PUU
Tahun 2026
292/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Yusuf Shamawarmansyah
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:27:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 292/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Yusuf Shamawarmansyah
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Sapta Taruna Km. 10, Kota Sorong, Papua Barat
Daya
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
30 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juli
2026
berdasarkan
Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
292/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 292/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 31 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 20 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
2
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
3
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
yang
selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:
Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 308
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana selanjutnya disebut “UU KUHP”, yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 308
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan
umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun.
8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU
KUHP yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK,
Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
9. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 308
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
4
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Kualifikasi kedudukan hukum (Legal standing) merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah sebagaimana diatur
di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang
(PMK 7/2025), yang menyatakan:
Pasal 4
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang:
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya
suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan
permohonan
sebagaimana
ditentukan
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945:
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
5
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1). Sehingga karena
berkualifikasi sebagai WNI, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk
mempersoalkan norma yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang dimohonkan a quo.
Kerugian Konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon memenuhi kelima persyaratan kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK
untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007.
Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Bahwa Hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebut di atas berpotensi
dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU
KUHP).
Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak
konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah,
6
termasuk hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat
penegak hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau
menjadi korban dari setiap tindak pidana. Hak untuk melaporkan tindak
pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara
hukum, di mana hak warga negara atas kepastian hukum yang adil hanya
dapat efektif apabila norma hukum dirumuskan secara tegas, konsisten, dan
dapat diprediksi penerapannya.
Bahwa hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut tidak bersifat abstrak
atau teoritis semata, melainkan merupakan hak hukum yang konkret dan
operasional. Hak tersebut mensyaratkan adanya norma pidana yang
konsisten, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang penafsiran yang saling
bertentangan, sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti
apakah suatu perbuatan termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup
perbuatan yang secara normatif dirumuskan, dilarang, dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang.
Bahwa suatu norma pidana yang dirumuskan secara tidak konsisten, baik
melalui penggunaan diksi yang berbeda tanpa batasan yang tegas maupun
melalui konstruksi unsur yang menimbulkan keraguan, mengakibatkan
Pemohon berada dalam posisi ketidakpastian hukum. Dalam kondisi
demikian, Pemohon tidak dapat secara rasional dan bertanggung jawab
menentukan apakah suatu peristiwa konkret yang dialami, disaksikan, atau
diketahui termasuk sebagai perbuatan yang dimaksudkan dan dilarang oleh
norma a quo.
Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung berdampak pada efektivitas
hak Pemohon untuk melaporkan tindak pidana. Meskipun secara formal hak
tersebut tetap diakui, namun secara substantif menjadi tidak efektif. Pemohon
juga berisiko menghadapi penolakan laporan, penghentian proses hukum,
atau perbedaan penilaian antar para pemerhati hukum akibat ketidakpastian
norma yang seharusnya memberikan pedoman yang tegas.
Bahwa kondisi demikian dapat digambarkan sebagai situasi di mana
Pemohon secara formal diundang oleh negara untuk menghadiri pesta
perayaan, namun tanpa disertai penjelasan mengenai lokasi pasti
penyelenggaraannya, sehingga meskipun undangan tersebut secara
7
normatif ada, secara praktis tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan
pedoman konkret untuk bertindak. Dalam konteks ini, negara memang
menjamin hak Pemohon untuk melaporkan setiap tindak pidana, tetapi pada
saat yang sama tidak menyediakan penanda normatif yang jelas mengenai
“lokasi” tindak pidana yang dimaksud, yakni batasan dan cakupan perbuatan
yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang
berakibat pada hilangnya fungsi operasional hak tersebut karena Pemohon
tidak dapat mengetahui secara pasti apakah suatu peristiwa berada di dalam
atau di luar jangkauan norma pidana yang berlaku.
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki
kepentingan hukum untuk mengajukan dan membawa ke hadapan
persidangan setiap orang yang terbukti melakukan tindakan pembakaran,
peledakan, atau pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup perbuatan yang
secara objektif menimbulkan bahaya terhadap keamanan pribadi Pemohon
semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat yang meluas sehingga dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan umum.
Bahwa Pemohon membayangkan, apabila tindakan tersebut kemudian
dilaporkan, atau bahkan dihadapkan ke persidangan, akan muncul
pertanyaan mendasar tentang norma apa yang sesungguhnya tepat untuk
diterapkan. Dalam kondisi di mana pelaku melakukan pembakaran terhadap
rumah miliknya sendiri, di mana rumah tersebut berada di lokasi terpencil,
serta di mana pelaku beranggapan bahwa penghuni tunggal yang diizinkan
menempati rumah tersebut sedang tidak berada di tempat. Dalam keadaan
tersebut, norma a quo tidak dapat diberlakukan karena tidak terpenuhinya
unsur “barang milik orang lain” maupun unsur “membahayakan keamanan
umum”. Dalam keadaan yang sama, ketentuan lain seperti percobaan
pembunuhan juga tidak dapat diterapkan, karena tidak terdapat pengetahuan
atau kesengajaan pelaku mengenai keberadaan orang di dalam rumah
tersebut. Dalam konteks itulah Pemohon mempertanyakan apakah ketentuan
Pasal a quo yang sedang diuji dalam permohonan ini dapat secara tepat
diaplikasikan terhadap perbuatan pelaku.
Bahwa keberlakuan Pasal a quo dengan rumusan delik yang inkonsisten
telah membuka ruang perbedaan penafsiran dalam proses penegakan
hukum. Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menyebabkan laporan
8
yang diajukan Pemohon, dimentahkan dengan alasan tidak terpenuhinya
unsur delik, andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau
malah menjadi korban atas suatu tindak pembakaran, peledakan atau
pembanjiran, yang hanya membahayakan keamanan perorangan.
Bahwa oleh karena itu, inkonsistensi dalam perumusan norma pidana a quo
tidak hanya berimplikasi pada persoalan teknis penegakan hukum, melainkan
secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam
kaitannya dengan hak Pemohon untuk menggunakan dan mengakses
mekanisme hukum pidana secara efektif sebagai warga negara dalam
negara hukum.
Bahwa dalam kondisi demikian, hak Pemohon untuk memperoleh kepastian
hukum tidak hanya mengalami hambatan, tetapi juga kehilangan makna
substansialnya. Norma hukum pidana yang seharusnya berfungsi sebagai
instrumen pengaturan justru berubah menjadi norma yang tidak dapat
diandalkan, akibat ketidakpastian hukum yang inheren dalam rumusan Pasal
a quo.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat potensial,
namun berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat
dipastikan akan terjadi dengan tetap berlakunya ketentuan dalam Pasal a
quo. Potensi kerugian tersebut tidak bersifat abstrak atau imajiner, melainkan
melekat secara langsung pada status Pemohon sebagai warga negara yang
sewaktu-waktu dapat berada dalam situasi yang menuntut kepastian hukum
pidana.
Bahwa kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelapor
dalam suatu dugaan tindak pidana pada dasarnya memiliki persamaan
mendasar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan
hukum pidana. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai
penuntut umum, serta hakim sebagai pihak yang memutus perkara, pada
dasarnya juga harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perbuatan
memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.
9
Bahwa oleh karena itu, apabila kedudukan hukum Pemohon sebagai pelapor
ditolak dengan alasan bahwa peristiwa yang dipersoalkan belum terjadi
secara aktual, maka secara logis alasan yang sama juga akan berimplikasi
terhadap aparat penegak hukum lainnya, yang pada kenyataannya juga
harus melakukan penilaian hukum terlebih dahulu terhadap suatu norma
sebelum memutuskan untuk menyidik, sebelum memutuskan untuk
menuntut, atau sebelum memutuskan seseorang bersalah.
Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu
sampai suatu peristiwa terjadi secara aktual, maka yang demikian justru
berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan
hukum. Hal ini karena dalam keadaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi,
pelaku berpotensi melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan
mendalilkan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-
alasan permohonan Pemohon. Dengan demikian, menunda pengujian
konstitusionalitas norma tersebut sampai terjadinya peristiwa konkret justru
berpotensi menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara
nyata membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara
efektif oleh hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan
surut.
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025,
Mahkamah menerima kedudukan hukum para Pemohon dengan alasan
bahwa berlakunya norma yang dimohonkan berpotensi membatasi ruang
demokrasi serta melemahkan semangat kebangsaan dalam kehidupan
bermasyarakat, serta merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan
Pemohon VII sebagai warga negara untuk mengembangkan diri dan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Bahwa hal yang sama juga dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal
308 ayat (1) UU KUHP. Ketidakkonsistenan antara Pasal 308 ayat (1) UU
KUHP dan Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama juga membatasi hak Pemohon
untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena membuat
Pemohon yang diberikan hak untuk melaporkan suatu tindak pidana menjadi
kebingungan ketika hendak melaporkan seseorang yang melakukan tindak
pembakaran dan sebagainya yang hanya membahayakan keamanan satu
orang, mengingat norma a quo mensyaratkan bahaya umum.
10
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan
bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat aktual dan telah terjadi,
melainkan cukup apabila secara logis dan rasional dapat dipastikan akan
terjadi akibat berlakunya suatu norma. Dalam hal ini, ketidakpastian rumusan
delik a quo secara langsung menciptakan risiko bahwa hak Pemohon melalui
mekanisme pelaporan pidana menjadi ilusi normatif belaka.
Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, potensi kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Potensi atas kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan yang juga
mengatur larangan terkait tindakan pembakaran yang membahayakan
keamanan orang tertentu, dan bukan sebagai norma yang hanya melarang
tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang secara umum.
Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi akan terpenuhi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP
yang menyatakan: (Bukti P-3)
Pasal 308
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan
umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti P-2)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur rumusan
delik tindak pidana pembakaran, peledakan, atau pembanjiran bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
11
A. Nebis In Idem
4. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7
Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah.
5. Bahwa Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pernah diujikan sebelumnya dan telah
diputus oleh Mahkamah dalam putusan nomor 80/PUU-XXIV/2026.
6. Bahwa kendatipun demikian, pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal
308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dalam permohonan ini, memiliki alasan permohonan
yang berbeda dan tidak ditemui dalam permohonan sebelumnya,
7. Bahwa di antara alasan-alasan tersebut ialah, terdapat pendapat yuris yang
mendukung argumentasi pemohon, serta alasan logis dibaliknya, terdapat
pendapat yuris mengenai isu kualifisir yang mengganjal permohonan
sebelumnya, terdapat preseden hukum konkret yang menggambarkan
kekosongan hukum akibat ambiguitas rumusan pasal, terdapat pertimbangan
dari putusan Mahkamah Konstitusi lain perihal inkonsistensi rumusan norma,
dan terakhir, terdapat konsekuensi hukum dari putusan mahkamah
sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut:
B. Pokok Perkara
8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang
mencabut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, muncul pandangan
bahwa Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan
adaptasi dari Pasal 187 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.
Selanjutnya, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama juga
dipandang sebagai adaptasi dari Artikel 157 ayat (2) Wetboek van Strafrecht
Belanda. Atas dasar itu, dibangun anggapan adanya kesinambungan norma
dari Artikel 157 Wetboek van Strafrecht, Pasal 187 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana lama, hingga Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023.
12
9. Bahwa terhadap pandangan yang menyatakan Pasal 187 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana lama merupakan adaptasi dari Artikel 157 Wetboek
van Strafrecht Belanda, menurut Pemohon tidak terdapat keraguan. Hal
tersebut karena rumusan kedua ketentuan tersebut sama, sehingga
hubungan adaptasi di antara keduanya dapat diterima secara logis maupun
yuridis.
10. Bahwa keadaan tersebut berbeda dengan hubungan antara Pasal 308 ayat
(1) UU KUHP dan Pasal 187 KUHP Lama. Meskipun perbedaannya tampak
sederhana, rumusan kedua norma tersebut tidak lagi sama. Menurut
Pemohon, perbedaan sekecil apa pun dalam norma pidana tidak dapat
diabaikan, karena hukum pidana berpijak pada prinsip lex stricta yang
menghendaki penafsiran secara ketat sesuai dengan rumusan undang-
undang.
11. Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan original intent pembentuk Artikel
157 Wetboek van Strafrecht Belanda, setiap perubahan terhadap rumusan
norma membawa konsekuensi terhadap cara memahami norma tersebut.
Oleh karena itu, perbedaan rumusan antara Pasal 308 ayat (1) UU KUHP dan
Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama tidak dapat dipandang hanya sebagai
perbedaan redaksional semata.
12. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, klaim yang menyatakan Pasal 308
ayat (1) UU KUHP merupakan adaptasi dari Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama
tidak memiliki dasar yang memadai. Klaim tersebut mengabaikan prinsip lex
stricta serta mengesampingkan pentingnya kesetiaan terhadap rumusan asli
dan original intent pembentuk norma, sehingga menurut hemat Pemohon
tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.
C. Dogma Hukum
13. Bahwa pada dasarnya seluruh argumentasi Pemohon dalam menguji
konstitusionalitas Pasal 308 ayat (1) UU KUHP bertumpu pada pendapat
hukum Tarquinius Noyon, seorang yuris Belanda, dalam bukunya Het
Wetboek Van Strafrecht, dalam penjelasannya terhadap Artikel 157 Wetboek
van Strafrecht, Tarquinius Noyon menjelaskan ruang lingkup penerapan
norma tersebut, termasuk membedakan keadaan yang termasuk dan yang
tidak termasuk dalam unsur gemeen gevaar (bahaya umum).
13
14. Bahwa pendapat hukum Tarquinius Noyon tersebut memiliki relevansi
langsung dengan perkara a quo, mengingat Artikel 157 Wetboek van
Strafrecht merupakan sumber historis Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama yang
kemudian menjadi dasar pembentukan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP. Oleh
karena itu, menurut Pemohon, penjelasan Tarquinius Noyon layak dijadikan
acuan dalam memahami batas-batas penerapan Pasal 308 ayat (1) UU
KUHP. Dalam penjelasannya, Tarquinius Noyon menyatakan bahwa; (Bukti
P-4)
Undang-undang membedakan dua macam bahaya, yaitu bahaya
terhadap barang dan bahaya terhadap jiwa manusia.
Bahaya yang pertama (bahaya terhadap barang) harus merupakan
bahaya umum (gemeen gevaar), suatu konsep yang tampaknya harus
dipahami berdasarkan karakteristik tindak pidana yang dihimpun dalam
Bab Ketujuh, yang ciri utamanya adalah bahwa tindak pidana tersebut
menimbulkan suatu bahaya yang menyangkut keamanan umum, dan
orang yang menimbulkan bahaya itu pada dasarnya tidak mungkin
terlebih dahulu menentukan, bahkan memperkirakan, sejauh mana
bahaya tersebut akan meluas.
Meskipun demikian, dalam ketentuan ini juga termasuk pembakaran dan
perbuatan-perbuatan sejenis yang menimbulkan bahaya terhadap jiwa
orang lain (levensgevaar voor een ander), tanpa mensyaratkan adanya
bahaya umum (gemeen gevaar). Dengan demikian, tindak pidana
tersebut tetap dianggap telah terjadi meskipun hanya satu orang saja
yang berada dalam keadaan terancam bahaya.
15. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Pemohon melalui penafsiran a
contrario memahami bahwa apabila suatu rumusan delik tidak mensyaratkan
adanya bahaya umum sebagai unsur tindak pidana, maka tindakan yang
hanya membahayakan satu orang tetap dapat dijerat berdasarkan ketentuan
tersebut.
16. Bahwa sebaliknya, apabila suatu rumusan delik secara tegas mensyaratkan
adanya unsur bahaya umum, maka unsur tersebut wajib dipenuhi sebelum
ketentuan pidana dapat diterapkan, sehingga tindakan yang hanya
membahayakan satu orang tidak dapat dijerat dengan norma tersebut.
Menurut Pemohon, keadaan demikian dijumpai dalam Pasal 308 ayat (1) UU
KUHP yang secara eksplisit mensyaratkan adanya unsur “membahayakan
keamanan umum”.
17. Bahwa sebagai konsekuensi dari penafsiran a contrario tersebut, menurut
Pemohon, perbuatan yang hanya menimbulkan bahaya terhadap satu orang
14
tidak memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 308 ayat (1)
UU KUHP. Dengan demikian, unsur “membahayakan keamanan umum”
merupakan batas normatif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu
tindakan pembakaran, ledakan, atau menyebabkan banjir dijerat berdasarkan
ketentuan tersebut.
D. Logika Hukum
18. Bahwa menurut Pemohon, pernyataan yang menyatakan bahwa Pasal 308
ayat (1) UU KUHP, dapat menjangkau tindakan pembakaran dan perbuatan
sejenis yang hanya membahayakan keamanan perorangan bukan saja tidak
memiliki dasar dalam dogmatik hukum pidana sebagaimana telah diuraikan
oleh Tarquinius Noyon di dalam bukunya, tetapi juga tidak dapat
dipertahankan secara logis menurut penalaran hukum.
19. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026,
Mahkamah berpendapat bahwa frasa “membahayakan keamanan umum”
dalam Pasal 308 ayat (1) UU KUHP secara otomatis mencakup pula keadaan
yang hanya membahayakan keamanan perorangan. Menurut Mahkamah,
tindakan yang membahayakan keamanan umum merupakan suatu konsep
yang bersifat umum sehingga di dalamnya telah termasuk tindakan yang
membahayakan keamanan perorangan.
20. Bahwa menurut Pemohon, ratio decidendi tersebut tidak tepat karena
mencampuradukkan antara keadaan yang bersifat deskriptif (tindakan)
dengan keadaan yang bersifat normatif (larangan). Dengan kata lain,
meskipun secara faktual tindakan yang membahayakan keamanan umum
dapat mencakup tindakan yang membahayakan keamanan perorangan,
namun larangan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan umum
belum tentu mencakup larangan terhadap perbuatan yang hanya
membahayakan keamanan perorangan.
21. Bahwa keadaan tersebut terjadi karena hubungan semantik antara konsep
“bahaya umum” dan “bahaya perorangan” bukan merupakan hubungan
hiperonim-hiponim,
melainkan
hubungan
holonim-meronim.
Dengan
demikian, hubungan antara kedua konsep tersebut bukanlah hubungan
antara suatu kategori dengan jenis-jenis yang berada di bawahnya,
15
melainkan hubungan antara suatu keseluruhan dengan bagian-bagian yang
membentuk keseluruhan tersebut.
22. Bahwa secara hipotetis, andaikata suatu norma merumuskan larangan
memakan “kuda” misalnya, maka dalam hubungan semantik hiperonim-
hiponim larangan tersebut dengan sendirinya mencakup larangan memakan
kuda ternak, kuda balap, atau kuda konservasi misalnya, karena seluruhnya
merupakan jenis-jenis dari kategori “kuda”. Dalam keadaan demikian,
larangan terhadap konsep yang lebih umum memang mencakup seluruh
jenis yang berada di bawahnya.
23. Bahwa berbeda halnya apabila hubungan semantik yang dimaksud
merupakan hubungan holonim-meronim. Andaikata suatu norma melarang
memakan “kuda”, larangan tersebut tidak serta-merta mencakup larangan
memakan iga kuda, paha kuda, atau tenderloin kuda, karena ketiganya bukan
merupakan jenis dari kuda, melainkan hanya bagian yang membentuk
keseluruhan struktur kuda. Menurut Pemohon, hubungan semantik yang
demikianlah yang terdapat antara konsep “bahaya umum” dan “bahaya
perorangan” dalam Pasal 308 ayat (1) UU KUHP.
24. Bahwa oleh karena hubungan semantik antara konsep “bahaya umum” dan
“bahaya perorangan” merupakan hubungan holonim-meronim, maka
menurut Pemohon tidak tepat apabila kemudian disimpulkan bahwa larangan
membahayakan keamanan umum dengan sendirinya mencakup larangan
membahayakan keamanan perorangan. Hal tersebut karena konsep “bahaya
perorangan” dalam konteks ini hanyalah bagian dari konsep “bahaya umum”,
sebagaimana iga kuda hanyalah bagian dari kuda, dan bukan jenis yang
berada di bawah kategori kuda.
25. Bahwa menurut Pemohon, Norma yang tepat untuk menggambarkan
penalaran tersebut dapat dilihat dari tindak pidana yang dalam rumusan
deliknya mensyaratkan agar perbuatan dilakukan secara berkelompok atau
secara bersama-sama. Sebagai contoh, rumusan delik dalam Pasal 477 ayat
(1) huruf g yang mensyaratkan adanya perbuatan mencuri secara
berkelompok, yang secara deskriptif merupakan konsep yang lebih luas,
mencakup mencuri secara perorangan.
16
26. Bahwa ratio decidendi yang digunakan oleh Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026 pada pokoknya ialah
bahwa tindakan membahayakan keamanan umum merupakan konsep yang
bersifat umum sehingga mencakup pula tindakan yang membahayakan
keamanan perorangan. Dengan demikian, larangan membahayakan
keamanan umum juga mencakup larangan membahayakan keamanan
perorangan.
27. Bahwa apabila penalaran tersebut diterapkan secara konsisten terhadap
tindak pidana mencuri secara berkelompok, maka oleh karena mencuri
secara berkelompok (holonim) secara faktual mencakup perbuatan mencuri
secara perorangan (meronim), maka larangan mencuri secara berkelompok
seharusnya juga mencakup larangan mencuri secara perorangan.
Konsekuensi demikian jelas tidak dapat diterima, karena orang yang mencuri
seorang diri tidak dapat dipidana berdasarkan delik yang secara tegas
mensyaratkan perbuatan secara berkelompok.
28. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, cakupan suatu konsep secara
deskriptif tidak dengan sendirinya menentukan cakupan larangan secara
normatif. Oleh karena itu, sebagaimana larangan mencuri secara
berkelompok tidak serta-merta mencakup mencuri secara perorangan,
demikian pula larangan membahayakan keamanan umum tidak dapat secara
otomatis mencakup perbuatan yang hanya membahayakan keamanan satu
orang.
E. Isu Kualifisir
29. Bahwa selain mendasarkan pertimbangannya pada anggapan bahwa konsep
“membahayakan keamanan umum” mencakup pula “membahayakan
keamanan perorangan”, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XXIV/2026, Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 308 ayat (1)
UU KUHP harus dibaca secara utuh. Menurut Mahkamah, keberadaan Pasal
308 ayat (3) UU KUHP yang mengatur akibat berupa hilangnya nyawa
seseorang merupakan bentuk kualifisir terhadap ketentuan Pasal 308 ayat
(1) UU KUHP, sehingga frasa “membahayakan keamanan umum” dalam ayat
(1) dapat ditafsirkan mencakup pula keadaan yang hanya membahayakan
keamanan perorangan.
17
30. Bahwa menurut Pemohon, penafsiran yang mendasarkan diri pada
hubungan kualifisir antara Pasal 308 ayat (1) UU KUHP dan Pasal 308 ayat
(3) UU KUHP tersebut, juga tidak memiliki pijakan dalam dogma hukum
pidana. Keberadaan suatu norma yang mengatur akibat berupa hilangnya
nyawa seseorang tidak dengan sendirinya mengubah atau memperluas
makna unsur “membahayakan keamanan umum” yang secara tegas
dirumuskan sebagai unsur delik, sehingga mencakup membahayakan
keamanan perorangan.
31. Bahwa apabila rumusan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP dibandingkan dengan
ketentuan yang sepadan semisal Artikel 312 Strafgesetzbuch (StGB) Jerman,
akan ditemukan bahwa meskipun kedua norma memiliki perbedaan dalam
ketentuan perbuatan yang dilarang, namun keduanya memiliki persamaan
mendasar, yaitu sama-sama mengatur delik yang mensyaratkan adanya
bahaya umum dan sama-sama mengkualifisir dengan ancaman hukuman
yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa
seseorang.
32. Bahwa dengan adanya persamaan redaksi dalam kedua rumusan norma,
menurut Pemohon, penjelasan maupun pendapat hukum mengenai
hubungan antara delik dasar yang mensyaratkan bahaya umum dengan delik
kualifisir yang mensyaratkan mengakibatkan kematian seseorang, dalam
hukum pidana Jerman, memiliki relevansi dan dapat diberlakukan secara
mutatis mutandis dalam memahami konstruksi Pasal 308 UU KUHP.
33. Bahwa Hans Rüdorff, seorang yuris Jerman, dalam bukunya Strafgesetzbuch
für das Deutsche Reich, ketika menjelaskan ketentuan Artikel 312 StGB
Jerman 1871 yang berbunyi;
§ 312
Wer mit gemeiner Gefahr für Menschenleben vorsätzlich eine
Überschwemmung herbeiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter drei
Jahren und, wenn durch die Überschwemmung der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.
Barang siapa dengan sengaja mengakibatkan terjadinya banjir yang
menimbulkan bahaya umum terhadap jiwa manusia, dipidana dengan
pidana penjara kerja paksa paling singkat tiga tahun. Apabila banjir
tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara kerja paksa paling singkat sepuluh tahun atau dengan
pidana penjara kerja paksa seumur hidup.
18
secara tegas menyatakan bahwa; (Bukti P-5)
Unter gemeiner Gefahr ist die Gefährdung einer größeren Anzahl von
Personen in ihrem Leben oder Eigentum in unbestimmter Ausdehnung
zu verstehen. Handelt es sich um die Gefährdung individuell
bestimmbarer Personen, so liegt keine gemeine Gefahr vor.
Dresden, 20. Jan. 1875 (St. VI, 39)
Yang dimaksud dengan bahaya umum (gemeine Gefahr) adalah
keadaan yang membahayakan sejumlah besar orang terhadap jiwa atau
harta bendanya dalam cakupan yang tidak tertentu. Apabila yang
dihadapi hanyalah bahaya terhadap orang-orang yang dapat ditentukan
secara individual, maka tidak terdapat bahaya umum (gemeine Gefahr).
Dresden, 20 Januari 1875 (St. VI, 39).
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kualifisir antara delik
yang mensyaratkan bahaya umum dengan delik yang mengakibatkan
kematian tidak mengubah makna unsur bahaya umum yang menjadi syarat
penerapan delik dasar.
34. Bahwa berdasarkan pendapat hukum tersebut, menjadi jelas bahwa
sekalipun suatu norma yang mensyaratkan adanya bahaya umum dikualifisir
dengan norma lain yang mengatur akibat berupa hilangnya nyawa
seseorang, hal tersebut tidak serta-merta melahirkan penafsiran bahwa unsur
“membahayakan keamanan umum” mencakup pula “membahayakan
keamanan perorangan”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, ratio decidendi
Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan perluasan makna Pasal 308 ayat
(1) UU KUHP pada hubungan kualifisir dengan Pasal 308 ayat (3) UU KUHP
tidak memiliki dasar dogmatis maupun komparatif dalam hukum pidana.
F. Preseden Hukum
35. Bahwa sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa
tidak pernah terdapat permasalahan dalam penerapan norma Pasal 187 ayat
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama sebagai dasar dakwaan
terhadap setiap tindakan pembakaran, peledakan atau menyebabkan banjir
yang hanya mengakibatkan bahaya bagi keamanan perorangan.
36. Bahwa secara konkret, efektivitas rumusan norma Pasal 187 KUHP Lama
dalam menjerat setiap orang yang melakukan tindakan pembakaran dan
perbuatan sejenis yang hanya mengakibatkan bahaya bagi keamanan
perorangan tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 543
K/Pid/2023. (Bukti P-6)
19
37. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pid/2023 tersebut,
Mahkamah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa.
Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa perkara a quo berawal dari
tindakan pembakaran yang dilakukan oleh saudara Juliandi terhadap
saudara Dordian Rambe, dengan menyiramkan bensin kepada korban
disusul menyalakan api mancis, yang mengakibatkan korban mengalami luka
bakar 70 % (tujuh puluh persen). Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut
Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama karena
dinilai telah melakukan perbuatan pembakaran yang membahayakan nyawa
seseorang.
38. Bahwa menurut Pemohon, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah
tepat menurut hukum. Hal tersebut karena tindakan pembakaran yang
dilakukan oleh saudara Juliandi hanya terbukti membahayakan keamanan
perorangan, yaitu terhadap saudara Dordian Rambe semata, tanpa
menimbulkan bahaya bagi keamanan umum banyak orang. Keadaan
demikian tetap dapat dijerat dengan Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama,
mengingat norma tersebut tidak mensyaratkan adanya bahaya umum
sebagai unsur deliknya.
39. Bahwa dengan berubahnya rumusan norma Pasal 308 ayat (1) UU KUHP,
yang diklaim sebagai adaptasi dari Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP lama,
timbul keraguan di benak Pemohon mengenai keberlakuan norma tersebut
terhadap perkara dengan karakteristik yang sama. Menurut Pemohon,
apabila peristiwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 543
K/Pid/2023 kembali terulang hari ini, menjadi tidak jelas apakah Pasal 308
ayat (1) UU KUHP masih dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan,
mengingat rumusan norma tersebut secara eksplisit mensyaratkan adanya
unsur “membahayakan keamanan umum” sebagai bagian dari deliknya.
40. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, perubahan rumusan dari Pasal
187 ayat (2) KUHP Lama menjadi Pasal 308 ayat (1) UU KUHP justru
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dapat atau tidaknya tindakan
pembakaran yang hanya membahayakan keamanan perorangan dijerat
dengan ketentuan tersebut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Pasal 308
ayat (1) UU KUHP tidak lagi memiliki kejelasan norma sebagaimana dimiliki
oleh Pasal 187 KUHP Lama, sehingga berpotensi menghambat penegakan
20
hukum terhadap perbuatan yang secara nyata hanya membahayakan satu
orang semata.
G. Inkonsistensi Legislasi
41. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026
sebelum memasuki pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan,
Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsep dolus dan culpa
sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Menurut Pemohon,
penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan tindak pidana
yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan karena
kelalaian.
42. Bahwa setelah mencermati pertimbangan tersebut, Pemohon kemudian
menelusuri apakah terdapat ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana pembakaran, ledakan, atau
menyebabkan banjir yang terjadi karena kelalaian. Penelusuran tersebut
dilakukan karena pada dasarnya setiap norma pidana harus dipahami hanya
mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sampai undang-undang
menentukan lain.
43. Bahwa Pemohon mendapati ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 311
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang, sebagaimana dijelaskan dalam
buku Anotasi KUHP Nasional, karya Prof. Eddy O.S. Hiariej bersama Prof.
Topo Santoso, merupakan adaptasi dari Pasal 188 KUHP Lama. Menariknya,
sebagaimana Pasal 187 KUHP Lama tetap mempertahankan rumusan
norma pendahulunya, Pasal 311 UU KUHP juga tetap setia dan tidak
mensyaratkan unsur bahaya umum dalam rumusan deliknya. Keadaan ini
berbeda dengan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP yang justru mensyaratkan
adanya unsur “membahayakan keamanan umum”.
44. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan rumusan antara Pasal 308 ayat (1) dan
Pasal 311 UU KUHP menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pembentukan
undang-undang. Padahal kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur
tindak pidana pembakaran dan perbuatan sejenis, yang dibedakan hanya
berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu kesengajaan dan kelalaian.
Inkonsistensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan
tidak sejalan dengan prinsip lex stricta.
21
45. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026
tentang inkonsistensi frasa “kerugian keuangan negara” menekankan
pentingnya menjaga konsistensi rumusan norma demi menjamin kepastian
hukum. Oleh karena itu, menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah
tersebut patut diberlakukan secara mutatis mutandis dalam perkara a quo,
sehingga inkonsistensi antara Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 311 UU KUHP
perlu dipertimbangkan dalam menilai konstitusionalitas norma yang
dimohonkan.
H. Konsekuensi Hukum
46. Bahwa mengingat Pasal 308 ayat (1) UU KUHP mengatur larangan
membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, serta mengingat
Mahkamah
Konstitusi
dalam
Putusan
Nomor
80/PUU-XXIV/2026
menyatakan bahwa larangan membahayakan keamanan umum bagi orang
mencakup pula larangan membahayakan keamanan perorangan, maka
menurut Pemohon, secara mutatis mutandis penafsiran tersebut juga
mengimplisitkan bahwa larangan membahayakan keamanan umum bagi
barang mencakup pula larangan membahayakan keamanan terhadap per-
satuan barang.
47. Bahwa menurut Pemohon, konsekuensi penafsiran demikian bertentangan
dengan original intent pembentuk norma, sebagaimana tercermin dalam
Memorie van Toelichting Artikel 157 WvS Belanda yang merupakan
pendahulu historis Pasal 187 KUHP Lama dan Pasal 308 UU KUHP yang
menyatakan; (Bukti P-7)
Waar noch de algemeene veiligheid gevaar loopt, noch een bedriegelijk
oogmerk aanwezig is, kan de brandstichting in eens anders goed, als
vernieling of beschadiging door middel van vuur of volgens art. 379 [350]
of volgens art. 383 [352] worden gestraft.
Apabila baik keselamatan umum tidak terancam, maupun tidak terdapat
maksud penipuan, maka pembakaran terhadap barang milik orang lain
dapat dipidana sebagai perusakan atau perusakan sebagian dengan
menggunakan api, baik berdasarkan Pasal 379 [350] maupun
berdasarkan Pasal 383 [352].
48. Bahwa dalam Memorie van Toelichting tersebut secara tegas dijelaskan
bahwa Artikel 157 ayat (1) WvS Belanda tidak dimaksudkan untuk diterapkan
terhadap tindakan pembakaran atau perbuatan sejenis yang tidak
menimbulkan gemeen gevaar (bahaya umum). Dengan demikian, bahaya
22
yang hanya ditujukan terhadap satu barang tidak termasuk dalam ruang
lingkup norma tersebut.
49. Bahwa terhadap tindakan pembakaran atau perbuatan sejenis yang hanya
membahayakan satu barang, pembentuk undang-undang menghendaki agar
perbuatan tersebut diproses menggunakan ketentuan mengenai tindak
pidana perusakan barang yang berada di bawah rezim kejahatan terhadap
barang, bukan menggunakan delik-delik yang berada di bawah rezim
kejahatan terhadap keamanan publik.
50. Bahwa secara a contrario, apabila Memorie van Toelichting secara tegas dan
tertulis, menyatakan bahwa tindakan yang hanya membahayakan satu
barang tidak dimaksudkan untuk dijerat dengan Artikel 157 ayat (1) Wetboek
van Strafrecht Belanda karena norma tersebut mensyaratkan adanya
gemeen gevaar (bahaya umum), sebagaimana Pasal 308 ayat (1) UU KUHP,
maka tidak terdapat dasar bagi Mahkamah untuk menyimpulkan bahwa
larangan membahayakan keamanan umum juga mencakup larangan
membahayakan keamanan perorangan, karena yang demikian, secara
mutatis mutandis, mengimplisitkan larangan membahayakan per-satuan
barang, yang mana bertentangan dengan memorandum penjelasan.
51. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XXIV/2026
tidak hanya
bertentangan
secara a
contrario dengan
memorandum penjelasan Pasal 157 WvS Belanda selaku pendahulu Pasal
187 KUHP Lama dan Pasal 308 UU KUHP, tetapi konsekuensi Putusan
tersebut juga bertentangan secara a contrario dengan doktrin hukum yang
berlaku di Indonesia mengenai Pasal 187 KUHP Lama.
52. Bahwa memorandum penjelasan tersebut secara tegas menyatakan bahwa
Pasal 157 ayat (1) WvS mengenai bahaya umum terhadap barang tidak
dimaksudkan untuk diterapkan terhadap tindakan pembakaran dan
sebagainya yang hanya membahayakan satu barang. Dengan demikian,
konsep “bahaya umum” sejak semula tidak dimaksudkan untuk menjangkau
bahaya yang hanya mengenai satu objek tunggal.
53. Bahwa pemahaman tersebut juga tercermin dalam doktrin hukum Indonesia
mengenai Pasal 187 KUHP Lama, melalui R. Soesilo dalam komentarnya
terhadap Pasal 187 ayat (1) KUHP Lama, beliau menyatakan bahwa delik
23
tersebut hanya diterapkan terhadap tindakan yang membahayakan dua
barang atau lebih. Dengan demikian, “bahaya umum” tidak semata-mata
menunjuk pada adanya bahaya terhadap suatu barang, melainkan bahaya
yang melampaui satu objek tunggal.
54. Bahwa pertanyaannya kemudian, andaikata pada masa R. Soesilo Pasal 187
ayat (2) KUHP Lama dirumuskan dengan frasa “bahaya umum” sebagaimana
Pasal 187 ayat (1), bukankah dengan konstruksi yang sama beliau juga akan
mengatakan bahwa delik tersebut hanya dapat dikenakan ketika tindakan
pembakaran membahayakan dua orang atau lebih. Sebab, tidak terdapat
alasan logis untuk memberikan pengertian berbeda terhadap frasa yang
sama.
55. Bahwa dengan demikian, apa jadinya bilamana hari ini R. Soesilo mengetahui
bahwa Pasal 308 ayat (1) UU KUHP telah merealisasikan keadaan hipotetis
tersebut, yakni menggunakan frasa “membahayakan keamanan umum”
untuk mencakup bahaya terhadap orang dan Barang sekaligus, sehingga
tidak mencakup pula keadaan yang hanya membahayakan keamanan satu
orang, bukankah beliau akan mendukung argumentasi Pemohon. Menurut
Pemohon, konsekuensi demikian menunjukkan adanya penyimpangan dari
pengertian “bahaya umum” sebagaimana dipahami dalam doktrin terhadap
Pasal 187 KUHP Lama.
I. Isu Konstitusional
56. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sebagai negara hukum, setiap pembentukan norma pidana harus
disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga
mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional warga negara.
57. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Oleh karena
itu, setiap rumusan tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, khususnya
asas lex stricta, agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti batas-batas
24
perbuatan yang dilarang sehingga, memiliki pedoman yang jelas ketika
hendak melaporkan peristiwa pidana.
58. Bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam UUD NRI Tahun
1945, sebagaimana terbaca dalam literatur-literatur hukum yang ada, bukan
hanya di Indonesia tetapi juga dalam literatur hukum dunia, salah satunya
ialah prinsip a fortiori, suatu metode penalaran hukum yang pada pokoknya
menyatakan bahwa apabila suatu ketentuan norma berlaku terhadap
keadaan yang memiliki alasan atau tingkat pembebanan yang lebih ringan,
maka ketentuan tersebut secara otomatis dapat diterapkan pula terhadap
keadaan yang memiliki alasan yang lebih berat.
59. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026,
yang terjadi justru merupakan pembalikan dari prinsip a fortiori itu sendiri.
Mahkamah menilai bahwa larangan membahayakan keamanan umum
secara otomatis (a fortiori) telah mencakup pula larangan membahayakan
keamanan perorangan, sehingga permohonan Pemohon untuk memaknai
“termasuk membahayakan keamanan perorangan” dianggap tidak beralasan
karena bersifat redundan, yakni hanya meminta sesuatu yang menurut
Mahkamah telah otomatis tercakup.
60. Bahwa padahal, prinsip a fortiori tidak bekerja demikian dalam Pasal 308 ayat
(1) UU KUHP, karena argumentum a fortiori justru mengandaikan adanya
keadaan yang lebih lemah sebagai dasar untuk menjangkau keadaan yang
lebih serius. Sebagai contoh, karena Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama secara
khusus melarang perbuatan yang membahayakan keamanan perorangan,
maka secara a fortiori larangan tersebut telah mencakup keadaan yang lebih
luas, yaitu larangan membahayakan keamanan umum. Dengan demikian,
tidak dapat dibalik bahwa karena suatu norma melarang membahayakan
keamanan umum, maka norma tersebut secara otomatis mencakup keadaan
yang hanya membahayakan keamanan satu orang.
61. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan dalam Perkara
Nomor 80/PUU-XXIV/2026 baru dapat dinilai tidak beralasan karena
redundan apabila misalnya yang dimohonkan ialah norma sebagaimana
Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama, dengan meminta agar frasa “mendatangkan
bahaya maut bagi orang lain” dinyatakan inkonstitusional bersyarat
25
sepanjang tidak dimaknai “termasuk membahayakan keamanan umum bagi
orang”. Permohonan yang demikian, tentu redundan karena secara a fortiori
keadaan yang lebih ringan telah dengan sendirinya mencakup keadaan yang
lebih berat.
62. Bahwa keadaan tersebut justru berbeda dengan permohonan Pemohon
dalam Perkara Nomor 80/PUU-XXIV/2026 ataupun dalam perkara ini, karena
yang dimohonkan ialah hal yang sebaliknya yakni perluasan dari
“membahayakan keamanan umum” (lebih berat) kepada “membahayakan
keamanan perorangan” (lebih ringan), yang tidak serta-merta dapat diperoleh
melalui prinsip a fortiori, melainkan butuh pada tindakan legislasi atau
tinjauan yudisial.
63. Bahwa pertanyaan dan hipotesis hukum yang telah dikemukakan
sebelumnya merupakan alasan utama yang mendorong Pemohon
mengajukan pengujian konstitusional terhadap Pasal a quo. Menurut
Pemohon, terdapat causaal verband yang jelas antara berlakunya Pasal a
quo dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu hilangnya
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
64. Bahwa Pasal a quo menggabungkan unsur bahaya terhadap orang dan
barang ke dalam satu rumusan, yaitu “membahayakan keamanan umum bagi
orang atau barang”. Menurut Pemohon, perumusan tersebut mengaburkan
batas-batas norma yang sebelumnya telah dibedakan secara jelas, sehingga
memutus hubungan sistematis antara Pasal a quo dengan norma-norma
yang menjadi sumber historisnya dan membuka ruang bagi perbedaan
penafsiran.
65. Bahwa setiap norma hukum pidana harus dipahami secara selaras dengan
norma lain yang sejenis, baik dari segi sejarah pembentukannya maupun
fungsi pengaturannya. Oleh karena itu, apabila suatu norma baru dibentuk
sebagai transformasi dari norma sebelumnya, maka perubahan tersebut
seharusnya tetap menjaga konsistensi makna, kejelasan unsur delik, dan
kesinambungan redaksi norma.
66. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo tidak hanya menimbulkan persoalan
dalam perumusannya, tetapi juga menimbulkan persoalan konstitusional
26
karena menghilangkan kepastian mengenai batas antara bahaya yang
bersifat umum dan bahaya yang hanya bersifat individual. Akibatnya, warga
negara tidak lagi dapat memperkirakan secara pasti apakah suatu perbuatan
termasuk dalam ruang lingkup Pasal a quo, sehingga hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 menjadi berpotensi dilanggar.
67. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, rumusan Pasal a quo tidak
memenuhi asas lex stricta dan memiliki hubungan sebab akibat dengan
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, berupa hilangnya kepastian
hukum dan terganggunya efektivitas hak Pemohon untuk melaporkan suatu
tindak pidana. Kerugian tersebut bersifat potensial namun nyata secara
konstitusional, karena setiap warga negara, termasuk Pemohon, berhak
memperoleh perlindungan hukum pidana yang jelas, pasti, dan dapat
diprediksi.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas lex stricta dalam ketentuan a quo
tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan perumusan norma,
melainkan sebagai persoalan konstitusional yang secara langsung
menyentuh kedudukan hukum Pemohon, sehingga Pemohon memiliki
kepentingan konstitusional yang sah dan relevan untuk memohonkan
pengujian konstitusionalitas ketentuan a quo di hadapan Mahkamah
Konstitusi.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “termasuk membahayakan nyawa Perorangan”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
27
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Het Wetboek van Strafrecht (T.J. Noyon);
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Stragesetzbuch fur das Deutsche Reich (Hans
Rudolf);
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Putusan MA Nomor 543 K/Pid/2023;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Memorie van Toelichting untuk Wetboek van
Strafrecht 1881.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
28
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 308 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
29
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang menyatakan sebagai
berikut:
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran,
ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi
orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memiliki hak untuk
30
mengajukan dan membawa ke hadapan persidangan setiap orang yang terbukti
melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran, dalam batas
dan ruang lingkup perbuatan yang secara objektif menimbulkan bahaya
terhadap keamanan pribadi semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat
yang meluas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang
membahayakan keamanan umum.
4. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 tidak dapat
diberlakukan karena tidak terpenuhinya unsur barang milik orang lain maupun
unsur membahayakan keamanan umum. Sebaliknya dalam hal diberlakukan,
Pasal a quo dengan rumusan delik yang inkonsisten telah membuka ruang
perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Ketidakpastian norma
tersebut berpotensi menyebabkan laporan yang diajukan Pemohon tidak
ditindaklanjuti dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik. Dalam hal ini,
andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau malah menjadi
korban atas suatu tindak pembakaran, peledakan atau pembanjiran, yang
hanya membahayakan keamanan perorangan tidak ada kepastian hukum untuk
diproses.
5. Bahwa dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh
kepastian hukum yang adil tidak hanya mengalami hambatan, tetapi juga
kehilangan makna substansinya. Oleh karena itu, kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon tersebut bersifat potensial karena berdasarkan penalaran
yang wajar, kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan
yang dimohonkan pengujian tetap berlaku.
6. Bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat aktual dan telah terjadi,
melainkan cukup apabila secara logis dan rasional dapat dipastikan akan terjadi
akibat berlakunya suatu norma. Dalam hal ini, ketidakpastian rumusan delik
dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 secara langsung menciptakan risiko bahwa
hak Pemohon melalui mekanisme pelaporan pidana menjadi ilusi normatif. Oleh
karena itu, dengan dikabulkannya Permohonan a quo, potensi kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di
atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
31
yang hak tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 308 ayat (1)
UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial karena norma Pasal 308 ayat (1)
UU 1/2023 telah membuka ruang perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum.
Dalam hal ini, andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi
korban atas suatu tindak pidana kebakaran, ledakan, atau banjir, yang hanya
membahayakan keamanan perorangan dalam hal dilaporkan sebagai tindak pidana
maka berpotensi tidak diproses dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik
karena norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 tidak memasukkan unsur
membahayakan nyawa perorangan. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat
menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang akan dialami dengan berlakunya norma Pasal 308
ayat (1) UU 1/2023, sehingga apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah
maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas
norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 308 ayat (1) UU
1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-
dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami
dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, permohonan a quo tidak ne bis in idem dengan
permohonan
sebelumnya
karena
alasan-alasan
permohonan
a
quo
menambahkan preseden hukum konkret yang menggambarkan kekosongan
hukum akibat ambiguitas rumusan norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, jika
dibandingkan dengan putusan Mahkamah lain berkaitan dengan inkonsistensi
32
rumusan norma, dan menguraikan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah
sebelumnya;
2. Bahwa menurut Pemohon, klaim yang menyatakan Pasal 308 ayat (1) UU
1/2023 merupakan adaptasi dari Pasal 187 ayat (2) KUHP lama tidak memiliki
dasar yang memadai. Klaim tersebut mengabaikan prinsip lex stricta dan
mengesampingkan pentingnya konsistensi terhadap rumusan asli dan original
intent pembentuk norma. Norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 tidak lagi
memiliki kejelasan norma sebagaimana norma aslinya, Pasal 187 KUHP lama,
sehingga berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap perbuatan yang
secara nyata hanya membahayakan satu orang semata.
3. Bahwa menurut Pemohon, perbuatan yang hanya menimbulkan bahaya
terhadap satu orang tidak memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023. Dengan demikian, unsur membahayakan
keamanan umum merupakan batas normatif yang menentukan dapat atau
tidaknya suatu tindakan pembakaran, ledakan, atau menyebabkan banjir dijerat
berdasarkan ketentuan tersebut.
4. Bahwa menurut Pemohon, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XXIV/2026 tidak tepat karena mencampuradukkan antara
keadaan yang bersifat deskriptif (tindakan) dengan keadaan yang bersifat
normatif (larangan). Dengan kata lain, meskipun secara faktual tindakan yang
membahayakan
keamanan
umum
dapat
mencakup
tindakan
yang
membahayakan keamanan perorangan, namun larangan terhadap perbuatan
yang membahayakan keamanan umum belum tentu mencakup larangan
terhadap perbuatan yang hanya membahayakan keamanan perorangan.
5. Bahwa menurut Pemohon, penafsiran yang mendasarkan diri pada hubungan
kualifisir antara norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dan Pasal 308 ayat (3) UU
1/2023 tidak memiliki pijakan dalam dogma hukum pidana. Keberadaan suatu
norma yang mengatur akibat berupa hilangnya nyawa seseorang tidak dengan
sendirinya mengubah atau memperluas makna unsur membahayakan
keamanan umum yang secara tegas dirumuskan sebagai unsur delik, sehingga
mencakup juga membahayakan keamanan perseorangan.
6. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 tidak hanya
menimbulkan persoalan dalam perumusannya karena tidak memenuhi asas lex
stricta tetapi juga menghilangkan batas antara bahaya yang bersifat umum dan
33
bahaya yang hanya bersifat individual atau perorangan. Akibatnya, warga
negara tidak lagi dapat memperkirakan secara pasti apakah suatu perbuatan
termasuk dalam ruang lingkup Pasal a quo, sehingga hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menjadi berpotensi dilanggar.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 308 ayat
(1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk
membahayakan nyawa perorangan”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta
keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau
tidaknya Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 diajukan permohonan kembali, karena norma
pasal a quo pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2026 dengan amar
putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berkenaan
dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat
yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
34
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian
konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian
kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang
berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan Pemohon a quo dan menyandingkan dengan permohonan
sebelumnya, yakni Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026, telah ternyata
permohonan a quo, yang dimohonkan oleh Pemohon yang sama, menggunakan
dasar pengujian yang sama dengan Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026, yakni
menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun
demikian, berkenaan dengan alasan permohonan a quo terdapat perbedaan dengan
Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonan a quo, Pemohon
menambahkan alasan permohonan yang pada pokoknya berkenaan dengan
ambiguitas rumusan norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 sehingga tidak memenuhi
asas lex stricta, membandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi lain
berkaitan dengan inkonsistensi rumusan norma, dan menguraikan konsekuensi
hukum dari putusan Mahkamah sebelumnya.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun permohonan
pengujian norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 pernah diajukan dan telah diputus
sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026
dengan dasar pengujian yang sama pula, namun oleh karena dalam permohonan
a quo terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan Nomor
80/PUU-XXIV/2026 maka terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan
menurut hukum atau tidak, secara formil permohonan a quo tidak terhalang oleh
ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, norma
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali dan selanjutnya
Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu
35
konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal
308 ayat (1) UU 1/2023 tidak memenuhi asas lex stricta dan menghilangkan
kepastian mengenai batas antara bahaya yang bersifat umum dan individual atau
perorangan, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
apabila tidak dimaknai, “termasuk membahayakan nyawa perorangan”. Berkenaan
dengan isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026 telah mempertimbangkan antara lain sebagai
berikut:
[3.10.3] Bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan tersebut di
atas, petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 308 ayat (1) UU
1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “termasuk membahayakan nyawa perorangan”, dalam hal ini,
menurut Mahkamah, perumusan pemaknaan dimaksud secara sistematis
adalah tidak tepat karena perumusan pemaknaan yang dimohonkan tersebut
tidak sesuai dengan pengelompokan materi norma Pasal 308 ayat (1) UU
1/2023 yang mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan
keamanan umum. Di samping itu, pengelompokan materi yang terkandung
dalam norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dimaksud telah sejalan dengan
rujukan dalam angka 63 Lampiran II UU 12/2011, yang menyatakan
pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan
dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang
bersangkutan.
Lebih lanjut, selain itu pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, jika diperhatikan dengan saksama, frasa “membahayakan
keamanan umum” dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, menurut Mahkamah,
menitikberatkan pada siapa saja yang terdampak jika seseorang karena
perbuatannya menyebabkan terjadinya peristiwa yang tercantum dalam
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, yaitu kebakaran, ledakan atau banjir. Oleh
karena itu, jika dicermati lebih lanjut dari ketiga peristiwa tersebut sudah
barang tentu berdampak bagi banyak orang tidak hanya satu orang saja dan
banyak orang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari himpunan unsur orang
perorangan, sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga,
jika norma Pasal 308 UU 1/2023 dibaca secara utuh, walaupun dalam norma
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 mengatur mengenai ancaman pidana bagi
setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran,
ledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau
barang, namun dalam ayat berikutnya yaitu pada Pasal 308 ayat (2) dan ayat
(3) UU 1/2023 diatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan luka
berat pada orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Dengan demikian,
norma Pasal 308 UU 1/2023 yang dirumuskan dengan memuat ketiga ayat
dimaksud
sesungguhnya
merupakan
satu
kesatuan
yang
saling
berkorespondensi dan memuat ancaman pidana bukan hanya pada
perbuatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang,
tapi juga dirumuskan dengan ancaman pidana yang dapat menjangkau setiap
36
orang yang karena perbuatannya membahayakan keamanan umum yang
menyebabkan luka berat ataupun kematian kepada orang lain.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah tanpa perlu menambahkan frasa “termasuk membahayakan
nyawa perorangan” pada norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata
norma dimaksud telah memberikan perlindungan dari peristiwa yang
dilakukan oleh orang lain yang membahayakan secara umum, barang
maupun perorangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk
membahayakan nyawa perorangan” adalah dalil yang tidak berdasar
sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas
dan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon mengajukan
alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus
sebelumnya, namun karena secara substansi permohonan a quo pada hakikatnya
sama dengan substansi Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026, Mahkamah belum
memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXIV/2026. Oleh karena itu,
pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam
mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Terlebih dalil Pemohon a quo di
antaranya didasarkan pada asumsi atau hipotesa berupa pengandaian tidak
diprosesnya laporan Pemohon andaikata mengalami, melihat, menyaksikan atau
menjadi korban atas suatu tindakan kebakaran, ledakan, atau banjir yang hanya
membahayakan keamanan perorangan. Padahal norma Pasal 308 ayat (1) UU
1/2023 telah secara jelas memuat ancaman pidana bukan hanya pada perbuatan
yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, akan tetapi juga
dirumuskan dengan ancaman pidana yang dapat menjangkau setiap orang yang
karena perbuatannya membahayakan keamanan umum yang menyebabkan luka
berat ataupun kematian kepada orang lain. Artinya, norma dimaksud telah
memberikan perlindungan dari peristiwa yang tercantum dalam Pasal 308 ayat (1)
UU 1/2023, yaitu kebakaran, ledakan atau banjir yang sudah tentu berakibat bagi
semua orang secara umum, tanpa perlu menyebutkan perorangan karena telah
tercakup ataupun terabsorpsi dalam rumusan membahayakan keamanan umum
bagi orang. Dengan kata lain, rumusan membahayakan keamanan umum bagi
orang merupakan rumusan yang bersifat umum yang secara otomatis berlaku untuk
semua satuan yang berada di bawah cakupannya, dalam hal ini temasuk
membahayakan nyawa perorangan.
37
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah tanpa perlu menambahkan frasa “termasuk membahayakan nyawa
perorangan” pada norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata norma
dimaksud telah secara jelas dan tegas memberikan perlindungan dari perbuatan
yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dilakukan oleh setiap
orang, yang membahayakan keamanan umum bagi orang termasuk perorangan
ataupun barang. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk membahayakan nyawa perorangan”
adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 ternyata telah
memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan
sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XXIV/2026 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum
Putusan a quo;
[4.4]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
38
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.27 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili,
tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
39
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Syukri Asy’ari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsep dolus dan culpa sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Menurut Pemohon, penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. 42. Bahwa setelah mencermati pertimbangan tersebut, Pemohon kemudian menelusuri apakah terdapat ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana pembakaran, ledakan, atau menyebabkan banjir yang terjadi karena kelalaian. Penelusuran tersebut dilakukan karena pada dasarnya setiap norma pidana harus dipahami hanya mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sampai undang-undang menentukan lain. 43. Bahwa Pemohon mendapati ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang, sebagaimana dijelaskan dalam buku Anotasi KUHP Nasional, karya Prof. Eddy O.S. Hiariej bersama Prof. Topo Santoso, merupakan adaptasi dari Pasal 188 KUHP Lama. Menariknya, sebagaimana Pasal 187 KUHP Lama tetap mempertahankan rumusan norma pendahulunya, Pasal 311 UU KUHP juga tetap setia dan tidak mensyaratkan unsur bahaya umum dalam rumusan deliknya. Keadaan ini berbeda dengan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP yang justru mensyaratkan adanya unsur “membahayakan keamanan umum”. 44. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan rumusan antara Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 311 UU KUHP menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pembentukan undang-undang. Padahal kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana pembakaran dan perbuatan sejenis, yang dibedakan hanya berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Inkonsistensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip lex stricta. 21 45. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang inkonsistensi frasa “kerugian keuangan negara” menekankan pentingnya menjaga konsistensi rumusan norma demi menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah tersebut patut diberlakukan secara mutatis mutandis dalam perkara a quo, sehingga inkonsistensi antara Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 311 UU KUHP perlu dipertimbangkan dalam menilai konstitusionalitas norma yang dimohonkan. H. Konsekuensi Hukum 46. Bahwa mengingat Pasal 308 ayat (1) UU KUHP mengatur larangan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, serta mengingat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XXIV/2026 menyatakan bahwa larangan membahayakan keamanan umum bagi orang mencakup pula larangan membahayakan keamanan perorangan, maka menurut Pemohon, secara mutatis mutandis penafsiran tersebut juga mengimplisitkan bahwa larangan membahayakan keamanan umum bagi barang mencakup pula larangan membahayakan keamanan terhadap per- satuan barang. 47. Bahwa menurut Pemohon, konsekuensi penafsiran demikian bertentangan dengan original intent pembentuk norma, sebagaimana tercermin dalam Memorie van Toelichting Artikel 157 WvS Belanda yang merupakan pendahulu historis Pasal 187 KUHP Lama dan Pasal 308 UU KUHP yang menyatakan; (Bukti P-7) Waar noch de algemeene veiligheid gevaar loopt, noch een bedriegelijk oogmerk aanwezig is, kan de brandstichting in eens anders goed, als vernieling of beschadiging door middel van vuur of volgens art. 379 [350] of volgens art. 383 [352] worden gestraft. Apabila baik keselamatan umum tidak terancam, maupun tidak terdapat maksud penipuan, maka pembakaran terhadap barang milik orang lain dapat dipidana sebagai perusakan atau perusakan sebagian dengan menggunakan api, baik berdasarkan Pasal 379 [350] maupun berdasarkan Pasal 383 [352]. 48. Bahwa dalam Memorie van Toelichting tersebut secara tegas dijelaskan bahwa Artikel 157 ayat (1) WvS Belanda tidak dimaksudkan untuk diterapkan terhadap tindakan pembakaran atau perbuatan sejenis yang tidak menimbulkan gemeen gevaar (bahaya umum). Dengan demikian, bahaya 22 yang hanya ditujukan terhadap satu barang tidak termasuk dalam ruang lingkup norma tersebut. 49. Bahwa terhadap tindakan pembakaran atau perbuatan sejenis yang hanya membahayakan satu barang, pembentuk undang-undang menghendaki agar perbuatan tersebut diproses menggunakan ketentuan mengenai tindak pidana perusakan barang yang berada di bawah rezim kejahatan terhadap barang, bukan menggunakan delik-delik yang berada di bawah rezim kejahatan terhadap keamanan publik. 50. Bahwa secara a contrario, apabila Memorie van Toelichting secara tegas dan tertulis, menyatakan bahwa tindakan yang hanya membahayakan satu barang tidak dimaksudkan untuk dijerat dengan Artikel 157 ayat (1) Wetboek van Strafrecht Belanda karena norma tersebut mensyaratkan adanya gemeen gevaar (bahaya umum), sebagaimana Pasal 308 ayat (1) UU KUHP, maka tidak terdapat dasar bagi Mahkamah untuk menyimpulkan bahwa larangan membahayakan keamanan umum juga mencakup larangan membahayakan keamanan perorangan, karena yang demikian, secara mutatis mutandis, mengimplisitkan larangan membahayakan per-satuan barang, yang mana bertentangan dengan memorandum penjelasan. 51. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XXIV/2026 tidak hanya bertentangan secara a contrario dengan memorandum penjelasan Pasal 157 WvS Belanda selaku pendahulu Pasal 187 KUHP Lama dan Pasal 308 UU KUHP, tetapi konsekuensi Putusan tersebut juga bertentangan secara a contrario dengan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Pasal 187 KUHP Lama. 52. Bahwa memorandum penjelasan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pasal 157 ayat (1) WvS mengenai bahaya umum terhadap barang tidak dimaksudkan untuk diterapkan terhadap tindakan pembakaran dan sebagainya yang hanya membahayakan satu barang. Dengan demikian, konsep “bahaya umum” sejak semula tidak dimaksudkan untuk menjangkau bahaya yang hanya mengenai satu objek tunggal. 53. Bahwa pemahaman tersebut juga tercermin dalam doktrin hukum Indonesia mengenai Pasal 187 KUHP Lama, melalui R. Soesilo dalam komentarnya terhadap Pasal 187 ayat (1) KUHP Lama, beliau menyatakan bahwa delik 23 tersebut hanya diterapkan terhadap tindakan yang membahayakan dua barang atau lebih. Dengan demikian, “bahaya umum” tidak semata-mata menunjuk pada adanya bahaya terhadap suatu barang, melainkan bahaya yang melampaui satu objek tunggal. 54. Bahwa pertanyaannya kemudian, andaikata pada masa R. Soesilo Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama dirumuskan dengan frasa “bahaya umum” sebagaimana Pasal 187 ayat (1), bukankah dengan konstruksi yang sama beliau juga akan mengatakan bahwa delik tersebut hanya dapat dikenakan ketika tindakan pembakaran membahayakan dua orang atau lebih. Sebab, tidak terdapat alasan logis untuk memberikan pengertian berbeda terhadap frasa yang sama. 55. Bahwa dengan demikian, apa jadinya bilamana hari ini R. Soesilo mengetahui bahwa Pasal 308 ayat (1) UU KUHP telah merealisasikan keadaan hipotetis tersebut, yakni menggunakan frasa “membahayakan keamanan umum” untuk mencakup bahaya terhadap orang dan Barang sekaligus, sehingga tidak mencakup pula keadaan yang hanya membahayakan keamanan satu orang, bukankah beliau akan mendukung argumentasi Pemohon. Menurut Pemohon, konsekuensi demikian menunjukkan adanya penyimpangan dari pengertian “bahaya umum” sebagaimana dipahami dalam doktrin terhadap Pasal 187 KUHP Lama. I. Isu Konstitusional 56. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap pembentukan norma pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. 57. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Oleh karena itu, setiap rumusan tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, khususnya asas
