PUU
Tahun 2026
290/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Andri Yanto
Tanggal Putusan: 2026-09-07T10:02:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 290/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Andri Yanto, S.H.
Pekerjaan :
Direktur Utama PT. Abimanyu Pustaka Utama
Alamat
:
Dusun I, RT.005, Desa Saing, Kecamatan Puding Besar,
Kabupaten Bangka
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-TJR/VII/2026 bertanggal 6 Juli
2026, memberi kuasa kepada Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H., Aldi Rizki
Khoiruddin, S.H., M.H., Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H., Emka Azzam
Ittaqi, S.H., Angelina Agung Putri Zaman, S.H., Talitha Danti Elvina, S.H., Fajar
Arafat, S.H., dan Agrinea Riyan Putri, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli
2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 290/PUU/PAN.MK/
AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 30 Juli
2
2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 Agustus
2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 18.03 WIB,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3.
Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”), serta Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4.
Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025, yakni undang-undang yang diundangkan pada tanggal 17
Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, terhadap
UUD 1945, sehingga permohonan a quo merupakan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945;
5.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final;
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing)
6.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
3
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
7.
Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
Kualifikasi Pemohon
8.
Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
menjabat sebagai Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama. Dalam
kedudukannya tersebut, Pemohon merupakan pengurus yang memiliki
jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Berdasarkan Pasal
326 ayat (2) huruf a UU 20/2025, Pemohon termasuk dalam kategori
“penanggung jawab Korporasi”;
Kerugian Konstitusional Pemohon
9.
Bahwa dengan berlakunya Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menentukan
bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi “dikenakan
terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi”, Pemohon setiap saat
berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena
kedudukannya sebagai penanggung jawab korporasi. Ancaman tersebut
4
bersifat spesifik dan actual potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi, mengingat norma a quo telah berlaku sejak
tanggal 2 Januari 2026 dan diterapkan terhadap setiap perkara pidana yang
melibatkan korporasi.
10. Bahwa berlakunya norma a quo berpotensi merugikan hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1); hak
atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 ayat (1); serta hak atas perlindungan diri pribadi,
kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G
ayat (1);
11. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami proses hukum pidana, termasuk
penyelidikan, penyidikan, penetapan sebagai tersangka, penuntutan, maupun
pemidanaan, tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya keterlibatan atau
kesalahan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kondisi
demikian menimbulkan ancaman terhadap hak Pemohon atas perlindungan
diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa norma a quo menimbulkan beban hukum yang tidak proporsional bagi
Pemohon dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pengurus
korporasi, sehingga berpotensi mengganggu hak Pemohon untuk bekerja
serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
13. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon timbul karena norma a quo membuka
kemungkinan
dikenakannya
pertanggungjawaban
pidana
terhadap
penanggung jawab korporasi tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan
individual, padahal dalam negara hukum yang menjunjung prinsip due process
of law dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld),
seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi;
14. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya norma a quo, dan apabila
permohonan a quo dikabulkan, kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi
5
terjadi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Penjelasan Umum
15. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025, yang terletak dalam Bab XVII tentang Korporasi, Bagian Kesatu
(Umum), yang menyatakan:
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.”
16. Bahwa untuk memahami jangkauan norma a quo, Pasal 326 ayat (2) UU
20/2025 menyatakan bahwa penanggung jawab Korporasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) pengurus yang memiliki jabatan
fungsional dalam struktur organisasi Korporasi; (b) pemberi perintah; (c)
pemegang kendali; atau (d) pemilik manfaat, sedangkan Penjelasan Pasal 326
hanya menyatakan “cukup jelas”;
17. Bahwa dasar pengujian (batu uji) permohonan a quo adalah Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing
menyatakan:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”
18. Bahwa perbandingan rumusan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi
antara hukum pidana materiil (Pasal 49 KUHP) dan hukum acara pidana
(Pasal 326 ayat (1) KUHAP) dapat digambarkan sebagai berikut:
6
Aspek
Pasal 49 KUHP
(UU 1/2023)
Pasal 326 ayat (1)
KUHAP (UU 20/2025)
Konjungsi kunci
“dapat” + “dan/atau”
“dan”
Model
pertanggungjawaban
Alternatif-opsional;
kumulatif
berdasarkan
fakta
dan
pembuktian
dalam perkara
Kumulatif mutlak; wajib
dikenakan
terhadap
Korporasi
dan
penanggung
jawab
Korporasi
Sifat hukum
Hukum pidana materiil -
menentukan subjek dan
syarat pemidanaan
Hukum acara pidana -
seharusnya
hanya
sarana
penegakan
(adjectief recht)
Akibat
Pemidanaan
fleksibel
sesuai kesalahan masing-
masing subjek
Ketidakpastian hukum
dan
potensi
pemidanaan
tanpa
kesalahan individual
Pertentangan Norma a quo dengan UUD 1945
Norma a quo Bertentangan dengan Asas Legalitas dan Prinsip Adjectief Recht
19. Bahwa Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menggunakan konjungsi “dan”
menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi wajib dikenakan
secara kumulatif terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi.
Ketentuan ini secara substantif berbeda dan bertentangan dengan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang secara tegas mengadopsi model
pertanggungjawaban yang bersifat alternatif-opsional dengan menggunakan
frasa
“dapat”
dan
konjungsi
“dan/atau”,
sehingga
memungkinkan
pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab
korporasi, maupun keduanya secara kumulatif berdasarkan fakta dan
pembuktian dalam perkara;
20. Bahwa perubahan makna tersebut bertentangan dengan asas legalitas
(nullum crimen, nulla poena sine lege) yang menempatkan hukum pidana
materiil sebagai satu-satunya sumber yang berwenang menentukan siapa
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam kondisi apa
pidana dapat dijatuhkan. Asas legalitas tidak hanya menghendaki adanya
dasar hukum yang jelas sebelum pidana dijatuhkan, tetapi juga mengharuskan
bahwa ruang lingkup pertanggungjawaban pidana ditentukan secara tegas
oleh undang-undang pidana materiil. Oleh karena itu, ketika hukum acara
pidana menetapkan model pertanggungjawaban yang berbeda dari hukum
7
pidana materiil, maka hukum acara telah melampaui fungsi konstitusionalnya
dan berpotensi menimbulkan pemidanaan yang tidak memiliki dasar yang jelas
dalam hukum pidana materiil;
21. Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan prinsip adjectief recht, yaitu
prinsip bahwa hukum acara hanya berfungsi sebagai sarana untuk
menjalankan dan menegakkan hukum materiil (substantive law defines rights
and duties, while procedural law provides the machinery for enforcing them).
Dalam sistem hukum pidana, KUHP sebagai hukum pidana materiil berfungsi
menentukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana yang
dapat
dijatuhkan,
sedangkan
KUHAP
hanya
mengatur
tata
cara
penegakannya. Oleh karena itu, hukum acara tidak diperkenankan
menciptakan, memperluas, mempersempit, ataupun mengubah substansi
pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan oleh hukum materiil;
22. Bahwa dengan demikian, penggunaan konjungsi “dan” dalam Pasal 326 ayat
(1) KUHAP yang mewajibkan pertanggungjawaban dikenakan secara
kumulatif kepada korporasi dan penanggung jawab korporasi merupakan
bentuk penyimpangan dari fungsi hukum acara pidana. Norma tersebut telah
mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana yang secara materiil telah
ditetapkan oleh Pasal 49 KUHP Nasional, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum, bertentangan dengan asas legalitas, dan tidak sejalan
dengan asas adjectief recht;
Norma a quo Bertentangan dengan Prinsip Due Process of Law dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945
23. Bahwa norma a quo tidak sejalan dengan prinsip due process of law yang
merupakan salah satu unsur fundamental negara hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip due process
of law menghendaki bahwa setiap orang hanya dapat dikenai proses dan
sanksi pidana berdasarkan prosedur yang adil, rasional, dan konsisten dengan
hukum yang menjadi dasar pemidanaan;
24. Bahwa apabila hukum acara justru mengubah cakupan pertanggungjawaban
yang telah ditetapkan oleh hukum pidana materiil, maka proses pemidanaan
kehilangan landasan yang adil dan dapat menimbulkan perlakuan yang
berbeda terhadap subjek hukum dalam perkara yang sama. Akibatnya,
korporasi maupun penanggung jawab korporasi tidak memperoleh kepastian
8
mengenai batas-batas pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada
mereka, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Norma a quo Menimbulkan Ancaman terhadap Hak Konstitusional Pemohon
25. Bahwa Pemohon, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama sekaligus
penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 326 ayat (2) huruf
a UU 20/2025, setiap saat berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana
semata-mata karena jabatan yang melekat padanya, tanpa terlebih dahulu
dibuktikan adanya keterlibatan atau kesalahan pribadi yang dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya secara individual;
26. Bahwa kondisi demikian menimbulkan ancaman terhadap hak Pemohon atas
perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpotensi mengalami
proses hukum pidana, termasuk penyelidikan, penyidikan, penetapan sebagai
