3/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 3/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), yang diwakili oleh: Nama Jabatan Alamat : : : Sudarto Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI Kebon Duren RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok Nama Jabatan Alamat : : : Yayan Supyan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI Kampung Buaran RT. 004, RW. 008, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Tanggerang Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2020 memberi kuasa kepada Andri, S.H., M.H., Iyus Ruslan, S.H., Belly Hatorangan, S.H., Irwan Hidayat, S.H., M.H., dan Moh. Subekhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (LBH-RTMM) yang beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor 9A RT. 005/RW. 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 251/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 April 2021 dengan Nomor 3/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 April 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 April 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam: 1. UUD 1945 telah membentuk lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (selanjutnya disebut UU Mahkamah). 2. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 4 dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara.” Menurut ketentuan tersebut Pemohon termasuk ke dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yaitu Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 2. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) “adalah hak- hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945”. Uraian potensi kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan a quo. 3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan diperjelas oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2) “ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang apabila”: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan 5 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi 4. Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama didalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahtraan pekerja beserta keluarganya, dan F SP RTMM-SPSI adalah tingkat Pimpinan Pusat yang mempunyai struktur sebagai berikut; a. Struktur Pimpinan Daerah F SP RTMM-SPSI di 15 provinsi (Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan); b. Struktur Pimpinan Cabang F SP RTMM-SPSI di 66 di Kabupaten/Kota se Indonesia; c. Struktur Pimpinan Unit Kerja SP RTMM di Tingkat Perusahaan sebanyak 545, dan mempunyai anggota sebanyak 244.244.021 di seluruh Indonesia. F SP RTMM-SPSI organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398 (selanjutnya disebut "UU SP/SB"). 5. Bahwa pengertian serikat/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi, “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungihak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja /buruh dan keluarganya”. Sedangkan pengertian Federasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SP/SB Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat selengkapnya berbunyi: "Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh." 6 6. Bahwa pengaturan mengenai legalitas serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederas serikat pekerja/serikat buruh antara lain disebutikan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjoan setempat untuk dicatat."; 7. Bahwa legalitas Pemohon F SP RTMM-SPSI dibuktikan dengan Nomor Bukti Pencatatan dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 109/V/N/VII/2001, tanggal 30 Juli 2001 (Bukti P-7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberitahuan dan permohonan pencatatan. Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama F SP RTMM-SPSI telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 8. Bahwa syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menurut UU SP/SB Pasal 11 ayat (1) antara lain:"Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah"; 9. Bahwa PEMOHON merupakan serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi yang dapat mewakili anggotanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut: 9.1. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD/ART FSPRTMM-SPSI); 9.1.1. Menurut Anggaran Dasar F SP RTMM SPSI 1. Bab I Pasal 1 tentang “NAMA “Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP RTMM-SPSI” 2. Bab IV Pasal 10 tentang “FUNGSI” Organisasi berfungsi: 7 a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas disiplin, etos kerja serta produktifitas kerja; b. Pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja; c. Sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin; 3. Bab V Pasal 13 tentang “ANGGOTA” a. Anggota FSP RTMM-SPSI adalah pekerja-pekerja di bidang industri barang dan jasa sebagaimana disebut dalam 3 dan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja SP RTMM-SPSI di Seluruh Indonesia. b. Setiap orang yang mempunyai aspirasi yang menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan- ketentuan organisasi lainnya yang bersedia bergabung pada tingkatan Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI; 4. Bab XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 30 a. FSP RTMM-SPSI sebagai badan hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan b. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing; c. Memberikan advokasi kepada fungsionaris anggota FSP RTMM- SPSI d. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi 9.1.2. Menurut Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM SPSI a. Bab XIII tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 47 (1) Jenis perselisihan hukum; a. Sengketa Organisasi b. Sengketa Perdata c. Penyelesaian perselisihan hukum; 8 (2) Musyawarah a. Arbitrase b. Peradilan Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian persilisihan hukum diatur dalam peraturan organisasi (Bukti-P8); 10. Bahwa dalam Permohonan a quo PEMOHON diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretraris Umum Pimpinan Pusat F SP RTMM Sudarto, A.S selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan sebagai Sekretaris Umum Pimpian Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (F SP RTMM-SPSI) berdasarkan Keputusan MUNAS Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM- SPSI/V/2015 Tentang Penetapan-penetapan Komposisi Personalia Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP RTMM-SPSI).(Bukti P- 4); 11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana butir 4 sampai dengan butir 10 Permohonan a quo, telah jelas bahwa PEMOHON merupakan suatu kelompok orang yang terhimpun dalam organisasi dan membentuk serikat pekerja. 12. Bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan o), dan Pasal 156, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang menjadi anggota kami di Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP RTMM SPSI) dan yang diatur dalam UUD 1945, antara lain pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, potensi kerugian yang akan diterima pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh akan diuraikan lebih jelas dalam Pokok Permohonan; 13. Bahwa oleh karena Pemohon adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan hak-hak konstitusional pekerja yang merupakan bagian dari 9 anggota Pemohon, dan menjadi kewajiban Pemohon sebagai Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP RTMM SPSI) untuk membela, memperjuangkan kepentingan anggotanya sebagaimana di atur oleh UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta telah diatur dalam Anggaran Dasar Pemohon, yaitu; Bab I Pasal 1, Bab IV Pasal 10, Bab V Pasal 13, dan Bab XI Pasal 30 [Bukti.P-8]. Karena menurut Pemohon adanya potensi kerugian hak-hak bagi anggota Pemohon sebagai pekerja telah dikurangi (di-degradasi) oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV Bagian kedua ketenagakerjaan. Atas uraian tersebut maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan untuk di Uji terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), yaitu sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; 14. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi bahwa serikat pekerja/serikat buruh dari berbagai jenjang serta kelompok pekerja yang mengajukan Permohonan pengujian undang-undang mengenai ketenagakerjaan diakui oleh Mahkamah sebagai subjek Pemohon kategori "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" sebagaimana termuat antara lain dalam: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-Vll/2009, tanggal 10 November 2010 c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-Vlll/2010, tanggal 14 November 2011 e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/FUU-Xll/2014, tanggal 04 November 2015 g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/20161 tanggal 14 Juli 2016 10 h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-Xlll/2015, tanggal 29 September 2016 i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUlJ-XVl/2018, tanggal 27 Februari 2019 15. Bahwa oleh karena PEMOHON merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon pengujian UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 154A, dan Pasal 156 terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 16. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mempertimbangkan pokok perkara a quo; III. POKOK PERMOHONAN 17. Bahwa menurut Pemohon Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang pada pokoknya sebagai berikut: 18. Bahwa isi Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan; (a).“Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh”; (b).“Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian”; 11 (c).“Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun”; (d). “Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); (e). “Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; (f). “Perusahaan pailit; (g). Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukkan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut; 1. “menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2. “membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perudang- undangan; 3. “Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. “tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 5. “memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; 6. “memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; (h). “Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja; (i). “Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; (j). “Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; (k). “Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 12 dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; (l). “Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana”; (m).”Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan”; (n). ”Pekerja/buruh memasuki usia pensiun”; (o). ”Pekerja/buruh meninggal dunia”; 19. Bahwa Isi Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o) tersebut; menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut pendapat Pemohon bunyi Pasal 154 A huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o); mengandung makna bahwa kedudukan pekerja/buruh dan pengusaha tidak berada dalam satu persamaan hukum, membuka potensi pengusaha (perusahaan) untuk berbuat sesuka keinginannya dengan mengabaikan hak-hak pekerja/buruh; a. Bisa saja dengan adanya payung hukum ini perusahaan (pengusaha) akan berpotensi bertindak akal-akalan dan mencari- cari alasan supaya terbebas dari kewajiban untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara mudah dan tidak membayar kewajiban pesangon kepada pekerja/buruh. b. Sebagai misal perusahaan boleh melakukan praktek tindakan pailit atau mempailitkan diri dengan alasan seolah-olah perusahaan merugi padahal bisa saja yang menjadi mergernya adalah perusahaan milik pengusaha atau anggota keluarga yang sama 13 dengan dalih supaya perusahaan yang lama terbebas dari segala kewajiban dengan memutus hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan tidak membayar pesangon; c. Kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai piutang kepada pihak suplier, mitra kerja, dan lainnya padahal perusahaan masih mampu membayar dan kondisi produksi lancar dengan adanya payung hukum ini bisa saja perusahaan mengambil praktek tindakan untuk pailit atau menyatakan rugi dengan tujuan supaya dapat dengan mudah untuk melakukan PHK dan tidak harus membayar pesangon pekerja. d. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mudah dilakukan dalam kondisi pekerja/buruh dihadapkan pada situasi posisi daya tawar pekerja/buruh yang lemah, sehingga kekuasaan perusahaan untuk melakukan PHK akan semakin mudah karena kedudukan pekerja/buruh tidak pada posisi yang setaraf dalam perundingan, sehingga pekerja/buruh akan mudah ter-PHK. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tahapan melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian, pada akhirnya diikuti penutupan atau tidak menutup perusahaan adalah suatu keputusan yang akan dibenarkan oleh konstitusi tanpa harus kena beban kewajiban untuk memberikan ganti rugi pesangon kepada pekerja/buruh tanpa adanya ukuran sebesar apa kerugian yang dialami perusahaan. Akibat adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan o) tersebut potensi kerugian yang akan dialami pekerja/buruh dengan tidak mendapat pesangon menjadi lebih terbuka dan akan dibenarkan perbuatan tersebut oleh undang-undang, sehingga hak konstitusi pekerja untuk mendapatkan hak hukum akibat tindakan tersebut tidak akan tercapai. e. Dari uraian butir a, b, c, dan d tersebut di atas potensi hak konstitusional pekerja/buruh adanya pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dapat terabaikan menurut 14 Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan tidak adanya kalimat akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana (huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o) Pasal 154A pekerja mendapatkan kerugian atau pesangon, potensi kerugian yang akan dialami pekerja/buruh dengan tidak mendapat pesangon menjadi lebih terbuka dan akan dibenarkan perbuatan tersebut oleh undang- undang, sehingga hak konstitusi pekerja untuk mendapatkan hak hukum akibat tindakan tersebut tidak akan tercapai. f. Isi Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa isi Pasal 154A ayat (1) huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o) tidak mengatur besaran pesangon, besaran uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak pekerja/buruh sebagai ganti rugi dalam hal terjadi PHK. Akibat adanya pemberlakuan isi Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o tidak mengatur nilai atau besar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, patut dinilai tidak memberikan kepastian hukum kepada setiap pekerja/buruh yang mengalami PHK sebagaimana dijamin dan dilindungi konstitusi, karenanya norma- norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; g. Bahwa dari penalaran yang wajar dari fakta notoir berupa pernyataan Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri pada bidang-bidang tertentu, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Ketenagakerjaan sudah sejak lama dan sering mengatakan di media massa bahwa nilai atau besaran 15 pesangon akan dikurangi, karena menurut Pemerintah pesangon menjadi salah satu faktor penghambat investasi asing masuk ke Indonesia; h. Bahwa nilai dan besaran pesangon yang sudah ditetapkan menurut UU Ketenagakerjaan adalah merupakan hak milik konstitusional pekerja/buruh, sedangkan hak milik pribadi tersebut telah dikurangi bahkan dihilangkan oleh pembuat Undang-undang maka patut dinilai Pasal 154A ayat (1) ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja menjadi alat Pemerintah dan DPR untuk merampas hak milik pekerja/buruh secara semena-mena sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “…… paling sedikit,...” Serta ayat (4) huruf c yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..” jelas jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, sebagaimana diatur dan dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan dilindungi pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap orang termasuk pekerja begitu juga Pemohon yang mewakili anggotanya mempunyai hak untuk bekerja dengan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak untuk kehidupan pada saat memasuki usia pensiun. 21. Bahwa Pemohon juga berpendapat dengan berlakunya ketentuan UU Cipta Kerja Pasal 156 ayat (2) yang menghilangkan ketentuan frasa “…… paling sedikit,...” Serta ayat (4) huruf c yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frase “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja..” telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional, karena ketentuan itu tidak memberikan 16 kepastian hukum yang adil serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu dipandang dan diyakini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” bahwa menghilangkan frase “…… paling sedikit,….” serta frase “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..” didalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c UU Cipta Kerja, jelas jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa tujuan pemberian pesangon merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin agar pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak meskipun sudah memasuki usia pensiun, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya untuk beberapa bulan kedepan, serta untuk biaya mencari kerja kembali, sedangkan usia pensiun adalah usia 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, sehingga uang pesangon merupakan harapan untuk bertahan hidup lebih lama lagi bagi pekerja yang sudah memasuki usia pensiun. 22. Bahwa demikian juga Pemohon berpendirian dengan berlakunya UU Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat (2) Yang Menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “…… paling sedikit,...” Serta Pasal 156 ayat (4) huruf c yang menghilangkan norma ketentuan frase “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja..” telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional, karena tidak adanya kepastian hukum didalam mendapatkan imbalan yang layak serta perlakuan yang adil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” jelas- jelas tidak sesuai dengan tujuan Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Meningkatkan kesejahtraan tenaga kerja dan keluarganya. 17 23. Bahwa Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia) Bahwa Perusahaan atau usaha industri yang terdapat di indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa yang terbagi dalam 4 golongan yaitu: a. Industri besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) b. Industri sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) c. Industri kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) d. Industri rumah tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) Sehingga tidak adil jika seluruh industry disama ratakan kemampuannya untuk pemberian pesangon pada saat memasuki usia pensiun, maka dengan adanya pembagian kelompok maka seharusnya pemberian uang pesangon besarannya berdasarkan golongannya dikarenakan jika tetap di sama ratakan maka akan tetap memberatkan bagi kelompok industry sedang dan kecil, sehingga hanya menguntungkan bagi industri besar saja. sehingga sangat jelas bahwa menghilangkan frase “…… paling sedikit,...” serta frase “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..” didalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 24. Bahwa yang memberatkan permasalahan bagi industri besar terdapat beberapa masalah yang dihadapi diantaranya adalah: a. Industri kekurangan atau kesulitan bahan baku untuk produksi karena dikuasi oleh importir lokal. b. Kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kawasan industri. c. Industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas dan pengolah limbah d. Industri dapat tekanan serbuan produk import yang murah. Dan permasalahan tersebut lansung disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan pada waktu itu menterinya adalah Agus Gumiwang pada tahun 2020, sehingga masalah pesangon bukan menjadi penghambat atau memberatkan bagi industri besar, maka dari itu pemohon yang mewakili 18 anggota tetap mempertahankan ketentuan frasa yang menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa norma ketentuan frasa “…… paling sedikit,...” Dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja tetap ada, dan b. norma ketentuan frase “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja...” didalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c tetap berlaku di UU Cipta Kerja. 25. Bahwa Negara melalui Kementrian Tenaga Kerja sudah membuat salah satu tujuan dibentuknya Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 antara lain; a. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahtraan. b. Meningkatkan kesejahtraan tenaga kerja dan keluarganya. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut seharusnya negara memperhatikan pekerja dengan cara menaikkan kesejahtran pekerja secara berkala atau minimal mempertahankan kesejahtraannya bukannya malah mengurangi kesejahtraan pekerja, dikarenakan setiap tahun kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan karena dampak inflasi, sehingga untuk pekerja yang sudah memasuki usia pensiun akan sangat memberatkan jika adanya pengurangan pemberian pesangon Sehingga dalam hal ini Pemohon ingin mempertahankan kesejahtraan dalam bentuk pemberian uang pesangon sebagaimana undang undang sebelumnya. IV. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal- hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan yang di mohonkan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan isi Pasal 154A huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, dan o) UU Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagai 19 alasan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak mencantumkan kalimat Pesangon atau Ganti Kerugian sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Menyatakan Hilangnya ketentuan frasa “…… paling sedikit,….” Dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) serta ketentuan frasa “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..” didalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan ketentuan frasa “…… paling sedikit,….” Dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) serta ketentuan frasa “…penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..” didalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 20 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM- SPSI Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur MUNAS V FSP RTMM-SPSI; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nomor 17, tanggal 24 Agustus 2015 Notaris dan PPAT Syafrudin, S.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Rapimnas VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bhakti PP FSP RTMM-SPSI; 7. Bukti P-7 : Fotokopi tanda bukti pencatatan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM- SPSI Nomor KEP.07/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang AD/ART FSP RTMM-SPSI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 21 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 22 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh; b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; 23 c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja; i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; 24 m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; o. pekerja/buruh meninggal dunia. 2. Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. (4) Uang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke temat pekerja/buruh diterima bekerja; c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian bersama. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 25 3. Bahwa Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya sebagai federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan dengan Bukti Pencatatan Nomor 109/V/N/VII/2001 bertanggal 30 Juli 2001 (vide bukti P-7). Adapun ruang lingkup yang diorganisir ke dalam FSP RTMM-SPSI, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI (vide bukti P-8) melingkupi industri yang berada pada sektor pengolahan tembakau, industri cerutu, rokok kretek, rokok kelembak menyan, rokok klobot, rokok putih, industri makanan/minuman, bahan baku makanan/minuman, cold storage, industri makanan ternak, pergudangan/industri/distributor pendukung industri tersebut di atas dan industri lainnya yang secara sukarela menggabungkan diri ke dalam organisasi; 4. Bahwa secara hukum, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FSP RTMM-SPSI tersebut, Pemohon mempunyai fungsi sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin, dan sebagai wahana untuk ikut secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sosial ekonomi serta ketenagakerjaan khususnya pada sektor Rokok Tembakau Makanan Minuman. Pemohon juga mempunyai tujuan untuk terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan kepentingan dan hak-hak pekerja; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI menyatakan Pimpinan Pusat mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI tentang Susunan Pimpinan Pusat menyatakan, “(1) Susunan Pengurus Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak- banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari: a. seorang Ketua Umum; b. seorang Wakil Ketua Umum; c. beberapa orang Ketua; d. seorang Sekretaris Umum; e. beberapa orang Sekretaris; f. seorang Bendahara Umum; g. seorang Bendahara” (vide bukti P-8); 26 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM-SPSI Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur Munas V FSP RTMM-SPSI tanggal 29 Mei 2015 (vide bukti P-4) yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Syafrudin, S.H. (vide bukti P-5) dan berdasarkan Keputusan RAPIMNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan Munas VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI bertanggal 29 September 2020 (vide bukti P-6), susunan personalia Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI terdiri dari 11 (sebelas) orang meliputi Ketua Umum yaitu Sudarto, Wakil Ketua Umum yaitu Tugino, Ketua yaitu Andreas Hua, Andri, dan Iyus Ruslan, Sekretaris Umum yaitu Yayan Supyan, Sekretaris yaitu Harjono, Moh. Mundhofir, dan Budi Dwi Rahardjo, Bendahara Umum yaitu Ribawati, dan Bendahara yaitu Heny Purwaningtyas. Sementara itu, dalam pengajuan Permohonan Pengujian UU a quo, Pemohon diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI; 7. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan pekerja/buruh yang menjadi anggota Pemohon di Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, terutama terkait dengan pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh; 8. Bahwa telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi bahwa Serikat Pekerja dari berbagai jenjang serta kelompok pekerja yang mengajukan Permohonan pengujian undang-undang mengenai ketenagakerjaan diakui oleh Mahkamah sebagai subjek Pemohon kategori kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 9. Bahwa potensi kerugian hak konstitusional Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk untuk bekerja dan mendapat imbalan serta 27 perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tidak akan terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta dihilangkannya frasa ”… paling sedikit, …” dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan frasa “… penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja” dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai badan hukum, berkenaan dengan pihak yang dapat mewakili FSP RTMM-SPSI di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan a quo, menurut Mahkamah harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI yaitu diwakili oleh Pimpinan Pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang susunannya sebagaimana tertuang dalam hasil Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM-SPSI Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur Munas V FSP RTMM-SPSI yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Syafrudin, S.H. (vide bukti P-5) serta berdasarkan Keputusan RAPIMNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan Munas VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI; Berdasarkan fakta hukum tersebut, pengajuan permohonan a quo yang hanya diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART FSP RTMM-SPSI karena diwakili oleh subjek hukum yang tidak cukup jumlah minimalnya sebagai kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana yang disyaratkan dalam AD/ART. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan bukti adanya pelimpahan perwakilan dari Pimpinan Pusat kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI untuk dapat mengajukan 28 permohonan a quo. Adapun pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI terkait dengan pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang dalam hal ini bukan secara khusus memberikan pelimpahan kewenangan kepada Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 29 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams 30 ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca