PUU
Tahun 2026
297/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: La Ode Arukun (Pemohon I), Ahmad Bintang Wicaksono (Pemohon II), dan Lukman Papalia (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 297/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
La Ode Arukun
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Rambutan 1, Pejaten Barat, Kota Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Ahmad Bintang Wicaksono
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Komp. DDN II G/1A, RT/RW 002/005, Kelurahan
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Lukman Papalia
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kramat Pulo Dalam 2, Kelurahan Kramat,
Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 31 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 3 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
297/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 297/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 3 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 24 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
3
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076)
menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyatakan:
Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian materiil
Pasal 50A ayat (5) dan (6) UU Pengembangan dan penguatan sektor
keuangan (Bukti P-1), yang selengkapnya berbunyi:
pada ayat (5) berbunyi: Negara menjamin dan melindungi pembelian
instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di
dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.
pada pasal (6) berbunyi: Data dan informasi dari kegiatan yang
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan
dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di
pengadilan.
terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya
4
berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, oleh
karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas muatan
materi undang-undang yang terdapat pada Pasal 50A ayat (5) dan (6) UU
terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon,
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo.
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia.
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, dinyatakan:
Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
5
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Status tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan
resmi, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga [Bukti P-2]. Dengan kedudukan
tersebut, saya merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
berdasarkan Pasal 28D ayat (1).
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi agar dapat bertindak sebagai Pemohon
Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK
7/2025, maka Pemohon uraikan hal-hal sebagai berikut:
1: Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI
1945
a. Kedudukan hukum pemohon I
1. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
mempunyai hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
serta prinsip persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa Pemohon I memiliki kepentingan nyata terhadap tegaknya prinsip
negara hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum,
transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan tindak pidana korupsi dan
pencucian uang.
3. Bahwa kepentingan tersebut bukan semata-mata bersifat abstrak, melainkan
telah diwujudkan oleh Pemohon I melalui keterlibatan dalam kegiatan
advokasi hukum (Bukti P-3), kepentingan publik dalam menyampaikan
6
aspirasi (Bukti P-4, penyampaian aspirasi untuk usut tuntas tindak pidana
korupsi (Bukti P-5), serta penggunaan mekanisme konstitusional melalui
Mahkamah Konstitusi sebagai sarana pengawasan terhadap norma hukum
yang berpotensi merugikan kepentingan konstitusional warga negara (Bukti
P-6).
4. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I secara langsung memperjuangkan
agar norma yang mengatur instrumen surat utang khusus tetap tunduk pada
prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan perlindungan hukum yang
bersifat absolut terhadap suatu transaksi keuangan.
5. Bahwa Pasal 50A ayat (5) UU P2SK pada pokoknya memberikan jaminan
dan perlindungan terhadap pembelian instrumen surat utang khusus dari
penuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan,
serta gugatan perdata.
6. Bahwa Pasal 50A ayat (6) UU P2SK lebih lanjut menentukan bahwa data dan
informasi dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat
dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di
pengadilan.
7. Bahwa menurut Pemohon I, norma demikian berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai batas antara perlindungan terhadap
investor yang beritikad baik dengan perlindungan terhadap transaksi yang
ternyata berkaitan dengan pelanggaran hukum.
8. Bahwa dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, hak atas
kepastian hukum yang adil memiliki arti penting karena pemberantasan
korupsi merupakan bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan
negara berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Sebagai warga negara
yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, saya mempunyai kepentingan
agar sistem hukum memberikan kepastian bahwa setiap dugaan tindak
pidana dapat ditangani berdasarkan hukum yang jelas, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
9. Oleh karena itu, apabila terdapat suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, ketidakadilan, atau
perlakuan hukum yang berbeda secara tidak beralasan, maka hal tersebut
mempunyai relevansi dengan hak konstitusional pemohon I sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7
10. Bahwa dengan demikian Pemohon I mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
b. Kedudukan hukum pemohon II
1. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa sebagai warga negara yang menjalankan aktivitas ekonomi dan
kehidupan
bermasyarakat,
Pemohon
II
mempunyai
kepentingan
konstitusional agar sistem hukum dan sistem keuangan nasional
memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, perlindungan serta
pertanggungjawaban hukum setiap subjek hukum.
3. Bahwa Pemohon II berkepentingan agar kebijakan negara di bidang
keuangan tidak menciptakan rezim hukum yang memberikan perlindungan
secara tidak proporsional kepada kelompok tertentu sehingga menimbulkan
perbedaan perlakuan di hadapan hukum.
4. Bahwa Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK berpotensi menimbulkan
keadaan demikian karena memberikan perlindungan khusus terhadap
pembelian instrumen surat utang khusus dan membatasi penggunaan data
serta informasi transaksi tersebut dalam proses hukum.
5. Bahwa Pemohon II berpandangan bahwa perlindungan hukum terhadap
investor yang beritikad baik merupakan hal yang dapat dibenarkan dalam
negara hukum, namun perlindungan tersebut harus mempunyai batas yang
jelas dan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan terhadap penegakan
hukum.
6. Bahwa ketidakjelasan batas perlindungan tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi Pemohon II sebagai warga negara yang tunduk
pada sistem hukum nasional.
7. Bahwa dengan demikian Pemohon II mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
c. Kedudukan hukum pemohon III
1. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
mempunyai hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, persamaan
kedudukan di dalam hukum, serta perlindungan hukum yang sama
8
sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa Pemohon III memiliki latar belakang dan keterlibatan dalam aktivitas
organisasi serta advokasi yang berkaitan dengan hukum dan kepentingan
masyarakat.
3. Bahwa keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon III mempunyai
kepentingan nyata terhadap tegaknya prinsip negara hukum, kepastian
hukum, persamaan di hadapan hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan
negara.
4. Bahwa Pemohon III tidak mengajukan permohonan a quo semata-mata
berdasarkan kepentingan abstrak sebagai warga negara, melainkan karena
keberlakuan norma a quo berpotensi memengaruhi sistem hukum yang
menjadi dasar perlindungan konstitusional bagi seluruh warga negara.
5. Bahwa menurut Pemohon III, pemberian perlindungan hukum terhadap
investor tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum yang
menyebabkan suatu transaksi tidak dapat diperiksa apabila terdapat dugaan
tindak pidana.
6. Bahwa apabila Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) dimaknai memberikan
perlindungan secara absolut, maka berpotensi terjadi perbedaan perlakuan
antara warga negara yang melakukan transaksi keuangan biasa dengan
subjek hukum yang melakukan pembelian instrumen surat utang khusus.
7. Bahwa keadaan tersebut berpotensi mereduksi prinsip equality before the
law sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
8. Bahwa Pemohon III juga mempunyai kepentingan konstitusional agar aparat
penegak hukum tetap memiliki kemampuan menggunakan data dan
informasi yang sah dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak
pidana.
9. Bahwa dengan demikian Pemohon III mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
Maka Pemohon diberi hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
9
2: Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian
1. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa
setiap warga negara berhak memperoleh sistem hukum yang memberikan
kejelasan, konsistensi, perlindungan, dan perlakuan yang adil dalam
pelaksanaan hukum. Kepastian hukum tidak semata-mata berarti adanya
norma tertulis, melainkan juga menuntut agar norma tersebut tidak
menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam penerapannya.
2. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan prinsip perlindungan terhadap
investor yang beritikad baik. Perlindungan terhadap investasi merupakan
kepentingan yang dapat dibenarkan dalam rangka menciptakan kepastian
dan stabilitas kegiatan ekonomi. Akan tetapi, menurut Pemohon,
perlindungan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara
hukum dan tidak boleh ditafsirkan sedemikian luas sehingga berpotensi
menghilangkan atau mengurangi efektivitas mekanisme penegakan
hukum terhadap dugaan tindak pidana.
3. Bahwa persoalan tersebut memiliki relevansi konstitusional bagi Pemohon
karena sebagai warga negara yang memiliki kepedulian terhadap
pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemohon mempunyai kepentingan
agar sistem hukum nasional memberikan kepastian bahwa setiap dugaan
tindak pidana dapat diperiksa, dibuktikan, dan diproses berdasarkan
hukum yang berlaku.
4. Bahwa apabila suatu norma memberikan perlindungan hukum yang
berpotensi menghambat penggunaan data dan informasi dalam proses
penegakan hukum, maka keadaan tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian mengenai batas antara perlindungan hukum terhadap
investor yang beritikad baik dengan pertanggungjawaban hukum apabila
terdapat dugaan tindak pidana.
5. Bahwa kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi
pemenuhan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon berkepentingan agar tidak
terdapat suatu norma hukum yang memberikan perlindungan secara
10
berlebihan
kepada
subjek
hukum
tertentu
sehingga
berpotensi
menciptakan perlakuan hukum yang tidak seimbang dengan warga negara
lainnya.
3: Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan setidak-
tidaknya potensial, karena keberlakuan norma a quo secara normatif
berpotensi memengaruhi kepentingan Pemohon sebagai warga negara
yang mempunyai kepentingan terhadap terselenggaranya sistem
penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan, khususnya
dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara keberlakuan Pasal 50A
ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 4 Tahun 2026 dengan potensi kerugian
konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut timbul karena norma a quo
memberikan pembatasan terhadap penggunaan data dan informasi
tertentu dalam proses hukum, yang menurut Pemohon berpotensi
mengurangi efektivitas mekanisme penegakan hukum dan pada akhirnya
memengaruhi kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5: Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
Bahwa terdapat pula kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak
terjadi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi apabila Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penafsiran
yang konstitusional terhadap Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 4
Tahun 2026. Perlindungan terhadap investor yang beritikad baik tetap
dapat diberikan, namun perlindungan tersebut tidak ditafsirkan sebagai
kekebalan absolut yang menghilangkan kewenangan negara untuk
melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana.
Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU
Nomor 4 Tahun 2026 menurut Pemohon telah menimbulkan atau setidak-
tidaknya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
11
1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional untuk
memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan a quo dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai
memberikan perlindungan hukum yang bersifat absolut dan berpotensi
menghambat proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana.
Menurut Pemohon, penafsiran yang demikian diperlukan untuk mencapai
keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor yang beritikad baik
dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan
dari tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana
pencucian uang.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
Bahwa kewenangan konstitusional tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy), yaitu
bahwa seluruh pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara harus
tunduk kepada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi;
Bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah norma dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, maka objek tersebut merupakan norma undang-undang yang
dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi;
Bahwa pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah pengujian
terhadap kebijakan ekonomi pemerintah semata, melainkan pengujian
terhadap batas konstitusional kewenangan pembentuk undang-undang
dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor pada instrumen
keuangan khusus;
Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai
apakah norma Pasal 50A, khususnya norma yang memberikan jaminan dan
12
perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana
dan gugatan perdata serta pembatasan penggunaan data dan informasi
transaksi sebagai dasar penegakan hukum, sejalan dengan prinsip negara
hukum, kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan
perlindungan hak konstitusional warga negara.
B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang mempunyai hak
konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945;
Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tidak hanya berarti adanya hukum
tertulis, melainkan juga mensyaratkan agar norma hukum dirumuskan secara
jelas, rasional, konsisten, dapat diprediksi penerapannya, serta tidak
membuka ruang bagi perlindungan hukum yang bersifat absolut dan tidak
terbatas;
Bahwa norma Pasal 50A berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional
apabila frasa mengenai jaminan dan perlindungan dari penuntutan pidana
serta gugatan perdata ditafsirkan secara luas dan tanpa membedakan antara
investor yang beritikad baik dengan pihak yang menggunakan instrumen
surat utang khusus sebagai sarana melakukan, menyembunyikan, atau
menyamarkan hasil tindak pidana;
Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat potensial dan aktual secara
normatif karena keberadaan norma yang memberikan perlindungan secara
luas dapat menghambat akses terhadap mekanisme penegakan hukum
apabila terjadi dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang
berkaitan dengan transaksi surat utang khusus;
Bahwa oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional
agar perlindungan hukum terhadap investor tetap dibatasi oleh prinsip negara
hukum dan tidak berubah menjadi imunitas hukum.
C. KEDUDUKAN PASAL 50A DALAM SISTEM HUKUM KEUANGAN
NASIONAL
Bahwa Pasal 50A UU P2SK mengatur mengenai kewenangan Badan
Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk menerbitkan surat utang,
13
termasuk surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond;
Bahwa pembentuk undang-undang pada dasarnya mempunyai kewenangan
konstitusional untuk membentuk instrumen pembiayaan dan kebijakan
ekonomi yang dianggap diperlukan untuk kepentingan pembangunan
nasional;
Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kewenangan tersebut;
Bahwa Pemohon juga tidak mempersoalkan secara prinsip keberadaan
Patriot Bond maupun Merah Putih Bond sebagai instrumen keuangan;
Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon terletak pada
konsekuensi hukum yang diberikan oleh Pasal 50A terhadap transaksi
tersebut, khususnya ketika negara memberikan perlindungan terhadap
pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum,
pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan gugatan perdata;
Bahwa dengan demikian, isu konstitusional dalam permohonan a quo
bukanlah apakah negara boleh menerbitkan surat utang khusus, melainkan
apakah negara boleh memberikan perlindungan sedemikian luas sehingga
transaksi tersebut berpotensi berada di luar jangkauan pertanggungjawaban
hukum;
Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan ekonomi tetap
merupakan kebijakan yang harus tunduk kepada konstitusi;
Bahwa kebijakan ekonomi yang dibentuk melalui undang-undang tidak dapat
mengesampingkan prinsip negara hukum, equality before the law, due
process of law, dan kepastian hukum yang adil.
D. PASAL 50A BERPOTENSI MENCIPTAKAN
IMUNITAS
HUKUM
YANG
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM
Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menentukan
bahwa Indonesia adalah negara hukum;
Bahwa prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa tidak boleh
terdapat individu, kelompok, institusi, maupun transaksi tertentu yang secara
absolut ditempatkan di luar jangkauan hukum;
Bahwa negara hukum tidak mengenal konsep absolute immunity bagi warga
negara atau pelaku ekonomi sepanjang tidak diberikan secara sangat
terbatas berdasarkan prinsip konstitusional yang dapat dibenarkan;
Bahwa perlindungan terhadap investor merupakan hal yang dapat dibenarkan
14
dalam sistem hukum ekonomi modern karena kepastian hukum merupakan
salah satu syarat bagi tumbuhnya investasi;
Bahwa namun demikian, perlindungan investor tidak identik dengan
penghapusan pertanggungjawaban hukum;
Bahwa secara konseptual harus dibedakan antara:
a. perlindungan terhadap investor yang beritikad baik;
b. perlindungan terhadap keabsahan transaksi;
c. perlindungan terhadap kepastian investasi; dan
d. kekebalan terhadap pertanggungjawaban pidana atau perdata;
Bahwa tiga bentuk perlindungan pertama dapat dibenarkan sepanjang
memenuhi prinsip hukum, sedangkan bentuk keempat tidak dapat diberikan
secara absolut karena dapat bertentangan dengan prinsip equality before the
law dan rule of law;
Bahwa apabila seseorang memperoleh dana dari tindak pidana, kemudian
menggunakan dana tersebut untuk membeli surat utang khusus, maka status
transaksi sebagai transaksi keuangan yang tercatat secara formal tidak
dengan sendirinya menghapus sifat melawan hukum dari asal-usul dana
tersebut;
Bahwa oleh karena itu, frasa perlindungan dari penuntutan tidak boleh
ditafsirkan sebagai penghapusan kewenangan negara untuk melakukan
penyelidikan,
penyidikan,
penuntutan,
pemeriksaan,
pembuktian,
perampasan aset, maupun tindakan hukum lain apabila terdapat dasar hukum
yang sah;
Bahwa apabila norma tersebut ditafsirkan sebaliknya, maka terbuka
kemungkinan terciptanya ruang hukum yang menempatkan suatu instrumen
keuangan tertentu sebagai tempat berlindung dari pertanggungjawaban
hukum;
Bahwa keadaan demikian bertentangan dengan hakikat Indonesia sebagai
negara hukum karena hukum seharusnya memberikan perlindungan yang
sama kepada seluruh subjek hukum, bukan menciptakan kelas transaksi yang
secara absolut kebal terhadap proses hukum.
E. PASAL 50A BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1)
UUD 1945
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
15
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kepastian
mengenai adanya suatu norma, tetapi harus merupakan kepastian hukum
yang adil;
Bahwa dengan demikian, hukum yang memberikan kepastian kepada satu
kelompok tetapi menghilangkan kepastian atau perlindungan hukum kepada
kelompok lainnya dapat menimbulkan persoalan konstitusional;
Bahwa dalam konteks Pasal 50A, kepastian hukum bagi investor tidak boleh
dibangun dengan mengorbankan kepastian hukum bagi masyarakat, negara,
korban tindak pidana, kreditor, pihak yang dirugikan, maupun aparat penegak
hukum dalam menjalankan kewenangannya;
Bahwa Jimly Asshiddiqie, dalam pembahasan mengenai prinsip equality
before the law dan due process of law, menempatkan Pasal 28D ayat (1)
dalam kerangka bahwa keadilan dan kepastian hukum harus berjalan secara
bersamaan; keadilan harus pasti dan kepastian hukum harus tetap adil.
Pandangan tersebut juga dikutip dalam kajian Jurnal Konstitusi mengenai
prinsip isonomi.
Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, kepastian hukum yang diberikan
kepada investor tidak dapat dibenarkan apabila menghasilkan ketidakadilan
berupa hilangnya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak
pidana atau perbuatan melawan hukum;
Bahwa oleh karena itu, Pasal 50A harus dimaknai secara konstitusional
sebagai perlindungan bagi investor yang melakukan pembelian dengan itikad
baik dan sesuai hukum, bukan sebagai perlindungan terhadap perbuatan
pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen surat utang khusus.
F. PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW
Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
mengandung prinsip persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum;
Bahwa prinsip equality before the law tidak melarang seluruh bentuk
perlakuan berbeda, tetapi setiap perbedaan perlakuan harus mempunyai
dasar yang objektif, rasional, proporsional, dan mempunyai hubungan yang
relevan dengan tujuan pembentukannya;
Bahwa perlindungan terhadap investor dapat mempunyai tujuan yang
16
rasional, yaitu memberikan kepastian investasi dan menarik pembiayaan;
Bahwa namun tujuan tersebut tidak rasional apabila perlindungan tersebut
ditafsirkan sampai menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang yang
melakukan tindak pidana;
Bahwa seseorang yang membeli surat utang khusus dengan dana yang sah
dan seseorang yang menggunakan hasil tindak pidana untuk membeli surat
utang khusus tidak dapat dipersamakan dari perspektif pertanggungjawaban
hukum;
Bahwa karena itu, perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada investor
yang beritikad baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Bahwa perlindungan tersebut tidak boleh mencakup dana yang berasal dari
tindak pidana atau transaksi yang digunakan untuk menyembunyikan dan
menyamarkan hasil tindak pidana;
Bahwa apabila Pasal 50A memberikan perlindungan yang sama terhadap
kedua keadaan tersebut tanpa pengecualian yang jelas, maka norma tersebut
berpotensi menciptakan perlakuan hukum yang tidak rasional dan tidak
proporsional;
Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the
law.
G. HUBUNGAN
PASAL
50A
DENGAN
PENCEGAHAN
DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Bahwa sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibangun
berdasarkan prinsip bahwa negara harus dapat menelusuri asal-usul harta,
aliran dana, transaksi, pihak yang menguasai manfaat ekonomi, serta
hubungan antara aset dengan tindak pidana asal;
Bahwa kerugian terhadap upaya pencegahan pencucian uang, pemohon
merasa hal ini berpotensi mempersulit pencegahan dan pembuktian tindak
pidana pencucian uang apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang
memadai. Akibatnya penelusuran asal-usul dana dapat menjadi lebih sulit,
pembuktian aliran dana berpotensi terhambat dan efektivitas sistem
pencegahan pencucian uang dapat terdampak. sama kaitannya dengan
kasus baru baru ini yang ditemukan pada Febri adryansah yang diduga
terjerat kasus korupsi dan pencucian uang walaupun belum ada hubungan
17
faktual dari temuan barang bukti yang ada (P-7).
Bahwa pemohon dengan disahkan Undang-Undang P2SK pandangan Prof.
Mahfud MD berpandangan “di pasal 50A, Danantara mengeluarkan patriot
bond dan merah putih bond, siapa yang membeli ini (patriot bond dan merah
putih bond) hartanya tidak akan diusut. Hal tersebut mengganggu sistem
hukum kita, dimana dalam ayat 5 dan 6. kasarnya negara membuka gerbang
untuk melegalkan kejahatan dan dijamin oleh pasal 50A”. sehingga prof
mahfud memandang negara sebagai tempat pencucian uang (P-8).
Bahwa oleh karena itu, sistem keuangan nasional pada prinsipnya tidak boleh
menciptakan ruang transaksi yang menyebabkan asal-usul dana menjadi
tidak dapat diperiksa sama sekali;
Bahwa instrumen keuangan yang diterbitkan negara atau badan yang
dibentuk negara seharusnya justru menjadi bagian dari sistem keuangan
yang transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan;
Bahwa apabila data atau informasi mengenai transaksi surat utang khusus
secara absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau
sebagai alat bukti dalam proses hukum, maka terdapat potensi benturan
dengan prinsip penelusuran aset dan pembuktian tindak pidana;
Bahwa persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Pasal 50A tidak
hanya mengatur status transaksi sebagai transaksi yang sah, tetapi juga
memberikan perlindungan terhadap pembelian dari penuntutan serta
mengatur pembatasan terhadap penggunaan data dan informasi transaksi;
Bahwa rangkaian norma tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan, bukan
secara terpisah;
Bahwa apabila ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditafsirkan secara absolut, maka
dapat timbul konstruksi hukum sebagai berikut:
transaksi dilakukan melalui sistem resmi, kemudian transaksi dinyatakan sah,
kemudian pembelian diberikan perlindungan dari penuntutan, kemudian data
transaksi dibatasi penggunaannya dalam proses hukum.
Bahwa konstruksi demikian berpotensi menimbulkan apa yang dalam
perspektif kebijakan hukum dapat disebut sebagai regulatory blind spot, yaitu
keadaan ketika suatu transaksi secara formal berada dalam sistem keuangan,
tetapi mekanisme hukum kehilangan kemampuan yang memadai untuk
menelusuri aspek ilegal yang mungkin melekat pada transaksi tersebut;
18
Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap investor Patriot Bond atau
Merah Putih Bond adalah pelaku tindak pidana;
Bahwa yang dipersoalkan adalah desain normatif yang tidak memberikan
batas yang cukup jelas antara investor yang beritikad baik dengan pihak yang
menggunakan instrumen tersebut sebagai sarana untuk memperoleh
perlindungan dari pertanggungjawaban hukum;
Bahwa dalam negara hukum, potensi tersebut sudah cukup untuk
mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan batasan dan
pengecualian yang tegas.
H. “TRANSAKSI YANG SAH” TIDAK BOLEH DIMAKNAI SEBAGAI “ASAL DANA
YANG SAH”
Bahwa Pasal 50A ayat (4) menentukan bahwa setiap pembelian instrumen
surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem
keuangan nasional;
Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan pengakuan formal terhadap
transaksi tersebut;
Bahwa persoalan konstitusional timbul apabila frasa “transaksi yang sah”
ditafsirkan sebagai pengesahan terhadap seluruh aspek hukum yang
berkaitan dengan dana yang digunakan untuk transaksi tersebut;
Bahwa keabsahan suatu transaksi secara formal tidak secara otomatis
membuktikan keabsahan asal-usul dana yang digunakan;
Bahwa sebagai contoh akademik, seseorang dapat menggunakan dana yang
diperoleh secara melawan hukum untuk membeli instrumen keuangan
melalui mekanisme yang secara administratif sah;
Bahwa pencatatan transaksi secara resmi tidak mengubah asal-usul dana
tersebut menjadi sah;
Bahwa oleh sebab itu, norma “transaksi yang sah” harus dimaknai secara
terbatas, yaitu sah dalam kapasitasnya sebagai transaksi pembelian
instrumen keuangan, tanpa menghapus kewenangan negara untuk
menelusuri sumber dana dan hubungan dana tersebut dengan tindak pidana;
Bahwa penafsiran demikian diperlukan untuk menghindari konflik antara
Pasal 50A dengan prinsip pemberantasan kejahatan keuangan.
I. PASAL 50A HARUS DITAFSIRKAN SEJALAN DENGAN PRINSIP DUE
PROCESS OF LAW
19
Bahwa negara hukum mensyaratkan setiap pembatasan terhadap
kewenangan penegakan hukum harus memiliki dasar yang jelas, objektif, dan
proporsional;
Bahwa perlindungan terhadap investor tidak boleh menghilangkan hak aparat
penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seseorang apabila
terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur dan alat bukti menurut
hukum acara;
Bahwa apabila suatu norma menutup seluruh kemungkinan penuntutan
hanya karena objek tindak pidananya berkaitan dengan pembelian surat
utang khusus, maka norma tersebut berpotensi menciptakan special
immunity yang tidak sejalan dengan prinsip due process of law;
Bahwa Jimly Asshiddiqie mengaitkan jaminan Pasal 28D ayat (1) dengan
prinsip due process of law dan equality before the law, yang menghendaki
agar hukum memberikan kepastian sekaligus keadilan.
Bahwa oleh karena itu, Pasal 50A harus dibaca dalam kerangka bahwa
perlindungan negara hanya berlaku terhadap tindakan hukum yang semata-
mata menyerang keabsahan investasi yang dilakukan secara sah dan
beritikad baik;
Bahwa perlindungan tersebut tidak boleh menghalangi proses hukum
terhadap tindak pidana yang berdiri sendiri, tindak pidana asal, tindak pidana
pencucian uang, maupun perbuatan melawan hukum lainnya.
J. PRINSIP PROPORSIONALITAS
Bahwa setiap kebijakan hukum yang memberikan perlakuan khusus harus
diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas;
Bahwa tujuan Pasal 50A dapat dipahami sebagai upaya memberikan
kepastian kepada investor dan menarik dana untuk mendukung investasi
serta pembangunan nasional;
Bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang legitimate;
Bahwa akan tetapi, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
tidak boleh mengorbankan prinsip dasar negara hukum;
Bahwa perlindungan investor yang absolut bukanlah satu-satunya cara untuk
memberikan kepastian investasi;
Bahwa kepastian investasi dapat dicapai melalui mekanisme yang lebih
proporsional, antara lain:
20
a. perlindungan terhadap investor beritikad baik;
b. perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan;
c. kepastian mengenai status hukum surat utang;
d. perlindungan terhadap tindakan penegakan hukum yang sewenang-
wenang;
e. mekanisme due process of law;
f. penerapan prinsip know your customer dan beneficial ownership;
g. tetap memberikan ruang penelusuran terhadap asal-usul dana apabila
terdapat dasar hukum;
h. tetap membuka akses penegakan hukum terhadap tindak pidana.
Bahwa dengan demikian, perlindungan absolut sebagaimana dapat
ditafsirkan dari Pasal 50A bukan merupakan satu-satunya pilihan kebijakan
dan bukan pula pilihan yang paling proporsional;
Bahwa karena terdapat alternatif yang lebih ringan tetapi tetap mampu
mencapai tujuan perlindungan investasi, maka perlindungan absolut
berpotensi melampaui batas proporsionalitas.
K. PERSPEKTIF AHLI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
Bahwa dalam pemikiran Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum modern
tidak hanya mensyaratkan keberadaan hukum tertulis, tetapi juga
menghendaki
adanya
pembatasan
kekuasaan,
perlindungan
hak
konstitusional, equality before the law, serta due process of law (Bukti P-9).
Bahwa dengan demikian, pembentuk undang-undang sekalipun tidak
mempunyai kewenangan yang tidak terbatas. Produk legislasi tetap harus
tunduk kepada konstitusi;
Bahwa dalam konteks permohonan a quo, kewenangan legislator dalam
membentuk kebijakan sektor keuangan harus dibatasi oleh prinsip bahwa
perlindungan investasi tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap
perbuatan melawan hukum;
Bahwa pandangan akademik tersebut sejalan dengan konstruksi Pasal 28D
ayat (1), yang menempatkan kepastian hukum dan keadilan sebagai dua
unsur yang tidak dapat dipisahkan.
Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, sebagaimana dikembangkan
dalam doktrin negara hukum Indonesia, konstitusi berfungsi sebagai
21
pembatas kekuasaan negara sekaligus sebagai instrumen perlindungan hak
warga negara;
Bahwa oleh karena itu, kebijakan pembentukan instrumen keuangan khusus
harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak dapat menciptakan
wilayah hukum yang berada di luar pengawasan hukum;
Bahwa dengan demikian, Pasal 50A harus ditafsirkan sedemikian rupa
sehingga perlindungan terhadap investor tidak menghilangkan prinsip
equality before the law dan due process of law.
L. PERLINDUNGAN INVESTOR YANG BERITIKAD BAIK HARUS DIBEDAKAN
DARI IMPUNITAS
Bahwa perlindungan terhadap investor pada dasarnya merupakan prinsip
yang sah dalam hukum pasar keuangan karena tanpa kepastian hukum
investor akan menghadapi risiko hukum yang tidak proporsional;
Bahwa oleh sebab itu, Pemohon tidak meminta Mahkamah menghapus
seluruh perlindungan investor;
Bahwa Pemohon justru meminta Mahkamah memberikan tafsir konstitusional
agar perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap investor yang:
a. melakukan pembelian secara sah;
b. bertindak dengan itikad baik;
c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menggunakan dana yang bukan berasal dari tindak pidana;
e. tidak menggunakan instrumen surat utang khusus sebagai
sarana menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana.
Bahwa sebaliknya, apabila terdapat bukti yang cukup mengenai tindak
pidana, maka perlindungan tersebut tidak boleh menghalangi proses hukum;
Bahwa pendekatan demikian tidak merusak tujuan Pasal 50A, melainkan
justru menyelamatkan norma tersebut dari potensi pertentangan dengan UUD
1945.
M. PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR TIDAK BOLEH MENGHAPUS
HAK KORBAN DAN PIHAK YANG DIRUGIKAN
Bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kegiatan
investasi, tetapi juga kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindak
22
pidana atau perbuatan melawan hukum;
Bahwa apabila Pasal 50A dimaknai sebagai larangan absolut terhadap
gugatan perdata, maka terdapat kemungkinan pihak yang secara nyata
mengalami kerugian kehilangan akses terhadap mekanisme pemulihan hak;
Bahwa keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara
perlindungan investor dan perlindungan korban;
Bahwa prinsip keadilan tidak membenarkan suatu perlindungan diberikan
kepada satu pihak dengan cara menghapus seluruh hak hukum pihak lainnya;
Bahwa karena itu, perlindungan dari gugatan perdata harus dibatasi pada
gugatan yang semata-mata mempermasalahkan keabsahan pembelian yang
dilakukan secara sah dan beritikad baik;
Bahwa perlindungan tersebut tidak boleh menghapus hak pihak yang
dirugikan untuk mengajukan tuntutan apabila terdapat dasar hukum
mengenai perbuatan melawan hukum, tindak pidana, wanprestasi, penipuan,
atau
hubungan
hukum
lainnya
yang
secara
sah
dapat
dipertanggungjawabkan.
N. KETENTUAN
PASAL
50A
HARUS
DISELAMATKAN
MELALUI
CONDITIONAL CONSTITUTIONAL INTERPRETATION
Bahwa dalam praktik pengujian undang-undang, apabila suatu norma dapat
ditafsirkan dalam dua kemungkinan, yaitu tafsir yang bertentangan dengan
konstitusi dan tafsir yang sesuai dengan konstitusi, maka norma tersebut
sepatutnya dipertahankan melalui penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945;
Bahwa dalam perkara a quo terdapat kemungkinan untuk memberikan tafsir
konstitusional terhadap Pasal 50A;
Bahwa norma perlindungan investor dapat tetap dipertahankan sepanjang
dimaknai sebagai perlindungan terhadap pembelian yang dilakukan secara
sah dan beritikad baik;
Bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup dana yang berasal dari tindak
pidana, transaksi yang digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana,
ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh investor;
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat alasan untuk menghapus
keseluruhan Pasal 50A;
Bahwa yang diperlukan adalah pembatasan konstitusional terhadap makna
23
norma agar tidak menimbulkan kekebalan hukum yang bersifat absolut.
O. KESIMPULAN KONSTITUSIONAL
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon berpendapat terdapat
persoalan konstitusional pada Pasal 50A apabila norma tersebut dimaknai
memberikan kekebalan mutlak terhadap penuntutan pidana dan gugatan
perdata;
Bahwa persoalan tersebut terutama berkaitan dengan:
a. prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945;
b. persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945;
c. kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
d. prinsip due process of law;
e. prinsip proporsionalitas;
f. prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan;
g. prinsip pencegahan penyalahgunaan sistem keuangan untuk tindak
pidana;
h. perlindungan hak korban dan pihak yang dirugikan.
Bahwa Pemohon menegaskan kembali bahwa yang dimohonkan bukanlah
penghapusan Patriot Bond dan Merah Putih Bond, bukan pula penghapusan
perlindungan terhadap investor yang beritikad baik;
Bahwa yang dimohonkan adalah agar perlindungan tersebut tidak dimaknai
sebagai kekebalan terhadap pertanggungjawaban hukum;
Bahwa oleh karena itu, frasa dalam Pasal 50A yang memberikan
perlindungan dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana
perpajakan, dan gugatan perdata harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku terhadap pembelian yang dilakukan
secara sah, transparan, dan beritikad baik serta tidak berkaitan dengan dana
yang berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau kerugian
negara;
Bahwa tafsir demikian merupakan jalan tengah konstitusional yang menjaga
dua kepentingan sekaligus, yaitu kepastian dan perlindungan terhadap
investor yang sah di satu sisi serta supremasi hukum dan pemberantasan
24
kejahatan keuangan di sisi lain;
Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya
memberikan perlindungan terhadap kepastian investasi, tetapi juga
memastikan bahwa kebijakan keuangan negara tetap berada dalam batas-
batas negara hukum sebagaimana diperintahkan UUD NRI Tahun 1945.
IV. Petitum
Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 50A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang
berbunyi: “ Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat
utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara
pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan
dari gugatan secara perdata. ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Negara menjamin dan
melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) yang dilakukan secara sah dan dengan itikad baik, tanpa
menghilangkan atau mengurangi kewenangan negara untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan proses hukum
lainnya terhadap tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana
perpajakan, perbuatan melawan hukum, atau penggunaan dana yang
berasal dari tindak pidana yang berkaitan dengan pembelian instrumen surat
utang khusus.
4. Menyatakan Pasal 50A ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang
berbunyi: Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan
tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.” bertentangan dengan
25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Data dan
informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak atas pembelian instrumen surat
utang khusus itu sendiri, namun dapat digunakan sebagai data, informasi,
atau alat bukti dalam proses hukum apabila relevan dan diperlukan untuk
membuktikan adanya tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak
pidana perpajakan, perbuatan melawan hukum, kewajiban hukum, atau hak
pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi apda Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama La
Ode Arukun;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama
Ahmad Bintang Wicaksono;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama
Lukman Papalia;
6.
Bukti P-6
: Printout cuplikan analisis materi ekonom Universitas
Paramadina atas nama Wijayanto Samirin dalam chanel
Youtube Satu Visi Utama;
7.
Bukti P-7
: Printout Artikel Tempo berjudul “Sprindik Baru Jaksa, Status
Febrie Adriansyah Masih Saksi”;
8.
Bukti P-8
: Tangkapan layar chanel Youtube, Prof. Mahfud MD.
26
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU 4/2026) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
27
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
28
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU 4/2026 yang
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
(5) Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara
pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan,
dan dari gugatan secara perdata.
(6) Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak
dapat dljadikan bukti hukum di pengadilan.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan Warga
Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III memiliki keterlibatan dalam kegiatan
advokasi yang berkaitan dengan hukum dan kepentingan masyarakat,
sedangkan Pemohon II menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai kepentingan konstitusional agar sistem hukum
dan sistem keuangan nasional memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban,
perlindungan serta pertanggungjawaban hukum setiap subjek hukum;
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III menyatakan norma-norma a quo
berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak konstitusional Pemohon I sampai
dengan Pemohon III atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 karena norma yang dimohonkan pengujian memberikan perlindungan
secara berlebihan kepada subjek hukum tertentu sehingga berpotensi
menciptakan perlakuan hukum yang tidak seimbang dengan warga negara
lainnya;
5. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, terdapat hubungan
sebab-akibat antara keberlakuan norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU
29
4/2026 dengan potensi kerugian konstitusional karena norma a quo memberikan
pembatasan terhadap penggunaan data dan informasi tertentu dalam proses
hukum, yang berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme penegakan hukum
dan pada akhirnya berpengaruh pada kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai
dengan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya
serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] dan
memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi,
jika dicermati lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak
konstitusional, Mahkamah tidak mendapatkan uraian Pemohon I sampai dengan
Pemohon III yang dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki
tersebut telah dianggap dirugikan atau setidak-tidaknya secara potensial dalam
batas penalaran yang wajar kerugian dimaksud dapat dipastikan akan terjadi
dengan berlakunya norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU 4/2026 yang
dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak
dapat menunjukkan kepada Mahkamah adanya aktivitas, kegiatan, atau
kepentingan konkret, baik dalam bidang advokasi, ekonomi, maupun bentuk
keterlibatan lainnya dalam kepentingan masyarakat, yang dapat memperlihatkan
keterkaitan langsung dengan berlakunya norma a quo. Selain itu, berkenaan dengan
hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian
dengan kerugian yang dijelaskan, Mahkamah juga tidak dapat menemukan adanya
uraian mengenai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual ataupun setidak-
tidaknya potensial. Uraian anggapan kerugian Pemohon I sampai dengan Pemohon
III yang menyatakan bahwa norma a quo berpotensi mengurangi efektivitas
mekanisme penegakan hukum dan memengaruhi kepastian hukum masih bersifat
umum dan abstrak, serta belum menjelaskan bagaimana akibat tersebut secara
langsung menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional masing-masing
Pemohon I sampai dengan Pemohon III.
30
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekalipun Pemohon I
sampai dengan Pemohon III telah dapat membuktikan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak dapat
menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan kerugian hak konstitusional baik secara aktual maupun potensial
yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat
(6) UU 4/2026 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, di mana syarat
adanya anggapan kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian merupakan salah satu
syarat esensial untuk terpenuhinya syarat-syarat agar pemohon memiliki kedudukan
hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah.
Oleh
karena
ihwal
syarat-syarat
anggapan
kerugian
hak
konstitusional
sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu
syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki
dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi Mahkamah mempertimbangkan
syarat selain dan selebihnya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan
Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
31
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir,
Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
32
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Aqmarina Rasika
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU 4/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 27 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 28 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU 4/2026 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (5) Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. (6) Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dljadikan bukti hukum di pengadilan. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III memiliki keterlibatan dalam kegiatan advokasi yang berkaitan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sedangkan Pemohon II menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan bermasyarakat yang mempunyai kepentingan konstitusional agar sistem hukum dan sistem keuangan nasional memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, perlindungan serta pertanggungjawaban hukum setiap subjek hukum; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III menyatakan norma-norma a quo berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon III atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena norma yang dimohonkan pengujian memberikan perlindungan secara berlebihan kepada subjek hukum tertentu sehingga berpotensi menciptakan perlakuan hukum yang tidak seimbang dengan warga negara lainnya; 5. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, terdapat hubungan sebab-akibat antara keberlakuan norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU 29 4/2026 dengan potensi kerugian konstitusional karena norma a quo memberikan pembatasan terhadap penggunaan data dan informasi tertentu dalam proses hukum, yang berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme penegakan hukum dan pada akhirnya berpengaruh pada kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional, Mahkamah tidak mendapatkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut telah dianggap dirugikan atau setidak-tidaknya secara potensial dalam batas penalaran yang wajar kerugian dimaksud dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU 4/2026 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah adanya aktivitas, kegiatan, atau kepentingan konkret, baik dalam bidang advokasi, ekonomi, maupun bentuk keterlibatan lainnya dalam kepentingan masyarakat, yang dapat memperlihatkan keterkaitan langsung dengan berlakunya norma a quo. Selain itu, berkenaan dengan hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dijelaskan, Mahkamah juga tidak dapat menemukan adanya uraian mengenai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual ataupun setidak- tidaknya potensial. Uraian anggapan kerugian Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang menyatakan bahwa norma a quo berpo