tersangka, penuntutan, maupun pemidanaan, tanpa adanya pembuktian
kesalahan yang bersifat individual dan personal;
27. Bahwa norma a quo menimbulkan beban hukum yang tidak proporsional bagi
Pemohon dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pengurus
korporasi. Potensi dimintainya pertanggungjawaban pidana semata-mata
berdasarkan kedudukan jabatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
dan menghambat Pemohon dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab
profesionalnya, sehingga berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
28. Bahwa dalam negara hukum yang menjunjung prinsip due process of law dan
asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), seseorang
hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi. Berlakunya norma a quo
berpotensi
mengesampingkan
prinsip
pertanggungjawaban
pidana
berdasarkan kesalahan (culpability) yang merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam hukum pidana dan negara hukum;
Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) dan Pemulihan Konstitusional
29. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas dan
langsung antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma
9
a quo. Kerugian tersebut bersumber langsung dari rumusan Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025, bukan dari faktor lain yang bersifat tidak terkait;
30. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena:
a. subjek dan syarat pertanggungjawaban pidana korporasi akan kembali
tunduk sepenuhnya pada rezim Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP
yang mensyaratkan penilaian kesalahan individual; dan/atau
b. norma a quo dimaknai secara konstitusional bersyarat sehingga frasa
“dan” dibaca sebagai “dan/atau”, yang mengembalikan diskresi kepada
penegak hukum untuk menentukan pertanggungjawaban berdasarkan
pembuktian konkret dalam setiap perkara.
31. Bahwa pemaknaan konstitusional berupa perubahan frasa “dan” menjadi
“dan/atau” merupakan bentuk harmonisasi antara hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil yang tepat dan proporsional, yang:
a. menjaga konsistensi sistem pemidanaan nasional karena tetap
memberikan ruang bagi pengenaan pertanggungjawaban secara
kumulatif apabila berdasarkan pembuktian ditemukan keterlibatan
korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersamaan;
b. tetap memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan hanya kepada
korporasi atau hanya kepada penanggung jawab korporasi apabila fakta
hukum menunjukkan demikian;
c.
memastikan prinsip due process of law tetap terjaga karena pemidanaan
dilakukan berdasarkan pembuktian yang konkret;
d. melindungi asas legalitas karena ruang lingkup pertanggungjawaban
mengikuti ketentuan hukum pidana materiil; dan
e. menghormati asas adjectief recht karena hukum acara hanya
menjalankan konstruksi pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh
hukum pidana materiil.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkeyakinan Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025 sepanjang frasa “dan” dimaknai sebagai kewajiban pengenaan
pertanggungjawaban pidana secara kumulatif bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga layak untuk dinyatakan tidak mempunyai
10
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan/atau”.
RASIONALISASI PETITUM
Rasionalisasi
Petitum
ini
disusun
sebagai
pemandu
logis-yuridis
yang
menjembatani uraian Posita Pemohon dengan rumusan amar yang dimohonkan
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kerangka rasionalisasi ini
bertumpu pada tiga pilar pokok, yaitu (i) kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) sebagaimana diamanatkan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK; (ii) asas
legalitas, prinsip adjectief recht, dan due process of law sebagai pilar negara
hukum; serta (iii) yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai varian amar
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) untuk mencegah
kekosongan hukum (rechtsvacuum). Rasionalisasi atas tiap-tiap angka Petitum
diuraikan dengan menyajikan: (i) bunyi Petitum, (ii) dasar konstitusional dan
undang-undang, (iii) doktrin dan asas hukum yang relevan, serta (iv) konsekuensi
yuridis yang dikehendaki.
Rasionalisasi Petitum Angka 1
1. Bahwa Petitum Angka 1 yang dimohonkan Pemohon berbunyi: “Menerima dan
mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;
2. Bahwa Petitum Angka 1 merupakan rumusan baku (standar) dalam praktik
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang lazim diawali dengan
permintaan
agar
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
seluruh
dalil
permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 56 ayat (3) UU MK yang
menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi
menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945;
Rasionalisasi Petitum Angka 2 dan Angka 3
1. Bahwa Petitum Angka 2 dan Angka 3 pada pokoknya memohon agar
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 326 ayat (1) KUHAP bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang frasa “dan” dimaknai kumulatif, serta
menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 326 ayat (1) KUHAP telah menimbulkan perubahan
substansi norma pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya ditetapkan
11
dalam Pasal 49 KUHP Nasional, yang secara tegas mengadopsi model
pertanggungjawaban yang bersifat alternatif-opsional dengan menggunakan
frasa “dapat” dan konjungsi “dan/atau”;
3. Bahwa perubahan makna tersebut bertentangan dengan asas legalitas (nullum
crimen, nulla poena sine lege) yang menempatkan hukum pidana materiil
sebagai satu-satunya sumber yang berwenang menentukan siapa yang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga ketika hukum acara pidana
menetapkan model pertanggungjawaban yang berbeda dari hukum pidana
materiil, maka hukum acara telah melampaui fungsi konstitusionalnya;
4. Bahwa selain bertentangan dengan asas legalitas, norma a quo juga tidak
sejalan dengan prinsip due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena apabila hukum acara
mengubah cakupan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan hukum pidana
materiil, maka proses pemidanaan kehilangan landasan yang adil;
5. Bahwa dengan demikian, demi menjamin kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
perlu menyatakan frasa “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat dan memaknainya sebagai “dan/atau”;
Rasionalisasi Petitum Angka 4
1. Bahwa Petitum Angka 4 pada pokoknya memohon agar Pasal 326 ayat (1)
KUHAP dimaknai “Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi”;
2. Bahwa pemaknaan konstitusional berupa perubahan frasa “dan” menjadi
“dan/atau” merupakan bentuk harmonisasi antara hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil, yang tetap memberikan ruang bagi pengenaan
pertanggungjawaban secara kumulatif apabila berdasarkan pembuktian
ditemukan keterlibatan korporasi dan penanggung jawab korporasi secara
bersamaan, sekaligus tetap memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan
hanya kepada salah satunya apabila fakta hukum menunjukkan demikian;
3. Bahwa dengan pemaknaan tersebut, prinsip due process of law tetap terjaga
karena pemidanaan dilakukan berdasarkan pembuktian yang konkret, asas
legalitas tetap terlindungi karena ruang lingkup pertanggungjawaban mengikuti
ketentuan hukum pidana materiil, dan asas adjectief recht tetap dihormati
karena hukum acara hanya menjalankan konstruksi pertanggungjawaban yang
telah ditetapkan oleh hukum pidana materiil;
12
Rasionalisasi Petitum Angka 5
1. Bahwa Petitum Angka 5 pada pokoknya memohon penegasan bahwa
pengaturan pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari hukum pidana
materiil yang harus ditafsirkan selaras dengan Pasal 49 KUHP, untuk
memastikan konsistensi sistem pemidanaan nasional dan menutup ruang
penafsiran yang menempatkan hukum acara pidana sebagai sumber
penentuan subjek dan syarat pertanggungjawaban pidana;
Kesimpulan Rasionalisasi Petitum
Bahwa berdasarkan seluruh rasionalisasi di atas, Petitum Pemohon merupakan
satu kesatuan yang utuh dan saling menunjang: Angka 1 sebagai pintu masuk
konstitusional; Angka 2 dan Angka 3 sebagai penegasan pertentangan norma a
quo dengan UUD 1945 secara bersyarat; Angka 4 sebagai pemaknaan
konstitusional yang menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum); dan Angka 5
sebagai penegasan harmonisasi dengan hukum pidana materiil.
PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap
dalam bagian kerugian hak konstitusional dan alasan permohonan, maka para
Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang
memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan para Pemohon untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “dan”
dimaknai sebagai kewajiban pengenaan pertanggungjawaban pidana secara
kumulatif terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi;
3. Menyatakan frasa “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;
4. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selengkapnya harus dimaknai:
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi.”
13
5. Menyatakan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana merupakan
bagian dari hukum pidana materiil yang harus ditafsirkan selaras dengan Pasal
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap
Petitum di atas, khususnya untuk mengantisipasi sikap kehati-hatian peradilan
(judicial self-restraint) dalam memberikan pemaknaan baru terhadap norma,
Pemohon memohon putusan dengan varian amar konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat
(conditionally
constitutional)
sepanjang
dimaknai
bahwa
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap
“Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi” dan hanya dapat
dibebankan berdasarkan pembuktian kesalahan (asas tiada pidana tanpa
kesalahan/geen straf zonder schuld) masing-masing subjek hukum, selaras
dengan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dan Pasal 49 KUHP;
3. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 di
atas;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7,
sebagai berikut:
14
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dan
NIB Atas Nama PT Abimanyu Pustaka Utama;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor
AHU-014232.AH.01.30.Tahun
2026
tentang
Pengesahan
Pendirian
Badan
Hukum
Perseroan
Perorangan Abimanyu Pustaka Utama;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0806260026029 atas
nama PT Abimanyu Pustaka Utama beserta lampiran jenis
bidang usaha;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Sertifikat Standar Nomor 08062600260290001
beserta lampirannya;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar
Usaha dan Pernyataan Mandiri Menjaga K3L;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi
Surat
Keputuan
Direksi
Nomor:
001/SK.PD/APU/VIII/2025 tentang Susunan Jabatan, 08
Juni 2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional
15
Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 326 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU
20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang mengadili permohonan a quo,
namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon
pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU
MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar
memperbaiki dan melengkapi serta memperjelas uraian mengenai kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga sesuai dengan
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 10 Agustus 2026, hlm. 9-16]. Sesuai dengan ketentuan hukum
acara pengujian undang-undang, Mahkamah memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak
sidang pemeriksaan pendahuluan [vide Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025], dengan
batas waktu penyerahan perbaikan permohonan pada hari Senin, tanggal 24
Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Namun demikian, Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan secara daring (online) melalui e-mail yang diterima
Mahkamah yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 18.03 WIB.
16
Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon disampaikan setelah melewati
tenggang waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat
bahwa perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar
dalam
memeriksa
permohonan
a
quo.
Selanjutnya,
Mahkamah
akan
mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan permohonan awal atau
yang pertama kali diajukan oleh Pemohon dan diterima Mahkamah secara daring
(online) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2026, pukul 14.51 WIB.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di
atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara
lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan
a quo, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya
telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana ketentuan dalam
17
PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal yang meliputi
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan hal-
hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Bahkan, sebelum
menguraikan ihwal keempat hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal
identitas Pemohon. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah
disusun dan memuat sistematika permohonan sebagaimana dipersyaratkan, akan
tetapi terpenuhinya syarat formil suatu permohonan tidak semata-mata dinilai dari
keberadaan atau kelengkapan sistematika permohonan an sich. Dalam hal ini,
Mahkamah akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing
sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh
Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
atau kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang oleh Pemohon
dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan
permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya
persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon telah
ternyata tidak menguraikan secara jelas dan memadai perihal pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian yakni norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian atau parameter uji
konstitusionalitas dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam alasan-
alasan permohonan (posita), Pemohon justru menguraikan hal-hal di antaranya
mengenai hubungan sebab-akibat (causal verband) dan pemulihan konstitusional
[vide permohonan Pemohon hlm. 7], yang hal tersebut sebenarnya merupakan
bagian dari uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon. Berkaitan
dengan hal tersebut, ihwal pokok yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-
alasan permohonan (posita) adalah uraian yang jelas dan memadai berkaitan
adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-
pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Di samping itu, penempatan uraian mengenai hubungan sebab-akibat
(causal verband) pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah tidak
tepat atau tidak sesuai, karena uraian demikian seharusnya menjadi bagian yang
18
menyatu dari penjelasan yang menguatkan argumentasi Pemohon mengenai
kedudukan hukum (legal standing). Dengan demikian, sehubungan dengan tidak
adanya atau ketidakjelasan uraian terkait hal tersebut menyebabkan Mahkamah
mengalami kesulitan untuk menilai ada atau tidaknya pertentangan norma dalam
undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI
Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian
mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal
esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-
undang untuk dapat dinilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap
norma yang dimohonkan pengujian.
[3.3.5]
Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai berkenaan dengan rumusan
petitum permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan petitum angka 5, yang
pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
sebagai berikut:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “dan” dimaknai sebagai
kewajiban pengenaan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif
terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi;
3. Menyatakan frasa “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;
4. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
selengkapnya harus dimaknai:
“Pertanggungjawaban
atas
tindak
pidana
oleh
Korporasi
dikenakan terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab
Korporasi.”
5. Menyatakan
bahwa
pengaturan
pertanggungjawaban
pidana
merupakan bagian dari hukum pidana materiil yang harus ditafsirkan
selaras dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana;
Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut secara saksama
ihwal rumusan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
19
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dan”
dimaknai sebagai kewajiban pengenaan pertanggungjawaban pidana secara
kumulatif terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi. Terhadap
rumusan petitum angka 2 tersebut, Mahkamah memahami bahwa yang
dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya adalah pemaknaan tertentu terhadap
kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025. Namun demikian,
Pemohon tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai pemaknaan yang
seharusnya berlaku terhadap kata “dan” apabila pemaknaan kumulatif tersebut
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, Pemohon
tidak pula menjelaskan secara tegas mengenai eksistensi atau kedudukan kata
“dan” dalam ketentuan norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 setelah pemaknaan
kumulatif tersebut dinyatakan inkonstitusional, apakah tetap dipertahankan dengan
pemaknaan tertentu, ataukah dimaknai sebagai “atau”, ataupun diberikan
pemaknaan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon. Akibatnya,
menjadi tidak jelas norma yang dimohonkan untuk berlaku setelah pemaknaan
yang dianggap inkonstitusional tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Bahwa selanjutnya Mahkamah menilai dalam rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 3 di atas, Pemohon yang memohon Mahkamah agar
kata “dan” dalam ketentuan norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dinyatakan tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dengan frasa “dan/atau”. Terhadap
rumusan petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, menurut Mahkamah
penggunaan frasa “dan/atau” pada hakikatnya mengandung dua kemungkinan
makna, frasa “dan/atau” tersebut dapat dimaknai secara kumulatif yakni secara
bersama-sama sebagaimana kata “dan”, tetapi juga dapat dimaknai secara
alternatif, yakni hanya salah satu, ditunjukkan oleh kata “atau”. Namun demikian,
Pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana
kedua kemungkinan pemaknaan tersebut harus diberlakukan dalam konteks
pertanggungjawaban pidana korporasi dan penanggung jawab korporasi
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025.
Ihwal ini, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apakah pemaknaan frasa
“dan/atau” dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan hanya
kepada korporasi, ataukah hanya kepada penanggung jawab korporasi, ataupun
20
kepada kedua subjek hukum tersebut yaitu korporasi dan penanggung jawab
korporasi secara bersamaan, serta dalam keadaan bagaimana atau berdasarkan
kriteria apa pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing subjek
hukum/pihak
tersebut
dapat
dikenakan. Terlebih,
Pemohon
juga
tidak
mempertautkan rumusan petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut apakah
dimaksudkan sebagai konsekuensi dari petitum permohonan Pemohon angka 2,
atau merupakan rumusan petitum yang berdiri sendiri dengan objek dan akibat
hukum yang berbeda. Oleh karena itu, telah ternyata terdapat ketidakjelasan
mengenai maksud dan konsekuensi hukum dari pemaknaan frasa “dan/atau”
sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 3 a quo. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut
rumusan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan petitum angka 3 merupakan
petitum yang saling bertentangan/kontradiktif, di mana pada rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 2 Pemohon mempersoalkan kata “dan” dalam norma
Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dimaknai “sebagai kewajiban pengenaan
pertanggungjawaban pidana secara kumulatif terhadap korporasi dan penanggung
jawab korporasi”, sehingga pertanggungjawaban pidana harus dikenakan terhadap
kedua subjek hukum/pihak tersebut secara bersamaan. Sementara itu, pada
petitum permohonan Pemohon angka 3 kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 agar dimaknai dengan penambahan frasa “dan/atau” yang artinya
membuka kemungkinan pengenaan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif
maupun alternatif, yakni terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi
secara bersamaan ataupun terhadap salah satunya. Dengan demikian, kedua
petitum tersebut saling menegasikan satu sama lain mengenai lingkup dan
mekanisme pengenaan pertanggungjawaban pidana seperti apa sesungguhnya
yang dimohonkan oleh Pemohon.
Bahwa lebih lanjut ketidakjelasan petitum permohonan Pemohon a quo
semakin nyata dalam rumusan petitum permohonan Pemohon angka 4 yang
memohon ketentuan dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dimaknai
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap
Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi.” Dalam hal ini, Pemohon tidak
lagi sekadar memohon agar pemaknaan kumulatif dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 atau kata “dan” dinyatakan inkonstitusional secara
bersyarat, melainkan rumusan petitum permohonan Pemohon angka 4 secara
21
eksplisit memohon Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap keseluruhan
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025, yakni menggunakan frasa “dan/atau”.
Padahal, apabila yang menjadi persoalan sebagaimana rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 2 adalah kewajiban pertanggungjawaban secara
kumulatif, hal tersebut tidak dengan sendirinya hanya terdapat satu kemungkinan
pemaknaan setelah pemaknaan tersebut dinyatakan inkonstitusional, apalagi
menjadi frasa “dan/atau”. Pemohon tidak menguraikan dalam petitumnya
hubungan yang niscaya antara dinyatakannya pemaknaan kumulatif bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan keharusan mengganti kata “dan” menjadi
frasa “dan/atau”, sehingga rumusan petitum permohonan Pemohon angka 4
memuat konsekuensi hukum yang lebih jauh daripada yang secara langsung
dimohonkan dalam rumusan petitum permohonan Pemohon angka 2. Selain itu,
apabila rumusan petitum permohonan Pemohon angka 3 dan petitum angka 4
dibaca secara bersama-sama, terdapat pula ketidakjelasan mengenai bentuk
pemaknaan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Pemohon. Dalam rumusan
petitum permohonan Pemohon angka 3, Pemohon meminta agar frasa “dan”
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai menjadi “dan/atau”, sedangkan dalam rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 4, Pemohon meminta agar keseluruhan norma Pasal
326 ayat (1) UU 20/2025 dimaknai menjadi “dan/atau”. Dengan demikian, tidak
jelas apakah rumusan petitum permohonan Pemohon angka 4 dimaksudkan
sebagai konsekuensi hukum dari rumusan petitum permohonan Pemohon angka 3
sebagai penegasan atas petitum tersebut, ataukah sebagai rumusan petitum
permohonan yang berdiri sendiri. Ketidakjelasan demikian menjadi persoalan
karena apabila kata “dan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat, perlu ditentukan secara pasti bagaimana norma Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025 selanjutnya berlaku setelah putusan Mahkamah diucapkan.
Sebaliknya, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan menjadi “dan/atau”
sebagaimana yang dimohonkan dalam rumusan petitum permohonan Pemohon
angka 4, perlu pula terdapat dasar konstitusional yang jelas yang menghubungkan
pemaknaan tersebut dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 a quo, sehingga dapat diketahui alasan mengapa pemaknaan
“dan/atau” tersebut merupakan pemaknaan yang dikehendaki dan relevan untuk
diberlakukan terhadap norma Pasal a quo.
22
Bahwa demikian halnya dengan rumusan petitum permohonan Pemohon
angka
5
yang
memohon
Mahkamah
menyatakan
bahwa
pengaturan
pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari hukum pidana materiil yang
harus ditafsirkan selaras dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026).
Rumusan petitum demikian tidak memberikan kejelasan mengenai akibat hukum
yang secara konkret dikehendaki oleh Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak pula
merumuskan bentuk pemaknaan terhadap norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
yang harus diberlakukan sebagai konsekuensi dari keharusan menafsirkan norma
Pasal a quo selaras dengan norma Pasal 49 UU 1/2026. Selain itu, rumusan
petitum permohonan Pemohon angka 5 juga tidak mempertautkan secara jelas
hubungan normatif antara norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan norma
Pasal 49 UU 1/2026, terlebih ketika diperhadapkan dengan rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 yang
masing-masing memohon pemaknaan terhadap kata “dan”, serta frasa “dan/atau”
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan penanggung jawab
korporasi. Dengan demikian, menjadi tidak jelas apakah rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 5 dimaksudkan sebagai dasar yang melandasi
pemaknaan yang dimohonkan dalam rumusan petitum permohonan Pemohon
angka 2 sampai dengan petitum angka 4, sehingga menjadi konsekuensi hukum
dari pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, atau sebagai
penegasan/postulat yang berdiri sendiri. Bahkan, apabila petitum permohonan
Pemohon angka 5 dimaksudkan sebagai dasar untuk membentuk konstruksi
pertanggungjawaban pidana yang berbeda, tidak jelas hubungan logis dan yuridis
antara rumusan petitum permohonan Pemohon angka 5 dengan petitum angka 2
sampai dengan petitum angka 4, sehingga keseluruhan rumusan petitum
permohonan a quo tidak memberikan batas yang pasti mengenai konstruksi norma
yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih, rumusan petitum
permohonan Pemohon angka 5 justru menimbulkan ketidakpastian mengenai
dasar normatif yang sesungguhnya digunakan Pemohon untuk meminta
perubahan pemaknaan dari kata “dan” menjadi frasa “dan/atau” dalam ketentuan
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan Pasal 49 UU 1/2026.
23
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum
tersebut di atas, oleh karena uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak
secara jelas dan memadai menguraikan pertentangan antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
dijadikan dasar pengujian serta rumusan petitum yang kontradiktif dan tidak lazim,
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).
24
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.02 WIB oleh delapan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
25
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fenny Tri Purnamasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional 15 Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 326 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki dan melengkapi serta memperjelas uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Agustus 2026, hlm. 9-16]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan [vide Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025], dengan batas waktu penyerahan perbaikan permohonan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Namun demikian, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan secara daring (online) melalui e-mail yang diterima Mahkamah yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 18.03 WIB. 16 Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon disampaikan setelah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memeriksa permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan permohonan awal atau yang pertama kali diajukan oleh Pemohon dan diterima Mahkamah secara daring (online) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2026, pukul 14.51 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana ketentuan dalam 17 PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan hal- hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun dan memuat sistematika permohonan sebagaimana dipersyaratkan, akan tetapi terpenuhinya syarat formil suatu permohonan tidak semata-mata dinilai dari keberadaan atau kelengkapan sistematika permohonan an sich. Dalam hal ini, Mahkamah akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 atau kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian yakni norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian atau parameter uji konstitusionalitas dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam alasan- alasan permohonan (posita), Pemohon justru menguraikan hal-hal di antaranya mengenai hubungan sebab-akibat (causal verband) dan pemulihan konstitusional [vide permohonan Pemohon hlm. 7], yang hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, ihwal pokok yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan- alasan permohonan (posita) adalah uraian yang jelas dan memadai berkaitan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal- pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, penempatan uraian mengenai hubungan sebab-akibat (causal verband) pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah tidak tepat atau tidak sesuai, karena uraian demikian seharusnya menjadi bagian yang 18 menyatu dari penjelasan yang menguatkan argumentasi Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing). Dengan demikian, sehubungan dengan tidak adanya atau ketidakjelasan uraian terkait hal tersebut menyebabkan Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai
