3/PUU-XII/2014

# Putusan [[3/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materil [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013]] Tentang Organ... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[3/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Dikabulkan - **[[Tanggal Putusan]]**: 2014-12-23 - **Significance**: High ## Ringkasan Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. Putusan: **Dikabulkan Sebagian**. ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Yayasan FITRA Sumatera Utara, yang diwakili oleh Irvan Hamdani HSB., S.Kom]] - **Pemohon 2**: [[Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang diwakili oleh Danang Widoyoko, ST]] - **Pemohon 3**: [[Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), yang diwakili oleh Abdi Suryaningati]] - **Pemohon 4**: [[Ir. H. Said Iqbal]] - **Pemohon 5**: [[M. Choirul Anam, SH]] - **Pemohon 6**: [[Poengky Indarti, SH., LL.M]] ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 17 Tahun 2013|[[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] ### Pasal yang Diuji - **[[Pasal 24 ayat (2)]]** - **[[Pasal 24]]** - **[[Pasal 10 ayat (1)]]** - **[[Pasal 5]]** - **[[Pasal 1]]** - **[[Pasal 8]]** - **[[Pasal 10]]** - **[[Pasal 11]]** ## Perihal Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2014-01-09**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2014-12-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 1]] angka 1 dan angka 6, [[Pasal 5]], Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e, Undang-Undang No... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a.. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; - Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) [[UUD 1945]], Pasal 10 ayat (1) huruf a [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] (Lemb... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan > di bawah; > [3.15.4] > Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 42 ayat (2) UU 17/2013, pasal tersebut adalah pengaturan mengenai sistem informasi Ormas yang dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait dan dikoordinasikan serta diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menurut Mahkamah, pengaturan yang demikian adalah pengaturan yang wajar dan semestinya dalam rangka implementasi administrasi pemerintah mengenai sistem informasi Ormas yang diintegrasikan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pengaturan yang demikian juga diperlukan dalam rangka upaya pengembangan dan pemberian pelayanan kepada Ormas untuk meningkatkan peran sertanya dalam memajukan Bangsa dan Negara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; > [3.15.5] > Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU 17/2013, pasal tersebut mengatur tentang larangan melakukan kegiatan tertentu bagi suatu Ormas. Menurut Mahkamah, larangan tersebut adalah bentuk pembatasan terhadap Ormas yang dimungkinkan Pasal 28J ayat (2) [[UUD 1945]] sehingga tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]; > [3.16] > Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian; > 4. KONKLUSI > Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: > [4.1] > Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; > [4.2] > Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; > [4.3] > Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; > Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). > 5. AMAR PUTUSAN > Mengadili, > Menyatakan: > 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. ### Batu Uji - [[Pasal 28E ayat (3) UUD 1945]] - [[Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28F UUD 1945]] - [[Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] - [[Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28 UUD 1945]] ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian** ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum Putusan ini mengubah ketentuan dalam [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ## Hakim Konstitusi ### Majelis Hakim - **[[Hamdan Zoelva]]** - **[[Arief Hidayat]]** - **[[Ahmad Fadlil Sumadi]]** - **[[Anwar Usman]]** - **[[Muhammad Alim]]** - **[[Maria Farida Indrati]]** - **[[Patrialis Akbar]]** - **[[Aswanto]]** - **[[Wahiduddin Adams]]** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[003/PUU-I/2003]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[022/PUU-I/2003]] - [[060/PUU-II/2004]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[27/PUU-VII/2009]] - [[7/PUU-X/2012]] - [[73/PUU-IX/2011]] - [[82/PUU-XI/2013]] ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - [[UUD 1945]]