PUU
Tahun 2026
293/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon: Prof. Dr. dr. Mohammad Naser, Sp.K.K., Doctor of Law (Pemohon I), Lili Andriani, S.S.IT. (Pemohon II), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon III), dr. Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon IV), dan dr. Renita Irawati M.Biomed (AAM) (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:38:00+07:00
Amar Putusan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 293/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Prof. Dr. dr. Mohammad Naser, Sp.K.K., Doctor of
Law
Pekerjaan
:
Dokter Spesialis kulit dan Kelamin, Dosen, dan Ketua
Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia
Alamat
:
Jalan Tebet Timur Nomor 6, Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Lili Andriani, S.S.IT.
Pekerjaan
:
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan
Alamat
:
Jalan Jaha 24 RT/RW 001/001, Cilandak Timur, Pasar
Minggu
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.
Pekerjaan
:
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III;
4. Nama
:
dr. Ria Merryanti A.P., M.H.
Pekerjaan
:
Dokter/ Magister Hukum Kesehatan
2
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV;
5. Nama
:
dr. Renita Irawati, M. Biomed (AAM)
Pekerjaan
:
Dokter/ Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan
Alamat
:
Jalan Cempaka Nomor 32, Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SKK/LIP/VIII/2026 bertanggal 21 Juli
2026 dan Nomor 100/SKK/LIP/VIII/2026 bertanggal 10 Agustus 2026, memberi kuasa
kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Kharisma Jomenta Surbakti, S.H.,
M.M., Meilani Mindasari, S.H., Melti Wulandari, S.H., M.H., Nunung Kurnia, S.H.,
Kaitanus F.X. Mogahai, S.H., M.H., Erdian, S.H., Miswar Mustari Ato, AMD., Kom., S.H.,
M.H., dan Fitri Karisma, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Kurator & Pengurus,
Auditor Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat hukum dan konsultan hukum, pada
Kantor Hukum ANF & Associates, beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23 Kelurahan
Kr. Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
31 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 293/PUU/
PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 293/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
3
31 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22
Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2026, pukul 12.01
WIB, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
4
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah
untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13
Tahun 2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah
perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
4. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap
ketentuan Norma Pasal 304, Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) “UU 17/2023 Kesehatan” yang berbunyi:
Pasal 304, Yang Berbunyi:
(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di
bidang disiplin profesi.
5
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada
tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen
atau ad.hoc.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah
Pasal 308, Yang Berbunyi:
(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
(2) Tenaga
Medis
dan
Tenaga
Kesehatan
yang
dimintai
pertanggungiawaban
atas
tindakan/perbuatan
berkaitan
dengan
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara
perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304.
(3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara
tertulis.
(4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang
diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan
permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien,
keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau
keluarga Pasien.
(5) Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
berupa
rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(6) Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
berupa
rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah
memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak
pidana.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga
6
Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak
pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
TERHADAP:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
5. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam
undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi,
mahkamah
juga
berwenang
untuk
memberikan
penafsir
terakhir
Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal- pasal
undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan
atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan
pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-
undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole
Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada
semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
(The Protector of Citizen’s Constitutional Rights).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in
casu pengujian konstitusional Norma frasa Pasal 304, Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023 Kesehatan” terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
7
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
8. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
1945.
8
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
9. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Bahwa ”hak konstitusional” para Pemohon berpotensi dirugikan dengan
berlakunya norma pada ketentuan Norma Pasal 304, Pasal 308 Undang-
9
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023 Kesehatan” yang
menyatakan:
Pasal 304, Yang Berbunyi:
(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di
bidang disiplin profesi.
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada tidaknya
pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan.
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen
atau ad.hoc.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah.
Pasal 308, Yang Berbunyi:
1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
2) Tenaga
Medis
dan
Tenaga
Kesehatan
yang
dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara
perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304.
3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan
secara tertulis.
4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang
diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan
oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh
Pasien atau keluarga Pasien.
5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
10
6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima.
8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah
memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas
tindak pidana.
9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan
tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan
10. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (Vide Bukti P01 -
Identitas Pemohon I), Pemohon II (Vide Bukti P02 – Identitas Pemohon II),
Pemohon III (Vide Bukti P03 – Identitas Pemohon III), Pemohon IV (Vide
Bukti P04 – Identitas Pemohon IV), Pemohon V (Vide Bukti P04 – Identitas
Pemohon V), yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual
terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan pada ketentuan norma Pasal
304, Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023
Kesehatan” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam perkara a quo;
11. Bahwa ”hak konstitusional” para Pemohon untuk mendapatkan “kepastian
hukum yang adil” berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada
ketentuan Norma Pasal 304, Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) “UU 17/2023 Kesehatan”.
11
12. Bahwa, para Pemohon merupakan subyek hukum orang perorangan (in
persoon) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sesuai
UUD NRI 1945, yang mempunyai hak konstitusional dan kepentingan serta
kedudukan hukum atas pemajuan ilmu dan kebenaran ilmiah atas ilmu
kedokteran selaku ilmu natural (natural science) dengan kualitas dan
kedudukan para Pemohon.
13. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 10 (Sepuluh) tersebut para
Pemohon akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitutional Para
Pemohon, sebagai berikut:
A. Pemohon I – Prof Dr. dr. Mohammad Naser, Sp.K.K., Doctor of Law
14. Bahwa, Pemohon I “Prof Dr.dr. Muhammad Naser, SpKK, Doctor of Law.
Sebagai dosen Hukum Kesehatan yang saat ini juga sebagai Ketua
Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Pemohon I selalu mendapat
pertanyaan baik dari sesama dosen maupun dari mahasiswa tentang
beberapa pasal dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang
secara tegas terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Implikasi
Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024, karena hal frasa yang di dinyatakan
inkonstitutional oleh mahkamah konstitusi terkait dengan “serta etika dan
disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b, oleh karena norma
yang dinyatakan masih berkelindan dengan Pasal 304 dan 308 UU 17/2023
Kesehatan., oleh karena hal tersebut berpotensi ancaman terhadap tenaga
nakes dan termasuk Pemohon I sebagai dosen hukum Kesehatan.
B. Pemohon II – Lili Andriani, S.S.IT.
15. Bahwa, Pemohon II adalah seorang Mahasiswa Magister Hukum
Kesehatan yang terdaftar pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan banyak
mengkaji terkait dengan MDP (Majelis Disiplin profesi) dengan tesis dan
jurnal yang dimana MDP bertentangan dengan marwah perlindungan
tenaga nakes, Pemohon II berpotensi di rugikan hak konstitutionalnya.
(Vide Bukti P08)
12
C. Pemohon III – Syamsul Jahidin., S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil
16. Bahwa, Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara
Sumpah
dengan
Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022
pada
pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon III juga sebagai mahasiswa
magister hukum Kesehatan yang banyak mengkaji terkait perlindungan
tenaga nakes.
(Vide Bukti P09)
17. Bahwa, Pemohon III dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan
dan
pemenuhan
hak
asasi
manusia
yang
menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan
undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
17.1. Bahwa, Pemohon III melihat norma yang sedang di uji bahwa
pasca PUTUSAN NOMOR 111/PUU-XXII/2024, dengan masih
adanya norma pasal 304 dan Pasal 308 yang tidak berkepastian
hukum terhadap tenaga nakes, maka sudah sangat jelas Pemohon
III mengalami kerugian konstitusional secara Potential dengan tidak
memperoleh kepastian hukum ketika melakukan kajian terhadap
tenaga nakes.
D. Pemohon IV – dr Ria Merryanti, A.P., M.H.
18. Bahwa, Pemohon IV adalah seorang Dokter yang berdinas pada RSUD
SEKADAU – KALBAR, Pemohon IV berpotensi dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17 Tahun 2023 yang sangat
rentan terjadi kriminalisasi, karena tidak adanya kejelasan dan kepastian
terkait dengan norma pasal 304 dan 308 UU 17 Tahun 2023.
(Vide Bukti P10)
19. Bahwa, Pemohon IV dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan
dan
pemenuhan
hak
asasi
manusia
yang
menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan
13
undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
19.1. Bahwa, Pemohon IV melihat norma yang sedang di uji bahwa
berlakunya Pasal 304 dan Pasal 308 yang tidak berkepastian hukum,
maka sudah sangat jelas Pemohon IV mengalami kerugian
konstitusional secara Potential dengan tidak memperoleh kepastian
hukum ketika mejalankan tugasnya sebagai tenaga nakes di Rumah
sakit. hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband)
dengan berlakunya Norma pasal a quo.
E. Pemohon IV – dr Renita Irawati, M.H.
20. Bahwa, Pemohon V adalah seorang Dokter yang membuka klinik di Jakarta
Barat dengan SIP: 8/B/.15A/31.73.07.1006.02.007.R.4/3/-1.779.3/e/2022,
Pemohon V berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 304 dan
Pasal 308 UU 17 Tahun 2023 yang sangat rentan terjadi kriminalisasi,
karena tidak adanya kejelasan dan kepastian terkait dengan norma pasal
304 dan 308 UU 17 Tahun 2023.
(Vide Bukti P11)
21. Bahwa, para pemohon mendalilkan batas penalaran yang wajar sebagai
Dosen Hukum Kesehatan, Mahasiswa Hukum Kesehatan dan Dokter yang
bertugas Khususnya Pemohon IV dan Pemohon V yang rentan terhadap
profesinya, Oleh Karena hal tersebut para Pemohon membutuhkan
kepastian hukum.
22. Bahwa, Norma yang di uji oleh para Pemohon yaitu.
Pasal 304, Yang Berbunyi:
(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di
bidang disiplin profesi.
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada
tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen
atau ad.hoc.
14
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah
Dengan adanya Pasal 304 UU 17/2023 yang dimana pasca Putusan Nomor
111/PUU-XXII/2024 “serta etika dan disiplin profesi” ketentuan a quo tidak
memiliki landasan Kembali untuk di pertahankan, maka sudah seharusnya
dinyatakan
Inkonsitutional
oleh
mahkamah
konstitusi
karena
tidak
menjelaskan secara jelas dan tegas dan kekuatan relevansi norma tersebut,
karena pasca Putusan 111/PUU-XXII/2024 Pasal 304 UU 17/2023
membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak
tafsir atau pendapat , karena tidak adanya batasan menciptakan ambiguitas
pelaksanaan dan /atau executorial dari norma tersebut, tidak adanya
ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan
tanpa kepastian hukum yang jelas, Maka Para Pemohon berpotensi
Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
Pasal 308, Yang Berbunyi:
1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
2) Tenaga
Medis
dan
Tenaga
Kesehatan
yang
dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara
perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304.
3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara
tertulis.
4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang
diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan
oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh
Pasien atau keluarga Pasien.
5) Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
berupa
rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
15
6) Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
berupa
rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima.
8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah
memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak
pidana.
9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan
tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan.
Dengan adanya norma pasal 308 UU 17/2023 yang dimana pasca Putusan
Nomor 111/PUU-XXII/2024 “serta etika dan disiplin profesi” ketentuan a quo
tidak memiliki landasan Kembali untuk di pertahankan karena masih
berkelindan dengan pasal 412 huruf b yang sudah dinyatakan Inkonstitutional
oleh mahkamah, maka sudah seharusnya norma pasal 308 UU 17/2023 juga
seharusnya dinyatakan Inkonsitutional oleh mahkamah konstitusi karena tidak
menjelaskan secara jelas dan tegas dan kekuatan relevansi norma tersebut,
karena pasca putusan 111/PUU-XXII/2024 pasal 304 UU 17/2023
membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak
tafsir atau pendapat , karena tidak adanya batasan menciptakan ambiguitas
pelaksanaan dan /atau executorial dari norma tersebut, tidak adanya
ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan
tanpa kepastian hukum yang jelas, Maka Para Pemohon berpotensi
Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
[Vide Bukti P12]
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
16
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Norma Pasal
304, Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023
Kesehatan” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
24. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Norma Pasal 304 dan Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023 Kesehatan” terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., Kerugian
hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual
dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan
sesuai dengan petitum permohonan ini.
III.
ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS DISHARMONISASI NORMA YANG DIUJI PARA
PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
1. Bahwa, para Pemohon pengujian konstitusional terhadap Norma Pasal
304 dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) “UU
17/2023 Kesehatan”, berdasarkan pasca Putusan Nomor 111/PUU-
XXII/2024 yang sudah di nyatakan oleh mahkamah konstitusi “serta etika
dan disiplin profesi” dengan hal ini ber implikasi terhadap Norma Pasal
304 dan Pasal 308 yang masih berkelindan dengan norma 412 ayat 1
huruf b “UU 17/2023 Kesehatan”.
17
2. Bahwa, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan
diberlakukan Norma Pasal 304 dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023 Kesehatan” yang
memberi wewenang kepada MDP KKI melakukan pengawasan etika
dan disiplin profesi yang merupakan domain profesi. Dan rekomendasi
MDP yang dapat menjadi rujukan seorang tenaga nakes atau dokter
dapat dipidana dan diperdatakan, hal tersebut mengakibatkan
mengakibatkan simpangsiur, kekacauan, dan beban berlebihan, serta
ketidakpastian hukum yang merugikan profesi tenaga nakes dan /atau
dokter karena menjadikan pihak yang melakukan pengawasan etika dan
disiplin profesi memiliki kewenangan mutlak serupa dengan yudikatif.
Adapun hal tersebut tidak memiliki dasar yuridis-formal maupun mandat
yuridis konstitusional melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi.
Etika profesi c.q. etika dokter dibuat untuk panduan (guidance) bagi
profesi dokter agar benar-benar bermartabat, sebagai penjabaran dari
sumpah dokter. Dengan demikian merupakan domain profesi, bukan
urusan MDP KKI yang bertindak sebagai Lembaga Yudikatif Untuk
Penegakan etika profesi bukan untuk “Menyatakan” adanya Tindak
pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga nakes.
3. Bahwa, ketentuan Norma batang tubuh Pasal 304 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) “UU 17/2023 Kesehatan” yang
mengatur:
Pasal 304, Yang Berbunyi:
(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan
tugas di bidang disiplin profesi.
18
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada
tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat
pernanen atau ad.hoc.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural
Pemerintah
4. Bahwa, ketentuan norma Pasal 304 tersebut masuk pada bagian yang
dimana ketentuan norma ini sangatlah penting bagi tenaga nakes c.q.
Tenaga dokter dalam menentukan sikap dan perbuatan hukum yang
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan asas-asas hukum yang di
pahami para Pemohon: Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, dan Asas
Kepastian.
Bahwa, Ketentuan norma Pasal 304 di atas sangatlah tidak relevan,
ambiguitas, untuk di pertahankan Kembali, krena tidak memberikan
kepastian hukum yang adil, dikarenakan norma dalam pasal 304 masih
memberikan MDP KKI diskresi yang bertindak sebagai seolah-olah
Lembaga Yudikatif Untuk Penegakan etika profesi dan untuk
“Menyatakan” adanya Tindak pidana atau perdata yang dilakukan oleh
tenaga nakes.
5. Bahwa, masih adanya Pasal 304 UU 17/2023 pasca Putusan 111/PUU-
XXII/2024, Pasal 304 UU 17/2023 bertentangan secara gramatikal dan
mengggeser norma sebagaiamana telah dimaknai dalam putusan
111/PUU-XXII/2024, sehingga tentunya membingungkan dan tidak
memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagai Warga
Negara Indonesia dan yang berprofesi sebagai tenaga nakes atau
tenaga dokter, yang secara potential akan merugikan hak konstitusional
para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa, para Pemohon melihat ketentuan norma pada Pasal 308
17/2023 bertentangan secara gramatikal dan mengggeser norma
sebagaiamana telah dimaknai dalam putusan 111/PUU-XXII/2024,
19
konstitusi “serta etika dan disiplin profesi” sehingga tentunya
membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para
Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan yang berprofesi sebagai
tenaga nakes atau tenaga dokter, yang secara potential akan merugikan
hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 308, Yang Berbunyi:
1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 304.
2) Tenaga
Medis
dan
Tenaga
Kesehatan
yang
dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien
secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan
secara tertulis.
4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang
yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang
diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan
kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.
6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.
7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak permohonan diterima.
8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap
20
telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan
atas tindak pidana.
9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5),
dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas
dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
7. Bahwa, seharusnya norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023
tegasnya menurut para Pemohon harusnya sudah bertentangan secara
gramatikal dan dinyatakan inkonstitutional sebagaiamana telah dimaknai
dalam putusan 111/PUU-XXII/2024 secara an sich berkaitan norma satu
dengan yang lainnya;
8. Bahwa,
apabila
nantinya
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonan a quo dengan memaknai inkonstitutional Pasal 304 dan
Pasal 308 UU 17/2023 Kesehatan maka kerugian konstitusional para
Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum tidak akan terjadi lagi,
sehingga sangatlah beralasan hukum agar Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan a quo;
9. Bahwa selain itu, norma ketentuan Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023
Kesehatan sebagaimana telah dimaknai putusan 111/PUU-XXII/2024,
konstitusi “serta etika dan disiplin profesi” yang menimbulkan multi-tafsir
dan menciptakan Multi Interprestasi yang tidak berkepastian hukum yang
sejatinya jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak
konstitusional para Pemohon.
10. Bahwa, norma tersebut juga berpotensi merugikan kepentingan para
tenaga kesehatan dan dokter khususnya Pemohon IV yang dimana
sebagai dokter aktif, maka ketidak-pastian hukum dalam ketentuan
norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 Kesehatan sebagaimana
telah dimaknai putusan 111/PUU-XXII/2024, konstitusi “serta etika dan
disiplin profesi” berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon
secara aktual maupun potential akan dapat terjadi.
B. PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 111/PUU-XXII/2024 “serta
etika dan disiplin profesi”, MDP
21
11. Bahwa, Menurut para Pemohon persoalan konstitusionalitas berkaitan
dengan Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 Kesehatan sebagaimana
telah dimaknai putusan 111/PUU-XXII/2024, konstitusi “serta etika dan
disiplin profesi”.,
Bahwa, seharusnya secara yuridis sebagai bukti norma pokoknya secara
mutatis dan mutandis harusnya di sesuaikan dengan norma pokok yang
sudah di inkonstitutional, maka sepanjang norma Pasal 304 dan Pasal
308 UU 17/2023 Kesehatan harmonisasi yang tepat juga dinyatakan
inkonstitutional agar terjadinya kepastian hukum yang mengikat bagi
para pihak yang berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas.
12. Bahwa, dengan demikian dalam hal Pasal 304 dan Pasal 308 UU
17/2023 Kesehatan yang memberi wewenang MDP KKI melakukan
pengawasan etika dan disiplin profesi menimbulkan kekacauan dan
ketidakpastian hukum, karena etika dan disiplin profesi tanpa Batasan
yang jelas, dengan demikian menimbulkan kerugian konstitusional para
Pemohon akibat penggunaan kekuasaan (machstaat) atau “tangan besi"
dengan adanya norma yang represif, otoritarian dan memiliki cacat
bawaan norma sehingga melanggar prinsip negara hukum yang
demokratis (democratische rechtstaat), Oleh karena itu, ketidakpastian
hukum demikian akan berakibat dapat dirugikannya hak-hak para pihak
yang terdampak oleh adanya kewenangan MDP KKI terhadap Tenaga
Nakes atau tenaga dokter, yang harus memberikan kepastian dan
perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terdampak
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa, UUD NRI 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan
kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum
yang adil sesuai dengan ketentuan: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”; akan tetapi dengan adanya masih MDP KKI dapat menyatakan
adanya Tindakan Pidana dan Perdata, maka norma a quo berpotensi
22
besar untuk menghalangi tugas tenaga nakes atau dokter dalam
menjalankan profesinya (Chilling Effect).
14. Bahwa ketentuan Pasal 304 dan Pasal 308 Pasal 304 UU 17/2023
Kesehatan sebagaimana terdapat pemaknaan dalam putusan 111/PUU-
XXII/2024 a quo secara a contrario bermakna tidak mengakui
(unrecognized; invalid; illegitimated) semua Tindakan MDP KKI dan
memiliki legitimasi (legitimated) karena sudah di nyatakan putusan
111/PUU-XXII/2024, konstitusi “serta etika dan disiplin profesi”. Bahkan
tidak ada dasar dan alasan menyatakan tidak adanya tindak pidana dan
/atau perdata bagi tenaga nakes atau tenaga dokter sehingga norma
Pasal 304 dan Pasal 308 a quo adalah kekuasaan represif, otoritarian,
sewenang-wenang dan “main hakim sendiri” tanpa ratio decidendi dalam
norma a quo sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;
15. Bahwa norma Pasal 304 dan Pasal 308 Pasal 304 UU 17/2023
Kesehatan pasca putusan putusan 111/PUU-XXII/2024 a quo
bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena adanya Menafikan
konstitusi dan Putusan MK RI bukan hanya persoalan kepatuhan hukum
namun menghianati prinsip negara hukum demokratis (democratische
rechstaat).
16. Bahwa Pasal 304 dan Pasal 308 Pasal 304 UU 17/2023 Kesehatan
pasca putusan putusan 111/PUU-XXII/2024 merupakan “ketidakadilan
yang benar-benar parah” atau “ketidakadilan yang beku” (congealed
justice) dengan meminjam istilah Howard Zein [vide Philippe Nonet,
Philip Selznick, Hukum Respinsif, (Nusa Media, Bandung, 2015), h.35-
37). Prinsip konstitusionalisme jelas menentang kekuasaan yang
sewenang-wenang (The principle of constitutionalism rest on this idea of
restraining the government in its exercise of power. Constitutionalism
therefore, is to be set in contradiction to arbitrary power) [Michael Allon
dan Brian Thomson, Cases and Materials on Constitutional &
Administrative Law, (2002:14), dalam I Dewa Gede Atmadja, Hukum
Konstitusi, hal.17]. Kesewenang-wenangan kekuasaan pembuatan
23
undang-undang bertaut dengan ketidakadilan. “...adalah benar bahwa
tanpa demokrasi dan rule of the law suatu bangsa sudah pasti tidak
menikmati keadilan” [vide Majalah Konstitusi, No. 97, Maret 2015, hal.
26].
17. Bahwa karena hal tersebut terdapat seorang dokter yang di tersangka
kan dan menjadi terdakwa atas rekomendasi MDP KKI Tanpa sebagai
status terperiksa.
18. Bahwa, dengan adanya terbitnya Surat Rekomendasi MDP Nomor
MD.02.01/aMMDP/308/2025 tertanggal 10 Maret 2025, Adapun pada
halaman pertama surat rekomendasi tersebut tercantum sembilan dokter
yang berstatus sebagai terperiksa. Namun yang menjadi sorotan, nama
dr Ratna tidak termasuk dalam daftar sembilan dokter tersebut., lalu
pada halaman berikutnya pada halaman berikutnya justru muncul nama
dr Ratna yang direkomendasikan untuk dilakukan penyidikan pidana.
Bahwa, timbul beberapa pertanyaan terkait dengan sampel perkara yang
dikutip para pemohon:
-
Pengadilan
Umum
saja
menyatakan
dr
Ratna
tidak
bersalah/menolak tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum)?
-
Mengapa MDP memberi Rekomendasi ke Penyidik?
Bahwa,
pertanyaan
tersebut
timbul
setelah
Putusan
295/Pid.Sus/2025/PN Pgp PN Pangkalpinang Bebaskan dr. Ratna,
Hakim Pertimbangkan Contributory Negligence, maka hal tersebut
bertentangan dengan Rekomendasi yang di keluarkan oleh MDP.
Sumber:
https://dandapala.com/article/detail/pn-pangkalpinang-bebaskan-dr-ratna-
hakim-pertimbangkan-contributory-negligence
https://www.tempo.co/hukum/dokter-ratna-divonis-bebas-di-kasus-
kematian-pasien-2276987
19. Bahwa,
MDP
sejatinya
dibentuk
untuk
menjaga
objektivitas,
profesionalisme, dan perlindungan terhadap praktik kedokteran. Namun
dalam perkara ini, ia menilai MDP justru berubah menjadi pintu masuk
kriminalisasi terhadap tenaga medis. bahkan persoalan serupa dapat
24
menimpa dokter lain di masa mendatang apabila tidak ada mekanisme
pengawasan yang kuat terhadap keputusan-keputusan MDP. Dan dapat
terjadi juga terhadap Pemohon IV dan Pemohon V.
20. Bahwa berlakunya kewenangan absolut rekomendasi MDP KKI,
menyebabkan
kriminalisasi
berjalan
tegak
ditubuh
Kolegium
Kedokteran, dan Para Pemohon adalah pihak yang berpotensi
mengalami langsung kekejaman ini, dan merasakan sikap MDP KKI
seolah-olah sebagai Lembaga yudikatif setelah selesai menjerumuskan
tenaga nakes atau tenaga dokter.
Sumber:
https://cakrabhayangkaranews.com/tanpa-status-terperiksa-dan-tanpa-
otopsi-kasus-dr-ratna-dinilai-sarat-kejanggalan-dan-kriminalisasi/
21. Bahwa pengawasan terhadap etika profesi seperti halnya profesi
advokat, profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi polisi, memiliki
posisi dan kedudukan serta pengaturan sendiri sesuai profesi.
Pengawasan etika komisioner Komisi Pemiliah Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu Bahwa pengawasan terhadap etika profesi seperti
halnya profesi advokat, profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi
polisi, memiliki posisi dan kedudukan serta pengaturan sendiri sesuai
profesi. Pengawasan etika komisioner Komisi Pemiliah Umum (KPU),
Badan Pengawas Pemilu, dengan sudah di rangkum para Pemohon
sebagai berikut:
NO
PROFESI / ORGANISASI / BADAN
PENGAWAS
1
Advokat
Perhimpunan
Advokat
Indonesia (PERADI)
Dewan
Pengawas
Dewan
Kehormatan PERADI
2
Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Majelis
Pengawas
Pusat
Notaris
dan
Majelis
Kehormatan Pusat Notaris
3
Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
(MK)
Majelis
Kehormatan
Mahkamah
Konstitusi
(MKMK)
25
4
Komisioner
KPK
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dewan Pengawas KPK
5
Anggota POLRI Kepolisian RI
Divisi Propam (Profesi dan
Pengamanan.
6
Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum
(KPU)
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
(DKPP)
7
Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum (BAWASLU)
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
(DKPP)
8
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)
Pengawas
Perhimpunan
Periset Indonesia
9
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Komisi Aparatur Sipil Negara
10
Intelijen Negara
Dewan Kehormatan Intelijen
Negara
22. Bahwa perihal pengawasan dan kepatuhan terhadap disiplin profesi c.q.
profesi dokter merupakan domein profesi, bukan domein dan wewenang
Pemerintah dan Pemerintah Pusat. Dalam prinsipnya tenaga medis c.q.
dokter terikat dengan 4 (empat) norma yakni: norma ilmiah kedokteran,
norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Dalam hal norma
disiplin, kepatuhan serta pemeriksaan dan pengaduan bahkan secara
esensial pengawasan disiplin berada pada majelis kehormatan disiplin
c.q. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yang
merupakan bukan bagian quasi peradilan yang terkait dengan disiplin
profesi dokter dan b bukan domein dan wewenangnya menentukan
adanya Tindak pidana dan /ataupun perdata terhadap sanksi tenaga
nakes atau dokter.
23. Bahwa Pasal 304 dan Pasal 308 a quo yang menormakan MDP KKI
berwenang melakukan pengawasan meliputi: etika dan disiplin profesi
merupakan kekacauan hukum karena menganggap pengawasan etika
dan disiplin profesi yang dinyatakan MDP dapat menjadi landasan
26
seorang tenaga dokter atau tenaga nakes melakukan pelanggaran
pidana dan /atau perdata., Sehingga Pasal 304 dan Pasal 308 pasca
putusan mahkamah konstitusi 111/PUU-XXII/2024 a quo pengaturan
berlebihan, kekuasaan sewenang-wenang (arbitrary power) haruslah
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak lagi
menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum lingkup
urusan etik dan profesi. menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian
hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
C. DISHARMONISASI NORMA PASAL 17 TAHUN 2023 MENCIPTAKAN
ANOMALI TENAGA NAKES ATAU TENAGA DOKTER DAPAT DI
KENAKAN SANKSI PIDANA DAN PERDATA PASCA PUTUSAN
24. Bahwa, dalam praktiknya, pengaturan Pasal 308 Pasal 304 UU 17/2023
tidak sesuai dengan norma yang dijadikan landasan tenaga nakes dan
tenaga dokter hanya dalam ruang etik dan profesi dan malah masuk
dalam ranah yudikatif untuk menentukan ada atau tidaknya Pidana dan
/atau perdata yang disangkakan.
25. Bahwa, sudah jelas menurut para pemohon ketentuan dalam Pasal 308
Pasal 304 UU 17/2023 Kesehatan haruslah dinyatakan inkonstitutional
agar tidak menimbulkan kerugian secara konstitutional kepada para
Pemohon.
26. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto
menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu
masyarakat sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
27
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.
27. Bahwa, menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya
jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,
adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin
persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan
bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of
man. (Jimly Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005)
28. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar,
yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan
(sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini
bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan
membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut
Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam
perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang
28
adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa
manfaat bagi warga negara.
29. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan,
yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya,
“kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum, 1999).
30. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan
pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang
mengemukakan konsep “the internal morality of law” atau moralitas
internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan
dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum
kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan
pembentukan hukum, yaitu: “(a) failure to achieve rules at all, so that
every issue must be decided on an ad hoc basis: (b) a failure to publicize or
at least to make available to the affected party, the rules he is expected
to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot
itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect,
since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure to
make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f)
rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g)
introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient
his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the
rules as announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, The
Morality of Law, 1969).
31. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan
29
fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum
yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
32. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To
know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the
nature and effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum
bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman
yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu
tindakan.
33. Bahwa, berdasarkan urian tersebut diatas norma Pasal 308 Pasal 304
UU 17/2023 Kesehatan pasca putusan putusan 111/PUU-XXII/2024
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 karena untuk memberikan kepastian
hukum yang adil, maka para Pemohon mohon agar Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia
dalam
putusannya
menyatakan
INKONSTITUTIONAL PERMANENT yang lebih tepat guna memberikan
kepastian hukum yang adil dan tidak adanya tindakan melampaui batas
kewenangan (ultra vires atau abuse of power)
34. Bahwa, ketentuan norma pasal a quo berpotensi menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Pasal 304, Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”,
dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.
35. Bahwa, tegasnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 304, Pasal
308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) haruslah
dinyatakan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
30
Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon kepada Yang Mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan
mengadili permohonan a quo untuk menyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.
IV.
PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi identitas Prof. Dr. dr. Mohammad Naser, Sp.K.K.,
Doctor of Law;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi identitas Lili Andriani, S.S.IT.;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi identitas Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom.,
M.H.Mil.;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi identitas dr. Ria Merryanti A.P., M.H.;
31
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi identitas dr. Renita Irawati, M.Biomed (AAM);
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi UUD NRI Tahun 1945;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi KTM Lili Andriani;
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi KTM Syamsul Jahidin;
10.
Bukti P-10
:
Fotokopi identitas Dokter Ria Merryanti;
11.
Bukti P-11
:
Fotokopi KTM Renita;
12.
Bukti P-12
:
Fotokopi Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024;
13.
Bukti P-13
:
Fotokopi Putusan Nomor 156/PUU-XXII/2024;
14.
Bukti P-14
:
Fotokopi Putusan Nomor 161/PUU-XXIII/2025.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
32
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 304 dan Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan
hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah
menerima 3 (tiga) perbaikan Permohonan melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal
24 Agustus 2026 pukul 12.01 WIB, pukul 12.06 WIB, dan pukul 12.13 WIB. Selain itu,
para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan keempat secara langsung
kepada Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2026, pukul 14.03 WIB. Oleh karena
penyerahan perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu
seharusnya pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB, sehingga Mahkamah
hanya akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan bertanggal 20
Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2026.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
33
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya akan
34
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam
permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 304
dan Pasal 308 UU 17/2023 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 304 UU 17/2023
(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin
profesi.
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada tidaknya
pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan.
(4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen atau
ad hoc.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah.
Pasal 308 UU 17/2023
(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan
yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang
dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi
dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban
atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
(3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
(4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan
setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa
oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan
secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien,
atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi
dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik
keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional.
35
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan
paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan
rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat
(7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang
tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perseorangan warga
negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V
merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter,
sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan mahasiswa magister hukum
kesehatan;
4. Pemohon I yang juga sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia,
selalu mendapat pertanyaan baik dari sesama dosen maupun mahasiswa
berkenaan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-
XXII/2024 yang telah menyatakan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam
Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 inkonstitusional. Oleh karena putusan a quo
masih berkelindan dengan Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023, maka kedua
pasal yang dimohonkan pengujian tersebut juga berpotensi mengancam tenaga
kesehatan. Adapun Pemohon IV dan Pemohon V yang berprofesi sebagai dokter,
berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma a quo,
karena norma a quo sangat rentan mengkriminalisasi profesi dokter;
5. Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, karena norma a quo berpotensi
menghilangkan kepastian hukum ketika melakukan kajian terkait perlindungan
terhadap tenaga kesehatan;
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum
di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin
36
oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berkenaan dengan norma permohonan
yang dimohonkan pengujian, hanya Pemohon I yang merupakan dokter dan dosen
hukum kesehatan, serta Pemohon IV dan Pemohon V yang juga berprofesi sebagai
dokter, telah dapat menjelaskan secara spesifik ihwal hak konstitusional yang menurut
anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU
17/2023 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud bersifat potensial karena menurut Pemohon I, Pemohon IV dan
Pemohon V norma yang dimohonkan pengujian berpotensi mengkriminalisasi profesi
dokter. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V juga telah dapat
menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian,
sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional
seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi.
Sementara itu, berkaitan dengan Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan
mahasiswa magister hukum kesehatan, menurut Mahkamah, berlakunya norma pasal
yang dimohonkan pengujian tidak menghalangi aktivitas Pemohon II dan Pemohon III
dalam melakukan kajian terkait perlindungan terhadap tenaga kesehatan, karena
norma pasal yang dimohonkan pengujian ditujukan secara khusus bagi tenaga medis
dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal-
verband) antara berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan
Pemohon III.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma
yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III tidak
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo, sedangkan Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya
disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
37
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 304 dan Pasal
308 UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila
dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 yang
memberi wewenang kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) Konsil Kesehatan
Indonesia (KKI) melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi yang merupakan
domain profesi, dan rekomendasi MDP yang dapat menjadi rujukan seorang tenaga
kesehatan atau dokter dapat dipidana dan diperdatakan, hal tersebut
mengakibatkan mengakibatkan simpangsiur, kekacauan, dan beban berlebihan,
serta ketidakpastian hukum yang merugikan profesi tenaga kesehatan dan/ atau
dokter karena menjadikan pihak yang melakukan pengawasan etika dan disiplin
profesi memiliki kewenangan mutlak serupa dengan yudikatif;
2. Bahwa menurut para Pemohon, masih adanya Pasal 304 UU 17/2023
pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 bertentangan
secara gramatikal dan menggeser norma sebagaimana telah dimaknai dalam
putusan a quo, karena secara an sich norma-norma tersebut saling berkaitan
antara norma satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan multitafsir dan
tidak memberikan kepastian hukum;
3. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan MDP KKI yang dapat menyatakan
adanya tindakan pidana dan perdata berpotensi menghalangi tugas tenaga
kesehatan atau dokter dalam menjalankan profesinya, karena rekomendasi MDP
KKI dapat membuat seorang dokter yang menjadi tersangka berubah menjadi
terdakwa tanpa status terperiksa;
4. Bahwa menurut para Pemohon, MDP sejatinya dibentuk untuk menjaga
objektivitas, profesionalisme, dan perlindungan terhadap praktik kedokteran.
Namun berlakunya kewenangan absolut dari rekomendasi MDP KKI menyebabkan
kriminalisasi;
38
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 304 dan Pasal 308 UU
17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14,
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan
sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.8], Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;
[3.11]
Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
lebih
lanjut
dalil
permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma
Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023, terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma Pasal 308 UU 17/2023 dengan
ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.
Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi
muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi
muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
39
Bahwa terhadap Pasal 308 UU 17/2023 pernah diajukan pengujian dan telah
diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-
XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19
Januari 2026 dengan amar menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan amar
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya, berkenaan
dengan norma yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo, telah ternyata
terdapat kesamaan dasar pengujian yang digunakan dalam menguji norma a quo, yaitu
seluruh permohonan menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun,
setelah Mahkamah mencermati alasan permohonan, telah ternyata terdapat perbedaan
alasan permohonan, para Pemohon dalam permohonan a quo mempersoalkan
implikasi Pasal 308 UU 17/2023 pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-
XXII/2024. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat, permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 308 UU
17/2023 tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK
7/2025 dan dapat diajukan kembali. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian
norma Pasal 304 UU 17/2023 belum pernah dimohonkan pengujian oleh para Pemohon
dalam permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga tidak ada relevansinya untuk
mengaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.
Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih
lanjut.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil
para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, permasalahan
utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana
telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas adalah apakah kehadiran MDP KKI pasca
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
111/PUU-XXII/2024
berpotensi
dapat
mengkriminalisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk dapat menentukan
adanya perbuatan yang dapat dituntut secara keperdataan sehingga bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
40
[3.12.1] Bahwa
sebelum
Mahkamah
mempertimbangkan
permohonan
para
Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 30 Januari 2026 sebagai berikut.
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam
norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan merupakan unsur keanggotaan
Konsil”, sehingga norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi “Kolegium adalah
kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu
cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara
independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”;
3. Menyatakan frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam
norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “merupakan unsur keanggotaan
Konsil dan”, sehingga norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, “Kolegium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan Konsil dan dalam
menjalankan perannya bersifat independen”;
4. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur
dengan Peraturan Pemerintah yang keberlakuannya menyesuaikan
dengan Putusan a quo dan tetap menjamin independensi Kolegium”;
5. Menyatakan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang kata “masyarakat” tidak dimaknai,
“yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan
pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar”,
sehingga norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, “Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat yang
melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah,
organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar”;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, para Pemohon
mempersoalkan implikasi dari adanya amar putusan nomor 5, yang menurut para
Pemohon secara gramatikal memiliki akibat hukum dengan keberlakuan norma Pasal
304 dan Pasal 308 UU 17/2023, di mana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
a quo, menurut para Pemohon, tidak terdapat relevansinya lagi memberlakukan norma
Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023, sehingga norma a quo seharusnya dihapuskan.
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan norma Pasal 421 ayat (2)
huruf b UU 17/2023 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024,
Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.
[3.16] …
Pengaturan pengawasan tersebut merupakan perubahan dari ketentuan
sebelumnya (UU 29/2004) yang meletakkan mekanisme pembinaan dan
pengawasan praktik kedokteran diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan; melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga medis;
dan memberikan kepastian hukum, kepada pemerintah pusat, Konsil Kedokteran
Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi sesuai dengan tugas
masingmasing [vide Pasal 71 dan Pasal 72 UU 29/2004]. Demikian halnya dengan
pengaturan dalam UU 36/2014. Namun demikian, objek dari pembinaan dan
pengawasan dalam UU 36/2014 adalah tenaga kesehatan [vide Pasal 80 UU
36/2014]. Sementara itu, cakupan pengawasan dalam norma Pasal 421 UU
17/2023, sangat luas karena meliputi seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan,
42
yakni upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan, serta pengelolaan
kesehatan, tentunya dengan memperhatikan seluruh prinsip dalam pemberian
pelayanan, termasuk di dalamnya etika dan disiplin profesi. Pengawasan
penyelenggaraan kesehatan yang diserahkan kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam Pasal 421 UU 17/2023, merupakan bentuk penegasan
peran pemerintah dalam melindungi masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, serta sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas
jaminan hak memperoleh layanan kesehatan dan kewajiban pemerintah
menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Pasal
28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mempersoalkan kewenangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif yang
seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
etika dan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini,
mekanisme pengawasan yang tepat dalam ruang lingkup ketaatan terhadap etika
profesi dimaksud adalah dilakukan oleh peer group profesi, sedangkan untuk
disiplin profesi, khususnya bagi tenaga medis adalah majelis disiplin profesi. Oleh
karena itu, Pemohon memohon agar ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi
tidak menjadi ruang lingkup pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa
ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi dalam ruang lingkup pengawasan
terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan pada prinsipnya tidak dapat
dilepaskan dari kewajiban bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk mematuhi seluruh standar yang
telah ditetapkan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional. Standar profesi dimaksud disusun oleh konsil serta kolegium,
sedangkan standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri dan standar
prosedur operasional yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan. Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 421
UU 17/2023 merupakan langkah preventif untuk menghindari terjadinya
ketidaktaatan terhadap standar etika dan disiplin profesi yang dilakukan tenaga
medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam norma Pasal 421 ayat (1) UU
17/2023 adalah terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan, yang berarti
meliputi pengawasan terhadap upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan
pengelolaan kesehatan [vide Pasal 17 ayat (1) UU 17/2023]. Lingkup pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (2) UU 17/2023, sesungguhnya
merupakan penjabaran dari pengawasan pada masing-masing bagian dari
penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU
17/2023. Berkenaan dengan hal ini, standar etika dan standar profesi yang diawasi
tingkat ketaatannya terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, disusun oleh
konsil dan/atau kolegium, bukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sepanjang menyangkut pengawasan terhadap etika dan disiplin
profesi, karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan,
tidak dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah tetapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan
Indonesia yang dalam pembentukannya melibatkan kolegium, majelis disiplin
profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi,
43
dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan salah satu peran konsil yakni
melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan
[vide Pasal 269 huruf c UU 17/2023]. Dengan adanya penegasan berkenaan
dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pembentukan organ khusus sepanjang
berkenaan dengan pengawasan etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud
dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023, secara yuridis hal tersebut
berdampak pula pada norma Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023. Sehingga, norma
Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023 harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan
a quo...
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
menegaskan bahwa ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
421 ayat (2) UU 17/2023, sesungguhnya merupakan penjabaran dari pengawasan
pada masing-masing bagian dari penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2023. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut,
standar etika dan standar profesi yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap tenaga
medis dan tenaga kesehatan, disusun oleh konsil dan/atau kolegium, bukan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Artinya, sepanjang menyangkut pengawasan
terhadap etika dan disiplin profesi, karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan
tenaga kesehatan, tidak dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil
Kesehatan Indonesia yang dalam pembentukannya melibatkan kolegium, majelis
disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi,
dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan salah satu peran konsil yakni
melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain
itu, dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah juga menegaskan
pentingnya ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi dalam ruang lingkup
pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan pada prinsipnya tidak dapat
dilepaskan dari kewajiban bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk mematuhi seluruh standar yang telah
ditetapkan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, lebih lanjut Mahkamah
mempertimbangkan sejauh mana keterkaitan norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU
17/2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024, di mana
menurut Mahkamah, Putusan tersebut terbatas sepanjang frasa “serta etika dan disiplin
44
profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan karena
norma a quo berkaitan dengan keterlibatan pengawasan, in casu, pengawasan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ihwal “etika dan
disiplin profesi” tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan
norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 yang sebelum adanya Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
111/PUU-XXII/2024
selengkapnya
menyatakan,
“ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional,
serta etika dan disiplin profesi”, adalah norma yang mengatur ruang lingkup
pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan
kesehatan, termasuk berkaitan dengan “etika dan disiplin profesi”. Sehingga,
sepanjang frasa “etika dan disiplin profesi” telah dinyatakan inkonstitusional, karena
berkenaan dengan hal tersebut tidak tepat menjadi objek pengawasan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa
mekanisme pengawasan yang tepat dalam ruang lingkup ketaatan terhadap etika
profesi dimaksud adalah dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil
Kesehatan Indonesia yang dalam pembentukannya melibatkan kolegium, majelis
disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi,
dan/atau pakar.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, jika dalil
para Pemohon yang memohon agar Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, maka hal tersebut justru akan berdampak pada hilangnya fungsi penegakan
disiplin profesi serta subjek hukum/entitas yang melaksanakan tugas di bidang
penegakan disiplin profesi. Sebab, norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 yang
dimohonkan para Pemohon agar dinyatakan inkonstitusional mengatur berkaitan
dengan penegakan disiplin profesi, subjek hukum yang melaksanakan tugas di bidang
disiplin profesi, termasuk entitas yang menegakkan disiplin profesi serta membela dan
memberikan perlindungan atas hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan.
[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya, norma
Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 memberikan kewenangan absolut kepada MDP
45
KKI, sehingga berpotensi memicu kriminalisasi terhadap tenaga medis dan tenaga
kesehatan, termasuk dapat menentukan adanya perbuatan yang dapat dituntut secara
keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2025,
telah mempertimbangkan pengujian Pasal 308 UU 17/2023 yang pada pokoknya
sebagai berikut.
[3.16.1] … Dengan demikian, pembentukan MDP sebagai organ penegakan
disiplin profesi, yang menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mengeluarkan
rekomendasi sebagaimana yang dipersoalkan para Pemohon, menurut
Mahkamah,
merupakan
sebuah
mekanisme
scientific-professional
gatekeeping, yaitu proses penyaringan awal berbasis kompetensi keilmuan
untuk memastikan bahwa tindakan praktik keprofesian yang dilakukan oleh
tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dinilai berdasarkan standar profesi,
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 308 ayat (5) dan ayat (6) UU 17/2023. Amanat
dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 291 ayat (1) UU 17/2023
yang menegaskan kewajiban bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk
mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
[3.16.2] Bahwa perihal rekomendasi MDP merupakan bagian dari prosedur
scientific-professional gatekeeping, yang tidak menyebabkan MDP dapat
dipersamakan dengan lembaga pro justitia, secara doktriner hal tersebut
dibenarkan karena lembaga pro justitia secara hukum adalah lembaga yang
diberi kewenangan melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, atau
menjatuhkan putusan yang membawa akibat langsung, sehingga tunduk
sepenuhnya pada due process of law dan asas presumption of innocence
(asas praduga tak bersalah). Berkenaan dengan hal itu, oleh karena MDP
bukan merupakan lembaga pro justitia, dalam konteks hukum pidana, fungsi
yang diberikan kepada MDP tidak dimaksudkan menggantikan atau
mengambil alih kewenangan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim.
Memosisikan rekomendasi MDP sebagai bagian dari prosedur awal tidak
berarti menerapkan due proccess of law pada MDP, melainkan memastikan
due process of law pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan berlangsung secara akurat, proporsional, dan berbasis fakta
ilmiah. Dalam hal ini, jikalau aparat penegak hukum bergerak tanpa dilandasi
fondasi profesional yang memadai, berpotensi merugikan kedua belah pihak,
yaitu kerugian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun kerugian
bagi pasien atau masyarakat pada umumnya…
[3.16.3] Bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal di atas, dikaitkan
dengan dalil para Pemohon yang pada intinya merasa dihambat dengan
adanya rekomendasi untuk mempersoalkan secara hukum tenaga medis dan
tenaga kesehatan dengan berlakunya norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (5)
UU 17/2023. Dalam hal ini, norma dimaksud pada pokoknya menyatakan
bahwa terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga
46
melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi
pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi MDP untuk dapat atau
tidak dapat dilakukannya penyidikan. Menurut Mahkamah, meskipun secara
redaksional terdapat frasa “dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan”
dalam norma Pasal 308 ayat (5) UU 17/2023, namun pada norma lain apabila
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, rekomendasi dimaksud
tidak dikeluarkan maka dianggap MDP telah memberikan rekomendasi untuk
dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan [vide Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023]. Dalam konteks itu, adanya
rekomendasi MDP harus dibaca dan dimaknai penilaian terhadap
keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional harus menjadi penilaian sebelum dimulainya proses hukum bagi
tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tidak hanya itu, keharusan adanya
rekomendasi MDP tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak
berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan hal ini, penting
bagi Mahkamah menegaskan, rekomendasi MDP tidak digunakan sebagai
instrumen untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang
ternyata melanggar standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional dalam pelayanan kesehatan.
[3.16.4] …
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
menegaskan pentingnya peran MDP sebagai organ penegakan disiplin profesi, yang
menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mengeluarkan rekomendasi yang merupakan
sebuah mekanisme scientific-professional gatekeeping, yaitu proses penyaringan awal
berbasis kompetensi keilmuan untuk memastikan bahwa tindakan praktik keprofesian
yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dinilai berdasarkan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Oleh karena itu,
keberadaan norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023, pada hakikatnya merupakan
instrumen perlindungan hukum yang bersifat profesional dan proporsional dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pasal 304 UU 17/2023 mengatur pembentukan
mekanisme penegakan disiplin profesi melalui MDP, sedangkan Pasal 308 UU 17/2023
mengatur bahwa terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga
melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan,
terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari MDP. Dalam kaitan ini, konstruksi norma
Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki karakteristik khusus yang
tidak dapat secara serta merta dipersamakan dengan perlindungan hukum pada subjek
47
hukum pada umumnya. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan merupakan kegiatan
profesional yang dalam pelaksanaannya mengandung risiko medis dan memerlukan
penerapan standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional.
Oleh karena itu, timbulnya suatu kerugian atau tidak tercapainya hasil pelayanan yang
diharapkan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian
tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sehingga, diperlukan terlebih dahulu penilaian
yang bersifat profesional untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan telah
sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan demikian,
eksistensi MDP berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan pendahuluan yang
memberikan perspektif keprofesian sebelum persoalan pelayanan kesehatan berlanjut
ke ranah pertanggungjawaban pidana atau perdata. Sehingga, rekomendasi MDP tidak
menggantikan kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun pengadilan dalam
menentukan ada atau tidaknya tindak pidana ataupun tanggung jawab perdata. Dengan
demikian, keberadaan MDP tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap
independensi proses penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme untuk
memastikan bahwa aspek profesional suatu tindakan medis telah diperiksa oleh
lembaga yang memiliki kompetensi di bidang disiplin profesi.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, keberadaan norma Pasal 304
dan Pasal 308 UU 17/2023 harus dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara
perlindungan terhadap hak pasien untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum dan
perlindungan terhadap tenaga medis serta tenaga kesehatan agar tidak dikriminalisasi
hanya karena terjadi hasil pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan pasien. Dalam
kaitan ini, perlindungan hukum tersebut bukan merupakan privilege atau imunitas bagi
tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di samping itu, apabila berdasarkan pemeriksaan
disiplin ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan,
atau standar prosedur operasional, hasil pemeriksaan tersebut justru dapat menjadi
bagian penting dalam proses pertanggungjawaban lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon
yang pada pokoknya menyatakan Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 memberikan
kewenangan absolut kepada MDP KKI sehingga berpotensi memicu kriminalisasi dan
48
dapat mendorong adanya sengketa keperdataan terhadap tenaga medis dan
kesehatan adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karena itu harus dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas
telah ternyata norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 tidak menimbulkan
ketidaksamaan di hadapan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang
didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan
hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang
bahwa
terhadap
hal-hal
lain
dan
selebihnya
tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.4]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang
49
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani,
Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 16.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung
Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon
dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
50
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Anak Agung Dian Onita
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 32 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 304 dan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima 3 (tiga) perbaikan Permohonan melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 12.01 WIB, pukul 12.06 WIB, dan pukul 12.13 WIB. Selain itu, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan keempat secara langsung kepada Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2026, pukul 14.03 WIB. Oleh karena penyerahan perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu seharusnya pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan bertanggal 20 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2026. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 33 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya akan 34 mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 304 UU 17/2023 (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen atau ad hoc. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah. Pasal 308 UU 17/2023 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 35 (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pida
