3/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 3/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syukur Destieli Gulo, S.H. Pekerjaan : Konsultan hukum Alamat : Bukit Tinggi, Kel/Desa: Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 3/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 19 Februari 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., “Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang- undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 4 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon; 5. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No, 30 Tahun 2002, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu pengujian konstitusional frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam bernegara hukum yaitu hak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi, berhak atas kepastian hukum, dan berhak memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU- V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 6 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa Pemohon memiliki hak Konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 7 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu: 4.1. Hak bernegara hukum. 4.2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 4.3. Hak untuk memperoleh Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak bernegara hukum yang dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi oleh seluruh penyelenggara negara, baik lembaga negara dalam rumpun legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga-lembaga constitutional importance, yang harus secara bersama- sama menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi. Tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” 8 Maka penyelenggaraan negara yang dilakukan secara sewenang-wenang, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau suatu negara yang tidak tunduk pada hukum merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara atas nilai-nilai negara hukum dan konstitusi, termasuk di dalamnya hak Pemohon. Negara hukum harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, secara konsisten dan konsekuen. 6. Bahwa hak Pemohon atas penyelenggaraan negara yang berdasar pada nilai-nilai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi tersebut harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hal mana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi tersebut adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, hal mana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 1999) mengatur bahwa: Pasal 41 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 9 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 42 (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal a quo, masyarakat (termasuk didalamnya Pemohon) dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diberi hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. menurut Pemohon, peran, hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut hanya dapat tercapai apabila independensi pimpinan KPK terjamin, terhindar dari benturan kepentingan, serta tidak memiliki beban psikologis dalam menjalankan tugasnya terhadap Pemerintah. 7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi pimpinan KPK yang dapat melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pimpinan KPK secara independen, terbebas dari beban psikologis dan benturan kepentingan. Meskipun saat ini Pemohon masih berusia 25 tahun, namun setidak-tidaknya pada 25 tahun mendatang Pemohon dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK; 8. Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, yang berbunyi: 10 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. Berdasar ketentuan a quo, maka ada 4 (empat) tahap penentuan pimpinan KPK antara lain: tahap pembentukan panitia seleksi oleh Presiden, tahap seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi, tahap pengusulan calon oleh Presiden, dan tahap pemilihan pimpinan KPK oleh DPR dari calon yang diusulkan oleh Presiden. Namun, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tersebut multi tafisir dan telah menimbulkan ambigu dalam implementasianya. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan pansel, proses seleksi, pengusulan serta pemilihan pimpinan KPK. Mestinya, frasa a quo ditafsirkan mengikuti Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. 9. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang memperbaiki masa jabatan pimpinan KPK dari yang sebelumnya hanya 4 (empat) tahun tiap periode, menjadi 5 (lima) tahun tiap periode. Tafsir konstitusional tersebut diberikan dengan pertimbangan: “Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan 11 dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah 12 ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.” (Vide Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 117-118). Pemohon dapat memahami dan bahkan sangat setuju dengan adanya perbaikan masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 (empat) tahun tiap periode menjadi 5 (lima) tahun tiap periode karena bermaksud baik untuk menjamin independnsi KPK. Hal yang menjadi alasan perubahan masa periode jabatan pimpinan KPK tersebut ialah penilaian dua kali terhadap KPK dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Maka, ada 2 (dua) aspek penting yang patut diperhatikan dalam putusan a quo ialah: Pertama, seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Kedua, ada semangat untuk menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Dengan kata lain, mekanisme seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama bernilai kemanfaatan yaitu dimaksudkan untuk menjaga independensi KPK dengan cara menghindari beban psikologis dan 13 benturan kepentingan bagi pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. 10. Bahwa faktanya, proses seleksi atau perekrutan pimpinan KPK periode 2024-2029 tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 16 Desember 2024, ialah pimpinan KPK hasil panitia seleksi bentukan Presiden periode 2019-2024 (Joko Widodo), yang diserahkan kepada DPR melalui Surpres bertanggal 15 Oktober 2024. Sebanyak 10 (sepuluh) nama calon pimpinan KPK yang diserahkan Joko Widodo ke DPR adalah Agus Joko Pramono; Ahmad Alamsyah Saragih; Djoko Poerwanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Ida Budhiati; Johanis Tanak; Michael Rolandi Cesnanta Brata; Poengky Indarti; dan Setyo Budiyanto. Sementara 5 (lima) pimpinan KPK periode 2024-2029 yang mengucapkan sumpah ialah: Setyo Budiyanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Johanis Tanak; dan Agus Joko Pramono. Pimpinan KPK tersebut dipilih pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Komisi III DPR Periode 2024-2029. Ternyata, 5 (lima) pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih dari calon pimpinan KPK dari hasil seleksi dan usulan Presiden periode 2019-2024, yang artinya terdapat perbedaan periode antara Presiden (periode 2019- 2024) yang membentuk panitia seleksi dan mengusulkan calon pimpinan KPK dengan DPR (periode 2024-2029) yang memilih pimpinan KPK Periode 2024-2029. Mekanisme seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 tidak bernilai kemanfaatan sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Meskipun pimpinan KPK tidak lagi dinilai sebanyak 2 (dua) kali oleh Presiden dan DPR, akan tetapi dengan kewenangan Presiden dalam hal melakukan seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK pada akhir masa jabatan Presiden, sangat berpotensi mengganggu independensi KPK dan menimbulkan beban psikologis serta 14 benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya tidak tercapai. Menurut Pemohon, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 menghendaki perbaikan terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia dalam hal seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK, serta perbaikan penghitungan masa jabatan pimpinan KPK. Bila seluruh proses penentuan pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden periode 2024-2029 dan DPR periode 2024-2029, maka pimpinan KPK yang baru akan mulai menjabat setidak-tidaknya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pelantikan Presiden bersangkutan. Dengan begitu, periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa proses seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK 2024-2029 tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki agar penyelenggara negara harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, negara beserta alat perlengkapannya harus tunduk pada hukum. 11. Bahwa proses seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK 2024- 2029 tersebut telah menciderai nilai negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya marwah penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia secara konsisten dan kosekuen, tidak tercapainya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi, tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Padahal, untuk memperoleh Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 12. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi karena frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tidak jelas, multitafsir dan telah menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Semestinya, frasa Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal a quo ialah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama; 15 13. Bahwa kerugian konstitusional yang kini dirasakan secara spesifik dan aktual oleh Pemohon, berupa terlanggarnya hak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Hak untuk memperoleh Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kerugian hak konstitusional a quo hanya dapat berhenti apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Sebagai masyarakat yang anti terhadap korupsi, Pemohon memiliki kekhawatiran serta keraguan terhadap profesionalisme pimpinan KPK periode 2024-2029 saat ini karena bisa jadi para pimpinan KPK tersebut berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK pada periode berkutnya, sehingga pimpinan KPK bersangkutan tidak terbebas dari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pencalonannya sebagai pimpinan KPK pada periode berikutnya. Bila independensi KPK masih terganggu, maka peran masyarakat (termasuk di dalamnya Pemohon) dalam hal membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan maksimal. Demikian pula masyarakat (termasuk di dalamnya Pemohon) tidak akan mampu menjalankan hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagi calon pimpinan KPK dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun mendatang, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon yaitu berupa hilangnya jaminan kepastian hukum terhadap independensi Pemohon ketika terpilih menjadi pimpinan KPK. 14. Bahwa sehubungan dengan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan uji materiil terhadap frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, dan memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional sesuai 16 petitum Pemohon. Oleh karena hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN DALAM PROVISI Pemeriksaan Permohonan Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi: 1. Bahwa seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024- 2029 tidak sesuai dengan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Bila melaksanakan putusan a quo secara konsisten dan konsekuen, maka periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. Maka dari itu, pimpinan KPK periode 2024-2029 sebagaimana telah mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 16 Desember 2024 ialah pimpinan KPK yang inkonstitusional dan tidak sah; 2. Bahwa tidak sahnya pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut, kini Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, yaitu terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam bernegara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak atas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan pelindung, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa, agar hak konstitusional Pemohon tersebut segera berakhir dan mendapatkan kepastian, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar memprioritaskan pemeriksaan perkara Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Pimpinan KPK tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan serta tidak menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang KPK sampai ada putusan Mahkamah yang memutus permohonan ini. 4. Bahwa, oleh karena pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih secara tidak sah dan inkonstitusional, maka pimpinan KPK tersebut semestinya tidak sah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang KPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 17 5. Bahwa tidak sahnya proses seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 serta inkonstitusionalnya masa jabatan a quo jelas mempengaruhi keabsahan tindakan-tindakan yang sudah atau akan dilakukan atau keputusan-keputusan yang sudah diterapkan atau akan diterapkan. Oleh karena itu, guna menghindari masalah keabsahan atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan pimpinan KPK selanjutnya, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahakamah Konstitusi untuk melarang pimpinan KPK periode 2024-2029 agar tidak mengeluarkan atau membuat keputusan-keputusan baru sebelum Mahkamah memutus perkara ini; 6. Bahwa, agar pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut tidak melanggar hak konstitusional Pemohon secara terus menerus, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pimpinan KPK periode 2024-2029, yang dipilih pada tanggal 21 November 2024 tersebut untuk tidak menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang KPK sampai ada putusan Mahkamah yang memutus permohonan ini. DALAM POKOK PERKARA Tahapan penentuan pimpinan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022: 1. Bahwa terdapat 3 (tiga) tahap umum penentuan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasar ketentuan a quo, maka ada 4 (empat) tahap penentuan pimpinan KPK antara lain: tahap pembentukan panitia seleksi oleh Presiden, tahap seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi, tahap pengusulan calon oleh Presiden, dan tahap pemilihan pimpinan KPK oleh DPR dari calon yang diusulkan oleh Presiden. 18 Adapun kurun watu yang dibutuhkan dalam hal penentuan pimpinan KPK, hal mana diatur dalam Pasal 30 ayat 3 s.d ayat (13) UU No. 30 Tahun 2002 ialah: 1.1. Setelah Pansel terbentuk, pansel mengumumkan penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus. 1.2. Pansel mengumumkan nama calon kepada masyarakat dan tanggapan masyarakat dimaksud disampaikan paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. 1.3. Pansel menentukan nama calon Pimpinan yang disampaikan kepada Presiden. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1.4. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. 1.5. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. 1.6. Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR. Maka berdasarkan tahapan tersebut, akumulasi waktu yang diperlukan dalam hal penentuan pimpinan KPK ialah 3 bulan dan 65 hari kerja atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan. 2. Bahwa mahkamah dalam pertimbangan pada putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 (hlm. 118) menyatakan “...Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).” Dalam pertimbangan a quo terdapat frasa “seleksi atau rekrutmen”. Kata “seleksi” dalam putusan a quo memang digunakan dalam Pasal 30 UU No. 30 Tahun 2002. Lain halnya dengan kata “rekrutmen” merupakan istilah 19 baru yang muncul dalam putusan a quo. Melihat arti kata “rekrutmen” dalam KKBI, rekrutmen artinya perekrutan. Sementara kata “perekrutan” dalam KBBI artinya pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Dengan penempatan kata “atau” di antara kata “seleksi” dan kata “rekrutmen” sehingga membentuk frasa “seleksi atau rekrutmen”, hal tersebut berarti bersifat alternatif. Bila diperhatikan secara sepintas, maka hal kesamaan masa periode Presiden dan DPR dalam hal penentuan pimpinan KPK bersifat alternatif, yaitu: Pertama, Pansel calon pimpinan KPK harus dibentuk oleh Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama dengan DPR yang memilih pimpinan KPK. Atau: Kedua, DPR yang memilih pimpinan KPK harus memiliki masa jabatan yang sama dengan Presiden yang mengangkat pimpinan KPK terpilih. Bila dikorelasikan dengan tahap penentuan pimpinan KPK periode 2024- 2029, pimpinan KPK periode 2024-2029 dilakukan oleh Komisi III DPR Periode 2024-2029. Sementara pengangkatan pimpinan KPK periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Artinya, penentuan pimpinan KPK periode 2024-2029 sesuai dengan alternatif kedua. Akan tetapi menurut Pemohon, pemahaman mengenai seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 haruslah dipahami senafas dengan aspek kemanfaatannya yaitu menjaga independensi pimpinan KPK, menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Meskipun pimpinan KPK tidak lagi dinilai sebanyak 2 (dua) kali oleh Presiden dan DPR, akan tetapi dengan kewenangan Presiden dalam hal melakukan seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK pada akhir masa jabatan Presiden, sangat berpotensi mengganggu independensi KPK dan menimbulkan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap 20 pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya tidak tercapai. Menurut Pemohon, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 menghendaki perbaikan terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia dalam hal seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK, serta perbaikan penghitungan masa jabatan pimpinan KPK. Bila seluruh proses penentuan pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden periode 2024-2029 dan DPR periode 2024-2029, maka pimpinan KPK yang baru akan mulai menjabat setidak-tidaknya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pelantikan Presiden bersangkutan. Dengan begitu, periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. 3. Bahwa secara faktual pimpinan KPK periode 2024-2029 diseleksi oleh Pansel bentukan Presiden periode 2019-2024, diusulkan oleh Presiden periode 2019-2024, dipilih oleh Komisi III DPR periode 2024-2029, serta ditetapkan oleh Presiden periode 2024-2029. Hal penentuan pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut mengancam independensi pimpinan KPK dan tidak menghindari beban psikologis serta benturan kepentingan bagi pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Alasannya jelas, karena seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK periode berikutnya dilakukan oleh presiden atau pemerintah masa jabatan 2024-2029 (Prabowo Subianto); 4. Bahwa, dengan tidak terhindarnya pimpinan KPK dari ancaman independensi, beban psikologis dan benturan kepentingan, maka menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Selain kerugian hak konstitusional, Pemohon juga tidak akan bisa berperan dalam hal membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara baik dan maksimal. Pemohon tidak akan mampu menjalankan hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 5. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar pemaknaan frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 30 21 Tahun 2002, mengikuti Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 sesuai dengan prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron dan berkorespondensi. Kelalaian DPR periode 2019-2024 dan Presiden periode 2019-2024 dalam hal mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan pimpinan KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022: 1. Bahwa menurut Pemohon, idealnya proses seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden atau pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR. Sebaliknya, idealnya pemilihan pimpinan KPK dilakukan oleh DPR yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden. Bila melaksanakan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 secara konsisten dan konsekuen, maka periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. Namun, penerapan masa periode pimpinan KPK tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut, akan menimbulkan kekosongan jabatan pimpinan KPK kurang lebih selama 6 (enam) bulan. 2. Bahwa menurut Pemohon, hal kekosongan masa jabatan pimpinan KPK tersebut semestinya diantisipasi oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi undang-undang KPK atau Pemerintah dengan cara membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pada pokoknya mengatur tentang pengisian jabatan keanggotaan pimpinan KPK oleh keanggotaan pimpinan KPK sementara. Sebuah contoh yang paling kongkrit menurut Pemohon ialah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Inti dari Perppu a quo ialah pengisian 22 kekosongan jabatan keanggotaan pimpinan KPK oleh anggota sementara pimpinan KPK; 3. Bahwa sehubungan dengan kelalaian DPR dan Presiden dalam merespond Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, khususnya dalam hal mengatisipasi terjadinya kekosongan hukum keanggotaan pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka kelalaian tersebut tidaklah bisa dianggap normal, apalagi bila pimpinan KPK periode 2024-2029 dianggap tetap sah karena alasan semata-mata agar tidak terjadi kekosongan hukum masa jabatan pimpinan KPK. Padahal menurut Pemohon, proses seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dilantik pada tanggal 16 Desember 2024 tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan seleksi, pengusulan, dan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: 1. Bahwa tanpa bermaksud mengevaluasi Mahkamah, agar alasan hukum permohonan Pemohon pada uraian selanjutnya dapat tersampaikan dengan lebih sederhana dan mudah dipahami, perlu bagi Pemohon menjelaskan terlebih dahulu inkonsistensi yang menurut Pemohon terjadi dalam putusan Mahkamah yang mana berkaitan dengan objek permohonan ini; 2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, mengenai pengujian Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan: “Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden 23 dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.” (Vide Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 117-118). Pertimbangan hukum pada putusan a quo menggariskan 2 (dua) aspek penting yaitu: Pertama, seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama. Mahkamah bahkan menyebutkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Kedua, ada semangat 24 untuk menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Maka, menurut Pemohon, kedua aspek tersebut merupakan pedoman yang sangat penting bagi penyelenggara negara khususnya DPR dan Presiden dalam hal seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK. 3. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024, yang juga diikuti pada pertimbangan pada putusan Nomor 160/PUU-XXII/2024, menyatakan: “Namun demikian, melalui putusan dalam permohonan a quo Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa berkenaan proses seleksi calon pimpinan KPK harus memperhatikan salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, di mana salah satu alasan Mahkamah menyesuaikan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun adalah agar pada saat penggantian, calon pimpinan KPK, termasuk Dewan Pengawas KPK, yang dihasilkan oleh panitia seleksi tidak lagi diajukan, disetujui, dan diangkat oleh pemerintahan pada periode yang sama dengan periode pemerintahan ketika pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut diangkat. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi dan disetujui/diangkat pada pemerintahan yang berbeda akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada keterpengaruhan/ ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat dalam pelaksanakan proses seleksi.” (Vide: Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024, hlm. 64 dan Putusan Nomor 160/PUU- XXII/2024, hlm. 24-25). 4. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 tersebut khususnya yang menyatakan “Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi dan disetujui/diangkat pada pemerintahan yang berbeda akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada keterpengaruhan/ ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat dalam pelaksanakan proses seleksi.” pendapat a quo menurut Pemohon berbeda dengan alasan Mahkamah yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. 25 Menurut Pemohon, alasan sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, menghendaki agar pimpinan KPK tidak dinilai sebanyak 2 (dua) kali oleh DPR dan Presiden dalam periode masa jabatan yang sama. Menurut Mahkamah, “Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.” (Vide: Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022, hlm. 118). Maka, tujuan yang sebenarnya perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, ialah: - Agar Presiden dan DPR tidak lagi menilai kinerja pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali dalam masa periode yang sama, karena berpotensi mempengaruhi independensi pimpinan KPK. - Agar pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali tidak memiliki beban psikologis dan benturan kepentingan pada saat mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. 5. Bahwa menurut Pemohon, bila proses seleksi atau rekrutmen dilakukan oleh Presiden atau pemerintah sebelumnya (misal Presiden periode 2019- 2024), maka independensi pimpinan KPK (periode 2024-2029) pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya justru sangat potensial terganggu dan sarat benturan kepentingan, khususnya bagi pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya, karena akan diseleksi oleh panitia seleksi bentukan Presiden (periode 2024-2029), dan akan diusulkan oleh Presiden (Periode 2024- 2029). Misalnya: si A merupakan pimpinan KPK periode 2029-2034, berkeinginan mendaftarkan diri kembali sebagai pimpinan KPK periode 2034-2039. 26 Maka, agar si A bisa diusulkan sebagai pimpinan KPK periode selanjutnya, A harus sebisa mungkin menciptakan kenyamanan kepada diri si B (Presiden periode 2029-2034), karena yang akan melakukan seleksi dan mengusulkan pimpinan KPK periode berikutnya ialah si B. 6. Bahwa menurut Pemohon, idealnya proses seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden atau pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR. Sebaliknya, idealnya pemilihan pimpinan KPK dilakukan oleh DPR yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden. Bila melaksanakan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 secara konsisten dan konsekuen, maka periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. Proses seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK sebagaimana didalilkan tersebut oleh Pemohon, sesuai dengan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, yang menghendaki agar seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama, dan agar independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya terjaga. Bila seleksi, pengusulan dan pemilihan pimpinan KPK mengikuti pandangan Pemohon tersebut, maka independensi pimpinan KPK lebih terjamin, yang mana hal ini lebih sesuai dengan semangat yang tercermin dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” 7. Bahwa permohonan ini diajukan agar frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, dilakukan sinkronisasi dengan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, yaitu mengenai 2 (dua) aspek: Pertama, agar seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama. Kedua, agar semangat 27 untuk menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya bisa tercapai. Pertentangan Dengan Batu Uji A. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. 28 Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. 2. Bahwa dengan demikian, Pemohon berhak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, dimana alat perlengkapan negara dalam tindak tanduknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam penyelenggaraan negara tersebut dilakukan pengawasan oleh badan peradilan. Tentang makna Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, menyatakan: “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap 29 warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” (Vide: Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48). Pertimbangan dalam putusan a quo memberi suatu penegasan bahwa negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Sinkronisasi dan harmonisasi tersebut berlaku juga terhadap undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Maksudnya ialah, pelaksanaan undang-undang harus disesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi, karena putusan mahkamah konstitusi (mengenai pengujian undang-undang) berkekuatan sebagai undang- undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, yang menyatakan: “Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan 30 Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang- undang.” (Vide: Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, hlm. 67). 3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, yang berbunyi: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. bertentangan dengan ide negara hukum yang terumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hal pertentangan ini timbul karena tidak ada kejelasan mengenai frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002. Presiden dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan seleksi dan mengusulkan calon pimpinan KPK? Dan DPR dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan pemilihan calon pimpinan KPK? 4. Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 (hlm. 117-118), menghendaki agar: Pertama, seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Kedua, menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Bila melaksanakan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 secara konsisten dan konsekuen, maka periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030. Meskipun Putusan 112/PUU-XX/2022 tersebut bukan pengujian mengenai konstitusional Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, akan tetapi putusan a quo semestinya dipedomani 31 dengan baik dalam hal implementasi Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 terhadap proses seleksi, pengusulan, serta pemilihan calon pimpinan KPK oleh Presiden dan DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk putusan mahkamah konstitusi mengenai pengujian undang-undang) dalam satu hierarki, maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya; 5. Bahwa faktanya, proses seleksi dan usul calon pimpinan KPK 2024- 2029 dilakukan oleh Presiden masa periode 2019-2024. Sementara pemilihan pimpinan KPK tersebut dipilih pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Komisi III DPR Periode 2024-2029. Perbedaan masa periode Presiden (Periode 2019-2024) dan DPR (Periode 2024- 2029) dalam hal seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK tersebut jelas dan nyata tidak sesuai dengan Putusan 112/PUU- XX/2022, yang menghendaki agar seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Selanjutnya, semangat untuk mewujudkan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak tercapai karena dalam hal pimpinan KPK berkeingingan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode berikutnya, maka pada saat itu pimpinan KPK tidak lepas dari benturan kepentingan. Karena, pimpinan KPK periode berikutnya (2029-2034) akan diusulkan oleh Presiden periode 2024-2029. Sehingga, berdasarkan Putusan 112/PUU-XX/2022, maka calon pimpinan KPK yang konstitusional ialah calon pimpinan KPK yang diseleksi dan diusulkan oleh Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR yang memilih pimpinan KPK. Sebaliknya, pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR yang memiliki masa periode jabatan yang sama 32 dengan Presiden yang melakukan seleksi dan memberikan usul terhadap para calon pimpinan KPK. Serta, periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025- 2030. Tegasnya menurut Pemohon, pimpinan KPK periode 2024-2029 inkonstitusional dan tidak sah. 6. Bahwa proses seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 yang inkonstitusional tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh penyelenggaraan negara yang berdasar pada nilai-nilai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, sehingga proses seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa terlanggarnya konstitusi dalam proses seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut terjadi karena tidak terdapat ketegasan makna frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002. Menurut Pemohon, agar proses seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK tidak inkonstitusional, perlu menyerasikan makna frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, dengan Putusan 112/PUU-XX/2022. Sehingga, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden”. Selanjutnya, frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang 33 tidak dimaknai “Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. B. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”. Sementara menurut Satjipto Raharjo, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ”begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, mahkamah berpendapat: “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka 34 datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah. Pertimbangan dalam putusan a quo menegaskan bahwa suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara 35 jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang- undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang- undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. 2. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi sebagai nilai kepastian hukum tidak terbatas pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan, prinsip tersebut berlaku juga mencakup konsistensi peraturan perundang-undangan dengan putusan mahkamah konstitusi mengenai pengujian undang- undang, karena putusan mahkamah konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, yang menyatakan: “Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang.” 36 Berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo, maka antara undang-undang dengan putusan mahkamah konstitusi harus terdapat keserasian antara satu sama lain, sesuai dengan prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, hal mana ditegaskan dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024. 3. Bahwa Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Khususnya frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, telah menimbulkan multitafsir dan ambigu dalam implementasinya. Presiden dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan seleksi dan mengusulkan calon pimpinan KPK? Dan DPR dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan pemilihan kepada calon pimpinan KPK? 4. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 (hlm. 117-118), menghendaki agar: Pertama, seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Kedua, menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Putusan a quo semestinya menjadi pedoman dalam hal seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden dan DPR. Bila melaksanakan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 secara konsisten dan konsekuen, maka periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025-2030; 37 5. Bahwa faktanya, proses seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK 2024-2029 dilakukan oleh Presiden masa periode 2019-2024. Sementara pemilihan pimpinan KPK tersebut dipilih pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Komisi III DPR Periode 2024-2029. Perbedaan masa periode dalam hal seleksi, usul, dan pemilihan pimpinan KPK antara Presiden dan DPR tersebut jelas dan nyata tidak sesuai dengan Putusan 112/PUU-XX/2022, yang menghendaki agar seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Selanjutnya, semangat untuk mewujudkan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak tercapai karena dalam hal pimpinan KPK berkeingingan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode berikutnya, maka pada saat itu pimpinan KPK tidak lepas dari benturan kepentingan. Karena, pimpinan KPK periode berikutnya (2029-2034) akan diusulkan oleh Presiden periode 2024-2029. Sehingga, berdasarkan Putusan 112/PUU-XX/2022, maka calon pimpinan KPK yang konstitusional ialah calon pimpinan KPK yang diseleksi dan diusulkan oleh Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR yang memilih pimpinan KPK. Sebaliknya, pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden yang melakukan seleksi dan memberikan usul terhadap para calon pimpinan KPK. Serta, periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025- 2030. Tegasnya menurut Pemohon, pimpinan KPK periode 2024-2029 inkonstitusional dan tidak sah. 6. Bahwa hal ambigu dalam implementasi Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 dalam proses seleksi, pengusulan, dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029, sebetulnya diinsyafi oleh DPR dan Presiden periode 2024-2029. 38 Diketahui, pimpinan DPR melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan oleh Presiden periode 2019-2024 (Joko Widodo), membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak. Menteri koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU No. 30 Tahun 2002, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024. Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR. (Sumber: Menko: Presiden Prabowo setujui 10 nama capim KPK diproses DPR, https://www.antaranews.com/berita/4452609/menko- presiden-prabowo-setujui-10-nama-capim-kpk-diproses-dpr, diakses pada hari Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 16.25 wib). Dalam sumber lainnya, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tak akan menarik nama calon Pimpinan (capim) KPK hasil seleksi dari pansel yang dibentuk era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). “Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi.” Kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024). (Sumber: Yursril Ungkap Prabowo Ambil Jalan Tengah, Seleksi Capim KPK Tak Akan Diulang, https://news.detik.com/berita/d- 7628262/yusril-ungkap-prabowo-ambil-jalan-tengah-seleksi-capim- kpk-tak-akan-diulang, diakses pada hari Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 16.40 wib). 39 7. Bahwa semestinya, pelaksanaan seleksi dan pengajuan usul calon pimpinan KPK 2024-2029 dilakukan oleh Presiden periode 2024- 2029, dan DPR hanya memilih pimpinan KPK dari calon yang diseleksi dan diusulkan oleh Presiden Periode 2024-2029 (Prabowo Subianto). Hal tersebut sesuai dengan Putusan 112/PUU-XX/2022, yang menghendaki agar seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Semangat untuk menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis bagi pimpinan KPK pun tercapai, karena pimpinan KPK yang berkeinginan mendaftarkan diri kembali sebagai pimpinan KPK periode berikutnya tidak diseleksi dan diusulkan oleh Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK. 8. Bahwa hal ambigu kewenangan Presiden dalam melakukan seleksi dan pengajuan usul pimpinan KPK serta kewenangan DPR dalam melakukan pemilihan pimpinan KPK dari calon yang diajukan oleh Presiden terjadi karena frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tersebut multitafsir. Oleh karena itu, frasa tersebut harus diserasikan dengan Putusan 112/PUU-XX/2022 sesuai prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara undang-undang dengan putusan mahkamah konstitusi. Sehingga, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden”. Selanjutnya, frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. 40 C. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak asasi Pemohon), dan bahkan terdapat penegasan, tanggungjawab tersebut terutama dilakukan oleh pemerintah. 2. Bahwa penyelenggaraan negara oleh alat perlengkapan negara yang harus secara konstitusional merupakan hak dasar Pemohon dalam bernegara hukum. Hak konstitusional Pemohon lainnya ialah hak atas kepastian hukum yang diwujudkan lewat peraturan perundang- undangan yang baik, dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Sederhanya, suatu peraturan perundang-undangan harus patuh terhadap prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang- undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi tersebut berlaku juga terhadap undang-undang dengan putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang, karena putusan mahkamah tersebut berlaku mengikat (erga omnes) dan berkekuatan sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang. 41 3. Bahwa Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, yang berbunyi: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Khususnya frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, telah menimbulkan multitafsir dan ambigu dalam implementasinya. Presiden dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan seleksi dan mengusulkan calon pimpinan KPK? Dan DPR dalam masa periode manakah yang berwenang melakukan pemilihan kepada calon pimpinan KPK? 4. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 (hlm. 117-118), menghendaki agar: Pertama, seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Kedua, menjaga independensi KPK dengan menghindari beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Putusan a quo semestinya menjadi pedoman dalam hal seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden dan DPR. Namun faktanya, pimpinan KPK periode 2024-2029 diseleksi dan diusulkan oleh Presiden periode 2019-2024 (Joko Widodo), sementara pimpinan KPK tersebut dipilih oleh Komisi III DPR Periode 2024-2029. Sehingga seleksi, pengajuan usul, dan pemilihan pimpinan KPK 2024-2029 tidak sesuai dengan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Pemohon berhak atas penyelenggara negara yang independen, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sayangnya, independensi pimpinan KPK 42 2024-2029 tersebut berpotensi terganggu, karena dalam hal pimpinan KPK berkeingingan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode berikutnya, maka pada saat itu pimpinan KPK tidak lepas dari benturan kepentingan. Karena, pimpinan KPK periode berikutnya (2029-2034) akan diusulkan oleh Presiden periode 2024- 2029. Sehingga, berdasarkan Putusan 112/PUU-XX/2022, maka calon pimpinan KPK yang konstitusional ialah calon pimpinan KPK yang diseleksi dan diusulkan oleh Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR yang memilih pimpinan KPK. Sebaliknya, pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden yang melakukan seleksi dan memberikan usul terhadap para calon pimpinan KPK. Serta, periode masa jabatan pimpinan KPK yang konstitusional ialah pimpinan KPK periode 2025- 2030. Tegasnya menurut Pemohon, pimpinan KPK periode 2024-2029 inkonstitusional dan tidak sah. 5. Bahwa terbentuknya pimpinan KPK 2024-2029 yang menurut Pemohon inkonstitusional tersebut merupakan bukti nyata terabaikannya tanggung jawab negara sebagai pelindung, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tersebut multi tafsir, dan telah menimbulkan ambigu dalam implementasinya; 6. Bahwa menurut Pemohon, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1), dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, harus diserasikan dengan Putusan 112/PUU-XX/2022 sesuai prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara undang- undang dengan putusan mahkamah konstitusi. 43 Sehingga, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden”. Selanjutnya, frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan Pemohon dengan amar: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan permohonan Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 3. Memerintahkan kepada pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang dipilih pada tanggal 21 November 2024 agar tidak mengeluarkan atau membuat keputusan-keputusan baru, serta tidak membuat keputusan-keputusan serta tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi KPK sampai perkara ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden” dan 44 “Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. 3. Menyatakan kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Karya: Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 99; 5. Bukti P-5 : A.F. Sumadi, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik), PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 141-142; 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel jurnal: Sailan, Manan. "Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 40.2 (2011): 228- 235; 45 7. Bukti P-7 : Fotokopi buku: I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, 205, hlm. 124; 8. Bukti P-8 : a. Cetakan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: 5 Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Ucap Sumpah Jabatan di Hadapan Prabowo (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7688803/5-pimpinan- kpk-2024-2029-resmi-ucap-sumpah-jabatan-di- hadapan-prabowo); b. Cetakan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Presiden Resmi Melantik Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih 2024-2029. (Sumber: https://www.kpk.go.id/id/ruang- informasi/berita/presiden-resmi-melantik-pimpinan- dan-dewas-kpk-terpilih-2024-2029); 9. Bukti P-9 : Cetakan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Menko Yusril: Prabowo Setujui 10 Nama Capim KPK yang Dikirim Jokowi Diproses DPR. (Sumber: (https://www.tempo.co/politik/menko-yusril-prabowo- setujui-10-nama-capim-kpk-yang-dikirim-jokowi- diproses-dpr-1165524); 10. Bukti P-10 : Cetakan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Breaking News: Komisi III DPR Tetapkan 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Berikut Nama-namanya. (Sumber: https://www.tempo.co/politik/breaking-news-komisi-iii- dpr-tetapkan-5-pimpinan-kpk-2024-2029-berikut-nama- namanya-1171373); 11. Bukti P-11 : Fotokopi buku: Osgar S. Matompo, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, 2018, hlm. 18-19; 12. Bukti P-12 : Fotokopi artike jurnal: Sunaryo, Sidik, and Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (perspektif desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia)." Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum 1.2 (2019); 13. Bukti P-13 : Cetakan foto tangkap layar artikel berita berjudul: Yursril Ungkap Prabowo Ambil Jalan Tengah, Seleksi Capim KPK Tak Akan Diulang. (Sumber: 46 https://news.detik.com/berita/d-7628262/yusril-ungkap- prabowo-ambil-jalan-tengah-seleksi-capim-kpk-tak- akan-diulang). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 2. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam “bernegara hukum” yang terdiri dari hak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi, hak atas kepastian hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dalam “bernegara hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002. 49 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat yang anti terhadap tindak pidana korupsi dan berkeinginan menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dapat melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara independen serta terbebas dari beban psikologis dan benturan kepentingan. Akan tetapi, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya karena tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menghendaki agar seleksi pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. b. Bahwa dalam implementasinya, pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 (saat ini) merupakan hasil dari panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Periode Tahun 2019-2024 (Joko Widodo) untuk kemudian diusulkan dan dipilih oleh DPR Periode Tahun 2024-2029. Proses seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK pada akhir masa jabatan Presiden yang demikian sangat berpotensi mengganggu independensi KPK dan setidaknya menimbulkan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali menjadi calon pimpinan KPK periode selanjutnya. c. Bahwa terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 yang demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon 50 dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai masyarakat sipil (civil society) yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU 30/2002. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, adalah anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan setidak-tidaknya potensial dikarenakan berlakunya frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 yang berpotensi mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo 51 sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah serta memerintahkan agar pimpinan KPK tidak boleh mengeluarkan keputusan dan tidak menjalankan tugas, fungsi, wewenangnya sampai dengan Mahkamah menjatuhkan putusan dalam permohonan a quo. Berkenaan dengan permohonan provisi Pemohon tersebut, telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan pada sidang dengan tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, jika permohonan provisi Pemohon a quo dikabulkan, setelah Mahkamah mencermati posita dan petitum provisi Pemohon, justru hal demikian dapat menyebabkan kekosongan jabatan pimpinan KPK serta kekosongan hukum (rechtsvacuum) berkenaan dengan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga hal tersebut justru menjadi kontraproduktif dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang salah satunya dilakukan oleh KPK. Terlebih, permohonan provisi Pemohon secara substansi telah berkaitan dengan materi pokok perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan dan dipahami oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 tidak memberikan penegasan berkenaan dengan Presiden dalam periode mana yang berwenang melakukan seleksi dan mengusulkan calon pimpinan KPK serta DPR periode mana yang berwenang melakukan pemilihan calon pimpinan KPK. Terlebih, dalam proses seleksi sampai dengan pemilihan calon pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah 52 Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menghendaki harus dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 menyebabkan adanya benturan kepentingan (conflict of interest), khususnya bagi pimpinan KPK yang berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pimpinan KPK periode berikutnya karena tidak diusulkan dan dipilih oleh Presiden dan DPR dalam periode yang sama. Hal demikian akan berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, semestinya pelaksanaan seleksi dan pangajuan usul calon pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 dilakukan oleh Presiden Periode Tahun 2024-2029 (Prabowo Subianto), dan dipilih oleh DPR Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022. Oleh karena itu, pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 adalah inkonstitusional dan tidak sah. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam norma Pasal 30 ayat (1) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Presiden” dan “Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, menyatakan kata “Pemerintah” dalam norma Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 53 sampai dengan Bukti P-13 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi Pemohon di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak ditentukan/ditegaskan Presiden dan DPR pada periode mana yang dapat melakukan proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK dalam norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 menjadikan norma a quo inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025 dengan amarnya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 54 Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 a quo adalah bersifat alternatif, maka Mahkamah tidak perlu lagi membuktikan perihal adanya perbedaan alasan pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah dengan tidak ditentukan/ditegaskan Presiden dan DPR pada periode mana yang dapat melakukan proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK dalam norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 menjadikan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024 yang memutus permasalahan yang sama dengan perkara a quo, yaitu berkenaan dengan legalitas pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 yang dihasilkan dari proses seleksi dan pengusulan oleh Presiden Periode Tahun 2019-2024 (Joko Widodo) kemudian dipilih oleh DPR Periode Tahun 55 2024-2029. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: Dengan demikian, Presiden terikat pada ketentuan dalam undang- undang tersebut dan juga terikat pada berakhirnya masa jabatan pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK. Agar tidak terjadi kekosongan Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas, maka Presiden yang menjabat pada waktu itu harus segera memulai proses pergantian Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK yang dimulai dengan pembentukan panitia seleksi. Dalam batas penilaian yang wajar, maka selain tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan proses ini menunggu pembentukan panitia seleksi oleh pemerintahan berikutnya karena dapat mengakibatkan kekosongan dalam jabatan Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas. Selain itu, apabila diletakkan dalam sekuens waktu antara proses seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK sampai dengan pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode Tahun 2024-2029, yaitu pada sekitar pertengahan Desember 2024, dan dikaitkan dengan waktu pelantikan DPR-RI Periode Tahun 2024-2029 dan pelantikan Presiden Periode Tahun 2024-2029, logika yang digunakan oleh Pemohon akan berakibat tidak dapat dilantiknya Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tepat waktu pada sekitar pertengahan Desember 2024. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan anggota DPR Periode Tahun 2024- 2029 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Presiden Periode Tahun 2024-2029 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya, jika proses seleksi yang di dalamnya terdapat proses pengajuan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam periode yang sama dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, maka proses seleksi baru akan dimulai setelah tanggal 20 Oktober 2024. Dengan sekuens waktu sebagaimana diuraikan di atas, dalam batas penalaran yang wajar, panitia seleksi tidak akan menghasilkan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang bisa dilantik pada sekitar pertengahan Desember 2024. Jika logika Pemohon tersebut diikuti, dapat dipastikan akan terjadi kekosongan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam beberapa waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa bermaksud menilai penerapan proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode Tahun 2024-2029, proses seleksi hingga pengangkatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode Tahun 2024-2029 terjadi pada masa transisi atau pergantian pemerintahan dan dengan demikian dalam proses tersebut tidak dapat terhindari situasi di mana proses seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK melibatkan dua periode pemerintahan yang berbeda. Namun demikian, sebagaimana diuraikan dalam sekuens waktu tersebut, proses seleksi a quo telah dimulai oleh pemerintahan periode sebelum pergantian Presiden dan anggota DPR, dan telah menghasilkan calon yang kemudian diajukan kepada DPR yang baru yaitu DPR Periode Tahun 2024-2029 untuk dipilih dan ditetapkan oleh DPR. Dalam hal ini, calon yang ditetapkan DPR dan 56 diangkat oleh Presiden tetaplah calon hasil seleksi panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya dan proses seleksi tersebut tidak dilaksanakan atau diulang lagi oleh pemerintahan yang baru. Fakta ini menurut Mahkamah tetap berkesesuaian dengan kehendak Mahkamah sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 dan tidak sesuai dengan pemahaman Pemohon yang dimintakan dalam permohonannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024, hlm. 26 – 27]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 telah cukup jelas, sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain berkenaan dengan periode Presiden atau DPR periode mana yang berhak untuk menerapkan/memberlakukan norma a quo. Justru dengan tidak disebutkannya Presiden atau DPR periode mana yang dapat melakukan seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK, maka tata cara proses seleksi calon pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 dapat diterapkan sesuai dengan sekuen waktu dan kondisi yang ditimbulkan akibat adanya transisi pemerintahan pada saat/waktu yang bersangkutan. [3.13.2] Bahwa secara faktual, berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK di penghujung akhir tahun yang bertepatan dengan masa transisi atau pergantian pemerintahan telah menimbulkan konsekuensi logis adanya keterlibatan 2 (dua) periode pemerintahan dan DPR yang berbeda dalam proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK yang baru. Hal demikian tidak dapat dihindari karena memang proses seleksi calon pimpinan KPK yang baru sudah harus mulai berjalan pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh pemerintahan sebelum pengangkatan pimpinan KPK yang baru. Hal demikian untuk menghindari adanya kekosongan pimpinan KPK yang tentu akan berdampak negatif bagi kinerja lembaga KPK. Hal tersebut tidak hanya terkait dengan kewenangan untuk mengesahkan keputusan strategis dalam menjalankan tugas pokok KPK, yaitu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mencakup tindakan hukum penangkapan, penetapan tersangka, persetujuan penyadapan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan serta pelaksanaan putusan hakim. Namun juga, yang lebih dikhawatirkan adalah terkait dengan independensi lembaga KPK, karena dengan kekosongan pimpinan, justru akan membuka peluang campur tangan politik untuk melakukan intervensi terhadap langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang atau akan ditangani oleh KPK. Keadaan 57 demikian berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari jerat hukum dan berujung pada hilangnya kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga KPK. [3.14] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029, menurut Mahkamah, implementasi norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 yang terjadi pada masa transisi atau pergantian pemerintahan dengan melibatkan 2 (dua) Presiden dan DPR dalam periode yang berbeda adalah telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menentukan Presiden atau DPR yang melaksanakan proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK adalah harus dalam periode yang sama sebagaimana yang dipahami dan dikehendaki oleh Pemohon. Namun, Mahkamah lebih menitikberatkan pada sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema masa jabatan 4 (empat) tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 yang menyebabkan atau setidaknya berpotensi dapat dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama dan hal ini berpotensi menggerus independensi KPK. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, penilaian sebanyak 2 (dua) kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode yang sama melalui proses seleksi calon pimpinan KPK untuk periode berikutnya haruslah dihindarkan dan hal tersebut yang menjadi alasan mendasar Mahkamah mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun dari yang semula 4 (empat) tahun. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon yang memohon agar seleksi pimpinan KPK harus dilakukan oleh Presiden dan DPR yang memiliki periode yang berbeda dengan periode pimpinan KPK sebelumnya, sesungguhnya hal tersebut telah sama dengan semangat yang ada dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 dan putusan-putusan Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma tersebut. Sehingga, menurut Mahkamah tidak diperlukan lagi penegasan/pemaknaan lebih lanjut berkaitan dengan frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata 58 “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 59 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 60 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha