3/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 3/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Agus Humaedi Abdilah Pekerjaan : Pekerja PT Taiho Nusantara Alamat : Perum Sari Indah Permai BJ/4, RT.002, RW.021, Kelurahan Palumbonsari, Kabupaten Karawang Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon-1; 2. Nama : Muhammad Hafidz Pekerjaan : Pekerja PT Danapersadaraya Motor Industry Alamat : Jalan Tatya Wuni 4, Blok F5, Nomor 2, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon-2; 3. Nama : Solihin Pekerjaan : Pekerja PT Sulidafin Permai Spinning Mills Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, Nomor 16, RT.001, RW.017, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon-3; 4. Nama : Chairul Eillen Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT Nestle Indonesia Alamat : Gentan, Tegal Gentan, RT.006 RW.019, Ds. Margo Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon-4; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden; Mendengar keterangan saksi para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 19 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 November 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 311/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor 3/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [Bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-3A], yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon 1. Bahwa: a. Pemohon-1 adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4] yang masih aktif bekerja serta terdaftar sebagai pekerja diperusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Karawang, yang merupakan Pemohon II dalam perkara Nomor 7/PUU-XII/2014; b. Pemohon-2 adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4A] yang masih aktif bekerja serta terdaftar sebagai pekerja diperusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Bogor; c. Pemohon-3 adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4B] yang masih aktif bekerja serta terdaftar sebagai pekerja diperusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 d. Pemohon-4, adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4C] yang masih aktif bekerja serta terdaftar sebagai pekerja diperusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Karawang; Oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”. 2. Bahwa selain itu, para Pemohon harus membuktikan dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, yang timbul karena berlakunya muatan materi dalam Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, sebagaimana menurut dan diturut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat di antaranya sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, yang menyatakan: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”, telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; 4. Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 tentang pengujian terhadap frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003,b P-5), menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding; dan 2. Telah melakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-Undangan”; 5. Bahwa Putusan Mahkamah tersebut, pada pertimbangan hukumnya dalam paragraph [3.18], telah memberikan pertimbangan, yakni untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, pekerja dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud ke Pengadilan Negeri setempat; 6. Bahwa menurut para Pemohon, hak pekerja sekaligus para Pemohon yang telah dinyatakan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU- XII/2014 tanggal 4 November 2015 tersebut, terhalang dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, sebab, ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 a quo telah mengecualikan informasi publik tanpa memberikan syarat mengenai adanya kepentingan penegakkan hukum; 7. Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, digunakan sebagai dasar hukum oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], yang mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari penegakkan hukum sebagai dokumen yang bersifat rahasia; Padahal, Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang- Undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha dan pemberi kerja; 8. Bahwa para Pemohon selain tercatat sebagai pekerja/buruh, juga terdaftar sebagai pengurus serikat pekerja, yang mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak anggota di perusahaan, tidaklah mungkin dapat mengajukan permohonan pengesahan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ke pengadilan negeri, yang diantaranya adalah peralihan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sebab, Nota Pemeriksaan dimaksud tidak dapat dimiliki oleh para Pemohon, sebagai akibat dari pengecualian informasi publik yang harus dirahasiakan. Sehingga, Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 telah atau setidaknya akan menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk dapat memiliki Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai informasi publik dalam rangka menegakkan pelaksanaan ketentuan hukum ketenagakerjaan; 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, terhadap UUD 1945. III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) sebagaimana Pasal 176 UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 13/2003, sering kali mengajukan permohonan pemeriksaan ke PPK pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, setelah perundingan bipartit dengan pengusaha tidak mencapai kesepakatan, di antaranya adalah laporan adanya dugaan penyimpangan terhadap penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/kontrak) atau perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outsourcing); 2. Bahwa permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh para Pemohon, ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang dilaporkan, dan apabila ditemui adanya penyimpangan yang dilaporkan oleh para Pemohon, baik yang dapat berakibat hukum pidana maupun perdata, maka PPK menerbitkan Nota Pemeriksaan PPK yang berisi mewajibkan pengusaha untuk menjalankan hal-hal yang tertuang dalam nota, yang ditujukan langsung kepada pengusaha yang bersangkutan, dan tidak memberikan salinan yang sama kepada para Pemohon sebagai pemohon pemeriksaan; 3. Bahwa Nota Pemeriksaan PPK mengenai pelanggaran ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mempunyai akibat hukum pidana ketenagakerjaan, sangat relevan jika dikualifikasikan sebagai bagian informasi yang dirahasiakan, agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 UU 14/2008; Sebab, Nota Pemeriksaan yang berakibat hukum pidana merupakan bagian dari proses penyidikan, yang merupakan langkah awal dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna membuat terang sebuah tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut pendapat dari pakar Hukum Pidana Indonesia, Andi Hamzah, istilah penyidikan memiliki sifat yang tertutup, atau dengan kata lain, isi dari hasil pemeriksaan keterangan saksi atau tersangka atau temuan barang bukti, bukanlah untuk diketahui umum (konsumsi publik); 4. Bahwa Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak saja mengandung dugaan perbuatan pidana. Tetapi juga mengandung perbuatan perdata, di antaranya adalah akibat hukum yang timbul dari frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, yaitu tindakan agar pengusaha atau pemberi kerja Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 menetapkan status pekerja/buruh kontrak menjadi pegawai tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu); 5. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan yang sama atas Nota Pemeriksaan PPK kepada para Pemohon, maka apabila pengusaha yang diberikan Nota Pemeriksaan tidak juga bersedia secara sukarela melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam nota, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015, yang dalam paragraph [3.18] dinyatakan bahwa, “…untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud ke Pengadilan Negeri setempat…”; Pendapat Mahkamah tersebut, mengandung makna bahwa para Pemohon diberikan hak untuk mengajukan pengesahan Nota Pemeriksaan ke Pengadilan Negeri setempat, agar Nota Pemeriksaan dimaksud dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya; 6. Bahwa sebagai bagian dari informasi publik, Nota Pemeriksaan PPK sepanjang terkait dengan pelanggaran ketentuan perUndang-Undangan ketenagakerjaan yang mengandung hukum perdata, maka menurut para Pemohon tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008; Sebab, Nota Pemeriksaan yang berakibat hukum perdata tersebut, tidaklah dapat dianggap sebagai bagian dari informasi publik yang dapat membahayakan negara; yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; yang berkaitan dengan hakhak pribadi; yang berkaitan dengan rahasia jabatan; yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; atau informasi publik yang dimaksud dalam Pasal 17 UU 14/2008. Akan tetapi, yang perlu dan wajib dirahasiakan adalah keterangan-keterangan dan temuan bukti-bukti yang didapat oleh PPK pada saat melakukan pemeriksaan di perusahaan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 ayat (2) huruf a hingga huruf f UU 13/2003; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 7. Bahwa kerahasiaan Nota Pemeriksaan PPK, diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen PPK pada Kemenakertrans Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, khususnya angka 8) yang menyatakan: “Oleh karena itu, Nota Pemeriksaan merupakan dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila Nota Pemeriksaan diberikan kepada masyarakat serta dengan pertimbangan bahwa menutup Nota Pemeriksaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya”; 8. Bahwa, apabila pengusaha pada tempat para Pemohon bekerja atau umumnya pengusaha diperusahaan lain, tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan isi nota pemeriksaan. Maka, tiada lain upaya yang dapat dilakukan para Pemohon atau pekerja lainnya adalah meminta pengesahan Nota Pemeriksaan yang dianggap rahasia tersebut ke pengadilan negeri, agar pengusaha mau melaksanakannya, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015; 9. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional para Pemohon sebagaimana Pasal 28F UUD 1945 menjadi terlanggar, dengan tidak dibolehkannya para Pemohon memiliki Nota Pemeriksaan yang bukan berakibat hukum pidana. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 mengandung pelanggaran terhadap kepastian hukum para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan negeri setempat, atas akibat hukum dari terbitnya Nota Pemeriksaan PPK yang secara nyata-nyata tidak dijalankan oleh pengusaha. Maka dengan demikian, sifat rahasia terhadap Nota Pemeriksaan yang bukan berakibat hukum pidana, haruslah dikecualikan untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Pemohon, maka ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 yang menyatakan, “Informasi Publik yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia apabila nyata-nyata informasi publik tersebut hendak digunakan sebagai syarat dalam proses penegakkan hukum. Oleh sebab itu, para Pemohon memohon agar pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya dan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia apabila nyata-nyata informasi publik tersebut hendak digunakan sebagai syarat dalam proses penegakkan hukum”; 11. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan Nota Pemeriksaan ke PPK, yang diterbitkan atas aduan para Pemohon yang berada di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Sehingga, apabila Nota Pemeriksaan PPK tidak secara sukarela dijalankan pengusaha, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan Nota Pemeriksaan PPK ke pengadilan negeri. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus: - Mengabulkan Permohonan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 - Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), yang menyatakan, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia apabila nyata-nyata informasi publik tersebut hendak digunakan sebagai syarat dalam proses penegakkan hukum; - Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), yang menyatakan, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia apabila nyata-nyata informasi publik tersebut hendak digunakan sebagai syarat dalam proses penegakkan hukum; - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-1; 6. Bukti P-4A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-2; 7. Bukti P-4B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-3; 8. Bukti P-4C : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-4; 9. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 10. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang saksi dan seorang ahli, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 April 2016, serta keterangan tertulis seorang ahli yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2016, menerangkan sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1. Ir. Timboel Siregar, S.H., M.M. Ahli ingin memulai dengan fakta bahwa pekerja PKWT atau kontrak dan alihdaya mempunyai masalah sejak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sampai saat ini. Para pekerja banyak mengalami permasalahan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha sehubungan dengan pelanggaran Pasal 59, baik pekerja buruh dikontrak setiap tahun berkali-kali Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 maupun jenis pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai dengan amanat Pasal 59 ayat (1), yaitu pekerjaan yang sekali dan sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam 3 tahun, pekerjaan bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Pelanggaran juga terjadi terkait dengan Pasal 65 dan Pasal 66 yang dialami oleh banyak pekerja alihdaya atau outsourcing yang melakukan pekerjaan-pekerjaan inti. Selain itu, lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan. Ahli memiliki data berupa hasil riset dari jaringan riset Indonesia, yaitu ada 85% dari sekitar 456 responden yang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontrak bersifat rutin dan tetap, dan 74% mengalami perpanjangan kontrak lebih dari 1 kali. Selain itu, pekerja-pekerja alihdaya 48% dari 284 responden mengatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan inti yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun terkait dengan pengawasan, dari 368 responden yang dimintai keterangan dalam survei ini, mengatakan bahwa tidak ada perubahan setelah adanya pengawasan itu sendiri, tidak ada tindak-lanjutnya yang dilakukan, demikian juga perusahaan yang didatangi pun hanya sedikit yang melakukan perubahan, ada 23% dan sebagainya. Hal itu membuktikan lemahnya pengawasan ketika dilakukan pengawasan dan sudah dikeluarkan nota pemeriksaan, tetapi tindak-lanjutnya tidak seperti yang diharapkan oleh kaum pekerja. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan bertugas untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, baik itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21, maupun Undang-Undang lainnya, seperti jaminan sosial. Dari perintah PP Nomor 21 tersebut maka penegakkan hukum yang dilakukan oleh pegawai pengawas harus mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya harus bermuara pada kehidupan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di lingkungan komunitas kaum buruh itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut ahli, pengawas ketenagakerjaan bertugas untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawas Perburuhan, meskipun Undang-Undang tersebut cukup lama, namun masih sangat relevan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa pengawas ketenagakerjaan atau pengawas perburuhan wajib meminta keterangan dari para pihak buruh maupun pekerja serikat buruh, yang ingin ahli katakan adalah dari acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948, khususnya Pasal 3, sebagai pihak yang wajib memberikan masukan, keterangan- keterangan kepada pegawai pengawas, baik lisan maupun tertulis, maka serikat pekerja atau pekerja buruh berhak mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut. Untuk melihat apakah keterangan-keterangan yang sudah diberikan masih sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak. Bahwa berdasarkan hasil penelitian pula ada nota pemeriksaan yang berpotensi besar menjadi instrumen korupsi bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ahli sebagai peneliti maupun sebagai praktisi pernah melakukan pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Contohnya, dari pihak pengawas ketenagakerjaan menyatakan ada unsur pidananya, tetapi satu bulan kemudian berubah dan dinyatakan tidak ada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2014, menurut ahli, merupakan terobosan hukum bagi pekerja atau buruh, serikat pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat dan mengikat, dibandingkan dengan proses pengadilan hubungan industrial yang melalui proses bipartite, mediasi, Pengadilan Hubungan Industrial sampai Mahkamah Agung. Hal itu berbelit-belit. Padahal, hanya pelanggaran terhadap hak normatif yang bukan ranahnya Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memastikan nota pemeriksaan harus dapat ditindaklanjuti dan bukan menjadi satu hak prerogatif pengawas yang tidak dapat diinformasikan. Hal itu juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian terkait Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014, menurut ahli, surat tersebut mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang akhirnya mengeliminir tindak lanjut daripada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2014 itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut ahli, nota pemeriksaan adalah hal yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 memang harus terkait dengan penegakan hukum yang harus dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena nota pemeriksaan terkait dengan hak keperdataan pekerja di perusahaan, sehingga tidak menjadi sebuah rahasia informasi sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena hak keperdataan itu sendiri relatif sudah menjadi rahasia umum. Bahwa pelanggaran baik terhadap Pasal 59 relasi antara pekerja dengan pengusaha maupun pelanggaran terhadap Pasal 65 dan Pasal 66 tentang alihdaya merupakan masalah yang banyak dimintakan di pengadilan hubungan industrial. Menurut ahli, nota pemeriksaan dapat diposisikan sejajar dengan putusan pengadilan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sifatnya terbuka untuk umum maka dengan demikian nota pemeriksaan harusnya menjadi hal yang terkecuali karena dalam rangka untuk penegakan hukum. Bagaimana mungkin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2014 memberikan ruang kepada para pekerja, buruh, serikat pekerja untuk membawa ke pengadilan negeri, jika objeknya (nota pemeriksaan tidak dimiliki atau dengan kata lain bagaimana pengadilan negeri menindaklanjuti laporan para buruh, ketika para buruh tidak memiliki nota pemeriksaan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tersebut mengurangi atau mendegradasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sejajar dengan Undang-Undang, dengan demikian adalah suatu yang tidak sesuai ketika ada surat edaran melanggar ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, surat edaran itu sangat jauh dan memang tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga menurut ahli, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2014, Pasal 2 ayat (4) yang dimohonkan pengujian sudah seharusnya oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 direvisi sesuai dengan petitum permohonan yang dikaitkan juga dengan konteks penegakan hukum supaya instrumen nota pemeriksaan bisa menjadi hal yang dimiliki oleh pekerja buruh yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. Dengan adanya putusan Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon, menurut ahli, Mahkamah Konstitusi akan dapat mengereduksi tingkat korupsi yang dilakukan oleh tenaga pengawas dan merupakan bagian dari pembenahan hukum ketenagakerjaan terkait dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Terkait dengan konteks Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, memang di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah dijelaskan informasi yang rahasia atau informasi yang terkecualikan, dan sebagainya. Namun menurut ahli, dalam konteks penegakan hukum merupakan hal yang harus menjadi perhatian, karena menjadi sebuah hal yang biasa di mana, banyak aparat penegak hukum termasuk PPK berlindung dalam kata-kata rahasia, aparat penegak hukum termasuk PPK tidak terbuka untuk menjelaskan apa yang sudah didapatnya dan apa yang dituliskannya dalam nota pemeriksa ataupun hasil lainnya. Oleh sebab itu, menurut ahli, meskipun sudah ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang rahasia bamun dalam konteks penegakan hukum keperdataan harus ada keterbukaan dari pihak Pemerintah, jangan sampai berlindung dengan Pasal 2 ayat (4) tersebut, sehingga tidak mau untuk mem-follow up atau menindaklanjutinya, sehingga terjadinya potensi korupsi dan sebagainya antara pihak yang dilaporkan dengan pihak penegak hukum; Menurut ahli, Pemohon hanya ingin dalam rangka penegakan hukum di bidang keperdataan dibolehkan untuk mendapatkan nota pemeriksaan supaya para Pemohon atau buruh mempunyai ruang untuk membawa ke pengadilan, tidak perlu menunggu pengawas yang membawanya ke pengadilan. Apalagi tidak ada aturannya, bisa saja berhenti di tengah jalan dan tidak ditindaklanjuti, dengan demikian laporan yang dilaporkan oleh buruh menjadi percuma; 2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. (Keterangan Tertulis) 1) Bahwa, dalam hukum perburuhan, terdapat afirmasi negara terhadap pekerja/ buruh, dimana memang kedudukan pekerja/buruh merupakan subordinasi dari pengusaha/perusahaan, dan salah satu bentuk afirmasi tersebut adalah adanya dan keberadaannya pegawai pengawas ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 2) Bahwa salah satu tugas pokok dari pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan supervisi terhadap hubungan kerja agar hubungan kerja tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 3) Dalam persoalan yang kini sedang dihadapi oleh para Pemohon, yaitu tidak diberikannya salinan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenakerjaan (PPK), diakibatkan adanya Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang menggolongkan Nota Pemeriksaan PPK sebagai suatu informasi yang tidak boleh diungkapkan (menjadi rahasia). Pada pihak lain, secara normatif, Undang-Undang hanya memberikan perintah kepada PPK untuk merahasiakan segala keterangan dan temuan di dalam suatu perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951. Menurut Ahli, Nota Pemeriksaan PPK tidaklah memuat uraian keterangan dan temuan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melainkan hanya memuat resume pemeriksaan serta suatu keharusan atau perintah bagi pengusaha untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sebaik-baiknya, yang antara lain menyebutkan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Sehingga, dengan membuka Nota Pemeriksaan PPK adalah justru dalam rangka menjamin kemantapan dan keterbukaan serta hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa, yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu informasi yang tidak boleh diungkapkan. Mahkamah Konstitusi telah menggolongkan Nota Pemeriksaan PPK sebagai suatu penetapan tertulis dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara (TUN), yang merupakan bagian dari penegakan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh serta pengusaha, dengan memberikan kewenangan kepada pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan Nota Pemeriksaan PPK kepada Pengadilan Negeri setempat (Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014, tanggal 4 November 2015). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Kendati demikian, pemberian kewenangan kepada pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan Nota Pemeriksaan PPK kepada pengadilan negeri setempat, tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, akibat Nota Pemeriksaan PPK secara subjektif digolongkan sebagai suatu informasi yang tidak boleh diungkapkan, yang bukan didasarkan pada perintah yang jelas dalam sebuah Undang-Undang. 4) Bahwa Nota Pemeriksaan PPK dapat diberikan ke Pengadilan Negeri setempat setelah pekerja/buruh mengajukan permintaan pengesahan, dan bukan diberikan pada pekerja/buruh. SAKSI PARA PEMOHON Indra Munaswar − Saksi adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit yang berkedudukan di Jakarta. − Saksi mulai aktif di serikat pekerja atau serikat buruh sejak tahun 1979 ketika masih bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Timur dan hingga saat ini masih tetap aktif di serikat pekerja. − Saksi pernah mendampingi pekerja, sebagai pengurus serikat pekerja saksi sering mendampingi atau memberikan advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti pelanggaran hukum status hubungan kerja, tidak dijalankannya syarat- syarat kerja, norma-norma kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. − Berdasarkan pengalaman selama ini, biasanya proses pengusutan oleh pengawas memakan waktu cukup lama. Tanpa ada kepastian kapan nota pemeriksaan itu dikeluarkan. Alasan mereka cukup klasik, yaitu pegawai pengawas perlu terlebih dahulu melakukan pembinaan dan teguran, sehingga sudah dipastikan adanya pelanggaran, dan ketika terjadi pelanggaran masih dilakukan pembinaan dan teguran kepada perusahaan. Alasan lainnya adalah karena sedikitnya jumlah pegawai pengawas yang berakibat mereka bekerja tidak cepat, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tidak ada pengaturan mengenai batas waktu pemeriksaan atau pengusutan. Ketika dirasakan cukup lama dan tidak ada kepastian, sesuai pengalaman, saksi mengambil langkah untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan perburuhan dengan melalui biparteid, mediasi, dan hingga ke pengadilan hubungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 industrial, karena saksi tidak begitu yakin bahwa pegawai pengawas akan segera mengambil tindakan. − Nota pemeriksaan yang pernah saksi terima atau saksi pernah membacanya hanya berbentuk surat biasa, bukan dalam bentuk putusan semacam di pengadilan yang bertajuk atau berperihal nota pemeriksaaan. Nota pemeriksaan ditujukan hanya kepada pihak perusahaan dan tidak mengurai tentang apa pun di dalamnya kecuali tentang perintah. Dengan demikian, isi dari nota pemeriksaan hanya merupakan keterangan berdasarkan pemeriksaan dan menjelaskan hal-hal yang harus diperbuat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. − Di dalam nota pemeriksaan tidak ditulis bersifat rahasia. Tidak ada penulisan bersifat rahasia karena yang dimaksud rahasia di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 sebagaimana tersebut di dalam Pasal 5 bahwa yang wajib dirahasiakan oleh pegawai pengawas adalah segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan yang didapatnya berhubungan dengan jabatan, padahal di dalam nota pemeriksaan tidak menunjukkan keterangan-keterangan. − Nota pemeriksaan pegawai pengawas tidak sama dengan Putusan Hakim karena nota pemeriksaan tidak berkepala Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak ada amar putusan, dan lain sebagainya sebagaimana lazimnya sebuah Putusan Majelis Hakim. − Berdasarkan yang saksi lihat, nota pemeriksaan hanya berisi kop surat, tanggal surat, nomor surat, sifatnya kosong, lampirannya tidak ada, dan perihalnya nota pemeriksaan, dan kalimat yang terdapat dalam nota pemeriksaan tersebut adalah sehubungan dengan pemeriksaan di perusahaan saudara pada tanggal sekian tentang pelaksanaan peraturan perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan, diminta saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Saudara telah mempekerjakan pekerja. Nama si A, atau si B, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap, terus menerus, dan tidak terputus-putus, dan tidak dibatasi waktu. • Saudara telah melanggar Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi demikian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 • Untuk pelanggaran tersebut, saudara berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 wajib mengubah hubungan kerja pekerja dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). • ditandatangani oleh pegawai pengawas dan diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat. − Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di Departemen Tenaga Kerja sejak tahun 1960-an, sampai sekarang. Sepengetahuan saksi ketka serikat pekerjanya lunak maka pasti dibilang “Ini rahasia.” Padahal, jelas-jelas bunyi suratnya tidak ada sifat rahasia. Bahkan saksi mempunyai pengalaman di tahun 1980, yaitu saksi sempat memidanakan presiden direktur saksi sendiri. Hal Itu disebabkan proaktifnya pengawas melakukan teguran dan kemudian mengeluarkan nota. Saksi kurang mengetahui bagaimana waktu itu prosesnya yang saksi ketahui bahwa presiden direktur saksi dipanggil oleh pengadilan serta disidang sebagai terdakwa, dan pada akhirnya dihukum. Walaupun dengan hukuman masa percobaan, tetapi tetap hukumannya adalah hukuman pidana. − Pengalaman saksi, serikat pekerja atau pekerja tidak pernah diberikan salinan nota pemeriksaan, saksi hanya diperlihat saja dan diminta membaca nota pemeriksaan seperti yang sudah saksi terangkan; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberi keterangan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2016 dan telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 April 2016 serta Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan Hakim yang diterima di dalam persidangan tanggal 9 Mei 2016 dan di Kepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif sebagai pekerja merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh rumusan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang dijadikan dasar hukum Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 yang mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) merupakan bagian dari penegakan hukum sebagai dokumen yang bersifat rahasia. 2. Bahwa menurut para Pemohon Nota Pemeriksaan PPK sepanjang terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengandung hukum perdata, tidak dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP. 3. Bahwa menurut para Pemohon rumusan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh Nota Pemeriksaan PPK sebagai informasi publik, sehingga para Pemohon tidak dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan negeri setempat atas akibat hukum terbitnya Nota Pemeriksaan PPK yang secara nyata-nyata tidak dijalankan oleh pengusaha, sehingga sifat rahasia Nota Pemeriksaan PPK yang bukan berakibat hukum pidana harus dikecualikan untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Presiden memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. bahwa dengan diundangkanya UU KIP, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (4) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar dengan cara menutup suatu informasi, sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Oleh karena itu, tidak benar ketentuan a quo menghalangi-halangi hak konstitusional para Pemohon. 2. bahwa pada dasarnya permasalahan hukum yang dihadapi Para Pemohon adalah akibat adanya pengkualifikasian Nota Pemeriksaan PPK sebagai dokumen yang bersifat rahasia oleh Surat Nomor B.20/PPK/I/2014, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP merupakan asas dalam pembentukan UU KIP, sehingga menurut Pemerintah tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara ketentuan a quo dengan kerugian konstitusional para Pemohon. Dengan memperhatikan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan kerugian atau potensi kerugian berkenaan dengan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan PPK sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 dokumen yang bersifat rahasia, menurut hukum sama sekali tidak terkait dengan isu konstitusionalitas tentang keberlakuan norma, akan tetapi merupakan implementasi norma dalam UU KIP. Dengan demikian, seharusnya para Pemohon melakukan upaya hukum lain, sehingga terhadap permasalahan para Pemohon, menurut Presiden bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menilai, dan memutusnya. Oleh karena itu, menurut Presiden adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Presiden menegaskan hal yang diuraikan pada bagian ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keterangan terkait dengan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Presiden terlebih dahulu menerangkan landasan filosofis UU KIP sebagai berikut: Kebebasan informasi merupakan hak dasar yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi”. Namun sebagai hak dasar yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak ini tidak dapat diingkari, karena dengan mengingkari hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 karena: 1. menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh Nota Pemeriksaan PPK sebagai Informasi Publik, sehingga para Pemohon tidak dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan negeri setempat atas akibat hukum terbitnya Nota Pemeriksaan PPK yang secara nyata-nyata tidak dijalankan oleh pengusaha, sehingga sifat rahasia Nota Pemeriksaan PPK yang bukan berakibat hukum pidana harus dikecualikan untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum para Pemohon, Pemerintah menerangkan sebagai berikut: a. Dari uraian di atas, keberadaan UU KIP mempunyai prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Namun Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP). Adapun Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya [vide Pasal 2 ayat (4) UU KIP]. Dalam penjelasannya yang dimaksud “konsekuensi yang timbul” adalah “konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang- Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu Informasi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi. Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya“. b. Selain itu, pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), pembatasan informasi yang dikecualikan juga diatur dalam Pasal 17 UU KIP dimana Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: 1) menghambat proses penegakan hukum; 2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5) merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8) mengungkap rahasia pribadi; 9) berupa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10) berupa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. Butir satu hingga sepuluh sebagaimana diuraikan di atas adalah ruang lingkup terhadap pembatasan semua informasi yang layak dirahasiakan yaitu mulai dari rahasia negara hingga rahasia pribadi. 2. Sedangkan terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Nota Pemeriksaan PPK menurut Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Informasi Publik yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Pemerintah menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa surat yang dimaksud oleh para Pemohon bukan berbentuk Surat Edaran, melainkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan kepada para Kepala Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menjawab pertanyaan apakah Nota Pemeriksaan PPK merupakan dokumen rahasia atau dapat diberikan kepada setiap pihak yang memerlukan. b. Bahwa Nota Pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan PPK yang berisi temuan-temuan ketidaksesuaian yang terjadi di perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang sekaligus memerintahkan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apabila perusahaan tidak mematuhi Nota Pemeriksaan tersebut, maka akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk yang bersifat perdata atau dilanjutkan dengan proses penyidikan dalam tindak pidana ketenagakerjaan untuk yang bersifat pidana. c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, yang berbunyi: “Pegawai-pegawai beserta pegawai- pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya”, Nota Pemeriksaan PPK harus dinyatakan bersifat rahasia, sehingga tidak berpotensi menghambat proses hukum selanjutnya. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP yang mengkategorikan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat meliputi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, karena dengan berlandaskan keberlakuan ketentuan a quo justru dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat untuk mendapat informasi dan kepentingan negara untuk merahasiakan informasi yang penting dirahasiakan guna menjaga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 dirugikannya hak orang lain sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 28J UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai kekuatan hukum mengikat; Selain itu, Presiden memberikan keterangan tertulis tambahan sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para Hakim Konstitusi yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Mei 2016 dan di Kepaniteraan tanggal 10 Mei 2016, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) merupakan surat tertulis yang ditujukan kepada pengusaha/pemberi kerja untuk memperbaiki pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. Nota Pemeriksaan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut: 1. Temuan pelanggaran/ketidaksesuaian praktik ketenagakerjaan di perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 2. Klausul-klausul peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar; 3. Perintah/peringatan untuk memperbaiki praktik-praktik pelanggaran/ ketidaksesuaian; dan 4. Batas waktu yang diberikan kepada pimpinan perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran/ketidaksesuaian. Temuan pelanggaran/ketidaksesuaian tersebut ada yang memiliki sanksi pidana maupun yang bersifat perdata, sehingga selama ini Nota Pemeriksaan PPK tidak memisahkan antara temuan pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap peraturan ketenagakerjaan yang memiliki sanksi pidana maupun yang bersifat perdata. Setelah PPK melakukan pemeriksaan, tentu akan diketahui praktik pelanggaran/ketidaksesuaian yang terjadi di suatu perusahaan yang kemungkinan hal ini tidak diketahui oleh pekerja/buruh, bahkan mungkin tidak disadari oleh pimpinan perusahaan/pemberi kerja itu sendiri. Dengan demikian sudah menjadi tugas PPK untuk memberikan peringatan kepada pimpinan perusahaan/pemberi kerja dengan tidak menimbulkan gejolak di kalangan pekerja/buruh, karena PPK juga harus menjaga suasana yang kondusif untuk menciptakan ketenangan bekerja dan keberlangsungan usaha. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan pelanggaran/ ketidaksesuaiaan baik yang memiliki sanksi pidana maupun yang bersifat perdata hanya diketahui oleh PPK dan tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Temuan pelanggaran/ketidaksesuaian baik yang memiliki sanksi pidana maupun yang bersifat keperdataan hanya dapat diketahui oleh Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) dan ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia juncto Pasal 17 huruf j UU KIP, maka Nota Pemeriksaan PPK dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan, dan kepentingan umum, pada hakikatnya didasarkan pada mekanisme pengujian tentang konsekuensi (Uji Konsekuensi) yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pengujian ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik dengan persetujuan Pimpinan Badan Publik tersebut (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Apabila terdapat pihak yang berkeberatan/beranggapan bahwa suatu Informasi yang bersifat rahasia perlu dan patut untuk dibuka, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembukaan informasi dimaksud kepada PPID suatu Badan Publik. Namun dalam hal PPID Badan Publik tersebut tidak memberikan informasi yang dimohonkan, maka pemohon informasi tersebut dapat menempuh mekanisme selanjutnya sebagai berikut: a. Mediasi ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi (vide Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). b. Dalam hal Pemohon masih berkeberatan terhadap hasil putusan Komisi Informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU KIP, Pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait permohonan hasil pemeriksaan oleh PPK atas pelaporan ataupun pengaduan oleh pekerja/buruh, Dinas Ketenagakerjaan setempat dapat memberikan informasi perkembangan penanganannya kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan oleh PPK tersebut pada dasarnya bersifat rahasia, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya harus dapat terkontrol siapa saja yang berhak mendapatkan dan bertanggungjawab atas informasi tersebut. Dalam praktinya selama ini, pekerja/buruh sangat jarang mengajukan permohonan secara tertulis, dan hanya mengajukan permohonan secara lisan (tidak tertulis) langsung kepada PPK yang menanganinya, sehingga sebagai pelaksanaan kewajiban menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan PPK, Dinas Ketenagakerjaan tidak memberikan hasil pemeriksaan PPK tersebut kepada pekerja/buruh. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Sehubungan dengan permohonan para Pemohon terkait permintaan Nota Pemeriksaan PPK untuk dilakukan pengesahan di pengadilan agar pengusaha/ pemberi kerja melaksanakan perintah Nota Pemeriksaan, Pemerintah menjelaskan bahwa dalam hal pengusaha/pemberi kerja telah melewati batas waktu pelaksanaan perbaikan yang diperintahkan dalam Nota Pemeriksaan dan sesuai dengan tujuan menjaga kondisi yang kondusif antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh ada mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh PPK sesuai sanksi yang ditimbulkan dari temuan dalam Nota Pemeriksaan. Terhadap temuan- temuan yang memiliki sanksi pidana akan ditindaklanjuti dengan tindakan pro yustisia melalui tindakan penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Terhadap temuan yang memiliki sanksi perdata, pekerja/buruh dapat mengadukan pengusaha/pemberi kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya dilakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu: a. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja/buruh dan pengusaha/ pemberi kerja) secara musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat dengan mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. c. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 06/Men/VIII/2012 (terlampir) ada mekanisme dari Pemerintah dalam hal pekerja/buruh membawa persoalan ketenagakerjaan ke Pengadilan Hubungan Industrial dimana PPK dapat menjadi saksi ahli dan Nota Pemeriksaan PPK dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Dengan demikian, sebenarnya sudah ada mekanisme dari Pemerintah bagi pekerja/buruh untuk membuka Nota Pemeriksaan PPK sebagai suatu informasi yang bersifat rahasia untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 mempertahankan hak yang seharusnya mereka peroleh, namun dalam praktiknya pekerja/buruh tidak pernah menempuh mekanisme tersebut. Bahwa frasa “melindungi kepentingan publik yang lebih besar” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP dimaknai sebagai perlindungan kepentingan yang memiliki akibat yang luas dan massif jika informasi tersebut dapat diakses semua orang. Dalam konteks hukum perdata, kepentingan yang lebih luas tersebut bertujuan melindungi para pihak. Wujud perlindungan tersebut tidak hanya terkait jaminan pemenuhan hak dan kewajiban saja, melainkan juga agar menjaga hubungan para pihak tetap harmonis dengan tidak menunjukkan kekurangan- kekurangan salah satu pihak ke pihak lainnya. UU KIP telah merinci dengan jelas, ketat, dan terbatas apa saja informasi yang dikecualikan untuk diakses sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 17 UU KIP. Selain itu, pengklasifikasian rahasia suatu informasi juga harus melalui pengujian konsekuensi yang timbul untuk menetapkan apakah suatu informasi dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi atau tidak dalam UU KIP [vide Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP]. Sehingga untuk mengklasifikasikan rahasia suatu informasi harus memenuhi prosedur dan syarat tersebut terlebih dahulu agar frasa “melindungi kepentingan publik yang lebih besar” tidak disalahgunakan maupun disalahartikan. Sehubungan dengan kasus para Pemohon terkait Nota Pemeriksaan, diklasifikasikannya Nota Pemeriksaan sebagai dokumen rahasia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, yang berbunyi: “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia- rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.” Selanjutnya dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan disebutkan juga bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya, sehingga Nota Pemeriksaan PPK yang merupakan surat intra Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 badan publik harus dinyatakan bersifat rahasia agar tidak mengganggu suasana kondusif bagi pengembangan usaha baik bagi pengusaha/pemberi kerja maupun pekerja/buruh. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf i dan huruf j UU KIP yang mengkategorikan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat meliputi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang dan pemaknaan frasa “melindungi kepentingan publik yang lebih besar” menurut UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf kedua Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut: “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha” kedua hal tersebut menjadi tanggung jawab pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diberikan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dimana pada satu sisi bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh dan di sisi lain harus juga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.” Bahwa Nota Pemeriksaan PPK merupakan surat yang bersifat rahasia baik dari sisi substansi maupun administrasi persuratannya. Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam tata persuratannya ada yang memberikan kode rahasia berupa huruf “R” pada penomoran suratnya yang berarti “rahasia”. Selain itu, Nota Pemeriksaan juga dinyatakan rahasia secara tertulis pada sifat suratnya sebagaimana dapat Presiden contohkan dalam Nota Pemeriksaan Nomor R.015/NP1-WAS/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada PT. INDONESIA MINERALS & COAL MINING (terlampir). Selain itu, Presiden mengajukan dua orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Mei 2016, pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SAKSI PRESIDEN 1. Yuli Adiratna − Jabatan saksi pada saat ini adalah Kepala Subdit Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan; − Keterangan saksi berkenaan dengan terbitnya surat B20 Tahun 2014, yaitu Surat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu bukti di dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini bahwa nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu berisi tentang ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, karena berisi ketidakpatuhan maka nota pemeriksaan dikategorikan menjadi rahasia. Hal ini juga sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 yang sudah diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan diberikan tugas wewenang untuk merahasiakan yang sifatnya memang patut dirahasiakan; − Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 181 dan juga di dalam Perpres 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan diberikan wewenang untuk merahasiakan segala sesuatu yang memang patut dirahasiakan; − Surat B20 Tahun 2014 tentang kerahasiaan nota pemeriksaan muncul ketika berbagai kesempatan saksi ditanyakan oleh teman-teman di daerah, pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik pada acara rapat koordinasi nasional maupun pertemuan-pertemuan teknis lainnya, menanyakan tentang apakah nota perencanaan pegawai pengawas itu dapat di-share ataupun diberikan kepada pekerja ataupun buruh, ataupun pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, saksi kemudian diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat suatu kajian dan munculah surat B20 Tahun 2014; − Nota pemeriksaan bersifat rahasia karena saksi menyadari bahwa nota pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam penegakan hukum ketenagakerjaan karena nota pemeriksaan merupakan peringatan kepada pengusaha; − Pada waktu surat ini dibuat, saksi terlebih dahulu mendiskusikan dengan teman-teman di Direktorat, terkait dengan pertanyaan dari teman-teman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 ada di daerah. Dalam pembuatan tersebut saksi mengkaitkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa ada hal yang memang dapat dirahasiakan atau dkecualikan untuk dibuka yaitu yang terkait dengan proses penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, saksi mengajukan draf surat yang dalam perkara a quo menjadi surat B20 Tahun 2014 tersebut kepada pimpinan bahwa memang ada hal yang dapat dirahasiakan, yaitu terkait dengan penegakan hokum; − Nota pemeriksaan ini memang merupakan rangkaian penegakan hukum ketenagakerjaan sehingga digolongkan bersifat rahasia; − Proses penegakan hukum di ketenagakerjaan diawali, pertama, prefentif edukatif ataupun pencegahan ataupun sosialisasi ataupun pendampingan. Kedua, ketika prefentif edukatif sudah dilakukan, pengawas ketenagakerjaan melakukan kegiatan repressive nonjustice, apabila ditemukan suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian di perusahaan, pengawas mengeluarkan namanya nota pemeriksaan sebagai peringatan bahwa perusahaan pelanggar norma-norma ketenagakerjaan. Ketika repressive nonjustice sudah dilakukan dan tidak dipatuhi juga oleh pengusaha maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan sistem yang namanya repressive justice ataupun upaya paksa melalui pengadilan yaitu menggunakan langkah-langkah penyelidikan atau projusticia, sehingga nota pemeriksaan dikategorikan proses penegakan hokum; − Isi nota pemeriksaan tidak memisahkan apakah bersifat pidana ataupun bersifat perdata karena di bidang ketenagakerjaan ada dua mekanisme, apabila mengenai tindak pidana maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, melalui projusticia ataupun penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian ketika terkait dengan perdata maka penyelesaiannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebab tidak semua Undang-Undang Ketenagakerjaan bermuara pada sanksi pidana, oleh karena itu, nota pemeriksaan merupakan proses penegakan hukum; − Untuk menjamin tidak terjadi main mata maka dalam pemeriksaan digunakan prinsip transparansi, yaitu ketika menemukan ketidakpatuhan maka terbitlah nota pemeriksaan yang di dalamnya ada batas waktu tertentu, misalnya satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 minggu ataupun dua minggu sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran. Ketika batas waktu yang sudah ditentukan dalam nota pemeriksaan masih juga tidak dipatuhi pengusaha maka diterbitkan nota peringatan. Intinya, bagaimana agar pengusaha tetap melaksanaan isi nota pemeriksaan. Apabila tidak dilaksanakan oleh pengusaha maka diterbitkan nota peringatan kedua; − Ketika ada indikasi dugaan tindak pidana maka dilanjutkan kepada laporan kejadian untuk dilakukan penyidikan; − Untuk menjaga transparansi diterbitkan laporan perkembangan penanganan kasus sehingga di dalam tahapan-tahapan yang dilakukan; − Untuk pemeriksaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan tanpa adanya laporan karena memiliki mekanisme pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan ada pemeriksaan khusus; − Pemeriksaan pertama, dilakukan terhadap perusahaan yang memang baru pertama kali berdiri. Pemeriksaan berkala merupakan tugas dari pengawas kerja untuk melakukan pemantauan pemeriksaan secara berkala, biasanya dilakukan setahun sekali, tergantung dari bobot masalah yang dihadapi, dan pemeriksaan khusus, dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat, baik melalui pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung melalui media massa, ataupun karena ada kasus-kasus, misalnya kecelakaan kerja; 2. M. Hisyam − Pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; − Saksi akan memberi keterangan mengenai pengalaman saksi dalam penerbitan nota pemeriksaan yang menjadi produk dari hasil pemeriksaan pada suatu perusahaan; − Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan nota pemeriksaan, pertama, pengaduan dari pihak serikat pekerja atau pekerja pada suatu perusahaan. Kemudian, dari adanya pengaduan tersebut, saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang bersangkutan dengan meminta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dalam suatu perusahaan, baik secara lisan maupun secara tertulis; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 − Dari hasil pemeriksaan yang bersumber dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut, hasil temuan yang merupakan permasalahan-permasalahan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, kemudian dituangkan dalam nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan yang diterbitkan tersebut kemudian ditujukan langsung kepada perusahaan sebagai wujud dari pembinaan tertulis yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; − Permasalahan yang terjadi sesuai dengan pengalaman saksi adalah nota pemeriksaan yang ditujukan kepada perusahaan ternyata tiba-tiba sudah ada di tangan dari serikat pekerja tersebut. Saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan nota pemeriksaan tersebut, dan yang lebih mengkhawatirkan serta memprihatinkan, yaitu nota pemeriksaan tersebut disebarluaskan secara terbuka, yaitu ditempel di papan pengumuman dan di pos Satpam, sehingga semua pihak yang tidak berkepentingan dengan nota pemeriksaan tersebut dapat membaca secara leluasa. Hal itu merupakan suatu hal yang tidak diperkenankan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa nota pemeriksaan merupakan hasil dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu perusahaan yang wajib untuk dirahasiakan oleh pengawas atau pengawai pengawas yang melakukan pemeriksaan; − Adapun alasan nota pemeriksaan harus dirahasiakan adalah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan; − Bahwa nota pemeriksaan berisi tentang belum terpenuhinya atau ketidaksesuainya dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari norma yang bersifat pidana dan norma yang bersifat keperdataan. − Proses penegakan hukum antara norma yang bersifat pidananya dengan yang bersifat keperdataan dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. Untuk norma- yang memiliki sanksi hukum pidana, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan kejadian untuk dimulainya suatu penyidikan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat keperdataan akan diajukan oleh para pihak yang berselisih kepada bidang hubungan industrial, satuan kerja yang menangani masalah perselisihan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 − Adapun mengenai hasil pemeriksaan agar diketahui oleh para pekerja, saksi membuat surat pemberitahuan mengenai informasi hasil pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan sehingga para pekerja dapat mengetahui apa saja tuntutan yang memang sesuai dengan fakta yang terjadi. Di dalam surat informasi tersebut, dijelaskan hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan apakah tidak ditemukan fakta atau mungkin juga ternyata tidak sesuai dengan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikianpara pekerja mengetahui hasilnya, sedangkan nota pemeriksaan tetap dipegang pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk proses penegakan hukum; AHLI PRESIDEN Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. A. PENDAHULUAN Kebebasan atas informasi merupakan suatu fenomena internasional karena banyak Negara di dunia ini yang telah mempunyai regulasi tentang masalah ini, Unesco dalam publikasinya mendefinisikan sebagai hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik (Unesco Freedom of Expression; 2011). Sejak disahkannya undang-undang kebebasan informasi pertama di dunia yaitu di negara- negara Scandinavia yaitu Swedia dan Finlandia pada tahun 1766 kini lebih dari 90 negara telah mensahkan peraturan sejenis demikian juga Indonesia sejak talum 2008. Alasan utama Indonesia yang mengundangkan UU KIP adalah untuk lebih mendorong masyarakat untuk mendapatkaan akses dan informasi pribadi yang dikelola Badan Publik dan telah menjadi informasi publik sebagaimana telah di atur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Isi Pasal 28F UUD tersebut, di atas telah sesuai dengan suatu perjanjian internasional yang sangat berpengaruh di bidang perlindungan hak asasi manusia, yaitu International Covenant on Civil and Political Right 1966 Pasal 19 ayat (2) yang isinya berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. B. Penerapan Exemption /kekecualian dalam Undang-Undang KIP Dalam setiap pengaturan tentunya ada pembalasan demikian juga pengaturan atas hak-hak asasi manusia juga diberlakukan pembatasan dan tidak bisa diberlakukan secara luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Right 1966 , Pasal 19 ayat (3) yang isinya berbunyi: 3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore he subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. Dalam Konstitusi Indonesia Pembatasan juga diberlakukan, yaitu dalam Pasal 28J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Laporan yang disusun oleh David Banisar, seluruh negara yang memiliki UU Keterbukaan atas Informasi selalu menerapkan exemption/kekecualian dan disusun secara limitatif tentang kategori informasi yang dapat dikecualikan. Ada sejumlah pengecualian umum yang ditemukan dihampir semua ketentuan yaitu: a) Perlindungan keamanan nasional dan hubungan internasional; b) Perlindungan atas privasi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 c) Kerahasiaan untuk kentingan komersial; d) Proses Penegakan hukum dan ketertiban umum; e) Ketentuan Internal yang masih bersifat rahasia dan belum atau tidak dinyatakan sebagai informasi publik. Dari jenis-jenis informasi yang biasa dikecualikan di atas maka ada tiga (3) informasi yang dikecualikan yang mendapatkan perlindungan tertinggi/ highest level of protection, yaitu perlindungan atas privasi, melindung proses pengambil kepulusan yang bersifat internal dan keamanan nasional. Kekecualian atau exemption secara teori dan praktik negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu absolute exemption yang tidak dapat diuji dengan public test interest dan qualified exemption yang dapat dibuka melalui permintaan kepada Komisi Informasi dengan mcnguji melalui public test interest. Sebagaimana negara Iain maka UU KIP juga menerapkan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan jenis-jenis informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 yang telah menerapkan pendekatan Maximum Freedom with legitimate and proportional limitation, yaitu menerapkan keseimbangan antara jaminan kebebasan dan pelaksanaan pembatasan yang sah dan proporsional yang telah diatur dalam Pasal 17 UU KIP merupakan prinsip negara hukum atau rule of law. Undang-Undang KIP memungkinkan pembukaan informasi yang dikecualikan dengan menerapkan "uji kepentingan publik"/public interest test yang mensyaratkan bahwa badan publik atau Komisi Informasi untuk menyeimbangkan melalui frasa melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Setiap negara selalui menerapkan public interest test tetapi menghindarkan untuk memberikan definisi untuk mengakomodir setiap perubahan kondisi yang terjadi. C. Fungsi Komisi Informasi Apabila ada warga negara yang merasa tidak puas dapat mengajukan klaim pada Komisi Informasi yang dibentuk untuk mcngimplementasikan UU KIP seperti yang tercantum dalam Pasal 35 tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa termasuk sengketa tentang Informasi yang dicualikan dalam Pasal 17. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 D. Gugatan Ke Pengadilan Apabila pemohon tidak puas terhadap keputusan Komisi Informasi maka dapat mengajukan melalui Pcngadilan Tata Usaha Negara untuk Badan Publik Negara dan Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara. E. Kesimpulan Pengaturan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 tentang asas dan informasi yang dikecualikan telah sesuai dengan asas perlindungan informasi pribadi baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I maupun dalam kelentuan internasional yaitu ICCPR, 1966 Pasal 19 ayat 2 dengan disertai mekanisme yang secara limitatif diatur di dalam Pasal 17 UU KIP serta tersedianya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yaitu dalam Komisi Informasi. [2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, yang menyatakan, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, digunakan sebagai dasar hukum oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], yang mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari penegakkan hukum sebagai dokumen yang bersifat rahasia. Padahal, Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha dan pemberi kerja; [3.6] Menimbang bahwa kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, Mahkamah perlu menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015. Dalam putusan a quo, Mahkamah khususnya pada paragraf [3.16] halaman 48 dan [3.18] halaman 51 – 52 menyatakan: “[3.16] Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis. Meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, antara nota pemeriksaan dengan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang signifikan. Nota pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, sifat dari nota pemeriksaan adalah anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial...” “[3.18] ... bahwa frasa “demi hukum” yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bersifat langsung dapat dilaksanakan (mempunyai titel eksekutorial) atau berlaku dengan sendirinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan sifat dari nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;” Dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 tersebut maka nota pemeriksaan adalah nota yang berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan yang sifatnya anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Oleh karena nota pemeriksaan tidak memiliki sifat eksekutorial maka Mahkamah memberi tafsir terhadap frasa “demi hukum” sehingga dimaknai Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;” [3.7.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang nota pemeriksaan PPK yang bersifat rahasia Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan informasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Dalam Penjelasan Umum UU 14/2008 disebutkan tujuan dibentuknya UU 14/2008 adalah untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Dari Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu bagi pemenuhan hak asasi manusia, namun keterbukaan informasi publik tersebut tidak berarti sebebas-bebasnya tetapi ada pengecualian keterbukaan informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas. 2. Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 memuat asas bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adapun kriteria informasi yang bersifat rahasia ditentukan dalam Pasal 17 UU 14/2008 yang menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 tersebut merupakan derivasi dari Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang a quo juga telah sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Right 1966 Pasal 19 ayat (2) yang telah diratifikasi dengan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang isinya menyatakan: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”. Hal senada juga terdapat di Amerika Serikat yang mengatur pengecualian terhadap informasi yang tidak dapat diakses, yaitu di dalam Freedom of Information Act yang digolongkan ke dalam sembilan pengecualian (exemption), yaitu: 1) keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri a) rencana militer, b) persenjataan, c) data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA, 2) ketentuan internal lembaga, 3) informasi yang secara tegas dikecualikan oleh Undang-Undang untuk dapat diakses publik, 4) informasi bisnis yang bersifat rahasia, 5) memo internal pemerintah, 6) informasi pribadi (personal privacy), 7) data yang berkenaan dengan penyidikan, 8) informasi lembaga keuangan, dan 9) informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian di atas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan. Di Asia yang memiliki ketentuan serupa dengan di Amerika Serikat antara lain Thailand, yang dikenal dengan Official Information Act Tahun 1997, yang mengatur informasi yang tidak dapat di akses publik yaitu: a) dapat membahayakan istana, b) yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan internasional atau keuangan nasional, c) menghambat penegakan hukum, d) merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 e) yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang, f) informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan g) informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiaannya. 3. Pembatasan terhadap informasi yang dapat diakses seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan hal yang wajar dan dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Right yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang menyatakan The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, dalam mempergunakan hak memperoleh informasi, setiap orang juga tidak dapat sebebas-bebasnya memperoleh informasi dengan alasan hak tersebut diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi hak tersebut juga dibatasi dengan alasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan hukum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 [3.7.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan nota pemeriksaan PPK merupakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana ditentukan oleh Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.20/PPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], sebagai berikut: Sehubungan dengan nota pemeriksaan yang oleh Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], dipersamakan sebagai dokumen rahasia, menurut Mahkamah, dalam nota pemeriksaan terdapat keterangan hasil pemeriksaan dari suatu perusahaan dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya tidak dibedakan bersifat pidana atau bersifat perdata (vide keterangan saksi Yuli Adiratna yang diajukan oleh Presiden). Terlebih lagi berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia menyatakan, “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.” Demikian pula dalam Pasal 181 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 20 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, nota pemeriksaan PPK merupakan surat yang bersifat rahasia baik dari sisi substansi maupun administrasi persuratannya. Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam tata persuratannya ada yang memberikan kode rahasia berupa huruf “R” pada penomoran suratnya yang berarti “rahasia” (vide tambahan keterangan Presiden). Dengan demkian, berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat sifatnya yang rahasia nota pemeriksaan PPK tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 UU 14/2008, namun demikian tidak berarti bahwa setiap kementerian dan/atau lembaga dapat secara sewenang-wenang menyatakan bahwa sesuatu informasi bersifat rahasia. Jika suatu kementerian dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 lembaga ingin menetapkan suatu informasi bersifat rahasia maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 17 UU 14/2008. Permasalahannya adalah apakah terhadap nota pemeriksaan PPK tersebut dapat dibuka untuk publik. Menurut Mahkamah, oleh karena hasil pemeriksaan yang terdapat di dalam nota pemeriksaan tidak dibedakan antara pidana dan perdata maka dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 yang menyatakan, “Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 para Pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan Publik ketenagakerjaan untuk mendapatkan nota pemeriksaan PPK tersebut. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta maka pemohon informasi dapat mengajukan upaya keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan apabila tidak puas dengan tanggapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Publik (vide Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 UU 14/2008). Persoalannya adalah apakah para Pemohon sudah menggunakan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008. Apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon belum menggunakan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 untuk mendapatkan nota pemeriksaan PPK dimaksud. Dengan demikian, apabila memperhatikan permohonan para Pemohon serta bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hal yang didalilkan oleh para Pemohon adalah penerapan norma dan bukan konstitusionalitas norma; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selain para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, juga tidak terdapat pertentangan antara Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 dengan UUD 1945. Oleh karena itu, seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu enam belas dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id