenomena sebab akibat dari suatu kejadian yang dilihat atau disaksikan secara langsung. Dengan menggunakan dua konsep dasar berpikir tersebut penentuan usia perkawinan dapat dipertimbangkan agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Menurut pandangan Hindu suatu perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa bukan hanya ditentukan oleh ciri datangnya menstruasi bagi wanita dan ciri akil balig lainnya bagi laki-laki. Ciri-ciri seperti itu baru menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia remaja atau baru dewasa secara fisik saja dan belum dianggap dewasa karena kecerdasan kedewasaan dalam arti sesungguhnya adalah dewasa secara jasmani dan mental dalam arti telah memiliki kestabilan jiwa. Hal ini dapat dianalisis dari susastra Hindu Kitab Nitisastra Kawin, syairnya menyatakan, “Taki takining sewaka guna widya, ingsmara wisaya rwang puluhing ayusya, tengahi tuwuh sanwacana gegenta, patilaring atmeng tannu paguroken.” Artinya pada usia muda seseorang harus mengabdi dengan menuntut ilmu, di usia 20 tahun mereka dapat memadu asmara, namun di pertengahan umur mereka harus benar-benar memperhatikan wacana-wacana kebijaksanaan, kemudian berguru tentang pengentasan jiwatman atau roh dari badannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 Selanjutnya Kitab Canakya Niti Sastra Adya ayat (3) Sloka 18 menyebutkan “Lalayet pancavarsani, dasavarsani tadayet, prapte tu sodasevarse, putram mitravadacaret.” Artinya asuhlah anak dengan cara memanjakannya sampai umur 5 tahun, berikan ganjaran atau sanksi selama 10 tahun berikutnya, bila telah menginjak umur 16 tahun amat-amatilah tingkah lakunya dan berikan teguran, dan setelah dewasa berikanlah wacana seperti kepada seorang sahabat. Berdasarkan ungkapan kedua sloka tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dianggap telah mencapai usia dewasa adalah setelah berumur lebih dari 16 tahun atau dimulai antara 16 tahun sampai 20 tahun. Pandangan atau ketentuan lainnya tentang usia yang layak untuk melakukan perkawinan, terdapat di dalam kitab Manu Smerti yang menyatakan bahwa: 1. Ayahnya dapat dipersalahkan bila tidak mengawinkan anak perempuan pada waktunya (Manu Smerti 9, Sloka 4). 2. Walaupun gadis itu telah mencapai umur yang layak untuk kawin akan lebih baik kalau ia menetap di rumah ayahnya sampai akhir hayatnya jika dia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat-sifat luhur (Manu Smerti 9, Sloka 89). 3. Seorang ayah harus menanti tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. Sementara itu, ia harus pula memilih calon menantu yang sederajat. Bagi seorang gadis bila ayahnya tidak mengawinkannya dan bila gadis itu sendiri mencari calon suami serta kawin dengannya, maka ia tidak dikatakan bersalah maupun berdosa (Manu Smerti 9, Sloka 90-91). Dengan demikian, usia yang layak untuk kawin bagi seorang wanita adalah setelah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi, menurut beberapa penulis ahli sastra seperti Bhagawan Kullukabhata, Narayana, dan Raghawananda sebagaimana dikemukakan dalam buku Perkawinan Menurut Hindu, Gde Pudja, M.A., 1975 halaman 34. Usia yang layak untuk kawin bagi wanita adalah 18 tahun. Apabila ayahnya diharapkan untuk menunggu 3 tahun lagi, maka ini berarti bahwa putrinya baru dikawinkan pada umur 21 tahun. Berdasarkan penjelasan dan analisa terhadap berbagai ketentuan susastra Veda serta pandangan para penulis tersebut, maka usia yang layak untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 kawin bagi wanita adalah antara 18 tahun sampai 21 tahun bila menunggu sampai 3 tahun seperti yang dinyatakan dalam Kitab Manu Smerti 9 Sloka 90. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan, “Ketentuan yang dianggap anak sampai mencapai umur 18 tahun” dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sampai mencapai umur 21 tahun. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1974 dalam Pasal 47 menyatakan, ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Ayat (2), “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang dianggap anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum kawin. Hal ini berarti bahwa frasa 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketidaksesuaian. Setelah menganalisa berbagai ketentuan susastra Veda, pendapat para ahli sastra Hindu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan konsep dasar berpikir sebagaimana telah dijelaskan di depan, maka kami selaku Saksi Ahli dari Parisada Hindu Dharma Indonesia menyimpulkan bahwa ketentuan frasa 16 tahun pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dilakukan perubahan. Sehubungan dengan itu kami berpendapat. Pertama bahwa frasa 16 tahun sudah selayaknya dilakukan perubahan menjadi 18 tahun bagi calon pengantin wanita. Kedua bahwa frasa 18 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan menjadi 21 tahun bagi calon pengantin pria atau setidak-tidaknya sama dengan ketentuan yang tercantum saat ini yaitu 19 tahun. Penutup Demikianlah pandangan Hindu tentang usia perkawinan yang dinyatakan layak menurut ketentuan susastra Veda dan dengan adanya penyesuaian tersebut diharapkan perkawinan sebagai proses menuju jenjang kehidupan grihastha dapat mencapai tujuannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 [2.16] Menimbang bahwa Konferensi Waligereja Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Materi yang dibicarakan berkaitan dengan batasan usia calon mempelai untuk menikah. Menurut kami, mesti dikaitkan dengan tanggung jawab perkawinan yang akan diemban oleh mereka yang mau menikah. Maka batasan usia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 semestinya dikaitkan dengan bagaimana perkawinan yang akan dibangun oleh mereka berdua, terutama tanggung jawab yang muncul dari tindakan perkawinan itu? Antara lain adalah relasi pria dan wanita sebagai suami-istri yang ingin bersama-sama membangun ikatan lahir batin yang sungguh-sungguh membahagiakan dan kekal. Pemahaman perkawinan ini mengandaikan calon mempelai mampu untuk mewujudkan apa yang dia janjikan dan direncanakan. Menurut kami batasan usia yang sekarang ditentukan dalam Pasal 7 lebih berkaitan dengan pertimbangan soal kematangan biologis dan belum dan/atau kurang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang begitu penting untuk mewujudkan cita-cita membangun keluarga. Salah satu yang penting adalah kematangan pribadi, baik itu sisi psikologis maupun kematangan yang lain, terutama untuk mengemban tanggung jawab kepala rumah tangga dan mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Sementara ini dari pengalaman kami, kami menjumpai bahwa usia 16 tahun untuk perempuan, masih belum mencukupi untuk kesiapan tanggung jawab mengembang cita-cita hidup perkawinan yang mengandaikan berbagai kemampuan yang lain seperti tadi kami sebutkan, maka dalam kesempatan ini terutama memperhatikan berbagai pengalaman dalam kehidupan berrumah tangga yang kami jumpai, kami berpendapat bahwa baik Pasal 1 apalagi ayat (2) yang kemudian, membuka dispensasi untuk usia yang sudah ditentukan semakin membuat, terutama calon mempelai perempuan, dalam situasi yang tidak cukup mudah untuk mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Kami mendukung untuk kesiapan usia sedemikian rupa yang memang memenuhi tuntutan untuk tanggung jawab membangun perkawinan dan keluarga. Maka pengandainnya adalah penting batasan usia dimana calon mempelai sungguh-sungguh mampu untuk mengemban tanggung jawab perkawinan itu. Yang pertama, dari sisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 biologis, kemudian juga psikologis, dan yang lain sekarang ini begitu menentukan adalah kehidupan ekonomi. Usia 16 tahun terlalu dini untuk memungkinkan seorang mandiri mewujudkan tanggung jawab sebuah keluarga, maka keterangan dari kami adalah mendukung peninjauan kembali Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pengarah kepada batasan usia yang lebih mampukan calon mempelai untuk mengemban tanggung jawab yang mau diwujudkan bersama dalam membangun keluarga melalui perkawinan, khususnya calon mempelai perempuan kami merasa bahwa usia 16 tahun terlalu muda untuk tanggung jawab yang begitu besar. [2.17] Menimbang bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Pandangan Majelis Ulama Indonesia seperti demikian itu juga selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 140, Mahkamah menyatakan bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung 5 sila yang saling terkait satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Oleh sebab itu, setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lainnya, baik kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, vide putusan MK Nomor 140. Selanjutnya, Mahkamah menyatakan bahwa pembentuk Undang- Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut. 1. Pembukaan alinea ketiga yang menyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan seterusnya. 2. Pembukaan alinea keempat yang menyatakan “Berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa” dan seterusnya. 3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji” dan seterusnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 4. Pasal 25E ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” dan seterusnya. 5. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan” dan seterusnya. 6. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan hak beragama dan seterusnya. 7. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan nilai-nilai agama. 8. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” 9. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pemeluk untuk memeluk agamanya masing-masing.” 10. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, vide putusan MK Nomor 140. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1974 telah mengandung kuat nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan pasal demi pasal dari Undang- Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, dengan keruhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani, mempunya peranan yang penting, membentuk keluarga bahagia erat berhubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Kemudian juga dinyatakan dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. MUI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan usia perkawinan telah merujuk pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 khususnya Islam. Dengan demikian, ketentuan a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama sebagaimana telah dikemukakan di atas. Penetapan Usia Perkawinan 1. Penetapan usia perkawinan yang dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan pilihan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang. Bahwa batasan umur sekurang-kurangnya 16 tahun bagi pihak wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang, sehingga kerugian konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma a quo. Dengan demikian, pasal a quo yang dimohonkan pengujian tidak mengurangi, mengabaikan, dan bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Nomor 51/52/59, dan juga Nomor 51 Tahun 2012, Nomor 52 Tahun 2012, Nomor 54 Tahun 2012, dan Nomor 55 Tahun 2012. 2. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. Sesuai hukum agama, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa sesorang diizinkan melakukan perkawinan termasuk Islam. Dalam hukum agama misalnya Islam, hanya diatur dalam soal balig, di mana seorang mulai dibebani atau ditaklif dengan beberapa hukum syarak. Dalam hukum Islam bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 1. Apabila sesorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba. 2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig. 3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig. Sumber: Kitab Safinatun Najah. Dengan demikian melihat komparasi hukum Islam, maka usia 16 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usia yang sudah masuk kategori balig. Usia ini memiliki alasan kuat jika sudah diizinkan untuk melakukan perkawinan. Penetapan usia minimal bagi wanita untuk menikah yaitu 16 tahun merupakan ijtihad para ulama PPP di dalam DPR Republik Indonesia pada waktu pembahasan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya Prof. Dr. Kiai Ali Yafie (NU), Tengku Saleh (Perti), Oka Abdul Aziz (Al Washliyah), dan ulama terkemuka di luar DPR Republik Indonesia seperti Kiai H. Abdullah Syafei, Kiai Syukri Gazali, dan Kiai Muhayat. Penetapan usia nikah minimal 16 tahun bagi wanita pada akhirnya disetujui oleh ulama di DPR dan ulama di luar DPR Republik Indonesia dengan catatan perlu diberikan ruang dispensasi dengan alasan tertentu dan keharusan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penetapan usia minimal 16 tahun bagi wanita disebabkan diantaranya pada waktu itu masih terdapat banyak pernikahan anak di bawah 16 tahun. Ini keterangan Prof. Dr. Kiai Ali Yafie di kediamannya pada hari Senin 17 November 2014 yang lalu sekitar pukul 09.00 pagi. Penetapan usia minimal 16 tahun untuk menikah bagi perempuan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 tentang Perkawinan ini agar tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam. Menurut Dr. Julianto Witjaksono, rentang usia remaja adalah ketika wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun, keterangan ahli dari Dr. Julianto Witjaksono dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 halaman 3, sedangkan menurut Kartono Muhammad usia remaja yaitu usia 12 tahun sampai 19 tahun. Keterangan ahli dari Kartono Muhammad dalam risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 halaman 7. Dari keterangan ahli di atas, maka usia 16 tahun dan usia 18 tahun adalah sama-sama digolongkan dalam kategori usia remaja untuk wanita dan sebagaimana telah dikemukakan di atas sesuai ajaran Islam tanda dewasa balig adalah mulai 9 sampai 15 tahun. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia diizinkan wanita menikah atau kawin pada usia 16 tahun adalah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai agama Islam. Dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Dengan angka batas minimal 16 tahun untuk usia kawin wanita, maka ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi. Adanya kerusakan kemudaratan moral dan susila di kalangan remaja diperparah dengan kondisi dan pengaruh lingkungan sosial, media, dan film. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2007 pernah merilis bahwa sebesar 67,7% remaja SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Data survei Komnas PA ini dilakukan pada 4.500 remaja di 12 kota besar seluruh Indonesia. Dengan demikian, seks bebas sudah menjadi “ideologi” baru di kalangan remaja dan pemuda. Oleh karena itu, pengaturan batas minimal 16 tahun usia perkawinan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah perlu dipermasalahkan dan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 Usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan telah diterima masyarakat hingga saat ini. Rancangan Undang-Undang Perkawinan merupakan RUU yang disetujui secara aklamasi dan disahkan DPR dalam sidang paripurna DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973. Kemudian pada 2 Januari 1974 disahkan oleh presiden dan diundangkan pada hari itu juga dan pada saat pelaksanaan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanggal 1 April 1975. Sejak disahkannya pertama kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur diizinkannya usia perkawinan bagi wanita pada usia 16 tahun telah diterima masyarakat hingga saat ini, ini terbukti hingga saat ini tidak ada gejolak gerakan dalam masyarakat dari agama manapun yang menginginkan dibatalkannya ketentuan a quo. Tanggapan MUI terhadap dalil-dalil Para Pemohon terkait usai perkawinan Bahwa Para Pemohon, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, mendalilkan alasan-alasan permohonan untuk menyatakan inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengaur diizinkannya usia perkawinan bagi wanita pada usia 16 tahun, sebagai berikut. 1. Bahwa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan apabila kelahiran terjadi pada perempuan usia anak sebelum mencapai 18 tahun mempunyai risiko kematian, mengancam hidupnya, kecacatan, dan kesakitan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian menurut Para Pemohon, pembiaran pengaturan usia 16 tahun anak perempuan menikah dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide halaman 9 sampai 10 permohonan Para Pemohon. Terhadap dalil Para Pemohon ini, MUI berpandangan bahwa apa yang disampaikan Para Pemohon adalah sangat bias dan tidak argumentatif sebab data-data yang dipakai untuk menyimpulkan bahwa pembiaran pengaturan usia anak 16 tahun anak perempuan menikah bertentangan dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sangat tidak logis. Para Pemohon hanya menampilkan data ASFR (Age Specific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut umur 15 sampai 19 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 tahun, dimana pada tahun 2012 masih ada 10% remaja usia 15 sampai 19 tahun yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama terjadi penurunan cukup besar dari tahun 2007, kemudian dari data ini Para Pemohon langsung mengambil kesimpulan bahwa pembiaran usia 16 tahun anak perempuan menikah bertentangan dengan tujuan konstitusi untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon sama sekali tidak bisa membuktikan hubungan kausalitas antara usia 16 tahun anak perempuan menikah dengan perlindungan hak hidup dan kelangsungan hidup anak, bahkan lebih tidak logis lagi ketika Para Pemohon sendiri justru menggunakan ASFR (Age Specific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut umur 15 sampai 19 tahun. Para Pemohon kehilangan logika dan tidak lagi mampu untuk membedakan risiko wanita kawin pada usia umur 16 tahun dengan umur 18 tahun terhadap kematian atau mengancam hidupnya dan kecacatan dan kesakitan atau kelangsungan hidupnya. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan perkawinan anak dengan kehamilan dini di bawah umur 18 tahun sangat berisiko sebagai si ibu, dan ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kehidupan dari anak-anak, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Halaman 11 dari Para Pemohon. MUI harus mengatakan bahwa dalil Para Pemohon dalam hal ini sangatlah lemah serta tidak didukung oleh data yang logis dan kuat, Para Pemohon menarik kesimpulan hanya dari data SDKI 2012 yang menunjukan wanita yang menikah pada usia 18 tahun adalah sekitar 31,5% dan wanita yang menikah pada usia 15 tahun ada 5,5%. Dan dari data sebelumnya pada tahun 2007 menunjukan wanita yang menikah pada usia 18 tahun ada sekitar 31,6% dan wanita yang menikah pada usia 15 tahun ada 9,3%. Data yang dikutip Para Pemohon di atas hanya menjelaskan bahwa wanita yang menikah pada usia 18 tahun lebih banyak daripada yang menikah pada usia 15 tahun. Sama sekali tidak ada menunjukan perkawinan anak dengan kehamilan dini di bawah umur 18 tahun sangat berisiko bagi si ibu. Para Pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan data dan bukti bahwa ada hubungan antara wanita yang menikah usia 18 tahun dengan wanita yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 menikah pada usia 15 tahun dengan risiko tinggi bagi kesehatan si ibu dan anak, dan juga sama sekali tidak menunjukan dengan data dan bukti hubungannya dengan terancamnya hak hidup, hak mempertahankan hidup, dan kehidupan bagi anak-anak, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa Para Pemohon tidak mampu membuktikan akibat umur 16 tahun dengan 18 tahun terhadap apa yang diduganya tersebut. 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengaturan mengizinkan anak perempuan menikah umur 16 tahun akan mengancam hak membentuk keluarga, hak atas perlindungan kekerasan, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Pasal 28G. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Vide halaman 12 permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 30. Lagi-lagi Para Pemohon tidak bisa membuktikan alur ilmiah dari diizinkannya anak perempuan menikah umur 16 tahun dengan terancamnya hak-hak yang secara “panjang lebar” disebutkan oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas. Tidak ada satu pun data apalagi fakta yang ditunjukan oleh Para Pemohon yang menguraikan kaitan antara diizinkannya anak perempuan menikah umur 16 tahun dengan terancamnya hak-hak tersebut. Para Pemohon terlalu memaksakan dengan yang kemudian dianggapnya sebagai dalil ilmiah, ini sesuatu hal yang jauh dari cara berpikir ilmiah. 4. Bahwa Para Pemohon menguraikan perkawinan anak akan mengancam hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, Pasal 28C ayat (1). Hak atas perlindungan diri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, Pasal 28G. Hak sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) halaman 13 permohonan Para Pemohon. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu berlangsung sejak dari buaian setelah anak dilahirkan sampai ke liang kubur, usia lanjut. Pandangan ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah bahwa pendidikan sekolah dapat ditempuh melalui jalur sekolah formal, SD, SMP, dan SMA, Paket A (penyetaraan setingkat SD), Paket B (penyetaraan setingkat SMP), dan Paket C (penyetaraan setingkat SMA), serta perguruan tinggi. Proses pembelajaran juga telah dibuka bagi pembelajaran mandiri di rumah, home schooling yang dapat disetarakan dengan SD, SMP, dan SMA. Satuan pendidikan selain diselenggarakan oleh pemerintah negeri juga diselenggarakan oleh masyarakat swasta, selain itu perkuliahan pada jenjang perguruan tinggi juga telah dibuka sistem pembelajaran jarak jauh melalui universitas terbuka yang dapat diakses di seluruh Indonesia, bahkan diikuti di seluruh dunia melalui konsulat jenderal pendidikan pada kedutaan besar di luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, tidak ada hak yang dilanggar terhadap kesempatan mengecam pendidikan bagi wanita menikah usia 16 tahun sebab kesempatan mengenyam pendidikan terbuka luas. Sebangun dengan alur berpikir sebelumnya, para Pemohon juga sama sekali tidak mampu menjelaskan kaitan diizinkannya anak perempuan menikah umur 16 tahun dengan terancamnya hak-hak dimaksud oleh para Pemohon. Para Pemohon juga tidak satu pun menjelaskan perbedaan jika anak perempuan menikah umur 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan menikah umur 16 tahun dalam kaitan dengan hak-hak tersebut. Dengan demikian, uraian para Pemohon ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah frasa 16 tahun diganti dengan frasa 18 tahun. 5. Bahwa para Pemohon menyatakan di usia 16 tahun anak belum mampu berperan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak dan masih memerlukan pengembangan jiwanya. Dengan demikian para Pemohon, maka perkawinan usia 16 tahun ini akan mengancam hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan (Pasal 28B ayat (1)), hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1)), hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 24D), hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28D), hak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H ayat (1)) vide halaman 13 sampai 14 permohonan para Pemohon. MUI masih melihat apa yang dikemukakan para Pemohon hanya sebagai asumsi dan pernyataan yang tidak disertai pembuktian ilmiah sebab para Pemohon sama sekali tidak mengelaborasi kaitan antara diizinkannya usia 16 tahun bagi wanita untuk menikah atau kawin dengan terancamnya hak-hak konstitusional, hak yang dipaparkan para Pemohon sebagaimana di atas. Dengan dugaan dan asumsi dari para Pemohon seperti ini bukan alasan hukum untuk dapat mengabulkan, diubahnya frasa 16 tahun, diganti menjadi frasa 18 tahun, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. 6. Bahwa para Pemohon juga mengemukakan hak-hak yang dilanggar akibat dari pernikahan anak. Hak-hak itu: a. Hak atas pendidikan. b. Hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, perkosaan, dan eksploitasi seksual. c. Hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi. d. Hak untuk istirahat dan menikmati liburan dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. e. Hak untuk tidak dipisahkan oleh orang tua di luar keinginan anak. f. Hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang mempengaruhi segala aspek kesejahteraan anak. Hak-hak yang disebutkan oleh para Pemohon ini berdasarkan konvensi hak- hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi Indonesia, halaman 14, permohonan para Pemohon. MUI berpandangan bahwa dalil para Pemohon ini juga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Mahkamah untuk mengubah frasa 16 tahun menjadi 18 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 tahun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebab alat uji yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah dalam bentuk konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan meskipun sudah diratifikasi Indonesia. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jelas dinyatakan bahwa alat uji dalam undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesimpulan 1. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa Undang-Undang Perkawinan, telah mengandung sangat kuat nilai-nilai agama Islam. 3. Bahwa ketentuan terkait usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah sesuai dengan nilai agama Islam. 4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah konvensional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Petitum Berdasarkan uraian di atas, maka MUI memohon kepada Mahkamah Yang Mulia menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan amar sebagai berikut. 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon agar dapat memutus yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia telah mengajukan seorang Ahli yaitu Elly Risman yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut: Sejak tahun 1990, perilaku seksual pranikah siswa SMA di Jakarta dan Yogyakarta, itu menurut hasil riset 54,3% karena membaca buku porno di Jakarta dan menonton blue film, 49,2% di Yogyakarta. Motivasi utama mereka melakukan hubungan seks pranikah adalah suka sama suka, pengaruh teman, kebutuhan biologis, dan merasa kurang taat pada nilai agama sebanyak 20%-26%. Data kami, tahun 2008, 67% siswa SD kelas 4, 5, 6, itu terpapar pada pornografi. Di tahun 2014 sekarang ini, 93%, bayangkan dampaknya. Jadi, ternyata Indonesia sejak 2007 sudah jadi negara destinasi child trafficking dan termasuk pornografi anak. Selain ditumpangi dengan malware yang bisa memberatkan jaringan Indonesia, ternyata sejak lama kita diincar Interpol karena kasus pornografi anak. Data kami, untuk tahun 2014, Januari dan sampai Oktober 2014 terhadap 1604 anak kelas 4, 5, 6 SD Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Semarang, 93% telah melihat pornografi tidak sengaja. Dari mana? Film, bioskop, DVD=21%, situs=14%, games=13%, video=12%, komik, sinetron, iklan, media, Hp, dan buku. Ini jangan-jangan adalah anak kita pribadi juga dari kelas 4, 5, 6 SD. Di mana anak-anak melihat? Rumah sendiri. Jadi, kita bisa berkata di sini, “Engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku?” Karena kalau kita tidak masukkan anak kita di data ini, kita tidak akan menimbulkan sense of emergency, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 ya, yang kita ingin bicarakan sekarang. Ternyata 10% di rumah teman, ruang lainnya, ruang ganti, Hp, sopir, ya, punya sendiri, dan berbagai alasan lainnya. Perasaan anak melihatnya? Jijik. Tapi, ada 13%, Yang Mulia, anak merasa akan biasa-biasa saja, ya. Ada yang kapok, penasaran, kaget, senang, agak senang, kepikiran, kepikiran terus, dan sebagainya, dan ini akan saya jelaskan apa, bagaimana cara kerja otak menghadapi ini semua. Mark B. Kastleman, penulis buku The Drug of The New Millennium dan 13 ahli terapis adiksi pornografi tingkat dunia yang telah saya temui di Amerika, mereka mengatakan sebenarnya, Yang Mulia, hanya 3 yang diinginkan oleh para pebisnis pornografi yang keuntungannya di atas penjualan senjata gelap adalah anak dan remaja kita memiliki perpustakaan porno, yaitu gambar yang banyak sekali di kepalanya yang masuk lewat berbagai sumber tadi, sehingga seperti kali, bagi, tambah, kurang, dia bisa ingat kapan saja, muncul kapan saja, dan tidak bisa dikendalikan. Kedua, mereka menginginkan anak kita dan remaja kita, anak kandung kita, dan anak Indonesia mengalami kerusakan otak permanen apabila tidak diterapi dan mereka akan menjadi pelanggan seumur hidup. Target akhir daripada bisnis ini adalah incest. Siapa, Yang Mulia dan teman-teman? Yang diharapkan jadi target utama adalah anak laki-laki kita. Kenapa anak laki-laki? Karena otaknya otak kiri seperti ayahnya dan otak kiri lebih fokus dan testosteron lebih banyak di otaknya dan mohon maaf saya sampaikan di sini karena kemaluannya di luar, jadi mudah distimulasi. Lalu yang kedua yang ditargetkan adalah anak laki-laki kita yang belum balig. Kenapa? Karena dia berharap, mohon maaf, ejakulasi pertama yang dialami anak laki-laki kita adalah karena melihat pornografi di tangannya, di rumahnya yang wifi, tv-nya yang berbayar, handphone genggam, dan games. Lalu, siapa lagi yang diharapkan adalah yang smart, semua anak kita lebih pintar daripada orang tuanya, mereka sensitif. Ini menurut Mark B. Kastleman, ya, dan sudah kita rasakan di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan data-datanya. Yang sensitif. Siapa yang sensitif? Yang anak-anak kita yang berayah dia ada, berayah tiada, yang beribu dia ada, beribu tiada. Ayah yang menaiki jenjang kariernya lupa punya anak. Ibu yang menaiki jenjang kariernya lupa punya anak, ya, tidak menyiapkan anaknya menjadi generasi era digital. Jadi, anaknya ya, seperti kata lagu, “I’m nobody’s child, just like a flower I’m growing wild.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 Lalu yang spiritual, yang bukan hanya pendidikan sehari-harinya, yang pendidikan agama pun kita subkontrakkan ke tangan orang lain dengan berkecambahnya sekolah menjadi industri. Dengan misalnya, dari agama Islam: SDIT, Al, Al, Al, kemudian orang tua beragama merasa telah mensubkontrakkan anaknya, tapi mereka tidak melakukan pendidikan spiritual yang menghantarkan mereka siap untuk menjadi dewasa, remaja, ataupun menikah. Inilah sasaran tembak pertama, kita masih bisa melihat ke dalam diri kita sendiri tentang anak- anak yang 3S ini. Berikutnya adalah anak-anak yang blast boring. Kenapa boring, Yang Mulia? Karena 6 tahun sudah masuk SD, kurikulumnya 2013 yang sangat berat. Otak bersambungan pada usia 7 tahun. Anak 5 jam di sekolah, pulang bawa PR, habis itu les. Itu sudah malam hari, besok begitu. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, dan tahun, dan tahun, di kelas 4, 5, dan 6 anak sudah bosan. Pulang ke rumah, ayah ada, ayah tiada, ibu ada, ibu tiada, kecuali ada pembantu, kadang-kadang ada anak kunci di bawah karpet. Di Amerika ini disebut the (suara tidak terdengar jelas) key kids, anaknya anak kunci. Tidak hanya kelas menengah atas, di bawah pun, anak-anak kita bosan dan kesepian. Lalu mereka tetap marah, mau kepada siapa mereka mengadukan persoalan hari-hari mereka? Mereka takut nanti PR belum kelar dimarahi dan sebagainya. Tidakkah mereka anak-anak kita sejak kelas 4, 5, 6 sudah stres dan capai. Engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Jadi, anak-anak inilah yang menjadi sasaran tembak bisnis pornografi sebelum balig. Jadi, bagaimana kerusakan otak anak kita, Yayasan Kita dan Buah Hati bekerja sama dengan Pusat Intelegensia Depkes menghadirkan dr. Donald Hilton Jr., 4 tahun yang lalu. Yang Mulia dan teman-teman bisa melihat, memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dan narkoba dari tinjauan kesehatan. Aula Auditorium Departemen Kesehatan RI, ini mobilnya Donald Hilton. Jadi, sebuah mobil berjalan kencang, mengalami kecelakaan, sopirnya cedera, otaknya di atas alis kanan mata. Kalau ini dilakukan oleh dr. Donald Hilton dengan berapa kasus, saya sudah pergi ke rumah sakit itu dan menyaksikan MRI ini, penikmat pornografi, anak-anak, orang dewasa mengalami kerusakan otak yang sama. Di bagian mana, otak rusak itu? Nih, di atas alis kanan mata. Bagian mulianya manusia yang membedakan kita dengan binatang. Otak ini yang membuat seseorang bisa membuat perencanaan, ya, anak kita mau jadi pilot, dia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 merencanakan masa depannya, dia mengorganisasi waktunya, dia mengatur emosi, enggak bisa main games terus ya, atau skateboard. Kenapa? Karena kalau pakai kacamata, enggak bisa jadi pilot. Patah kaki, enggak bisa jadi pilot. Jadi, dia harus belajar mengontrol diri dan konsekuensi dan mampu mengambil keputusan. Ini matang usia 20. Makanya saya bilang, kalau saya sebagai psikolog dan ibu, saya paham, saya setuju tuntutan teman-teman. Tapi masalahnya, usia berapa kita berikan HP ke tangan anak kita, rumah wifi, handphone di tangan games, dan tv berbayar? Ya, jadi anak kita waktu pertama sekali melihat, “Ha! Astaghfirullahaladzim! Ha? Ha? Ha? Ha?” Dengan perasaan gambar porno masuk lewat mata, ya, tapi dopamin di pusat perasaan, langsung ke pusat perasaan karena ini belum berfungsi, masuk ke pusat perasaan, nama lainnya limbic system, ini mengeluarkan hormon namanya cairan otak yang sudah tersedia, bedanya dengan narkoba, narkoba dimasukkan dari luar, ini sudah tersedia di dalam, namanya dopamin. Dopamin, bikin orang fokus, keluar pada saat kita bersetubuh. Dopamin meningkatkan birahi, dopamin membuat puas, dopamin bikin kecanduan. Jadi, apa yang terjadi? Anak kita kecanduan, ya. Dan mereka yang sudah melihat gambar A, tidak akan mau lihat gambar A, kebutuhannya meningkat karena mereka tidak peka lagi terhadap itu, ya, tingkat pornografi yang mereka lihat meningkat, ini Victor B. Cline. Saya menemuinya. Akhirnya ujungnya apa, mereka acting out, mereka melakukannya, mengapa? Karena otaknya belum sempurna berkembang, mereka hanya mampu meniru. Jadi, banyak sekali sekarang anak-anak kita maupun orang dewasa berwajah manusia, tapi otaknya berubah pelan-pelan menjadi otak binatang. Jadi apa akibatnya dan apa kaitannya dengan kehadiran saya di sini? Kalau pelakunya punya uang, dia akan pergi ke lokalisasi. Bahwa Ibu Walikota Surabaya membuktikan di acara Mata Najwa bahwa PSK 60 tahun melayani anak SD untuk Rp. 1.000,00, Rp. 2.000,00. Artinya, Rp. 1.000,00, Rp. 2.000,00 pun bisa. Jika pelakunya tidak punya uang, ini yang terjadi sekarang ini. Pelajar SMA perkosa siswi SMP usai tonton film porno, anak SMP perkosa bocah SD, bocah SD perkosa anak TK, dan bayi diperkosa pamannya, depan belakang tembus, mati seketika. Maafkan saya, kasus pemerkosaan dari analisa berita isi internet terjadi sudah di 34 provinsi. Saya hanya ingin bertanya, itu berita internet Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 yang terjadi sesungguhnya. Jawablah dengan hati nurani kita, lebih kecil atau lebih baik besar? Jika pelakunya anak-anak, mereka melakukannya suka sama suka, sama dengan data 1990 tadi, lihat 97% anak kita telah mengakses pornografi, 93% pernah ciuman bibir, 62,7% seks di luar nikah, 94.270 kasus hamil di luar nikah, 21% pernah aborsi, belum lagi kasus AE-FP. Saya ingin mengajak untuk mendengar sedikit tentang kasus video mesum SMP Negeri 4 yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari gedung ini ke arah timur. Anak laki-laki ini berumur 13 tahun, ngeseks dengan kakak kelasnya berusia 14 tahun. Menurutnya tidak ada paksaan, terjadi secara alamiah. Ada satu teman yang menyaksikan saat pertama kali. Semua anak-anak kita sekarang banyak sekali, maksud saya tidak semua, mohon maaf, melakukan ini dengan ditonton teman-temannya. Dari keterangan saksi mereka sudah sering melakukannya, dalam tiga hari lima kali. Kapan? Pagi jam 08.00 WIB, siang, lalu sore, semua dilakukan dalam kelas. Anak kita sekarang ngeseks dalam kelas. 27 September dilakukan usai pulang sekolah. Yang membuat saya menangis mendengarkan kasus ini adalah karena melibatkan banyak anak lain menonton dan mengarahkan mereka, termasuk Ketua OSIS dan Ketua Rohis. Salah satu contoh lainnya, 70% siswa SMP-SMA di Lhokseumawe lakukan seks bebas. Lebih dari enam berita perkosaan di internet per hari dan kami menemukan oral seks dan seks suka sama suka sudah merupakan lifestyle remaja. Jadi, kejahatan seksual di sekolah sudah terjadi di 26 provinsi. Kemarin jam 09.45 menit, Komisaris Besar Polisi Anton Tabah di kantor MUI lagi rapat kami menyiapkan ini, melaporkan di Mojokerto, 09.45, anak SMA 1 Negeri Mojokerto melakukan seks di kamar mandi musala. Target tertinggi daripada bisnis pornografi adalah incest dan perilaku pedofilia. Sekarang terjadi 26 provinsi, 26 provinsi. Dan target akhirnya adalah perilaku seksual dengan binatang. Ini membawa seorang anak dengan biduk ke laut memperkosanya, kelas 5, kemudian ditinggalkannya diambil oleh pelaut lain dan kemudian membawanya. Dalam proses dia dihakimi, dihadirkan saksi, saksi yang satu mengangkat 80 ekor ayam saya, 70-20. Ini anak kita. Lepas daripada suku bangsanya dan agama, ini anak kita. Anak kita telah bersetubuh dengan binatang. Begitulah sekarang saya masuk ke jumlah anak dan remaja hamil di luar nikah. Menurut Ibu Khofifah Indar Parawansa, 600.000 kasus anak Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 hamil di luar nikah itu usianya 10-11 tahun. 2,2 juta kasus remaja Indonesia usia 15-19 tahun itu hamil di luar nikah. Jadi kalau dari data PBB, 16.000.000 remaja dunia hamil di luar nikah tiap tahun, kita sumbang berapa? 13,7%, angka kematian ibu. Survei demografi ini dari Tb. Rachmat Sentika, teman saya juga. Tahun 2012, 359 per 100.000 kelahiran yang hidup, artinya 359 ibu meninggal per 10 hari, ya. Sedih, sedih, saya sedih sebagai ibu. Satu jumbo jet jatuh setiap 10 hari tidak pernah heboh seperti satu pesawat udara sebuah maskapai Indonesia jatuh di Makassar. 82% kematian terjadi pada usia kurang dari 15 tahun, yaitu 15 sampai 20, tapi sebabnya apa? Pendarahan? Eclampsia? Infeksi? Sekarang data dari Menkokesra juga 82% kematian terjadi pada ibu muda, usia di bawah 15-20 tahun, disebabkan oleh tingginya kawin muda karena perilaku seksual remaja yang bergeser lebih muda. Data kami sama umur menstruasi 10-11, kami lebih muda lagi 9 sampai 11 tahun. 77% perempuan usia 15-24 tahun sudah punya pacar dan perilaku pacaran semakin membahayakan, kenapa? Karena otaknya mulai rusak, sebab pornografi. Ya, sekarang kualitas hidup perempuan Indonesia rata-rata pendidikannya rendah, derajat kesehatan gizi rendah, Riskesdas 2013 terjadi peningkatan porsi ibu hamil, ya, 15 sampai 19 tahun dengan kurang energi kronis, 2010 cuma 31,3%, 2013=38,5%, entahlah berapa angkanya sekarang. Anemia, kurang gizi, 37,1% ibu hamil anemia dengan proporsi yang hampir sama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, mereka pendek, stunting. Jadi pada tahun 2010 atau 7-70% atau 7 dari 10 wanita Indonesia yang hamil menderita anemia, ya. Kemudian 70% ibu hamil Indonesia mengalami anemia penyebab tak langsung kesakitan dan kematian ibu adalah kejadian anemia pada ibu hamil. Jadi 16 atau 18? Dari pembicara terdahulu, kita bicarakan kesiapan biologis, kesiapan spiritual, ekonomis, mental, psikologis. Marilah kita jujur dengan diri kita sendiri. 16 tahun secara biologis menurut American Society of Reproduction Medicine, 16 tahun sudah siap, 18 tahun lebih matang tentu, ya, tapi menstruasi 9 tahun. Sekarang kita lihat dengan jujur, fisik kesehatan anak-anak kita tingkatkan 2 tahun, berubah atau tidak? Seks bebas, anemia bukan pekerjaan sehari, itu proses dari dia diasuh, mau dia 16 tahun, mau dia 18 tahun. Artinya, saya mau ingin menunjukkan di sini, saya tidak terlalu berseberangan dengan teman-teman, saya ibu, saya psikolog. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 Sekarang secara spiritual, sudahkah siap anak kita? Siapa yang mendidik agama anak kita, kita pribadi atau kita subkontrakkan ke tangan orang lain? Lepas daripada sekolah Islam, kita panggil guru les, kalau buat yang Islam. Saya terus terang saja, saya jebolin ke pesantren. Dari data yang saya hadapi, 33 provinsi yang sudah saya jalani, saya tanyakan kepada orang tua yang Muslim, biar ini saya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, tapi saya harus jujur karena saya tadi disumpah. Apakah Bapak dan Ibu telah memberitahukan pada anak Bapak, Ibu bahwa pornografi merusak otak lewat mata, maka kita sebut dia narkolema (narkoba lewat mata) dan bahwa sebetulnya memandang yang tidak patut itu tidak diperkenankan dalam Islam, tidak ada yang angkat tangan. Di dalam Islam jelas disebutkan, “Wa kullil muminina ya wudhu min absorihi wayaa tadhu furru zahum,” katakan kepada Mukmin agar menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lakum karena itu lebih suci bagimu. Innallaha khobirun wala yasna'un, Allah itu Maha Kuasa dan Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Kita pribadi, sudahkah kita mengatakan itu kepada anak kita ketika handphone diserahkan ke tangannya, ketika games kita berikan, rumah kita wifi, tv tidak berbayar? Perempuan sama, “Wakulil muminati yaadugna min absohirinna,” jadi jangankan untuk kawin, untuk menjadi remaja saja, untuk tangguh saja terhadap perkembangan teknologi di era digital ini, orang tua tidak siapkan. Jujurlah kita dengan hati nurani kita sendiri, mental, psikologis. Kalau saya bahas terlalu panjang, tapi kita tahu orang-orang yang di dalam ruangan ini orang pintar semua. Apakah kita menyiapkan kesiapan mental anak kita, kita bayar gedung untuk kawin, psikologisnya juga atau kita cuma hitung biaya perkawinan, catering, dan sebagainya. Itu calon yang berdiri di depan siap tidak jadi istri? Siap tidak jadi suami? Siap tidak jadi ibu? Siap tidak jadi orang tua? Siapa yang kita harapkan? Apalagi sekarang persentasi kehamilan di luar nikah menurut Deputi KB itu 4,8% terjadi pada usia 10 sampai 11 tahun, 48,1% 15 sampai 19. Siapa yang kita harapkan? 60% orang tua Indonesia itu lulus dan tidak lulus SD. Tersebar mereka di 8.000 pulau berpenghuni, berikut anak remajanya yang menjadi sasaran tembak bisnis pornografi. Semua kita tidak siap menjadi orang tua generasi platinum, ya kan. Tidak mengetahui bahwa gadget di anak kita memungkinkan mereka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 183 mengakses pornografi dengan sangat mudah dalam berbagai bentuk dan itu membuat otak mereka rusak, kelakuan seperti binatang. Kita sekarang ini lepas dari agama dan suku bangsa menghadapi bencana yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak dirasa oleh hati, bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri pandemi kerusakan otak. Siapa yang akan mempersiapkan anak itu menikah? Sesuai peningkatan kehamilan di luar nikah, semakin meningkat orang tua kini, saya baru kembali dari 4 kabupaten. Saya mendengar laporan luar biasa bahwa orang tua di kampung sekarang menikahkan anak mereka usia 12-14 tahun dalam keadaan hamil. Kalau kita tingkatkan usia pernikahan ke 18 tahun, rasanya kalau boleh, yang laki-laki pun turunkan. Satu yang terjadi, bukan hanya perzinaan. Kita bikin rakyat kita berbohong, mereka datang ke kantor ulama untuk meningkat dan berbohong tentang usia anak mereka. Jadi kita sekarang melakukan apa selain kita abai ini tadi pada pandemi kerusakan otak? Belum aborsi. Aborsi, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies tahun 2013, 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Perempuan yang melakukan aborsi 15- 16 tahun. Anak kita kan di mana pun dia berada, agama apa pun dia, anak kita kan anak Indonesia. Sekarang 800.000 dari 2,4 juta aborsi tiap tahun dilakukan anak SMP. Kalau kita naikkan, gimana? Kalau ini anak kita. Kita harus merasakan ini anak kita. Kalau enggak, tidak ada sense of emergency. Inalillah, kliklah cara aborsi di internet, Anda dapatkan jutaan, ini anak kita. Jadi sebagai Ahli dari Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang sudah saya sampaikan, tidak perlu saya membahasnya lagi. Saya mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (1) usia nikah 16 tahun. Tapi rekomendasi MUI, Pemerintah mempunyai kewajiban seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dari Koalisi 18+ mencerdaskan ayah-bunda Indonesia untuk mampu mengasuh anak- anak mereka, parenting di era digital. Memberikan pendidikan persiapan masa balig. Mudah-mudahan ini jadi Dirjen Parenting di Diknas. Memberikan pendidikan persiapan pernikahan pada sekolah menengah SMP, SMA, agar mereka siap menjadi suami-istri di era digital dan mampu mengasuh generasi platinum. Dan kami harapkan bagi kaum Muslim, BP4 menjadi Dirjen di Kementerian Agama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 184 [2.18] Menimbang bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Alquran secara konkret tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat (6), “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan barangsiapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi- saksi atau tentang penyerahan itu bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” 2. Bahwa yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau balig. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. 4. Bahwa periode balig adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia balig secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain karena perbedaan lingkungan biografis dan sebagainya. Batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 185 berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahu bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki- laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan. 5. Bahwa pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan memadaratkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafii, dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balig seseorang. Mereka juga menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun, sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai balig seseorang sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu- bulu yang lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia balig anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia balig anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun. 6. Bahwa apabila ditinjau dalam qanun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” 7. Bahwa ketentuan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kematangan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 186 pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagian lahir dan batin. 8. Bahwa selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimaksudkan mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu di mana dalam Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrminasi.” Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.” Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” 9. Bahwa selain itu, orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 187 pengujian undang-undang a quo, berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas. [2.19] Menimbang bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Bahwa anak atau yang di dalam bahasa Arab disebut at thifal ialah manusia yang belum memasuki kondisi balig atau belum memasuki kondisi dewasa. Ada 4 tanda bahwa seseorang telah dianggap dewasa, tadi MUI menjelaskan hanya 3, di NU ditambah 1. Pertama, dewasa berdasarkan usia dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan dalam hitungan kalender Hijriyah, bagi laki-laki berumur 15 tahun menurut mahzab As Syafi’iah dengan perbedaan 15 tahun sebagian pendapat menyatakan sempurnanya 15 tahun, sebagian yang lain berpendapat 14 tahun 6 bulan. Sementara menurut mahzab Fiqih Al-Hanafiyah untuk laki-laki ada 2 riwayat yang pertama, 19 tahun dan yang kedua adalah 18 tahun. Untuk perempuan juga terdapat 2 riwayat yaitu 18 tahun dan 17 tahun, sedangkan Malikiyah tidak mengakui usia sebagai batasan balig atau dewasa. Kedua, yang disebut dengan al ikhtilam yaitu keluar mani karena mimpi karena bersenggama atau karena sebab-sebab yang lainnya setelah sempurnanya usia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketiga, ditandai dengan haid atau menstruasi dan hamil. Haid sebagai batasan balig telah sempurna berdasarkan istiqra atau penelitian yang dilakukan oleh Al-Imam As Syafi’i dalam usia 9 tahun kurang 15 hari, sedangkan hamil apabila umur kandungan 6 bulan lebih dalam usia 9 tahun. Keempat, ciri dewasa atau balig adalah al imbat atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan menurut sebagian para ahli fikih. Menyangkut usia sebelum balig, maka ada tasarruf atau tindakan- tindakan anak kecil yang berkaitan dengan akad yang diklasifikasikan menjadi 2: pertama, disebut dengan Akad Mubayah Ahmaliyah atau akad yang berkaitan dengan perjanjian berkait dengan harta benda dan yang kedua adalah Akad Munakahat atau yang berkaitan dengan akad pernikahan. Akad Mubayat Ahmaliyah ini dibagi menjadi 3 kategori, apabila anak kecil melakukan kegiatan atau transaksi berkait dengan harta benda, maka ada 3 kategori: pertama, tindakan yang murni bermanfaat seperti apabila anak kecil menerima hibah, maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 188 dalam hal ini hukumnya sah dan yang kedua, tindakan anak kecil yang murni menyebabkan adanya bahaya atau mudarat seperti ada anak kecil yang mewakafkan harta milik orang tuanya, maka dalam hal ini hukumnya tidak sah. ketiga, tasarruf atau tindakan anak kecil yang memungkinkan manfaat dan mudarat seperti melakukan jual beli, maka dalam hal ini menurut Al-Hanafiyah hukumnya sah, Al-Malikiyah sah tetapi tidak luzum atau tidak niscaya tidak selalu, sedangkan menurut Syafi’iah dan Hanabillah dihukumi tidak sah. Berkait dengan masalah yang sedang kita bahas yaitu yang kedua, sedangkan yaitu tindakan anak kecil dalam Akad Munakahat, akadnya adalah sah jika dilakukan oleh walinya. Dan dalam kasus pidana, anak kecil tidak bisa dikenai sanksi fisik melainkan denda, sementara perbuatan anak kecil yang berhubungan dengan perusakan harta, wali harus mengganti hartanya itu. Perlu kita ketahui bahwa pernikahan di bawah umur sudah pasti menimbulkan problem, menimbulkan masalah sebagaimana juga problem muncul dari orang-orang yang menunda-nunda pernikahan sampai usia kedaluwarsa, barangkali seperti itu, kedua-duanya dalam hal ini memerlukan jalan keluar atau memerlukan solusi. Menurut para ahli fikih bahwa yaitu jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan bahwa akad nikah sebelum usia dewasa itu dinyatakan boleh mayoritas ulama, akan tetapi mayoritas ulama itu tidak memperkenankan adanya persetubuhan dengan anak perempuan yang belum balig karena mereka belum mampu untuk menanggung persetubuhan dan yang lain-lain. Adapun hikmah dari diperkenankannya pernikahan anak yang masih kecil di dalam Islam adalah karena wali atau pengampu memandang adanya kemaslahatan yang akan diperoleh dari pihak perempuan dan wali memandang adanya kafa’ah adanya kesetaraan untuk menikah dengan orang tersebut pada saat dia masih kecil. Akan tetapi, dimaklumi bahwa sebagian wali tidak mengerti … ada saja sebagian wali yang tidak bisa mengukur kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin dicapai, dalam hal inilah maka negara memiliki kewajiban untuk membatasi usia perkawinan. Tujuan dari adanya wali yang bersifat syar’i, bersifat agama ini adalah untuk mewujudkan derajat yang tinggi yaitu dicapainya kemaslahatan bagi perempuan dan ditujukan untuk memelihara perempuan itu sendiri dari segala macam hal yang bisa membahayakan dirinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 189 Akan tetapi karena tidak semua wali nikah yaitu bapak atau yang menggantikannya mengerti kemaslahatan-kemaslahatan ini, oleh karena itu amat wajar apabila kemudian negara menetapkan batasan usia perkawinan. Tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lengkap dengan pasal-pasalnya maupun penjelasannya itu adalah dibuat oleh pemerintah untuk tujuan tasharruful imam alal ra'iyyah manutun bil maslahah, tindakan pemimpin atas rakyat itu mengacu kepada kemaslahatan bersama. Dalam hal usia nikah, perbedaan pendapat memang terjadi di kalangan ahli fikih tentang batasan usia balig akan menjadi rahmat apabila masing-masing pendapat diletakkan dan diterapkan pada konteks yang sesuai, misalnya dalam konteks al taklif atau beban kewajiban digunakan pendapat yang mengatakan 15 tahun, dan dalam konteks kelayakan untuk nikah itu juga misalnya di atas 15 tahun. Kita dapat memaklumi bahwa ulama-ulama Indonesia terutama Asia Tenggara pada umumnya mengikuti Mazhab Al Imam Asy-Syafi’i. Oleh karena itu, bahkan dalam Mazhab Al Imam Asy-Syafi’i menetapkan usia nikah bagi perempuan adalah 15 tahun, sedangkan usia nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun. Dalam hal ini, ulama-ulama Indonesia dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata lebih memilih pendapat Mazhab Al Imam Asy-Syafi’i karena itulah yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini pengurus besar Nahdatul Ulama memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk tidak mengubah bunyi pasal tersebut demi kepentingan bersama dan demi dar'ul mafasid muqaddamun alal jalbil mashalih, menolak kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan. [2.20] Menimbang bahwa Perwakilan Umat Buddha Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Usia pernikahan dari sudut pandang Agama Buddha. Pertama, hukum Buddha adalah hukum kewajaran yang bersifat universal dan mencakupi hukum kemasyarakatan. Agama Buddha menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan adat istiadat pada suatu daerah atau Zui Ho Bi Ni. Sesungguhnya hukum Buddha adalah hukum masyarakat. Hukum masyarakat adalah hukum Buddha, Buppo Soku Seiho, Seiho Soku Buppo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 190 Hukum Buddha adalah hukum kejiwaan alam semesta maupun umat manusia. Hukum Buddha sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia karena setiap manusia memiliki jiwa Buddha yang hakiki dan untuk terlahir menjadi manusia tidaklah mudah. Di dalam Saddharma Pundarika Sutra Bab 16, itu bab panjang usia sang Tathagatha. Sang Buddha telah secara tegas menyatakan bahwa alam semesta raya ini adalah sedemikian luas dan tidak terbatas, sejak lama Agama Buddha sudah menjelaskan banyak hal mengenai alam semesta yang belum diketahui di masa sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi, hal-hal yang dulu tidak terpikir dan terjangkau oleh pikiran manusia bisa dijelaskan secara ilmiah saat sekarang. Dengan demikian, agama Buddha mendukung adanya penemuan- penemuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di alam semesta dan Agama Buddha itu adalah agama untuk masa sekarang dan akan datang atau Gento Nise. Hukum Buddha selaras dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut termasuk di dalamnya perkembangan ilmu kesehatan yang terus maju. Berdasarkan Saddharma Pundarika Sutra ajaran Buddha menjelaskan bahwa segala sesuatu berdasarakan hukum kewajaran alam semesta. Sehingga hal tersebut menjadi sumber acuan dalam menjalani kehidupan. Jika setiap orang bisa hidup selaras dengan hukum kewajaran alam semesta, maka kehidupannya pun akan menjadi harmonis dan sesuai dengan norma kehidupan yang tepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menyatakan bahwa usia ideal menikah dari seorang wanita adalah minimal 18 tahun. Karena pada minimal usia tersebut seorang wanita dianggap sudah siap secara fisik, psikologis, dan pengetahuan untuk berkeluarga, dan menghasilkan keturuan. Adanya batasan ini didasari oleh penjelasan secara medis bahwa sebelum usia 18 tahun seorang wanita masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisik. Apabila seorang wanita mengalami kehamilan di usia kurang dari 18 tahun akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan si calon bayi yang akan mempengaruhi kesehatan si ibu dan anak. Dari aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila seorang anak mulai bersekolah pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 191 usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahunnya usianya genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berrumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik. Ajaran Buddha menjunjung kesetaraan harkat dan martabat perempuan. Demi menjaga keselataman jiwa dari seorang wanita itu sendiri pada saat melahirkan serta demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka hukum Buddha mendukung adanya undang-undang yang mengatur batasan usia pernikahan di Indonesia yang didasari oleh pertimbangan berbagai aspek. Hal ini merupakan suatu langkah bijaksana dalam mewujudkan generasi penerus Bangsa Indonesia yang kokoh, sehat, cerdas menuju Indonesia jaya. [2.21] Menimbang bahwa Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Di dalam Agama Khonghucu yang relatif masih belum banyak terkenal bahwa pada dasarnya setelah kita mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, MATAKIN umat Khonghucu memang tidak pernah menolak undang-undang itu. Apa yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu senantiasa kita ikuti. Pada prinsipnya bahwa perkawinan itu pada intinya itu di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, MATAKIN sangat menyetujuinya bahwa memadukan kasih antara dua keluarga yang berbeda untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dan hidup berbahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu inti itu sangat cocok kita kami yang ada di dalam kitab yaitu bagian di mana di situ diatur bagaimana orang dalam hidup berkeluarga. Berbicara tentang usia perkawinan, kami memang selain mengacu kepada agama, kami juga mengacu kepada perkembangan kehidupan suatu bangsa atau negara. Kita contohkan mengapa? Karena di dalam Agama Khonghucu itu bahwa negara itu menjadi bapaknya umat. Kami tidak boleh berdosa kepada negara, dimulai tidak boleh berdosa kepada orang tua, tidak boleh berdosa kepada guru, tidak boleh berdosa kepada pemerintah, negara dan Tuhan. Nah, jadi kalau kami banyak menentang kepada aturan pemerintah, maka itu kami berdosa kepada pemerintah dan negara. Saya kasih contoh misalnya Agama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 192 Khonghucu 40 tahun dimarginalkan tidak pernah kita menghimpit pemerintah, tidak pernah kita turun ke jalan karena bapak kita adalah negara dan pemerintah dan pemerintah itu sebagai bapak dan bapak itu suka lupa kepada anaknya. Kita kembali kepada pokok persoalan. Di dalam Agama Khonghucu, usia perkawinan itu dianggap boleh yaitu dewasa dan dewasa penuh. Apa artinya dewasa dan dewasa penuh? Bagi kaum perempuan yang disebut akil balig itu bukan berdasarkan haid, tapi berdasarkan upacara. Dia menggunakan tusuk konde. Pada umur berapa? Pada umur 15 tahun. Jadi kalau perempuan mau dikatakan akil balig sesudah 15 tahun dia ada upacara, namanya Upacara Tusuk Konde. Dan bagi kaum laki-laki, pria kalau dia dianggap sudah, dia harus menggunakan uipacara pakai topi. Nah, berapa umurnya? 20 tahun. Jadi, jelas sekali di dalam Agama Khonghucu itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya kaum perempuan bisa terkena sebab di dalam akil balig ini umur 15 tahun menggunakan Upacara Tusuk Konde. Tetapi dijelaskan di dalam Kitab (suara tidak terdengar jelas) kami kapan boleh menikah? Yaitu setelah lima tahun kemudian, itu. Artinya 20 tahun. Kalau di antara 15 sampai 20 tahun bagaimana itu mungkin penjelasan lain dalam keadaan darurat. Tapi bagi kaum pria yang setelah akil balig itu menggunakan Upacara Topi, 20 tahun, dia harus menunggu umur sampai 10 tahun baru boleh beristeri, boleh beristeri. Jadi, artinya kurun waktu untuk menikah itu jelas sekali dalam Agama Khonghucu. Jadi keharusannya di agama kami, sabda nabi kami itu sangat tidak kukuh. Artinya, kukuh ini di dalam bahasa Jawa, pokok’e-lah. Selanjutnya, untuk praktik yang sekarang, bagaimana kami itu menganggap negara itu sebagai bapak kami dan bapak kami itu tidak boleh susah. Kalau Bapak susah, anaknya susah. Kalau anaknya bahagia, senang, maka bapaknya juga akan senang. Nah, maka kami merunutnya kepada aturan kami. Mengapa demikian? Kalau kita misalnya bisa menghambat usia pernikahan, contoh misalnya, Undang-Undang Perkawinan mengatur 16 tahun. Kebetulan kami menentukan 20 tahun, berarti ada empat tahun berselisih. Nah, empat tahun selisih ini, negara bisa efisiensi empat tahun. Mengapa bisa efisiensi empat tahun? Saya kasih contoh, negara kita tahun 2010, sensus penduduk ada 237.000.000 lebih. Tahun sekarang sudah lebih. Ini sudah 250.000.000. Kalau sekarang ini rakyat Indonesia tiap tahun pukul rata lahir, satu tahun 4.000.000 sekarang ini tahun 2014. Tahun 2015, mungkin lebih dari 4.000.000. Kalau BKKBN tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 193 berhasil, BKKBN tidak berhasil, maka kemiskinan akan turun lagi karena perbandingan ekonomi, kesejahteraan, dengan lajunya kependudukan, itu tidak seimbang. Kami mengatakan lajunya perekonomian deret hitung, lajunya populasi penduduk, deret ukur. Ini berbahaya sekali bagi negara kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bayangkan? Kalau 4.000.000 satu tahun ini, pemerintah harus sediakan apa? Sebab begitu tiap anak lahir, sudah di- budget oleh pemerintah. Perlu makanan, terutama beras. Apakah hidup perlu beras saja? Tidak. Perlu pakaian. Apakah pakaian ini ada yang berwarna-warni? Papan, perumahan. Kalau itu anaknya perempuan, segala aksesorisnya banyak sekali. Belum lagi kesehatan, pendidikan, kesehatan, bu dokter, suster, puskesmas, rumah sakit ya, sekolah tinggi dokter juga harus diciptakan, sekolah bidan juga harus diciptakan. Pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi itu tidak pernah orang awan berbicara itu, kita harus bicara itu. Bagaimana kita membantu bapak kita, pemerintah kita, untuk laju penduduk ini bisa dikendalikan? bukan tidak boleh memiliki anak, tapi harus dikendalikan. Seperti kita di dalam agama punya nafsu, apakah nafsu makan boleh dipunahkan? Tidak boleh. Nafsu belajar, apakah harus dipunahkan? Tidak boleh, tapi harus dikendalikan. Nah, inilah pandangan agama. Jadi, kita di dalam perkawinan bukan hanya memadukan kasih dua keluarga, tapi bagaimana yang melahirkan keturunan ini kita pikirkan ke depan? Agama Khonghucu mengatakan di dalam kitabnya, “Ke atas dia harus memuliakan leluhur dan Thian (Tuhan Yang Maha Esa). Ke bawah punya kewajiban meneruskan keturunan.” Kalau manusia tidak bisa meneruskan keturunan, dunia ini berhenti. Kalau kita tidak punya keturunan, dunia berhenti. Konsep beda agama itu adalah perkawinan itu. Jadi, ke depan bagaimana misalnya sekarang kita canangkan anak dua. Dua cukup, jangan sampai tiga. Kalau kita punya anak dua, itu saja sudah kewalahan. Jadi agama Khonghucu selain lembaga perkawinan ini memikirkan tentang memadukan kasih antara dua keluarga yang berbeda, tetapi bagaimana pandangan ke depan keturunan ini juga harus tetap ia berbahagia dan sejahtera. Umat Khonghucu senantiasa patuh kepada undang-undang. Selama undang-undang itu masih ada, kita patuhi. Kecuali undang-undang itu nanti diubah, kembali lagi kita patuh kepada undang-undangnya, diperbaharui. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 194 [2.22] Menimbang bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Adapun yang lebih menarik pada Pasal 7 ayat yang kedua, pernikahan anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun itu juga diizinkan, terutama bila sudah mendapat izin dari orang tua dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh undang-undang ini adalah sebuah legitimasi terhadap perkawinan anak. Apa yang akan kami sampaikan ini mengangkat sikap dan respons Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terhadap perkawinan anak-anak. Sikap PGI ini bertolak dari pemikiran teologis Kristen bahwa anak-anak adalah manusia yang rentan, yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Anak-anak, apalagi anak perempuan adalah kaum lemah yang paling lemah yang sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek hidup, baik psikologis, sosial, politik, bahkan keagamaan. Anak-anak mengalami penindasan, bukan saja dalam lingkungan sosial yang lebih luas, tetapi juga mengalaminya di lingkungan keluarga, dan bahkan dalam lingkungan sekolah, dan agama. Anak-anak, terutama anak perempuan diperlakukan tidak adil oleh siapa pun, termasuk bahkan oleh orang tua mereka. Itulah sebabnya dalam cerita Alkitab, ketika anak-anak berupaya mendekati Yesus, murid-murid berupaya menghalangi mereka. Melihat sikap murid-muridnya yang mendiskriminasi anak- anak, Yesus menegur mereka dan lalu berkata, ”Biarkan anak-anak itu datang kepadaku.” Sejalan dengan sikap Yesus bagi PGI, anak-anak, apalagi anak-anak perempuan yang sering mengalami diskriminasi ganda adalah kelompok rentan dan rapuh yang harus dilindungi oleh kita semua, termasuk oleh negara. Respons R.A Kartini terhadap Perkawinan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang memberi peluang pada perkawinan pada usia anak-anak, mengingatkan kami pada pemikiran cerdas Raden Ajeng Kartini yang tertuang dalam tulisannya “Habis gelap terbitlah terang”. Dalam suratnya yang dikirimkan pada 25 Mei 1899 kepada Nona E.H. Zeehandelaar, Kartini mengatakan, “Mengenai pernikahan itu sendiri, aduh, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarkannya! Bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagian, jika hukumnya dibuat untuk semua laki- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 195 laki dan tidak ada untuk wanita? Kalau hukum dan pendidikan hanya untuk laki- laki, apakah itu berarti ia boleh melakukan segala sesuatunya?” Kartini mengkritisi budaya dan hukum yang membolehkan pernikahan perempuan yang masih anak- anak. Bagi Kartini budaya menikahkan perempuan pada usia masih anak-anak lebih mementingkan kepentingan kaum laki-laki. Tetapi, Kartini … Kartini bukanlah perempuan emosional yang sedang menumpahkan kekesalannya seolah ia seorang yang antikaum laki-laki, sama sekali tidak. Kritik Kartini yang sangat keras terhadap hukum yang timpang dan tidak adil terhadap kaum perempuan, terutama terhadap mereka yang masih berusia anak-anak, itu didasarkan pada tiga argumen yang sangat cerdas. Argumen pertama adalah bahwa Kartini memiliki visi yang kuat terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan. Bagi Kartini, kaum perempuan bukan saja dituntut menjadi sekadar seorang ibu, tetapi menjadi ibu yang cakap memperkuat watak anak, ibu yang mampu mendidik anak-anaknya sendiri. Bukan saja ibu biologis, tapi ibu budaya. Ibu bagi lahirnya sebuah peradaban yang tangguh. Satu-satunya kunci penting bagi kemajuan kaum perempuan yang akan menjadi ibu adalah pendidikan. Pada 4 Oktober 1902 Kartini mengirim surat kepada Prof. Dr. Anton dan Nyonya. Kartini katakan, “Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas yang besar, yang diletakkan oleh Ibu Alam sendiri ke dalam tangannya agar menjadi ibu, yang menjadi pendidik anak-anak mereka. Bukankah pada mulanya dari kaum perempuan jugalah manusia memperoleh pendidikannya? Kaum ibulah yang pertama-tama meletakkan bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia yang akan terkenang sepanjang hidupnya. Bukan saja sekolah yang harus mendidik jiwa anak, tetapi juga yang terutama pergaulan di rumah harus mendidik. Sekolah mencerdaskan pikiran dan kehidupan. Di rumah tangga hendaknya membentuk watak anak itu. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya, pendidikan yang akan membentuk budi pekertinya. Berilah pendidikan yang baik bagi anak-anak perempuan. Siapkanlah dia masak-masak untuk menjalankan tugasnya yang berat.” Demikian kata Kartini. Argumen kedua Kartini adalah bahwa perempuan yang masih anak- anak tidak akan bisa diharapkan untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sendiri. Kartini memikirkan bukan saja anak perempuan yang akan dikawinkan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 196 tetapi juga anak-anak hasil perkawinan yang sudah dapat dipastikan tidak akan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik bila orang tua mereka tidak cukup berpendidikan. Pada suratnya bertanggal 21 Januari 1901 kepada Nyonya Abendanon Mandri, Kartini menegaskan, “Dari perempuanlah manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seorang mulai belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata, dan makin lama makin jelaslah bagi saya bahwa pendidikan yang mula-mula itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimanakah ibu-ibu bumiputra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?” Argumen ketiga adalah Kartini yang berwawasan luas sudah melihat bahwa perkawinan adalah dasar yang kokoh untuk memperkuat dan memajukan bangsa, memajukan kaum bumiputra. Dalam suratnya pada 9 Januari 1901 kepada Nona Zeehandelaar, Kartini menyatakan, “Ternyata dari masa kemajuan perempuan itu merupakan faktor penting dalam usaha memajukan bangsa. Kecerdasan pikiran penduduk bumiputra tidak akan maju secara pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu. Perempuan sebagai pendukung peradaban.” Dalam konteks inilah Kartini yang cerdas, 115 tahun yang lalu pernah mengajukan sebuah pertanyaan retoris, “Pernah terbersit pertanyaan, apa yang menyebabkan martabat bangsawan bumiputra turun? Apakah pernah diungkit persoalan bahwa orang tidak berhak melahirkan jika tidak mampu menghidupinya? Respons Kongres Perempuan Pertama Tahun 1928 terhadap Perkawinan Anak-Anak. Hampir 100 tahun yang lalu, isu perkawinan anak sudah diangkat dan dikritisi dalam Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Dalam Kongres Perempuan itu Moegaroemah mengungkapkan hal yang senada dengan Kartini. Moegaroemah menolak adanya perkawinan anak- anak. Ia menceritakan pengalamannya melihat anak-anak perempuan yang berlinang air mata terpaksa keluar dari sekolah karena hendak dinikahkan dengan laki-laki yang belum dikenalnya. Anak-anak perempuan itu belum dapat memahami atau mengerti pikiran suaminya. Mereka masih bodoh, belum cukup mengenyam bangku sekolah, mereka juga belum mengerti apa makna membangun rumah tangga. Oleh karena itu, Moegaroemah menyatakan mustahil bahwa pasangan seperti itu dapat menyelamatakan dapat membangun rumah tangga atau keluarganya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 197 Dalam pidatonya yang cerdas itu, Moegaroemah berkata, “Apakah yang terjadi pada anak perempuan yang terpaksa menjadi ibu rumah tangga itu? Bagaimanakah ia dapat mengurus rumah tangga dan melaksanakan kewajiban istri? Karena ia sendiri masih muda dan belum banyak pengetahuannya. Untuk seorang perempuan menjadi ibu itu anugerah Allah yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, Saudara-Saudara, saya juga sering mengetahui ada anak perempuan yang masih muda dan sudah menjadi ibu tidak senang kepada anaknya, sebab ia masih senang bermain-main. Sementara sekarang, ia terpaksa memelihara anaknya, meskipun ibu yang masih muda itu mau memeliharakan anak-anaknya. Pikirlah Saudara-Saudara. Dapatkah ibu yang masih kekanak-kanakan itu memelihara, mendidik, dan membimbing anaknya dengan sempurna? Bagaimanakan bangsa kita dapat maju dan sejajar dengan bangsa yang lain yang sudah maju, jika putra- putranya tidak mendapatkan pendidikan dan pembimbingan yang sempurna? Ingatlah Saudara-Saudara bahwa satu negeri tidak dapat maju kalau penduduknya belum mempunyai pendidikan dan pembimbingan yang baik. Menurut pendapat saya, pendidikan yang sebaik-baiknya adalah pendidikan yang harus dimulai sebelum bayi dilahirkan, seperti yang dikatakan R.A. Soekonto. Dapatkah ibu yang kurang umur itu melakukan kewajiban yang penting dan sukar itu?” Seperti mendengungkan kembali gagasan Kartini, Moegaroemah mengingkatkan bahwa perkawinan itu bukan sekadar kesiapan kemampuan biologis dan reproduksi dari perempuan, tetapi bahwa perkawinan juga membutuhkan kecerdasan dan kemampuan ibu. Seorang ibu yang cerdas dan berpendidikan, akan memiliki kematangan dan kedewasaan untuk mengasuh dan mendidik anak yang akan dilahirkan. Melalui peran ibu yang sangat penting inilah, kemajuan sebuah bangsa, kita pertaruhkan. Kultur Perkawinan Masa Lampau. Sesungguhnya perkawinan anak yang ditolak oleh R.A. Kartini dan Moegaroemah. Berakar dari kultur perkawinan masa lalu. Ada beberapa ciri tradisi perkawinan di masa lampau. Pertama. Dalam banyak tradisi, termasuk tradisi di Timur Tengah dan di Mesopotamia, perkawinan adalah semacam bisnis, antara orang tua dan calon mantu, perempuan sama sekali tidak dilibatkan, orang tua sering menjual anak- anak perempuan mereka untuk memperoleh mahar yang jumlahnya cukup besar. Pada masa lampau mahar yang dibayar itu memang digunakan untuk keuntungan orang tua calon pengantin perempuan. Hingga saat ini, tradisi mahar masih terus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 198 dipraktikkan dan sering bahkan disalahgunakan demi kepentingan perekonomian orang tua. Akibatnya, anak-anak perempuan menjadi komoditi demi kepentingan ekonomi orang tua. Dalam tradisi Yahudi, bayi berusia 3 tahun, satu hari, sudah dikawinkan meski hubungan intimnya baru diizinkan setelah secara biologis anak perempuan yang sudah menikah mengalami akil balig. Belum adanya perkembangan ilmu kedokteran membuat masyarakat masa lampau memaksa anak perempuan menikah tanpa memperhitungkan kesiapan biologis dan kesiapan alat reproduksi. Kedua. Pada perkawinan masa lampau yang bersifat patristik, posisi kaum perempuan belum setara seperti pada masa sekarang. Kaum perempuan, apalagi anak perempuan hanyalah bagian dari properti. Kaum perempuan sering dimarginalkan dan bahkan mengalami diskriminasi. Pendidikan adalah milik kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Ketiga. Karena perkawinan itu merupakan bisnis orang tua, maka perkawinan itu dilakukan tanpa cinta. Kaum perempuan, apalagi anak-anak perempuan, tidak ditanya persetujuannya, orang tua memaksa mereka menikah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri kesekian. Keempat. Keperawanan kaum perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Bila saat perkawinan sang pengantin perempuan ternyata tidak perawan, sang perempuan akan mendapat hukuman yang berat, yaitu dilempari batu hingga mati. Hukum keperawanan hanya berlaku bagi kaum perempuan, tapi tidak berlaku sama sekali terhadap kaum laki-laki. Kelima. Pada masa lampau perkawinan, bukan ditujukan pertama-tama untuk kenikmatan atau untuk mengumbar seksualitas, tetapi untuk procreation, menghasilkan keturunan. Bila tidak memberikan keturunan, kaum perempuan akan disalahkan dan sering, bahkan diceraikan. Dalam kasus ini, belum adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran membuat kaum perempuan menjadi korban yang selalu disalahkan. Menurut kami, apa yang terjadi pada perkawinan masa lampau? Biarlah itu terjadi pada masa lampau. Kita sebagai manusia modern pada masa sekarang, yang sudah menikmati perkembangan ilmu kedokteran dan kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan, seharusnya bisa mengambil keputusan yang secara moral dan etik lebih baik daripada manusia masa lampau. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 199 Perkawinan Anak-Anak dalam Pandangan Kristen. Ketika ada pasangan yang akan menikah, sebelum pasangan itu diberkati, pendeta akan bertanya kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, “Apakah Anda menerima calon suami atau istri dan mengasih pasangan Anda dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun senang, dan seterusnya?” Pasangan yang menikah dengan kerelaan, pasti akan menjawab pertanyaan ini dalam kegembiraan. Mereka sudah tahu makna konsekuensi suatu perkawinan. Oleh karena itu, pasangan yang menikah haruslah mereka yang sudah dewasa, yang mandiri, yang mengerti tanggung jawab pernikahan, dan yang sudah mampu memutuskan jalan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya kitab suci mengatakan, “Seorang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya atau dengan pasangannya.” Pengantin tidak akan mampu menjawab pertanyaan pendeta dalam kegembiraan bila perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan. Jawaban seperti ini pun tidak akan keluar dari mulut anak-anak yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya. Kalaupun mereka menjawab, maka jawaban mereka muncul karena intimidasi atau ketakutan mereka terhadap orang tua yang memaksa mereka menikah. Anak-anak yang menikah tidak mampu menjawab dengan kerelaan dan kegembiraan karena mereka belum memahami apa artinya perkawinan dan apa tanggung jawab yang harus mereka pikul sebagai istri atau sebagai ibu bila sudah memiliki anak. Dalam pandangan Kristen, perkawinan adalah suatu institusi yang sakral yang berlangsung sekali dan seumur hidup. Oleh karena itu, sekali lagi, ia harus diputuskan dengan kesadaran penuh, dengan kerelaan dan kegembiraan. Bagi umat Kristen, perkawinan adalah bagian dari rencana dan anugerah Allah yang berlaku seumur hidup dan mencerminkan hubungan yang didasarkan oleh cinta dan rasa hormat antara Yesus Kristus dan jemaatnya. Oleh karena itu, institusi perkawinan harus dijunjung tinggi dan dijaga kesuciannya oleh setiap umat Kristen. Menurut Kitab Suci Kristen, perkawinan harus terjadi antara dua orang dewasa yang mengerti tujuan dan makna perkawinan, yaitu menciptakan pertumbuhan dan kematangan manusia yang seutuhnya. Dalam perkawinan manusia menikmati pemanusiaan, kebahagiaan, pembebasan, penghormatan, penghargaan, dan cinta meski suami dan istri bukanlah manusia sempurna, tetapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 200 oleh kasih Allah dan oleh karena tingkat kedewasaannya, mereka bisa saling menerima, saling menghargai, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci bukan saja karena ia dilakukan di hadapan Allah, dikukuhkan secara legal formal di hadapan masyarakat, dan juga oleh karena ini yang sangat penting, perkawinan itu didasari oleh cinta timbal balik yang menjamin kebahagiaan dan relasi kesetaraan antara suami dan istri. Tanpa cinta dan tanpa kebebasan kedua belah pihak untuk menyatakan persetujuannya, perkawinan seperti sebuah rumah yang kosong atau seperti tubuh tanpa nyawa, sebuah perkawinan harus didasarkan pada cinta, penghormatan, dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. Meskipun demikian, dalam keberdosaannya, dalam kekurangannya, manusia memiliki potensi untuk memanipulasi lembaga perkawinan yang sakral untuk maksud-maksud yang tidak sakral. Misalnya, manusia bisa memanipulasi perkawinan untuk kepentingan atau keuntungan ekonomi orang tua calon pengantin perempuan. Akibatnya, perkawinan yang sakral tidak lagi bertujuan untuk saling menumbuhkan dan saling melengkapi, tapi justru untuk menyembunyikan praktik jahat, berupa diskriminasi, eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Itulah sebabnya kitab suci memberikan semacam rambu dalam perkawinan Kristen. Kutipan ayat kitab suci di atas, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, menunjukkan paling sedikit empat aspek penting. Pertama, perkawinan adalah sebuah ibadah, perkawinan adalah berkat dan bagian dari rencana Allah yang harus dilakukan dalam ketaatan kepada Allah yang menyelamatkan dan memanusiakan manusia. Perkawinan harus menghadirkan keselamatan holistik, yaitu memanusiakan manusia yang menikah, membuat keduanya bertumbuh dalam cinta dan dalam kedewasaan. Kedua. Kitab suci mengatakan bahwa mereka yang menikah harus berpisah dari ayah dan ibunya. Artinya, pasangan itu haruslah pasangan yang matang dan dewasa, baik spiritual, psikologis, ekonomi, sosial, dan intelektual. Ketidakmatangan hanya akan menghasilkan kemudaratan dalam pernikahan, mereka harus menjadi pasangan yang mampu berdiri sendiri, mereka sudah harus mampu memilih pasangannya sendiri dengan kerelaan dan kegembiraan, bukan karena tekanan dan keterpaksaan. Mereka mampu menghadapi tantangan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 201 persoalan secara bersama, keduanya harus siap dengan segala aspek kehidupan baik secara ideologis, reproduksi kedewasaan, psikologis spiritual, dan sosial, serta juga kematangan intelektual. Ketiga. Pasangan yang menikah harus menjadi pasangan yang bertanggung jawab sehidup dan semati. Mereka yang menikah harus mampu hidup secara bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada pasangannya, mereka harus mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi keluarga mereka. Pola hidup bertanggung jawab terhadap pasangannya dan anggota keluarganya, menjamin terhindarnya sikap diskriminatif dan eksploitatif terhadap pasangannya, dan terhadap anak-anaknya. Keempat. Pasangan yang menikah menjadi satu daging, artinya sakralitas lembaga pernikahan harus diikuti dengan sakralitas tubuh. Tubuh suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami. Suami dan istri harus mengasihi pasangannya, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Ada tiga aspek yang hendak ditekankan dalam sakralitas tubuh. Pertama. Pasangan yang menikah terhindar dari aib dan dosa. Perzinaan atau hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya adalah dosa. Aspek lainnya dari sakralitas tubuh berhubungan erat dengan tujuan percakapan kita hari ini, yaitu bahwa mereka yang menikah harus siap secara fisik. Mereka yang menikah tanpa kesiapan fisik berpotensi menghancurkan dirinya sendiri dan anak yang dikandungnya. Aspek lain lagi adalah bahwa pernikahan yang memperhitungkan sakralitas tubuh akan menolak, bahkan melawan segala bentuk kekerasan dan eskploitasi terhadap tubuh sendiri, terhadap tubuh pasangannya, dan terhadap tubuh anak-anaknya demi kepuasan diri, demi keuntungan ekonomi, dan kepentingan apa pun. Ditinjau dari aspek apa pun, perkawinan anak-anak yang berusia 16 tahun atau bahkan di bawah usia itu adalah perkawinan yang tidak dapat diterima. Pertama, perkawinan anak-anak sangat tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Center for Research on Women, mereka yang menikah di bawah 18 tahun, terutama bagi anak perempuan, berpotensi meninggal atau berpotensi kehilangan bayi dua kali lipat dibanding mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Hal itu terjadi karena mereka secara fisik, termasuk alat reproduksinya belum siap. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa dalam pernikahan dini tingkat kekerasan terhadap tubuh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 202 yang dialami pasangan yang masih anak-anak sangat tinggi. Berdasarkan penelitian ini, kita bisa simpulkan bahwa mengizinkan atau membolehkan satu pernikahan dini, yaitu di bawah 16 tahun, terutama bagi kaum perempuan, sama dengan menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh jutaan anak-anak kita. Melihat risiko kematian, kekerasan, dan eksploitasi dalam pernikahan anak, ke-Kristenan tidak mau terjebak pada religious insensitivity yang sering kali mengsakralkan suatu pernikahan dengan mengabaikan sakralitas tubuh anak- anak perempuan kita yang menderita. Oleh karena itu, kami mengimbau agar Pemerintah pun tidak terjebak pada religious dan political insensitivity. Berdasarkan substansi teologis itu, maka praktik pernikahan yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, tak lagi melakukan pemberkatan nikah bagi anak-anak atau orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik pemberkatan nikah di gereja saat ini dilakukan kepada pasangan calon suami-istri yang telah berusia di atas 18 tahun, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Kedua, mengizinkan perkawinan di bawah usia 16 tahun adalah sama dengan membuka peluang bagi orang tua untuk tetap melakukan penjualan anak untuk menikah demi memperoleh keuntungan ekonomi, yaitu mahar yang besar. Anak-anak kita bahkan harus dilindungi dari ketamakan orang tuanya sendiri. Ketiga, mengizinkan perkawinan pada usia 16 tahun atau di bawah 16 tahun, sama saja dengan mencegah pertumbuhan intelektual dan sosial anak- anak perempuan kita yang seharusnya mereka terima dari institusi pendidikan. Keempat, mengizinkan perkawinan anak sama dengan membiarkan anak-anak perempuan kita memasuki dunia orang dewasa yang belum siap mereka masuki. Ketidakmampuan mereka mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka. Kelima, mengizinkan perkawinan anak-anak sama dengan menghancurkan peradaban suatu bangsa karena anak-anak yang dilahirkan tidak akan mampu mengalami pertumbuhan biologis, emosional, dan spiritual dengan baik. Sehubungan dengan uraian di atas, maka PGI tidak memiliki keberatan apa pun terhadap pernikahan laki-laki pada usia 19 tahun. Sebaliknya, PGI mendukung judicial review terhadap regulasi negara yang membolehkan pernikahan dini bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Usia 16 tahun adalah usia dimana seseorang belum memperoleh kartu tanda penduduk. Dalam lingkungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 203 pekerjaan, perusahaan yang mempekerjakan buruh yang berusia 16 tahun dipersalahkan karena dianggap mempekerjakan anak-anak. Seharusnya, pada usia 16 tahun anak-anak perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program wajib belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah. PGI memahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membolehkan seorang anak perempuan menikah 16 tahun, dengan kata lain di bawah 18 tahun, kala itu masih bisa dipahami. Namun sejak dilakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Perubahan Kedua Tahun 2000 dengan mencantumkan hak asasi manusia, maka sebagai konsekuensinya, segala peraturan undang-undang atau perundang-undangan, yang di … berada di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 harus dicabut. Oleh karena itu, regulasi negara yang membolehkan anak perempuan dinikahkan atau menikah dalam usia 16 tahun, sama artinya negara telah merebut masa depan anak-anak perempuan, merebut kesempatan untuk bertumbuh, dan terutama akan merebut kebahagiaan mereka, dan menempatkan mereka dalam bahaya dan bahkan kematian. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan keselamatan anak-anak perempuan kita, menurut kami adalah suatu kriminalitas. Berdasarkan argumentasi di atas, dan berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah kami sebutkan di atas, maka kami berpandangan bahwa pernikahan dini atau pernikahan anak-anak, khususnya perempuan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan yang tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. Oleh karena itu, kami menilai bahwa regulasi yang membolehkan seorang perempuan dinikahkan atau menikah pada usia 16 tahun harus direvisi karena tak menghargai sakralitas tubuh dan tak lagi sesuai dengan realita sosial kemasyarakatan saat ini. Kami ingin di masa depan, Indonesia bisa bebas dari belenggu perkawinan atau pernikahan anak. [2.23] Menimbang bahwa Pihak Terkait Aliansi Remaja Independen telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 menunjukkan bahwa 22% perempuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 204 menikah sebelum usia 18 tahun. Bahkan, di beberapa daerah didapatkan bahwa 1/3 dari jumlah perkawinan, terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Tak hanya itu, menurut dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan hasil yang serupa, yaitu satu dari empat perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Dan satu dari 10 remaja usia 15 sampai 19 tahun, telah melahirkan dan/atau sedang hamil anak pertama. Hal itu juga relevan dengan temuan kami di lapangan. Dua kasus yang ditemukan oleh peneliti dari Aliansi Remaja Independent sekitar satu bulan yang lalu. Dian, bukan nama sebenarnya, perempuan yang berusia 16 tahun ini terpaksa menikah dengan suaminya yang berumur 24 tahun. Saat itu, Dian berusia 14 tahun, tepat setelah ia lulus SD. Dian tinggal bersama suaminya di sebuah gubuk kontrakan ukuran 2x2 meter di sebuah pemukiman kumuh di daerah Condet, Jakarta Timur, bersama dengan kedua orang tuanya. Suaminya bekerja sebagai pemulung botol dan gelas minuman bekas. Dian sehari-harinya bekerja membantu suaminya menguliti gelas bekas untuk dijual ke pengepul. Anak Dian, Reza, yang berumur 13 bulan, seorang anak yang harus bergelut setiap harinya dengan sampah. Untuk kebutuhan susu, setiap harinya Reza mengonsumsi susu kental manis yang seharusnya tidak diberikan kepada bayi. Menurut penuturannya, ia tidak mampu membeli susu khusus bayi karena harganya terlalu mahal. Dian juga tidak tahu bagaimana memberikan ASI kepada bayi. Ya, perkawinan anak akan memperpanjang jenjang kemiskinan. Rendahnya pendidikan menyebabkan minimnya kapasitas untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. “Aku sebenarnya ingin menjadi dokter,” tutur Dian. Adapun Ratna, bukan nama sebenarnya, saat ini ia berusia 22 tahun, tinggal di Kota Bogor. Ratna menikah di usia 15 tahun karena orang tuanya takut jika Ratna berzina dengan pacarnya. Akhirnya dengan dorongan kedua orang tuanya, Ratna menikah dengan Agung, yang juga seusia dengannya. Di usia 16 tahun, Ratna hamil. Ketakutan akan cibiran teman-teman di sekolah membuatnya berjuang untuk menyembunyikan kehamilannya. Di bulan ke tujuh, Ratna mengalami komplikasi, sehingga harus merelakan anaknya. Dia telah bercerai dengan suaminya ketika Ratna berusia 19 tahun. Hingga saat ini, Ratna menyesali keputusannya untuk setuju menikah dengan Agung. Tak hanya itu, Ratna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 205 mengaku tidak lagi percaya diri untuk mencari pasangan dan mengalami trauma jika suatu saat nanti dia hamil lagi. Dari sisi pendidikan, perkawinan anak dapat memengaruhi akses anak terhadap pendidikan. Sedangkan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan seseorang. Usia 16 tahun adalah usia ideal seorang anak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah menengah. Perkawinan usia anak berpotensi memutuskan akses anak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ketika mereka menikah dengan pendidikan yang tidak memadai, mereka kemudian sulit untuk bersaing dengan orang-orang berpendidikan lebih tinggi untuk mengakses lapangan pekerjaan yang layak. Dari sisi kesehatan, menjadi ibu pada usia dimana tingkat kesiapan, baik fisik maupun mental masih rendah, sehingga berdampak pada risiko kematian ibu dan bayi, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan penyakit- penyakit yang menyerang kesehatan seksual dan reproduksinya. Anak berusia … anak perempuan berusia 10 sampai 14 tahun, lima kali lebih berisiko meninggal pada saat hamil dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20 sampai 24 tahun. Perkawinan anak dengan kehamilan usia anak sangat berisiko tinggi bagi si ibu karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi. Sementara janin yang dikandungnya, juga memerlukan gizi, sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Ketika seorang anak yang terlalu muda menikah, ia menempatkan dirinya pada risiko penyakit, putus sekolah, kurangnya kecakapan hidup, kemiskinan, kematian anak yang dikandungnya, dan kematian diri sendiri akibat potensi komplikasi, dan tubuhnya yang belum siap. Secara psikologis, seorang anak tidaklah seharusnya membesarkan seorang anak. Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun sedang mengalami transisi menuju dewasa. Maka memberikan tanggung jawab besar bagi anak dalam bentuk kewajiban mengurus rumah tangga, memiliki konsekuensi bagi kesehatan jiwanya. Perkawinan usia anak akan berdampak buruk bukan hanya untuk anak atau generasinya, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Pediatrics pada tahun 2005 menunjukkan bahwa anak- anak yang dilahirkan oleh ibu yang melahirkan pada usia remaja tidak dapat berkembang dengan setara dengan rekan-rekannya yang dilahirkan oleh ibu yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 206 melahirkan pada usia dewasa. Mereka rata-rata mengalami keterlambatan pertumbuhan, kesulitan akademis, permasalahan perilaku, penyalahgunaan napza, perilaku seksual berisiko, depresi, dan kawin, dan melahirkan pada usia dini juga. Perkawinan anak dapat memengaruhi tingkat pendidikan ibu, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang penting baginya dan anaknya. Tingkat pendidikan ibu yang lebih tinggi, mempromosikan perilaku sehat dan perilaku pencarian pengobatan, sehingga terkait dengan kemungkinan penuruan kematian anak sebelum ulang tahun kelima mereka dan dengan penurunan risiko kematian ibu. Di sisi lain, anak muda yang siap untuk bersekolah akan lebih siap untuk belajar, lebih mungkin untuk tetap bersekolah, dan lebih mungkin untuk berhasil. Dengan kemampuan penghasilan yang lebih tinggi dan masa yang akan datang. Hal ini akan menentukan kesejahteraan dirinya dan keluarganya di masa depan, sehingga menghentikan praktik perkawinan usia anak adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan akibat-akibat yang dialami oleh anak yang melakukan perkawinan, maka hal ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan anak tersebut sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu tertentu yang terlanggar akibat dari perkawinan anak. Perkawinan anak sejatinya melanggar hak-hak anak yang tertera di dua konvensi tersebut. Secara umum, hak-hak yang dilanggar antara lain: hak atas pendidikan, hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, perkosaan, dan eksploitasi seksual, hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi, hak untuk istirahat dan menikmati liburan, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya diluar keinginan anak, hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang memengaruhi segala aspek kesejahteraan anak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 207 Bahwa anak adalah generasi penurus tongkat estafet bangunan bangsa dan penerus cita-cita generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan anak yang juga membatasi aksesnya untuk melanjutkan pendidikan, akan menghalanginya untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, serta menjadi warga negara yang bergunan bagi bangsanya. Perkawinan anak bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Perkawinan anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar dan memiliki akibat yang lebih luas. Tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional, perkawinan anak juga merampas hak atas pendidikan dan berkontribusi terhadap langgengnya rantai kemiskinan yang dilanjutkan dengan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka, tanpa pendidikan yang cukup, tanpa posisi tawar yang layak, dan dengan kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan dan kekerasan, dua generasi bangsa Indonesia dirugikan sekaligus. Harga yang harus dibayarkan untuk kerugian akibat perkawinan usia anak terlalu mahal bagi bangsa ini. Dengan demikian, kami mendukung peningkatan usia perkawinan pada perempuan karena kami yakin, dengan menaikkan usia perkawinan perempuan, anak perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi pribadi yang lebih terdidik dan sehat. Karena memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan hidupnya. Masa kanak-kanak hendaknya diisi dengan kegiatan berkarya, berkreasi menikmati bangku sekolah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Dimana pendidikan memberikan mereka bekal untuk hidup dan menjadi warga negara yang dapat berkontribusi bagi negaranya, juga mengambil peran dalam pembangunan. Dengan menaikkan usia ini, remaja perempuan akan lebih siap ketika menikah nantinya dan tentu saja akan memiliki anak-anak yang lebih baik. Selayaknya perkawinan menjadi momen kehidupan yang dinantikan setiap manusia, bukanlah karena paksaan dan dilakukan dengan kesiapan fisik, mental, maupun spiritual. Maka, kita patut mengikhtiarkan apa yang menjadi hak anak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas tubuh mereka dan hak untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 208 hidup sebagai anak, sebagai remaja, sebagai generasi bangsa. Maka, pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kami menyadari bahwa upaya mencegah dampak perkawinan anak nyang luas, ini perlu diiringi dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif kepada pemuda untuk membekali mereka bukan hanya dengan pengetahuan, namun juga kemampuan sosial untuk mengenal tubuhnya, berelasi sosial secara sehat dan bertanggung jawab, merencakan pembentukan ke warga secara tepat, hingga memahami risiko perkawinan anak. Upaya mencegah dampak perkawinan anak juga perlu diimbangi dengan sosialisasi yang masif, terkait dengan dampak perkawinan anak. Advokasi dengan tokoh adat dan agama, hingga menjamin ketersediaan layanan publik yang berkualitas, khususnya layanan kesehatan yang ramah bagi remaja. Namun, upaya dalam mencegah dampak ini akan sulit diwujudkan, selama negara memperbolehkan seorang anak menikah di saat potensi risiko yang kompleks mengancam hidupnya. Melihat kompleksitas sebab-akibat dari perkawinan anak, kami memahami bahwa situasi kehamilan di usia anak sering kali membuat perkawinan usia anak menjadi pilihan yang tidak dihindarkan. Terkait dengan itu, kami mengusulkan agar dispensasi perkawinan tetap perlu diberlakukan untuk anak dengan situasi kehamilan, sebagaimana tersebut sebelumnya dengan prosedur hukum yang tepat, yakni dengan memberikan anak dengan situasi tersebut, kesempatan untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan terdekat dan tidak lagi hanya melalui pejabat setempat. Tata laksana pengajuan ini juga perlu dicermati secara berhati-hati dengan menimbang prinsip-prinsip penyelesaian terbaik bagi anak, sehingga perlu disusun bersama dengan pranata dan pihak-pihak yang mengampu hak-hak anak. Dalam hal ini, kami juga mendukung apa yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 terkait dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selama beberapa minggu terakhir, kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, khususnya anak muda dari beragam latar belakang anak muda di sekolah, komunitas adat dan kepercayaan, anak muda marginal, hingga aktivis muda yang mendukung apa yang saya sampaikan hari ini. Di akhir kata, saya hari ini mewakili suara anak muda Indonesia dari Aceh, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 209 Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua, dan saya yakin banyak anak muda lainnya mendukung upaya stop perkawinan anak. Oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya demi memenuhi dan melindungi hak-hak anak. [2.24] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Aliansi Remaja Independent telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Child Marriage In South Asia; 2. Bukti PT -2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Bukti PT -3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; 4. Bukti PT -4 : Fotokopi Konvensi Hak-Hak Anak, tanggal 20 November 1989; 5. Bukti PT -5 : Fotokopi data dan fakta tentang perkawinan; 6. Bukti PT -6 : Fotokopi Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia; 7. Bukti PT -7 : Fotokopi Keputusan Menkumham Nomor AHU- 7472.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; 8. Bukti PT -8 : Fotokopi Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah; 9. Bukti PT -9 : Fotokopi Policy Brief BKKBN- Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan: Mengapa..?; 10. Bukti PT -10 : Fotokopi Berita Kompas Online: Perkawinan Anak Tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 210 Lebih dari Perkosaan Anak; 11. Bukti PT -11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 12. Bukti PT -12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 13. Bukti PT -13 : Fotokopi Akta Notaris; 14. Bukti PT -14 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ARI; 15. Bukti PT -15 : Fotokopi Berita Serah Terima Jabatan; 16. Bukti PT -16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. [2.25] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.26] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang selengkapnya menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 211 28H ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 28A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28H ayat (2) : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 212 berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa, menurut Pemohon I, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun” sehingga Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya menjadi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.” Bahwa pokok permohonan para Pemohon II adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” serta Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 28B ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 213 keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa, menurut para Pemohon II, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun”, sehingga Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya menjadi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.” Bahwa Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas sepanjang tidak dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”, dan Pasal 7 ayat (2) sepanjang frasa “pejabat lain” UU Perkawinan bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas, sehingga selengkapnya Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan seharusnya menjadi, ““Dalam hal penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 214 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu UU Perkawinan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 215 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang, bahwa Pemohon I adalah sebagai badan hukum privat yaitu Yayasan Kesehatan Perempuan (vide bukti bertanda P-11, P-12, P-19, P-20, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 216 dan P-21) yang berkedudukan hukum di Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945; Bahwa, menurut Pemohon I, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan anak (vide bukti bertanda P-8) yang hal ini secara jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi atau tidak konsisten dengan segala peraturan yang ada dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan, yang diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan; Bahwa Pemohon I sebagai LSM menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dinyatakan di atas dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas tahun” UU Perkawinan a quo. Hak Pemohon I untuk melakukan advokasi terkait isu kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat berjalan baik dan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan yang dimohonkan tersebut masih berlaku. Kesadaran konstitusional Pemohon I untuk melindungi hak anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara [vide Pasal 28B ayat (2) UUD 1945] tidak dapat dilaksanakan. Menurut Pemohon I, ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi khususnya tentang perlindungan anak yang diatur lebih lanjut oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pengaturan perlindungan anak berusia sampai dengan 18 tahun (vide bukti bertanda P-13); Bahwa para Pemohon II, khususnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sekaligus mewakili organisasi nirlaba tempat mereka mengabdikan diri yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Adapun Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku orang tua yang memiliki anak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional anak-anak mereka. Adapun Pemohon VI mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia dan Pemohon VII mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 217 Bahwa menurut para Pemohon II, ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya melanggar hak konstitusional anak-anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, termasuk memperoleh hak pendidikan dan hak kesehatan yang layak, serta terhindar dari tindak kekerasan fisik dan psikis, akibat pernikahan usia dini; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sebagai badan hukum privat (vide bukti P- 19, P-20, dan P-21) memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara a quo yang sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan hukum tersebut memiliki maksud dan tujuan yayasan, salah satunya, berkepentingan meningkatkan kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi dan melakukan pendampingan bagi perempuan. Adapun para Pemohon II juga memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana didalilkan di atas; Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pemohon di atas yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 218 Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang membolehkan perkawinan anak perempuan dalam usia 16 tahun bertentangan dengan: a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”; b. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) menyatakan, “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”; c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”; d. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) menyatakan, “Anak Didik Pemasyarakatan adalah: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 219 e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”; f. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”; g. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”; h. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) menyatakan, “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;”; i. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”; j. Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 220 menyatakan, “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.”; k. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) menyatakan, “yang dimaksud dengan Anak dalam ketentuan ini termasuk anak angkat atau anak tiri.”; l. Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) menyatakan, “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.”; m. Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) menyatakan, “Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun.”; n. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”; o. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”; p. Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 221 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) menyatakan: 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. q. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia, menyatakan “Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.”; r. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan, “Istri dan anak yang belum di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara RI mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.”; s. Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 222 Masuk dan Izin Keimigrasian menyatakan, “Anak adalah anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin.”. Ketentuan di atas pada pokoknya mengatur batas usia anak adalah sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sehingga terdapat perbedaan pengaturan batas usia anak, khususnya anak perempuan, antara UU Perkawinan dengan undang-undang lainnya yang hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang terkandung maksud bahwa dalam suatu negara hukum terdapat prinsip kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan; 3. Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat, dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi, hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD 1945] maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang [vide Pasal 28B ayat (2) UUD 1945]; 4. Banyaknya perkawinan usia anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan, antara lain, oleh: ego anak yang masih tinggi, perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional, serta tidak atau kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/isteri dan keluarga besar. Oleh karenanya, perkawinan usia anak justru menjauhkan dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; 5. Banyak orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya yaitu seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian yang akhirnya si anak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 223 dan cucu kembali menjadi beban orang tua yang berakibat pada kemiskinan keluarga tersebut; 6. Perkawinan usia anak juga mengakibatkan si anak mengalami putus sekolah karena harus menghidupi keluarganya. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah yang menghasilkan daya saing yang lemah yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya, termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraannya [vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]; 7. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan khususnya pada kata “penyimpangan” dapat dimaknai sebagai dispensasi perkawinan anak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan; 8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan khususnya pada frasa “pejabat lain” menimbulkan ketidakpastian hukum karena pejabat dimaksud dapat memberikan izin atas “penyimpangan” terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan “pejabat lain” tersebut dan adanya “pejabat lain” ini juga bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena dengan adanya “pejabat lain” tersebut untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maka dengan sendirinya mempengaruhi kemerdekaan Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi serta ahli yang kesemuanya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan ketentuan a quo konstitusional yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 224 [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Women Research Indonesia telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon dan mengajukan alat bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-5, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon dan mengajukan alat bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-18, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait Kalyanamitra telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon dan mengajukan alat bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-10, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Rahima telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon dan mengajukan alat bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-16, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait Aliansi Remaja Independent telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon dan mengajukan alat bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-16, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia, telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 225 Bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis dan mengajukan satu orang ahli untuk mendukung keterangannya tersebut yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara; Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia; Dalam Al Qur’an surat Ar Rum: 21. Allah Subhanahuwata’ala berfirman: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 226 Yang artinya, “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan sebagaimana Hadits Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas’ud Radiallahu ‘anhu, bahwa: .اَي َر َش ْع َم ، ِباَب َ ّشلا ِن َم َعا َطَت ْسا ُم ُكْن ِم َة َءاَبْلا ، ْجَّو َزَتَيْلَف ُهَّنِإَف ُ ّض َغَأ ِر َصَبْلِل صلاِب ُهَّنِإَف ُهَل ٌءا َج ِو ُن َص ْحَأ َو ، ِج ْرَفْلِل ْن َم َو ْمَل ْع ِطَت ْسَي ِهْيَل َعَف ، ِم ْو َ ّ Yang artinya, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu.” (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim); Ajaran agama Hindu (berdasarkan sumber dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:34) memberikan aturan tambahan di mana dalam Manava Dharmasastra IX.89-90 dikatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tuanya harus menunggu tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. Dari Sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun sehingga orang tua baru bisa mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun; Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”; Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 227 Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”; Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum di Paragraf [3.15.2] dalam Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian UU Perkawinan, bertanggal 3 Oktober 2007, yang meskipun putusan tersebut terkait dengan ketentuan tentang perkawinan poligami, namun dalam Pendirian Mahkamah yang mendasarkan pula pada ajaran Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah, “...untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup dalam perkawinan akan mendapatkan ketenangan. Sebelumnya seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan sendiri mengalami gejolak asmara yang tidak tersalurkan, karena itu mereka tidak memperoleh ketenangan. Sakinah itu dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Oleh karena itu, mawaddah bersifat altruistik, bukan egoistik. Sikap egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakitkan hati pasangannya, akan berarti memutuskan mawaddah. Dengan terputusnya mawaddah dengan sendirinya sakinah pun tidak terpelihara lagi... Selain keharusan memelihara mawaddah, sakinah pun akan terwujud dan terpelihara jika suami dan isteri memelihara rahmah, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun isteri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;” Penjelasan Umum angka 4 huruf d UU Perkawinan menyatakan, “Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 228 mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.” Dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara; Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing- masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.”; [3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 229 Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata’ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama- lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang; Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang- Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974; Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang- undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 230 berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU- V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “...kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal- hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama- ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 231 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 232 [3.13.3] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”; Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; Adapun terhadap frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan a quo tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan tidak bertentangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 233 dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.12 WIB, oleh delapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 234 Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). KETUA, Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, Anwar Usman Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Aswanto Wahiduddin Adams Suhartoyo I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 235 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf a ditetapkan bahwa, “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil”. Selain itu, dalam Angka 4 huruf d antara lain ditetapkan bahwa, “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur...” Bahwa dari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 4 huruf a dan huruf d UU Perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur...”; [6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa “umur 16 (enam belas) tahun” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Para Pemohon antara lain mendalilkan bahwa, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal a quo telah mengakibatkan banyaknya praktik “perkawinan anak” di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 236 Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut: a. potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik; b. cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat; c. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; d. meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; e. semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; f. terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual; g. studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS; Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 237 berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan tersebut dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun 1974. Bahwa dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebenarnya saat ini bangsa Indonesia, khususnya para pembentuk Undang-Undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih karena UU Perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Saat ini, pemahaman bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia juga sudah jauh lebih maju daripada pada saat UU Perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan. Hal itu terlihat dalam Perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah mencantumkan pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fullfill), dan menghagai (to respect) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang berkaitan erat dengan Konvensi CEDAW. Bahwa dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa “yang dimaksud Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 238 anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” Dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 239 Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua. [6.3] Menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa: 1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi; 2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual; 3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa; Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara a quo, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang. Terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang dalam perkara a quo akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 240 sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut. PANITERA PENGGANTI, Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id