PUU
Tahun 2026
296/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pemohon: Damai Alam Usop
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:55:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 296/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Damai Alam Usop
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Damang Salilah C I Nomor 1 RT/RW 002/015,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PUU-MK/KH-P/VIII/2026 tanggal
4 Agustus 2026 memberi kuasa kepada Pebriyanto, S.H., Daniel Olan Gripangat,
S.H., Abdur Rohman Sidis, S.H., dan Mochamad Dava Adithya, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pebriyanto, S.H. & Partner, yang beralamat
di Jalan Menteng XIX Nomor 45 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan hak substitusi;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Agustus 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 296/PUU/PAN.MK/
AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 296/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 3
Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 20
Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar.”
2.
Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020.
3.
Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menentukan bahwa:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.”
4.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
7/2025) menentukan bahwa:
“Objek permohonan pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”
5.
Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 71 huruf c UU MD3
yang berbunyi:
“DPR berwenang: ... c. membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan
oleh Presiden atau DPR.”
3
6.
Bahwa oleh karena objek a quo merupakan norma Undang-Undang yang diuji
terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa:
“Perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dapat mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang.”
2.
Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
kerugian konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945;
b. hak tersebut dianggap dirugikan oleh norma yang diuji;
c. kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. terdapat hubungan sebab akibat (causal verband); dan
e. terdapat kemungkinan kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila
permohonan dikabulkan.
3.
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili
di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk, serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah.
4.
Bahwa hak konstitusional pribadi Pemohon yang didalilkan dirugikan adalah
terutama hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, yang diperkuat oleh hak atas persamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
5.
Bahwa Pemohon tidak mendalilkan kewenangan konstitusional DPD sebagai
hak pribadi Pemohon. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 memberikan
kewenangan tersebut kepada DPD sebagai lembaga negara. Namun, Pasal
22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan anggota DPD dipilih dari
4
setiap provinsi melalui pemilihan umum, sehingga terdapat hubungan
konstitusional antara penggunaan hak pilih Pemohon dan fungsi representasi
kewilayahan yang dijalankan DPD.
6.
Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan DPR dan DPD harus memiliki
kewenangan yang identik. Perbedaan kewenangan keduanya merupakan
desain konstitusional yang harus dihormati. Persoalan Pemohon hanya timbul
apabila Undang-Undang dapat dimaknai mengurangi efektivitas kewenangan
yang secara tegas telah diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada DPD untuk
ikut membahas rancangan Undang-Undang tertentu.
7.
Bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan DPD ikut
membahas rancangan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila Pasal 71 huruf c UU MD3
dimaknai membolehkan pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR
dalam bidang tersebut tanpa keharusan mengikutsertakan DPD, Pemohon
tidak memperoleh kepastian bahwa saluran representasi kewilayahan yang
secara konstitusional tersedia bagi Pemohon sebagai pemilih, wajib dilibatkan
sesuai ruang kewenangan yang ditentukan UUD NRI Tahun 1945, sehingga
efektivitas partisipasi konstitusional Pemohon sebagai pemilih DPD menjadi
berkurang.
8.
Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bersifat potensial yang menurut
penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, bukan kerugian material aktual.
Selama norma a quo tetap berlaku tanpa batas pemaknaan konstitusional,
potensi tersebut timbul terhadap setiap RUU yang diajukan Presiden atau DPR
mengenai bidang Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila
pembahasannya dilakukan tanpa mengikutsertakan DPD.
9.
Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) dapat dirumuskan secara
langsung sebagai berikut:
a. sebagai pemilih di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
Pemohon merupakan warga negara yang berdasarkan Pasal 22C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan
anggota DPD yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
5
b. DPD yang dipilih mempunyai fungsi konstitusional untuk ikut membahas
RUU tertentu;
c. norma a quo sepanjang tidak diberikan batas pemaknaan konstitusional
memungkinkan fungsi tersebut dikesampingkan terhadap RUU yang
berasal dari Presiden atau DPR; dan
d. keadaan tersebut mengurangi efektivitas partisipasi serta representasi
konstitusional yang telah dibentuk melalui hak pilih Pemohon.
10. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, keterlibatan DPD dalam pembahasan
RUU yang termasuk ruang lingkup Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
akan memperoleh kepastian hukum, tanpa mengubah kewenangan
persetujuan akhir yang tetap berada pada DPR dan Presiden. Dengan
demikian, terdapat hubungan pemulihan (redressability) antara petitum yang
dimohonkan dan potensi kerugian konstitusional Pemohon.
11. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan semata-mata
kepentingan, kehendak, atau harapan agar kewenangan DPD diperluas.
Pemohon secara spesifik mendalilkan hak konstitusional pribadi atas
kepastian hukum yang adil dalam penggunaan saluran representasi
kewilayahan yang dibentuk melalui pemilihan umum, serta telah menguraikan
hubungan sebab akibat antara keberlakuan norma a quo, fungsi konstitusional
DPD untuk ikut membahas RUU tertentu, dan berkurangnya efektivitas
representasi kewilayahan Pemohon.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Permohonan a quo tidak terhalang larangan pengujian kembali (ne bis in
idem)
1.
Bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi pada
pokoknya menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
2.
Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
menentukan pengecualian terhadap larangan tersebut apabila materi muatan
dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
6
3.
Bahwa lebih lanjut Pasal 72 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
menentukan bahwa:
“Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-
Undang atau Perppu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali”.
4.
Bahwa Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 menentukan bahwa:
“Larangan tersebut dapat dikecualikan apabila materi muatan dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda”.
5.
Bahwa Pemohon menyadari Pasal 71 huruf c UU MD3 pernah menjadi objek
pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.
6.
Bahwa namun demikian, norma Pasal 71 huruf c yang menjadi objek dalam
Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 bukanlah rumusan norma yang sama
dengan Pasal 71 huruf c yang berlaku pada saat permohonan a quo diajukan.
7.
Bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, Mahkamah menguji Pasal 71
huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur
kewenangan DPR membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR dalam
bidang-bidang
yang
berkaitan
dengan
kewenangan
DPD,
dengan
mengikutsertakan DPD sebelum persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden.
8.
Bahwa setelah Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 dijatuhkan, pembentuk
Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengubah
struktur Pasal 71 UU MD3, sehingga Pasal 71 huruf c sekarang hanya
berbunyi:
“Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau
DPR.”
sedangkan kewenangan DPR membahas RUU yang diajukan DPD mengenai
bidang-bidang Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan secara terpisah
dalam Pasal 71 huruf d.
9.
Bahwa dengan demikian, perubahan tahun 2018 telah melahirkan konfigurasi
normatif baru, yaitu pemisahan antara RUU yang berasal dari Presiden atau
DPR dalam Pasal 71 huruf c dan RUU yang berasal dari DPD dalam Pasal 71
huruf d.
7
10. Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan a quo bukan lagi semata-
mata mengenai tidak dicantumkannya RUU yang berasal dari DPD
sebagaimana persoalan yang diperiksa dalam Putusan Nomor 79/PUU-
XII/2014, melainkan mengenai:
“Apakah pemisahan rumusan Pasal 71 huruf c dan Pasal 71 huruf d setelah
perubahan tahun 2018 dapat dimaknai bahwa keterlibatan DPD dalam
pembahasan RUU ditentukan oleh asal RUU, bukan oleh materi RUU
sebagaimana diperintahkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”.
11. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara perkara a quo
dengan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, baik dari segi rumusan norma yang
berlaku, konfigurasi normatif, maupun persoalan konstitusional yang
dimohonkan untuk diperiksa oleh Mahkamah.
12. Bahwa selain adanya perubahan rumusan norma tersebut, alasan
permohonan a quo juga berbeda, yaitu Pemohon mempersoalkan akibat
konstitusional dari pemisahan Pasal 71 huruf c dan huruf d pasca Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 terhadap:
a. kewajiban konstitusional DPD untuk “ikut membahas” RUU berdasarkan
Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan
b. hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih atas
kepastian hukum yang adil serta efektivitas representasi kewilayahan
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mengubah atau
menyimpangi Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014.
14. Bahwa sebaliknya, Pemohon justru menjadikan Putusan Nomor 79/PUU-
XII/2014
sebagai
batas
minimum
konstitusional
yang
harus
tetap
dipertahankan setelah pembentuk Undang-Undang mengubah Pasal 71
melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
15. Bahwa oleh karena itu, sekalipun Mahkamah memandang Pasal 71 huruf c a
quo masih mempunyai keterkaitan dengan norma yang pernah diperiksa
sebelumnya, permohonan ini tetap memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (2)
PMK Nomor 7 Tahun 2025 karena terdapat alasan permohonan yang berbeda,
yang lahir dari perubahan konfigurasi norma setelah Putusan Nomor 79/PUU-
XII/2014.
8
16. Bahwa Pemohon juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
104/PUU-X/2012, yang pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima karena
substansi permohonannya telah diperiksa dalam Perkara Nomor 92/PUU-
X/2012 sehingga dinilai sebagai pengujian kembali terhadap persoalan
konstitusional yang sama.
17. Bahwa keadaan tersebut berbeda dengan perkara a quo, sebab perkara ini
lahir setelah pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 mengubah konfigurasi Pasal 71 UU MD3 dengan memisahkan
RUU yang berasal dari Presiden atau DPR dalam Pasal 71 huruf c dan RUU
yang berasal dari DPD dalam Pasal 71 huruf d.
18. Bahwa dengan demikian, perkara a quo tidak mengulangi persoalan
konstitusional yang sama dalam konfigurasi norma yang sama sebagaimana
karakter pengujian kembali yang terdapat dalam Putusan Nomor 104/PUU-
X/2012, melainkan mempersoalkan akibat konstitusional yang timbul dari
konfigurasi norma baru setelah perubahan tahun 2018.
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, permohonan a quo tidak
terhalang oleh larangan pengujian kembali atau asas ne bis in idem dan oleh
karenanya dapat diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah pada pokok
permohonan.
B.
Kewenangan DPD untuk “Ikut Membahas” Ditentukan oleh Materi RUU,
Bukan oleh Asal RUU
1.
Bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa DPD ikut
membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2.
Bahwa secara gramatikal dan sistematis, kewajiban “ikut membahas” dalam
Pasal 22D ayat (2) dilekatkan pada materi atau substansi RUU, bukan pada
siapa yang mengajukan RUU. Dengan demikian, apabila materi suatu RUU
termasuk ruang lingkup Pasal 22D ayat (2), keterlibatan DPD harus tetap
dijamin baik RUU tersebut berasal dari Presiden, DPR, maupun DPD.
3.
Bahwa Pasal 71 huruf c UU MD3 saat ini hanya menyatakan DPR membahas
RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR, sedangkan Pasal 71 huruf d
secara terpisah mengatur RUU yang diajukan DPD dalam bidang-bidang Pasal
9
22D. Pemisahan rumusan tersebut tidak boleh dimaknai bahwa DPD hanya
terlibat apabila RUU berasal dari DPD sendiri.
4.
Bahwa apabila Pasal 71 huruf c dimaknai demikian, kewenangan DPD untuk
“ikut membahas” akan bergantung pada asal RUU, padahal UUD NRI Tahun
1945 menjadikan substansi RUU sebagai penentu keterlibatan DPD.
Pemaknaan tersebut mereduksi norma konstitusi dan menimbulkan
ketidakpastian hukum.
5.
Bahwa pemaknaan mengenai kewenangan DPD untuk “ikut membahas” telah
diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.
Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa dalam RUU yang termasuk
lingkup kewenangan DPD, DPD harus dilibatkan dalam pembahasan sejak
Pembicaraan Tingkat I dan dapat menyampaikan pendapat pada Pembicaraan
Tingkat II sampai sebelum tahap persetujuan.
6.
Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah sekaligus membedakan secara
tegas antara kewenangan “membahas” dan kewenangan “menyetujui”. Pasal
20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan persetujuan bersama pada
DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut membahas tanpa
memberikan persetujuan akhir terhadap RUU menjadi Undang-Undang.
7.
Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk
memberikan kepada DPD kewenangan persetujuan akhir yang tidak diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan semata-mata memastikan agar
kewenangan “ikut membahas” yang telah ditafsirkan Mahkamah dalam
Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tetap efektif terhadap setiap RUU yang
materinya termasuk ruang lingkup Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
8.
Bahwa dengan demikian, pemaknaan yang dimohonkan Pemohon justru
konsisten dengan garis konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah, yakni
DPD dilibatkan dalam pembahasan RUU tertentu, sedangkan persetujuan
akhir tetap merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
C.
Putusan
Nomor
79/PUU-XII/2014
merupakan
batas
minimum
konstitusional yang tetap harus dipertahankan
1.
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014,
Mahkamah telah menyatakan:
10
“Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai bahwa RUU yang diajukan Presiden, DPR, atau
DPD dalam bidang-bidang Pasal 22D dibahas dengan mengikutsertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”.
2.
Bahwa
pertimbangan
dan
amar
tersebut
menegaskan
dua
batas
konstitusional:
a. DPD wajib diikutsertakan dalam pembahasan RUU yang materinya
termasuk ruang lingkup Pasal 22D; dan
b. persetujuan akhir tetap merupakan persetujuan bersama DPR dan
Presiden.
3.
Bahwa perubahan Pasal 71 pada tahun 2018 tidak dapat dimaknai menghapus
batas minimum konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah. Justru
rumusan baru Pasal 71 huruf c harus dibaca secara konsisten dengan Pasal
22D UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014.
D. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan norma a quo tidak boleh
dimaknai menimbulkan constitutional disobedience
1.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final. Sifat final tersebut mengandung
konsekuensi bahwa putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum
mengikat dan wajib dihormati oleh seluruh subjek hukum, termasuk pembentuk
Undang-Undang.
2.
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014,
Mahkamah telah menetapkan batas konstitusional terhadap Pasal 71 huruf c
UU MD3, yaitu bahwa terhadap RUU dalam bidang Pasal 22D UUD NRI Tahun
1945, DPD harus diikutsertakan dalam pembahasan sebelum diambil
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
3.
Bahwa setelah Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tersebut, pembentuk
Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengubah
struktur Pasal 71 UU MD3 dengan menempatkan RUU yang diajukan Presiden
atau DPR dalam Pasal 71 huruf c, sedangkan RUU yang diajukan DPD
mengenai bidang-bidang Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan secara
terpisah dalam Pasal 71 huruf d.
4.
Bahwa Pemohon tidak serta-merta mendalilkan perubahan Pasal 71 melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai bentuk pembangkangan
11
terhadap konstitusi. Namun, apabila Pasal 71 huruf c dimaknai membolehkan
pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR dalam bidang Pasal 22D
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tanpa mengikutsertakan DPD, maka
pemaknaan demikian berpotensi menegasikan batas konstitusional yang telah
ditetapkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014.
5.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan putusannya telah
menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah dapat
merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional
disobedience). Oleh karena itu, norma Undang-Undang yang dibentuk setelah
suatu putusan Mahkamah tidak seharusnya dimaknai dengan cara yang
menghidupkan kembali keadaan konstitusional yang telah dikoreksi oleh
Mahkamah.
6.
Bahwa dengan demikian, untuk mencegah timbulnya pemaknaan norma yang
berpotensi menghasilkan constitutional disobedience, Pasal 71 huruf c UU
MD3 harus dibaca secara konsisten dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, yaitu
bahwa apabila RUU yang diajukan Presiden atau DPR termasuk dalam
bidang-bidang Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPD wajib
diikutsertakan dalam pembahasannya sebelum persetujuan bersama antara
DPR dan Presiden.
E.
Pemaknaan yang Dimohonkan Tidak Memperluas Kewenangan DPD
Melampaui UUD NRI Tahun 1945
1.
Bahwa Pemohon tidak meminta DPD diberikan hak veto, hak persetujuan
akhir, atau kedudukan yang identik dengan DPR dalam seluruh proses
legislasi.
2.
Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap menempatkan
persetujuan bersama pada DPR dan Presiden. Pemaknaan yang dimohonkan
hanya memastikan DPD menjalankan fungsi “ikut membahas” sebelum tahap
persetujuan bersama, khusus terhadap RUU yang termasuk ruang lingkup
Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
3.
Bahwa karena kewenangan “ikut membahas” telah diberikan langsung oleh
UUD NRI Tahun 1945, pemaknaan yang dimohonkan tidak menciptakan
kewenangan baru, melainkan menjaga agar norma Undang-Undang tidak
12
meniadakan atau mengurangi efektivitas kewenangan konstitusional yang
telah ada.
F.
Norma a quo merugikan hak konstitusional Pemohon sepanjang tidak
diberikan batas pemaknaan konstitusional
1.
Bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
sebagaimana Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon merupakan
warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih di Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Pemohon mempunyai
kepentingan
konstitusional
terhadap
efektivitas
saluran
representasi
kewilayahan melalui DPD yang tersedia bagi Pemohon berdasarkan UUD NRI
Tahun 1945.
2.
Bahwa sepanjang Pasal 71 huruf c dapat dimaknai tanpa kewajiban
mengikutsertakan DPD pada pembahasan RUU yang termasuk bidang Pasal
22D ayat (2), Pemohon mengalami ketidakpastian mengenai efektivitas
representasi yang dipilihnya, sehingga berpotensi merugikan hak Pemohon
berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
3.
Bahwa untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut tanpa mengubah desain
pembentukan Undang-Undang dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 71 huruf c
UU MD3 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai mewajibkan keterlibatan DPD terhadap RUU yang materinya
termasuk ruang lingkup Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
4.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pasal 71 huruf c UU MD3
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana
petitum Pemohon.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:
1.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
13
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396), bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau
DPR, dan dalam hal rancangan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,
pembahasannya wajib mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah sebelum
diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”
3.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP atas nama Damai Alam Usop;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Tahun 2026 dan Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Nomor
80/TIK.05-
Kt/3.1/62/2026;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 sebagai Perubahan Ketiga
(hanya bagian relevan);
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 (hanya
bagian relevan).
14
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas Undang-Undang, in casu norma Pasal 71 huruf c Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396,
selanjutnya disebut UU MD3. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
15
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
16
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 71 huruf c UU MD3 yang
selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
“DPR berwenang: … c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan
oleh Presiden atau DPR”.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berhak atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin
dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1], serta
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di TPS 76,
RT/RW 002/015 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan dengan Surat
Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 80/TIK.05-
Kt/3.1/62/2026 bertanggal 19 Agustus 2026 [vide Bukti P-2]. Data pemilih
Pemohon tersebut telah dimutakhirkan dalam database Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang diverifikasi pada tanggal 4
Agustus 2026 pukul 20.37 WIB [vide Bukti P-2].
4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hubungan konstitusional antara
penggunaan hak pilih Pemohon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
17
Daerah (DPD) dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pemilu)
berdasarkan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal
tersebut, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum
yang adil dalam penggunaan saluran representasi kewilayahan yang dibentuk
melalui Pemilu, dengan menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband)
antara berlakunya norma Pasal 71 huruf c UU MD3, fungsi konstitusional DPD
untuk ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) mengenai otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik
dan potensial apabila Pasal 71 huruf c UU MD3 dimaknai memperbolehkan
pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR dalam bidang-bidang yang
dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tanpa keharusan
mengikutsertakan DPD, maka Pemohon tidak memperoleh kepastian bahwa
saluran
representasi
Pemohon
secara
kewilayahan
terlibat,
yang
mengakibatkan efektivitas partisipasi konstitusional Pemohon sebagai pemilih
anggota DPD menjadi berkurang.
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon
dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan berkenaan
dengan pengujian norma Pasal 71 huruf c UU MD3, menurut Mahkamah, Pemohon
telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk memilih anggota DPD dari
Provinsi Kalimantan Tengah [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Berkenaan dengan
anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah, Pemohon
telah dapat menjelaskan secara spesifik dan potensial adanya anggapan kerugian
hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan
persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang menurut Pemohon
dianggap dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 71 huruf c UU MD3. Dalam
kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon
18
mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
Pasal 71 huruf c UU MD3 yang dimohonkan pengujian, dengan alasan apabila DPD
tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU yang diajukan oleh Presiden dan
DPR, maka aspirasi Pemohon yang direpresentasikan dan disalurkan oleh anggota
DPD tidak terakomodir secara konstitusional. Oleh karena itu, apabila permohonan
a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang
dijelaskan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti
atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 71 huruf c UU MD3, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 71 huruf c UU
MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 71 huruf c UU 17/2014 telah pernah diuji
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Namun
demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 2/2018) telah mengubah
konstruksi norma Pasal 71 huruf c UU 17/2014, sehingga UU 2/2018
memisahkan rumusan Pasal 71 huruf c dan Pasal 71 huruf d. Menurut
Pemohon, konstruksi pemisahan rumusan norma tersebut tidak boleh dimaknai
bahwa DPD hanya terlibat apabila RUU berasal dari DPD sendiri. Apabila
19
kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU bergantung pada asal RUU, hal
tersebut mereduksi norma konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Bahwa menurut Pemohon, apabila Pasal 71 huruf c UU MD3 dimaknai
membolehkan pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR dalam
bidang Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tanpa mengikutsertakan DPD,
maka pemaknaan tersebut berpotensi menegasikan batas konstitusional yang
ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXII/2014 yang
mengakibatkan ketidakpastian efektivitas representasi anggota DPD yang
dipilih oleh Pemohon.
Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam
petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 71
huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Membahas
rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, dan dalam hal
rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembahasannya wajib mengikutsertakan
Dewan Perwakilan Daerah sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden.”
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah disahkan
dalam persidangan pada tanggal 26 Agustus 2026 (selengkapnya sebagaimana
dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil
permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
20
Dalam naskah komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
memaparkan secara detail latar belakang, proses, dan hasil pembahasan
perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 1999 sampai dengan 2002, pembentukan
DPD didasarkan pada gagasan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan
memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan
keputusan politik menyangkut persoalan yang berkaitan dengan daerah. Dalam
kaitan itu, gagasan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan
keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan
meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang
membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Oleh karena itu,
perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada masa reformasi menentukan bahwa anggota
DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum sebagai representasi
daerah dalam keanggotaan MPR. Dengan demikian, kehendak original intent
perubahan UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan pembentukan DPD adalah
mewakili aspirasi dan kepentingan setiap provinsi secara seimbang dengan
mengkhususkan pada konteks otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal
22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam pembahasan perubahan konstitusi juga disebutkan bahwa
keberadaan dan keterlibatan DPD di samping keberadaan DPR yang berperan
dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran akan lebih
meningkatkan kualitas proses dan keputusan politik nasional, khususnya mengenai
pengembangan otonomi, hubungan keuangan pusat dan daerah, penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [vide Naskah Komprehensif
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Buku III, Jilid 2, hlm. 1464]. Atas dasar pemikiran
tersebut, hasil perumusan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa
DPD tidak hanya ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, tetapi juga DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN
dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dengan demikian,
fungsi DPD terbatas untuk terlibat secara aktif dalam sidang atau rapat pembahasan
21
RUU bersama DPR dan Pemerintah guna menyampaikan pandangan atau
pendapat yang berkaitan dengan kepentingan daerah, yaitu otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam materi di luar urusan
daerah, seperti APBN, pajak, pendidikan, dan agama, DPD memberikan masukan,
pandangan, atau pendapat secara tertulis kepada DPR sebagai bahan atau
masukan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut antara DPR dan
Pemerintah.
Dalam konteks fungsi legislasi, Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Sebelum berlakunya UU 17/2014, tugas dan wewenang DPR yang berkaitan
dengan fungsi DPD diatur dalam Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) yang
menyatakan: “DPR mempunyai tugas dan wewenang membahas rancangan
undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan
DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”.
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam pengujian norma Pasal 71
huruf e UU 27/2009, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret
2013, Mahkamah dalam amar putusannya menolak permohonan sepanjang
pengujian antara lain norma Pasal 71 huruf e UU 27/2009 dimaksud dan Mahkamah
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
[3.18.3] “... Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas
bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan
tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan
pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja
ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang
membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi
22
persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU
untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang
memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD
yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (original intent) pada saat
pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang
berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan
bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU
untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman
yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat
(2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan,
yaitu kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui
bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD
1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi
persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-
Undang.”
Selanjutnya, UU 27/2009 dinyatakan dicabut dengan berlakunya UU
17/2014 yang juga mengatur ihwal kewenangan DPR dalam membentuk undang-
undang. Secara khusus, kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang yang
berkaitan dengan urusan daerah diatur dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 yang
menyatakan, “DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum
diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam pengujian norma Pasal 71
huruf c UU 17/2014, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22
September 2015, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan
menyatakan norma Pasal 71 huruf c UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden,
DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan
23
bersama antara DPR dan Presiden”. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut,
Mahkamah menyatakan antara lain, sebagai berikut:
[3.18.1]… Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan
bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR
rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang-Undang a quo.
Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi
kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai,
“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR,
atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden”. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71 huruf c
UU 17/2014 beralasan menurut hukum.”
Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014
sebagaimana dimaksud di atas, DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU dengan materi urusan daerah
tersebut, kewenangan DPR tidak hanya membahas RUU yang diajukan oleh
Presiden atau DPR, tetapi juga membahas RUU yang diajukan oleh DPD.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 71 huruf c UU MD3 yang dianggap
mengesampingkan dan tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan RUU
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga
menurut Pemohon norma Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila
tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Berkenaan dengan dalil
permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
24
[3.11.1]
Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, UU 17/2014 telah diubah
dengan UU 2/2018 dengan tujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat,
lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sesuai dengan sila ke-
4 Pancasila, yakni mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sehingga
diperlukan
lembaga
perwakilan
rakyat
yang
mampu
menyerap
dan
memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide diktum
menimbang huruf a dan huruf b UU 2/2018]. Selanjutnya, berkenaan dengan fungsi
legislasi DPR, norma Pasal 71 UU 2/2018 mengatur kewenangan DPR dalam
membahas RUU menjadi konsisten dengan tiga sumber pengajuan RUU, yakni
Presiden, DPR, dan DPD sepanjang RUU tersebut termasuk bidang kewenangan
DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Konstruksi tiga sumber pengajuan RUU tersebut dipisahkan menjadi dua norma.
Pertama, Pasal 71 huruf c UU 2/2018 mengatur bahwa: “DPR berwenang
membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR”.
Kedua, Pasal 71 huruf d UU 2/2018 mengatur bahwa: “DPR berwenang membahas
rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Berkenaan dengan pemisahan
konstruksi kedua norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
apakah terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 71 huruf c dan Pasal 71
huruf d UU 2/2018.
Untuk
menjawab
persoalan
tersebut,
Mahkamah
akan
mempertimbangkan dari 3 (tiga) aspek. Pertama, aspek kewenangan pembentukan
undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, aspek
kesesuaian norma Pasal 71 huruf c dan huruf d UU 2/2018 dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-XII/2014. Ketiga, aspek hak konstitusional Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 akibat berlakunya Pasal 71 huruf c dan Pasal 71 huruf d UU 2/2018.
25
[3.11.2]
Bahwa berkenaan dengan aspek kewenangan pembentukan undang-
undang, DPR dan Presiden secara konstitusional dapat mengajukan semua materi
RUU yang menjadi kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Dalam hal
ini, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak
mengajukan RUU kepada DPR. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap RUU
dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sementara
itu, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa anggota DPR berhak
mengajukan usul RUU. Dalam kaitan tersebut, berbeda dengan kewenangan yang
dimiliki DPD dalam mengajukan materi RUU secara terbatas sebagaimana diatur
dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1. otonomi daerah; 2.
hubungan pusat dan daerah; 3. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah; 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
5. perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, kewenangan DPD
tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang
menyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan
dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di
samping itu, dalam Pasal 43 ayat (2) UU 12/2011 menyatakan RUU yang berasal
dari DPR dapat berasal dari DPD. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama
konstruksi pemisahan norma Pasal 71 huruf c dan huruf d UU 2/2018 merupakan
konsekuensi logis dan yuridis dari pembedaan tiga sumber pengajuan RUU, yakni
Presiden, DPR, dan DPD yang secara konstitusional mendasarkan pada Pasal 5
ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, serta Pasal 22D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, pembedaan atau pemisahan ini bukan berarti
mengesampingkan atau meniadakan keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU
yang berkaitan dengan urusan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, pemisahan kedua norma, yakni Pasal 71
huruf c dan Pasal 71 huruf d UU 2/2018 merupakan perumusan norma yang
dimaksudkan agar fokus menyangkut pada bidang urusan daerah yang ditentukan
26
oleh Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan bidang di luar urusan
daerah seperti hukum pidana, hukum perdata, perpajakan, pendidikan, kesehatan,
pertahanan, hubungan luar negeri, dan berbagai bidang lainnya, bukan
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang mempersoalkan asal RUU. Di samping
itu, sepanjang Pemohon masih mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 71
huruf c UU MD3, yang esensinya sama dan berkaitan dengan pengujian norma
Pasal 71 UU 27/2009 dan UU 17/2014, Mahkamah hingga saat ini belum memiliki
alasan untuk bergeser pendiriannya berkaitan dengan hal dimaksud. Oleh karena
itu, pertimbangan hukum dan amar putusan-putusan tersebut mutatis mutandis
menjadi bagian dalam mempertimbangkan permohonan a quo.
[3.11.3]
Bahwa berkenaan dengan aspek kesesuaian norma Pasal 71 huruf c dan
huruf d UU 2/2018 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, menurut Mahkamah,
meskipun konstruksinya secara normatif terpisah dengan Pasal 71 huruf c UU
2/2018, namun jika dicermati norma Pasal 71 huruf d sudah sesuai dengan
semangat dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan
Mahkamah Nomor 79/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada
pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.2], norma
Pasal 71 huruf c sama sekali tidak mengesampingkan atau meniadakan eksistensi
kewenangan DPD untuk membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dengan kata lain,
kehendak Pemohon agar DPD wajib ikut serta dalam pembahasan RUU yang
berkaitan dengan urusan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya dengan sendirinya telah terjawab dengan
berlakunya norma Pasal 71 huruf d UU 2/2018. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dengan berlakunya norma Pasal 71 huruf c dan Pasal 71 huruf d UU
2/2018, DPD turut serta membahas RUU yang diajukan oleh DPR atau Presiden
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,
serta memberikan pula kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pendapat
27
pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, sebelum RUU
dimaksud diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk disahkan
menjadi undang-undang.
[3.11.4]
Bahwa berkenaan dengan aspek keberlakuan Pasal 71 huruf c dan huruf
d UU 2/2018 dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
akibat berlakunya Pasal 71 huruf c dan Pasal 71 huruf d UU 2/2018, menurut
Mahkamah, hak konstitusional Pemohon dimaksud merupakan representasi hak
politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui anggota DPD
yang dipilihnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, kedudukan anggota DPD adalah
sebagai representasi daerah yang dipilih melalui Pemilu, sekaligus pula sebagai
pemberian mandat untuk dijalankan melalui kewenangan dan kewajiban
konstitusional DPD yang ditentukan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, hak konstitusional warga negara, in casu Pemohon di dalam
hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, dan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah terjamin melalui implementasi fungsi
konstitusional DPD tersebut. Dalam kaitan ini, anggota DPD mengajukan RUU yang
berkaitan dengan urusan daerah, yang tidak semata-mata menggunakan haknya
sebagai anggota lembaga negara, tetapi juga menjalankan mandat representasi
konstitusional dari daerah dan warga negara pemilih yang diwakilinya. Artinya, DPD
merupakan saluran konstitusional bagi pelaksanaan hak konstitusional warga
negara di dalam hukum dan pemerintahan yang merepresentasikan kepentingan
daerah, sehingga hak konstitusional warga negara, in casu Pemohon tersebut sama
sekali tidak terhalangi dengan pemisahan konstruksi norma Pasal 71 huruf c dan
Pasal 71 huruf d UU 2/2018.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas ketentuan
norma Pasal 71 huruf c UU MD3 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, telah ternyata norma Pasal 71 huruf c UU MD3 tidak melanggar jaminan
terhadap persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian
28
hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun
1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan
Pemohon
tidak
beralasan menurut
hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
29
pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.55 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu norma Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396, selanjutnya disebut UU MD3. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 15 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 16 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 71 huruf c UU MD3 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “DPR berwenang: … c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berhak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1], serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di TPS 76, RT/RW 002/015 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 80/TIK.05- Kt/3.1/62/2026 bertanggal 19 Agustus 2026 [vide Bukti P-2]. Data pemilih Pemohon tersebut telah dimutakhirkan dalam database Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang diverifikasi pada tanggal 4 Agustus 2026 pukul 20.37 WIB [vide Bukti P-2]. 4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hubungan konstitusional antara penggunaan hak pilih Pemohon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 17 Daerah (DPD) dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil dalam penggunaan saluran representasi kewilayahan yang dibentuk melalui Pemilu, dengan menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 71 huruf c UU MD3, fungsi konstitusional DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial apabila Pasal 71 huruf c UU MD3 dimaknai memperbolehkan pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR dalam bidang-bidang yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tanpa keharusan mengikutsertakan DPD, maka Pemohon tidak memperoleh kepastian bahwa saluran representasi Pemohon secara kewilayahan terlibat, yang mengakibatkan efektivitas partisipasi konstitusional Pemohon sebagai pemilih anggota DPD menjadi berkurang. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan berkenaan dengan pengujian norma Pasal 71 huruf c UU MD3, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk memilih anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Tengah [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan potensial adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam p
