3/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 3/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia), lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Cililitan Kecil III, Nomor 12 Kramat jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus: 1. Nama : Abdullah Ubaid Jabatan : Ketua/Koordinator Nasional 2. Nama : Ari Hardianto Jabatan : Sekretaris 3. Nama : Rahayu Jabatan : Bendahara sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Fathiyah Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Al Mustaqim Nomor 21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prampatan, Jakarta Selatan; sebagai ------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Novianisa Rizkika Kewarganegaraan : Indonesia 2 Alamat : Perumahan Sehati Indah, Jalan Kramat Nomor 4A, RT.011/RW.007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Riris Risma Ajiningrum Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur; sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon IV; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 November 2023 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., Lalu Akhmad Laduni, S.HI., Jondamay Sinurat, S.H., dan Ahmad Azhari, S.H.I, kesemuanya Advokat Pembela HAM dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang tergabung Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang berkedudukan di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Majelis Pendidikan Dasar Menengah Dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan 3 Kristen Indonesia, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden; Membaca dan mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae Indonesia Corruption Watch. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173/PUU/PAN.MK/ AP3/12/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Februari 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 4 kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5 6. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara”. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan para Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 10. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 7 Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari Praktik Mahkamah (2003- 2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUUI/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil mapun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.” 7 11. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 12. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 13. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”, maka rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK. 14. Bahwa Pemohon I adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat (anggota dan dampingannya) yang telah memenuhi syarat untuk melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Putusan MK, yaitu: - Berbentuk badan hukum; - Memiliki AD/ART menyebutkan tujuan didirikan organisasinya memiliki kerugian konstitusional akibat formil maupun materiil dari sebuah Undang-Undang dan menyebutkan pihak yang dapat mewakili organisasi tersebut melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang; - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut. 15. Bahwa Pemohon II sampai Pemohon IV adalah pemohon individu/perorangan dan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), 8 yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. Bahwa dengan ini para Pemohon akan menguraikan kerugian para Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagai berikut: a. PEMOHON ORGANISASI Pemohon I (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia) adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., dan yang telah mendapatkan pengesahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023, sehingga Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia (Network Education Watch 9 Indonesia/New Indonesia) adalah sah sebagai lembaga masyarakat sipil (CSO) yang berbadan hukum; Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah: Visi Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan. Misi a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan; b. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional; c. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan; d. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah: 1. Mempererat kerjasama antara anggota di bidang pendidikan; 2. Melakukan jejaringan dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional; 3. Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan; 4. Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidkian yang berkualitas dan berkeadilan, terutama kepada kelompok marjinal, perempuan, dan anak; 5. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan tentang Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional disebutkan bahwa: Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi: a. Melaksanakan program kerja. b. Mengorganisir penggalian dana. 10 c. Memfasilitasi sinergitas antar anggota. d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan. e. Mewakili lembaga untuk maju di persidangan. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa dalam kegiatan disebutkan bahwa: 1. Peningkatan kapasitas anggota dan penguatan jaringan. 2. Mempromosikan dan mengadvokasikan pencapaian Pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 3. Kampanye publik tentang hak pendidikan bagi kelompok marjinal, perempuan dan anak. 4. Pengelolaan data dan produksi pengetahuan tentang pendidikan di Indonesia. 5. Mempererat kerjasama antar anggota bidang pendidikan. 6. Melakukan jejaring dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 7. Melakukan penggalangan untuk keberlanjutan organisasi. 8. Melakukan perluasan jaringan. 9. Menerbitkan dan menyebar luaskan buku, jurnal, media, dan karya ilmiah lainnya. Bahwa salah satu misi Pemohon I adalah memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan, bahwa perjuangan Pemohon I untuk memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Bahwa ketentuan tersebut, telah ditafsirkan bahwa yang tidak dipungut biaya adalah jenjang pendidikan dasar di Sekolah Negeri, sedangkan jenjang Pendidikan di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga tujuan Pemohon I agar masyarakat mendapatkan Pendidikan dasar secara gratis tidak dapat terwujud, karena ada pemisahan sekolah dasar dan sekolah swasta, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi daripada undang-undang a quo berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon I, khususnya dalam hal Meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan secara tanpa dipungut biaya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang 11 mendukung pencapaian tujuan pendirian Pemohon I. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemohon I adalah dengan memperjuangkan adanya suatu kebijakan Wajib Belajar tanpa Dipungut Biaya, sehingga menurut Pemohon I perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-undang a quo. Tetapi pada fakta dan kenyataannya pendidikan dasar tetap menjadi beban bagi masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar, hal tersebut bertentangan dengan isi dari pada undang-undang a quo sehingga berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon I, khususnya dalam hal meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian Pemohon I. Bahwa dengan berlakunya Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), maka akan berpotensi menghalangi visi, misi maupun tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan keadilan Pendidikan untuk semua orang; b. PEMOHON INDIVIDU Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Bahwa Pemohon II adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174035207820011, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prampatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Bahwa Pemohon III adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174014511810006, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan 12 Mampang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Bahwa Pemohon IV adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3175055210820009, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta TImuR, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, adalah orang tua yang anaknya tengah menempuh Pendidikan dasar di sekolah swasta dan yang dipungut biaya, sehingga Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana mandat Undang-undang Dasar 1945 karena mengikuti Pendidikan dasar di sekolah swasta bukan di sekolah negeri; Bahwa hilangnya hak-hak Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut dikarenakan berlakukannya Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; III. ALASAN PERMOHONAN A. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PUTUSAN NOMOR: 97/PUU-XVI/2018 16. Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pernah dimohonkan uji materil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XVI/2018; 17. Bahwa terhadap pengujian Pasal yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 13 Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan: Pasal 78 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 18. Bahwa untuk itu, para Pemohon akan menguraikan perbedaan antara Permohonan a quo dengan Permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: TABEL PERBEDAAN No Perkara Pasal yang di uji Dasar pengujian Permohonan Nomor: 97/PUU-XVI/2018 Bahwa dalam permohonan 97/PUU- XVI/2018, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar” Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon untuk dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat” Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-4) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Permohonan a quo in casu Nomor: 3/PUU- XXII/2024 Bahwa dalam permohonan a quo, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28 C Ayat (1), Undang-undang Dasar 1945 14 dan mohon dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” 19. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, pasal yang domohonkan dalam perkara a quo dengan Permohonan Nomor: 97/PUU-XVI/2018 adalah sama yaitu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 20. Bahwa akan tetapi, baik perkara a quo maupun Permohonan Nomor: 97/PUU-XVI/2018 bukan menguji keseluruhan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi hanya menguji Sebagian frasa dalam pasal tersebut, dan faktanya frasa yang dimohonkan dalam perkara a quo maupun Permohonan Nomor: 97/PUU-XVI/2018 berbeda; Bahwa selain itu juga, dasar pengujian frasa dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional antara perkara a quo maupun Permohonan Nomor: 97/PUU- XVI/2018 ada yang berbeda, terlebih alasan permohonan yang didalilkan antara perkara a quo maupun Permohonan Nomor: 97/PUU- XVI/2018 sangat berbeda; 21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, sehingga patut untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dan menyatakan permohonan a quo tidak Ne Bis in Idem; B. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA” UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT DENGAN PASAL 31 AYAT (2) DAN AYAT (2) UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WAJIB 15 BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA” 22. Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: “(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” 23. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 24. Bahwa Pasal 28 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 25. Bahwa Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur jenjang Pendidikan Dasar, akan tetapi kemudian jenjang Pendidikan Dasar ditafsirkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 26. Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan dasar sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 16 sederajat serta Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”; 27. Bahwa sedangkan pengaturan Pendidikan dasar dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan: Pasal 13 (2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh: a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma- Cuma bagi semua orang; b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-Cuma secara bertahap; c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki; (3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. 28. Bahwa Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut. 17 Tabel Penjenjangan dalam Kovenan dan UU Sisdiknas: NO KONVENAN UU SISDIKNAS KETERANGAN 1 Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Dalam UU Sisdiknas pendidikan dasar adalah SD-SMP atau sejenisnya 2 Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya Pendidikan Menengah Di dalam DUHAM penjenjangannya adalah (1) sekolah rendah dan pendidikan dasar: (2). Pendidikan teknik dan jurusan; (3). pengajaran tinggi Di dalam KOMENTAR UMUM 13 (1999)Hak untuk Menikmati Pendidikan(Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) disebutkan pendidikan lanjutan adalah pendidikan menengah sebagai persiapan ke pendidikan teknis dan kejuruan serta perguruan tinggi; Dalam UU Sisdiknas pendidikan menengah adalah SMA atau sejenisnya 3 Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi 29. Bahwa frasa pendidikan dasar kemudian menimbulkan dua persoalan, Pertama, sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar; Kedua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap keseluruhan jenjang Pendidikan; 30. Bahwa sekolah yang masuk kategori pendidikan dasar mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan: (1). Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; (2). Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pendidikan dasar dari SD sampai dengan SMP, konsekuensinya wajib belajar berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun; 31. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Rosnaniar dari F- PG, menyatakan, Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk 18 mampu mancapai apa yang disebut dengan 3R, Reading, Writing, and Arithmatic serta dapat menjadi modal untuk memperolah lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Dari uraianya jelas tidak mungkin pendidikan dasar untuk memperoleh lapangan kerja, yang memungkinkan adalah pendidikan menengah kejuruan. Artinya semestinya pendidikan dasar itu hingga 12 tahun; 32. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan argumentasi, “Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan ditingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebankan kepada negara sepenuhnya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara; 33. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Dalam rapat dengar pendapat, pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-17, 21 Februari 2000, Sri Adiningsih dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mempertanyakan sistem perekonomi Indonesia ke depan, apakah akan dibawa ke sistem kapitalis atau sosialis. Hal ini akan terkait dengan konsep peran negara terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan. “Jadi di sini kalau suatu negara menganut welfare state ini contohnya seperti Jerman Barat, maka di sini ada fasilitas asuransi terhadap resiko yang fatal seperti ketuaan, invalidate, sakit dan pengangguran sementara. Selain itu juga subsidi pajak penghasilan bagi masyarakat yang penghasilannya kurang, juga kewajiban menyediakan ongkos sosial bagi karyawan yang sakit dengan gaji penuh sampai dengan enam minggu. Pendidikan yang gratis sampai universitas bagi semua penduduknya, sehingga dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara in casu dibiayai negara dan tidak dipungut biaya; 34. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur bahwa “Setiap warga negara 19 wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, dengan pasal tersebut tidak memisahkan antara Pendidikan dasar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta; 35. Bahwa dalam studi KOPAJA yang mengutip dari SMERU Research Institute mengenai Simulasi Dampak Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) DKI Jakarta Tahun 2020, setiap tahun ajaran baru terdapat sekitar 140.000 anak lulusan SD yang mendaftarkan diri masuk SMP. Dari jumlah ini hanya 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung SMP Negeri, Berarti, sebanyak 67.000 (48%) anak lulusan SD lainnya harus menerima konsekuensi dipungut biaya pendidikan di jenjang wajib belajar pendidikan dasar; 36. Bahwa Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, karena hanya Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap di pungut biaya; 37. Bahwa untuk menempuh pendidikan sekolah di negeri pada jenjang pendidikan dasar diwajibkan belajar harus mengeluarkan biaya. Tidak jauh berbeda dengan sekolah swasta justru lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan tersebut; 38. Bahwa makna "Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas haruslah dipahami bahwa setiap warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu, berhak mendapat pendidikan tanpa harus membayar biaya pendidikan, termasuk biaya SPP, biaya buku, biaya seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan; 39. Bahwa tentunya tidak ada satu orang orang tua yang menghendaki anaknya akan putus sekolah dan bahkan anak yang sembilan bulan dikandungnya dengan darah dan air mata kelak akan terancam hidup terlunta-lunta dan tanpa masa depan yang jelas karena terhalang haknya untuk mendapatkan Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya; 20 40. Bahwa pada faktanya, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya sekolah, dan banyak anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkiri lagi ikut orang tua mengemis dijalan raya. Kemudian, adapun data-data terkait anak-anak yang putus sekolah, sebagai berikut: A. Data mengenai Jumlah Anggaran yang semakin Meningkat, namun Jumlah Anak Putus Sekolah juga semakin Meningkat Keterangan: 1. Anggaran Pendidian dari APBN Tahun 2020 Sebesar 473,7 Triliun 2. Anggaran Pendidian dari APBN Tahun 2021 Sebesar 479,6 Triliun 3. Anggaran Pendidian dari APBN Tahun 2022 Sebesar 574,9 Triliun 4. Anggaran Pendidian dari APBN Tahun 2023 Sebesar 612,2 Triliun 21 Keterangan: 1. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SD Pada Tahun 2020/2021 sebanyak 44.516 Orang. Tahun 2021/2022 sebanyak 38.716 orang. Tahun 2022/2023 sebanyak 40,623 orang. 2. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP Pada Tahun 2020/2021 sebanyak 11.378 orang. Tahun 2021/2022 sebanyak 15.042 orang. Tahun 2022/2023 13.716 orang. 3. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA Pada Tahun 2020/2021 sebanyak 13.879 orang. Tahun 2021/2022 sebanyak 10.055 orang. Tahun 2022/2023 10.091 orang. 4. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMK Pada Tahun 2020/2021 sebanyak 13.951 orang. Tahun 2021/2022 sebanyak 12.063 orang. Tahun 2022/2023 12.404 orang. *Sumber: Artikel pada Website GoodStats dengan Judul “Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat”, diunggah pada tanggal 24 Juni 2023, dengan URL: https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi- namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E diunduh pada tanggal 24 November 2023 B. Data mengenai Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2019 – 2022 22 *Sumber: Data pada Website Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum difitur (Beranda » Pendidikan » Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin) dengan URL: https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak- tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis- kelamin.html diunduh pada tanggal 24 November 2023 41. Bahwa semakin meningkatnya Jumlah Angka Anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, sehingga banyak anak-anak bangsa yang tidak dapat mengembangkan diri dan menerima hak nya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun data- data yang sudah disimpulkan, sebagai berikut: a. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka putus sekolah di Indonesia meningkat pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022. b. Bahwa terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022. 23 Persentase tersebut juga meningkat 0,16% poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Persentasenya lebih tinggi 0,01% poin dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,12%. c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) memperoleh alokasi pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp97,7 triliun dalam APBN 2024. Komisi X DPR menilai seharusnya pagu anggaran Kemendikbudristekdikti bisa lebih ditingkatkan, mengingat perbaikan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Indonesia guna menyambut Generasi Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat membuka Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Sebab itu, mewakili Komisi X DPR, ia akan berupaya untuk memaksimalkan perolehan anggaran Kemendikbudristek 2024. 42. Bahwa saat ini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Peraturan Menteri ini pada pokoknya mengatur bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya serta rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Program Indonesia Pintar ini adalah sifatnya “bantuan sosial” dari Negara (konsep “belas kasihan”), bukanlah konsep kewajiban Negara. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan: “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.” 43. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut diatas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap 24 bukanlah jaminan konstitusional kepada para Pemohon agar kelak anaknya mendapatkan jamimam Pendidikan yang dibiayai oleh Negara, akan tetapi banyak anak di Indonesia yang tidak sekolah, yang putus sekolah akibat tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan tersebut. 44. Bahwa pembatasan kriteria warga negara yang tidak mampu menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan wajib belajar. Selain itu, besaran pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak disebutkan secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara yang tidak mampu dalam mengakses Pendidikan, hal tersebut dikarenakan multif tafsir Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 45. Bahwa lebih lanjut, benar adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah mengatur dan menjamin terkait dengan usia wajib belajar (7-15 tahun), namun tidak mewajibkan pemenuhan hak wajib belajar bagi anak usia di atas 15 (lima belas) tahun hingga tamat SMA/sederajat. Akan tetapi hal demikian pun tidak terlaksana dengan baik. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan. (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 46. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah dan tersebut di atas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada para Pemohon agar kelak anaknya mendapatkan jaminan Pendidikan yang dibiayai negara sampai dengan pendidian dasar karena pada implementasi yang tidak sesuai dengan undang-undang a quo; 25 47. Bahwa undang-undang a quo menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan wajib belajar. 48. Bahwa Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mel 1984 secara resmi Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usia, 7-12 tahun. 49. Bahwa negara tidak membiayai pendidikan nasional dimulai pada tahun 1968, pemerintahan Soeharto mulai memperkenalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Masyarakat atau orang tua murid dibebani membayar biaya belajar, termasuk bagi anak yang masuk sekolah dasar (SD). Pada periode sebelumnya, sejak 1950 pemerintah mengadakan program wajib belajar yang bebas dari pungutan biaya belajar. Bahkan, bagi siswa yang masuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan universitas, pada masa pemerintahan Soekarno, hampir tidak dipungut biaya juga. Begitu juga sekolah bagi para calon guru. Para siswa sekolah ini diberi ikatan dinas dan ditampung di sebuah asrama yang telah disediakan. Para dosen diberi perumahan dan setiap universitas negeri dibangun asrama untuk para Mahasiswa. 50. Bahwa Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan dasar. Pelaksanaan program Wajib Belajar minimal pada Pendidikan Dasar membebankan pada negara (pemerintah) untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan program. Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan yang diadopsi pada Sidang Umum PBB (1986) 26 menekankan kewajiban negara dalam mempersiapkan Wajib Belajar pendidikan dasar dengan memperhatikan hal-hal, yaitu: 1) ketersediaan (appealability) sarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan Wajib Belajar lainnya, 2) keterjangkauan (accessability) sarana pelaksanaan Wajib Belajar, 3) penerimaan (acceptability) rakyat terhadap sarana lembaga pendidikan, 4) kesesuaian (adaptability) lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan. a. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun ini anggaran pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri dari Rp237,1 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp305,6 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp69,5 triliun melalui pembiayaan. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp574,9 triliun. b. Angka pertumbuhan anggaran pendidikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi mencapai 19.9 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun ini, pertumbuhan anggaran pendidikannya mencapai 5,8 persen dari anggaran tahun sebelumnya. 51. Bahwa APBN dan APBD lebih lanjut menegaskan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Alokasi anggaran pendidikan dirumuskan dalam UU Sisdiknas dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 52. Bahwa besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD minimal 20% dengan jumlah variatif. Pada APBN-P tahun 2010, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 225 triliun, naik menjadi Rp 249 triliun (2011), dan Rp 229 triliun (2012). Pada tahun 2014, jumlah 27 alokasi dana pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendidikan pusat sebesar Rp130,279 triliun dan anggaran pendidikan di daerah (melalui transfer daerah) sebesar Rp236,619 triliun. Dan pada tahun 2023 anggaran Pendidikan sebesar Rp.660, 8 triliun yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. 53. Bahwa setiap tahun APBN untuk pendidikan sudah mencapai 20%, namun sayangnya anggaran itu tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penuntasan pendidikan dasar dengan skema bebas biaya. Anggaran 20% pendidikan ini menjadi tidak optimal, karena dibagi-bagi ke kementerian-kementerian lain yang tidak mengurusi pendidikan dasar. Berikut ini adalah gambaran penggunaan anggaran 20% dari APBN: 28 54. Bahwa Info grafis di atas menunjukkan bahwa ada banyak kementerian lain dan juga dinas-dinas lain di daerah yang memiliki fungsi pendidikan, dapat menikmati anggaran 20% dari APBN ini. Seandainya, dari 20% APBN anggaran pendidikan ini difokuskan pada pembiayaan pendidikan dasar, juga ditambah dengan anggaran sebesar 20% dari APBD, tentu dana sebesar itu adalah lebih dari cukup. Lalu, apa yang membuat dana sebesar itu tampak tidak cukup? Dana tersebut ternyata tidak digunakan untuk program penuntasan wajib bejalar di jenjang Pendidikan dasar, tapi lebih besar digunakan untuk belanja tidak langsung. Hal ini sebagaimana tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh JPPI tahun 2016, dengan data sebagai berikut: 55. Bahwa temuan ini menjelaskan, besarnya nominal dan proporsi anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah tahun 2016 belum mampu berkontribusi terhadap pemenuhan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil dan berkualitas, serta tidak memberikan manfaat signifikan terhadap upaya pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara layak dan memadai. Program wajib belajar pendidikan dasar hanya mendapatkan alokasi sebesar 6,1% dari total anggaran pendidikan. 56. Bahwa jika dibandingkan dengan total belanja urusan pendidikan, maka rata-rata proporsi anggaran untuk program wajib belajar di 20 kabupaten/kota adalah 6.1% atau setara dengan 45.6% dari total 29 Belanja Langsung. Meskipun masih terdapat dua daerah yang mengalokasikan anggaran Wajar Dikdas lebih besar dari rata-rata daerah lainnya. Kota Malang engalokasikan 15.4% dan Kota Pare-Pare sebesar 11.5% Namun demikian, mayoritas kabupaten/kota masih mengalokasikan di bawah rata-rata. 57. Bahwa Proporsi belanja perbaikan ruang kelas masih sangat kecil dibandingkan dengan total anggaran pendidikan tahun 2016. Meski sebagian besar alokasi program Wajar Pendidikan dasar 9 Tahun telah dialokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, jika dibandingkan dengan total alokasi urusan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, prosentasenya masih sangat kecil. Hal itu sejalan dengan temuan dari hasil kajian anggaran infrastruktur pendidikan yang pernah dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid di 10 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa rata-rata belanja pembangunan maupun rehabilitas ruang kelas hanya mencapai 0,99% dari total anggaran pendidikan. Misalnya, Kabupaten Maros hanya mengalokasikan belanja pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP sebesar 0.76%, Kota Banda Aceh juga hanya mengalokasikan anggaran 1,1%, dan sementara itu Kabupaten Mempawah juga baru mencapai 1,0% pada tahun yang sama. 58. Bahwa berdasarkan data-data anggaran Pendidikan dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sangat memungkinkan Pendidikan dasar baik di sekolah swasta maupun negeri dibiayai oleh 20% APBN dan 20% APBD, dengan beberapa alasan yang mendukung: - Anggaran 20% dari APBN itu difokuskan ke Kemendikbudristekdikti dan Kemenag, yang secara langsung mengelola satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Jangan lagi dibagi-bagi kementerian lain yang bukan masuk dalam perioritas Pendidikan dasar; - Anggaran 20% dari APBD juga harus difokuskan pada pembiayaan belanja langsung untuk menunjang program dikdas bebas biaya sebagaimana diamanahkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana yang 30 dikelola daerah ini cukup besar, karena dia mendapatkan transfer dana pendidikan dari APBN dan yang murni dari APBD; - Sudah ada beberapa contoh pemerintah daerah yang melibatkan swasta dalam program pendidikan gratis. Misalnya di Jembrana Bali, Musi Banyuasin Sumsel, Kaimana Papua Barat, dan juga rintisan program swasta gratis di Kota Semarang. 59. Bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak mempriotitaskan pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana mandat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan adanya multi tafsir dari Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga anggaran 20% dari APBN/Pemerintah Pusat tidak dimaksimalkan untuk Pendidikan dasar serta sangat banyak Pemerintah Daerah yang menganggarkan biaya pendidikan dibawah 20% dari APBD; 60. Bahwa studi banding pendidikan bebas biaya di beberapa negara sebagai berikut : - Negara Kuba Bahwa “Yo Si Puedo” adalah “ya, saya bisa!”. Metode sakti inilah yang digunakan pemerintah Kuba untuk memperbaiki dan memajukan sistem pendidikan di Negaranya. Hasil penelitian PBB menyatakan, orang yang berusia 17 hingga 24 tahun, dinyatakan 100% bebas buta huruf. Sedangkan untuk tingkat melek huruf orang dewasa mencapai 99,8%. Tak salah jika sistem ini kemudian diadopsi oleh lebih dari 30 Negara dunia, termasuk Australia dan Timor Leste. Pada tahun 1961, Pemerintah Revolusioner Kuba melakukan gerakan “Nasionalisasi” kepada seluruh lembaga pendidikan swasta di Kuba. Langkah ini dilakukan agar sistem pendidikan yang berjalan, dapat dikontrol sepenuhnya oleh negara. Di saat yang bersamaan, Negara membebaskan semua biaya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Salah satu rahasia sukses Kuba memajukan pendidikanya adalah, melakukan “sentralisasi” pendidikan yang langsung dibawah 31 negara. Siswa pun dibebaskan dari segala macam bentuk biaya pendidikan, bahkan peralatan seperti buku, pensil dan pulpen, diberikan secara cuma-cuma oleh Negara. Tidak seperti Negara komunis lain yang mempersempit ruang gerak rakyatnya, Kuba justru mendorong penduduknya, terutama pelajar dan mahasiswa untuk berorganisasi. Pelajar dari tingkat 1 hingga 9, diwadahi oleh organisasi yang bernama Pioneros. Sedangkan pelajar tingkat menengah dan perguruan tinggi disebut FEMEN. Organisasi ini berperan aktif dan mempunyai andil besar bagi kemajuan pendidikan yang ada hubungannya dengan studi mereka. Prestasi tinggi Kuba dalam pendidikan ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintahan Kuba, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas teratas selama 40 tahun sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang mengganggarkan sekitar 6,7 persen dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih besar dari anggaran pendidikan di seluruh negara Amerika Latin. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh biaya pendidikan, mulai dari level sekolah dasar hingga universitas, juga untuk sekolah yang menempa kemampuan profesional. Kebijakan ini menjadikan rakyat Kuba sebagai penduduk yang paling terdidik dan paling terlatih di seluruh negara Amerika Latin. Saat ini saja ada sekitar 700 ribu tenaga profesional yang bekerja di Kuba. Kemajuan di ranah pendidikan ini berdampak langsung pada proritas berikut mereka: bidang kesehatan. Jumlah tenaga dokter per kapita Kuba jauh lebih banyak dibandingkan negara manapun di dunia. Saat ini saja, ada sekitar 130.000 tenaga medis profesional. 25.845 tenaga dokter Kuba bekerja untuk misi kemanusiaan di 66 negara, 450 di antaranya bekerja di Haiti, negara termiskin di benua Amerika. Rata-rata tingkat kematian dini di Kuba hanya 5,8 kematian dalam satu tahun untuk 1.000 kelahiran. Angka ini adalah yang terendah di kawasan Amerika Latin, bahkan lebih rendah dari yang terjadi di Amerika Serikat. 32 - Negara-Negara Amerika Latin (Brasil, Meksiko, Panama, Argentina) Bahwa di beberapa negara seperti Brasil dan Meksiko, istilah sekolah umum (escuelas públicas dalam bahasa Spanyol, escolas públicas dalam bahasa Portugis) digunakan untuk lembaga pendidikan milik pemerintah federal, negara bagian, atau kota yang tidak memungut biaya sekolah. Sekolah-sekolah semacam itu ada di semua tingkat pendidikan, dari awal hingga studi pasca sekolah menengah. Meksiko mempunyai pendidikan dasar dan menengah bebas biaya dan wajib selama sembilan tahun. Panama menerapkan wajib belajar selama 11 tahun, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 9, dengan anak-anak pertama kali masuk pada usia empat atau lima tahun dan orang tua diwajibkan oleh hukum untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak- anak mereka hingga mereka berusia 25 tahun jika mereka bersekolah. Pendidikan di Argentina merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan distrik federal serta lembaga swasta, dengan pedoman dasar ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun pendidikan di semua tingkatan, termasuk universitas, selalu dibiayai pemerintah, ada pula sejumlah besar sekolah dan universitas swasta. Keempat negara di atas - Brasil, Meksiko, Panama, dan Argentina, adalah negara-negara yang sudah membebaskan biaya pendidikan sampai tingkat Uniersitas. - Negara Zambia Bahwa di negara Zambia, pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah dibiayai oleh pemerintah. Hal ini usai Presiden Hakainde Hichilema memenuhi janji kampanye untuk membuat pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Anak di Zambia dapat mempunyai harapan untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat menengah. Pada Agustus 2021, Hakainde Hichilema berjanji kepada rakyat Zambia bahwa dirinya akan memastikan hak atas pendidikan dijamin. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 8 Desember 33 2021, pemerintah mengungkapkan bahwa penyediaan pendidikan bebas biaya dari pendidikan sekolah dasar hingga pendididkan sekolah menengah dimulai pada Januari 2022. Pemerintah membayar biaya sekolah melalui hibah kompensasi. Selain itu, pemerintah membuat peningkatan dua kali lipat dalam hibah sekolah dasar dan menengah untuk menegakkan standar kualitas pendidikan. - Negara China Bahwa di negara China, sekolah negeri didanai dan dikelola oleh sektor pendidikan dalam pemerintahan. Meski demikian, beberapa sekolah, terutama sekolah menengah atas, sudah mulai membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa. Namun, sekolah negeri terbaik seringkali sangat selektif. Siswa yang tidak memenuhi persyaratan masuk masih dapat memperoleh tempat jika mereka memenuhi persyaratan yang relatif lebih rendah dan orang tua mereka bersedia membayar biaya tambahan. Beberapa orang tua mengapresiasi gagasan ini karena mereka dimungkinkan menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang bagus meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi akademis, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil bagi seseorang yang memiliki latar belakang kemiskinan. Wajib belajar sembilan tahun di China secara resmi ditetapkan pada tahun 1986 sebagai bagian dari program modernisasi ekonominya. Hal ini dirancang untuk mendorong “universalisasi”, menutup kesenjangan pendidikan melalui pembangunan ekonomi dan antara daerah pedesaan dan perkotaan melalui penyediaan sekolah yang aman dan berkualitas tinggi. Program ini pada awalnya mengalami kekurangan karena jumlah penduduk yang besar dan landasan ekonomi yang lemah, namun pada tahun 1999 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masing-masing melayani 90% dan 85% populasi nasional. - Negara Filipina Bahwa di negara Filipina telah memiliki sistem pendidikan publik sejak tahun 1863 dan merupakan yang tertua di Asia. Itu diciptakan 34 selama penjajahan Spanyol di pulau-pulau dan mengamanatkan pendirian sekolah untuk anak laki-laki dan sekolah untuk perempuan di setiap kota. Pendidikan di Filipina menetapkan wajib belajar selama 13 tahun. 95,9 % warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, yang termasuk diantara sekolah terbaik di Asia. Tingkat bebas buta aksara di Filipina mencapai hampir 97 %, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di antara negara-negara di Asia. Produktivitas dan kualitas lulusan universitas-universitas di negara ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. - Negara Korea Selatan Bahwa di negara Korea Selatan, pendidikan di sekolah umum (Kelas 1–12) adalah wajib, tidak termasuk pendidikan usia dini. Seluruh aspek pendidikan publik merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, yang melaksanakan administrasi sekolah, alokasi pendanaan, sertifikasi guru dan sekolah, dan pengembangan kurikulum dengan buku teks standar di seluruh negeri. Pada tahun 2000, Korea Selatan menghabiskan 4,2% PDB-nya untuk pendidikan. Pada Indeks Pendidikan PBB tahun 2007, Korea Selatan berada di peringkat ke-8 dunia. - Negara Vietnam Bahwa Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalokasikan 20 persen dari anggaran negara untuk pendidikan, tapi hasilnya sangat berbeda,” demikian menurut Menkeu Sri Mulyani pada satu kesempatan di tahun 2017. Perbedaan tersebut terlihat dari daftar peringkat yang diberikan oleh World Economic Forum, yakni Indonesia di peringkat ke 53 sedangkan Vietnam berada di peringkat ke 8 terbaik dunia. Dalam peringkat pisa tahun 2022, untuk kemampuan matematika, membaca dan sains, Vietnam menempati peringkat 40 sampai 45. Sementara Indonesia jauh tertinggal di peringkat 85 sampai 90, Kelihatannya Vietnam lebih fokus untuk menerapkan anggaran 20% 35 nya pada operasional pendidikan, sementara di Indonesia lebih dari separuh anggaran 20% termasuk penggunaannya untuk gaji guru dan dibagi ke banyak sektor di luar Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. - Negara Thailand Thailand menerapkan wajib belajar 9 tahun, tapi pendidikan bebas biaya diberikan sampai anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (Prathom 1-6), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (Mattayom 1-3) dan 3 tahun sekolah menengah atas (Mattayom 4-6). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama). Namun pendidikan sekolah ditanggung biayanya oleh pemerintah sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Mattayom 6, atau setara dengan tamat SMU. - Negara Denmark Bahwa sistem Sekolah Denmark saat ini didukung oleh pendanaan pemerintah dan kota berbasis pajak, mulai dari penitipan anak hingga pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi dan tidak ada biaya sekolah untuk siswa reguler di sekolah negeri dan universitas. Sekolah dasar negeri di Denmark, yang mencakup seluruh periode wajib belajar, disebut “folkeskoler” (secara harfiah berarti 'sekolah rakyat' atau 'sekolah umum'). Folkeskole terdiri dari kelas pra- sekolah (wajib sejak 2009), pendidikan dasar wajib 9 tahun, dan tahun ke-11 yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, sekolah ini melayani siswa berusia 6 hingga 17 tahun. Tidak menutup kemungkinan juga para orang tua menyekolahkan anaknya ke berbagai macam sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini juga menerima dana dari pemerintah, meskipun bukan sekolah negeri. Denmark menghabiskan 0,6% dari total PDB untuk subsidi bagi mahasiswa. 36 - Negara Finlandia Bahwa negara Finlandia adalah salah satu negara yang pemerintahnya membiayai pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah. Sistem pendidikan di Finlandia ini tidak dipungut biaya. Tak hanya warga Finlandia yang menikmati keuntungan ini. Warga di luar Finlandia ini pun dapat menikmatinya. Pengajar di Finlandia dipilih dengan teliti guna menyampaikan ilmunya dengan baik kepada para murid. Untuk pendidikan tinggi, selain membebaskan biayanya, Finlandia juga memberi beasiswa dan tunjangan untuk membiayai studi atau biaya hidup para mahasiswa. - Negara Rumania Bahwa semua sekolah di Rumania hingga sekolah menengah atas didanai oleh anggaran publik dan diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan tinggi seperti universitas bisa disponsori negara dalam kondisi tertentu (tergantung pendapatan keluarga dan kinerja sekolah). Meskipun terdapat sekolah swasta di Rumania, sekolah-sekolah tersebut bukanlah pilihan populer karena kualitas pendidikannya setara dengan sekolah negeri. - Negara Swedia Bahwa negara Swedia merupakan negara yang pemerintah membiayai pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Bahkan negara ini juga membiayai pendidikan kuliah. Selain itu Swedia juga memfasilitasi keperluan sekolah para muridnya. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk warga Swedia saja namun warga di luar Swedia dapat menikmati fasilitas ini. Biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Swedia. - Negara Selandia Baru Bahwa baik sekolah negeri (state school) maupun sekolah terintegrasi negeri terpadu (state-integrated school) didanai pemerintah. Yang disebut kedua adalah bekas sekolah swasta yang kemudian "diintegrasikan" ke dalam sistem negara di bawah Undang-Undang Integrasi Bersyarat Sekolah Swasta tahun 1975 37 "atas dasar apa yang akan melestarikan dan menjaga karakter khusus dari pendidikan yang mereka sediakan". Menurut laporan OECD, sekitar 86% dari seluruh anak usia sekolah bersekolah di sekolah negeri dan 10% bersekolah di sekolah terintegrasi negeri. Pemerintah menyediakan pendidikan sebagai sebuah hak – dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah hingga akhir tahun kalender setelah ulang tahun siswa yang ke-19. Pendidikan dasar dan menengah adalah wajib bagi siswa berusia antara 6 dan 16 tahun. 61. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD cukup untuk membiaya pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 62. Bahwa akan tetapi, Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, sehingga Pemerintah Pusat/pemerintah Daerah tidak memprioritaskan/abai terhadap Pendidikan dasar, pengabaian Pendidikan dasar tersebut telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 63. Bahwa berdasarkan uraian yang telah para Pemohon sampaikan di atas, maka cukup berdasar dan berasalan menurut hukum Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (1) , ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” karena telah menghalangi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan dasar yang layak dan tanpa dipungut biaya serta hilangnya hak untuk 38 mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan; IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 34 ayat (2) “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”. Oleh karena itu PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 39 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H.,M.Kn; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indinesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 317403527820011 Atas Nama Fathiyah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174014511810006 Atas Nama Novianisa Rizkika; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175055210820009 Atas Nama Riris Risma Anjiningrum; 9. Bukti P-9 : Printout Addresing Equity In Education For Marginalized Communities (Mengatasi Pemerataan Pendidikan Bagi Masyarakat Marginal); 10. Bukti P-10 : Printout Artikel pada Website GoodStats dengan Judul “Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat”, diunggah pada tanggal 24 Juni 2023, dengan URL: https://goodstats.id/article/anggaran- pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru- meningkat-sUV9E; 11. Bukti P-11 : Printout Berita pada halaman Website INVESTOR.ID dengan Judul “Angka Putus Sekolah Meningkat, Penyebabnya Tak Melulu Ekonomi”, diunggah pada tanggal 26 Juni 2023, dengan URL: https://investor.id/lifestyle/333349/angka- putus-sekolah-meningkat-penyebabnya-tak-melulu-ekonomi Diunduh pada tanggal 27 November 2023; 12. Bukti P-12 : Printout Data pada Website Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum difitur (Beranda » Pendidikan » Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin) dengan URL: https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak- sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html diunduh pada tanggal 27 November 2023. 40 Selanjutnya, untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan ahli bernama Badi’ul Hadi dan Ki Darmaningtyas, serta saksi bernama Jumono dan Mirnawati yang telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Badi’ul Hadi - Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan adanya kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan di Indonesia, dan itu sekurang- kurangnya 20% dari APBN dan APBD. - Kebijakan ini memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, tetapi banyak titik- titik yang kurang optimal di dalam proses. Misalnya hasil studi di tahun 2021, menunjukkan masih banyak persoalan-persoalan yang melingkupi pelaksanaan kebijakan anggaran ini. Kemudian kebijakan anggaran ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan di Indonesia. Terlebih pendidikan dasar yang kemudian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. - Komitmen ini secara umum baik, tetapi dalam praktiknya, di beberapa daerah misalnya kita masih melihat ada persoalan-persoalan terkait pelayanan dasar, khususnya untuk pendidikan dasar. Kemudian kebijakan ini, juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. - Selanjutnya, tadi terkait dengan anggaran belanja fungsi pendidikan. Skema di APBN itu diatur beberapa poin. Setidaknya ada sub fungsi pendidikan untuk jenjang pendidikan, masing-masing ada pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, menengah, terus kemudian ada pendidikan formal, non- formal, pendidikan tinggi, bantuan terhadap pendidikan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, di pemerintah daerah juga ada. Tadi sudah disinggung, bagaimana ada DAK, DAK khusus fisik, maupun kemudian ada DAU pendidikan juga, dan tambahan DAU pendidikan juga dialokasikan, ditransfer keuangan ke daerah. Dan dana otonomi khusus, misalnya di Papua dan di Aceh. - Atas pertimbangan apa program pemerintah mengucurkan anggaran untuk pendidikan dari APBN? Mengacu pada Pasal 31 ayat (1) sampai (5) UUD 1945, kemudian UU 20/2003, tepatnya Pasal 49, kemudian Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena di Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) sampai (4) menerangkan bagaimana 41 kemudian pemerintah pusat di dalam membelanjakan APBN maupun APBD itu, salah satunya adalah untuk penguatan pendidikan di Indonesia. - Tanggapan Pemerintah bahwa memang idealnya ini harus ada skala prioritas. Karena 20% APBN itu kan untuk membiayai semua jenjang pendidikan, sehingga ini menjadi persoalan ketika kemudian pemerintah tidak memiliki skala prioritas. Bahwa kita perlu fokus pada pendidikan dasar yang notabene merupakan hal krusial di dalam pendidikan kita dan masih banyak masyarakat kita yang di pendidikan dasar, terutama bagaimana soal pembiayaan. Soal keadilan pembiayaan antara negeri dan swasta akan menjadi diskusi perdebatan panjang sampai hari ini yang tidak selesai. Meskipun ada upaya yang didorong oleh Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik itu. - Mandat undang-undang ini bahwa pendidikan dasar ini, kemudian disentuhkan di dalam program wajib belajar. Ada daerah yang menjalankan wajib belajar ini 12 tahun, ada yang masih 9 tahun. Ini juga menjadi catatan tersendiri di dalam implementasi, bagaimana kemudian prioritas penggunaan anggaran pendidikan ini dijalankan oleh Pemerintah. Karena dengan kondisi Indonesia yang saat ini, setiap daerah memiliki problem dan kendala masing-masing. - Apakah anggaran 20% hanya berpusat pada pendidikan murid atau anggaran 20% termasuk biaya-biaya administratif? Di peraturan Kementerian Keuangan itu dijelaskan bahwa ada tren memang, ada tren kenaikan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dari tahun 2015 sampai 2024 itu trennya mengalami kenaikan terus. Misalnya dari tahun 2015 itu sebesar Rp400,91 triliun menjadi sekitar Rp660,8 triliun di tahun 2024. Artinya ini ada tren kenaikan yang cukup signifikan di dalam proses pengalokasian anggaran di Indonesia. Tetapi sekali lagi, kita juga melihat beberapa catatan penting tren kenaikan ini apakah bergaris lurus dengan dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan ini masih perlu didiskusikan. - Terkait dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dari hasil studi kami misalnya menunjukkan bahwa ada kesenjangan indeks IPM antara laki- laki dan perempuan. Ini juga menjadi catatan serius bagi kami misalnya melihat bahwa kesenjangan ini meskipun mungkin bagi sebagian orang tidak penting, tetapi kesenjangan IPM antara perempuan dan laki-laki ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan di dalam sistem pendidikan kita. Kemudian, rata-rata 42 sekolah masih 3 tahun SMP, MTS dan 4,1% yang ada yang buta aksara, angka buta aksara kita. Ini dokumen RPGMN tahun 2015-2019 yang kemudian kita coba lihat realisasi pelaksanaannya yang kami lakukan riset di tahun 2021. APM dan APK pendidikan formal dan non-formal tingkat menengah juga masih cukup rendah. Saya kira ini juga menjadi tantangan. Anggaran pendidikan besar tetapi tidak menghasilkan kualitas yang maksimal dan optimal, saya kira ini jadi catatan penting. Kemudian kualitas tingkat nasional dan internasional juga masih mengalami persoalan. Dan yang terakhir, lulusan SMK masih berkontribusi cukup besar di angka pengangguran kita dan saya kira ini kita tidak menampik hal ini. - Wajib belajar 9 tahun ini menjadi prioritas oleh pemerintah, Kemudian pemerintah menggelontorkan beberapa skema pembiayaan di dalamnya termasuk Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Kalau dari komposisi misalnya anggaran tahun 2023, anggaran pendidikan itu Rp237,1 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, kemudian Rp305,6 triliun disalurkan melalui TKD, di dalamnya ada beberapa komponen pembiayaan untuk sekolah, ada 44,2 juta siswa, biaya operasional PAUD, dan yang lain-lain. Kemudian, Rp6,95 triliun untuk dana abadi pendidikan. Ini juga masih menjadi PR bagi kita terkait dengan dana abadi pendidikan ini yang keperuntukannya dan bagaimana kemudian publik mengakses dana abadi pendidikan ini. - Rincian tentang besaran misalnya, di Kemendikbud Ristek Nomor 104 Tahun 2023, Dana BOS misalnya untuk SD diberikan sebesar Rp22.500.000,00, kemudian SMP Rp35.000.000,00, kemudian SMA sebesar Rp45.000.000,00, SLB Rp36.000.000,00, dan kemudian pendidikan kesetaraan sebesar Rp45.000.000,00, itu di Permendikbud Ristek Nomor 154 Tahun 2023. - Kemudian BOS kinerja juga bagian dari terdapat 4 klaster satuan pendidikan dengan capaian asesmen nasional terbaik pada 2022, itu akan mendapatkan bantuan tambahan di situ. Kemudian, satuan pendidikan dengan kemajuan hasil peningkatan 2021-2022. Kemudian satuan pendidikan dengan capaian terbaik pada 2022 dari kelompok sosial dan ekonomi rendah, satuan pendidikan dengan kemajuan hasil peningkatan 2021-2022 terbaik dari kelompok sosial dan ekonomi rendah. Saya kira ini menjadi poin penting juga komitmen pemerintah bagaimana kemudian alokasi anggaran yang dikucurkan, meskipun kalau dari 43 sisi komposisi, misalnya SD itu masih relatif rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah menengah. Mungkin ada komponen-komponen pembiayaan yang memang berbeda dari setiap jenjang pendidikan ini. - Bagaimana pemerintah memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan desa digunakan secara efektif dan efisien? Yang pertama, pemerintah memang perlu menggeser dan penganggaran pendidikan dari akses ke kualitas, cakupan seluasnya menjadi targeted dan ketergantungan menjadi kemandirian masyarakat. - Kemudian yang kedua, mengubah capaian lama sekolah menjadi capaian kompetensi, kebijakan pendidikan kita mengejar kepada capaian formal 9 tahun atau 12 tahun, hal ini perlu dioptimalkan. - Selanjutnya, skema kerja di era revolusi industri memberi peluang kepada siapa pun, terutama perempuan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah tangga dengan target produksi yang bahkan lebih baik. Kemudian, materi pendidikan harus dikembangkan kepada proses bernalar, logika, aljabar, sains, menghaluskan rasa, sastra, mencintai negara dan bangsa, karakter khusus nasionalisme, dan menguatkan tata krama atau akhlak. Kemudian, pemerintah harus serius membenahi LPTK yang melahirkan para guru yang sebagian besar tidak memenuhi standar minimum uji kompetensi guru. Selanjutnya, pesantren dalam fungsi pendidikan dapat menjadi aktor strategis dalam mencapai aktualisasi pendidikan dan akselerator pertumbuhan ekonomi di daerah. - Bagaimanakah pengaturan alokasi pendidikan 20% APBN di Undang-Undang Dasar 1945? Pertama, anggaran digunakan untuk menjamin keberadaan negara. Yang kedua, politik anggaran adalah proses yang sangat penting di dalam penentuan anggaran 20% ini digunakan untuk apa saja. Karena 20% ini menjadi merupakan catatan kehadiran negara di dalam proses penyediaan layanan pendidikan yang baik. - Kemudian, mandatory spending pendidikan 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di Indonesia secara lebih optimal lagi. Kemudian, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang saya kira menjadi penting bagi kita semuanya untuk difokuskan dan menjadi prioritas Pemerintah. - Terakhir, program dana BOS misalnya, Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyalurkan BOS untuk tahun 2021 yang kami catat misalnya masing-masing 44 pendidikan biaya peserta didik per tahun jenjang sekolah dasar SD, SMP, SMA, SMK, SLB 2021, total anggaran BOS Rp 2,5 triliun. - Idealnya Pemerintah tadi seperti kami sampaikan di depan memprioritaskan harus punya skala prioritas. Karena kalau tidak ada skala prioritas, akhirnya akan ada banyak problem tidak terselesaikan. - Ahli melakukan studi di daerah, misalnya di DKI Jakarta. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI memang relatif besar dibandingkan dengan daerah lain. Sekitar Rp13 triliun total anggaran yang digunakan untuk pendidikan. Misalnya penyediaan pendidikan untuk sekolah dasar, PAUD, ada Rp768 miliar. Kemudian, di pembiayaan personel pendidik sekolah menengah kejuruan itu ada Rp970 miliar, misalnya, dan seterus-seterusnya itu. Artinya bahwa memang komitmen pemerintah daerah ini juga menjadi catatan tersendiri. Tidak semuanya pemerintah juga punya komitmen baik di daerah. - Komitmen pemerintah daerah ini sebenarnya juga bersambung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, seperti apa pola yang dikembangkan. Apakah memang mau diseragamkan atau tidak? Kalau pola penyeragamannya yang terjadi seperti saat ini, daerah-daerah yang sumber daya manusianya “tidak sanggup”, maka akan ketertinggal tetap sampai seperti saat ini. Situasi itu yang terjadi. Tidak bisa misalnya Jakarta ini dijadikan sebagai barometer untuk nasional memang. Tetapi potret ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah itu menjadi sangat penting dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. - Kalau kemudian kita melakukan analisis terhadap kebijakan anggaran itu, kalau kemudian skemanya itu sudah satu paket di APBN misalnya, atau di APBD, maka swasta juga diberlakukan hukum yang sama, sehingga swasta tidak dapat menarik iuran dari siswa. - Bahwa dengan posisi kondisi sosial ekonomi yang saat ini, kehadiran negara dalam konteks anggaran itu menjadi sangat penting untuk melakukan akselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Baru kemudian kita akan bicara tadi, konteks tentang kemandirian yang kami singgung di depan, bagaimana kemudian menjadikan masyarakat sebagai mitra. Sebagai mitra di dalam proses penyediaan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas itu. - Jadi bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu dalam konteks stimulus. Untuk mengakselerasi proses standardisasi pendidikan yang lebih 45 berkualitas, yang sama antara negeri dan swasta. Karena kalau masih polanya seperti saat ini, kami melihat akan terlalu terjadi gap. Akan terlalu terjadi gap antara swasta dan negeri, terutama lulusan dan peserta didiknya. APBN itu menjadi stimulus, uang negara itu menjadi stimulus bagi lembaga-lembaga pendidikan itu, terutama yang swasta agar bisa lebih cepat mengikuti perkembangan yang dimiliki oleh negeri. Situasi itu yang menurut kami, kenapa kemudian kita bicara tentang kemandirian tadi. Bahwa masyarakat harus dihadirkan negara sebagai mitra, sebagai subjek. Tidak hanya sebagai objek di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi sebagai subjek penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah swasta yang tadi yang berkualitas baik itu menolak BOS karena memang punya kemandirian yang baik. Tetapi yang tidak juga masih lebih banyak dibandingkan yang menolak BOS itu. Oleh karenanya negara harus hadir yang masih mau menerima BOS ini, swasta ini. Agar tadi akselerasi proses standarisasinya bisa berjalan dengan baik. - Kita bersepakat memang ada proses liberalisasi pendidikan kita. Bagaimana kemudian persaingan lembaga pendidikan di level swasta juga sangat luar biasa. Itu juga bagian dari bentuk liberalisasi yang terjadi. Sementara semangat yang kami sampaikan di awal misalnya di keterangan kami soal bagaimana membangun kemandirian, kemitraan, gotong-royong, swadaya masyarakat, itu tidak tergambar secara nyata. - Swasta misalnya, menunjukkan ada upaya penekanan. Itu sebenarnya bukan mengarah pada konteks gotong-royong dan swadaya, tetapi lebih pada pemaksaan. Kalau saya lihat lebih pada kontek pemaksaan, sehingga itu menjadi beban. Beda kalau konsepnya kemudian itu gotong-royong dan swadaya, itu akan menjadi berbeda. Yang selama ini yang terjadi, ada semacam pemaksaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, sehingga ini menjadi beban, beban bagi wali murid misalnya. Beda kalau kemudian misalnya kita mendorong proses kolaborasi, proses gotong-royong, proses swadaya itu didorong, artinya ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan sebelum keputusan pembiayaan itu, misalnya iuran-iuran itu dihadirkan. Ada proses bagaimana misalnya musyawarah mufakat dengan pihak wali murid ketika terjadi kekurangan pembiayaan. 46 - Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan itu yang saya kira memang menjadi ciri khas pendidikan Indonesia dan hari ini, itu ter-distract dengan liberalisasi sistem pendidikan, persaingan antarwarga pendidikan dan negara harus hadir memastikan bahwa proses itu tidak terjadi. Persaingan itu tidak kemudian saling menjatuhkan dan berdampak pada beban pembiayaan pendidikan terhadap masyarakat. 2. Ki Darmaningtyas - Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan pendirian Negara RI yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya itu sebetulnya merupakan suatu term yang tidak dapat dipisahkan karena kesejahteraan umum hanya dapat tercapai apabila bangsa itu cerdas. - Salah satu instrumen untuk mencerdaskan bangsa agar dapat memajukan kesejahteraan umum adalah melalui pendidikan (formal maupun non formal), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. - Pada masa awal kemerdekaan, hingga 30 tahun masa awal kemerdekaan, ketika kemampuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan itu masih terbatas, peran masyarakat sangat besar melalui pendirian sekolah-sekolah partikelir, baik untuk tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Sebagia besar masyarakat Indonesia saat itu bersekolah di sekolah-sekolah partikelir atau swasta yang didirikan oleh masyarakat. - Kemampuan negara untuk mencerdaskan warganya secara masif di tingkat SD baru terjadi setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Inpres ini keluar setelah negara memperoleh keuntungan besar dari minyak (oil boom). Melalui Inpres tersebut Pemerintah membangun satu sampai tiga (1-3) gedung SDN/MIN di setiap desa/kelurahan, sehingga pada tahun 1984 Pemerintah berani mencanangkan Program Wajib Belajar Enam Tahun, karena keberadaan gedung SD sudah dinilai memadai. - Sedangkan pembangunan gedung SMPN/MTs yang masif baru terjadi mulai tahun 1983 dengan mendirikan 1-3 SMPN baru di setiap kecamatan, tergantung luasan kecamatan. Pendirian SMPN/MTs.N secara masif terjadi setelah Negara memperoleh keuntungan besar dari ekspor non migas. Dan baru pada tahun 1994 Pemerintah berani mencanangkan Program Wajib Belajar Sembilan 47 Tahun (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun), setelah jumlah SMP dinilai memadai. - Jadi hingga 30 tahun masa awal kemerdekaan RI, tugas pencerdasan bangsa itu justru banyak dijalankan oleh masyarakat, termasuk oleh ayah saya sendiri yang mendirikan SMP swasta pada tahun 1957, yang merupakan satu-satunya SMP di kecamatan tempat tinggal kami di Gunungkidul. - Pemerintah saat itu baru mendirikan SLTP negeri tahun 1964 namun bernama SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) yang lulusannya hanya dapat melanjutkan sekolah ke SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) atau sekolah kejuruan sejenis. Akhirnya, sampai tahun 1975, masyarakat di kecamatan kami yang ingin melanjutkan sekolah ke SPG, STM, SMA, Sekolah Pertanian, Sekolah Perkebununan, dan sekolah kejuruan non SMEA memilih bersekolah di SMP swasta tersebut. Baru setelah SMEP berubah menjadi SMPN pada pada tahun 1976 banyak lulusan SD yang melanjutkan ke SMPN tersebut. Ini merupakan bukti historis bahwa sekolah swasta memiliki peran besar dalam pencerdasan bangsa. - Sekolah-sekolah swasta yang berdiri paska kemerdekaan, dengan maksud untuk turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa ini saya sebut sebagai Sekolah Swasta Generasi Kedua. - Proporsi keberadaan sekolah-sekolah swasta saat itu untuk tingkat SD itu 60% SDN dan 40% SDS (Sekolah Dasar Swasta). Untuk tingkat SMP/MTs, proporsinya 60% swasta dan 40% SMPN/MTs.N. Untuk tingkat SMA proporsinya sekitar 70% SMA swasta dan 30% SMAN. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SPG, STM, SMEA, SKKA, Sekolah Farmasi, Sekolah Pertanian, Sekolah Perkebunan, dll) proporsinya 90% sekolah swasta dan 10% baru SMKN. Khusus untuk SMK, hingga sekarang 52% masih didominasi oleh SMK Swasta (SMKS). - Adapun Sekolah Swasta Generasi Pertama adalah sekolah-sekolah swasta yang lahir sebelum kemerdekaan dan turut berkontribusi melahirkan tokoh- tokoh pergerakan kemerdekaan ataupun turut mengisi awal-awal kemerdekaan, antara lain: sekolah-sekolah Katolik, Kristen, Thionghoa, Muhammadiyah, Perguruan Tamansiswa, NU Ma’arif, dan sebagainya. - Sekolah-sekolah Swasta Generasi Pertama ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan masa kolonial yang amat elitis dan diskriminatif. 48 Namun ada pula yang menjadi bagian dari misi keagamaan yang dibawa oleh kaum kolonial (Kristen dan Katolik), serta Muhammadiyah dan Ma’arif NU. Sekolah-sekolah swasta Generasi Pertama ini sampai sekarang masih eksis dengan beragam kualitas dan minat masyarakat untuk memasukinya. Populasi mereka sekitar 30% dari total sekolah swasta. - Setelah memasuki dekade 1990-an, seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan munculnya konglomerasi, lahirlah sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh para konglomerat dan didukung oleh basis kapital yang kuat. Selain ingin berkontribusi turut mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama membidik kelas menengah ke atas yang banyak mengirimkan anaknya bersekolah ke luar negeri, penyelenggaraan pendirian sekolah-sekolah tersebut juga bagian dari proses akomulasi kapital yang lebih besar lagi. Sekolah swasta ini saya sebut sebagai Sekolah Swasta Generasi Ketiga. Populasi mereka mungkin sekarang sekitar satu persen saja dari total keberadaan sekolah swasta yang ada saat ini. - Paska reformasi, muncul sekolah-sekolah swasta baru yang didirikan oleh Partai Politik dengan tujuan sebagai bagian dari proses kaderisasi secara sistematis sejak dini. Melalui sekolah tersebut partai politik yang mendirikannya dapat melakukan kaderisasi ideologi secara sistematis dan terprogram. Namun dalam perkembangannya, banyak sekolah swasta sejenis yang tidak berafliasi pada parpol yang memulainya, namun mereka membangun suatu jaringan kolaborasi dengan sekolah yang didirikan oleh Parpol tersebut. Sekolah-sekolah ini saya kategorikan sebagai Sekolah Swasta Generasi Keempat. Sekolah tersebut tidak semata-mata sebagai wujud kontribusi Parpol dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sebagai wahana strategis untuk membangun kaderisasi (ideologis) sejak dini. - Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada empat kategori sekolah swasta dengan kurun waktu kemunculannya berbeda-beda, maksud dan tujuannya juga berbeda: ada yang sebagai bagian dari misi keagamaan, idealis, turut mencerdaskan kehidupan bangsa, ada yang merupakan bagian dari proses kapitalisasi ekonomi, serta yang bersifat ideologis. - Namun satu hal yang menyamakan dari keempat kategori sekolah swasta tersebut, yaitu semua sekolah swasta (Generasi I – IV) tetap melakukan pungutan kepada murid-muridnya, baik untuk pendidikan dasar maupun 49 menengah, dengan besaran yang amat bervarisasi. Dengan kata lain, sekolah swasta tersebut tidak gratis. - Sekolah Swasta Generasi Pertama banyak yang menerapkan prinsip subsidiaritas: yang kaya membayar lebih mahal dan yang miskin membayar lebih murah, atau bahkan gratis sama sekali. Namun karena kualitas sekolah beragam, maka besaran uang SPP nya juga beragam antara sekolah satu dan lainnya. - Sekolah-sekolah swasta Generasi Kedua, karena tidak didasarkan pada nilai- nilai agama tertentu, maka tidak mengenal prinsip subsidiartitas, namun mereka umumnya uang sekolahnya tidak mahal karena kualitasnya juga tidak menonjol. - Sekolah Swasta Generasi Ketiga, karena dasar pendiriannya adalah kekuatan kapital dan salah satu tujuannya adalah bagian dari akomulasi kapital, karena yang dibidik adalah golongan kaya, maka Sekolah Swasta Generasi Ketiga ini merupakan sekolah swasta yang memungut SPP tertinggi, dalam satu bulan bisa mencapai di atas Rp. 2 juta rupiah. - Sedangkan Sekolah Swasta Generasi Keempat, karena merupakan bagian dari kaderisasi (idologis), maka bukan hanya mengembangkan prinsip subsidiaritas saja, tapi juga memberikan beasiswa kepada mereka yang berprestasi dan membebaskan uang sekolah pada mereka yang tidak mampu. - Pungutan uang sekolah kepada murid yang menyebabkan pendidikan dasar di sekolah swasta tidak gratis itulah yang oleh para pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 untuk dimohonkan pengujian kepada Hakim Konstitusi. - Para pemohon memiliki landasan berpijak yang amat kuat, baik itu UUD 1945 hasil amandemen, maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Amanat Konstitusi Amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****) 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 50 dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang.****) 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****) tujuh sampai dengan lima belas tahun.” Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 34: Ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Ayat (3) “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” - Amanat konstitusi jelas sekali bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 2). Dan untuk mewujudkan tanggung jawab negara tersebut, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. - Menurut penuturan Prof. Dr. Sudijarto (alm.) yang disampaikan dalam beberapa forum dikusi pendidikan pada era 2009-2013, angka 20% itu adalah hasil proses politik pada saat amandemen UUD 1945. Ukuran yang lazim dipakai oleh negara-negara lain dalam membuat anggaran pendidikan adalah persentase dari GDP. Pada saat pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR tatkala muncul pertanyakan kelaziman angka persentase muncul dalam konstitusi, maka dicontohlah konstitusi di Thailand yang mencantumkan anggaran pendidikan sebesar 25% dari anggaran negara. - Para pemohon sudah memiliki dasar empiris (yurisprodensi). Pada masa awal kemerdekaan hingga awal dekade 1980-an, kehadiran negara di Sekolah- sekolah Swasta Generasi Pertama itu diwujudkan dengan pemberian status “Sekolah Bersubsidi” dan “Sekolah Berbantuan”. “Sekolah Bersubsidi” itu 51 statusnya sekolah swasta penuh, namun seluruh pembiayaannya (100%) dari negara, termasuk gaji guru yang berstatus sebagai guru PNS, sehingga sekolah bisa gratis. Sedangkan “Sekolah Berbantuan” adalah statusnya sekolah swasta, namun 50% biayanya dari negara, sehingga murid membayar, namun tidak besar. - Pada awal dekade 1980-an, Status Sekolah Bersubsidi dan Sekolah Berbantuan tersebut dihapuskan setelah adanya kebijakan akreditasi sekolah swasta yang melahirkan kategorisasi sekolah swasta berdasarkan nilai akreditasinya, yaitu “Disamakan, Diakui, Terdaftar, dan Tercatat”. - Sekolah-sekolah swasta dengan status Disamakan berarti selain sekolah tersebut berhak menyelenggarakan ujian akhir sendiri (saat itu ujian sekolah), juga dapat ditumpangi oleh sekolah swasta lain yang berstatus Terdaftar atau Tercatat (sekolah swasta yang baru berdiri). - Sekolah Swasta dengan status Diakui, berhak menyelenggarakan ujian akhir sendiri, namun belum dapat ditumpangi oleh sekolah swasta lainnya. - Sedangkan sekolah swasta dengan status Terdaftar, merupakan sekolah swasta baru maupun lama tapi dinilai belum mampu menyelengarakan ujian akhir sendiri sehingga harus menggabung ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta dengan status Disamakan. Demikian pula sekolah swasta dengan status Tercatat, merupakan sekolah swasta yang baru berdiri sehingga belum berhak menyelenggarakan ujian akhir sendiri. - Kehadiran negara di sekolah-sekolah swasta dengan status Disamakan, Diakui, dan Terdaftar adalah dengan memberikan bantuan guru pegawai negeri sipil yang ditempatkan di sekolah swasta atau akrab dikenal dengan sebutan Guru Dpk, serta bantuan operasional dan insidental (gedung, peralatan laboratorium, buku-buku, dan lain sebagainya). - Berkat adanya bantuan 8 Guru Dpk itulah SMP tempat kami bersekolah dulu dapat menggratiskan murid tatkala pemerintah memberikan bantuan operasional melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sejak Tahun Ajaran 2005/2006. Sayang, sejak tahun 2023 seluruh Guru Dpk sudah pensiun dan tidak diberikan pengganti lagi karena sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), ASN pegawai ASN hanya untuk bekerja di instansi Pemerintah saja. 52 - Amanat UU ASN ini memperkokoh amanat PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasal 1 ayat (3) PP tersebut menyatakan bahwa “Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota”. Sedangkan pasal 2 menyatakan: “Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. - Konsekuensi dari bunyi PP No. 48 Tahun 2005 dan UU ASN tersebut adalah tidak ada lagi bantuan Guru Dpk. untuk sekolah-sekolah swasta, baik Generasi I, II, III, maupun VI. Satu-satunya bentuk kehadiran negara pada sekolah- sekolah swasta Generasi Pertama dan Kedua adalah hanya melalui dana BOS saja. Hanya saja, problem yang dihadapi oleh swasta adalah: (1) Sesuai dengan namanya, BOS tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan dana operasional selkolah, tapi hanya membantu saja. Otomatis sekolah swasta harus memungut dana dari murid untuk mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. (2) Sejak diluncurkan pertama pada Tahun Ajaran 2005/2006 sampai Tahun Ajaran 2019/2020 (sebelum Covid 19), dana BOS yang dapat dipakai untuk honor guru hanya 30% saja. Padahal, kebutuhan operasional terbesar di sekolah swasta adalah honor guru. Mulai saat Covid 19 baru ada relaksasi bahwa dana BOS yang dapat dipakai untuk honor guru bisa mencapai 50%. (3) Pemberian dana BOS didasarkan pada jumlah murid sehingga yang diterima oleh sekolah swasta amat beragam. Sekolah-sekolah swasta dengan jumlah murid kurang dari 100 anak menerima jumlah yang kecil, sedangkan sekolah-sekolah swasta dengan jumlah murid banyak, di atas 200 anak tentu memperoleh dana BOS lumayan banyak. Baik sekolah swasta yang menerima dana BOS besar maupun kecil, sama-sama tidak dapat membayar gaji guru dan karyawan hanya mengandalkan dana BOS saja. Akhirnya, mereka memungut uang sekolah dari para murid. - Tindakan pengelola sekolah swasta khususnya untuk pendidikan dasar memungut biaya sekolah itu bertentangan dengan amanat konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; namun itu dilakukan demi menjaga keberlangsungan jalannya pendidikan. 53 - Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dapat dipakai untuk menunjang operasional sekolah maupun bantuan insidental (yang dapat dipakai untuk merehab gedung sekolah, menambah ruang kelas baru, membangun ruang laboratorium, dll.) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah- sekolah swasta amat tergantung pada kedekatan pengurus yayasan dengan para penentu kebijakan di Dinas Pendidikan atau dengan anggota DPRD. Jadi tidak semua sekolah swasta menerima BOP maupun dana insidentil secara rutin. - Adapun proporsi keberadaan sekolah-sekolah swasta, dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri, berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2023 adalah sebagai berikut: Proporsi Murid di Sekolah Swasta dan Negeri Jenjang Pendidikan Negeri % Swasta % SD 20.377.158 86,9 3.715.549 13,09 SMP 7.189.843 61,30 2.782.569 38,70 SMA 3.828.219 73,96 1.349.272 26,06 SMK 2.382.874 47,14 2.672.426 52,86 Sumber: Data Stastistik Kemdikbudristek, 2023 - Berdasarkan data tersebut jelas sekali bahwa peran sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam turut mencerdaskan bangsa masih cukup signifikan. Bahkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan peran pemerintah. Atas dasar tersebut, maka selayaknya pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada sekolah-sekolah swasta agar sekolah swasta juga bisa gratis. - Amanat Konstitusi, khususnya pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, maupun amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 34, ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, dan ayat (3) “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;” jelas sekali tidak membedakan warga yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Sehingga mereka yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta semestinya mendapatkan hak yang sama. 54 - Hak masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dasar untuk mendapatkan bantuan anggaran pendidikan dasar dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah semula terhambat oleh adanya ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, yang berbunyi: ”lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” - Kata “dapat” pada pasal tersebut bermakna jamak “bisa memperoleh bantuan” atau “bisa tidak memperoleh bantuan”. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 kata “dapat” tersebut telah dihilangkan, sehingga semestinya tidak ada diskriminasi perlakuan terhadap sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tingkat pendidikan dasar - Diskriminasi perlakuan terhadap sesama anak bangsa dalam memperoleh akses pendidikan dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. - Apa perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri jika digratiskan? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: 1. Aspek kesejarahan. Peran Sekolah Swasta Generasi Pertama dan Kedua dalam berkontribusi mencerdaskan bangsa sangat tinggi tatkala negara belum memiliki kemampuan untuk mencerdaskan warganya. Rasanya tidak etis ketika negara telah mampu, maka aspek kesejarahan tersebut dilupakan. 2. Berdasarkan pengalaman selama ini, negara tidak akan mampu menegrikan seluruh sekolah swasta, karena kalau menegerikan sekolah- sekolah swasta, berarti pemerintah harus mengeluarkan dana investasi yang amat besar untuk pembebasan lahan dan membangun gedung, serta perlengkapan maupun mengangkat guru-guru baru. Jauh lebih hemat memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta agar bisa menggratiskan biaya sekolah kepada muridnya. 3. Berdasarkan kronologi kelahiran sekolah-sekolah swasta, tidak semua sekolah swasta gratis, alias menjadi tanggung jawab negara. Hanya Sekolah Swasta Generasi Pertama dan Kedua saja yang negara wajib 55 membiayainya. Sekolah Swasta Generasi Ketiga yang didirikan berdasarkan basis kapital yang kuat dan bagian dari proses akomulasi kapital, serta Sekolah Swasta Generasi Keempat yang didirikan oleh Partai Politik sebagai bagian dari kaderisasi (ideologis) dapat dikecualikan dari pembiayaan negara. Sebagai catatan akhir ahli menyampaikan risalah singkat yang pernah disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara, pendiri Perguruan Tamansiswa dan sekaligus sebagai salah satu peletak dasar pendidikan nasional. Risalah Ki Hadjar tersebut mengenai “Kedudukan sekolah partikulir di dalam Republik”. Kedudukan sekolah partikulir di dalam Republik (Ki Hadjar Dewantara) 1. Di dalam negara yang demokratis, maka tiap-tiap penduduk berhak untuk memelihara aliran hidup masing-masing, baik yang bertali dengan agamanya, pandangan atau pendirian hidupnya, maupun yang mengenai cita-cita kebudayaan atau kemasyarakatannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan negara, seperti yang teratur di dalam Undang-undang Dasar, atau membahayakan tertib damainya masyarakat. 2. Pemeliharaan cita-cita hidup yang beraneka-warna itu, biasanya dilaksanakan dengan pendidikan dan pengajaran, yang sifat atau isinya, bentuk serta cara menyelenggarakannya disesuaikan dengan cita-cita hidup masing-masing itu. 3. Meskipun sifat, bentuk, dan laku pendidikan dan pengajaran itu pada dasarnya menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap orang tua terhadap anaknya, namun dalam praktiknya tidak mungkin tiap-tiap orang-tua menyelenggarakan sendiri segala usaha pendidikan dan pengajaran bagi anak-anaknya tadi, dan terpaksalah mereka itu mempersatukan diri dengan orang-orang, yang bersamaan atau hampir bersamaan aliran hidupnya, untuk bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan dan pengajaran sebagai suatu golongan yang khusus; berdirilah dengan begitu 'sekolah partikulir', yang disebut 'private school' (Inggris) atau juga 'bijzondere school' (Belanda). 4. Karena hak mendidik dan mengajar itu prinsipiil ada pada orang tua, sedangkan kewajiban menyelenggarakannya adalah kewajiban negara, maka segala biaya yang umum dari sekolah partikulir itu sebetulnya harus ditanggung oleh pemerintah menurut peraturan keuangan yang sama dengan sekolah negeri; biaya-biaya yang dipikul oleh masing-masing badan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang khusus itu. 56 5. Sekolah negeri berkewajiban memberi pendidikan dan pengajaran yang umum, yang diwajibkan pula untuk sekolah partikulir sebagai 'minimum program', baik yang mengenai pengetahuan dan kepandaian, maupun yang bertali dengan pendidikan budi pekerti. 6. Pendidikan dan pengajaran yang bertali erat dengan sesuatu aliran hidup yang khusus, misalnya agama, kepercayaan batin, dan lain-lain sebagainya, di dalam sekolah negeri hanya boleh diberikan sebagai 'pengetahuan umum' dan dalam dasar-dasarnya yang pokok saja, yang kiranya dapat memajukan berkembangnya budi pekerti pada umumnya; jadi selaku 'ethik' umum, yaitu 'adab dan kesusilaan'. 7. Pemerintah tetap berhak dan berkewajiban mengawasi segala usaha perguruan partikelir, agar supaya sekolah-sekolah partikelir itu berkualitas yang sebaik- baiknya dan menguntungkan negara serta rakyatnya (Sumber: Majalah PUSARA, April 1948, Jilid XII No. 1) Kesimpulan: 1. Tugas mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, yang dalam prakteknya sejak sebelum merdeka, awal kemerdekaan, dan sampai sekarang, tugas pencerdasan tersebut ada yang dijalankan oleh Pemerintah yang disebut sebagai Sekolah Negeri, namun ada pula yang dijalankan oleh masyarakat yang disebut Sekolah Swasta. 2. Sesuai dengan risalah yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara, tugas yang dijalankan oleh masyarakat (sekolah swasta) tadi sebetulnya hanyalah membantu pemerintah saja. Oleh karena sifatnya hanya membantu, maka peran utama adalah pemerintah. Pemerintah dapat meringankan beban sekolah swasta yang membantu tugasnya mencerdaskan bangsa. 3. Tidak semua sekolah swasta perlu digratiskan. Bantuan negara ke sekolah swasta dapat difokuskan untuk Sekolah Swasta Generasi Pertama dan Kedua yang memang memiliki aspek kesejarahan panjang dalam turut mencerdaskan warga. Sekolah Swasta Generasi Ketiga dan Keempat dapat dikecualikan dari konsepsi pendidikan gratis. Pandangan ini tidak berarti diskriminatif, karena dilihat dari aspek kesejarahan memang berbeda sekali tujuan pendirian sekolah-sekolah swasta Generasi Ketiga dan Keempat dibandingkan dengan Sekolah Swasta Generasi Pertama dan Kedua. 57 3. Jumono (saksi) - Saksi menerangkan mendapatkan hambatan pembiayaan di sekolah karena anak saksi tidak diterima di sekolah negeri disebabkan nilai ujian nasionalnya rendah. Sementara sekolah-sekolah negeri yang ada di Jakarta waktu itu mematok nilai yang cukup tinggi. Karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, akhirnya anak saksi bersekolah di sekolah swasta. - Di lingkungan terdekat saksi tidak ada sekolah yang berbiaya murah. Saksi mendapatkan informasi ada sebuah lembaga masyarakat atau masyarakat yang ingin menyelenggarakan lembaga pendidikan, dan saya mendapatkan informasi bahwa lembaga tersebut baru pertama kali membuka layanan pendidikan, dan ada janji gratis, dan saya mendaftar. Memang betul bahwa lembaga tersebut yang bernama lembaga Yayasan Al-Ikhlas, baru pertama membuka layanan pendidikan. Jadi, saksi mendaftar. Kemudian, memang tidak ada pungutan, hanya membayar biaya administrasi. Namun sayangnya, tidak sampai setahun Yayasan Al-Ikhlas ini mengalami hambatan. Hambatan yang didengar saksi adalah hambatan dalam soal izin operasional. Atas saran Kepala Yayasan Al- Ikhlas, anak saksi dipindahkan ke sekolah yang memang tidak jauh berada di sekitar Duren Sawit. Atas kesepakatan bersama, saksi dipindahkan ke sebuah sekolah yang bernama SMP Bayu Persada. Kemudian, atas kesepakatan bersama juga karena perpindahan dari sekolah Al-Ikhlas ke Bayu Persada ini ada kewajiban-kewajiban yang memang sudah ditentukan oleh Yayasan Bayu Persada. Kalau selama ini, Yayasan Bayu Persada mengutip iuran bulanan itu sebesar Rp100.000,00-Rp150.000,00 per bulan. Kemudian, untuk yang lain-lain ada pembelian seragam dan sebagainya itu ditentukan di lain hal. - Atas kesepakatan bersama, saksi bernegosiasi dengan kepala sekolah SMP Bayu Persada bahwa waktu anak saksi di Al-Ikhlas tidak dikutip biaya. Di Bayu Persada ini saksi mohon keringanan agar pembiayaan iuran bulanan bisa diringankan. Atas negosiasi itu di tahun pertama saksi membayar hanya Rp150.000,00, tetapi perjanjian selanjutnya adalah di tahun berikutnya saksi hanya membayar Rp100.000,00. Di luar membayar iuran bulanan saksi juga dikenakan pembiayaan untuk pembelian seragam, buku LKS, dan lain sebagainya. Seingat saksi nilainya Rp800.000,00 saat itu. Tambahan tentu saja pelayanan ini berbeda ketika anak saksi yang pertama bersekolah di sekolah 58 negeri. Saksi tidak dikutip apa pun dari sekolah negeri, sehingga sampai lulus pun kami tidak mengeluarkan biaya. - Pengeluaran-pengeluaran di sekolah swasta ini tentu saja memberatkan saksi sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, karena juga harus membayar sewa rumah, juga untuk kehidupan sandang, pangan yang lainnya. 4. Mirnawati (saksi) - Saksi adalah warga negara dari Bogor menyampaikan dana sekolah yang berat bagi saksi karena bulanannya dan biaya yang tak terduga. - Selanjutnya di sekolah tersebut jumlah murid berkurang dari 27 menjadi 17 orang karena tidak sanggup membayar biaya bulanan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yakni: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 59 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, mengingat pendidikan tersebut merupakan bekal dalam menjalani hidup dan dapat diperoleh dalam berbagai bentuk. Namun ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidaklah mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusi warga negara melainkan mengenai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai sehingga tidak tepat apabila ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijadikan dasar pengujian Pasal a quo. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan Para Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia tidaklah terhalangi maupun terkurangi dengan adanya ketentuan Pasal a quo. 3. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini diberikan pendiri bangsa kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun peerintah daerah. 2. Bahwa konstitusi menempatkan tugas kehidupan bangsa sebagai hal yang amat penting. Amanat menderdaskan kehidupan bangsa dalam UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa pasal dalam batang tubuh, diantaranya Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 60 Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan penghormatan dan pemenuhan atas hak mendapat pendidikan sebagai hak yag dimiliki oleh setiap orang. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menempatkan pendidikan sebagai hak dari setiap warga negara. Di samping itu Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan memberikan kewajiban pada pemerintah untuk membiayainya. Begitu pentingnya pendidikan ini menurut konstitusi sehingga membuat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan porsi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. 4. Bahwa hak warga negara untuk mendapat pendidikan beserta kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar disertai kewajiban pemerintah untuk membiayainya adalah tugas konstitusional. Dalam amar putusan MK No. 11-14-21-126/PUU-VII/2009, MK menyatakan Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan” Artinya tugas utama atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, sementara warga negara menjadi bagian yang juga ikut bertanggung jawab. 5. Dalam pertimbangan hukum putusan MK No. 11-14-21-126/PUU-VII/2009 juga disebutkan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para 61 Pemohon adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara “ikut bertanggung jawab” terhadap keberlangsungan pendidikan;… Dari pertimbangan hukum putusan tersebut dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon a quo dapat dikatakan bahwa dalil Para Pemohon tersebut juga sebagaimana dalil Para Pemohon di perkara nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009, hanya akan tepat jika kondisi 62 keuangan negara sudah memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 diatur mengenai fungsi DPR RI, sebagai berikut: Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang- undang. 7. Bahwa alokasi APBN Tahun 2024 di bidang pendidikan terbagi atas: anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat yang terdiri atas anggaran pendidikan pada kementerian negara/lembaga dan anggaran pendidikan pada belanja non kementerian negara/lembaga, anggaran pendidikan melalui transfer daerah yang terdiri atas DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, DAK, dan otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan (vide lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024). 8. Bahwa terkait dengan pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang ketentuan tersebut menempatkan Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemain utama dalam kegiatan pendidikan, dengan tetap mengakui porsi pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia. Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan 63 pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Oleh karena itu DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan fungsi pengawasan, harus memastikan ketersediaan anggaran pendidikan dan adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi capaian angka keikutsertaan warga negara dalam program wajib belajar, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan. 9. Bahwa terkait permasalahan utama yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan wajib belajar, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat lebih luas. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh pelaksanaan pendidikan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Meski demikian, tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan Pendidikan. b. Bahwa apa yang diungkapkan Para Pemohon dalam positanya memang benar bahwa seharusnya negara harus hadir dan bertanggungjawab penuh atas pendidikan bagi warga negaranya. Tetapi dengan kemampuan negara saat ini negara tetap membutuhkan peran serta masyarakat untuk juga ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ikut berpartisipasi meningkatkan dalam hal pendidikan. c. Bahwa standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Luasnya wilayah Indonesia, persebaran penduduk, dan kemampuan keuangan negara menjadi permasalahan dalam pemerataan akses pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Oleh kareana itu kondisi ideal sebagaimana yang disampaikan Para Pemohon hanya bisa dilakukan manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan 64 untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan seluruh warga negara telah terpenuhi hak konstitusionalnya atas pendidikan bermutu dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang ada di wilayah terpencil. Hal ini merupakan visi penyelenggaraan pendidikan nasional dimana semua warga negara mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diupayakan pencapaiannya secara bertahap. Tentunya, hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat. d. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan di Indonesia banyak dilakukan dengan partisipasi masyarakat sekalipun dalam mencerdaskan bangsa itu dalam konstitusi adalah merupakan kewajiban negara. Pastisipasi masyarakat itu baik secara individual mapun dalam bentuk badan hukum yang pada umumnya berbentuk yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan sebagainya dengan cita-cita yang sama yakni mencerdaskan bangsa tetapi dengan ciri-ciri kekhasan masing-masing. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu peran penting yang tidak dapat diabaikan. Dewasa ini, satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat cenderung mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikannya hingga taraf yang jauh melampaui standar pendidikan nasional yang telah ditentukan Pemerintah sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini cukup banyak satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang berstatus sebagai satuan pendidikan bertaraf internasional. Hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam masyarakat yang tentunya patut diapresiasi. e. Bahwa kata “ikut” dalam rumusan Pasal 12 ayat (2) b UU Sisdiknas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dinyatakan haruslah 65 dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa, “kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki kesempatan yang sama (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009). f. Bahwa ketentuan pasal a quo harus dapat menjadi pemicu bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mampu menyelenggarakan Pendidikan dasar yang diselenggarkan sekolah-sekolah negeri dengan jumlah cukup untuk bisa menampung sebanyak mungkin Masyarakat sehingga kekhawatiran masih ada Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses Pendidikan dasar menjadi mampu kita atasi. g. Bahwa DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan fungsi pengawasan, berusaha memastikan ketersediaan anggaran pendidikan dan adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi capaian angka keikutsertaan warga negara dalam program wajib belajar, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan. Anggaran Pendidikan harus dapat dipastikan dialokasikan bagi sekolah untuk Pendidikan dasar ini tersedia dan tidak ada orang yang tidak mampu untuk sekolah baik karena faktor ketidakmampuan ekonomi, jarak yang sulit dijangkau, ataupun wilayah terpencil. C. KESIMPULAN DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: 66 1. Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas adalah kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan dasar kepada seluruh warga negara. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses pendiidikan yang dapat dijangkau seluruh warga negara tanpa terkecali baik karena faktor ekonomi, maupun lokasi. 2. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilakukan oleh swasta merupakan bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang merupakan wajib belajar yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. 3. Bahwa dengan adanya perkara pengujian a quo, maka DPR RI berharap agar Mahkamah Konstitusi nantinya dalam memberikan pertimbangan hukum dapat memberikan masukan atau landasan bagi DPR RI ke depan untuk mengatur mengenai wajib belajar tanpa biaya ini dalam undang- undang di masa yang akan datang. Terhadap pengujian ketentuan Pasal a quo DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024, dan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang menyatakan: Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Sepanjang tidak dimaknai: “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” Bertentangan dengan UUD 1945 dalam ketentuan: 1. Pasal 28C ayat (1), yang menyatakan: 67 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." 2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara 2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa "Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya" UU 20/2003 telah menimbulkan multi tafsir, karena hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap di pungut biaya 2. Bahwa menurut Para Pemohon dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD cukup untuk membiaya pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 3. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa "Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya" Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, sehingga Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah tidak memprioritaskan/abai terhadap pendidikan dasar, pengabaian pendidikan dasar tersebut telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Pasal 68 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 69 b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan dan kerugian Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Maka selanjutnya terhadap alasan kedudukan hukum dan dalil kerugian Para Pemohon, sekiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan menilainya secara seksama. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan terhadap pokok- pokok alasan Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu akan menyampaikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, khususnya berkaitan dengan anggaran dan pendanaan Pendidikan menurut UUD 1945, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan 70 Perundang-Undangan pelaksanaannya, termasuk mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 UUD 1945 ini mengatur: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diwujudkan dalam UU 20/2003, termasuk didalamnya pengaturan mengenai prinsip penyelenggaraan Pendidikan, anggaran atau pendanaan Pendidikan. Dalam hal prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 menegaskan bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” . Dalam Penjelasan Umum UU 20/2003, prinsip ini ditegaskan sebagai berikut “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.“ Adapun dalam hal anggaran sebagaimana amanat UUD 1945, prinsip pendanaan Pendidikan diatur dalam Pasal 46 UU ayat (1) 20/2003, yang berbunyi: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”. Khusus mengenai 71 Pendidikan dasar, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayainya, juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan ayat (4) sehingga pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban negara adalah dalam kerangka prioritas anggaran pendidikan 20% dari APBN. Sumber Pendanaan Pendidikan meliputi dari pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pembiayaan Pendidikan dasar sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah baik untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau disebut sekolah swasta. Dari sisi anggaran pendidikan, pemerintah telah berupaya terus menerus dengan penyediaan sumber daya terbaik dan kemajuan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Adapun pembiayaan Pendidikan dasar melalui pendanaan sebagai pelaksanaan kewajiban membiayai Pendidikan dasar dialokasikan dalam bentuk: a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui DAK Nonfisik: Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, serta pemberian dukungan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. DAK Non Fisik, antara lain mencakup Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam mendukung belanja PAUD, satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. Untuk pendidikan dasar diberikan kepada SD, dan SMP melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan memperhitungkan jumlah peserta 72 didik, serta karakteristik wilayah. Selain itu, untuk menjamin dukungan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, BOSP juga diberikan kepada satuan pendidikan nonformal, melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan). BOP Kesetaraan untuk pendidikan dasar antara lain diberikan kepada satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B. b. Aneka Tunjangan Guru, yaitu: Belanja Kemendikbudristek: 1) Tunjangan Guru Non PNS diberikan sebagai penghargaan kepada guru non PNS (sebagai tenaga profesional) dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Aneka tunjangan yang diberikan diantaranya: a) Tunjangan Profesi Guru Non PNS diberikan kepada guru non PNS yang sudah bersertifikat pendidik; b) Tunjangan Khusus Guru Non PNS diberikan kepada guru non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus; dan c) Insentif Guru Non PNS adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik non PNS dalam melaksanakan tugasnya. Belanja Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan: 2) Tunjangan Guru ASN Daerah, mencakup: (1) Tunjangan Profesi (TPG) diberikan kepada guru ASN Daerah yang memiliki sertifikat pendidik; (2) Tambahan Penghasilan (DTP) diberikan kepada guru ASN di Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan; dan (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus. Bahwa berkaitan dengan Permohonan pengujian ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang Frasa “Wajib Belajar Minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”, Pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan jenjang Pendidikan dasar telah sesuai secara keseluruhan sebagai pelaksanaan kewajiban Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 73 20/2003. Pemerintah menyampaikan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan, telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan dan komponen dari anggaran Pendidikan, termasuk Pendidikan dasar. Pada akhirnya Pemerintah perlu menegaskan pula bahwa telah dilakukan penyediaan sumber daya terbaik, semaksimal mungkin dan kemajuan berkelanjutan dalam anggaran Pendidikan sesuai dengan UUD 1945. Pemerintah mempedomani prinsip yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, yakni: “[3.1.1] “…Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin”. Sejalan itu pula bahwa upaya memenuhi pembiayaan Pendidikan dasar adalah telah sesuai dengan prinsip yang digariskan Yang Mulia Hakim Konstitusi. [3.1.1.] “ ….Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran” A. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, karena hanya Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap di pungut biaya. Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 74 1. Bahwa kewajiban Negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, ‘…mencerdaskan kehidupan bangsa…’. Dengan demikian salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi Negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka Negara Indonesia dibentuk. 2. Bahwa sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan hal ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang tidak dapat dinegasikan. Negara melalui institusi pembentuk peraturan perundang-undangan, mengakui keberadaan dan peran serta masyarakat ini dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam UU 20/2003. Prinsip sistem pendidikan nasional diwujudkan antara lain menurut ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” 3. Bahwa dengan konsepsi memberdayakan semua komponen masyarakat, maka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab negara tidak berarti bahwa hal ini dilakukan oleh Negara sendiri dengan seluruh sumber daya yang dimiliki Negara/Pemerintah atau dengan kata lain dibebankan seluruhnya kepada Negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No.20/2003, yang berbunyi “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. “ 75 Bahwa secara historis dan faktual, masyarakat telah menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal dan nonformal, merupakan bentuk pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bukan merupakan dualisme yang saling menegasikan. 4. Bahwa penegasan mengenai tanggung jawab bersama sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 20/2003, kemudian dipertegas pula dalam hal pendanaannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU 20/2003, yang berbunyi: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan, UU 20/2003 tidak membiarkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengusahakan pendanaan sendiri. Dalam hal ini ketentuan Pasal 55 UU 20/2003 mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai hak, namun dalam aspek pendanaan sumbernya tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 55 UU 20/2003 berbunyi: Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 76 (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 6. Bahwa Pendidikan sebagai tanggungjawab bersama merupakan hal yang menjadi isu dalam pembahasan mengenai Pendidikan pada amandemen UUD 1945 oleh MPR, salah satunya adalah sebagai berikut: Pertama, pendidikan berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertaqwa, berakhlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju, dan mandiri. Kedua, pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiga, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Keempat, pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa. Tentang pengajaran, ada tiga butir yang akan kami usulkan. (*Sumber : Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010; (Edisi Revisi); hal 191.) 7. Bahwa mengenai tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan Pendidikan memang menempatkan Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional tertentu, yakni kewajiban pemerintah membiayai Pendidikan dasar. Pembiayaan dimaksud dalam kerangka/ koridor prioritas anggaran Pendidikan 20% dalam APBN. 8. Bahwa sejak kewajiban konstitusional ini diatur dalam UUD 1945, Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan secara sungguh- sungguh, semaksimal mungkin dan berkemajuan (progressive realization) dari waktu ke waktu, dimulai sejak setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU- V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai dengan Amanat UUD 1945. Data Anggaran Pendidikan tahun 2021-2024, sebagai berikut: 77 TABEL 1. DATA ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2021-2024 *Sumber: Tahun 2021 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2020/ Perpres No. 113 Tahun 2020 Tahun 2022 berdasarkan UU No. 6 Tahun 2021/ Perpres No. 104 Tahun 2021 Tahun 2022 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2022/ Perpres No. 130 Tahun 2022 Tahun 2024 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2024/perpres No.76 Tahun 2023 Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, Anggaran Pendidikan mencakup belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk gaji pendidik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan (UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN). Berdasarkan perbandingan data dari tahun ke tahun telah nyata bahwa pemerintah bersungguh-sungguh, semaksimal mungkin, dan berkomitmen untuk pemenuhan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN, serta memastikan efektivitasnya, termasuk untuk membiayai pendidikan dasar. 78 Dari Anggaran Pendidikan di APBN tersebut, pembiayaan yang digunakan untuk pendidikan dasar, baik yang ditujukan untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu sebagai berikut: TABEL 2. PERSENTASE PERKIRAAN ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN DASAR TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN Anggaran (dalam Triliun Rupiah) TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 Total Anggaran Pendidikan 550,01 542,83 612,24 665,02 Total Perkiraan Anggaran untuk Pendidikan Dasar 202,02 196,33 206,45 230,46 Belanja Kemendikbudristek 11,84 10,65 10,75 10,66 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun: Kegiatan Pembinaan SD dan SMP, serta Program Indonesia Pintar SD dan SMP 8,25 7,03 7,03 7,03 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran: Kegiatan Peningkatan Kualitas SD dan SMP, Tunjangan Guru Non ASN Pendidikan Dasar, Pengembangan Prestasi, dan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 3,56 3,60 3,69 3,59 Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan SD dan SMP 0,04 0,03 0,03 0,04 Belanja TKDD 190,18 185,68 195,70 219,80 Bantuan Operasional Sekolah (SD dan SMP) 35,45 35,07 35,56 35,52 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A dan Paket B 0,42 0,34 0,51 0,60 Tunjangan Guru ASN Daerah Pendidikan Dasar 43,80 42,00 40,84 41,94 Dana Alokasi Khusus Subbidang SD dan SMP 11,66 11,01 9,21 9,08 Dana Alokasi Umum 98,84 97,26 109,58 132,66 Persentase (%) 36,73% 36,17% 33,72% 34,65% Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Keterangan: Data tunjangan guru ASN Daerah untuk pendidikan dasar pada TKDD menggunakan proxy (terhadap jumlah guru) 9. Bahwa selain APBN, pendanaan pendidikan juga dilakukan melalui APBD. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Pendanaan urusan pendidikan pada pemerintah daerah pendekatannya ada 2 (dua) yaitu: Pertama, mandatory spending atau memenuhi anggaran yang besaranya disebutkan dalam undang-undang sebagaimana 79 diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalokasikan anggaran Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD; Kedua, pemenuhan standar pelayanan minimal yang menjadi pelayanan dasar wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2014 dan PP 2 Tahun 2018. Alokasi pendidikan 20% mendanai program manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Adapun Data alokasi Urusan Pendidikan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut: a. Tahun 2021 total alokasi Urusan Pendidikan secara Nasional Rp329.597.033.999.592,00 atau rata-rata sebesar 26,79% terhadap total alokasi belanja daerah Rp1.230.239.233.421.220,00 (jumlah 542 Pemerintah Daerah); b. Tahun 2022 total alokasi Urusan Pendidikan secara Nasional Rp309.316.628.236.923,00 atau rata-rata sebesar 25,78% terhadap total alokasi belanja daerah Rp1.199.713.465.208.700,00 (jumlah 542 Pemerintah Daerah); c. Tahun 2023 total alokasi Urusan Pendidikan secara Nasional Rp326.707.414.486.551,00 atau rata-rata sebesar 25,56% terhadap total alokasi belanja daerah Rp1.278.145.580.782.020,00 (jumlah 546 Pemerintah Daerah); d. Tahun 2024 total alokasi Urusan Pendidikan secara Nasional Rp312.175.189.041.919,00 atau rata-rata sebesar 25,79% terhadap total alokasi belanja daerah Rp1.210.616.804.527.420,00 (jumlah 510 Pemerintah Daerah, karena masih terdapat pemerintah daerah yang belum menetapkan APBD). *Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 80 10. Pembiayaan Pendidikan dasar telah dilakukan oleh Pemerintah melalui pengaturan pendanaan Pendidikan dalam UU 20/2003, yaitu ketentuan Pasal 46, 49 dan Pasal 55 UU 20/2003. Khusus mengenai Pendanaan Pendidikan, Pasal 49 UU 20/2003 mengatur: Pasal 49 (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 11. Bahwa pengaturan pendanaan pendidikan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (selanjutnya disebut PP 48/2008). Menurut Pasal 1 angka 4 PP 48/2008 menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Adapun Pendanaan Pendidikan sesuai ketentuan Pasal 3 meliputi: Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. biaya investasi, yang terdiri atas: 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan. b. biaya operasi, yang terdiri atas: 1. biaya personalia; dan 2. biaya nonpersonalia. c. bantuan biaya pendidikan; dan d. beasiswa. 81 (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. biaya investasi, yang terdiri atas: 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan. b. biaya operasi, yang terdiri atas: 1. biaya personalia; dan 2. biaya nonpersonalia. (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi: a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas: 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen; 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen; 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas: 1. gaji pokok; 2. tunjangan yang melekat pada gaji; 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 12. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai biaya pendidikan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup biaya pendidikan tidak hanya biaya pribadi peserta didik, sehingga pengalokasian pembiayaan pendidikan dasar mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. 13. Bahwa mengenai pelaksanaan kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan, terdapat komponen pendanaan yang berlaku untuk seluruhnya baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu: TABEL 3. KOMPONEN PENDANAAN PENDIDIKAN Komponen Pendanaan DAK Fisik DAK Non Fisik DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran K/L Pusat biaya investasi satuan pendidikan Pembanguna n dan Rehabilitasi Prasarana dan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Pengadaan Sarana Program SMK Pusat Keunggula n 82 Pengadaan Sarana biaya operasi personalia satuan pendidikan Tunjangan Guru ASN Daerah Gaji Pendidik & Tendik Tunjangan Guru Non PNS biaya operasi non personalia satuan pendidikan BOS, BOS PAUD, BOP Kesetaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Beasiswa satuan pendidikan Beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa tidak mampu biaya operasi non personalia penyelenggaraa n dan/atau pengelolaan pendidikan Penyelenggaraa n Proses Belajar Biaya pribadi siswa Biaya Personil Peserta Didik Program Indonesia Pintar 14. Skema pembiayaan pendidikan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dengan cakupan sasaran yang luas baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: a. Program Indonesia Pintar PIP adalah bantuan berupa uang yang diperuntukkan membantu memenuhi biaya personal pendidikan dengan tujuan mencegah peserta didik putus sekolah daam rangka mendukung program wajib belajar. Dana PIP diberikan kepada peserta didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penyaluran dana PIP melalui mekanisme non-tunai yaitu melalui rekening kepada tiap-tiap peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP. Besaran dana PIP yang diberikan kepada peserta program bervariasi, tergantung kepada jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh oleh peserta didik. Adapun besaran dana yang diberikan sebagai berikut: 1) Untuk siswa sekolah dasar sebesar Rp. 450.000 persiswa/tahun. 2) Untuk siswa sekolah menengah pertama sebesar Rp. 750.000 persiswa/tahun. 83 3) Untuk siswa sekolah menengah atas / kejuruan sebesar Rp. 1.800.000 persiswa/tahun (implementasi mulai tahun 2023, sebelumnya Rp. 1.000.000 persiswa/tahun) Dana PIP tersebut diberikan dengan besaran yang sama disetiap daerah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tanpa mempertimbangkan kesenjangan pendapatan dan daya beli masyarakat di setiap daerah. Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Peserta Didik penerima sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama dengan rincian pada 4 tahun terakhir (2020 s.d. 2023) sebagai berikut. TABEL 4. BANTUAN PIP DIKDASMEN Kelompok Penerima PIP Kelas Awal/Akhir (Rp) Kelas Berjalan (Rp) Target Penerima Pagu Anggaran Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A 225.000 450.000 10.360.614 4.212.276.300.000 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Program Paket B 375.000 750.000 4.369.968 2.711.107.500.000 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Program Paket C 500.000 1.000.000 1.368.243 1.175.672.500.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 500.000 1.000.000 1.829.167 1.529.167.000.000 Total 17.927.992 9.628.223.300.000 Sumber: Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek Persentase siswa yang diberikan bantuan PIP pada tahun 2024 meningkat signifikan sebagai berikut: TABEL 5. PERSENTASE SISWA PENERIMA BANTUAN PIP Tahun Penyaluran Variabel Pembanding SD SMP SMA SMK Total 2015 s.d. 2023 Jumlah Peserta Didik 24.069.825 9.875.669 5.152.218 4.998.145 44.095.857 Jumlah Penerima PIP 10.386.997 4.471.118 1.390.682 1.860.322 18.109.119 Persentase 43,15% 45,27% 26,99% 37,22% 41,06% 84 Mulai 2024 Jumlah Peserta Didik 24.069.825 9.875.669 5.152.218 4.998.145 44.095.857 Jumlah Penerima PIP 10.386.997 4.471.118 1.935.774 1.928.271 18.722.160 Persentase 43,15% 45,27% 37,22% 38,58% 42,46% Sumber : Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek b. Pembinaan SD dan SMP Pembinaan SD dan SMP diberikan sebagai dukungan untuk peningkatan akses pendidikan, dengan memberikan keberpihakan antara lain kepada pusat pembelajaran komunitas (community learning center/CLC), bantuan kebencanaan, bantuan pedidikan afirmasi untuk Wilayah Papua, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah khusus (ADEM). c. Peningkatan kualitas pembelajaran SD dan SMP Peningkatan kualitas pembelajaran SD dan SMP ditujukan baik untuk sekolah negeri, maupun swasta, antara lain melalui: 1) pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui penerapan perencanaan berbasis data pada pemerintah daerah dan sekolah, dukungan asesmen nasional, transformasi digital, kemitraan daerah, transisi PAUD-SD; 3) implementasi Kurikulum Merdeka; dan 4) penguatan pendidikan karakter (termasuk program UKS dan sekolah sehat). d. Pembinaan guru pendidikan dasar untuk pembelajaran melalui organisasi masyarakat, pengembangan karir, penghargaan, pendampingan pembelajaran guru pendidikan dasar dan penataan guru di daerah. e. Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi peserta didik, Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan prestasi dan manajemen talenta peserta 85 didik, termasuk pada jenjang pendidikan dasar, dalam bidang: (1) sains, riset, teknologi, dan inovasi, (2) seni, bahasa, dan literasi, (3) vokasi dan kewirauhasaan, dan (4) olahraga dan kesehatan jasmani. Pada jenjang pendidikan dasar, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan prestasi dan talenta peserta didik, sebagai berikut. TABEL 6. ANGGARAN PENGEMBANGAN PRESTASI DAN TALENTA PESERTA DIDIK Jenjang Tahun 2021 2022 2023 2024 SD 30,182,086,000 13,738,296,000 13,436,304,000 21,464,598,000 SMP 48,511,889,000 29,185,053,000 56,619,122,000 41,190,117,000 Total 78,693,975,000 42,923,349,000 70,055,426,000 62,654,715,000 Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) f. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, serta memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong Standar Pelayanan Minimal serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas. DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan kepada daerah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan mencakup rehabilitasi sarpras rusak, penambahan ruang pembelajaran, sarana pendidikan, dan satuan pendidikan baru. Cakupan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk PAUD, pendidikan dasar (SD, dan SMP), pendidikan menengah (SMA, SMK), pendidikan nonformal (SKB, PKBM), dan pendidikan khusus (SLB). Daerah dapat mengusulkan revitalisasi satuan pendidikan dalam wilayah kewenangannya baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta yang memerlukan. g. Dana Alokasi Umum DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan 86 publik antardaerah. Penggunaan DAU yang pada Anggaran Pendidikan terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant); dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Spesific Grant), dimana DAU untuk bidang pendidikan termasuk di dalamnya. Terkait pendidikan, daerah dapat memanfaatkan DAU sesuai kewenangannya, termasuk untuk pendidikan dasar oleh kabupaten/kota. 15. Bahwa berkaitan dengan daya tampung sekolah negeri, Pemerintah menyatakan bahwa dari waktu ke waktu upaya peningkatan daya tampung untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK terus dilakukan guna menambah daya tampung siswa yang lulus dari jenjang sebelumnya. Data berikut menggambarkan peningkatan daya tampung. TABEL 7. DAYA TAMPUNG SISWA SD Tahun Pelajaran Negeri Swasta 2019/2020 967,499 154,240.00 2020/2021 964,648 158,315.00 2021/2022 962,242 162,224.00 2022/2023 963,943 167,625.00 2023/2024 970,145 173,265.00 Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek TABEL 8. DAYA TAMPUNG SISWA SMP Tahun Pelajaran Negeri Swasta 2019/2020 247,438 99,609.00 2020/2021 248,508 100,516.00 2021/2022 246,961 102,398.00 2022/2023 245,184 102,931.00 2023/2024 245,977 104,525.00 Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek TABEL 9. DAYA TAMPUNG SMA Tahun Pelajaran Negeri Swasta 2019/2020 110,164 49,013.00 2020/2021 115,862 49,772.00 2021/2022 117,195 50,433.00 2022/2023 119,029 51,232.00 2023/2024 118,702 51,330.00 Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek 87 TABEL 10. DAYA TAMPUNG SMK Tahun Pelajaran Negeri Swasta 2019/2020 76,738 106,847.00 2020/2021 78,728 106,703.00 2021/2022 80,111 105,467.00 2022/2023 81,265 104,626.00 2023/2024 82,899 104,450.00 Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek 16. Bahwa mengenai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, Pemerintah tentu memberikan apresiasi, dukungan dan juga pengawasan mutu. Jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dari pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata dari hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan dasar oleh masyarakat secara faktual telah eksis dengan berbagai macam bentuk badan penyelenggara Pendidikan, basis penyelenggaraan (seperti keagaamaan) dan juga terdapat pula satuan Pendidikan dasar yang menyelenggarakan model sekolah campuran dengan boarding, serta sekolah-sekolah berlabel internasional (satuan pendidikan kerja sama). Semua ragam ini memang berimplikasi besaran biaya pendidikan yang berbeda- beda. Maka dalam konteks demikian, kewajiban pembiayaan pendidikan dasar melalui pendanaan pendidikan mempunyai ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan mempunyai standar pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang diatur dalam Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Berikut Data Jumlah Sekolah Swasta sebagai berikut: TABEL 11. JUMLAH SEKOLAH SWASTA JENJANG SEKOLAH JUMLAH SEKOLAH SWASTA SLB 1.670 SD 19.363 SMP 18.588 SMA 7.397 SMK 10.513 TOTAL 57.531 Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek 88 17. Bahwa eksistensi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat (swasta), selain keterbatasan daya tampung sekolah negeri, juga merupakan hal yang secara empirik dan social merupakan pilihan bagi masyarakat atau peserta didik. Artinya pertimbangan tentang pilihan sekolah dan konsekuensi biaya merupakan hal yang telah dapat diterima oleh masyarakat. Kerelaan dan kemampuan peserta didik dalam pembiayaan pendidiikan khususya pada sekolah swasta juga merupakan bentuk dari partisipasi. Sehingga dalam hal ini terdapat praktik bahwa pada sekolah-sekolah tertentu menyatakan tidak bersedia menerima Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah. Dalam hal ini misalnya terdapat sekolah yang menyatakan tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah. Berikut data sekolah swasta yang menolak bantuan operasional sekolah tahun 2022 s.d. 2024. TABEL 12. REKAP SEKOLAH YANG MENOLAK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH TAHUN AJARAN 2022 2023 2024 PAUD 4.103 3.776 3.702 PKBM 194 193 196 SD 928 907 850 SLB 16 23 8 SMA 410 426 423 SMK 42 58 64 SMP 651 648 635 Grand Total 6.344 6.031 5.878 Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek 18. Bahwa berkaitan dengan data yang disampaikan oleh Pemohon mengenai angka putus sekolah, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa telah dan terus menerus dilakukan berbagai Upaya untuk mengatasi angka putus sekolah yang dapat diidentifikasi terjadi karena beberapa sebab. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan berkualitas, Pemerintah telah melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020- 2024. Namun, dalam pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun terdapat sejumlah masalah, antara lain, Anak Tidak Sekolah (ATS) yang perlu diatasi melalui suatu intervensi kebijakan dan strategi khusus 89 untuk mengembalikan mereka ke sistem persekolahan. Menurut Data Susenas 2019, saat ini terdapat sebanyak 4,34 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun, upaya mengatasi ATS juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terutama Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Pemerintah telah Menyusun Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, lintas K/L dan sektor, antarjenjang pemerintahan (pusat-daerah). Stranas ATS memuat pilihan-pilihan kebijakan dan pendekatan untuk mengatasi akar masalah ATS, yang berdimensi ekonomi, sosial-budaya, keterisolasian wilayah, dan kondisi geografis, yang menjadi hambatan anak-anak usia sekolah dapat mengakses layanan pendidikan. Bahwa berbagai Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mengurangi, mencegah dan mengatasi angka putus sekolah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui Program Indonesia Pintar sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 15 dan angka 17 keterangan presiden yang telah menyalurkan biaya personal pendidikan kepada 18.594.627 peserta didik penerima PIP. 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kewajiban pembiayaan Pendidikan dasar melalui pendanaan Pendidikan melalui penyediaan sumber daya terbaik, semaksimal mungkin dan realisasi yang berkemajuan sejalan dengan prinsip dalam hak EKOSOB dan prinsip pendanaan pendidikan sebagiamana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan “Sumber pendanaan pendidikan 90 ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.” B. Bahwa menurut Para Pemohon dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD cukup untuk membiaya pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan, telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan dan komponen dari anggaran Pendidikan. Sehingga hal demikian adalah termasuk telah terpenuhinya kewajiban konstitusional dalam pembiayaan Pendidikan dasar. Dengan demikian, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2). 2. Bahwa mengenai penghitungan anggaran Pendidikan, Pemerintah telah mempedomani putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, yakni termasuk komponen gaji pendidik. [3.16.8] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik dan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan; [3.16.9] Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% (duapuluh persen) dalam APBN. Jika komponen gaji pendidik 91 dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18%. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (de hoogste wet) yang tidak boleh ditunda- tunda pelaksanaannya, termasuk mengenai ketentuan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied). [3.16.10] Bahwa dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undangundang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum. 1. Apa sebetulnya makna tanpa memungut biaya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar? Apakah realitanya tidak ada biaya sama sekali? Itu mohon nanti dapat diuraikan? 92 Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Bahwa Penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat, yang meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Bahwa terhadap Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar terdapat komponen biaya pendidikan sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam keterangan presiden terdahulu pada halaman 17 s.d. 18. Terkait pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terdapat komponen biaya pendidikan, meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. Bahwa implementasi biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, dilakukan dalam bentuk: a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui DAK Nonfisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, serta pemberian dukungan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. DAK Non Fisik, antara lain mencakup Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam mendukung belanja PAUD, satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. 93 Untuk pendidikan dasar diberikan kepada SD, dan SMP melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan memperhitungkan jumlah peserta didik, serta karakteristik wilayah. Selain itu, untuk menjamin dukungan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, BOSP juga diberikan kepada satuan pendidikan nonformal, melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan). BOP Kesetaraan untuk pendidikan dasar antara lain diberikan kepada satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B. Berikut disajikan data BOSP melalui skema transfer ke daerah yang telah direalisasikan oleh satuan pendidikan, dan usulan BOSP yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. TABEL 1. Rekap Alokasi DAK Non Fisik 2022-2024 dan Usulan 2025 Kemendikbudristek b. Bantuan operasional berupa BOS dan BOP yang disalurkan oleh Kementerian Agama Tabel 2 Realisasi Fisik dan Anggaran BOS/BOP Kemenag Tahun 2020 s.d. 2024 No Tahun BOS MI BOS MTs BOS MA BOP Pesantren satuan : siswa satuan : siswa satuan : siswa satuan : lembaga Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran 1 2020 7,748,643 3,478,002,125,582 4,347,596 3,599,004,619,718 2,973,874 2,195,042,165,160 300,000 2,614,914,323,906 94 2 2021 3,958,614 3,521,101,452,590 3,245,964 3,554,534,005,798 1,429,744 2,127,482,277,204 5,000 99,185,185,214 3 2022 3,974,693 3,559,235,704,508 3,242,894 3,556,964,894,081 1,470,771 2,132,888,329,232 588 14,520,000,000 4 2023 4,492,573 3,958,033,775,053 3,224,370 3,890,086,207,493 1,458,885 2,490,844,152,549 10,633 104,282,061,238 5 2024 4,512,595 1,989,906,587,548 3,245,423 1,846,293,978,399 1,478,485 1,228,365,238,739 9,790 15,280,000,000 c. Biaya Operasi Personalia dalam bentuk berbagai Tunjangan Guru, yaitu: Biaya Operasi Personalia diberikan kepada Guru ASN dan Non ASN, sehingga biaya operasi personalia ini ditujukan tidak hanya kepada guru pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah, tetapi juga untuk guru non ASN, termasuk pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat (swasta), yakni dalam bentuk: a. Tunjangan Guru Non PNS diberikan sebagai penghargaan kepada guru non PNS (sebagai tenaga profesional) dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Aneka tunjangan yang diberikan diantaranya: a) Tunjangan Profesi Guru Non PNS diberikan kepada guru non PNS yang sudah bersertifikat pendidik; b) Tunjangan Khusus Guru Non PNS diberikan kepada guru non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus; dan c) Insentif Guru Non PNS adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik non PNS dalam melaksanakan tugasnya. b. Tunjangan Guru ASN Daerah, mencakup: (1) Tunjangan Profesi (TPG) diberikan kepada guru ASN Daerah yang memiliki sertifikat pendidik; (2) Tambahan Penghasilan (DTP) diberikan kepada guru ASN di Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan; dan (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus. 95 Biaya operasional satuan pendidikan dan biaya operasi personalia tersebut antara lain dilakukan melalui dana transfer ke daerah. Adapun alokasi anggaran pendidikan melalui dana transfer pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3 Alokasi Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 s.d. 2024 d. Biaya Pribadi Peserta Didik. Implementasi komponen pembiayaan pendidikan pada komponen pembiayaan pribadi peserta didik ini dilakukan melalui: 1) Program Indonesia Pintar (PIP) PIP merupakan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan agar peserta didik dapat tetap bersekolah, sehingga dapat terhindar dari putus sekolah. Penerima bantuan PIP telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).PIP diperuntukan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan diberikan bantuan untuk mengikuti Pendidikan jenjang SD hingga SMA/SMK. Berikut merupakan data volume (cakupan) mulai tahun 2021 s.d 2024 dan realisasi angggaran untuk biaya pribadi peserta didik dalam program PIP di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 96 Tabel 4 Volume dan Realisasi Anggaran Program PIP Tahun 2021 sd 2024 Kemendikbudristek Sedangkan realisasi anggaran biaya pribadi peserta didik program PIP di Kementerian Agama tahun 2020 sd 2024 sebagai berikut: Tabel 5 Volume dan Realisasi Anggaran Program PIP Tahun 2020 s.d. 2024 Kementerian Agama 2) Skema Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Berbagai skema beasiswa disediakan baik oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah. Salah satu skema beasiswa adalah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). ADEM merupakan Beasiswa yang ditujukan kepada siswa lulusan pada Pendidikan Dasar (SMP) yang memiliki kendala akses Pendidikan VOLUME ALOKASI VOLUME ALOKASI VOLUME ALOKASI Volume paska Revisi ALOKASI VOLUME ALOKASI 10.360.614 4.220.479.900.000 10.360.614 4.221.552.000.000 6.736.354 2.830.649.949.000 10.360.614 4.223.762.199.000 10.360.614 4.223.762.199.000 4.369.968 2.726.482.500.000 4.369.968 2.727.548.140.000 4.369.968 2.726.502.381.000 4.369.968 2.726.502.381.000 4.369.968 2.726.502.381.000 1.368.243 1.186.951.000.000 1.368.243 1.184.755.350.000 1.368.243 1.183.707.440.000 1.368.243 1.183.707.440.000 1.935.774 3.234.559.240.000 1.829.167 1.538.519.300.000 1.829.167 1.538.577.510.000 1.829.167 1.538.461.070.000 1.829.167 1.538.461.070.000 1.928.271 3.307.096.570.000 17.927.992 9.672.432.700.000 17.927.992 9.672.433.000.000 14.303.732 8.279.320.840.000 17.927.992 9.672.433.090.000 18.594.627 13.491.920.390.000 2023 (Revisi) 2024 2021 2022 2023 (DIPA AWAL) Siswa/Santri 2020 2021 2022 2023 2024 Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Volume Target Realisasi Anggaran Tingkat Ula 30,176 11,062,275,000 16,711 7,519,950,000 23,487 10,569,150,000 23,487 10,568,925,000 23,487 4,246,875,000 Tingkat Wustha 105,100 70,848,150,000 63,072 47,304,000,000 92,533 69,399,750,000 92,533 67,994,700,000 92,533 19,721,250,000 Tingkat Ulya 46,233 51,691,750,000 32,947 32,974,000,000 45,571 45,571,000,000 45,571 44,642,000,000 45,571 26,092,000,000 MI 939,607 422,823,150,000 939,607 422,823,150,000 939,607 422,823,150,000 939,607 423,123,120,000 939,607 316,422,675,000 MTs 745,086 558,814,500,000 745,086 558,814,500,000 745,086 558,814,500,000 745,086 558,814,500,000 745,086 315,697,500,000 MA 320,372 319,596,000,000 320,372 320,372,000,000 320,372 320,372,000,000 320,372 320,372,000,000 320,372 320,371,200,000 97 Menengah (SMA/SMK) di wilayah provinsi di Papua, Daerah Khusus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dan Anak TKI Perbatasan Malaysia. Berikut merupakan data volume (cakupan) dan alokasi anggaran dalam program ADEM. Tabel 6 Volume dan Alokasi Anggaran Program ADEM Tahun 2023 dan 2024 Bahwa merujuk penjelasan di atas, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pembiayaan pendididikan dasar yang berasal dari APBN digunakan untuk: 1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain: a. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP yang mendapat pembinaan afirmasi), b. Pembinaan Sekolah Dasar (SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi), c. Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif, dan Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi), d. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan), e. Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi), f. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD Mendapatkan pembinaan Afirmasi), g. Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah (Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). 98 2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, antara lain: a. Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan (Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen, Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan, Soal yang dikembangkan, Model Asesmen Pendidikan, Pengembang Penilaian Pendidikan yang berkompeten, Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani). b. Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi (Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi, Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi). c. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi, Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran). d. Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Penataan Guru PAUD dan Dikmas, Guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru PAUD dan Dikmas yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru PAUD dan Dikmas yang mendapat pendampingan pembelajaran). e. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (Penataan Guru Dikdas, Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru Dikdas yang mendapat pendampingan pembelajaran). f. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat pendampingan pembelajaran, Penataan Guru Dikmen dan Diksus). g. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif, Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan, Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku, Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS, Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu, 99 Satuan PAUD Yang Menerapkan Model Pembelajaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting). h. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar (SD Penggerak yang mendapatkan pendampingan, SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku, SD yang Melaksanakan Program UKS, SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu). i. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku, SMP Penggerak yang mendapatkan pendampingan, SMP yang Melaksanakan Program UKS, SMP yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu). j. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku, SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan, SMA yang melaksanakan program UKS, SMA yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu). k. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Penggerak yang mendapatkan pendampingan, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang 10 mendapatkan pendampingan peningkatan mutu). l. Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS (Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Kepala Sekolah Non- PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus, Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus, Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus, Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus, Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif, Guru Dikdas 100 Non-PNS Yang Menerima Insentif, Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif). m. Kebijakan Penguatan Karakter (Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila, Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan, Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan). n. Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran (Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar). o. Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik (Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi, Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan, Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut, Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan, Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya). p. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas (Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya, Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya, Kajian dan Pengembangan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara). q. Pendidikan Profesi Guru (Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru). r. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (Pengembang kurikulum yang berkompeten, Sistem Informasi Kurikulum, Kurikulum yang dikembangkan, Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan). s. Pengembangan Perbukuan (SDM Perbukuan yang Tersertifikasi, Sistem Informasi perbukuan, Buku Pendidikan yang dikembangkan, dinilai dan diawasi, Buku Umum yang dikembangkan, dinilai dan diawasi). 101 t. Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan (Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan, Rapor Pendidikan yang dikembangkan, Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan). u. Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembelajaran, Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan, Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi); Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah telah melakukan implementasi pendanaan pendidikan sesuai dengan prinsip tanggungjawab bersama. 2. bahwa terkait dengan upaya kita memenuhi SDGs, termasuk kemudian bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas, itu kan ini sesuatu yang mungkin akan sangat jauh sekali, ada hambatan atau handicap yang cukup jauh di situ kalau lihat jumlah yang sebesar itu. Apa kemudian strategi kebijakan atau kebijakan strategis dari Pemerintah untuk bisa mengatasi kondisi yang muncul itu? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Bahwa upaya untuk memenuhi SDGs dikaitkan dengan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar dan strategi kebijakan, pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pendanaan pendidikan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pendanaan pendidikan dimaksud diimplementasikan dalam bentuk biaya: Bantuan Operasional Pendidikan, Biaya Personalia dan Biaya Peserta Didik. Untuk mengatasi hambatan atau handicap sebagaimana disampaikan YM Prof. Enny Nurbaningsih, khusus pada aspek Biaya Peserta Didik, Pemerintah telah mengimplementasikan program strategis, yakni Program Indonesia Pintar (PIP), Skema Beasiswa Afirmasi Pendidikan 102 Menengah (ADEM) yang dikelola Pemerintah Pusat (Kemdikbudristek), berbagai skema beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai wewenang dalam pendidikan dasar sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada jawaban pertanyaan sebelumnya. 3. pendidikan dasar itu SD termasuk SMP di situ, itu bagaimana desainnya sampai kemudian daya tampung itu sampai ke jenjang yang sekolah menengah atas, begitu? Jangan sampai ada SD yang kemudian kekurangan murid, ya. Itu bagaimana kemudian Pemerintah membuat desain antara SD, kemudian melanjut ke menengah, sampai ke atas, itu benar-benar memenuhi daya tampung itu, termasuk ketika Pemerintah membuat kebijakan adanya zonasi? Kenapa? Ini salah satu kondisi yang menyebabkan ketika zonasi ada yang kemudian sekolah kekurangan murid. Di satu sisi kemudian di sana membludak orang yang ingin masuk ke salah satu satuan pendidikan itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan berbasis zonasi dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan semangat tersebut, secara spesifik terdapat dua tujuan utama zonasi, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan; dan (2) meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, intervensi terhadap input peserta didik baru di sekolah melalui penerapan sistem zonasi pada PPDB hanya merupakan salah satu dari tiga sasaran pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia. Dua sasaran lainnya yaitu intervensi terhadap guru dan tenaga kependidikan serta intervensi terhadap sarana dan prasarana sekolah. Kebijakan zonasi PPDB bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah khususnya pada sekolah negeri; membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru; mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran sesuai kondisi siswa yang heterogen; membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan program afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa 103 sarana prasarana (sarpras) pendidikan, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan zonasi pendidikan memiliki dasar dan legitimasi yang kuat karena merupakan wujud kewenangan Pemerintah Pusat yang bersumber dari menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) agar mencapai pemenuhan hak warga negara yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bahwa kebijakan PPDB melalui jalur zonasi tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XXI/2023 tanggal 27 September 2023 pada halaman 20 angka [3.11.2] yang menyatakan: “…..menurut Mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang menggunakan pembatasan wilayah yang dikaitkan minimal dan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, apapun pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik baru, termasuk dengan menggunakan cara lain seperti jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan] adalah hanya sebuah metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah sistem penerimaan peserta didik baru. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dimaksud, menurut Mahkamah sesungguhnya dalil Pemohon tidak terdapat keterkaitan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Sebab, ketentuan dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena permasalahan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah sejalan dengan semangat dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945…” 104 4. ada sekolah yang tidak mau menerima pendidikan pendanaan dari Pemerintah dalam hal ini BOS? Itu apa sebabnya? Apakah kemudian ada konsekuensinya ketika dia harus menerima BOS di situ? Mohon untuk dapat dijelaskan lebih lanjut karena di sini tadi terhenti hanya tidak mau menerima Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Bahwa satuan pendidikan yang menerima BOS harus memenuhi persyarata antara lain: 1) memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; 2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; 3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik; 4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; 5) tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan 6) tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. Bahwa penerima dana BOSP baik sekolah yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat (swasta) wajib mengikuti seluruh ketentuan mengenai dana BOSP. Satuan pendidikan harus mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan dana BOSP sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan ketentuan lainnya yang relevan. Ketentuan tersebut antara lain: a. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan akan tetapi satuan pendidikan dapat menerima sumbangan/donasi. b. Satuan pendidikan swasta yang mendapatkan dana BOSP, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi, akan tetapi Pungutan 105 tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; Dalam hal satuan pendidikan menolak atau tidak menerima dana BOSP, maka: (1) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOSP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOSP, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. Bahwa dalam kaitan dengan sekolah yang menolak BOSP, hal itu merupakan pilihan satuan pendidikan dengan masing-masing alasannya. Pemerintah tidak dapat memaksakan satuan pendidikan untuk menerima BOSP. Terhadap satuan pendidikan yang tidak menginginkan untuk menerima BOSP, tidak dikenai sanksi baik administratif maupun pidana. 5. Bagaimana pengawasan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap penggunaan Dana BOSP? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pengawasan Dana BOSP dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengawasan yang dilakukan setiap tahun. Pengawasan dilakukan secara terpadu oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan Inspektorat Daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota. B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Berapa anggaran pendidikan yang diperlukan untuk membiayai pendidikan dasar baik negeri maupun swasta? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Sebelum pemerintah menjelaskan terkait kebutuhan anggaran untuk biaya pendidikan dasar, perlu kami sampaikan bahwa total anggaran 106 pendidikan kita telah sesuai dengan ketentuan prioritas 20% dari total belanja negara. Hal ini sebagaimana kami sampaikan data postur anggaran pendidikan dalam APBN 2020 sd 2024 sebagai berikut: Tabel 7 Postur Anggaran Pendidikan Dalam APBN Tahun 2020 s.d. 2024 Bahwa selanjutnya berkaitan pertanyaan Yang Mulia mengenai berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah menyampaikan: 107 Tabel 8 Perkiraan Anggaran Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri maupun Swasta Catatan: *Satuan biaya untuk pendidikan kesetaraan menggunakan satuan biaya jenjang SMP (Paket B) C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Kalau kita bicara anggaran-anggaran, apakah itu dukungan manajemen atau yang lain-lain, termasuk PIP itu. Totalnya itu keseluruhan, alokasi untuk swasta itu berapa banyak? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: a. Berkaitan dengan anggaran pendidikan, khususnya yang dialokasikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, kami sampaikan data sebagai berikut : Tabel 9 Postur Pagu Anggaran Pendidikan Jumlah Peserta Didik Kebutuhan Satuan Biaya/Anak Total 27.473.344 144.594.183.493.541 528.605.527.407.213 673.199.710.900.754 1 SD 24.014.910 2.225.799 53.452.362.663.090 201.842.983.536.000 255.295.346.199.090 2 SMP 9.967.448 3.041.723 30.318.215.832.904 99.342.498.194.000 129.660.714.026.904 3 SMA 5.313.976 5.081.980 27.005.519.752.480 52.779.429.742.000 79.784.949.494.480 4 SMK 5.085.923 5.399.509 27.461.487.011.807 154.266.626.698.599 181.728.113.710.406 5 SLB 157.923 8.682.610 1.371.183.819.030 7.741.150.252.614 9.112.334.071.644 6 Paket A 7 Paket B 8 Paket C No 1.639.010 3.041.723 4.985.414.414.230 12.632.838.984.000 Total Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan 17.618.253.398.230 Bentuk Pendidikan/ Layanan/Program Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Kebutuhan Sarpras Anggaran (dalam Triliun Rupiah) TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 Total Anggaran Pendidikan 550,01 542,83 612,24 665,02 Total Perkiraan Anggaran untuk Pendidikan Dasar 210,29 204,55 215,47 237,15 Belanja Kemendikbudristek 11,84 10,65 10,75 10,66 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun: Kegiatan Pembinaan SD dan SMP, serta Program Indonesia Pintar SD dan SMP 8,25 7,03 7,03 7,03 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran: Kegiatan Peningkatan Kualitas SD dan SMP, Tunjangan Guru Non ASN Pendidikan Dasar, Pengembangan Prestasi, dan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 3,56 3,60 3,69 3,59 Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan SD dan SMP 0,04 0,03 0,03 0,04 Belanja Kementerian Agama 8,27 8,22 9,02 6,69 Bantuan Program Indonesia Pintar bagi Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah: Tingkat Ula dan Wustha 0,05 0,08 0,08 0,08 Bantuan Program Indonesia Pintar bagi Siswa Madrasah: Ibtidaiyah dan Tsanawiyah 0,98 0,98 0,98 0,98 Bantuan Operasional Sekolah Madsarah: Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Pesantren 7,23 7,16 7,96 5,63 Belanja TKDD 190,18 185,68 195,70 219,80 Bantuan Operasional Sekolah (SD dan SMP) 35,45 35,07 35,56 35,52 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A dan Paket B 0,42 0,34 0,51 0,60 Tunjangan Guru ASN Daerah Pendidikan Dasar 43,80 42,00 40,84 41,94 Dana Alokasi Khusus Subbidang SD dan SMP 11,66 11,01 9,21 9,08 Dana Alokasi Umum 98,84 97,26 109,58 132,66 Persentase (%) 38,23% 37,68% 35,19% 35,66% * 108 b. Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan YM Hakim Arsul Sani Berkaitan dengan anggaran PIP dan ADEM pada pokoknya kami sampaikan sama dengan yang kami sampaikan untuk menanggapi pertanyaan kesatu dari YM Enny Nurbangsih, c. Pendanaan untuk sekolah swasta Berikut Pemerintah sampaikan alokasi anggaran pendidikan yang diberikan melalui transfer ke daerah yang pengawalannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada sekolah swasta Tabel 10 DAK Fisik Pendidikan yang diberikan kepada sekolah swasta Tahun 2020 s.d. 2024 Melalui DAK Non Fisik pemerintah juga memberikan pembiayaan untuk sekolah swasta melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sebagai berikut: Tabel 11 Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOP Kesetaraan) Pendanaan untuk swasta dilakukan juga dengan adanya pembayaran berbagai tunjangan guru non PNS melalui Belanja Kemendikbudristek, sebagai berikut: Sasaran Sekolah Alokasi Sasaran Sekolah Alokasi Sasaran Sekolah Alokasi Sasaran Sekolah Alokasi 2020 - - 50.721 12.208.531.900.000 - 2021 167.511 38.684.383.680.000 - 51.618 13.253.430.467.000 - 2022 169.103 38.775.304.590.000 437 80.106.300.000 53.726 13.458.201.220.000 6.627 933.269.100.000 2023 199.334 39.709.065.150.000 746 117.703.940.000 63.177 13.739.033.620.000 8.738 1.372.952.330.000 2024 201.272 39.569.107.580.000 765 127.629.880.000 65.374 13.904.782.900.000 9.360 1.485.311.080.000 Total BOS SEKOLAH SWASTA Total BOP Kesetaraan Tahun Total BOS Total BOP Kesetaraan SEKOLAH NEGERI DAK Fisik Pendidikan 2020 - 2024 Tahun Negeri Swasta Sasaran Sekolah Alokasi Sasaran Sekolah Alokasi 2020 56.406 15.360.635.598.539 5.704 2.288.103.346.048 2021 29.820 15.468.913.562.971 2.429 1.526.949.033.520 2022 40.694 14.712.385.846.421 9.545 2.380.679.139.767 2023 10.395 12.059.355.711.689 3.171 2.561.484.751.857 2024 10.037 12.797.961.451.150 2.589 1.839.255.500.809 109 Tabel 12 Alokasi Tunjangan Guru Non PNS 2. Bagaimana bentuk anggaran yg di alokasikan ke daerah? Apakah ada ketentuan khusus yang harus dipatuhi? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Biaya operasional satuan pendidikan dan biaya operasi personalia dilakukan melalui mekanisme pembiayaan daerah dan dana transfer. Adapun data alokasi anggaran bidang pendidikan melalui dana transfer pada pokoknya kami sampaikan sama dengan yang kami sampaikan untuk menanggapi pertanyaan kesatu dari YM Enny Nurbangsih,(tabel 3) D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Apakah ada dari pemerintah pengawasan-pengawasan yang hal semacam ini dilakukan? Supaya tidak menimbulkan gap yang terlalu luas, supaya lembaga- lembaga pendidikan tidak seenaknya saja mengutip sumbangan-sumbangan kepada orang tua, sehingga sangat memberatkan. Karena pada prinsipnya, menurut Undang-Undang Dasar dan menurut Pasal 34 ini, baik negeri maupun swasta, sudah harus diberikan anggaran oleh pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pengawasan terhadap pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhahap peserta didik dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Selanjutnya, untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan ahli bernama Nisa Felicia, serta saksi bernama Vivi Andriani yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: VOLUME ALOKASI VOLUME ALOKASI VOLUME ALOKASI VOLUME ALOKASI Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi 94.330 2.464.411.250.000 98.000 2.807.935.200.000 83.205 2.350.353.308.000 83.205 2.433.241.629.000 Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus 17.797 324.760.523.000 20.476 303.110.323.000 25.715 490.064.316.000 25.715 515.943.867.000 Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif 46.324 109.356.800.000 36.006 129.621.600.000 36.006 129.621.600.000 36.006 129.621.600.000 Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi 69.127 1.805.982.875.000 70.000 2.028.390.000.000 66.378 1.886.941.911.000 66.378 1.969.398.739.000 Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus 2.283 44.584.822.000 3.000 41.823.858.000 3.422 61.756.967.000 3.422 64.775.505.000 Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif 4.826 17.373.600.000 3.500 12.600.000.000 3.500 12.600.000.000 3.500 12.600.000.000 TOTAL 234.687 4.766.469.870.000 230.982 5.323.480.981.000 218.226 4.931.338.102.000 218.226 5.125.581.340.000 URAIAN 2021 2022 2023 2024 dalam rupiah 110 1. Nisa Felicia: Salindia diserahkan 23 Juli 2024: 111 112 113 114 115 Keterangan lisan di persidangan: 1. Bahwa selama 30 tahun, Indonesia sudah berkomitmen untuk wajib belajar 9 tahun, memang kita melihat masih ada tantangan dalam pemenuhannya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah berkomitmen melalui Universal Declaration of Human Rights bahwa pendidikan dasar itu adalah menjadi hak anak, dan di Indonesia ini dituangkan dalam program wajib belajar, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun salah satu permasalahan yang menjadi tantangan, sehingga saat ini adalah keterbatasan daya tampung sekolah, dan ini berimplikasi pada munculnya anak putus sekolah, dan ada memang keterpaksaan untuk bersekolah di sekolah swasta, karena daya tampung di negeri yang kurang, sebagaimana yang diajukan. 2. Tapi yang juga tidak kita bisa hindari atau tidak kita pungkiri adalah faktor yang menyebabkan terhadap akses dan partisipasi pendidikan sebenarnya tidak hanya sebatas dari sisi supply, tapi juga dari sisi demand-nya yang dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, perspektif orang tua tentang pentingnya sekolah juga mempengaruhi partisipasi, kemudian sosialisasi kebijakan berbagai dukungan akses, kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah, itu juga menjadi isu, dan juga ketersediaan infrastruktur sekolah yang mendukung hasil pembelajaran. Itu juga menjadi faktor-faktor lain yang tidak boleh kita pungkiri. Dan yang selanjutnya juga yang selalu menjadi perdebatan adalah siapa kemudian yang perlu memenuhi hak untuk mengakses pendidikan ini? Cenderung diskusinya dikotomi, apakah pemerintah atau swasta, tetapi sebenarnya isunya jauh lebih kompleks daripada itu. Karena pemerintah sudah ada upaya untuk memberikan layanan atau dukungan terhadap sekolah swasta, tetapi tentu dukungan ini juga sangat beragam dan bergantung pada kemampuan pemerintah. 3. Dalam kajian-kajian internasional, sudah jauh meninggalkan dikotomi pemerintah atau masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi? Kita tidak bisa lagi melihat dari perspektif negara Indonesia yang begitu luas dan begitu beragam kondisinya, tetapi perlu melihat di tingkat daerah yang lebih sensitif, maka kajian kami harapannya 116 bisa memberikan dua hal. Yang pertama adalah data empiris tentang situasi daya tampung SMP/MTS di berbagai kabupaten di Indonesia dan juga secara teoritis sebenarnya kami juga ingin memberikan kontribusi terhadap bagaimana kita bisa menentukan jalan keluar untuk kondisi daerah yang bermacam-macam tersebut. 4. Kami melakukan kajian tentang daya tampung dengan memperhitungkan antara lulusan SD dengan daya tampung yang tersedia di SMP. Dan menentukan daya tampung ini juga kami menggunakan rambu-rambu kebijakan yang sesuai untuk menjaga kualitas, sehingga prinsip kami dalam melakukan kajian ini adalah tidak memisahkan antara akses dan kualitas dengan keyakinan bahwa akses saja, tetapi tidak ada kualitasnya, itu juga tidak menolong, tidak memberikan sepenuhnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengubah nasibnya. Jadi ini kira-kira data yang kami gunakan. 5. Memang kami sadari menggunakan data tersebut ada beberapa limitasi. Yang pertama, penelitian ini hanya mengkaji, tidak mengkaji tren. Jadi hanya satu data poin, yaitu tahun ajaran 2022-2023, sehingga dia bukan analisis longitudinal, kita belum bisa melihat trennya. Dan yang kedua adalah aksesnya hanya pada SMP dan MTS. Jadi sudah termasuk juga madrasah tsanawiah negeri dan swasta. Tetapi memang tidak melihat jalur-jalur non formal karena keterbatasan data. Kemudian kita hanya melihat daya tampung, tapi belum bisa melihat juga kualitas dari SMP dan MTs yang ada dalam data tersebut. Kemudian kita tahu juga sebenarnya ada inisiatif-inisiatif masyarakat memberikan SMP atau MTS gratis, ini juga kita tidak pisahkan. 6. Kemudian, untuk mengidentifikasi kondisi kabupaten/kota, kita melihatnya dari jumlah persentase penduduk miskin, jadi tidak melihat siswa miskin dalam satu SMP/MTS karena keterbatasan data. Kemudian, unit analisisnya adalah kabupaten/kota, padahal dalam kerja-kerja kami di daerah juga, kita tahu bahwa kabupaten/kota sebenarnya unit analisis yang terlalu besar, akan lebih akurat untuk mengetahui keterjangkauan satuan pendidikan itu apabila kita punya data di tingkat kecamatan. Kemudian karena keterbatasan akses data kami, maka kajian ini betul- 117 betul hanya mempertimbangkan dari sisi teknis, tetapi tidak melihat dari sisi anggaran. 7. Dari di sini kita lihat bahwa apakah daya tampung SMP/MTS negeri itu cukup? Di 273 kabupaten/kota itu cukup, namun di 241 kabupaten/kota itu tidak cukup. Apabila dikombinasikan, ditambah dengan SMP/MTS swasta, maka di 40% kabupaten/kota menjadi cukup daya tampungnya, tapi ada 30 kabupaten/kota tidak cukup. Dan kemudian di dua kabupaten/kota, itu di Papua, itu tidak ada SMP dan MTS swasta yang membantu untuk memenuhi daya tampung tersebut. Dari empat jenis ini, kami menyebutnya ada empat tipologi. Sehingga ada kabupaten/kota yang dapat menampung seluruhnya, tapi balik lagi keterbatasan kami ini di tingkat kabupaten, yang kita tidak tahu sebarannya ada di mana, gitu ya, di dalam kabupaten tersebut. Tipologi dua, daya tampungnya jadi cukup apabila ditambahkan dengan swasta. Tipologi tiga, sudah ditambah swasta pun masih tidak cukup. Dan tipologi empat, tidak cukup karena tidak adanya MTS atau SMP swasta. 8. Kalau kita melihat sampai sini saja, itu terlihat bahwa memang perlunya ada kolaborasi antara negeri dan swasta dalam memenuhi hak pendidikan anak. Namun, kalau kita lihat sebarannya ada di mana. Kalau kita lihat, kolaborasi negeri dan swasta tersebut adalah di sekitar pulau Jawa dan di sebagian Sumatera. Tidak banyak di daerah-daerah lainnya. Jadi, tipologi dua ini memang lebih banyak di daerah-daerah yang padat penduduknya atau wilayah-wilayah urban terutama. 9. Melihat dari situ dan juga berdasarkan pengalaman kami bekerja bersama beberapa daerah, kabupaten, kota dan tingkat provinsi di DKI Jakarta. Kami melihat perlunya yang pertama ada kebijakan yang asimetri. Jadi, tidak one size fits all. Isu tentang pemenuhan hak pendidikan dasar ini tidak bisa kita ketok apa ya, kita samakan gitu di seluruh Indonesia karena tipologi tadi yang berbeda-beda. 10. Untuk yang tipologi pertama, di mana daya tampung SMP/MTS Negeri dapat menampung seluruhnya, yang kita perlu perdalam adalah di mana sebarannya. Ini yang data yang belum kami miliki sebagai publik, gitu ya karena tidak terbuka publik di tingkat kecamatan. Yang pertama adalah harus dilihat lebih jeli, apakah di setiap kecamatan sudah ada SMP/MTS 118 yang bisa terjangkau. Dan juga tentu agenda berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan kualitasnya. Untuk daerah yang kedua memang ada pelibatan institusi pendidikan swasta, tapi nanti bagaimana mekanismenya, kami juga akan jelaskan berdasarkan hasil refleksi kami, gitu ya, terutama untuk siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri. 11. Yang ketiga, daya tampung MTS Negeri ditambah swasta pun masih belum cukup, sehingga memang untuk tipologi 3 dan 4 harus ada penambahan daya tampung dan kami menekankannya sebenarnya pada sekolah negeri dan juga pentingnya pendirian unit sekolah baru. 12. Apakah kemudian solusinya berupa pembebasan pungutan biaya di pendidikan swasta? Sebenarnya itu bisa menjadi satu opsi, namun kami melihat itu bukan opsi yang paling efisien dan paling relevan saat ini. Jadi, perlunya ada pertimbangan dan perhitungan antara yang pertama, mix and match antara problem dan solusinya. Jadi, apakah ini harus berlaku di seluruh Indonesia atau kita perlu memetakannya? 13. Yang kedua adalah kualitas sekolah swasta. Kajian kami dan juga beberapa kajian yang kami kutip, termasuk kajian yang menggunakan Data PISA menunjukkan bahwa rentang kualitas sekolah swasta itu sangat lebar dan banyak kualitas swasta yang juga di bawah kualitas pendidikan negeri. Dan itu cukup signifikan kualitasnya di bawah pendidikan sekolah negeri. Sehingga apabila pemerintah ingin melibatkan sekolah swasta dalam pemenuhan hak anak, ini juga harus perhatikan kualitasnya. Harus dipilih kualitas sekolah swasta yang seperti apa yang akan dilibatkan. 14. Jadi pengalaman kami di DKI Jakarta, kami menggunakan indeks untuk menentukan sekolah swasta mana yang dapat dilibatkan dalam PPDB bersama disebutnya karena PPDB ini juga membuka untuk sekolah swasta dengan mempertimbangkan yang pertama adalah hasil belajar, waktu itu kita dimulai di tahun 2020, sehingga masih menggunakan data Ujian Nasional dan kemudian tahun-tahun berikutnya menggunakan Data Assessment Nasional. Dan yang kedua adalah komposisi guru, kualifikasi gurunya. Dan yang ketiga adalah faktornya juga akreditasi tentunya. Dan data akreditasi juga menunjukkan bagaimana sekolah swasta itu rentang 119 akreditasinya sangat lebar. Jadi, masih banyak sekolah-sekolah swasta yang akreditasinya masih di bawah sekolah negeri. Jadi, dengan memperhitungkan kualitas-kualitas ini, baru kita bisa mengidentifikasi sekolah swasta mana yang sebenarnya layak untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan untuk dianggap “setara” dengan sekolah negeri atau melampaui. Ini juga berkaitan dengan kesanggupan daerah tentunya. Karena pada saat itu kami bekerja di DKI Jakarta dan sangat sulit untuk kami replikasi di daerah lain, mengingat kesanggupan di daerah tersebut untuk memenuhi SPP yang disediakan untuk PPDB bersama. Di DKI Jakarta itu sudah ada nominalnya sekitar Rp600.000,00- Rp700.000,00 per bulan dan sudah ada komitmen selama 3 tahun. Jadi ini bukan suatu kebijakan yang waktu itu dianggap double atau bisa dilakukan dan bisa direplikasi di daerah lain. Sehingga sebenarnya dalam pelibatan swasta kita perlu memikirkan metode-metode lain dan ini juga belajar dari banyak negara lain, terutama negara-negara berkembang, di mana sekolah swasta memang memberikan dukungan untuk pemenuhan hak anak. Jadi angka partisipasi itu banyak didukung oleh sekolah swasta. Dan belajar dari negara-negara lain tersebut sebenarnya kita bisa merevisit, melihat kembali upaya yang pernah dilakukan pada tahun 1984 dulu dan tentu dengan beberapa perbaikan-perbaikan, gitu, harapannya. Karena kita belajar dari pengalaman, yaitu dengan mendirikan kembali sekolah inpres, misalnya. Di mana ini adalah bentuk yang bisa dipikirkan intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah yang memang kekurangan daya tampung dan ini kami sudah memetakan. 15. Ide lain yang sebenarnya sudah dilakukan di berbagai negara adalah penegrian swasta. Jadi bagaimana itu statusnya diambil alih menjadi pendidikan negeri. Dan kemudian public private partnership lainnya yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan di beberapa daerah, contohnya di Kalimantan Timur itu beberapa perusahaan perkebunan, pihak swasta mendirikan sekolah, tapi sekolahnya kemudian diberikan kepada pemerintah, sehingga didirikan oleh swasta namun statusnya dia adalah sekolah negeri. Jadi itu adalah bentuk-bentuk keterlibatan swasta yang sebenarnya bisa jauh lebih beragam daripada sekadar kita melihat dikotomi tadi seperti yang saya sampaikan di awal. 120 16. Mengapa PSPK mendorong adanya kebijakan-kebijakan itu dan tidak sepenuhnya sepakat bahwa memberikan atau membebaskan biaya ke swasta saja itu menjadi satu-satunya jalan? Kalau tadi yang pertama adalah masalah kualitas, hal lain adalah tentang konsep pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Kita perlu menelaah kembali bahwa dari mana datangnya pendidikan swasta atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah karena memang masalah demand, masalah choice. Jadi tawaran dan harapan masyarakat untuk pendidikan yang melampaui standar pelayanan minimum. Sementara kalau dana BOS dan sebagainya itu hanya meng-cover biaya minimum. Tapi ada harapan-harapan masyarakat, baik yang ingin menyekolahkan anaknya dari segi demand dan juga yang ingin menyelenggarakan pendidikan dari segi supply, mereka ingin melampaui apa yang standar tadi. Misalnya dengan memasukkan kurikulum internasional dengan penambahan muatan mata pelajaran, contohnya mata pelajaran agama. Seperti ada sistem pendidikan swasta yang menyediakan 4 sampai 5 mata pelajaran agama dan dimana di sekolah negeri hanya 1 mata pelajaran agama. Ingin memberikan sarana yang lebih, misalnya pembelajaran digital dan sebagainya. Itu adalah sesuatu nilai lebih yang memang diselenggarakan dari awal, itulah konsep pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara BOS melingkupi pembiayaan minimum, sehingga kelebihan- kelebihan dari sekolah swasta tadi membutuhkan kontribusi dari penerima layanannya. Artinya, bebas biaya berkonsekuensi pada hilangnya keunggulan tersebut. 17. Apakah kemudian pihak swasta juga bersedia untuk menerima bantuan dari Pemerintah, tetapi harus remove semua kelebihan-kelebihan itu, baik penyelenggaranya ataupun penerima layanannya? Saya meragukan karena justru itulah yang mereka cari ketika mereka memilih untuk pergi ke sekolah swasta. Dan juga jangan dilupakan begitu menggunakan anggaran negara, adanya dibatasi kebebasan sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta itu bahkan tidak menerima BOS dengan sengaja karena ingin memiliki independensi tersebut. Jadi, termasuk keleluasaan memilih guru, menentukan kepala sekolah. Apabila itu menjadi menerima 121 anggaran negara, maka konsekuensinya kebebasan-kebebasan tersebut pun harus hilang. 18. Bahwa untuk menentukan sekolah mana yang layak untuk kemudian didanai oleh Pemerintah dan dijamin bahwa hak pendidikan anak terpenuhi, baik dari segi akses dan kualitasnya, maka yang juga rumit dalam pengalaman kami adalah menentukan sekolah mana yang dapat atau layak? Sekolah mana yang belum layak, tapi harus dulu meningkatkan kualitasnya agar kita tidak mengarahkan anak-anak kita, generasi muda kita, untuk masuk ke pendidikan yang sebenarnya dari sisi pemenuhan standarnya masih di bawah. 2. Vivi Andriani (Saksi) Salindia diserahkan 23 Juli 2024: 122 123 124 125 126 Keterangan lisan di persidangan: 1. Saksi menyampaikan perhitungan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk layanan SD dan SMP tanpa memungut biaya, yang mencakup satuan pendidikan negeri dan swasta, yang besarnya total sebesar Rp655,2 triliun. Perhitungan ini terdiri dari belanja personalia yang mencakup kebutuhan gaji dan tunjangan, serta biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan yang kebutuhannya diperkirakan sebesar Rp354 triliun. Serta untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dan memadai diperlukan pendanaan untuk persarana pendidikan, mencakup rehabilitasi prasarana rusak, penambahan prasarana baru, sarana pembelajaran, dan pembangunan unit sekolah baru yang besarnya kebutuhan adalah Rp301,2 triliun. 2. Bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk 127 tahun 2024, anggaran pendidikan adalah sebesar 665,02 triliun rupiah. Dari besaran tersebut, anggaran yang diperkirakan digunakan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan di SD dan di SMP, swasta dan negeri, sebesar perkiraan 236,1 triliun rupiah. Perhitungan ini mencakup, pembayaran gaji dan tunjangan pendidik, serta biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp227 triliun. Kemudian juga terdapat pendanaan untuk sarana prasarana pendidikan untuk rehabilitasi yang rusak, kemudian juga penambahan ruang-ruang baru untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, besarnya mencakup Rp9,07 triliun. Ketersediaan anggaran sebesar Rp236,1 triliun dihitung dari belanja Kemendikbudristek dan transfer ke daerah. Pemerintah dalam hal ini memastikan dana pendidikan dapat dialokasikan baik untuk negeri maupun swasta. 3. Anggaran transfer ke daerah merupakan porsi terbesar dari anggaran pendidikan pada tahun 2024, yang besarnya lebih dari 52%. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Kemudian dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan dana otonomi khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. 4. Bahwa perencanaan DAU dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Namun, untuk memastikan penggunaan DAU semaksimal mungkin, tepat sasaran, dan kemudian juga mendorong untuk prioritas nasional sebesar-besarnya, maka Kemendikbudristek memberikan masukan mengenai: Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan, sebagai salah satu dasar untuk penentuan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, subkegiatan yang dapat digunakan oleh daerah saat menggunakan DAU agar fokus terhadap pemanfaatan untuk SPM bidang pendidikan. Anggaran DAU total pada APBN 2024 adalah Rp427,6 triliun. Sementara yang diperkirakan masuk dalam anggaran pendidikan adalah sebesar Rp212,2 triliun. Termasuk anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan sebesar Rp37,47 triliun. Anggaran DAU pada anggaran pendidikan dipergunakan daerah antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat gaji untuk guru ASN daerah, kemudian penyelenggaran layanan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemanfaatan lain terkait dengan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah. 128 5. Dana alokasi khusus sebagai bagian dari transfer ke daerah terdiri dari dana alokasi khusus fisik, dan kemudian juga dana alokasi khusus non-fisik bidang pendidikan. Untuk DAK nonfisik ini terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dialokasikan baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian juga BOP kestaraan, BOSP ini terdiri dari BOP untuk kesetaraan, kemudian BOS, SD, SMP, SMA, SLB, SMK, dan BOP Paud. Keseluruhan BOSP ini dialokasikan untuk satuan pendidikan negeri dan swasta. Kemudian tunjangan guru untuk ASN daerah berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan kemudian tambahan penghasilan. Dan selanjutnya adalah BOP atau bantuan operasional penyelenggaraan untuk museum dan taman budaya. 6. DAK fisik bidang pendidikan diperuntukkan bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, sesuai dengan usulan daerah. Yaitu untuk rehabilitasi prasarana rusak, penambahan ruang-ruang yang belum dimiliki oleh satuan pendidikan, kemudian juga penambahan peralatan pembelajaran dan juga digunakan untuk pembangunan unit satuan pendidikan baru. Pada tahun 2024, penambahan satuan pendidikan baru ini berupa PAUD, SMA, SMK, dan SLB saja. 7. Besaran total rincian dari DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah Rp15,3 triliun yang dialokasikan untuk 12.626 satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SLB, SMA, SMK, baik swasta maupun negeri. Untuk total SD dan SMP, dialokasikan untuk 8.406 satuan pendidikan, juga untuk satuan pendidikan swasta dan negeri. Pendanaan untuk swasta pada DAK non-fisik, ini didapatkan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) seperti penyampaian di awal, baik BUP Kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah untuk SD, SMP, SMA, SLB, SMK, dan kemudian juga BUP PAUD. 8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan merupakan menteri-menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan penganggaran. Sementara, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran untuk Kemendikbudristek. 129 Dalam hal ini, pada tahun 2024 besarannya sebesar Rp98,9 triliun atau 15% dari total anggaran pendidikan tahun 2024. 9. Bahwa di dalam pagu Kemendikbudristek pada tahun 2024 yang sebesar Rp98,99 triliun, termasuk pendanaan wajib dan prioritas untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar yang sasarannya juga mencakup, baik satuan pendidikan swasta maupun negeri. Di dalam pagu Kemendikbudritek tersebut, terdapat pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif untuk guru non-PNS, termasuk untuk satuan pendidikan swasta. 10. Terkait dengan postur secara keseluruhan untuk belanja pemerintah pusat tahun 2024, khususnya terkait pendanaan untuk kementerian/lembaga. Belanja pemerintah pusat, ini mencakup pendanaan di Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan 22 kementerian/lembaga lainnya. Mungkin dapat kami sampaikan untuk 22 kementerian/lembaga ini sebesar Rp32,9 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp47,3 triliun. 11. Bahwa anggaran pendidikan pada Belanja Non-Kementerian Lembaga sebesar Rp47 triliun, dan anggaran pembiayaan sebesar Rp77 triliun, merupakan perencanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Termasuk di dalam belanja tersebut, yaitu di dalam pembiayaan, terdapat anggaran penambahan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP, sebesar Rp25 triliun, termasuk untuk dana abadi pesantren. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 130 Salindia bertanggal 1 Agustus 2024: 131 132 133 134 Keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024: Sejauh yang itu menjadi kewenangan Bappenas dan juga wilayah yang menjadi tanggung jawab Bappenas, dapat kami sampaikan bahwa peran Bappenas dalam proses perencanaan dan penganggaran, itu mengikuti lini masa, waktu yang ditentukan dalam satu tahun menjelang tahun penganggaran di tahun depannya. Bappenas diberi tanggung jawab menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun dokumen yang disebut sebagai RKP. Dan di sini, Kementerian Bappenas menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk seluruh sektor, untuk seluruh bidang. Dan tentu saja yang menjadi bagian tanggung jawab kami di Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, salah satunya adalah sektor pendidikan atau bidang pendidikan. Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, kemudian melakukan diskusi awal bersama dengan kementerian mitra. Kementerian mitra itu tentu saja disesuaikan dengan bidang dan sektor yang ditangani. Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, maka kementerian mitra kami adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. Karena kedua kementerian ini adalah pengampu utama penyelenggaraan pendidikan. Ada pendidikan yang ada di sekolah sampai ke perguruan tinggi, juga ada pendidikan yang ada di madrasah, pesantren, juga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian, juga pada periode di bulan-bulan awal, ini mulai tahun dilakukan penyusunan rancangan awal Renja ini dan juga nanti RKP di bulan 135 November sampai dengan Maret di tahun berjalan itu, disiapkan rancangan pagu indikatif. Jadi, ketika rancangan awal RKP disusun, tema, prioritas, dan juga sasaran dan kebijakan, itu akan menyesuaikan kira-kira kebutuhan anggaran untuk sektor pendidikan dan bidang pendidikan seberapa besar. Tapi tentu saja, itu adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20% dari APBN. Diskusi itu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Agama. Kemudian, kami dapat sampaikan bahwa sejauh menyangkut prioritas pembangunan pendidikan, Bappenas terlibat sepenuhnya. Dan kemudian ada bagian-bagian tertentu yang di situ ada juga porsi anggaran pendidikan yang Bappenas tidak terlibat dan itu akan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Karena itulah, maka menjadi penting untuk kita semuanya mendengarkan keterangan dari Kementerian Keuangan. Hal yang tidak menjadi bagian dari wilayah Bappenas itu adalah ketika alokasi dari bagian 20% yang ada di non-KL, ada juga di BA BUNdan itu otoritasnya ada di Kementerian Keuangan. Kemudian, dapat pula kami sampaikan bahwa untuk supaya bisa memastikan ketepatan pelaksanaan pengalokasian anggaran, Bappenas juga sedang menginisiasi, menyusun Rencana Peraturan Menteri PPN untuk supaya mengonsolidasikan pihak-pihak yang di situ terlibat dalam pengalokasian anggaran untuk pendidikan, supaya lebih tepat sasaran, merujuk pada prioritas pembangunan pendidikan. Dan dengan rancangan Peraturan Menteri PPN itulah, bagian dari upaya kami untuk memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Dan kemudian di periode 2015-2019 RPJMN, itu sudah memulai meningkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Ketika masih wajib belajar 9 tahun, itu mulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini mencakup SD Madrasah Ibtidaiyah dan SMP Madrasah Tsanawiyah. Ketika memasuki wajib belajar 12 tahun, itu mencakup pula sampai ke SMA Madrasah Aliyah dan juga SMK. Dan untuk ke depan, 5 tahun yang akan datang yang saat ini RPJMN 2025-2029 sedang disiapkan rancangan teknokratiknya akan ditingkatkan menjadi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah. Jadi mencakup pendidikan anak usia dini, setidaknya 1 tahun. Kemudian, ini periode waktunya dan juga jenjang yang dicakup di dalam wajib belajar itu. Ini untuk menunjukkan betapa sangat bersungguh-sungguh 136 Pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan. Karena pendidikan, sebagaimana amanat konstitusi itu adalah barang publik yang harus bisa dinikmati, diakses oleh semua penduduk warga negara usia sekolah. Dapat kami sampaikan, ini adalah prioritas pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2020-2024 yang sedang berlangsung sekarang. Beberapa prioritas penting, ini akan tetap dibawa untuk RPJMN periode 5 tahun yang akan datang. Yang dapat kami tegaskan dan kami pastikan sekali lagi adalah semula afirmasi akses untuk percepatan wajib belajar 12 tahun dan untuk yang 5 tahun ke depan akan menjadi 13 tahun adalah dengan memberikan investasi untuk penyediaan sarana-prasarana. Membangun gedung sekolah atau madrasah, menambah ruang kelas, memenuhi fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan yang lain-lain yang relevan. Termasuk juga menyasar ke anak-anak yang potensial terjadi putus sekolah, anak tidak sekolah, atau juga anak-anak yang tinggal di daerah 3T. Kemudian juga meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan fokusnya itu adalah untuk investasi dalam rangka pendidikan guru melalui PPG, dan juga pelatihan-pelatihan guru karena kita ingin memastikan bahwa pendidikan selain merata, juga berkualitas. Kemudian penjaminan mutu, ini berkaitan dengan soal pengukuran dan juga penilaian yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, Teknologi melalui asesmen nasional. Ini adalah bagian dari usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah. Ikhtiar panjang yang sudah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dan menunjukkan hasil yang sejauh ini dapat dikatakan relatif berhasil karena rata- rata layanan pendidikan dan anak usia sekolah, itu bisa menempuh pendidikan di sistem persekolahan formal. Ditunjukkan dengan data-data ini. Rata-rata lama sekolah misalnya, ini kenaikannya memang agak landai, tapi konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya ini tahun 2005 itu baru 7 tahun, 3 bulan. Kemudian di tahun 2023 menjadi 9 tahun, jadi tamat SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Kemudian yang berikutnya di grafik yang paling kanan atas, itu menunjukkan antar jenjang pendidikan dasar yang menyangkut SD/MI dan juga sampai ke SMA, SMK, dan juga Madrasah Aliyah. Kalau kita lihat gambar itu, konsisten naik juga. Itu artinya bahwa layanan pendidikan dinikmati oleh penduduk usia sekolah. Memang pada jenjang yang lebih tinggi, umumnya angka partisipasi relatif lebih rendah. Tapi kalau kita lihat kalau isunya itu adalah isu pendidikan dasar, itu sudah amat sangat tinggi. Jadi SD/MI itu sudah di atas 100%, ini 105 angka 137 terakhir. Kemudian SMP, Madrasah Tsanawiyah, itu 92,3%. Dan itu artinya bahwa mendekati lengkap, mendekati tuntas untuk SMP. Dan ikhtiar yang akan terus- menerus dilakukan supaya penduduk usia sekolah pada jenjang yang di situ masih tertinggal dan belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan, itu ditingkatkan. Terutama untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kalau kita tarik tahun 2010, angka partisipasi kasar penduduk dari keluarga tidak mampu itu tertinggal agak jauh. Tapi kemudian pelan-pelan makin merata. Jadi semua penduduk Indonesia, apakah berasal dari keluarga kaya atau keluarga tidak mampu, mereka bersekolah. Untuk yang SMP dan Madrasah Tsanawiyah, hampir semua dan kesenjangannya makin sempit. Di sini kalau tahun 2023 saja, kami dapat sampaikan, yang paling kaya itu 92,7%. Sementara yang keluarga tidak mampu 90,8%, ada selisih, tapi sedikit. Dan ini artinya bahwa pendidikan merata, pendidikan berkeadilan untuk jenjang pendidikan dasar itu relatif terpenuhi. Isunya muncul ketika di jenjang yang lebih tinggi, Madrasah Aliyah, SMK, dan juga SMA. Tapi kalau kita lihat di tahun 2010, anak-anak dari keluarga tidak mampu, ketika itu baru partisipasi pendidikannya 34,8% saja. Tapi kemudian melompat sangat tinggi tahun 2023=75,89%. Jadi dua kali lipat lebih. Ini artinya bahwa intervensi dan kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan hasil. Dan selisih atau kesenjangan antara keluarga kaya dan keluarga miskin menjadi makin menyempit. Itu ikhtiar panjang sebagai bangsa yang sudah ditunjukkan kepada kita semuanya. Bentuk intervensinya adalah alokasi dana untuk KIP dan juga sasaran penerima KIP. Sasaran penerima KIP itu tahun 2024 itu Rp20,3 juta. Sementara alokasi anggarannya itu mencapai Rp36 Triliun. Ini adalah investasi jangka panjang dan termasuk juga BOS dan BOS itu dihitung per siswa dan itu mencakup sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kami sampaikan ada beberapa dalam jumlah yang sedikit atau banyak, mereka tidak menerima BOS, karena mereka punya karakteristik penyelenggaraan pendidikan, yang kita sebut sebagai sekolah unggul di sekolah-sekolah swasta itu. Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat 20%. Jadi ketika tahun 2005 itu belum sepenuhnya terpenuhi, itu baru 13,5% saja. Baru mulai terpenuhi itu ketika tahun 2009. Dan sejak itulah kami sebagai Pemerintah menjaga dan secara konsisten supaya 20% itu tetap, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang 138 Dasar maupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan di tahun terakhir saja, tahun 2024, itu mencapai Rp665 Triliun secara nasional, yang nanti alokasi distribusi per kementerian dan juga sebaran karena ada juga transfer daerah. Alokasi dan distribusi anggaran 20% itu ada melalui belanja pusat, melalui transfer daerah, ini DAK, DAU, dan ini akan dalam kewenangannya Kementerian Keuangan untuk menjelaskan dan akan kita dengar bersama-sama di sidang-sidang berikutnya. Dapat kami sampaikan bahwa sepanjang menyangkut KIP, sepanjang menyangkut BOS, dana KIP, dan dana BOS itu diserahkan dan diberikan kepada setiap siswa, apakah dia sekolah negeri maupun sekolah swasta. Demikian juga investasi dalam bentuk yang lain, DAK (Dana Alokasi Khusus), juga diterimakan ke sekolah-sekolah swasta. Beberapa alokasi anggaran juga diberikan, misalnya untuk tunjangan profesi guru dan juga guru non-ASN. Tunjangan khusus guru dan juga guru non-ASN, baik negeri maupun swasta. Kemudian, juga ada bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), juga ada pendampingan guru dan juga akreditasi sekolah. Dapat kami sampaikan dan kita lihat bersama-sama bahwa baik sekolah swasta maupun sekolah negeri menerima hak yang sama. Sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dana alokasi khusus. Dan kita bisa lihat, keadaan awal dan kemudian ketika mendapatkan DAK yang diterimakan kepada sekolah-sekolah swasta. Berbeda sekali, situasinya tidak nyaman, tidak kondusif, bahkan tidak aman untuk kegiatan pembelajaran, tapi begitu dilakukan rehabilitasi atau pembangunan ulang, menjadi lebih representatif dan lebih sesuai dengan kepentingan anak untuk bisa belajar secara baik. Ini contoh- contoh sedikit saja yang dapat kami sampaikan. Sekolah-sekolah swasta yang punya implikasi dan standar tertentu untuk pembiayaan yang mereka sebut sebagai sekolah dengan karakter keunggulan. Ada yang menggunakan Kurikulum Internasional, seperti Cambridge Curriculum atau juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain, yang itu semuanya punya implikasi pendanaan yang sepanjang itu di luar SPM (Standar Pelayanan Minimal), itu tentu tidak bisa dicakup oleh APBN. Dapat kami sampaikan di sini bahwa keunggulan- keunggulan yang khas, yang unik, yang ada pada sekolah swasta ini adalah preferensi sekolah-sekolah swasta dan juga preferensi orang-orang tua murid yang ingin menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang menurut mereka standarnya bagus dan sesuai dengan aspirasi mereka, orang tua yang umumnya adalah dari keluarga mampu, keluarga kaya. 139 Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi kalau di sekolah standar, memenuhi standar pelayanan minimal, itu di sekolah negeri, itu per siswa Rp24.900.000,00. Sementara di sekolah swasta, itu berlipat-lipat dan mencapai Rp200.000.000,00 per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana. Dan yang bisa menjangkau ini, tentu adalah orang-orang kaya, anak-anak dari keluarga kaya. Dan kalau misalnya Pemerintah atau APBN harus juga menanggung untuk bagian yang seperti ini, ini juga ada isu, pertama soal keterbatasan anggaran. Dan prioritas yang diutamakan, itu adalah yang tadi, beberapa siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang masih belum berkesempatan menempuh sekolah, bahkan sampai ke jenjang pendidikan menengah. Ini contoh-contoh yang dapat kami sampaikan untuk memberi penguatan dan penegasan bahwa yang prinsip dalam pengalokasian anggaran yang disusun oleh Pemerintah itu adalah memenuhi standar pelayanan minimal. Dan sepanjang memenuhi standar pelayanan minimal, itulah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui APBN, dan sejauh ini, itu relatif mencukupi. Yang kemudian tidak mencukupi, itu adalah karena beban-beban yang lain, di luar standar pelayanan minimal. Pemerintah berkomitmen penuh dan telah melakukan upaya sungguh- sungguh dan optimal dalam menyelenggarakan wajib belajar berkualitas tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Keterbatasan fiskal tidak memungkinkan untuk menggratiskan sekolah swasta karena variasi standar pelayanan sekolah swasta dan pertimbangan skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Namun ditinjau dari kinerja pembangunan pendidikan, partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai kategori tuntas paripurna untuk SD/MI dan sederajat, yaitu 105,6% APK. Tuntas utama untuk SMP dan MTS sederajat APK 92,5%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah telah berupaya memastikan kesetaraan hak bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas secara merata. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memberikan pemihakan melalui kebijakan afirmasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, antara lain dalam bentuk bantuan sosial di bidang pendidikan. Dalam pembiayaan pendidikan, kami membuat pengelompokan, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu terkait dengan soal 140 penyelenggaraan pendidikannya. Itu ada menyangkut personalia dan juga biaya operasional. Sejauh memenuhi standar pelayanan minimal, itu antara lain dicakup di dalam program BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan juga KIP. Itu yang kemudian tadi pengelompokan biaya langsung untuk personalia dan juga untuk operasional. Jadi, sepanjang itu merujuk pada standar pelayanan minimal, itu dipenuhi melalui mekanisme pembiayaan yang tadi kami sebutkan itu. Kemudian yang tentang Rp665 Triliun dan terbagi ke mana saja? Itu dapat kami sampaikan, yang sebenarnya kami sempat menyimak melalui tayangan video yang sebenarnya persidangan yang lalu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dikbudristek, yang terbagi pada belanja pusat, itu Pemerintah, yang di K/L, K/L pengampu utama itu adalah di Kementerian Dikbudristek, dan Kementerian Agama, dan juga ada K/L-K/L yang lain yang dia punya satuan pendidikan. Tapi kami tetap mengecualikan karena itu juga dimandatkan oleh undang-undang, kecuali pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini yang tidak boleh menjadi bagian dari yang memperoleh anggaran 20% itu. Kemudian ada juga dana transfer daerah. Dana transfer daerah itu juga dalam 20% yang Rp665 triliun, itu yang totalnya itu mencapai Rp346,6 Triliun yang ada DAU yang di situ diperuntukkan untuk gaji guru, dan juga ada DAK yang tadi untuk membangun sarpras, dan juga ada DAK non-fisik. Kemudian mengapa di Kementerian Dikbud hanya 98%, atau 15%, atau Rp98 Triliun? Karena memang cakupan itu yang menjadi kewajiban Kementerian Dikbud, tapi total dana yang Rp665 Triliun itu adalah digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, baik yang tadi, apakah dalam bentuk investasi untuk pembangunan sarpras atau biaya langsung dan biaya langsung dalam bentuk personel dan juga operasional tadi itu. Dalam proses penyusunannya itu ada conflicting priorities. Jadi alokasi anggaran itu diperuntukkan prioritas mana antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi? Kami coba menghitung kasar saja, jadi konsekuensi tambahannya itu kira-kira akan ada mencapai kisaran saja, kira-kira Rp28 atau Rp30 Triliun. Kalau melihat struktur anggaran seperti itu, maka akan mengubah banyak. Jadi, tadi kalau kami menyebutkan conflicting priority, sementara kita juga harus memberi memberi pelayanan untuk pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi terkait isunya adalah daya saing dan soal 141 penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, soal keunggulan. Itu pasti akan berayun antara pendidikan dasar yang memang dalam konstitusi itu diwajibkan untuk tanpa memungut biaya, kalau itu dipenuhi dan uang itu digeser ke pendidikan dasar, maka nanti yang pendidikan menengah juga akan terkorbankan, dan juga akan pendidikan tinggi juga akan mengalami pengurangan. Sepanjang sealing anggaran itu masih tetap seperti itu. Struktur penduduk Indonesia kita 281 juta jiwa dan yang berpendidikan menengah itu 30% saja. Yang berpendidikan tinggi 10% saja dari D1 sampai S3. Kalau kita hanya menghitung S1 itu hanya 4,4%. 59% itu SMP/Madrasah Tsanawiyah ke bawah. Ini dilema kami di Bappenas ketika menyusun kebijakan. Jadi conflicting priorities itu antara memenuhi mandat konstitusi dengan tantangan ke depan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dengan kualifikasi pendidikan yang makin membaik. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: - Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara uji materiil atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut UU Sisdiknas) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. - Kami bersyukur dan menghaturkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami guna memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Kami menyadari bahwa pendidikan merupakan soko guru upaya memperbaiki kualitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi akan menjadi kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itulah, pendidikan sejak level yang paling dasar hingga pendidikan tinggi akan selalu menjadi perhatian dan fokus dalam penganggaran belanja negara. Bukan hanya pemerintah, masyarakat pun saat ini mempunyai perhatian dan peranan 142 yang cukup besar dalam memajukan pendidikan nasional, antara lain ditunjukkan dengan banyaknya penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau sekolah swasta. - Secara historis, lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat hadir jauh sebelum negara Republik Indonesia lahir. Seperti pesantren yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, telah menjadi lembaga pendidikan berbasis agama yang berperan penting dalam pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Demikian juga sekolah yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Taman Siswa yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922, telah memberikan sumbangsih luar biasa besar dalam menanamkan tonggak pendidikan nasional di Indonesia. - Seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara harus bertanggungjawab dalam memajukan pendidikan nasional. Untuk itulah, dalam Pasal 31 UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (pengajaran) dan pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Bahkan dalam perkembangannya diamanatkan pula bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. - Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah mengambil peran sentral dalam mendukung pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta distribusi akses pendidikan yang merata. Dalam UU Sisdiknas hal ini diatur pada Pasal 11 yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mendanai pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) juga diatur bahwa Pemerintah menyelenggarakan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. - Adanya pengaturan dalam Pasal 11 dan Pasal 34 ayat (2), menurut kami, tidak berarti Negara harus meminggirkan peranan masyarakat dalam pendidikan nasional. Negara tetap memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk melanjutkan dan mengembangkan perannya dalam pembangunan 143 pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas, bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Demikian juga pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU Sisdiknas yang mengatur hak masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. - Pemerintah masih memerlukan dukungan dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat melalui sekolah swasta. Dalam perkembangannya, peran sekolah swasta juga merupakan jawaban tersendiri bagi masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan penyelenggaran sekolah dengan standar tertentu, yang berbeda ataupun lebih tinggi dari standar sekolah milik Pemerintah. Kami sangat mengapresiasi peran serta sekolah swasta tersebut dalam memenuhi kebutuhan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. - Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya diversifikasi sumber pendanaan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. - Menurut hemat kami, Pasal 4 Ayat (6), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 46 Ayat (1) UU Sisdiknas saling berkaitan dan menguatkan peran dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendukung amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 untuk terjaminnya penyelenggaran wajib belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. UU Sisdiknas memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah swasta dan sekaligus memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih sekolah swasta dengan pertimbangan tertentu sesuai preferensi, kemampuan wali murid, dan siswa. - Untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait anggaran pendidikan ini, izinkan kami memulainya dari amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang mengatur bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 144 serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional'. - Amanat ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah bersama dengan DPR melalui pengundangan UU Sisdiknas. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas diatur bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan" dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", yang kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-V/2007, frasa "gaji pendidik dan'' telah dinyatakan inkonstitusional. - Dalam rangka mewujudkan amanat tentang anggaran pendidikan tersebut, sejak Tahun Anggaran 2009 Pemerintah telah memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang tentang APBN. Secara nominal, anggaran pendidikan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan volume anggaran belanja APBN. Pada tahun Anggaran 2024, jumlah alokasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp665, 1 Triliun. Alokasi anggaran tersebut secara signifikan naik lebih dari 21 % bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada APBN tahun 2020 sebesar Rp547,8 Triliun. - Sebagai gambaran tentang rincian pengalokasian anggaran pendidikan, dapat kami sampaikan bahwa Anggaran Pendidikan dalam APBN 2024 secara total berjumlah Rp665, 1 triliun, atau setara 20% dari total Belanja Negara sebesar Rp3.325 triliun. Mengingat bahwa mayoritas fungsi pendidikan dilakukan eksekusinya oleh Pemerintah Daerah, yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah, maka alokasi terbesar Anggaran Pendidikan adalah untuk Transfer ke Daerah, yaitu sebesar 52,1 % dari total anggaran Pendidikan (sebesar Rp346,5 trilun), yang terdiri dari: a. Sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp212,1 triliun yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan; b. Dana Alokasi Khusus (OAK) bidang Pendidikan sebesar Rp132,1 triliun, antara lain dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), Belanja 145 Operasional Sekolah (PAUD sampai dengan SMA/K), juga untuk perbaikan atau pembangunan sekolah; dan c. Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya untuk bidang Pendidikan sebesar Rp2,2 triliun. - Bagian terbesar berikutnya dari Anggaran Pendidikan dalam APBN 2024 adalah untuk Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan sebesar Rp241,5 triliun atau setara 36,3% dari total Anggaran Pendidikan. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan ini utamanya dialokasikan untuk Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan beberapa KIL lainnya, yaitu: a. Kemendikbudristek sebesar Rp98,9 triliun yang digunakan, antara lain, untuk operasional Kemendikbudristek (Rp18,4 T), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Rp27,3 T), program Pendidikan Tinggi Rp21,9 triliun (seperti untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), sarpras PT dan lain-lain), termasuk juga untuk Tunjangan Profesi Guru non PNS sebesar Rp8,4 T. b. Kementerian Agama sebesar Rp62,3 triliun, antara lain, untuk PIP dan Kartu KIP sekolah dan PT di bawah Kemenag, untuk gaji guru, TPG/Dosen, BOS, BOPTN dan lain-lain untuk sekolah dan PT di bawah Kemenag (seperti madrasah, perguruan tinggi keagamaan dan lain-lain). c. Berbagai Kementerian lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan sebesar Rp32,9 triliun, antara lain untuk penyelenggaran pendidikan "Bukan Kedinasan", yaitu pendidikan untuk masyarakat umum tanpa ikatan dinas (contoh: politeknik kesehatan, politeknik pariwisata politeknik penerbangan atau pelayaran, politeknik industri, politeknik kelautan perikanan, dan lain-lain). Selain itu juga penugasan pembangunan sekolah rusak berat kepada Kementerian PUPR. d. Terdapat juga Anggaran Pendidikan yang dialokasikan sebagai Belanja Non KIL, yang merupakan antisipasi dalam hal terjadi kebutuhan pendanaan pendidikan yang belum tercover dalam anggaran tahun berjalan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, anggaran ini digunakan untuk mengantisipasi apabila terdapat kekurangan pendanaan pendidikan, seperti kekurangan BOS akibat pergerakan jumlah siswa, kekurangan TPG akibat pergerakan jumlah guru yang memenuhi persyaratan TPG, program inisiatif baru di bidang pendidikan, dan lain- 146 lain. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan setelah terdapat pengajuan dari Kementerian yang mengelola pendidikan seperti Kemendikbudristek, Kementerian Agama, ataupun Kementerian lainnya yang terkait dengan pengelolaan pendidikan nonkedinasan. - Pemerintah menyadari bahwa pembangunan pendidikan nasional mempunyai dimensi jangka panjang dan akan selalu berkelanjutan. Untuk itulah, dalam perkembangannya, anggaran pendidikan berkembang tidak hanya dalam bentuk belanja tahunan, namun juga berwujud pengelolaan dana abadi sebagai bentuk pembiayaan yang menjaga kesinambungan pendidikan berkualitas antar generasi. Pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam berbagai jenis Dana Abadi terkait pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024 pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp77 triliun (11,5% dr total Anggaran Pendidikan), antara lain untuk Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. - Anggaran Pendidikan, sebagaimana kami sampaikan besaran dan rinciannya untuk Tahun Anggaran 2024 di atas, ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas SOM Indonesia. Salah satunya dilakukan melalui penguatan akses dan pemerataan pendidikan dasar. Dalam konteks penguatan akses pendidikan dasar itulah, pada Pasal 34 ayat (1) UU Sisdiknas diatur bahwa pemerintah menyelenggarakan wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam implementasinya, program Wajib Belajar ini diselenggarakan untuk 9 tahun pendidikan dasar, yaitu pada level SD dan SMP. - Upaya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar ini tentu saja menjadi salah satu fokus utama dari pengalokasian Anggaran Pendidikan. lmplementasi Anggaran Pendidikan dalam penyelenggaran wajib belajar ini antara lain dilakukan melalui dukungan pendanaan bagi sekolah pada level SD dan SMP, termasuk sekolah keagamaan seperti Ml dan MTs. Dukungan pendanaan Pemerintah tersebut dilakukan antara lain untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sekolah, pemberian bantuan operasional sekolah, bantuan untuk siswa dari keluarga kurang mampu, pemberian tunjangan profesi guru, pembayaran gaji guru. Mengingat bahwa pendidikan dasar ini tidak hanya diselenggarakan oleh sekolah negeri, namun juga diselenggarakan oleh sekolah swasta, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pendanaan sekolah swasta, utamanya melalui bantuan operasional sekolah, 147 bantuan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan tunjangan profesi guru. Dukungan pendanaan kepada sekolah swasta ini merupakan wujud apresiasi dan sekaligus tanggungjawab Pemerintah untuk terselenggaranya program wajib belajar yang dilaksanakan oleh sekolah swasta. - Dalam kaitan dengan penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun tersebut, Pemerintah mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendidikan untuk beberapa program yang bertujuan untuk menjaga terselenggaranya wajib belajar untuk SD dan SMP. Yang pertama adalah pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada seluruh sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta. Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran BOS SD dan SMP untuk sekolah yang berada di bawah lingkup Kemendikbudristek sebesar Rp34,4 triliun, yaitu Rp22,7 triliun untuk SD dan Rp11,7 triliun untuk SMP. Sedangkan untuk sekolah negeri dan swasta yang berada di lingkup Kementerian Agama sebesar Rp8, 1 triliun, yaitu Rp4 triliun untuk level SD/Ml dan Rp4, 1 triliun untuk level SMP/MTs. BOS ini memiliki peran yang sangat esensial dalam mendukung program wajib belajar, mengingat alokasi tersebut digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan belajar mengajar di sekolah, seperti untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kami menyadari, bahwa dukungan BOS untuk operasional penyelenggaraan belajar mengajar di setiap satuan pendidikan sifatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan paling dasar guna memenuhi standar pelayanan minimum pengajaran. Untuk itulah, kepada masyarakat yang mempunyai preferensi untuk mendapatkan layanan yang melebihi standar tersebut, mereka dapat memilih sekolah yang mempunyai standar lebih tinggi (seperti sekolah swasta) yang tentunya berkonsekuensi pada pembayaraan dari masyarakat kepada penyelenggara sekolah swasta. - Guna meningkatkan partisipasi sekolah utamanya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, Pemerintah mempunyai Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diberikan antara lain dalam bentuk tunai kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. PIP dirancang untuk meringankan beban biaya Pendidikan, baik biaya langsung ataupun tidak langsung. Pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan PIP hingga mencapai Rp?,94 triliun untuk 14,7 juta siswa SD dan SMP pada lingkup 148 Kemendikbudristek, baik bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri ataupun swasta. Adapun untuk siswa penerima PIP di sekolah negeri dan swasta pad a level SD-SMP di lingkup Kementerian Agama mencapai Rp 0, 7 triliun untuk 1,5 juta siswa. - Selain itu, untuk mendukung operasional sekolah yang berupa kompensasi penghasilan bagi guru dan tenaga pendidik, Pemerintah mengalokasikan gaji, berbagai tunjangan, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG). Untuk gaji dan tunjangan melekat (tunjangan struktural dan fungsional) dibayarkan hanya kepada ASN, namun untuk TPG tidak hanya diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah milik Pemerintah, namun juga kepada yang mengajar di sekolah swasta, baik ASN maupun non ASN, sepanjang memenuhi persyaratan. Alokasi TPG bagi guru yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri di lingkup Kemendikbudristek mencapai Rp38,8 triliun, yaitu Rp36,38 triliun untuk TPG ASN dan Rp2,4 7 triliun untuk TPG non ASN. Sementara untuk guru sekolah di lingkup Kementerian Agama mencapai Rp5,79 triliun untuk TPG ASN dan Rp6,4 triliun untuk TPG non ASN. - Berbagai uraian dan informasi yang kami sampaikan sebelumnya, kami harap dapat menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga upaya peningkatan akses pendidikan, utamanya bagi upaya perwujudan wajib belajar 9 tahun, baik bagi siswa yang bersekolah di sekolah milik Pemerintah maupun sekolah milik swasta. Kami perlu sampaikan bahwa perwujudan pendidikan dasar yang tidak dipungut biaya utamanya dilaksanakan pada sekolah milik Pemerintah. Adapun untuk sekolah swasta, masih dapat dilakukan pembayaran secara mandiri kepada penyelenggara sekolah swasta. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah telah dan akan terus memberikan dukungan kepada sekolah swasta dalam bentuk bantuan guna menekan biaya pendidikan agar menjadi lebih murah, melalui dukungan BOS sekolah swasta, PIP bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta, ataupun pengalokasian TPG bagi guru yang mengajar di sekolah swasta, UU Sisdiknas justru memberikan ruang secara terbuka bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pendidikan nasional, baik karena secara historis dukungan swasta tersebut telah dilakukan sejak Republik Indonesia belum merdeka, maupun secara faktual terdapat kebutuhan masyarakat untuk sekolah dengan standar khusus yang berbeda dari sekolah negeri. 149 - Adanya permasalahan belum tertampungnya siswa di sekolah negeri dan harus memilih sekolah swasta, adalah permasalahan dalam tataran implementasi, baik karena belum optimalnya kapasitas dan distribusi sekolah negeri, karena rentang dan tingkat kepadatan penduduk, ataupun karena penerapan kebijakan pendidikan yang belum sempurna. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, baik dari aspek kebijakan pendidikan maupun aspek dukungan pendanaan. Kami tetap optimis bahwa masyarakat akan terus memberikan dukungannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk anak bangsa, dan sekaligus memberikan pengawasan serta kritik membangun bagi terwujudnya SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: - Saat ini pendidikan swasta tumbuh subur semakin banyak dan diminati masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga pendidikan masyarakat dalam melayani pendidikan di Indonesia sangat besar. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sangat tinggi, sehingga mereka mampu menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-madrasah swasta sepanjang kebutuhan layanan pendidikan yang diinginkan disediakan oleh masyarakat dan lembaga. Oleh karena itu, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. - Uji materi terhadap frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya memiliki landasan konstitusional berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Implementasi dari frasa ini menegaskan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di bidang pendidikan dasar tanpa adanya beban biaya dari siswa. 150 - Namun perlu dipahami bahwa kebijakan ini mengacu, terutama pada sekolah- sekolah negeri yang didanai oleh negara. Ketentuan tersebut tidak serta-merta mengikat lembaga pendidikan swasta yang memiliki model pembiayaan dan manajemen berbeda. Di sini penting untuk menyeimbangkan hak atas pendidikan gratis dan otonomi pendidikan swasta dalam menentukan biaya operasionalnya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. - Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. - Pasal 55 ayat (3), dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang memiliki banyak lembaga pendidikan swasta dengan total 5.445 satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar, Perserikatan Muhammadiyah memiliki 4.129, ini posisi tahun 2024 dan insya Allah akan terus berkembang mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, dan PKBM menyatakan terkait rencana pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta tanpa memungut biaya harus ditinjau kembali, alasannya adalah sebagai berikut. - Kemandirian Lembaga Swasta. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah dan organisasi swasta lainnya beroperasi dengan sumber daya yang diperoleh dari iuran, sumbangan masyarakat, dan lembaga donatur lainnya. Pengenaan kewajiban untuk pendidikan dasar tanpa memungut biaya, jika tanpa adanya dukungan pembiayaan secara optimal dari pemerintah, dapat mengganggu kelangsungan operasional sekolah swasta tersebut. - Kemudian yang kedua, peran swasta dalam pendidikan. Lembaga pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah berperan penting dalam Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam menyediakan pilihan pendidikan yang berkualitas 151 dan sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Kebebasan untuk mengatur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan internal dan standar kualitas yang ingin dijaga merupakan bagian dari otonomi tersebut. - Yang ketiga, dampak terhadap kualitas pendidikan. Jika pendidikan di sekolah swasta diwajibkan untuk gratis tanpa adanya subsidi yang memadai dari pemerintah, maka ada kekhawatiran bahwa kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah-sekolah tersebut dapat menurun, biaya yang dipungut digunakan untuk menjaga standar kualitas, kurikulum, dan tenaga pengajar yang berkualitas. - Alasan yang kami memukakan di atas bukanlah tanpa dasar. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (2) bahwa gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk guru saja, jika melihat pasal tersebut yang dapat digaji secara penuh hanya untuk guru berstatus ASN dan P3K, sedangkan untuk guru non-ASN, pemenuhan gaji dibebankan kepada yayasan sekolah tersebut. - Di tahun 2023, kami telah melaksanakan survei kepada 13.000 guru dari total 94.000 guru yang kami miliki bahwa untuk guru yang berasal dari sekolah yang tidak memungut biaya SPP dan hanya menerima dana BOS, mendapatkan honor rata-rata masih di bawah UMR. - Pemerintah telah memiliki program baik, yaitu pemenuhan sertifikasi pendidik bagi para guru yang dimana yang memiliki sertifikasi pendidik akan mendapatkan tambahan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00. Akan tetapi, dari total guru di sekolah Muhammadiyah sebanyak 95.333 guru, masih ada sekitar 58.713 atau sekitar 62% guru di Muhammadiyah belum bersertifikasi pendidik oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka jika sekolah tidak dibolehkan untuk memungut biaya dari masyarakat, maka akan menjadi korban pertama dari kebijakan ini adalah pemenuhan kesejahteraan guru makin akan sangat jauh dari yang diharapkan. - Kami telah memiliki kajian untuk menghitung biaya ideal agar pembelajaran di sekolah madrasah dapat berjalan optimal, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar. Pembiayaan pendidikan jika merujuk kepada standar pembiayaan pendidikan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas: Biaya Investasi dan Biaya Operasional. Maka kami 152 mencoba mengkaji komponen dan besaran ideal dari biaya investasi dan biaya operasional tersebut. Dasar kajian ini menggunakan kajian dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh almarhum Dr. Abbas Gozali dari UIN Jakarta tahun 2009, yaitu biaya satuan pendidikan dasar dan kebutuhan dana untuk pendidikan dasar gratis tahun 2009. Sehingga dengan komponen dan biaya kajian tersebut merujuk pada data inflasi tahun 2009 sampai dengan 2024 yang berasal dari data BPS sebesar 60% hingga 80%, maka kami mencoba mengkalkulasi kembali biaya operasional terdiri atas biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan dan biaya operasional bahan alat dan habis pakai. Sedangkan untuk biaya investasi terdiri atas: Biaya Investasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Biaya Investasi Sarana Prasarana. - Berdasarkan kalkulasi kami, untuk biaya operasional dalam rangka membiayai untuk 2.472 SD/MI dan sederajat di Muhammadiyah diperlukan anggaran Rp2,6 triliun. Sedangkan untuk SMP/MTS sederajat yang dikelola Muhammadiyah sebesar Rp2,1 triliun. Jadi total untuk biaya operasi, khususnya untuk pendidik dan tenaga pendidikan diperlukan Rp4,8 triliun. - Selanjutnya, biaya operasional bahan dan habis pakai. Komponen ini terdiri dari 7 komponen yang kami hitung dan tidak tertutup kemungkinan untuk ditambah komponen yang lain. Untuk komponen bahan alat dan habis pakai, untuk membiayai pendidikan di SD/MI dan MTS itu diperlukan Rp419,6 miliar untuk SD/MI sederajat, kemudian Rp218,5 miliar untuk SMP/MTS sederajat. - Sedangkan untuk biaya investasi, biaya investasi pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu sebesar Rp179,1 miliar. Kemudian untuk SMP/MTs sebesar Rp188,6 miliar. - Untuk biaya investasi sarana dan prasarana, ini kami menghitung 31 item. Dengan 31 item mulai dari perabot kelas sampai dengan peralatan penjaga sekolah diperlukan untuk SDM sederajat, itu sebesar Rp3,4 triliun. Kemudian untuk SMP/MTs sebesar Rp3,255 triliun. Biaya investasi sarana prasarana merupakan biaya terbesar dalam pembiayaan pendidikan untuk kebutuhan sarana prasarana yang ideal agar terciptanya lingkungan belajar yang baik dan inklusif, sehingga 31 komponen tersebut harus dipenuhi. Berdasarkan kebutuhan biaya tersebut, kemudian kami melakukan rekapitulasi, yaitu biaya operasional, kemudian biaya investasi, total untuk SD/MI sederajat dan juga SMP/MTs sederajat sebesar Rp12,4 triliun. Dengan melihat tabel di atas, 153 perkiraan untuk kebutuhan biaya pendidikan yang ideal jika dihitung per siswa dengan total 640.324 siswa dengan jumlah sekolah 4.129 sekolah/madrasah adalah Rp9.200.000,00 siswa per tahun untuk SD/MI dan Rp14.300.000,00 juta siswa per tahun untuk SMP/MTs. - Pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikan telah memiliki program BOS kisaran sekitar Rp950.000,00 per tahun untuk SD dan jenjang SMP kisaran Rp1.100.000,00 per tahun. Selain itu, program PIP dengan besaran untuk SD=Rp450.000,00 per siswa per tahun dan jenjang SMP=Rp750.000,00 per siswa per tahun. Hanya saja program PIP ini tidak diperuntukkan untuk seluruh siswa. Program PIP hanya diperuntukkan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin agar terhindar dari putus sekolah. - Untuk proporsi penerimaan PIP dari siswa yang bersekolah di sekolah swasta pun tidak jelas proporsinya karena berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami bahwa mayoritas penerima bantuan PIP ini adalah mayoritas dari sekolah negeri, walaupun hal ini harus dikonfirmasi kembali kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Dikti dan Ristek. Maka melihat bantuan dan keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan ideal pembiayaan pendidikan masih jauh dari harapan. Jika sekolah di perserikatan Muhammadiyah wajib tidak memungut biaya kepada para siswa masyarakat, maka pemenuhan biaya ideal, yaitu untuk SD/MI Rp9.200.000,00 untuk SMP/MTs sebesar Rp14.300.000,00 wajib dipenuhi oleh pemerintah. Akan tetapi, jika Pemerintah belum dapat memenuhi memenuhi hal tersebut, maka program pendidikan gratis ini hanya akan menjadi sesuatu yang dipaksakan, yang pada akhirnya akan membuat pendidikan kita tidak akan maju dan bahkan cenderung kualitasnya akan semakin menurun. - Selain hal tersebut, dampak penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta tanpa memungut biaya dengan pembiayaan dari pemerintah yang tidak optimal akan menimbulkan: 1. Kekurangan tenaga pengajar berkualitas. Guru yang berkualitas biasanya menerima gaji yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Jika sekolah tidak memiliki dana yang cukup, maka mereka mungkin harus menurunkan gaji guru yang bisa mengakibatkan guru-guru berkualitas pindah ke sekolah-sekolah yang mampu membayar lebih baik atau ke sektor lain. Hal ini akan menurunkan kualitas pengajaran. 154 2. Fasilitas yang tidak memadai. Sekolah memerlukan dana untuk membangun dan memelihara fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana olahraga, dan ekstra kurikuler lainnya. Tanpa dukungan pembiayaan yang cukup, sekolah-sekolah, terutama swasta akan kesulitan menyediakan fasilitas yang layak. 3. Penurunan motivasi siswa dan orang tua. Ketika pendidikan dianggap sepenuhnya gratis tanpa adanya kontribusi dari orang tua, bisa timbul persepsi bahwa pendidikan tidak memerlukan upaya atau tanggung jawab finansial yang cukup dari pihak keluarga. Hal ini tentu dapat berdampak pada menurunnya apresiasi terhadap pendidikan, serta mengurangi motivasi belajar siswa. - Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan gratis dengan tidak memungut biaya dari siswa dan tanpa dukungan biaya yang optimal dari pemerintah, dapat mengancam keberlanjutan sistem pendidikan, terutama bagi sekolah swasta, serta dapat merusak kualitas pendidikan secara umum. Solusi yang lebih baik adalah memastikan subsidi yang memadai dan pengaturan yang adil antara pendidikan negeri dan swasta agar kualitas dan keberlanjutan pendidikan tetap terjaga. - Rekomendasi terhadap Rencana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya, mengusulkan agar pemerintah: 1. Fokus kepada sekolah negeri milik pemerintah agar tidak melakukan pemungutan biaya terhadap para siswanya, terutama bagi para siswa yang kurang mampu dan/atau keluarga yang rentan miskin. 2. Fokus pada pemberian subsidi pendidikan yang dapat diarahkan kepada siswa-siswa yang tidak mampu secara ekonomi, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di lembaga swasta. 3. Mengembangkan dan menyediakan standar biaya operasional pendidikan yang ideal untuk memastikan sekolah negeri maupun swasta dapat 155 beroperasional dengan baik dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, tidak ada ketimpangan pembiayaan pendidikan antarsekolah, baik negeri atau swasta. 4. Mengembalikan guru PPPK yang berasal dari sekolah swasta agar dapat kembali mengajar di sekolah swasta asal. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dan Pasal 41 ayat (3), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.” Serta dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 … 2023 tentang Undang-Undang ASN yang berada di Pasal 46 ayat (3), “Mobilitas talenta dilakukan: a. Dalam satu instansi pemerintah. b. Antarinstansi pemerintah. c. Keluar instansi pemerintah.” Dan Pasal 47 ayat (3), “Mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta.” Dalam penjelasan Undang-Undang ASN Pasal 46 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa mobilitas talenta keluar instansi pemerintah antara lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan badan swasta. 5. Memperkuat public-private partnership untuk penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Majelis Nasional Pendidikan Katolik menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: - Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan, serta 156 menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, ada ketentuan lanjutan perihal alokasi anggaran untuk pendidikan. - Secara spesifik, pasal ini mengatur hal-hal berikut. Pasal 31 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pasal 31 ayat (2), “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Pasal 31 ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” - Berdasarkan ketentuan ini, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait dengan akses terhadap pendidikan dasar yang wajib dan dibiayai oleh negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian merumuskan. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat (2), “Jenjang pendidikan dasar merujuk pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.” - Isu tentang pembiayaan pendidikan di sekolah swasta meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam konstitusi, telah menjadi topik diskusi dan kebijakan yang penting. Hal itu pula yang menjadi alasan Permohonan Pemohon dalam gugatan ini, yaitu menghendaki agar wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya atau gratis. - Pada prinsipnya, merujuk pada ketentuan konstitusi, Majelis Nasional Pendidikan Katolik sepakat bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan dibiayai negara, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal penting berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. - Pertama, prinsip kesetaraan akses. Prinsip ini merujuk pada upaya memastikan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan semua warga negara, tanpa kecuali, bisa mengakses pendidikan. Dalam konteks ini, menggratiskan pendidikan, baik di 157 sekolah negeri maupun swasta menjamin bahwa setiap individu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif. - Dua, pendidikan sebagai hak dasar. Mengingat pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, memberikan akses pendidikan secara cuma- cuma di semua lembaga, termasuk sekolah swasta akan menegaskan bahwa hak ini tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia. - Tiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan pendidikan, pemerintah membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada lembaga swasta yang seringkali menghadapi keterbatasan anggaran. Dukungan pemerintah akan membuat sekolah swasta memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas. - Empat, mengurangi kesenjangan sosial. Dengan menghapus biaya pendidikan di sekolah swasta, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal aksesibilitas akan semakin menyempit. Ini juga dapat mengurangi diskriminasi terhadap siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, tantangan, dan implementasinya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi mandat konstitusi itu juga menghadapi sejumlah tantangan konkret sebagai berikut. - Pertama. Sumber dana yang terbatas. Meskipun konstitusi mengamanatkan pengalokasian 20% anggaran negara untuk pendidikan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa sumber daya ini cukup untuk menanggung semua biaya pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu dalam praktiknya, sekolah swasta tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pembiayaan mandiri yang konsekuensinya diperoleh dari peserta didik. - Dua. Otonomi sekolah swasta. Sekolah swasta biasanya dikelola oleh yayasan atau lembaga tertentu yang memiliki otonomi dalam pengaturan biaya operasional. Kebijakan untuk menggratiskan pendidikan di sekolah swasta, perlu mempertimbangkan dinamika ini, serta bagaimana pemerintah dan lembaga swasta dapat bekerja sama dalam menyediakan akses pendidikan gratis, tanpa mengorbankan kualitas keadilan dan inklusivitas. 158 - Tiga. Penyesuaian kebijakan pendidikan. Untuk menggratiskan pendidikan di sekolah swasta, pemerintah harus menetapkan kerangka kerja kebijakan yang memastikan bahwa subsidi pemerintah mencakup semua komponen biaya pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang mungkin lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Penting ditegaskan bahwa sekolah-sekolah swasta telah berkiprah. Bahwa sebelum kemerdekaan yang membantu negara untuk menjamin pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan. - Majelis Nasional Pendidikan Katolik mengusulkan sejumlah poin berikut sebagai rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon. - Pertama. Pertimbangan yang komprehensif. Sesuai konstitusi, pemerintah wajib menyediakan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar. Namun, penerapan kebijakan menggratiskan seluruh biaya pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif berdasarkan kajian hukum dan kebijakan yang mempertimbangkan aspek konstitusional, kesejahteraan sosial, dan aksesibilitas pendidikan. Hal ini mencakup pengaturan anggaran yang memadai, penyesuaian dengan otonomi sekolah swasta, serta memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjamin. - Dua. Kebijakan berkeadilan bagi sekolah negeri dan swasta. Pemerintah dapat diwajibkan merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi sekolah negeri dan swasta. Hal ini mencakup subsidi atau bantuan operasional yang setara untuk sekolah swasta dan negeri. Kebijakan lain adalah membantu ketersediaan tenaga pendidik, seperti guru PNS di sekolah swasta. - Tiga. Pengembangan skema pembiayaan yang adil dan transparan. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan mekanisme pembiayaan pendidikan yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu di sekolah negeri maupun swasta. - Empat. Meningkatkan kualitas dan standar pendidikan. Jika pendidikan gratis diterapkan di sekolah swasta, harus ada kontrol kualitas dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan standar pendidikan tidak menurun. - Lima. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan swasta, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan sekolah 159 swasta dalam pengembangan program pendidikan inklusif dan kompetitif sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan di Indonesia. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Majelis Pendidikan Kristen menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur apakah suatu negara dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi rakyatnya dan memenuhi keperluan primer, kebutuhan sekunder maupun tersier. Sehubungan dengan itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi amanat bagi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak awal, para pendiri bangsa menekankan hal ini, sehingga merumuskannya dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berkaitan dengan hal ini, maka pemerintah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan yang dituangkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pendidikan sudah diselenggarakan sejak masa pra kemerdekaan. Pendidikan formil yang diselenggarakan tokoh-tokoh bangsa telah dijalankan dengan berbasis kemasyarakatan. Setelah kemerdekaan, dengan mandat dari UUD 1945 itu, pemerintah mengadakan pendidikan formil dalam berbagai jenjang, dengan tidak meniadakan partisipasi masyarakat (swasta) untuk saling melengkapi dalam mewujudkan amanat Konstitusi (UUD 1945). Hal yang perlu diperhatikan, Semua kebijakan pemerintah yang menyangkut pendidikan di Indonesia akan berdampak pula pada semua lembaga pendidikan swasta di Indonesia. Sebagian penyelenggara pendidikan swasta ada yang berbasis keagamaan, dan salah satunya adalah agama Kristen. Di Indonesia ada sekitar ratusan badan 160 penyelenggara pendidikan Kristen, yang sebagian berada di dalam lingkungan pelayanan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK), yang didirikan 5 Juni 1950 dengan Akta Pendirian berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanga; 23 Djuni 1950 No.J.A. 5/9/3. Saat ini keberadaan MPK memiliki dasar hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0000161.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Adapun Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) memiliki visi dan misi yang perlu diperhatikan, Visi MPK adalah “menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampat positif dan berkarakter Kristiani”. Sedangkan misi MPK adalah: 1. Membangun kolaborasi dan sinergisitas antar semua stakeholder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah- sekolah Kristen 3. Membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum, manajemen dan infrastruktur 4. Mendorong dunia usaha untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen 5. Membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan dunia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif. Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK), mewadahi Yayasan/Badan Pendidikan Kristen di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP,SMA dan SMK. Di dalam MPK, ada 455 yayasan badan penyelenggara pendidikan Kristen, dengan 7000 unit sekolah dari berbagai jenjang tersebut di atas. B. MASALAH HUKUM (LEGAL ISSUE) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) menyatakan, “Wajib belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) menimbulkan ketidakpastian hukum, karena multitafsir dan dapat dimaknai “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan 161 di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”. Di sisi lain, frasa “Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” bisa ditafsirkan pula hanya Pendidikan Dasar di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan Pendidikan Dasar di sekolah swasta dapat dipungut biaya. C. LANDASAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PENDIDIKAN 1. Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2023), Pasal 17 ayat (1) dan (2), menyatakan: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dari kedua ayat di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun) 2. Peraturan Perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum atas hak untuk memperoleh pendidikan dasar. a. Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, . . .”. Dalam amandemen ke-4 UUD 1945 memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Dalam pasal 31 (setelah amandemen) dinyatakan: (1) Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya 162 (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (5) Pemerintan memajukan ilmu pemgetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemaknaan dari Pasal 31 Undang-Undang dasar 1945 setelah diamandemen dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar yang meliputi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diberikan secara cuma-cuma, di mana anggarannya diambil dari APBN maupun APBD sebesar 20 persen, sehingga diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasara bagi warga negara Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia Pasal 12: “Setiap orang berhak atas pelindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia”. Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal-pasal di atas dapat dimaknai bahwa pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak. c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 163 • Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pedidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah” Ini berarti sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia • Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselengggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Ini berarti pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat • Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” Ini berarti setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik. • Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” Maknanya sudah jelas • Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan” Berarti setiap warga negara, baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan • Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dan anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya” Berarti tiap orang tua yang memiliki anak berusia 7 s/d 15 tahun wajib menyekolahkan anaknya pada tingkat dasar dan tingkat pertama 164 • Pasal 8: ”Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan” Berarti masyarakat biasa berperan serta dalam sistem pendidikan, bisa melalui dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah. Masyarakat juga berhak melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pedidikan secara makro tapi juga wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah melalui segala aspek. • Pasal 9: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Peran serta ini dapat dilakukan melalui pengadaan tenaga pendidik berkualitas. • Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” • Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Pengadaan dana pendidikan secara cuma-cuma wajib disediakan pemerintah bagi anak-anak di sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama. • Pasal 12 ayat (1) huruf d: “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” Ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu membayar segala keperluan sekolah di tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama. • Pasal 12 ayat (2) huruf b: “Setiap peserta didik berkewajiban: b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perunndang-undangan yang berlaku” 165 Bahwa bagi peserta pendidikan yang tidak mampu dan sedang mengikuti pendidikan dasar, maka akan dibebaskan dari segala biaya untuk keperluan sekolah. • Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengadakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama tanpa biaya sedikitpun. • Pasal 34 ayat (3): “Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Bahwa terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga memerlukan peran aktif masyarakat • Pasal 46 ayat (1): “Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat” Dengan adanya semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat maka diharapkan dapat meminimalkan biaya pendidikan bagi setiap usia wajib belajar. • Pasal 46 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” Amanat ini wajib dipenuhi oleh pemerintah karena merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dan telah digariskan oleh konstitusi. • Pasal 49 ayat (1): “ Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” Pengalokasian dana pendidikan ini tercantum dalam konstitusi. 166 • Pasal 56 ayat (1): “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah” Dengan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah ini masyarakat dapat ikut berperan serta dalam proses belajar mengajar. Landasan hukum warga negara dalam memperoleh hak atas pendidikan, seperti yang disebut di atas, menimbulkan kewajiban mendasar bagi negara untuk memenuhinya, sebab hak warga negara untuk memperoleh pendidikan adalah hak fundamental yang bersifat nasional. D. ANALISIS HUKUM 1. Kewajiban Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Ketentuan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: • Pasal 11 ayat (2): “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselengaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” • Pasal 34 ayat (2): “ Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” • Pasal 34 ayat (3): “ Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat” • Pasal 34 ayat (4): “ Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” • Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat” Penjelasan Pasal 46 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Angaran Pendapatan 167 dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakat, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan dan lain lain penerimaan yang sah. • Pasal 46 ayat (3): “Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” • Pasal 47 ayat (2): “ Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” • Pasal 47 ayat (3): “ Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 2. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDKAN Dalam hal petitum pemohon, dengan merujuk pada biaya pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dibentuklah suatu standar pembiayaan yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal-pasal dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 itu yakni: • Pasal 1 angka (10): “Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku satu tahun” • Pasal 1 angka (12): “ Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan” 168 • Pasal 62 ayat (1): “Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, operasional dan biaya personal” • Pasal 62 ayat (2): “Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap” • Pasal 62 ayat (3): “Biaya personal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan” Penjelasan pasal 62 ayat (3): “Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan biaya pribadi lainnya” • Pasal 62 ayat (4): “Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) meliputi: a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta sehala tunjangan yang melekat pada gaji. b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. c) Biaya operasi pendidikan tidak langsung yang berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya”. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pembiayaan pendidikan akan menjadi acuan yang bersifat mengikat seluruh institusi pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA, baik negeri maupun swasta. Dalam proses penyelengaraan pendidikan dasar, pemerintah juga mengadakan program Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dalam pendidikan, tidak diberikan langsung pada siswa, namun dikelola oleh sekolah untuk membiayai kebutuhan tiap siswa selama menempuh proses pembelajaran. 169 Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang di dalamnya terdapat dalanm Pasal 7 ayat (2), dana BOS terbagi atas Dana BOS Reguler dan BOS Kinerja. Pasal 8 menyatakan bahwa penerima dana BOS Reguler harus memenuhi syarat: a. Memiliki NPSN yang terdapat pada aplikasi Dapodik b. Telah mengisi dan melakukan pemuthakhiran data aplikasi Dapodik c. Memiliki ijin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. d. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama f. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola kementrian atau lembaga lain. Pasal 9 menyatakan “Penerima BOS Kinerja terdiri atas: a. Sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak b. Sekolah yang memikliki prestasi c. Sekolah yang memiliki kemajuan terbaik Pasal 17 menyatakan “Besaran alokasi dana BOSP yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima dana BOSP ditentukan untuk setiap tahun anggaran”. Pasal 38 ayat (2a) menyatakan: (2) Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. komponen Dana BOS Reguler. Pasal 39 menyatakan: Pasal 39 Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi: a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; 170 h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor. Pasal 40 menyatakan: (1) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan. (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan. (3) Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b. tercatat pada Dapodik; c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru. (4) Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan b. ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Pasal 41 menyatakan: Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 42 menyatakan: (1) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi: a. sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak; 171 b. sekolah yang memiliki prestasi; dan c. sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. (2) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pembelajaran dengan paradigma baru; c. digitalisasi sekolah; dan d. perencanaan berbasis data. (3) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. asesmen dan pemetaan talenta; b. pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; dan/atau c. pengelolaan manajemen dan ekosistem. (4) Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi. (5) Sekolah pengimbas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Sekolah yang memiliki prestasi penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi kriteria: a. memiliki prestasi tingkat nasional: dan b. masuk dalam 5 (lima) sekolah yang memiliki prestasi terbaik di wilayah provinsi. (6) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pembelajaran dengan paradigma baru; dan b. perencanaan berbasis data. Sesuai data yang dimilik MPK, 95% sekolah Kristen menerima dana BOS, sedangkan 5% tidak menerima (menolak) dana BOS, melainkan membiayai penyelenggaraan pendidikannya dengan memungut biaya dari peserta didik. Dari hasil survey yang dilakukan MPK tentang hubungan kualitas dan SPP, terlihat bahwa: 172 1. Sebanyak 26.9% orang tua murid SD dan 32.4% orang tua murid SMP yang menganggap uang sekolah anaknya MAHAL / SANGAT MAHAL. Tingkat SD lebih sensitif terhadap SPP dibandingkan dengan tingkat SMP. Tingkat SPP yg mahal, tidak berpengaruh linear terhadap persepsi mahal dari orang tua 2. 3 ATRIBUT yang dapat menjadi PRIORITAS INOVASI agar tidak sensitif dengan kenaikan SPP adalah sekolah melakukan pembinaan karakter Kristiani, kualitas guru dalam mengajar, dan kurikulum yang interaktif. 3. Sangat penting untuk mengetahui SEGMENTASI ORANG TUA MURID yang jadi terget untuk menetapkan SPP. Pada segmentasi kelas atas, mereka lebih sensitif terhadap kualitas daripada besaran SPP Tetapi institusi pendidikan yang menjadi anggota MPK masih terdapat masalah-masalah yang dirumuskan dengan 3 T: (1) TERPURUK (Kategori C): • Jumlah siswa menurun < 5% • Pemasukan dari dana BOS dan SPP < 200.000 • Kualitas guru rendah • Gaji guru di bawah ASN • Sebagian ada di kota besar/Jawa (2) TERTINGGAL (Kategori D) • Jumlah siswa menurun > 5% • Pemasukan dana BOS saja • Guru > 90% adalah ASN dan honorer • Kualitas guru sangat rendah • Sebagian besar di bawah gereja mainstream/ex zending (3) TERLUPAKAN (Kategori E) • Aktifitas sekolah tidak tetap • Lokasi sangat terpencil • Sebagian besar hanya PAUD dan SD • Pemasukan dana BOS/tunjangan pendidikan saja • Sebagian besar dilayani lembaga misi 3. Berdasarkan ketentuan peraturan tentang kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, tentang teori kepastian hukum melalui 173 buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu. 2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik. 3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem. 4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. 5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan. 6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah. 8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari- hari. MPK berpendapat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) menyatakan, “Wajib belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”, tidak memenuhi asas bahwa peraturan harus dimengerti oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, UU Sisdiknas Pasal 34 ayat (2) menimbulkan multi tafsir. Selain itu menurut Nurhasan Ismail, penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail salah satunya adalah adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai 174 deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula. Dalam frasa “Wajib Belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” deskripsi perilaku tertentu nya belum dapat dikatakan tertentu. Karena itu MPK berpendapat kalimat dalam UU Sisdiknas pasal 34 ayat (2) dapat disempurnakan menjadi “Wajib Belajar pada jenjang pendidikan dasar negeri maupun swasta tanpa memungut biaya”, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. E. KESIMPULAN 1. Perlu diadakan perbaikan dalam pengkalimatan UU Sisdiknas Pasal 34 ayat (2). 2. Pemerintah perlu konsisten dan konsekuen dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan Konstitusi. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut: 1. Tamansiswa didirikan sebelum Indonesia merdeka a. Pada saat Indonesia masih di bawah penjajahan Hindia-Belanda, pendidikan di Indonesia telah tumbuh dan dikelola oleh masyarakat, salah satunya adalah Perguruan Tamansiswa yang didirikan tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. b. Berbicara Tamansiswa tentulah tidak bisa dilepaskan dari Ki Hadjar Dewantara (nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat). Sebagai pendiri Tamansiswa yang sekaligus Bapak Pendidikan Nasional, banyak pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang sampai saaat ini merupakan warisan yang sangat berharga untuk tetap relevan dapat diterapkan. c. Ki Hadjar Dewantara sangat menyadari bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat itu (dalam keadaan terjajah oleh Belanda, umumnya rakyat Indonesia dalam kebodohan). Sehingga salah satu cara yang terbaik 175 untuk bisa merdeka, dengan cara memerangi kebodohan melalui pendidikan, yang pada akhirnya menuju kemuliaan, yang dapat ditafsirkan salah satunya adalah bagaimana Indonesia merdeka. d. Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan Indonesia tidak mudah. Awal-awal perjuangannya beliau melalui tulisan-tulisan yang dimuat di koran-koran nasional dan internasional. Berkat tulisan-tulisan itu mampu memacu semangat perjuangan Indonesia. Perlawanan Ki Hadjar Dewantara terhadap pemerintahan Hindia Belanda melalui tulisan membuat beliau disiksa dan keluar masuk penjara. e. Tanggal 18 Agustus 1913, Ki Hadjar dibuang ke Belanda akibat tulisannya yang berjudul “Als Ik Eens Nederlander Was” (Andaikan Aku Seorang Belanda) membuat Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda marah besar. Akibatnya Ki Hadjar dibuang ke Negeri Belanda. Tulisan Ki Hadjar ini dengan keras menyindir Kerajaan Belanda dan orang-orang Belanda yang mestinya malu memperingati 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda di tanah jajahannya di Hindia-Belanda. Akhirnya Ki Hadjar Dewantara kembali ke Indonesia pada 6 September 1919 setelah menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. f. Usai jadi orang buangan, Ki Hadjar Dewantara mulai akrab dengan penjara. Antara 5 Juni hingga 24 Agustus 1920, misalnya, ia meringkuk di dalam tahanan untuk menunggu perkaranya disidangkan, sebelum akhirnya dibui di Pekalongan. Belum lama bebas, Ki Hadjar Dewantara kena masalah lagi. Kali ini orasinya yang dituding menghina pemerintah. Awalnya ia dikurung di penjara Mlaten di Semarang, kemudian dipindahkan ke Pekalongan. Ki Hadjar Dewantara juga harus menjalani kerja paksa selama masa hukumannya. g. Akhirnya Ki Hadjar Dewantara menemukan jurus jitu perlawanan terhadap Hindia Belanda yaitu melalui dunia pendidikan. Tepat tanggal 3 Juli 1922, didirikanlah Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Lembaga Pendidikan Nasional Tamansiswa. h. Di dalam mendirikan Tamansiswa, salah satu pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah “Lawan Sastra Ngesti Mulya” yang berarti : dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan, memiliki makna yang sangat 176 mendalam dan merupakan pesan yang sangat luar biasa bagi kehidupan bangsa, khususnya dalam membentuk karakter bangsa. i. Kendati tidak lagi menyerang secara frontal, Soewardi Soeryaningrat alias Ki Hadjar Dewantara tetap melakukan perlawanan. Tamansiswa murni independen, Ki Hadjar Dewantara menolak mentah-mentah subsidi dari pemerintah kolonial. Ia juga kerap melawan kebijakan pendidikan kolonial yang dianggapnya merugikan rakyat Indonesia. Catatan-1: Tamansiswa sesuai ajaran dari Ki Hadjar Dewantara adalah berjiwa merdeka, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan. Karena pada saat itu sedang terjajah, maka Pembiayaan murni independen, dilakukan secara swadaya dan menolak sibusidi dari Pemerintah Kolonial. Perlu digarisbawahi, independensi yang dikedepankan adalah untuk tidak mengganggu dan menjaga jiwa merdeka. 2. Tamansiswa sekolah nasional. Pernyataan Ki Hadjar Dewantara yang disampaikan pada bulan November 1928, kurang dari satu bulan sesudah Sumpah Pemuda (1928): “...Pengajaran harus bersifat kebangsaan ... . Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berda- sarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita...”. Dari apa yang dikemukakan Ki Hadjar di atas, jelaslah fokus orientasi beliau mengenai “kebijakan pengembangan pendidikan Tamansiswa” untuk Indonesia: yaitu “mencintai Tanah Air Indonesia dan budaya keindonesiaan bangsanya”. Mencintai Tanah Air Indonesia dan mengemban budaya keindonesiaan adalah “nasionalisme Indonesia”, dengan kata lain, Tamansiswa sangat mengutamakan pendidikan yang nasionalistis, yang mengajarkan kepada para anak didik untuk mencintai dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Inilah karakter utama yang kita tanamkan kepada para anak didik, dan tentunya itu pulalah penampilan karakter utama pada diri orang-orang Tamansiswa. Visi dan misi Tamansiswa adalah terwujudnya badan perjuangan kebudayaan untuk membangun masyarakat, yang menggunakan pendidikannya dalam arti luas sebagai sarana dan upaya membangun masyarakat. Sebagai badan perjuangan kebudayaan, Tamansiswa melestarikan dan mengembangkan 177 kebudayaan nasional Indonesia. Pendidikan dalam arti luas merupakan sarana dan upayanya untuk mewujudkan masyarakat dengan istilah khusus Tamansiswa, yaitu masyarakat “tertib”, “damai”, “salam” dan “bahagia”. Catatan-2: Tamansiswa sangat mengutamakan pendidikan yang nasionalistis yang mengajarkan kepada para anak didik untuk mencintai dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Mengajarkan yang bersifat kebangsaan untuk mencapai cita- cita kemerdekaan Indonesia dan menekankan persatuan, yang menggunakan nama organisasi Persatuan Tamansiswa. Sampai saat ini tetap dipertahankan dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. 3. Tamansiswa melaksanakan Pesan Konstitusional. Pesan Konstitusional kita, Pembukaan UUD 1945 (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan Pasal 31 UUD 1945 merupakan identitas kita, sebagai penyelenggara pengajaran dan pendidikan nasional. Disebutkan perkataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang lengkapnya adalah suatu tanggungjawab dan konsensus sakral dari bangsa kita, yaitu “…mendirikan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indone- sia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban du- nia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. “Mencerdaskan kehidupan bangsa” oleh Tamansiswa diartikan adalah konsepsi budaya dan sekaligus merupakan tugas budaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih luas makna dan dimensinya dari sekedar tugas biologis-fisikal untuk mencerdaskan otak bangsa. Oleh karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas budaya yang harus diemban oleh pendidikan, termasuk Tamansiswa untuk menghilangkan rasa keminderan, rasa rendah-diri, gampang tunduk dan memulihkan hancurnya harga-diri kaum terjajah. Tamansiswa menyadari bahwa tugas budaya ini tidak mudah, tetapi tetap berjuang. Disadari tidak mampu secepatnya atau sepenuhnya melakukan proses “cultural unlearning” untuk mampu sepenuhnya menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, berharga-diri. Akibatnya rasa minder tidak mudah diatasi, yang tentu menghambat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, menghambat bangsa bekas jajahan ini menjadi berkaliber, berbobot budaya tinggi, menjadi “sakti, 178 digdaya, mandraguna” dan menjadi lengkap oleh Ki Hadjar Dewantara “ngandel, kandel, kendel, bandel”. Pesan Konstitusi: Pasal 31 UUD 1945 Sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ki Hadjar Dewantara telah berperan pula dalam merumuskan Pasal 31 UUD 1945, yang saat itu didukung oleh sebuah tim yang terdiri dari tokoh-tokoh intelektual tangguh, yaitu Prof. Hoesain Djajadiningrat, Prof. Asikin, Prof. Rooseno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Hadji Masjkoer. Yang menakjubkan pada rumusan Pasal 31 UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah Ayat 2-nya yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional…”. Setelah hasil amandemen, ayat 3: “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.” “Satu sistem” pengajaran nasional itu sesuai benar tuntutan keindonesiaan kita, di mana warganegaranya terdiri dari anak-negeri yang bhinneka (bermacam- macam suku, budaya, kebiasaan dan tradisi). Dengan “satu sistem” pengajaran nasional itu, maka warganegara yang bhinneka ini, bisa ditransformasikan menjadi tunggal ika, yaitu, satu dalam pola-pikir keindonesiaan, satu dalam pandangan hidup, yang dapat secara nasional membentukkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan satu persatuan hati. Ketunggalikaan dalam kebhinnekaan yang indah itu adalah dasar untuk mengabdi kepada satu Ibu Pertiwi, dengan dasar kebangsaan dan kenasionalan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan natur keanekaragaman bangsa Indonesia yang saling terikat oleh tekad bersatu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan gerak-gerak konvergensi dinamis, sehingga keanekaragaman bangsa yang pluralistik dan multikulturalistik ini menjadi utuh dan solid bersatu. Bhinneka Tunggal Ika tidak sekedar dibiarkan menjadi diktum statis bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, tetapi dari naturnya muncul tuntutan untuk menghindari gerak-gerak divergensi yang dapat menumbuhkan kerenggangan soliditas bersatu. Inilah sebenarnya inti tugas normatif dari Pasal 31 UUD 1945, yang mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan. 179 “Satu sistem pengajaran nasional” itu merupakan kata-kunci yang mengemban suatu tugas transformatif kritis, yang harus dikawal oleh pendidikan nasional kita, termasuk Tamansiswa, yang tak lain adalah untuk menjaga bangsa yang beranekaragam ini mengerucut konvergen, tetap utuh bersatu, sekaligus memperteguh integrasi nasional. Catatan-3: Tamansiswa melaksanakan amanah konstitusi di bidang pendidikan yang tertulis di pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945. Tamansiswa menyadari bahwa Indonesia memiliki keberagaman, oleh karena itu perlu mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Membuat satu sistem pengajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua rakyat mendapatkan pengajaran yang sama, satu sistem yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Komitmen Tamansiswa sebagai Sekolah Swasta. Di saat periode awal kemerdekaan itu Pemerintah belum mampu mendirikan sekolah-sekolah nasional masih terbatas mengambil oper sebagian sekolah- sekolah kolonial yang ada (ELS, HIS, MULO, AMS, HBS) milik pemerintah kolonial. Sementara itu keinginan rakyat Indonesia akan pendidikan dalam alam kemerdekaan, tak terbendung. Tamansiswa sebagai salah satu sekolah swasta ikut tampil memenuhi hasrat rakyat banyak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Selain Tamansiswa yang telah berdiri tahun 1922, sekolah-sekolah swasta lain mulai berdiri dan kemudian menjamur, membantu pemerintahan negara melaksanakan pesan-pesan Konstitusi-nya. “Educated mindedness” menggelora di dalam kalbu bangsa Indonesia. Tamansiswa ikut mengisi kekosongan yang pemerintah negara belum mampu mengisinya. Seiring dengan perjalanan waktu, sekolah Tamansiswa tetap komitmen dengan tujuan awalnya. a. Walaupun sekolah Tamansiswa diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan ciri khas dan melekat pada visi misi Tamansiswa, namun tetap melekat pada status sebagai lembaga publik, yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam bidang pendidikan yang prinsip-prinsipnya tertuang dalam UUD 1945 dan Dasar Negara Pancasila. 180 b. Sekolah Tamansiswa sebagai salah satu perguruan Swasta tetap setia merealisasikan tugas dan tanggungjawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika. c. Sekolah Tamansiswa sebagai salah satu perguruan Swasta, sesuai dengan ciri khasnya, membantu bangsa Indonesia memajukan penyempurnaan pembentukan pribadi manusia Indonesia yang Pancasilais dan membantu kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih manusiawi. d. Sekolah Tamansiswa sebagai salah satu perguruan Swasta meyakini bahwa negara maju dan sejahtera terwujud karena peran warga masyarakat yang cerdas, matang, unggul, dan berkarakter serta demokratis partisipatif. Oleh karena itu, sekolah Tamansiswa tetap setia menjalankan karya pelayanan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Catatan-4: Sekolah Tamansiswa tetap setia dan komitmen mengamalkan ajaran Ki Hadjar Dewantara, dan mematuhi peraturan peundang-undangan yang berlaku. Tamansiswa tidak eksklusif tetapi terbuka untuk semua masyarakat di seluruh pelosok tanah air. 5. Sekolah Tamansiswa berusia 102 tahun. Seiring dengan perjalanan waktu, Tamansiswa saat ini (tahun 2024) telah berusia 102 tahun, sejak didirikan tahun 1922 yang lalu. Diusianya yang 102 tahun, telah mengalami perkembangan pasang surut di daerah-daerah, dimana saat ini memiliki 309 sekolah dengan 134 cabang yang tersebar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, NTT dan Maluku. Tamansiswa memiliki satu payung organisasi yang berpusat di Yogkarta dengan nama Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Hal ini sejalan dengan perjanjian pendirian yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara pada kongres pertama pada bulan Agustus 1930. 6. Pembiayaan di sekolah Tamansiswa. Secara umum pembiayaan di sekolah-sekolah Tamansiswa dilakukan secara otonom di cabang masing-masing dengan jumlah biaya yang bervariasi, dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing dan kemampuan masyarakat (orang tua) yang masuk sekolah di Tamansiswa. 181 Tamansiswa memungut biaya dari masyarakat (orang tua murid) yang disebut sebagai uang berguru (SPP), yang dipergunakan untuk operasional sekolah, khususnya: a. Nafkah Pamong (Gaji guru dan Tenaga Kependidikan) b. Biaya Operasional sekolah, di luar nafkah Pamong, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Jumlah uang berguru (SPP) yang dipungut dari masyarakat relatif kecil, dengan konsekuensi pemberian nafkah Pamong juga menjadi kecil. Adapun sumber pembiayaan yang diterima di sekolah-sekolah Tamansiswa, secara umum sebagai berikut: a. Uang Berguru (SPP), yang bersumber dari masyarakat b. Uang Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah Pusat Di samping itu, beberapa sekolah di beberapa daerah ada juga (sebagian kecil) menerima dari Pemerintah Daerah: c. Uang dana BOSDA (bersumber dari Daerah Provinsi) d. Uang dana BOSDA (bersumber dari Daerah Kabupaten/Kota) Secara umum, berdasarkan sampel beberapa sekolah di Tamansiswa dapat dijelaskan terkait sumber pembiayaan di lingkungan sekolah Tamansiswa: a. Uang Berguru (SPP), yang bersumber dari masyarakat: Umumnya Sekolah Tamansiswa menarik uang berguru (SPP) tersebut dengan angka yang bervariasi. b. Uang Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah Pusat: Seluruh sekolah Tamansiswa di Indonesia menerima uang dana BOS yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan angka yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah; c. Uang Dana Bosda Provinsi: - Umumnya sekolah Tamansiswa tidak menerima uang Bosda Provinsi, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Tengah. - Ada juga yang menerima dari Bosda Provinsi, yaitu di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah yang bervariatif. - Untuk Daerah Khusus Jakarta, ada bantuan dana berupa uang KJP (Kartu Jakarta Pintar), tetapi tidak diberikan ke sekolah Tamansiswa, 182 melainkan diberikan langsung ke rekening siswa yang bersangkutan, terbatas untuk kategori yang tidak mampu, untuk membantu pembayaran uang berguru (SPP), yang besarnya di bawah uang SPP. d. Uang Dana Bosda Kabupaten/Kota: - Umumnya sekolah Tamansiswa tidak menerima uang Bosda Kabupaten/Kota - Namun demikian ada daerah yang menerima dari Bosda dari pemerintah Kota, seperti Kota Mojokerto Catatan-5: Untuk sumber pembiayaan, ada 4 kategori di sekolah Tamansiswa: Kategori 1 (lampiran-1): Memungut uang berguru (iuran SPP) dari masyarakat dan menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat, tidak menerima dana Bosda Provinsi/Kabuaten/Kota. (jumlah yang paling besar) Kategori 2 (lampiran-2): Memungut uang berguru (iuran SPP) dari masyarakat dan menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat dan juga mendapatkan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (hanya sebagian kecil) Kategori 3 (lampiran-3): Memungut Uang Berguru (iuran SPP) dari masyarakat dan mendapatkan Dana BOS dari pemerintah Pusat dan ada dari Pemerintah Provinsi yang secara selektif langsung diberikan ke sebagian siswa dengan kategori yang tidak mampu dan secara selektif juga untuk sebagian siswa dibiayai langsung oleh Pemerintah Daerah. 7. Tunggakan Biaya Iuran SPP: Pada umumnya di sekolah-sekolah Tamansiswa terdapat tunggakan pembayaran uang berguru (SPP), yang besarnya bervariasi dan biasanya berkelanjutan hingga sampai kelas akhir. Namun demikian Tamansiswa mengeluarkan kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan, walaupun para siswa tersebut belum melunasi kewajibannya dalam membayar uang berguru (SPP). Dengan demikian angka putus sekolah di sekolah 183 Tamansiswa relatif kecil, karena kebijakan yang memperlakukan siswa dengan mengedepankan kekeluargaan. 8. Lain-lain a. Sekolah-sekolah swasta di Indonesia (termasuk Tamansiswa) tidak sama rata, baik dari kualitas maupun dari sisi pembiayaan dan juga dari sisi kemampuan keuangan orang tua siswa. Sebagian kecil (sangat kecil sekali) berada di atas rata-rata, sebagian lagi adalah rata-rata, dan sebagian besar berada di bawah rata-rata. Siswa yang masuk ke sekolah swasta juga dapat dikategorikan, sebagian kecil sudah jauh-jauh hari berkeinginan masuk ke sekolah swasta (umumnya masyarakat yang mampu) dan sudah mendaftar walau belum lulus sekolah di tingkat bawahnya, akan tetapi sebagian besar adalah masuk ke sekolah swasta karena tidak diterima masuk ke sekolah negeri. b. Pada umumnya di banyak daerah, yang mana terdapat sekolah negeri dan juga sekolah swasta termasuk sekolah Tamansiswa, para kepala daerah, baik Gubernur, Bupati atau Walikota, Pemerintah Daerah membuat kebijakan di bidang pendidikan “Sekolah Gratis”. Akan tetapi kebijakan ini perlu juga dikaji lebih mendalam. Di satu sisi masyarakat sangat bergembira karena tidak mengeluarkan biaya (sekolah gratis), dengan catatan apabila masuk ke sekolah negeri. Akan tetapi di sisi lain, bagi siswa yang masuk sekolah swasta dan kategori orang yang tidak mampu, maka kebijakan sekolah gratis ini menjadi kurang adil dan kurang mengedepankan persatuan dan persamaan di masyarakat. Dirasakan terjadi dikotomi untuk masyarakat yang masuk ke sekolah swasta dan sekolah negeri. 9. Kesimpulan Sesuai dengan pokok permasalahan dalam persidangan ini yaitu Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 “Wajib Belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut Biaya”, kami memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sekolah-sekolah Tamansiswa di seluruh Indonesia mendapatkan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang jumlah nya bervariasi. b. Sekolah-sekolah Tamansiswa pada umumnya tidak menerima bantuan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun 184 demikian ada juga beberapa sekolah Tamansiswa menerima bantuan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan jumlah angka dan cara yang berbeda. c. Untuk sekolah SMA dan SMK Tamansiswa khusus di wilayah Daerah Khusus Jakarta, ada juga beberapa siswa (PPDB bersama) secara selektif yang mendapat bantuan langsung pembiayaan dari Pemerintah Provinsi DKJ, baik berupa uang berguru (SPP), biaya kegiatan sekolah, pakaian dan buku pelajaran. d. Sekolah-sekolah Tamansiswa di seluruh Indonesia pada umumnya memungut biaya dari masyarakat (orang tua murid). Pungutan biaya dari masyarakat ini dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menutupi biaya operasional sekolah khususnya untuk nafkah pamong dan pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana sekolah. e. Pungutan biaya dari masyarakat dalam bentuk uang berguru (SPP), walaupun relatif kecil, pada umumnya sangat banyak yang tidak melunasi kewajibannya (menunggak), namun dengan kebijakan sekolah Tamansiswa yang mengedepankan asas kekeluargaan tetap memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal untuk menekan angka putus sekolah. Lampiran-1: Contoh Sekolah Tamansiswa yang memungut Uang Berguru (SPP) dan juga mendapatkan Dana BOS dari pemerintah Pusat: 1.1 Sekolah Tamansiswa di Kota Binjai-Sumatera Utara: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SD Rp 145.000,- - SMP Rp 150.000,- - SMA Rp 160.000,- - SMK Rp 180.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SD Rp 910.000,- - SMP Rp 1.000.000,- - SMA Rp 1.500.000,- - SMK Rp 1.610.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi: Tidak ada 185 d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada 1.2. Sekolah Tamansiswa di Kota Medan-Sumatera Utara: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SD Rp 100.000,- - SMP Rp 150.000,- - SMA Rp 200.000,- - SMK Rp 200.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SD Rp 910.000,- - SMP Rp 1.000.000,- - SMA Rp 1.500.000,- - SMK Rp 1.610.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi: Tidak ada d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada 1.3. Sekolah Tamansiswa di Kota Pematang Siantar-Sumatera Utara: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SD Rp 115.000,- - SMP Rp 170.000,- - SMA Rp 215.000,- - SMK Rp 215.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SD Rp 900.000,- - SMP Rp 1.100.000,- - SMA Rp 1.500.000,- - SMK Rp 1.600.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi: Tidak ada d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada 1.4. Sekolah Tamansiswa Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SD Rp 175.000,- - SMP Rp 235.000,- - SMA Rp 325.000,- - SMK Rp 325.000,- 186 b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SD Rp 900.000,- - SMP Rp 1.100.000,- - SMA Rp 1.500.000,- - SMK Rp 1.600.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi: Tidak ada d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada 1.5. SMP Tamansiswa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan: a. Uang berguru (SPP) : Rp 10.000,- per bulan b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun Rp 1.100.000,- c. Uang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: Tidak ada. d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin: Tidak ada Lampiran-2: Contoh Sekolah Tamansiswa yang memungut Uang Berguru (SPP), mendapatkan Dana BOS dari pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: 2.1. Sekolah Tamansiswa di Kebumen Provinsi Jawa Tengah: a. Uang berguru (SPP) per tahun: - SMP Rp 2.900.000,- - SMK Rp 4.995.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SMP Rp 1.100.000,- - SMK Rp 1.600.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi: untuk SMK sebesar Rp 150.000,- per siswa per tahun (akreditasi A), yang waktu pencairannya biasanya 2 kali setahun sesuai kebijakan pemerintah provinsi. d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada 2.2. Sekolah Tamansiswa di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SMP Rp 170.000,- - SMA Rp 250.000,- - SMK Rp 260.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SMP Rp 1.150.000,- - SMA Rp 1.500.000,- 187 - SMK Rp 1.600.000,- c. Uang BOSDA dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Khusus untuk SMA Rp 95.000,- per bulan, dan SMK Rp 135.000,- per bulan dengan nomenklatur nama BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) d. Uang BOS dari Pemerintah Kota Mojokerto: Khusus untuk SMP Rp 92.000,- per bulan Lampiran-3: Contoh Sekolah Tamansiswa yang memungut Uang Berguru (SPP), mendapatkan Dana BOS dari pemerintah Pusat dan ada juga dari Pemerintah Provinsi yang secara selektif langsung diberikan ke siswa untuk kategori tidak mampu: Sekolah Tamansiswa di Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Jakarta: a. Uang berguru (SPP) per bulan: - SD Rp 320.000,- - SMP Rp 500.000,- - SMA Rp 750.000,- - SMK Rp 750.000,- b. Uang BOS dari Pemerintah Pusat, per tahun: - SD Rp 980.000,- - SMP Rp 1.100.000,- - SMA Rp 1.670.000,- - SMK Rp 1.720.000,- c. Uang dari Pemerintah Provinsi: bantuan langsung kepada siswa dalam bentuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), bagi keluarga yang tidak mampu. Ada juga beberapa siswa (PPDB bersama) SMA dan SMK secara selektif yang mendapat bantuan langsung pembiayaan dari Pemerintah Provinsi DKJ., baik berupa uang berguru (SPP), biaya kegiatan sekolah, pakaian dan buku pelajaran. d. Uang BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Tidak ada [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Badan Musyawarah Perguruan Swasta menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada 188 pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: BMPS sebagaimana disampaikan adalah Badan Musyawarah Penguruan Swasta, kami ini adalah perkumpulan daripada yayasan penyelenggara sekolah- sekolah swasta di Indonesia dengan berbagai macam organisasi induk, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Katolik, ada Kristen, ada PGRI, ada Taman Siswa, dan beberapa sekolah-sekolah yang lainnya dan sampai sekarang kita sudah punya organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satuan pendidikan yang kami laksanakan adalah menyandang tabel labelnya adalah swasta atau partikelir, sekolah yang berbasis masyarakat dan insya Allah kami dalam melaksanakan kegiatan ini mempunyai ciri khas yang melekat pada visi-misi lembaga masing- masing, namun tetap pada status lembaga publik yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan yang prinsipnya tertuang dalam Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Jumlah sekolah swasta dan jumlah sekolah negeri apabila kami bandingkan bahwasanya secara keseluruhan pendidikan dasar itu, swasta itu menyumbang 34% satuan pendidikan atau sekolah atau 81.985 dan sebanyak 12.736.935 siswa atau 31%, baik yang di SD atau Madrasah Ibtidaiyah dan di SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Bahwasanya sekolah-sekolah swasta di Indonesia itu mengelola 33% guru atau 917.500 guru, baik yang di SD/MI dan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan jumlah tendik, tenaga pendidikannya, itu ada sebanyak 24% atau 146.673 dan secara langsung ingin kami sampaikan dari jumlah ini yang terbesar adalah di teman-teman di madrasahnya. Ingin kami sampaikan berdasarkan data itu, kami tidak akan menyampaikan secara prinsip hak dasar manusia, sebagaimana yang kami pegang teguh dalam menyelenggarakan perguruan swasta. Bahwa negara harusnya menjadi yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Negara juga memiliki otoritas yang paling tinggi untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara, khususnya warga negara yang menjalankan pendidikan di sekolah, termasuk kami yang di swasta. Setelah kita melihat dari Undang-Undang Dasar 1945, kami langsung melihat di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20/2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, bahwasanya kami sekolah swasta atau pendidikan yang berbasis masyarakat, itu berhak menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana diatur di Pasal 189 1 angka 16 maksud kami. Di Pasal 4 ayat (6), di Pasal (16), dan di Pasal 47 ayat (2), dan lebih khusus lagi di Pasal 55. Khusus itu mengatur bagaimana keberadaan kami adalah pendidikan yang berbasis masyarakat. Khusus yang Pasal 55, itu di ayat (4)-nya, lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu sudah pernah juga disampaikan di Mahkamah Konstitusi ini yang awalnya ada kalimat dapat memperoleh bantuan teknis. Kalimat itu sudah tidak berlaku. Dengan demikian, di Pasal 55 ini kami sekadar ingin mengingatkan bahwasanya pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Demikian menurut kami, di Undang-Undang Sisnas yang berhubungan dengan kami di pendidikan berbasis masyarakat. Di Pasal 10, kemudian di Pasal 11 ayat (1), di Pasal 11 ayat (2), di Pasal 41, Pasal 49 ayat (3), Pasal 66 ayat (1), demikian juga gugatan yang disampaikan pada hari ini, Pasal 34 ayat (2), memang berpotensi untuk multitafsir. Secara umum masih banyak yang kurang jelas kalau tidak melihat secara utuh dan mendalam dihubungkan rangkaian pasal-pasal yang lainnya. Kami menyadari itu, namun dalam praktiknya, kami sehari-hari di lapangan berusaha untuk melaksanakan dengan baik. Tanggung jawab pendidikan sebagaimana diatur di Pasal 46 ayat (1) bahwasanya pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di Pasal 47 ayat (2) juga disampaikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah kami melihat, merasa-rasakan, mempertimbangkan, berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-teman seluruh pengurus, baik di nasional maupun di provinsi dan kabupaten/kota, maka kami dalam hal ini memberikan pandangan terkait gugatan itu menyampaikan sebagai berikut. Bahwasanya BMPS berkeberatan jika sekolah swasta dilarang memungut biaya dari masyarakat. Dengan demikian, BMPS menyampaikan pandangan menolak Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sepanjang tidak dimaknai ‘wajib belajar minimal pada jenjang 190 pendidikan dasar dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya. Bahwasanya apabila gugatan itu dikabulkan, maka kami melihatnya akan mengganggu operasional pendidikan di sekolah swasta. Sejarah perkembangan sekolah swasta disampaikan dalam kesempatan ini selalu tumbuh dari masyarakat. Banyak kami yang berasal dari wakaf seseorang, yang kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pengurusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi sekolah swasta sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh militansi perjuangan guru, kepala sekolah, serta para pengurusnya. Kebutuhan operasional pendidikan sekolah tentulah ditanggung yayasan. Dengan demikian sebagai timbal balik, yayasan mewajibkan masyarakat membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi di masing-masing. Sehingga, apabila digratiskan, maka operasional pendidikan di sekolah swasta sangat terganggu dan tidak tertutup kemungkinan akan ada yang gulung tikar. Kami juga sampaikan, yang kedua, masih juga tentang perkembangan kami sampaikan, dapat menghilangkan identitas dan eksistensi keberadaan sekolah swasta. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas, bahwasanya sekolah swasta diselenggarakan, dikelola sesuai dengan ciri khas dan melekat pada visi- misi lembaga pendirinya, namun tetap melekat pada status sebagai lembaga publik yang memindahkan Peraturan Perundang-Undangan NKRI berdasarkan prinsip Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Perguruan swasta dengan ciri khasnya, baik ciri khas keagamaan, profesi, lingkungan, budaya berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal, seiring dengan sistem otonomi daerah yang berasas nasional dan global. Apabila digratiskan, identitas dan eksistensi kami akan terganggu. Kami mencoba untuk menghitung unit cost, berapa sebenarnya standar biaya untuk yang sekolah di tingkat pendidikan dasar, baik SD maupun di SMP. Dalam hal ini, kami mengasumsikan, asumsi ini tentu bisa dinaikkan atau diturunkan, nanti setelah kalau kita berdiskusi lebih panjang. Hasil diskusi kami, memberikan asumsi untuk tingkat pendidikan dasar itu di SD Rp7.000.000,00 per siswa per tahun, sedangkan untuk SMP Rp7.500.000,00 per siswa per tahun. Dengan asumsi ini, maka berdasarkan data yang kami sampaikan di tabel 1 di atas, maka pembiayaan akan terlihat sebagai berikut. 191 Berapa yang untuk SD negeri dan swasta, Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta, maka jumlahnya dengan asumsi tadi yang Rp7.000.000,00 per siswa dan Rp7.500.000,00 per siswa, dengan ini alokasi pendidikan itu akan mencapai Rp297 triliun per tahunnya. Jumlah ini masih di tingkat pendidikan dasar, belum termasuk di pendidikan menengah, di SMA dan SMK. Angka ini sudah cukup banyak menyebut dana APBN, yang menurut catatan kami sekitar Rp665 triliun. Dengan demikian, apabila seluruh pembiayaan pendidikan dasar ditanggung pemerintah, izinkan kami melihat dari kejauhan, apakah kapasitas kemampuan negara cukup untuk menyelesaikan seluruhnya? Selama ini, kita juga sudah ada dana yang diserahkan, diberikan oleh pemerintah, yakni melalui skema dana BOS, yaitu Bantuan Operasional Sekolah, bukan Biaya Operasional Sekolah. Yang rata-rata per siswa untuk jenjang SD per tahunnya adalah Rp900.000,00 dan untuk SMP adalah Rp1.100.000,00 per tahunnya. Dan kalau dikeluarkan secara keseluruhan dengan jumlah siswa se- Indonesia untuk swasta ini, maka dampaknya terhadap pembiayaan sekolah swasta itu, ini tadi yang kami katakan tadi, awalnya itu ada Rp91 triliun tadi pembiayaan, maka kalau dipotong dana BOS yang Rp12 triliun, tinggal sebesar Rp79,255 triliun. Itulah yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan dasar di tingkat SD dan SMP. Lagi-lagi kami me-disclaimer, bahwasanya itu kami gunakan asumsi dengan angka yang Rp7.000.000,00 dan Rp7.500.000. Apabila Permohonan gugatan ini dikabulkan, sementara selama ini sekolah swasta baru disubsidi pemerintah melalui dana BOS, dan ada tunjangan sertifikasi guru, dan beberapa bantuan-bantuan lainnya, menurut perhitungan kami, secara rata-rata itu baru sekitar 15% dari biaya operasionalnya. Maka apabila itu dikabulkan, BMPS merekomendasikan pada kesempatan ini, kiranya yang angka 15% itu ditingkatkan. Peningkatan subsidi kepada swasta melalui yang pertama adalah penambahan dana BOS. Dana BOS yang sebagaimana saya sampaikan, rata-rata untuk SD dan madrasah itu adalah Rp900.000,00, sedangkan yang SMP itu Rp1.700.000,00, maka angka ini masih jauh di bawah rata-rata kalau tadi kita asumsikan standar biaya itu Rp7.000.000,00 atau Rp7.500.000,00 per tahunnya. Apalagi kalau nanti ternyata hitungan standar biaya naik di atas itu, maka terjadi perbedaan yang sangat 192 mencolok. Itulah harapan kami, Yang Mulia, apabila permohonan ini dikabulkan dari skema dana BOS. Yang kedua, dari skema penambahan dana sertifikasi guru. Rekomendasi kami yang pertama terkait sertifikasi guru. BMPS merekomendasikan agar kiranya pemerintah mengangkat semua guru-guru swasta itu mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Data menunjukkan dari jumlah guru-guru kami ini bahwasanya baik yang di SD, SMP baru sekitar 21% saja yang SD mendapatkan sertifikasi guru dan yang SMP sekitar 25%. Oleh karena itu, apabila permohonan ini dikabulkan, permintaan kami, rekomendasi kami, kiranya semua guru swasta itu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di samping penjumlahan kuantitas, sekarang kualitasnya. Kami berterima kasih, guru-guru swasta itu sudah menerima tunjangan, itu sekitar Rp1.500.000,00 per bulan. Yang dulu ada inpassing, sekarang sudah tidak ada. Kita ambil data yang Rp1.500.000,00. Sedangkan di teman-teman kami, sahabat kami yang mengajar di negeri berkisar di antara Rp2.700.000,00 sampai enam koma sekian juta berdasarkan daripada gaji pokoknya. Oleh karena itu, selain tadi mengangkat jumlah semua guru-guru mendapatkan tunjangan sertifikasi, BMPS pada kesempatan ini merekomendasikan apabila gugatan itu dikabulkan, besarnya tunjangan sertifikasi guru ini kiranya dapat dinaikkan. Guru pertama mendapatkan Rp3.000.000,00 per bulan, guru muda Rp4.000.000,00 per bulan, guru madya Rp5.000.000,00, dan guru utama Rp6.000.000,00 per bulan. Demikian itu rekomendasi kami dua hal untuk peningkatan daripada pembiayaan itu. Dalam kesempatan ini, BMPS ingin menyampaikan masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, itu berlomba-lomba menyampaikan kebijakan sekolah gratis. Namun, kalau kita lebih dalami kebijakan ini sesungguhnya menyesatkan karena sesungguhnya memberikan gratis kepada masyarakat yang hanya bersekolah di sekolah negeri, walaupun masyarakat tersebut memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik. Dan namun, kalau dia bersekolah di swasta, dia harus berbayar. Artinya kalaulah boleh pandangan kami, misalnya di ruangan ini, kita membagi klasifikasi masyarakat, bukan melihat sekolah di mana dia, tapi masyarakatnya, yang mampu, logikanya harus berbayar. Oleh karena itu, bolehlah kiranya Pemerintah membuat pengelompokan terhadap masyarakat. Kami mengusulkan ada tiga kelompok. 193 Kelompok pertama yang paling bawah, maka merekalah masyarakat ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, tidak dibeda-bedakan di manapun mereka sekolah, mau di sekolah negeri, mau di swasta, di manapun mereka, kelompok ini harusnya dibiayai oleh pemerintah. Kelompok kedua yang di tengah-tengah, mungkin disubsidi sebagian oleh pemerintah. Dan kelompok yang ketiga, yang paling tinggi ini adalah bila perlu tidak lagi disubsidi oleh pemerintah, bahkan kelompok ini harus berkontribusi berbayar, baik dia di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Izin, Yang Mulia, selama ini yang penting sekolah negeri, maka tidak berbayar. Ada juga beberapa kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung juga mempengaruhi pembiayaan di sekolah swasta, berdampak terhadap pembiayaan. Perlu dipertimbangkan kebijakan itu. Yang pertama kebijakan PPDB. Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan sekolah swasta, dimulai yang berhubungan pembiayaan, dimulai dari PPDB. Kebijakan PPDB yang diatur ini dari pemerintah pusat di daerah-daerah, sangat terjadi luar biasa dikotomi sekolah negeri, dan swasta, dan berlomba-lomba persaingan yang tidak sehat. Diapa-apakan pun, sekolah swasta itu tidak sanggup melawan sekolah negeri. Oleh karena itu, bolehkah kami mengusulkan agar kiranya kebijakan PPDB itu kiranya bisa memperhatikan daya tampung memperlibatkan sekolah swasta dalam memulai tahun ajaran baru itu. Karena itu akan berpengaruh nanti terhadap pembiayaan operasional sekolah. Komponen utama adalah guru. Guru yang bertugas di sekolah swasta kami menyuarakannya sudah cukup lama sekali karena guru adalah variabel yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan, maka dalam kesempatan yang mulia ini, BMPS merekomendasikan kiranya Pemerintah membuka agar dapat memberikan kesempatan ASN itu juga mengajar di sekolah swasta. Belakangan kita mendengar P3K, maka guru-guru swasta itu banyak yang diterima P3K. Artinya kami bertahun-tahun mengelola guru yang bersangkutan, berhasil menjadi guru PPPK. Akan tetapi, setelah mereka berhasil, mereka ternyata pergi begitu saja, kiranya Yang Mulia bisa nanti mengkaitkannya dengan definisi guru sebagai ASN yang tidak menabrak ketentuan Undang-Undang ASN itu. 194 [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Lembaga Pendidikan Maárif NU PBNU menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Penyelenggaraan Pendidikan LP Maarif yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah di seluruh nusantara memiliki satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah sebanyak 21.000 jenjang pendidikan. Semua tingkatan dari SD sampai SMA/SMK, dari MI sampai dengan Madrasah Aliyah. Bahwa kesimpulan utama yang ingin disampaikan 5 rekomendasi khusus yang perlu kita sampaikan kepada Pemerintah, khususnya melalui Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah optimalisasi subsidi pendidikan oleh Pemerintah kepada siswa-siswi yang tidak mampu secara ekonomi, terutama di sekolah swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (1), “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di lembaga swasta. Yang kedua, mengembangkan dan menyediakan standar biaya operasional pendidikan yang ideal dan memastikan sekolah negeri maupun swasta dapat beroperasi dengan baik melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, tidak ada ketimpangan pembiayaan pendidikan antarsekolah, baik negeri maupun swasta. Yang ketiga adalah kehadiran negara dalam bentuk pemberian subsidi kepada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sangat penting dan vital agar anggaran sekolah swasta tersebut tercukupi, pendidikan berjalan dengan baik, guna lebih profesional, dan biaya terjangkau masyarakat atau bahkan bisa memberikan biaya gratis bagi sebagian masyarakat. Keempat, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus dapat mengatasi persoalan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan, namun kebijakannya tidak bisa fit all, harus ada perbedaan pendekatan kebijakan pendidikan yang proporsional, kehadiran Lembaga Pendidikan Maarif NU di daerah-daerah marginal sebagai contoh adalah suatu jawaban persoalan akses 195 keberadaan sekolah LP Maarif di daerah kategori tertinggal dan marginal ini, tentu tidak mungkin meminta biaya dari masyarakat, melainkan meminta konstribusi masyarakat pada pembiayaan sekolah-sekolah swasta yang berada di wilayah- wilayah tidak marginal atau adalah wajar dan boleh agar kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan pemenuhan kualitas tetap terjaga. Yang kelima, terkait dengan kebutuhan guru, ini sangat menjadi keprihatinan kami di LP Maarif karena sebagian besar selama ini subsidi biaya pendidikan pemerintah harus mempertahankan guru sekolah swasta yang diangkat sebagai guru PPPK atau guru PNS untuk tetap bertugas di sekolah madrasah swasta asal sebelum diangkat, bukan dipindah ke sekolah madrasah negeri agar sekolah madrasah swasta tersebut semakin maju dan anggaran biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat juga berkurang. Beberapa rekomendasi yang disampaikan LP Maarif PBNU, itu adalah hal yang sangat mendasar yang substansinya dan esensinya adalah bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tanpa memungut biaya sama sekali atau gratis, itu pada kondisi sekarang pada saat ini adalah sesuatu yang tidak logis. Apa lagi dengan keterbatasan subsidi atau bantuan pemerintah untuk menunjang pembiayaan operasional sekolah-sekolah dan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Dan LP Maarif PBNU dengan ribuan lembaga, dan ratusan ribu gurunya, dan jutaan juga siswa atau anak didiknya pada saat ini, itu sebagian besarnya itu adalah pembiayaan pendidikannya memang adalah dengan mengandalkan kontribusi dari para orang tua peserta didik. Dan LP Maarif PBNU menyelenggarakan pendidikan ini adalah secara historis jauh sebelum Indonesia sebagai sebuah negara dinyatakan merdeka, ratusan tahun sebelumnya, dan sesudah Indonesia merdeka. Maka oleh karena itu, lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, ini adalah lulusan-lulusan yang walaupun dari pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, tapi tetap menjaga kualitas, menjaga profesionalisme guru, dan oleh karena itu banyak sekali melahirkan lulusan-lulusan yang bukan hanya para alim ulama yang ahli di bidang keagamaan, tapi juga melahirkan para pahlawan-pahlawan nasional dan para cendikiawan-cendikiawan di negara tercinta NKRI ini. Dan oleh karena itu, maka kebijakan pada saat ini bahwa pendidikan di sekolah swasta dan madrasah tetap dibolehkan untuk memungut biaya dari masyarakat, itu memang tidak bisa tidak, harus masih dipertahankan. Dan tentunya, 196 kalau seandainya nanti pemerintah kita membuat kebijakan ada subsidi ataupun berapa, maka itu tinggal menyesuaikan seperti apa yang disampaikan juga tadi oleh BMPS, bahkan mungkin ada yang wajib, bahkan sebagian memang tetap harus diberikan untuk tidak dipungut biaya, tetapi tentunya dengan menyesuaikan. Tapi substansinya bahwa mengubah dari undang-undang tersebut pada saat ini adalah sesuatu yang belum tepat untuk kita lakukan. Dan tentunya akan kalau dipaksakan, itu akan mengorbankan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan itu jumlahnya tidak sedikit, bahkan mungkin jutaan dengan ratusan ribu pendidikan lembaga-lembaga yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta. Dan tentunya pengorbanan yang sangat tidak kita inginkan, korban-korban seperti ini atau mungkin tidak kita inginkan, sebaiknya dan sekuatnya harus kita hindari, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan tentunya ini dengan kembali kepada kebijakan atau permintaan para lembaga- lembaga pendidikan, baik di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, BMPS, dan lain- lain. [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menghadirkan ahli bernama Prof. dr. Fasli Jalal, PhD, SpGK, yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Kita tahu bahwa didirikannya negara Republik Indonesia ini adalah betul- betul untuk sebuah tujuan mulia yang salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga lebih ditekankan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, maka Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Lanjut. Kita tahu dalam Undang-Undang Dasar juga ditekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan untuk itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Dalam pasal yang lain disebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 197 mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang. Pasal lain dari Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kita tahu tujuan pendidikan nasional kita yang dimasukkan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sangat mulia, dimana pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan juga nilai-nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan nasional haruslah dengan prinsip demokratis, artinya hadir untuk segenap lapisan anak bangsa. Berkeadilan, artinya kehadirannya tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Kemudian tidak diskriminatif, keadilan tidak membeda-bedakan anak bangsa berdasarkan baik latar belakang sosiokultural maupun ekonomi mereka. Dan terakhir, menjunjung hak asasi manusia, yaitu kehadirannya sesuai dengan norma hukum dan hak asasi manusia, semua hak yang diakui dan dilindungi secara global atau internasional. Jadi, kita menjadi bagian dari kesepakatan internasional. Dalam pasal yang lain dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dikatakan, ”Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.” Dalam ayat yang lain dikatakan, ”Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggarannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya.” Kita tahu bahwa dalam pasal yang lain dikatakan, ”Setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun,” jadi berarti dari usia pendidikan SD sampai pendidikan SMP, ”Wajib mengikuti pendidikan dasar.” Kemudian, pendidikan dasar itu 198 berbentuk, pertama adalah Sekolah Dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah untuk jalur keagamaan atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal ini adalah paket-paket kesetaraan, pertama paket A. Serta Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian, pengertian pendidikan dasar adalah untuk melayani peserta didik Indonesia di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar atau sederajat, dan sekolah menengah atau sederajat, termasuk MI dan madrasah tsanawiyah. Dan karena itu dalam pengertian ini, umur peserta didik berusia 7 sampai 15 tahun. Kita tahu bahwa anggaran pendidikan itu di dalam sistem pendidikan nasional disebutkan adalah dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan yang dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU- V/2007 tanggal 20 Februari 2008 menyatakan bahwa gaji pendidik yang dikatakan pengecualian itu tidak berlaku lagi, jadi artinya anggaran pendidikan termasuk gaji pendidik. Dalam aturan terbaru di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2024 dikatakan apa yang disebut dengan anggaran pendidikan, yaitu adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian, kementerian negara atau lembaga, dan juga kementerian lain di luar penyelenggara pendidikan menurut undang-undang yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sementara kementerian dan lembaga lain itu adalah kementerian-kementerian lain di luar dari dua kementerian ini. Tapi lembaga juga seperti BKKBN, BPS, dan lain-lain juga ikut menyelenggarakan pendidikan. Karena itu di dalam PP Nomor 18 Tahun 2002 dikatakan bahwa anggaran pendidikan dalam pendapatan dan belanja negara ini sekurang-kurangnya kembali ditekankan 20% dari belanja negara dan untuk itu tidak termasuk biaya pendidikan. Tapi seperti saya sampaikan tadi, termasuk gaji guru. Dan kemudian menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan, ini di dalam PP Nomor 18 Tahun 2002. Walaupun di tengah Covid, tapi secara bertahap sesudah terimbas oleh Covid, kita berhasil menaikkan anggaran pendidikan secara signifikan, sehingga pada tahun 2024 sudah masuk dalam APBN adalah Rp. 665 triliun. Bagian-bagian yang nanti akan sejalan dengan pencapaian wajib belajar, anggaran ini Rp. 241 triliunnya itu dipakai oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat memberikan program Indonesia Pintar atau beasiswa kepada lebih kurang 199 hampir Rp21.000.000,00 mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan kemudian memberikan Rp1.100.000,00 beasiswa untuk Bidikmisi di perguruan tinggi negeri dan swasta, di samping itu juga memberikan tunjangan profesi guru non-PNS karena itu dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk lebih kurang hampir 600.000 guru non-PNS. Di samping itu, dana ini ditransfer ke daerah cukup besar 52%. Dan untuk apa dana ini? Yang terbesar adalah untuk gaji guru, kemudian untuk membayar bantuan operasional sekolah yang jumlah siswanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja adalah 43,7 juta siswa, kemudian bantuan operasional pendidikan untuk pendidikan anak usia dini yang jumlahnya sekitar 6,2 juta, ini di luar dari yang diselenggarakan oleh Kemenag dan kemudian ada bantuan untuk pendidikan nonformal, jadi untuk paket A, paket B, paket C disebut dengan pendidikan kesetaraan, ini diberikan untuk hampir 900 ribu peserta didik. Selain itu, disediakan juga Rp77 triliun melalui pembiayaan pendidikan yang di sana ada dana LPDP, kemudian beberapa dana-dana hibah untuk penelitian, untuk kebudayaan, dan juga untuk pengembangan perguruan tinggi menjadi satuan internasional. Di sini juga di LPDP ini disediakan cukup besar dana untuk mengirim anak-anak terbaik kita ke luar negeri, baik program S2 maupun S3, di dalam 50 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Kalau kita melihat nanti dampak daripada wajib belajar dan kewajiban negara untuk membiayai, tentu kita harus melihat struktur daripada pembiayaan yang ada saat ini. Kalau kita lihat dari total Rp. 665 triliun tahun 2024 tadi, secara matematika, sudah 20%. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, di bawah 20% karena memang dampak dari Covid, di mana pendapatan negara menjadi menciut dan usaha masyarakat untuk membayar pajak juga sangat melemah. Jadi, akibatnya kita bersyukur bahwa tahun 2024 ini, 20% itu sudah bisa dicapai. Namun kalau kita lihat dari strukturnya yang saya berikan agak petak merah itu, yang pertama, ada dana yang sebetulnya dititipkan di bendahara umum negara. Dan biasanya kalau saya di Bappenas dulu dan di Kementerian Pendidikan, itu sebenarnya adalah dana cadangan. Jadi belum diprogramkan untuk langsung, apakah pendidikan dasar, apakah pendidikan menengah, apakah pendidikan tinggi nonformal, atau untuk gaji guru, yang harusnya kalau biasanya dana pendidikan itu sudah terprogram, sudah jelas untuk apanya. Dan dari total itu, baru dihitung berapa persentasenya dibandingkan dengan total APBN. Tapi di sini seakan-akan kita masih punya cadangan Rp. 42 triliun. Dan di garis merah terbawah, itu juga pembiayaan 200 pendidikan, selain dari rencana kalau pendapatannya baik, kita masih akan menyediakan dana sekitar Rp. 15 triliun untuk membantu LPDP, menambah akumulasi endowment kita. Kemudian untuk research dan dana kebudayaan, artinya masih ada pembiayaan pendidikan sebesar Rp. 57 triliun yang belum diprogramkan. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kita sebenarnya punya dana sehampir Rp. 100 triliun yang kalau ada jelas programnya, harusnya dana ini bisa dengan cepat bisa dipakai. Karena ini harusnya adalah balance budget, berapa pendapatan, begitu pengeluaran, semua rencana pendapatan dibuatkan programnya. Dan untuk pendidikan menjadi sangat krusial karena perhitungan 20% itu adalah dari total pengeluaran, baru dilihat dari total pengeluaran harus ada dari pengeluaran itu 20% adalah untuk pengeluaran pendidikan. Bahwa sebetulnya ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan mulia wajib belajar yang dibiayai oleh negara ini. Kita juga melihat dari Rp. 665 triliun itu, 52% (Rp. 341 triliun) itu langsung diserahkan pada bupati, pada walikota, pada gubernur, yang sebetulnya ini masih bisa kita lihat. Karena mereka yang sebetulnya sebagai level otonomi yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan, harusnya 52% ini sudah bisa juga menjamin jangan ada anak-anak yang tidak bersekolah atau yang kurang mampu bisa dibiayai dengan berbagai beasiswa untuk dengan tenang dia mencapai wajib belajarnya. Di sini saya hanya mengatakan bahwa selain dari dua dana tadi kemudian dana untuk daerah tadi yang perlu kita kawal dan kita minta pertanggungjawabnya agar tadi tujuan mulia yang diminta oleh konstitusi bisa kita laksanakan. Walaupun tadi anggaran kita dari sisi persentase tidak banyak negara yang memasukkan dalam undang-undang dasarnya ada angka. Indonesia salah satu dari tiga negara yang unik tersebut. Jadi, kita cukup bahagia, berani, MPR menetapkan waktu itu 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara diberikan untuk pendidikan. Tapi kalau kita lihat dari total pengeluaran pendidikan kita dari GDP, jadi kombinasi antara pengeluaran pemerintah dengan pengeluaran masyarakat, kita sebetulnya masih berada pada sekitar 3%, malahan sejak covid kemarin itu menurun dan data terbaru yang bisa saya peroleh itu dari Bank Dunia itu hanya 2,4%. Jadi, artinya 20%-nya sudah bagus, tapi pengeluaran masyarakatnya masih jauh di bawah yang dari standar negara lain. 201 Kita untuk pengeluaran APBN kita di bawah Malaysia sedikit, setara dengan Vietnam, ya, dan sudah lebih baik dari Singapura, Filipina. Tapi kalau kita lihat dari persentase GDP kita baru sekitar 3,4%. Ini data sebelum data covid ini. Jadi, kalau kita lihat banyak negara-negara seperti Timor Leste saja memberanikan 8% dari total GDP-nya. Vietnam yang pendidikannya sangat meningkat sekarang, itu memberikan lebih dari 6% dari total GDP-nya untuk pendidikan. Ini adalah sebuah fakta juga di Indonesia bagaimana anggaran pendidikan yang harusnya diberikan pada prioritas, di sini masih ada pengeluaran Rp. 32 triliun. Rp. 32 triliun itu dipakai oleh kementerian dan lembaga, sementara Dikti yang bertanggung jawab untuk hampir 9.000.000 mahasiswa, 4.500 satuan pendidikan, taruhlah dikeluarkan Kementerian Agama, jadi 3.200-an itu hanya mempunyai anggaran Rp 30 triliun. Sementara kementerian, lembaga mereka menggunakan anggaran pendidikan ini, jumlahnya luar biasa, Rp 32 triliun. Pada tahun 2024, Kementerian Sosial yang hanya punya satu sekolah tinggi ilmu sosial mendapatkan Rp.12 triliun. Ternyata setelah dikonfirmasi ahli, anggaran ini untuk bagian dari bantuan sosial membantu keluarga-keluarga yang punya anak di sekolah. Jadi, ini mungkin sekali waktu nanti ini perlu kita bahas bagaimana uang yang sangat besar dan sepertinya merupakan perubahan dari masyarakat banyak melalui pajaknya, hendaknya betul-betul mencapai tujuan bahwa anak-anak mereka bisa bersekolah setinggi mungkin sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kalau kita lihat tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Bappenas, Kementerian Sosial waktu itu hanya mendapat sekitar Rp.88 miliar menjadi 12 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran yang 20% di daerah tadi, ternyata 22% dari kabupaten belum memenuhinya. Jadi dia bertentangan dengan konstitusi dan 35% provinsi di Indonesia belum mengalokasikan 20% dari APBD-nya. Kalau kita lihat dari dana yang sudah dialokasikan 20% tadi, ternyata masih banyak yang realisasinya itu masih di bawah dari 95%, 70% dari mereka di bawah dari 95%. Jadi artinya uang yang sudah susah payah dicari dan dialokasikan, tidak termanfaatkan dengan baik, dan kita juga tahu bahwa gaji guru itu memang menjadi pengeluaran terbesar. Hanya kalau data Bank Dunia ini kita pakai yang melakukan studi untuk ratusan kabupaten/kota dan provinsi, dari APBD daerah itu, hanya 14% yang dana pendidikan itu yang non-gaji. Jadi bagian terbesar memang untuk gaji guru. Jadi manuver kepala sekolah, manuver dinas untuk mutu, untuk relevansi, inovasi, sangat terbatas karena sudah dimakan oleh gaji guru yang cukup besar ini. 202 Kenapa tahun sebelumnya pada waktu MK sudah memutuskan bahwa pemerintah wajib untuk melaksanakan konstitusi? Kita tahu bahwa dalam pengelolaan pendidikan dasar, pemerintah itu bertanggung jawab atau merasa bertanggung jawab, terutama adalah sekolah-sekolah negeri, baik sekolah negeri yang di jalur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun di jalur agama. Walaupun ada upaya untuk mulai mengurangi beban penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilakukan oleh swasta, yaitu SD yang dikelola oleh swasta, SMP yang dikelola oleh swasta, Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola oleh swasta, dan Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh swasta dengan memberikan BOS. Jadi BOS ini memang tidak ada beda antara negeri dan swasta. Dan kemudian untuk guru-guru swasta, diberikan tunjangan profesi kalau dia sudah memiliki sertifikat yang sama dengan gaji pokok dari PNS untuk lama kerja dan impassing yang sama. Ini contoh data betapa beda antara negeri dan swasta yang tentu kalau nanti kita mewajibkan wajib belajar ini di manapun dia bersekolah, dibiayai oleh Pemerintah, inilah tantangan kita yang dulu kenapa belum otomatis pemerintah memberikan wajib belajar gratis itu, termasuk juga perguruan tinggi perguruan swasta. Di sini kalau kita lihat pesantren, itu 10%, hampir 40 ribu itu adalah swasta. Kemudian Madrasah Tsanawiyah, ini di bawah Kemenag itu hanya 8% yang milik negeri, 92%-nya adalah milik swasta. Di MI, di bawah Kemenag, itu hanya 6% yang milik negara, milik negeri, 94% itu adalah milik swasta. Jadi sangat besar, termasuk di madrasah tsanawiyahnya, dimana 92%-nya adalah milik swasta. Sementara kalau di Kemendikbud sendiri, kalau SD yang negeri itu memang bagian terbesarnya adalah milik negeri, 87%, tapi masih ada 12,7% yang milik swasta. Dan di SMP, agak besar presentase swastanya, dimana di SMP, di Kemendikbud, presentase dari swastanya 43%. Saya melihat bahwa peran penting dari pendidikan dasar sebagai pondasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia di masa depan itu mutlak harus kita perhatikan. Karena itu juga Undang-Undang Dasar meminta agar wajib belajar ini ditanggung oleh negara. Hampir semua penyelenggara pendidikan di swasta adalah yayasan nirlaba not for profit. Jadi segala pemasukan mereka diberikan lagi untuk penyelenggara pendidikan. Kemudian sebagian besar penyelenggara pendidikan dasar di jalur pendidikan keagamaan yang tadi bagian terbesarnya adalah swasta adalah peserta didik yang berasal dari masyarakat pedesaan dan/atau masyarakat dari kalangan yang kurang kuat kemampuan ekonominya. Sementara kita punya ketersediaan 203 anggaran 20% dari APBN dan 20% dari APBD yang menurut saya masih ada ruang gerak untuk kita efisienkan. Dan karena itu, saya mengusulkan agar dengan berbagai pertimbangan tersebut sudah sepantasnyalah penyelenggara wajib belajar, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta wajib dibiaya oleh negara. Caranya nanti pemerintah membayar wajib belajar di sekolah swasta bisa kita buat aturan, sehingga di sana ada keadilan. Kalau sekolahnya sekolah mewah dengan mutu yang mereka standar internasional, mungkin mereka tidak perlu menjadi bagian dari wajib belajar dan tidak perlu mendapatkan bagian ini. Tapi sekolah- sekolah swasta dimanapun, apalagi di pedesaan, apalagi pesantren, apalagi madrasah yang memang banyak melayani kalangan yang tidak mampu, harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa wajib belajar itu, wajib dibiaya oleh negara. Salindia bertanggal 22 Oktober 2024: 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [2.14] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: I. ANALISA HUKUM A. TERBUKTI BAHWA ANTARA PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PUTUSAN NOMOR: 97/PUU-XVI/2018 ADALAH BERBEDA 1. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI), Keterangan Pemerintah Republik Indonesia, Keterangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, maupun keterangan-keterangan pihak pemberi keterangan 213 yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli maupun saksi serta bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah telah membuktikan bahwa antara permohonan a quo dengan permohonan sebagaimana Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018 adalah berbeda; 2. Bahwa adapun perbedaan antara permohonan a quo dengan permohonan sebagaimana Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, sebagai berikut: TABEL PERBEDAAN No Perkara Pasal yang di uji Dasar pengujian Permohonan Nomor: 97/PUU-XVI/2018 Bahwa dalam permohonan 97/PUU-XVI/2018, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon untuk dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat” Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-4) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Permohonan a quo in casu Nomor: 3/PUU- XXII/2024 Bahwa dalam permohonan a quo, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28 C Ayat (1), Undang-undang Dasar 1945 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Permohonan a quo tidak dapat dinyatakan sebagai Permohonan Ne Bis In Idem, oleh karena itu beralasan hukum untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi; 214 B. TERBUKTI BAHWA PASAL 34 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA” UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT DENGAN PASAL 31 AYAT (2) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA” Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI), Keterangan Pemerintah Republik Indonesia, Keterangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, maupun keterangan- keterangan pihak pemberi keterangan yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli maupun saksi serta bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah terbukti bahwa Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”, dengan pertimbangan dan bukti sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti Pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayai sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Pasal 31 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 215 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan wajib mengikuti Pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya, sehingga kewajiban warga negara untuk mengikuti Pendidikan dasar seimbang dengan kewajiban pemerintah untuk membiayainya; Bahwa pengaturan Pendidikan dasar sebagiamana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak membedakan antara Pendidikan dasar yang dikelola oleh pemerintah in casu Sekolah Negeri maupun Pendidikan dasar yang dikelola Masyarakat in casu Sekolah Swasta; Bahwa terlebih pengaturan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan wajib mengikuti Pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya sebagaimana Perintah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dibantah justru sebaliknya dikuatkan baik oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal tersebut sebagaimana keterangannya: Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat dan mendukung setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, hal tersebut bertujun untuk mencerdarkan kehidupan bangsa, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan Keputusan atas Uji Materiil ini ke Mahkamah” 216 Keterangan Pemerintah Republik Indonesia “Bahwa Pemerintah Republik Indonesia mendukung wajib belajar dan Pemerintah wajib membiayainya” Bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dasar di Indonesia sangat beragam, karena ada Lembaga Pendidikan dasar yang dikelola oleh pemerintah in casu Sekolah Negeri maupun Pendidikan dasar yang dikelola Masyarakat in casu Sekolah Swasta, dan dengan adanya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang tidak secara tegas menafsirkan Lembaga Pendidikan dasar telah menimbulkan multi tafsir; Bahwa multi tafsir atas Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menghilangkan hak-hak setiap warga negara yang sekolah swasta untuk berhak dan wajib mengikuti Pendidikan dasar serta dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana Perintah dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” 217 b. Bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Wajib Membiayai Pendidikan Dasar Dengan Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya Dua Puluh Persen Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bahwa dalam persidangan, Pemerintah Republik Indonesia selalu berdalih belum dapat mewujudkan Pendidikan Dasar secara gratis di Lembaga Pendidikan dasar yang dikelola oleh pemerintah in casu Sekolah Negeri maupun Pendidikan dasar yang dikelola Masyarakat in casu Sekolah Swasta, padahal diketahui biaya Pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD yang dikelolah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak difokuskan untuk Pendidikan Dasar, melainkan digunakan juga untuk Pendidikan pada Lembaga kementrian; Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Pasal 31 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah kepada setiap warga negara, sehingga prioritas anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana Perintah Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pendidikan Dasar; 218 Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyatakan anggaran pendidikan belum cukup untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, telah membuktikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah abai atau tidak memprioritaskan Anggaran untuk Pendidikan Dasar, sehingga anggaran pendidikan dasar yang belum cukup justru dipergunakan untuk lembaga pendidikan yang bukan wajib atau prioritas; Bahwa anggaran pendidikan khususnya pendidikan dasar terkesan bukan menjadi prioritas bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah, walaupun sudah diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbeda halnya apabila Pemerintah dan Pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan khususnya pendidikan dasar, maka pendidikan dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta tanpa dipungut biaya/Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai dapat terlaksana dengan baik; Bahwa dari anggaran Pendidikan Dasar yang sudah ada, Pemerintah kemungkinan hanya memerlukan tambahan biaya sekitar 85 triliun untuk mewujudkan pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun swasta tanpa dipungut biaya, hal tersebut berdasarkan perhitungan biaya pendidikan dasar sebagai berikut : Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2021, rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua (juta/tahun) adalah Rp. 3,24 juta untuk jenjang SD. Sementara untuk jenjang SMP, biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 5,59 juta. Berdasarkan data pendidikan 2023, pada jenjang SD ditemukan sebanyak 3.715.549 anak yang menempuh pendidikan di sekolah swasta, sedangkah di SMP swasta terdapat 2.702.569 anak. Jika dikalikan antara jumlah siswa di sekolah swasta dengan besaran biaya yang dikeluarkan, maka dibutuhkan total dana sebesar Rp. 27.145.739.470.000. Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tahun 2023, biaya yang 219 dibutuhkan untuk mencukupi biaya sekolah anak dari jenjang SD- SMA/SMK di swasta, adalah Rp. 8.000.000/anak/tahun. Berdasarkan data pendidikan di atas, total jumlah peserta didik di sekolah swasta pada jenjang SD-SMP berjumlah 6.418.118 anak. Jika hanya untuk membiayai jenjang SD-SMP di sekolah swasta, total dana yang dibutuhkan adalah 51.344.944.000.000. Namun, seandainya jika pemerintah membiayai hingga jenjang pendidikan menengah, tentu sangat mencukupi dan tidak diperlukan dana yang sangat besar. Jumlah peserta didik di sekolah swasta ini— dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK—sebanyak 10.523.879 anak. Dengan demikian, jumlah peserta didik di sekolah swasta dikalikan dengan jumlah biaya yang dibutuhkan, maka total dana yang dibutuhkan adalah 84.191.032.000.000. Estimasi Perhitungan Pembiayaan di Sekolah Swasta JENJANG SISWA JUMLAH SISWA RP/TAHUN TOTAL/TAHUN BPS 2021 SD 3.715.549 3.240.000 12.038.378.760.000 SMP 2.702.569 5.590.000 15.107.360.710.000 27.145.739.470.000 JPPI 2023 SD-SMP 6.418.118 8.000.000 51.344.944.000.000 SD-SMA 10.523.879 8.000.000 84.191.032.000.000 Sumber: Susenas BPS 2021, dan Survey JPPI 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah 10 tahun terakhir yaitu pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya sangat besar dapat dilaksanakan, karena infrastruktur 10 tahun terakhir adalah prioritas termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), padahal bukan Perintah Undang-undang Dasar 1945; Bahwa selain itu juga, saat ini Pemerintah tengah memprioritaskan makan siang gratis yang mencapai 450 triliun setiap tahunnya juga akan dilaksanakan, tetapi apakah kemudian pemerintah mendalilkan anggaran tidak cukup? tentu tidak, karena makan siang gratis adalah prioritas pemerintah, padahal bukanlah Perintah dari Undang-undang Dasar 1945; 220 Bahwa oleh karena itu, Pendidikan Dasar adalah kewajiban setia warga negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah wajib membiayai baik merupakan Perintah Undang-undang Dasar 1945, sehingga apabila Pemerintah serta Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta, maka hal tersebut dapat dilaksakan; Bahwa Pemerintah serta Pemerintah Daerah abai untuk memperioritaskan anggaran pendidikan dikarenakan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang multi tafsir dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945; Sehingga dengan demikian, Mahkamah harus memberikan penafsiran Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” menjadi “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” Bahwa dengan adanya penafsiran yang jelas terhadap Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memperioritaskan anggaran Pendidikan dasar yang merupakan kewajiban, sehingga dapat pelaksanaan Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya dapat dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta; Bahwa terlebih, Sudah ada beberapa contoh pemerintah daerah yang melibatkan swasta dalam program pendidikan gratis, misalnya di Jembrana Bali, Musi Banyuasin Sumsel, Kaimana Papua Barat, dan juga rintisan program swasta gratis di Kota Semarang, hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tersebut sangat memprioritaskan biaya Pendidikan Dasar yang 221 merupakan kewajiban, sehingga Pendidikan dasar di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta tanpa dipungut biaya dapat terwujud; Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Pemerintah yang menyatakan Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya dapat dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta belum dapat dilaksanakan karena ketidak ketersidaan angaran adalah dalil yang mengada-ada, sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah; c. Bahwa Banyak Anak Bangsa Di Negeri Ini Tidak Memperoleh Hak- Nya Untuk Mendapatkan Pendidikan Dasar Sehingga Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Abai Dengan Kewajibannya Yang Berakibat Banyak Anak Putus Sekolah Akibat Dari Pasal 34 Ayat (2) Sepanjang Frasa “Wajib Belajar Minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bahwa sebagaimana para Pemohon uraian tersebut diatas, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan wajib mengikuti Pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya, akan tetapi karena Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur secara jelas Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh siapakah yang dibiayai oleh Pemerintah apakah Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta, telah mengakibatkan banyak anak bangsa di negeri tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga berakibat anak-anak bangsa di negeri ini tidak mengikuti Pendidikan dasar atau putus sekolah; Bahwa Pendidikan dasar di sekolah negeri maupun sekolah swasta bukanlah suatu pilihan, terkadang menjadi suatu keadaan terpaksa untuk setiap warga negara yang dikarenakan beberapa factor : - System Zonasi; - Kapasitas; - Jarak; 222 - ketersediaan sekolah negeri didaerah tersebut; Sehingga dengan keadaan tersebut, banyak warga yang menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta dengan dipungut biaya, artinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melepaskan kewajibannya; Bahwa anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar di sekolah negeri dan disandingkan dengan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta banyak yang memilik untuk tidak sekolah, selain itu juga anak-anak yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta banyak putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan melakukan pembayaran biaya sekolah dasar di swasta; Adapun data anak tidak mengikuti pendidikan dasar dan putus sekolah sebagai berikut: Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayainya baik di sekolah Negeri maupun sekolah swasta, maka Mahkamah harus memberikan penafsiran Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” menjadi “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” 223 d. Bahwa Negara Harus Kaya ataupun Makmur Bukanlah Dasar/Tolak Ukur Untuk Pelaksanaan Pendidikan Dasar Baik Di Sekolah Negeri Dan Swasta Tanpa Dipungut Biaya/Gratis Bahwa Pemerintah mendalilkan Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya dapat dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta sepenuhnya apabila negara sudah kaya dengan mengambil contoh negara-negara kaya seperti di Eropa Barat atau Skandinavia. Padahal banyak negara dengan pendapatan per kapita lebih kecil daripada Indonesia yang memprioritaskan pembiayaan sekolah bebas biaya, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para ibu-bapak bangsa (“founding parents”) kita. Tiga negara yang PDB perkapitanya lebih rendah dari Indonesia (USD 4.691 per kapita per tahun), sudah membebaskan biaya pendidikan sampai pendidikan tinggi. Ketiganya adalah adalah: Maroko (PDB 3.629 USD per kapita per tahun), Tunisia (USD 3.763 per kapita per tahun), dan Venezuela (USD 1.824 per kapita per tahun). (Sumber: “Where to Invade Next”, Dog Eat Dog Films, 2015, Countries with free university fees) Negara-negara Afrika yang PDB perkapitanya jauh lebih rendah daripada Indonesia, pada abad ke 21 ini berlomba-lomba membebasbiayakan pendidikan dasar dan menengah mereka. Negara- negara ini antara lain: Ghana (PDB USD 2.303 perkapita pertahun) bebas biaya sampai SMA; Kenya (PDB USD 2.252, perkapita pertahun); Zambia (USD 1.330 perkapita pertahun) bebas biaya sampai pendidikan menengah; Tanzania (USD 1.260, perkapita pertahun); Uganda (USD 1.060, perkapita pertahun); Ethiopia (USD 1.040, perkapita pertahun). (Sumber: Data PDB diambil dari Daftar Dana Moneter Internasional (2022), "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. 19 April 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-19. Diakses tanggal 3 Mei 2022.) Rwanda, negara dengan PDB USD 910 perkapita pertahun, bandingkan dengan Indonesia yang PDB perkapita pertahunnya lima kali Rwanda). Negara berpenduduk 12 juta orang ini seperempat abad silam di tahun 224 1994 mengalami perang genosida yang luar biasa kejam dan merusak, yang mengambil korban 1 juta jiwa. Saat ini mereka bangkit, mulai dari bergiat membangun pendidikan anak-anak mereka. Rwanda mengadakan program 12YBE (The 12-Year Basic Education) untuk pendidikan bebas biaya hingga tingkat menengah atas. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen negara-negara berkembang tersebut menyediakan pendidikan dasar bebas biaya sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Mereka sangat serius dalam usaha mengejar ketertinggalan mereka. Memberi akses pendidikan bebas biaya, bukan masalah ketersediaan biaya atau masalah kemakmuran dan kekayaan, tapi masalah komitmen dan visi suatu bangsa. Bahwa Perintah Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti Pendidikan dasar serta dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak mengatur Negara Indonesia harus Makmur atau Kaya terlebih dahulu, sehingga dalil-dalil Pemerintah tersebut merupakan dalil-dalil ketidak mampuan Pemerintah untuk mengatur dan menganggarkan biaya Pendidikan dasar yang merupakan prioritas Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian dalil-dalil Pemerintah yang menyatakan Indonesia Harus makmur terlebih dahulu agar Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya dapat dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak; e. Pemerintah Harus Mengatur Lembaga Pendidikan Dasar Yang Dilaksanakan Di Sekolah Negeri Dan Swasta Tanpa Dipungut Biaya, Sehingga Mendat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Dapat Terwujud Bahwa Pemerintah maupun ahli dari Pemerintah mendalilkan banyak penyelenggaran Pendidikan dasar yang dikelola oleh Masyarakat in casus swasta terdapat beberapa kategori, termasuk adanya sekolah swasta unggulan yang biayanya cukup mahal, sehingga apabila pemerintah membiaya sekolah swasta tersebut, maka pemerintah tidak akan mampu; 225 Bahwa cara pandang demikian adalah cara pandang yang sangat sempit dan keliru, karena Pemerintah harus mengatur Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta tanpa dipungut biaya/atau pemerintah wajib membiayai merupakan Perintah dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa apakah Pemerintah harus mengalah dengan sekolah swasta unggulan yang biayanya cukup mahal? untuk menentukan pengaturan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta tanpa dipungut biaya, padahal pengaturan tersebut merupakan perintah dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mengorbankan jutaan orang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh Pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah; Bahwa pengaturan tersebut dapat berupa mewajibkan kepada sekolah- sekolah swasta yang melaksanakan Pendidikan dasar untuk tidak memungut biaya dan dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta mengesampingkan Sekolah-sekolah Swasta yang tidak bersedia menerima biaya dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat memungut biaya; Bahwa dengan adanya pengaturan tersebut, tentu warga negara bebas menentukan pilihan karena ada sekolah swasta yang melaksanakan Pendidikan dasar juga tanpa dipungut biaya, sehingga warga negara yang karena keadaan (zonasi, jarak dan kapasitas) terpaksa harus melaksanakan sekolah dasar di sekolah swasta juga dapat menikmati Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya atau dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud; Bahwa ketidakberanian Pemerintah melaksanakan Pendidikan Dasar tanpa dipungut biaya disekolah negeri maupun sekolah swasta karena dikarenakan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang multi tafsir dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 226 Sehingga dengan demikian, Mahkamah harus memberikan penafsiran Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” menjadi “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya” II. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 34 Ayat (2) “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”. Oleh karena itu PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) 227 [2.15] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang disertai keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: I. KETERANGAN TAMBAHAN Bahwa pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU 20/2003, terdapat pertanyaan Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi, keterangan Saksi dan keterangan Ahli Para Pemohon, Keterangan Saksi dan Ahli Pemerintah, serta Para Pemberi Keterangan lainnya yang dimintai oleh Mahkamah. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: Pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. , Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. , dan Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dalam persidangan pada tanggal 19 Maret 2024 serta pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. terkait penggunaan 20% anggaran pendidikan dan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M terkait perkiraan anggaran pembiayaan sekolah negeri negeri dan swasta pada persidangan tanggal 23 Juli 2024 telah ditanggapi/dijawab oleh Pemerintah melalui Keterangan Tambahan Presiden yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2024. Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. , Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. , dan Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dalam persidangan pada tanggal 11 September 2024 dan 3 Oktober 2024. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum. 1. Berikan gambaran yang utuh, peta yang utuh jumlah SD, SMP artinya pendidikan dasar sampai kemudian yang ada di sini SMK itu totalnya di Republik Indonesia itu ada berapa? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: 228 Data Jumlah Sekolah/Peserta Didik per tanggal 21 Oktober 2024 No Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah peserta Didik 1 SD 148.879 23.918.983 2 SMP 42.933 10.073.677 3 SMA 14.536 5.373.007 4 SMK 14.280 5.071.549 5 SLB 2.357 162.126 6 SPK SD 198 50.941 7 SPK SMA 131 21.510 8 SPK SMP 170 24.874 9 MI 26.673 4.301.404 10 MTs 19.274 3.245.011 11 MA 10.056 1.668.753 Jumlah 279.487 53.911.835 Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek 2. Terkait dengan sertifikasi guru, apakah selama ini memang ada pembedaan antara guru swasta dan guru negeri? Terutama menyangkut prosesnya dan yang diperolehnya. Apakah memang dibedakan? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini diatur berdasarkan Permendikbudristek 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (selanjutya disingkat Permendikbudristek 19/2024). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Permendikbudristek dimaksud, Peserta PPG terdiri atas: 1) PPG Calon Guru (Guru Prajabatan) ditujukan bagi calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan (Sekolah). Dalam proses pelaksanaannya pemenuhan kebutuhan guru yang akan mengajar diperuntukkan baik bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan 2) PPG Guru tertentu (Guru Dalam Jabatan) ditujukan bagi Guru yang sudah mengajar pada satuan pendidikan. Guru Tertentu sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 (lima) kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikbudristek 19/2024. Dalam proses pelaksanaannya PPG bagi Guru Tertentu tidak ada perbedaan baik bagi Guru negeri maupun Guru swasta. 229 Pasal 15 dan Pasal 16, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak atas tunjangan Profesi. Tunjangan profesi merupakan bagian penghasilan yang diperoleh oleh Guru atas dasar keprofesionalannya. Dalam pemberian tunjangan profesi bagi Guru negeri diatur dalam Permendikbud 45/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang menyebutkan bahwa Guru negeri diberikan tunjangan profesi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan profesi bagi Guru swasta diatur dalam Huruf C Lampiran Persesjen Kemendikbudristek 10/2024 tentang Perubahan atas Persesjen Kemendikbudristek 16/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Guru swasta diberikan tunjangan profesi: a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan; dan b. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan. 3. Terdapat transfer ke daerah, kemudian ada yang didistribusikan ke KL. Berkenaan dengan yang sudah disampaikan kepada daerah maupun kepada KL, pendanaan yang diberikan itu, apakah dia menggunakan nomenklaturnya memang Pendidikan murni, ataukah bisa kemudian menggunakan istilah sekolah saja kemudian bisa dapat anggaran di situ? Karena ini kalau misalnya dia menggunakannya sekolah, tetapi sebetulnya sekolahnya hanya kursus segala macam, apakah juga dia terdistribusikan terkait anggaran yang dari APBN? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Berdasarkan postur anggaran pendidikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendidikan yang ditetapkan, sudah sangat jelas bahwa untuk nomenklatur transfer ke daerah merupakan alokasi yang ditetapkan untuk fungsi pendidikan. Pada perencanaan dana 230 transfer ke daerah yang menjadi bagian dari Anggaran Pendidikan (20 persen APBN) adalah untuk pendidikan (satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyelenggaraan pendidikan). Berikut postur dan penjelasan pada belanja transfer ke daerah (TKD) a. Belanja Pemerintah Pusat- Cukup Jelas b. Belanja Transfer Daerah: 1) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar- Daerah. DAU dibagi menjadi 2 yakni. a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant). DAU block grant digunakan sesuai dengan kewenangan daerah dan prioritas daerah. b) DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant), yang terdiri atas: (1) Penggajian Formasi PPPK; (2) Pendanaan Kelurahan; (3) Bidang Pendidikan; (4) Bidang Kesehatan; dan (5) Bidang Pekerjaan Umum. Atas DAU specific grant bidang pendidikan, digunakan untuk memenuhi kegiatan yang menunjang pemenuhan SPM Bidang Pendidikan. Peruntukan DAU specific grant secara khusus diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya.Pedoman pelaksanaan DAU Spesific grant termuat dalam PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun DAK Bidang Pendidikan terdiri atas: a) DAK Fisik Bidang Pendidikan: 231 DAK Fisik Pendidikan diberikan kepada pemda untuk membantu penyelesaian kondisi fisik (Pembangunan/rehabilitasi) sarana prasarana di satuan pendidikan. DAK Fisik Pendidikan diberikan kepada pemda sesuai kewenangan berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 yaitu untuk pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk Pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB) dan Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk Pendidikan Dasar (PAUD, SD,SMP, SKB). b) DAK NonFisik Bidang Pendidikan DAK Nonfisik Bidang Pendidikan terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: (1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) BOSP untuk membantu biaya operasional di satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa. BOSP terbagi kedalam 3 jenis, yaitu: (a) BOS Dana BOS Reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah penerima BOS reguler wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; - telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; - memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik; - memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; - tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan - tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. 232 (2) BOP PAUD Dana BOP PAUD reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Satuan pendidikan yang menerima dana BOP PAUD harus memenuhi kriteria sebagai berikut - memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; - telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; - memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik; - memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; dan - tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama. (3) BOP Kesetaraan Dana BOP Kesetaraan reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendididikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C. Satuan Pendidikan yang menerima Dana BOP Kesetaraan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: - memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; - telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; - memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang yang terdata pada Aplikasi Dapodik; 233 - memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; dan - bukan merupakan Satuan Pendidikan kerja sama (b) Aneka Tunjangan Guru ASND Merupakan dana tunjangan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru ASND (baik PNS maupun PPPK). Aneka tunjangan guru terdiri dari 3 jenis yaitu i) Tunjangan Profesi Guru ASND yang diberikan kepada guru ASND yang memiliki sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. ii) Tunjangan Khusus Guru yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melakukan tugasnya di daerah khusus. iii) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND yang diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. (c) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum & Taman Budaya c. Belanja Pembiayaan- Cukup Jelas B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Isu dalam pembahasan RAPBN Tahun 2025 terkait perhitungan anggaran pendidikan yang berubah dari belanja menjadi dari pendapatan di APBN. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan bahwa sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, alokasi mandatory spending untuk pendidikan yang diajukan oleh Pemerintah dalam RAPBN 2025 adalah sebesar 20% dari total belanja negara 2. terkait dengan sertifikasi guru sekolah swasta, yang kemudian setelah program sertifikasinya dijalankan, artinya pemerintah maksudnya membuka kesempatan guru swasta untuk melakukan upgrade, tapi 234 kemudian oleh pemerintah ditempatkan justru di sekolah lain, dicabut dari sekolah swastanya itu. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/ tanggapan sebagai berikut: Sertifikasi Guru yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini erat kaitannya dengan pengadaan Guru ASN PPPK. Pelaksanaan seleksi ASN PPPK JF Guru selain ditujukan untuk pengadaan Guru di satuan pendidikan negeri juga membuka peluang bagi Guru swasta yang terdaftar dalam Dapodik sebagaimana diatur dalam PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Pelaksanaan seleksi ASN PPPK JF Guru dilakukan dengan 2 tahap yang terdiri atas tahap administrasi dan tahap seleksi kompetensi. Seleksi pengadaan khususnya terkait seleksi kompetensi terdapat penambahan nilai kompetensi teknis antara lain pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Hal tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar lagi bagi mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk dapat lulus ke tahap berikutnya. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN JF Guru merupakan profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Seleksi pengadaan ASN PPPK berdampak pada status guru swasta yang semula berada di bawah naungan yayasan berubah menjadi ASN PPPK yang berada di bawah naungan pemerintah. Oleh karena itu, penugasan ASN JF Guru pada sekolah swasta dapat dilakukan apabila kebijakan UU ASN dimaksud mengalami perubahan. Keikutsertaan Guru swasta menjadi ASN PPPK tersebut menimbulkan persoalan terhadap satuan pendidikan swasta. Menindaklanjuti hal tersebut pada penerimaan ASN PPPK pada tahun berikutnya, Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK mempersyaratkan bagi guru swasta 235 yang akan mengikuti pengadaan ASN PPPK Guru wajib menyertakan surat izin dari ketua yayasan pada satuan pendidikan swasta yang bersangkutan. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. terkait kurikulum yang dilaksanakan pada sekolah swasta baik internasional maupun nasional yang diajarkan di sekolah dalam rangka memupuk rasa kebangsaan dan nasionalisme: Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Berdasarkan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, kurikulum Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) wajib memuat 3 mata Pelajaran yaitu Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila bagi WNI untuk memastikan pengembangan kebangsaan dan nasionalisme. Peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan budaya Indonesia (Indonesia Studies) selain itu SPK juga mengedepankan pengembangan karakter dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila seperti satuan pendidikan pada umumnya di Indonesia. II. KESIMPULAN A. PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 236 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). B. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Terkait dengan tanggapan pemerintah terhadap pokok permohonan para pemohon, pemerintah telah memberikan tanggapan dalam Keterangan Presiden yang telah Pemerintah sampaikan pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah dibacakan didepan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2024. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah telah mengusahakan upaya pemenuhannya secara terus menerus dan berkelanjutan (progressive realization) sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 yang menyatakan “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” Dalam Penjelasan Umum UU 20/2003, prinsip ini ditegaskan sebagai berikut “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. “Adapun dalam hal anggaran sebagaimana amanat UUD 1945, prinsip pendanaan Pendidikan diatur dalam Pasal 46 UU ayat (1) 20/2003, yang berbunyi: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”. Khusus mengenai Pendidikan dasar, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayainya, juga telah dilaksanakan oleh 237 Pemerintah, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan ayat (4) sehingga pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban negara adalah dalam kerangka prioritas anggaran pendidikan 20% dari APBN. Sumber Pendanaan Pendidikan meliputi dari pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Bahwa Pembiayaan Pendidikan dasar sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah baik untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau disebut sekolah swasta. Dari sisi anggaran pendidikan, pemerintah telah berupaya terus menerus dengan penyediaan sumber daya terbaik dan kemajuan berkelanjutan sejalan hak dengan karakteristik sebagai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Bahwa Adanya pengaturan dalam Pasal 11 dan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menurut Pemerintah tidak berarti negara harus meminggirkan peranan masyarakat dalam pendidikan nasional. Negara tetap memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk melanjutkan dan mengembangkan perannya dalam pembangunan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Maka sejalan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Sisdiknas yang mengatur hak masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak peran serta masyarakat ini tidak terlepas dari histori penyelenggaraan pendidikan oleh berbagai komponen masyarakat, seperti pendidikan berbasis keagamaan dalam berbagai bentuk termasuk pesantren. Pemerintah masih memerlukan dukungan dari lembaga pendidikan berbasis 238 masyarakat melalui sekolah swasta. Pada sisi lain dalam perkembangannya, peran sekolah swasta juga merupakan jawaban tersendiri bagi masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan penyelenggaran sekolah dengan standar tertentu yang berbeda ataupun lebih tinggi dari standar sekolah milik pemerintah. Pemerintah sangat mengapresiasi peran serta sekolah swasta tersebut dalam memenuhi kebutuhan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, sebagai bagian dari preferensi masyarakat. Alasan mengenai mutu pendidikan yang demikian telah disampaikan oleh Pihak Terkait yaitu PP Muhammadiyah, LP Maarif, Taman Siswa dan BMPS sebagaimana persidangan pada tanggal 11 September dan 3 Oktober 2024. Bahwa mengenai anggaran pendidikan yang berasal dari APBD, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa perhitungannya tidak terdapat double counting atau perhitungan ganda. Karena pada dasarnya perhitungan untuk anggaran transfer ke daerah (TKD) yang ada pada unsur Belanja Pusat APBN merupakan alokasi untuk penerimaan pada APBD bukan pada unsur belanja APBD. Sehingga APBD tetap diwajibkan untuk mengalokasikan belanja wajib bidang pendidikan sebesar 20% dari belanja APBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana berdasarkan ketentuan dimaksud belanja Pendidikan sebesar paling rendah 20% dari APBD menjadi salah satu belanja wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan/pemotongan penyaluran Dana Transfer Ke Daerah apabila tidak melaksanakannya sesuai ketentuan. Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini tingkat ketergantungan APBD terhadap Transfer Ke Daerah masih cukup tinggi, jumlah TKD terhadap pendapatan APBD TA. 2024 mencapai 65.1%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat melalui alokasi Transfer Ke Daerah untuk penyelengaraan pemerintahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pemenuhan ketentuan 239 belanja pendidikan dalam APBD hanya dapat tercapai jika didukung dengan pendapatan yang memadai termasuk pendapatan dari Transfer Ke Daerah. Bahwa berkaitan dengan cara penghitungan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah telah mencoba memperhitungkan kriteria perkiraan kebutuhan pendanaan yang ideal sebagai berikut: 1) Biaya Personalia Biaya Personalia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan tunjangan guru di satuan pendidikan. Beberapa intervensi APBN mengenai biaya ini antara lain biaya gaji dan tunjangan melekat gaji untuk ASN daerah melalui DAU, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan/insentif. 2) Biaya operasional merupakan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Intervensi saat ini untuk biaya operasional adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 3) Perhitungan kebutuhan biaya sarana dan prasarana meliputi rehabilitasi prasarana rusak, penambahan prasarana baru, kebutuhan peralatan, kebutuhan laboratorium dan perpustakaan, dan unit sekolah baru pada jenjang SMP. Bahwa mengenai perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan dasar, Pemerintah memberikan apresiasi kepada YM M. Guntur Hamzah yang memberikan pandangan mengenai besaran angka yang dibutuhkan. Kesimpulan pemerintah mengenai hal ini tetap pada perhitungan yang telah disampaikan oleh Saksi Vivi Andriani dan Keterangan Tambahan dari Pemerintah tanggal 13 Agustus 2024. Bahwa dalam hal ini pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, kebutuhan pendanaan yang ideal untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan, di sekolah negeri dan sekolah swasta, termasuk madrasah negeri dan madrasah swasta sebesar Rp.765,92 Triliun yang terdiri dari Rp.442,48 Triliun biaya penyelenggaraan satuan pendidikan dan personalia (gaji dan aneka 240 tunjangan guru) dan Rp.323,43 Triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, anggaran untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah dialokasikan pada TA 2024 sebesar Rp.269,9Triliun. Sehingga, kekurangan anggaran untuk menggratiskan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp.496 Triliun. Dengan postur 20% anggaran pendidikan TA 2024 sebesar Rp.665,02 Triliun, jika kebutuhan anggaran untuk menggratiskan jenjang pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta dipenuhi, maka akan berimplikasi pada ketersediaan pendanaan untuk pengembangan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Padahal, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Kebutuhan pendanaan yang ideal untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan Rp.765,92 Triliun yang terdiri dari: a. Rp.442,48 Triliun biaya penyelenggaraan satuan pendidikan dan personalia (gaji) dan b. aneka tunjangan guru) dan Rp.323,43 Triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah dialokasikan pada TA 2024 Rp.269,9Triliun Kekurangan anggaran untuk menggratiskan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan Rp.496 Triliun Pemerintah sepenuhnya sepakat bahwa penyelenggaraan pendidikan di K/L selain Kemdikbudristek dan Kemenag perlu ditinjau kembali. Penyelenggaraan pendidikan di K/L selain Kemdikbudristek dan Kemenag juga perlu dipastikan kembali status kedinasannya dan dipastikan agar tidak diperhitungkan ke dalam postur anggaran pendidikan sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Pemerintah mendorong kepada Kemdikbudristek, Kemenag, K/L penyelenggara pendidikan, serta KemenPAN RB untuk secara bersama- 241 sama memberikan pemahaman yang baik kepada publik atas pendefinisian pendidikan kedinasan. Pemerintah berpandangan bahwa UUD NRI 1945 yang memandatkan pengaturan tentang hak masyarakat atas pendidikan serta pemenuhan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD masih relevan dengan kondisi saat ini. Meskipun masih perlu ditingkatkan ketepatan dan efektivitas pemanfaatan 20% anggaran pendidikan untuk mendukung ketercapaian sasaran utama pembangunan di bidang pendidikan. Untuk dapat memastikan pemanfaatan anggaran pendidikan yang tepat dan efektif, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, mengupayakan penyelarasan perencanaan dan penganggaran terhadap anggaran pendidikan dengan menyusun Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan. Selain itu, dalam upaya penguatan perencanaan dan penganggaran penggunaan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 tahun 2024 mengenai Penggunaan Anggaran Pendidikan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menegaskan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwa Penggunaan anggaran pendidikan perlu dilakukan proses telaah dan koordinasi antara Menteri Pendidikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 242 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.16] Menimbang bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan keterangan selaku amicus curiae dalam keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; A. Identitas dan Relevansi Isu Pengaju Amicus Curiae Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non pemerintah yang lahir di tengah gerakan reformasi 1998. ICW berdiri dengan keyakinan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus diberantas karena berdampak memiskinkan dan menggerogoti keadilan. Korupsi menempatkan pengelolaan keuangan negara tidak optimal menjawab kebutuhan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Seluruh aspek perekonomian dan pelayanan publik digerogoti korupsi, tak terkecuali pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Korupsi melanggengkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, terlebih karena pelayanan dasar yang dikorupsi justru merupakan strategi efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerek kesejahteraan rakyat. Sejak dibentuk, ICW memfokuskan kerja kelembagaan untuk mendorong pemberantasan korupsi dengan dua strategi. Pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas KKN, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Kedua, memperkuat partisipasi rakyat dalam mengawal pemerintahan demi lahir dan berjalannya kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bersih dari KKN. Dalam hal ini, pendidikan adalah sektor yang konsisten kami kawal mengingat tingginya angka korupsi sektor pendidikan dan menyangkut kepentingan dasar warga. 243 Strategi tersebut diwujudkan ICW dengan pemantauan bersama rakyat dalam hal penyusunan kebijakan, anggaran, Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ), hingga pemilihan pejabat publik. Untuk itu, ICW berkecimpung pada kerja-kerja penelitian, pendidikan rakyat, hingga menggugat negara yang melenceng dalam menjalankan wewenangnya. ICW terus berupaya mengungkap kasus korupsi dan mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi, demokrasi yang sehat, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Diantaranya yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Aparatur Sipil Negara, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Hingga 26 tahun berdiri, ICW berkeyakinan pemberantasan korupsi bukan hanya perkara penindakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga penyusunan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada publik. Pemberantasan korupsi adalah tugas bersama dan memerlukan peran publik yang kuat. Oleh karena itu, ICW mendukung segala upaya publik untuk menggugat negara melaksanakan kewajibannya terhadap pelayanan publik yang salah satunya yaitu terkait pelayanan pendidikan yang berkeadilan, bebas korupsi, dan tidak diskriminatif. B. Ringkasan Alur Perkara 1. Bahwa Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” 2. Bahwa Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Bahwa Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas tidak dijalankan seluruhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya umumnya hanya ditunaikan pada sekolah negeri. Padahal, daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi seluruh kebutuhan pelayanan terhadap warga negara yang diwajibkan UU Sisdiknas mengikuti wajib belajar pendidikan dasar. 4. Bahwa tidak dipatuhinya Pasal 31 ayat 2 UUS 1945 dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas berdampak pada kerugian yang dialami oleh warga negara yang 244 tidak tertampung di sekolah negeri. Kerugian tersebut yaitu ancaman tidak sekolah atau putus sekolah atau sekolah dengan pungutan biaya. 5. Bahwa pada 5 Februari 2023, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum mengajukan uji materiil Pasal 34 ayat 2 sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” UU Sisdiknas terhadap Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 28C ayat 1 UUD tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya.” 6. Bahwa telah dilakukan serangkaian sidang pemanggilan para pihak, saksi, dan ahli yang diantaranya menyampaikan pandangan yang menyita perhatian ICW. Sehingga, ICW bermaksud untuk memberikan pandangan yang mendukung pemohon, yaitu wajib belajar tanpa memungut biaya dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta. C. Kekeliruan Pemaknaan “Partisipasi Masyarakat” dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar 7. Bahwa perwakilan DPR Taufik Basari pada persidangan 6 Maret 2024 dan pemerintah menyatakan tidak diselenggarakannya pendidikan bebas biaya di sekolah negeri maupun swasta dikarenakan keterbatasan kemampuan negara, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat, menunjukkan adanya kekeliruan paradigma pemerintah dan DPR dalam memaknai partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat tidak dapat dimaknai berbentuk mengeluarkan biaya untuk mengakses pendidikan yang disebut sebagai “wajib belajar” dalam UUD, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 8. Bahwa UU Sisdiknas dan PP Wajib Belajar mendefinisikan wajib belajar sebagai program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 4 PP Wajib Belajar disebutkan bahwa wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam UU dan PP Wajib Belajar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan juga 245 mengikutsertakan wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta sebagai wajib belajar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 9. Bahwa Pasal 10 ayat 3 PP Wajib Belajar menegaskan bahwa biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar. 10. Bahwa dalam konteks wajib belajar, partisipasi masyarakat sepatutnya dimaknai sebagai peran masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan wajib belajar, bukan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hak masyarakat yang diatur dalam Pasal 18 UU Sisdiknas dan Pasal 13 PP Wajib Belajar. 11. Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan Warga Negara Indonesia, terlebih usia wajib belajar, untuk mengeluarkan atau turut mengeluarkan biaya untuk mengakses program wajib belajar. Sedangkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban negara menyelenggarakan wajib belajar tanpa pungut biaya di sekolah negeri dan swasta saat ini otomatis menyebabkan adanya suatu kewajiban terhadap warga negara mengeluarkan biaya untuk bersekolah di sekolah swasta. Padahal, hal tersebut diakibatkan ketidakmampuan negara menyiapkan daya tampung satuan pendidikan yang dikelola oleh negara. 12. Bahwa penjelasan perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami pada sidang 1 Agustus 2024 juga menunjukkan adanya kesalahan dalam memahami sekolah swasta yang semestinya dijamin tanpa memungut biaya oleh negara. Amich Alhumami menyebut bahwa “di sekolah negeri itu per/siswa 24,9 juta, sementara di sekolah swasta berlipat-lipat dan mencapai Rp 200 juta per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana dan yang bisa menjangkau ini tentu adalah orang- orang kaya anak-anak dari keluarga kaya,”. Pemerintah semestinya memahami bahwa sekolah swasta yang dimaksud dalam gugatan pemohon adalah sekolah swasta yang dituju anak bukan karena pilihan, melainkan karena adanya kondisi sekolah negeri yang terbatas. Peserta didik yang 246 bersekolah di sekolah swasta berbiaya tinggi dengan biaya ratusan juta ICW yakini memilih sekolah tersebut berdasarkan pilihan (misalnya berdasarkan kualitas, kurikulum, metode belajar, dan sebagainya), bukan karena keadaan yang memaksa. D. Salah Urus Anggaran Pendidikan dari APBN dan APBD 13. Bahwa Taufik Basari selaku perwakilan DPR pada persidangan 6 Maret 2024 menyebut bahwa pendidikan dasar bebas biaya yang dituntut pemohon hanya dapat dilakukan manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negara. Amich Alhumami dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) pada persidangan 1 Agustus 2024 juga menyebut bahwa terdapat persoalan keterbatasan anggaran negara sehingga pemerintah memprioritaskan pembiayaan untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Ia bahkan menyatakan bahwa pendidikan dasar tanpa pungut biaya di sekolah swasta akan menimbulkan konsekuensi “conflicting priority”, yaitu anggaran akan berayun ke pendidikan dasar dan mengorbankan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. 14. Bahwa argumentasi tersebut tidak didasarkan pada data. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa tidak dipenuhinya pendidikan dasar tanpa pungut biaya oleh negara bukan karena persoalan kekurangan anggaran, tetapi perencanaan anggaran yang buruk, tidak berdasarkan prioritas pemenuhan pelayanan pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi), serta korupsi sektor pendidikan. UU Sisdiknas mengatur bahwa anggaran pendidikan wajib dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut melahirkan kebijakan anggaran pendidikan dengan nilai fantastis. Dari alokasi dalam APBN saja, anggaran pendidikan pada 2024 mencapai Rp 665 triliun dan pada 2025 direncanakan mencapai Rp 722 triliun. 247 15. Bahwa ICW mengidentifikasi terdapat penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan, khususnya wajib belajar. Pemerintah memang telah mengalokasikan anggaran pusat 20%, namun persoalannya terletak pada alokasi dan tata kelola. 16. Bahwa pada APBN tahun anggaran 2023, anggaran pendidikan untuk belanja pemerintah pusat tersebar di 24 kementerian/ lembaga tingkat pusat dan 22 diantaranya tidak menyelenggarakan pendidikan dasar maupun menengah. Anggaran pendidikan di 22 kementerian/ lembaga bukan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah mencapai Rp 32 triliun. Tidak hanya itu, Rp 47,31 triliun anggaran pendidikan diperuntukkan untuk belanja non kementerian/ lembaga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dari dua belanja pada pemerintah pusat tersebut saja sudah menelan 32% dari anggaran pendidikan untuk belanja pemerintah pusat (Rp 79,31 triliun dari 241,46 triliun). 248 17. Bahwa Rp 77 triliun anggaran pendidikan tahun 2023 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan merupakan dana pengembangan pendidikan nasional yang terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan. Anggaran ini mencapai 11,5% dari total APBN fungsi pendidikan. 18. Bahwa anggaran pendidikan dari APBN yang disalurkan ke daerah (transfer ke daerah) mencapai Rp 346,56 triliun dan tidak seluruhnya diperuntukkan untuk kebutuhan pelayanan pendidikan dasar maupun menengah, seperti misalnya pembangunan atau rehabilitasi satuan pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar dan mengajar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan gaji/ tunjangan guru pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Didalamnya terdapat komponen anggaran untuk bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya serta dana otonomi khusus dengan keterangan “yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan”. Bahkan, pemerintah sendiri tidak yakin atau tidak menjamin bahwa anggaran tersebut betul-betul diperuntukkan untuk anggaran pendidikan. 19. Bahwa pengelolaan anggaran pendidikan pada tahun mendatang, yaitu 2025, diprediksi tidak membawa perbaikan pada layanan pendidikan. Bahkan, kenaikan anggaran pendidikan dari Rp 665 triliun menjadi Rp 722 triliun hanya kamuflase, mengingat pemerintah menganggarkan anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun masuk pada anggaran pendidikan. Pemerintah justru memangkas jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan tunjangan profesi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2025. 20. Bahwa korupsi sektor pendidikan menambah buruk masalah pengelolaan anggaran pendidikan. ICW setiap tahunnya mendapati bahwa penindakan kasus korupsi sektor pendidikan selalu menempati posisi top 5 sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum terkait tindak pidana korupsi. Sepanjang 2015 hingga 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan telah menindak sedikitnya 424 kasus korupsi sektor pendidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 916,87 miliar. Kasus korupsi tertinggi sehubungan dengan pengadaan yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dan 249 pengelolaan dana BOS. Dapat dikatakan bahwa korupsi DAK membuat belanja pendidikan, misalnya pembangunan sekolah atau pengadaan meubelair tidak efektif karena menghasilkan hasil pekerjaan dengan kualitas buruk dan bahkan fiktif. Sehingga, pemerintah dalam kurun waktu tahun anggaran berdekatan kerap mengulangi belanja serupa dengan alasan hasil pembangunan yang sudah rusak atau perangkat yang perlu diganti. 21. Bahwa dapat disimpulkan pemenuhan mandat anggaran minimal 20% untuk pendidikan sebatas siasat pemenuhan pasal 49 UU Sisdiknas, tetapi pengelolaannya tidak diprioritaskan pemenuhan pendidikan dasar tanpa pungut biaya dan digerogoti korupsi. E. Penghitungan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Dasar Tanpa Pungut Biaya 22. Bahwa penjelasan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Vivi Andriani pada sidang 23 Juli 2024 yang menyebutkan kebutuhan anggaran untuk “menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta” adalah sebesar Rp 655,2 triliun adalah pernyataan yang patut diragukan dasar penghitungannya. 23. Bahwa angka Rp 655,2 triliun terdiri dari belanja personalia dan operasional 54% serta sarana dan prasarana 46%. Atas dasar hal tersebut, Kemendikbudristek menyimpulkan bahwa APBN memerlukan tambahan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 418,1 triliun. 24. Bahwa terdapat dua hal yang luput dipertimbangkan oleh Kemendikbudristek dalam penghitungan tersebut. Pertama, kebutuhan rehabilitasi atau revitalisasi prasarana rusak, belanja penambahan peralatan pembelajaran 250 dan penunjang pembelajaran, serta pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru bukan suatu pengeluaran yang harus dilakukan serentak dan berulang setiap tahunnya. Pemerintah dapat melakukannya secara bertahap dan meminimalisir pembelanjaan dengan memastikan pencegahan korupsi anggaran serta pengadaan barang/ jasa. Dalam pemantauan ICW terhadap pengadaan rehabilitasi atau pembangunan satuan pendidikan, ICW mendapati pemerintah daerah kerap mengalokasikan anggaran yang tidak proporsional (anggaran sangat tinggi di tengah ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan wajib belajar). Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan proyek rehab total sebuah sekolah dasar senilai lebih dari Rp 24 miliar dan rehab total sebuah sekolah menengah senilai lebih dari Rp 36 miliar. Alokasi anggaran tersebut menjadi pertanyaan mengingat DKI Jakarta juga belum menerapkan wajib belajar bebas biaya tanpa diskriminasi sekolah negeri dan swasta. Kedua, peran pemerintah daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang dalam Pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas disebutkan wajib mengalokasikan minimal 20% APBD untuk pendidikan. Maka, beban anggaran penyelenggaraan pendidikan juga tidak hanya menjadi beban APBN, melainkan terdapat peran pemerintah daerah melalui APBD. 25. Bahwa amanat Pasal 49 UU Sisdiknas terkait alokasi APBN dan APBD adalah “minimal 20%”. Dengan demikian, pemerintah dapat mengalokasikan lebih dari 20% apabila sektor pendidikan memerlukan anggaran lebih. Diketahui bahwa anggaran pendidikan banyak terserap untuk kebutuhan yang bersifat personalia gaji dan tunjangan guru. Merujuk pada pemaparan Vivi Andriani pada sidang 23 Juli 2024, 81% anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang SD dan SMP diperuntukkan untuk kebutuhan personalia. Hal ini tercermin pula dalam pengelolaan anggaran pendidikan di daerah. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengalokasikan lebih dari 73% anggarannya untuk gaji dan tunjangan ASN. Apabila kebutuhan personalia begitu tinggi, maka kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah bukan dengan mengorbankan kewajiban negara yang telah tercantum jelas dalam konstitusi dan UU Sisdiknas, melainkan mengorbankan beragam pemborosan anggaran di berbagai sektor (tidak 251 hanya pendidikan) untuk menambah alokasi anggaran untuk pendiidkan yang dimungkinkan oleh UU dialokasi lebih dari 20%. 26. Bahwa penjelasan perwakilan pemerintah mengenai pemberian BOS untuk sekolah swasta dan TPG untuk guru di sekolah swasta semestinya tidak dinilai sebagai penggugur kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa pungut biaya di sekolah swasta. F. Rekomendasi Berdasarkan sejumlah hal di atas dan pentingnya jaminan akses pendidikan khususnya pendidikan dasar tanpa diskriminasi bagi seluruh anak Indonesia, ICW memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan pandangan kami dan mengabulkan permohonan pemohon. Pemerintah dan pemerintah daerah yang diskriminatif dalam menjalankan kewajiban konstitusional penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungut biaya di tengah kondisi keterbatasan daya tampung sekolah negeri telah mengorbankan anak-anak Indonesia dalam mengakses pendidikan dan bahkan dapat memperparah ketimpangan sosial. Untuk itu, diperlukan putusan yang menegaskan frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta. [2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakasssn satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang 253 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah organisasi yang bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014, dibuat di hadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan 254 Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023, serta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyatakan Dewan Pengurus berhak mewakili kepentingan organisasi di pengadilan. 2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan orang tua di mana anak-anaknya tengah menempuh Pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa salah satu misi Pemohon I adalah memperkuat advokasi kebijakan guna mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan. Perjuangan Pemohon I untuk memperjuangkan hak masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. 5. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian menurut para Pemohon menimbulkan multitafsir karena ditafsirkan bahwa yang tidak dipungut biaya hanya untuk jenjang pendidikan dasar di sekolah negeri, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga tujuan Pemohon I agar masyarakat mendapatkan hak atas pendidikan dasar secara gratis tidak dapat terwujud, karena ada pemisahan sekolah dasar negeri dan sekolah swasta. Hal tersebut bertentangan dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian sehingga berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon I, khususnya dalam hal meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan dengan tanpa dipungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian Pemohon I. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemohon I adalah dengan memperjuangkan kebijakan wajib belajar tanpa dipungut biaya, sehingga menurut Pemohon I perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. 255 6. Bahwa dengan berlakunya frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, berpotensi menghalangi visi, misi maupun tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan keadilan pendidikan untuk semua orang; 7. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang tua yang anak- anaknya tengah menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya sehingga anak-anak mereka kehilangan hak mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 hanya karena mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta bukan di sekolah negeri. Hilangnya hak tersebut dikarenakan berlaku frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang bersifat multitafsir sehingga Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, baik Pemohon I yang merupakan organisasi berbadan hukum maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon IV yang merupakan perseorangan warga negara telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut bersifat spesifik dan aktual yang disebabkan karena hak konstitusionalnya berkenaan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak atas pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana mandat UUD NRI Tahun 1945, tidak terpenuhi. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. 256 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”. Dalam kaitan ini, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, sehingga semestinya tidak terdapat pemisahan antara pendidikan dasar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta; 2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan data-data anggaran pendidikan dasar, sangat memungkinkan pendidikan dasar baik di sekolah swasta maupun negeri dibiayai oleh sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD, dengan beberapa alasan, di antaranya: (a) anggaran 20% dari APBN itu difokuskan ke Kemendikbudristekdikti dan Kementerian Agama, yang secara langsung mengelola satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, anggaran tersebut tidak boleh lagi dibagi-bagi ke kementerian lain yang tidak masuk dalam prioritas pendidikan dasar; (b) anggaran 20% dari APBD juga harus difokuskan pada pembiayaan belanja langsung untuk menunjang program pendidikan dasar yang bebas biaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU 20/2003. Dalam kaitan ini, dana yang dikelola daerah cukup besar karena daerah mendapatkan transfer dana pendidikan dari APBN dan yang murni dari APBD; (c) sudah ada beberapa contoh pemerintah daerah yang melibatkan swasta dalam program pendidikan gratis. Misalnya, Jembrana Bali, Musi 257 Banyuasin Sumatera Selatan, Kaimana Papua Barat, dan juga rintisan program swasta gratis di Kota Semarang. 3. Bahwa menurut para Pemohon, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memprioritaskan pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan adanya multitafsir Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, sehingga anggaran 20% dari APBN atau pemerintah pusat tidak dimaksimalkan untuk pendidikan dasar, bahkan sangat banyak pemerintah daerah yang menganggarkan biaya pendidikan di bawah 20% dari APBD; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” UU 20/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12. Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Badi’ul Hadi dan Ki Darmaningtyas serta 2 (dua) orang saksi bernama Juwono dan Mirnawati yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 3 Juli 2024, serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 4 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 Maret 2024, serta mengajukan ahli bernama Nisa Felicia, Phd. dan saksi bernama Vivi Andriani yang telah memberikan 258 keterangan pada persidangan tanggal 23 Juli 2024. Presiden juga menyerahkan keterangan tambahan beserta kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan PP Muhammadiyah yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 11 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 11 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Majelis Pendidikan Kristen yang menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 11 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 259 [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 September 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Lembaga Pendidikan Maárif NU PBNU, yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah bernama Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD, SpGK yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku amicus curiae yang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024; [3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang 260 terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan. Pasal 60 UU MK menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Perkara Nomor 97/PUU- XVI/2018, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, yaitu pada frasa “wajib belajar” yang menurut para Pemohon seharusnya dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat” dengan dasar pengujian Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun pada permohonan a quo, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang seharusnya dimaknai “Wajib Belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta 261 tanpa memungut biaya”, dengan menggunakan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama pokok permohonan Pemohon beserta bukti-bukti, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, keterangan dari para Pemberi Keterangan, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 menimbulkan multitafsir dan diskriminasi sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena hanya berlaku untuk sekolah negeri dengan mengabaikan realitas banyaknya anak hanya memiliki akses ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. 2. Apakah alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan pendidikan dasar berkontribusi terhadap banyaknya anak putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan, meskipun dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD yang seharusnya cukup untuk membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta sehingga alokasi anggaran tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstitusioanlitas norma di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental, karena salah satu tujuan bernegara yang secara 262 eksplisit dimaktubkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimaksud, pada dasarnya dilakukan dengan cara terencana dan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan beradab. Dalam hal ini, jalur pendidikan menjadi salah satu sarana penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan negara dimaksud. Oleh karena itu, negara menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Rumusan ketentuan Pasal 31 ayat (1) a quo merupakan hasil perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002. Sebelum perubahan tersebut, rumusan atas hak warga negara tersebut dirumuskan “Tiap- tiap warga negara berhak atas pengajaran”. Selain itu, ditegaskan pula bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang” [vide Pasal 31 UUD 1945]. Dalam proses pembahasan perubahan Pasal 31 UUD 1945 terjadi perdebatan karena adanya kebutuhan untuk memperluas makna dan cakupan dari istilah “pengajaran”, serta mengukuhkan tanggung jawab negara terhadap pendidikan nasional yang lebih menyeluruh. Istilah “pengajaran” dinilai terlalu sempit dan hanya merujuk pada kegiatan instruksional di sekolah, sementara “pendidikan” mencakup aspek yang lebih luas, termasuk pembentukan akhlak, karakter, dan pengembangan potensi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, dalam proses perubahan muncul pandangan untuk mengganti istilah “pengajaran” menjadi “pendidikan” yang antara lain menyatakan sebagai berikut: “Selanjutnya masalah pendidikan karena menyangkut penafsiran istilah, kita memberikan bahasan nanti bersama ahli bahasa, pengertian tentang pendidikan dan pengajaran itu. Tapi memang umum mengatakan pengajaran itu ya guru mengajar di sekolah, tapi pendidikan itu termasuk di dalam ketauladanan bahkan pendidikan itu dari kecil, dari kandungan sampai ke liang lahat kata Kyai Yusuf begitu. Minalmahdi ilallahd begitu. Itu pendidikan ini pendidikan seumur hidup bukan pengajaran seumur hidup.” (Ali Hardi Kiaidemak, F-PPP) [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, hlm. 60]. Selain itu terdapat pandangan Muhammad Ali dari F-PDIP yang mencoba mengapresiasi gagasan founding fathers terhadap pemikiran yang memunculkan 263 Pasal 31 UUD 1945 tentang konsep pendidikan dan konsep pengajaran, antara lain menyatakan: “Kemudian berikutnya adalah ketentuan Pasal 31 yang menyangkut pendidikan. Bab nya pendidikan, tapi ada dua, Pasal 31 dan Pasal 32. Yang 31 menyangkut pendidikan dalam arti sempit yang di situ disebut pengajaran. Barangkali pola berfikir daripada para pendiri negara pada waktu itu lebih menekankan pada pendidikan formal. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ada sekarang, kalau kita baca misalnya buku karangan Philips Escum, dalam New Fact to Learning for Early Children and Youth, di situ kan ada tiga formal education, non formal dan informal education. Barangkali lebih menekankan kepada formal sedemikian menyangkut tugas dan pada pemerintah. Jadi itu, kalau yang informal, non formal dianggap tidak begitu penting mungkin begitu pola berfikir mereka pada waktu itu, makanya digunakan istilah pengajaran dan istilah pendidikan formal belum kelihatan pada waktu itu kan baru tahun ’72 muncul dari Escum. Jadi oleh karena itu, maka dalam Undang-Undang No. 2 tahun ’89 lalu ditafsirkan ekstensif, pengajaran itu lalu ditafsirkan pendidikan yang lebih luas jangkauan pengertiannya. Kemudian, mengenai bagaimana pendidikan dan pengajaran, barangkali kalau bapak dan ibu sekalian pernah, membaca buku Sociology of education itu, itu nggak bisa dipisahkan, sebab pendidikan itu adalah proses sebenarnya, untuk pentransferan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan, nggak bisa dipisah itu. Kalau kita lihat itu buku Sociology of education baik yang lama maupun yang baru. [vide Naskah Komprehensif, hlm. 57]. Bertolak dari pandangan di atas, kata “pendidikan” dimunculkan dalam perubahan UUD 1945 karena dianggap cakupannya lebih luas. Jika dikaitkan dengan kondisi sebelum perubahan Pasal 31 UUD 1945 telah digunakan istilah “pendidikan” dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya diganti dengan UU 20/2003. Pendidikan yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 1 UU 20/2003]. Dengan penegasan kembali dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan adalah hak maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Penegasan mengenai kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar selain karena pendidikan 264 dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi landasan untuk jenjang pendidikan menengah, juga merupakan hal penting bagi sebuah bangsa untuk dapat membebaskan warganya dari ketunaan baca, tulis dan hitung. Sebab, ketunaan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kemiskinan. Upaya mencegah kemiskinan melalui pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu target bangsa-bangsa di dunia sebagaimana dituangkan dalam Tujuan Keempat Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyatakan, “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. Bahkan, hal tersebut telah ditegaskan pula dalam arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menyatakan bahwa “Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) menjadi salah satu prioritas [vide RPJMN 2025-2029-Prioritas Nasional 4]. Hak atas pendidikan yang dijamin dalam konstitusi pada prinsipnya sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, hak atas pendidikan mencerminkan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyatakan, “Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit; dan Pasal 13 ayat (2) huruf a International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 yang menyatakan, “The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: (a) Primary education shall be compulsory and available free to all”, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Ketentuan konstitusi dan instrumen internasional tersebut memosisikan pendidikan dasar tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Pemahaman demikian tidak dapat dilepaskan dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan yang sejak dini menanamkan nilai-nilai dasar untuk membentuk watak peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang di antaranya 265 berakhlak mulia, sehat, cerdas dan bertanggung jawab sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 3 UU 20/2003]. Jika dirunut dari kesejarahannya, awal mula pendidikan dasar tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Volkschool (Sekolah Rakyat) yang dibentuk pada masa Kolonial Belanda di mana pendidikan dasar untuk pribumi dikenal dengan sebutan Volkschool atau Sekolah Rakyat (SR), yang diselenggarakan selama 3 hingga 6 tahun. Tujuannya bersifat praktis, untuk mencetak tenaga kerja rendah yang dapat membantu administrasi kolonial. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah atau Melayu. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) dilakukan penguatan Sekolah Rakyat dengan mempertahankan dan memperluas konsep Sekolah Rakyat. Pada saat itu, pendidikan dasar dibentuk untuk menunjang propaganda Jepang. Oleh karena itu, pengajarannya menggunakan Bahasa Nippon dan menjadi pelajaran wajib sejak kelas V (lima) Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat dianggap sebagai bagian dari “pendidikan massa” dalam rangka memperkuat loyalitas pribumi pada Jepang. Memasuki awal kemerdekaan (1945–1950) istilah Sekolah Rakyat tetap dipakai sebagai bentuk pendidikan dasar rakyat. Dalam Garis- Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran 1947 oleh Ki Hajar Dewantara, dikehendaki adanya sistem sekolah yang bersatu dan bebas biaya, sebagaimana dinyatakan bahwa “Untuk memperkuat kesatuan rakyat hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat” dan bahwa “di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan]. Perubahan istilah Sekolah Rakyat terjadi pada tanggal 13 Maret 1946, berdasarkan keputusan pemerintah Indonesia yang merdeka, di mana istilah Sekolah Rakyat secara resmi diganti menjadi Sekolah Dasar (SD) dengan masa belajar 6 (enam) tahun. Perubahan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UU 4/1950) yang kemudian dinyatakan berlaku secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia. Sekolah dasar menjadi jenjang wajib pertama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang setara dan inklusif sebab pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi 266 jenjang pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan cikal bakal pembentukan sekolah dasar yang digagas sejak awal kemerdekaan yang dihendaki memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak dipungut biaya. Kehendak tersebut mendapatkan penegasan dengan dilakukan perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002 yang pada pokoknya negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendidikan dasar dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali serta pemerintah berkewajiban untuk membiayainya [vide Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945], sehingga tidak terdapat hambatan finansial bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar dimaksud. Terkait dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dengan adanya kewajiban konstitusional ini, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan pendidikan dasar. Sebab, pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan juga ditegaskan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang”. Pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa karena pendidikan merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan peradaban bangsa dengan dilandasi nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berintegritas, berkepribadian sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sekolah an sich tetapi pada hakikatnya membangun kehidupan yang luhur (non scholae sed vitae discimus). Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu kunci menuju masa depan bangsa yang lebih baik sehingga harus diselenggarakan dalam suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat [vide Pasal 4 ayat (3) UU 20/2003]. Sekalipun menjadi kewajiban 267 konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun demikian tidak berarti melepaskan hak dan kewajiban tersebut dari unsur warga negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing unsur secara proporsional [vide Bab IV UU 20/2003 mengenai hak dan kewajiban negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah]. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 UU 20/2003 yang menyatakan sebagai berikut. (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 sebagaimana dikutip di atas, telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik menjadi bagian dari komponen pendidikan yang dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Berkaitan dengan penentuan sekurang-kurangnya 20% APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang menentukan bahwa berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 268 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) secara tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota ditegaskan kembali dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang menentukan perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, di mana pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota [vide Lampiran UU 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota]. Sementara itu, kewenangan pemerintah pusat ditentukan menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi dan kewenangan pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. [3.24] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, di mana menurut para Pemohon norma a quo telah menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah negeri, sehingga mengabaikan realitas banyaknya anak hanya memiliki akses ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.24.1] Bahwa dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali ihwal hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Hak tersebut dipertegas dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ketentuan konstitusi tersebut mengandung dua aspek, yaitu (i) pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dan (ii) negara wajib membiayai penyelenggaraannya. Kewajiban negara dalam hal ini tidak hanya sebatas penyelenggaraan pendidikan dasar, tetapi juga menjamin akses yang merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan kewajiban negara tersebut, aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pemenuhan hak 269 atas pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali rumusan norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dengan rumusan demikian, konstitusi tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa (i) negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN serta APBD; dan (ii) prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut adalah diberlakukan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu tahun. Sehingga, dalam UU APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945], yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada kementerian atau lembaga teknis yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN serta APBD, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2007, kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXI/2023 menyatakan antara lain: “Menimbang bahwa sudah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan, besarnya anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN dari tahun ke tahun sejak APBN TA 2004 hingga APBN TA 2007 belum pernah mencapai angka persentase minimal 20% sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Hal itu karena, menurut Mahkamah, Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar amanat konstitusi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi perlu mengingatkan agar anggaran pendidikan minimal 20% 270 dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh- sungguh, agar jangan sampai Mahkamah harus menyatakan keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang bertentangan dengan UUD 1945”; “…Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dalam APBN... Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan/ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945... .” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana sesungguhnya realisasi alokasi anggaran 20% (dua puluh persen) dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok dan seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan. Hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo terutama terkait dengan amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengikat setiap warga negara wajib mengikuti jenjang pendidikan dimaksud dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya, tanpa ada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar maka berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lepas tangan atau mengalihkan tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar, karena hal tersebut telah secara eksplisit dinyatakan oleh konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai definisi dan kriteria pendidikan dasar, Pasal 17 UU 20/2003 menyatakan bahwa pengertian pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 271 sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. UU 20/2003 juga menegaskan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, yang di antaranya mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar [vide Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003], dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya [vide Pasal 7 ayat (2) UU 20/2003]. Dengan demikian, konstitusi telah dengan jelas dan tegas mengamanatkan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pengutamaan pada tingkat pendidikan dasar yang kemudian ditegaskan kembali melalui UU 20/2003. Dalam kaitan ini, pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah merupakan suatu keniscayaan agar warga negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar. Persoalannya adalah pemerintah secara faktual menerapkan norma konstitusi yang dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dengan membentuk dan menyelenggarakan pendidikan dasar melalui lembaga pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) milik negara, yaitu sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri, atau sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Padahal secara riil, penyelenggaraan pendidikan dasar, selain diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, juga diselenggarakan oleh masyarakat melalui satuan pendidikan, yang dikenal dengan sebutan “sekolah/madrasah swasta.” Pendirian satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) UU 20/2003 yang menyatakan pada pokoknya bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lengkap pada BAB XV UU 20/2003 dan dalam peraturan- peraturan pelaksananya. Dalam kaitan ini, sekalipun Pasal 34 ayat (3) UU 20/2003 mencantumkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyelenggara wajib belajar, namun wajib belajar itu sendiri tetap ditegaskan sebagai tanggung jawab negara. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan 272 pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah/madrasah swasta, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini karena dalam memaknai dasar hukum peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan semangat yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Frasa “tanpa memungut biaya” pada norma tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya merupakan konsekuensi yuridis- konstitusional dari amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. [3.24.2] Bahwa berkenaan dengan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri, hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Menurut Mahkamah, dalam kondisi demikian negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frasa "tanpa memungut biaya" dalam norma a quo memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah/madrasah swasta dengan beban biaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Statistik Sekolah Dasar 2023/2024]. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat data dan Teknologi Informasi, Statistik SMP 2023/2024]. Data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri 273 dan harus mengandalkan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Artinya, secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan negara (sekolah/madrasah swasta) dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dalam praktiknya, hal tersebut telah dilakukan melalui mekanisme seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan skema bantuan atau beasiswa lainnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya, kebijakan afirmatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi alokasi anggaran, keterjangkauan sasaran, maupun efektivitas penyalurannya. Dalam konteks ini, jika frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, maka negara telah mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), yang pada akhirnya membebankan biaya pendidikan kepada orang tua 274 atau wali murid. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah/madrasah swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, Mahkamah juga memahami bahwa prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara, dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, in casu sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Secara ideal, frasa “dibiayai oleh negara” sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif. Berkenaan dengan kemampuan pemenuhan secara bertahap tersebut, perlu diingat bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah/madrasah swasta sebagai penerapan UU 20/2003 telah eksis jauh sebelum undang-undang a quo disahkan, atau sebelum dibentuknya sistem pendidikan nasional sebagaimana amanat konstitusi. Bahkan, sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mencakup peserta didik usia pendidikan dasar sejak masa pra kemerdekaan. Oleh 275 karena itu, eksistensi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (sekolah/ madrasah swasta) juga turut berperan dalam pemenuhan kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah memahami bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik. Selain itu, sejumlah sekolah/madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan “nilai jual” (selling point) keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka menekan pembiayaan yang dapat membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah/madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor “kebutuhan” dari sekolah/madrasah swasta tersebut. Dalam rangka memastikan efektivitas bantuan pendidikan dari pemerintah dengan nama atau istilah apapun bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan dasar pemerintah atau pemerintah daerah serta bersekolah di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah/ madrasah swasta), Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta, maka tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah swasta yang memeroleh bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta 276 memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah. Berkenaan dengan kebutuhan bantuan pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan pula fakta bahwa terdapat sekolah/madrasah swasta yang selama ini menerima bantuan anggaran dari pemerintah seperti program BOS atau program beasiswa lainnya, namun tetap mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing dari peserta didik guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolahnya. Di samping itu, terdapat pula sekolah/madrasah swasta yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan anggaran dari pemerintah serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didiknya dengan berbasis pembayaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik sepenuhnya. Terhadap sekolah/madrasah swasta demikian, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali, sementara di sisi lain kemampuan fiskal (anggaran) pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah/madrasah swasta) yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun tidak dilarang sekolah/madrasah swasta sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun terhadap sekolah/madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah/madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah/madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, yang menurut para Pemohon menimbulkan 277 multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah/madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan pendidikan dasar, sehingga berkontribusi terhadap banyaknya anak putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan dasar, meskipun dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD seharusnya cukup untuk membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta guna mewujudkan kewajiban negara terhadap hak warga negara untuk mengembangkan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memang tidak merinci jenis pendidikan apa saja yang menjadi lingkup 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 3 UU 20/2003 telah menentukan, “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ini lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 49 UU 20/2003, sebagai berikut. (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 278 Terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 sebagaimana dikutip di atas, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut: [3.16.10] Bahwa dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang- undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon mengenai adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar, Mahkamah menilai bahwa persoalan tersebut lebih bersifat implementatif dan administratif, yang seharusnya menjadi ranah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sektor pendidikan di setiap wilayah. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Namun demikian, melalui putusan a quo Mahkamah penting untuk menegaskan dengan telah dikabulkan dalil para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.24] di atas menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan pergeseran paradigma fokus anggaran untuk pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan harusnya memprioritaskan anggaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak fokus pada pembiayaan pendidikan dasar adalah beralasan menurut hukum. 279 [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 telah ternyata menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sehingga melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.” Oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 280 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas 281 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas