PUU
Tahun 2026
298/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemohon: Muhammad Dimas Aditya
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 298/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Muhammad Dimas Aditya
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Prasanti Blok A6 Nomor 12, RT 055/RW 009,
Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro,
Lampung, 34111
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
04 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
298/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 298/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 3 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 25 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga
baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut “MK”) sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang diatur lebih
lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan
pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar...”
3. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut diatur secara lebih lanjut di dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945.
4. Bahwa selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK Nomor 7
Tahun 2025”), Mahkamah Konstitusi melaksanakan wewenang yudisialnya
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian materiil atas
norma undang-undang yang dinilai bertentangan dengan ketentuan
konstitusi.
3
6. Bahwa objek permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo adalah
Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
memuat frasa “Warga Desa”. Norma tersebut dinilai secara materiil
bertentangan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi
oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
7. Bahwa berdasarkan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar
tertinggi (ground norm) dalam hierarki hukum nasional, sehingga setiap
materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Dalam hal terdapat norma undang-undang yang diduga kuat
bertentangan dengan konstitusi, maka institusi yudisial yang memiliki
wewenang absolut untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Mahkamah
Konstitusi.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta yurisprudensi
tetap Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) yang sah untuk mengajukan permohonan a quo. Hal ini didasarkan
pada terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif,
spesifik, dan aktual sebagai berikut:
1. Adanya hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) (Bukti
P-1) yang hak-hak konstitusionalnya dijamin secara tegas dan dilindungi oleh
UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik, keberlakuan norma yang dimohonkan
pengujian telah mencederai hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam
pasal-pasal sebagai berikut:
4
a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”.
b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan”.
d. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu”.
Bahwa hak Pemohon untuk mendaftarkan diri, berkompetisi secara adil, dan
mengabdikan diri sebagai Perangkat Desa merupakan perwujudan langsung
dari hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak atas
pekerjaan yang dijamin secara materiil oleh norma hukum tertinggi
(konstitusi) Negara Republik Indonesia.
2. Hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh
Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian
Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijabarkan di atas telah
dirugikan secara nyata dan langsung oleh keberlakuan norma frasa “warga
Desa” dalam ketentuan syarat Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 50 ayat (1) UU Desa 2024 [Bukti P-2].
Bahwa frasa “warga Desa” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang
multitafsir, karena membuka ruang bagi Panitia Seleksi di tingkat lapangan
untuk menafsirkan aturan secara sempit, kaku, dan restriktif sebatas urusan
administrasi kependudukan (kepemilikan KTP/KK setempat). Tafsir sepihak
panitia tersebut secara nyata mengabaikan fakta sosiologis bahwa Pemohon
telah menetap secara fisik, mengontrak rumah, dan membaur di tengah
masyarakat desa/kampung setempat selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
5
Bahwa kerugian tersebut diperparah oleh adanya diskriminasi regulatif dan
inkonsistensi internal di dalam UU Desa 2024 itu sendiri. Pada satu sisi,
undang-undang tersebut telah menghapus pembatasan domisili bagi calon
Kepala Desa dan mengubahnya secara universal menjadi “Warga Negara
Indonesia” (WNI). Namun pada sisi lain, untuk jabatan Perangkat Desa,
ketentuan masih mempertahankan frasa “warga Desa” yang berujung pada
penyekatan hak berdasarkan alamat administrasi KTP. Hal ini menciptakan
standar ganda (double standard) dan ketidaksetaraan hukum (inequality
before the law) yang mencederai asas keadilan.
3. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus)
dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Bahwa kerugian hukum yang dialami Pemohon tidak bersifat abstrak, teoritis,
atau sekadar berandai-andai, melainkan bersifat spesifik, konkret, dan aktual
(nyata telah terjadi) dengan rincian fakta-fakta hukum sebagai berikut:
a. Pemohon secara resmi mendaftarkan diri dalam seleksi Perangkat
Desa/Kampung di wilayah tempat Pemohon berdomisili nyata dan
mengontrak rumah saat ini.
b. Berkas pendaftaran Pemohon ditolak secara administratif (dinyatakan
gugur berkas) oleh Panitia Seleksi dengan alasan mutlak bahwa
Pemohon secara administratif masih terdaftar sebagai warga Kota Metro
(bukan warga ber-KTP desa setempat) [Bukti P-4].
c. Penolakan administratif tersebut tetap dilakukan secara kaku dan
restriktif, meskipun Pemohon telah menunjukkan iktikad baik (good faith)
serta komitmen pelayanan tinggi dengan melampirkan Surat Pernyataan
bermaterai cukup yang menyatakan siap pindah domisili secara
administrasi (KTP dan KK) dan menetap di desa tersebut jika ditetapkan
sebagai Perangkat Desa demi kelancaran pelayanan warga (Bukti P-5).
Penolakan terhadap komitmen pengabdian dan hak kompetisi Pemohon ini
membuktikan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah
bersifat nyata, spesifik, dan aktual, bukan sekadar potensi kerugian.
6
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional
Pemohon
dan
berlakunya
undang-undang
yang
dimohonkan pengujian
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang langsung,
kausal, dan tidak terputus antara kerugian hak konstitusional Pemohon
dengan keberlakuan norma UU Desa 2024, khususnya frasa “warga Desa”.
Bahwa tindakan penggagalan administrasi terhadap Pemohon oleh Panitia
Seleksi terjadi semata-mata karena panitia mendasarkan legitimasi
hukumnya pada frasa “warga Desa” yang termaktub di dalam undang-undang
tersebut untuk menolak pelamar dari luar wilayah administrasi desa. Apabila
frasa “warga Desa” tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan diganti menjadi “Warga Negara Indonesia” (sebagaimana
syarat Kepala Desa), maka tidak ada lagi celah hukum maupun legitimasi
bagi Panitia Seleksi untuk melakukan diskriminasi geografis yang merintangi
berkas Pemohon.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi,
yaitu dengan menyatakan frasa “warga Desa” bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon dipastikan akan
pulih, terhenti, dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan ini
akan memberikan kepastian hukum yang adil, meruntuhkan sekat-sekat
administratif kaku yang menghambat mobilitas sosial dan ruang pengabdian
warga negara, serta memberikan hak dan kesempatan hukum yang sama
bagi Pemohon untuk melanjutkan proses seleksi Perangkat Desa
berdasarkan kompetensi objektif.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah nyata dan tidak
terbantahkan bahwa Pemohon memenuhi seluruh kualifikasi hukum dan
batasan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Oleh
karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah
7
sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review)
a quo.
III. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pasal 50 ayat (1) UU Desa 2024 berbunyi pada pokoknya bahwa
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan berupa
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan paling rendah sekolah
menengah umum atau sederajat, usia 20 sampai dengan 42 tahun, dan syarat
lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
Bahwa permohonan ini secara khusus mempersoalkan konstitusionalitas frasa
“warga Desa” sepanjang frasa tersebut ditafsirkan sebagai syarat domisili atau
status kependudukan Desa setempat sebelum pendaftaran.
Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kebutuhan adanya persyaratan yang
objektif, rasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi calon
Perangkat Desa. Yang dipersoalkan adalah pembatasan berdasarkan domisili
yang tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 50 ayat (1) UU Desa 2024 tetapi
dapat muncul melalui penafsiran administratif terhadap frasa “warga Desa”.
IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Bahwa Pemohon mendasarkan permohonan pengujian materiil frasa “warga
Desa” dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Desa terbaru pada alasan-
alasan hukum (posita) yang kuat, komprehensif, dan sistematis sebagai berikut:
1. Pertentangan Mutlak Terhadap Kesimpulan Hukum dan Kaidah
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 128/PUU-
XIII/2015).
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan monumental Nomor 128/PUU-
XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2016 telah menetapkan
kaidah hukum yang sangat tegas mengenai inkonstitusionalitas pembatasan
hak berdasarkan wilayah domisili dalam kontestasi pemerintahan desa.
Bahwa kesimpulan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut
secara eksplisit menyatakan bahwa syarat yang mengharuskan seseorang
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sebelum
pendaftaran merupakan bentuk pembatasan hak yang diskriminatif dan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
8
Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa entitas desa tidak
boleh diisolasi atau disekat dari prinsip kesatuan hukum nasional serta asas
mobilitas kependudukan nasional.
Bahwa dengan dinyatakannya syarat domisili “tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat” oleh Mahkamah Konstitusi, maka segala bentuk
pembatasan geografis-administratif untuk pengisian jabatan publik di tingkat
desa sesungguhnya telah dihapuskan secara permanen dari tatanan hukum
tata negara Indonesia.
Bahwa keberadaan frasa “warga Desa” dalam Undang-Undang Desa yang
baru secara nyata digunakan oleh aparat pelaksana di lapangan untuk
menyelundupkan kembali pembatasan domisili yang telah dinyatakan mati
secara konstitusional tersebut. Penolakan Panitia Seleksi terhadap berkas
administrasi Pemohon dengan alasan Kartu Tanda Penduduk asal
merupakan bentuk pengabaian nyata (constitutional disobedience) terhadap
substansi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.
2. Adanya Inkonsistensi Regulatif dan Standar Ganda (Double standard)
dalam Undang-Undang Desa Terbaru
Bahwa di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat
pertentangan logika hukum yang sangat mencolok (internal inconsistency).
Pembatasan domisili bagi calon Kepala Desa telah dihapus seluruhnya dan
diubah secara universal menjadi “Warga Negara Indonesia”, sehingga setiap
warga negara dari wilayah mana pun berhak mencalonkan diri menjadi
Kepala Desa di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
Bahwa sebaliknya, untuk jabatan Perangkat Desa, pembatasan tersebut
justru dipertahankan melalui interpretasi sempit frasa “warga Desa”. Hal ini
menciptakan standar ganda yang tidak logis: seorang warga negara dari luar
daerah diperbolehkan memimpin sebuah desa sebagai Kepala Desa, namun
dilarang keras untuk sekadar membantu administrasi desa sebagai
Perangkat Desa. Standar ganda ini mencederai asas kesetaraan di hadapan
hukum (inequality before the law).
3. Batas Administratif Tidak Relevan dengan Standar Pelayanan Publik di
Era Modern.
9
Bahwa pemberlakuan syarat domisili yang kaku dalam pengangkatan
perangkat desa berdasarkan frasa “warga Desa” dalam Pasal 50 ayat (1) UU
Desa 2024 secara faktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi
Pemohon serta merusak tatanan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Bahwa dalam persidangan pendahuluan sebelumnya, sempat muncul
pandangan atau istilah “rusa masuk kampung” yang dialamatkan kepada
Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan klarifikasi dan
bantahan bahwa istilah tersebut tidak relevan dan tidak tepat untuk
disematkan kepada Pemohon, serta tidak substansial untuk dikaitkan dengan
standar penilaian objektivitas jabatan pelayanan publik.
Bahwa secara sosio-geografis, Kampung Purwodadi merupakan wilayah
perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Oleh karena
itu, sudah menjadi realitas sosial dan ekonomi bahwa sebagian besar warga
setempat beraktivitas, bekerja, dan berdagang lintas wilayah secara ajeg.
Bahwa dalam praktiknya, batas administratif kependudukan seharusnya tidak
menjadi tembok penghalang dalam pelayanan publik, terlebih di era digital
saat ini. Sebagai perbandingan objektif, banyak pekerja profesional di sektor
publik mulai dari tenaga honorer, PNS, ASN, hingga penyelenggara pemilu
yang tidak memiliki KTP setempat dan bahkan berdomisili di luar wilayah
administratif tempat mereka bekerja tanpa kehilangan profesionalitasnya.
Bahwa hambatan administratif semacam ini tidak lagi relevan. Koordinasi,
verifikasi data, dan pelayanan masyarakat saat ini dapat dilakukan secara
cepat dan akurat secara daring (online) atau melalui komunikasi langsung
dengan perangkat rukun tetangga (RT/RW) setempat apabila diperlukan
informasi yang mendalam.
4. Ancaman Inbreeding Birokrasi dan Oligarki Lokal di Tingkat Desa
Bahwa kewajiban mutlak syarat domisili lokal dalam rekrutmen perangkat
desa tanpa standar keterbukaan yang adil telah melahirkan kerentanan
struktural berupa “inbreeding” birokrasi (desa tertutup).
Bahwa ketika posisi-posisi strategis di desa seperti urusan keuangan,
pembangunan, hingga administrasi hanya berputar di antara lingkaran
10
kerabat kepala desa atau kelompok elite lokal tertentu, maka kontrol sosial di
tingkat akar rumput akan lumpuh. Ikatan kekeluargaan yang tertutup
seringkali disalahgunakan menjadi impunitas, sehingga kritik terhadap
pengelolaan Dana Desa bernilai miliaran rupiah dan pengelolaan aset desa
menjadi tabu serta diredam.
5. Tuntutan Digitalisasi, Kompetensi Modern, dan Meritokrasi
Bahwa di era modern saat ini, desa bukan lagi entitas terisolasi yang cukup
dikelola hanya dengan pendekatan kekeluargaan tradisional. Pengelolaan
Dana Desa menuntut akuntabilitas pelaporan berbasis aplikasi digital,
transparansi, serta keahlian di bidang hukum dan akuntansi.
Bahwa jika rekrutmen perangkat desa dibatasi oleh sentimen kedaerahan
yang sempit, desa justru berisiko kehilangan talenta-talenta kompeten yang
sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan, hanya karena persoalan
perbedaan alamat pada kartu identitas.
Bahwa oleh karena itu, pembatasan administratif yang kaku ini terbukti
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, menghambat hak
atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta mencederai
semangat meritokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa
yang bersih dan akuntabel.
6. Pelanggaran terhadap Hak atas Kesempatan yang Sama dalam
Pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]
Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional
setiap warga negara tanpa kecuali untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan. Frasa “warga Desa” yang ditafsirkan secara kaku
sebatas administrasi kependudukan terbukti menghalangi warga negara
yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi objektif untuk mengabdi
sebagai Perangkat Desa.
Bahwa tindakan penggagalan administrasi terhadap Pemohon membuktikan
bahwa hak untuk berkompetisi secara sehat telah dikebiri oleh regulasi
tingkat undang-undang. Pengabdian kepada negara melalui struktur
pemerintahan terdepan (desa) seharusnya didasarkan pada kompetensi riil,
11
bukan didasarkan pada sekat alamat yang tertera pada Kartu Tanda
Penduduk.
7. Pelanggaran terhadap Hak atas Pekerjaan yang Layak [Pasal 27 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945]
Bahwa konstitusi menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketika negara
membiarkan berlakunya norma yang multitafsir dan restriktif, negara secara
tidak langsung telah membatasi ruang hidup ekonomi dan profesionalitas
warga negaranya sendiri.
Bahwa Pemohon yang telah menetap nyata, mengontrak rumah, dan
membaur di tengah masyarakat desa setempat selama kurang lebih 4
(empat) tahun, kehilangan haknya untuk bekerja di pemerintahan desa akibat
diskriminasi geografis ini.
8. Pelanggaran
terhadap
Jaminan
Perlindungan
dari
Perlakuan
Diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]
Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melarang keras adanya
perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Keberlakuan frasa “warga Desa”
melahirkan diskriminasi baru berbasis batas wilayah kependudukan
(geographic discrimination). Pembedaan perlakuan ini tidak memiliki
landasan rasionalitas hukum yang kuat (reasonable justification) sehingga
wajib dinyatakan inkonstitusional.
9. Pelanggaran terhadap Hak Kolektif untuk Membangun Masyarakat,
Bangsa, dan Negara [Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memberikan
jaminan konstitusional bagi setiap orang “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Ketentuan ini menjamin
hak warga negara untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional,
yang pelaksanaannya tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat wilayah
administratif yang kaku.
Bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil sekaligus fondasi
utama dalam struktur pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh
12
karena itu, hak untuk mengabdi sebagai Perangkat Desa merupakan salah
satu bentuk aktualisasi nyata dari hak konstitusional warga negara untuk
“membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” secara kolektif.
Bahwa konstitusi menggunakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 28C ayat
(2), yang berarti hak untuk membangun bangsa dan negara ini melekat pada
subjek hukum universal (Warga Negara Indonesia), bukan dibatasi secara
eksklusif hanya untuk kelompok masyarakat yang terdaftar pada administrasi
kependudukan tertentu.
Bahwa dengan demikian, pemeliharaan sekat domisili melalui interpretasi
kaku frasa “warga Desa” telah mengerdilkan makna hak kolektif dalam
konstitusi. Norma tersebut secara nyata menghalangi talenta-talenta
potensial warga negara untuk ikut serta memajukan tata kelola pemerintahan
desa, sehingga bertentangan secara materiil dengan semangat Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
V. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian argumen hukum dan kedudukan konstitusional yang
telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “warga Desa” dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan secara mutlak dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Warga Negara
Indonesia (WNI)”;
3. Menyatakan bahwa seluruh syarat domisili bagi calon Perangkat Desa dalam
segala bentuk interpretasi administratif kependudukan (Kartu Tanda
Penduduk atau Kartu Keluarga desa setempat) pasca-keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah inkonstitusional
karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri
dan membangun masyarakat dan oleh karenanya setiap Warga Negara
13
Indonesia memiliki hak yang setara untuk mendaftarkan diri tanpa batasan
geografis;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menetapkan bahwa apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat
hukum yang lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi KTP a.n. Muhammad Dimas Aditya;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (tidak disahkan);
3. Bukti P-3
: Fotokopi Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015;
4. Bukti P-4
: Fotokopi
Surat
Panitia
Penjaringan
dan
Penyaringan
Perangkat Kampung Purwodadi Kec. Trimurjo, Kab. Lampung
Tengah;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Pindah Domisili.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
14
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “warga Desa” dalam norma Pasal
50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
15
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma undang-undang, in casu
frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 yang menyatakan
sebagai berikut:
Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024
“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari
warga Desa yang memenuhi persyaratan:”.
16
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal
28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] yang
berstatus sebagai karyawan swasta yang berhak mendaftarkan diri, berkompetisi
secara adil, dan mengabdikan diri sebagai perangkat desa sebagai perwujudan
langsung dari hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak
atas pekerjaan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat
berlakunya frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024
sebagai berikut:
a. Bahwa frasa “warga Desa” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang
multitafsir karena membuka ruang bagi panitia seleksi di tingkat lapangan
untuk menafsirkan aturan secara sempit, kaku, dan restriktif sebatas urusan
administrasi kependudukan (kepemilikan KTP/KK setempat). Tafsir sepihak
panitia tersebut secara nyata mengabaikan fakta sosiologis bahwa Pemohon
telah menetap secara fisik, mengontrak rumah, dan membaur di tengah
masyarakat desa/kampung setempat selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
b. Bahwa kerugian hukum yang dialami Pemohon tidak bersifat abstrak, teoritis,
atau sekadar berandai-andai, melainkan bersifat spesifik, konkret, dan aktual
(nyata telah terjadi) di mana Pemohon secara resmi mendaftarkan diri dalam
seleksi perangkat desa/kampung di wilayah tempat Pemohon berdomisili
nyata dan mengontrak rumah saat ini. Namun, berkas pendaftaran Pemohon
ditolak secara administratif (dinyatakan gugur berkas) oleh panitia seleksi
dengan alasan mutlak bahwa Pemohon secara administratif masih terdaftar
sebagai warga Kota Metro (bukan warga ber-KTP desa setempat) [vide Bukti
P-4]. Penolakan administratif tersebut tetap dilakukan secara kaku dan
restriktif, meskipun Pemohon telah menunjukkan iktikad baik (good faith)
serta komitmen pelayanan tinggi dengan melampirkan surat pernyataan
bermaterai cukup yang menyatakan siap pindah domisili secara administrasi
(KTP dan KK) dan menetap di desa tersebut jika ditetapkan sebagai
Perangkat Desa demi kelancaran pelayanan warga [vide Bukti P-5].
17
c. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang langsung dan
tidak terputus antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan
keberlakuan norma UU 3/2024, khususnya frasa “warga Desa”. Tindakan
penggagalan administrasi terhadap Pemohon oleh panitia seleksi terjadi
semata-mata karena panitia mendasarkan legitimasi hukumnya pada frasa
“warga Desa” yang termaktub di dalam undang-undang tersebut untuk
menolak pelamar dari luar wilayah administrasi desa. Apabila frasa “warga
Desa” tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
diganti menjadi 'Warga Negara Indonesia' (sebagaimana syarat Kepala
Desa), maka tidak ada lagi celah hukum maupun legitimasi bagi panitia
seleksi untuk melakukan diskriminasi geografis yang merintangi berkas
Pemohon.
d. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi,
yaitu dengan menyatakan frasa “warga Desa” bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon dipastikan akan
pulih, terhenti, dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dalam
menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan
hukum Pemohon sebagai berikut.
Bahwa Pemohon telah menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti
P-1], yang bekerja sebagai karyawan swasta, yang menjelaskan memiliki hak atas
kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal
28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian,
dalam menjelaskan kedudukan hukum dimaksud, Pemohon juga harus telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan
Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025),
yakni adanya kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
Tahun 1945; terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami oleh hak dan/atau
kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh
18
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; kerugian konstitusional
tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; adanya
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian; serta adanya kemungkinan bahwa
dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Berkenaan dengan uraian mengenai keterpenuhan syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana ketentuan di atas, Mahkamah menilai
bahwa Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia. Sementara itu, terkait dengan uraian anggapan hak konstitusional
Pemohon yang dirugikan pada waktu mendaftarkan diri untuk berkompetisi secara
adil sebagai calon perangkat desa yang dibatalkan panitia seleksi karena
berlakunya frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024, Pemohon
tidak menguraikan secara jelas dan memadai bahwa berlakunya frasa tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir, sehingga menghalangi hak
konstitusional Pemohon karena adanya tafsir sepihak panitia seleksi perangkat desa
yang mengabaikan fakta sosiologis Pemohon yang telah menetap secara fisik dan
membaur di tengah masyarakat desa/kampung setempat selama kurang lebih 4
(empat) tahun. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan
secara jelas dan memadai bahwa anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
disebabkan karena berlakunya norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 yang telah
menghapus norma Pasal 50 ayat (1) huruf c dalam UU 16/2014 karena disesuaikan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2016, yang tidak
membatasi persyaratan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk
dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran. Oleh karena itu, secara substansial, norma Pasal 50 ayat (1) UU
3/2024 tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendaftarkan diri
sebagai calon perangkat desa. Dalam hal ini, persoalan yang dialami Pemohon
bukan disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 tetapi karena
adanya pelaksanaan dari norma dimaksud berupa penolakan dari panitia
pendaftaran calon perangkat desa yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu,
19
Mahkamah tidak dapat menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma
Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan
kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian,
tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.4]. Oleh karena syarat-syarat anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah
mempertimbangkan syarat selebihnya.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
20
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
21
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang 15 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma undang-undang, in casu frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:”. 16 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] yang berstatus sebagai karyawan swasta yang berhak mendaftarkan diri, berkompetisi secara adil, dan mengabdikan diri sebagai perangkat desa sebagai perwujudan langsung dari hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak atas pekerjaan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya frasa “warga Desa” dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 3/2024 sebagai berikut: a. Bahwa frasa “warga Desa” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang multitafsir karena membuka ruang bagi panitia seleksi di tingkat lapangan untuk menafsirkan aturan secara sempit, kaku, dan restriktif sebatas urusan administrasi kependudukan (kepemilikan KTP/KK setempat). Tafsir sepihak panitia tersebut secara nyata mengabaikan fakta sosiologis bahwa Pemohon telah menetap secara fisik, mengontrak rumah, dan membaur di tengah masyarakat desa/kampung setempat selama kurang lebih 4 (empat) tahun. b. Bahwa kerugian hukum yang dialami Pemohon tidak bersifat abstrak, teoritis, atau sekadar berandai-andai, melainkan bersifat spesifik, konkret, dan aktual (nyata telah terjadi) di mana Pemohon secara resmi mendaftarkan diri dalam seleksi perangkat desa/kampung di wilayah tempat Pemohon berdomisili nyata dan mengontrak rumah saat ini. Namun, berkas pendaftaran Pemohon ditolak secara administratif (dinyatakan gugur berkas) oleh panitia seleksi dengan alasan mutlak bahwa Pemohon secara administratif masih terdaftar sebagai warga Kota Metro (bukan warga ber-KTP desa setempat) [vide Bukti P-4]. Penolakan administratif tersebut tetap dilakukan secara kaku dan restriktif, meskipun Pemohon telah menunjukkan iktikad baik (good faith) serta komitmen pelayanan tinggi dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan siap pindah domisili secara administrasi (KTP dan KK) dan menetap di desa tersebut jika ditetapkan sebagai Perangkat Desa demi kelancaran pelayanan warga [vide Bukti P-5]. 17 c. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang langsung dan tidak terputus antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan keberlakuan norma UU 3/2024, khususnya frasa “warga Desa”. Tindakan penggagalan administrasi terhadap Pemohon oleh panitia seleksi terjadi semata-mata karena panitia mendasarkan legitimasi hukumnya pada frasa “warga Desa” yang termaktub di dalam undang-undang tersebut untuk menolak pelamar dari luar wilayah administrasi desa. Apabila frasa “warga Desa” tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan diganti menjadi 'Warga Negara Indonesia' (sebagaimana syarat Kepala Desa), maka tidak ada lagi celah hukum maupun legitimasi bagi panitia seleksi untuk melakukan diskriminasi geografis yang merintangi berkas Pemohon. d. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan menyatakan frasa “warga Desa” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon dipastikan akan pulih, terhenti, dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Bahwa Pemohon telah menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
