3/PHPU.D-XII/2014

PUTUSAN Nomor 3/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013 yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Sherly Tjanggulung Pekerjaan : Swasta Alamat : Kelurahan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Nama : Frans Carlos Udang Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Kelurahan Melonguane Barat, Kabupaten Kepulauan Talaud Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2013 memberi kuasa kepada A Simanjuntak, SH., dan Decroly J Raintama, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor “A Simanjuntak, SH & Partners” yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 55 Kelurahan Bumi Beringin, Kota Manado, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2014, Pemohon menambah kuasa hukum atas nama Bonifasius Gunung, S.H dan Agustinus Soter, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Bonifasius Gunung & Associates yang beralamat di 2 Jalan Kejaksaan Blok B1 Nomor 10 Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berkedudukan di Jalan Bukit Batu Melonguane Kompleks Perkantoran Kabupaten Kepulauan Talaud; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Radian Syam, S.H.M.H; ii) Edy Haloman Gurning, S.H., iii) Kiagus Ahmad BS, S.H.; dan iv) Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Resa Law Office yang beralamat di Jalan Cinere Raya Ruko Blok M Nomor 4D, Depok, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Sri Wahyumi Manalip, S.E. Tempat, Tanggal Lahir : Beo, 8 Mei 1977 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara 2. Nama : Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954 Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2; 3 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014, memberi kuasa kepada i) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.; dan ii) Penghiburan Banderas, S.H., M.H; yaitu para advokat pada “Kantor Hukum AWK & Partners” yang beralamat di Jalan H.R. rasuna Said, Blok X-5 Kav.12, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 18 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 622/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014 dengan Nomor 3/PHPU.D-XII/2014, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjunta disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang- 4 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemiliu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis dalam Negara Republik Indonesia berdasarka UUD 1945”. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, “penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; 3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 5 4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa , “dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelengaraan pemilihan umum …., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, tersruktur dan masif seperti perkara a-quo”. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “…. Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip – prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004”, Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Makamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial; 5. Bahwa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum”, Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil Pemilihan Umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara Pemilihan umum “saja. Mahkamah sebagai Lembaga 6 peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan Umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses- proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 47); 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, yang Pemohon ajukan. II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: “Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”. 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang memenuhi syarat sesuaiBerita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. 3. Bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, dan Pemohon ditetapkan sebagai calon dengan Nomor Urut 3 (tiga). 4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud hanya dilaksanakan hanya satu putaran saja, dan Pemohon telah memenuhi syarat dan telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan a quo; III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 7 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menetukan, “permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. 2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Termohon berlangsung dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 16 Desember 2013 (Bukti P-1). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2013 lewat e-mail pada pukul 16.34 WITA tanggal 19 Desember 2013, telah diajukan sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yakni 3 (tiga) hari kerja yang jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013; POKOK – POKOK KEBERATAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Nomor Urut 3 (tiga); berdasarkan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. 2. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah mengenai perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 16 Desember 2013, dengan perolehan suara masing-masing Nomor Urut 1 Pasangan Constantine Ganggali-Jonker Papia sebanyak 17.578 suara (34,83%), Nomor Urut 2 Pasangan Sri Wahyuni Manalip-Petrus Tuange sebanyak 18.284 suara (36, 23%), dan Nomor Urut 3 Pasangan Sherly Tjanggulung-Frans Carlos Udang sebanyak 14.610 suara (28,95%), (sumber Tribun Manado tanggal 17 8 Desember 2013 Manado diakses tanggal 16 Januari 2014 pukul 10.05 wib). (Termohon tidak memberikan kepada Pemohon 3 Berita Acara tersebut --- Mohon pertimbangan Hakim Majelis) 3. Bahwa Keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, telah diwarnai dengan pelanggaran- pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun pasangan calon lainnya, bersama Tim Pemenangannya dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan KPU dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelengaraan Pemilukada, yang telah merusak sendi-sendi dan asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas ‘Luber’ dan Asas ‘Jurdil’), yang langsung mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang dapat diuraikan sebagaimana dalil-dalil di bawah ini: Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mensyaratkan bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada : a. Mandiri b. Jujur c. Adil d. Kepastian hukum e. Tertib penyelengaraan f. Kepentingan umum g. Keterbukaan h. proporsional i. Akuntabilitas j. Efisiensi dan k. Efektifitas ‐ Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 khususnya dalam Bab II, mengenai Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh gabungan partai harus 9 memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) suara sah pada Pemilu 2009. ‐ Bahwa Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuege diajukan oleh Gabungan Partai Politik, melalui gabungan partai antara lain partai PRRN dengan mengantongi SK DPP. ‐ Bahwa bakal calon Noldy Towoliu dan Irene Riung, juga diajukan oleh Gabungan Partai Politik, melalui antara lain partai PRRN dengan dengan mengantongi SK DPC Kabupaten Talaud. ‐ Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 khususnya dalam Bab II tersebut, adalah tidak dibenarkan bahkan melarang satu partai politik memberikan dukungan suara kepada 2 (dua) calon yang berbeda. ‐ Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023- TLD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 telah menetapkan Nomor Urut 2 (dua) yakni Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuege, sebagai pemenang. ‐ Bahwa kami Kuasa Hukum Pemohon III berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim yang Mulia akan sependapat dengan kami-- bahwa calon terpilih nomor urut 2 (dua) yakni Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuege, adalah tidak memperoleh dukungan suara kumulatif 15% dari partai gabungan, karena salah satu partai pendukungnya telah memberikan dukungan kepada 2 (dua) calon dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 khususnya dalam Bab II, oleh karena itu adalah beralasan hukum Pemohon III mohon agar Majelis Hakim yang Mulia membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023- TLD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tersebut. ‐ Bahwa Pemohon melalui Tim Kampanye telah melaporkan adanya ketidakcermatan Termohon dalam meloloskan calon Peserta Pilkada, 10 karena calon dengan Nomor Urut I yakni Constantine Ganggali-Jonker Papia, khususnya Constantine Ganggali hanya memiliki Surat Keterangan tanda lulus yang ditandatangani oleh Pejabat yang bukan berwenang untuk menandatangani sesuai aturan yang berlaku, Sesuai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422.1/SDK/45 SKPI/VIII-2008 tanggal 26 Agustus 2008, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 870.02/SMP N.1/25/VIII-2008 tanggal 26 Agustus 2008. ‐ Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 870.02/SMP N.1/25/VIII- 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tersebut di atas, telah dinyatakan dicabut oleh yang bersangkutan yakni saksi Dorkas Jura (Kepala SMP Negeri 1 Nanusa) sesuai Surat Pernyataan Nomor 800.9/SMPN1/91/XI-2013 tanggal 14 November 2013, yang telah diserahkan kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang bernama Mexni Tamaroba. ‐ Bahwa oleh karena itu, kami Kuasa Hukum Pemohon III berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim yang Mulia akan sependapat dengan kami-- bahwa calon dengan Nomor Urut I khususnya Constantine Ganggali, tidaklah memenuhi persyaratan formal sebagai calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Talaud. Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice) dan untuk memulihkan hak dan kerugian yang dialami oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon, yang disebabkan oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas serta melihat fakta hukum yang mana Termohon selaku penyelenggara Pemilukada yang tidak bisa ditolelir lagi oleh karena konspirasi kejahatan politik dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon III memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon III untuk seluruhnya 2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Talaud yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud tertanggal 16 Desember 2013 11 3. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023-TLD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuege sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Constantine Ganggali-Jonker Papia sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut3 yaitu Sherly Tjanggulung-Frans Carlos Udang sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, di seluruh pemungutan suara, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan; Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : AD & ART Partai Peduli Rakyat Nasional; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 870.02/SMPN I/25/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat pertama 12 (SMP) atas nama Alamona Bartho tertanggal 7 November 1970; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat pernyataan Nomor 800.9/SMPN I/91/XI-2013 tanggal 14 November 2013; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 4 Desember 2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; 7. Bukti P-7 : A. Fotokopi Surat LSM Pencari Fakta Laskar Merah Putih Nomor 40/LSM-TPFLMP/XI/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Talaud; B. Fotokopi Surat LSM Pencari Fakta Laskar Merah Putih Nomor 38/LSM-TPFLMP/XI/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Talaud; C. Fotokopi Surat LSM Pencari Fakta Laskar Merah Putih Nomor 39/LSM-TPFLMP/XI/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Talaud; 8. Bukti P-8 : Kaset percakapan antara Dorkas Jura selaku Kepala Sekolah SMPN I di Karatung, Nanusa dengan seorang Komisioner KPU kabupaten Kepulauan Talaud; 9. Bukti P-9 : Foto Kepala Sekolah SMPN I Nanusa dan Mexni Tamroba (Komisioner KPU Kabupaten kelpulauan Talaud); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Kristen Batukarang Kakorotan Nomor 422.1?SDK/45 SKPI/VIII-2008; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/163/VIII/2008/Res Tld; 13 Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Barton Alamona • Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Desa Melonguane barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Keepulauan Talaud; • Saksi menyelesaikan sekolah SMP tahun 1970 di Karatung. Dahulu sekolah tersebut bernama SMU tingkat pertama berbantuan, setelah tahun 1970 berubah menjadi sekolah kelas jauh dan pada tahun 1980 berubah lagi menjadi SMP Negeri Karatung; • Pada tahun 1970 an belum ada sekolah SMP Negeri, yang ada sekolah swasta 2. Christian B. Aesong • Saksi adalah aktivis LSM Laskar Merah Putih yang beralamat di Lirung, Kecamatan lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud; • Tanggal 29 Oktober 2013, saksi mengirim surat kepada KPU Kabupaten Talaud yang intinya meminta KPU memverifikasi keabsahan mengenai surat keterangan pengganti ijazah Bapak Constantine Ganggali dan sampai sekarang tidak ada respon dari KPU; • Sepengetahuan saksi, SMP Negeri I Karatung didirikan setelah tahun 1975; • Saat rapat pleno penetapan calon oleh KPU tanggal 20 November 2013 saksi mempertanyakan kepada KPU, KPU menjawab bahwa masalah ini sudah dilimpahkan ke Gakumdu tetapi sampai sekarang tidak ada informasi; 3. Dolfi Rompas • Saksi adalah sekretaris DPW Provinsi PPRN yang beralamat di Manado; • Aturan Partai Peduli Rakyat Nasional tentang persoalan pengesahan Surat Keputusan Kepengurusan dan juga kewenangan berdasarkan amanah Pasal 34 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Partai Politik bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga terhadap kepengurusan di tingkat kota, pengurus wilayah partai politik; 14 • Saksi selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Sulawesi Utara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan di tingkat kabupaten; • Dewan Pimpinan Wilayah tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Saudari Sri Wahyumi Manalip, yang dikeluarkan adalah kepada Saudara Noldi Tuwoliu; • DPW memutuskan untuk mengusung Noldi Tuwoliu dengan pasangannya Ireie Riung; • DPW Provinsi Sulawesi Utara mengangkat pengurus PPRN Kepulauan Talaud yakni Fredi Tuwoliu; • PPRN mengusung Noldi bersama partai politik lainnya; [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan tersebut, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Eksepsi Pemohon Salah Dalam Menentukan Termohon 1. Dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyebutkan bahwa Permohonan diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud; 2. Berdasarkan putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP- PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 butir 4 disebutkan “Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini”. Atas putusan tersebut jelas bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara; 3. Bahwa atas putusan tersebut kemudian Pemohon menerbitkan Keputusan KPU Sulawesi Utara Nomor 102/KPTS/KPU-PROV-023/2013 tentang Pemberhentian 15 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 3 Oktober 2013 (bukti T-10); 4. Atas hal tersebut, maka Pemohon telah salah dalam menentukan Termohon, seharusnya adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara dan bukan KPU Kabupaten Talaud. Karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Pokok Permohonan 5. Pada pokoknya, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonanya. Adapun dalil-dalii Pemohon adalah: 1) Keberatan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saudari Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange karena tidak mendapatkan dukungan minimal 15% partai sebagaimana juga disyaratkan bagi calon dari partai gabungan; 2) Termohon tidak melakukan pemuktahiran data sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku; 3) Bahwa terdapat ketidakcermatan Termohon dalam pemeriksaan syarat formal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni Saudara Constantine Ganggali dan Saudara Jongkers Papia terkait dengan latar belakang pendidikan Saudara Constantine Ganggali. 6. Terhadap seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon membantah untuk secara keseluruhan kecuali hal-hal yang diakui oleh Pemohon. Adapun untuk menjelaskan jawaban Termohon sebagaimana di bawah ini; Dalil penetapan Pasangan Calon Nomor Urut2 (dua) Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange karena tidak mendapatkan dukungan minimal 15%tidak beralasan hukum. 7. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 29/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah kursi dan 15% jumlah suara sah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepuluan Talaud Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-11) yang menyebutkan bahwa 15% jumlah suara sah berjumlah 7.836,45 Suara dan 15 jumlah kursi adalah 3 kursi; 16 1. Berdasarkan surat pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B- KWK,KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (Vide bukti T-12), Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange S.SOS., M.Si. diajukan oleh gabungan Partai Politik, yakni : a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan 1 (satu) kursi atau 1.390 suara. PPRN memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat dari Dewan Pimpinan Pusat nomor 069/SP/DPP- PPRN/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013 (vide bukti T-13.); b. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1 (satu) kursi atau 2.502 suara. PPDI memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar Surat Keputusan Nomor 054/KPTS- Pilkada/DPP/PPDI/VII/2013 tentang rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode Tahun 2013-2018 (vide bukti T-14); c. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 1 (satu) kursi atau 1.2.17 suara. Partai Gerindra memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat nomor 07-0346/Pilkada/DPP- Gerindra/2013, tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T-15); Atas dukungan tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi paling sedikit 15% kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 3 kursi dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Taluad sejumlah 20 kursi; 2. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melengkapi syarat-syarat berupa : a. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik peserta pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013(vide bukti T-16); b. Surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2- KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-17); 17 c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B3-KWK-KPI Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-18); d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B4-WK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-19); e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B5-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-20); f. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD (Model B6- KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-21); g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Model B7-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-22); h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB- KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-23); i. Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-24); j. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat didaerah (Model BB2-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T- 25); k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T- 26); l. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-27); 18 m. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tertanggal 15 Agustu 2013 (vide bukti T-28); n. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 26 Juli 2013 (vide bukti T-29); o. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tahuna tentang tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak dinyatakan pailit dan tidak memiliki tanggungan hutan, Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 2013 (vide bukti T-30); p. Daftar riwayat hidup calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-31); q. Tim kampanye pemenangan berdasarkan Nomor 07/KPTS/SWM- PASTI/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-32); 3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengantongi dukungan dari PPRN, KPU Kabupaten Kepuluan Talaud memperhatikan ketentuan di internal partai PPRN serta klarifikasi berupa : a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011 (vide bukti T-33); b. Pasal 49 Anggaran Dasar PPRN (vide bukti T-34) tata urutan konstitusi partai adalah : Ayat 1 : Pusat 1. Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 3. Keputusan Munas Partai 4. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai 5. Keputusan Rapat Kerja Nasional Partai 6. Peraturan organisasi 7. Keputusan-keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat 19 Ayat 3 : daerah (Kabupaten/Kota) 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2. Keputusan Musda Partai 3. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah 4. Keputusan Rapat Kerja Daerah 5. Peraturan Organisasi 6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Pasal 18 menyebutkan : 1. Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai adalah DR. Sutan Raja D.L. Sitorus 2. Pemrakarsa dan Pendiri Utama memiliki hak tertinggi dalam setiap tingkatan keputusan; b. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 16 juli 2013 (vide bukti T-35); c. Surat Keterangan terdaftar Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas tertanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya berisi tentang pendaftaran kepengurusan PPRN di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan ketua yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. (vide bukti T-36); d. Surat Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Rekomendasi Pengusungan Bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013-2018 tertanggal 17 Juli 2013 (vide bukti T- 37). Pada pokoknya berisi tentang rekomendasi PPRN kepada Sri Wahyuni Manalip, SE. Sebagai Bakal Calo Bupati Kabupaten Kepuluan Talaud periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum serta Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai; 4. Bahwa atas syarat-syarat yang didaftarkan oleh bakal calon nomor urut 2 dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talud menerbitkan 20 Surat Keputusan KPU Kab. Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 (vide bukti T-38), pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 5. Atas penjelasan di atas, Termohon telah benar dan sesuai berdasarkan peratuan diinternal partai pengusung dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penentuan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013. Karenanya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon; 6. Terhadap Bakal Calon Pasangan Noldi Towoliu dan Irene B. Riung Pemohon merupakan bakal pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon pada saat diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, sepatutnyalah berkas-berkas persyaratan telah di punyai untuk verifikasi ulang. Selain itu, melalui penjadwalan, Termohon telah beritikad baik dengan melakukan : a. Melakukan pendaftaran dan penyerahan bakal Calon termasuk Pemohon b. Verifikasi oleh Termohon c. Pemberitahuan hasil verifikasi d. Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat-syarat pencalonan oleh Pemohon 7. Setelah mendapatkan berkas pendaftaran dan syarat dari Pemohon, Termohon melakukan verifikasi dan ditemukan : a. Melalui Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti T-39), Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN di Jakarta dan menemukan bahwa melalui surat Nomor 019/Ket/DPP- PPRN/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 menyebutkan bahwa DPP PPRN menyatakan sah Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 dengan susunan : Ketua : Sri Wahyuni M. Manalip, SE. Sekretaris : Eklesia Puansalaing 21 Bendahara : Alwina Talengkera b. Melalui berita acara tertanggal 4 November 2013 (vide bukti T-40), Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah PPRN dan ditermukan bahwa terhadap dokumen nomor SK PPRN DPW Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013 adalah sah. 8. Atas verifikasi tersebut, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 tanggal 5 November 2013 (vide bukti T-41) untuk melengkapi dan memperbaiki syarat-syarat pendaftaran. Didalam surat tersebut, Termohon telah menyampaikan temuan-temuan berupa : a. Berdasarkan berkas salah satu Partai Politik pendukung (PPRN) belum lengkap. Berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan, Verifikasi faktual di tingkat DPW dan DPP PPRN, serta memperhatikan ketentuan dalam AD- ART PPRN; b. Belum memasukan dokumen berupa : i. Formulir surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ii. Formulir keteranfan tidak memiliki tanggungan utang iii. Formulir surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit iv. Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilinya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih; 9. Atas hal tersebut, Termohon kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap permasalahan keabsahan dukungan dari PPRN. Dan didapatkan : a. Berita acara Termohon tanggal 13 November 2013, verifikasi dilakukan terhadap Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yakni Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus. Verifikasi ini mendapatkan menyebutkan bahwa Surat Keputusan DPW PPRN 002/DPW-PPRN/VII/2013 tentang penetapan susunan personali Pengurus DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak sah. Terhadap hal ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Noldi Towoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung tidak sah; 22 b. Pada tanggal 14 November 2013, termohon menerima berkas dari Pemohon berupa berkas tidak memiliki utang atas nama Irene B. Riung (vide bukti T- 42); c. Termohon mendapatkan Surat nomor 23/Panwaslukada-TLD/X.2013 tentang pemberitahuan tertanggal 14 November 2013 (vide bukti T-43) yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepuluan Talaud yang menjelaskan bahwa, sekretaris DPC PNBKI Kabupaten Kepuluan Talaud berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-1654/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2011-2014, tercatat juga sebagai sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat keputusan DPW PKS Sulawesi Utara Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432; 10. Termohon juga menemukan dukungan terhadap Pemohon dari PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) diperoleh dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Talaud yang ditandatangi oleh sekretaris pengurus PNBK Kabupaten Talaud yang bernama Arfan M. Rauf, S.Kom. Ditemukan fakta bahwa ; a. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai Sekretaris pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahteraan Kabupaten Talaud Periode 2010-2015 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara PKS Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432 tertanggal 28 April 2011 (vide bukti T-44) dan sebagai calon legislatif tahun 2014 Nomor Urut 1 untuk daerah pemilihan 1 dari partai PKS (vide bukti T-45). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan Daerah PKS Kabupaten Talaud; b. Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai sekretaris Dewan Pengurus Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Cabang Kabupaten Talaud periode 2011-2014 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Pusat PNBK Nomor SK- 1645/B/DPP-PNBK Indo/kpts/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (vide bukti T- 23 46). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan cabang PNBK Indonesia Kabupaten Talaud; Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; 11. Terhadap proses dan verifikasi dan mencermati juga ketentuan peraturan perudang-undangan seperti Peraturan KPU dan Ketentuan internal partai khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PPRN, maka termohon menerbitkan Surat Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/2013 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat perolehan sekurang- kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD hasil pemeilihan tahun 2009; 12. Terhadap dalil nomor 3 halaman 4 yang menyebutkan penerbitan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua atas nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-47) oleh Termohon tanpa mencabut SK. Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 adalah tidak benar. Bahwa di dalam Keputusan nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 penetapan nomor kesembilan menyebutkan: “dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengatur hal yang sama sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku” 13. Atas penjelasan di atas, dalil Pemohon berhak menjadi pasangan calon tidak beralasan hukum, karenanya Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon karena tidak beralaskan hukum. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan syarat formal terhadap latar belakang pendidikan Saudara Constantine Ganggali tidak memiliki alasan hukum 14. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemeriksaan terhadap latar belakang pendidikan Saudara Constantine Ganggali, hal mana dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422.1/SDK/45SKPI/VIII-2008 24 tertanggal 26 Agustus 2008 (bukti T-48) dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 870.02/SMP N.1/25/VII-2008 tertanggal 26 Agustus 2008 (bukti T-49); 15. Bahwa kedua Surat tersebut di atas ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Pengganti Ijazah yakni Kepala Sekolah sebagai Pejabat Resmi sesuai ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE/1979 Bagian III Nomor 4a yaitu Saudara R. Sasuwu A. Ma. Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Kristen Batukarang Kakorotan dan Saudara Dorkas Jura selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Nanusa; 16. Bahwa kedua surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Saudara Sarnes Liong ; 17. Bahwa terhadap kedua surat tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan dilaksanakan verifikasi masing-masing berdasarkan Surat Verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 10 Agustus 2013 (bukti T-50) dan Surat Verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 15 Agustus 2013 (bukti T-51); 18. Bahwa verifikasi tersebut menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Saudara Constantine Ganggali dan Saudara Jongkers Papia sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Nomor Urut 1 (satu) ; 19. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menjalankan tugasnya secara tuntas dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan yang berlaku, oleh sebab itu bilamana ada keraguan terhadap keabsahan latar belakang pendidikan Saudara Constantine Ganggali terkait dengan Surat Pernyataan Nomor 800.9/SMPN 1/91/XI-2013 tertanggal 14 November 2013 oleh Saudara Dorkas Jura setelah dilaksanakan penetapan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud maka seharusnya diselesaikan sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan “Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon disalah satu atau seluruh jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU 25 Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap” ; 20. Atas penjelasan di atas, Dalil pemohon tidak berasalan hukum karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon. PERMOHONAN Atas jawaban yang diajukan oleh Termohon berupa Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan berupa : Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon; 2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013; 3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 51 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE- II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/KPTS/KPU-PROV-023/2013 26 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 perihal Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 27 Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019, tanggal 16 Desember 2013; 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/KPU-Prov-023/XII/2013 perihal Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013; 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 29/Kpts/KPU-TLD/VIII/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah Kursi dan 15% Jumlah Suara Sah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Periode Tahun 2014-2019, tanggal 22 Juli 2013; 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B-KWK,KPU Partai politik), tanggal 27 Juli 2013; 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013; 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 054/KPTS-Pilkada/DPP/ PPDI/VII/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode 2013- 2018; 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor 07-0346/PILKADA/DPP- GERINDRA/2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2018, tanggal 10 Juli 2013; 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B1-KWK.KPU); 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B2-KWK.KPU); 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B3-KWK.KPU); 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 28 Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model B4-KWK.KPU); 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, tanggal 27 Juli 2013 (Model B5- KWK.KPU); 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD, tanggal 27 Juli 2013 (Model B6-KWK.KPU); 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 (Model B7-KWK.KPU); 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB-KWK.KPU); 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB1-KWK.KPU); 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB2-KWK.KPU); 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB3-KWK.KPU); 27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, tanggal 27 Juli 2013 (Model BB4- KWK.KPU); 28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Tim Penilai Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 15 Agustus 2013; 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 26 Juli 2013 (Model BB6-KWK.KPU Partai Politik); 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, Tidak Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 29 2013; 31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli (Model B-KWK.KPU Partai Politik); 32. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan Tim Kampanye Pemenangan berdasarkan Nomor 07/KPTS/SWM-PASTI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013; 33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011; 34. Bukti T-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013 ; 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan terdaftar Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas tanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yang berisi tentang pendaftaran kepengurusan PPRN di kabupaten Kepulauan Talaud dengan Ketua Sri Wahyumi Maria Manalip, SE; 37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kep. Talaud Periode 2013-2018, tanggal 17 Juli 2013; 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud, tanggal 10 Agustus 2013; 39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2013; 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 4 November 2013; 41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Kepada Pemohon Nomor 20/KPU-Prov- 023/TLD/XI/2013 tanggal 5 November 2013; 42. Bukti T-42 : Fotokopi Berkas dari Pemohon berupa berkas tidak memiliki hutang atas nama Irene B Riung; 43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Nomor 23/Panwaslukada-TLD/X/2013 tentang 30 Pemberitahuan tertanggal 14 November 2013; 44. Bukti T-44 : Fotokopi SK Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara PKS Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432 tertanggal 28 April 2011; 45. Bukti T-45 : Fotokopi Calon Legislatif Tahun 2014 Nomor Urut 1 untuk daerah pemilihan 1 dari Partai PKS; 46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Nomor SK-1645/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Talaud-Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2014, tanggal 11 Juni 2012; 47. Bukti T-47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepualauan Talaud Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013; 48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422.1/SDK/45SKPI/VIII-2008 tertanggal 26 Agustus 2008; 49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 870.02/SMP N.1/25/VII-2008 tertanggal 26 Agustus 2008; 50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Verifikasi KPU kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 10 Agustus 2013; 51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Verifikasi KPU kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 15 Agustus 2013; Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Chilion Diar • Saksi adalah Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Talaud; • Pada tanggal 7 Desember 2013, Polres Resort Talaud mendapat laporan dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Rainis yang hukumnya mencakup Desa 31 Riung dan Desa Riung Utara. Isi laporan Kapolsek tersebut adalah masyarakat Desa Riung tidak mau menerima/menolak kotak suara masuk di desa tersebut. Pada tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Kapolres Talaud, beserta anggota berangkat menuju Desa Riung, namun sebelum ke Desa Riung, saksi bersama rombongan singgah di Desa Binalang yang merupakan tetangga Desa Riung; • Masyarakat menuntut supaya KPU datang ke Desa Riung untuk menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir pasangan calon dari Desa Riung; • Saksi membawa komisioner KPU Kepulauan Talaud ke Desa Binalang untuk bermediasi; • Saksi beserta rombongan berkumpul di rumah sekretaris Desa Binalang dan ada salah satu KPPS menyatakan mengundurkan diri karena mendapat tekanan kalau mereka melaksanakan pemungutan suara maka rumahnya akan dibakar; • Setelah mendapat laporan seperti itu, saksi bersama Kapolres, dan anggpta menuju Desa Riung. Setelah sampai di Desa Riung, saksi melihat warga masyarakat yang berjumlah sekitar 200 orang sudah berkumpul di rumah Kepala Desa; • Saksi bersama rombongan tiba di Desa Riung pukul 18.00 dan memberitahukan kepada warga bahwa besuk pagi (tanggal 9 Desember 2013) akan dilaksanakan pemungutan suara besok di Desa Riung namun mereka menolak, mereka minta supaya dapat bertemu dengan komisioner KPU, terutama Ketua KPU, Yesi Momongan karena KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung. Padahal berdasarkan putusan DKPP, Pasangan Calon dari Desa Riang lolos; • Saksi memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa aparat keamanan bersedia mendatangkan KPU tetapi harus ada jaminan keamanan, namun mereka tidak dapat memberikan jaminan keamanan apabila yang disampaikan oleh KPU tidak sesuai dengan keinginan warga masyarakat Riung; • Sekitar pukul 19.00, saksi beserta rombongan aparat keamanan kembali ke Desa Binalang; 32 • Pada tanggal 9 Desember 2013, saksi beserta rombongan Kapolres datang lagi ke Desa Riung untuk melakukan negoisasi dengan masyarakat, namun mereka tetap menolak melakukan pemungutan suara dan minta supaya dapat dihadirkan KPU untuk menjelaskan mengapa KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung; • Pada tanggal 10 Desember 2013, rombongan kembali ke Ibu Kota Kabupaten Kota Melonguane untuk melakukan rapat mengambil keputusan tentang pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Kapolres, namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut. Hasil rapat memutuskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan besuk pagi, tanggal 11 Desember 2013; • Pada tanggal 10 Desember 2013, Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan Kapolres Talaud, dan semua semua aparat keamanan berangkat ke Desa Riung dan sampai Desa Riung pukul 17.00. Pada saat itu, masyarakat Desa Riung telah berkumpul dan Kapolda Sulawesi Utara memberitahukan kepada masyarakat bahwa besuk pagi (tanggal 11 Desember 2013) akan akan dilaksanakan pemungutan suara. Oleh karena itu supaya masyarakat memberikan kesempatan kesempatan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara. Masyarakat tetap menolak untuk dilaksanakan pemungutan suara di Desa Riung; • Setelah itu, rombongan Kapolda Sulawesi Utara kembali ke Desa Binalang dan pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 07.00, berangkat lagi ke Desa Riung; • Setelah sampai Desa Riuang, ternyata masyarakat sudah berkumpul di depan rumah Kepala Desa Riung. Petugas membuat TPS di tengah jalan, namun masyarakat tetap menolak untuk menggunakan hak pilihnya; 2. Agus Majampoh • Saksi adalah Pegawai di Kantor KPU Kepulauan Talaud yang ditugaskan sebagai KPPS Desa Riung Utara; • Pada tanggal 11 Desember 2013, sekitar pukul 8, saksi bersama dengan aparat keamanan berangkat ke Desa Riung. Saksi beserta rombongan tidak dapat 33 masuk Desa Riung karena masyarakat dua desa (Riung dan Riung Utara) telah menghalangi rombongan untuk masuk Desa Riung; • Oleh karena tidak dapat masuk Desa Riung maka saksi melaksanakan tugas sebagai KPPS membuka kota suara di tengah jalan dan membacakan DPT, serta memanggil nama-nama pemilih di Desa Desa Riung. Namun ternyata tidak ada warga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya; • Saksi menutup kotak suara pada pukul 12.30 dengan hasil nihil; 3. Vecky Essing • Saksi adalah PPK Kecamatan Tampan’amma; • Saksi didatangi oleh masyarakat Riung dan Riung Utara yang menolak logistik untuk dibawa ke Desa Riung Utara dan Riung. Alasan masyarakat menolak logistik karena KPU tidak mengakomodir Pasangan Calon bernama Noldi Tuwoliu dan Irene Riung yang berasal dari Desa Riung; • Saksi mengatakan kepada masyarakat tersebut bahwa saksi hanya sebagai pelaksana dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan saksi menyarankan kepada masyarakat tersebut untuk mengajukan keberatan kepada KPU; • Setelah melakukan pemeriksaan logistic, saksi menyerahkan logistik tersebut kepada para ketua PPS, namun untuk logistik Desa Riung dan Riung Utara ditahan di sekretariat PPK; • Saksi minta kepada dua orang ketua PPS dari Riung dan Riung Utara untuk memfasilitasi mengumpulkan masyarakat dan tanggal 7 Desember 2013 akan dilakukan dialog dengan masyarakat Desa Riung dan Riung Utara. Hasil dialog dengan masyarakat dua desa tersebut adalah masyarakat minta supaya Ketua KPU menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir calon atas nama Noldi Tuwoliu dan Ibu Irene Riung; • Pada hari tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Camat Tampan’amma yang didampingi oleh Kapolsek Tampan’amma melaporkan masalah tersebut kepada Ketua KPU. Laporan saksi tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua KPU pada sore harinya sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Kepolisian (Chilion Diar); 34 [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan pada persidangan tersebut yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon a quo, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini; 2. Bahwa Pemohon di dalam persidangan terdahulu telah mengakui bahwa permohonannya tidak serius. Oleh karena itu seharusnya Pemohon sebagai politisi harus memberikan contoh pelajaran yang baik dengan legawo mengakui kekalahannya secara kesatria. Memang bangsa ini miskin pemimpin yang negarawan yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat banyak. 3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas,rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adalah amat sangat patut disyukuri dan dibanggakan tidak ada satupun tuduhan money politic, baik berupa pemberian sejumlah uang, sembako maupun praktek politik pragmatis lainnya yang ditujuan kepada Pihak Terkait, hal mana membuktikan Pihak Terkait mempunyai itikad baik, sehingga turut mematahkan persepsi buruk mengenai karut marutnya politik tanah air yang dihantui dan dikotori dengan politik uang, secercah harapan demokrasi yang bersih dari praktek moral hazard money politic terbit dari ufuk Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karena itu Pihak Terkait haruslah mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanah Konstitusi. 4. Bahwa benar, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, hal itu telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Model DB KWK KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 35 Tahun 2013 (vide bukti PT-1). Adapun hasil rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut: Nomor Urut Nama Pasangan calon Perolehan Suara 1 DRS. Constantine Ganggali, M.E., dan IR. Jonkers Corneles Franklin Papia 17.578 2 Wahyumi Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si, 18.284 3 Sherly Tjanggulung, S.Si dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M. 14.610 5. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi tersebut, maka Termohon selanjutnya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Terpilih (vide bukti PT-2); 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6, yang pada pokoknya mempermasalahkan syarat pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 , dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut: a. Pemohon tidak pernah mempersoalkan berkaitan dengan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait, baru setelah mengajukan permohonan keberatan a quo di Mahkamah ini ketika Pemohon mengalami kekalahan setelah ditetapkan oleh Termohon, hal mana yang membuktikan bahwa dalil Pemohon sangat dipaksakan dan hanya akal-akalan belaka. Lagi pula Pemohon bukan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan mengenai persoalan keabsahan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait tersebut; b. Bahwa benar pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) (vide bukti PT-3); c. Perlu Pihak Terkait paparkan kehadapan Mahkamah duduk persoalan sebenarnya khususya mengenai keabsahan dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terhadap pencalonan Pihak Terkait. Sejatinya Pasangan 36 Calon Bupati terpilih Sri Wahyumi Manalip, SE, merupakan satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2009-2014 dari PPRN dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Talaud Tahun 2008– 2013 (vide bukti PT- 4). Oleh karena itu menurut penalaran yang wajar dan akal sehat adalah sangat patut apabila PPRN mengusung kadernya sediri in casu Pihak Terkait untuk berkontestasi dalam Pemilukada sebagai pasangan calon; d. Pada tanggal 24 Juni 2013, DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013, Perihal Permohonan Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPRN yang pada pokoknya berkaitan telah berakhirnya Surat Keputusan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten talaud, mohon agar DPP PPRN dapat menerbitkan rekomendasi persetujuan SK DPD PPRN Kabupaten Talaud yang baru (vide bukti PT- 5). e. Selanjutnya DPP PPRN menerbitkan Surat tanggal 01 Juli 2013, Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan kepada Ketua DPW- PPRN Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti PT-6), yang pada pokoknya: 1. DPP-PPRN menyetujui usulan restrukturisasi kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana maksud surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013. 2. Agar DPW-PPRN Propinsi Sulawesi Utara segera menerbitkan SK DPD- PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. f. Terhadap Surat dari DPP-PPRN kepada Ketua DPW-PPRN disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun oleh DPW-PPRN surat tersebut tidak pernah ditanggapi. g. Setelah Pihak Terkait mencermati adanya ketidak beresan kepengurusan DPW- PPRN Propinsi Sulawesi Utara, maka Ketua DPD-PPRN langsung melaporkan hal itu kepada Ketua Umum-DPP-PPRN di Jakarta akhirnya dengan kewenangan yang melekat pada DPP-PPRN, maka DPP PPRN menerbitkan Surat Keputusan nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 yang ditetapkan di 37 Jakarta tanggal 16 Juli 2013 Tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah-Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara (vide bukti PT-8). Bahwa Kepengurusan DPW- PPRN tidak dalam keadaan aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional. h. Dalam rangka akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013, maka pada tanggal 15 Juli 2013 DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal-Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada DPP- PPRN di Jakarta melalui surat nomor 06/P/PPRN-TAL/VII-2013 (vide bukti PT-7); i. Selanjutnya DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 069/SP/DPP- PPRN/VII/2013, tertanggal Jakarta 17 Juli 2013 Perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013- 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPW PPRN Propinsi Sulawesi Utara dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti PT-9), yang pada pokoknya DPP-PPRN putuskan memberi Rekomendasi kepada: 1. Sri Wahyuni Manalip, SE sebagai BAKAL CALON Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2013-2018. 2. Untuk menentukan Bakal Calon Wakil Bupati sebagai pasangan dari Bakal Calon Bupati kami serahkan sepenuhnya kepada Bakal Calon Bupati dan berkordinasi dengan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. j. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Pihak Terkait telah mendaftarkan pemenuhan berkas syarat pengajuan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane (vide bukti PT-10); 38 k. Selanjutnya Pihak Terkait menerima surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 10 Agustus 2013, Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013, Perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kab. Kelp. Talaud (vide bukti PT-11), yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui rapat pleno memutuskan untuk menerima pasangan calon atas nama Sri Wahyuni M. Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si sebagai calon yang diusulkan oleh partai PPRN yang sah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 dan menolak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Noldi Tuwoliu dan Irene Riung yang berdasarkan surat keputusan DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013; l. Bahwa pada tanggal 01 Agsutus 2013 Termohon melalui Surat nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 menyurat kepada Dewan Pimpinan Pusat-Partai Peduli Rakyan Nasional (DPP-PPRN) di Jakarta, perihal permintaan Klarifikasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti PT-12) m. Bahwa dengan menunjuk surat dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2013 DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 080/SP/DPP- PPRN/VIII/2013, Perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya menegaskan bahwa DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. Sri Wahyuni M. Manalip, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing (vide bukti PT-13) n. Bahwa sebagai bukti keseriusan dari Termohon dalam rangka menentukan keabsahan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon menyampaikan undangan melalui suratnya tanggal 09 September 2013 dengan Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013, Perihal Undangan Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, yang ditujukan kepada Pimpinan DPD Partai Politik PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud baik kepada Ketua dan Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Sri Wahyumi Manalip,SE selaku ketua dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE selaku Sekretaris maupun kepada Ketua DPD-PPRN versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE 39 selaku ketua dan Sekretaris dan Korpri Awule selaku Sekretaris untuk memenuhi undangan di kantor KPU-Propinsi Pada tanggal 10 September 2013. Namun yang menghadiri undangan tersebut hanyalah Ketua DPD-PPRN versi Sri Wahyumi Manalip,SE dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE, (vide bukti PT- 14), sedangkan Pimpinan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE selaku ketua dan Korpri Awulle selaku sekretaris tidak hadir; o. Lebih lanjut akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2013, telah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi ke Sekretariat DPP-PPRN yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur yang dihadiri oleh: 1) H. Rouchin selaku Ketua Umum DPP-PPRN, 2) Hotman Sitorus selaku Bendahara Umum DPP-PPN, 3) F. Romula Sitorus, SH selaku Kepala Sekretariat DPP-PPRN, 4) M. Tamoraba, SH, Anggota KPU Kab. Kepl. Talaud, dan 5) Fachruddin Noh S.Ag, M.Pd, Anggota KPU Prop. Sulawesi Utara sehingga terbit Surat Pernyataan dan Klarifikasi (vide bukti PT-15); p. Atas dilakukannya verifikas dan klarifikasi di Sekretariat DPP PPRN tersebut di atas, DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan dan mengklarifikasi yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan di bawah pimpinan Ketua Sri Wahyuni M. Manalip, SE. (vide bukti PT-16); q. Pada tanggal 14 September 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti PT-17) dan menerbitkan juga Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti PT-18); 40 r. Bahwa sementara dalam tahapan proses Pilkada berlangsung, tiba-tiba KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diadukan oleh Sdr.Noldi Towoliu, S.E, MA. Dkk, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP-RI). Oleh DKPP pengaduan tersebut diputus dengan putusan Nomor 98 / DKPP- PKE-II / 2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 01 Oktober 2013 (vide bukti PT-19) s. Dalam proses persidangan DKPP tersebut Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan, sehingga Pihak Terkait tidak dapat membela kepentingannya; t. Bahwa proses pentahapan dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon setelah Putusan DKPP sudah benar dan sesuai dengan Diktum Putusan DKPP sebagaimana terurai dalam Diktum nomor 4 dikutip “Memerintahkan KPU Propinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan Putusan ini”. Karena sudah sangat jelas Putusan DKPP dalam diktumnya tidak menganulir pasangan yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Talaud. Artinya KPU Propinsi harus melanjutkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUD Talaud sebelumnya, sebab sudah merupakan aturan mendasar baik aturan umum maupun aturan khusus, pelaksanaan putusan selalu didasarkan pada Diktum/amar putusan bukan pada pertimbangan hukum. u. Kemudian setelah Putusan DKPP, kembali lagi DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (vide bukti PT-20), yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. sri wahyuni M. Manalip, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing; v. Pada hari rabu tanggal 13 November 2013 kembali KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pemrakarsa dan Pendiri 41 Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Dr. Sutan D.L Sitorus terhadap dokumen pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun hasil verifikasi dan klarifikasi adalah Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang sah (vide bukti PT-21); w. Setelah itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 (vide bukti PT-22) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV- 023/TLD/2013 Tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 (vide bukti PT-23) 7. Bahwa lagi pula Pemohon keliru memahami dan menafsirkan Putusan DKPP, karena sesungguhnya Putusan DKPP semata-mata berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sedangkan keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013, Dalam Pendapat Mahkamah angka [3.18.1] menyatakan “Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan BAWASLU. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 15/2011 a quo jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai 42 kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan………….”; 8. Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon atas diloloskannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga berlaku asas presumtio justie causa artinya keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah dan mengikat kecuali telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya; 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, terbukti Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Berkaitan dengan syarat dukungan Partai politik, khususnya dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dipermasalahkan dalam perkara a quo secara terang benderang terbukti sah menurut hukum, karena Pihak Terkait telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PPRN dan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Termohon kepada DPP PPRN beberapa kali dan senyatanya berkali-kali pula DPP PPRN menegaskan 43 keabsahan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Pihak Terkait; 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, “Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”. Oleh karena Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon Pemilukada tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan patut dikesampingkan; 11. Bahwa curahan hati Pihak Terkait perlu disampaikan kehadapan Mahkamah, bahwa dalam proses tahapan pencalonan tersebut, justru hak konstitusional Pihak Terkait untuk right to be candidate berusaha oleh berbagai pihak dijegal dengan menghalalkan berbagai cara karena Pihak Terkait adalah putra asli daerah yang paling potensial mendapatkan banyak simpati rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga persoalan tersebut menguras pikiran, tenaga dan dana, yang sangat merugikan Pihak Terkait, karena disibukkan dengan urusan pencalonon, sehingga Pihak Terkait kurang konsentrasi dan fokus melakukan konsolidasi Tim Pemenangan Pihak Terkait dan sangat sempitnya waktu untuk turun menemui konstetuen. Namun demikian akhirnya Pihak Terkait tetap mendapatkan pilihan mayoritas rakyat. Merkipun sebenarnya Pihak Terkait yakin apabila Pihak Terkait tidak diganggu dengan persoalan pencalonan, maka akan jauh lebih banyak mendapatkan suara rakyat; 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ternyata, tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (beyond reasonable doubt), karena diakui tidak serius. Oleh karena itu nyata-nyata dalil- dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi 44 perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan : 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 72/BA/KPU- PROV-023-TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU Partai Politik); 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003.9/DPP/SK- DPD/IV/2008 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 9 April 2008; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013 perihal Permohonan 45 Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, tanggal 24 Juni 2013; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 065/SP/DPP- PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 01 Juli 2013; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 006/P/PPRN-TAL/VII-2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 15 Juli 2013; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0130/SK/DPP- PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP- PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013- 2018, tanggal 17 Juli 2013; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran atas nama Sri Wahyumi dan Petrus S. Tuange, tanggal 27 Juli 2013; 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 Agustus 2013; 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 perihal 46 Permintaan Klarifikasi SK DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 01 Agustus 2013; 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 080/SP/DPP- PPRN/VIII/2013 perihal Penegasan Kepengurusan DPD- PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Agustus 2013; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013 perihal Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, tanggal 09 September 2013; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Hadir; 16. Bukti PT-16 : FotokopiSurat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013; 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013; 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013; 47 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013; 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 13 November 2013; 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013; 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 10 Desember 2013; 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Mamahan, Kecamatan Gemeh; 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I 48 Desa/Kelurahan Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh; 27. Bukti PT-27 : Foto-foto; 28. Bukti PT-28 : Surat Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019 (Sri Wahwumi Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos. Msi) Nomor 17/LAP/SWM- PASTI/IX/2013 perihal Laporan Perbuatan Tidak Menyenangkan, tanggal 25 September 2013 Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan 21 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PIHAK TERKAIT Irman Putra Sidin • Kedudukan putusan DKPP dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut paselisihan hasil Pemilu. Kehadiran DKPP dalam kerangka konsep restorasi etik, ketika pranata hukum tengah kewalahan menjalankan efektifitas fungsinya. DKPP hadir guna membantu efektifitas proses penyelenggaraan Pemilu ketika hak-hak konstitusional warga, termasuk peserta Pemilu banyak yang terancam dirugikan. Namun tugas dan wewenangn DKPP bukanlah dalam kerangka check and balances terhadap keputusan kelembagaan penyelenggaraan Pemilu, namun berkaitan dengan induvidu atau orang per orang, pejabat, penyelenggaraan pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya; • Jimmly Asshidiqie dalam makalah yang disampaikan pada forum rapat pimpinan kepolisan berjudul “Pengenalan tentang DKPP untuk penegakkan hokum” menyatakan, bahwa yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi (KPU/Bawaslu), melainkan sebagai orang per orang. Oleh karenanya dengan konstruksi ini, DKPP memang berbeda dengan PTUN atau Mahkamah Konstitusi. DKPP tidak memiliki energi hukum untuk membatalkan sebuah keputusan institusi, namun DKPP hanya menilai sebuah perilaku yang 49 jikalau perilaku tersebut memiliki implikasi kepada proses dan hasil keputusan penyelenggaraan Pemilu yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional peserta Pemilu maka DKPP memiliki kewajiban etis atas nama kehormatan guna meminta restorasi hak konstitusional tersebut. Namun sebagai catatan bahwa putusan DKPP memang berbeda dengan putusan pengadilan yang dapat menilai dan membatalkan produk keputusan kelembagaan secara serta merta. Putusan DKPP sebatas dalam bingkai kehormatan penyelenggaraan Pemilu, dimana hak konstitusional Pemilu tetap harus pada kondisi ekuilibrium. DKPP dapat memperingatkan atau memerintahkan guna melakukan pemulihan hak konstitusional. Itu bukan karena daya paksa eksekutorial putusan yang serta-merta seperti putusan pengadilan atau Mahkamah, namun atas dasar perbuatan sukarela yang melekat pada para penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Perbuatan sukarela dari penyelenggara Pemilu tidak lepas dari realitas dinamika keadaan hukum yang terjadi; • Perbuatan sukarela atas nama kehormatan penyelenggara Pemilu tidak dapat serta-merta melepaskan penyelenggara Pemilu dari kewajiban hukumnya sesuai sumpah jabatannya, yaitu akan menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya. Oleh karenanya, kerangka peraturan perundang-undangan hingga konstitusi tetap menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu. Atas nama kehormatan etis penyelenggara Pemilu harus menindaklanjuti putusan DKPP. Jadi, perilaku yang menyebabkan terjadinya sebuah keputusan memang dapat berubah atas dasar kekuatan sukarela guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu oleh putusan DKPP. Perubahan putusan ini dengan catatan tidak terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek maupun objek penyelenggara Pemilu atau sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Sebagai contoh bahwa dapat saja secara etika dan perilaku terdapat penyelenggara Pemilu yang tidak atau lalai atau tidak profesional melakukan tahapan verifikasi yang mengakibatkan hak konstitusional sebuah pasangan calon dirugikan maka DKPP dapat meminta pemulihan hak konstitusional orang tersebut, namun hal itu tidak terlepas dalam bingkai perbuatan sukarela kepada penyelenggara Pemilu demi kehormatan 50 penyelenggaraan Pemilu. Jikalau tindak lanjut perbuatan sukarela oleh putusan DKPP tersebut terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek atau objek atau terdapat variabel baru maka hal tersebut tetap menjadi otoritas penyelenggara Pemilu. Apabila penyelenggara Pemilu tidak menjalankan putusan DKPP maka tidak serta-merta dapat disimpulkan menentang putusan DKPP. Jadi putusan DKPP tidak dapat ditempatkan secara mudah sebagai relasi kausalitas terhadap proses hasil Pemilu atau Pilkada karena kewenangan DKPP fokus pada perilaku orang per orang bukan pada keputusan kelembagaan. Konstruksi demikian, seirama dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang menyatakan, “... DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilukada. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada, tetapi harus melakukan penilaian verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan”; • Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sesungguhnya sejalan dengan konstruksi pemikiran Jimly Asshidique sebagaimana dalam makalah tersebut di atas. DKPP dapat dalam putusannya dapat saja menuangkan alasan hukum di dalam rasio desidendi atau pertimbangan putusannya yang secara substantif dapat dipandang sebagai anjuran moral kepada KPU untuk bertindak. Bahkan agar lebih tegas dan mudah dipahami, DKPP dapat pula berinovasi dengan menuangkan advis etik tersebut dalam rumusan amar, sehingga memiliki daya ikat dan daya bimbing yang lebih kuat dan efektif. Konstruksi inilah yang menginspirasi putusan DKPP untuk memulihkan hak konstitusional calon yang dirugikan hak konstitusionalnya. Terhadap hal ini, DKPP dapat memaklumi dan menghormati apabila KPU memulihkan hak konstitusional prinsipal dengan mengubah sendiri keputusannya sebagaimana Putusan DKPP Nomor 140/DKPP/DKE/2/2013; 51 • Oleh karenanya perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan DKPP tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan relasi kausalitas dengan hasil Pemilu atau Pilkada. Jikalau serta-merta dikonstruksikan sebagai relasi kausalitas maka jangan sampai pasangan calon presiden sudah terpilih, bahkan sudah dilantik, namun ada pasangan calon lain menjadikan pertimbangan putusan DKPP untuk meruntuhkan hasil Pemilu tersebut. Konstruksi demikian adalah tidak tepat, karena hal itu kesalahan individu penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan funginya; • Oleh karenanya, konstruksi ini dapat dipahami ketika membandingkan pendapat Jimly Asshidique bahwa objek perkara di DKPP tidak tergantung pada tempus delicti atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik tersebut. Misalnya, meskipun pemilihan kepala daerah sudah berlangsung 2 tahun, tetapi di kemudian hari terbukti adanya perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU maka DKPP tetap berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi 2 tahun yang lalu tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan Ketua KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka dapat diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Namun, putusan DKPP tersebut tidak dapat dijadikan alasan politik untuk memberhentikan walikota yang telah terpilih bahkan yang telah menjalankan tugasnya, meskipun ketua KPU telah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Hal ini disebabkan karena persoalan kode etik dalam proses Pilkada yang persoalan perselisihan hasil Pemilu tidak dapat dikaitkan dengan prinsip sebab-akibat atau kausalitas; • Berdasarkan konstruksi tersebut maka putusan DKPP bukan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula objek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Putusan DKPP, hadir bukan untuk meruntuhkan kewibawaan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, namun putusan DKPP sebenarnya untuk menopang kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menilai terlalu jauh putusan DKPP karena putusan DKPP berada pada ranah etika yang kekuatan moralnya bersifat sukarela terhadap penyelenggara Pemilu. Perbuatan sukarela harus terikat pada realitas keadaan yang tidak dapat bergerak hanya dengan 52 argumentasi moralitasnya namun harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan DKPP dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk guna untuk mengambil putusan konstitusional, jikalau penyelenggara Pemilu tidak memiliki alasan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa mengeluarkan keputusan tersebut; • Misalnya, berdasarkan putusan DKPP, bahwa pasangan calon kepala daerah yang tidak lolos dapat dilakukan verifikasi kembali sesuai prosedur standar kode etik dan perilaku, namun bisa jadi setelah dilakukan verifikasi, hasilnya tetap sama bahwa pasangan tersebut memang tidak dapat dipulihkan hak konstitusionalnya karena ternyata kepengurusan partai politik tingkat pusat tetap memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu untuk menjadi peserta Pilkada. Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah jabatan, wajib menjalankan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya, harus menetapkan pasangan calon yang berhak secara konstitusional berdasarkan hasil verifikasi penyelenggara Pemilu; • Oleh karenanya, menilai perkara tentang persyaratan pasangan calon secara konstitusional harus didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari penyelenggara Pemilu; • Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; • Menurut penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. • Pasal 39 PKPU 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi partai politik atau gabungan partai politik maka partai politik atau 53 gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang merubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi; • Pasal 43 ayat (1) PKPU menegaskan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama empat belas hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan dengan ketentuan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya berkewajiban melakukan penilitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat, yaitu KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penilitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor. Lebih lanjut diatur bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki dua atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan; • Ketentuan inilah yang harus menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemenuhan hak konstitusional pasangan calon tertentu. Artinya, verifikasi tetap menjadi penting karena keniscayaan dilaksanakan guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu. Namun bisa jadi terdapat keadaan hukum baru atau keadaan hukum lama yang tadinya tidak jelas, semakin menjadi jelas; • Sebagai penutup, konstitusi memiliki urat nadi bernama daulat rakyat. Oleh karenanya hasil Pilkada sebagai sarana daulat rakyat tidak dapat dianulir oleh asumsi-asumsi yang tidak signifikan, walaupun terbukti ada masalah dalam sebuah proses bangunan daulat rakyat itu. Bagaimana pun hasil daulat rakyat 54 yang sudah terbangun, konstitusi tetap menjaganya karena konstitusi menyadari tidak mungkin ada bangunan daulat rakyat yang sempurna; SAKSI PIHAK TERKAIT 1. Rouchin • Saksi adalah Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional; • Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah, Ketua Sri Wahyuni Manalib, S.E., dan Sekretaris, Edrahasia Paun Salaing; • Saksi sebagai Ketua Umum PPRN dalam Pemilukada Kepulauan Talaud Tahun 2013 memberikan rekomendasi kepada Sri Wahyuni Manalib sebagai Calon Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013; 2. Max Decky Sarundaitan • Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud; • Pada tanggal 11 Desember 2013, saksi bersama rombongan Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolres Kepulauan Talaud berangkat ke Desa Riung menuju TPS yang berada di tengah jalan. Pada saat itu, TPS sudah dibuka oleh KPPS yang penyelenggaraan pemungutan suara di Desa Riung tersebut diawasi oleh Panwas, komisioner KPU, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Kepulauan Talaud dan aparat keamanan lainnya; • Pemilih di Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya nihil; 3. Oksan R Manongga • Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di Desa Riung; • Semenjak masyarakat Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 maka saksi memilih berdiam diri di dalam rumah. Saksi tidak berani keluar rumah mendekati kotak suara untuk menghindari kerusuhan; • Pada tanggal 11 Desember 2013, KPPS membuka kotak suara di tengah jalan. Pada saat itu, tidak ada pencoblosan sebab mulai kotak suara dibuka sampai 55 kotak suara ditutup tidak ada pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya; [2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Januari 20114. Oleh karena keterangan tertulis Panawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut diserahkan setelah selesainya persidangan dalam perkara a quo maka Mahkamah mengesampingkan/mengabaikan keterangan tertulis Panwaslu dimaksud; [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2013. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 56 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 57 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan Termohon. Di dalam permohonannya Pemohon mencantumkan bahwa yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara itu berdasarkan 58 putusan DKPP nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, 102/DKPP-PKE-II/2013, dan 117/DKPP- PKE-II/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, pada butir 4 disebutkan “Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini”. Atas putusan tersebut jelas bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Talaud tahun 2013 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara. [3.6] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: • Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; • Pada tanggal 1 Oktober 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; • Pemberhentian tetap terhadap Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada putusan poin 2 yang berbunyi “Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP.,M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd”, telah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, “apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU 59 Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya” ; • Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013; • Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang menjadi Termohon seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu menurut Mahkamah selain subjek permohonan salah, objek permohonan Pemohon pun salah, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum; [3.7] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Eksepsi Termohon tentang subjek hukum sebagai Termohon dan objek permohonan salah beralasan menurut hukum; 60 [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, 61 Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.20 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya; KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar 62 ttd. Muhammad Alim ttd. Anwar Usman PANITERA PENGGANTI, ttd. Fadzlun Budi SN