3/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 3/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ihda Misla, S.E. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Alamat : LR. Bawal Kemili, Desa/Kelurahan Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SK-HAZ/XI/2022 bertanggal 16 November 2022 memberi kuasa kepada Henny Aliah Zahra, S.H., Riski Syah Putra Nasution, S.H., dan Nurlaila, S.H., M.H, seluruhnya adalah advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Henny Aliah Zahra & Rekan, beralamat di Apartemen Green Pramuka City, Tower Magnolia MG 20 N 1, Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 Desember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 3/PUU-XXI/2023 pada 4 Januari 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 26 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 3 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang- undang tersebut merupakan tafsir satu- satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah 4 bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk potitik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara Iain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak bagi terjadi. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (vide bukti P-1) dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (vide bukti P-2), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 6 perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang Republik Indonesia; 1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan upaya hukum luar biasa atau Permohonan Peninjauan Kembali dan diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 763 PK/Pid.Sus/2022, tanggal 04 Agustus 2022. Menolak Peninjauan Kembali Terpidana-III yang diajukan Pemohon; 2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang Banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung; 3. Bahwa karena Pemohon pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Kini Pemohon tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan nama atas putusan pidana tetapnya. Karena pada saat nanti mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya pastilah nanti akan ditolak yang didasarkan SEMA-RI Nomor 7 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana juncto SEMA-RI Nomor 10 Tahun 2009, tanggal 12 Juni 2009, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali; 4. Bahwa keadilan tidak bisa di batasi oleh waktu dan hanya boleh sekali. Karena mungkin saja setelah putusan PK (Peninjauan Kembali) ditemukan keadaan baru (novum) yang saat PK pertama kali atau sebelumnya belum ditemukan UU KUHP tidak diterapkan karena hanya memperbolehkan mengajukan PK hanya sekali, karena menyangkut keadilan.Putusan itu berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan bernilai lebih besar dari kepastian hukum.dengan demikian, Makna keadilan menjadi kabur jika harus di tutup dengan PK hanya boleh dilakukan sekali terutama dalam kasus Pidana terkait hak-hak yang harus bersangkutan dengan martabat/harga diri atau nyawa seseorang. (Kutipan dari Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis 6/3/2014) Pertimbangan Putusan yang dibacakan oleh hakim Konstitusional Anwar Usman); 5. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkaraa Pidana.isi Pasal dan undang-undang tersebut tidak mengakomodir sehingga, Pemohon merasa didzolimi Undang-Undang tersebut, sesungguhnya aturan itu dinilai mencederai rasa keadilan dan mengabaikan prinsip serta nilai keadilan, (Kutipan Anwar Usman dalam Bacaan pertimbangan diruang sidang, Gedung MK, Jakarta, Kamis 6/3/2014); 8 6. Bahwa prinsip negara hukum ini menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan Keadilan. Ketentuan pasal tersebut bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencari keadilan tidak boleh ada batasnya. D. NORMA YANG DIUJI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan/atau ... 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Norma Penguji, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum, maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materil diketahui kemudian hari tidak bersalah; b. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 24 ayat (1) ini mengandung arti, bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak 9 manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang-Undang. Pada saat memutus suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam undang-undang yang akan diterapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau Undang-Undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika Undang-Undang tidak mengatur, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dapat diajukan lebih dari sekali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak azasi manusia setiap orang meskipun sudah mati/meninggal dunia sebagaimana tercermin Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan oleh keluarga Terpidana maupun ahli warisnya; c. Pasal 28A berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupanya”. d. Pasal 28C ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi hak warga negara dalam rangka demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah. 10 e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia- sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Peninjauan Kembali dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya boleh sekali saja, jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi, di mana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau dengan kata lain mendahulukan kepastian hukum dari pada keadilan atau kebalikan dari asas ius contra legem. E. KEDUDUKAN DAN KERUGIAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia yang merupakan Terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763:PK/Pid.Sus/2022, tanggal 04 Agustus 2022. Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana-III. Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. 2. Kerugian Pemohon adalah rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya 11 sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat(2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat(1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas 12 keberlakuannya Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya keberlakuan Undang-Undang tersebut yang melarang dilakukannya peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya adalah menciderai rasa keadilan (sense of justice) pencari keadilan (yustitiabelen); 3. Bahwa Pemohon Bapak Ihda Mislan sudah di pecat ditempat kerjaan secara tidak hormat karena perbuatan yang tidak pernah Pemohon Lakukan dan harus menerima hukuman di penjara. (Lampiran putusan Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022); 4. Bahwa Pemohon ingin dengan dikabulkannya upaya Permohonan PK Kedua kali ini agar nama baik dari Pemohon Bapak Ihda Mislan ini kembali puli/bersih dari tuntutan atau putusan Pengadilan Tingkat Awal maupun Tingkat Peninjauan Kembali Pertama; 5. Bahwa adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, tersebut mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan; 6. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengeyampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun 13 mengeyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain Peninjauan Kembali jelas- jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum; 7. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil- adilnya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diatur didalam KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981) adalah bersifat lex spesialis terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”; 9. Bahwa Asas “Lites Finiri Oportet”, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Namun, ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepentingan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepentingan kepastian keadilan dapat tercapai. Bukankah pengadilan diadakan untuk mewujudkan keadilan? 10. Bahwa di Belanda, masalah Peninjauan Kembali perkara pidana, telah mencapai perkembangan, di mana Peninjuan Kembali perkara pidana dapat 14 dilakukan 13 lebih dari 1 (satu) kali. Khususnya, terhadap perkara-perkara yang tidak memiliki daluwarsa, seperti dalam perkara pembunuhan Deventer (Kota di Belanda); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi penguji, yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah; b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) tersebut mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang-Undang. Pada saat memutus suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam undang-undang yang akan diterapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan Undang- Undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau Undang-Undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika Undang- Undang tidak mengatur, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan 15 memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) yang dapat diajukan lebih dari satu kali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak azasi manusia setiap orang meskipun sudah mati/meninggal dunia sebagaimana tercermin Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan oleh keluarga Terpidana maupun ahli warisnya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A secara eksplisit mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi hak warga negara dalam rangka demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah; e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Permohonan Peninjauan 16 Kembali dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya sekali saja jelas- jelas bertentangan dengan konstitusi. Di mana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau dengan kata lain mendahulukan kepastian hukum daripada keadilan atau kebalikan dari asas ius contra legem; 11. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelen) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul ”Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting; 12. Bahwa penegakkan hukum (law enforcement) itu berarti penegakkan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal; 13. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang sangat penting dalam suatu negara hukum yang demokratis; 14. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) di jabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 17 28D ayat (1), mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi: - Perlu adanya persamaan di dalam hukum (equality before the law); - Prinsip keadilan. 15. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum; 16. Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 17. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 18 melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran metariil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan- ketentuannya. Oleh karena itu, perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari offender oriented (kepentingan hukum terpidana) menjadi victim oriented (kepentingan hukum korban) dan dari keadilan retributive (Kodex Hammurabi: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki) menjadi keadilan restorative (mengembalikan hak-hak korban) atau keadilan sosiologis; 18. Bahwa di negara semaju Amerika Serikat (USA) pun Pengulangan Sidang dalam perkara-perkara tertentu adalah hal yang lazim dilakukan. Sebuah kisah nyata yang ditulis John Grisham dalam novelnya The Innocent Men (Tidak Bersalah) menarik untuk dijadikan acuan bagi penegakkan keadilan di Indonesia. Dalam novel tersebut pelaku yang hendak dihukum mati akhirnya batal dan dibebaskan dari penjara setelah mengajukan upaya Pengulangan Sidang (dapat dipahami sebagai Peninjauan Kembali). Sinopsis atas novel ini dapat dilihat di http://bukufanda.blogspot.com/2011/06/innocent-man.htm. Indonesia tidak mengenal sistem Anglo Saxon di mana persidangan dapat diulang berkali-kali seperti negara Inggris dan Amerika Serikat sebagaimana kisah nyata The Innocent Man dan Pengadilan Ulang terhadap perkara Husni Mubarak mantan Presiden Mesir, namun untuk mendekati kebenaran materiil sebagaimana berlaku di negara maju dan pembaharuan KUHAP maka Peninjauan Kembali seharusnya dapat diajukan lebih dari satu kali; 19. Bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung, telah banyak melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk to growth the meaning atau over-rule terhadap ketentuan-ketentuan imperative yang ada dalam KUHAP. Penafsiran ekstensif dalam bentuk to growth the meaning ataupun over-rule terhadap ketentuan KUHAP tersebut, ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara 19 yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah “According to the principle of justice”; 20. Bahwa dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan sudah seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” dinyatakan inkonstitusional. Keadilan didalam UUD Tahun 1945 banyak disebutkan, termasuk di Pembukaan yang terkait dengan Pancasila Sila ke-5 (lima): “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sementara di sisi lain asas kepastian hukum dalam UUD Tahun 1945 hanya disebut sekali dalam Pasal 28D ayat (1), itupun dengan syarat kepastian hukum harus adil. Apabila kepasitian hukum ini tidak adil maka akan gugur dengan sendirinya. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali tidak menabrak asas Kepastian hukum dan asas “justice delayed justice denied”, karena proses perkaranya sudah final dengan telah dieksekusinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 21. Bahwa Pembatasan Permohonan Peninjauan Kembali hanya sekali akan relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana dengan ancaman mati yang merampas hak hidup seseorang sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang untuk kedua kalinya hanyalah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan 20 demikian Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali bukanlah menguji Putusan Peninjauan Kembali Pertama, dengan kata lain bukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali apabila diterima dapat berupa putusan bebas, onslag atau pengurangan hukuman. Apabila Permohonan Peninjauan Kembali ditolak maka tidak bermakna apapun dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); 22. Bahwa Universalisme sistem yang berlaku di dunia International dalam rangka mendapatkan keadilan selalu diberikan kesempatan pengadilan ulang sebagaimana terjadi di Amerika Serikat dan Mesir (kasus mantan Presiden Husni Mobarak). Sedangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pengadilan ulang dalam rangka mencari keadilan di adopsi dalam bentuk Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga sudah semestinya Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian Peninjauan Kembali atau request civiel yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Dalam artian Peninjauan Kembali dapat diajukan kembali sepanjang keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk Peninjauan Kembali sekalipun, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, Menyatakan: Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menyatakan: Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai 21 kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. F. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya menjatuhkan putusan Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provinsi[sic!] untuk seluruhnya; 2. Meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar hak-hak atau keadilan bisa di dapatkan oleh para pencari keadilam termasuk di dalam kasus Pemohon Bapak Ihda Mislan ini, agar bisa di ajukan PK Kedua Kali tidak di batasi, Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 22 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung; 23 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji UUD”; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/1706/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Otsus (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 882.4/603/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Bupati Aceh Tengah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022 Terpidana Ihda Misla, S.E. Bin Salim Lies tertanggal 4 Agustus 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari Selasa tertanggal 12 April 2022 tentang menyatakan Bahwa Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat diajukan dua (2) kali. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 24 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian UU 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 25 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 26 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 (1) ... (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (1) UU MA (1) Permohonan peninjaun kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali; (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya menyatakan, Menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA; 5. Bahwa Pemohon sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari tempatnya bekerja dan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka nama baik Pemohon akan kembali pulih/bersih dari tuntutan atau Putusan Pengadilan. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, walaupun permohonan Pemohon memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum pada sistematika bagian “B. 27 kedudukan hukum (legal standing) Pemohon” dan bagian “E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian tersebut merupakan satu-kesatuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo, namun petitum provisi a quo tidak didahului dengan alasan pentingnya mengajukan permohonan provisi. Terhadap petitum provisi tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan atau argumentasi mengenai diajukannya permohonan provisi tersebut di dalam alasan- alasan permohonan, namun tiba-tiba muncul di dalam Petitum, sehingga Mahkamah tidak mengetahui alasan sesungguhnya dari Pemohon yang menginginkan permohonan a quo menjadi perkara yang diprioritaskan untuk segera diputus. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 28 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 29 atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.8.2] Bahwa perbaikan permohonan tidak disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 2/2021. Perbaikan permohonan terdiri atas A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, C. Alasan-Alasan Pemohon, D. Norma Yang Diuji, E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon, dan F. Petitum. [3.8.3] Bahwa walaupun pada bagian “Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon” dan bagian “Kedudukan dan Kerugian Pemohon” tidak disusun menjadi satu kesatuan dalam menjelaskan mengenai kedudukan hukum, tetapi Mahkamah dapat memahaminya dan telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.5]. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama pada permohonan bagian “E. mengenai Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, telah ternyata bahwa dalam uraian Kedudukan dan Kerugian Pemohon juga terdapat uraian mengenai argumentasi permohonan, seperti asas, teori dan perbandingan dengan negara lain yang seharusnya diletakkan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). Hal demikian justru menyebabkan permohonan menjadi rancu, karena Pemohon telah mencampuradukan antara uraian kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan alasan-alasan permohonan. [3.8.4] Bahwa selain itu, terdapat kondisi yang berbeda dan tidak proporsional, di satu sisi mengenai “Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, Pemohon menguraikan banyak hal, sementara itu uraian mengenai alasan-alasan permohonan justru didalilkan oleh Pemohon dengan sangat singkat dan tidak terdapat pula uraian mengenai pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Pemohon hanya menyatakan upaya hukum peninjauan kembali yang telah ditempuh dan adanya ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) yang membatasi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya. Uraian alasan-alasan permohonan yang demikian justru menjadikan permohonan sumir dan tidak jelas, apakah yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma undang-undang atau SEMA 7/2014. Terlebih, dalam permohonan Pemohon menghendaki pengujian yang bersifat 30 kumulatif-alternatif yang dirumuskan dengan frasa “dan/atau”, mulai dari perihal sampai dengan petitum permohonan, yang seolah-olah mendorong Mahkamah untuk menentukan pilihan atau menggabungkan antara kedua norma UU yang diuji konstitusionalitasnya. Hal demikian, menunjukkan ambiguitas permohonan a quo. [3.8.5] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon, Mahkamah pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah menasihati Pemohon agar mengubah petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Namun, pada persidangan tanggal 30 Januari 2023, dengan agenda sidang perbaikan permohonan, Pemohon di dalam perbaikan permohonannya tidak memperbaiki petitumnya dan masih mencantumkan kalimat “...Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)”. Adanya kalimat dimaksud justru menjadikan petitum permohonan menjadi tidak lazim. Terlebih lagi, terdapat petitum provisi yang tidak diuraikan terlebih dahulu mengenai alasan pengajuannya sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.7]. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena pokok permohonan dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas (kabur). [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena pokok permohonan dan petitum tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.10] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 31 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang 32 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita