3/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 3/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Jarizal Hatmi, S.E. NIK : 1501160309590001 Alamat : Desa Dusun Baru Nomor 10 RT 002/000, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Drs. Amri Swarta, M.M. NIK : 1572011007590002 Alamat : Desa Gedang RT 010/000, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Drs. H. Zainun Manaf NIK : 1501042012440001 Alamat : Desa Sebukar, RT 001/-, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Eliyusnadi, S. Kom., M.Si. DPT. NIK : 1501171106680002 Alamat : Desa Simpang Belui, RT 006/000, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Hj. Mor Anita, S.E., M.M. NIK : 1501154101740001 Alamat : Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Pahrudin Kasim, S.H., M.H. NIK : 1501161111610003 Alamat : Desa Lubuk Nagodang RT. 001, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Dr. H. Rasidin, M.Ag. NIK : 1501081907740001 Alamat : Desa Pancuran Tiga, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Satria Gunawan NIK : 1501043103940001 Alamat : Desa Sebukar, RT 001/000, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Pemohon VIII; 9. Nama : Nopantri, S.P., M.Si. NIK : 1501213011730001 Alamat : Desa Pugu, RT. 003/000, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon IX; 10. Nama : Dr. H. Adirozal, M.Si. NIK : 1374012310610041 Alamat : Desa Koto Beringin, RT 004/000, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon X; 3 11. Nama : Eminuddin, S.E., M.H. NIK : 1501090502700002 Alamat : Desa Sungai Bedung Air, RT 003/000, Kecamatan Kayu Aro, Kabupetan Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon XI; 12. Nama : Yuldi Herman, S.E., M.Si. NIK : 1501060603770001 Alamat : Desa Tanjung Genting, RT 002/000, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon XII; 13. Nama : Ir. Boy Edwar, M.M. NIK : 1501051601670001 Alamat : Jalan Raya Pasar Semurup, RT 003/000, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Pemohon XIII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 31 Oktober 2019 dan 21 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi S.H., M.H., Dhimas Pradana S.H., M.H., Aan Sukirman S.H., M.H., Advokat yang tergabung pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B, Lantai 3, Nomor TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Jambi; Mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon; 4 Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan bukti-bukti Presiden, serta berkas yang dilampirkan dalam keterangan Pihak Terkait. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 184/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain: “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5 3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ditegaskan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa sebagai Pelindung Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU 25/2008 terhadap UUD 1945. 6 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa Pemohon, menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Yang dimaksud hak konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3. Bahwa dalam praktik beracara, subyek hukum yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 7 4. Bahwa para Pemohon dalam permohonan ini terdiri dari dua kualifikasi, yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII merupakan badan hukum publik, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX mempunyai concern terhadap berlakunya UU 25/2008, dengan alasan berikut: 5.1. Bahwa Pemohon I - H. JARIZAL HATMI, S.E., adalah tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Pemohon II - Drs. AMRI SWARTA, MM., tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan ASN, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Pemohon III - Drs. H. ZAINUN MANAF adalah pensiunan PNS yang saat ini merupakan tokoh masyarakat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci. Ketiga Pemohon menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013. 5.2. Bahwa Pemohon IV - ELIYUSNADI, S.Kom., M.Si. DPT. merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 yang kesehariannya mengabdikan diri sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh, merupakan Tokoh Masyarakat, dan Pemohon VII - DR. H. RASIDIN, M.Ag. Dosen IAIN Kerinci dan Unsur Tokoh Agama. Keduanya mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap masyarakat Kerinci, sehingga melekat pada diri kedua Pemohon hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan atas beda tafsir norma penyerahan aset yang diberlakukan terhadap pemekaran di wilayah para Pemohon tinggal. 5.3. Bahwa Pemohon V - Hj. MOR ANITA, S.E., M.M. merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 sebagai Pengurus MUI Kabupaten Kerinci dan Pengurus BKMT Kabupaten Kerinci yang mewakili Unsur Tokoh Perempuan, Pemohon VI - PAHRUDDIN KASIM, S.H., M.H., yang kesehariannya menjalankan 8 profesi sebagai Advokat dan merupakan Mantan Angota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2008, dan Pemohon IX – NOVANTRI, S.E. Ketiga-tiganya merupakan saksi sejarah dan menjadi bagian dari kelembagaan DRPD Kabupaten Kerinci, yang ketika masih menjabat, ikut menyetujui pelepasan aset-aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka menunjang pemerintahan persiapan sebagai daerah otonomi yang mandiri. 5.4. Bahwa Pemohon VIII - SATRIA GUNAWAN, merupakan Unsur Pemuda sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab masa depan kabupaten tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili bersama keluarga besarnya, yang secara langsung maupun tidak langsung, potensial pasti terkena dampaknya menjadi tinggal di kabupaten “miskin”, dalam hal norma yang diuji dimaknai agar seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten harus pindah tanpa ada hak dari Pemerintah Pusat untuk dibantu biaya pemindahan ibukotanya. 6. Bahwa Pemohon X adalah Bupati Kerinci Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 Tahun 2018, tentang pengangkatan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci tanggal 11 Oktober 2018. Adapun Pemohon XI, XII, dan XIII adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024, bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII secara bersama- sama bertindak selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang juncto Undang- 9 Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang merupakan satu kesatuan yang inheren dan tidak dapat dipisahkan sebagai badan hukum publik yang oleh dan karenanya dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Pemberian kedudukan hukum (legal standing) kepada Bupati dan DPRD sebagai Badan Hukum Publik telah berlangsung dan diakui dalam praktek berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008 dan Putusan Nomor 19/PUU- XI/2013 tanggal 30 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan: “[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian angka 3 menyebutkan, “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”, sedangkan angka 4 menyebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah inheren sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing)”; 10 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan serupa tentang kewenangan Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 huruf e UU 23/2014, yang menyatakan: “Kepala daerah mempunyai tugas: ………….. e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;” Selain itu, diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU 23/2014, yang menyatakan: “2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”, sedangkan angka 4 menyebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Dengan demikian, Pemohon X dan Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII inheren sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, termasuk pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Induk, tentu saja Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan subyek hukum yang secara aktual atau setidaknya potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tafsir ganda atas norma kewajiban penyerahan aset yang dimanfaatkan atau termasuk yang tidak dimanfaatkan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hal hendak melaksanakannya, yang juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Bupati maupun Pimpinan DPRD 11 Kerinci selaku Pejabat Daerah, manakala di kemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda lagi dari aparat penegak hukum (“APH”) hal mana dampak dari penyerahan aset dan/atau pelepasan aset yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh yang tidak wajib diserahkan, telah dapat dikategorikan menguntungkan orang/badan hukum publik lain, sehingga memenuhi unsur merugikan keuangan daerah. 7. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 8. Bahwa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; dan b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. 9. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal yang diuji, dengan alasan: 9.1. Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan diskriminatif karena kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal a quo memiliki makna 12 ambigu dan/atau multi tafsir, dan norma dalam Pasal 14 ayat (1) UU a quo tidak memberi kepastian hukum yang berkeadilan dan telah memperlakukan secara diskriminatif, yang sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para Pemohon, in casu masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang sejak awal berdirinya Kabupaten sampai saat ini mempunyai aset yang terletak di pusat ibukota Kabupaten, yang dengan berlakunya norma yang diuji kemudian dimaknai diwajibkan menyerahkan seluruh aset tersebut tanpa ada pengecualian, baik itu aset yang dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, maupun aset yang tidak dimanfaatkan, sedangkan terhadap pemilik aset dimaksud tidak diberi hak atas aset pengganti ataupun kompensasi. Selain itu, berkepanjangannya permasalahan serah-terima aset akibat multi tafsirnya makna aset yang wajib diserahkan tidak bisa lagi memberi kepastian hukum yang adil. Terlebih, untuk dapat diserahkan, pelepasan aset-aset yang telah tercatat sebagai kekayaan daerah, harus melalui persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci, yang potensial untuk menemui jalan buntu akibat tidak diberikannya persetujuan pelepasan oleh DPRD. 9.2. Pasal 14 ayat (1) UU a quo telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, karena dengan pemekaran berbentuk kota, justru yang membutuhkan biaya untuk membangun ibukota baru berikut infrastrukturnya adalah kabupaten induk, disamping juga daerah otonomi baru, sama pula membutuhkan biaya untuk menggerakkan roda pemerintahan yang baru. Akan tetapi, dalam norma yang mengatur hak atas bantuan dana alokasi khusus, pasal a quo menetapkan “sama persis” seperti dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru, yakni hanya daerah otonomi baru yang mendapatkannya. Padahal, daerah otonomi baru mendapat “warisan” wilayah eks ibukota kabupaten induk yang telah hidup dan “siap pakai”, serta telah pula mendapat hak berupa bantuan dana untuk pemerintahan persiapan dari Kabupaten Induk dan dari Pemerintah Provinsi. Pembebanan kewajiban kepada Kabupaten Kerinci yang tidak diimbangi dengan kewajiban konstitusional dari Negara untuk membantu memindahkan pusat 13 pemerintahan di tempat yang baru tersebut, telah menciptakan jurang ketidakadilan dan memperlakukan tidak sama atau diskriminatif kepada diri para Pemohon, terlebih Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII. 10. Bahwa dalam hal permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat pemisahan yang jelas dalam proses penyerahan aset yang dimanfaatkan kepada Kota Sungai Penuh dan dipertahankannya pemilikan atas aset kabupaten induk yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, menjadi lebih memberikan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon, dan proses pemindahan ibukota kabupaten induk menjadi berkeadilan dan tidak lagi ada perlakuan yang berbeda, dengan diberikannya hak untuk mendapat bantuan pemindahan ibukota, sehingga tujuan pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten induk dan daerah otonomi baru dapat dicapai secara bersama-sama dan tidak dibeda-bedakan perlakuannya, sebagai cerminan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, sebagai perseorangan WNI maupun Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII sebagai badan hukum publik, telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008. III. Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa sebagai kabupaten induk, Kabupaten Kerinci yang telah berdiri sejak tahun 1956 yang saat itu masih tergabung menjadi satu dengan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Provinsi Sumatera Tengah, kemudian pada tahun 1958 masuk dalam wilayah Provinsi Jambi menjadi Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, yang mengalami pemekaran pada tahun 2008, sebagaimana halnya 4 (empat) kabupaten lain di Provinsi tersebut yang lebih dulu mengalami pemekaran di tahun 1999, yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung, Sarolangun, Bangko, dan Bungo Tebo. Dari lima pemekaran kabupaten di Provinsi Jambi tersebut, 14 hanya Kabupaten Kerinci yang daerah otonomi barunya berbentuk “kota”, yakni Kota Sungai Penuh, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami perpindahan ibukota kabupaten, karena ibukota lamanya di Sungai Penuh masuk menjadi bagian dari wilayah daerah otonomi baru. 2. Bahwa atas perbedaan yang spesifik tersebut, permasalahan hukum yang muncul akibat pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh, adalah: Pertama, pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci berdampak secara historis, ekonomis dan sosiologis, mengingat sejak awal berdirinya Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci tahun 1956, Sungai Penuh telah menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, pendidikan, maupun kesehatan, yang didalamnya berdiri beragam bangunan perkantoran pemerintah maupun swasta dan berlangsung beragam aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan, yang sebagian diantaranya menjadi simbol keberadaan Kabupaten Kerinci yang bernilai sejarah/historis. Persoalan seperti ini tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten yang daerah otonomi barunya berbentuk kabupaten. Kedua, adanya kewajiban menyerahkan aset dan dokumen yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sedangkan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang berupa Gedung Kantor Bupati, DPRD, SKPD, Rumah Sakit, Pasar dan tanah, hampir sebagian terbesar terletak dan berada di wilayah yang kini berubah status menjadi Kota Sungai Penuh. Persoalan seperti ini pun tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru maupun pemekaran provinsi, karena lazimnya, letak ibukota kabupaten/provinsi baru berbeda wilayah atau terpisah jauh dengan letak ibukota kabupaten/provinsi induk. Ketiga, Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kepada Kota Sungai Penuh. Padahal, dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kota sebagaimana pemekaran di Kabupaten Kerinci, kabupaten induk justru membutuhkan dana untuk pengadaaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak. Persoalan seperti ini 15 pun tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten maupun provinsi baru, karena kabupaten/provinsi induk tidak dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya. 3. Bahwa berkaitan dengan norma tentang penyerahan aset dan pemberian bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, masing-masing diatur dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 ayat (7) huruf a: “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”; Pasal 14 ayat (1): “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 4. Bahwa hal yang menjadi POKOK PERMASALAHAN dalam pengujian materiil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, yang tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa adapun alasan permohonan uji materiil atau tafsir konstitusional baru diajukan setelah hampir dua belas tahun mekarnya Kota Sungai Penuh sejak 21 Juli 2008, adalah: pertama, karena tidak berkesudahannya perbedaan tafsir atas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo yang saling bertolak belakang antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kedua, sekalipun lahirnya UU Pemekaran di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari adanya persetujuan Bupati 16 dan DPRD Kabupaten induk, namun belum tentu tindakan persetujuan atau kesepakatan yang legal tersebut selalu konstitusional. Ketiga, permasalahan a quo tidak kunjung menemui titik temu, meskipun telah beberapa kali diselesaikan dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (8) UU a quo, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tak kunjung berakhir. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan tersebut sebenarnya juga terjadi pada pemekaran kabupaten menjadi kota di Kabupaten Bekasi-Kota Bekasi, Kabupaten-Kota Tasikmalaya, Kabupaten-Kota Tangerang, Kabupaten-Kota Bandung, Kabupaten Buton-Kota Bau-Bau, yang berdasarkan hasil studi banding DPRD Kabupaten Kerinci, diperoleh konklusi, bahwa secara umum sumber permasalahan berakar dari persoalan aset yang terletak di daerah otonomi baru dan pemindahan ibukota kabupaten induk, yang masih menyisakan persoalan konstitusionalitas berupa jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. 6. Bahwa oleh karenanya, untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU 25/2008 dengan dua alasan pokok, yakni: 1) Norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2) Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Alasan Pertama: Norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 8. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menyerahkan aset-aset yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh untuk menjalankan pemerintahan persiapan sampai menjadi pemerintahan yang mandiri, tidak tak terbatas pada bangunan gedung untuk menjalankan pemerintahan, gedung-gedung sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, jalan, jembatan dan berbagai aset bergerak, sebagaimana Memorandum of Understanding (MoU) dalam Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan 17 Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 11 Januari 2010. 9. Bahwa atas dasar MoU tersebut, 2 (dua) kewajiban utama Pemerintah Kabupaten Kerinci telah selesai ditunaikan, yakni: a. Kewajiban memberikan hibah uang penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), vide Bukti P-32. b. Kewajiban menyerahkan aset daerah yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa : tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan dan jalan, jaringan dan irigasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti serta aset tetap lainnya, diserahkan dalam tiga tahap sebagai berikut: 1) Tahap Pertama, dengan Berita Acara dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Nomor : 130/124/Adpum/2013 Nomor : 130/104/Tapem/2013 Penuh tanggal 26 Mei 2013, atas persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 05/DPRD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 24 April 2013, senilai Rp.127.616.490.440,- (seratus dua puluh tujuh milar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: a) Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial: 1. Terletak di Kecamatan Sungai Penuh: 27 Sekolah Dasar, 5 SLTP, 1 TK, 3 SMU, 1 Puskesmas, 2 Pustu, 1 Terminal Oplet, dan 1 Kantor Desa Sungai Jernih; 2. Terletak di Kecamatan Pesisir Bukit: 10 1 Sekolah Dasar, 2 SMP, 1 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat; 18 3. Terletak di Kecamatan Kumun Debai: 11 Sekolah Dasar, 1 SMP, 2 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat; 4. Terletak di Kecamatan Tanah Kampung: 4 Sekolah Dasar; 5. Terletak di Kecamatan Hamparan Rawang: 14 Sekolah Dasar, 1 SLTP, 1 SMK, 1 SMU, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan Kantor Camat; 6. Monumen Tugu Pembangunan; 7. Bangunan Ex Islamic Center dan Ex. Kantor Bupati Kerinci, Pos TPS Sungai Ning, RPH Gedang/Kantor LH Kota Sungai Penuh, Tanah RPH Desa Koto Duo, Mes Puti Masurai 2/Kantor Ex. Panwaslu. b) Aset berupa: 18 unit Sepeda Motor dan 21 Unit Mobil. c) Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. d) Aset milik Pemprov Jambi yang berada dalam Kota Sungai Penuh, yakni: 8 Kendaraan Roda dua, Rumah Dinas Ex. Koperasi/Rumah Dinas Wawako Sungai Penuh dan Ex. Kantor GOW/Inspektorat Kota Sungai Penuh/Ex. Kehutanan Provinsi. 2) Tahap Kedua, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor : 030/481/DPPKA/2016 Nomor : 028/178/DPPKA-5/2016 tanggal 24 Maret 2016, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Atas Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 17 April 2014, dengan nilai aset sebanyak Rp.23.385.938.539,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a) Aset berupa Tanah: 1) Tanah Hutan di Desa Talang Lindung 2) Tempat Pemakaman Umum di Desa S. Ning 19 3) Tanah Bangunan Gedung di Desa Amar Sakti (Pekarangan SMP 9) 4) Tanah Bangunan Pasar di Kel. Pasar S. Penuh (Pasar Beringin 1, Taman Kota MKS/Ex. Pasar Beringin 2, Pasar Tanjung Bujure) 5) Tanah Bangunan Pendidikan, terdiri dari 6 Gedung SD, 1 Gedung SMP, dan 1 Gedung SMK 6) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III 7) Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi 8) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar 9) Tanah Lapang Sepak Bola (Lapangan Koni dan Lapangan Merdeka) b) Aset berupa Gedung Bangunan Perkantoran: 1) Kantor BP3K Sungai Penuh di Sungai Penuh dan di Paling Serumpun 2) Kantor BP3K Pesisir Bukit di Sungai Liuk 3) Kantor BP3K Tanah Kampung di Tanah Kampung 4) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kel. Pasar Sei Penuh 5) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Bukit Kayangan 6) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Desa Gedang 7) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Kel. Pasar Sei Penuh c) Aset berupa Jalan Desa di SMUN 3 Rawang; d) Aset berupa Peralatan dan Mesin selain Kendaraan; 1) Alat Kantor: Traffict Light di Simpang Tugu, Marka Jalan, yang digunakan SKPD Dishub, Kominfo; 2) Handy Talky yang digunakan SKPD Inspektorat; 3) Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Camera Digital, Jam Elektronik, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Plastik, Lemari Kayu, Meja Kerja, PC Unit, Printer, White Board yang digunakan SKPD Kecamatan Hamparan Rawang; 20 4) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Mesin Ketik, Moubiler lainnya, Peralatan Studio Visual lain-lain, personal komputer, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Kumun Debai; 5) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Putar, Lemari Arsip, Meja Kerja, Meja Kayu/Rotan, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), PC Unit, Peralatan Studio Visual lain-lain, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Pesisir Bukit; 6) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Lemari Kayu, Meja Kerja, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Komputer, Meja Rapat, PC Unit yang digunakan SKPD Kecamatan Sungai Penuh; 7) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Peralatan Studio Visual lain-lain, PC Unit, Meja Biro, Rak Kayu yang digunakan SKPD Puskesmas Rawang; 8) Alat Musik/Band yang berada di SMK 1 Pesisir Bukit, SMU Negeri 1 Sungai Penuh dan SMU Negeri 4 Sungai Penuh 9) Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Mesin Bor, Mesin Kompresor, Mesin Las Listrik, PC. Unit Peralatan Las Karbit di SMK 5 Tanah Kampung 10) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Kumun Debai; 11) Filling Besi/Metal, Kursi Kayu/rotan/Bambu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, Personal Komputer lain-lain, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Pesisir Bukit; 12) Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Meja Kerja, PC Unit, Printer yang digunakan UPTD Kecamatan Sungai Penuh; 21 13) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Tanah Kampung; 3) Tahap Ketiga, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor : 100/21/II/Tapem/2018 Nomor : 130/001/Tapem/2018 tanggal 14 Februari 2018, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 04/KEP.DPRD/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Atas Penyerahan dan Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 14 Februari 2018, dengan nilai aset Rp.54.957.095.317,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). 10. Bahwa khusus terhadap kewajiban penyerahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti, Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan hak kepada Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang digunakan untuk membangun PDAM Pengganti. 11. Bahwa terhadap aset-aset Pemda Kab. Kerinci yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh akan para Pemohon gambarkan secara umum dalam peta sebagai berikut: 22 Keterangan: 1. Kecamatan Pesisir Bukit 2. Kecamatan Sungai Bungkal 3. Kecamatan Sungai Penuh 4. Kecamatan Pondok Tinggi 5. Kecamatan Kumun Debai (daftar asset 5 (lima) kecamatan tersebut secara rinci diuraikan dalam dalil point 12 di bawah ini) 12. Bahwa terhadap aset-aset Pemda Kab. Kerinci yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh tetapi masih digunakan oleh kabupaten induk, tersebar di lima Kecamatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh, yaitu: 1. Kecamatan Pesisir Bukit, Desa Koto Renah, berupa: Kantor Bupati Kerinci, dan Kantor-kantor Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Inspektorat, Bapeda; 23 RSUD Kabupaten Kerinci, Badan Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Kantor Dinas DUKCAPIL dan Kantor BKD, serta Hall Badminton; 2. Kecamatan Sungai Bungkal, Desa Koto Tinggi, berupa Kantor DPRD Kabupaten Kerinci, Kantor Dispora, Kantor Dinas Kehutanan, dan Kantor Dinas Kesehatan. Adapun di Kelurahan Dusun Baru: Rumah Dinas Wakil Bupati; 3. Kecamatan Sungai Penuh Kelurahan Pasar Sungai Penuh, berupa Kantor PKK dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan; 4. Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan Pondok Tinggi terdapat Rumah Dinas Sekda Kerinci; 5. Kecamatan Kumun Debai, Desa Air Teluh terdapat Rumah Dinas Bupati Kerinci dan di Desa Sandaran Galeh terdapat Kantor Dinas Sosial. 13. Bahwa, belakangan, terhadap ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo muncul penafsiran lain, yang memaknai bahwa seluruh aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dianut dan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penafsiran lain tersebut oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dibawa permasalahannya ke Gubernur, yang telah melalui berkali-kali pertemuan tidak membuahkan hasil. 14. Bahwa dengan munculnya tafsir ganda telah menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon sekaligus tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, oleh karena: Pertama, dalam hal seluruh aset diserahkan berikut aset yang tidak dimanfaatkan, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempunyai double aset Gedung Pemerintahan: Gedung Walikota dan Gedung Bupati. Pemberlakuan norma tersebut tidak adil dan diskriminatif, karena dengan penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai Gedung Pemerintahan alias zero asset, namun tidak pula diberi bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendapatkan (gedung) pengganti. Kedua, berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran itu sendiri, yang tidak lain untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berbanding terbalik, karena dengan pemekaran, justru pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan 24 pemindahan ibukota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, sebagai kekayaan daerah yang dimiliki kabupaten induk. Ketiga, bahwa dengan penyerahan keseluruhan aset milik yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh, pemerintahan Kabupaten Kerinci tetap dapat dijalankan dengan “menyewa atau meminjam-pakai” gedung yang baru diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hal tersebut jelas tidak berkeadilan dan memberikan perlakuan yang diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi konstitusi, hal mana hanya atas dasar pemekaran wilayah semata-mata, pemilik aset serta merta harus kehilangan aset dan berubah menjadi penyewa atau peminjam pakai, tanpa ada imbal balik, berupa hak untuk mendapatkan pengganti yang seimbang atas lepasnya kepemilikan atas aset yang justru tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru. Keempat, tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran Kota Sungai Penuh, hal mana dengan diserahkannya pula atas aset yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dipastikan menghambat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci pada khususnya, sehingga menghambat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 15. Bahwa, selain itu, terhadap munculnya tafsir lain atas ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, atas dasar alasan sebagai berikut: Pertama, dari berkali-kali langkah penyelesaian yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi, terdapat pertemuan yang bahkan melibatkan kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Jambi, BPN Provinsi Jambi, yakni pada pertemuan di Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya meminta agar Bupati Kerinci, incasu Pemohon X, segera menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti P-24). Akan tetapi, pemaknaan terhadap arti “menyerahkan sesuai dengan peraturan 25 perundang-undangan yang berlaku” tersebut menimbulkan perbedaan pemaknaan mengingat masih ambigunya tafsir dari pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo. Pada pertemuan lanjutan yang difasilitas Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2019 (vide Bukti P-31), DPRD Kota Sungai Penuh melalui Wakil Ketua DPRD menyatakan, bahwa dalam penyelesaian masalah aset, terdapat empat kategori aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh, yakni: (1) aset yang diserahkan; (2) aset yang tidak diserahkan; (3) aset yang dikerjasamakan; dan (4) aset yang perlu diberikan kompensasi. Namun, terhadap kategorisasi tersebut, Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak sependapat dan tetap berpendirian bahwa aset yang dimiliki Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh, meskipun tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh harus diserahkan, sehingga penyelesaiannya mengalami kebuntuan. Kedua, Gubernur Jambi yang oleh UU a quo ditunjuk sebagai satu-satunya Pejabat yang diberi diberi wewenang menyelesaikan perselisihan, telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Kementerian Dalam Negeri atau penyelesaian di tingkat Pusat nantinya, menurut para Pemohon tetap saja tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, disamping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif dan tidak berkekuatan hukum eksekutorial, output penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri hanya berupa “keputusan”, yang meskipun disebutkan “bersifat final”, akan tetapi dalam UU 25/2008 maupun UU 23/2014 tidak ditegaskan sebagai keputusan yang dikecualikan dari obyek gugatan Tata Usaha Negara atau tidak ditegaskan sebagai keputusan yang tidak dapat digugat lagi di peradilan, sehingga menurut UU Peratun, masih dapat diperkarakan di peradilan tata usaha negara, yang prosesnya berkepanjangan, bisa sampai banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini menjadi tidak sejalan dan bertentangan dengan asas litis finiri oportet, bahwa setiap perkara itu ada akhirnya. 26 Ketiga, pasal yang dimohonkan pengujian tidak memberikan kepastian hukum manakala terhadap Kepala Daerah, setelah selesai menyerahkan seluruh aset yang dimanfaatkan, kemudian masih diwajibkan pula menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan, padahal sisa aset a quo masih dimanfaatkan oleh kabupaten induk untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan ada yang bernilai sejarah, ada yang berbentuk tanah kosong yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru. Selain itu, aset sebagai kekayaan daerah, yang jika tindakan penyerahannya di kemudian hari ditafsirkan berbeda lagi – incasu a quo dinilai salah, sehingga dianggap merugikan keuangan daerah. Maka, hal tersebut dapat berdampak secara hukum, baik hukum keuangan daerah, keperdataan maupun pidana. Manakala dengan tafsir yang berbeda lagi di kemudian hari, keputusan penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap oleh aparat penegak hukum (“APH”) sebagai perbuatan pidana, hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum, yang jika tindakan melepaskan kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap merugikan Negara, c.q. Daerah, sehingga memenuhi unsur memperkaya orang/badan hukum publik lain, maka para Pemohon atau siapapun subyek hukum sebagai Pejabat yang menyetujui pelepasan aset, mengalami ketidakpastian hukum, karena berpotensi untuk berhadapan dengan sangkaan/dakwaan tindak pidana korupsi. Keempat, berkepanjangannya status aset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru tetapi terletak di wilayah daerah otonomi baru berdampak pada keengganan bagi kabupaten induk maupun daerah otonomi baru untuk mengeluarkan biaya perawatan maupun biaya renovasi atas aset. Bagi Kabupaten Kerinci misalnya, manakala hendak turun tangan membiayani renovasi aset, tentu saja akan membebani anggaran manakala setelah direnovasi diharuskan menyerahkan kepada Kota Sungai Penuh tanpa kompensasi. Sama halnya dengan Sungai Penuh, keraguan muncul untuk mengeluarkan biaya renovasi manakala belum ada kepastian hukum atas batasan aset yang diserahkan dan yang tidak diserahkan. 16. Bahwa, oleh karenanya, atas dasar uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo terbukti telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 27 17. Bahwa hal demikian juga menunjukkan, bahwa permasalahan hukum atas beda tafsir dalam penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan a quo bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang demi mewujudkan semangat otonomi daerah yang menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sejatinya mempunyai hubungan pertalian darah, diperlukan tafsir konstitusional sebagai tafsir resmi yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum. Terlebih lagi, bahwa norma yang ditetapkan Pembentuk Undang-Undang a quo telah terbukti menimbulkan multi tafsir yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, sehingga kebijakan tersebut merupakan legal policy yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan menciptakan ketidakadilan yang intolerable, sebagai prinsip-prinsip legal policy yang tidak dapat dibenarkan, yang oleh karenanya, terdapat alasan hukum yang cukup untuk diluruskan. 18. Bahwa agar supaya norma tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terdapat cukup alasan hukum untuk dimaknai bahwa aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh saja yang wajib diserahkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, dengan menggunakan tafsir gramatikal, yakni memaknai arti dari bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a UU a quo yang menyatakan: “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”. Secara tatabahasa, norma pasal tersebut mengandung arti bahwa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kedua, dengan menggunakan pendekatan secara a contrario, yang mengandung arti bahwa terhadap aset yang barang milik atau barang dikuasai dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib 28 diserahkan, sehingga aset tersebut tetap dapat dimiliki kabupaten induk. Pemaknaan dengan tafsir gramatikal dan secara a contrario tersebut diperkuat dengan argumentasi, bahwa seandainya Negara, c.q. Pembuat UU, berkehendak agar Pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara gramatikal, norma Pasal 13 ayat (7) huruf a akan berbunyi: “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Seluruh aset Kabupaten Kerinci, berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”. Ketiga, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, bahwa aset yang tidak ikut diserahkan pada kenyataannya memang masih digunakan oleh kabupaten induk untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti Gedung Bupati dan beberapa kantor SKPD yang satu unit bangunan atau satu kompleks dengan Perkantoran Bupati. Adapun pada sisi yang lain, Pemerintah Kota Sungai Penuh, pada saat permohonan uji materiil ini diajukan, sudah mempunyai Gedung Walikota sendiri dan beberapa Gedung Perkantoran SKPD. Keempat, dengan mendasarkan pada prinsip penghormatan atas pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga aset berupa tanah-tanah kosong yang tidak berdiri bangunan yang jual- belinya atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang dalam hukum agraria tidak ada larangan bagi subyek hukum untuk memiliki tanah di luar wilayah subyek hukum berkedudukan. Hal serupa pun lazim terjadi dalam praktek pemilikan aset di luar kabupaten, diantaranya: 1) Di Kabupaten Padang Pariaman, beberapa kantor SKPD Kabupaten terletak dan berada di Kota Pariaman antara lain: 1. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terletak di l. Dr. Soehardjo No.7, Kampung Baru, Pariaman Tengah, Kp. Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 2. Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman terletak di Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 29 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. Jend. Sudirman No.187, Alai Gelombang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 4. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. M. Syafei No. 10, Kecamatan Pariaman Tengah, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 5. Kantor DPRD Kabuapaten Padang Pariaman terletak di Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 2) Di Kabupaten Limapuluh Koto terdapat beberapa kantor SKPD yang terletak di Kota Payakumbuh,meski telah dimekarkan sejak tahun 1956 antara lain: 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Ibuh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. 7. Dinas Pertanian Kab Lima Puluh Kota terletak di Jl. Ade Irma Suryani, Labuh Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. 8. Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. 9. Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. 3) Rumah Dinas Camat Batipuh, Sepuluh Koto dan Batusangkar Kabupaten Tanah Datar terletak di Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang. 4) Beberapa aset perkantoran milik Kabupaten Bekasi terletak di Kota Bekasi antara lain; PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten bekasi, area parkir belakang Pemkot, lahan Bakso Lapangan Tembak, lahan Blue Mall dan Gedung Juang Tambun. 5) Beberapa aset Kabupaten Tasikmalaya berada di Kota Tasikmalaya antara lain; Pendopo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Gedung eks Sekda, eks Terminal Cilembang, Perpustakaan Umum. Kelima, dengan mendasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi oleh konstitusi, bahwa terdapat beberapa aset kabupaten induk yang secara turun-temurun diakui sebagai simbol 30 berdirinya Kabupaten Kerinci sejak 1956, yakni Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Negara/Rumah Dinas Bupati, yang melekat aspek historis dan menjadi symbol keberadaan atau eksistensi Kabupaten Kerinci, sehingga beralasan hukum untuk tetap dipertahankan. 19. Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka terhadap aset Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh dapat digolongan menjadi 4 (empat) kategori, yakni (1) aset yang diserahkan; (2) aset yang tidak diserahkan; (3) aset yang dikerjasamakan; dan (4) aset yang perlu diberikan kompensasi. Kategori aset yang diserahkan adalah aset yang dimanfaatkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyerahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, berikut kewajiban yang melekat pada aset yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf c UU a quo. Dalam hal masih terdapat hutang yang melekat pada aset dimaksud, kewajiban penyelesaian hutangnya ikut pula diserahkan. Terhadap aset kategori angka (2), (3) dan (4), yang merupakan aset yang tidak dimanfaatkan, tetap dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun dalam hal terhadap aset kategori angka (3) dan (4) hendak diberdayakan, maka inisiatif kerjasama dan/atau pemberian kompensasinya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan, model kompensasi sebagaimana kategori angka (4), telah pula diwujud-nyatakan dalam penyerahan PDAM Tirta Saksi, Pemerintah Kota Sungai Penuh memberi kompensasi uang sebesar Rp.6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. 20. Bahwa oleh karenanya, menurut para Pemohon, penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh sepanjang yang dimanfaatkan saja, mempunyai dasar dan alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan, karena adanya kondisi kekhususan tentang letak aset di wilayah pemekaran kabupaten menjadi kota, dan oleh karenanya pula, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, untuk dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan otonomi yang mandiri dan berkeadilan sosial, agar norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dalam UU 25/2008 tidak lagi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, melalui uji materiil ini memberikan kepastian hukum yang adil dan 31 menciptakan perlakuan yang tidak diskriminatif, dengan menyatakan kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal a quo inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “yang dimanfaatkan”, sehingga secara utuh, Pasal a quo menjadi berbunyi: “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”. • Alasan Kedua: Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 21. Bahwa dalam pemekaran Kota Sungai Penuh, yang mendapat bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur pemerintahan adalah daerah otonomi baru saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 25/2008, yang menyatakan: “Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan”. 22. Bahwa norma Pasal a quo telah menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan atau diskriminatif, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan: Pertama, bahwa pemekaran kabupaten menjadi kota seperti terjadi di Kerinci mempunyai “keistimewaan” atau “kekhasan” atau “kekhususan”, oleh karena yang dibebani kewajiban membangun ibukota baru adalah kabupaten induk, bukan Kota Sungai Penuh yang baru terbentuk. Namun demikian, Pasal a quo hanya memberi hak kepada Kota untuk mendapat bantuan dana alokasi khusus pembangunan pemerintahan, sedangkan Kabupaten Kerinci yang dibebani kewajiban memindahkan ibukota kabupaten induk ke tempat lain sama sekali tidak diberi hak. Kedua, bahwa Kota Sungai Penuh mendapat warisan ibukota kabupaten induk, sehingga tidak memerlukan pembiayaan untuk pengadaan/ pembebasan lahan ibukota. Sebaliknya, untuk membangun ibukota pindahan, kabupaten induk membutuhkan pembiayaan untuk pembebasan lahan, pembangunan fisik beserta infrastruktur prasarana penunjang. Ketiadaan bantuan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama, karena UU Pemekaran hanya menyebutkan memberi hak kepada daerah otonomi baru saja, sehingga dengan mengandalkan dana dari 32 APBD, pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci sampai saat ini belum terwujud. Ketiga, jurang ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif tersebut dapat diukur dengan memperbandingkan dengan kabupaten induk lainnya yang juga mengalami pemekaran, namun pemekarannya menjadi kabupaten baru, hal mana dalam proses pemekaran, kabupaten induk tidak diberikan hak atas dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, namun kepada kabupaten induk tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memindahkan ibukota. Hak atas bantuan dana alokasi khusus diberikan kepada kabupaten baru untuk membangun ibukota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya. Ketiadaan pemberian hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dirasakan tidak adil dan diskriminatif, serta sangat berat bagi Kabupaten Kerinci sebagai “ibu kandung” yang bukan tergolong “kabupaten kaya” dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mengandalkan pada hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karenanya, inconcreto, meski pemekaran sudah berlangsung dua belas tahun, pembangunan ibukota baru di kabupaten induk sebagai impian masyarakat Kerinci, masih jauh dari terwujud. Keempat, terjadi disharmoni pengaturan dengan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (vide UU No. 33 Tahun 2004, yang selanjutnya disebut “UU 33/2004”), hal mana menurut UU 33/2004, dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, Pemerintah Pusat menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah, yang dalam kegiatan khusus, diberikan ruang yang luas untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana alokasi khusus. Seharusnya, dalam hal norma pasal yang diuji a quo berkeadilan dan melindungi dari perlakuan yang diskriminatif, maka dengan pembebanan 3 (tiga) kewajiban ke pundak kabupaten induk, yakni: kewajiban memberikan dana hibah, kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dengan membangun ibukota baru di lokasi yang belum dimilikinya, dan kewajiban menyerahkan aset yang dimanfaatkan daerah otonomi baru yang terdapat di daerah pemekaran, diikuti pemberian hak konstitusional kepada kabupaten 33 induk untuk mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat. 23. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, agar supaya Pasal 14 ayat (1) UU a quo memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibukota, setidaknya melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atas norma yang diuji, dengan memaknai bahwa yang mendapatkan hak atas bantuan dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kota hasil pemekaran dan pemindahan ibukota kabupaten induk, adalah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. 24. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal a quo inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai: “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan”. Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “yang dimanfaatkan”, sehingga secara lengkap menjadi berbunyi: “barang milik/dikuasai yang 34 bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”; 3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai : “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarizal Hatmi, dengan NIK 1501160309590001; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Amri Swarta, MM., dengan NIK 1572011007590002; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainun Manaf, dengan NIK 1501042012440001; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., dengan NIK 1501171106680002; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 454/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, tertanggal 21 Agustus 2014; 35 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mor Anita, dengan NIK 1501154101740001; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci Masa Khidmat 2017-2022, Nomor Kep-147DP.P/MUI-JBI/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW.BKMT) Provinsi Jambi Nomor 03/SK.KRC/PW.BKMT/JBI/XI/2014 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD.BKMT) Kabupaten Kerinci, tertanggal 27 November 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Mhd. Rasidin, M.Ag., dengan NIK 1501081907740001; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satria Gunawan., dengan NIK 1501043103940001; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Ketetapan Musyawarah Daerah III DPD II KNPI Kabupaten Kerinci Nomor 09/TAP/MUSDA KE-III/KNPI- KERINCI/IX/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022, tertanggal September 2019; Fotokopi Ketetapan Musyawarah Daerah III DPD II KNPI Kabupaten Kerinci Nomor 10/TAP/MUSDA KE-III/KNPI- KERINCI/IX/2019 tentang Penetapan Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022, tertanggal 8 September 2019; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahruddin, S.H., dengan NIK 1501161111610003; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopantri, S.P., M.Si., dengan NIK 1501213011730001; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 377 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, tertanggal 23 Agustus 2004; 36 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Pertama Nomor: 130/124/Adpum/2013 Nomor: 130/104/Tapem/2013 tanggal 26 Mei 2013 antara H. Murasman sebagai Bupati Kerinci dengan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh dengan diketahui oleh H. Hasan Basri Agus sebagai Gubernur Jambi; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 05/DPRD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 24 April 2013; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Kedua Nomor: 030/481/DPPKA/2016 Nomor: 028/178/DPPKA-5/2016 tanggal 24 Maret 2016 antara H. Adirozal sebagai Bupati Kerinci dengan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh dengan diketahui oleh H. Zumi Zola Zulkifli sebagai Gubernur Jambi; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Atas Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 17 April 2014; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor: 100/21/II/Tapem/2018 Nomor: 130/001/Tapem/2018 37 tertanggal 14 Februari 2018 antara H. Adirozal sebagai Bupati Kerinci dengan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh dengan diketahui oleh H. Fachrori Umar sebagai Wakil Gubernur Jambi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 04/KEP.DPRD/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Atas Penyerahan dan Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 14 Februari 2018; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 17 Juli 2019; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset Daerah Lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 29 Agustus 2019; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adirozal, dengan NIK 1374012310610041; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-8242 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kerinci Provinsi Jambi, tertanggal 11 Oktober 2018; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edminuddin, SE., dengan NIK 1501090502700002; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuldi Herman., dengan NIK 1501060603770001; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Boy Edwar, M.M., dengan NIK 1501051601670001; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan 38 Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 25 September 2019; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 900/841/I/BPKD-2019, Perihal Laporan Menghadiri Rapat Fasilitasi Percepatan Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh di Jambi, tertanggal 12 Desember 2019; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 900/090/I/BPKAD-2017 perihal Informasi Pembayaran Dana Hibah ke Kota Sungai Penuh sebagai DOB, tertanggal 19 Januari 2017; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 77) sebagai Undang- Undang, tertanggal 17 Juli 1958; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, tertanggal 19 Maret 1956; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintahan dan Aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 11 Januari 2010; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 21 Januari 2020; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 034/736/Setda.Tapem-2/XII/2019, Hal: Rencana Penyerahan 39 Aset Pemkab Kerinci ke Pemkot Sungai Penuh Tahap III, tertanggal 19 Desember 2019; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 180/117/PPU/DPRD-2020, Perihal Penyampaian Risalah Paripurna, tertanggal 4 Mei 2020; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Rangka Penjadwalan Rapat Paripurna dan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2019, Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Dewan, tanggal 16 Maret 2020, beserta lampirannya; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Rangka Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD Kab. Kerinci dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 tentang Pengajuan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tanggal 18 Maret 2020, beserta lampirannya; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Pidato Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci pada Rapat Paripurna Masa Persidangan ke-1 dengan Acara Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, tertanggal 18 Maret 2020; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Sambutan Bupati Kerinci pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Kerinci dalam Rangka Persetujuan Rapat Paripurna terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi di Ruang Utama Kantor DPRD Kabupaten Kerinci, tertanggal 18 Maret 2020; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD Kab. 40 Kerinci dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tertanggal 18 Maret 2020; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 180/3/HK-2020 dan 06/DPRD/2020 tentang Pengajuan Uji Materil atas Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tertanggal 18 Maret 2020; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dan Bupati Kerinci Nomor 07/Kep.DPRD/2020 dan Nomor 180/Kep.84.a/2020 tentang Pengajuan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 18 Maret 2020; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 18 s/d 22 Februari 2020 dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci ke Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Laporan Hasil Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 18 s/d 22 Februari 2020 dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Kerinci ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal Februari 2020 dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci Nomor 030/450/IV/BPKPD- 2020 perihal Data Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Kab. Kerinci yang telah diserahkan dan rencana penyerahan ke Pemkot Sungai Penuh, beserta lampirannya, tertanggal 20 Mei 2020; 41 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci Nomor 030/852/IV/BPKAD- 2019 perihal Rencana Penyerahan Aset Pemkab. Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III, tertanggal 16 Desember 2019; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor S-4168/SETDA.PEM- OTDA-2.1/XII2019 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset, tertanggal 31 Desember 2019; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3726/SJ perihal Perintah Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 oleh Bupati Kerinci, tertanggal 26 Juni 2020; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor S-1485/SETDA.PEM- OTDA-2.1/VI/2020 perihal Pembinaan dan Pengawasan Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 26 Juni 2020; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor S-1574/SETDA.PEM- OTDA-2.1/VI/2020 perihal Pembinaan dan Pengawasan Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 6 Juli 2020; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor S-1600/SETDA.PEM- OTDA-2.1/VI/2020 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset, tertanggal 8 Juli 2020; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci Nomor 180/48/HK-2020 perihal Tentang Permohonan Tafsir Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Juli 2020; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci Nomor 030/640/BPKPD/2020 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset, tertanggal 3 Agustus 2020; 59. Bukti P-59 : Foto Perkantoran Walikota Sungai Penuh; 60. Bukti P-60 : Foto Perkantoran Kabupaten Kerinci; 61. Bukti P-61 : Foto Sebagian Perkantoran yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. 42 Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. dan Feri Amsari S.H., M.H., L.LM., yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: SAKSI PARA PEMOHON 1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. 1) Fungsi Pemerintahan Daerah (Otonomi) David Osborne dan Ted Gaebler (Reinventing Government, 1993) mengutarakan empat kebaikan desentralisasi. Pertama; desentralisasi lebih fleksibel daripada sentralisasi. Desentralisasi dapat lebih cepat merespon (menyesuaikan diri dengan) perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat (… they are far more flexible than centralized institutions; they can respons quickly to changing cirkumstances and customers needs). Kedua; desentralisasi lebih efektif dibandingkan dengan sentralisasi (decentralized institutions are more effective than centralized institutions). Ketiga; desentralisasi lebih inovatif daripada sentralisasi (decentralized institutions are for more innovative than centralized institutions). Keempat; desentralisasi mendorong kebangkitan moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih besar (decentralized institutions generate higher morale, more commitment, and greater productivity) (Reinventing, hlm. 252-252). Selanjutnya di bawah ini akan dicatat fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Pertama; fungsi kepemerintahan (bestuursfunctie) Seiring dengan perkembangan konsep “negara pelayanan” (the service state), fungsi pelayanan publik makin mengemuka (dipandang sebagai fungsi utama pemerintahan). Sejalan pula dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (the welfare state), ajaran demokrasi materil atau demokrasi sosial, ajaran negara hukum sosial, dan ajaran hak asasi sosial, fungsi pelayanan publik makin dimaknai sebagai fungsi kesejahteraan. Tugas utama negara cq. pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam 43 konteks sistem konstitusi Indonesia, fungsi mewujudkan kesejahteraan umum ini menggunakan ugkapan mewujudkan (kesejahteraan umum), sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Otonom terutama mengenai fungsi pelayanan publik, sedangkan fungsi ketertiban, keamanan dan pertahanan pada dasarnya senantiasa pada Pemerintah Pusat. Hal ini mengandung makna, fungsi utama Pemerintah Daerah (otonom) adalah melayani kepentingan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di semua Pemerintahan Daerah (otonom) di berbagai negara, urusan otonomi (urusan rumah tangga daerah) ada di bidang pelayanan publik yang bertalian dengan kesejahteraan termasuk kenyamanan masyarakat. Kedua; fungsi managemen penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini untuk lebih memungkinkan atau menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Membagi urusan pemerintahan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah diharapkan penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif. Selain jumlah urusan lebih “manageable” juga dapat menghindari birokratisasi berlebihan. Ketiga; fungsi historis. Jauh sebelum Inggris menjelma menjadi negara kesatuan, begitu pula Belanda, telah ada satuan-satuan pemerintahan mandiri dalam wilayah-wilayah yang bersifat lokal. Ketika terbentuk negara kesatuan, satuan-satuan pemerintahan lokal tersebut tetap dibiarkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak dijadikan urusan pemerintahan pusat. Bagaimana Indonesia? Sebelum masa kolonial telah ada satuan-satuan pemerintahan asli yaitu kerajaan-kerajaan asli dan satuan pemerintahan dalam satuan masyarakat hukum adat (adatrechtsgemeenschappen), seperti desa, gampong nagari, marga, dll). Dalam tatanan ketatanegaraan kolonial (Hindia Belanda) satuan- satuan pemerintahan asli tetap “dipertahankan” dan disesuaikan dengan kepentingan dan bentuk-bentuk hubungan dengan pemerintah kolonial. Pada masa kolonial dikenal satuan-satuan pemerintahan asli: “zelfbesturende landschappen, landshappen, dan pemerintahan desa (atau yang semacamnya). 44 Perlu juga ditambahkan, selain tiga macam pemerintahan asli dan pemerintahan yang dibentuk tetapi dijalankan penduduk asli, didapati juga satuan pemerintahan daerah lain yaitu provinsi dan kota (Provencie dan Gemeente). Di masa kemerdekaan, satuan-satuan pemerintahan daerah tersebut tetap dipertahankan, kecuali swapraja, dengan maksud; baik untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan maupun sebagai cara memelihara kesinambungan historis satuan-satuan pemerintahan asli tersebut. Keempat; sebagai sarana pendorong perubahan sosial. Politik pemerintah kolonial membiarkan satuan pemerintahan asli seperti pedang bermata dua. Di satu pihak seolah-olah sebagai cara menghormati satuan pemerintahan asli. Di pihak lain, perubahan-perubahan dapat dianggap “mengusil”, yang dapat berdampak pada ketertiban dan keamanan. Karena itu, tidaklah mengherankan, unsur-unsur seperti modernisasi pemerintahan, pembangunan sosial ekonomi rakyat tidak boleh menjadi bagian dari fungsi pemerintahan asli. Bagaimana setelah merdeka? Cukup banyak perhatian pemerintah terhadap pemerintahan. Selain dijamin secara konstitusional (Pasal 18 UUD 1945) didapati berbagai upaya pembangunan, baik dalam bentuk perangkat peraturan perundang-undangan maupun program-program khusus desa. Bahkan sampai diadakan kementerian desa. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi bertriliun-triliun dana alokasi khusus untuk desa. Apakah berbagai perangkat dan kebijakan tersebut sudah mengubah desa menjadi satuan pemerintahan dan masyarakat “gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo” – masyarakat hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial? Dalam makna rata-rata, terkesan desa tidak mengalami perubahan, baik sistem pengelolaan pemerintahan, peri kehidupan sosial dan ekonomi. Pertanyaannya: Mengapa dasar konstitusional, berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan kementerian desa, penumpukan uang triliunan ke desa, dan berbagai program lainnya belum juga secara prinsipil mewujudkan rakyat desa yang adil dan makmur dan keadilan sosial? Meminjam seruan yang terus-menerus dikumandangkan almarhum Bung Hatta - bahkan sejak masa pergerakan yang beliau pinjam dari ajaran Robert Owen (Inggris), yaitu membangun rakyat agar selfhelp. Fungsi utama negara cq 45 pemerintahan adalah membangun rakyat yang mandiri dan mempunyai harga diri dan insyaf untuk mengubah nasib, mencapai kemajuan. Rakyat – baik karena keterbelakangan maupun kemiskinan – tidak memiliki kapasitas untuk menghidupkan sendiri mesin perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Seorang atau masyarakat akan berubah, menjadi dinamis kalau dalam diri mereka ada kapasitas untuk berubah. Disinilah peran pemerintah cq pemerintah daerah untuk mengubah masyarakat, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengubah diri sendiri apalagi “selfhelp”. Kelima; fungsi demokrasi. Dari segi demokrasi fungsi pemerintahan daerah (otonomi) mencakup fungsi partisipasi publik dalam pengisian jabatan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Selain fungsi mengisi jabatan dan kontrol, demokrasi mengandung makna, rakyatlah yang menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana cara rakyat akan diperintah. Secara sederhana, demokrasi – menurut para ahli – tidak hanya memberi hak kepada rakyat memilih mereka yang memerintah, tetapi rakyat juga menentukan cara mereka semestinya diperintah (the people to be governed). Keenam; fungsi kebhinekaan. Otonomi daerah, apalagi dalam makna otonomi riil dijalankan atas dasar kenyataan. Kenyataan riil, yang ada pada setiap daerah. Baik secara sosial, kultural, ekonomi, struktur kependudukan, geografi dan lain- lain, didapati berbagai perbedaan. Dari segi kebinekaan itu, otonomi berfungsi menyelenggarakan pemerintahan dengan memperhatikan secara sungguh- sungguh perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti ungkapan seorang ahli; menyamaratakan sesuatu yang tidak sama (yang berbeda), dapat menimbulkan ketidak adilan seperti membedakan yang sama yang akan berujung pada berbagai bentuk ketidakpuasan. 2) Merancang dan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Menurut konsep yang umum, pemerintahan yang baik mencakup hal-hal seperti: memiliki legitimasi demokratik, akuntabel, menjamin hak asasi, berdasarkan negara hukum, ada desentralisasi. Dalam catatan ini, pemerintahan daerah yang baik (good governance, behoorlijk bestuur) bukan hanya bersih dari korupsi. Pemerintah daerah yang baik mencakup pula bersih dari nepotisme, kolusionisme, inefisiensi, inefektif, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang tepat (supra), mengkedepankan pelayanan publik untuk 46 mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa faktor untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik seperti kepemimpinan, tatanan birokrasi, tatanan etik dalam menjalankan pemerintahan. Namun, tidak kalah menentukan, pemerintahan daerah (otonom) akan berhasil apabila cukup jaminan “zelftandigheid”, kecukupan wewenang, dan kecukupan sumber daya baik sumber daya ekonomi cq. keuangan, sumber daya sosial cq. sumber daya manusia, dan budaya selfhelf (supra). Berdasarkan hal itu, sistem pemerintahan daerah (otonom) dijalankan atas dasar otonomi luas bahkan seluas-luasnya. Sekarang, perkenankan saya menyampaikan catatan yang bertalian dengan permohonan perkara ini. Sebelum sampai pada substansi permohonan. Catatan ini akan didahului dengan beberapa pertimbangan. Pertama; tentang pemaknaan Undang-Undang Dasar untuk menguji suatu undang-undang. Pemohon mengajukan pengujian terhadap dua ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2008 (tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi). Mendahului catatan atas permohonan tersebut, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan: Pertama; ketentuan UUD 1945 yang mengatur pengujian terhadap undang- undang. UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) menyebutkan - antara lain: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Apakah yang dimaksud “Undang-Undang Dasar”? Apakah hanya terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam “batang-tubuh” UUD. Apakah ketentuan Undang-Undang Dasar hanya terbatas pada “bunyi kata-kata” atau “words/woorden” yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar? Seandainya Undang-Undang Dasar hanya diartikan terbatas pada “batang-tubuh”, timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan Pancasila (sebagai dasar negara) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam tatanan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Bagaimana kedudukan konsep-konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar seperti konsep demokrasi (politik dan sosial), konsep negara hukum (normatif 47 dan sosial), konsep hak asasi manusia (civil, politik, dan sosial). Apakah Pancasila, Pembukaan, konsep-konsep kenegaraan yang menjadi “staatsidee” Undang-Undang Dasar, termasuk pula hal-hal yang disebut “fundamental principles of law”, tidak seyogyanya termasuk yang mesti menjadi ukuran – bahkan dapat lebih mendasar dalam menguji suatu undang-undang. Perlu juga dpertimbangkan unsur-unsur “reasonableness” untuk menentukan suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Diberbagai negara yang menjalankan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, pengujian tidak semata-mata diukur dari “bunyi” Undang-Undang Dasar. Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin John Marshall memutus perkara “Marbury v. Madison” (1803) tidak ada ketentuan tentang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada saat itu belum dikenal ajaran Kelsen: “Stufenbau des Recht” atau “the hirarchy of law”. Putusan Marbury v. Madison semata-mata sebagai konstruksi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan Undang-Undang Dasar termasuk sebagai “the supreme law of the land”. Begitu pula dalam kasus “baby boom”. Mahkamah Agung membenarkan penggunaan dasar “war power” untuk mengatur harga dan sewa rumah, meskipun sudah tidak ada lagi perang. Penggunaan “war power” yang mengesampingkan ketentuan konstitusional “freedom of contract”, untuk memenuhi “rasa keadilan” bagi prajurit-prajurit veteran yang membutuhkan rumah setelah kembali dari medan perang (Perang Dunia Kedua). Di Perancis, Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel) mengembangkan “constitutionnal block provisions”. Pemeriksaan konstitusionalitas, Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Parlemen (Assemblé National dan Senat), tetapi belum disahkan Presiden, dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi untuk diuji. Dalam perkembangan, Dewan Konstitusi tidak hanya menguji terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga diuji terhadap – antara lain – Pembukaan Undang-Undang Dasar (Pembukaan UUD 1946, Pembukaan UUD 1958), Piagam Hak Asasi 1789 (Droit de l’Homme et du Citoyen, 1789). Bagaimana dengan Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 48 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)? Kedua; kedudukan Pemerintahan Daerah sebagai subyek hukum. Apakah “Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah subyek hukum”? Subyek hukum dapat berupa orang perorangan (natuurlijk person, natural persoon), atau badan hukum (rechtspersoon, legal person/legal entity), yang dibedakan antara badan hukum keperdataan (privaat rechtspersoon, private legal entity) dan badan hukum publik (publiek rehtspersoon, public legal entity). Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah satuan pemerintahan otonomi teritorial (teritoriaal autonomie). Secara hukum maupun doktrin, satuan pemerintahan otonomi, baik yang bersifat teritorial (seperti Pemerintahan Kabupaten Kerinci), maupun yang bersifat fungsional, adalah badan hukum publik, karena itu secara hukum adalah subyek hukum (legal person). Sebagai subyek hukum, satuan Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah pemikul hak dan kewajiban hukum. Sebagai satuan pemerintahan, pemerintahan Kabupaten Kerinci, memikul hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan terutama yang bertalian dengan kesejahteraan umum di samping ketertiban dan keamanan umum. Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (supra), pemerintahan daerah seperti Kabupaten Kerinci, tidak hanya memerlukan wewenang memerintah (besturen bevoegdheid). Tidak kalah penting ketersediaan sumber daya (resorces) baik berupa tenaga yang cakap dan berpengalaman, maupun sumber daya ekonomi dan keuangan yang cukup (supra). Pemekaran Kabupaten Kerinci dengan membentuk Kota Sungai Penuh, dalam hal tertentu tidak hanya membagi wilayah, tetapi sumber daya, termasuk meniadakan atau mengurangi sumber daya tertentu seperti sumber daya keuangan yang selama ini ada dalam lingkungan wewenang Kabupaten Kerinci berpindah menjadi sumber daya dalam lingkungan wewenang Kota Sungai Penuh. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Kerinci menjalankan tugas pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat banyak. Dapat dipastikan, bukan itu maksud pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemekaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan 49 pelayanan umum dan kesejahteraan umum. Tetapi lain harapan, lain pula kenyataan (lain “das Sollen”, lain “das Sein”). Mengapa? Sumber utama persoalan ini adalah Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 yang oleh Pemohon dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (diuraikan di bawah). Ketiga; apakah Pemohon memenuhi kriteria yang diatur UUD 1945 Pasal 25D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (7) huruf a yang berbunyi: 1. UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 2. UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”. 3. UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan terhadap yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan-ketentuan di atas dapat dibedakan antara “subyek hukum” yang dijamin Undang-Undang Dasar dan “obyek hukum” yang menjadi sasaran yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Pertama; tentang “subyek hukum” Apakah makna “setiap orang” hanya diartikan terbatas pada “orang perorangan” (naturlijkpersoon), atau mencakup juga orang dalam makna “badan hukum” (rechtspersoon)? Badan hukum – seperti halnya orang-perorang – adalah pemikul hak dan kewajiban hukum. Bahkan badan hukum publik – seperti daerah otonom – selain memikul hak dan kewajiban keperdataan, juga memikul hak dan kewajiban publik yaitu membuat keputusan yang mengikat publik dan melakukan pelayanan publik. Berdasarkan pengertian di atas, sesuai dengan perkembangan cakupan pengertian “orang”; perkataan “setiap orang” dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang disebutkan di atas – demikian pula Pasal-pasal lain – harus dimaknai termasuk juga badan hukum baik badan hukum keperdataan maupun badan hukum publik. Kabupaten Kerinci sebagai daerah otonom adalah badan hukum 50 publik, karena itu termasuk ke dalam makna “setiap orang” dalam ketentuan Undang-Undang Dasar yang disebutkan di atas. Kepentingan hukum daerah otonom (seperti Kabupaten Kerinci), di dalam dan di luar pengadilan – baik berdasarkan undang-undang ataupun secara hukum (van rechtswege) diwakili Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Berdasarkan catatan di atas, Kabupaten Kerinci memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam setiap persoalan hukum – yang dalam hal ini sebagai Pemohon pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2008. Kedua, tentang “obyek hukum” 1. UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) memuat “hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum”. 2. UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) memuat “hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”. 3. UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) memuat “hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Menurut Pemohon, ketentuan-ketentua Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1), merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar a quo, karena itu ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang diatur Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) khususnya: “hak atas perlakuan yang sama didepan hukum, hak atas perlakuan yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif”. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, didapati beberapa hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) yang merugikan hak konstitusional Pemohon, yang bertentangan dengan ketetuan Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), yaitu: Pertama, tentang Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur “pemindahan asset” dan lain-lain yang ada dalam kekuasaan (dimiliki) Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. Aset-aset tersebut – antara lain – Kantor Kabupaten Kerinci, 51 Kantor-kantor satuan pemerintahan yang lebih rendah yanag berada didalam lingkungan wewenang Kabupaten Kerinci, berbagai fasilitas pelayanan umum (seperti Rumah Sakit Kabupaten), yang setelah pemekaran berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan daerah otonom yang baru serta merta memiliki berbagai asset untuk menjalankan pemerintahan. Dipihak lain, Kabupaten Kerinci sebagai satuan pemerintahan daerah lama, yang harus memindahkan pusat pemerintahan dan pusat-pusat pelayanan umum lainnya harus membangun pusat pemerintahan baru (di luar kota Sungai Penuh) justeru kehilangan berbagai aset sebagai sarana dan sumber menjalankan pemerintahan. Kabupaten Kerinci justeru harus mengadakan (membangun) berbagai sarana perkantoran dan fasilitas pelayanan baru. Mengapa hal semacam ini yang terjadi? Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 yang mewajibkan Kabupaten Kerinci menyerahkan berbagai asset Kabupaten Kerinci yang terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh. Meskipun (ketentuan) hukum itu – seperti diutarakan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes – hukum adalah suatu “perjalanan pengalaman”, bukan logika (The life of the law has not been logic, it has been experience), tetapi menurut hemat saya, hukum tetap harus logis (mencerminkan suatu logika) baik logis dalam dasar-dasarnya maupun hubungan antara norma itu sendiri, agar hukum dapat tersusun sebagai satu sistem. Sekedar mengikuti pengalaman dan mengabaikan logika dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum, seperti yang terjadi pada Kabupaten Kerinci. Mengapa? Pembentukan Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan otonom atau mandiri (zelfstandig), mengakibatkan Kabupaten Kerinci “kehilangan” berbagai aset di bawah kekuasaannya. Dipihak lain, Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan otonom yang baru serta merta memiliki segala aset yang diperlukan baik untuk menjalankan pemerintahan maupun untuk pelayanan publik. Hal tersebut berbeda dengan pemekaran seperti membentuk kabupaten atau provinsi baru yang membagi kabupaten atau provinsi lama. Kabupaten atau provinsi lama, terutama akan menyerahkan “wilayah” dan fungsi pemerintahan yang berada dalam wilayah baru tersebut. 52 Kabupaten asalnya atau provinsi lama tetap menguasai aset yang ada dalam wilayah (seperti aset dalam pusat pemerintahan yang telah ada). Pengalaman semacam ini tidak dapat begitu saja diterapkan pada pemekaran seperti pembentukan daerah otonomi Kota Sungai Penuh. Tidaklah logis dan tidak adil, Kabupaten Kerinci yang disatu pihak harus menyerahkan semua aset dan fasilitas pelayanan umum yang berada dalam Kota Sungai Penuh, dan harus membangun sarana, prasarana, dan fasilitas baru dengan segala beban yang harus menjadi tanggungannya (ditanggung sendiri). Kedua, tentang dana alokasi perimbangan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2008, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan: “Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan: “Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan-ketentuan di atas, hanya mengatur alokasi dana untuk Kota Sungai Penuh. Tidak menyebut alokasi dana untuk Kabupaten Kerinci, Sepintas lalu, ketentuan-ketentuan di atas memenuhi syarat-syarat logika dan pengalaman. Sebagai sesuatu satuan pemerintahan baru, sudah semestinya Kota Sungai Penuh diberi alokasi dana khusus agar dapat menata dan menjalankan pemerintahan. Dipihak lain, Kabupaten Kerinci sebagai satuan pemerintahan yang “existing”, telah mempunyai sumber-sumber cq sumber keuangan, baik yang berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun sumber pendapatan asli. Namun pembentuk undang-undang melupakan dua hal: (1) Meskipun Pemerintahan Kota Sungai Penuh adalah satuan pemerintahan baru, tetapi telah mendapat pelimpahan segala aset, sarana, prasarana, berbagai fasilitas pelayanan umum, termasuk berbagai sumber pendapatan asli daerah yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh yang semula ada di bawah penguasaan dan kepengurusan Kabupaten Kerinci. (2) Kabupaten Kerinci harus memindahkan pusat pemerintahan kabupaten ketempat lain dan harus mengadakan (membangun) sarana, prasarana baru seperti Kantor Kabupaten dan menyediakan berbagai fasilitas umum untuk 53 menjalankan pelayanan publik. Sudah semestinya Kabupaten Kerinci memperoleh juga – bahkan lebih memerlukan alokasi dana khusus sebagai akibat pemekaran tersebut, tetapi yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan di atas hanya alokasi dana untuk Kota Sungai Penuh. Paling tidak – semestinya Kabupaten Kerinci memperoleh juga alokasi dana khusus untuk kepentingan seperti mendirikan/ membangun pusat pemerintahan termasuk mendirikan Kantor Kabupaten dan lain sebagainya. Ketiga, tentang kepastian hukum dan keadilan Meskipun dapat terjadi “tension”, bahkan “pertentangan” antara “keadilan” dan “kepastian hukum”, tetapi dua hal tersebut sama-sama merupakan fungsi bahkan tujuan paling esensial setiap aturan hukum. Karena itu yang satu tidak boleh menafikan yang lain, apalagi meniadakan keduanya. Hukum yang tidak pasti, bukan saja dapat meniadakan keadilan, tetapi dapat menimbulkan kekacauan hukum, atau sekurang-kurangnya hukum menjadi sesuatu yang tidak efisien dan tidak efektif. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2008, yang mengatur pemindahan asset dan lain-lain dari kekuasaan Kabupaten Kerinci ke dalam kekuasaan Kota Sungai Penuh, termasuk jenis ketentuan yang tidak mengandung kepastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut, baik yang bersifat substantif maupun prosedural. Ketidakpastian hukum tersebut – antara lain – bertalian dengan disatu pihak hak-hak Kabupaten Kerinci dan dipihak lain tidak ada kepentingan mengenai bentuk dan substansi kewajiban yang harus dipenuhi Kota Sungai Penuh. Akibat tidak ada kepastian yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 cq Pasal 13 ayat (7) huruf a, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), proses peralihan asset tersebut berlarut-larut. Hal-hal tersebut menghadapkan Kabupaten Kerinci yang harus memikul beban seperti pemindahan pusat pemerintahan, membangun fasilitas umum dan fasilitas pelayanan publik baru. Pertanyaannya: “Apakah persoalan-persoalan keadilan dan kepastian hukum merupakan persoalan konstitusional?” Pertanyaan lain: “Apakah soal- soal keadilan dan kepastian hukum merupakan hak konstitusional sehingga penerapannya tidak boleh bertentangan dengan asas dan norma konstitusi cq Undang-Undang Dasar?”. 54 Baik secara yuridis maupun doktrin, pranata pengujian atas peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi, atau tindakan administrasi, hadir – antara lain – berdasarkan konsep tata urutaan (hierarki) peraturan perundang- undangan. Undang-Undang Dasar merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law). Di atas telah dicatat mengenai “constitutional block provisions”, yang memahamkan “konstitusi” tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar, melainkan termasuk pula – antara lain – Pembukaan Undang-Undang Dasar, asas-asas hukum yang fundamental (the fundamental principles of law). Untuk Indonesia – seperti telah dikemukakan - apakah tidak semestinya Pancasila, Pembukaan, asas-asas hukum fundamental (selain UUD 1945) tidak termasuk “constitutional block provisions”. Dalam ajaran Kelsen, hal-hal fundamental di luar Undang-Undang Dasar – seperti Pancasila – digolongkan sebagai “Grund Norm”. Pancasila – seperti diajarkan Prof. Notonegoro – adalah “staat fundamental norm” yang mendasari semua norma hukum nasional yang semestinya menjadi patokan hal-hal seperti keadilan, kepastian hukum dan lain- lain. Walaupun ada di luar tata urutan hukum positif cq peraturan perundang- undangan, merupakan kemestian suatu peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi, atau tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan asas hukum fundamental. Sebagai konsekuensi, segala sesuatu yang “tercantum” dalam “constitutional block provisions”, merupakan ketentuan-ketentuan konstitusional yang merupakan “the higher law”. Hak-hak setiap orang – seperti hak atas keadilan, hak atas kepastian hukum merupakan “constitutional rights”. Sebagai “constitutional rights” hal tersebut termasuk ke dalam kelompok “the higher law”. Di atas telah dicatat, hak-hak atas keadilan dan hak atas kepastian hukum secara “positiefrechtelijk” tercantum dalam Undang-Undang Dasar, cq Pasal 28D ayat (1) huruf a, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Telah pula dikemukakan, pengertian “setiap orang” mencakup “orang dalam arti manusia” (natural person) dan badan hukum (legal person). Kabupaten Kerinci sebagai daerah otonom merupakan badan hukum cq badan hukum publik (public legal person/publiek rechtspersoon), karena itu berhak atas hak-hak konstitusional seperti hak atas keadilan dan kepastian hukum. 55 Berdasarkan catatan di atas, dapat disimpulkan: Pertama; hak atas keadilan dan kepastian hukum merupakan hak konstitusional (constitutional rights) setiap orang, baik orang perorangan maupun badan hukum. Kedua; hak-hak konstitusional, baik yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar atau yang termasuk “constitutional block provisions”, seperti hak atas keadilan dan kepastian hukum, merupakan “the higher law”. Segala peraturan perundang- undangan, keputusan administrasi, atau tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum, adalah bertentangan dengan “hak-hak konstitusional”, yang dijamin dan dilndungi Undang-Undang Dasar atau “constitutional block provisions” pada umumnya. Ketiga; sebagai badan hukum, “orang”, yang memikul hak dan kewajiban mandiri – baik hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan maupun publik – Kabupaten Kerinci berhak atas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi cq Undang-Undang Dasar. Keempat; berdasarkan catatan di atas, ternyata ketentuan-ketentuan Undang- Undang No. 25 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (7) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1), tidak cukup mencerminkan dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Kabupaten Kerinci. Kenyataan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1). 2. Feri Amsari S.H., M.H., L.LM., A. POKOK PERMASALAHAN The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm– the lower one-is determined by another-the higher-the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity –Hans Kelsen, General Theory of Law and State- 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa, “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang 56 berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”; maka yang menjadi pokok permasalahan dalam norma dimaksud adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa, “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam norma dimaksud adalah mengenai tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif. B. Pilihan Hukum dalam Pemekaran Daerah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berdasarkan Optik Hukum Administrasi Negara Kebijakan pemekaran pada hakikatnya bertujuan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan publik dan kehadiran negara dan pemerintah di setiap kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, pemekaran sebuah daerah bertujuan untuk melakukan akselarasi pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan tertinggal, penguatan identitas keindonesiaan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sehingga negara akan dirasakan kehadirannya sangat riil oleh masyarakat, dan sebagai upaya untuk penjagaan wilayah aktif dalam rangka membangun pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Namun konsep pemekaran yang ideal tersebut tidak diilhami secara kompleks di dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Pasalnya, kedua norma di dalam UU a quo dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dinilai memiliki makna ambigu dan/atau multi tafsir sehingga tidak memberi kepastian hukum yang berkeadilan bagi para Pemohon, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Padahal sejak awal berdirinya Kabupaten sampai saat ini mempunyai aset yang terletak di pusat ibukota 57 Kabupaten, yang dengan berlakunya norma yang diuji kemudian dimaknai diwajibkan menyerahkan seluruh aset tersebut tanpa ada pengecualian, baik itu aset yang dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, maupun asset yang tidak dimanfaatkan. Lebih lanjut Riyas Rasyid (1997) menukilkan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan/meningkatkan status kota yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Itu sebabnya, dari dinamika demokrasi lokal yang ada tercatat beberapa alasan utama daerah mengajukan usul pemekaran antara lain meliputi: 1. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Di mana, menurut Data Inspektorat Jenderal Kemendagri Tahun 2019, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah. 2. Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif 3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk. 4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Di mana, kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan. 5. Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang. Di mana, insentif fiskal yang dijamin oleh undang-undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumberdaya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar itu, Pasal 14 ayat (1) UU a quo dinilai merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, karena dengan pemekaran berbentuk kota, justru yang membutuhkan biaya untuk membangun ibukota baru berikut infrastrukturnya adalah kabupaten induk, disamping juga daerah otonomi baru, 58 sama pula membutuhkan biaya untuk menggerakkan roda pemerintahan yang baru. Akan tetapi, dalam norma yang mengatur hak atas bantuan dana alokasi khusus, pasal a quo menetapkan “sama persis” seperti dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru, yakni hanya daerah otonomi baru yang mendapatkannya. Padahal, daerah otonomi baru mendapat “warisan” wilayah eks ibukota kabupaten induk yang telah hidup dan “siap pakai”, serta telah pula mendapat hak berupa bantuan dana untuk pemerintahan persiapan dari Kabupaten Induk dan dari Pemerintah Provinsi. Perlu diketahui, dalam batas penalaran yang wajar, penggabungan dan pemekaran daerah itu setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang meliputi: 1. syarat administrasi; 2. syarat teknis; dan 3. fisik kewilayahan. Ketiga komponen ini merupakan prasyarat yang harus ada sebelum proses penggabungan dan/atau pemekaran daerah dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru. Adapun yang menjadi syarat administrasi dalam penggabungan dan/atau pemekaran adalah bagi provinsi maka syarat administrasinya wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota dari daerah yang akan digabung/dimekarkan serta harus mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi induk dan gubenur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang menjadi syarat teknis dari pembentukan daerah baru adalah sebagai berikut meliputi beberapa dibawah ini: a. Kemampuan ekonomi; b. Potensi daerah; c. Sosial budaya; d. Sosial Politik; e. Kependudukan; f. Luas daerah; g. Pertahanan; 59 h. Keamanan; i. Kemampuan keuangan; j. Tingkat kesejahteraan masyarakat; k. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah; l. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Berikutnya yang menjadi syarat fisik kewilayahan yang harus dipenuhi bagi penggabungan dan/atau pemekaran daerah adalah harus meliputi sediking lima kabupaten/kota untuk membentuk provinsi baru dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota serta adanya lokasi calon ibukota sarana, prasana pemerintahan. C. Aspek Penting Dalam Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Dalam Pemekaran Daerah Secara konstitusional perubahan kedua UUD 1945 melalui Pasal 18A ayat (2) telah mengamanatkan agar diatur dan dilaksanakan secara jelas hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Di banyak konstitusi di dunia, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memegang kuasa penuh dalam setiap public revenue dan public expenditure keuangan negara dan daerah. Bahkan di banyak negara, sebagaimana dikutip dari Arifin P. Soeria Amadja menukilkan, konstitusinya membatasi kewenangan legislatif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, sehingga tidak terjadi pencampuradukkan dan tumpang tindih antar kewenangan eksekutif dan legislatif. Sebab, salah satu pilar pokok ekonomi otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. W. Riawan Tjandara menyebutkan bahwa Indonesia sebagai suatu unitary state menganut kombinasi antara unsur pengakuan kewenangan bagi daerah untuk mengelola secara mandiri keuangannya dipadukan dengan unsur kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan transfer fiskal dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah. 60 Dalam pandangannya, Nick Devas menyebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara pelbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publik. Itu sebabnya, pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keharusan yang wajib menggunakan instrumen desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Dengan begitu, Pemerintah Pusat perlu menyadari bahwa penekanan yang berlebihan terhadap unsur yang membawa ke arah resentralisasi di bidang fiskal merupakan antitesis terhadap semangat desentralisasi. Sebab, Hari Sabarno dalam kutipannya menekankan bahwa negara perlu mendorong daerah untuk semakin meningkatkan fungsi-fungsi pelayanannya tanpa harus mengeksploitasi sumber- sumber PAD di luar batas kewajaran dan kemampuan daerah. Namun persoalan norma yang terkandung di dalam Pasal 14 Undang- Undang 25 Nomor 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi yang menjelaskan bahwa, “Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan”, memunculkan fragmentasi ketidakadilan dan perbedaan perlakuan atau diskriminatif, yang secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebab, jurang ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif tersebut dapat diukur dengan memperbandingkan dengan kabupaten induk lainnya yang juga mengalami pemekaran, namun pemekarannya menjadi kabupaten baru, hal mana dalam proses pemekaran, kabupaten induk tidak diberikan hak atas dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, namun kepada kabupaten induk tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memindahkan ibukota. Hak atas bantuan dana alokasi khusus itu kemudian diberikan kepada kabupaten baru untuk membangun ibukota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya. Tentu saja ketiadaan pemberian hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dirasakan tidak adil dan diskriminatif, serta sangat berat bagi Kabupaten Kerinci sebagai “ibu kandung” yang bukan tergolong “kabupaten kaya” dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mengandalkan pada hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, secara nyata meskipun pemekaran sudah 61 berlangsung dua belas tahun, pembangunan ibukota baru di kabupaten induk sebagai impian masyarakat Kerinci, masih jauh dari terwujud. Padahal dalam optik hukum administrasi negara pemekaran daerah menunjukkan bahwa inisiasi pemekaran daerah dipicu oleh kebutuhan untuk pemerataan ekonomi, dan upaya memperbaiki kondisi pelayanan publik dengan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Disamping itu, adanya insentif pemekaran dalam bentuk alokasi DAU dan DAK juga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah-daerah untuk mengajukan usul pemekaran. Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan dengan harga yang murah. Namun faktanya, pembangunan di daerah pemekaran kerapkali terbatas karena permasalahan pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah hasil pemekaran. Adanya mata rantai pengelolaan keuangan dan aset yang sedikit rumit antara dua pihak pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah otonomi baru. Keadaan yang demikian turut serta menghambat cita-cita luhur dari semangat pemekaran daerah. Padahal sebagai daerah otonomi baru maka daerah pemekaran harus dilakukan pembinaan. Dimana pembinaan tersebut melalui fasilitas umum dan fasilitas khusus. dalam rangka pembinaan daerah otonomi baru, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mensyaratkan pemberian fasilitas terhadap daerah otonomi baru berupa: a) Penyusunan perangkat daerah; b) Pengisian personil; 62 c) Pengisian keanggotaan DPRD; d) Penyusunan APBD; e) Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi; f) Pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen; g) Penyusunan rencana umum tata ruang dan daerah; h) Dukungan bantuan teknis dan infrastruktur penguatan investasi daerah. Dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan disebutkan berkaitan dengan poin huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian daerah otonomi baru. Artinya, adanya kewajiban bagi pemerintah daerah induk untuk melakukan pembagian pendapatan (sharing revenue) kepada pemerintah daerah pemekaran baik berupa hibah, pemindahan personel, pengalihan aset, pembiayaan, dokumen serta bantuan teknis dan penguatan investasi daerah otonomi baru. Bahkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan daerah otonom baru sepenuhnya dibebankan kepada APBD dari provinsi atau kab/kota induknya sebagaimana dijelaskan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tersebut. Dalam penalaran yang wajar hal demikian dilakukan mengingat daerah otonomi baru, merupakan daerah yang tidak memiliki aset dan keuangan sendiri. Karena sebelumnya daerah pemekaran tersebut merupakan satu kesatuan utuh dengan pemerintah daerah induknya. Sehingga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru maka secara mutatis mutandis pemerintah daerah induk harus menyerahkan dan melepaskan sebagian aset dan keuangannya untuk mendukung dan membantu proses transisi dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru. Hal demikian sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab, akuntabilitas dan kewajiban dari pemerintah daerah induk sebagaimana diamanatkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ketidakhamonisan dan ketidaksinkronan antar pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (vide UU No. 33 Tahun 2004, yang selanjutnya disebut “UU 33/2004”), menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, Pemerintah Pusat menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah, yang dalam kegiatan 63 khusus, diberikan ruang yang luas untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana alokasi khusus. Seharusnya, dalam hal norma pasal yang diuji a quo berkeadilan dan melindungi dari perlakuan yang diskriminatif, maka dengan pembebanan 3 (tiga) kewajiban ke pundak kabupaten induk, yakni: kewajiban memberikan dana hibah, kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dengan membangun ibukota baru di lokasi yang belum dimilikinya, dan kewajiban menyerahkan asset yang dimanfaatkan daerah otonomi baru yang terdapat di daerah pemekaran, diikuti pemberian hak konstitusional kepada kabupaten induk untuk mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat. Sebab, secara normatif proses tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada daerah otonomi baru diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan fasilitas khusus merupakan kegiatan membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DOB berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru (EPDOB). Evaluasi perkembangan daerah otonom baru adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhada aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Fasiltas khusus dimaksud harus dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun. Salah satu dari fasiltas khusus tersebut adalah pengalihan aset dan peralatan dan dokumen. Sehingga dapat disimpulkan secara hukum administrasi pemerintah daerah induk berkewajiban melakukan fasilitas khusus kepada daerah otonomi baru sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan. Meskipun pelaksanaan dari fasilitas umum menitik beratkan kepada syarat hasil EPDOB sebagai dasar pemenuhannya. Namun mendapatkan fasilitas khusus bagi DOB adalah suatu hak yang dijamin. Dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal prinsip money follow function yaitu pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Sebagai daerah otonomi baru akibat pemekaran maka pemerintah pada daerah 64 pemekaran memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sebagai konsekuensi logis dari pemekaran wilayah. Dalam rangka menyelenggarakan fungsinya tersebut maka harus diikuti dengan pendanaan dan anggaran. Oleh karenanya sumber-sumber penerimaan daerah pemekaran dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah induknya. Perimbangan keuangan mencakup aspek pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah pemekaran yang dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Asas Proporsional diartikan adanya pembagian dan perimbangan keuangan yang adil dan sesuai antara pemerintah daerah dengan DOB. Asas Demokratis dimaknai dengan adanya pembahasan, musyawarah dan mufakat dalam menentukan pembagian dan pengeloaan aset keuangan. Asas Adil artinya adanya pembagian yang berkeadilan dan seimbang antara pemerintah daerah induk dan DOB. Asas Transparan adanya proses pembagian dan perimbangan yang terbuka dan dapat diketahui semua pihak. Dan asas memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah otonomi baru untuk berkembang. Oleh karena itu, ahli berkeyakinan bahwa Negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibukota, setidaknya melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atas norma yang diuji, dengan memaknai bahwa yang mendapatkan hak atas bantuan dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kota hasil pemekaran dan pemindahan ibukota kabupaten induk, adalah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Hal tersebut dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bahagian dalam penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Tentu saja, pelaksanaan hak tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 65 memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Juni 2020, yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 25/2008 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 13 ayat (7) huruf a “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh” Pasal 14 ayat (1) “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Para Pemohon menyatakan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 berpotensi merugikan konstitusional bagi para Pemohon karena keberadaan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 telah merugikan para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, 66 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan diskriminatif (vide Perbaikan Permohonan hal. 8 angka 9.1.) Para Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “yang dimanfaatkan”, sehingga secara lengkap menjadi berbunyi: “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”; 3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa para Pemohon sebagaimana disebutkan Pemohon I – Pemohon IX sebagai perseorangan WNI maupun Pemohon X – Pemohon XIII sebagai badan hukum publik, mendalilkan memiliki hak konstitusional yang telah dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan oleh para Pemohon sebagai batu uji pengujian undang-undang a quo (vide Perbaikan Permohonan hal. 8). 67 Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo mengatur mengenai kriteria aset dan dokumen yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan mengatur mengenai hak dari Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan. Ketentuan tersebut tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa terhadap dalil kerugian yang dinyatakan para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa pada dasarnya kerugian yang didalilkan para Pemohon tidak dapat diuraikan dengan jelas oleh para Pemohon karena merupakan implementasi dari praktik, yaitu penafsiran berbeda dari aparat penegak hukum mengenai aset mana yang wajib untuk diserahkan dan aset mana yang tidak perlu untuk diserahkan. Selain itu, berdasarkan uraian yang ada dalam Perbaikan Permohonan, dapat diketahui bahwa proses penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh selama ini telah berjalan dan telah dilakukan kesepakatan di antara keduanya. Bahwa perihal profesi para Pemohon dikaitkan dengan kedudukan hukum yang didalilkan, tidak ditemukan pertautan antara kepentingan hukum para Pemohon dengan kerugian konstitusionalnya, seperti yang dapat diuraikan berikut ini: 1) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selaku pensiunan PNS, tokoh masyarakat, dan tokoh adat pelaku sejarah penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci serta Pemohon V dan Pemohon IX selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, tokoh perempuan, pengurus MUI Kabupaten Kerinci dan Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Kerinci 68 selaku pelaku sejarah dalam penyerahan aset-aset Kabupaten Kerinci justru menyatakan bahwa turut menyetujui penyerahan aset-aset tersebut (vide Perbaikan Permohonan hal. 6 angka 5.3). 2) Terhadap Pemohon VI yang menyatakan dirinya sebagai seorang advokat, tidak terdapat keterkaitan dengan pasal-pasal a quo karena pasal-pasal a quo sama sekali tidak mereduksi pelaksanaan tugas dan fungsi advokat. 3) Terhadap Pemohon IV selaku Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh dan Pemohon VII selaku Dosen IAIN Kabupaten Kerinci, ketentuan pasal-pasal a quo tidak memiliki dampak apa pun terhadap tenaga pengajar/dosen karena pasal-pasal a quo mengatur mengenai penyerahan aset dan alokasi dana perimbangan yang diterima oleh Kota Sungai Penuh. Dengan berlakunya pasal-pasal a quo, Pemohon IV dan VII tetap dapat melakukan tugas dan fungsi profesinya sebagai seorang dosen. 4) Terhadap Pemohon VIII selaku mahasiswa/Ketua KNPI Kabupaten Kerinci dan selaku Tokoh Pemuda, tidak ada kaitannya dengan ketentuan dalam pasal-pasal a quo, karena bukan merupakan pihak yang terlibat dan terikat dari keberlakuan pasal- pasal a quo. 5) Terhadap Pemohon X – Pemohon XIII yang mendalilkan diri sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci seharusnya sebagai bagian dari aparat pemerintah, para Pemohon a quo mendukung dan menjalankan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma dalam UU a quo. Dengan menyampaikan daftar aset yang harus diserahkan dalam UU a quo, maka sudah tepat pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal a quo untuk mendukung pemerintah daerah pemekaran wilayah baru dalam menjalankan pemerintahannya yang pada awal pembentukan daerah tersebut belum memiliki aset sendiri. Maka sudah seharusnya Pemohon 69 XI-Pemohon XIII yang merupakan bagian dari aparat pemerintah Kabupaten Kerinci mendukung kebijakan pemekaran pembentukan wilayah baru agar Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh bisa berjalan. Bahwa pengaturan dalam pasal-pasal a quo ditujukan untuk memberikan aset sebagai modal pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah yang baru dibentuk, yakni Kota Sungai Penuh dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan maka sudah dapat dipastikan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Masing-masing Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap atas kerugian yang ditimbulkan dari pasal a quo tersebut dan hanya menyatakan asumsi bahwa pasal a quo akan berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kerugian aktual maupun potensial yang akan dialami oleh para Pemohon. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dikarenakan para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya maka sudah dapat dipastikan para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya 70 hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa Kabupaten Kerinci yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk tersebut, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 71 2. Bahwa pembentukan Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek kondisi geografis, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembentukan Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang UU 25/2008. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dibentuklah UU 25/2008 yang memuat materi mengenai: pembentukan, cakupan, batas wilayah Kota Sungai Penuh, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Sungai Penuh, pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh, pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen, pendapatan Kota Sungai Penuh, alokasi dana perimbangan, hibah, bantuan dana untuk Kota Sungai Penuh, dan pembinaan Kota Sungai Penuh. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo bermakna multitafsir dan ambigu, serta bersifat diskriminatif dikarenakan menyebabkan kerugian pada para Pemohon yang diwajibkan untuk menyerahkan seluruh aset tanpa ada pengecualian kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh (vide Perbaikan Permohonan hal. 8 angka 9.1). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa rumusan dalam ketentuan pasal-pasal a quo telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan karena secara eksplisit pasal-pasal a quo telah jelas mengatur aset yang diserahkan dan hak yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat 72 dalam penyerahan aset dalam hal pembentukan Kota Sungai Penuh. Hal serupa juga diberlakukan kepada daerah lain berdasarkan undang-undang yang mengatur daerah pembentukannya seperti misalnya antara Pemekaran Kota Sorong sebagai daerah otonom baru dan Kabupaten Sorong selaku daerah induk. Bahwa aset milik Pemerintah Kabupaten Sorong yang terletak di Kota Sorong pada umumnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong dengan berita acara Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen) yang ditandatangani oleh Bupati Sorong dan Walikota Sorong diketahui oleh masing-masing Ketua DPRD Kabupaten dan Kota. Namun demikian, berdasarkan hasil inventarisasi dan perubahan kebijakan Kepala Daerah, ternyata masih terdapat aset Pemerintah Kabupaten Sorong berupa satu bidang tanah dan beberapa bangunan gedung yang digunakan untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan yang pada saat penyerahan P3D belum termasuk yang diserahkan. Tanah dan bangunan badan pendidikan dan pelatihan tersebut saat ini masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Pemerintah Kota Sorong bersedia menerima tanah dan bangunan tersebut dan bersedia memberikan kompensasi/kontribusi atau penggantian/hibah kepada Kabupaten Sorong, karena Pemerintah Kabupaten Sorong yang juga masih membutuhkan bangunan tersebut dan jika akan membangun lagi bangunan untuk badan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Kabupaten Sorong masih kekurangan dana dalam APBD-nya. Besaran kompensasi telah disepakati sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diserahkan pada tahun 2015 melalui APBD Perubahan dan sisanya diserahkan tahun 2016 melalui APBD Induk. (http://www.bpkp.go.id/pabar/berita/read/14797/25/Koordinasi- Pengelolaan-Aset-Daerah-Pemkab-Sorong-dan-Pemkot- Sorong.bpkp) 73 Hal tersebut menunjukkan bahwa aset yang ada memang harus diserahkan kepada daerah pemekaran agar pemerintahan daerah baru bisa berjalan. b. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mendelegasikan pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah untuk diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diatur teknis pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Oleh karenanya proses pelaksanaan dari penyerahan aset dalam perkara a quo harus merujuk kepada Peraturan Pemerintah tersebut. c. Bahwa rumusan pasal-pasal a quo telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat dan terikat dengan ketentuan pasal-pasal a quo dengan memberikan kejelasan perihal pembatasan aset dan dokumen yang dapat diserahkan. Selain itu dalam ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf c UU a quo diatur pula mengenai penyerahan utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh, sehingga pembentuk undang-undang sudah merumuskannya secara matang tanpa merugikan pihak manapun. d. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan tidak pernah mendapatkan hak berupa ganti rugi, DPR RI menjelaskan bahwa dalam perbaikan permohonan, para Pemohon sendiri justru yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh telah memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci berupa uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang digunakan untuk membangun PDAM pengganti atas dilakukannya penyerahan aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci (vide Perbaikan Permohonan hal. 14 angka 10). Oleh karena itu, para Pemohon mengingkari penjelasan yang diuraikan dalam Perbaikan Permohonannya. 74 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI memberikan keterangan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan implementasi. Adanya perbedaan implementasi di lapangan terhadap suatu ketentuan undang-undang oleh pihak tertentu tidak serta merta menjadikan ketentuan pasal-pasal a quo bersifat multitafsir, sehingga yang diuraikan para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusional dari berlakunya pasal-pasal a quo. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya kegiatan pertemuan maupun kesepakatan- kesepakatan dalam bentuk MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yang di antaranya sebagai berikut: a. Pada tanggal 11 Januari 2010: Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset kepada Pemkot Sungai Penuh yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci, Pejabat Walikota Sungai Penuh, dan direstui oleh Gubernur Jambi (vide Perbaikan Permohonan hal. 11 angka 8); Pada tanggal 9 Februari 2018: Penandatanganan MoU Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dari Bupati Kerinci kepada Walikota Sungai Penuh yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala BPKP Perwakilan Jambi, berserta unsur Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD dari masing-masing Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh; (http://kerincikab.go.id/public/detilberita/25/BUPATI%20KERINCI% 20TANDATANGANI%20PENYERAHAN%20ASET%20PDAM%20 TIRTA%20SAKTI) b. Pada tanggal 17 Juli 2019: Pemerintah Provinsi Jambi telah memfasilitasi pertemuan Pihak Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan menghadirkan Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri dengan menghasilkan 6 poin kesepakatan, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU 25/2008, dimana 75 Bupati Kerinci bersama Wali Kota Sungai Penuh menginventarisir dan mengatur penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2) Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi penyelesaian inventaris aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 3) Pemerintah Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan penyelesaian inventaris aset kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat Agustus 2019. 4) Penyelesaian proses penyerahan aset paling lambat pada bulan September 2019. 5) Fasilitas gedung yang dipakai diserahkan secara bertahap. 6) Terhadap gedung eks Dinas Kebersihan dan eks mess Puri Masurai III, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengajukan surat peminjaman ke Pemerintah Kabupaten Kerinci (https://www.gatra.com/detail/news/447248/politik/pemerintah- kerinci-dan-sungai-penuh-masih-tarik-ulur-aset); c. Pada tanggal 7 Agustus 2019: telah dilaksanakan rapat penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan isi kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kerinci meminta penundaan waktu yang telah disepakati dengan alasan pembentukan tim oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk melakukan inventarisasi terhadap tiga aset yang akan diserahkan atau dipinjam pakai (https://www.gatra.com/detail/news/ 447248/politik/pemerintah-kerinci-dan-sungai-penuh-masih-tarik- ulur-aset); dan d. Pada tanggal 29 Agustus 2019: telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, dengan hasil kesepakatan sudah dituangkan dalam berita acara penyelesaian aset. Berdasarkan berita acara tersebut, telah ditegaskan melalui surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten 76 Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 6. Dengan adanya uraian kegiatan pertemuan dan pembuatan kesepakatan berupa MoU penyerahan aset yang dilakukan oleh pihak- pihak tersebut dapat membuktikan bahwa antara pihak-pihak tersebut telah tercipta kesepakatan terhadap aset-aset yang akan diserahkan. Jika dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan tersebut terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam pasal-pasal a quo dalam penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, maka hal tersebut bukan merupakan kesalahan perumusan norma UU a quo melainkan persoalan implementasi norma. Terhadap persoalan implementasi norma, DPR RI mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pada Putusan Nomor 100/PUU-XV/2017 Angka [3.10.3] yang menyebutkan bahwa: “Bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya suatu norma undang- undang tidak semerta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi” 7. Bahwa para Pemohon mendalilkan dengan munculnya tafsir ganda telah menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon sekaligus tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif karena Pemerintah Sungai Penuh akan memiliki double aset gedung pemerintahan yaitu gedung bupati dan gedung walikota …. dst (vide perbaikan permohonan halaman 16 nomor 14). Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan keterangan, bahwa jika dilihat dari penafsiran pasal, semua aset yang terletak di Kota Sungai Penuh harus diserahkan ke Pemerintah Sungai Penuh. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan berbagai MoU yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu atas kepemilikan double aset gedung pemerintahan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut tidak dapat dijadikan alasan kerugian para Pemohon. Meskipun Kota Sungai Penuh memiliki aset gedung bupati lama dan gedung walikota baru, gedung tersebut dapat dialih-fungsikan sesuai kebutuhan Kota Sungai Penuh 77 untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berdasarkan UU 25/2008 tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Sungai Penuh mengingat dalam menunjang pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada suatu daerah tidak hanya dibutuhkan sarana dan prasarana yang berupa sebuah gedung saja. Oleh karenanya, dalil para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo menimbulkan tafsir ganda yang mengakibatkan ketidakadilan bagi para Pemohon sekaligus tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tidaklah beralasan menurut hukum. 8. Bahwa terhadap petitum “konstitusional bersyarat (conditionally constitution)” yang diajukan oleh para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU a quo sehingga berketentuan sebagai berikut: “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang. Bahwa dengan berdirinya Kabupaten Kerinci yang didalamnya dilaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 279 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda), Kabupaten Kerinci sudah pasti memperoleh alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketentuan Pasal 279 UU Pemda menyatakan: (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. 78 (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, tanpa perlu meminta pemaknaan sebagaimana dalam petitum para Pemohon, dana perimbangan tersebut sudah pasti diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Kerinci. b. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004) menyatakan bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Bahwa Pasal 1 angka 23 UU 33/2004 menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. d. Bahwa Pasal 10 sampai dengan Pasal 42 UU 33/2004 telah mengatur tentang dana perimbangan dalam rangka pelaksanaan 79 desentralisasi dimana ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. e. Bahwa pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah dalam APBN yang secara umum arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Hal tersebut tercantum dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. f. Bahwa tanpa adanya permohonan a quo, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana sebagai berikut: 1) DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar: Rp.4.591.420.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 2) Selain mendapatkan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah pada tahun 2015, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan Dana Perimbangan (d) dan Dana Insentif Daerah (e) pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan perincian sebagai berikut: 3) Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa selama ini Kabupaten Kerinci telah mendapatkan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, termasuk DAK. Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah a b c d=a+b+c e 2020 638.935.209.000 44.945.585.000 198.263.330.000 882.144.124.000 22.651.572.000 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN TA 2020 2019 612.248.352.000 67.409.064.000 193.048.215.000 872.705.631.000 33.542.355.000 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian APBN TA 2019 2018 589.202.611.000 37.480.152.000 163.055.528.000 789.738.291.000 35.250.000.000 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian APBN TA 2018 Tahun/ Jenis Transfer Dasar Hukum 80 Dengan adanya DAK dan Dana Insentif Daerah tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana/main asset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. g. Bahwa pengaturan pada Pasal 14 ayat (1) UU a quo telah sesuai dengan tujuan dana perimbangan, yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai penuh sebagai daerah otonomi baru, sehingga memperlukan dana untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pasal dalam UU a quo tersebut, maka Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru dapat segera mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. h. Berkaitan dengan persoalan bahwa daerah induk membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak, maka hal tersebut bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan persoalan skema pembiayaan terhadap pembangunan sarana prasarana tersebut. Lebih lanjut bahwa jika pun di kemudian hari Kabupaten Kerinci akan mendapatkan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat guna pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya, maka hal tersebut dapat dilakukan tidak dengan menyatakan bahwa UU a quo inkonstitusonal. 81 i. Bahwa terhadap petitum konstitusional bersyarat, DPR RI mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU- V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” DPR RI juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa: “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com ). Berdasarkan pandangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh para Pemohon. 9. Bahwa jika para Pemohon ingin mendapatkan kembali asetnya yang telah diserahkan serta mendapatkan juga dana alokasi khusus, maka Para Pemohon dapat mengajukan legislative review kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI, sebagai masukan atau partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan hukum. C. Risalah Rapat Paripurna Pengesahan UU 25/2008 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah Pembahasan Tingkat II UU 25/2008 dalam Sidang Paripurna ke-37 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2007-2008 pada tanggal 24 Juni 2008 82 sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan ini. D. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 3. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 4. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 5. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Maret 2020, yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2020 dan 22 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (yang 83 selanjutnya disebut UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 13 ayat (7) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi: Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Pasal 14 ayat (1) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi: Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap UUD 1945: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat (5): Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah 84 Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam menafsirkan UUD Tahun 1945 tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sitematis dengan Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. 3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan 85 kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan Makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 4. Bahwa pada prinsipnya kebutuhan pemekaran harusnya dilandasi oleh adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan pemerintah daerah induk telah sepakat adanya pemekaran, maka daerah tersebut dapat dimekarkan. Namun jika pemekaran hanya berdasarkan atas adanya keinginan kelompok dan orang-orang tertentu, sebaiknya tidak perlu dimekarkan karena hanya akan membawa masalah baru di masyarakat. Idealnya pada saat pemerintahan daerah induk telah setuju untuk dilakukan pemekaran, maka terkait penyerahan aset dari pemerintah daerah induk ke daerah otonomi baru harusnya sudah ada kesepakatan sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. 5. Bahwa pengaturan pada Pasal 14 ayat (1) UU a quo telah sesuai dengan tujuan dana perimbangan yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru, sehingga memerlukan dana untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Pasal dalam UU a quo tersebut maka Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru dapat segera mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 6. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian yang secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kota Sungai Penuh. Pembentukan Kota Sungai Penuh yang merupakan pemekaran dari 86 Kabupaten Kerinci, terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pasisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai Penuh memiliki luas wilayah keseluruhan ± 391,5 km dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 77.315 jiwa. 7. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dengan demikian UUD 1945 tidak memberikan pengaturan mengenai kewajiban penyerahan asset dan dokumen serta dana alokasi khusus dari Pemerintah dalam hal terjadinya pembentukan kabupaten/kota, dengan demikian pengaturan sebagaimana termuat dalam UU a quo adalah pengaturan yang sifatnya open legal policy. Bahwa UU a quo justru telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan otonomi dalam hal ini pada pelaksanaan otonomi pada Provinsi Jambi dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh. 8. Bahwa UU a quo juga sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci, selanjutnya berkaitan dengan persoalan bahwa kabupaten induk membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrstruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak, maka hal tersebut bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan persoalan skema pembiayaan terhadap pembangunan sarana prasarana pada Kecamatan Siulak selaku ibukota baru bagi Kabupaten Kerinci. 9. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa jika pun di kemudian hari Kabupaten Kerinci akan mendapatkan dana alokasi khusus dari Pemerintah guna pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrstruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya, maka hal tersebut dilakukan tidak dengan menyatakan bahwa UU a quo inkonstitusional. 87 10. Bahwa penetuan penyerahan asset dan pemberian dana alokasi khusus dalam hal terjadinya pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy, dan karenanya jika pun ada aset Kabupaten Kerinci yang berdasarkan UU a quo kemudian beralih menjadi asset Kota Sungai Penuh, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji. 11. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Lampiran UU a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 12. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 13. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang”. 88 14. Sama halnya dengan penentuan aset-aset mana dari kabupaten Kerinci yang wajib diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, adalah kewenangan pembentuk UU, sehingga jika pun di kemudian hari terdapat pengubahan UU a quo yang kemudian mengatur bahwa aset Sungai Penuh diserahkan kembali menjadi aset Kabupaten Kerinci, maka itupun juga pilihan kebijakan Pembentuk UU, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. 15. Apabila Pemohon ingin mendapatkan kembali asetnya yang telah diserahkan serta mendapatkan juga dana alokasi khusus, maka Pemerintah menyarankan agar Pemohon dapat ikut serta memberi input kepada Pemerintah dalam rangka melakukan revisi UU a quo dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, sebagaimana diatur dalam BAB XI Partisipasi Masyarakat Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan jo. Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat persoalan penyerahan asset dan pemberian dana alokasi khusus dalam rangka pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, dan karenanya adalah tepat jika pun ingin mengubah uu a quo dilakukan melalui revisi UU, dan bukan melalui pengujian uu a quo terhadap UUD 1945. 16. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran- pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam 89 kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Pertama tanggal 26 Mei 2013; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Laporan Pembiaran dan Pengrusakan Aset Negara berupa 12 (dua belas) Unit Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Ibu Kota Kabupaten Kerinci diduga merugikan Negara Senilai 57 Miliar oleh Bupati Kerinci (H. Adirozal) tanggal 31 Desember 2015; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Kedua tanggal 24 Maret 2016; 90 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada Di Wilayah Kota Sungai Penuh Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 14 Februari 2018; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sungai Penuh Dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 29 Agustus 2019; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Kronologis Kegiatan Pemerintah Kota Sungai Penuh Dalam Rangka Proses Percepatan Penyerahan P3D Dari Kabupaten Kerinci Ke Kota Sungai Penuh Tahun 2009 s/d 2020; 7. Bukti T-7 : Fotokopi Arsip Surat Kronologis dan Kegiatan Penyelesaian Penyerahan Aset Antara Pemerintah Kota Sungai Penuh Dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci; 8. Bukti T-8 : Foto Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota Sungai Penuh Dan Kantor Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Yang Menyewa Rumah Masyarakat Dan Rumah Toko (Ruko) Milik Masyarakat; 9. Bukti T-9 : Foto-Foto Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci Di Bukit Tengah Kecamatan Siulak; 10. Bukti T-10 : Foto-Foto Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Yang Berada Di Wilayah Pemerintah Kota sungai Penuh Yang Belum Diserahkan; 11. Bukti T-11 : Foto Aset Gedung Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Yang Berlokasi Dalam Wilayah Kota Sungai Penuh, Yang Belum Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain itu, Presiden juga mengajukan seorang saksi bernama Mat Rasyid, S.Pd., M.H., yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 91 SAKSI PRESIDEN - Saat ini saksi menjabat sebagai Administrasi Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh; - Kota Sungai Penuh dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008, dibentuk berdasarkan kehendak dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat pada waktu itu; - Proses pembentukan Kota Sungai Penuh sudah memenuhi syarat administratif, syarat teknis, maupun syarat fisik kewilayahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007; - Kajian akademis sudah dilakukan pada saat itu oleh Bapak Prof. Dr. Sadu. Kemudian, keputusan Bupati Kerinci, serta keputusan DPRD Kabupaten Kerinci, kemudian dilanjutkan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jambi, dan Keputusan DPRD Provinsi Jambi; - Setelah diresmikannya Kota Sungai Penuh tanggal 8 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri, ada 9 aspek yang harus dilakukan oleh daerah otonomi baru, namun dari 9 aspek yang harus dilakukan tersebut, masalah aset, dan dokumen, masalah pembiayaan dana hibah, dan masalah penegasan batas daerah; - Masalah penegasan batas daerah sudah selesai pada tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019; - Masalah hibah pembiayaan sudah tuntas dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2015, di mana kabupaten induk waktu itu dari Rp14 miliar yang diwajibkan untuk diberikan kepada daerah otonomi baru masih tersisa Rp6,5 miliar. - Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2015 daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban membayar dana hibah kepada daerah otonomi baru, maka Dana Alokasi Umum Tahun 2016 dan Dana Bagi Hasil Tahun 2016 akan dipotong oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. - Pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh telah dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, pada tanggal 26 Mei 2013. Tahap kedua, tanggal 24 Maret 2016. Dan tahap berikutnya, khusus penyerahan 92 BUMD berupa sebagian aset PDAM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018; - Setelah dilantiknya Walikota Sungai Penuh yang definitif tanggal 26 Juni 2000 yaitu Bapak Profesor Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A., Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan upaya agar pengalihan aset penegasan batas wilayah dan penyelesaian hibah dengan melakukan koordinasi, baik ke Provinsi Jambi karena Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah dan tidak kalah penting melakukan koordinasi ke berbagai pihak, ke Kementerian Dalam Negeri, malah sampai ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; - Tanggal 29 November 2011 dilakukan rapat fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, hadir pada kesempatan itu Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, Forkopimda Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh menyamakan persepsi dan inti dari pertemuan tersebut bahwa masalah aset sesuai dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; - Kemudian, dilakukan rapat lanjutan pada tanggal 26 Maret 2012 di Jambi, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Wakil Bupati Kerinci, dan dari Pihak Sungai Penuh hadir Walikota Sungai Penuh yang didampingi oleh SKPD masing- masing wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota; - Pada bulan Agustus 2012, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan audensi dengan Gubernur Jambi yang dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh, seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Sekda Kota Sungai Penuh, dan didampingi oleh SKPD terkait. Kemudian, dilanjutkan dengan koordinasi Walikota Sungai Penuh. Saat itu saksi mendampingi langsung, saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan; - Dari hasil koordinasi tersebut, pada tanggal 8 November 2012 diterbitkan Instruksi Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun inti dari Instruksi Gubernur tersebut, agar Bupati Kerinci segera merealisasi proses penyerahan aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; yang kedua, agar Wali Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati Kerinci bahwa penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap; 93 - Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 ditentukan bahwa penyerahan aset itu dilakukan paling lama lima tahun sejak dilantiknya pejabat Walikota. Maka, dari dasar Instruksi Gubernur Jambi inilah antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sepakat bahwa pengalihan aset ini dilakukan secara bertahap. Juga ini didasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2007, maupun PP Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Kota Sungai Penuh ke Kecamatan Sula Kabupaten Kerinci; - Pada tanggal 21 Januari 2013 terbit SK Tim Fasilitasi Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tim ini terdiri dari SKPD terkait provinsi, SKPD terkait Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan SKPD terkait dari Kota Sungai Penuh. Kemudian tanggal 22 Februari 2013 tim sepakat melaksanakan inventarisasi terhadap aset-aset yang akan diserahkan. Kemudian, kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Pada rapat tersebut juga berkesimpulan, perlu dilakukan koordinasi dan studi banding. Maka pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2013, tim yang telah dibentuk melakukan koordinasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan dengan studi banding ke empat locus, yaitu pertama, ke Kota Tanggerang Selatan; kedua, Kota Bekasi; ketiga, Kota Tasikmalaya; dan keempat, ke Kabupaten Badung, Bali. Kemudian, hasil dari konsultasi, dan koordinasi, dan studi banding tersebut dilakukan rapat tim pada tanggal 8 Maret 2013 yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. Maka, sepakat penyerahan aset dilakukan tahap pertama pada tanggal 26 Mei 2013; - Penyerahan aset tahap pertama ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke Kabupaten Kerinci dengan nilai aset yang diserahkan di tahap pertama sebesar Rp127,6 miliar; - Dilakukan koordinasi dan rapat-rapat yang dimulai tanggal 11 Juni 2013 yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan. Kemudian dilanjutkan rapat tanggal 20 Agustus 2013 juga difasilitasi oleh Biro Pemerintahan yang menyepakati penyerahan tahap kedua dilakukan pada 7 Oktober 2013, namun tidak terlaksana; 94 - Lalu dilakukan lagi rapat selanjutnya tanggal 4 Juni 2014, dimana kedua daerah sepakat menyerahkan aset tahap kedua pada tanggal 25 Juni 2014. - Pada tanggal 15 Juli 2014, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi yang dihadiri oleh BPK Provinsi jambi yang memberi masukan agar Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melakukan serah terima ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan BPKP Provinsi Jambi, dan agar aset Provinsi Jambi diserahkan secara langsung oleh pihak Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh; - Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 dikarenakan rencana pengalihan aset tanggal 25 Juni gagal, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh melayangkan surat ke BPKP Provinsi Jambi langsung melakukan koordinasi dengan inti surat, “Mohon audit ketidaklancaran pembangunan”. Maka tanggal 6 November 2015, pihak BPKP Provinsi Jambi menyurati Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bahwa penyerahan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Januari 2016. Kemudian, tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015 juga dilakukan rapat karena permasalahan ini sudah melibatkan BPKP Provinsi Jambi yang tempatnya di Kantor Bupati Kerinci; - Pada tanggal 26 Februari 2016 lakukan lagi rapat terakhir, yaitu di BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 26 Februari 2016. Maka pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat akan melaksanakan penyerahan aset tahap kedua pada tanggal 24 Maret 2016. Maka dari berapa kegagalan di atas, tahap kedua ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang bertempat di Kantor Gubernur Jambi. Adapun nilai aset yang diserahkan pada saat itu senilai Rp23,3 miliar; - Selanjutnya, penyerahan BUMD berupa penyerahan aset yang dipisahkan. Aset PDAM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dengan proses yang panjang yang sangat melelahkan sejak tanggal 8 April 2016 dengan difasilitasi oleh tim BPKP Provinsi Jambi diawali dengan pembentukan tim pertemuan rapat-rapat serta koordinasi langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 14 Februari 2019, sebagian aset PDM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh sudah sepakat diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh senilai Rp54,9 miliar; 95 - Untuk penyerahan aset tahap ketiga, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan koordinasi dan konsultasi, baik ke Provinsi Jambi, ke Kementerian Dalam Negeri; - Pada 4 Juli 2019, Walikota melakukan audiensi dengan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, dari hasil audiensi lalu Biro Pemerintahan Provinsi Jambi memfasilitasi rapat yang dihadiri oleh Walikota Sungai Penuh, Wakil Bupati Kerinci, Sekda Provinsi Jambi, dan Ditjen Otda Otsus Kementerian Dalam Negeri, yaitu Drs. Andi Batarlipu, M.Si. Inti dari hasil keputusan tanggal 17 Juli 2019 adalah bahwa kedua daerah sepakat melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, mengenai Rumah Sakit Umum Haji At Thalib, faktanya Rumah Sakit Umum Haji A. Thalib, Kincai Planza, dan kantor dinas kesehatan, dan gedung lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Pemerintah Sungai Penuh akan didiskusi lebih lanjut. Jadi, Kota Sungai Penuh tidak menolak pegawainya pindah, tapi ini akan didiskusi; - Terhadap gedung eks kantor Dinas Kebersihan dan mess Puri Masurai III, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajukan pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. Surat kesepakatan ini, ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kerinci, Bapak H. Ami Taher, Walikota Sungai Penuh, Bapak H. Asafri Jaya Bakri, Ditjen Otonomi Daerah dan Otsus Kementerian Dalam Negeri, Bapak Drs. Andi Bataralifu, M.Si., Sekda Provinsi Jambi waktu itu, Bapak Drs. H. M. Dianto, M.Si. - Tanggal 29 Agustus 2019 diadakan rapat yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi yang dihadiri antara lain Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh, KPK Republik Indonesia Koordinator Wilayah 2, Asdatun Kejati Jambi, Kakanwil BPN Provinsi Jambi, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Adapun kesimpulan pertemuan tersebut tersebut: 1) Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh akan melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 2) Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah 96 Kota Sungai Penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Penyerahan aset dan dokumen paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019. 4) Setelah aset ini diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya pada kesempatan pertama, Pemerintah Kota Sungai Penuh meminjampakaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang belum tersedianya sarana dan prasarana serta masih dibutuhkan; - Pada tanggal 13 September 2019, Korwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi menyampaikan kepada Walikota Sungai Penuh bahwa sesuai dengan perjanjian tanggal 17 Juli, aset Kantor Eks Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci yang semestinya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, malah diserahkan pada pihak imigrasi kelas III non-TPI Kerinci; - Pada tanggal 17 September 2019 Walikota Sungai Penuh memerintahkan saksi bersama tim fasilitasi percepatan pengalihan aset ini melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPK RI. Hasil koordinasi tersebut, Pihak KPK dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat, bertempat di kantor Gubernur pada tanggal 25 September 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh KPK RI wilayah II, kemudian Sekda Provinsi Jambi, Karo pemerintahan, Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci; - Sesuai hasil kesepakatan tanggal 6 Desember bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menyampaikan data daftar inventarisasi aset yang akan diserahkan ke Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 17 Desember 2019. Maka pada tanggal 16 Desember pihak Kabupaten Kerinci menyampaikan surat dan daftar aset tahap ketiga yang akan diserahkan, namun setelah diteliti, bahwa dari 80 jenis barang yang akan diserahkan hampir 90% rumah dinas, tanah yang bermasalah; - Pada tanggal 31 Desember 2019, diterbitkan Surat Gubernur Jambi kepada Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, yang intinya, bahwa kesepakatan tanggal 29 Agustus 2019 dan pertemuan tanggal 6 Desember 2019 tidak dapat dilaksanakan serah terima tanggal 31 Desember 2019, dan pihak Provinsi Jambi meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pihak KPK untuk memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh; 97 - Pihak KPK melakukan rapat koordinasi melalui vicon tanggal 6 Mei dan tanggal 15 Mei 2020. Hasil dari rapat melalui vicon tersebut Pihak KPK Republik Indonesia memerintahkan agar Pihak Provinsi Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi, Pihak Kabupaten Kerinci, dan Pihak Kota Sungai Penuh, melalui inspektorat masing-masing untuk melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan pada tanggal 4 Agustus 2020, maka terjadilah verifikasi yang dilakukan dari tanggal 10 sampai 14 Juni 2020; - Tanggal 3 Agustus 2020, surat Gubernur menyampaikan belum bisa dilaksanakan serah terima aset tanggal 4 Agustus 2020 dikarenakan Kabupaten Kerinci belum menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 8 tanggal 8 Agustus 2020, yang intinya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebelum melakukan serah terima harus melakukan koordinasi ke Provinsi Jambi, khususnya ke pihak inspektorat; - Selanjutnya terbit Surat Bupati Kerinci, tanggal 3 Agustus 2020 yang intinya bahwa pihak Kabupaten Kerinci belum bisa memenuhi Surat Gubernur tanggal 8 Agustus 2020 dikarenakan masih menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi memberikan keterangan di persidangan Mahkamah tanggal 9 Juli 2020, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2020, 9 Juli 2020, dan 20 Juli 2020, beserta lampiran-lampirannya. Keterangan Pihak Terkait Gubernur Jambi pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Pihak Terkait Tanggal 16 Maret 2020 I. Pada 2 Agustus 2012 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi telah diadakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Dana Hibah Secara Bertahap dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai penuh dengan hasilnya sebagai berikut: 1. Kabupaten Kerinci akan menyerahkan dana hibah yang masih terhutang kepada Kota Sungai Penuh sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pada tahun anggaran 2013 akan diserahkan dana hibah sebesar Rp.5.000.000.000,- 98 (lima miliar rupiah) dan pada tahun anggaran Tahun 2014 akan diserahkan dana hibah sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah). 2. Hasil pertemuan ini sebagai bahan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012. 3. Gubernur Jambi telah mengeluarkan Instruksi Nomor: 14527/INGUB/SETDA.PEM-4.1/2012 tentang Proses Penyelesaian Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh (terlampir). II. Pada tanggal 21 Desember 2012 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi telah diadakan Pertemuan antara Gubernur Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Upaya Penyelesaian Aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan, dengan hasilnya sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci segera menyampaikan data aset sebagai berikut: a. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang belum disertai dengan dokumen. b. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah disertai dengan dokumen. c. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan dengan disertai jadwal penyerahan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. d. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang ingin tetap dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. 2. Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyampaikan data aset sebagai berikut: a. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang belum disertai dengan dokumen. b. Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah disertai dengan dokumen. 3. Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kep.Gub/SETDA.PEM-4.1/I/2013 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian 99 Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. III. Tanggal 10 Mei 2013 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan hasilnya sebagai berikut: 1. Bahwa acara serah terima asset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap I dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013. 2. Penyerahan Aset tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima terdiri dari: - Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.127.616.490.440,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah). - Aset Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). IV. Pada tanggal 17 Juli 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi dilaksanakan Rapat Penyelesaian Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dihadiri Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Wakil Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh (undangan dan Berita Acara Rapat terlampir), dengan hasil sebagai berikut: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh akan menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan serah terima asset. 2. Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh berupa: - Gedung Kantor Dinas Pendidikan - Gedung Kantor Dinas Sosial - Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 100 3. Pemerintah Provinsi Jambi akan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dala Negeri paling lambat bulan Agustus Tahun 2019. 4. Penyelesaian proses penyerahan aset dimaksud pada angka 2 (dua) di atas diselesaikan paling lambat pada bulan September 2019. 5. Rumah Sakit Umum H.A. Thalib, Kincai Plaza dan Kantor Dinas Kesehatan dan Gedung lain yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi. 6. Terhadap Gedung Ex Kantor Dinas Kebersihan dan Ex Mess Puri Masurai III Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengajukan surat pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. V. Pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat tinggal di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi melaksanakan Rapat Fasilitasi Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh (undangan dan notulen rapat terlampir). a) Kabupaten Kerinci 1. Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Kerinci; 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci; 3. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci. b) Kota Sungai Penuh 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sungai Penuh; 2. Inspektur Kota Sungai Penuh; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh; 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Sungai Penuh; 5. Kepala Bagian pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh; 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh. Dengan hasil rapat sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membentuk Tim Inventarisasi terhadap 3 (tiga) aset yang akan diserahkan atau pinjam pakai dan dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci. 101 2. Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap kepada Provinsi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian aset untuk dapat membantu membangun kantor di Kabupaten Kerinci. 3. Pemerintah Kota Sungai Penuh berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) “Barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk” dan ayat (2) “Hutang piutang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab daerah yang baru dibentuk”. 4. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang berada di Kota Sungai Penuh tidak dimanfaatkan dengan baik, dan pernah mengajukan pinjam pakai untuk menjadikan Kantor Inspektorat selanjutnya berubah fungsi menjadi Kantor Dinas Pariwisata. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan surat pinjam pakai dan akan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi. VI. Pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi Rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset daerah lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Acara Kesepatana [sic!] terlampir) yang dihadiri: 1. Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 5. Bupati Kerinci 6. Walikota Sungai Penuh 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi 8. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jambi 9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci 11. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh 102 12. Inspektur Kabupaten Kerinci 13. Inspektur Kota Sungai Penuh 14. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 15. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sungai Penuh Dengan hasil rapat sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh menginventarisir, mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dokumen aset paling lambat 31 Desember 2019. 2. Setelah aset diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya pada kesempatan pertama Pemerintah Kota Sungai Penuh, meminjampakaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang belum tersedianya sarana dan prasarana serta masih dibutuhkan. 3. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh untuk segera menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019. VII. Pada tanggal 6 Desember 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka percepatan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. VIII. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan daftar hasil inventarisasi seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh paling lambat pada tanggal 17 Desember 2019. Keterangan Pihak Terkait Tanggal 9 Juli 2020 Sehubungan dengan adanya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap 103 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, maka untuk itu perkenan kami selaku Pihak Terkait (Gubernur Jambi) menyampaikan tanggapan atas Permohonan Uji Materiil tersebut dan sekaligus menyampaikan keterangan selaku Pihak Terkait dalam pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, diketahui bahwa yang menjadi objek permohonan Uji Materiil adalah ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) [sic!] Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa sebelum saya menanggapi tentang objek Permohonan Uji Materiil atas ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 281 ayat (2) [sic!] Undang-Undang Dasar 1945, maka izinkan saya menyampaikan kronologis berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tersebut, sebagai berikut: a. Dasar Hukum Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ataupun keterlibatan pihak Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan aset Kota Sungai Penuh adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi khususnya Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang menyatakan: 104 Ayat (1) Bupati Kerinci bersama Pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ayat (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota. Ayat (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoodinasikan oleh Gubernur Jambi. Ayat (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) antara lain huruf a dan huruf d yang menyatakan: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. b. .. c. .. d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh. Ayat (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya. Ayat (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri. b. Upaya-upaya yang telah dilakukan: 1. Pada tanggal 2 Agustus 2012 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Dana Hibah Secara Bertahap dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. 105 2. Pada tanggal 21 Desember 2012 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan Pertemuan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Upaya Penyelesaian Aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Sungai Penuh. 3. Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kep.GUB/SETDA.PEM-4.1/I/2013 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah kota Sungai Penuh. 4. Pada tanggal 10 Mei 2013 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 5. Pada tanggal 17 Juli 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Penyelesaian Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dihadiri Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Wakil Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh. 6. Pada tanggal 7 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset daerah lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dihadiri Korwil II KPK, Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh, Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, Asdatun Kajati Jambi dan Kanwil BPN Provinsi Jambi. 7. Pada tanggal 29 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset daerah lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dihadiri Korwil II KPK, Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh, Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, Asdatun Kejati Jambi dan Kanwil BPN Provinsi Jambi. 106 8. Pada tanggal 6 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka percepatan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. 9. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyampaikan daftar hasil inventarisasi seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Gubernur Jambi melalui surat Nomor 030/852/IV/BPKAD-2019 tanggal tanggal 16 Desember 2019. 10. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jambi perihal rencana penyerahan aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III dengan surat Nomor 034/736/Setda. Tapem-2/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. 11. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelesaian penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Surat Nomor S-4163/SETDA.OTDA- 2.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset. 12. Menindaklanjuti poin 11 pada tanggal 15 Juni 2020 KPK telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui zoom meeting membahas penyelesaian aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh. 13. Atas kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi untuk melakukan verifikasi terhadap personil, aset dan dokumen. 14. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 700/3727/SJ tanggal 26 Juni 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Bupati Kerinci dengan Surat S-1485/SETDA.PEM-OTDA-2.1/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Pembinaan dan Pengawasan Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. 15. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menyampaikan laporan kepada Gubernur Jambi hasil verifikasi aset personil dan dokumen dengan surat Nomor S-700/436/ITPROV-1.1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. 107 16. Pemerintah Provinsi Jambi menyurati Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera melaksanakan serah terima aset personil dan dokumen sesuai hasil verifikasi paling lambat minggu ke tiga bulan Juli 2020 sesuai kesepakatan dengan Koordinator Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Zoom meeting pada tanggal 3 Juli 2020. 17. Berkenaan dengan poin 1 sampai dengan poin 16 sebagaimana dokumen-dokumen terlampir. Keterangan Pihak Terkait Tanggal 20 Juli 2020 Menindaklanjuti Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, dengan ini Pihak Terkait (Gubernur Jambi) menyampaikan perbaikan tanggapan dan tambahan keterangan atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, dan sekaligus menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi RI pada waktu Sidang Pleno hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, diketahui bahwa yang menjadi objek permohonan Uji Materiil adalah ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Perbaikan penulisan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semula tertulis Pasal 281 ayat (2) diperbaiki menjadi Pasal 28I ayat (2), sebagaimana tertulis di bawah ini: Bahwa sebelum saya menanggapi tentang objek Permohonan uji Materiil atas ketentttuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 108 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka izinkan saya menyampaikan kronologis berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tersebut dan hasilnya sebagai berikut: a. Dasar Hukum Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ataupun keterlibatan pihak Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan aset Kota Sungai Penuh adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi khususnya Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang menyatakan: Ayat (1) Bupati Kerinci bersama Pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Ayat (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota Ayat (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoodinasikan oleh Gubernur Jambi Ayat (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) antara lain huruf a dan huruf d yang menyatakan: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh; b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh. 109 Ayat (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya. Ayat (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri. b. Semula tertulis upaya-upaya yang telah dilakukan, diperbaiki menjadi upaya- upaya yang telah dilakukan dan hasilnya: 1. Pada 2 Agustus 2012 bertempat di ruang Utama Kantor Gubernur Jambi telah diadakan Rapat fasilitasi Penyelesaian Dana Hibah Secara Bertahap dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh dengan hasilnya sebagai berikut: a) Kabupaten Kerinci akan menyerahkan dana hibah yang masih terhutang kepada Kota Sungai Penuh sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pada tahun anggaran 2013 akan diserahkan dana hibah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan pada tahun anggaran Tahun 2014 akan diserahkan dana hibah sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah). b) Hasil pertemuan ini sebagai bahan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012. c) Gubernur Jambi telah mengeluarkan Instruksi Nomor: 14527/INGUB/SETDA.PEM-4.1/2012 tentang Proses Penyelesaian Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh (terlampir). 2. Pada tanggal 21 Desember 2012 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi telah diadakan Pertemuan antara Gubernur Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Upaya Penyelesaian Aset antara Pemerintah Kabupetan Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan hasilnya sebagai berikut: 110 a) Pemerintah Kabupaten Kerinci segera menyampaikan data asset sebagai berikut: 1) Dana aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang belum disertai dengan dokumen. 2) Data aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah disertai dengan dokumen. 3) Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan dengan disertai jadwal penyerahan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 4) Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang ingin tetap dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. b) Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyampaikan data aset sebagai berikut: 1) Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang belum disertai dengan dokumen. 2) Data Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah disertai dengan dokumen. c) Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kep.Gub/SETDA.PEM-4.1/I/2013 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 3. Tanggal 10 Mei 2013 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Acara Serah terima Aset dari pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan hasilnya sebagai berikut: a) Bahwa acara serah terima asset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap I dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013. b) Penyerahan Aset tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima terdiri dari: 111 - Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.127.616.490.440,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah). - Aset Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp.46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). 4. Pada tanggal 17 Juli 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi dilaksanakan Rapat Penyelesaian Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dihadiri Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Wakil Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh (undangan dan Berita Acara Rapat terlampir), dengan hasil sebagai berikut: a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh akan menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan serah terima aset. b) Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh berupa: - Gedung Kantor Dinas Pendidikan - Gedung Kantor Dinas Sosial - Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah c) Pemerintah Provinsi Jambi akan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat bulan Agustus Tahun 2019. d) Penyelesaian proses penyerahan aset dimaksud pada angka 2 (dua) di atas diselesaikan paling lambat pada bulan September 2019. e) Rumah Sakit Umum H.A. Thalib, Kincai Plaza dan Kantor Dinas Kesehatan dan Gedung lain yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi. 112 f) Terhadap Gedung Ex Kantor Dinas Kebersihan dan Ex Mess Puri Masurai III Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengajukan surat pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. 5. Pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat tinggal di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi melaksanakan Rapat Fasilitasi Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh (undangan dan notulen Rapat terlampir). Undangan terdiri dari: a) Kabupaten Kerinci 1) Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Kerinci; 2) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci; 3) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci. b) Kota Sungai Penuh 1) Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sungai Penuh; 2) Inspektur Kota Sungai Penuh; 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh; 4) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Sungai Penuh; 5) Kepala Bagian pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh; 6) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh; 7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh. Dengan hasil rapat sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membentuk Tim Inventarisasi terhadap 3 (tiga) aset yang akan diserahkan atau pinjam pakai dan dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci. 2. Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap kepada Provinsi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian aset untuk dapat membantu membangun kantor di Kabupaten Kerinci. 3. Pemerintah Kota Sungai Penuh berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) “Barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib 113 diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk” dan ayat (2) “hutang Piutang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab daerah yang baru dibentuk”. 4. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang berada di Kota Sungai Penuh tidak dimanfaatkan dengan baik, dan pernah mengajukan pinjam pakai untuk menjadikan Kantor Inspektorat selanjutnya berubah fungsi menjadi Kantor Dinas Pariwisata. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan surat pinjam pakai dan akan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi. 6. Pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi Rapat Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset daerah lintas Pemerintah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Acara Kesepakatan terlampir) yang dihadiri: a) Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia b) Bupati Kerinci c) Walikota Sungai Penuh d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi e) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jambi f) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi g) Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci h) Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh i) Inspektur Kabupaten Kerinci j) Inspektur Kota Sungai Penuh k) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci l) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 114 m) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sungai Penuh Dengan hasil rapat sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh menginventarisir, mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dokumen aset paling lambat 31 Desember 2019. 2. Setelah aset diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya pada kesempatan pertama Pemerintah Kota Sungai Penuh meminjampakaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang belum tersedianya sarana dan prasarana serta masih dibutuhkan. 3. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh untuk segera menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019. 7. Pada tanggal 6 Desember 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka percepatan penyerahan asset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh (undangan terlampir), hasilnya: a) Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan inventarisasi terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai penuh yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahapannya sesuai dengan Surat Bupati Kerinci Nomor 030/825/IV/BPKAD-2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Rencana Penyerahan Aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III. b) Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan daftar hasil inventarisasi seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh paling lambat pada tanggal 17 Desember 2019. c) Data inventarisasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh belum lengkap dan belum 115 mencakup seluruh aset Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 034/736/Setda.Tapem-2/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Rencana Penyerahan Aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III. 8. Memperhatikan Surat Bupati Kerinci Nomor 030/852/IV/BPKAD-2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Rencana Penyerahan Aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III dan Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 034/736/Setda.Tapem-2/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Rencana Penyerahan Aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap III, bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh belum ada kesepakatan proses penyerahan aset. Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam proses penyelesaian penyerahan aset maka, Pemerintah Provinsi Jambi menyurati Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Surat Gubernur Jambi Nomor 4163/SETDA.PEM-OTDA- 2.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Penyelesaian Aset. 9. Menindaklanjuti Rapat Koordinasi tanggal 15 Mei 2020 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Koordinator Wilayah 7 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jambi menyurati Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Nomor S- 1243/SETDA.PEM-OTDA-2.1/V/2020 tanggal 18 Mei 2020: - Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh untuk segera menyampaikan Daftar Inventarisasi aset yang telah dan yang akan diserahterimakan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Provinsi Jambi. - Daftar Inventarisasi Aset dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi paling lambat tanggal 20 Mei 2020. 116 10. Menindaklanjuti Surat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor S- 1243/SETDA.PEM.OTDA-2.1/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permintaan Daftar Inventarisasi Aset: - Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan data Inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Bupati Kerinci Nomor 030/450/IV/BPKPD- 2020 tanggal 20 Mei 2020. - Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan daftar Inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh yang telah diserahkan, dan daftar Inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh yang belum diserahkan. 11. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan verifikasi aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang harus diserahkan kepada Pemeritah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Inspektur kepada Gubernur Jambi Nomor S-700/436/ITPROV 1.1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Verifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. 12. Menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Koordinator Wilayah 7 (tujuh) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 3 Juli 2020 melalui video conference terkait penyelesaian permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi telah memerintahkan kepada Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Nomor S-1600/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020: - Agar segera melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi terkait serah terima aset yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 17 Juli 2020. - Penandatanganan Perjanjian dan Serah Terima Aset, Personil dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020. 117 3. Jawaban Pihak Terkait (Gubernur Jambi) atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi RI atas perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 pada Sidang Mahkamah Konstitusi RI hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.: Terhadap Surat Gubernur Jambi Nomor S-4168/SETDA.OEM-OTDA- 2.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan KPK untuk memfasilitasi: • Dari Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini belum ada jawabannya, sedangkan dari KPK RI telah merespon dengan memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dengan rapat Zoom Meeting/Video Conference pada tanggal 15 Mei 2020 dengan hasil Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan Verifikasi Lapangan terkait aset yang akan diserahterimakan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Verfifikasi Aset tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Inspektorat Provinsi Jambi pada tanggal 10 s.d. 14 Juni 2020 didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. • Selanjutnya KPK RI Kembali memfasilitasi penyelesaian Penyerahan Aset dengan rapat Zoom Meeting/Video Conference pada tanggal 3 Juli 2020 perihal paparan hasil Inventarisasi dan Validasi lapangan dengan kesimpulan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada tanggal 4 Agusttus 2020 melalui surat Gubernur Jambi Nomor S-1600/SETDA.PEM.OTDA- 2.1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020. Tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan hanya Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah menindaklanjuti Surat Gubernur dimaksud sedangkan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum menindaklanjuti sehingga belum dapat ditentukan penyerahan aset lebih lanjut. b. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.: Berikaitan dengan kendala sehingga proses penyelesaian aset tidak selesai, dan kapan batas akhir penyelesaian aset? 118 - Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Pasal 13 ayat (3) “penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota”. Pemerintah Kabupaten Kerinci belum melaksanakan serah terima aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jambi Nomor 14527/INGUB/SETDA.PEM4.1/2012 tentang Proses Penyelesaian Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya menyelesaikan proses penyerahan aset tersebut dengan melaksanakan rapat fasilitasi. - Kendalanya antara kedua belah pihak (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) masih belum sepenuhnya untuk menyepakati terhadap penyerahan aset tersebut, sehingga tidak memungkinkan lagi Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi Percepatan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai penuh. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi memohon bantuan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan asset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut. - Terhadap persoalan terkait dengan aset yang bergerak atau tidak bergerak dan atau yang dimanfaatkan. Apakah otomatis diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, apakah yang hanya betul-betul dimanfaatkan saja atau yang memang karena keberadaannya secara administratif berada di wilayah Kota Sungai Penuh otomatis menjadi assetnya Kota Sungai Penuh? • Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, menyatakan: Pasal 5 ayat (2), salah satu syarat administratif pembentukan daerah Kabupaten/Kota meliputi: Huruf a, dinyatakan sebagai salah satu syarat berupa Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Induk tentang Persetujuan Pembentukan calon Kabupaten/Kota. Pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a, dijelaskan 119 bahwa: Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Induk yang ditetapkan berdasarkan Rapat Paripurna tentang Persetujuan Pembentukan calon Kabupaten/Kota yang memuat: Pada angka 6 dijelaskan: Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang Kabupaten/Kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten/Kota. Aset Kabupaten/Kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon Kabupaten/Kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon Kabupaten/Kota. • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk: Pasal 2 ayat (1): Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Pasal 13 ayat (7) “Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: 1. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh 3. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaanya untuk Kota Sungai Penuh; 4. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh. c. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.: Berkaitan dengan Pasal 13 ayat (7) huruf a yang belakangan muncul penafsiran lain, yang memaknai bahwa seluruh aset Kabupaten Kerinci yang 120 terdapat di Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dianut dan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh (problem atau masalahnya, anak lahir kemudian anak ini mengamputasi ibunya), apakah benar dalam praktik terjadi? Dapat kami jelaskan bahwa sejak Kota Sungai Penuh berdiri Pemerintah Kabupaten Kerinci baru menyerahkan Sebagian aset yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari aset Kabupaten Kerinci yang lokasinya ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan belum semua aset diserahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan: Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota. Mengacu pada ketentuan ayat (3) ini, Kota Sungai Penuh yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah dilaksanakan pelantikan Pejabat Walikota pada tanggal 8 November 2008 dan saat ini usia Kota Sungai Penuh sudah lebih dari 10 tahun, sementara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, penyerahan aset dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dilantiknya Pejabat Walikota. Kemudian pada Pasal 13 ayat (7) huruf a dinyatakan: Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasasi yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Adapun yang menjadi alasan Kabupaten Kerinci tidak menyerahkan seluruh aset kepada Kota Sungai Penuh, karena adanya multi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a, yang mana Pemerintah Kabupaten Kerinci berasumsi bahwa aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh hanya barang milik/dikuasasi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Jika mengacu pada penafsiran tersebut, secara fakta pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan dilantiknya Walikota Sungai Penuh tidak ada satupun aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikuasasi dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. 121 Berkaitan pertanyaan kedua, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dan hasilnya, telah terjawab dalam perbaikan tanggapan pada huruf b. Upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasilnya. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan proses penyerahan aset tersebut. d. Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H.: Kendala yang dihadapi dalam proses penghasilan aset dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci menafsirkan bahwa tidak semua aset Kabupaten Kerinci yang berada di Wilayah Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh; Berkaitan dengan batu uji oleh Pemohon Pasal 28D dan 28I, Pihak Terkait (Gubernur Jambi) mengakui memang terjadi salah tulis atau pengetikan dan sudah Pihak Terkait perbaiki dalam perbaikan tanggapan. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2020 dan 17 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 122 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871, yang selanjutnya disebut UU 25/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 123 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008: (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. 124 Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008: Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan Pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pemohon I terakhir menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Pemohon II terakhir menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Pemohon III terakhir menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci, yang menyatakan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahaan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh pada tahun 2013; b. Pemohon IV dan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai dosen yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya maupun terhadap masyarakat Kerinci. Keduanya menganggap memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan tafsir norma penyerahan aset dalam proses pemekaran wilayah tempat tinggal keduanya. Pemohon IV merupakan tokoh masyarakat mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 yang juga merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sungai Penuh. Sedangkan Pemohon VII adalah Dosen IAIN Kerinci dan unsur tokoh agama; c. Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia, mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang ikut menyetujui pelepasan aset-aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh dalam rangka menunjang pemerintahan persiapan sebagai daerah otonom mandiri; d. Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab atas masa depan Kabupaten Kerinci, tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili, yang merasakan secara langsung maupun tidak langsung potensial terkena 125 dampak tinggal di Kabupaten Kerinci yang miskin karena seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan ibukota Kabupaten harus pindah tanpa ada hak dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pemindahan ibukotanya; e. Pemohon X adalah Bupati Kerinci periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 Tahun 2018, tentang pengangkatan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci tanggal 11 Oktober 2018. Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024, bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024; Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII inheren sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, termasuk pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Induk, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan subyek hukum yang secara aktual atau setidaknya potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tafsir ganda atas norma kewajiban penyerahan aset yang dimanfaatkan atau termasuk yang tidak dimanfaatkan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hal hendak melaksanakannya, yang juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Bupati maupun Pimpinan DPRD Kerinci selaku Pejabat Daerah, manakala di kemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda lagi dari aparat penegak hukum. 3. Bahwa para Pemohon menerangkan kerugian konstitusionalnya sebagai berikut: a. Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan diskriminatif karena kata “dan/atau” dalam frasa 126 “dan/atau dimanfaatkan” pada pasal a quo memiliki makna ambigu dan/atau multitafsir. Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 tidak memberi kepastian hukum yang berkeadilan dan telah memperlakukan secara diskriminatif, yang sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para Pemohon, in casu masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang sejak awal berdirinya Kabupaten sampai saat ini mempunyai aset yang terletak di pusat ibukota Kabupaten. Dengan berlakunya norma yang diuji Pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset tersebut tanpa ada pengecualian, baik itu aset yang dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, maupun aset yang tidak dimanfaatkan. Sedangkan, terhadap pemilik aset tidak diberi hak atas aset pengganti ataupun kompensasi. Selain itu, berkepanjangannya permasalahan serah-terima aset akibat multitafsirnya makna aset yang wajib diserahkan tidak bisa lagi memberi kepastian hukum yang adil. Terlebih, untuk dapat diserahkan, pelepasan aset-aset yang telah tercatat sebagai kekayaan daerah, harus melalui persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci, yang potensial untuk menemui jalan buntu akibat tidak diberikannya persetujuan pelepasan oleh DPRD. b. Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, karena dengan pemekaran berbentuk kota, justru yang membutuhkan biaya untuk membangun ibukota baru berikut infrastrukturnya adalah kabupaten induk, selain daerah otonomi baru, sama- sama membutuhkan biaya untuk menggerakkan roda pemerintahan yang baru. Akan tetapi, dalam norma yang mengatur hak atas bantuan dana alokasi khusus, pasal a quo menetapkan “sama persis” seperti dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru, yakni hanya daerah otonomi baru yang mendapatkannya. Padahal, daerah otonomi baru mendapat “warisan” wilayah eks ibukota kabupaten induk yang telah hidup dan “siap pakai”, serta telah pula mendapat hak berupa bantuan dana untuk pemerintahan persiapan dari Kabupaten Induk dan dari Pemerintah Provinsi. Pembebanan kewajiban kepada Kabupaten Kerinci yang tidak diimbangi dengan kewajiban konstitusional dari negara untuk membantu memindahkan pusat pemerintahan di tempat yang baru tersebut, telah menciptakan jurang ketidakadilan dan memperlakukan tidak sama atau 127 diskriminatif kepada diri para Pemohon, terlebih Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII. 4. Bahwa dalam hal permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka terdapat pemisahan yang jelas dalam proses penyerahan aset yang dimanfaatkan kepada Kota Sungai Penuh dan dipertahankannya pemilikan atas aset kabupaten induk yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, menjadi lebih memberikan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon, dan proses pemindahan ibukota kabupaten induk menjadi berkeadilan dan tidak lagi ada perlakuan yang berbeda, dengan diberikannya hak untuk mendapat bantuan pemindahan ibukota. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, ternyata bahwa kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 5/2008, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan terjadinya pemekaran Kabupaten maka letak ibukota kabupaten/provinsi baru berbeda wilayah atau terpisah jauh dengan letak ibukota kabupaten/provinsi induk Kerinci yang menimbulkan persoalan karena adanya kewajiban menyerahkan aset dan dokumen yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, 128 padahal aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang berupa Gedung Kantor Bupati, DPRD, SKPD, Rumah Sakit, Pasar dan tanah hampir sebagian terbesar terletak dan berada di wilayah yang kini berubah status menjadi Kota Sungai Penuh. Permasalahan ini terjadi, menurut para Pemohon, karena multitafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila seluruh aset kabupaten induk diserahkan berikut aset yang tidak dimanfaatkan maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempunyai double aset Gedung Pemerintahan, Gedung Walikota dan Gedung Bupati. Ketentuan pasal a quo tidak adil karena Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai gedung pemerintahan alias zero asset. Sehingga, berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena, dengan pemekaran, pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibukota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru (Pemerintah Kota Sungai Penuh), sebagai kekayaan daerah yang dimiliki kabupaten induk. Oleh karena menurut para Pemohon, dengan menggunakan pendekatan secara a contrario, aset barang milik atau barang dikuasai dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan sehingga aset tersebut tetap dapat dimiliki kabupaten induk; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pemekaran kabupaten induk menjadi kota sebagaimana pemekaran di Kabupaten Kerinci maka kabupaten induk membutuhkan dana untuk pengadaaan dan pembebasan lahan calon ibukota kabupaten baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci yang baru di Kecamatan Siulak. Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kepada ibukota baru dan untuk menjalankan 129 pemerintahan barunya yaitu Kota Sungai Penuh. Persoalan seperti ini tidak muncul dalam hal kabupaten induk tidak dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya karena pemekaran. Persoalan ini muncul karena frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif bagi kabupaten induk; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Gubernur Jambi yang oleh UU a quo ditunjuk sebagai satu-satunya Pejabat yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut para Pemohon, Keputusan Kementerian Dalam Negeri atau penyelesaian di tingkat Pusat nantinya tetap saja tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, di samping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif juga tidak berkekuatan hukum eksekutorial; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan: a. Bahwa kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” pada Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: ”yang dimanfaatkan”, sehingga secara lengkap menjadi berbunyi: “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”; b. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 dan mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. Bagir Manan 130 S.H., M.CL., dan Feri Amsari S.H., M.H., LL.M., yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2020. [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2020 yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2020 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2020 dan 22 Juni 2020. Selain itu juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 dan 11 September 2020 serta seorang saksi bernama Mat Rasyid, S.Pd., M.H., yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 7 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait, Gubernur Provinsi Jambi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2020, 9 Juli 2020, dan 20 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Presiden, dan kesimpulan Presiden, keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi dan kesimpulan Pihak Terkait, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf [3.8]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon 131 tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pemekaran wilayah merupakan bagian dari pembentukan daerah otonomi (baru) marak dilakukan seturut dengan bergulirnya era otonomi seluas-luasnya ketika berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) yang kemudian dilanjutkan pengaturan secara lebih ketat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi berdasarkan UU 25/2008 adalah merujuk pada UU 32/2004 bahwa pembentukan daerah otonom ditetapkan dengan undang- undang yang di dalamnya memuat antara lain pengaturan nama, cakupan wilayah, batas wilayah, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah (vide Pasal 4 ayat (2) UU 32/2004). Lebih lanjut, UU 32/2004 juga menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom pada dasarnya dimaksudkan salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah (vide Penjelasan Umum UU 32/2004). 2. Bahwa berkenaan dengan uraian pada angka 1 di atas, telah ditentukan pula persyaratan dalam melakukan pembentukan daerah otonom, yakni harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dibuat secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian terhadap rencana pembentukan daerah. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 132 Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi Menteri tersebut ditetapkan setelah dilakukan penelitian/kajian oleh Tim yang dibentuk khusus oleh Menteri yang bekerjasama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi, sebagaimana ihwal pengaturan ini dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP 78/2007) sebagai peraturan pelaksana UU 32/2004. Dalam hal ini, PP 78/2007 pada pokoknya menghendaki dilakukannya kajian terhadap keseluruhan persyaratan pembentukan daerah otonom yang dituangkan dalam studi kelayakan dengan didasarkan pada penilaian yang objektif (vide Penjelasan Umum PP 78/2007). Berkenaan dengan hal tersebut terkait dengan persyaratan teknis yang harus dikaji adalah faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan, persyaratan fisik kewilayahan yang perlu dikaji mencakup aspek wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Oleh karenanya, untuk pembentukan provinsi dibutuhkan paling sedikit lima kabupaten/kota dan untuk pembentukan kabupaten paling sedikit lima kecamatan dan empat kecamatan untuk pembentukan kota (vide Pasal 5 ayat (5) UU 32/2004). Dengan adanya persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pembentukan daerah otonom, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian baik daerah yang dibentuk (baru) maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan 133 hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara objektif yang substansinya mengenai penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk, serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri, antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. Untuk maksud tersebut, pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal (vide Penjelasan Umum dan Lampiran PP 78/2007). 3. Bahwa jika ditelisik lebih jauh lagi substansi PP 78/2007 sejatinya telah mengatur mekanisme dan implementasi tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pembentukan daerah secara jelas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 32/2004. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan persyaratan administratif yang dilakukan melalui rapat paripurna, di mana keputusan tersebut memuat hal-hal pokok sebagai berikut: 1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota; 4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut- turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru; 6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan 134 dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. Terhadap aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. Dokumen yang dimaksud adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota. Sedangkan, hutang dan piutang yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota. 7. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan dibentuk. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan 8. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk. Dalam hal pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu maka keputusan DPRD kabupaten/kota tersebut dibuat oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota induk (vide Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP No. 78/2007). Selain keputusan DPRD dipersyaratkan pula adanya keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan kabupaten/kota, di mana substansi persetujuan yang termaktub dalam keputusan tersebut pada pokoknya sama dengan yang terdapat dalam keputusan DPRD sebagaimana uraian di atas. Keputusan pihak-pihak di atas dilakukan secara berjenjang, tidak hanya berhenti pada tataran kabupaten/kota induk karena masih diperlukan keputusan DPRD provinsi dan gubernur sebagai bagian dari persyaratan administratif. Keputusan DPRD provinsi juga harus ditetapkan melalui rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang di dalamnya memuat; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai 135 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar. Sementara itu, substansi keputusan gubernur mengenai pembentukan calon kabupaten/kota mencakup; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk (vide Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Penjelasan PP 78/2007). Terakhir, persyaratan administratif pembentukan kabupaten/kota baru adalah surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang terlebih dahulu dikaji oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu (vide Pasal 5 huruf e PP 78/2007). Terhadap surat rekomendasi Menteri yang berisi usulan pembentukan daerah ini harus dimintakan tanggapan tertulis dari anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam sidang DPOD. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Selanjutnya usulan pembentukan daerah ini disampaikan kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan hasil klarifikasi dan penelitian DPOD. Dengan terpenuhinya keseluruhan persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana uraian di atas selanjutnya Presiden menyetujui untuk dibentuk rancangan undang-undang mengenai pembentukan 136 daerah otonom (baru) sebagai usul inisiatif Presiden untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal rancangan undang-undang tersebut merupakan usulan inisiatif DPR, in casu UU 25/2008, maka persyaratan yang telah ditentukan dalam PP 78/2007 tetap harus digunakan secara berjenjang sejak proses awal pengajuan usulan pembentukan daerah otonom baru. [3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, yang menurut para Pemohon telah menimbulkan kerugian bagi kabupaten induk, in casu Kabupaten Kerinci apabila kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” tidak dimaknai: ”yang dimanfaatkan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip secara utuh ketentuan Pasal 13 UU 25/2008 yang menyatakan: (1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota. (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota. (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh. (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi. (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh; b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh; 137 c. utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh. (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya. (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri. Persoalan aset barang bergerak dan tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang semula berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh bukan merupakan persoalan yang muncul setelah UU 25/2008 diberlakukan. Sebagaimana uraian pada Paragraf [3.13] di atas proses pengusulan pembentukan daerah dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan segala hal ihwal yang diperlukan untuk pembentukan tersebut dan untuk daerah induknya. Oleh karenanya, persoalan aset pun telah dipertimbangkan ketika Bupati Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pembentukan Kota Sungai Penuh di mana dalam Keputusan tersebut telah memuat penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dituangkan dalam dokumen bukti kepemilikan aset Kabupaten Kerinci. Selain itu disepakti pula masalah personil dan hutang piutang Kabupaten Kerinci, yang akan dimanfaatkan atau menjadi beban calon Kota Sungai Penuh. Terhadap aset Kabupaten Kerinci berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon Kota Sungai Penuh wajib diserahkan seluruhnya kepada calon Kota Sungai Penuh, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon Kota Sungai Penuh. Berkenaan dengan riwayat proses pembentukan Kota Sungai Penuh yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya telah dituangkan juga dalam Penjelasan Umum UU 25/2008 yang menyatakan: Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci Menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati 138 Kerinci Nomor 100/1112/Pem & Otda tanggal 29 April 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2075/Pem& Otda tanggal 22 Juli 2006 perihal Mohon Rekomendasi Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/0104/Pem&Otda tanggal 1 Agustus 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Pernyataan Bupati Kerinci Nomor 100/2341/Pemotda tanggal 12 Agustus 2006 tentang Bantuan Dana pada Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2711/Pem & Otda tanggal 21 September 2006 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Usulan Gubernur Jambi Kepada Mendagri Nomor 100/3884/Pemotda tanggal 1 September 2006 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.31/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.236/2007 tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh. Bertolak pada uraian di atas, proses penyerahan aset Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebagaimana amanat UU 32/2004 dan PP 78/2007. Oleh karenanya 139 sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) UU 25/2008 penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan penjabat Walikota Sungai Penuh. Tujuannya agar tercapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga segera dapat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut adalah merupakan tindakan hukum untuk merealisasikan amanat UU 25/2008 (vide Penjelasan UU 25/2008). Apabila proses yang telah disepakati bersama sebagaimana dituangkan dalam berbagai dokumen yang selanjutnya dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 25/2008, namun tidak direalisasikan oleh Kabupaten Kerinci maka menjadi tanggung jawab Gubernur Jambi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyelesaikannya (vide Pasal 13 ayat (8) UU 25/2008). Dengan demikian proses Pembentukan Kota Sungai Penuh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah tampak jelas dan terang tidak ada persoalan konstitusionalitas atas kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, UU 25/2008 sesuai dengan judulnya adalah UU tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, wilayah kota yang tadinya belum ada untuk selanjutnya diadakan/dibentuk guna meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (vide konsideran Menimbang huruf c UU 25/2008). Oleh karenanya UU a quo hanya menentukan hak Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bahkan bertolak pada proses awal pembentukan 140 calon Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyatakan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, pada tahun pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tahun kedua sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pada tahun ketiga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (1) UU 25/2008). Demikian pula Pemerintah Provinsi Jambi telah sanggup memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (2) UU 25/2008). Terhadap kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kerinci tersebut telah dituangkan dalam dokumen berupa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh (vide Penjelasan Umum UU 25/2008). Dengan demikian pengaturan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya merupakan realisasi tujuan dana perimbangan yakni untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom 141 baru memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya ketentuan norma pasal a quo Kota Sungai Penuh dapat segera mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Sementara itu, bagi Kabupaten Kerinci tanpa harus meminta pemaknaan rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya sebagai daerah otonom yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan sudah pasti memeroleh alokasi dana perimbangan sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 32/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah”. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahnya belum layak dan memadai, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Pemerintah telah mengalokasikan DAK prasarana Pemerintahan daerah dalam APBN. Dalam kaitan ini, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana berupa: DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp4.591.420.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2015 (vide Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015). Selain DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah tahun 2018, 2019, 2020 (vide Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018). Dengan adanya 142 DAK dan Dana Insentif Daerah maka Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana, termasuk aset-aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dengan demikian persoalan yang dihadapi Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk yang membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru serta pembangunan infrastruktur merupakan hal yang berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan ibukota baru, bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma karena proses yang dilakukan untuk pembentukan tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil para Pemohon yang mempermasalahkan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif merupakan dalil yang tidak mendasar pula. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional adalah juga tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, sebelum sampai pada kesimpulan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. [3.16.1] Bahwa Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sekalipun Pemohon IV dan Pemohon V menerangkan dirinya sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan Pemohon VI Periode 2004-2008, serta Pemohon VIII menyatakan sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019- 2022 tetapi tidak dalam kapasitas mewakili organisasi, serta Pemohon IX menerangkan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelepasan aset. Dalam kualifikasinya tersebut masing-masing Pemohon telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008. Namun oleh karena 143 substansi permohonan a quo berkaitan dengan persoalan penyerahan aset daerah dan dana alokasi khusus daerah, yang menurut Mahkamah persoalan demikian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 70/PUU-XII/2014, bertanggal 6 November 2014 telah menetapkan bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah. Dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, meskipun menganggap dirinya memiliki kepedulian terhadap Kabupetan Kerinci, namun tetap tidak dapat mewakili Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.16.2] Bahwa Pemohon X sebagai Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dan Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024 yang bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, bersama-sama mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.16.1] di atas, bahwa yang bisa mewakili daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang mewakili kepentingan daerah, sebelumnya antara lain telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016 dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “...apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah 144 kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.” Lebih lanjut dalam Putusan a quo Mahkamah berpendapat bahwa “...bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri- sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya, menurut Mahkamah norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang dimohonkan pengujiannya ini terkait dengan urusan 145 pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim sudah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Majelis Panel Hakim, persoalan pokok dalam permohonan para Pemohon berkenaan langsung dengan pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah. Sementara permohonan awal para Pemohon diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintah daerah. Ketika itu, Majelis Panel juga sudah mengingatkan para Pemohon untuk melihat kembali putusan-putusan Mahkamah terdahulu menyangkut pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan daerah. Majelis Hakim dalam persidangan a quo juga mempertanyakan, apakah sebelum mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, pernah ada pembahasan antara DPRD dengan kepala daerah terkait persoalan penyerahan aset kepada Kota Sungai Penuh. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya hanya menambahkan Bupati Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon X dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon XI dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci masing-masing sebagai Pemohon XII dan Pemohon XIII. Dalam Perbaikan permohonan para Pemohon, pada bagian identitas Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, ditempatkan sebagai subjek hukum yang terpisah bukan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Demikian juga dalam surat kuasa tambahan yang disampaikan para Pemohon, masing-masing bertanggal 21 Januari 2020, Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon X (Bupati) terpisah dengan Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII (pimpinan DPRD). Meskipun surat kuasa yang demikian tidak salah, namun seharusnya Bupati dan DPRD dalam permohonan yang demikian harus terrepresentasikan sebagai subjek hukum satu Pemohon, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci; Jika Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah maka khusus untuk DPRD, 146 harus dibuktikan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 25/2008 ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015, tanggal 5 April 2017; Sebelumnya, saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan menanyakan ada tidaknya Rapat Paripurna DPRD yang membahas persoalan hukum yang dimohonkan a quo. Sementara permohonan para Pemohon saat itu diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan daerah (mantan anggota DPRD), bukan pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah; Kemudian dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan permohonan, tanggal 6 Februari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 5 Februari 2020) Majelis Panel kembali menanyakan mengenai bukti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci, karena dalam perbaikan permohonan para Pemohon hanya menambahkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai tambahan Pemohon, tanpa menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci; Pada tanggal 6 Februari 2020, Kepaniteraan Mahkamah menerima bukti P- 37 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci bertanggal 21 Januari 2020 (vide bukti P-37). Dalam bukti dimaksud dijelaskan bahwa Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pandangan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci menjadi Pemohon pada perkara pengujian undang-undang yang sudah diajukan oleh Jarizal Hatmi, dan melengkapi kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap bukti surat dimaksud Mahkamah menilai bukti tersebut hanya menjelaskan kesepakatan Bupati dan Wakil Bupati dengan beberapa pimpinan DPRD, bukti demikian menurut Mahkamah tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian benar diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Karena sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah mensyaratkan adanya Rapat Paripurna DPRD untuk membuktikan bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah benar dikehendaki oleh 147 mayoritas anggota DPRD, bukan hanya pimpinan DPRD. Yang kemudian hasil Rapat Paripurna tersebut diwujudkan dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah bersama-sama dengan kepala daerah sebagai subjek hukum yang merepresentasikan satu Pemohon yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci; Selanjutnya, para Pemohon mengajukan bukti P-41 berupa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kerinci. Namun Rapat Paripurna tersebut diadakan pada tanggal 18 Maret 2020, saat Persidangan Pleno Pemeriksaan Permohonan Pemohon sudah dilaksanakan. Terhadap bukti P- 41 tersebut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVI/2018, bertanggal 13 Maret 2019, menguatkan kembali pendiriannya bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang yang berkaitan dengan hak dan kewenangan daerah, DPRD harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna sebelum permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti P-41 dimaksud; Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan a quo sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Terlebih lagi para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 148 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P Sitompul, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, yang 149 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani