PUU
Tahun 2026
294/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon: Aris Armunanto
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:46:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 294/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Aris Armunanto
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Jalan S.A. Tirtayasa Nomor 373A, RT.003 RW.001
Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.05.01/SKK-MK/07-2026 bertanggal 25
Juli 2026, memberikan kuasa kepada Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M.,
M.H., Eep Ependi, S.H., Mukti Wibowo, S.H., dan Dikri Arahman, S.H., kesemuanya
adalah para Advokat pada MUFIDZ LAWFIRM, beralamat di Perumnas Samesta
Dramaga, Cluster Galunggung, Blok D14 Nomor 8, Desa Cimanggu 1, Kecamatan
Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bertindak secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
31 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 294/PUU/
2
PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 294/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 31 Juli 2026 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24
Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [Bukti
P-1], yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) {selanjutnya disebut UU
MK}, yang Pemohon kutip berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076), yang
Pemohon kutip berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
3
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6801), yang selengkapnya Pemohon kutip
berbunyi:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang {selanjutnya disebut PMK 7/2025}, yang
selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:
Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025:
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025:
Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian materiil
Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 [Bukti P-2], yang selengkapnya Pemohon kutip
berbunyi:
Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4
terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah
menguji muatan materi undang-undang, in casu Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012
terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Pemohon
berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang menguji permohonan a quo.
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang Pemohon kutip berbunyi:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025 yang selaras dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei
2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sesudahnya, yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
5
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
3. Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka untuk memenuhi kualifikasi
agar Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu dijelaskan:
Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia
3.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
memiliki identitas kependudukan yang sah sebagaimana dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon [Bukti P-
3], yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3.2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475), yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal
dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia.
Dengan demikian, kepemilikan NIK oleh Pemohon merupakan bukti
hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek hukum
yang memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia.
3.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon sebagai perorangan
warga negara Indonesia dapat menjadi pihak dalam pengujian
muatan materi undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi. Karenanya Pemohon berkesimpulan telah
memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51
ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025.
6
Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945
3.4. Bahwa Pasal 1 angka 14 UU 12/2012, yang selengkapnya Pemohon
kutip berbunyi:
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama
mentransformasikan,
mengembangkan,
dan
menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3.5. Bahwa Pemohon merupakan Dosen pada Politeknik Lembaga
Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) terhitung
sejak tahun ajar 2015/2016 sampai dengan sekarang [Bukti P-4].
3.6. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
3.7. Bahwa Pemohon sebagai seorang dosen tidak hanya berfungsi
sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pendidik profesional
dan
ilmuwan
yang
berkewajiban
mentransformasikan,
mengembangkan,
dan
menyebarluaskan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
3.8. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pemohon memiliki hak untuk
mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan sebagaimana
diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
diwujudkan
melalui
penelitian,
publikasi
ilmiah,
inovasi,
pengembangan teknologi, dan kegiatan akademik lainnya sebagai
bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hak tersebut
sekaligus memiliki dimensi individual untuk meningkatkan kapasitas
dan kompetensi keilmuan Pemohon, serta dimensi sosial karena
hasil penelitian dan inovasi berkontribusi terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
3.9. Bahwa
berdasarkan
uraian
tersebut,
Pemohon
sebagai
perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional
yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk
7
terus mengembangkan diri sebagai ilmuwan melalui penelitian,
publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dengan
demikian,
Pemohon
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025.
Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian
3.10. Bahwa berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
Pemohon sebagai seorang dosen diberikan hak konstitusional untuk
mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, yang diwujudkan
antara lain melalui penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan
inovasi, penyusunan karya ilmiah, pengembangan teknologi, dan
kegiatan akademik lainnya. Bagi Pemohon, kegiatan tersebut
merupakan bagian penting dalam mengembangkan kapasitas diri
sebagai ilmuwan sekaligus melaksanakan Tridharma Perguruan
Tinggi.
3.11. Bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak hanya bergantung pada
kemampuan
individual
Pemohon,
tetapi
juga
membutuhkan
dukungan negara melalui sistem pendanaan pendidikan tinggi yang
memadai, adil, dan berkelanjutan. Kegiatan penelitian, publikasi,
pengembangan inovasi, konferensi akademik, dan kerja sama
penelitian
memerlukan
dukungan
pendanaan
agar
dapat
dilaksanakan secara optimal.
3.12. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 hanya mengatur kewajiban
Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi, tetapi belum
memberikan jaminan normatif mengenai pembentukan sistem
kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan
bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk Perguruan
Tinggi Swasta (PTS). Ketiadaan jaminan tersebut berdampak pada
terbatasnya dukungan pendanaan penelitian, khususnya pada PTS
tempat Pemohon mengabdi, sehingga Pemohon mengalami
kesulitan melaksanakan penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah,
mengembangkan inovasi, mengikuti kegiatan akademik, dan
meningkatkan kapasitas keilmuannya.
8
3.13. Bahwa kondisi tersebut secara langsung menghambat pelaksanaan
hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri melalui ilmu
pengetahuan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, sekaligus menghambat Pemohon dalam menjalankan
kewajiban profesionalnya
sebagai dosen, khususnya dalam
melaksanakan kegiatan penelitian sebagai bagian dari Tridharma
Perguruan Tinggi. Hambatan tersebut bukan disebabkan oleh
kurangnya kemampuan atau kemauan Pemohon untuk melakukan
penelitian,
melainkan
karena
belum
tersedianya
dukungan
pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.
3.14. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara
berlakunya Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 dengan kerugian
konstitusional Pemohon, karena norma tersebut belum memberikan
jaminan normatif yang memadai agar penyediaan dana pendidikan
tinggi diwujudkan melalui sistem kebijakan pendanaan yang adil dan
berkelanjutan untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu,
hak konstitusional Pemohon untuk terus berkembang sebagai
ilmuwan
melalui
penelitian,
publikasi
ilmiah,
inovasi,
dan
pengembangan ilmu pengetahuan telah dirugikan oleh berlakunya
norma a quo. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
PMK 7/2025.
Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual
3.15. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus)
karena berkaitan langsung dengan kedudukan Pemohon sebagai
seorang dosen yang wajib melaksanakan Tridharma Perguruan
Tinggi, khususnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Keterbatasan
dukungan
pendanaan
menyebabkan
Pemohon
mengalami hambatan untuk melakukan penelitian, menghasilkan
publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, serta meningkatkan
kapasitas dan karier akademiknya. Kerugian tersebut bukan
merupakan kerugian umum yang dialami masyarakat, melainkan
9
secara khusus dialami Pemohon dalam menjalankan hak dan
kewajiban profesionalnya sebagai seorang dosen.
3.16. Bahwa kerugian tersebut juga bersifat aktual, karena Pemohon
secara nyata menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan
penelitian dari perguruan tinggi maupun Pemerintah, sehingga dalam
beberapa kegiatan akademik Pemohon harus menggunakan biaya
pribadi untuk penelitian, publikasi ilmiah, seminar, dan kegiatan
pengembangan akademik lainnya [Bukti P-5]. Kondisi tersebut
semakin nyata karena Pemohon mengabdi pada PTS yang memiliki
keterbatasan kemampuan pendanaan, sehingga prioritas anggaran
lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dasar dan
menyebabkan dukungan terhadap penelitian dan kegiatan akademik
seorang dosen menjadi terbatas.
3.17. Bahwa keterbatasan tersebut menempatkan Pemohon pada kondisi
yang tidak setara dengan dosen pada perguruan tinggi yang memiliki
kemampuan pendanaan lebih baik. Meskipun kewajiban dosen untuk
melaksanakan penelitian pada dasarnya sama, kemampuan masing-
masing perguruan tinggi dalam menyediakan dukungan pendanaan
penelitian
berbeda
secara
signifikan.
Akibatnya,
Pemohon
menghadapi hambatan nyata dalam melaksanakan penelitian,
publikasi, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai
bagian dari kewajiban profesional sekaligus sarana pengembangan
dirinya sebagai ilmuwan.
3.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kerugian konstitusional
Pemohon untuk terus berkembang sebagai ilmuwan melalui
penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu
pengetahuan telah bersifat spesifik dan aktual, serta dialami secara
langsung dalam kedudukan Pemohon sebagai seorang dosen.
Dengan
demikian,
Pemohon
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025.
Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian
3.19. Bahwa sebagai seorang dosen, Pemohon memiliki hak konstitusional
berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk
10
mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, antara lain melalui
penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan keilmuan.
Pelaksanaan hak tersebut merupakan bagian dari Tridharma
Perguruan Tinggi yang memerlukan dukungan pendanaan. Namun,
Pemohon menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan penelitian
karena mengabdi pada PTS yang memiliki kemampuan pembiayaan
terbatas. Kondisi tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan
keuangan PTS, tetapi berkaitan dengan kekurangan normatif Pasal
83 ayat (1) UU 12/2012 yang hanya mewajibkan Pemerintah
menyediakan dana Pendidikan Tinggi tanpa adanya sistem
pendanaan
yang
memperhitungkan
kebutuhan
dan
fungsi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, termasuk pada PTS.
3.20. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut dapat ditelusuri secara nyata
dan logis, yaitu ketiadaan kewajiban normatif mengenai sistem
pendanaan berbasis kebutuhan dan fungsi menyebabkan dukungan
negara terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tidak memiliki
jaminan yang memadai bagi seluruh penyelenggara, termasuk PTS
yang memiliki keterbatasan kemampuan pembiayaan. Keterbatasan
dukungan
tersebut
kemudian
berdampak
pada
terbatasnya
kemampuan
PTS
menyediakan
pendanaan
penelitian
bagi
Pemohon, yang selanjutnya menghambat Pemohon melakukan
penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi,
dan meningkatkan kapasitas keilmuannya. Keadaan tersebut pada
akhirnya
menghambat
Pemohon
dalam
menggunakan
hak
konstitusionalnya
untuk
mengembangkan
diri
melalui
ilmu
pengetahuan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
3.21. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukan
merupakan akibat yang bersifat jauh (remote consequence),
melainkan akibat yang dapat ditelusuri melalui rangkaian sebab yang
jelas dari kekurangan normatif Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 sampai
dengan terhambatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan
keilmuan Pemohon. Apabila Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 dimaknai
penyediaan dana Pendidikan Tinggi melalui sistem kebijakan
11
pendanaan
yang
memperhatikan
kebutuhan
dan
fungsi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, maka terdapat dasar normatif
yang lebih kuat bagi tersedianya dukungan pendanaan bagi PTS dan
dosen.
3.22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan sebab-
akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya ketentuan
Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 dengan kerugian konstitusional
Pemohon berupa terhambatnya hak untuk mengembangkan diri
melalui ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
PMK 7/2025.
Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
3.23. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a
quo, maka Pemerintah memperoleh kewajiban konstitusional yang
lebih jelas untuk membentuk kebijakan pendanaan pendidikan tinggi
yang memperhatikan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, baik
PTN maupun PTS. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah tidak
berhenti pada penyediaan anggaran pendidikan tinggi secara umum,
tetapi mencakup pembentukan sistem pendanaan yang mendukung
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan.
3.24. Bahwa pemaknaan konstitusional tersebut berpotensi mengurangi
kerugian Pemohon karena memberikan dasar yang lebih kuat bagi
tersedianya dukungan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah,
inovasi, dan pengembangan keilmuan bagi dosen pada PTS.
Pemohon menyadari bahwa putusan Mahkamah tidak serta-merta
menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pendanaan pendidikan
tinggi, tetapi setidak-tidaknya menghilangkan kekurangan normatif
dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 dengan mewajibkan
Pemerintah membangun kebijakan pendanaan yang adil dan tidak
mengabaikan PTS sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
12
3.25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat kemungkinan yang
nyata
sepanjang
kerugian
konstitusional
Pemohon
berupa
terhambatnya
pengembangan
diri
sebagai
ilmuwan
melalui
penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu
pengetahuan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi
secara signifikan apabila permohonan a quo dikabulkan. Dengan
demikian, Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025.
5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Pemohon telah dapat menjelaskan
kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat telah
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara
a quo.
III.
Alasan-Alasan Permohonan
1. Bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan
nasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meskipun keduanya memiliki
perbedaan dalam status kelembagaan dan sumber pembiayaan, PTN dan
PTS
sama-sama
menjalankan
fungsi
pendidikan
tinggi
melalui
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian,
keberadaan PTS bukanlah entitas yang berada di luar sistem pendidikan
nasional, melainkan merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang turut melaksanakan fungsi negara dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa perbedaan status kelembagaan antara PTN dan PTS berimplikasi
terhadap kapasitas pembiayaan masing-masing perguruan tinggi. PTN
memperoleh dukungan pembiayaan negara melalui APBN, sedangkan
sebagian besar PTS memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap
penerimaan mahasiswa sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan keuangan PTS
lebih rentan terhadap perubahan jumlah mahasiswa, kondisi ekonomi
masyarakat, persaingan antarperguruan tinggi, serta berbagai perubahan
sosial dan demografis.
13
3. Bahwa perbedaan kemampuan pendanaan tersebut tidak dapat dipahami
sebagai indikator perbedaan kualitas atau kedudukan PTS dengan PTN
dalam sistem pendidikan nasional. Persoalannya terletak pada adanya
perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan kelembagaan dalam
membiayai pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi. Dalam kondisi demikian,
kebijakan pendanaan pendidikan tinggi menjadi instrumen penting untuk
memastikan bahwa perbedaan sumber pembiayaan pada akhirnya tidak
menimbulkan perbedaan kemampuan yang terlalu besar dalam
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Bahwa keterbatasan pendanaan PTS dapat memengaruhi kemampuan
perguruan tinggi dalam menyediakan dukungan terhadap penelitian,
publikasi ilmiah, pengembangan inovasi, peningkatan kompetensi dosen,
penyediaan fasilitas akademik, serta kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan anggaran demikian, perguruan
tinggi akan berada pada posisi memprioritaskan kebutuhan operasional
yang bersifat mendasar terlebih dahulu, sedangkan kegiatan penelitian
dan pengembangan akademik yang memerlukan pembiayaan tambahan
menjadi lebih terbatas.
5. Bahwa kondisi tersebut tidak berhenti pada permasalahan kelembagaan
perguruan tinggi dimaksud, tetapi mempunyai konsekuensi terhadap
dosen sebagai pelaksana utama Tridharma Perguruan Tinggi. Karena
pada hakikatnya, dosen tidak hanya mempunyai kewajiban mengajar,
tetapi juga berkewajiban melakukan penelitian, menghasilkan publikasi
ilmiah, mengembangkan kompetensi akademik, serta melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kewajiban tersebut
membutuhkan dukungan sumber daya, termasuk pula pendanaan. Oleh
karena itu, keterbatasan dukungan pendanaan pada tingkat perguruan
tinggi dapat secara nyata membatasi kemampuan dosen dalam
melaksanakan tugas profesional sekaligus mengembangkan dirinya
sebagai ilmuwan.
6. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012, yang selengkapnya Pemohon kutip
berbunyi:
Pemerintah
menyediakan
dana
Pendidikan
Tinggi
yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14
7. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
8. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012, secara tegas telah membebankan
tanggung jawab kepada Pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan
tinggi melalui APBN. Sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, mengandung kewajiban konstitusional yang lebih luas
daripada sekadar kewajiban menyediakan anggaran. Walakin telah
menghubungkan pengalokasian anggaran pendidikan dengan tujuan yang
hendak dicapai, yaitu “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.” Frasa “menyediakan dana” pada dasarnya
menunjukkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran.
Namun, keberadaan anggaran secara nominal belum dengan sendirinya
memastikan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Sehingga, apabila norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 ditempatkan dalam
kerangka Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah ternyata hanya
baru mengatur kewajiban menyediakan dana, tetapi belum mengatur
kewajiban membangun sistem kebijakan pendanaan yang memastikan
dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
9. Bahwa frasa “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional” menunjukkan bahwa anggaran pendidikan merupakan instrumen
untuk memastikan pendidikan nasional dapat diselenggarakan secara
efektif dan berkelanjutan. Oleh karena pendidikan tinggi merupakan bagian
dari sistem pendidikan nasional, maka kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan tinggi juga merupakan bagian dari kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional yang harus diperhatikan dalam kerangka kebijakan
pendanaan negara. Dengan demikian, kewajiban konstitusional negara
tidak boleh berhenti pada tersedianya anggaran pendidikan tinggi, tetapi
juga mencakup kewajiban membentuk kebijakan pendanaan yang
memungkinkan pendidikan tinggi menjalankan fungsi konstitusional dan
sosialnya. Sebab pendidikan tinggi membutuhkan pendanaan bukan
15
hanya untuk kegiatan pembelajaran, tetapi juga untuk penelitian,
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
peningkatan
kualitas
dosen,
pengembangan teknologi, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan
pengembangan kelembagaan.
10. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya
Pemohon kutip berbunyi:
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.
Norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban
negara untuk membiayai pendidikan dasar, sedangkan norma dalam Pasal
31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewajiban negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) dari APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional yang tidak boleh ditunda-tunda sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 bertanggal 19 Oktober 2005.
Keterkaitan kedua ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa konstitusi
membedakan antara kewajiban negara membiayai pendidikan pada
jenjang tertentu dengan kewajiban negara menyediakan anggaran untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional secara
keseluruhan. Oleh karena itu, frasa “Negara membiayai” dalam Pasal 31
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat ditafsirkan sebagai satu-
satunya bentuk kewajiban pembiayaan negara di bidang pendidikan dasar
semata. Sebab di luar kewajiban pembiayaan pendidikan dasar tersebut,
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah meletakkan kewajiban
konstitusional
(mandatory
spending)
kepada
negara
untuk
memprioritaskan anggaran pendidikan guna memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan, yang tidak hanya membebankan kewajiban
pembiayaan langsung kepada negara terhadap pendidikan dasar
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024
bertanggal 27 Mei 2025, tetapi juga memberikan mandat yang lebih luas
kepada negara untuk menyediakan dan memprioritaskan anggaran bagi
penyelenggaraan pendidikan nasional secara keseluruhan.
16
11. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 semakin menunjukkan bahwa konstitusi tidak menggunakan satu
bentuk kewajiban pembiayaan untuk seluruh jenjang pendidikan. Pada
pendidikan dasar, konstitusi secara eksplisit menggunakan rumusan “wajib
membiayainya”, sedangkan untuk keseluruhan sistem pendidikan
nasional, konstitusi memerintahkan negara “memprioritaskan anggaran
pendidikan ... untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional”. Karena itu, dalam konteks pendidikan tinggi, pertanyaan
konstitusionalnya bukan apakah negara wajib membiayai seluruh
kebutuhan perguruan tinggi sebagaimana pendidikan dasar, melainkan
apakah negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk
menyediakan dan mengarahkan anggaran pendidikan sedemikian rupa
sehingga kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian
dari pendidikan nasional dapat terpenuhi. Karena sesungguhnya,
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada akhirnya tidak dapat
dipisahkan dari keberadaan tenaga pendidik sebagai pelaksana utama
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu,
kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang tidak memberikan dukungan
yang memadai terhadap keberlanjutan tenaga pendidik akan berpengaruh
terhadap kemampuan perguruan tinggi melaksanakan Tridharma
Perguruan Tinggi.
12. Bahwa keberadaan Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012, tidak dapat dipisahkan
dari norma Pasal 89 UU 12/2012, yang selengkapnya Pemohon kutip
berbunyi:
(1) Dana
Pendidikan
Tinggi
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
dialokasikan untuk:
a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga
kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan
kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti
Pendidikan Tinggi.
(2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau
bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
17
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN
badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Dana
Pendidikan
Tinggi
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah
daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah
masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari
anggaran fungsi Pendidikan.
(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana
Penelitian di PTN dan PTS.
(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh
Kementerian.
13. Bahwa Pasal 89 UU 12/2012, khususnya ayat (1) huruf b, ayat (5), ayat (6)
dan ayat (7), dapat Pemohon pahami bahwa dana pendidikan tinggi yang
bersumber dari APBN dan/atau APBD dialokasikan kepada PTS untuk
bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta
investasi dan pengembangan, termasuk untuk dana Penelitian paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN yang
dikelola kementerian teknis. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta
membuktikan bahwa PTS telah memperoleh jaminan pendanaan
penelitian yang memadai, dan berkelanjutan.
Yang perlu dibedakan adalah antara “adanya alokasi secara normatif”
dengan “adanya jaminan pendanaan secara efektif”. Pasal 89 ayat (6) UU
12/2012 memang memberikan jaminan mengenai persentase tertentu dari
dana bantuan operasional PTN, tetapi norma tersebut tidak menentukan
berapa besar bagian yang secara konkret harus diterima oleh PTS,
bagaimana formula distribusinya kepada PTS, berapa minimal dana
penelitian yang harus diterima masing-masing PTS, maupun bagaimana
menjamin kesinambungan pendanaan penelitian bagi dosen PTS. Dengan
demikian, angka 30% bukanlah jaminan bahwa PTS memperoleh 30%
(tiga puluh persen) dana penelitian, melainkan 30% (tiga puluh persen) dari
dana bantuan operasional PTN yang kemudian diperuntukkan bagi dana
penelitian di PTN dan PTS. Sehingga angka 30% (tiga puluh persen)
merupakan batas minimal atas total dana penelitian yang bersumber dari
pos tersebut, bukan batas minimal dana penelitian yang wajib diterima oleh
PTS.
18
Hal ini setidaknya menegaskan bahwa norma tersebut tidak memberikan
entitlement individual atau kelembagaan kepada PTS atas jumlah dana
tertentu. PTS hanya ditempatkan sebagai salah satu penerima manfaat
potensial dari dana penelitian tersebut bersama-sama dengan PTN.
Karenanya, keberadaan Pasal 89 ayat (6) UU 12/2012 belum menjawab
persoalan Pemohon mengenai kepastian dan kecukupan dukungan
pendanaan penelitian bagi dosen PTS.
14. Bahwa Pasal 89 ayat (6) UU 12/2012 juga tidak menentukan proporsi
pembagian dana penelitian antara PTN dan PTS. Norma tersebut hanya
menyebut “di PTN dan PTS”, tanpa menentukan berapa bagian untuk PTN
dan berapa bagian untuk PTS. Ketiadaan formula tersebut telah
memberikan ‘cek kosong’ kepada kementerian teknis yang diberikan
mandat kelola sesuai Pasal 89 ayat (7) UU 12/2012. Sebab, meskipun PTS
secara normatif diakui sebagai penerima dana penelitian, telah ternyata
tidak terdapat ukuran minimum dalam UU 12/2012 yang dapat digunakan
PTS untuk menuntut bagian tertentu dari dana tersebut. Oleh karenanya,
meskipun Pasal 89 UU 12/2012 telah memberikan hak bagi PTS untuk
menjadi penerima dana penelitian, tetapi pada hakikatnya belum
memberikan jaminan memperoleh dana penelitian dalam jumlah yang
layak dan proporsional.
15. Bahwa Pemohon tidak bermaksud mengeyampingkan adanya ruang
kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-
undang dalam menentukan desain, mekanisme, besaran, distribusi, dan
bentuk pendanaan pendidikan tinggi. Namun, ruang kebijakan tersebut
tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk menentukan
ada atau tidaknya pemenuhan perintah konstitusi. Ketentuan Pasal 31 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan batas konstitusional yang
sangat jelas, yaitu bahwa anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena pendidikan
tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, maka
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraannya juga mencakup pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
19
16. Bahwa persoalan konstitusional Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 bukan
terletak pada pilihan Pemerintah mengenai bentuk atau besaran
pendanaan pendidikan tinggi, melainkan pada tidak adanya pengaturan
yang menghubungkan kewajiban menyediakan dana pendidikan tinggi
dengan
kewajiban
konstitusional
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut Pemohon, norma a quo
berhenti pada kewajiban “menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang
dialokasikan dalam APBN”, tanpa memberikan jaminan normatif bahwa
penyediaan dana tersebut haruslah disusun berdasarkan kebutuhan nyata
penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan
nasional.
Perlu kembali ditegaskan, Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi
untuk menentukan kebijakan anggaran yang seharusnya dipilih oleh
Pemerintah dan DPR, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi menilai
apakah norma yang ada telah memenuhi batas minimum yang
diperintahkan oleh konstitusi. Hal tersebut merupakan persoalan
konstitusionalitas norma, dan bukan semata-mata persoalan kebijakan
hukum terbuka (open legal policy). Apabila pembentuk undang-undang
memiliki kebebasan untuk menentukan cara memenuhi kebutuhan
pendidikan tinggi, kebebasan tersebut tetap harus diarahkan untuk
mencapai tujuan yang secara eksplisit diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, open legal policy terletak pada
pilihan
cara,
sedangkan
kewajiban
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan constitutional mandate
yang tidak dapat dikesampingkan.
17. Bahwa menurut Pemohon, pertentangan norma Pasal 83 ayat (1) UU
12/2012 dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bukan karena
norma a quo tidak mewajibkan Pemerintah menyediakan dana pendidikan
tinggi, melainkan karena kewajiban tersebut berhenti pada penyediaan
dana dalam APBN dan belum memuat kewajiban normatif untuk
memastikan bahwa pendanaan tersebut disusun dan dilaksanakan dalam
suatu sistem yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional. ‘Ketimbang’
negara membuat perguruan tinggi baru seperti Universitas Republik
20
Indonesia, lebih baik negara membangun sistem pendanaan yang dapat
memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan
dosen, mendukung penelitian dan inovasi, serta menjamin hak warga
negara untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu sesuai Pasal 31
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
18. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mewajibkan
negara menyediakan anggaran pendidikan, tetapi mengharuskan
anggaran
tersebut
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena Pendidikan Tinggi
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, maka penyediaan
dana Pendidikan Tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, baik dalam fungsi pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengembangan ilmu
pengetahuan. Untuk memenuhi mandat tersebut, diperlukan sistem
kebijakan pendanaan Pendidikan Tinggi berdasarkan fungsi dan
kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yaitu sistem yang
memberikan dukungan negara berdasarkan kebutuhan objektif, fungsi
yang dijalankan, karakteristik program studi, jumlah mahasiswa, kondisi
wilayah, kebutuhan penelitian, kapasitas kelembagaan, dan faktor relevan
lainnya. Sistem demikian tidak mengharuskan PTN dan PTS memperoleh
dana dalam jumlah yang sama, melainkan memastikan bahwa perbedaan
perlakuan didasarkan pada alasan yang objektif dan kebutuhan
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
19. Bahwa wacana Pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi dosen hingga
jenjang doktor (strata 3), menunjukkan peningkatan kualitas dosen
merupakan bagian dari kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dosen membutuhkan dukungan biaya
pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengembangan kompetensi.
Kebutuhan ini menjadi lebih berat bagi dosen PTS yang memiliki
keterbatasan pendanaan. Oleh karenanya, apabila negara mendorong
atau mewajibkan dosen meningkatkan kualifikasi akademiknya, negara
juga perlu memastikan adanya sistem pendanaan Pendidikan Tinggi yang
mampu mendukung peningkatan kualitas dosen. Dengan kata lain,
kebutuhan peningkatan kualifikasi dosen semakin menunjukkan bahwa
21
peran Pemerintah dalam Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 tidak cukup hanya
menyediakan dana dalam APBN, tetapi harus dilaksanakan melalui sistem
kebijakan pendanaan yang mampu memenuhi kebutuhan dan fungsi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
20. Bahwa sebagaimana telah Pemohon kemukakan sebelumnya, di dalam
UU 12/2012 telah ada beberapa bentuk dukungan pendanaan kepada
Pendidikan Tinggi, termasuk bagi PTS, namun norma a quo belum
memberikan jaminan normatif yang cukup mengenai sistem pendanaan
yang secara konsisten menghubungkan alokasi dana dengan fungsi dan
kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Keadaan tersebut
menyebabkan dukungan pendanaan kepada perguruan tinggi, khususnya
PTS dengan kemampuan keuangan terbatas, belum memiliki dasar
sistemik yang cukup untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi. Padahal, pendidikan tinggi yang kuat tidak
cukup hanya dengan mendirikan universitas baru, tetapi juga dengan
memperkuat manusia yang ‘ngahirupkeun’ ilmu pengetahuan di dalamnya.
21. Bahwa persoalan konstitusional Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 bukan
terletak pada ada atau tidaknya alokasi dana Pendidikan Tinggi di APBN,
melainkan pada tidak adanya jaminan normatif bahwa penyediaan dana
tersebut dilaksanakan melalui sistem kebijakan pendanaan yang disusun
berdasarkan kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah, seperti hibah
penelitian, bantuan kepada PTS, beasiswa, dan tunjangan dosen, belum
dengan sendirinya menghilangkan persoalan konstitusional a quo apabila
program tersebut tidak ditempatkan dalam sistem pendanaan yang
menghubungkan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan fungsi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Sistem pendanaan berbasis kebutuhan (need-based) dan berbasis fungsi
(function-based) dalam konteks ini dimaksudkan untuk memenuhi
kewajiban negara menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang harus
mempertimbangkan kebutuhan riil dan fungsi yang dijalankan PTN
maupun PTS dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, PTS
tidak harus menerima jumlah dana yang sama dengan PTN, tetapi harus
memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh dukungan negara
22
berdasarkan kriteria yang objektif, proporsional, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
22. Bahwa permohonan a quo memiliki keterkaitan konstitusional dengan
Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan Pasal 52 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan
pengaturan hak dan pengembangan profesionalitas dosen, sedangkan
permohonan a quo berkaitan dengan kewajiban negara menyediakan
pendanaan Pendidikan Tinggi. Oleh karenanya pemenuhan hak,
pembinaan, dan pengembangan profesionalitas dosen tidak dapat
dipisahkan dari dukungan pendanaan Pendidikan Tinggi. Keterbatasan
pendanaan, khususnya pada PTS, dapat menghambat penelitian,
publikasi, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karier dosen.
Dengan demikian, pengakuan negara terhadap profesionalitas dosen
harus didukung oleh sistem pendanaan Pendidikan Tinggi yang
memungkinkan hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara efektif,
termasuk pada PTS.
23. Bahwa ketiadaan sistem kebijakan pendanaan Pendidikan Tinggi yang
berbasis kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
menyebabkan dukungan pendanaan pada PTS tidak memiliki jaminan
yang memadai. Keterbatasan tersebut berdampak langsung kepada dosen
yang berkewajiban melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan untuk
dikabulkan, dan menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 bertentangan
dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem kebijakan
pendanaan Pendidikan Tinggi yang disusun berdasarkan kebutuhan dan
fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional.
23
IV.
Petitum
Berdasarkan segala uraian fakta dan hukum di atas, maka Pemohon memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan
Putusan dengan amar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem kebijakan
pendanaan Pendidikan Tinggi yang disusun berdasarkan kebutuhan dan
fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan pada permohonan a quo ke dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Biodata Dosen beserta Riwayat Mengajar pada
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
24
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Jurnal Pemohon yang berjudul “Analisis Kualitas
Pelayanan Administrasi Mahasiswa di Universitas Muhadi
Setiabudi” diterbitkan tahun 2021;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut dengan UU 12/2012) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
25
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
26
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat
(1) UU 12/2012 yang menyatakan sebagai berikut:
Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen pada Politeknik
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) terhitung
sejak tahun ajar 2015/2016 sampai dengan sekarang [vide Bukti P-4].
4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pemohon memiliki hak mengembangkan diri
melalui ilmu pengetahuan sebagaimana diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, yang diwujudkan melalui penelitian, publikasi ilmiah, inovasi,
pengembangan teknologi, dan kegiatan akademik lainnya sebagai bagian dari
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hak tersebut sekaligus memiliki
dimensi individual untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi keilmuan
Pemohon, serta dimensi sosial karena hasil penelitian dan inovasi berkontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kesejahteraan
masyarakat.
5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 hanya
mengatur kewajiban Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi, tetapi
belum memberikan jaminan normatif mengenai pembentukan sistem kebijakan
pendanaan pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh
27
penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Ketiadaan jaminan tersebut berdampak pada terbatasnya dukungan pendanaan
penelitian, khususnya pada PTS tempat Pemohon mengabdi, sehingga
Pemohon mengalami kesulitan melaksanakan penelitian, menghasilkan
publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, mengikuti kegiatan akademik, dan
meningkatkan kapasitas keilmuannya.
6. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon untuk
terus berkembang sebagai ilmuwan melalui penelitian, publikasi ilmiah, inovasi,
dan pengembangan ilmu pengetahuan telah dirugikan oleh berlakunya norma
a quo.
7. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) karena
berkaitan langsung dengan kedudukan Pemohon sebagai seorang dosen yang
wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Keterbatasan dukungan pendanaan
menyebabkan Pemohon mengalami hambatan untuk melakukan penelitian,
menghasilkan publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, serta meningkatkan
kapasitas dan karier akademiknya. Kerugian tersebut juga bersifat aktual,
karena Pemohon secara nyata menghadapi keterbatasan akses terhadap
pendanaan penelitian dari perguruan tinggi maupun Pemerintah, sehingga
dalam beberapa kegiatan akademik Pemohon harus menggunakan biaya
pribadi untuk penelitian, publikasi ilmiah, seminar, dan kegiatan pengembangan
akademik lainnya [vide Bukti P-5]. Kondisi tersebut semakin nyata karena
Pemohon mengabdi pada PTS yang memiliki keterbatasan kemampuan
pendanaan, sehingga prioritas anggaran lebih banyak digunakan untuk
kebutuhan operasional dasar dan menyebabkan dukungan terhadap penelitian
dan kegiatan akademik seorang dosen menjadi terbatas.
8. Bahwa Pemohon menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan penelitian
karena mengabdi pada PTS yang memiliki kemampuan pembiayaan terbatas.
Menurut Pemohon, kondisi tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan
keuangan PTS, tetapi berkaitan dengan kekurangan normatif Pasal 83 ayat (1)
UU 12/2012 yang hanya mewajibkan Pemerintah menyediakan dana
Pendidikan Tinggi tanpa adanya sistem pendanaan yang memperhitungkan
kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, termasuk pada PTS.
28
9. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka
Pemerintah memperoleh kewajiban konstitusional yang lebih jelas untuk
membentuk kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang memperhatikan
seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS. Dengan
demikian, kewajiban Pemerintah tidak berhenti pada penyediaan anggaran
pendidikan tinggi secara umum, tetapi mencakup pembentukan sistem
pendanaan yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang
menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon juga telah membuktikan kualifikasinya
sebagai dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia (LP3I) [vide Bukti P-4], yang juga telah melakukan kegiatan penelitian
[vide Bukti P-5]. Berdasarkan uraian dan bukti berkenaan dengan kualifikasinya
tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan materi
muatan dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya, karena sebagai dosen yang terdaftar pada suatu perguruan
tinggi, Pemohon merupakan warga negara yang menjadi salah satu objek
pengaturan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, termasuk
norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012. Dalam hal ini terdapat potensi kerugian
Pemohon yang disebabkan berlakunya norma a quo yang mengatur mengenai
pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas,
telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma
Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo
dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas
norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah
berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian norma a quo.
29
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 83 ayat (1) UU
12/2012 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012, secara tegas
telah membebankan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk menyediakan
dana pendidikan tinggi melalui APBN. Sedangkan ketentuan norma Pasal 31
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mengandung kewajiban konstitusional yang lebih
luas dari sekadar kewajiban menyediakan anggaran dengan menghubungkan
pengalokasian anggaran pendidikan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu
“untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Frasa
“menyediakan dana” pada dasarnya menunjukkan kewajiban Pemerintah untuk
mengalokasikan anggaran. Namun secara nominal, keberadaan anggaran
secara nominal belum dengan sendirinya memastikan terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012,
tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 89 UU 12/2012. Pasal 89 UU 12/2012,
khususnya ayat (1) huruf b, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dapat Pemohon
pahami bahwa dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau
APBD dialokasikan kepada PTS untuk bantuan tunjangan profesi dosen,
tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan, termasuk
untuk dana Penelitian paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan
operasional PTN yang dikelola kementerian teknis. Namun, ketentuan tersebut
tidak serta-merta membuktikan PTS telah memperoleh jaminan pendanaan
penelitian yang memadai, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pasal 89 ayat (6) UU
12/2012 tidak menentukan berapa besar bagian yang secara konkret harus
diterima oleh PTS, bagaimana formula distribusinya kepada PTS, berapa
minimal dana penelitian yang harus diterima masing-masing PTS, maupun
bagaimana menjamin kesinambungan pendanaan penelitian bagi dosen PTS.
30
3. Bahwa menurut Pemohon, pertentangan norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012
dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena kewajiban tersebut
berhenti pada penyediaan dana dalam APBN dan belum memuat kewajiban
normatif untuk memastikan pendanaan tersebut disusun dan dilaksanakan
dalam suatu sistem yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Oleh karena
Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, maka
penyediaan dana Pendidikan Tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, baik dalam fungsi pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
Untuk memenuhi mandat tersebut, diperlukan sistem kebijakan pendanaan
Pendidikan Tinggi berdasarkan fungsi dan kebutuhan penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi, yaitu sistem yang memberikan dukungan negara
berdasarkan kebutuhan objektif, fungsi yang dijalankan, karakteristik program
studi, jumlah mahasiswa, kondisi wilayah, kebutuhan penelitian, kapasitas
kelembagaan, dan faktor relevan lainnya.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitumnya pada
pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 83 ayat (1)
UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah
menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem kebijakan pendanaan Pendidikan
Tinggi yang disusun berdasarkan kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-5 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
26 Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
31
[3.10]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma
yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012
menyebabkan tidak adanya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang
berbasis kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi, menyebabkan
dukungan pendanaan pada PTS tidak memiliki jaminan yang memadai, sehingga
bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) UU
12/2012 yang didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 selengkapnya menyatakan,
“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Makna dari norma tersebut adalah
pengaturan mengenai adanya kewajiban kepada pemerintah untuk menyediakan
dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN. Artinya, dalam penetapan
APBN, pemerintah harus mengalokasikan sejumlah anggaran tertentu untuk
menyediakan dana pendidikan tinggi. Sementara itu, pendidikan tinggi dalam aturan
umum, yaitu Pasal 1 angka 2 UU 12/2012 didefinisikan sebagai, jenjang pendidikan
setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia. Ihwal ini, perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kemudian terbagi menjadi Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) [vide Pasal 1 angka 6,
angka 7, dan angka 8 UU 12/2012]. Selanjutnya, apabila dipahami secara
menyeluruh dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menempatkan
Pendidikan Tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan formal dalam sistem
pendidikan nasional [vide Pasal 14 UU 20/2003]. Oleh karena itu, norma Pasal 83
ayat (1) UU 12/2012 yang menggunakan terminologi “dana Pendidikan Tinggi”
sebagai objek yang menjadi kewajiban pemerintah mencakup penyelenggaraan
pendidikan tinggi sebagai salah satu dari jenjang pendidikan formal dalam sistem
pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan oleh PTN maupun PTS. Dalam hal
ini, dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam norma a quo, secara
konstitusional termasuk di dalam “anggaran pendidikan” sebagaimana dimaksud
32
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 sama sekali
tidak mengandung pengaturan mengenai seberapa besar jumlah atau persentase
dana pendidikan tinggi yang harus disediakan oleh pemerintah, sehingga menurut
Mahkamah secara konstitusional tidak terdapat pertentangan antara norma Pasal
83 ayat (1) a quo dengan prinsip yang diatur oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945. Dengan perkataan lain rumusan norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 tidak
mengandung makna yang menegasikan perintah konstitusional berkenaan dengan
prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN
dan APBD.
[3.10.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai sistem
kebijakan pendanaan pendidikan tinggi berdasarkan fungsi dan kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang seharusnya dijadikan pemaknaan
konstitusional norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 agar tidak bertentangan dengan
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, norma Pasal 83 ayat
(1) a quo harus dimaknai secara utuh dengan norma lain yang berkaitan. Dalam hal
ini, Pasal 89 UU 12/2012 telah mengatur alokasi dana pendidikan tinggi yang
berasal dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud Pasal 83 UU 12/2012,
yaitu:
(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan,
serta investasi dan pengembangan;
b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan
profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan
Tinggi.
(2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan
hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan
dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan
33
Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan
daerah.
(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran
fungsi Pendidikan.
(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN
dan PTS.
(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh
Kementerian.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 89 ayat (1) UU 12/2012 juga menguraikan
mengenai proporsionalitas yang membedakan antara alokasi dana pendidikan tinggi
terhadap PTN dan PTS sebagai berikut:
Huruf a
Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain
hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Oleh karena itu, Pasal 89 UU 12/2012 telah mengatur di antaranya bahwa
dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dialokasikan
kepada PTS untuk bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan
profesor, serta investasi dan pengembangan, termasuk untuk dana penelitian paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN yang dikelola
kementerian teknis. Terkait dengan hal tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan
norma tersebut tidak menentukan berapa besar bagian yang secara konkret harus
diterima oleh PTS, bagaimana formula distribusinya kepada PTS, berapa minimal
dana penelitian yang harus diterima masing-masing PTS, maupun bagaimana
menjamin kesinambungan pendanaan penelitian bagi dosen PTS adalah dalil yang
berkaitan dengan penerapan atau implementasi dari norma a quo, bukan
permasalahan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini “kebijakan pendanaan
pendidikan tinggi” yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, secara
implisit merupakan objek pengaturan UU 12/2012 sebagaimana diuraikan BAB V
tentang Pendanaan dan Pembiayaan, yang dimulai dari Pasal 83 sampai dengan
34
Pasal 89 UU 12/2012, sehingga tidak tepat jika dimasukkan sebagai tambahan
pemaknaan pada norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012.
[3.10.3] Bahwa sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-paragraf
[3.10.1] di atas, norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 tidak mengandung pemaknaan
yang menegasikan perintah konstitusional yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pemaknaan Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012
yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya, yaitu dengan menambahkan frasa
“melalui sistem kebijakan pendanaan Pendidikan Tinggi yang disusun berdasarkan
kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari
sistem pendidikan nasional,” menurut Mahkamah merupakan pemaknaan yang
bersifat redundan dan tidak mengandung implikasi apapun yang dapat mengubah
pemaknaan norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 atau memiliki pengaruh dengan
sesuai atau tidaknya norma a quo dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian. Dalam hal ini, kekhawatiran Pemohon mengenai
tidak tersedianya dana pendidikan tinggi yang memadai baik kepada PTN maupun
PTS sehingga menyebabkan terhambatnya hak Pemohon sebagai dosen untuk
mengembangkan dirinya, bukanlah persoalan konstitusional yang disebabkan oleh
adanya norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012, sehingga menurut Mahkamah hal
tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengenai adanya pertentangan antara norma
Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai
norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, telah ternyata norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 tidak bertentangan dengan
perintah konstitusional mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
35
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.46 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
36
Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut dengan UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 25 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 26 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 yang menyatakan sebagai berikut: Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) terhitung sejak tahun ajar 2015/2016 sampai dengan sekarang [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pemohon memiliki hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan sebagaimana diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang diwujudkan melalui penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, pengembangan teknologi, dan kegiatan akademik lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hak tersebut sekaligus memiliki dimensi individual untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi keilmuan Pemohon, serta dimensi sosial karena hasil penelitian dan inovasi berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 hanya mengatur kewajiban Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi, tetapi belum memberikan jaminan normatif mengenai pembentukan sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh 27 penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketiadaan jaminan tersebut berdampak pada terbatasnya dukungan pendanaan penelitian, khususnya pada PTS tempat Pemohon mengabdi, sehingga Pemohon mengalami kesulitan melaksanakan penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, mengikuti kegiatan akademik, dan meningkatkan kapasitas keilmuannya. 6. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon untuk terus berkembang sebagai ilmuwan melalui penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan telah dirugikan oleh berlakunya norma a quo. 7. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) karena berkaitan langsung dengan kedudukan Pemohon sebagai seorang dosen yang wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keterbatasan dukungan pendanaan menyebabkan Pemohon mengalami hambatan untuk melakukan penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, serta meningkatkan kapasitas dan karier akademiknya. Kerugian tersebut juga bersifat aktual, karena Pemohon secara nyata menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan penelitian dari perguruan tinggi maupun Pemerintah, sehingga dalam beberapa kegiatan akademik Pemohon harus menggunakan biaya pribadi untuk penelitian, publikasi ilmiah, seminar, dan kegiatan pengembangan akademik lainnya [vide Bukti P-5]. Kondisi tersebut semakin nyata karena Pemohon mengabdi pada PTS yang memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan, sehingga prioritas anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dasar dan menyebabkan dukungan terhadap penelitian dan kegiatan akademik seorang dosen menjadi terbatas. 8. Bahwa Pemohon menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan penelitian karena mengabdi pada PTS yang memiliki kemampuan pembiayaan terbatas. Menurut Pemohon, kondisi tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan keuangan PTS, tetapi berkaitan dengan kekurangan normatif Pasal 83 ayat (1) UU 12/2012 yang hanya mewajibkan Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi tanpa adanya sistem pendanaan yang memperhitungkan kebutuhan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, termasuk pada PTS. 28 9. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka Pemerintah memperoleh kewajiban konstitusional yang lebih jelas untuk membentuk kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang memperhatikan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS. Dengan demikian, kewajiban Pemer
