PUU
Tahun 2026
291/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pemohon: Resa Indrawan Samir, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Agustiar, S.H. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:22:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 291/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Resa Indrawan Samir, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Laumar Residance 4 Blok A Nomor 5, Jalan Batu
Belah,
Kelurahan
Cipedak,
Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Agustiar, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Cluster Ratu Risidence Blok A Nomor 5,
Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ILS/VII/2026 bertanggal 8 Juli 2026,
memberi kuasa kepada Dr. Ulhaq, S.H., M.H., Adi Surya Wijaya, S.H., M.H.,
Muhammad Aidil Akbar, S.H., M.H., Syukrian Rahmatul’ula, S.H. dan Arya Wira
Hadikusuma, S.H., advokat pada Kantor Hukum ILS Law Firm yang beralamat di
Pondok Pinang Center (PPC) Blok A Nomor 6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan
Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 29 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 29 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
291/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 291/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 30 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 20 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Agustus
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.”
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang
terhadap UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
“UU Mahkamah Konstitusi”), yang menyatakan:
3
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c) memutus pembubaran partai politik; dan
d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan
Kehakiman”) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, objek permohonan pengujian undang-undang
adalah undang-undang dan/atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang).
6. Bahwa dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang
terhadap
UUD
1945,
Mahkamah
Konstitusi
telah
berulang
kali
menggunakan model putusan yang bersifat conditionally constitutional
(konstitusional
bersyarat)
maupun
conditionally
unconstitutional
(inkonstitusional bersyarat), yaitu putusan yang memberikan penafsiran
konstitusional terhadap suatu norma undang-undang melalui frasa
“sepanjang dimaknai” atau “sepanjang tidak dimaknai”, sehingga demikian
Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan secara
konstitusional terhadap norma undang-undang guna memastikan agar
norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan a quo memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal
1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis sepanjang norma tersebut
memaknai “Kuasa” hanya sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual dan tidak
mencakup Advokat.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena objek
permohonan a quo adalah pengujian materiil norma dalam suatu Undang-
Undang, yaitu Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap
4
UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat
(1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU
Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a) perorangan warga negara Indonesia;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) badan hukum publik atau privat; atau
d) lembaga negara.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
c) kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
dan
e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan
Berprofesi sebagai Advokat
3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia,
sehingga termasuk dalam kategori Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
Advokat serta telah diangkat dan diambil sumpahnya berdasarkan ketentuan
5
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya
disebut “UU Advokat”). Dalam menjalankan profesinya, Pemohon I sampai
hari ini masih aktif memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di
dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan konsultasi hukum
berkaitan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan
dengan pendaftaran atau sengketa merek. Sebagai bentuk pelaksanaan
profesinya, Pemohon I juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
sebagai wajib pajak.
5. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi
sebagai Advokat serta telah diangkat dan diambil sumpahnya berdasarkan
ketentuan UU Advokat. Sebagai Advokat, Pemohon II memiliki hak dan
kewenangan yang sama untuk memberikan jasa hukum kepada
masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk jasa hukum
di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan
merek dan indikasi geografis. Pemohon II juga memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) sebagai wajib pajak.
Hak Konstitusional Para Pemohon dalam UUD 1945
6. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD
1945, yaitu:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.”
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, para
Pemohon memiliki hak konstitusional yang secara langsung dijamin oleh
UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak para Pemohon
6
sebagai warga negara atas persamaan kedudukan di dalam hukum, Pasal
27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak para Pemohon sebagai warga negara
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menjamin hak para Pemohon atas kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
menjamin hak para Pemohon untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Advokat, hak-hak konstitusional
tersebut berkaitan dengan kesempatan para Pemohon untuk menjalankan
profesinya dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, termasuk
menerima dan menjalankan kuasa untuk kepentingan klien serta
memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan. Kedudukan para
Pemohon sebagai Advokat merupakan status profesi para Pemohon dalam
menjalankan hak-hak konstitusional yang bersumber langsung dari UUD
1945 tersebut.
9. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat
(2) UUD 1945 tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 13 UU
Merek dan Indikasi Geografis yang membatasi pengertian “Kuasa” hanya
kepada Konsultan Kekayaan Intelektual, sebagaimana akan para Pemohon
uraikan secara konkret dalam bagian kerugian konstitusional berikut ini.
Kerugian Konstitusional dari para Pemohon
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Advokat yang dalam menjalankan
profesinya sejak dahulu sampai dengan saat ini telah beberapa kali
menerima konsultasi hukum dari masyarakat dan calon klien yang berkaitan
dengan pengajuan dan proses pendaftaran merek.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam praktik profesinya juga sering
bekerja sama dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang sama,
termasuk apabila terdapat calon klien yang meminta konsultasi mengenai
kekayaan intelektual atau pendaftaran merek.
12. Bahwa ketika calon klien yang berkonsultasi kepada para Pemohon tidak
hanya meminta penjelasan mengenai proses pendaftaran merek, tetapi
telah meminta penawaran jasa hukum beserta perkiraan biaya yang
diperlukan apabila menggunakan jasa para Pemohon untuk membantu
7
pengajuan dan pengurusan pendaftaran merek. Dengan demikian,
permintaan jasa yang diterima para Pemohon bukan merupakan
kemungkinan yang bersifat abstrak atau hipotetis, melainkan kebutuhan jasa
yang secara nyata pernah disampaikan oleh calon klien kepada para
Pemohon.
13. Bahwa ketika para Pemohon hendak menindaklanjuti konsultasi tersebut
dengan memberikan penawaran jasa kepada calon klien, para Pemohon
mempelajari lebih lanjut ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis dan
menemukan bahwa Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis
secara limitatif mendefinisikan “Kuasa” sebagai Konsultan Kekayaan
Intelektual, yang menyatakan:
“Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertempat tinggal
atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
14. Bahwa setelah mengetahui adanya pembatasan tersebut, para Pemohon
bertanya-tanya dan membuat diskusi dengan beberapa advokat yang
mengalami kegelisahan yang sama yaitu mengapa UU Merek dan Indikasi
Geografis membatasi definisi Kuasa hanya kepada “Satu Subjek” penerima
kuasa. Apakah seorang sarjana hukum seperti para Pemohon yang telah
menjadi sarjana hukum yang dimana pada saat kuliah belajar Hak Kekayaan
Intelektual, Hukum Perdata hingga Hukum Dagang serta mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dimana dalam pelatihan
tersebut juga terdapat pelajaran Hak Kekayaan Intelektual dan telah
disumpah menjadi advokat tetap tidak bisa bertindak sebagai kuasa atau
tidak punya kapasitas untuk mewakili kliennya dalam pendaftaran merek di
Indonesia? Sedangkan menurut para Pemohon, proses pendaftaran merek
bersifat administratif. Artinya, pekerjaan yang dilakukan mirip dengan
seorang Advokat yang diberikan kuasa oleh kliennya untuk mengurus
perizinan yang dimana jika seluruh persyaratan lengkap, maka izin tersebut
keluar.
15. Bahwa hal lain yang menjadi pertanyaan para Pemohon saat itu yaitu
mengapa ketika proses pendaftaran merek, hingga pengajuan banding ke
komisi banding merek tersebut seorang yang berprofesi Advokat tidak bisa
bertindak sebagai kuasa, sedangkan ketika persoalan merek telah
memasuki tahap sengketa di pengadilan, Advokat dapat bertindak sebagai
8
kuasa hukum untuk mewakili kepentingan klien tanpa dipersyaratkan
terlebih dahulu berstatus sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi para Pemohon
mengenai dasar pembedaan perlakuan terhadap profesi Advokat dalam satu
rangkaian persoalan hukum di bidang merek. Advokat dapat mewakili dan
membela kepentingan hukum klien ketika persoalan merek telah
berkembang menjadi sengketa di pengadilan (litigasi), tetapi tidak dapat
menerima dan menjalankan kuasa dari klien pada tahapan pengajuan
pendaftaran merek yang bersifat non-litigasi.
Bahwa keadaan tersebut selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagi para
Pemohon, apakah pembentuk undang-undang hanya melihat profesi
Advokat sebagai profesi yang memiliki hak untuk menjalankan profesinya
dalam menjalankan kuasa terbatas hanya di Pengadilan (praktek litigasi)
tanpa harus diberi syarat? Sedangkan untuk menjalankan kuasa bersifat
non-litigasi harus diberikan syarat-syarat khusus lagi walau dia seorang
Advokat yang telah mengikuti seluruh tahapan menjadi advokat serta telah
menempuh pendidikan formal S-1 selama 4 (empat) tahun, S-2 selama 2
(dua) tahun atau mungkin S-3 hingga 4 (empat) tahun di bidang hukum.
Bahwa oleh karena itu, pada titik inilah para Pemohon merasakan secara
nyata adanya kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon,
khususnya berupa terhalangnya kesempatan para Pemohon untuk
menjalankan pekerjaan dan profesinya, menerima dan menjalankan kuasa
yang diberikan oleh klien, serta memperoleh pekerjaan dan honorarium dari
jasa hukum yang hendak diberikan, yang berkaitan dengan jaminan
persamaan kedudukan di dalam hukum, hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan
yang adil dan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Apakah para Pemohon tidak pernah berusaha menjadi Konsultan Kekayaan
Intelektual?
16. Bahwa meskipun para Pemohon adalah berprofesi sebagai advokat, para
Pemohon pada akhirnya memilih untuk tidak menerima pekerjaan
permintaan calon klien untuk bertindak sebagai Kuasa dalam pengajuan
9
pendaftaran merek walaupun secara nyata para Pemohon diminta calon
klien untuk membantu dalam melakukan pendaftaran merek;
17. Bahwa pada saat itu, para Pemohon awalnya ingin mengajukan Judicial
Review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Pemohon I dan Pemohon
II berdiskusi, maka para Pemohon terlebih dahulu berusaha ingin mencari
jalan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
mencari informasi mengenai mekanisme untuk menjadi Konsultan
Kekayaan Intelektual, termasuk mencari tahu prosedur dan waktu untuk
pelatihannya;
18. Bahwa setidak-tidaknya sejak tahun 2021, para Pemohon telah beberapa
kali mencari informasi mengenai pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual
karena berdasarkan mekanisme yang berlaku, salah satu tahapan untuk
menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual melalui jalur umum berkaitan
dengan pelatihan dan ujian sebelum seseorang dapat diangkat sebagai
Konsultan Kekayaan Intelektual.
19. Bahwa sebagai salah satu upaya konkret untuk memperoleh informasi
mengenai mekanisme menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual, setelah
berdiskusi Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mencari informasi
secara langsung melalui kanal media sosial yang kami anggap perwakilan
informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Atas
kesepakatan tersebut, Pemohon I mengirimkan pesan melalui Direct
Message (DM) Instagram kepada akun @djki_kemenkum, yang para
Pemohon pahami sebagai akun media sosial resmi DJKI di bawah
Kementerian Hukum, untuk menanyakan informasi mengenai pendaftaran
serta mekanisme untuk menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual.
Setelah
mengirim
pesan
tersebut,
akun
media
sosial
Instagran
@djki_kemenkum membalasnya dengan informasi “halo kak maaf untuk
saat ini belum ada pembukaan pelatihan konsultan KI. Apabila dibuka akan
kami sampaikan melalui dgip.go.id.”
20. Bahwa setelah memperoleh jawaban tersebut, para Pemohon tetap sabar
mengikuti dan mencari informasi mengenai kemungkinan dibukanya kembali
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual. Namun demikian, hingga tahun
2025 para Pemohon belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti
pelatihan dimaksud.
10
Bahwa keadaan tersebut semakin merugikan para Pemohon karena dalam
kurun waktu yang sama permintaan masyarakat dan calon klien kepada para
Pemohon untuk memperoleh bantuan hukum berkaitan pendaftaran merek
terus terjadi, tetapi para Pemohon tetap tidak dapat menerima dan
menjalankan kuasa tersebut. Akibatnya, para Pemohon kehilangan
kesempatan memperoleh pekerjaan dan honorarium dari jasa yang secara
nyata diminta oleh calon klien, yang bersinggungan langsung dengan hak
konstitusional para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta hak untuk bekerja dan
memperoleh imbalan yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
21. Bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai penyelenggaraan pelatihan
tersebut, pada Juni 2025, Pemohon I kembali mengirim pesan ke akun
media sosial Instagam @djki_kemenkum yang kami anggap sumber
informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia yang
intinya mempertanyakan kenapa dari tahun 2021 belum ada informasi terkait
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual. Atas pertanyaan tersebut,
Pemohon I memperoleh jawaban sebagai berikut:
“Selamat pagi TemanKI. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, untuk
pelatihan Konsultan KI terakhir dilaksanakan tahun 2019 dan sampai
saat ini belum dilaksanakan kembali. Mohon kesediaan TemanKI untuk
menunggu dan pengecekan berkala, jika terdapat pelatihan KI terdaftar
akan diinformasikan secara resmi melalui website dgip.go.id dan sosial
media DJKI. Terima kasih.”
22. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, para Pemohon mengetahui bahwa
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual terakhir diselenggarakan pada
tahun 2019 dan sampai dengan 2025 belum diselenggarakan kembali, atau
telah berlangsung lebih kurang 6 (enam) tahun tanpa tersedia pelatihan baru
yang dapat diikuti para Pemohon.
23. Bahwa fakta tersebut penting untuk menjelaskan keadaan konkret para
Pemohon. Para Pemohon bukanlah Advokat yang mengetahui adanya
persyaratan untuk menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual kemudian
memilih untuk tidak memenuhi persyaratan tersebut. Sebaliknya, para
Pemohon telah berusaha mencari informasi dan kesempatan untuk
mengikuti mekanisme yang tersedia, tetapi pelatihan yang menjadi bagian
dari mekanisme tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang
11
panjang dan penyelenggaraannya sepenuhnya berada di luar kendali para
Pemohon.
24. Bahwa oleh karena itu, jika terdapat pertanyaan mengapa para Pemohon
tidak terlebih dahulu mengikuti pendidikan atau pelatihan Konsultan
Kekayaan Intelektual, keadaan faktual para Pemohon menunjukkan bahwa
kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut tidak tersedia secara reguler
dan tidak dapat dibuka atas kehendak para Pemohon sendiri. Para
Pemohon telah mencari kesempatan tersebut sejak setidak-tidaknya tahun
2021, tetapi berdasarkan informasi resmi yang diterima Pemohon I pada
Juni 2025, pelatihan terakhir justru telah dilaksanakan sejak tahun 2019.
25. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kerugian konstitusional para
Pemohon telah nyata dan konkret apabila dikaitkan juga dengan tingginya
jumlah permohonan pendaftaran merek di Indonesia. Berdasarkan informasi
yang diperoleh para Pemohon dari internet di situs website dgip.go.id
tertanggal 8 Desember 2025 dengan judul “Lonjakan Permohonan Merek
dan Indikasi Geografis”, disebutkan bahwa sebelum tutup 2025. Direktorat
Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kementerian Hukum mencatat capaian
signifikan dengan penyelesaian permohonan pendaftaran merek mencapai
169.526 permohonan dari 137.285 permohonan yang masuk, atau setara
123,48%. Jumlah ini telah melampaui target 90% atau 123.556 permohonan.
Data ini adalah data yang ada di tahun 2025. Bagaimana dengan periode
tahun 2019 s/d 2024 yang dimana pelatihan konsultan kekayaan intelektual
tersebut belum dibuka.
Bahwa dalam pandangan para Pemohon, data ratusan ribu pendaftaran
merek di tahun 2025 juga memperlihatkan adanya kesempatan yang sangat
besar dalam pemberian jasa profesional di bidang pendaftaran merek.
Namun, selama periode ketika pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual
tidak diselenggarakan dan tidak dibukanya ruang juga bagi advokat untuk
memberikan jasa untuk pendaftaran merek di Undang-Undang, sehingga
para Pemohon sebagai advokat bertanya apakah jasa pendaftaran merek
ini secara eksklusif hanya diberikan kepada profesi tertentu?
Bahwa dengan demikian, keadaan tersebut semakin memperlihatkan
kerugian yang dialami para Pemohon. Di tengah tingginya kebutuhan
masyarakat terhadap pengajuan dan pengurusan pendaftaran merek, para
12
Pemohon yang secara nyata telah menerima konsultasi dan permintaan jasa
dari calon klien tetap tidak dapat menerima dan menjalankan kuasa tersebut
karena Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis membatasi
“Kuasa” hanya kepada Konsultan Kekayaan Intelektual. Pada saat yang
sama, upaya para Pemohon untuk memenuhi persyaratan menjadi
Konsultan Kekayaan Intelektual juga tidak dapat dilanjutkan karena
pelatihan yang harus diikuti tidak tersedia. Akibatnya, para Pemohon
kehilangan kesempatan nyata untuk memperoleh pekerjaan dan honorarium
dari jasa yang diminta oleh calon klien, sehingga hak konstitusional para
Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk
bekerja dan memperoleh imbalan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan.
Para Pemohon Akhirnya Mempelajari Naskah Akademik RUU Merek Tahun
2015
26. Bahwa setelah mengetahui pelatihan untuk menjadi konsultan kekayaan
intelektual tidak pernah dilakukan, para Pemohon kemudian berusaha
memahami mengapa Advokat tidak termasuk dalam pengertian “Kuasa”
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai Konsultan
Kekayaan Intelektual, sejarah pengaturan merek di Indonesia, serta bahan-
bahan yang berkaitan dengan pembentukan UU Merek dan Indikasi
Geografis.
27. Bahwa dalam proses tersebut, para Pemohon juga bertukar informasi dan
berdiskusi dengan Advokat lainnya mengenai pembatasan Advokat untuk
bertindak sebagai Kuasa dalam pendaftaran merek. Hal tersebut semakin
mendorong para Pemohon untuk menelusuri dasar dan sejarah
pembentukan norma Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis.
28. Bahwa salah satu dokumen yang kemudian dipelajari para Pemohon adalah
“Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang
Merek”, lalu tertulis “Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia,” yang para Pemohon dapatkan melalui situs bphn.go.id yang dapat
diakses publik seperti para Pemohon.
29. Bahwa setelah mempelajari dokumen yang tertulis Naskah Akademik
tersebut, para Pemohon menemukan fakta yang penting, yaitu pada
halaman 67, dalam BAB V mengenai JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
13
dan RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU MEREK yang dimana
bagian C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan RUU Merek 1. Ketentuan
umum huruf (n) disebutkan Pengertian “Kuasa” dirumuskan:
“Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat
kuasa dari Pemohon.”
30. Bahwa rumusan yang sama juga ditemukan para Pemohon dalam
rancangan Undang-Undang yang normanya menjadi bagian dari dokumen
tersebut Pasal Halaman 91, yaitu Pasal 1 angka 14 Rancangan Undang-
Undang tentang Merek, yang kembali merumuskan Kuasa sebagai:
“Konsultan Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari
Pemohon.”
31. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, para Pemohon memahami bahwa
pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan rancangan awal, pengertian
Kuasa tidak hanya ditujukan kepada Konsultan Kekayaan Intelektual, tetapi
juga membuka kategori kedua, yaitu “orang yang mendapat kuasa dari
Pemohon”.
32. Bahwa para Pemohon sebagai Advokat memahami frasa “orang yang
mendapat kuasa dari Pemohon” tersebut sebagai rumusan yang pada
prinsipnya dapat mencakup Advokat sepanjang Advokat memperoleh kuasa
dari Pemohon. Namun ketika UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis akhirnya diundangkan, frasa “atau orang yang mendapat
kuasa dari Pemohon” tidak lagi terdapat dalam definisi Kuasa, dan Pasal 1
angka 13 hanya menetapkan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai
Kuasa.
33. Bahwa temuan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum bagi para
Pemohon mengenai dasar dan alasan perubahan rumusan Kuasa dari
rancangan yang sebelumnya mengenal dua kategori menjadi hanya
Konsultan Kekayaan Intelektual, terutama karena perubahan tersebut
mempunyai akibat langsung terhadap kesempatan para Pemohon sebagai
Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dari masyarakat dalam
pengajuan dan pengurusan merek.
34. Bahwa berdasarkan keseluruhan perjalanan faktual tersebut, persoalan
yang dialami para Pemohon bukan muncul karena para Pemohon sejak awal
menolak keberadaan profesi Konsultan Kekayaan Intelektual ataupun
14
menolak untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Para Pemohon justru telah berusaha mengikuti
mekanisme hukum yang tersedia, mencari informasi pelatihan sejak setidak-
tidaknya tahun 2021, serta terus memantau kemungkinan dibukanya
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian konstitusional para
Pemohon bersifat nyata dan konkret, karena para Pemohon telah menerima
konsultasi dan permintaan penawaran jasa dari calon klien untuk membantu
pengajuan dan pengurusan pendaftaran merek, namun tidak dapat
menerima dan menjalankan kuasa tersebut. Akibatnya, para Pemohon
secara nyata kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan
honorarium dari jasa yang hendak diberikan kepada calon klien.
36. Bahwa kerugian tersebut juga bersifat berkelanjutan, karena selama para
Pemohon menjalankan profesinya sebagai Advokat dan kembali menerima
calon klien yang membutuhkan jasa pendaftaran merek, para Pemohon
akan terus menghadapi keadaan yang sama, yaitu tidak dapat menerima
dan menjalankan kuasa tersebut dalam kapasitasnya sebagai Advokat.
37. Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah mengalami kerugian
konstitusional berupa terhalangnya kesempatan untuk menjalankan
pekerjaan dan profesinya, menerima dan menjalankan kuasa dari calon
klien, serta memperoleh pekerjaan dan honorarium atas jasa yang diberikan,
yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional para Pemohon atas
persamaan kedudukan di dalam hukum, pekerjaan dan penghidupan yang
layak, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum, serta hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan
layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Hubungan sebab akibat (causal verband)
38. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang langsung
antara berlakunya Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis
dengan kerugian konstitusional para Pemohon. Norma a quo secara limitatif
mendefinisikan “Kuasa” hanya sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual,
sehingga para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat tidak termasuk
15
sebagai subjek yang dapat bertindak sebagai Kuasa dalam pengajuan dan
pengurusan pendaftaran merek.
39. Bahwa pembatasan tersebut secara langsung mengakibatkan para
Pemohon tidak dapat menerima dan menjalankan kuasa yang hendak
diberikan oleh calon klien, yang selanjutnya menyebabkan para Pemohon
kehilangan kesempatan untuk menjalankan pekerjaan dan memperoleh
honorarium. Dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon
bukan merupakan akibat yang berdiri sendiri atau semata-mata disebabkan
oleh keadaan faktual lainnya, melainkan mempunyai hubungan langsung
dengan berlakunya norma a quo.
40. Bahwa tidak tersedianya pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bukan merupakan sumber utama
kerugian konstitusional para Pemohon, melainkan fakta yang memperkuat
bahwa para Pemohon telah berusaha menempuh mekanisme yang tersedia
untuk mengatasi pembatasan tersebut. Adapun sumber langsung kerugian
para Pemohon tetap terletak pada Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi
Geografis yang tidak menempatkan Advokat sebagai salah satu subjek yang
dapat bertindak sebagai “Kuasa”.
41. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas dan tidak terputus
antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional
para Pemohon, yaitu berlakunya Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi
Geografis menyebabkan para Pemohon tidak dapat bertindak sebagai
Kuasa, yang pada akhirnya menghalangi para Pemohon untuk menerima
pekerjaan dan memperoleh honorarium dari jasa yang hendak diberikan
kepada calon klien.
Hal yang terjadi jika Permohonan a quo dikabulkan yaitu Kerugian
Konstitusional para Pemohon dan Advokat Lainnya dapat dipulihkan.
42. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional para
Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat dipulihkan,
karena para Pemohon tidak lagi terhalang untuk menerima dan menjalankan
kuasa dari klien dalam pengajuan dan pengurusan merek dalam
kapasitasnya sebagai Advokat. Dikabulkannya permohonan a quo juga akan
membuka kesempatan yang sama bagi Advokat lainnya untuk memberikan
jasa hukum di bidang merek sepanjang memperoleh kuasa dari klien di
16
seluruh Indonesia, tanpa menghapus ataupun mengurangi keberadaan dan
peran Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai profesi yang tetap dapat
menjalankan kuasa sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi
Geografis.
43. Bahwa pemaknaan demikian juga akan memberikan pilihan dan
memperluas akses masyarakat dalam memperoleh bantuan profesional
untuk pengajuan dan pengurusan merek. Berdasarkan Pangkalan Data
Konsultan
Kekayaan
Intelektual
Indonesia
(PDKKI)
di
website
https://pdkki.dgip.go.id/, sebagaimana disebutkan di atas yang dikelola
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, saat ini tercatat sebanyak 1.101
Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar dengan jangkauan yang tercatat
pada 14 provinsi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap
pelindungan merek terus menunjukkan jumlah yang besar. Berdasarkan
publikasi resmi DJKI berjudul “DJKI Catat Lonjakan Permohonan Merek dan
Indikasi Geografis”, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 137.285
permohonan merek masuk, sedangkan jumlah permohonan yang berhasil
diselesaikan mencapai 169.526 permohonan atau 123,48% dari target
penyelesaian. Keadaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan
masyarakat terhadap layanan pengajuan dan pengurusan merek, sehingga
menurut para Pemohon perlu tersedia akses yang lebih luas bagi
masyarakat untuk menentukan pihak yang dipercaya sebagai Kuasa sesuai
dengan ketentuan hukum.
Adapun bukti jumlah Konsultan Kekayaan Intelektual dari website
https://pdkki.dgip.go.id/ yang dapat diakses publik, yaitu sebagai berikut:
17
44. Bahwa jumlah 1.101 Konsultan Kekayaan Intelektual yang tercatat
menjangkau 14 provinsi tersebut juga perlu dilihat dalam konteks wilayah
Indonesia yang luas. Para Pemohon tidak bermaksud menyatakan bahwa
seluruh Konsultan Kekayaan Intelektual hanya berada di kota-kota tertentu,
karena di website tersebut hanya menjelaskan 14 provinsi tanpa
menjelaskan letak/kabupatennya di mana saja. Namun demikian, data
tersebut setidak-tidaknya menunjukkan bahwa jangkauan Konsultan
Kekayaan Intelektual yang tercatat dalam PDKKI belum mencakup seluruh
provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila Advokat juga dapat bertindak
sebagai Kuasa sebagaimana dimohonkan para Pemohon, masyarakat akan
memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan bantuan dalam
jasa pendaftaran merek, termasuk melalui Advokat yang menjalankan
profesinya di berbagai daerah baik itu kabupaten dan/atau kota seluruh
indonesia, karena keberadaan Advokat pasti ada di seluruh Indonesia.
45. Bahwa kebutuhan untuk memperluas akses tersebut semakin relevan
apabila dikaitkan dengan fakta yang para Pemohon temukan baru-baru ini
melalui media sosial Instagram yang kami anggap berhubungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu @djki_kemenkum tetanggal 12 Agustus
2026. Dalam akun Instagram tersebut, terdapat masyarakat yang pada
pokoknya menyampaikan pertanyaan dan harapan bahwa dirinya telah
menunggu kesempatan mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual
sejak tahun 2009 tapi pelatihannya tak kunjung datang dan berharap
pelatihan yang berhenti di tahun 2019 dapat terlaksana lagi. Pada akun
tersebut terdapat tanggapan dari Dirjen Kekayaan Intelektual yang
memberikan informasi mengenai jumlah Konsultan Kekayaan Intelektual
yang terdata sekitar 1000 dan yang aktif sekitar 500. Artinya, jika benar
pernyataan tersebut yang aktif 500, maka sebaiknya advokat dapat
dilibatkan dalam membantu pendaftaran merek di Masyarakat yang
jumlahnya lebih banyak dan lebih tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
46. Bahwa dengan demikian, apabila permohonan a quo dikabulkan, manfaat
konstitusional yang timbul bukan hanya berupa dipulihkannya kesempatan
para Pemohon untuk menerima pekerjaan, menjalankan kuasa, dan
memperoleh honorarium atas jasa yang diberikan, tetapi juga terbukanya
pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan Kuasa untuk
18
jasa pendaftaran merek, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk tetap
menggunakan jasa Konsultan Kekayaan Intelektual. Pemaknaan demikian
menurut para Pemohon akan menciptakan akses pelayanan hukum yang
lebih luas sekaligus menghilangkan kerugian konstitusional para Pemohon
yang timbul akibat berlakunya norma a quo.
47. Bahwa perlu diketahui, para Pemohon mengajukan permohonan ini ke
Mahkamah Konstitusi RI tidak serta merta hanya memperjuangkan hak
konstitusional para Pemohon, tetapi juga memperjuangkan hak-hak
konstitusional advokat lain yang merasa memiliki kemampuan untuk
mewakili klien dalam proses pendaftaran merek calon kliennya, namun tidak
bisa berbuat apa-apa karena adanya pembatasan di UU Merek dan Indikasi
Geografis tersebut, sehingga pada akhirnya hak konstitusionalnya yang
dijamin UUD 1945 mulai dari hak mendapatkan klien, hak mendapatkan
honorarium hingga hak mengembangkan diri di bidang intelektual tidak bisa
dia gunakan sama sekali.
48. Bahwa sebagai penguat terhadap uraian kedudukan hukum para Pemohon
di atas, para Pemohon merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi
dalam
Putusan
Nomor
63/PUU-XV/2017,
khususnya
pertimbangan [3.12] Hal. 134. Meskipun putusan tersebut memiliki objek
pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo, para Pemohon
menafsirkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo yang pada
pokoknya telah menegaskan prinsip bahwa pengaturan mengenai
pelaksanaan kuasa tidak boleh merugikan hak seseorang untuk
memberikan kuasa kepada pihak yang dinilainya mampu memperjuangkan
haknya dan menurut undang-undang sah menerima kuasa. Menurut para
Pemohon,
prinsip
tersebut
memiliki
relevansi
dengan
kerugian
konstitusional para Pemohon sebagai Advokat yang tidak dapat menerima
dan menjalankan kuasa akibat berlakunya norma a quo.
49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon telah memenuhi
seluruh syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1
19
angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945 kepada
Mahkamah Konstitusi.
III. POKOK-POKOK PERMOHONAN
Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan pada bagian di atas adalah
merupakan satu kesatuan dan kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan
dengan dalil-dalil pada bagian pokok keterangan para Pemohon ini.
A. Pasal 1 Angka 13 UU Merek Dan Indikasi Geografis Bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dalam
Kaitannya Dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum,
Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum, Dan Kepastian Hukum Yang
Adil
1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan persamaan kedudukan di dalam
hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar setiap
warga negara memperoleh kedudukan yang setara dalam hukum dan
tidak ditempatkan pada kedudukan hukum yang berbeda tanpa adanya
dasar pembedaan yang objektif dan rasional. Dalam konteks
permohonan a quo, jaminan tersebut menjadi relevan karena para
Pemohon mempersoalkan adanya norma undang-undang yang
memberikan kedudukan hukum kepada satu profesi untuk bertindak
sebagai “Kuasa”, namun tidak memberikan kedudukan hukum yang
sama kepada Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam
bidang merek dan indikasi geografis.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam
konteks permohonan a quo memberikan dua jaminan konstitusional yang
relevan, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian
hukum yang adil. Perlakuan yang sama di hadapan hukum menghendaki
agar suatu pembedaan perlakuan hukum mempunyai dasar yang dapat
20
dibenarkan secara objektif dan rasional, sedangkan kepastian hukum
yang adil menghendaki agar pengaturan mengenai hak dan ruang
lingkup suatu profesi tidak menimbulkan pembatasan yang tidak jelas
dasar pembenarannya dan berakibat tidak adil bagi pihak yang terkena
pembatasan tersebut.
5. Bahwa Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan:
“Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertempat tinggal
atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
6. Bahwa melalui rumusan tersebut, pembentuk undang-undang secara
limitatif menempatkan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai pihak
yang dapat bertindak sebagai “Kuasa” dalam berbagai tindakan yang
menurut UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui
Kuasa.
7. Bahwa pada saat yang sama, Advokat tidak termasuk dalam pengertian
“Kuasa” tersebut, meskipun Advokat merupakan profesi hukum yang
diakui oleh negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
menjalankan fungsi pemberian jasa hukum, termasuk menerima dan
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan
tindakan hukum untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
8. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Konsultan
Kekayaan Intelektual sebagai profesi khusus maupun kewenangannya
untuk bertindak sebagai Kuasa. Persoalan konstitusional yang
dipersoalkan para Pemohon adalah pembatasan pengertian “Kuasa”
secara eksklusif hanya kepada Konsultan Kekayaan Intelektual yang
sekaligus menutup Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa
dalam bidang merek dan indikasi geografis.
9. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa prinsip persamaan di dalam
hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak berarti setiap
profesi harus selalu memperoleh perlakuan yang identik. Suatu
pembedaan dapat dibenarkan sepanjang mempunyai dasar yang objektif
dan rasional. Namun, menurut para Pemohon, norma a quo tidak
menunjukkan dasar pembedaan yang memadai untuk mengecualikan
21
Advokat secara mutlak dari pengertian “Kuasa”, padahal menerima dan
menjalankan kuasa merupakan salah satu bentuk pemberian jasa hukum
yang secara sah dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan hukum klien.
10. Bahwa dalam konteks norma a quo, para Pemohon memandang Advokat
dan Konsultan Kekayaan Intelektual mempunyai kesamaan fungsi yang
relevan untuk diperbandingkan, yaitu sama-sama bertindak berdasarkan
pemberian kuasa dari klien untuk dan atas nama klien dalam melakukan
tindakan
hukum
tertentu.
Dengan
demikian,
persoalan
yang
dipermasalahkan para Pemohon bukanlah menyamakan seluruh
karakteristik, kompetensi, maupun ruang lingkup kedua profesi tersebut,
melainkan adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan hukum
terhadap dua profesi dalam fungsi yang sama-sama berkaitan dengan
penerimaan dan pelaksanaan kuasa dari klien.
11. Bahwa tindakan yang dipersoalkan para Pemohon dalam permohonan a
quo pada pokoknya juga berada dalam ranah non-litigasi, khususnya
pengajuan dan pengurusan hak atas merek di hadapan instansi
administrasi yang berwenang. Dalam menjalankan profesinya, Advokat
berdasarkan UU Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum dalam
proses litigasi di pengadilan, tetapi juga memberikan jasa hukum di luar
pengadilan, termasuk menerima dan menjalankan kuasa serta
melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien.
12. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, apabila Konsultan
Kekayaan Intelektual dapat menerima kuasa dari klien untuk melakukan
tindakan non-litigasi dalam pengajuan dan pengurusan merek,
sedangkan Advokat yang secara profesi juga menjalankan fungsi
menerima dan melaksanakan kuasa di luar pengadilan dikecualikan
secara mutlak dari pengertian “Kuasa”, maka perbedaan kedudukan dan
perlakuan tersebut harus mempunyai dasar pembenaran yang objektif
dan rasional. Justru dasar pembenaran atas pembedaan tersebut yang
menurut para Pemohon tidak tercermin secara memadai dalam norma a
quo.
13. Bahwa akibat dari definisi “Kuasa” dalam norma a quo, pembatasan
terhadap Advokat tidak hanya terjadi pada pengajuan awal permohonan
pendaftaran merek, melainkan berakibat pada berbagai tindakan dalam
22
proses pengurusan merek yang oleh UU Merek dan Indikasi Geografis
dapat dilakukan melalui Kuasa, antara lain mengajukan sanggahan,
memberikan tanggapan dalam pemeriksaan substantif, mengajukan
permohonan perbaikan sertifikat, mengajukan banding kepada Komisi
Banding Merek, melakukan perubahan data, pencatatan pengalihan hak,
serta tindakan lainnya yang menurut UU Merek dan Indikasi Geografis
dapat dilakukan melalui Kuasa.
14. Bahwa pembedaan tersebut semakin menimbulkan persoalan ketika
Advokat tidak dapat bertindak sebagai Kuasa pada tahapan administratif
sampai dengan pengajuan banding kepada Komisi Banding Merek,
namun ketika persoalan merek memasuki tahap sengketa di pengadilan,
Advokat dapat menerima dan menjalankan kuasa untuk mewakili dan
membela kepentingan hukum klien. Menurut para Pemohon, keadaan
tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar objektif dan rasional
dari pembedaan kedudukan dan perlakuan terhadap Advokat dalam satu
rangkaian persoalan hukum di bidang merek.
15. Bahwa persoalan tersebut juga relevan apabila dilihat dalam konteks
pengaturan Kekayaan Intelektual lainnya. Pasal 1 angka 18 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan
“Kuasa” sebagai:
“konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”
Dengan demikian, dalam rezim Hak Cipta, pembentuk undang-undang
tidak menempatkan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai satu-
satunya pihak yang dapat menerima kuasa.
16. Bahwa para Pemohon tidak bermaksud menyamakan karakteristik
perlindungan Merek dengan Hak Cipta ataupun menjadikan UU Hak
Cipta sebagai batu uji terhadap norma a quo. Pengaturan tersebut
dikemukakan untuk menunjukkan bahwa dalam rumpun Kekayaan
Intelektual sendiri, pembentuk undang-undang mengenal pengaturan
pemberian kuasa yang tidak selalu dibatasi secara eksklusif hanya
kepada Konsultan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, menurut para
Pemohon, perbedaan pengaturan tersebut semakin menegaskan
23
perlunya dasar yang objektif dan rasional atas pembatasan pengertian
“Kuasa” secara eksklusif dalam norma a quo.
17. Bahwa selain menimbulkan persoalan terhadap persamaan kedudukan
di dalam hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, norma a
quo menurut para Pemohon juga menimbulkan persoalan terhadap
kepastian hukum yang adil. Di satu sisi, Advokat diakui sebagai profesi
hukum yang dapat menerima dan menjalankan kuasa serta memberikan
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun di sisi lain
norma a quo secara limitatif tidak mengakui Advokat sebagai “Kuasa”
dalam bidang merek dan indikasi geografis. Keadaan tersebut
mengakibatkan para Pemohon memperoleh kepastian mengenai adanya
pembatasan secara normatif, namun kepastian tersebut menurut para
Pemohon bukanlah kepastian hukum yang adil, karena pembatasan itu
menutup secara mutlak ruang Advokat untuk bertindak sebagai Kuasa
tanpa dasar pembedaan yang menurut para Pemohon dapat dibenarkan
secara objektif dan rasional.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut para Pemohon,
letak pertentangan norma a quo dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
terdapat pada pembedaan kedudukan di dalam hukum antara Advokat
dan Konsultan Kekayaan Intelektual dalam menerima dan menjalankan
kuasa di bidang merek dan indikasi geografis tanpa dasar pembedaan
yang menurut para Pemohon objektif dan rasional.
19. Bahwa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, letak pertentangan
norma a quo berkaitan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum,
karena para Pemohon sebagai Advokat memperoleh perlakuan hukum
yang berbeda berupa tertutupnya kesempatan untuk bertindak sebagai
Kuasa, sedangkan menurut para Pemohon pembedaan tersebut tidak
mempunyai dasar pembenaran yang objektif dan rasional.
20. Bahwa terhadap jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, persoalan konstitusional norma a quo terletak pada
adanya pembatasan yang secara pasti menutup Advokat dari pengertian
“Kuasa”, tetapi kepastian tersebut menghasilkan akibat hukum yang
menurut para Pemohon tidak adil karena Advokat yang secara profesi
dapat menerima dan menjalankan kuasa justru dikecualikan secara
24
mutlak untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang merek dan
indikasi geografis tanpa dasar pembedaan yang objektif dan rasional.
21. Bahwa dengan demikian, menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 13 UU
Merek dan Indikasi Geografis telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam kaitannya dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum, perlakuan yang sama di
hadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil, sepanjang pengertian
“Kuasa” tidak mencakup Advokat.
B. Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis Bertentangan Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan Hak Atas
Pekerjaan, Hak Untuk Bekerja dan Memperoleh Imbalan yang Adil.
1. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan “hak atas pekerjaan” dalam
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks permohonan a quo berkaitan
dengan kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan
sebagai sarana memperoleh penghidupan yang layak. Dengan demikian,
hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon berdasarkan ketentuan
tersebut adalah hak untuk memperoleh kesempatan atas pekerjaan,
termasuk pekerjaan melalui profesi yang secara sah dijalankan oleh para
Pemohon.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
4. Bahwa berbeda dengan “hak atas pekerjaan” dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 yang oleh para Pemohon dikaitkan dengan kesempatan untuk
memperoleh pekerjaan, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit
menjamin “hak untuk bekerja”, yang dalam konteks permohonan a quo
berkaitan dengan kesempatan para Pemohon untuk menjalankan
pekerjaan yang telah tersedia atau hendak diberikan kepada para
Pemohon, serta hak untuk memperoleh imbalan yang adil dan layak dari
pekerjaan yang dijalankan tersebut.
5. Bahwa para Pemohon merupakan Advokat yang menjalankan profesinya
dengan
memberikan
jasa
hukum
kepada
masyarakat.
Dalam
25
menjalankan
profesi
tersebut,
para
Pemohon
menerima
dan
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan
tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien, dan atas
pemberian jasa hukum tersebut Advokat berhak memperoleh honorarium
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa para Pemohon telah menempuh pendidikan tinggi hukum selama
4 (empat) tahun dan tahapan profesi yang dipersyaratkan untuk menjadi
Advokat, termasuk pendidikan profesi, ujian profesi, magang, hingga
pengangkatan dan pengucapan sumpah sebagai Advokat. Seluruh
tahapan tersebut pada akhirnya memberikan dasar bagi para Pemohon
untuk
menjalankan
profesi
Advokat,
termasuk
menerima
dan
menjalankan kuasa serta memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
7. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa hak atas pekerjaan dan hak
untuk bekerja bukanlah hak yang berarti setiap orang dapat menjalankan
setiap profesi atau pekerjaan tanpa persyaratan tertentu. Negara dapat
menentukan persyaratan terhadap suatu profesi atau pekerjaan
sepanjang pembatasan tersebut mempunyai dasar yang objektif,
rasional, dan proporsional serta tidak menghilangkan kesempatan
seseorang untuk menjalankan pekerjaan secara tidak adil.
8. Bahwa persoalan konstitusional kemudian timbul ketika Pasal 1 angka
13 UU Merek dan Indikasi Geografis yang dimana pengertian “Kuasa”
dibatasi secara limitatif hanya kepada Konsultan Kekayaan Intelektual
sehingga para Pemohon sebagai Advokat tidak dapat menerima dan
menjalankan kuasa dalam berbagai tindakan yang menurut UU Merek
dan Indikasi Geografis dilakukan melalui Kuasa.
9. Bahwa akibat pembatasan tersebut, kesempatan para Pemohon untuk
memperoleh pekerjaan berupa penerimaan dan pelaksanaan kuasa
dalam bidang merek dan indikasi geografis telah tertutup secara normatif.
Dengan kata lain, sekalipun terdapat masyarakat atau calon klien yang
memilih dan bermaksud memberikan kuasa kepada para Pemohon,
serta para Pemohon bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan
tersebut, para Pemohon tetap tidak dapat bertindak sebagai “Kuasa”
karena terhalang secara langsung oleh berlakunya norma a quo.
26
10. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon uraikan dalam bagian
Kedudukan Hukum (Legal Standing), keadaan tersebut bukan sekadar
bersifat hipotetis. para Pemohon secara faktual telah menerima
konsultasi dan permintaan penawaran jasa dari calon klien untuk
pengajuan dan pengurusan pendaftaran merek, namun pekerjaan
tersebut tidak dapat diterima dan dilaksanakan secara penuh karena
para Pemohon tidak termasuk dalam pengertian “Kuasa” berdasarkan
norma a quo.
11. Bahwa dalam menghadapi pembatasan tersebut, para Pemohon tidak
serta-merta mempersoalkan norma a quo, melainkan terlebih dahulu
berupaya mencari mekanisme yang tersedia untuk memperoleh status
sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual. Namun sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum, para Pemohon kemudian
memperoleh informasi bahwa pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual
terakhir diselenggarakan pada tahun 2019 dan belum diselenggarakan
kembali pada saat para Pemohon mencari informasi mengenai pelatihan
tersebut.
12. Bahwa keadaan tersebut ternyata masih berlangsung hingga saat
permohonan ini telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi RI. Pada
tanggal 12 Agustus 2026, setelah permohonan a quo diajukan, para
Pemohon menyaksikan tayangan melalui akun media sosial Instagram
yang para Pemohon pahami sebagai akun resmi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI), yang semakin menegaskan bahwa
persoalan mengenai belum terselenggaranya kembali pelatihan
Konsultan Kekayaan Intelektual setelah terakhir dilaksanakan pada
tahun 2019 masih menjadi persoalan hingga tahun 2026.
13. Bahwa keadaan tersebut menjadi relevan bagi para Pemohon karena di
satu sisi norma a quo menutup kesempatan para Pemohon sebagai
Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang merek
dan indikasi geografis, sementara di sisi lain upaya para Pemohon untuk
menempuh mekanisme menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual juga
tidak dapat dilanjutkan karena pelatihan yang menjadi salah satu tahapan
untuk memperoleh status tersebut belum diselenggarakan kembali.
Keadaan demikian semakin memperberat akibat pembatasan normatif
27
yang dialami para Pemohon terhadap kesempatan untuk memperoleh
dan menjalankan pekerjaan di bidang tersebut.
14. Bahwa pembatasan tersebut terjadi di tengah tingginya aktivitas
pengajuan dan pengurusan merek di Indonesia. Berdasarkan informasi
resmi DJKI tertanggal 8 Desember 2025 dengan judul “Lonjakan
Permohonan Merek dan Indikasi Geografis”, tercatat sebanyak 137.285
permohonan merek masuk dan sebanyak 169.526 permohonan
diselesaikan pada tahun 2025.
15. Bahwa para Pemohon tidak mendalilkan bahwa seluruh permohonan
merek tersebut harus diajukan melalui Kuasa ataupun seharusnya
menjadi
pekerjaan
para
Pemohon.
Namun,
besarnya
jumlah
permohonan tersebut menunjukkan adanya aktivitas dan kebutuhan
masyarakat yang nyata dalam pengajuan dan pengurusan merek. Dari
aktivitas tersebut terdapat masyarakat yang memilih menggunakan jasa
Kuasa, termasuk calon klien yang secara faktual telah meminta
konsultasi dan penawaran jasa kepada para Pemohon.
16. Bahwa pada sisi lain, berdasarkan penelusuran para Pemohon pada
pangkalan data Konsultan Kekayaan Intelektual DJKI, jumlah Konsultan
Kekayaan Intelektual yang terdaftar tercatat sekitar 1.101 orang.
Sementara itu, para Pemohon sebagai Advokat tidak mempunyai
kesempatan untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang
tersebut dan, sebagaimana telah diuraikan di atas, belum dapat pula
menempuh tahapan pelatihan untuk menjadi Konsultan Kekayaan
Intelektual karena pelatihan tersebut belum diselenggarakan kembali.
17. Bahwa keadaan tersebut menempatkan para Pemohon pada kondisi di
mana terdapat aktivitas pengajuan merek dalam jumlah yang signifikan
dan terdapat calon klien yang secara langsung hendak menggunakan
jasa para Pemohon, namun para Pemohon secara normatif tidak dapat
menerima dan menjalankan pekerjaan tersebut. Akibatnya, para
Pemohon tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh
pekerjaan, tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh honorarium
sebagai imbalan atas jasa profesional yang seharusnya dapat diberikan
kepada calon klien.
28
18. Bahwa terhadap jaminan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) UUD
1945, menurut para Pemohon letak pertentangan norma a quo terdapat
pada tertutupnya kesempatan para Pemohon sebagai warga negara
untuk memperoleh pekerjaan berupa pemberian jasa hukum sebagai
Kuasa dalam bidang merek dan indikasi geografis. Tertutupnya
kesempatan tersebut bukan disebabkan tidak adanya kebutuhan
masyarakat, tidak adanya calon klien, ataupun karena calon klien
memilih menggunakan jasa pihak lain, melainkan secara langsung
disebabkan oleh berlakunya norma a quo yang tidak mengakui Advokat
sebagai “Kuasa”.
19. Bahwa dengan demikian, ketika terdapat calon klien yang secara
sukarela hendak memberikan pekerjaan dan kuasa kepada para
Pemohon, tetapi pekerjaan tersebut secara hukum tidak dapat diterima
semata-mata karena para Pemohon berprofesi sebagai Advokat dan
bukan Konsultan Kekayaan Intelektual, menurut para Pemohon telah
terjadi pembatasan terhadap hak atas pekerjaan dan kesempatan
memperoleh penghidupan melalui profesi yang dijalankan para Pemohon
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
20. Bahwa berbeda dengan hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan kesempatan para
Pemohon untuk memperoleh pekerjaan, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
memberikan jaminan terhadap hak untuk bekerja dan memperoleh
imbalan yang adil. Menurut para Pemohon, letak pertentangan norma a
quo terhadap jaminan tersebut terdapat pada terhalangnya para
Pemohon untuk menjalankan pekerjaan profesional berupa penerimaan
dan pelaksanaan kuasa yang secara nyata hendak diberikan oleh calon
klien, yang sekaligus menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk
memperoleh honorarium atau imbalan atas jasa profesional yang hendak
diberikan.
21. Bahwa para Pemohon tidak mendalilkan adanya hak konstitusional untuk
memperoleh jumlah klien ataupun penghasilan tertentu. Namun, yang
dipersoalkan para Pemohon adalah adanya norma undang-undang yang
secara langsung menutup kesempatan para Pemohon untuk menerima
pekerjaan, menjalankan pekerjaan tersebut, dan memperoleh imbalan
29
atas pekerjaan yang secara nyata hendak diberikan oleh calon klien,
tanpa adanya dasar pembatasan yang menurut para Pemohon objektif,
rasional, dan proporsional untuk mengecualikan Advokat secara mutlak
sebagai Kuasa.
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pembatasan pengertian
“Kuasa” dalam Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis telah
menimbulkan akibat konstitusional terhadap para Pemohon berupa
tertutupnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan sebagai Kuasa di
bidang merek dan indikasi geografis, terhalangnya para Pemohon untuk
menjalankan pekerjaan yang secara nyata hendak diberikan oleh calon
klien, serta sebagai akibatnya hilangnya kesempatan para Pemohon
untuk memperoleh honorarium atau imbalan atas pekerjaan tersebut.
23. Bahwa dengan demikian, menurut para Pemohon, norma a quo telah
membatasi hak atas pekerjaan para Pemohon sebagaimana dijamin
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta membatasi hak untuk bekerja
dan memperoleh imbalan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 13 UU Merek
dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal
28D ayat (2) UUD 1945 sepanjang pengertian “Kuasa” tidak mencakup
Advokat.
C. Pengakuan Advokat Sebagai “Kuasa” Tidak Menghilangkan Eksistensi
dan Kedudukan Konsultan Kekayaan Intelektual Serta Relevan Dalam
Menilai dasar Pembedaan Perlakuan Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1. Bahwa para Pemohon perlu menegaskan bahwa permohonan a quo
tidak
dimaksudkan
untuk
menghapus,
menggantikan,
ataupun
mengurangi eksistensi dan kedudukan Konsultan Kekayaan Intelektual.
para Pemohon hanya memohon agar Advokat juga dapat diakui sebagai
“Kuasa” dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga Advokat dan
Konsultan Kekayaan Intelektual dapat menjalankan profesinya masing-
masing secara berdampingan.
2. Bahwa Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual memang
merupakan dua profesi yang berbeda. Namun, dalam konteks norma a
quo, terdapat persamaan fungsi yang relevan, yaitu keduanya sama-
30
sama dapat bertindak sebagai penerima kuasa dari klien untuk
melakukan tindakan bagi kepentingan pihak yang memberikan kuasa.
3. Bahwa persamaan fungsi tersebut terlihat dari Pasal 1 angka 2 UU
Advokat yang menentukan bahwa jasa hukum Advokat antara lain
meliputi menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Sementara itu, Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis juga
menggunakan konsep “Kuasa”, tetapi membatasi penerima kuasa
tersebut hanya kepada Konsultan Kekayaan Intelektual.
4. Bahwa dengan demikian, titik perbandingan para Pemohon bukan
terletak pada apakah Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual
merupakan profesi yang sama, melainkan pada fungsi yang sedang
diatur oleh norma a quo. Ketika fungsi yang dipersoalkan adalah
menerima dan menjalankan kuasa dari klien, Advokat pada dasarnya
juga merupakan profesi yang oleh undang-undang diberikan fungsi untuk
menerima dan menjalankan kuasa.
5. Bahwa terlebih lagi, berbagai tindakan yang dilakukan oleh “Kuasa”
dalam proses pengajuan dan pengurusan merek pada pokoknya
merupakan tindakan non-litigasi dan administratif, antara lain pengajuan
permohonan pendaftaran merek, penyampaian sanggahan, pemberian
tanggapan, perubahan data, pencatatan pengalihan hak, perpanjangan
merek, serta pengajuan banding kepada Komisi Banding Merek.
Sementara itu, berdasarkan UU Advokat, ruang lingkup jasa hukum
Advokat tidak hanya dilakukan di dalam pengadilan, tetapi juga di luar
pengadilan. Oleh karena itu, sifat pekerjaan yang non-litigasi tidak
dengan sendirinya berada di luar karakter pekerjaan Advokat.
6. Bahwa kedua profesi tersebut juga merupakan profesi yang berdiri
sendiri. Untuk menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual seseorang tidak
dipersyaratkan harus terlebih dahulu menjadi Advokat, demikian pula
untuk menjadi Advokat seseorang tidak dipersyaratkan terlebih dahulu
menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual. Bahkan persyaratan Konsultan
Kekayaan Intelektual tidak menentukan bahwa seseorang harus berasal
dari pendidikan tinggi hukum, sedangkan Advokat merupakan profesi
31
yang
mensyaratkan
latar
belakang
pendidikan
tinggi
hukum
sebagaimana tabel di bawah ini:
Aspek
Advokat
Konsultan Kekayaan
Intelektual
Pendidikan
Berlatar belakang
pendidikan tinggi
hukum
Berijazah paling rendah
Sarjana (S-1),
Catatan:
tidak dipersyaratkan
harus berlatar belakang
pendidikan hukum
Usia minimum
Paling rendah 25
tahun
Paling rendah 25 tahun
Pendidikan/Pelatihan
Profesi
Mengikuti Pendidikan
Khusus Profesi
Advokat
Mengikuti pelatihan
Konsultan Kekayaan
Intelektual
Ujian
Lulus ujian yang
diadakan Organisasi
Advokat
Lulus ujian Konsultan
Kekayaan Intelektual
Magang/Pengalaman
Magang sekurang-
kurangnya 2 tahun
terus-menerus pada
kantor Advokat
Magang atau bekerja
paling singkat 24 bulan
berturut-turut pada kantor
Konsultan KI atau unit
pengelolaan KI
Hubungan
antarprofesi
Tidak dipersyaratkan
menjadi Konsultan KI
untuk menjadi
Advokat
Tidak dipersyaratkan
menjadi Advokat untuk
menjadi Konsultan KI
Pengangkatan
Oleh Organisasi
Advokat dan
sebelum
menjalankan profesi
wajib
bersumpah/berjanji di
sidang terbuka
Pengadilan Tinggi
Diangkat oleh Menteri
setelah memenuhi
persyaratan yang
ditentukan
Fungsi yang relevan
dengan perkara a quo
Menjalankan
kuasa
merupakan
bagian
dari
jasa
hukum
Advokat
Bertindak sebagai
“Kuasa” dalam pengajuan
dan pengurusan KI
7. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka menurut para Pemohon,
seorang yang telah diangkat sebagai Advokat seharusnya tidak perlu
terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan menjadi Konsultan Kekayaan
Intelektual hanya untuk dapat bertindak sebagai “Kuasa” dalam
pengajuan pendaftaran merek. Hal tersebut karena seorang Advokat
telah dipersyaratkan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum,
mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus ujian
profesi,
menjalani
magang,
diangkat
sebagai
Advokat,
serta
mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan profesinya.
32
Rangkaian tersebut merupakan proses pendidikan dan pembentukan
profesi yang secara khusus mempersiapkan Advokat untuk memberikan
jasa hukum, termasuk menerima dan menjalankan kuasa untuk
kepentingan hukum klien baik litigasi maupun non-litigasi.
Selain pendidikan profesi tersebut, seorang Advokat yang berlatar
belakang pendidikan S-1 Hukum telah memperoleh dasar pengetahuan
hukum selama menempuh pendidikan tinggi, antara lain hukum perdata,
hukum dagang, serta Hukum Kekayaan Intelektual yang biasanya di
kampus-kampus bisa 2 atau 3 SKS yang diajarkan 1 (satu semester).
Berbeda dengan persyaratan menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual
yang tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan tinggi hukum,
sehingga calon Konsultan Kekayaan Intelektual dapat berasal dari
berbagai disiplin ilmu seperti Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Sarjana
Farmasi hingga Sarjana Kedokteran. Oleh karena itu, para Pemohon
memahami bahwa pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sangat
diperlukan untuk memberikan dan menyeragamkan kompetensi khusus
di bidang Kekayaan Intelektual bagi calon Konsultan yang berasal dari
berbagai latar belakang pendidikan.
8. Bahwa namun demikian, kebutuhan pelatihan untuk memperoleh status
sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual tidak seharusnya serta-merta
diberlakukan sebagai satu-satunya pintu bagi seorang Advokat untuk
dapat menerima dan menjalankan kuasa di bidang merek. Advokat telah
mempunyai jalur pendidikan dan kualifikasi profesinya sendiri sebagai
profesi hukum dan penerima kuasa. Oleh karena itu, pengakuan Advokat
sebagai “Kuasa” tidak menghilangkan ataupun mengurangi pentingnya
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual, melainkan menempatkan
Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai dua profesi yang
memiliki jalur kualifikasi masing-masing, tetapi sama-sama dapat
menjalankan fungsi sebagai penerima kuasa dari klien.
Perbandingan dengan Profesi yang Memiliki Karakter Tugas dan Fungsi
Berbeda Seperti Kurator
9. Bahwa para Pemohon menyadari terdapat profesi-profesi tertentu yang
memang
dibentuk
oleh
peraturan
perundang-undangan
untuk
33
melaksanakan fungsi khusus yang salah satu contohnya adalah Kurator
dalam perkara kepailitan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan
harta pailit. Bahkan dalam menjalankan tugas tersebut, Pasal 69 ayat (2)
huruf a menentukan bahwa Kurator tidak diharuskan memperoleh
persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan
di
luar
kepailitan
persetujuan
atau
pemberitahuan
demikian
dipersyaratkan. Dengan demikian, kewenangan Kurator memiliki
karakter hukum yang berbeda dari kewenangan yang semata-mata lahir
berdasarkan pemberian kuasa dari klien.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tugas dan fungsi Kurator
bukanlah sebagai “penerima kuasa” dari calon klien. Akan tetapi tugas
dan fungsinya adalah “pelaksana putusan pengadilan terhadap perkara
kepailitan”. Oleh karena itu, menurut para Pemohon antara Profesi
Kurator dengan Advokat serta Konsultan Kekayaan Intelektual tidak bisa
dipersamakan karena memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yang
dimana “Kurator mendapatkan mandat dan tugas “dari perintah putusan
pengadilan”, sedangkan advokat atau Konsultan Kekayaan Intelektual
memiliki kesamaan mandat dan tugas yang didapatkan Klien dalam
bentuk “Kuasa”.
11. Bahwa bukannya para Pemohon bermaksud menyamakan seluruh
profesi hukum. Apabila suatu profesi memang mempunyai fungsi, tugas
dan tanggung jawab yang secara substantif berbeda, maka pembedaan
pengaturan terhadap profesi tersebut dapat dipahami. Namun dalam
perkara a quo, fungsi yang sedang dipersoalkan justru adalah fungsi
sebagai “Kuasa”, sehingga relevansi perbandingan antara Advokat dan
Konsultan Kekayaan Intelektual terletak pada kedudukan keduanya
sebagai pihak yang dapat menerima dan menjalankan kuasa untuk
kepentingan klien.
34
Perbandingan dengan Pekerjaan Lain yang Dapat Dilakukan Melalui
Kuasa
12. Bahwa sifat suatu pekerjaan tidak dengan sendirinya mengakibatkan
penerima kuasa harus berasal dari satu profesi tertentu.
13. Bahwa salah satu pembanding dapat ditemukan dalam penyelenggaraan
Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS)
yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi satu pintu
secara elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Kementerian
Investasi/BKPM yang dimana sependek pengetahuan para Pemohon
setelah mencari tahu ternyata tidak mengenal pembatasan pihak yang
berhak menjadi kuasa atau mewajibkan kuasa itu memiliki syarat-syarat
khusus dari profesi tertentu. Para Pemohon tidak bermaksud
menyamakan karakter perizinan berusaha melalui OSS dengan
pendaftaran merek, melainkan menunjukkan bahwa sifat administratif
suatu pekerjaan tidak dengan sendirinya mengharuskan penerima kuasa
dibatasi secara eksklusif hanya kepada satu profesi tertentu.
14. Bahwa contoh lainnya dapat ditemukan dalam sejumlah pelayanan
perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan persyaratan pelayanan yang
para Pemohon peroleh melalui situs pelayanan.jakarta.go.id, apabila
pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain, persyaratan yang diminta
antara lain berupa surat kuasa dan identitas/KTP orang yang diberi
kuasa, tanpa menentukan bahwa penerima kuasa tersebut harus berasal
dari profesi tertentu.
15. Bahwa para Pemohon tidak bermaksud menyamakan pendaftaran
merek dengan Perizinan Berusaha melalui OSS ataupun pelayanan
perizinan lainnya. Perbandingan tersebut semata-mata dikemukakan
untuk menunjukkan bahwa sifat administratif dan non-litigasi suatu
pekerjaan tidak dengan sendirinya mengharuskan penerima kuasa
dibatasi secara eksklusif hanya kepada satu profesi tertentu. Oleh karena
itu, menurut para Pemohon, diperlukan dasar yang objektif dan rasional
untuk membenarkan mengapa dalam pengajuan dan pengurusan merek,
Advokat yang berdasarkan undang-undang berwenang memberikan jasa
35
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan justru dikecualikan dari
pengertian “Kuasa”.
Relevansi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon tidak
mempersoalkan keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai
profesi
khusus
beserta
persyaratan
kompetensi,
pelatihan,
pengangkatan, pengawasan, maupun kewajiban yang melekat pada
profesi tersebut. Permohonan a quo juga tidak dimaksudkan untuk
menghapus ataupun mengurangi kewenangan Konsultan Kekayaan
Intelektual.
17. Bahwa persoalan konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon
adalah dasar pembedaan perlakuan yang menempatkan Konsultan
Kekayaan Intelektual sebagai satu-satunya profesi yang dapat bertindak
sebagai “Kuasa”, sekaligus mengecualikan Advokat secara mutlak dari
pengertian “Kuasa”, padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
dalam konteks norma a quo keduanya mempunyai kesamaan fungsi
yang relevan, yaitu menerima dan menjalankan kuasa dari klien untuk
kepentingan pemberi kuasa.
18. Bahwa pengakuan Advokat sebagai “Kuasa” tidak menghapus
kedudukan, kewenangan, pekerjaan, maupun persyaratan untuk menjadi
Konsultan Kekayaan Intelektual. Kedua profesi tetap dapat berdiri dan
menjalankan profesinya masing-masing. Oleh karena itu, menurut para
Pemohon, mempertahankan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai
profesi khusus tidak harus dilakukan dengan mengecualikan Advokat
secara mutlak dari pengertian “Kuasa”.
19. Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
pembedaan tersebut harus dinilai berdasarkan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum, yaitu apakah terdapat dasar yang objektif
dan rasional untuk memberikan kedudukan hukum yang berbeda kepada
Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual dalam menjalankan fungsi
yang relevan sebagai penerima dan pelaksana kuasa.
20. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945, pengecualian Advokat secara mutlak dari pengertian “Kuasa”
harus dinilai apakah telah memberikan perlakuan yang sama di hadapan
36
hukum dan kepastian hukum yang adil, mengingat Advokat berdasarkan
undang-undang merupakan profesi yang juga diberikan kewenangan
untuk menerima dan menjalankan kuasa serta memberikan jasa hukum
di dalam maupun di luar pengadilan.
21. Bahwa para Pemohon memahami bahwa prinsip persamaan tidak berarti
setiap profesi harus diperlakukan secara identik. Perbedaan perlakuan
tetap dimungkinkan sepanjang terdapat dasar pembedaan yang objektif
dan rasional. Namun, ketika terdapat kesamaan fungsi yang relevan
sebagai penerima dan pelaksana kuasa, menurut para Pemohon,
pengecualian salah satu profesi secara mutlak harus memiliki alasan
yang dapat dibenarkan secara konstitusional.
22. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, pengakuan Advokat
sebagai bagian dari pengertian “Kuasa” dalam Pasal 1 angka 13 UU
Merek dan Indikasi Geografis tidak menghilangkan eksistensi dan
kedudukan Konsultan Kekayaan Intelektual, melainkan memungkinkan
kedua profesi tetap berjalan secara berdampingan, sekaligus menjamin
persamaan kedudukan di dalam hukum, perlakuan yang sama di
hadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
D. Praktik di Berbagai Negara Menunjukkan Bahwa Advokat Dapat
Bertindak sebagai Kuasa dalam Bidang Merek
1. Bahwa hukum perbandingan (comparative law) dapat digunakan sebagai
salah satu bahan pertimbangan untuk menilai apakah suatu pengaturan
hukum sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, khususnya
dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum dan kebebasan
memilih kuasa hukum yang kompeten.
2. Bahwa dari praktik di berbagai negara yang para Pemohon dapatkan dari
literatur di internet tapi terbatas karena sulitnya mengakses peraturan
yang ada di luar negeri. Namun beberapa artikel website ini dapat
menjadi petunjuk bila profesi Advokat tetap diberikan kewenangan untuk
bertindak sebagai kuasa dalam bidang merek, baik dalam proses
pendaftaran merek maupun tindakan hukum lainnya yang berkaitan
dengan hak atas merek.
37
Amerika Serikat
3. Bahwa para Pemohon melihat beberapa literatur di internet jika di
Amerika Serikat, ketentuan mengenai pihak yang dapat bertindak
sebagai kuasa dalam perkara merek diatur dalam Title 37 Code of
Federal Regulations (C.F.R.) § 11.14(a) yang menyatakan:
“Any individual who is an attorney as defined in § 11.1 may represent
others before the Office in trademark and other non-patent matters.”
Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut
dapat diartikan:
“Setiap orang yang merupakan Advokat sebagaimana dimaksud dalam
§ 11.1 dapat mewakili pihak lain di hadapan Kantor Paten dan Merek
Amerika Serikat (USPTO) dalam perkara merek dan perkara non-paten
lainnya.”
4. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Amerika Serikat
secara tegas mengakui Advokat (attorney) sebagai pihak yang
berwenang mewakili klien dalam urusan merek di hadapan United States
Patent and Trademark Office (USPTO), tanpa mensyaratkan adanya
lisensi khusus sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual atau profesi
tersendiri di bidang merek.
5. Perlu diketahui, United States Patent and Trademark Office (USPTO)
merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang berada di
bawah
Departemen
Perdagangan,
yang
bertugas
mengelola
pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya
paten dan merek, serta menjadi otoritas resmi dalam pemeriksaan dan
administrasi permohonan hak tersebut.
Singapura
6. Bahwa selain Amerika Serikat, para Pemohon mendapatkan literatur dari
website Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) mengenai
Registered Patent Agents yang tertulis seperti berikut:
“Only registered patent agents who have in force a practicing certificate
can conduct patent agency work and describe themselves as patent
agents.
Advocates and solicitors who have in force a practicing certificate may
also conduct patent agency work; however, they will not be allowed to
describe themselves as patent agents.”
Reference is made to Section 105 of the Patents Act (CAP. 221).
38
7. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut
dapat berbunyi:
"Hanya Agen Paten Terdaftar (Registered Patent Agents) yang memiliki
sertifikat praktik (practicing certificate) yang masih berlaku yang
berwenang melakukan pekerjaan di bidang keagenan paten (patent
agency work) serta menggunakan atau menyandang sebutan sebagai
Agen Paten (Patent Agent).”
“Advokat dan Solicitor yang memiliki sertifikat praktik yang masih berlaku
juga berwenang melakukan pekerjaan di bidang keagenan paten (patent
agency work). Akan tetapi, Advokat dan Solicitor tersebut tidak
diperkenankan menggunakan atau menyandang sebutan sebagai Agen
Paten (Patent Agent).
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 105 (Section 105) Patents Act (Cap.
221)
8. Bahwa artikel atau literatur di atas tersebut menunjukkan bahwa sistem
hukum Singapura membedakan antara kewenangan menjalankan
pekerjaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan penggunaan
sebutan atau gelar profesi tertentu. Dengan demikian, meskipun terdapat
profesi khusus berupa Patent Agent, Advokat dan Solicitor tetap
diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan di bidang paten tanpa
harus diangkat atau menyandang status sebagai Patent Agent.
9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan
adanya pengakuan bahwa profesi Advokat tetap memiliki kompetensi
dan kewenangan untuk memberikan jasa hukum di bidang Hak
Kekayaan Intelektual. Pengakuan tersebut tidak menghilangkan
eksistensi maupun kedudukan Patent Agent sebagai profesi khusus,
melainkan memberikan ruang bagi kedua profesi untuk menjalankan
kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Australia
10. Bahwa para Pemohon juga mencari berbagai literatur mengenai praktik
hukum di bidang merek di Australia di internet. Meskipun para Pemohon
belum menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
secara eksplisit mengatur mengenai kewenangan Advokat sebagai
kuasa dalam proses pendaftaran merek, namun para Pemohon
39
menemukan suatu artikel yang menjelaskan praktik hukum di Australia,
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“You can consult a general practice solicitor to do trade marks work, and
it is perfectly legal for someone to act as a trade mark agent. For example,
they can file and prosecute a trade mark application on behalf of someone
or even assist with contentious matters, like opposition and infringement
allegations.
Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut
dapat diartikan:
“Masyarakat dapat menggunakan jasa seorang Solicitor (Advokat) umum
untuk menangani pekerjaan di bidang merek. Selain itu, secara hukum
diperbolehkan bagi seseorang untuk bertindak sebagai agen merek
(trade mark agent). Sebagai contoh, seorang Solicitor dapat mengajukan
permohonan pendaftaran merek atas nama kliennya, mengurus seluruh
proses permohonan tersebut hingga memperoleh keputusan, serta
membantu menangani berbagai sengketa di bidang merek, seperti
proses keberatan (opposition) maupun dugaan pelanggaran hak atas
merek (infringement)."
11. Bahwa berdasarkan literatur tersebut, menurut para Pemohon, praktik
hukum di Australia menunjukkan bahwa seorang Solicitor (Advokat) tetap
memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum di bidang merek,
termasuk bertindak untuk dan atas nama klien dalam proses pendaftaran
merek. Dengan demikian, para Pemohon menafsirkan jika keberadaan
profesi Trade Marks Attorney di Australia tidak serta-merta meniadakan
kewenangan Advokat untuk memberikan jasa hukum di bidang merek.
12. Bahwa setelah membaca lebih lanjut artikel tersebut, dijelaskan juga
masyarakat
memang
sangat
dianjurkan
(highly
recommend)
menggunakan jasa Registered Trade Marks Attorney atau Lawyer yang
memiliki spesialisasi di bidang hukum merek agar memperoleh
pelayanan yang lebih profesional dan sesuai dengan perkembangan
hukum. Namun demikian, anjuran tersebut merupakan rekomendasi
profesional, bukan merupakan pembatasan hukum yang melarang
Advokat untuk bertindak sebagai kuasa dalam bidang merek.
Adapun bunyi artikel tersebut yaitu:
“However, we highly recommend that people who need assistance in the
field of trade marks and related matters such as domain names and
copyright law engage a registered trade mark attorney or a lawyer that
works specifically in the field of trade mark law. You can be comfortable
knowing that a registered trade mark attorney will have the necessary
40
skills, knowledge, and qualifications required to provide accurate
assistance and advice.
13. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun literatur tersebut bukan
merupakan sumber hukum yang mengikat, namun setidaknya dapat
memberikan gambaran mengenai praktik hukum di Australia yang tetap
memberikan ruang bagi Advokat untuk memberikan jasa hukum di
bidang merek tanpa menghilangkan eksistensi profesi Trade Marks
Attorney. Oleh karena itu, literatur tersebut patut dipertimbangkan oleh
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu
bahan perbandingan hukum (comparative law) dalam menilai apakah
pengakuan Advokat sebagai "Kuasa" dalam Pasal 1 angka 13 UU Merek
dan Indikasi Geografis akan menghilangkan eksistensi Konsultan
Kekayaan Intelektual. Menurut para Pemohon, jawabannya adalah tidak,
karena kedua profesi tersebut tetap dapat berjalan berdampingan sesuai
dengan kompetensi dan spesialisasi masing-masing.
14. Bahwa berdasarkan literatur yang disebutkan para Pemohon terkait
praktik di Amerika Serikat, Singapura, dan Australia tersebut, ini
menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Advokat sebagai pihak yang
dapat bertindak sebagai kuasa dalam bidang merek bukanlah konsep
yang asing dalam praktik hukum internasional.
15. Bahwa pengakuan terhadap Advokat sebagai “Kuasa” dalam bidang
merek juga tidak menghilangkan eksistensi maupun kedudukan
Konsultan Kekayaan Intelektual, karena kedua profesi tersebut tetap
dapat menjalankan fungsi dan kompetensinya masing-masing secara
berdampingan.
16. Bahwa oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang memohon agar
frasa “Kuasa” dalam Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis
dimaknai mencakup “Konsultan Kekayaan Intelektual atau Advokat”
merupakan penafsiran yang sejalan dengan perkembangan praktik
hukum di berbagai negara serta tidak mengurangi kedudukan maupun
peran Konsultan Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum Indonesia.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil, dan argumentasi hukum yang telah
dikemukakan di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis
41
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5953) yang berbunyi "Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual
yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Kuasa adalah
Konsultan Kekayaan Intelektual atau Advokat yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi KTP Pemohon I atas nama Resa Indrawan
Samir;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Agustiar;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) atas
nama Resa Indrawan Samir, SH, MH selaku Pemohon I
yang berlaku hingga 31 Desember 2027;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) atas
nama Agustiar, SH selaku Pemohon II yang berlaku
hingga 31 Desember 2027;
42
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Resa
Indrawan Samir, S.H., selaku Pemohon I tertanggal 29
September 2015;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama
Agustiar, S.H., selaku Pemohon II tertanggal 10
November 2016;
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi NPWP atas nama Resa Indrawan Samir selaku
Pemohon I;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi NPWP atas nama Agustiar selaku Pemohon II;
11. Bukti P-11
:
Print
Out
Tangkapan
Layar
dari
situs
website:
https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-
A/part-11/subpart-B/subject-group-
ECFRa9deb1f9b3dd8c7/section-11.14
terkait Praktik di Amerika Serikat;
12. Bukti P-12
:
Print
Out
Tangkapan
Layar
dari
situs
werbsite:
https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/patent-agents/
terkait praktik di Singapura;
13. Bukti P-13
:
Print
Out
Tangkapan
Layar
dari
situs
website:
https://www.mmwtrademarks.com.au/blog/what-is-a-
trademark-attorney/
terkait praktik di Australia;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-
undangan RUU tentang “Merek”, lalu tertulis “Tahun 2015,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”;
15. Bukti P-15
:
Print Out Screenshoot Chat/Direct Message (DM) dari
Pemohon I ke akun @DJKI_Indonesia terkait pertanyaan
berkaitan
dengan
pembukaan
pendaftaran
hingga
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual dari tahun 2021
sampai dengan 2025;
16. Bukti P-16
:
Print Out Beberapa Email yang Masuk ke Email Kantor
Pemohon I dan Pemohon II dari Tahun 2024 sampai
dengan 2026 terkait permintaan pendaftaran hingga
perpanjangan merek terkait permintaan biaya jasa hukum;
17. Bukti P-17
:
Print
Out
Artikel
Berjudul
“DJKI
Catat
Lonjakan
Permohonan Merek dan Indikasi Geografis” tertanggal 8
Desember 2025 yang diakses dari : https://www.dgip.go.id.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
43
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 20/2016) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
44
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
45
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon
II dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian materiil
norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016, yang rumusan selengkapnya sebagai
berikut:
Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4], yang berprofesi sebagai advokat [vide
Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8] serta merupakan wajib pajak [vide Bukti P-
9 dan Bukti P-10];
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa sebagai advokat, Pemohon I dan Pemohon II telah beberapa kali
menerima konsultasi hukum dari masyarakat dan calon klien yang berkaitan
dengan pengajuan dan pemrosesan pendaftaran merek dan juga telah diminta
memberikan penawaran jasa hukum beserta perkiraan biaya yang diperlukan
dalam menggunakan jasa Pemohon I dan Pemohon II untuk membantu
pengajuan dan pengurusan pendaftaran merek [vide Bukti P-16];
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan mengalami kerugian hak
konstitusional karena berlakunya norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 secara
limitatif mendefinisikan kuasa hanya untuk konsultan kekayaan intelektual,
sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang berprofesi sebagai advokat tidak
termasuk sebagai subjek yang dapat bertindak sebagai kuasa dalam pengajuan
dan pengurusan pendaftaran merek;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun secara nyata telah menerima
konsultasi dan permintaan jasa dari calon klien, tetap tidak dapat menerima dan
menjalankan kuasa tersebut karena Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 membatasi
kuasa hanya bagi konsultan kekayaan intelektual. Pada saat yang sama, upaya
Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat menjadi konsultan kekayaan
intelektual juga tidak dapat dilanjutkan disebabkan pelatihan yang harus diikuti
tidak tersedia, karena pelatihan terakhir diselenggarakan pada Tahun 2019;
46
7. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, kerugian tersebut juga bersifat
berkelanjutan, karena selama Pemohon I dan Pemohon II sebagai advokat dan
kembali menerima calon klien yang membutuhkan jasa pendaftaran merek akan
terus menghadapi keadaan yang sama tidak dapat menerima dan menjalankan
kuasa dalam kapasitas sebagai advokat. Dengan demikian, Pemohon I dan
Pemohon II telah mengalami kerugian hak konstitusional berupa terhalangnya
kesempatan menjalankan pekerjaan dan profesi, menerima dan menjalankan
kuasa dari calon klien, serta memperoleh pekerjaan dan honorarium atas jasa
yang diberikan, yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional Pemohon I
dan Pemohon II atas persamaan kedudukan di dalam hukum, pekerjaan dan
penghidupan yang layak, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil
dan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
8. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, apabila permohonan dikabulkan,
kerugian hak konstitusional dapat dipulihkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak
lagi terhalang menerima dan menjalankan kuasa dari klien dalam pengajuan
dan pengurusan merek dalam kapasitasnya sebagai advokat.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan kualifikasi sebagai perorangan
warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang berprofesi sebagai
advokat [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8], serta merupakan wajib pajak [vide
Bukti P-9 dan Bukti P-10]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon
II telah menguraikan perihal hak konstitusional yang dimilikinya atas persamaan
kedudukan di dalam hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak
atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan
hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya
norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang dimohonkan pengujian, karena norma
a quo mendefinisikan kuasa hanya untuk konsultan kekayaan intelektual, sehingga
Pemohon I dan Pemohon II yang berprofesi sebagai advokat tidak termasuk sebagai
subjek hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa dalam pengajuan dan
47
pengurusan pendaftaran merek. Sebagai advokat, Pemohon I dan Pemohon II telah
beberapa kali menerima konsultasi hukum dari calon klien yang berkaitan dengan
pengajuan dan proses pendaftaran merek, serta juga telah diminta memberikan
penawaran jasa hukum beserta perkiraan biaya yang diperlukan dalam
menggunakan jasa Pemohon I dan Pemohon II untuk membantu pengajuan dan
pengurusan pendaftaran merek [vide Bukti P-16]. Anggapan kerugian hak
konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan
Pemohon I dan Pemohon II sebagai advokat tidak dapat menerima dan menjalankan
kuasa dari klien untuk pengajuan dan proses pendaftaran merek. Dengan demikian,
Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan ihwal anggapan kerugian hak
konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya
norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, apabila permohonan a quo dikabulkan,
anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan Pemohon I dan
Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari
terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut
para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 1 angka 13
UU 20/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh
Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016
mengakibatkan para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat memperoleh
48
perlakuan hukum yang berbeda serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang
adil karena tertutupnya kesempatan untuk bertindak sebagai kuasa dalam
bidang merek dan indikasi geografis tanpa dasar pembedaan yang objektif dan
rasional. Menurut para Pemohon, advokat diakui sebagai profesi hukum yang
dapat menerima dan menjalankan kuasa serta memberikan jasa hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan, namun di sisi lain norma a quo secara limitatif
tidak mengakui advokat sebagai “kuasa” dalam bidang merek dan indikasi
geografis. Dengan demikian, norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 bertentangan
dengan hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum yang dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang
membatasi ihwal pengertian kuasa mengakibatkan tertutupnya kesempatan para
Pemohon untuk memperoleh pekerjaan berupa pemberian jasa hukum sebagai
kuasa di bidang merek dan indikasi geografis serta menghalangi para Pemohon
untuk menjalankan pekerjaan profesional yang secara nyata hendak diberikan
oleh calon klien. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan para Pemohon
untuk memperoleh honorarium atau imbalan atas jasa profesional yang hendak
diberikan disebabkan tanpa adanya dasar pembatasan yang objektif, rasional,
dan proporsional mengecualikan advokat sebagai kuasa. Dengan demikian,
norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 telah membatasi hak atas pekerjaan para
Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
serta membatasi hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil seperti
dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa menurut para Pemohon, pengakuan advokat sebagai kuasa tidak
menghilangkan eksistensi dan kedudukan konsultan kekayaan intelektual,
melainkan memungkinkan kedua profesi tetap berjalan secara berdampingan,
sekaligus menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum, perlakuan yang
sama di hadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain
itu, menurut para Pemohon, seorang yang telah diangkat sebagai advokat tidak
perlu terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan menjadi konsultan kekayaan
intelektual untuk dapat bertindak sebagai kuasa dalam pengajuan pendaftaran
49
merek. Alasannya, seorang advokat telah dipersyaratkan berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, lulus
ujian profesi, menjalani magang, diangkat sebagai advokat serta mengucapkan
sumpah atau janji sebelum menjalankan profesinya. Berbeda dengan
persyaratan menjadi konsultan kekayaan intelektual yang tidak mensyaratkan
latar belakang pendidikan tinggi hukum, sehingga calon konsultan kekayaan
intelektual dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga pelatihan konsultan
kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan dan menyeragamkan
kompetensi khusus bidang kekayaan intelektual bagi calon konsultan kekayaan
intelektual yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, secara faktual para Pemohon telah berupaya
mengikuti pelatihan konsultan kekayaan intelektual, namun pelatihan tersebut
terakhir diselenggarakan pada Tahun 2019 dan hingga permohonan diajukan ke
Mahkamah, pelatihan tersebut belum diselenggarakan kembali. Hal ini menjadi
relevan karena di satu sisi norma a quo menutup kesempatan para Pemohon
sebagai advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang merek
dan indikasi geografis, namun di sisi lain upaya para Pemohon untuk menjadi
konsultan kekayaan intelektual juga tidak dapat dilanjutkan karena pelatihan
yang menjadi salah satu tahapan untuk menjadi konsultan kekayaan intelektual
belum diselenggarakan kembali. Keadaan demikian semakin memperberat
akibat pembatasan normatif norma pasal a quo yang dialami para Pemohon.
5. Bahwa menurut para Pemohon, “kuasa” dalam norma Pasal 1 angka 13 UU
20/2016 apabila dimaknai mencakup “konsultan kekayaan intelektual atau
advokat” merupakan penafsiran yang sejalan dengan perkembangan praktik
hukum di berbagai negara serta tidak mengurangi kedudukan maupun peran
konsultan kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia.
Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, para Pemohon dalam petitum
pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 1 angka 13
UU 20/2016 yang berbunyi, “Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kuasa
adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau Advokat yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
50
[3.8]
Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan permohonan,
para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26
Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan
a quo dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab
adalah apakah norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang menyatakan, “Kuasa
adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan
tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, telah menghilangkan hak
konstitusional para Pemohon yang notabene merupakan advokat memperoleh
persamaan kedudukan di dalam hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak, mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di
hadapan hukum, serta hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak sehingga norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 13
UU 20/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa secara normatif, dalam era perdagangan global, peranan merek
dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan
usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan usaha
mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri [vide Konsiderans
Menimbang huruf a UU 20/2016]. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 20/2016 yang
mengatur ihwal merek dan indikasi geografis mengatur bahwa “merek” adalah tanda
yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,
angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum
dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa [vide Pasal 1 angka 1 UU
51
20/2016]. Sementara itu, “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut
memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau
produk yang dihasilkan [vide Pasal 1 angka 6 UU 20/2016]. Salah satu
perkembangan perihal merek dan indikasi geografis yang diantisipasi dengan
berlakunya UU 20/2016, yaitu munculnya pelindungan terhadap tipe merek baru
atau yang disebut sebagai merek nontradisional, serta lingkup merek yang
dilindungi. Ruang lingkup yang termasuk pada kategori merek nontradisional
tersebut meliputi merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram [vide Penjelasan
Umum UU 20/2016]. Sementara itu, berkenaan dengan indikasi geografis yang
diatur UU 20/2016 adalah potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan,
baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, salah satu semangat yang diatur
dalam UU 20/2016 adalah perkembangan yang bersifat lebih khusus perihal merek,
terutama berkenaan dengan munculnya pelindungan terhadap tipe merek baru atau
yang disebut sebagai merek nontradisonal, serta lingkup merek yang dilindungi.
Begitu pula dengan indikasi geografis dengan segala kekhasan yang melekat pada
potensi komoditas unggulan sebagai kekayaan geografis yang dimiliki Indonesia.
Oleh karena kekhasan dimaksud, segala pihak yang terlibat dalam kegiatan merek
dan indikasi geografis, dalam batas penalaran yang wajar, dituntut pula memiliki
pengetahuan khas atau kualifikasi tertentu.
[3.10.2] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks kekhasan merek dan indikasi
geografis sebagaimana yang dikemukakan di atas, salah satu elemen penting yang
dinilai mendukung sifat kekhasan dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
penanganan dan pelindungan masalah hukum merek dan indikasi geografis, salah
satu di antaranya adalah konsultan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, konsultan
kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan
intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual, serta secara
khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan
kekayaan intelektual [vide Pasal 1 angka 14 UU 20/2016]. Meski demikian, menurut
para Pemohon, advokat tidak dapat menjadi kuasa karena pembatasan dalam
norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang memberikan definisi atau pengertian
52
“kuasa” adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apabila diletakkan dalam struktur penyusunan peraturan perundangan-
undangan, Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang dimohonkan pengujian merupakan
bagian dari pengaturan dalam Bab I Ketentuan Umum. Jamak dipahami, ketentuan
umum berisi batasan pengertian atau definisi, yang berlaku atau berulang di dalam
pasal atau beberapa pasal berikutnya, dan tidak perlu diberikan penjelasan [vide
angka 98 huruf a, angka 102 dan angka 187 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Artinya,
pengertian atau definisi “kuasa” yang berada pada bagian Ketentuan Umum yang
diatur dalam norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016, juga digunakan dalam norma
pasal-pasal lain yang berkaitan dengan berbagai tindakan yang menurut UU
20/2016 dapat dilakukan melalui kuasa. Tindakan tersebut di antaranya berkaitan
dengan permohonan pendaftaran merek [vide Pasal 4 ayat (1) UU 20/2016],
pengajuan sanggahan terhadap keberatan [vide Pasal 17 ayat (1) UU 20/2016],
perbaikan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek [vide Pasal 18
dan Pasal 19 UU 20/2016], pengambilan sertifikat merek [vide Pasal 25 ayat (3) UU
20/2016], permohonan perbaikan sertifikat merek [vide Pasal 27 ayat (1) UU
20/2016], permohonan banding kepada Komisi Banding Merek [vide Pasal 28 ayat
(2) UU 20/2016], permohonan perpanjangan merek terdaftar [vide Pasal 35 ayat (3)
UU 20/2016] dan permohonan penghapusan merek terdaftar [vide Pasal 72 ayat (2)
UU 20/2016].
[3.10.3] Bahwa apabila dikaitkan dengan profesi para Pemohon sebagai advokat,
norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 bukan norma yang berisi larangan untuk dapat
melakukan sesuatu, in casu larangan untuk menjadi konsultan kekayaan intelektual
yang dapat memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan
kekayaan intelektual. Sebagaimana diakui dalam persidangan oleh para Pemohon,
secara faktual, tidak terdapat larangan bagi advokat untuk menjadi konsultan
kekayaan intelektual [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Agustus 2026, hlm. 14-15]
dan secara faktual pula banyak advokat yang menjadi kuasa dalam penanganan
jasa hak atas kekayaan intelektual, termasuk pemberian jasa di bidang merek dan
indikasi geografis. Secara normatif, jika dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 13
dan Pasal 1 angka 14 UU 20/2016, semua warga negara Indonesia yang bertempat
tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah NKRI dapat menjadi kuasa atau
53
konsultan kekayaan intelektual sepanjang yang bersangkutan memiliki keahlian di
bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual.
Artinya, sesuai dengan kekhasan merek dan indikasi geografis seperti yang
dikemukakan di atas, siapa saja dapat menjadi konsultan kekayaan intelektual
sehingga dapat menjadi kuasa sepanjang sudah memenuhi persyaratan. Artinya,
advokat dapat merangkap sebagai konsultan kekayaan intelektual sepanjang telah
ditetapkan sebagai konsultan kekayaan intelektual dengan terlebih dahulu telah
memenuhi persyaratan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan
bahwa norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 yang memberikan pembatasan
pengertian kuasa sehingga mengakibatkan tertutupnya kesempatan para Pemohon
untuk memperoleh pekerjaan berupa pemberian jasa hukum sebagai kuasa di
bidang merek dan indikasi geografis adalah dalil yang tidak tepat atau tidak dapat
dibenarkan. Advokat, termasuk para Pemohon, apabila hendak menjadi kuasa
dalam pengajuan dan pengurusan permohonan merek harus memiliki kualifikasi
sebagai konsultan kekayaan intelektual, sebagaimana amanat pembentuk undang-
undang dalam merumuskan UU 20/2016. Dengan demikian, norma Pasal 1 angka
13 UU 20/2016 yang memberikan batasan kuasa hanya kepada konsultan kekayaan
intelektual, bukan berarti norma dimaksud melarang advokat untuk berpraktik di
bidang pengajuan dan pengurusan merek, melainkan hanya mensyaratkan
kompetensi khusus untuk ditetapkan sebagai konsultan kekayaan intelektual.
Dengan demikian, sesungguhnya yang dimohonkan para Pemohon tidak relevan,
karena tidak terdapat larangan profesi advokat untuk beracara dalam bidang merek
dan indikasi geografis sepanjang telah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai
konsultan kekayaan intelektual.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para
Pemohon berkenaan dengan definisi “kuasa” dalam norma Pasal 1 angka 13 UU
20/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, telah ternyata norma Pasal 1 angka 13 UU 20/2016 tidak menimbulkan
pelanggaran atas hak persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan kepastian
54
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk
bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak sebagaimana yang dijamin
dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan
demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 13 UU 20/2016
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
55
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.22 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
56
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, khususnya pertimbangan [3.12] Hal. 134. Meskipun putusan tersebut memiliki objek pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo, para Pemohon menafsirkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo yang pada pokoknya telah menegaskan prinsip bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan kuasa tidak boleh merugikan hak seseorang untuk memberikan kuasa kepada pihak yang dinilainya mampu memperjuangkan haknya dan menurut undang-undang sah menerima kuasa. Menurut para Pemohon, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai Advokat yang tidak dapat menerima dan menjalankan kuasa akibat berlakunya norma a quo. 49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 19 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. III. POKOK-POKOK PERMOHONAN Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan pada bagian di atas adalah merupakan satu kesatuan dan kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok keterangan para Pemohon ini. A. Pasal 1 Angka 13 UU Merek Dan Indikasi Geografis Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum, Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum, Dan Kepastian Hukum Yang Adil 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar setiap warga negara memperoleh kedudukan yang setara dalam hukum dan tidak ditempatkan pada kedudukan hukum yang berbeda tanpa adanya dasar pembedaan yang objektif dan rasional. Dalam konteks permohonan a quo, jaminan tersebut menjadi relevan karena para Pemohon mempersoalkan adanya norma undang-undang yang memberikan kedudukan hukum kepada satu profesi untuk bertindak sebagai “Kuasa”, namun tidak memberikan kedudukan hukum yang sama kepada Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang merek dan indikasi geografis. 3. Bahwa selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam konteks permohonan a quo memberikan dua jaminan konstitusional yang relevan, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Perlakuan yang sama di hadapan hukum menghendaki agar suatu pembedaan perlakuan hukum mempunyai dasar yang dapat 20 dibenarkan secara objektif dan rasional, sedangkan kepastian hukum yang adil menghendaki agar pengaturan mengenai hak dan ruang lingkup suatu profesi tidak menimbulkan pembatasan yang tidak jelas dasar pembenarannya dan berakibat tidak adil bagi pihak yang terkena pembatasan tersebut. 5. Bahwa Pasal 1 angka 13 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan: “Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 6. Bahwa melalui rumusan tersebut, pembentuk undang-undang secara limitatif menempatkan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang dapat bertindak sebagai “Kuasa” dalam berbagai tindakan yang menurut UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui Kuasa. 7. Bahwa pada saat yang sama, Advokat tidak termasuk dalam pengertian “Kuasa” tersebut, meskipun Advokat merupakan profesi hukum yang diakui oleh negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi pemberian jasa hukum, termasuk menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 8. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai profesi khusus maupun kewenangannya untuk bertindak sebagai Kuasa. Persoalan konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon adalah pembatasan pengertian “Kuasa” secara eksklusif hanya kepada Konsultan Kekayaan Intelektual yang sekaligus menutup Advokat untuk menerima dan menjalankan kuasa dalam bidang merek dan indikasi geografis. 9. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa prinsip persamaan di dalam hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak berarti setiap profesi harus selalu memperoleh perlakuan yang identik. Suatu pembedaan dapat dibenarkan sepanjang mempunyai dasar yang objektif dan rasional. Namun, menurut para Pemohon, norma a quo tidak menunjukkan dasar pembedaan yang memadai untuk mengecualikan 21 Advokat secara mutlak dari pengertian “Kuasa”, padahal menerima dan menjalankan kuasa merupakan salah satu bentuk pemberian jasa hukum yang secara sah dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan hukum klien. 10. Bahwa dalam konteks norma a quo, para Pemohon memandang Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual mempunyai kesamaan fungsi yang relevan untuk diperbandingkan, yaitu sama-sama bertindak berdasarkan pemberian kuasa dari klien untuk dan atas nama klien dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, persoalan yang dipermasalahkan para Pemohon bukanlah menyamakan seluruh karakteristik, kompetensi, maupun ruang lingkup kedua profesi tersebut, melainkan adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan hukum terhadap dua profesi dalam fungsi yang sama-sama berkaitan dengan penerimaan dan pelaksanaan kuasa dari klien. 11. Bahwa tindakan yang dipersoalkan para Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya juga berada dalam ranah non-litigasi, khususnya pengajuan dan pengurusan hak atas merek di hadapan instansi administrasi yang berwenang. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berdasarkan UU Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum dalam proses litigasi di pengadilan, tetapi juga memberikan jasa hukum di luar pengadilan, termasuk menerima dan menjalankan kuasa serta melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. 12. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, apabila Konsultan Kekayaan Intelektual dapat menerima kuasa dari klien untuk melakukan tindakan non-litigasi dalam pengajuan dan pengurusan merek, sedangkan Advokat yang secara profesi juga menjalankan fungsi menerima dan melaksanakan kuasa di luar pengadilan dikecualikan secara mutlak dari pengertian “Kuasa”, maka perbedaan kedudukan dan perlakuan tersebut harus mempunyai dasar pembenaran yang objektif dan rasional. Justru dasar pembenaran atas pembedaan tersebut yang menurut para Pemohon tidak tercermin secara memadai dalam norma a quo. 13. Bahwa akibat dari definisi “Kuasa” dalam norma a quo, pembatasan terhadap Advokat tidak hanya terjadi pada pengajuan awal permohonan pendaftaran merek, melainkan berakibat pada berbagai tindakan dalam 22 proses pengurusan merek yang oleh UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui Kuasa, antara lain mengajukan sanggahan, memberikan tanggapan dalam pemeriksaan substantif, mengajukan permohonan perbaikan sertifikat, mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek, melakukan perubahan data, pencatatan pengalihan hak, serta tindakan lainnya yang menurut UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui Kuasa. 14. Bahwa pembedaan tersebut semakin menimbulkan persoalan ketika Advokat tidak dapat bertindak sebagai Kuasa pada tahapan administratif sampai dengan pengajuan banding kepada Komisi Banding Merek, namun ketika persoalan merek memasuki tahap sengketa di pengadilan, Advokat dapat menerima dan menjalankan kuasa untuk mewakili dan membela kepen
