PUU
Tahun 2026
29/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-08-28T15:36:00+07:00
Amar Putusan: 1.Menyatakan permohonan Pemohon mengenai Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 29/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Aries Asri VI E 16/3, Meruya Utara,
Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2026 memberi kuasa
kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., dan Ratu Eka
Shaira, S.H., kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor
hukum Leo & Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S.
Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
14 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14
Januari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
27/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 Januari 2026 dengan Nomor
29/PUU-XXIV/2026 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9
Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah
diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk
mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan
MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku
3
2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun,
pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di
Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana
amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan
demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
6. Pemohon mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan
tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
A. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
B. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
C. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
8. Maka, Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
4
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara
Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang
berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan KTA (Bukti P-4) dan BAS
(Bukti P-5) yang sudah memegang berbagai perkara litigasi dan non-litigasi;
4. Bahwa dalam profesi Pemohon sebagai advokat, sangat erat keseharian
Pemohon dengan dunia hukum pidana karena sudah berkali-kali melaporkan
ke polisi maupun juga dilaporkan ke polisi, selain itu Pemohon juga sudah
menangani berbagai klien yang terjerat dengan hukum pidana. Karena itu,
Pemohon memiliki kerugian terkait pasal-pasal a quo, lebih spesifik dengan
kerugian sebagai berikut:
5. Terkait Pasal 102 KUHP yang berbunyi:
Pasal 102
5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur
dengan Undang-Undang.
6. Dalam permasalahan pidana mati, Pemohon pernah memegang klien yang
terancam hukuman Pemohon mati, dan tidak menutup kemungkinan di masa
depan nanti Pemohon akan kembali menangani klien yang terancam
hukuman pidana mati. Sebagai profesionalisme profesi kepada klien,
Pemohon tentu harus memberikan pendampingan hukum akan jalan keluar
terbaik bagi klien. Bagi klien yang sudah divonis menerima pidana mati,
Pemohon tetap harus memperjuangkan hak hidup klien tersebut dengan
mengupayakan klien tersebut mendapatkan pidana mati dengan masa
percobaan. Oleh karenanya, Pemohon dan klien harus dapat mengetahui
indikator yang rasional untuk mengakses pidana mati dengan masa
percobaan. Oleh karena itu Pemohon memiliki kerugian potensial terkait
dengan keberlakuan pasal a quo;
7. Terkait Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP yang berbunyi:
Pasal 218
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat
dan martabat diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk
kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 219
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan
sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat
dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud
agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV.
Pasal 220
(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
6
8. Dalam permasalahan pasal penghinaan presiden, Pemohon sudah berulang
kali menyampaikan kritik terbuka kepada presiden yang menjabat, baik dalam
forum ataupun melalui media sosial (Bukti P-6). Pemohon meyakini bahwa
berpikir kritis adalah hak warga negara, bahkan lebih lagi, adalah sebuah
kewajiban bagi warga negara untuk kritis mengkritik penguasa dalam
kehidupan berbangsa bernegara. Karena kekritisan inilah, Pemohon juga
sering dipermasalahkan orang yang tidak suka, bahkan hingga dilaporkan ke
polisi. Namun, Pemohon tetap akan terus kritis mengkritik penguasa terhadap
hal-hal yang perlu dikritik karena bagi Pemohon itulah bentuk sumbangsih
warga negara membangun negara. Karena itu, kedepannya Pemohon tetap
akan berpotensi dilaporkan dengan pasal a quo. Oleh karena itu Pemohon
memiliki kerugian potensial terkait dengan keberlakuan pasal a quo;
9. Terkait Pasal 237 huruf c KUHP yang berbunyi:
Pasal 237
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
...
(c) menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam
ketentuan Undang-Undang.
10. Bahwa Pemohon adalah seorang pemuda yang mencintai Pancasila dan
selalu ingin menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan
berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sangat
concern terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme dan
konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan penanaman nilai
Pancasila terhadap anak-anak dan remaja, dan merupakan individu-individu
yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam
proses pelaksanaan nilai konstitusionalisme UUD 1945, baik melalui seminar
atau forum-forum. Oleh karena kecintaan Pemohon kepada Pancasila, saat
diundang menjadi narasumber, Pemohon suka meminta agar di poster acara
ada lambang garuda Pancasila, ataupun misalnya pada saat menjadi
narasumber online, Pemohon menggunakan background zoom garuda
Pancasila. Sebelum berlakunya pasal a quo, Pemohon tidak terancam pidana
karena putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012 mematikan substansi pasal a quo,
namun dengan keberlakuan kembali pasal a quo, maka segala perbuatan
Pemohon tersebut dapat dipidana, padahal Pemohon hanya melakukan hal
tersebut sebagai bentuk kecintaan Pemohon terhadap Pancasila. Oleh
7
karena itu Pemohon memiliki kerugian potensial terkait dengan keberlakuan
pasal a quo;
11. Terkait Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang berbunyi:
Pasal 240
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina
pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori II.
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
Pasal 241
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan
dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap
pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan
diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
12. Dalam permasalahan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara,
Pemohon sudah berulang kali menyampaikan kritik terbuka kepada
pemerintah dan lembaga negara, baik dalam forum ataupun melalui media
sosial (Bukti P-7). Pemohon meyakini bahwa berpikir kritis adalah hak warga
negara, bahkan lebih lagi, adalah sebuah kewajiban bagi warga negara untuk
kritis mengkritik penguasa dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena
kekritisan inilah, Pemohon juga sering dipermasalahkan orang yang tidak
suka, bahkan hingga dilaporkan ke polisi. Namun, Pemohon tetap akan terus
kritis mengkritik pemerintah dan lembaga negara terhadap hal-hal yang perlu
dikritik karena bagi Pemohon itulah bentuk sumbangsih warga negara
8
membangun negara. Karena itu, kedepannya Pemohon tetap akan
berpotensi dilaporkan dengan pasal a quo. Oleh karena itu Pemohon memiliki
kerugian potensial terkait dengan keberlakuan pasal a quo;
13. Terkait Pasal 256 KUHP yang berbunyi:
Pasal 256
Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang
berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum
atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori II.
14. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kritisnya
melalui demonstrasi di tempat umum (Bukti P-8). Pemohon meyakini bahwa
demonstrasi sebagai bentuk menunjukkan kekecewaan maupun pendapat
kritis, merupakan suatu hak konstitusional warga negara dijamin oleh
konstitusi. Namun keberlakuan pasal a quo sangat membatasi kebebasan
menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi tersebut dan Pemohon pun akan
dapat dipidanakan jika melakukan demonstrasi. Oleh karena itu Pemohon
memiliki kerugian potensial terkait dengan keberlakuan pasal a quo;
15. Terkait Pasal 302 KUHP yang berbunyi:
Pasal 302
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar
seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan
atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori IV.
16. Bahwa Pemohon adalah seorang minoritas yang sering berpendapat
menyampaikan iman yang diyakininya dalam berbagai forum maupun media
sosial (Bukti P-9). Keberlakuan pasal a quo mengekang kebebasan Pemohon
untuk memegang teguh imannya dan menyampaikan ajaran imannya,
padahal tugas orang beriman ialah memegang teguh prinsip fundamental
yang ia yakini dan mengingatkan sesama orang beriman untuk memegang
prinsip fundamental tersebut. Semua pandangan Pemohon dapat direkam
dalam bentuk video oleh orang lain dan di upload ke internet serta
9
disebarkan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ada
orang lain yang berbeda keyakinan atau pandangan merasa tersinggung
setelah menonton video tersebut, orang lain tersebut dapat menuduh
Pemohon
menghasut orang untuk
menjadi tidak
beragama
atau
berkepercayaan yang ada di Indonesia. Sebab, norma a quo tidak
memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berwenang
menentukan suatu aliran kepercayaan atau ajaran agama termasuk dalam
kategori “yang dianut di Indonesia”, sehingga perbuatan Pemohon dapat
terancam pasal a quo. Oleh karena itu Pemohon memiliki kerugian potensial
terkait dengan keberlakuan pasal a quo;
17. Terkait Pasal 433 ayat (1) dan (3), dan 434 ayat (2) KUHP yang berbunyi:
Pasal 433 ayat (1) dan (3)
(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.
...
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa
membela diri.
Pasal 434 ayat (2)
(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum
atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.
18. Dalam permasalahan pasal pencemaran nama baik, Pemohon sudah sering
sekali ditarik ke dalam proses hukum, digugat perdata pernah, dilaporkan
pidana pernah. Pemohon pernah bersengketa dengan Grab (vide Legal
Standing Pemohon di Putusan 23/PUU-XX/2022 jo. Putusan 1/PUU-
XXI/2023) karena tidak diberikan reward yang merupakan hak pemohon,
hingga
akhirnya
Pemohon
digugat
Grab
dalam
perkara
191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dimana Grab menginginkan Pemohon membuat
permintaan maaf karena dianggap mencemarkan nama baik mereka.
Perkara tersebut inkracht dengan gugatan Grab ditolak karena pada
10
pandangan hakim, yang Pemohon lakukan sepenuhnya merupakan hak
konsumen. Selain itu, Pemohon juga pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya
karena dianggap mencemarkan nama baik pada saat menempuh jalur
hukum, yakni laporan di MKMK. Dari semua yang Pemohon alami, jelas
bahwa sekalipun Pemohon melakukan suatu perbuatan yang sah (seperti
upaya hukum), ataupun Pemohon mempermasalahkan suatu kenyataan,
tetap tidak menutup kemungkinan Pemohon dilaporkan pencemaran nama
baik, yang sekarang menggunakan pasal a quo, oleh pihak yang tidak suka
dengan apa yang Pemohon lakukan. Oleh karena itu Pemohon memiliki
kerugian potensial terkait dengan keberlakuan pasal a quo;
19. Terkait Pasal 509 huruf a dan b KUHP yang berbunyi:
Pasal 509 huruf a dan b
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori III:
a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat
gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan
tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya;
b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang
sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
20. Terhadap pasal 509 huruf a dan b, Pemohon yang berprofesi sebagai
advokat telah memegang berbagai perkara perdata. Banyak sekali kondisi
yang dihadapi advokat saat beracara yang akan terbentur dengan
keberlakuan pasal a quo, yang selengkapnya akan Pemohon uraikan
diposita. Karena Pemohon berencana tidak akan menolak untuk terus
memegang perkara perdata di kemudian hari, Pemohon memiliki legal
standing menguji pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang a quo;
21. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata
dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo
karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Nomor 011/PUU-V/2007.
11
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Pasal 102 KUHP Tidak Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan
Hukum Yang Adil Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD NRI 1945
1. Bahwa Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya hanya menyatakan
bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana
mati diatur dengan undang-undang”. Rumusan tersebut secara
sistematis menunjukkan bahwa Pasal 102 KUHP bukan merupakan
norma substantif yang mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan
pidana mati, melainkan norma delegasi yang menyerahkan pengaturan
lebih lanjut kepada undang-undang lanjutan. Namun demikian,
pendelegasian tersebut tidak disertai dengan penegasan mengenai
ruang lingkup, arah, maupun substansi minimum yang wajib diatur,
sehingga sejak awal norma a quo telah mengandung ketidakjelasan
normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum.
2. Bahwa dalam konstruksi hukum pidana modern, pelaksanaan pidana
mati tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai tindakan eksekusi fisik
semata, melainkan harus dipahami sebagai keseluruhan rangkaian
proses hukum yang menentukan apakah pidana mati yang telah
dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar akan dilaksanakan atau tidak.
Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati mencakup pula tahap-tahap
sebelum eksekusi, termasuk proses evaluasi dan penentuan akhir
terhadap pidana tersebut, karena justru pada tahap inilah negara
menetapkan konsekuensi hukum paling fundamental bagi terpidana,
yakni menyangkut hak hidup.
3. Bahwa karena pelaksanaan pidana mati mencakup proses penentuan
akhir terhadap nasib pidana tersebut, maka pengaturan mengenai
pelaksanaan pidana mati secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari
adanya mekanisme penilaian terhadap terpidana sebelum pidana mati
dilaksanakan. Mekanisme penilaian tersebut bukan merupakan aspek
tambahan atau pelengkap, melainkan bagian yang inheren dan esensial
dari pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Tanpa adanya mekanisme
penilaian yang diatur secara jelas, negara tidak memiliki dasar hukum
12
yang rasional, objektif, dan terukur untuk menentukan apakah pidana
mati akan direalisasikan atau tidak.
4. Bahwa meskipun mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana
mati memiliki kedudukan yang sangat menentukan, Pasal 102 KUHP
hanya mendelegasikan pengaturan mengenai “tata cara pelaksanaan
pidana mati” secara umum, tanpa secara eksplisit mencakup pengaturan
mengenai lembaga yang berwenang melakukan penilaian, kriteria
penilaian yang harus digunakan, serta tata cara penilaian yang wajib
ditempuh. Akibatnya, norma delegasi Pasal 102 KUHP tidak memberikan
kerangka hukum yang utuh dan operasional mengenai bagaimana
pelaksanaan pidana mati seharusnya dijalankan secara pasti, adil, dan
dapat diprediksi oleh subjek hukum.
5. Bahwa ketidaklengkapan norma delegasi dalam Pasal 102 KUHP
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat mendasar,
karena norma a quo tidak memberikan kejelasan mengenai parameter
hukum apa yang digunakan negara dalam menentukan terlaksana atau
tidaknya pidana mati. Subjek hukum yang dijatuhi pidana mati tidak dapat
mengetahui secara pasti ukuran hukum yang akan diterapkan terhadap
dirinya, baik terkait proses penilaian, pihak yang menilai, maupun tolok
ukur yang digunakan. Oleh karena itu, Pasal 102 KUHP, sepanjang tidak
dimaknai mencakup delegasi pengaturan mengenai lembaga yang
berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian sebelum
pelaksanaan pidana mati, telah bertentangan dengan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 dan berimplikasi langsung pada dasar petitum permohonan a
quo.
6. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut menjadi semakin serius karena
menyangkut pidana paling berat yang konsekuensinya bersifat final dan
tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks pidana mati, kesalahan atau
ketidakjelasan dalam mekanisme penentuan pelaksanaan pidana tidak
dapat dikoreksi setelah akibat hukumnya terjadi. Oleh karena itu,
keberadaan norma yang jelas dan lengkap mengenai seluruh rangkaian
pelaksanaan pidana mati merupakan prasyarat konstitusional yang tidak
dapat ditawar. Ketika Pasal 102 KUHP tidak menjamin kejelasan
13
tersebut, maka subjek hukum ditempatkan dalam posisi yang sangat
rentan terhadap ketidakpastian hukum yang bersifat permanen.
7. Bahwa dalam negara hukum, kepastian hukum tidak cukup dipenuhi
dengan keberadaan norma delegasi secara formal, melainkan harus
diwujudkan melalui kejelasan mengenai keseluruhan mekanisme hukum
yang menentukan akibat akhir dari suatu pidana. Kepastian hukum
mensyaratkan bahwa sejak awal subjek hukum dapat mengetahui
bagaimana hukum akan bekerja terhadap dirinya. Dalam konteks Pasal
102 KUHP, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai apakah
mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati merupakan
kewajiban hukum atau sekadar kebijakan yang bersifat opsional
menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa proses tersebut akan
dijalankan secara konsisten dan mengikat.
8. Bahwa ketiadaan penegasan mengenai sifat wajib atau tidaknya
mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati menempatkan
mekanisme tersebut dalam wilayah kebijakan semata, bukan perintah
norma hukum. Akibatnya, keberadaan atau ketiadaan penilaian
sepenuhnya bergantung pada pilihan atau praktik yang berkembang,
bukan pada kewajiban hukum yang dapat dituntut dan diuji. Kondisi
demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,
karena keputusan mengenai hidup atau mati seseorang tidak boleh
diletakkan pada ruang kebijakan yang tidak memiliki dasar normatif yang
jelas dan mengikat.
9. Bahwa Pasal 102 KUHP juga tidak memberikan kepastian hukum
mengenai lembaga yang berwenang melakukan penilaian sebelum
pelaksanaan pidana mati. Ketiadaan penegasan mengenai lembaga
yang berwenang tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa
yang secara sah memiliki kewenangan hukum untuk menentukan atau
setidaknya merekomendasikan terlaksana atau tidaknya pidana mati.
Dalam konteks pidana paling berat, ketidakjelasan kewenangan ini
merupakan persoalan fundamental, karena keputusan yang menyangkut
hidup atau mati seseorang tidak dapat diserahkan pada mekanisme yang
tidak ditentukan secara tegas oleh hukum.
14
10. Bahwa selain tidak mengatur lembaga yang berwenang, Pasal 102 KUHP
juga tidak memberikan kepastian hukum mengenai kriteria penilaian yang
harus digunakan dalam menentukan pelaksanaan pidana mati.
Ketiadaan
kriteria
penilaian
yang
dirumuskan
secara
normatif
menyebabkan tidak adanya ukuran hukum yang objektif dan seragam
dalam menilai terpidana. Akibatnya, penilaian berpotensi dilakukan
berdasarkan pertimbangan subjektif, kebijakan internal, atau standar
yang berbeda-beda, yang seluruhnya tidak dapat diprediksi oleh subjek
hukum sejak awal dan berimplikasi pada terlanggarnya hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
11. Bahwa Pasal 102 KUHP juga tidak mendelegasikan pengaturan
mengenai tata cara penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati,
termasuk prosedur, tahapan, jangka waktu, serta kedudukan hasil
penilaian tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan
pengaturan prosedural ini menyebabkan tidak adanya kepastian
mengenai bagaimana penilaian dilakukan secara sah, kapan penilaian
harus dilaksanakan, serta bagaimana hasil penilaian tersebut digunakan
secara hukum untuk menentukan terlaksana atau tidaknya pidana mati.
12. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai lembaga yang berwenang,
kriteria penilaian, dan tata cara penilaian dalam norma delegasi Pasal 102
KUHP secara kumulatif menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat
sistemik. Subjek hukum tidak hanya tidak mengetahui ukuran hukum
yang digunakan negara, tetapi juga tidak memiliki jaminan bahwa proses
penentuan pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui mekanisme yang
sah, rasional, dan dapat diuji secara hukum. Kondisi ini secara nyata
bertentangan dengan hak atas kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
B. Pasal Penghinaan Presiden Merupakan Pasal Yang Inkonstitusional,
Oleh Karenanya Pasal 218, 219, 220 KUHP Tidak Memberikan Kepastian
Hukum Dan Perlindungan Hukum Yang Adil Sehingga Bertentangan
Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
15
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan “... Martabat Presiden
dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua
pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang
menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai
manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum
dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil
Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara
diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku
pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka
mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara
konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945... bisa
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat
rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran
merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat
upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD
1945... berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan
pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal
pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-
momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional
bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD
1945... Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136
bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan
dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi,
”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
16
Presiden”, karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat
ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;”
(vide Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 halaman 59-61);
2. Dari Putusan tersebut maka jelas bahwa inkonstitusionalitas pasal
penghinaan presiden dan wakil presiden bukan hanya berkutat pada
masalah delik aduan atau bukan, tapi justru dititikberatkan kepada
privilege yang tidak boleh ada sebab semua warga negara kedudukannya
sama di hadapan hukum, bahkan terhadap seorang primus inter pares
seperti yang selalu didalilkan pemerintah. Selain itu, pasal penghinaan
ini rentan ditafsirkan semena-mena dan menghalangi kebebasan
berpendapat. Akibat fatalnya, jika suatu saat terjadi impeachment karena
presiden melanggar konstitusi, maka tidak ada yang berani memberikan
klarifikasi atau kesaksian karena akan kena pasal penghinaan ini. Hal ini
jelas menunjukkan bahwa pasal ini membuat mekanisme ketatanegaraan
tidak dapat bekerja;
3. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220
KUHP berakar pada pemberian proteksi khusus (privilese) kepada
Presiden dan Wakil Presiden, yang secara fundamental bertentangan
dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara berbentuk
Republik, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik
yang mandatnya berasal dari rakyat, sehingga tidak dapat diberikan
perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan warga
negara lainnya.
4. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218, 219, dan 220 KUHP
menciptakan fear effect, yaitu suatu kondisi psikologis di mana warga
negara merasa takut dan terintimidasi sehingga secara sukarela
membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di
ruang publik karena khawatir akan dipidana. Fear effect tersebut tidak
dapat dihilangkan hanya dengan keberadaan ketentuan pengecualian
dalam ayat (2), karena rasa takut telah muncul sejak awal sebelum warga
negara berani menyampaikan pendapatnya.
17
5. Bahwa dengan hanya melakukan perubahan redaksi minor, pembentuk
undang-undang mencoba menghindari kesimpulan bahwa Pasal 218,
219 dan 220 adalah "reinkarnasi" dari pasal yang telah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.
Penghidupan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tersebut
menunjukkan bahwa pasal a quo jelas tidak memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum yang adil.
C. Pasal 237 Huruf c KUHP Menghidupkan Kembali Pasal Yang Sudah
Jelas
Dinyatakan
Inkonstitusional
Sehingga
Tidak
Memberikan
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Yang Adil, Oleh Karenanya
Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012,
Mahkamah mematikan substansi yang sama dengan ketentuan Pasal
237 Huruf c KUHP dengan pertimbangan bahwa pembatasan
penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi
dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara.
Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada
pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak
mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang
tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-
Undang a quo;
2. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma a
quo, terdapat preseden konstitusional yang relevan dan mengikat.
3. Bahwa sama sekali tanpa adanya perubahan redaksi, pembentuk
undang-undang menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.
Penghidupan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tersebut
menunjukkan bahwa pasal a quo jelas tidak memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum yang adil.
D. Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 Dan 105/PUU-XXII/2024 Menjadi
Indikator Konstitusional Bahwa Pasal 240 dan 241 KUHP Tidak
18
Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Yang Adil
Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 telah
menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD
NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Mahkamah dalam putusannya menyatakan, kualifikasi delik atau tindak
pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik
formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya
perbuatan yang dilarang (strafbare handeling) tanpa mengaitkan dengan
akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana
tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan
karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.
Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau
pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak
konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, akan dengan mudah
dikualifikasikan
oleh
penguasa
sebagai
pernyataan
“perasaan
permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai
akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154
maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan
pendapat
dengan
perasaan
permusuhan,
kebencian,
ataupun
penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah
pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-
benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya
kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;
3. Bahwa dalam persidangan permohonan tersebut di atas, pemohon telah
mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya, yakni salah satunya
Ahli Jayadi Damadik yang mengemukakan bahwasannya Pasal 154 dan
Pasal 155 KUHP adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat represif dan
memberikan privilege yang berlebihan dalam melindungi kepentingan
pemerintah. Ahli juga berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan prinsip equality before the law, serta secara tidak
sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut
hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang, sehingga oleh
karena itu melanggar hak asasi manusia;
19
4. Bahwa melalui Putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan prinsip
konstitusional bahwa ekspresi, pendapat, dan penyampaian informasi
sebagai perwujudan kebebasan berekspresi tidak dapat dipidana
semata-mata berdasarkan isi atau cara penyampaiannya, sepanjang
tidak menimbulkan ancaman nyata (clear and present danger) terhadap
kepentingan hukum yang sah dalam masyarakat demokratis;
5. Bahwa setelah diterbitkannya putusan tersebut, pembentuk undang-
undang kembali mengatur ketentuan yang sepadan dalam KUHP baru
melalui Pasal 240 dan Pasal 241, dengan memasukkan unsur akibat
tertentu, yakni “berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat…"
sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal 241 ayat (2), ke
dalam konstruksi rumusan delik;
6. Bahwa dengan dimasukkannya unsur akibat tersebut, menunjukkan
adanya upaya normatif dari pembentuk undang-undang untuk
menggeser karakter delik dari delik yang bersifat formil menuju delik yang
bercorak materiil, dengan maksud membatasi pemidanaan hanya pada
perbuatan yang menimbulkan akibat nyata;
7. Bahwa unsur akibat yang dirumuskan dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal
241 ayat (2) KUHP masih menggunakan istilah yang bersifat abstrak dan
tidak disertai dengan kriteria objektif, limitatif, dan terukur mengenai
bentuk maupun tingkat akibat yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut
menyebabkan
penilaian
terpenuhinya
unsur
akibat
sepenuhnya
bergantung pada tafsir aparat penegak hukum, sehingga dalam praktik
justru berpotensi mengaburkan perbedaan antara delik materiil dan delik
formil;
8. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XXII/2024, Mahkamah menegaskan keterkaitan antara Pasal 27A UU
1/2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada
pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A
UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya
dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak
pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan
hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa
20
menjadi pihak pengadu atau pelapor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal
27A UU 1/2024 tidak berlaku apabila yang menjadi korban pencemaran
nama baik bukanlah individu, melainkan lembaga pemerintah, kelompok
dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;
9. Bahwa kondisi demikian menunjukkan meskipun Pasal 240 dan Pasal 241
KUHP memasukkan unsur akibat, norma a quo secara substantif masih
membuka ruang pemidanaan melalui aduan terhadap ekspresi dan
pendapat tanpa adanya tolak ukur yang nyata, konkret, dan dapat
diprediksi sebagaimana telah dilarang secara tegas oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 dan 105/PUU-
XXII/2024.
10. Bahwa keberadaan unsur akibat dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP
tidak menghilangkan persoalan konstitusional dari norma a quo,
melainkan menambah ketidakpastian hukum karena membuka ruang
interpretasi yang luas, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum
yang adil.
E. Pasal 256 KUHP Melanggar Kepastian Hukum Dan Tidak Memberikan
Perlindungan Hukum Yang Adil Sehingga Bertentangan Dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana ini, yang
mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak
multitafsir. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas
yaitu nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali yang dijamin
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Frasa dalam Pasal 256 KUHP, khususnya
"terganggunya kepentingan umum", "menimbulkan keonaran", "huru-
hara dalam masyarakat" frasa tersebut merupakan konsep yang sangat
abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas.
2. Resky Karty Kahar & Andi Marlina (2025) dalam penelitian berjudul
“Kajian Lex Certa terhadap efektivitas penegakan hukum Pasal 221 ayat
(2) KUHP tentang Obstruction of Justice perspektif Istihsan Istihna’i”
memberikan dalil bahwa terdapat ambiguitas pada Pasal 221 ayat (2)
KUHP yang berpotensi mengurangi daya preventifnya sebagai norma
pidana. Beberapa solusi dalam mencegah hal tersebut yaitu melakukan
21
klarifikasi terminologis melalui penjelasan resmi explanatory note tentang
unsur yang terkandung di dalamnya dan penguatan batasan
pengecualian yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Sama dengan keadaan
yang terjadi pada Pasal 256 KUHP di mana terdapat ambiguitas dan
multitafsir yang perlu diminimalkan.
3. Michael Faure & Morag Goodwin (2014) dalam penelitiannya dengan
judul “The regulator’s dilemma: caught between the need for flexibility &
the demands of foreseeability, reassessing the lex certa principle”
menambahkan bahwa dalam menerapkan regulasi baru perlu adanya
unsur kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam penggunaannya.
Yang dimaksud dalam hal ini adalah menghindari multitafsir, menghindari
potensial penyalahgunaan unsur dalam regulasi tersebut, menjamin hak
asasi manusia, dan norma yang berlaku.
4. Ketidakjelasan dalam Pasal 256 KUHP secara jelas melanggar prinsip lex
certa dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya.
Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah
tindakannya akan dipidana atau tidak, apakah tindakan berkumpul
tersebut dapat membuat terganggunya ketertiban umum, dan apakah
persepsi semua Penegak Hukum akan sama dalam memaknai Pasal 256
KUHP tersebut. Pertanyaan yang muncul:
-
Apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum"? Apakah
kemacetan lalu lintas selama 30 menit sudah termasuk
mengganggu kepentingan umum? Bagaimana dengan 1 jam? Atau
2 jam?
-
Apa batas antara "demonstrasi yang tertib" dengan "menimbulkan
keonaran"? Apakah suara keras dari pengeras suara sudah
termasuk keonaran? Bagaimana dengan teriakan massa?
-
Siapa yang berwenang menentukan apakah suatu demonstrasi
telah "menimbulkan huru-hara"? Apakah standarnya subjektif atau
objektif?
5. Penegak hukum berpotensi memiliki diskresi yang luas dalam
menginterpretasikan pasal 256 KUHP ini, sehingga membuka peluang
penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang diskriminatif.
22
Jika hal itu terjadi, maka warga negaralah yang paling merasakan
kerugiannya.
6. Kilas balik dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu,
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga resmi Yudikatif di
Indonesia telah menegaskan pentingnya prinsip lex certa dalam setiap
amar putusannya. Melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah
menyatakan dengan tegas pentingnya lex certa di mana norma hukum
pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir untuk
memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari
kesewenang-wenangan.
7. Bahwa dengan indikator demikian, jelas Pasal 256 KUHP Melanggar
Kepastian Hukum Dan Tidak Memberikan Perlindungan Hukum Yang
Adil Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
F. Pasal 302 KUHP Menimbulkan
Ketidakpastian
Hukum Karena
Ketidakjelasan Siapa Yang Berwenang Menentukan Agama Atau
Kepercayaan Yang Ada Di Indonesia, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam,
namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat
enam agama resmi di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen Katolik,
Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping dari
keenam agama yang resmi, Indonesia juga tumbuh dan berkembang
dengan keyakinan lain yang disebut dengan kepercayaan tradisional;
2. Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 302 KUHP menegaskan bahwa
“Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk
berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan
Republik
Indonesia”.
Namun
demikian,
norma
a
quo
justru
memperlihatkan perbedaan perlakuan hukum yang signifikan;
3. Pasal 302 KUHP tidak mengkriminalisasi perbuatan mendorong atau
mengajak seseorang untuk berpindah dari satu agama ke agama lain.
Sebaliknya, perbuatan mendorong atau mengajak orang lain meskipun
dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, dikualifikasikan
sebagai tindak pidana. Dan pendasaran hal ini didasarkan pada rumusan
23
yang memiliki ketidakpastian hukum yakni “diakui di Indonesia”. Ini
menunjukkan bahwa pembatasan tidak didasarkan pada cara atau akibat
yang membahayakan ketertiban umum, melainkan pada substansi
pandangan atau keyakinan pemerintah, sehingga bertentangan dengan
prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkeyakinan;
4. Bahwa mengenai “kepercayaan yang diakui di Indonesia” ini sangatlah
memiliki ketidakpastian hukum. Begitu banyak kepercayaan yang
memang ada di Indonesia, dan dengan adanya pasal a quo,
mengakibatkan
pemerintah
dapat
semena-mena
menentukan
kepercayaan mana yang diakui di Indonesia. Jika kepercayaan yang
padahal memang ada di Indonesia, lalu tidak mendapat “stempel”
legitimasi pemerintah, maka tidakkah kepercayaan tersebut akan
dianggap sebagai kepercayaan yang tidak ada di Indonesia, atau bahkan
parahnya sebagai ateisme? Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pihak
yang dianggap “menyebabkan” orang lain menjadi tidak beragama atau
berkepercayaan yang ada di Indonesia menimbulkan persoalan terkait
dalam penerapan asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali atau asas legalitas materiil hukum pidana dan asas tiada pidana
tanpa kesalahan, khususnya ketika tidak terdapat hubungan kausal yang
jelas dan niat yang ditujukan kepada subjek tertentu.
5. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin
adanya hukum, melainkan kepastian hukum yang adil, yang
mensyaratkan bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara
jelas, tegas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya (foreseeable). Norma
yang tidak memberikan batasan yang pasti menempatkan warga negara
dalam keadaan selalu terancam kriminalisasi, sehingga bertentangan
dengan esensi negara hukum;
6. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan setiap
pembatasan hak konstitusional warga negara dilakukan melalui norma
hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi (clear, precise, and
foreseeable). Prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa norma pidana yang dirumuskan
24
secara kabur, multitafsir, dan tanpa parameter objektif tidak hanya gagal
memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendelegasikan kewenangan
penafsiran secara berlebihan kepada aparat penegak hukum, sehingga
membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang (arbitrariness).
Kondisi demikian bertentangan dengan esensi negara hukum yang
menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan
sebagai alat kekuasaan itu sendiri;
7. Bahwa frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di
Indonesia”
dalam
Pasal
302
KUHP
menimbulkan
persoalan
konstitusional yakni ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang
menentukan agama atau kepercayaan mana yang dianut di Indonesia,
dan agama atau kepercayaan mana yang tidak termasuk dalam kategori
tersebut. ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran subjektif dan
berpotensi menempatkan negara sebagai pihak yang secara sepihak
menentukan legitimasi suatu agama atau kepercayaan;
8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,
halaman 137, Paragraf [3.13.1], Mahkamah berpandangan bahwa hak
untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara,
bukan pemberian negara. Sehingga, pasal a quo secara implisit justru
memberikan kewenangan kepada negara untuk menilai dan membatasi
agama atau kepercayaan tertentu sebagai “yang dianut di Indonesia”,
sehingga berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dalam
kebebasan beragama dan berkepercayaan;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan aliran dan denominasi dalam agama,
frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”
dalam Pasal 302 KUHP tidak memiliki parameter yang jelas mengenai
batasan antara perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama yang
sama, atau perbedaan denominasi yang sah untuk disebarkan.
Berdasarkan hal tersebut, muncul satu pertanyaan yang tidak terjawab
oleh norma a quo yakni, “apabila seorang penganut satu aliran
menyampaikan pandangan atau dakwah yang mengkritisi ajaran aliran
lain dan mendorong penganut aliran tersebut untuk meninggalkan
keyakinannya, atau apabila penganut agama mayoritas menyebarkan
25
ajarannya kepada penganut agama minoritas atau sebaliknya, apakah
perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “menghasut agar
seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di
Indonesia?”. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum,
karena tidak ada otoritas yang jelas dan sah menurut konstitusi Indonesia
untuk menentukan aliran atau denominasi mana dalam suatu agama
yang termasuk “yang dianut di Indonesia” dan mana yang tidak.
G. Pasal 433 dan 434 KUHP Tidak Memberikan Perlindungan Hukum Yang
Adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 105/PUU-XXII/2024 Telah
mengeluarkan putusan yang amar putusan pada angka 2 dan 3 sebagai
berikut:
(2) Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah,
sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi,
korporasi, profesi atau jabatan”.
(3) Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan
kehormatan atau nama baik seseorang”.
2. Bahwa dengan putusan tersebut, jelas bahwa pencemaran nama baik
tidaklah bisa dilaporkan oleh lembaga pemerintah, sekelompok orang
26
dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau
jabatan. Selain itu juga, yang bisa digolongkan ke dalam pencemaran
nama baik hanyalah suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan
atau nama baik seseorang.
3. Bahwa ukuran efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan
dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah
laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan
peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian
sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Oleh karena itu,
pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam mematuhi hukum dan
pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal pencemaran nama baik
haruslah di dampingi dengan pemberian hak-hak masyarakat yang
sesuai yaitu adanya kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Pasal 433
dan 434 KUHP baru mengatur mengenai pencemaran nama baik dan
fitnah yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sebab
dapat digunakan oleh entitas tertentu untuk berlindung dibalik
kesalahannya, dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah
menjadi terjerat pidana;
4. Bahwa sebelumnya, ketentuan pidana dalam UU ITE sangatlah
bermasalah dan multitafsir, sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan
berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28
ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak
Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman
Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE). Pada
bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan
bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir;
5. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakkan terhadap tindak pidana
pencemaran nama baik, sebab salah satu ketentuannya berbunyi:
“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan
atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat
dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil
evaluasi, atau sebuah kenyataan.”
27
6. Sebelum berlakunya SKB tersebut, salah satu kasus pencemaran nama
baik yang menyita perhatian publik adalah perkara yang dialami Stella
Monica Hendrawan. Perkaranya bermula ketika Stella Monica
menceritakan kondisi kulitnya yang memburuk usai berobat ke klinik
kecantikan L’Viors Beauty Clinic, Surabaya. Dia menceritakan itu pada
27 Desember 2019. Kemudian pada 21 Januari 2020, pihak klinik
melayangkan surat somasi karena merasa Stella melakukan pencemaran
nama baik. Pada 7 Oktober 2020, Polda Jatim menyatakan bahwa Stella
telah menjadi tersangka. Berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan
sidang pertama dimulai pada 7 April 2021. Semua proses hukum ini
terjadi sebelum ditetapkannya SKB UU ITE. Dalam Putusan di tingkat
pertama, Stella dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meski demikian,
penegak hukum yakni jaksa tetap bersikeras mempidanakan Stella
dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus
pada 1 Desember 2022 untuk menolak kasasi tersebut dan
membebaskan Stella dari segala dakwaan. Peristiwa Stella ini
menunjukkan sebetapa berbahayanya pasal pencemaran nama baik
yang terlalu luas unsurnya, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh
oknum tertentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang yang
memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada;
7. Sekarang dengan KUHP, telah dicabut pasal-pasal karet UU ITE.
Sehingga tidak berlaku juga SKB UU ITE tersebut. Namun sayangnya,
jika kita membaca substansi KUHP baru dari awal hingga akhir, terkait
pencemaran nama baik hanya diatur bahwa yang tidak bisa dipidana
dengan pencemaran nama baik hanya apabila dilakukan untuk
kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Padahal, dalam
dunia yang semakin modern, review atau evaluasi berdasarkan fakta
yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Ketika kita berbelanja
online misalnya, setelah barang kita terima, kita akan diminta untuk
memberikan review terhadap barang tersebut. Evaluasi kita akan
kemudian otomatis (by system) dapat dilihat oleh calon pembeli lain yang
berbelanja di toko online tersebut;
8. Juga misalnya ketika kita naik transportasi online, kita akan diminta
memberikan bintang (nilai) bagi pengemudi tersebut, dan jika dibawah 5,
28
akan ditanyakan kenapa alasannya. Artinya, dalam setiap kesempatan di
dunia modern ini, pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian.
Jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan,
seharusnya dan sepatutnya kita tidak perlu takut. Sayangnya, karena
hukum yang begitu karet, peristiwa seperti Stella Monica yang
memberikan pendapat atau penilaian dengan jujur apa adanya, bisa
terjadi. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti bisa dibuktikan di
persidangan benar salahnya, tapi apakah ada perlindungan hukum yang
adil jika kita harus diperiksa polisi dan menghadapi persidangan, semata-
mata karena ada pasal yang memberi celah untuk mempidanakan orang
benar yang berkata apa adanya?;
9. Dalam berbagai putusannya seperti pada putusan 46/PUU-XIV/2016,
Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian
criminal policy untuk menilai konstitusionalitas norma sebagai negative
legislator, dimana dalam perkara a quo ini, Mahkamah harus mengambil
peran itu juga. Lingkup pasal dalam perkara a quo yang terlalu luas
karena “alasan pembenar untuk tidak dipidana” yang terlalu sedikit
(hanya kepentingan umum dan membela diri), harus dinilai untuk
dipersempit oleh Mahkamah. Caranya adalah dengan mengabulkan
petitum a quo sehingga Mahkamah tetap menjadi negative legislator
dalam criminal policy karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu
luas.
10. Ergo (Dengan demikian), demi menjamin perlindungan hukum yang adil,
maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa “setiap orang”
dalam 433 KUHP haruslah mengecualikan lembaga pemerintah,
sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi,
korporasi, profesi atau jabatan, dan perbuatan pencemaran nama baik
haruslah berupa perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama
baik seseorang, dan ketentuan sebagai dasar pembenar dalam pasal 433
dan 434 KUHP baru haruslah berbunyi “tidak dipidana jika dilakukan
untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan
penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”;
29
H. Pasal 509 huruf a dan b KUHP Tidak Memberikan Perlindungan Hukum
Yang Adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945
1. Pada hakikatnya, dalam gugatan, penggugat adalah pihak yang merasa
dirugikan hak-hak nya oleh tergugat sehingga harus mengajukan gugatan
kepada Tergugat untuk menuntut hak-haknya tersebut. Namun, perlu
dipahami bahwa bukan hanya membuat draft gugatannya saja yang perlu
menjadi perhatian, akan tetapi juga kediaman Tergugat untuk
menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang
mengadili;
2. Pada kenyataannya, tidak selalu Penggugat dapat pasti mengetahui
lokasi kediaman tergugat oleh karena berbagai faktor. Bisa saja lokasi
kediaman tergugat ternyata berbeda dengan yang tertera di KTP
Tergugat, atau karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui
kediaman Tergugat dan hanya pernah bertemu secara online saja,
ataupun Tergugat sendiri yang sengaja mengubah alamat maupun
entitasnya (seperti ketika Penggugat menggugat Grab, mereka telah
mengubah entitas dan alamatnya menjadi PT Solusi Transportasi
Indonesia yang mana kemudian ini dijadikan argumen dalam eksepsi
Grab);
3. Pada pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan mengetahui
secara pasti lokasi Tergugat berada. Sebab, sangat mungkin Tergugat
sendiri yang “menghilangkan diri” agar bisa beralasan di pengadilan
bahwa dirinya tidak menerima surat panggilan sidang (relaas). Tentu hal
ini semua nanti akan menjadi urusan hakim yang mengadili, baik dengan
mempertimbangkan dan memutusnya di dalam putusan sela ataupun
putusan akhir;
4. HIR yang kemudian dikuatkan juga dengan SEMA, telah mengakui juga
kesulitan tempat tinggal Tergugat ini, dan berusaha mengakomodiir
dengan cara bisa menggugat di tempat tinggal Penggugat, yang
kemudian akan dilakukan pengumuman melalui pengumuman koran.
Biaya pengumuman koran itu sendiripun harus dibiayai oleh Penguggat;
5. Oleh karenanya, keberadaan pasal 509 huruf a dan b ini justru akan
menghambat hak-hak Penggugat, dan juga advokat yang mewakili
30
Penggugat, dalam menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan
hak-hak Penggugat yang dirugikan. Justru banyak orang akan menjadi
takut untuk menggugat di Pengadilan karena takut dipidanakan oleh
lawannya, dengan dalih bahwa si Penggugat sengaja salah alamat,
padahal si lawannya itu sendiri yang sengaja menghilangkan diri atau
berbeda tempat tinggal. Begitu pula, bagi advokat, berpotensi untuk
dipidanakan oleh lawannya ketika sedang memperjuangkan hak
Penggugat. Hal ini tentu akan mengakibatkan litigasi yang tidak sehat dan
menimbulkan masalah, seperti misalnya padahal dia sudah kalah dalam
putusan
inkracht
namun
kemudian
membuat
laporan
polisi
mempidanakan lawannya, untuk kemudian menjadikan laporan tersebut
sebagai novum dalam Peninjauan Kembali;
6. Karena itu, keberadaan Pasal a quo adalah suatu penggerusan terhadap
hak konstitusional akan perlindungan hukum yang adil. Seharusnya
masalah tempat tinggal ini semuanya ditentukan oleh hakim yang
mengadili perkara. Sebab, hakim itu lah yang mengetahui secara pasti
perkara yang sedang berjalan. Selain itu, ini adalah perkara perdata yang
bisa diselesaikan secara perdata, sehingga menjadi janggal karena
kemudian dibawa kepada ranah pidana;
7. Selain itu juga, ketentuan dalam HIR dan SEMA yang berusaha
mengakomodir kekurangan-kekurangan tentang tempat menggugat
seakan-akan diabaikan oleh pasal-pasal a quo. Lantas, apa gunanya lagi
ketentuan menggugat di tempat penggugat jika kediaman lawan tidak
diketahui? Juga, apa gunanya lagi panggilan koran? Padahal hakikat
keduanya adalah agar dianggap Tergugat mengetahui proses hukum
yang sedang berjalan, dimana dilakukan melalui panggilan koran yang
harus dilakukan dan dibiayai oleh Penggugat itu sendiri. Semua
ketentuan ini menjadi seakan tidak berguna karena keberadaan pasal
509;
8. Pemohon berpandangan, original intent Pembentuk Undang-Undang
akan keberadaan pasal ini adalah agar Penggugat memaksimalkan
upaya menghadirkan Tergugat hadir di Persidangan. Namun sayangnya,
Pembentuk Undang-Undang lupa istilah penting dalam dunia medis, Cure
the cause not the symptoms, yakni sembuhkanlah akar penyakitnya
31
bukan gejalanya. Pembentuk undang-undang melihat ada suatu masalah
yakni
tidak
maksimalnya
upaya
menghasilkan
Penguggat
di
Persidangan. Namun, bukannya mencari solusi, Pembentuk Undang-
Undang malah membuat masalah baru, seakan-akan seperti menambal
baju yang bolong di tempat yang tidak bolong, sehingga baju itu semakin
rusak. Pembentuk Undang-Undang tidak berupaya mencari solusi
maksimal untuk menyelesaikan akar masalahnya, tapi hanya berusaha
untuk menutupi gejala-gejalanya;
9. Seharusnya solusi yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang
adalah dengan merevisi Hukum Acara Perdata. HIR dan Rbg sudah
usang, sama seperti KUHP lama, tidak lagi mampu mengakomodir
kebutuhan zaman. Seharusnya dilakukan revisi dimana revisi hukum
acara perdata nanti mengatur mengenai pemaksimalan upaya
menghadirkan Tergugat di persidangan, seperti misalnya boleh
mengirimkan relaas kepada Tergugat melalui email atau media sosialnya,
sebab di zaman modern ini lebih mudah menghubungi seseorang secara
online dibandingkan offline;
10. Namun bukannya memberikan solusi maksimal dengan merevisi hukum
acara perdata, pembentuk undang-undang justru dengan tidak kritis
malah membuat pasal untuk mempidanakan advokat dan Penggugat.
Karenanya, keberadaan pasal 509 huruf a dan b tidak memberikan
perlindungan hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional;
VII. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai
berikut;
1.
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
32
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati
diatur dengan Undang-Undang yang sekurang-kurangnya memuat
pengaturan mengenai indikator penilaian dan lembaga yang berwenang
menilai dalam masa percobaan pidana mati”;
3.
Menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.
Menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
5.
Menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
6.
Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
Atau
Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
33
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan yang
dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata,
dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum;
7.
Menyatakan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
8.
Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok
orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi
atau jabatan”;
9.
Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan
kehormatan atau nama baik seseorang”;
10. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri,
34
atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah
kenyataan.”;
11. Menyatakan Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum,
terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil
evaluasi, atau sebuah kenyataan; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.”;
12. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
13. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
35
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat a.n Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak;
6. Bukti P-6 : Print-out berita media Tribunnews dan Indonesia Lawyers Club
yang dihadiri Pemohon;
7. Bukti P-7 : Print-out berita media Tribunnews berjudul “Zico Leonard: DPR
Harusnya Malu”;
8. Bukti P-8 : Print-out foto di depan Mahkamh Konstitusi perihal Undang-
Undang Cipta Kerja;
9. Bukti P-9 : Print-out iklan Pemohon menjadi narasumber dalam acara di
Gereja Kristen Indonesia.
Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga
mengajukan seorang ahli yaitu Fernando M. Manulang yang keterangan tertulisnya
diterima Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026 dan keterangannya didengarkan di
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Masyarakat awam umumnya memandang kehormatan atau harkat dan
martabat —yang selanjutnya saya sederhanakan menjadi dignity— sebagai nilai
yang bersemayam di dalam diri kita. Pandangan itu tidaklah sepenuhnya keliru.
Immanuel Kant [1724-1804] memberikan prapaham hipotetis dalam karyanya yang
berjudul Groundwork to the Metaphysics of Morals (1785), bahwa dignity
bersemayam dalam akal budi manusia. Dengan kata lain: Kant melihat dignity
bagian dari yang rasional. Individu yang berpikirlah, yang secara moral dapat
menentukan apa yang dianggap dignity bagi dirinya.
Jika hal di atas dibawa ke dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden,
apakah mereka adalah individu-individu yang memiliki dignity? Tentu saja, Kant
dalam karyanya tersebut hanya mengajukan prapaham hipotetis tentang manusia,
bukan pejabat misalnya. Ini karena, kata Kant, untuk membedakan mana yang baik
dari yang buruk, membutuhkan kapasitas intelektual.
Lantas, apakah Presiden dan Wakil Presiden artinya individu-individu
yang tidak memiliki kapasitas intelektual? Ataukah Presiden dan Wakil Presiden
36
adalah individu-individu yang tidak mampu membedakan mana yang baik dari yang
buruk? Renungan tersebut bukanlah renungan yang dapat dijawab melalui
prapaham hipotetis. Dengan kata lain, filsafat hukum an sich tidak bergumul di
wilayah tersebut. Ini karena filsafat hukum tidak akan mungkin memberikan jawaban
tehadap suatu fenomena berikut ini: X sebagai Presiden seharusnya dimakzulkan
karena alasan pengkhianatan terhadap negara. Dengan kata lain, X jika bukan
Presiden tidak mungkin dimakzulkan, sekalipun dalam kehidupan kesehariannya
sebagai individu dipandang bermoral.
Filsafat yang bergumul dengan hal tersebut sesungguhnya adalah
philosophy of positive law [Béla Pokol, “The Social Scientification of Legal Science
[and thus its actual creation in the future],” Jogelméleti Szemele Journal of Legal
Theory, Law Working Papers 2021, No. 4]. Ini maksudnya, renungan tersebut hanya
dapat ditemukan jawaban-jawabannya dalam doktrin hukum. Doktrin hukum
memandang hukum bukanlah produk rasio belaka. Hukum tidak boleh terputus oleh
sejarah dan tradisinya, sebagaimana dikatakan oleh Gustav Hugo [1774-1844]. Ini
maksudnya, dalam ungkapan yang sederhana: hukum membutuhkan alasan
keberlakuan. Apa yang berlaku di masa kini, ada hubungannya dengan apa yang
telah dipraktikkan di masa lampau. Hukum yang berlaku di masa kini, bukanlah
semata-mata produk rasional, seperti yang dibayangkan terutama oleh Kant.
Maka itu, pertanyaan apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah
individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual, untuk membedakan mana yang
baik dari yang buruk, mesti diganti. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafati
[hukum]. Pertanyaan penggantinya, mesti bersifat doktrinal. Ini artinya semata-mata
konseptual, nir-kesadaran rasionalnya [Béla Pokol, 2021]. Maka itu, prasangka akan
kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, mesti
ditanggalkan. Pertanyannya menjadi demikian: apakah Presiden dan Wakil
Presiden adalah individu, atau dengan kata lain subjek, setara orang [alamiah]?
Visa A. J. Kurki dalam disertasi yang telah diterbitkan, berjudul A Theory
of Legalpersonhood [Oxford: Oxford University Press, 2019] menyatakan bahwa
pada hakekatnya subjek dalam hukum adalah orang [alamiah], sebagaimana yang
telah diperkenalkan oleh yuris F. von Savigny [1779-1861], selain filsuf Kant dan G.
W. F. Hegel [1770-1831]. Sekalipun Kurki memperkenalkan extensional beliefs,
yang dapat meluaskan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai subjek, dan di
antaranya itu termasuk korporasi, perluasan itu tetap secara otentik berbasis pada
37
orang [alamiah]. Ini karena ide subjek dalam hukum pada hakekatnya adalah
mengenai hak plus kepentingan.
Dengan karakter demikian, apakah Presiden dan Wakil Presiden secara
konstitusional diberi hak, atau katakanlah, memiliki kekuasaan untuk menjaga
dignity-nya? Sepanjang yang saya ketahui dalam Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah
Negara, Jilid I, halaman 490 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahamah Konstitusi,
2010), Anggota Asnawi Latief (F-PDU) malah menyatakan, “... pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dalam masa jabatan karena
melakukan penghinaan.” Mengingat pandangan ini tidak pernah dibantah atau
ditolak, sekalipun tidak terdapat dalam naskah akhir UUD 1945 Perubahan, kita
dapat memaknai sebuah semangat: Presiden dan Wakil Presiden tidak diberi
keistimewaan dalam soal dignity. Bahkan, apabila ide Asnawi Latief tersebut masuk
dalam naskah akhir, jangan-jangan Presiden dan Wakil Presiden malah dapat
diberhentikan karena melakukan penghinaan.
Sekalipun secara konstitusional soal dignity Presiden dan Wakil Presiden
masih sumir, pengaturan soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih patut untuk digugat. Mengapa? Ide
ini jika diterima, hanya mungkin terjadi melalui prosedur reification. Peter Gabel,
seorang eksponen dalam The Critical Legal Studies Movement, dalam tulisannya
yang berjudul “Reification in Legal Reasoning” [James Boyle (ed.), Critical Legal
Studies (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1994)], menerangkan
dengan gamblang perihal reification. Katanya, sebuah argumentasi hukum harus
didukung oleh suatu penafsiran hukum yang seolah-olah mampu menjelaskan
secara komprehensif suatu keadaan [sosialnya]. Dengan kata lain, secara kasar,
saya ingin mengatakan, sesuatu yang secara sosial tidak ada, dianggap ada,
dengan disokong oleh suatu argumen dan penafsiran tertentu. Ini nampak ketika
Para Pemohon telah menunjukkan suatu syarat aduan tertulis (Pasal 220 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) yang “diadakan” untuk suatu keadaan tentang
penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat ini bisa dijadikan pijakan suatu
prosedur reification. Presiden dan Wakil Presiden tertentu akan mendalilkan secara
tertulis suatu keadaan [sosial] yang tidak berkenan di hadapan mereka, dengan dalih
penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, keadaan [sosial] tersebut,
38
nyatanya bukan karena disebabkan oleh tuduhan akan penghinaan, namun,
mungkin berasal dari ketidakpuasan warga, misalnya, terhadap fakta kerusakan
lingkungan atau kemerosotan ekonomi negara.
Di sini saya memandang bahwa sebuah ide hukum, apalagi yang terjelma
secara konseptual dan positif, hanya mampu mendeskripsikan suatu keadaan
secara tekstual. Sekalipun keadaan itu diklaim sebagai keadaan sosial, namun
keadaan tersebut belum tentu menggambarkan suatu suatu kenyataan. Seorang
filsuf Axel Hägerström [1868-1939] berangkat dari problem filsafat Neo-Kantian,
telah menunjukkan dengan kritis suatu keadaan yang sungguh-sungguh nyata
secara hukum. Menurut Hägerström, suatu kenyataan, terutama dalam lingkup
hukum, adalah suatu ekspresi psikologis yang secara alamiah bersemayam di tiap-
tiap individu [Max Lyles, A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström’s Critique of
Legal Science (Stockholm: Instituet för Rättshistorisk Forskning, 2006).
Pandangan Neo-Kantian, menurut Theo Huijbers dalam karyanya yang
berjudul Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
1997), melihat adanya dualisme sollen dan sein. Namun sollen dan sein ini
diproyeksikan diatasi, dengan membawa keduanya ke ranah kebudayaan. Seorang
Neo-Kantian di bidang hukum yang ternama, Gustav Radbruch [1878-1949],
menjadi representasi yang nyata, ketika ia memproyeksikan secara lugas ide
hukumnya sebagai ide kebudayaan [E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide
Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan
Undang-Undang,” Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 (2022)]. Berbeda dengan
Radbruch, yang hanya ingin mempertemukan sein dan sollen, dan membawanya ke
dalam ranah kebudayaan, Hägerström malah mengarahkan refleksinya, dengan
mencari hukum dalam kenyataannya. Dengan kata lain, Hägerström seperti
memberikan pertanyaan lebih radikal: adakah realitas (kenyataan) dalam hukum?
Patricia Mindus dalam disertasinya yang telah diterbitkan, berjudul A Real
Mind: The Life and Work of Axel Hägerström (Dordrecht: Springer, 2009)
menggambarkan proses pencarian intelektual Hägerström. Ia memulainya dengan
melakukan serangan pertama pada Empirisme. Dalam Empirisme, apa yang
experiential adalah sumber pengetahuan. Problemnya, menurut Hägerström, itu
memberikan suatu persepsi tentang sesuatu yang di luar diri manusia. Bagi
Hägerström, apa yang ada di luar individu dianggap bukanlah realitas. Hägerström
seperti makin yakin, ketika ia melakukan serangan kedua terhadap Hegelianism. Ide
39
Hegel tentang dialektika dalam pengetahuan, menempatkan hukum sebagai
pengetahuan yang objektif. Pandangan tersebut, makin menebalkan Hägerström
bahwa hukum berada di luar diri individu. Sekali lagi, keadaan semacam ini bukanlah
realitas di mata Hägerström. Maka itulah, sebagai seorang Neo-Kantian,
Hägerström kembali kepada ide dasar Kant tentang adanya suatu konstruksi
psikologis mengenai suatu realitas. Kata Hägerström, realitas ditentukan oleh self-
identity atau determinateness. Saya ingin mengartikannya secara longgar, bahwa
realitas secara hakiki seperti menyatu ke dalam individu, karena adanya konstruksi
psikologis si individu tersebut.
Pertanyaan berikutnya, apakah Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini
memperkenankan Republik ini dipengaruhi oleh suatu konstruksi psikologis
seseorang yang menjabat Presiden atau Wakil Presiden? Jika itu diperkenankan,
berarti Republik ini adalah property, yang dapat diberi alas hak. Dengan kata lain,
property ini menjadi milik pribadi si orang yang duduk sebagai Presiden atau Wakil
Presiden. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita menerima bahwa kenyataan
tentang hukum itu ada dalam diri si subjek, karena alasan psikologis tadi, maka kita
mesti kembali kepada ide orisinal Kant tentang hakekat hukum, sebelum
diproyeksikan menjadi realitas oleh Hägerström. Menurut Kant, dalam karyanya
yang berjudul The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles
of Jurisprudence as The Science of Right (Edinburgh: T & T Clark, 1887), bahwa
hukum berdiri di atas prinsip kebebasan individual. Kebebasan tersebut terbatasi
oleh kebebasan individu lain, terutama ketika terjelma ke dalam ide hak yang
melekat pada suatu properti. Ini artinya, dengan kata lain, suatu kebebasan dengan
haknya, bukanlah hanya tentang sebuah relasi antarindividu, namun juga
menyangkut properti-properti yang ada dalam relasi tersebut. Ini maksudnya, jika
saya metaforakan dengan lebih sederhana: saya punya kebebasan dengan haknya,
tapi hanya terhadap properti yang saya miliki, dan itu dilindungi dari orang lain.
Namun itu tidak termasuk Republik ini, karena Republik ini bukan properti saya.
Kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena orang lain pun tidak
bisa mengklaim Republik ini adalah properti pribadinya.
Saya ingin sekali lagi menekankan, jauh sekian abad sebelum
Hägerström menyampaikan idenya, seorang filsuf ternama, Christian Wolff [1679-
1754], telah memberikan pendasaran filosofis bagi perkembangan pengetahuan
hukum berikutnya, termasuk terhadap Kant. Dalam karya Wolff yang berjudul
40
Preliminary Discourse on Philosophy in General [1728], Wolff menerangkan bahwa
hukum, yang Wolff sebut sebagai Jus naturae, adalah pengetahuan tentang
tindakan-tindakan manusia, yang salah satunya bersifat appetitive. Ini artinya kita
bisa memaknai, sekalipun hukum sudah diatur secara positif, namun pengaturan itu
tak mungkin lepas dari hasrat. Maka itu, pernyataan positif tentang apa yang
seharusnya yang tertuang dalam teks hukum, tidak mungkin tidak dicemari oleh
faktor psikologis. Inilah mengapa Hans Kelsen [1881-1973] menginginkan suatu
teori yang “tidak masuk akal, karena teorinya mesti murni, tidak tercemar salah
satunya oleh elemen psikologis [E. Fernando M. Manullang, Norma Hanyalah
Makna, Grundnorm Malah Seperti Tuhan (Klaten dan Makassar: Nas Media, 2023)].
Maka itu, memberikan delik pemidanaan terhadap setiap tindakan yang dianggap
sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, akan memberikan
kesempatan seseorang yang jadi Presiden atau Wakil Presiden menyalurkan hasrat
individualnya, dengan menggunakan kekuasaan konstitusional yang ada. Republik
kemudian seolah-olah menjadi propertinya.
Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara
lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
1) Bahwa King Louis kalau kita perhatikan, dia hidup di tahun 1600-an, dan apa
yang dikatakan oleh King Louis dari Perancis itu, itu semua sudah dirobohkan
setelah bangkitnya humanisme di masa Renaisans, dan itu dibantah terutama
oleh Immanuel Kant ketika hukum tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan, dan
oleh Immanuel Kant hukum justru berprinsip pada kebebasan. Kemudian di satu
abad berikutnya, seorang pemikir hukum yang kita sangat familiar namanya
Gustav Radbruch, malah seperti membantah, Hukum itu bukan bicara tentang
kebebasan, melainkan bicara tentang kepastian.
2) Ahli tidak ingin menerima bahwa dignity adalah hak dari seorang presiden atau
wakil presiden. JIka dignity itu adalah hak dari presiden dan wakil presiden,
berarti republik ini dalam perspektifnya barat adalah property-nya. Menurut ahli,
republik ini bukan properti mereka berdua (presiden dan wakil presiden).
Republik ini adalah milik kita bersama. Contohnya aturan tentang minum.
Semua orang boleh minum tetapi propertinya lihat dulu, jika minum di luar atau
di ruangan lain itu boleh minum, namun di ruang sidang tidak boleh minum. Jadi
memberikan hak sebuah dignity bagi presiden itu sama dengan memberikan dia
menjadikannya properti akan republik ini.
41
3) Kalau melihat hukum itu jangan formil saja, ada juga yang materiil. Jadi ada yang
disebut oleh Van Appeldoorn sebagai faktor yang juga tidak boleh diabaikan.
Faktor-faktor ini justru jadi semacam sumber terjadinya hukum. Artinya, kita bisa
menoleh kepada pernyataan seorang anggota fraksi dari partai yang meskipun
kemudian usulnya tidak diterima dan tidak diakomodasi. Meskipun demikian,
apa yang dikatakan di dalam naskah tersebut itu adalah factor dan adalah
sebuah fakta. Fakta yang menginginkan bahwa presiden itu justru bisa
diturunkan karena dia yang melakukan penghinaan, bukan rakyat. Sepanjang
ahli membaca naskah itu, tidak ada yang mengatakan rakyat menghina, yang
ada justru presiden menghina. Itu adalah sumber hukum yang secara materiil
patut dipertimbangkan.
4) Primus itu artinya the first and the next. Presiden bukan yang pertama dan
terakhir karena dia akan digantikan berikutnya.
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis yang
diterima Mahkamah tanggal 17 Juni 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut.
I. KETENTUAN KUHP 2023 DAN UU PENYESUAIAN PIDANA YANG
DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945
Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil
terhadap KUHP 2023 dan UU Penyesuaian Pidana, yang berketentuan sebagai
berikut:
Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2026
Pasal 102 KUHP 2023
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur
dengan Undang-Undang.
Pasal 218 KUHP 2023
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat
dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk
kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 219 KUHP 2023
42
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan
sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat
dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud
agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV.
Pasal 237 huruf a KUHP 2023
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan
bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan,
organisasi dan/ atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang
negara; atau
Pasal 256 KUHP 2023
Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang
berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum
atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori II.
Pasal 302 KUHP 2023
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar
seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau
berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.
Pasal 411 KUHP 2023
(1) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Pasal 433 ayat (3) KUHP 2023
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa
membela diri.
Pasal 434 ayat (2) KUHP 2023
(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
43
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum
atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.
Pasal 509 KUHP 2023
a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat
gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan
tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya;
b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang
sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya
ketentuan Pasal-Pasal a quo dengan alasan pada intinya sebagai berikut:
Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2026
Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kergugian akibat berlakunya pasal
102 berkenaan dengan pendelegasian pengaturan pidana mati, Pasal 218, 219, dan
220 berkenaan dengan penghinaan presiden/wakil Presiden, Pasal Pasal 237 huruf
a yang mengatur mengenai lambang negara, Pasal 256 terkait dengan delik yang
berkaitan dengan unjuk rasa, Pasal 302 terkait dengan delik penodaan agama,
Pasal 433 dan 434 berkaitan dengan pencemaran nama baik, serta Pasal 509
berkenaan dengan ketertiban administrasi peradilan.
Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut:
Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2026
Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
44
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
“...(7) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang memuat indikator
penilaian dan lembaga yang berwenang.”
3. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
5. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Atau
Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut hanya diterapkan
terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat
(mens rea) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban
umum.
6. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa
membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah
kenyataan.”;
8. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa
membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah
kenyataan.”;
9. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang
merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”;
10. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentag
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “Perbuatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa
46
membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah
kenyataan.”;
11. Menyatakan Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentag
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai: “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut
guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan
perbuatan tersebut untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau
merupakan penilaan, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.”;
12. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
13. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
II. KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a
quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil
Pasal-Pasal a quo.
47
B. PANDANGAN UMUM DPR RI
1. KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek can lstrafrecht voor
Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dari asas-asas
hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini
berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana
administratif, termasuk Peraturan Daerah. Perkembangan tersebut
berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu
perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan
pertanggungjawaban pidana (crïminal responsibility), dan perumusan
sanksi baik berupa penjatuhan pidana (punishment) maupun pemberian
tindakan (treatment). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang
terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia
dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan
sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke
dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis.
2. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan KUHP 2023. Pembentukan RUU
KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum
Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak
sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi
maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah
melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga,
organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar
sesuai dengan bidang keahliannya, namun KUHP 2023 yang disusun
tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum
pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana.
3. Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk
membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai
kepentingan. Jangka waktu yang panjang saat pembentukan KUHP 2023,
juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk
dalam tim pembentukan KUHP 2023. Selain itu, DPR bersama
pemerintah harus tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat, organisasi profesi,
praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya supaya
tetap sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan
48
tujuan pembaruan hukum pidana. Di sisi lain, materi hukum pidana
nasional yang termuat dalam KUHP 2023 juga harus mengatur
keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau
negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku
tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap
batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan
hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai
universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
4. Selanjutnya, terbitnya KUHP 2023 merupakan era baru hukum pidana di
Indonesia, yang mencerminkan bentuk demokratisasi dan modernisasi
hukum. Perubahan ini, upaya Indonesia guna memiliki sistem hukum
pidana yang berdaulat dan tidak lagi bergantung pada hukum warisan
kolonial.
5. Sebelum perubahan, KUHP yang berlaku sejak masa kolonial Belanda
menerapkan paradigma monistis, yang berakar hukum pidana kolonial.
Paradigma tersebut, didasarkan prinsip konkordansi, yaitu diadopsi
langsung dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk
konteks Hukum Indonesia pasca kemerdekaan.
6. KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/punishment)
sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya
sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban
atau reintegrasi pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma
kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (lex talionis), karena
cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik.
7. KUHP 2023 menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem
hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan
retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi
pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan
keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang-
undang ini.
8. Perubahan dimaksud, mencerminkan transformasi dari pemidanaan yang
berorientasi pembalasan, menjadi pemidanaan lebih utilitarian, yang
menekankan manfaat daripada hukuman semata. Salah satu perubahan
paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi
49
perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP
2023 mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian
antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman
hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan
penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga
mengurangi beban sistem.
9. Paradigma baru yang diterapkan didalam KUHP 2023, menghendaki
Aparat Penegak Hukum memprioritaskan pemulihan korban, dan
rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat
penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa
pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai
upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan perubahan tersebut, KUHP
2023 diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum pidana di
Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal.
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
I.
Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 240 dan 241 KUHP 2023
mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan Lembaga
Negara, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023 ini ditujukan untuk
membedakan kritik konstruktif dan penghinaan (serangan
kehormatan) terhadap Pemerintah dan lembaga negara. Delik ini
termasuk diantara delik yang menggunakan pendekatan “ultimum
remedium”, artinya pendekatan dalam hukum pidana Indonesia
yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (last
resort), bukan utama, dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat
dilihat dalam rumusan unsur pidananya yang menganut
pengaturan delik aduan (klachtdelict), artinya tidak memungkinkan
penerapan “total enforcement concept”. Perbuatan baru dapat
diproses secara hukum apabila terdapat aduan dari korban secara
langsung, yang dalam konteks ini pemerintah atau suatu lembaga
negara. "Pemerintah" dalam hal ini adalah Presiden Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.
Sementara "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan
50
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
(Muladi dan Diah Sulistyani, Catatan Empat Dekade Perjuangan
Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-
2020), Universitas Semarang Press, hlm 63).
2. Bahwa pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal
tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan efek pencegahan
“deterrent effect” terhadap terjadinya tindak pidana ke depan dan
bukan sebaliknya untuk tujuan penghukuman. Rumusan delik
yang bersifat delik aduan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi
citra kerasnya hukum pidana.
3. Bahwa rumusan delik Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023
merupakan jenis delik yang pidana pokoknya diancamkan secara
alternatif, sehingga dalam penjatuhan pidananya, hakim akan lebih
mengutamakan penjatuhan pokok yang lebih ringan. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 57 KUHP 2023, bahwa:
“Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara
alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih
diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat
menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”.
Hal ini berarti apabila perkara ini diproses secara hukum karena
adanya aduan dari korban, maka hakim akan lebih mengutamakan
penjatuhan pidana denda terhadap pelaku.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 KUHP 2023, pelaku tindak pidana
ini masih berpeluang hanya dijatuhi pidana pengawasan, berikut
isi ketentuan Pasal 75 KUHP 2023:
“Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi
pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal
54 dan Pasal 70”.
Pendekatan non-custodial ini berfokus pada rehabilitasi dan
reintegrasi sosial, dengan syarat terpidana tidak melakukan tindak
pidana baru (syarat umum) dan mematuhi kewajiban tertentu
(syarat khusus) selama masa percobaan.
5. Bahwa rumusan Pasal 240 dan pasal 241 KUHP 2023 telah
disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-
51
022/PUU-IV/2006 untuk membatasi ruang interpretasi aparat
penegak hukum. Salah satunya dalam pertimbangan MK
dikatakan sebagai berikut:
“delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa
atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya,
memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas
dasar pengaduan (bij klacht).
(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, hlm
60.)
6. Bahwa Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 240 dan
241 KUHP 2023 terkait penghinaan pemerintah atau lembaga
negara telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 013-022/PUU-IV/2006. Perubahan ini mengubah delik dari
delik biasa menjadi delik aduan dan membatasi subjek
penghinaan, sehingga tidak lagi menimbulkan "pasal karet" dan
menjamin kebebasan berpendapat.
7. Bahwa menurut konsep Res judicata, norma yang telah dibatalkan
tidak dapat dihidupkan kembali dalam bentuk yang identik. Namun
doktrin ini tidak melarang pembentuk undang-undang untuk
mengatur materi yang sama dengan konstruksi yang berbeda dan
dengan inkonstitusionalitas norma yang telah diperbaiki. Hal ini
merupakan bentuk open future doctrine, yakni keyakinan bahwa
konstitusi tidak membekukan kewenangan legislatif untuk
selamanya, melainkan hanya menuntut agar kewenangan itu
dilaksanakan secara konstitusional.
8. Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan Nomor 100/PUU-
XI/2013, pernah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang
dapat kembali mengatur materi yang pernah dibatalkan selama ia
memperbaiki aspek-aspek yang menjadi alasan pembatalan. Yang
dilarang adalah pengundangan ulang norma yang identik tanpa
perbaikan konstitusional apa pun (verbatim re-enactment). Pasal
237 huruf c KUHP 2023 adalah norma baru yang dibangun di atas
pelajaran dari pembatalan sebelumnya.
9. Bahwa pembatalan Pasal 154–155 KUHP Lama antara lain karena
frasa "perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan"
52
dianggap terlampau luas dan tidak dapat diprediksi. Pembentuk
KUHP 2023 merespons dengan dua instrumen: pertama,
penyempitan cakupan norma pada penghinaan yang bersifat nyata
terhadap pemerintah yang sah sebagai institusi; kedua,
Penjelasan Pasal yang menegaskan bahwa kritik terhadap
kebijakan dan tindakan pemerintah dalam kapasitas resminya
tidak masuk dalam ruang lingkup delik. Warga negara yang
membaca norma ini beserta penjelasannya memiliki panduan yang
memadai untuk membedakan ekspresi yang aman dari ekspresi
yang berisiko.
10. Bahwa Pasal 154–155 KUHP Lama gagal pada uji proporsionalitas
karena tidak membedakan gradasi kesalahan dan menetapkan
ancaman pidana yang tidak seimbang dengan bobot perbuatan.
Pasal 237 huruf c KUHP 2023 memperbaiki defek ini: ancaman
pidana dibatasi dan tersedia alternatif denda, menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan prinsip
ultima ratio dan proporsionalitas pidana.
11. Bahwa Pasal 237 huruf c KUHP 2023 mengecualikan kritik
kebijakan secara eksplisit artinya ruang ekspresi politik yang sah
tetap terbuka lebar, dan hanya segmen ekspresi yang paling
destruktif terhadap institusi negara yang dibatasi. Chilling effect
yang dikhawatirkan Pemohon tidak akan terjadi apabila norma ini
ditafsirkan secara konsisten dengan penjelasannya.
12. Bahwa terdapat praktik berbagai negara dengan sistem hukum
demokratis
menunjukkan
bahwa pembatalan
norma
oleh
mahkamah konstitusi tidak serta-merta menghalangi pembentuk
undang-undang untuk kembali mengatur materi yang sama
dengan konstruksi yang diperbaiki, antara lain:
a. Pertama,
di
Jerman,
Mahkamah
Konstitusi
Federal
(Bundesverfassungsgericht)
dalam
berbagai
putusannya,
antara lain dalam perkara Mephisto (1971) dan Lüth (1958)
mengembangkan
doktrin
bahwa
Verfassungswidrigkeit
(inkonstitusionalitas) melekat pada formulasi norma yang cacat,
bukan pada materi pengaturannya. Pembentuk undang-undang
53
Jerman berulang kali merevisi norma yang dibatalkan dengan
memperbaiki
defek
konstitusionalnya,
dan
Bundesverfassungsgericht mengakui validitas norma hasil
revisi tersebut sejauh defek telah diperbaiki.
b. Kedua, di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
dalam perkara S v. Manamela, (2000) (3) SA 1 (CC),
menegaskan bahwa pembatalan norma tidak menciptakan
legislative estoppel yakni kondisi di mana pembentuk undang-
undang dilarang untuk selamanya mengatur materi serupa.
Yang dilarang adalah mengulangi identically unconstitutional
provisions; yang diizinkan adalah merumuskan norma yang
secara substantif berbeda dengan memperbaiki aspek yang
menyebabkan pembatalan.
c. Dalam praktik konstitusional Afrika Selatan, Mahkamah
Konstitusi menegaskan bahwa tidak terdapat konsep legislative
estoppel yang bersifat permanen terhadap lembaga legislatif.
Artinya, ketika suatu ketentuan undang-undang dinyatakan
inkonstitusional oleh pengadilan, hal tersebut tidak berarti
bahwa parlemen selamanya dilarang mengatur materi yang
sama. Parlemen tetap memiliki kewenangan konstitusional
untuk membentuk undang-undang, sepanjang tidak mengulangi
norma yang identik dengan ketentuan yang sebelumnya telah
dinyatakan inkonstitusional. Yang dilarang adalah pengulangan
kesalahan yang sama, yaitu merumuskan kembali ketentuan
yang secara substansi tetap mengandung cacat konstitusional.
Sebaliknya, legislatif justru diharapkan melakukan perbaikan
norma dengan merumuskan ketentuan baru yang berbeda
secara substantif dan memperbaiki aspek yang sebelumnya
menjadi penyebab inkonstitusionalitas, sehingga selaras
dengan konstitusi. Prinsip ini terlihat, antara lain, dalam perkara
S v Manamela yang berkaitan dengan penerapan reverse onus
atau beban pembuktian terbalik dalam hukum pidana. Dalam
putusan
tersebut,
Mahkamah
menyoroti
pentingnya
menyeimbangkan
perlindungan
hak
tersangka
dengan
54
kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Ketentuan
yang membebankan kewajiban pembuktian kepada terdakwa
secara terlalu luas dan tidak proporsional dinilai bertentangan
dengan konstitusi dan karena itu dibatalkan. Namun demikian,
Mahkamah
tetap
menegaskan
bahwa
legislatif
dapat
merumuskan kembali pengaturan hukum pidana mengenai hal
tersebut, sepanjang ketentuan baru yang dibuat tidak lagi
melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi yang sama.
13. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP 2023 bukan ditujukan
sebagai upaya represif. Dengan dibedakannya antara kritik
dengan penghinaan maka tetap terjamin kebebasan berekspresi.
Hal ini menunjukkan orientasi kebijakan pemidanaan yang
proporsional dan selaras dengan prinsip negara hukum yang
demokratis.
II.
Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan
Pasal 220 KUHP 2023 mengenai penghinaan Presiden/Wakil
Presiden, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
1. Bahwa penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil
formulasi menjadi norma penyerangan harkat dan martabat
presiden dan wakil presiden yang dirumuskan dalam Pasal 218
dan Pasal 219 KUHP 2023. Sebelumnya, penghinaan presiden
diatur secara eksplisit dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 KUHP lama, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan MK No. 13-22/PUU-IV/2006. Secara
historis, Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama tersebut
merupakan warisan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda yang
berasal dari pasal tentang lese majeste untuk melindungi Ratu
Belanda. Dengan demikian, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem
ketatanegaraan Indonesia saat ini, yaitu Indonesia merupakan
negara republik dengan sistem pemerintahaan presidensiil.
(Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2019)
55
2. Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
MK
No.
013-022/PUU-IV/2006,
dalam
pertimbangannya
menyatakan sebagai berikut:
“Mahkamah tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan
kembali sepanjang dirumuskan dengan memenuhi prinsip
kepastian hukum dan demokrasi. Mahkamah secara eksplisit
menyatakan “Perlindungan terhadap martabat Presiden
sebagai kepala negara tetap dimungkinkan sepanjang
dirumuskan secara proporsional dan tidak menghambat
kebebasan berpendapat.”
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan jika
pembentuk undang-undang memiliki ruang konstitusional untuk
merumuskan kembali norma tersebut dengan rumusan baru.
Berbeda dengan ketentuan lama. KUHP 2023 sebagai KUHP baru
secara tegas menjadikan delik ini sebagai delik aduan absolut
dalam Pasal 218 dan 219 KUHP 2023. Perubahan ini
menunjukkan bahwa perlindungan tidak lagi bersifat represif
negara, melainkan sepenuhnya bergantung pada kehendak
pribadi Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa
dirugikan. Hal ini justru menempatkan Presiden/Wapres setara
dengan warga negara lain dalam hukum penghinaan yang pada
prinsipnya juga merupakan delik aduan.
3. Bahwa merujuk Risalah Rapat Tim Perumus dengan Pemerintah
tanggal 16 Januari 2008, terkait perumusan Pasal 218 dan 219
KUHP 2023 terdapat fakta pembahasan sebagai berikut:
PEMERINTAH (Prof. ENNY. N):
Ya ini masih terkait dengan presiden semua ini Pak. ini Pasal 263.
263 ini berkaitan dengan keputusan MK Pak. jadi keputusan MK
penghinaan terhadap presiden telah dibatalkan MK untuk Pasal
134, 136 dan 137. Disini kemudian kami reformulasi Pak dengan
penambahan ayat yang di 263 ini sebetulnya adalah Pasal 134
ayat (1)-nya “Bahwa setiap orang yang dimuka umum menghina
presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.
Ini nanti ancaman kita perbaiki. Kalau dalam KUHP lama itu 6
tahun atau denda, kemudian ayat (2) ini yang baru Pimpinan yang
56
baru. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan
umum demi kebenaran atau pembelaan diri.
Jadi ini dalam rangka perlindungan kepentingan umum atau
kemudian menyampaikan fakta-fakta yang benar yang memang
semuanya ini keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara.
jadi ini yang kami coba rumuskan dengan reformulasi yang terkait
dengan ayat (2) tersebut sebenarnya bentuk dari pembatasan ya,
sehingga bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari ayat (1)-
nya, jika ada kriteria demi kepentingan umum, demi kebenaran
atau pembelaan diri. Jadi itu berarti kritik tidak berarti harus
dipidana karena itu menyangkut presiden dan wakil presiden yang
itu berkaitan dengan kepentingan umum atau demi kebenaran
atau pembelaan diri. Itu kurang lebih 263 yang kami reformulasi.
Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Ya kalau saya tidak salah dulu 263 ini sama dengan 264. Bukan
sama berkaitan dengan 264 kan pasal penghinaan semuanya itu
yak an? 263 dan 264. Kalau saya tidak salah dulu yang kita
diskusikan dari dulu itu adalah kita minta pemerintah membuat
rumusan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Menghina
begitu loh. Inikan menghina presiden. Tidak merupakan
penghinaan, jika perbuatan. Kita dulu saya ingat dulu kita setuju
ini, tapi yang penting dibikin rumusan yang lebih pasti apa yang
dimaksudkan dengan penghinaan termasuk Pasal 264 juga, hanya
disebutkan disitu penyiaran, mempertunjukan, menempelkan
tulisan, sehingga terdengar oleh ini yang berisi penghinaan kan
begitu. Yang kita minta itu apa yang dimaksudkan penghinaan
disini ya. ada tidak dipasal definisi ada tidak? Di Pasal 197 ada
tidak? Kalau bisa mulai dulu bahas perbab ini dengan pasal
penghinaan presiden adalah tindakan ini-ini begitu loh. Apabila
dilakukan ini-ini, jangan dimasukan kepenjelasan. Jangan nanti
perasaan subjektif penegak hokum ini dianggap penghinaan,
padahal bukan. Lalu presiden juga ‘saya merasa tidak dihina” ah
57
coba bayangkan. Ya maksud saya penjelasan itu masuk dibatang
tubuh ya kan Pak Taufik.
PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):
Disini ada anu Pak Ketua, Pasal 540 yang baru itu kita
merumuskannya
memang
ada
beberapa
jenis
tentang
penghinaan. Kalau mulai orang biasa mulai dari pencemaran, lalu
ada fitnah, lalu ada penghinaan ringan, ada pengaduan fitnah, ada
persangkaan palsu, lalu ada pencemaran orang mati. Jadi kita
punya bermacam-macam. Mungkin yang membedakan presiden
ini adalah ini karena presiden karena dipilih oleh seluruh Bangsa
Indonesia, dipilih rakyat. Beda ya Pak ya?
KETUA RAPAT:
Berartikan jenis tindak pidananya sama, hanya ya perbuatannya
sama karena kalau itu dilakukan terhadap presiden dan wakil
presiden, maka hukumannya seperti ini ya. Oke ya? jadi pasal
tentang penghinaan itu sudah ada?
PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):
Bab 19 Tindak Pidana Penghinaan. Pasal 540 sampai dengan
550.
KETUA RAPAT:
Oke-oke supaya kita punya pemahaman yang sama saja.
PEMERINTAH (Prof. ENNY. N):
Dia ayat (2)-nya Pak
KETUA RAPAT:
Sama dulu juga diskusi kita di Puncak ini dulu saya mimpin waktu
itu, saya bilang ke pemerintah supaya disusun ulang ini soal
penghinaan ini apa. Pasal 26 itukan hanya menyangkut alat atau
desiminasi kan begitu. ini-ini, tapi tindakan menempel tulisan
itukan bukan tindakan penghinaan begitu loh. Isinya apanya yang
dinilai begitu maksudnya begitu Bu ya? yang penting kita sudah
58
punya pemahaman yang sama kalau penghinaan yang kita
maksudkan dalam tindak pidana penghinaan itu dilakukan
terhadap presiden itu kena Pasal 263 ya. oke?
F-PD (ERMA SURYANI RANIK):
Ketua, di Pasal 263 ayat (2) selain kepentingan umum dan
pembelaan diri itu ada frasa “demi kebenaran”, lalu kemudian
kalau kita bandingkan dengan 540 bab 9 itu tidak ada demi
kebenaran itu. nah maksud ayat (2) inikan direformulasi supaya
kritik kemudian tidak menjadi suatu tindak pidana, tidak menjadi
represif, tapi maksud frasa “demi kebenaran” ini apa? Mohon
penjelasan ini karena claim kebenaran inikan bisa juga sepihak
ya?
PEMERINTAH (Prof. ENNY. N):
Pada waktu diskusi sebenarnya menyangkut fakta-fakta yang
memang diyakini itu benar karena inikan sebenarnya konteknya
adalah menyangkut penyelenggaraan negara sebenarnya ini.
orang kritik seperti itu loh. Contohnya apa ya? ya pokoknya terkait
dengan kebijakan dalam penyelenggaraan negara. kalau itu
diyakini sebuah kebenaran, kan pasti diuji kebenaran itu dalam
proses peradilan. Kalau itu kemudian teruji benar adanya ya tidak
kena pasal diayat (1)-nya begitu Pak, jadi ada pembatasan. Jadi
intinya tidak boleh kritik yang membangun demi kepentingan
negara ini, demi kepentingan penyelenggaraan negara lebih baik
itu kemudian masuk didalam apa namanya ancaman. Itukan yang
menyebabkan MK membatalkan 134 yang dulu itu, makanya kita
beri pembatasan. Jadi sifat melawan hukum ini bisa hilang dengan
demikian. Jadi itu kurang lebih pada waktu diskusi kemarin.
F-PD (ERMA SURYANI RANIK):
Pimpinan, saya minta itu bisa dimasukan didalam penjelasan
karena kalau tidak masuk dalam penjelasan agak riskan juga kalau
kita menyandingkan antara ayat 263 dengan 540 ini. Jadi ketika
kita menjelaskan kenapa ada masuk frasa “demi kebenaran” ini
59
kita tahu bahwa asalnya ini adalah untuk melindungi kritik terhadap
perintah itu supaya jelas untuk kita semua. Demikian Pimpinan.
PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):
Pimpinan, boleh berfikir ulang? Pertanyaan Ibu menjadi membuat
saya berfikir karenakan definisi kita, konsep tentang pidana itukan
sama disini dan disini pembelaannya tadi memang cuma dua.
Kepentingan umum dan pembelaan diri. Nah waktu itu memang
kita ingin mengatakan bahwa kritik it’s oke, tapi kritik itu dilakukan
untuk kepentingan umum juga. Banyak hal penghinaan itu,
walaupun yang dihinakan itu benar, saya ingat waktu itu di DPR
memberi contoh bagaimana kalau Bapak Ketua Panja disebutkan
keluar dari panti pijat. Ingat waktu itu ya? itukan bukan tindak
pidana. Oh dari spa, tapikan kemudian mencemarkan nama baik
begitukan? Jadi itu benar sebenarnya, tapi tetap dia mencemarkan
nama baik begitu. jadi saya pikir perlu didiskusikan juga apakah
demi kebenaran ini karena penghinaan biasa itu, walaupun itu
benar tetap bisa merupakan pencemaran ya. jadi kalau presiden
justru, walaupun benar itu penghinaan begitukan? Ya saya berfikir
mungkin perlu berfikir ulang, apakah demi kebenaran ini perlu,
walaupun faktanya benar keluar dari panti pijat. Ya benar
begitukan, tapi kenapa sih harus taruh apa namanya ditweetir
dikasih tahu seluruh Indonesia kan tidak perlu itu, nah seperti itu.
Jadi ya memang demi kebenaran jadi susah Pak.
KETUA RAPAT:
Jadi begini loh, inikan berkaitan dengan. Jadi standar umum
ketentuan tindak pidana tentang penghinaan itu sudah diatur
didalam Pasal 540 kan begitu. jadi kalau penghinaan itu dilakukan
terhadap presiden kan begitu Pasal 26 ini, maka dia hukumannya
akan seperti ini kan begitu. kemudian yang kedua, tentu kita batasi
disini sesuai dengan Keputusan MK ya, jadi bukan merupakan
penghinaan apabila apa yang dimaksudkan sebagai penghinaan
quote and quote itu dilakukan untuk kepentingan umum. Kalau
menurut saya dilakukan dalam rangka melaksanakan hak-hak
60
demokrasi begitu loh. Itu find. Itu tadi dia pulang dari panti pijat
sangat ngetweet dia presiden dari panti pijat so what. Memang
betul dari panti pijat dia. kenapa kita bilang itu penghinaan?
PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI):
Kalau untuk orang biasa itu penghinaan Pak. secara umum iya
Pak. penghinaan itu it’s not something untrue. Itu kalau kita baca
540 “setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan
orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena penjara”. Itu
walaupu it’s true pak.
KETUA RAPAT:
Kalau dia merupakan kebenaran itu bukan tindak pidana
penghinaan, bukan merupakan pencemaran begitu loh itu dibatasi.
Kalau saya membuat cerita misalnya presiden digambarkan
pulang dari panti pijat kan begitu, padahal dia tidak pernah datang
ke panti pijat, tapi dia merekayasa foto dia sebarluaskan. Inilah
penghinaan. Itulah pemfitnahan kan begitu Bu.
Berdasarkan risalah rapat tersbut, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Ketentuan a quo tidak menghilangkan kehidupan masyarakat
secara demokratis dikarenakan dalam formulasi delik tersebut
telah membedakan kritik dengan penyerangan harkat dan
martabat Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menghilangkan sifat represif negara; dan
c. Dikelompokkan sebagai delik aduan.
4. Bahwa Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 sebagai preseden yang relevan. DPR RI berpandangan
bahwa perujukan tersebut tidak tepat, karena terdapat perbedaan
substansial yang mendasar antara norma lama yang telah
dibatalkan dan norma baru yang kini dipersoalkan.
5. Norma lama bersifat delik umum yang dapat dituntut oleh siapa
pun, kapan pun, dan tanpa syarat pengaduan dari korban. Hal
61
inilah yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang
oleh aparat negara sehingga Mahkamah menyatakan norma
tersebut inkonstitusional. Norma baru dalam Pasal 218 KUHP
2023 telah mengakomodasi sepenuhnya ratio decidendi Putusan
tersebut dengan menghadirkan tiga perbedaan fundamental:
a. Sifat delik aduan. Penegakan hukum hanya dapat dijalankan
atas pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden
selaku korban, bukan atas inisiatif aparat negara. Mekanisme
ini secara struktural menutup pintu bagi penyalahgunaan pasal
ini sebagai alat represi;
b. Klausul pengecualian kepentingan umum. Pasal 218 ayat (2)
KUHP 2023 secara eksplisit mengecualikan ekspresi yang
berorientasi pada kepentingan publik dari ruang lingkup
pidana; dan
c. Unsur menyerang kehormatan yang bersifat personal. Tidak
setiap ekspresi negatif terhadap Presiden dapat dipidana;
hanya ekspresi yang secara nyata dan langsung menyerang
martabat pribadi yang masuk dalam cakupan norma ini.
6. Bahwa terkait pasal yang dibatalkan MK dalam KUHP
sebelumnya, meskipun MK menyatakan pasal-pasal penghinaan
presiden dalam KUHP lama inkonstitusional, alasannya bukan
semata karena "kabur", melainkan karena tidak adanya
mekanisme pengaduan (delik aduan) yang menyebabkan pasal
tersebut menjadi "delik biasa" sehingga rawan politisasi. Dalam
KUHP baru, Pasal 218 merupakan reformulasi norma penghinaan
Presiden yang sebelumnya dibatalkan MK, dengan perubahan
penting berupa delik aduan dan pengecualian kepentingan umum.
Dalam konstruksi normatif tidak relevan untuk menganalisis Pasal
218 KUHP 2023 dengan menggunakan preseden yang lahir dari
norma yang secara struktur berbeda.
7. Bahwa dalam pendekatan hukum tata negara, Presiden Republik
Indonesia menyandang dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan:
dimensi personal sebagai manusia yang memiliki martabat
inheren, dan dimensi institusional sebagai pemegang mandat
62
konstitusional tertinggi dalam sistem presidensial Indonesia
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adanya fungsi
utama yang diemban oleh presiden dan kedudukan presiden
sebagai subjek hukum publik dalam ranah tata negara tersebut
menunjukkan presiden sebagai simbol kedaulatan negara (state
sovereignty) dan menempatkan presiden sebagai tokoh sentral
dalam suatu negara, sehingga perlu mendapatkan perlindungan
khusus. Oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan Presiden
tidak semata-mata merupakan serangan terhadap individu yang
kebetulan menduduki jabatan tersebut, melainkan juga secara
potensial mendegradasi kewibawaan dan otoritas institusi negara
itu sendiri.
8. Selanjutnya. secara konstitusional, Presiden bukan sekadar
pejabat administratif, tetapi kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat secara langsung
melalui pemilihan umum. Serangan terhadap martabat Presiden
yang dilakukan secara publik berpotensi merusak legitimasi
pemerintahan dan stabilitas negara, sehingga perlindungan
hukum terhadap jabatan tersebut memiliki justifikasi konstitusional.
Dalam teori hukum tata negara, menurut Hans Kelsen, negara
merupakan suatu tatanan norma yang diwujudkan melalui organ-
organ negara sebagai pelaksana fungsi normatif termasuk
Presiden/Wapres.
9. Bahwa ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023 pada
hakikatnya bukanlah norma yang memberikan perlindungan
personal kepada individu Presiden atau Wakil Presiden, melainkan
norma yang bertujuan menjaga kehormatan dan kewibawaan
institusi kepresidenan sebagai representasi negara. Dalam negara
hukum modern, perlindungan terhadap simbol dan institusi negara
merupakan
praktik
yang
lazim
dan
memiliki
legitimasi
konstitusional. Bahwa perlindungan semacam ini juga diterapkan
bagi kepala negara sahabat. Berdasarkan kesamaan rasio
kebijakan kriminal maka perbuatan yang dilarang dilakukan
terhadap kepala negara sahabat, juga secara rasional juga
63
sewajarnya dilarang pula untuk dilakukan terhadap kepala negara
sendiri.
10. Presiden dan wakil presiden sebagai subjek hukum tata negara
adalah pribadi yang menjadi subjek hukum karena bertindak
sebagai pemangku jabatan hukum (ambtsdrager). Oleh karena itu,
pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia bukan semata-mata individu privat,
melainkan
pemegang
jabatan
konstitusional
yang
merepresentasikan negara. Serangan terhadap kehormatan atau
harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diartikan sebagai serangan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan kewibawaan negara yang dapat menimbulkan
dignitary
harms
yang
merusak
legitimasi
dan
stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlindungan
terhadap martabat institusi merupakan bagian integral dari
perlindungan terhadap tatanan negara itu sendiri.
11. Ketua Tim Perumus KUHP Nasional, Prof. Muladi berpendapat
bahwa ketentuan mengenai penyerangan harkat dan martabat
Presiden dan Wakil Presiden masih tetap diperlukan dengan
menyesuaikan penjelasan dari pasal dimaksud. Perbedaan
mendasar ketentuan ini dengan penghinaan Presiden dan Wakil
Presiden dalam KUHP sebelumnya adalah dengan memperjelas
rumusan bahwa perbuatan yang dipidana adalah tindakan
merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk menista dengan surat, memfitnah,
dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada
hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek
moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM.
Sehingga kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan
pemerintah tidak termasuk dalam tindak pidana ini. Selain itu,
perubahan mendasar tindak pidana ini adalah dengan mengubah
tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan yang dilakukan
secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 220
KUHP 2023).
64
12. Bahwa perlindungan kepentingan negara yang menjelma dalam
harkat dan martabat presiden ini juga dilakukan di beberapa
negara, seperti Jerman. Negara Jerman melindungi harkat dan
martabat
presiden
dalam
Deutsches
Strafgesetzbuch.
Berdasarkan Deutsches Strafgesetzbuch, Jerman memberikan
perlindungan lebih pada presiden dari tindak pidana penyerangan
martabat terhadap diri presiden sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi. Upaya pelaksanaan pidana pada tindak pidana ini hanya
dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan presiden. Ini
menunjukkan Jerman menempatkan martabat presiden sebagai
kepentingan yang perlu dilindungi terkait dengan fungsi dan
jabatan yang dilaksanakan presiden.
13. Berdasarkan perbandingan hukum tersebut, norma penyerangan
harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum
berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara.
Upaya perlindungan diperlukan agar tetap berfungsinya negara
sebagai
organisasi
kekuasaan
dan
menjamin
stabilitas
pemerintahan. Ini akan berimplikasi pada penyerangan harkat dan
martabat
presiden
sebagai
kepala
negara
dan
kepala
pemerintahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan
kekuasaan negara, sehingga perlu mendapat pengaturan yang
lebih tegas dan jelas.
14. Selanjutnya dari perspektif kebebasan berekspresi, Kebebasan
berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dalam
pelaksanaannya tentu menimbulkan pula kewajiban untuk
menghormati hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah
diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, bahwa
hak atas kebebasan berpendapat menimbulkan kewajiban dan
tanggug jawab khusus. Sehingga dalam pelaksanaanya Negara
dapat melakukan pembatasan sepanjang bertujuan untuk:
a. menghormati hak atau nama baik orang lain; dan
65
b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau
kesehatan atau moral umum. Sehingga kembalinya delik
penghinaan Presiden/Wakil Presiden adalah hal yang perlu
sepanjang dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara
kebebasan berekspresi sebagai hak dan tanggung jawab
sosial sebagai kewajiban.
15. Bahwa perbuatan menghina orang lain bagi masyarakat Indonesia
yang menjunjung adat ketimuran dianggap sebagai perbuatan
yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma. Dalam buku
anotasi KUHP Nasional karya Eddy O.S. Hiariej dan Topo
Santoso, disebutkan bahwa penghinaan adalah rechtsdelicten
atau felonies atau mala in se dan bukan wetsdelicten atau
mesdemeanors atau mala prohibita. Artinya, penghinaan adalah
sesuatu yang dari asal sudah merupakan kejahatan karena
berkaitan dengan moral. Dengan demikian, pembentuk undang-
undang tetap memasukannya dalam ranah hukum pidana
mengingat sifat asal perbuatannya sebagai kejahatan.
16. Bahwa kritikan dan hinaan adalah dua hal yang berbeda. Pasal ini
seringkali
menimbulkan
kekhawatiran
akan
tindakan
pembungkaman kritik terhadap pihak-pihak yang berseberangan
dengan penguasa. Namun, jika dicermati lebih jauh, pasal ini justru
membedakan dengan jelas antara kritikan dan hinaan. Pasal 218
ayat (2) UU 1/2023 memberikan perlindungan bagi siapa pun yang
akan melayangkan kritikan. Frasa “dilakukan untuk kepentingan
umum”
dimaksudkan
untuk
melindungi
siapa
pun
yang
menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda dengan
kebijakan Presiden/Wakil Presiden melalui hak berekspresi dan
hak berdemokrasi. Kepentingan masyarakat yang disampaikan
melalui unjuk rasa, kritik atau perbedaan pendapat terhadap
kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam penghinaan.
17. Dalam teori kriminalisasi yang diterima secara luas, suatu
perbuatan layak diangkat sebagai tindak pidana apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut: (i) perbuatan tersebut merugikan
kepentingan hukum yang diakui (legal interest); (ii) kerugian yang
66
ditimbulkan cukup serius sehingga memerlukan respons pidana;
dan (iii) tidak terdapat instrumen hukum lain yang lebih efektif dan
proporsional. Ketiga syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif
dalam konteks Pasal 218 KUHP 2023.
18. Kepentingan hukum yang dilindungi mencakup dua hal yang tidak
dapat dipisahkan: pertama, kehormatan manusia sebagai nilai
yang melekat (inherent dignity) pada setiap individu, termasuk
pejabat negara; dan kedua, kewibawaan institusi konstitusional
yang menjadi prasyarat bagi berjalannya fungsi-fungsi negara
secara efektif dan legitimate. Kriminalisasi penghinaan terhadap
Presiden memiliki rasionalitas hukum yang jelas, terukur, dan
proporsional.
19. Dalam praktik hukum internasional, sejumlah negara tetap
mempertahankan norma hukum yang memberikan perlindungan
terhadap kehormatan kepala negara atau simbol negara sebagai
bagian dari upaya menjaga stabilitas institusi konstitusional.
Sebagai perbandingan, Thailand melalui Pasal 112 Thai Criminal
Code mengatur bahwa setiap orang yang mencemarkan nama
baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, pewaris tahta, atau
wali raja dapat dipidana penjara antara 3 sampai 15 tahun.
Ketentuan ini dikenal sebagai lèse-majesté law yang memberikan
perlindungan khusus terhadap institusi monarki sebagai simbol
negara. Dibandingkan dengan ketentuan tersebut, pengaturan
dalam Pasal 218 KUHP Indonesia jauh lebih moderat karena
bersifat delik aduan serta memberikan pengecualian terhadap
kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum.
20. Bahwa yang membedakan antara norma yang demokratis dan
norma yang otoriter bukanlah ada atau tidaknya perlindungan
serupa, melainkan desain normatifnya, apakah norma tersebut
disertai pembatasan yang ketat, sifat delik aduan, klausul
pengecualian kepentingan umum, dan jaminan proporsionalitas.
Pasal 218 KUHP 2023 memenuhi seluruh kriteria tersebut.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kepala negara
67
merupakan bagian dari tradisi hukum pidana yang diakui luas
dalam sistem hukum demokratis.
21. Bahwa penghapusan Pasal 218 KUHP 2023 bukan sekadar
persoalan teknis legislasi. Penghapusan norma ini justru
berpotensi menimbulkan sejumlah risiko konstitusional yang serius
bagi keberlangsungan demokrasi yang bermartabat, antara lain:
a. normalisasi penghinaan terhadap kepala negara yang secara
bertahap
akan
mendegradasi
kewibawaan
institusi
konstitusional;
b. penurunan kualitas diskursus publik akibat terkikisnya etika
konstitusional
(constitutional
civility)
sebagai
fondasi
kehidupan demokratis; dan
c. kekosongan perlindungan hukum terhadap martabat pejabat
konstitusional tertinggi yang tidak dapat ditambal semata-mata
oleh pasal penghinaan umum.
22. Bahwa turunnya ancaman pidana penjara maksimal dari maksimal
6 (enam) tahun pada KUHP Lama menjadi maksimal 3 (tiga) tahun
pada KUHP 2023 juga merupakan suatu kemajuan yang signifikan
terhadap perlindungan hak berekspresi dan demokrasi. Dengan
diturunkannya ancaman maksimal tersebut maka upaya paksa
berupa penahanan tidak dapat dilakukan terhadap orang yang
nantinya menjadi tersangka. Apabila terjadi perbedaan persepsi
antara aparat penegak hukum dengan tersangka mengenai
apakah perbuatan tersangka termasuk kritikan atau penghinaan
maka tersangka tidak akan menerima perampasan kemerdekaan
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan ia telah
terbukti bersalah melakukan penghinaan dan dijatuhi pidana
penjara. Terakhir, dalam KUHP 2023, dinyatakan merupakan delik
aduan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 220 KUHP 2023.
Konsekuensinya, Presiden/Wakil Presiden yang merasa dihina
harus mengadukannya secara langsung agar dugaan tindak
pidana yang dilakukan terhadapnya dapat diproses. Adanya syarat
aduan membuat aparat penegak hukum yang ditengarai sering
dijadikan alat tekan oleh penguasa tidak bisa serta merta
68
memproses pihak-pihak yang bersebrangan dengan penguasa
tanpa adanya aduan langsung dari yang bersangkutan. Bahwa
dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 dimaksudkan
untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan Persiden dan/atau
Wakil Presiden, tanpa menghambat kebebasan berekspresi.
III.
Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 411 dan 412 KUHP 2023
mengenai perzinaan mengandung norma yang kabur dan
multitafsir, serta dianggap Pemohon dapat memidanakan ranah
privat kehidupan warga negara, DPR RI memberi keterangan
sebagai berikut:
1. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini
menegaskan secara eksplisit bahwa dasar filosofis dan
konstitusional negara Indonesia adalah berdasarkan nilai
ketuhanan,
dengan
demikian
seluruh
pembentukan
dan
pelaksanaan hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai
moral dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat. Prinsip
tersebut menekankan bahwa negara Indonesia bukanlah negara
yang memisahkan secara mutlak antara agama dan hukum,
melainkan negara yang menempatkan dimensi agama sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam tata hukum dan kehidupan
berbangsa. Dengan demikian diaturnya Pasal 411 ayat (1) dan
ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan
salah satu bentuk manifestasi dari kewajiban negara untuk
menjaga ketertiban moral publik yang berakar dari nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa.
2. Bahwa Pasal a quo tidak dapat dipandang sebagai instrumen
diskriminatif serta mengkriminalisasi hubungan di luar perkawinan,
melainkan harus dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur
suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum
serta tidak berlandaskan nilai-nilai agama yang menjadi dasar
pembentukan sistem hukum nasional. Selain itu, dengan
dirumuskannya Pasal a quo sebagai delik aduan absolut,
pembentuk
undang-undang
telah
menunjukkan
adanya
69
pembatasan
yang
proporsional
dan
kehati-hatian
dalam
penggunaan hukum pidana. Dengan demikian dalil Para Pemohon
yang menyatakan bahwa negara telah menciptakan hambatan
hukum terhadap warga negara untuk mengakses hak perkawinan
yang sah sehingga terjadinya diskriminasi, serta kriminalisasi
terhadap hubungan di luar perkawinan merupakan dalil yang tidak
tepat dan tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa sebelum diatur pada KUHP 2023, Pasal terkait perzinaan
sebelumnya telah diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama yaitu:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak
(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku
baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak,
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa
yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku
baginya
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku
pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan
permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena
alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam
sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah
meja dan tempat tidur menjadi tetap.
4. Bahwa KUHP Lama yang merupakan produk hukum pemerintah
kolonial Hindia Belanda, pada hakikatnya dipengaruhi dengan
pembentukan norma hukum di benua Eropa dan tidak
mencerminkan
kondisi
masyarakat
di
Indonesia
yang
mencerminkan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara
masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pasal 284
KUHP Lama hanya terbatas mengatur pidana terhadap perbuatan
overspel (pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan), sehingga
70
ruang lingkup aturannya kecil dan tidak mencerminkan konsep
zina menurut nilai-nilai agama dan hukum yang berkembang di
masyarakat indonesia.
5. Bahwa pembaruan KUHP merupakan langkah negara untuk
melakukan “dekolonisasi” dalam bentuk “rekodifikasi” agar selaras
dengan karakter bangsa Indonesia. Mengutip pernyataan Prof.
Oemar Senoadji yang mengemukakan sekitar kejahatan terhadap
kesusilaan dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu,
seharusnyalah unsur-unsur agama memegang peranannya.
Dengan demikian perumusan kembali norma kesusilaan dilakukan
untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai agama serta
hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.
6. Bahwa Pasal a quo telah dirumuskan secara jelas oleh pembentuk
undang-undang mengenai jenis perbuatan yang dilarang, subjek
hukum, batasan hubungan hukum, mekanisme pengaduan, syarat
penuntutan. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum tidak
mensyaratkan norma merinci seluruh kemungkinan keadaan
faktual, melainkan cukup memberikan batasan yang jelas
mengenai unsur perbuatan yang dapat dipidana. Norma a quo
telah memenuhi asas lex certa, lex scripta, dan lex stricta sebagai
prinsip fundamental hukum pidana.
7. Bahwa Pasal a quo bukanlah merupakan intervensi negara
kepada
kehidupan
pribadi
sehingga
melanggar
privasi
sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Norma a quo justru
dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses
apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung
dirugikan menurut hukum, dalam hal ini suami/istri bagi yang telah
terikat perkawinan yang sah dan orang tua/anak yang belum
terikat perkawinan. Dengan konstruksi demikian, negara tidak
secara aktif melakukan intervensi terhadap kehidupan privat warga
negara, melainkan hanya menyediakan mekanisme perlindungan
hukum bagi pihak yang haknya dilanggar dalam hubungan
keluarga atau perkawinan.
71
8. Berkaitan dengan isu tentang pengaduan dalam perzinaan
tersebut DPR RI menyampaikan kutipan risalah pembahasan
sebagai berikut:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Y. AMBEG PARAMARTA):
... dalam Pasal 417 didalam ... dihalaman 88, halamannya 88
bagian ke-4 perzinahan Pasal 417. Ayat (1). “Setiap orang yang
melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau
istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling
lama 1 tahun atau denda kategori ...”. Ayat (2). “Tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak”. Ada
alternatif ayat (2), alternatif pada tanggal 29 Agustus penambahan
kata-kata ..., sehingga berbunyi “Tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas
pengaduan suami, istri, orang tua atau anak”. Ayat (3). “ Terhadap
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan
Pasal 30. Ayat (4). “Pengaduan dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan di sidang pengadilan .... Demikian reformulasi yang
telah dirumuskan oleh pemerintah. Terkait ayat (2) kami mohonkan
barangkali kita bisa mengambil yang diperlukan apakah alternatif
ini dapat diambil atau ... Demikian Ketua.
...
FPG (AHMAD ZACKY SIRADJ):
Pemufakatan itu hadir sebagai sebuah perjanjian. Pernikahan itu
hadir sebagai perjanjian ... dan hukum ini lebih ... kalau istilahnya
Pak Muladi itu berdasarkan ...itu disebutkannya ... perjanjian luhur.
Jadi kalau misalnya terlalu lemah kita terhadap perzinahan, saya
kira adalah penodaan terhadap perjanjian ini. Nah ini saya kira
penting bagaimana agar terjaganya perjanjian ... tidak hanya
pengaduan dari istri, anak dan sebagainya, tapi secara hukum
perlu ada pemagaran, tapi tidak tahu saya bagaimaan rumusan ...
yang jelas bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang suci dan
luhur dan didalam al quran yang saya pahami itu sama dengan
72
perjanjian Tuhan dengan malaikat dan perjanjian para nabi dengan
para umatnya. Itu akan bisa ..., makanya perceraian tadi itu
disebutkan sesuatu yang dibenci oleh Allah istilahnya. Ini saya kira
nyata untuk umat agar menjaga kesucian dilain pihak berarti juga
dipihak lain perzinahan itu pengkhianatan terhadap perjanjian ini.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Sudah pukul 17.00 artinya kita sepakat bu ya? Pukul 17.00 kita
pending dulu, nanti kita masuk apa yang menjadi apa namanya ...
soal perzinahan ini saya kira kita juga termasuk didalam soal hidup
bersama dan pencabulan itu. Jadi kan bagian tadi disinggung
bahwa kita ingin menggunakan undang-undang ini sebagai alat
untuk social enggenering untuk membentuk masyarakat kedepan
sesuai dengan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai yang
disampaikan oleh Pak Nasir Djamil tadi, Pak Zacky Siradj dan
seterusnya. Jadi itu bahan diskusi kita. Kemudian setelah break
membuat perenungan, nanti kita masuk. Besok saya kira pagi Pak
ya? Ya besok biar kita bisa cepat larinya, nanti setengah hari Insya
Allah semua isu yang tersisa ini bisa kita selesaikan. Sepakat ya?
Besok kita pukul 10.00 sudah disini dan mudah-mudahan besok
kita bisa selesaikan agenda kita.
9. Bahwa dengan diaturnya Pasal a quo menjadi delik aduan absolut,
dimaksudkan untuk mempersempit ruang kriminalisasi terhadap
tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, norma a quo
menunjukkan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu
penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah
mekanisme sosial dan hukum lainnya tidak memadai.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan
perlindungan bukan hanya kepada individu, namun juga secara
eksplisit terdapat frasa “keluarga, kehormatan, dan martabat”.
Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa konstitusi
73
memandang keluarga sebagai suatu subjek yang memiliki nilai dan
kepentingan hukumnya tersendiri. Dengan demikian, perlindungan
konstitusional juga mencakup perlindungan terhadap relasi
kekeluargaan, nama baik, serta moral yang melekat pada
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Bahwa pada rumusan Pasal a quo, perbedaan subjek yang dapat
mengadukan tindak pidana antara orang yang terikat perkawinan
dan orang yang tidak terikat perkawinan ditujukan untuk
memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara tepat
kepada pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum
atau berdampak langsung terhadap tindak pidana tersebut, baik
atas keutuhan keluarga, kehormatan, serta martabat sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
12. Bahwa pembedaan subjek yang dapat mengadukan didasarkan
atas adanya perbedaan status hukum yang harus dilindungi oleh
Negara. Pengaduan yang dilakukan oleh Suami/Istri ditujukan
untuk memberikan perlindungan langsung terhadap keutuhan
rumah tangga, kehormatan, dan martabat pasangan yang secara
sah telah terikat dalam suatu hubungan yang sah. Sementara itu,
pengaduan yang dilakukan oleh Orang Tua atau anak bagi orang
yang tidak terikat perkawinan harus dipahami sebagai pengaduan
yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah dan
kepentingan langsung terhadap reputasi serta kehormatan
keluarga. Oleh karena itu, pemberian hak pengaduan kepada
pasangan yang sah serta orang tua/anak merupakan perlindungan
terhadap keluarga yang telah diakui dan dijamin oleh konstitusi.
13. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/PUU-X/2012 terdapat pertimbangan hukum sebagai
berikut:
“Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum
yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau
tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang
sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan
tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru
merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya
dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama
sedangkan
didapati
berbagai
perbedaan
juga
akan
74
menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian,
apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau
unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan”.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbedaan siapa saja
yang dapat melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam
Pasal a quo bukanlah tindakan yang menciptakan perlakuan
hukum yang tidak setara, melainkan pembedaan yang dilakukan
berdasarkan kondisi objektif yang berbeda, sehingga diperlakukan
juga secara berbeda demi tercapainya perlindungan hukum serta
kepastian hukum.
14. Bahwa adapun terkait dengan dalil Pemohon yang menganggap
bahwa Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 mengenai perzinaan diluar
nikah yang menurut Pemohon berpotensi memidanakan setiap
orang yang melakukan perkawinan beda agama maka hal tersebut
tidak dapat terlepas dari pengaturan yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU 1/1974)
sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Pada bagian penjelasan ayat tersebut, disebutkan bahwa
perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai
dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, UU
1/1974 menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing
terkait sahnya perkawinan.
16. Bahwa ketentuan terkait syarat sahnya perkawinan juga telah
beberapa kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
berbagai
Putusan
Mahkamah
Konstitusi.
Dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:
“[3.12.4] ... Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah
satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di
75
Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh
warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan
perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau
melanggar
peraturan
perundang-undangan.
Peraturan
perundangundangan mengenai perkawinan dibentuk untuk
mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara
dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU
1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara
seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan
dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan
ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum
masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat
menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir,
perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria
dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.
Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya
nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain
atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan
merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan
yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita
untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan
batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk
pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita
ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
[3.12.5] ... Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi
landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal
perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu
yang
menjadi wadah
kebersamaan
pribadi-pribadi
dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut
bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa
untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup
manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk
menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan
perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan
perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud
dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak
boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga
harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama
menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan
Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang
dilakukan oleh negara;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153].
17. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
76
“[3.21.2] Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur
perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya
terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian
meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum
internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan
tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi
beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka
umum yang merupakan ranah forum externum [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 532].
Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah
sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan
dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat
campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat
maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah
dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan
lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan
merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam
tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU
1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga
negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan
harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar
peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan
mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi
hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan
perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan
Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin
UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan
maksud
semata-mata
untuk
menjamin
pengakuan
dan
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis berdasarkan hukum.
Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur
tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai
menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal
ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau
organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan
harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan
oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan,
in casu larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka
agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau
organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh
individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
77
Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah telah pula mendengar
dan membaca keterangan Pihak Terkait MUI dan DDII serta Pihak
Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan
AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam
perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi
rujukan putusan a quo, Mahkamah juga telah menghadirkan
organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan
perkawinan dalam setiap agama. Organisasi yang diundang di
antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-
Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu
Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu
Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya
kebebasan
bagi
setiap
agama
untuk
mengkonsepsikan
perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut
Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan
perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran
negara
adalah
menindaklanjuti
hasil
penafsiran
yang
disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih
lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil
adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih
hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal
2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan
esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni
berkaitan
dengan
kewajiban
negara
untuk
menjamin
pelaksanaaan ajaran agama.
[3.21.3] Bahwa Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai
ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang
wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status
mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk
membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1
UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945
menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu,
yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah
adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU
1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan
yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU
1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah
perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh
negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal
sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo
negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan
karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-
masing agama dan kepercayaan.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor
bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka
78
perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2
ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun
menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan
kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat
(1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan
kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan
kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya
tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih,
menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29
ayat (2) UUD 1945”.
... Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud
perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan
yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut
Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda
agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran
yang
telah
dilakukan
oleh
lembaga
atau
organisasi
keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau
organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang
menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan,
kepentingan negara, in casu pemerintah, adalah mencatat
sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan
seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan,
status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b
UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang
dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan.
Tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal dalam
UU 23/2006, menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut
harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif
kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan
perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2
ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XX/2022, hlm. 627-630].
Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU 1/1974 dan penegasan
yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui berbagai
Putusan terkait dengan keabsahan perkawinan, pengaturan
mengenai sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum
masing-masing
agama,
Negara
hadir
untuk
menetapkan
parameter legalitas yang sejalan dengan peraturan perundang-
undangan serta berlandaskan nilai-nilai agama.
IV.
Bahwa terkait konstitusionalitas Pasal 102 KUHP 2023 mengenai
tata cara pelaksanaan pidana mati dan pendelegasiannya dalam
79
undang-undang khusus, DPR RI memberikan pandangan sebagai
berikut:
1. Bahwa KUHP 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan
yang berbeda secara fundamental dibandingkan rezim hukum
pidana sebelumnya. Pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi
diposisikan semata-mata sebagai pidana absolut yang bersifat
retributif, melainkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan
modern yang bersifat kondisional, evaluatif, dan berorientasi pada
perlindungan hak asasi manusia.
2. Bahwa konstruksi demikian mencerminkan perkembangan teori
pemidanaan
modern
yang
menekankan
pentingnya
individualisasi pidana (individualized sentencing) dan evaluasi
berkelanjutan terhadap tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief
menyatakan bahwa salah satu karakteristik prinsip individualisasi
pidana adalah pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan
keadaan
si
pelaku.
Hal
ini
berarti
harus
ada
kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana
(jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada
kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam
pelaksanaannya. Dalam perspektif ini, mekanisme penilaian
sebelum
pelaksanaan
pidana
mati
bukanlah
sumber
ketidakpastian
hukum,
melainkan
bentuk
perlindungan
konstitusional terhadap hak paling fundamental, yaitu hak untuk
hidup.
3. Bahwa perbedaan mendasar antara konsep hukuman mati dalam
KUHP lama dan KUHP 2023 yakni adanya perubahan sanksi
pidana utama menjadi pidana alternatif yang digunakan dengan
cara yang lebih humanis dan restoratif. Dalam KUHP lama, yang
berasal dari tradisi kolonial Belanda, hukuman mati ditetapkan
sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tercantum dalam
Pasal 10 huruf a KUHP, sejajar dengan pidana penjara dan
denda. Konsep ini menunjukkan filosofi pemidanaan klasik yang
menekankan aspek retributif absolut didasarkan pada prinsip lex
talionis, yang mendudukan hukuman mati sebagai balasan yang
80
setimpal atas suatu kejahatan serius untuk dapat mencapai
keadilan.
4. Bahwa penerapan pidana pidana mati dalam KUHP lama juga
bersifat definitif dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan
yang mendasarkan pada nilai kemanusian, setelah putusan
berkekuatan hukum tetap, kecuali melalui permohonan grasi
kepada Presiden yang sifatnya bergantung sepenuhnya pada
kebijaksanaan eksekutif.
5. Bahwa pengaturan pemidanaan mati dalam KUHP secara historis
tidak terlepas dari gagasan “Indonesian way” yang dicetuskan
oleh Prof. Muladi. Gagasan tersebut tertuang dalam Pasal 100
KUHP 2023 yang mencantumkan pidana mati bersyarat dengan
masa percobaan 10 tahun. Terpidana dapat lolos dari eksekusi
mati jika menunjukkan penyesalan, ada faktor yang meringankan,
atau ternyata peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu
penting. Lebih lanjut Prof. Muladi menyampaikan, RUU KUHP
juga mengubah kedudukan pidana mati dalam jenis-jenis
hukuman. Pidana mati tidak tercantum dalam stelsel pidana
pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang
selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati adalah
alternatif terakhir.
6. KUHP 2023 menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif
berdasarkan keyakinan bahwa sistem hukum nasional Indonesia
selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Perubahan ini
dibuat sebagai tanggapan atas perubahan dalam hukum
internasional yang semakin membatasi penerapan hukuman mati.
Menurut KUHP 2023, prinsip ultimum remedium menetapkan
hukuman mati sebagai upaya terakhir, yang hanya dapat
digunakan setelah mempertimbangkan alternatif pidana lain.
7. Bahwa KUHP 2023 secara khusus juga mengatur pelaksanaan
hukuman mati dengan menerapkan konsep “masa percobaan”.
Berdasarkan Pasal 100 KUHP 2023, pidana mati dilaksakan
setelah hakim menjatuhkan masa percobaan selama 10 (sepuluh)
tahun dengan pertimbangan rasa penyesalan terdakwa dan ada
81
harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam
tindak pidana.
8. Bahwa
jika
telah
melewati
masa
percobaan,
terpidana
menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat
diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (komutasi pidana
mati) dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan
pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika dalam masa
percobaan sepuluh tahun, terpidana tidak menunjukkan sikap dan
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki,
pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Bahwa ditinjau dari sisi prosedural, pengaturan pidana mati dalam
KUHP 2023 jauh lebih terstruktur dibandingkan dengan KUHP
lama, yakni dengan adanya mekanisme pengawasan dan
evaluasi pasca-putusan. KUHP Lama tidak mengatur mekanisme
pengawasan khusus terhadap terpidana mati selain prosedur
grasi yang bersifat administratif dan tidak melibatkan evaluasi
berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan terpidana.
Sebaliknya, KUHP 2023 mengharuskan adanya mekanisme
pengawasan dan evaluasi yang sistematis selama masa
percobaan sepuluh tahun yang melibatkan berbagai pihak
termasuk lembaga pemasyarakatan, konselor, dan masyarakat.
Sistem ini memerlukan infrastruktur kelembagaan yang lebih
kompleks dan sumber daya yang lebih besar, namun memberikan
peluang yang lebih besar untuk keberhasilan rehabilitasi dan
reintegrasi sosial.
10. Bahwa selain diatur di dalam KUHP 2023, ketentuan mengenai
pemberian
hak
dan
kewajiban
terpidana
mati
secara
komprehensif juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan
pidana mati dalam KUHP 2023 diterapkan secara komplementer
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pasal 102 KUHP 2023 pada hakikatnya merupakan norma yang
mengatur kerangka umum tata cara pelaksanaan pidana mati,
yang secara sistematis ditempatkan sebagai bagian dari desain
82
pemidanaan
dalam
KUHP
2023.
Norma
tersebut
tidak
dimaksudkan sebagai pengaturan teknis operasional yang
bersifat rinci, melainkan sebagai norma dasar yang memberikan
landasan bagi pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang
tersendiri.
12. Bahwa pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana
mati kepada undang-undang tersendiri sebagaimana diatur pada
Pasal 102 KUHP 2023 juga telah sesuai dengan ketentuan
pendelegasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan karakter
KUHP sebagai hukum pidana materiil. KUHP pada hakikatnya
berfungsi menetapkan prinsip, perumusan tindak pidana, serta
jenis sanksi, sehingga pengaturan aspek pelaksanaan yang
bersifat teknis dan operasional secara sistematis ditempatkan
dalam rezim pengaturan yang berbeda. Hal tersebut sejalan
dengan prinsip relative indeterminacy of legal language yang
diungkapkan oleh Gary S. Lawson, bahasa hukum tidak mungkin
dirumuskan secara rigid dan matematis absolut. Hukum bekerja
dalam domain bahasa, sementara bahasa pada dasarnya
memiliki karakteristik terbuka, kontekstual, dan memerlukan
interpretasi. Dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang
memerlukan interpretasi lanjutan bukanlah keadaan yang
inkonstitusional, melainkan konsekuensi inheren dari sistem
hukum modern (Gary S. Lawson, Legal Indeterminacy: Its Cause
and Cure, in 19 Harvard Journal of Law & Public Policy 411
(1996). 412-428).
13. Dalam praktik legislasi modern, delegasi legislatif diakui sebagai
mekanisme yang niscaya hadir dalam setiap sistem hukum yang
kompleks. KUHP sebagai undang-undang tidak dapat memuat
seluruh detail teknis pelaksanaan hukum pidana, khususnya
tentang pelaksanaan pidana mati.
14. Bahwa Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945
memberikan kewenangan kepada DPR RI bersama Presiden
83
untuk membentuk undang-undang, termasuk undang-undang
yang menerima delegasi dari KUHP. Tidak ada ketentuan dalam
UUD NRI Tahun 1945 yang melarang pembentuk undang-undang
menempuh mekanisme delegasi untuk materi yang bersifat
teknis-prosedural.
Oleh
sebab
itu,
konstruksi
demikian
merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang didasarkan
pada pertimbangan yang matang. DPR RI berpendapat materi
sepenting dan sekompleks tata cara eksekusi pidana mati layak
mendapat pengaturan tersendiri yang komprehensif dalam
sebuah undang-undang khusus, bukan sekadar dicantumkan
dalam beberapa pasal KUHP.
15. Bahwa terdapat beberapa negara yang menerapkan pengaturan
lebih lanjut mengenai hukuman mati dalam undang-undang yang
terpisah dengan KUHP, antara lain:
a. Pertama, di Jerman, meskipun pidana mati telah dihapuskan
sejak Grundgesetz 1949 (Pasal 102), pengaturan prosedural
pelaksanaan hukuman penjara seumur hidup yang
merupakan substitusi pidana mati diatur secara terpisah
dalam Strafvollzugsgesetz (Undang-Undang Pelaksanaan
Pidana). Hal ini membuktikan bahwa adalah lazim dalam
tradisi hukum civil law untuk memisahkan norma pokok dari
norma prosedural pelaksanaannya.
b. Kedua, di Amerika Serikat, protokol eksekusi pidana mati
tidak diatur dalam Federal Criminal Code secara rinci,
melainkan didelegasikan kepada Bureau of Prisons dan
peraturan
masing-masing
negara
bagian
yang
mempertahankan pidana mati. Mahkamah Agung AS dalam
Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008), menegaskan bahwa
selama protokol eksekusi tidak bersifat cruel and unusual
punishment, delegasi pengaturan teknis tersebut adalah
konstitusional.
Berdasarkan praktik tersebut maka banyak negara dengan
sistem hukum demokratis tidak mensyaratkan bahwa seluruh
prosedur teknis pidana mati diatur dalam satu undang-undang
84
pokok. Yang dituntut adalah adanya kerangka hukum yang jelas
dan proses legislasi yang murni untuk mengisi kerangka tersebut,
dan pembentuk KUHP memilih untuk mengatur secara tersendiri
dalam undang-undang mengenai Pelaksanaan Pidana Mati.
16. Bahwa pelaksaaan tersebut sejalan dengan prinsip subsidiaritas
legislatif mengajarkan bahwa pengaturan teknis prosedural
sebaiknya dilakukan pada tingkat norma yang paling operasional
dan sesuai, dalam hal ini, undang-undang khusus yang akan
dibentuk berdasarkan amanat Pasal 102. Memasukkan semua
detail teknis pelaksanaan pidana mati ke dalam KUHP justru
berpotensi menciptakan kekakuan normatif yang kontraproduktif
bagi perkembangan hukum di masa depan.
17. Bahwa hak hidup yang dijamin Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945
adalah hak konstitusional yang paling fundamental. Pelaksanaan
pidana mati yang karena sifatnya menghilangkan hak hidup
orang, pengaturan tata caranya tidak dapat diserahkan kepada
norma yang berada di bawah undang-undang.
18. Bahwa DPR RI memastikan bahwa prosedur pembatasan hak
hidup yang paling fundamental akan diatur pada tingkatan norma
yang setara dengan bobot hak yang dibatasi, yakni undang-
undang yang dibentuk melalui proses legislasi yang terbuka,
dapat diperdebatkan secara publik, dan dapat diuji kembali.
19. Bahwa Prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege dalam
perkembangannya tidak lagi terbatas pada penetapan jenis
perbuatan yang dapat dipidana dan jenis pidana yang dapat
dijatuhkan. Doktrin hukum pidana modern, sebagaimana
diuraikan oleh Claus Roxin dalam Strafrecht Allgemeiner Teil
(edisi keempat, 2006) telah mengembangkan prinsip legalitas ke
dalam dimensi pelaksanaan pidana (Strafvollzug) bukan hanya
penetapan jenis pidananya, tetapi cara pelaksanaannya pun
harus memiliki dasar undang-undang yang memadai.
20. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan dan menyatakan
Pasal 102 KUHP 2023 inkonstitusional karena dianggap tidak
memberikan kepastian hukum, maka dapat berpotensi tata cara
85
pelaksanaan
pidana
mati
akan
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan yang bersifat diskresional tanpa proses
legislasi yang ketat.
21. Sejalan dengan pendelegasian tersebut, RUU tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pidana Mati sudah masuk prolegnas prioritas
ditetapkan dalam prioritas tahun 2026 berdasarkan Keputusan
DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025-2026 tentang Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026.
22. Bahwa pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam
undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi
pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang
lebih
komprehensif
dan
holistik.
Pendekatan
demikian
memungkinkan pengaturan yang tidak hanya memperhatikan
aspek teknis prosedural, tetapi juga dimensi konstitusional,
kemanusiaan, serta perkembangan kebijakan pemidanaan
modern.
23. Bahwa secara historis, pengaturan khusus mengenai tata cara
pelaksanaan pidana mati dalam suatu undang-undang
dimaksudkan untuk menggantikan Penetapan Presiden Nomor
1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan
Militer.
24. Dengan demikian, ketentuan Pasal 102 KUHP 2023 justru
mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan
perlindungan hak asasi manusia. Norma tersebut memberikan
kerangka hukum yang jelas mengenai eksistensi pidana mati,
sekaligus membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk
mengatur mengenai tata cara untuk menjatuhkan pidana mati dan
melakukan evaluasi terhadap pidana mati sebagai bentuk
perlindungan terhadap kemungkinan kekeliruan, perkembangan
pribadi terpidana, maupun pertimbangan kemanusiaan lainnya.
25. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, DPR berpandangan
bahwa Pasal 102 KUHP 2023 tidak bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma a quo merupakan
86
pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang
rasional, konstitusional, serta sejalan dengan perkembangan teori
pemidanaan modern dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
V.
Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 237 huruf c KUHP 2023
mengenai pengaturan kembali delik penggunaan lambang yang
tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, DPR RI
memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa pengaturan mengenai Lambang Negara bukanlah
merupakan norma baru yang lahir dalam KUHP 2023, melainkan
telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), yakni dalam Pasal 68 dan
Pasal 69 UU 24/2009 yang memiliki pengaturan serupa dengan
Pasal 236 dan Pasal 237 KUHP 2023. Berkenaan dengan norma
tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus ketentuan a quo
dalam perkara Nomor 4/PUU-X/2012, sehingga norma a quo tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Meskipun pengaturan mengenai norma telah diputus Mahkamah
Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun
pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur
kembali norma a quo di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut
dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar
simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas
konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A
UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi
kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan
tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara
berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang
negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki
kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
3. Bahwa Lambang Negara, dalam hal ini Garuda Pancasila,
bukanlah sekadar gambar biasa. Ia adalah simbol kedaulatan
negara, identitas nasional, dan pemersatu bangsa yang dijamin
87
keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 36A UUD NRI 1945 secara
tegas menyatakan, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Ketentuan Pasal 237
huruf b dan c merupakan pengejawantahan dari perintah
konstitusi untuk melindungi dan menjaga kehormatan simbol
negara tersebut.
4. Bahwa Pasal 237 huruf c KUHP 2023 tidak melarang penggunaan
Lambang
Negara
secara
umum,
melainkan
mengatur
penggunaan Lambang Negara agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Norma a quo tidak mempidana
ekspresi nasionalisme, tidak melarang kecintaan terhadap
negara, dan tidak mengkriminalisasi penggunaan yang sah dan
patut.
5. Pembatasan terhadap penggunaan lambang negara bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana
lambang negara dapat digunakan secara bermartabat, sekaligus
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mencegah
terjadinya penyalahgunaan yang dapat mencederai rasa
nasionalisme dan persatuan. Perlindungan terhadap simbol
negara ini juga diakui secara universal, misalnya di Amerika
Serikat, perlakuan terhadap bendera negara (Old Glory) diatur
oleh kombinasi undang-undang federal dan putusan Mahkamah
Agung (Supreme Court) yang sangat menghormati hak
kebebasan berbicara (First Amendment). Meskipun terdapat
upaya untuk melindungi bendera, Mahkamah Agung konsisten
memutuskan bahwa penodaan atau pembakaran bendera
sebagai bentuk protes politik adalah tindakan yang dilindung.
6. Bahwa Pengaturan penggunaan Lambang Negara dalam KUHP
2023 memiliki tujuan antara lain:
a. Menjaga marwah dan wibawa simbol kedaulatan;
b. Mencegah penyalahgunaan dan komersialisasi;
c. Mencegah kerancuan antara tindakan resmi negara dan
tindakan perorangan;
88
d. Menjamin penggunaan yang seragam sesuai peraturan
perundang-undangan.
Dengan demikian, norma a quo merupakan instrumen
perlindungan konstitusional terhadap simbol negara, bukan
pembatasan ekspresi warga negara.
7. Bahwa frasa "sama atau menyerupai lambang negara" dalam
huruf b dan frasa "untuk keperluan selain yang diatur dalam
Undang-Undang" dalam huruf c merujuk secara langsung UU
24/2009. Dalam UU 24/2009, bentuk, ukuran, tata letak, dan
keperluan penggunaan lambang negara telah diatur secara
sangat rinci dan konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui
apakah suatu perbuatan dilarang, warga negara dapat dengan
mudah merujuk pada UU 24/2009. Tidak ada kekaburan norma
karena definisi "penggunaan yang sah" telah ditentukan secara
limitatif oleh UU 24/2009.
8. Bahwa perbuatan yang dilarang bukanlah "penggunaan lambang
negara" secara umum, melainkan dua perbuatan spesifik: (i)
membuat lambang baru untuk entitas tertentu yang sama atau
menyerupai lambang negara, dan (ii) menggunakan lambang
negara untuk keperluan yang secara eksplisit tidak diizinkan oleh
undang-undang. Perbuatan ini secara kualitatif berbeda dengan
penggunaan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi
kebangsaan, kritik seni, atau pendidikan. Misalnya, seorang siswa
yang menggambar Garuda Pancasila untuk tugas sekolah atau
seorang atlet yang mengenakan jersey dengan atribut Garuda
yang disediakan oleh vendor resmi adalah penggunaan yang
wajar dan tidak dilarang. Hal ini sesuai dengan prinsip The Harm
Principle yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya
"On Liberty" (1859). Dalam bukunya mill berargumen "The only
purpose for which power can be rightfully exercised over any
member of a civilized community, against his will, is to prevent
harm to others" yang dapat dimaknai kekuasaan negara dapat
digunakan untuk membatasi kebebasan individu hanya untuk
mencegah terjadinya bahaya (harm) pada orang lain atau
89
kepentingan publik. Membuat lambang partai politik yang
menyamai Garuda atau menggunakan Garuda untuk komersil
dan perlindungan tidak sah, misal kapal asing yang secara ilegal
memakai
bendera
Indonesia
untuk
perlindungan
dari
penangkapan tentu menimbulkan potensi bahaya dengan
merendahkan martabat simbol negara dan mengecoh publik.
sehingga legitimasi negara untuk campur tangan melalui hukum
pidana menjadi sangat kuat .
9. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai chilling
effect adalah berlebihan. Teori Chilling Effect dalam ranah hukum
ketatanegaraan, yang banyak dibahas oleh pakar seperti
Frederick Schauer dalam karyanya "Fear, Risk and the First
Amendment: Unraveling the Chilling Effect" (1978), biasanya
muncul ketika suatu norma sangat samar sehingga masyarakat
memilih untuk tidak berbicara sama sekali daripada mengambil
risiko dituntut.
10. Bahwa dalam kasus ini, tidak ada kesamaran yang demikian.
Batas antara yang diperbolehkan dan dilarang telah dijelaskan di
atas. DPR RI berpendapat bahwa justru pasal ini memberikan
kepastian dan mencegah potensi kekacauan. Tanpa adanya
pasal ini, akan terjadi ketidakpastian yang lebih besar, di mana
setiap orang dapat dengan bebas membuat tiruan lambang
negara atau menggunakannya untuk kepentingan komersial yang
tidak pantas, sehingga lambang negara kehilangan makna
sakralnya sebagai simbol negara.
11. Bahwa persoalan itikad baik dalam penggunaan lambang negara
perlu ditegakkan secara ketat karena penyalahgunaannya dapat
berdampak langsung pada kedaulatan negara. Dalam praktik
hukum internasional, lambang negara, terutama bendera, tidak
sekadar simbol, melainkan identitas hukum yang menunjukkan
hubungan
antara
negara
dengan
subjek
hukum
yang
menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan bendera negara
dengan itikad buruk dapat menimbulkan implikasi serius,
termasuk penyalahgunaan yurisdiksi dan perlindungan hukum
90
negara yang bersangkutan. Contohnya ketika sebuah kapal asing
secara
sengaja
mengibarkan
bendera
Indonesia
untuk
menghindari penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat
penegak hukum negara lain.
12. Dalam perspektif hukum laut internasional, tindakan semacam ini
dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan identitas negara
(fraudulent use of flag) yang berpotensi merugikan negara yang
benderanya digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Malcolm N.
Shaw dalam bukunya International Law (2008), bendera negara
pada kapal menandakan adanya hubungan kebangsaan
(nationality of ships) yang memberikan dasar bagi negara
bendera untuk menjalankan yurisdiksi dan perlindungan hukum
terhadap kapal tersebut. Karena itu, penggunaan bendera secara
tidak sah atau dengan itikad buruk bukan hanya pelanggaran
administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai tindakan yang
merusak integritas sistem hukum internasional serta mengancam
otoritas kedaulatan negara yang bersangkutan.
13. Bahwa penting untuk mencermati bahwa Mahkamah Konstitusi
pernah memutus perkara serupa terkait penggunaan lambang
negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XII/2014 yang diucapkan pada 28 Januari 2015, dalam
pertimbangan
hukum
penting
diperhatikan,
Mahkamah
menyatakan bahwa meskipun penggunaan lambang negara
untuk mengekspresikan kebanggaan diperbolehkan, namun ada
aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu "itikad baik" dan "tidak
untuk merendahkan martabat lambang negara". DPR RI dalam
proses
pembentukan
KUHP,
telah
menginternalisasi
pertimbangan hukum Putusan MK No. 66/PUU-XII/2014 dengan
mengutamakan prinsip iktikad baik dalam penggunaan lambang
negara. Jika pemakaian lambang negara adalah untuk ekspresi
kebangsaan, kritik sosial yang konstruktif, pendidikan, atau seni
yang tidak merendahkan, maka perbuatan tersebut tidak
termasuk dalam ranah delik pidana ini.
91
14. Bahwa pengaturan mengenai pembatasan penggunaan lambang
negara sejatinya tidak mengurangi hak warga negara dalam
penggunaannya. Hal ini didasarkan pada pembatasan hak
konstitusional yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang
dengan
maksud
semata-mata
untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”
15. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut adanya pengaturan
kembali mengenai norma yang mengatur mengenai delik
penggunaan
lambang
negara
merupakan
bentuk
pengejawantahan perlindungan negara terhadap eksistensi
negara itu sendiri sekaligus menjadi suatu kebijakan terbuka
(open legal policy) pembentuk undang-undang.
VI.
Terhadap isu konstitusionalitas frasa “terganggunya kepentingan
umum, menimbulkan keonaran, huru-hara dalam masyarakat”
dalam Pasal 256 KUHP 2023, DPR RI memberikan keterangan
sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Prof Maria Farida, penjelasan norma merupakan
intepretasi
resmi
(autentik)
dari
pembentukan
peraturan
perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui
maksud dan latar belakang pembentukan peraturan perundang-
undangan. Oleh sebab itu, keberlakuan norma Pasal 256 KUHP
2023 juga harus memperhatikan penjelasan pasal tersebut.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah memberikan
pemaknaan yang jelas terhadap maksud frasa “terganggunya
kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256,
yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat
diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari
adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
92
3. Bahwa merujuk pada penjelasan tersebut, tindakan pawai, unjuk
rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di muka umum tidak serta-
merta dapat dipidana berdasarkan Pasal 256 KUHP 2023,
sepanjang
kegiatan
tersebut
berjalan
tertib
dan
tidak
mengakibatkan kerusakan fisik yang berakibat pada lumpuhnya
pelayanan publik.
4. Bahwa apabila Pasal 256 KUHP 2023 diterapkan hanya
berdasarkan tafsir harfiah (literal) tanpa menyandingkannya
dengan Penjelasan Pasal (autentik) mengenai "terganggunya
kepentingan umum" sebagai kerusakan fisik pada layanan publik,
maka hal tersebut berpotensi menimbulkan misinterpretasi yang
mereduksi makna norma secara keseluruhan.
5. Bahwa oleh karenanya, Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah
berfungsi sebagai batasan agar penegak hukum tidak melakukan
perluasan tafsir (ekstensif) yang sewenang-wenang, guna
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia
dalam pelaksanaan demonstrasi.
6. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 merupakan delik materiil, bukan
delik formil. Ketentuan tersebut mensyaratkan dua unsur yang
bersifat kumulatif: pertama, adanya perbuatan mengadakan
pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan;
kedua,
perbuatan
tersebut
mengakibatkan
terganggunya
kepentingan
umum,
keonaran,
atau
huru-hara.
Tanpa
terpenuhinya kedua unsur tersebut maka tidak ada pidana.
7. Bahwa
dalam
pelaksanaan
demonstrasi,
perlu
adanya
pembedaan antara sistem pemberitahuan dan sistem izin.
Meskipun serupa, namun pada prinspinya berbeda. Dalam sistem
pemberitahuan, warga negara memberitahukan kepada otoritas
bahwa mereka akan melaksanakan hak konstitusionalnya untuk
berkumpul. Otoritas tidak memiliki wewenang untuk menolak
pemberitahuan itu. Demonstrasi tetap dapat berlangsung. Yang
dilakukan
otoritas
atas
dasar
pemberitahuan
adalah
mempersiapkan pengamanan, mengatur rekayasa lalu lintas, dan
memastikan demonstrasi berlangsung aman bagi peserta dan
93
pihak
ketiga.
Pemberitahuan
adalah
koordinasi,
bukan
subordinasi. Dalam sistem izin, sebaliknya, hak berkumpul baru
dapat dilaksanakan setelah otoritas memberikan persetujuan.
Otoritas memiliki wewenang menolak. Hak berkumpul menjadi
bersyarat.Adapun Pasal 256 KUHP 2023 diterapkan dalam
kerangka sistem pemberitahuan.
8. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 tidak hanya tidak inkonstitusional,
melainkan sebagai instrumen yang secara aktif memfasilitasi hak
berkumpul dengan memberikan kerangka koordinasi yang
memungkinkan demonstrasi berlangsung secara aman dan tertib.
Tanpa
pemberitahuan,
demonstrasi
skala
besar
dapat
berhadapan dengan aparat yang tidak siap, lalu lintas yang kacau,
dan potensi benturan fisik yang seharusnya dapat dihindari.
9. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 mensyaratkan dua unsur yang
harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat digunakan sebagai
dasar pidana. Unsur pertama adalah ketiadaan pemberitahuan.
Unsur kedua adalah akibat nyata berupa terganggunya
kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Karena bersifat
kumulatif, ketiadaan salah satu unsur menggugurkan seluruh
dakwaan. Hal ini berarti demonstrasi tanpa pemberitahuan yang
berlangsung damai dan tidak menimbulkan gangguan apa pun
tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 256. Dengan konstruksi
tersebut, Pasal 256 KUHP 2023 memberikan perlindungan yang
lebih kuat kepada demonstran dibandingkan norma-norma
sejenis yang berbentuk delik formil.
10. Bahwa mengenai kewajiban pemberitahuan, pada dasarnya
bukan merupakan ketentuan yang baru dalam Pasal 256 KUHP
2023. Jauh sebelum KUHP 2023 diberlakukan, kewajiban
pemberitahuan dalam penyelenggaraan demonstrasi telah diatur
dalam
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU
9/1998). Pasal 10 UU 9/1998 mewajibkan penyampaian
pemberitahuan tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3×24
jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
94
11. Bahwa
terhadap
demonstrasi
spontan
secara
khusus:
demonstrasi spontan yang tidak menimbulkan gangguan nyata
tidak terjangkau oleh Pasal 256 sama sekali karena unsur akibat
tidak terpenuhi. Hanya demonstrasi spontan yang berujung pada
keonaran atau huru-hara yang dapat dipidana, dan ini adalah
batasan yang proporsional dan dapat dipertahankan secara
konstitusional.
12. Bahwa dengan memuat kewajiban pemberitahuan dalam undang-
undang, bukan dalam peraturan kepolisian, bukan dalam surat
edaran, bukan dalam kebijakan diskresi pejabat, pembentuk
KUHP 2023 telah memindahkan regulasi demonstrasi dari
wilayah kewenangan aparat ke wilayah kepastian normatif yang
dapat diakses, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Konstruksi Pasal 256 memberikan kepastian ini melalui dua
lapisan normatif yang jelas. Lapisan pertama: apakah ada
pemberitahuan atau tidak, ini adalah fakta yang dapat ditentukan
secara objektif dan tidak memerlukan penilaian subjektif. Lapisan
kedua: apakah demonstrasi mengakibatkan terganggunya
kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara, ini adalah fakta
yang dapat diverifikasi secara empiris di lapangan. Seorang
warga negara yang memberitahukan rencana demonstrasinya
kepada pihak berwenang tidak mungkin dipidana berdasarkan
Pasal
256
bahkan
jika
demonstrasinya
menimbulkan
ketidaknyamanan.
13. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 adalah norma yang sepenuhnya
netral terhadap konten. Ketentuan tersebut tidak membedakan
demonstrasi yang mendukung pemerintah dari demonstrasi yang
menentangnya dan tidak membedakan demonstrasi yang
menyuarakan isu ekonomi dari demonstrasi yang menyuarakan
isu politik. Yang diatur semata adalah aspek prosedural,
pemberitahuan, dan aspek akibat, gangguan nyata terhadap
kepentingan umum. Dua demonstrasi dengan konten yang
bertolak belakang akan diperlakukan identik oleh Pasal 256
95
KUHP 2023, keduanya dilindungi selama tidak menimbulkan
akibat yang dilarang.
14. Bahwa tanpa Pasal 256 KUHP 2023, aparat keamanan tidak
memiliki dasar hukum pidana yang memadai untuk merespons
demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan karena nihilnya
koordinasi awal. Dalam kekosongan norma seperti itu, aparat
akan terdorong menggunakan instrumen hukum yang justru lebih
keras, misalnya, pasal-pasal tentang kerusuhan, perusakan, atau
penghasutan, yang ancaman pidananya jauh lebih berat dari 6
bulan.
15. Bahwa pada praktiknya diberbagai negara, tidak ada satu pun
demokrasi liberal yang dikenal di dunia yang menerapkan sistem
demonstrasi tanpa regulasi prosedural sama sekali. Justru
sebaliknya hampir semua demokrasi mempertahankan beberapa
bentuk kewajiban pemberitahuan atau bahkan izin, dan
mahkamah konstitusi mereka secara konsisten mengakui hal ini
sebagai konstitusional.
a. Pertama, di Jerman, hak berkumpul dijamin Pasal 8
Grundgesetz namun Versammlungsgesetz (Undang-Undang
Perkumpulan)
Pasal
14
mewajibkan
pemberitahuan
(Anmeldung) kepada otoritas paling lambat 48 jam sebelum
demonstrasi.
Bundesverfassungsgericht
dalam
putusan
Brokdorf, BVerfGE 69, 315 (1985), menegaskan bahwa
kewajiban pemberitahuan ini konstitusional karena tidak
membatasi isi demonstrasi, hanya memungkinkan koordinasi
dengan otoritas. Terhadap demonstrasi spontan yang lahir dari
peristiwa
tiba-tiba,
Bundesverfassungsgericht
bahkan
mengembangkan
doktrin
Spontanversammlung
yang
melindungi demonstrasi yang tidak dapat memberitahu
terlebih
dahulu
karena
sifat
mendesaknya
situasi,
menunjukkan
bahwa
sistem
pemberitahuan
yang
konstitusional harus memiliki fleksibilitas untuk keadaan
darurat demokrasi.
96
b. Kedua, di Amerika Serikat, meskipun Amandemen Pertama
memberikan perlindungan kebebasan berkumpul yang sangat
kuat, Mahkamah Agung AS dalam perkara Cox v. New
Hampshire, 312 U.S. 569 (1941), membenarkan persyaratan
permit untuk penggunaan jalan umum selama persyaratan itu
bersifat content-neutral dan tidak memberikan kewenangan
kepada
otoritas
untuk
menolak
berdasarkan
konten
demonstrasi. Mahkamah membangun doktrin time, place, and
manner restrictions, pembatasan waktu, tempat, dan cara
yang netral konten adalah konstitusional. Pasal 256 KUHP
2023 beroperasi persis dalam kerangka ini. Putusan
Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Cox v. New
Hampshire, 312 U.S. 569 (1941), menegaskan bahwa
kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul tidak
bersifat mutlak yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja,
dan dengan cara apa saja tanpa batasan. Dalam perkara
tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa negara memiliki
kewenangan untuk mengatur penggunaan ruang publik,
terutama jalan dan tempat umum, guna menjaga ketertiban
serta kelancaran kehidupan masyarakat. Dari putusan ini
kemudian berkembang doktrin time, place, and manner
restrictions, yaitu prinsip bahwa pemerintah dapat menetapkan
pengaturan mengenai waktu, tempat, dan cara penyampaian
ekspresi di ruang publik. Melalui doktrin ini, pemerintah
diperbolehkan mewajibkan adanya izin atau pemberitahuan
terlebih dahulu bagi kegiatan seperti pawai atau demonstrasi
di jalan umum, sepanjang pengaturan tersebut tidak
dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Agar tetap sejalan dengan prinsip kebebasan sipil, pengaturan
tersebut harus bersifat content-neutral, yakni berlaku sama
bagi semua kelompok tanpa memandang isi atau pesan yang
disampaikan, serta tidak bersifat diskriminatif. Dengan
demikian, tujuan utama pengaturan tersebut bukanlah untuk
melarang atau membatasi substansi ekspresi, melainkan
97
semata-mata
untuk
memastikan
bahwa
pelaksanaan
kebebasan berpendapat berlangsung secara tertib melalui
pengaturan mengenai kapan, di mana, dan bagaimana
ekspresi tersebut disampaikan di ruang publik.
c. Ketiga, di Afrika Selatan, Pasal 17 Konstitusi 1996 menjamin
hak berkumpul secara damai dan tanpa senjata. Regulation of
Gatherings Act No. 205 Tahun 1993, yang dipertahankan
pasca-apartheid sebagai bagian dari hukum yang berlaku,
mensyaratkan pemberitahuan kepada pejabat setempat
(responsible officer) minimal 7 hari sebelum demonstrasi
besar. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara
South African Transport and Allied Workers Union v. Garvis,
(2013) (1) SA 83 (CC), menegaskan bahwa persyaratan
pemberitahuan ini konstitusional karena bersifat prosedural
dan tidak membatasi hak berkumpul secara substantif.
Putusan South African Transport and Allied Workers Union v.
Garvis (2013) dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
menegaskan bahwa kebebasan berkumpul sebagai hak
konstitusional
tetap
dapat
diatur
melalui
persyaratan
prosedural
tertentu
tanpa
harus
dipandang
sebagai
pembatasan substantif terhadap hak tersebut. Dalam perkara
ini, pengadilan menyatakan bahwa kewajiban pemberitahuan
terlebih dahulu kepada otoritas serta tanggung jawab hukum
bagi penyelenggara demonstrasi untuk mengambil langkah-
langkah yang wajar dalam mencegah kerusakan atau
kekerasan
merupakan
ketentuan
yang
konstitusional.
Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan tersebut bersifat
reasonable and justifiable karena dimaksudkan untuk
menyeimbangkan pelaksanaan hak untuk berkumpul dan
menyampaikan pendapat dengan hak masyarakat lain untuk
memperoleh perlindungan dari potensi kekerasan atau
gangguan ketertiban. Dengan demikian, ketentuan prosedural
tersebut tidak dipandang sebagai larangan terhadap hak
berkumpul itu sendiri, melainkan sebagai mekanisme
98
pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan hak
konstitusional tersebut dapat berlangsung secara tertib serta
tetap menghormati hak-hak pihak lain dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dengan demikian telah jelas bahwa dalam ketiga negara
demokratis yang terkenal dengan perlindungan hak asasi
manusia
yang
kuat,
tetap
mempertahankan
kewajiban
pemberitahuan dalam regulasi demonstrasi. Tidak satu pun dari
Mahkamah
Konstitusi
mereka
yang
menyatakannya
inkonstitusional. Ini bukan kebetulan; ini adalah refleksi dari
pemahaman yang matang bahwa hak berkumpul dan regulasi
prosedural atas pelaksanaannya dapat berdampingan tanpa
saling meniadakan.
16. Bahwa Pasal 256 KUHP 2023 juga mengkodifikasikan norma
yang telah lama berlaku ini ke dalam hukum pidana materiil,
dengan dua penyempurnaan penting: pertama, ancaman pidana
yang sangat ringan (penjara paling lama 6 bulan atau denda);
kedua, adanya unsur akibat yang ketat sebagai filter, sesuatu
yang justru tidak dimiliki oleh delik-delik sejenis yang telah diatur
sebelumnya.
VII.
Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 302 mengenai tindak
pidana penghasutan beragama, DPR RI memberikan keterangan
sebagai berikut:
1. Bahwa jaminan kebebasan beragama telah diatur dan diakui dalam
instrumen nasional maupun internasional. Pasal 18 Piagam
DUHAM menyatakan bahwa:
“setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan
dan berahama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti
agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,
peribadatan, pemujaan, dan ketataan, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun
secara pribadi”.
Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 18 ayat (2) ICCPR bahwa
tidak seorang pun dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya
untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya
99
sesuai pilihan. Jaminan tersebut juga telah diberikan berdasarkan
ketentuan Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD NRI Tahun
1945.
2. Bahwa menurut Prof. Muladi, pada negara Pancasila yang
Berketuhanan Yang Maha Esa, determinan agama dengan
masyarakat
yang
ekstra
pluralistik,
rasa
keamanan
dan
ketentraman/ketertiban hidup beragama merupakan kepentingan
hukum yang sangat besar dan sensitif, yang harus memperosleh
perlindungan dan memperoleh tempat lebih terhormat dari pada
sekadar bagian dari ketertiban umum. Dengan demikian, hal ini
harus diatur dalam bab tersendiri dalam Bab mengenai Tindak
Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, yang meliputi:
1) Tindak pidana terhadap agama, yang meliputi:
a) Penghinaan terhadap agama;
b) Penghasutan untuk.
2) Tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana
ibadah, yang meliputi:
a) Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan
keagamaan;
b) Perusakan tempat ibadah.
3. Bahwa pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana
penodaan agama dalam KUHP menurut Prof Muladi bukanlah
sebagai bentuk pelaksanaan HAM yang tidak konsekuen. Adanya
penyesuaian penerapan nilai-nilai universal Deklarasi HAM tetap
dilaksanakan selaras dengan budaya-budaya dan peraturan yang
berlaku di Indonesia.
4. Bahwa mengenai batasan agama yang diakui negara di Indonesia
didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama
(Penpres 1/1965) . Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Penpres
1/1966, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).
Pengakuan terhadap 6 (enam) agama ini juga didasarkan pada
agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun
100
Penjelasan Pasal 1 Penpres 1/1965 juga menjelaskan bahwa
pengakuan terhadap agama-agama tersebut bukan berarti
melarang agama lain yang ada di Indonesia, seperti Yahudi,
Zarazustrian, Shinto,Thaoism sepanjang tidak melanggar ketentuan
perundang-undangan.
5. Bahwa adapun terhadap badan/aliran kepercayaan, Penjelasan
Pasal 1 Penpres 1/1965 juga diakui sepanjang memiliki arah
pandangan yang sehat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada
tanggal 25-28 November 2012 telah dilaksanakan Kongres
Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha Esa,
Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan
Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Kongres dihadiri sebanyak 750 orang peserta
yang terdiri dari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dari 33 (tiga puluh tiga)
provinsi di Indonesia. Salah satu rekomendasi dari peserta kongres
adalah pembentukan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Komunitas Kepercayaan Adat.
6. Bahwa kemudian dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi
tersebut, pada tanggal 24-27 September 2013, Direktorat
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
melaksanakan Tindak Lanjut Kongres untuk pembentukan wadah
tunggal kepercayaan, sehingga dibentuklah Tim Persiapan
Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam
pembukaan Sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan
yang Maha Esa di Keraton Ngayogjakarta, sekaligus di deklarasikan
Wadah Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
yang diberi nama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa Indonesia. Dengan demikian, terhadap seluruh
aliran kepercayaan juga diakui sepanjang selaras dengan prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana cerminan pada sila
pertama Pancasila. Pengakuan terhadap aliran kepercayaan
101
terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga telah dipertegas dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
7. Bahwa pengaturan Pasal 302 KUHP 2023 sejatinya tidak dapat
dimaknai untuk menentukan agama yang dilarang, melainkan
menitikberatkan pada perbuatan pidana penghasutan untuk tidak
beragama/berpindah agama dengan unsur selengkapnya sebagai
berikut:
a. Pasal
302
ayat
(1),
subjek
hukum
(setiap
orang);
perbuatan/actus reus (melakukan penghasutan atau ajakan;
tujuan hasutan (agar orang lain menjadi tidak beragama atau
meninggalkan kepercayaan
yang dianut di Indonesia),
lokasi/cara (dilakukan di muka umum, baik secara langsung
maupun melalui media sosial); dan ancaman pidana (penjara
paling lama 2 tahun atau denda kategori III).
b. Pasal
302
ayat
(2),
Subjek
hukum
(setiap
orang);
perbuatan/actus reus (melakukan kekerasan atau mengancam
kekerasan dengan paksaan); tujuan kekerasan/ancaman (agar
orang lain menjadi tidak beragama atau meninggalkan
kepercayaan yang dianut di Indonesia); dan ancaman pidana
(pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.)
Dengan demikian, telah jelas bahwa pasal a quo jelas bukan
larangan bagi seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu
agama (apostasy). Yang dilarang adalah menghasut atau memaksa
(orang lain) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lebih
jauh, Penjelasan ayat (1) juga menyatakan “Ketentuan ini bukan
merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama
atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
VIII.
Terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) dan Pasal
434 ayat (3) KUHP 2023 mengenai tidak adanya pengecualian
unsur pemerintah atau sekelompok orang sebagaimana Putusan
MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, DPR RI menerangkan sebagai
berikut:
102
1. Bahwa Pertama, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 secara tegas
mensyaratkan adanya perbuatan “menyerang kehormatan atau
nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan
maksud supaya diketahui umum.” Unsur tersebut bukanlah unsur
yang kabur atau elastis. Frasa “menyerang kehormatan atau nama
baik” mensyaratkan adanya perbuatan yang secara objektif
merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, tidak setiap
kritik,
pendapat,
evaluasi,
atau
review
dapat
serta-merta
dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.
2. Bahwa
pembentuk
undang-undang
secara
eksplisit
telah
memasukkan alasan pembenar dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP
2023, yaitu apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum
atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa norma a quo telah dirumuskan dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan
berekspresi. Norma ini bukan norma absolut, melainkan norma yang
bersifat proporsional.
3. Bahwa Pasal 434 ayat (2) KUHP 2023 mengatur secara limitatif
mengenai pembuktian kebenaran tuduhan. Pembatasan tersebut
bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan instrumen untuk menjaga
agar persidangan tidak berubah menjadi forum pembunuhan
karakter yang tidak relevan dengan kepentingan hukum yang
diperiksa. Norma ini menjaga keseimbangan antara hak terdakwa
untuk membela diri dan hak korban atas perlindungan reputasi.
4. Bahwa mengenai frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP
2023, telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP
2023 bahwa unsur “orang lain” dalam konteks ini dikecualikan
terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang, sehingga
subjek korban haruslah individu atau perorangan.
5. Bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020 telah memaknai
frasa “orang lain” dalam Pasal 27B dan Pasal 45 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan mengecualikan lembaga
103
pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau
tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Putusan tersebut
didasarkan pada pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:
“Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukan perubahan UU
11/2008 dengan UU 1/2024, telah diundangkan KUHP 2023,
tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas KUHP
2023, norma Pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana
tertuang dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan,
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau
nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal,
dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana
karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023
menjelaskan bahwa, “Sifat dari perbuatan pencemaran adalah
jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara
menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar,
yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang,
sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan
tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak Pidana menurut
ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan.
Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang
tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Artinya, menurut Pasal 433
ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang
merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan
norma Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan norma Pasal
433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU
ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media
elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024
tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan
Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon
mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A UU 1/2024 akan
menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya
dapat tidak hanya individu (natuurlijk). Oleh karena terdapat
adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal
27A UU 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya
maka norma pasal a quo rentan untuk disalahgunakan. Padahal,
Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan
frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran
nama baik. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP
2023 dan Penjelasannya, sekali lagi tanpa bermaksud
menilai konstitusionalitas normanorma yang terdapat dalam
KUHP 2023, terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak
yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana
pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau
sekelompok orang.
Berdasarkan pertimbagan hukum di atas maka Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara a quo terhadap ketentuan Pasal
104
27B dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE mempertimbangkan pada norma
KUHP 2023, yang pada saat itu belum diberlakukan. Dengan
demikian, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP
2023 telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020.
6. Bahwa hukum pidana tidak memidana pendapat yang objektif dan
beritikad baik. Yang dipidana adalah tuduhan yang menyerang
kehormatan dengan maksud agar diketahui umum dan dilakukan
tanpa dasar pembenar. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan
umum, pembelaan diri, maupun ekspresi yang proporsional tetap
berada dalam ruang perlindungan konstitusi.
7. Kekhawatiran Pemohon bahwa dirinya dapat sewaktu-waktu
dilaporkan tidak serta-merta menjadikan norma inkonstitusional.
Hukum pidana mensyaratkan pembuktian unsur-unsur delik secara
ketat dan melalui proses peradilan yang fair. Potensi dilaporkan
bukanlah ukuran inkonstitusionalitas norma. Sebaliknya, norma
Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP 2023 justru memberikan kepastian
hukum dengan merumuskan unsur yang jelas, pembatasan yang
eksplisit, dan mekanisme pembuktian yang rasional. Norma ini
melindungi reputasi sebagai bagian dari martabat manusia,
sekaligus tetap membuka ruang kebebasan berekspresi dalam
batas yang konstitusional.
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa
Pasal 433 ayat (1) dan (3), serta Pasal 434 ayat (2) KUHP 2023
tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-
XXII/2020.
IX.
Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 509 huruf a dan b KUHP
mengenai tindak pidana bagi advokat yang memberikan informasi
kediaman tergugat secara tidak benar dalam surat gugatan, DPR
RI memberikan pandangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 bukanlah norma yang
mempidanakan kesulitan objektif dalam menemukan alamat
tergugat. Norma a quo secara tegas mensyaratkan adanya unsur
“diketahui
atau
patut
diduga
bahwa
keterangan
tersebut
105
bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.” Frasa ini
menegaskan bahwa yang dipidana bukanlah kekeliruan yang wajar,
bukan ketidaktahuan yang beralasan, dan bukan kesulitan faktual
yang objektif, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan
kesadaran atau setidaknya dengan sikap abai terhadap kebenaran.
2. Bahwa norma ini secara limitatif hanya menjangkau perbuatan
manipulatif yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Norma ini justru
melindungi integritas proses peradilan dari praktik forum shopping,
rekayasa kompetensi relatif, dan penyampaian informasi yang tidak
benar untuk memperoleh keuntungan prosedural.
3. Bahwa peradilan yang adil tidak mungkin terwujud apabila pihak
berperkara atau kuasanya dibenarkan untuk mencantumkan alamat
yang diketahuinya tidak benar. Ketentuan hukum acara yang
memungkinkan pemanggilan melalui pengumuman atau pengajuan
gugatan di domisili tertentu tetap berlaku dan tidak dihapus oleh
norma a quo. Pasal 509 KUHP 2023 tidak menutup akses terhadap
keadilan,
tidak
membatasi
hak
menggugat,
dan
tidak
mengkriminalisasi advokat yang bertindak profesional.
4. Sebaliknya, norma ini memperkuat prinsip kejujuran dalam proses
beracara. Advokat sebagai profesi officium nobile justru dituntut
untuk menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian, dan itikad baik.
Norma a quo tidak menyerang profesi advokat, melainkan
menegaskan batas yang wajar agar proses peradilan tidak
disalahgunakan.
5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permasalahan domisili
cukup diserahkan kepada hakim perdata adalah tidak tepat.
Manipulasi alamat bukan sekadar persoalan teknis acara,
melainkan perbuatan yang berpotensi merugikan hak tergugat
untuk memperoleh panggilan yang sah serta merusak legitimasi
proses peradilan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi
melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, yakni tertib
peradilan dan kepastian hukum.
6. Norma Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 jelas memiliki tujuan
untuk menjaga kejujuran dan keandalan proses peradilan. Norma
106
ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena unsur-unsurnya
dirumuskan secara jelas, objektif, dan dapat diuji secara pembuktian
di persidangan.
7. Kekhawatiran Pemohon bahwa advokat akan dengan mudah
dipidana adalah asumtif dan tidak berdasar secara normatif. Hukum
pidana mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara ketat.
Tanpa pembuktian bahwa advokat mengetahui atau patut menduga
ketidakbenaran tersebut, tidak mungkin terjadi pemidanaan.
8. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terhadap hak atas
kepastian hukum maupun perlindungan hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Justru norma a quo memperkuat kepastian hukum dan menjamin
keadilan dalam proses peradilan.
X.
Terhadap isu konstitusionalitas frasa “padahal diketahuinya”,
“sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih-
lebihan”, “tidak lengkap”, serta unsur akibat “mengakibatkan
kerusuhan” dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian
Pidana, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa rumusan penormaan Pasal 263 dan Pasal 264 UU
Penyesuaian Pidana telah memuat unsur subjektif dan unsur
objektif yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap
sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum. Unsur-
unsur Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana yaitu: (1) Setiap Orang;
(2) menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan;
(3) padahal diketahuinya; (4) bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut bohong; (5) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Pasal 264 memiliki unsur: (1) Setiap Orang; (2) yang menyiarkan
berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap;
(3) diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan
di masyarakat.
2. Bahwa
sebagai
penyempurnaan
ketentuan
mengenai
penyebarluasan berita bohong, maka pembentuk undang-undang
telah menyusun perumusan norma dengan perbedaan formulasi
unsur-unsur pidana dan akibat perbuatan yang dirumuskan secara
107
materiil dalam UU Penyesuaian Pidana dan KUHP 2023, yaitu
“kerusuhan di masyarakat” sebagai syarat pemidanaan. Pasal 263
dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana mengubah perumusan
norma dengan:
a. menghapus Pasal 263 ayat (2) KUHP 2023 yang mengandung
unsur kesalahan dari frasa “patut diduga” dan akibat berupa
“dapat
mengakibatkan
kerusuhan
di
masyarakat”.
Penghapusan
tersebut
tidak
menghilangkan
diaturnya
perbuatan berkenaan dengan penyiaran atau penyebarluasan
berita atau pemberitahuan bohong karena telah terakomodir
melalui Pasal 263 ayat (1) KUHP 2023 dan disesuaikan menjadi
Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana;
b. serta menghapus frasa “atau patut diduga” dan kata “dapat”
terhadap akibat kerusuhan di masyarakat.
c. Adapun yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah suatu
kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau
Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3
(tiga) orang (vide Penjelasan Pasal 190 ayat (2) UU 1/2026).
3. Pasal-pasal a quo lebih mudah dibuktikan karena bentuk kesalahan
berupa sebagian kesengajaan atau proparte dolus (diketahuinya)
sebagian kealpaan. Pasal-Pasal a quo juga merumuskan akibat
kerusuhan secara pasti sehingga perubahan yang dilakukan telah
mengubah sifat delik formil menjadi delik materiil. Hal tersebut tentu
berbeda halnya jika rumusannya hanya berhenti sampai selesai
dilakukannya perbuatan. Frasa “pemberitahuan bohong” atau
“kabar tidak pasti”, “kabar berkelebihan”, dan “kabar tidak lengkap”
saja, maka baru dapat dikualifikasi mengandung ketidakjelasan
batas dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Tidak akan ada
ancaman terhadap kebebasan berpendapat dengan ketentuan
bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar.
4. Bahwa perubahan Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian
Pidana dilakukan agar unsur subjektif kesalahan lebih menekankan
pada
pengetahuan
pasti
tentang
perbuatan
berita
atau
pemberitahuan
bohongnya
serta
mengetahui
pasti
akibat
108
perbuatannya tersebut (kerusuhan di masyarakat), tidak sekedar
pada dugaan. Penggunaan istilah ini menandakan adanya
kesadaran pelaku terhadap keadaan faktual yang menjadi unsur
tindak pidana. Hal tersebut juga didasari pada alasan pentingnya
menghindari pemidanaan pada ruang interpretasi yang lebih luas
tanpa batasan tegas unsur kesalahan dan akibatnya sehingga tidak
terjadi multitafasir dengan ketentuan pidana yang lebih jelas dan
konsisten.
5. Bahwa dalam kaitannya dengan persoalan Para Pemohon
mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XXI/2023 yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama
terkait penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan
bohong, DPR RI perlu menerangkan bahwa dalam pertimbangan
putusan tersebut pada pokoknya menilai bahwa rumusan norma
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak memiliki batasan yang memadai
sehingga membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Mahkamah
mempertimbangkan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama
didasarkan pada ketidakjelasan serta kelenturan yang berlebihan
dalam unsur-unsur pasal tersebut.
6. Dalam konteks tersebut, DPR RI sebagai pembentuk undang-
undang juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan merumuskan materi pengaturan
mengenai
penyiaran
atau
penyebarluasan
berita
atau
pemberitahuan bohong dalam KUHP 2023 melalui Pasal 263 dan
Pasal 264, yang kemudian diselaraskan kembali melalui UU
Penyesuaian Pidana. Pertimbangan pembentuk undang-undang
tersebut sejatinya telah tercermin dalam Naskah Akademik
Rancangan
Undang-Undang
Penyesuaian
Pidana
yang
menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XXI/2023 menjadi dasar penting perlunya perumusan ulang norma
pidana agar tidak menyerupai “pasal karet” (vide Naskah Akademik
RUU Penyesuaian Pidana hlm. 553).
109
7. DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai perbuatan
dimaksud tetap dimungkinkan untuk dirumuskan dengan formulasi
yang berbeda guna menjaga ketertiban umum, sepanjang
memenuhi
dan
memperhatikan
parameter
konstitusional
sebagaimana
telah
digariskan
oleh
Mahkamah
Konstitusi.
Mengingat rumusan norma tersebut dirancang sebagai replacement
norm terhadap norma lama yang dibatalkan, dengan tujuan
menghilangkan sumber inkonstitusionalitas yang sebelumnya
dipersoalkan
Mahkamah
Konstitusi.
Selain
itu,
kandungan
substansi dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana
diatur karena dinilai masih diperlukan dalam sistem hukum pidana
nasional, namun dengan parameter, unsur, yang lebih jelas sebagai
syarat pidana.
8. Bahwa dari aspek ketertiban umum, aspek tersebut menekankan
bahwa kepentingan yang dilindungi adalah “rasa aman dan
tenteram masyarakat secara luas” sehingga kerugian yang
dimaksud bukan hanya kerugian materiil perorangan, tetapi
gangguan terhadap rasa aman publik. Adapun merujuk secara
doktrinal, ketertiban umum dipahami sebagai keadaan sosial di
mana kehidupan masyarakat berlangsung tertib dan damai, tanpa
gangguan yang meluas terhadap rasa aman kolektif.
9. Bahwa efektivitas Pasal-Pasal a quo guna tercapainya ketertiban
hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sangat
bergantung pada berbagai aspek dalam seluruh proses dan
tahapan pemeriksaan. Tahapan tersebut meliputi dilihatnya seluruh
peristiwa hukum secara konret dan utuh serta dengan pembuktian
unsur-unsur delik dimaksud, yang dilakukan oleh Aparat Penegak
Hukum (APH) yang berwenang.
10. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang
mempersoalkan ketiadaan batasan objektif Pasal-Pasal a quo yang
menimbulkan ketakutan dan persepsi bahwa kritik dapat berujung
kriminalisasi, DPR RI berpandangan kritik sebagai salah satu
bentuk kebebasan berpendapat yang penting dalam negara
demokrasi dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang
110
dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum.
11. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak
yang dapat dibatasi (derogable right), di mana pembatasan tersebut
harus dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Prinsip kebebasan
berpendapat yang bertanggung jawab merupakan kebebasan yang
tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga
kebebasan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa
kebebasan yang dimiliki tersebut bukan tanpa batas.
12. DPR RI berpandangan bahwa aktivitas akademik yang dilakukan
dengan metodologi ilmiah, itikad baik, dan tujuan keilmuan pada
hakikatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesengajaan maupun
unsur akibat kerusuhan masyarakat sebagaimana disyaratkan
norma. Dalam konteks tersebut, norma a quo ditujukan untuk
mencegah penyebaran informasi menyesatkan yang diketahui tidak
benar dan yang secara nyata menimbulkan gangguan ketertiban
masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan akademik.
13. Bahwa Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 telah menegaskan
pembedaan antara kritik, hasutan, dan penghinaan, serta
menekankan pentingnya parameter “kepentingan umum” dalam
menilai
batas
kebebasan
berpendapat.
Putusan
tersebut
menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi,
tetapi ekspresi yang melampaui batas dan merugikan kepentingan
hukum orang lain atau ketertiban umum tetap dapat dikenai sanksi
pidana. Penegasan tersebut memberikan pedoman konstitusional
dalam menafsirkan norma pidana terkait penyebaran berita,
sehingga penerapan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana harus
dipahami dalam kerangka perlindungan kebebasan berekspresi
sekaligus perlindungan ketertiban umum.
14. Berdasarkan uraian normatif pasal-pasal a quo, DPR RI
berkesimpulan bahwa konstruksi norma-norma tersebut telah
menunjukkan adanya hubungan kausal antara daya upaya yang
111
digunakan dan perbuatan yang dikehendaki, serta yang dapat
dibuktikan akibatnya. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana
dalam norma a quo tersebut telah terukur dan pasti sehingga tidak
dapat dinilai mengandung ambiguitas dan ketidakpastian. Dengan
demikian, pasal-pasal a quo KUHP Lama telah berkesesuaian
dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum warga
negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat
(2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
XI.
Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR
RI berpandangan bahwa:
Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (Criminal
Policy), dimana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk
Undang-Undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana
ditegaskan dalam:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016:
“… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut
untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik
hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang
pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun
dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan
oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk
pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan
demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah
kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 Jo. 162/2024
“Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan
dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan
rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan
Mahkamah untuk merumuskannya”.
Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi tersebut, pengujian
materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan
kembali suatu ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk
undang-undang.
D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS
HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR
112
1. Terkait pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.,
mengenai landasan/dasar DPR tidak mengikuti Putusan MK Nomor
4/PUU-X/2012, yang membatalkan ketentuan norma mengenai
lambang negara dalam UU 4/2009 (Pasal 57 huruf d dan Pasal 69
huruf c). Selaras dengan pertanyaan tersebut Yang Mulia Prof. Dr.
Saldi Isra, S.H. juga mempertanyakan mengenai perdebatan
pembahasan Pasal 237 huruf c KUHP 2023, DPR RI menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa meskipun pengaturan mengenai norma tersebut telah
diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting
untuk mengatur kembali norma a quo di dalam KUHP 2023.
Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang
Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan
dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki
dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi.
Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip
negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan
lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara
memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
b. Bahwa perdebatan mengenai pengaturan terkait lambang negara
telah dibahas dalam beberapa rapat pembahasan Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU
KUHP). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Risalah
Pembahasan Tim Perumus KUHP Komisi III DPR RI bersama
Pemerintah tanggal 26 Juni 2019, yang memuat pembahasan
mengenai ruang lingkup, substansi, dan perumusan ketentuan yang
berkaitan dengan lambang negara selengkapnya sebagai berikut:
...
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
113
Penambahan adalah dalam buku 2 kita melihat ada penambahan
didalam Pasal 243, 245, 249 ini adalah sinkronisasi dengan undang-
undang bahasa dan ... karena waktu itu ancaman sisanya, kalau
menyeret bendera itu ... 5 tahun... bendera... tapi pidana 5 tahun,
jadi itu kami turunkan pidananya.
KETUA RAPAT:
Ada tanggapan? ....
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
.... yang berbeda
...:
Suara tidak jelas karena tidak memakai mix
...:
Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Kalau misalnya
simbol-simbol nasional ... nanti orang menjadi tidak hormat kepada
negara... dari knteks itu dulu. Jadi harus hati-hati memahami...
..:
Suara tidak jelas karena tidak memakai mix.
...:
Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Inikan juga nanti...
apapunlah. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya... unsur-
unsur menghina, menodai... begitu. Kecuali ... ya ada ... cara
katakanlah ... karena kalau misalnya ... bendera negara ... bendera
merah putih ... corporate ... itu justru ...pemandangan alam ... merah
putih... terima kasih.
...:
(Suara tidak jelas karena tidak memakai mix) sebagaimana diatur
dalam ...
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Jadi sebenarnya awal mulanya itu ...barang siapa ... bendera
kebangsaan ... diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
... paling banyak ... nah kemudian ... ternyata apa yang diatur
didalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 ... itu
digabungkan, sehingga ... merusak, merobek, menginjak-injak, ...
bendera ... itu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika
kami melakukan ... tapi ketika ... juga dibedakan antara pasal yang
...
F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):
... akan timbul juga ... kalau saya membuat kaos warna merah dan
putihnya apa bendera ... begitu... apapunlah begitu, hanya karena
114
dia mengambil merah dan putih begitu. Karena itu, saya sepakat
dengan Pak Ketua ya unsur menghina, menodai dan lain
sebagainya itu yang harus menjadi tekanan begitu ya. Kecuali ini
bisa dirumuskan lebih clear ya ada definisinya antara katakanlah itu
tadi maksud untuk merendahkan perbuatan itu ya ... karena kalau
misalnya memakai bendera negara untuk reklame atau untuk ...
komersial ... bendera merah putih berkibar kan kena ... ya.
Corporate advertising itukan justru tidak ... seringkali pemandangan
alam ... merah putih berkibar.
Terima kasih.
F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):
Saya ingin menanyakan apa makna ... pemerintah ... ketentuan
pasal ... ke KUHP. Apa maksudnya ... kemudian kalau maksudnya
untuk mensinkronkan sebagaimana diatur di undang-undang ....
lambang ... itu, itukan tidak dikatakan ... bendera itu ukurannya ...
bagaimana ... itulah yang tidak boleh memakai bendera ... jadi ...
diundang-undang yang lama... disinikan tidak. Definisinya tidak ada,
rekonsiliasi tidak ada, sehingga yang dikhawatirkan Pak Arsul dan
Pak Ketua itu bisa hadir, tapi kalau kami dapat maksudnya apa
mungkin bisa beda lagi.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Saya persilakan
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Jadi sebenarnya awalnya dulunya itu ... barang siapa menodai
bendera kebangsaan Republik Indonesia ... Republik Indonesia
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dari
Jaman Belanda sudah ada ini. Dengan denda paling banyak 3000...,
kemudian .... ternyata apa yang diatur didalam Pasal 66 dan 67
Undang-Undang 24 Tahun 2009 .... itu digabungkan, sehingga
larangan merusak, merobek, menginjak-injak, memakai bendera
untuk reklama itu semuanya diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun. Ketika kami melakukan proses ..., tapi ketika ... di
Pasal 24 juga dibedakan antara pasal yang melakukan, merusak,
menginjak, membakar dengan maksud menodai, menghina atau
merendahkan kehormatan, sehingga ...dari Pasal ...KUHP itu
memang pidanaya 5 tahun, tapi untuk yang tadi untuk membuat
reklame yang rusak benderanya, ... itu pidananya paling lama 1
tahun, jadi kami ... RUU KUHP ini memang kami tidak membuat
aturan-aturan baru dan tidak melakukan ... atau ... tapi mengambil
dari kata-kata yang ... nah apabila ini akan dihilangkan dan ini harus
dicabut sangsi pidananya ... nah inilah yang ... kalau ditanya
“kenapa dikenakan sangsi pidana? Kalau saya baca didalam
konsiderans, eh penjelasan umum undang-undang tersebut
dianggap bahwa ini bukan hanya sekedar... bendera, bahasa ...
115
pemaksaan, bukan hanya sekedar pengakuan atas ... bangsa dan
negara, tapi sebagai simbol atau lambang yang dihormati dan
dibanggakan oleh warga Negara Indonesia dan itu menjadi
kekuatan yang sanggup ... sejarah nusantara yang beradab sebagai
bangsa besar dan NKRI. Itu yang dimaksud Pak Azis itu bunyinya
begitu.... jadi peneugasan pendapat ya tidak apa-apa .... pidananya.
KETUA RAPAT:
...saya kira kalau itu tidak ada masalahnya ... mengkoreksi undang-
undang sebelumnya kalau memang kita anggap ...
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Jadi disini sebenarnya mencoba untuk lebih spesifik ya kalau
menurut ... itu seperti apa karena kalau di KUHP-kan ... pidananya
..., nah ini kemudian ditingkatkan menjadi 5 tahun dalam undang-
undang ..., tapi menodai kemudian di apa namanya... menodai atau
menghina caranyaa disebutkan merusak, merobek, menginjak-
injak, membakar ... dengan maksud menodai. ... merendahkan
kehormatan ... jadi ... menodai. Ini mungkin perlu kita pikirkan juga
...boleh ... mungkin saya cerita. Mungkin agak berbeda, saya ... dan
ternyata orang-orang yang ... orang-orang yang agak konvensional.
Mereka iri kok ... ditempat kita diinjak-injak tidak apa-apa ... itu yang
dikatakan teman-teman... Jadi memang ada perbedaan pandangan
bendera ini apakah sesuatu yang patut menjadi kebanggaan yang
kita hormati atau .... ini loh ... lalu kita pikirkan bersama.
F-PNASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si):
Pimpinan, saya ini apa yang dijelaskan ... dan menjelaskan oleh Ibu
Tuti tadi, saya beranggapan ini ... norma ... di Pasal 24 saja... ini
tidak perlu lagi ... karena menurut saya kalau sudah kita masuk
sudah menyusahkan... bukan hanya ... kalau menurut saya.
...:
Bagamana sudah cukup? Saya ... menggarisbawahi prof berkenaan
dengan ibu sampaikan, prof sampaikan bahwa kita jangan
mempunyai standar ganda dalam membuat KUHP ini. Disatu sisi
kita melakukan kodefikasi dengan merujuk kepada undang-undang
ini... disisi lain kita tidak begitu. Kan dari kemarin kita sudah bahas
ada yang saling ... ... ada yang tidak, jadi standar kita ganda, tapi itu
oke kita bisa pahami. Kemudian kalau ... sedikit bahwa didalam
Undang-Undang 24 Tahun 2009 berkenaan dengan Pasal 667 itu
memang untuk meng... tujuannya ... dia harus kita sakralkan ktu...,
tapi tolong juga digarisbawahi apakah kita tidak ambivalen begitu
Prof? Tadi disampaikan oleh Mulfachri saya mendukung untuk
Pasal 23 ini karena nanti ini bisa menjadi rancu dalam pelaksanaan
itu. Pandangan saya yang pertama.
Yang kedua, saya mencoba ... di Pasal 246 dan 247 biar sekalian
kita membahas ... supaya tidak terulang lagi kita membahas hal
yang sama. Mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya senada
116
irama dan lain sebagainya. Kalau nada itu dapat improvisasi
orkestra atau dangdut apakah itu disebut? ... karena itukan dalam
suasana yang berbeda begitu, tapikan didalam ini terkategori ... itu
saja. Kalau menurut saya dalam hal ceremonial acara resmi
kenegaraan lagu Indonesia Raya dibuat nada yang tidak
sebagaimana mesti itu dipidana setuju saya. Justru saya
...terkategorikan orang yang pada ... lagu Indonesia Raya itu ...
masih ada aparat yang gerak sana-gerak sini ... itu maksudnya ...
jadi diacara kenegaraan resmi tidak tertib.
Dia terlambat atau apapun dia lari-larian. Itu yang harus ... dalam
konteks kalau nanti disana dalam konteks anak-anak ..., kemudian
ada acara perkenalan... Kalau musiknya dibikin ... bahaya ini
...khususnya di desa-desa ini nanti. Jadi saya... loncat maksud saya
jangan kita dibuat ... dengan standar yang ganda, sementara kita
melakukan ... disisi lain tidak melakukan ... saya pemikiran bangsa
seperti teman-teman ... menjebak ... kreatif dalam dunia milenial
karena kan gampang masukan dimedsos, masukin di e-elektronik
bisa secara otomatis. Itu saja Ketua.
F-PKS (M. NASIR DJAMIL, M.Si):
Ini memang pasal ... dari frasa ...itu bagaimana ...dihormati oleh
rakyatnya, tapi memang dalam prakteknya selama ini ya memang
kalau kita lihat ... Lubang Buaya itu dijadikan museum... kemudian...
dimana ... nah itu ... merah putih, kemudian tempatnya, langit-langit
merah putih ... dampak dari ... kemudian ketika ada rakyat biasa ...
bendera merah putih... kenegaraan ... seperti ....
Terima kasih Ketua.
…
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Terima kasih Bapak-bapak
Ini memang kita pembicaraannya agak lama karena kita
menganggap ini merupakan satu hal yang seakan-akan ... sudah
diuber karena ini dibuat pada Tahun 2009 ketika sedang tinggi-
tingginya nasionalisme, tapi kalau kita menganggap bahwa ini agak
berkelebihan ini mungkin kita menurut saya perlu dihormati. Jadi
mungkin kita berfikir apakah misalnya Pasal 242 itu dipertahankan
pidananya tetap 5 tahun, tapi ... hapus, kemudian menghina
lambang negara 244 tetap, tapi 245-nya dihapus, nah yang 246 ini
memang ... karena seingatnya waktu kita mahasiswa sudah ...
lagunya itu ... nah ini apakah kemudian berarti bahwa kita perumus
KUHP harus mencabut pasal-pasal yang ada didalam undang-
undang.
KETUA RAPAT:
Saya kira iya landasan terhadap ... ya dicabut. Kan semuanya disini.
Coba bayangkan orang ini sudah ...itu dalam apa namanya
117
pembukaan sebuah acara tinju misalnya atau dalam ... KPU
kemarin... lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada yang
sama ... itu bisa dipidana. Saya kira ya ini kesempatan kita untuk
mengkoreksi norma yang memang tidak tepat yang ada di undang-
undang lain diluar ketentuan pidana. ... konstitusinya ...saya kira
dibuat semurah mungkin... sejauh yang bisa kita lakukan. Saya kira
begitu. Jadi kalau pun harus konsekuensinya beberapa pasal yang
ada diundang-undang lain dicabut ya apa boleh buat. Inilah
kesempatan yang ... apa namanya ketentuan yang berserakan itu
...
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Baik, terima kasih Pimpinan.
Kami mohon diberikan waktu juga untuk berkonsultasi ... perlu nanti
menteri-menterinya ... jadi kami akan menyampaikan, saya akan
menyampaikan kepada pemerintah bagaimana ..., tapi ... tidak ...
misalnya Pasal 242 tidak mungkin ... bahwa menggunakan bendera
karena seingat saya penggunaan bendera ini juga sebagai alasan
... pidana. Itu nanti seperti apa? Apakah kalau ...242 dipakai, 243
kemungkinan orang yang memakai ... reklame atau yang menyulam
... itu termasuk ... atau tidak. Kalau ... berarti kita ...
...:
...pengertian bendera negara ... mau dia pakai baju ...
KETUA RAPAT:
... mau menyampaikan...?
F-PKB (Dr. ANWAR RACHMAN, ST., S.H.):
Jadi ceritanya didaerah pedalaman Madura disana itu ada Pondok
Pesantren. Lagu Indonesia Raya itu liriknya diganti. Jadi apa?
Diganti pakai sholawat. Jadi pertama, kita menghormati pada
negara dan yang kedua dapat pahala. Jadi kalau hanya lagu
Indonesia Raya itu tidak dapat pahala, jadi dalamnya itu isinya itu
diganti sholawat sehingga dapat pahala. Contohnya “ Indonesia, ya
Rasulullah salamun alaihim ...”, lah ini ... seperti itu. Lah itu ... wah
ini bisa ribut.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Pak Jaksa mau menyampaikan sedikit.
KEJAKSAAN (SONETA):
Mohon izin Pimpinan. Ini sekedar pemikiran saya ... jika mungkin...
maka kita tidak ... disana. Kalau pun kita atur disini ... misalnya tidak
usah ... saja. Nah ... makanya kita ... itu salah satu ... pikiran kita
mengatur disini itu hilang. ... Pak Ketua, kalau kita tafsirkan bendera
118
disini ... bendera ... kalau bukan ... merah putih itu bukan ... bendera
yang ... kalau pun mau diatur juga ... disini, diluar itu walaupun
merah putih ... tidak apa-apa...definisi ini juga masih kurang ...
...:
Diluar itu bukan bendera. Saya kira menarik pandangan... mungkin
tindakannya denda saja ... yang 243. Jadi begitu Pak Jaksa bilang...
...:
Jadi apakah ... harus ...
F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.Si):
Saya kira Pasal ... kita hapus saja karena sudah cukup itu
pengertian di Pasal ... karena kalau kita pakai terminologi eh asumsi
Pak Jaksa tadi untuk ... denda itukan melalui proses pidana lagi,
sementara kitakan maunya mengurangi proses pidana... atau siapa
itukan tidak punya uang untuk mengganti benderanya sesuai
dengan definisi tidak rusak, tidak robek, tidak kusut, tidak kusam ini,
lalu kemudian karena dia tidak mampu ... proses pidana yang justru
melemahkan, walaupun kemudian putusannya denda. Nah maksud
saya lebih bagus hapus saja pasal 253 itu Ketua.
F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):
Jadi pointnya yang disampaikan Pak Jaksa itu ...bagus ... kalau kita
masukan disini, tapi masih ada pasal pidana itu di Undang-Undang
justru pasal itu yang akan berlaku, padahal pasal itu ya itu dianggap
lebih represif ya, lebih over ... ini kalau penanggapan saya benar ya
artinya dengan mengatur ini tetapi melenturkan pidananya ya, maka
kemudian pasal yang ada di undang-undang bendera itu tidak
berlaku ya disesuaikan maksudnya kan begitu. Tetapi ini nanti
diketentuan masuk juga ...bahwa pasal-pasal diundang-undang ini
menjadi tidak berlaku. Ya kan harus begitu konsekuensinya.
Karenakan tidak mungkin juga kita tidak mengatur disini, tetapi
diketentuan penutup kemudian kita mengatakan mencabut begitu
loh karena kan dalam rangka deklekriminalisasi kan tidak begitu-
begitu juga. Nah mana politik hukum kita mau seperti apa saya
clear. Kalau kita semangatnya itu ... untuk ...mengendorkan
kriminalisasinya atau vinalisasinya ya memang harus diatur justru,
tetapi kemudian hukumannya dilenturkan. Itu saja supaya clear.
KETUA RAPAT:
Saya kira sepakat. Saya kira ini bisa diatur. Apalagi kita tahu ...
pancasila... mereka sangat longgar juga penghargaan mereka ...
tentang ini ...saya kira yang disampaikan Pak Arsul sama Pak Jaksa
tadi itu supaya bisa dijadikan kesepakatan kita nanti redaksionalnya
silakan dirumuskan.
...:
Kesepakatannya yang mana?
119
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Kalau boleh kami mohon izin untuk konsultasi juga dengan ... lain
supaya kami tidak salah jalan. Kalau usulan dari kami tadi ...bisa ...
misalnya atau ... pidananya ... pidana kategori 1, hanya pidana
denda atau ... kalau ini nanti kemudian baru kita cabut karena
memang kalau ini hilang ... bisa, jadi kita ... saya agak khawatir kalau
... semuanya ... jadi Pasal 242 sampai 247.
F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.):
Izin Ketua. Itu artinya dikonsultasikan dengan pesan semangat dari
ruang ini adalah melakukan pelenturan finalisasinya begitu saja.
KETUA RAPAT:
Oke begitu ya? Terus lompat ke yang berikutnya.
PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,
M.A.):
Pasal 547 yaitu orang yang secara melawan hukum merusak
bangunan. Ini merupakan pasal yang memecah dari pasal
sebelumnya. Tadinya ini ... dulu ... dan ... menjadi satu, padahal ini
..., sehingga kalau misalkan itu kami anggap merusakan pintu hotel
dengan menghancurkan hotel begitukan? ... yang rusak itu apa, nah
hancur. Ini yang kemudian ... itu dari 547. Demikian itu dulu Pak
Ketua.
KETUA RAPAT:
(RAPAT: SETUJU)
Berdasarkan risalah pembahasan RUU KUHP tersebut, terlihat
bahwa para pembentuk undang-undang tidak serta merta
menghendaki setiap perbuatan yang berkaitan dengan bendera,
lambang negara, atau lagu kebangsaan dipidana. Dalam diskusi,
sejumlah anggota rapat menyampaikan kekhawatiran bahwa
rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan kriminalisasi
terhadap tindakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk
menghina negara, seperti penggunaan warna merah putih dalam
karya seni, pakaian, reklame, maupun bentuk ekspresi kreatif
lainnya. Oleh karena itu, berulang kali ditegaskan bahwa unsur
menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara
harus menjadi titik tekan dalam perumusan norma pidana.
120
c. Bahwa dalam risalah pembahasan juga menunjukkan adanya
kecenderungan untuk mengurangi sifat represif dari ketentuan
pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009. Pada akhir pembahasan, Ketua Rapat dan beberapa
anggota menyepakati bahwa semangat yang berkembang dalam
forum adalah melakukan pelenturan kriminalisasi terhadap
perbuatan-perbuatan yang tidak secara nyata ditujukan untuk
menghina atau merendahkan simbol negara. Dengan demikian,
risalah tersebut menunjukkan bahwa maksud pembentuk undang-
undang adalah memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol
negara tanpa mengorbankan kepastian hukum dan ruang ekspresi
masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan pidana mengenai bendera,
lambang negara, dan lagu kebangsaan dipahami sebagai ditujukan
untuk menjerat perbuatan yang dilakukan dengan maksud
menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara,
bukan
untuk
memidana
setiap
bentuk
penggunaan
atau
pemanfaatannya yang tidak mengandung tujuan tersebut.
2. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
mengenai pemberian perubahan atau putusan perubahan pidana
mati oleh Presiden (Eksekutif) dan bukan Mahkamah Agung
(Yudikatif) atas pertimbangan Presiden, DPR RI menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa dalam KUHP lama pidana mati dianggap sebagai salah satu
pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 1
KUHP lama. Artinya, pidana mati diposisikan sejajar dengan pidana
penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan
sebagai bentuk sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal
ini berbeda dengan pengaturan KUHP 2023 mengubah kedudukan
pidana mati dalam sistem pemidanaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023 berikut.
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri
atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
121
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.
Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pidana mati tidak
lagi termasuk dalam kategori pidana pokok dalam KUHP 2023.
Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam
KUHP 2023, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat
khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Sehingga KUHP 2023
menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus dan
diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium). Sedangkan, KUHP lama tidak mengatur mekanisme
masa percobaan maupun kemungkinan perubahan pidana mati
menjadi
pidana
lain
melalui
ketentuan
undang-undang,
sebagaimana dikenal dalam KUHP 2023 melalui mekanisme masa
percobaan yang membuka kemungkinan komutasi pidana mati
menjadi pidana penjara seumur hidup.
b. Bahwa pengaturan demikian tidak terlepas dari tujuan pemidanaan
modern, yaitu tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan
terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga mengedepankan
aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan sosial.
Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan
dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih
luas, yakni:
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana melalui penegakan
norma hukum yang efektif sehingga tercipta ketertiban,
perlindungan, dan pengayoman bagi masyarakat;
2) Memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan
pembimbingan agar yang bersangkutan mampu memperbaiki
diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berperan sebagai
anggota masyarakat yang baik dan produktif;
3) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan
memulihkan keseimbangan yang terganggu, memperhatikan
kepentingan
korban,
pelaku,
dan
masyarakat,
serta
menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan
bermasyarakat; dan
122
4) Menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana sekaligus
membebaskannya
dari
rasa
bersalah
melalui
proses
pertanggungjawaban yang adil dan proporsional.
c. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan keputusan terkait
kemungkinan dilakukannya komutasi secara sistematis merupakan
konsekuensi logis ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk
memberikan grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, menurut ketentuan
Pasal 249 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 5
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, grasi merupakan hak
terdakwa yang wajib disampaikan oleh Hakim Ketua sesudah
putusan pemidanaan diucapkan.
d. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permohonan
pengampunan
merupakan
hak
terpidana,
dan
Konstitusi
menempatkan
Presiden
sebagai
institusi
yang
berwenang
memberikan koreksi atau keringanan terhadap pelaksanaan pidana
setelah seluruh proses peradilan selesai. Namun, apabila
pelaksanaan norma hanya bertumpu pada mekanisme grasi, masih
terdapat persoalan terkait kepastian hukum. Hal ini disebabkan
karena
pengajuan
grasi
merupakan
hak
terpidana
yang
pelaksanaannya bergantung pada adanya permohonan kepada
Presiden, sementara tidak terdapat batasan waktu yang tegas
mengenai kapan permohonan tersebut harus diajukan maupun
kemungkinan pengajuan kembali setelah permohonan sebelumnya
ditolak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam pelaksanaan pidana mati, khususnya terkait penentuan awal
penghitungan masa evaluasi.
e. Bahwa pendapat ini juga disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III
DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 9
November 2022, selengkapnya sebagai berikut:
F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):
123
Baik, terima kasih Pimpinan atas kesempatan dan waktu yang
diberikan.
Yang saya hormati, Pak Wamen, para guru-guru besar saya, para
tim ahli, tim perumus, dan
Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini.
Tentunya pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih dan
apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan, utamanya oleh para
tim perumus, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir 3 Oktober
yang lalu dimana Komisi III memberikan kembali waktu bagi tim
perumus untuk me-review ulang, bahkan untuk melakukan
perubahan-perubahan, dan alhamdulillah telah dilakukan terhadap
draft ini sehingga kita memiliki draft update hasil penyempurnaan
yang tertanggal, kita anggaplah kita sebut sebagai ‘Draft 9
November 2022’, sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh
Pak Wamen. Nah, tapi saya melihat masih ada beberapa yang
tersisa yang mungkin ketika nanti kita bahas pada tanggal 21 itu
juga bisa menjadi pembahasan terlebih dahulu untuk kemudian
nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan kita di DPR ini.
Yang pertama-tama soal living law, Pasal 2. Saya dulu sebelum jadi
Anggota DPR sudah sempat menyampaikan juga kepada guru saya
dimana saya belajar hukum pidana itu, Prof. Tuti, persoalan
kegalauan saya terkait dengan asas legalitas ketika kita
menempatkan living law ini. Tapi karena kita juga menghormati
keputusan politik yang telah di ambil di periode yang lalu di mana
kita ingin menempatkan living law juga di dalam KUHP, maka saya
menyarankan agar living law ini kita maknai bukan sebagai delik
adat, tetap sebagai sanksi adat sehingga bukan dimaksudkan
sebagai delik yang tidak tertulis untuk bisa dijatuhkan kepada
seseorang, tapi sanksi adat yang bisa menjadi alternatif putusan
yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus apabila
ada suatu perbuatan tindak pidana yang bisa juga dipidana dengan
sanksi adat.
124
Jadi itu yang saya usulkan supaya kita bisa memaknai kembali agar
tidak kemudian tersandera dengan persoalan asas legalitas yang
mungkin akan menjadi problem kedepannya.
Yang kedua, terkait dengan pidana mati. Dalam rapat 3 Oktober
yang lalu saya sempat sampaikan masukan agar kata ‘dapat’ di
dalam Pasal 100 itu bisa dihilangkan. Namun dalam penjelasan
yang saya terima hari ini Pemerintah menjelaskan bahwa kata
‘dapat’ tersebut dipertahankan karena adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 23 Tahun 2007, ya. Namun kalau saya baca lagi
pertimbangan
Mahkamah
Konstitusi
secara
menyeluruh
sebenarnya bukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
rumusannya harus dengan kata ‘dapat’, melainkan Mahkamah
Konstitusi justru memberikan open legal policy bagi kita sebagai
pembuat kebijakan bahwa dapat saja kita merumuskan pidana mati
dengan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Oleh karena itu,
saya berharap agar nanti di tanggal 21 kita telaah lagi putusan
Mahkamah Konstitusi ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan
suatu hasil yang lebih sempurna lagi karena kalau kita baca,
termasuk di penjelasan umumnyakan semangatnya clear, kita ingin
menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau misalnya tidak otomatis, si
hakim bisa memilih antara putusan mati tanpa, pidana mati tanpa
percobaan dengan pidana mati dengan percobaan, itu akan tidak
sesuai dengan semangat yang coba kita rumuskan di dalam
RUKHP ini.
Yang ketiga, masih terkait dengan pidana mati. Saya melihat ada
mungkin disini harus kita perbaiki ini, ini tadi sudah secara informal
sudah kita diskusikan, yaitu perhitungan 10 tahun masa percobaan
ini, dimana di dalam RUKHP ini di hitung setelah grasi ditolak. Kalau
setelah grasi ditolak, itukan grasi bisa diajukan beberapa kali, masa
waktunyapun juga tidak jelas. Oleh karena itu, agar ada kepastian
hukum, saya berharap bisa dipertimbangkan agar 10 tahun masa
percobaan ini dihitung sejak inkrah, sejak putusan berkekuatan
hukum tetap agar ada kepastian hukum.
...
125
Berdasarkan
pandangan
tersebut
pengaturan
mengenai
penghitungan jangka waktu tertentu perlu diletakkan pada titik
waktu yang objektif dan pasti sebagai dasar evaluasi pelaksanaan
pidana mati. Atas dasar itu, penghitungan masa evaluasi lebih tepat
dimulai
sejak
putusan
berkekuatan
hukum
tetap,
karena
memberikan kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi
negara dalam melaksanakan putusan pidana. Meskipun demikian,
pengaturan tersebut tidak mengurangi kewenangan Presiden dalam
memberikan pengampunan atau perubahan pidana.
f.
Bahwa kewenangan komutasi tetap berada pada Presiden karena
komutasi merupakan bentuk kebijakan pengampunan negara
(executive clemency), bukan mekanisme untuk menilai kembali
benar atau tidaknya putusan pengadilan. Penentuan kesalahan dan
pemidanaan merupakan ranah kekuasaan kehakiman, sedangkan
pemberian keringanan, pengurangan, atau perubahan pidana atas
dasar
pertimbangan
kemanusiaan,
rehabilitasi,
maupun
kepentingan
umum
merupakan
kewenangan
konstitusional
Presiden sebagai kepala negara.
g. Dengan demikian pemberian kewenangan untuk memutuskan
adanya pengurangan atau perubahan bentuk pemidanaan dalam
pidana mati sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP 2023
merupakan kewenangan yang masih selaras dengan kewenangan
prerogatif Presiden dalam memberikan grasi.
3. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H.,
M.H.mengenai subjek hukum pengaduan tindak pidana kohabitasi
dalam Pasal 412 yang masih terbatas, DPR RI menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan European Court of Human Rights dan Council
of Europe, telah mengaku ‘hidup bersama’ atau kohabitasi sebagai
salah satu dimensi yang sah terhadap hak asasi manusia
termasuk hak privat, hak untuk hidup berkeluarga, hak-hak
Perempuan, dan hak anak. Namun dalam konteks ini setiap negara
mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap kohabitasi.
Beberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dan
126
European Union mengakui kohabitasi tercatat dan memberikan
perlindungan yang sama dengan perkawinan. Beberapa negara
mengakui kohabitasi dengan perlindungan yang berbeda dengan
perkawinan. Negara-negara lain tidak mengakuinya.
b. Bahwa Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara
yang menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana. Perumusan
kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak terlepas dari nilai-nilai
Pancasila, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Selain
itu, kohabitasi juga dianggap menimbulkan akibat negatif terhadap
hak-hak anak dan juga hak-hak Perempuan. Dalam hal
perpisahan ataupun salah satu meninggal, para pasangan dan
anak tidak mendapatkan warisan sebagaimana didapat dalam
hal perkawinan.
c. Namun demikian, meskipun menetapkan kohabitasi sebagai suatu
tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat serta
perlindungan hak-hak privat yang melekat pada setiap orang. Pada
praktiknya, penanganan terhadap tindakan yang berhubungan
dengan kohabitasi seringkali dilakukan secara membabi buta oleh
masyarakat kepada pelaku atau tindakan penyelesaian secara main
hakim sendiri (eigenrechting). Hal tersebut terjadi karena
kohabitasi sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana,
namun di sisi lainnya, kohabitasi sering dipandang sebagai
tindakan yang meresahkan di masyarakat.
d. Bahwa menimbang pada urgensi untuk menghindarkan perbuatan
kohabitasi yang meluas pada masyarakat, namun tetap menjaga
batasan privasi setiap warga negara maka pembentuk undang-
undang membatasi subjek yang dapat melakukan pengaduan. Hal
ini penting mengingat meskipun pelaku tertangkap tangan, namun
dalam hukum pidana, selama pelaku belum dijatuhi bersalah
melalui putusan hakim maka statusnya masih menjadi legally
innocent. Tindakan main hakim tersebut telah melanggar asas
praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan juga tentu saja telah
melanggar hak asasi manusia pelaku kohabitasi.
127
e. Bahwa perumusan delik aduan absolut dalam tindak pidana
kohabitasi melalui pembatasan subjek hukum pengadu juga
dimaksudkan untuk melindungi ruang privasi keluarga dari campur
tangan pihak luar, menjaga nilai moral dan norma susila
masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang
atau tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). Adapun pihak
yang berhak mengadu dalam konteks ini adalah dalah suami atau
istri bagi yang sudah menikah, serta orang tua atau anak bagi yang
belum menikah. Ketentuan ini sekaligus memperluas pihak yang
dapat mengajukan laporan dibandingkan aturan lama yang hanya
memberi hak kepada suami atau istri.
f.
Bahwa pembatasan subjek pengadu dalam koteks ini juga
dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Berbeda dengan KUHP
yang lama itu hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh salah
satunya sudah berkeluarga atau ada hubungan pernikahan, tetapi
di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak
yang harus dilindungi. Dalam praktik kohabitasi, anak dapat menjadi
pihak yang lahir atau hidup dalam situasi di luar ikatan perkawinan
yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, pembentuk
undang-undang, memandang situasi ini berpotensi menimbulkan
kerentanan, terutama terkait kepastian status hukum, pengasuhan,
dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian
apabila kohabitasi dapat menjadi delik umum maka anak
merupakan salah satu pihak rentan yang dapat dirugikan.
E. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Pemerintah,
Lembaga Negara, serta Presiden dan Wakil Presiden secara normatif
telah membedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan yang
merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat. Selain itu,
dari sisi konstruksi hukumnya dirumuskan sebagai delik aduan dengan
pembatasan yang jelas terhadap subjek yang dapat mengajukan
pengaduan, sehingga mempersempit ruang penafsiran yang berlebihan
128
(overbroad interpretation), menghindari karakter “pasal karet”, serta
tetap menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam
kerangka negara hukum yang demokratis.
2. Pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam
undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi pembentuk
undang-undang
untuk
merumuskan
mekanisme
yang
lebih
komprehensif sesuai dengan perkembangan kebijakan pemidanaan
modern, namun tetap sesuai dengan prinsip dan batasan norma KUHP
2023.
3. Pengaturan tindak pidana terkait penggunaan lambang negara pada
dasarnya dimaksudkan kedudukan lambang negara sebagai simbol
kedaulatan dan identitas konstitusional negara, sehingga kehormatan
dan kewibawaan yang wajib dilindungi.
4. Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah memberikan pemaknaan yang
jelas terhadap maksud frasa “terganggunya kepentingan umum”, yakni
sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya
pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk
rasa, atau demonstrasi.
5. Pasal 302 ayat (2) KUHP 2023 bukan norma yang melarang seseorang
untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama (apostasy),
melainkan sebagai larangan menghasut atau memaksa (orang lain)
mengubah atau meninggalkan agama dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan.
6. Pengecualian makna frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP
2023 yang mengatur terkait perbuatan penghinaan yang dilakukan
dengan cara menuduh telah diatur secara jelas dalam Penjelasan Pasal
433 ayat (1) KUHP 2023 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor
105/PUU-XXII/2020.
7. Pengaturan norma Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 telah memiliki
batasan rumusan yang jelas dan bertujuan untuk menjunjung tinggi
standar etik, kehati-hatian, dan itikad baik bagi advokat dalam proses
beracara.
8. Bahwa rumusan norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian
Pidana telah mengatur dengan jelas parameter dari unsur-unsur
129
perbuatan pernyebaran berita bohong sebagai syarat pidana dengan
menekankan adanya kesengajaan dan akibat perbuatan berupa
kerusuhan di masyarakat.
9. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang diajukan pengujian telah
memenuhi asas lex certa dan lex stricta dengan tujuan pemidanaan
korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
[2.4]
Menimbang
bahwa
terhadap
permohonan
Pemohon,
Presiden
menyampaikan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026
dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
I.
POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Perkara Nomor 29/PUU-XXIV/2026, pokok permohonan uji materiil sebagai
berikut:
a. Bahwa Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP tentang pidana mati bersyarat
menggunakan indikator subjektif tanpa standar evaluasi yang jelas,
menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar Pasal 1 ayat (3) serta
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
b. Bahwa Pasal 218 ayat (1), 219, 240 ayat (1), dan 241 ayat (1) KUHP
memberi perlindungan pidana khusus bagi Presiden/Wakil Presiden dan
Pemerintah,
menciptakan
ketidaksetaraan
dan
berpotensi
mengkriminalisasi kritik, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
c. Bahwa Pasal 237 huruf b–c, Pasal 256, dan Pasal 302 ayat (1) KUHP
dirumuskan secara luas dan kabur (multitafsir), melanggar asas lex certa,
membuka ruang kriminalisasi ekspresi, keyakinan, dan kebebasan
berpendapat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E
UUD 1945
d. Bahwa Pasal 411 ayat (2) KUHP mengkriminalisasi relasi privat
konsensual orang dewasa dan menciptakan pemidanaan atas status,
sehingga melanggar hak membentuk keluarga dan hak atas privasi
sebagaimana Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
e. Bahwa Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a–b
KUHP berpotensi mengkriminalisasi pendapat serta kesalahan formil
130
perkara perdata, menimbulkan chilling effect dan menghambat hak atas
perlindungan hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28E ayat (2)–(3) UUD 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah
menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
III.
PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN
OLEH PARA PEMOHON
Terhadap Perkara Nomor 29/PUU-XXIV/2026 (Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4)
Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1),
Pasal 237 huruf b dan huruf c, Pasal 256, Pasal 302 ayat (1), Pasal 411 ayat
(2), Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan huruf b
KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut;
1. Bahwa terhadap penjelasan Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 KUHP
terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta
Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) KUHP terkait penghinaan
terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara, telah Pemerintah sampaikan
sebelumnya dalam penjelasan untuk perkara nomor 275/PUU-XXIII/2025
dan Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025
2. Bahwa terhadap penjelasan Pasal 237 huruf b dan huruf c terkait
Penghinaan terhadap Lambang Negara telah Pemerintah sampaikan
sebelumnya dalam penjelasan untuk perkara nomor 27/PUU-XXIV/2026
3. Bahwa terhadap Pasal 256 terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk rasa
atau Demonstrasi, Mahkamah telah memutus dalam Perkara Nomor
280/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanggal
2 Maret 2026 sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis yaitu:
[3.12.2] Bahwa selain itu, ihwal dalil penerapan norma Pasal 256 UU
1/2023 yang mengatur sanksi pidana, menurut para Pemohon akan
131
berdampak kriminalisasi atas hak untuk menyampaikan pendapat di
muka umum yang dilakukan berupa unjuk rasa atau demonstrasi bagi
yang melanggarnya. Setelah Mahkamah mencermati dengan
saksama, norma Pasal 256 UU 1/2023 bukan mengatur perihal hak
untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan bukan mengatur
ancaman pidana bagi yang menggunakan hak untuk menyampaikan
pendapat di muka umum. Dalam hal ini, norma Pasal 256 UU 1/2023
hanya mengatur sanksi pidana atas penyampaian pendapat di muka
umum, berupa pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi di jalan umum
yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan
keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat yang dilakukan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang (Polri).
Artinya, jika hak penyampaian pendapat di muka umum dimaksud
telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang, seandainya
kegiatan pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi tetap mengakibatkan
terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-
hara dalam masyarakat, pelakunya tidak dapat dijerat dengan norma
Pasal 256 UU 1/2023. Bahkan, secara normatif, jika kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum dimaksud tidak diberitahukan
kepada pihak yang berwenang dan tidak menimbulkan terganggunya
kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam
masyarakat, maka pelaku kegiatan dimaksud tidak dapat diancam
pidana dengan norma Pasal 256 UU 1/2023. Meskipun demikian,
menurut Mahkamah, pemberitahuan dimaksud sebaiknya dilakukan
untuk mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak
dibubarkan oleh aparat/petugas dengan alasan adanya kekhawatiran
terganggunya kepentingan umum, timbul keonaran, dan huru-hara
dalam masyarakat sebagaimana terancam ketentuan Pasal 15 UU
9/1998. Sebagai suatu tindak pidana yang diformulasikan dalam
bentuk delik materiil, ancaman pidana terhadap pawai, unjuk rasa,
atau demonstrasi terjadi apabila unsur terganggunya kepentingan
umum, timbul keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat telah
terpenuhi. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, norma
Pasal 256 UU 1/2023 harus dipandang bersifat kumulatif, yaitu
ancaman pidana baru dapat dijatuhkan apabila penanggung jawab,
pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tidak
memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dan
kemudian menimbulkan gangguan ketertiban umum, keonaran, dan
huru-hara
maka ancaman pidana dapat dikenakan. Namun
sebaliknya, apabila tanpa atau tidak ada pemberitahuan dari
penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau
demonstrasi tetapi tidak terganggunya ketertiban umum maka orang
tersebut tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan demikian, tindak
pidana hanya dapat dikenakan terhadap hak penyampaian pendapat
di muka umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa atau
demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan
kegiatan dimaksud menimbulkan gangguan kepentingan umum,
keonaran, dan huru-hara
Berkenaan dengan makna frasa “terganggunya kepentingan
umum” telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 256 UU 1/2023, yaitu
tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik
132
akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau
demonstrasi. Lebih lanjut, frasa “keonaran” dan “huru-hara” meski
tidak dijelaskan lebih lanjut, menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut
tidak dapat dilepaskan dengan unsur “terganggunya kepentingan
umum” yang terdapat dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tersebut.
Namun demikian, secara substansial, norma Pasal 256 UU 1/2023,
telah jelas dan tegas bahwa sanksi pidana dalam aksi unjuk rasa atau
demonstrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 256 UU 1/2023,
tidak dapat dikenakan sepanjang telah dilakukan pemberitahuan
kepada pihak yang berwenang. Bahkan, sebagaimana diuraikan
sebelumnya, sekalipun terhadap hak penyampaian pendapat di muka
umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa atau demonstrasi
sekalipun yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan keonaran, dan menyebabkan huru-hara, sejauh
penanggung jawab, pemimpin, atau peserta telah memberitahukan
kepada aparat yang berwenang, ancaman pidana dalam norma Pasal
256 UU 1/2023 tidak bisa dikenakan kepada penanggung jawab,
pemimpin, atau peserta pawai, pengunjuk rasa, atau peserta
demonstrasi.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 256 UU 1/2023
bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara
untuk memeroleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa terhadap Pasal 302 ayat (1) terkait menghasut agar seseorang
tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa Pasal a quo
memiliki unsur-unsur: (1) Setiap orang; (2) di muka umum; (3) menghasut;
(4) dengan maksud; dan (5) agar seseorang menjadi tidak beragama atau
berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Bahwa bentuk kesengajaan
dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud. Bahwa menghasut
atau inciting terdapat dalam beberapa instrumen internasional HAM di
antaranya dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Anti
Diskriminasi Rasial dan Etnis. Bahwa Rekomendasi Umum No. 35
tentang Melawan siar kebencian yang rasis (General Recommendation
Combating Racist Hate Speech). Bahwa beberapa instrumen tersebut
juga memberikan penjelasan tentang hasutan, yakni secara khusus
berupaya memengaruhi orang lain untuk terlibat dalam suatu hal,
termasuk tindakan kejahatan, melalui advokasi atau ancaman. Bahwa
hasutan dapat tersurat maupun tersirat, melalui tindakan seperti
menampilkan simbol rasis atau menyebarkan materi atau kata-kata.
133
Bahwa artinya menghasut bukan hanya tindakan memengaruhi orang lain
melalui tukar pikiran tetapi memengaruhi dengan suatu advokasi (tidak
sekali melainkan berkesinambungan) dan ancaman. Bahwa Pasal 302
ayat (2) tidak lagi menghasut, namun memaksa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan. Bahwa kekerasan di sini termasuk kekerasan
verbal.
5. Terhadap Pasal 302 ayat (1) tersebut, Mahkamah telah memutus dalam
Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka tanggal 2 Maret 2026 sebagaimana dalam pertimbangan hukum
majelis yaitu:
[3.14] …..
………….Meskipun demikian, jika ada tindakan pidana sebagaimana
ditentukan dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 tersebut, menurut
Mahkamah, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan adanya
unsur penghasutan di muka umum atau pemaksaan melalui kekerasan
atau ancaman kekerasan, sehingga norma a quo tidak dapat
diterapkan secara sewenang-wenang terhadap perbedaan pandangan
atau praktik keagamaan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam
konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan
norma Pasal 302 UU 1/2023 menurut Mahkamah masih relevan
diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mencegah munculnya
tekanan sosial maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak
kebebasan individu dalam menentukan keyakinannya. Selain itu,
norma tersebut juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara
kebebasan beragama dan kepentingan ketertiban umum, sekaligus
menjadi sarana perlindungan negara terhadap potensi konflik berbasis
agama di tengah masyarakat yang beragam, serta menjamin
pelaksanaan kebebasan beragama yang berlangsung secara damai,
sukarela, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia
dan ketertiban sosial sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun
1945.
6. Bahwa terhadap penjelasan Pasal Pasal 411 ayat (2) KUHP terkait
Perzinaan telah Pemerintah sampaikan sebelumnya dalam penjelasan
untuk perkara nomor 280/PUU-XXIII/2025
7. Bahwa terhadap Pasal 433 ayat (3) KUHP terkait Pencemaran, Pasal
a quo adalah alasan penghapus penuntutan pidana karena
kepentingan umum atau membela diri. Pada hakikatnya tindak pidana
penghinaan atau pencemaran nama baik atau defamation atau
belediging adalah subjektief delict. Artinya hanya korban yang bisa
merasakan apakah ia dihinan ataukah tidak
134
8. Terhadap Pasal 433 ayat (3) tersebut, Mahkamah telah memutus
dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka tanggal 2 Maret 2026 sebagaimana dalam
pertimbangan hukum majelis yaitu:
[3.11.2] …..
Berkaitan dengan persoalan yang didalilkan Pemohon, menurut
Mahkamah norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 telah memberikan
perlindungan bagi masyarakat dengan memberikan pengecualian
terhadap tindak pidana a quo yang dilakukan demi kepentingan umum
atau dengan maksud membela diri, agar tidak dikenakan pidana.
Norma a quo juga telah jelas mengatur mengenai pengecualian
perbuatan yang dapat dikenakan atau disangkakan sebagai
pencemaran nama baik sehingga memberikan perlindungan serta
kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan
menyatakan pendapat sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum
atau karena terpaksa membela diri sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
9. Bahwa terhadap Pasal 434 ayat (2) KUHP terkait Fitnah, Pasal a quo
dikenal dengan istilah laster atau fitnah. Contoh C menuduh D
melakukan korupsi atas dana bantuan sosial. Jika C kemudian tidak
bisa membuktikan di sidang pengadilan bahwa D melakukan korupsi,
C dipidana karena memfitnah. Hakim meminta kepada C untuk
membuktikan tuduhannya karena tuduhan tersebut dianggap
membela diri atau untuk kepentingan umum atau karena yang
dituduhkan adalah D sebagai seorang pejabat. Hal ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP. Penegasan bahwa fitnah
adalah delik aduan terlihat dalam Pasal 434 ayat (3).
10. Bahwa terhadap Pasal 509 huruf a dan huruf b KUHP, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa Pasal 509 huruf a
memiliki unsur-unsur: (1) advokat; (2) memasukkan atau meminta
memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau
permohonan pailit; (3) keterangan tentang tempat tinggal atau
kediaman tergugat atau debitur; (4) padahal diketahui atau patut
diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan
yang sebenarnya; bahwa unsur-unsur Pasal 509 huruf b adalah: (1)
suami atau istri; (2) mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang
sebenarnya; (3) kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf
135
a; bahwa unsur-unsur Pasal 509 huruf c adalah: (1) kreditur; (2)
mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang
bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; (3) kepada advokat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa Pasal 509 mengatur
sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu
dalam konteks proses hukum, khususnya terkait dengan surat
gugatan, permohonan cerai, atau permohonan pailit;
bahwa pembedaan antara beberapa subjek hukum termuat dalam tiga
poin, yaitu poin ini menargetkan advokat yang dengan sengaja
memasukkan atau meminta dimasukkannya informasi tidak benar
mengenai tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur dalam
dokumen hukum, hal ini berarti bahwa advokat memiliki tanggung
jawab besar untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka
gunakan dalam kasus-kasus yang mereka tangani; bahwa bagian ini
mengenakan sanksi bagi suami atau istri yang memberikan informasi
palsu kepada advokat dalam konteks pengajuan gugatan atau
permohonan cerai, ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan
transparansi dalam proses perceraian agar keputusan pengadilan
didasarkan pada fakta yang akurat; bahwa ketentuan ini menyasar
kreditur memberikan keterangan palsu tentang debitur dalam
permohonan pailit, artinya bukan hanya pihak yang digugat atau
debitur yang harus jujur, tetapi pihak kreditur juga perlu memberikan
informasi yang benar agar proses hukum berjalan adil dan sesuai
dengan kenyataan; bahwa dalam keseluruhan pasal ini terdapat
penekanan penting pada integritas dan kejujuran dalam proses hukum.
IV.
PETITUM
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang
Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1.
Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2.
Menyatakan Ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 29/PUU-
XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor
136
1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan seorang
ahli yaitu Dr. Albert Aries, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima
Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan telah didengar keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026, serta keterangan tambahan
diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 melalui surat elektronik, pada
pokoknya sebagai berikut:
Tak dapat dimungkiri, TIndak pidana ini merupakan salah satu dari 14 (empat
belas) isu krusial) dalam Rancangan KUHP yang sering disalahpahami, bahkan
dituding sebagai “rekolonialisasi” dari Pasal 134 KUHP dan 137 KUHP Lama tentang
Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang telah dianulir oleh Putusan
MK No. 013-022/PUU-IV/2006.
Namun yang patut disayangkan adalah selama ini yang ditonjolkan hanyalah
amar putusannya saja, tanpa menyuguhkan informasi mengenai pertimbangan
hukum yang mengikat (ratio decidendi) pada halaman 60. Padahal legal reasoning-
nya itu dapat menjadi justifikasi bagi pembentukan norma hukum dalam Pasal 218
KUHP Baru, yaitu:
“Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310
- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam
kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan
ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als
ambtsdrager);
Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi
delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde
macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan
terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht).” (Lihat Putusan MK
No. 013-022/PUU-IV/2006 dalam halaman 60 pada paragraf 4 dan 5).
Dalam sosialisasi rancangan KUHP, ahli seringkali menyatakan bahwa
sangatlah wajar jika 20 tahun silam, Mahkamah menganulir Pasal 134 dan 137
137
KUHP Lama. Bayangkan saja, delik yang berasal dari WvS NI itu ancamannya
hingga 6 tahun penjara, tanpa disertai alasan penghapus pidana, jenis deliknya
biasa (sehingga siapapun bisa membuat laporan polisi), serta Pdak diberikannya
penjelasan yang memadai untuk membedakan “kritikk” dan “delik”.
Yang mulia majelis hakim konstitusi,
Salah satu hal yang perlu diluruskan dalam judicial review ini adalah apakah
benar isu yang berhembus sebagai “chilling effect” bahwa eksistensi Pasal 218
KUHP akan mengkriminalkan kritik atau bahkan menjadi ancaman terhadap
kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berbeda dari kebijakan Presiden
dan/atau Wakil Presiden, meskipun sejak berlaku di 2 Januari 2026 belum ada
satupun pengaduan yang sudah dibuat dengan pasal a quo.
Pertanyaan ini sesungguhnya dapat terjawab, jika kita mau mencermati
Penjelasan Pasal 218 KUHP yang sudah menegaskan bahwa suatu kritik yang
mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan
Presiden dan/atau wakil Presiden jelas bukan merupakan tindak pidana yang
dimaksud.
Sederhananya, perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana menurut
Pasal 218 KUHP adalah menyerang kehormatan atau harkat martabat diri Presiden
dan/atau Wakil Presiden, berupa perbuatan merendahkan atau merusak nama baik
atau harga diri, termasuk menista, misalnya dengan perkataan “kebun binatang”
atau memfitnah. Mengapa terdapat frasa “diri” Presiden dan/atau Wakil Presiden”?
karena objeknya serupa namun tindak sama dengan perbuatan yang dilarang dalam
Bab XVII KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan, khususnya Pasal 433, Pasal
434, dan Pasal 436 KUHP, sehingga perasaan subjektif dari yang terhina dapat
senantiasa diuji objektivitas perbuatannya dengan memberi kesempatan bagi orang
itu untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan (Pasal 434 KUHP Baru).
Selanjutnya apa perbedaan antara Pasal 218 KUHP Baru dengan Pasal 134
KUHP Lama? Pertama, Pasal 218 KUHP Baru diatur sebagai delik aduan absolut,
artinya sekalipun ada orang yang menista atau memfitnah Presiden dan/atau Wakil
Presiden, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun Pdak akan pernah
ada proses hukum jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak membuat
pengaduan. Apalagi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pasal ini juga Pdak
138
“diwajibkan” menggunakan haknya untuk mengadu, sebagaimana postulat latin
“Juro suo uti nemo cogitur”.
Pengaturan ini sekaligus dapat “mengkanalisasi” semua penghinaan
terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menutup “celah” bagi pihak
ketiga, termasuk relawan, simpatisan, atau “proxy” untuk membuat laporan ke pihak
yang berwajib dengan menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya tidak relevan
namun tetap dipaksakan proses hukumnya, sebagaimana yang pernah terjadi di
masa lalu. Padahal tidak pernah dapat dibuktikan apakah “laporan” itu dikehendaki
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Kasus Penghinaan Presiden Jokowi
Berujung Bui, online, tersedia di https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-
kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui, diakses 4 Juni 2026).
Kedua, Pasal 218 ayat (2) KUHP Baru mengatur Alasan Penghapus Pidana
Khusus di luar Buku I KUHP, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau
harkat atau martabat (diri) sebagaimana dimaksud ayat (1), jika perbuatan dilakukan
untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lalu bagaimana jika Presiden
dan/atau Wakil Presiden ternyata mudah tersinggung, sehingga ia membuat
pengaduan? Sebagai “bawahan”, penyidik dan penuntut umum dipredikasi akan
memberikan atensi atas pengaduan tersebut. Namun disinilah kita harus percaya
bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman
tetap berwenang untuk menilai apakah perbuatan tersebut merupakan penghinaan,
dan menguji alasan penghapus pidana khusus menurut Pasal 218 ayat (2) KUHP
Baru.
Ketiga, sebagaimana telah diuraikan, penjelasan Pasal 218 KUHP Baru telah
membedakan dengan tegas antara “kritik” dan “delik” (menista atau memfitnah). Hal
ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang sudah dirafitikasi Indonesia lewat
UU No. 12 Tahun 2005 yang mengatur bahwa hak untuk berpendapat dapat dibatasi
sepanjang untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi
ketertiban atau moral umum.
Terakhir, dengan modified delphie method, sanksi pidana dalam Pasal 218
KUHP Baru sudah ditentukan secara proporsional dengan alternatif pidana denda,
dan juga tidak dapat dilakukan upaya paksa (Penahanan) menurut Pasal 100 ayat
(2) KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian dengan Mekanisme Keadilan
Restoratif menurut Pasal 82 KUHAP Baru.
139
Dalam waktu yang begitu terbatas, ahli coba untuk melakukan quick research
untuk membandingkan pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dengan
negara-negara lainnya, dan telah “menanggalkan” negara lain yang sistemnya
monarki konstusional, misalnya Denmark, Belgia, Spanyol, Swedia dan Islandia
yang dipengaruhi oleh Lèsemajesté. Kiranya upaya ini dapat menjernihkan dan
meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan-rekan masyarakat sipil.
Untuk itu, izinkanlah ahli untuk menyajikan sejumlah data yang terbuka untuk
dicek dan dikritisi mengenai sekurang-kurangnya ada 9 (sembilan) negara (“paling
Pdak agar jumlahnya sama dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi”), yang masih
mengatur delik serupa, yaitu:
1. Jerman: Pasal 90 ayat (1) KUHP Jerman (Strafgesetzbuch – StGB): Menghina
Presiden Federal: “Whoever disparages the Federal President in public, in a
meeting or by disseminating material (section 11 (3)) incurs a penalty of
imprisonment for a term of between three months and five years.”
2. Italia: Pasal 278 KUHP Italy (Codice Penale): Menghina kehormatan atau
martabat Presiden: “Anyone who affronts the honour or prestige of the President
of the Republic shall be punished with a prison sentence of between one and five
years.”
3. Portugal: Pasal 328 KUHP Portugal (Código Penal): Penghinaan atau
pencemaran nama baik terhadap Presiden Portugal: “Insult or defamaCon
against the President of Portugal with three months in prison or a fine. If
commited publicly or through the media, the punishment increases to a prison
term of between six months to three years and a minimum fine of 60 days.”
4. Turki: Pasal 299 ayat (1) KUHP Turki (Türk Ceza Kanunu): Menghina Presiden
Republik: “Any person who insults the President of the Republic shall be
sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years.”
5. Polandia: Pasal 135 ayat (2) KUHP Polandia: Menghina Presiden Republik:
“Whoever insults the President of the Republic of Poland in public shall be subject
to the penalty of the deprivation of liberty for up to 3 years.”
6. Islandia: Pasal 101 ayat (1) KUHP Islandia: Mencemarkan Nama Baik Orang
Lain Dengan Penghinaan Dalam Kata-Kata Atau Perbuatan (Pemberatan Jika
Dilakukan Terhadap Presiden Atau Yang Menjalankan Kuasa Presiden): “If an
action for which punishment is prescribed in Chapter XXIII, XXIV or XXV of this
Act is directed at [the President]1) or a person exercising [presidenCal powers]1)
140
and which is not covered by Article 99 or Article 100, the punishment prescribed
for the offence may be increased, though not to more than double that which is
prescribed. Bab XXV: Art. 234 Anyone who defames another person by insults
in word or deed and anyone who disseminates such defamation, shall be fined
or [imprisoned] 1) for up to 1 year.”
7. Slovenia: Pasal 163 ayat (1) KUHP Slovenia: Menghina Presiden (Sebagai
Pemberatan Delik Penghinaan Terhadap Orang Lain): “Whoever publicly
commits any of the offences under Articles 158 to 162 of this Penal Code against
the Republic of Slovenia or against the President of the Republic with respect to
the exercising of his duties shall be punished by a fine or sentenced to
imprisonment for not more than one year. Article 158: (1) Whoever insults
another person shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not
more than three months.”
8. Kamerun: Pasal 153 ayat (1) KUHP Kamerun: Penghinaan Terhadap Presiden
Republik: “Contempt of President (1) Whoever commits a contempt of the
President of the Republic or any person exercising the whole or a part of their
prerogatives, or of any foreign Head of State shall be punished with imprisonment
for from 1 (one) to 58 5 (five) years or with fine of from CF AF 20 000 (twenty
thousand) to CF AF 20.000.000 twenty million) or with both such imprisonment
and fine.”
9. Rusia: Pasal 319 KUHP Rusia: Penghinaan Terhadap Perwakilan Otoritas
Selama Ia Menjalankan Tugas Resminya: “Insult of a representative of the
authority during the discharge by him of his official duties, or in connection with
their discharge, shall be punishable by a fine in the amount up to 40 thousand
roubles, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the
convicted person for a period of up to three months, or by compulsory works for
a term of 120 to 180 hours, or by corrective labour for a term of six to twelve
months.”
Hukum pidana senyatanya memang membedakan perlakuan atas Pndak
pidana penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang sebagaimana telah
dipertegas batasan objeknya lewat Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan
juga terhadap diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang selama ini
diinsPtusionalisasi menjadi suatu “lembaga” atau “jabatan”, yang secara kalkulaPf
telah terpilih oleh hampir 100 juta pemilih dalam suatu pemilihan umum.
141
Pertanyaan ini sebenarnya dapat terjawab dengan adanya sejumlah
pembedaan dari objek Pndak pidana penghinaan, misalnya dalam Putusan MK No.
31/PUU-XIII/2015 yang mengakui “pembedaan” atas penghinaan terhadap orang
lain dan penghinaan terhadap pejabat (Pasal 316 Jo Pasal 319 KUHP Lama/Pasal
441 ayat 2 KUHP Baru), dengan dimaknainya penghinaan terhadap penjabat
sebagai delik aduan (klach delict).
Adapun pasal yang seringkali dicontohkan berkaitan dengan perlu diaturnya
Pndak pidana “penghinaan” Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP, salah
satunya adalah adanya ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala
Negara Sahabat (Pasal 226 KUHP Baru/142 KUHP Lama). Namun demikian,
ternyata masih ada satu Pndak pidana lain yang justru luput dijadikan perbandingan
untuk membedakan objek Pndak pidana, yaitu Pasal 217 KUHP Baru/Pasal 131
KUHP Lama mengenai tindak pidana “menyerang diri Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang Cdak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat”, yang
sebenarnya merupakan bentuk “sui generis” dari Pndak pidana penganiayaan biasa.
Sebagai penutup, meminjam pandangan dari Kriminolog Jerman, Hermann
Mannheim yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari
peradaban suatu bangsa (The criminal law has been called one of the most faithful
mirrors of a given civilization, Hermann Manheim, Criminal Jus.ce And Social
Reconstruc.on, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd, 1946, h. 2), maka
pertanyaannya adalah bagaimana bangsa Indonesia hendak mengatur Pndak
pidana penghinaan sebagai suatu perbuatan yang intrinsically wrong, baik dari sisi
hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagaimana
keadilan untuk memperlakukan sama terhadap yang sama, dan beda terhadap yang
berbeda.
Di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk munculnya sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan atau Keputusan
Presiden dan/atau Wakil Presiden, ahli meyakini bahwa Konstitusi di hampir seluruh
negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk
kritik dan ketidaksetujuan, namun tidak ada satupun Konstitusi yang memberikan
kebebasan untuk menghina orang lain, sekalipun itu dikualifikasikan sebagai Tort
(act against law) dalam perkara perdata.
142
Keterangan Tambahan Ahli Dr. Albert Aries, S.H., M.H.
PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN DARI
NEGARA YANG MASIH MENGATUR & SUDAH TIDAK MENGATURNYA LAGI
SECARA KHUSUS
Menindaklanjuti, perintah dari Mahkamah untuk disampaikannya keterangan
tambahan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 dalam Perkara
Nomor 275/PUUXXIII/2025, terkait dengan pengujian materi Pasal 218 Undang-
Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( “KUHP
Baru”), mengenai Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan
Martabat Diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diminta oleh Yang Mulia Prof.
Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Untuk itu, perkenankanlah saya. Albert Aries untuk menyampaikan keterangan
tambahan yang pada pokoknya berisi perbandingan dari pengaturan delik
penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dari 9 (sembilan) negara yang masih
mengatur delik serupa, dan 9 (sembilan) negara lainnya yang sebelumnya pernah
mengatur namun kemudian menghapus atau setidaktidaknya menjadikan delik
tersebut dikategorikan sebagai “penghinaan terhadap pejabat”, “penghinaan
terhadap warga negara”, atau “perbuatan kerperdataan”.
Mengenai pengaturan norma dan kaitannya dengan bagaimana sikap dari aparat
penegak hukum, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A,
ditemukan data misalnya dalam Pasal 90 ayat 4 KUHP Jerman yang menyebutkan
“Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut setelah mendapat otorisasi dari
Presiden Federal. (The offence may be prosecuted only upon authorisation by the
Federal President) dan Pasal 299 ayat (3) KUHP Turki yang menyebutkan bahwa
“penuntutan atas pelanggaran tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kehakiman
(The initiation of a prosecution for such offence shall be subject to the permission of
the Minister of Justice.)”
NEGARA YANG MASIH MENGATUR DELIK SERUPA
No.
Negara
Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP
1.
Jerman
Sistem:
Jerman
menganut
sistem
pemerintahan
republik
Section
90
Disparagement
of
Federal
President
Pasal 90 KUHP Jerman (Strafgesetzbuch –
StGB) Menghina Presiden Federal
143
federal
parlementer.
Presiden adalah kepala
negara,
sedangkan
Kanselir adalah kepala
pemerintahan
yang
menjalankan
pemerintahan
berdasarkan dukungan
mayoritas parlemen.
1) Whoever disparages the Federal President
in public, in a meeting or by disseminating
material (section 11 (3)) incurs a penalty of
imprisonment for a term of between three
months and five years.
2) In less serious cases, the court may, at its
discretion, mitigate the penalty (section 49
(2)), unless the conditions of section 188
are met.
3) The penalty is imprisonment for a term of
between six months and five years if the act
constitutes defamation (section 187) or if
the offender, by commibng the act,
intentionally supports activities directed
against the continued existence of the
Federal Republic of Germany or against its
constitutional principles.
4) The offence may be prosecuted only upon
authorisation by the Federal President.
2.
Italia
Sistem:
republik
parlementer di mana
Presiden
menjadi
kepala
negara,
sedangkan
Perdana
Menteri
menjalankan
pemerintahan
berdasarkan dukungan
mayoritas parlemen
Pasal 278 KUHP Italy (Codice Penale)
Penghinaan
kehormatan
atau
martabat
Presiden
Art. 278 Affront to the honour or prestige of the
President of the Republic Anyone who affronts
the honour or prestige of the President of the
Republic shall be punished with a prison
sentence of between one and five years.
3.
Portugal
Sistem:
semi-
presidensial, di mana
Presiden dan Perdana
Menteri
sama-sama
memiliki peran dalam
pemerintahan,
meskipun pengelolaan
pemerintahan
sehari-
hari berada di tangan
Perdana Menteri.
Pasal 328 KUHP Portugal/ Código Penal
Penghinaan atau pencemaran nama baik
terhadap Presiden
Art. 328 of the Portuguese Criminal Code
punishes insult or defamation against the
President of Portugal with three months in
prison or a fine. If commiged publicly or
through the media, the punishment increases
to a prison term of between six months to three
years and a minimum fine of 60 days.
4.
Turki
Sistem: presidensial, di
mana
Presiden
memegang kekuasaan
ekseku,f sebagai kepala
negara
dan
kepala
pemerintahan sekaligus
Offences against the Symbols of State
Sovereignty and the Reputation of its Organs.
Insultng the President of the Republic (Ar,cle
299 Türk Ceza Kanunu)
Menghina Presiden Republik
1) Any person who insults the President of the
Republic shall be sentenced to a penalty of
imprisonment for a term of one to four years.
144
2) (Amended on 29/6/2005 – By Ar,cle 35 of
the Law no. 5377) Where the offence is
commiged in public, the sentence to be
imposed shall be increased by one sixth.
3) The initiation of a prosecution for such
offence shall be subject to the permission of
the Minister of Justice.
5.
Polandia
Sistem:
sistem
campuran
di
mana
Presiden
dipilih
langsung oleh rakyat
dan memiliki sejumlah
kewenangan
pen,ng,
tetapi
pemerintahan
seharihari
dijalankan
oleh Perdana Menteri
yang
bertanggung
jawab
kepada
parlemen.
Article 135 Penal Code
Menghina Presiden Republik
1) Whoever commits an active assault on the
President of the Republic of Poland shall be
subject to the penalty of the deprivation of
liberty for a term of between 3 months and 5
years.
2) Whoever insults the President of the
Republic of Poland in public shall be subject to
the penalty of the deprivation of liberty for up to
3 years.
6.
Islandia (Iceland)
Sistem:
republik
parlementer di mana
Presiden
berfungsi
sebagai kepala negara,
sedangkan kekuasaan
pemerintahan
sehari-
hari
dijalankan
oleh
Perdana Menteri dan
kabinet
yang
bertanggung
jawab
kepada parlemen.
Art. 101 Penal Code
Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Dengan
Penghinaan Dalam Kata-Kata Atau Perbuatan
(Pemberatan
Jika
Dilakukan
Terhadap
Presiden Atau Yang Menjalankan Kuasa
Presiden):
1) If an action for which punishment is
prescribed in Chapter XXIII, XXIV or XXV of
this Act is directed at [the President]1) or a
person exercising [presidential powers]1) and
which is not covered by Article 99 or Article
100, the punishment prescribed for the offence
may be increased, though not to more than
double that which is prescribed.
2) [If such an acXon is directed against the
President’s closest relatives in such a way as
may be considered to be directed against his
or her home, the punishment may be increased
by the addition of up to one half again.]
Contoh Bab XXV: Art. 234 Anyone who
defames another person by insults in word or
deed and anyone who disseminates such
defamation, shall be fined or [imprisoned] 1) for
up to 1 year
7.
Slovenia
Sistem:
republik
parlementer di mana
Insult to the Republic of Slovenia (Ar,cle 163)
Menghina Presiden (Sebagai Pemberatan
Delik Penghinaan Terhadap Orang Lain
145
Presiden
berfungsi
sebagai kepala negara,
sedangkan
pemerintahan
dijalankan oleh Perdana
Menteri
yang
bertanggung
jawab
kepada parlemen.
1) Whoever publicly commits any of the
offences under Articles 158 to 162 of this Penal
Code against the Republic of Slovenia or
against the President of the Republic with
respect to the exercising of his duties shall be
punished
by
a
fine
or
sentenced
to
imprisonment for not more than one year.
2) The same punishment shall be imposed on
anyone who has publicly desecrated the flag,
coat-of arms or national anthem of the
Republic of Slovenia
Article 158: (1) Whoever insults another
person shall be punished by a fine or
sentenced to imprisonment for not more than
three months.
8.
Kamerun
Sistem:
Republik
presidensial di mana
Presiden
memegang
kekuasaan
ekseku,f
sebagai kepala negara
dan
kepala
pemerintahan,
sementara
Perdana
Menteri
berperan
membantu pelaksanaan
kebijakan pemerintah.
Section 153Penal Code
Penghinaan Terhadap Presiden Republik
1) Contempt of President (1) Whoever
commits a contempt of the President of the
Republic or any person exercising the whole or
a part of their prerogatives, or of any foreign
Head of State shall be punished with
imprisonment for from 1 (one) to 58 5 (five)
years or with fine of from CF AF 20 000 (twenty
thousand) to CF AF 20.000.000 twenty million)
or with both such imprisonment and fine.
2) Whoever commits a contempt of any foreign
Head of Government, or of any minister in
charge of foreign affairs of a foreign
Government, or of a diplomatic representative
accredited to the Government of the Republic
shall be punished with imprisonment for from 6
(six) months to 2 (two) years or with fine of from
CFAF 20 000 (twenty thousand) to CFAF 20
000 000 (twenty million), or with both such
imprisonment and fine.
3) The truth of the defamatory matter may
never be proved.
9.
Rusia
Sistem:
semi-
presidensial,
tetapi
dalam
praktiknya
Presiden
memiliki
kedudukan
dan
kewenangan
yang
sangat
kuat
dibandingkan Perdana
Article 319 Penal Code:
Penghinaan Terhadap Perwakilan Otoritas
Selama Ia Menjalankan Tugas Resminya
Insult of a Representative of the Authority
Public insult of a representative of the authority
during the discharge by him of his official
duties, or in connection with their discharge,
shall be punishable by a fine in the amount up
to 40 thousand roubles, or in the amount of the
146
Menteri,
sehingga
kekuasaan
eksekutif
terpusat pada Presiden.
wage or salary, or any other income of the
convicted person for a period of up to three
months, or by compulsory works for a term of
120 to 180 hours, or by corrective labour for a
term of six to twelve months.
NEGARA YANG SUDAH TIDAK LAGI MENGATUR DELIK SERUPA SECARA
KHUSUS
No.
Negara
Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP
1.
Belanda
Sistem:
parlementer dalam
bentuk
monarki
konstitusional.
Pasal 111 & 113 Wetboek van Strafrecht NL
Penghinaan Sengaja Terhadap Raja
Pasal 111: Intentional defamation of the King shall be
punishable by a term of imprisonment not exceeding five
years or a fine of the fourth category.
Pasal 113 ayat (1): Any person who distributes, publicly
displays or posts, or has in store to be distributed,
publicly displayed or posted, wrigen mager or an image
defaming the King, the King's consort, the King’s heir
apparent or his spouse, or the Regent, shall be liable to
a term of imprisonment not exceeding one year or a fine
of the third category, if he knows or has serious reason
to suspect such defamatory content of the wrigen mager
or image.
Dihapus dengan Wet van 15 Mei 2019 (Stb. 2019,
187): https://www.njb.nl/wetgeving/staatsbladen/schr
appen-belediging-bevriend-staatshoofd-
enmajesteitsschennis
2.
Norwegia
Sistem:
parlementer dalam
bentuk
monarki
kons,tusional.
Pasal 101 ayat 2 KUHP Norwegia (Penal Code 1902)
Mencemarkan nama baik Raja Any person who
defames the King or the Regent shall be liable to
detention or imprisonment for a term not exceeding five
years.
Dalam Penal Code Norwegia 2005 (berlaku 2015),
ketentuan tersebut sudah dihapus, NAMUN, ketentuan
menghina pejabat publik masih dipertahankan dalam
Pasal 156 ayat (2) Penal Code: “Any person who
through abusive language or other improper conduct
insults a public official during or because of the
performance of his/her duties shall be subject to a
penalty of a fine.”
Sumber: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-05-
20-28/%2A?utm_source
147
3.
Belgia
Sistem:
parlementer dalam
bentuk
monarki
kons,tusional
federal
Loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses
envers le Roi (Undang-Undang 6 April 1847 tentang
Penindakan Penghinaan terhadap Raja)
Article 1: Anyone, either in public places or mee,ngs, by
speeches, shouts or threats, or by writings, prints,
images or emblems of any kind, which have been
displayed, distributed or sold, put up for sale or exposed
to the public eyes, has been guilty of offensing the
personality of the King, shall be punished by
imprisonment of six months to three years, and a fine of
300 to 3,000 francs.
Catatan: Ketentuan tersebut dihapus oleh MK Belgia:
https://fr.constcourt.be/public/f/2021/2021-157f.pdf
4.
Swedia
Sistem:
parlementer dalam
bentuk
monarki
kons,tusional
Chapter 9, Section 5 of the 1864 Swedish Penal Code
(Strafflagen)
Bab 9 Pasal 5 KUHP Swedia (terjemahan tidak resmi)
"Any person who, by speech, writing, or other insulting
conduct, defames, insults, or otherwise shows contempt
toward the King or another member of the Royal House
shall be liable to criminal punishment."
Catatan: sempat dipertahankan hingga tahun 1948 dan
kemudian oleh Brogsbalken 1962 (berlaku 1965) dan
kini KUHP baru Swedia tidak lagi memuat delik khusus
mengenai majestätsmissfirmelse. Penghinaan terhadap
anggota kerajaan ,dak diatur sebagai jenis kejahatan
terpisah dalam KUHP Swedia. Sebaliknya, pemberatan
sanksi maksimum ditetapkan untuk, antara lain,
kejahatan pencemaran nama baik, jika kejahatan
tersebut melibatkan pelanggaran terhadap Raja atau
anggota lain dari Keluarga Kerajaan atau terhadap
seorang wali yang telah ditunjuk menggan,kan Raja
(Bab 18, Bagian 2).
Sumber:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumentoch-
lagar/dokument/proposi,on/kungl-maj-tsproposi,on-nr-
133-ar-196b_ep30133/
5.
Perancis Sistem:
semi-presidensial
(campuran)
Article 26 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Menghina Presiden Republik
Pasal 26 (Undang-Undang tanggal 29 Juli 1881 tentang
kebebasan pers): Insulting the President of the Republic
by any of the means listed in Article 23 is punishable by
a fine of €45,000.
148
Catatan: sudah dihapuskan sejak tahun 2012 melalui
keputusan No. 2013-711 tanggal 5 Agustus 2013 - art.
21
(V)
Sumber:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT
000000877119?
6.
Ghana
Sistem:
Presidensial
Pasal 183A KUHP Ghana (1960)
Section 183A—Limitation on Institution of Proceedings.
Any person who with intent to bring the President into
hatred, ridicule or contempt publishes any defamatory or
insulting maher whether by writing, print, word of mouth
or in any other manner whatsoever concerning the
President shall be guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding ¢7 million or
to imprisonment not exceeding three years or to both.
Catatan: Ketentuan tersebut sudah dicabut berdasarkan
Amandemen KUHP Ghana tahun 2001 terkait salah
satunya adalah Pasal 183A melalui Act 602. Sumber:
hgps://ghalii.org/akn/gh/act/2001/602/eng%402 001-08-
17/
7.
Peru
Sistem:
semi-
presidensial
Article 374.-Contempt
Pasal 374 KUHP Peru (Codigo Penale)
Which threatens, insults or otherwise offends the dignity
or decorum of a public official because of the exercise of
their functions or exercising time, it shall be punished
with imprisonment not exceeding three years. If the
victim is President of one of the branches of
government, the penalty shall be not less than two nor
more than four years.
Keterangan: ketentuan yang berlaku khusus Presiden
dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27975, yang
diterbitkan pada tanggal 29/05/2003 (tapi yang terhadap
pejabat publik tidak dicabut)
Sumber:
https://www.legalatlas.net/sites/default/files/law/Peru_C
riminalCo de_1991.pdf
8.
Zambia
Sistem:
presidensial
Pasal 69 KUHP Republik Zambia
Any person who, with intent to bring the President into
hatred, ridicule or contempt, publishes any defamatory
or insulting maher, whether by writing, print, word of
mouth or in any other manner, is guilty of an offence and
is liable on conviction to imprisonment for a period not
exceeding three years.
149
Keterangan: ketentuan itu dihapus sejak tahun 2022,
sumber: THE PENAL CODE (AMENDMENT) BILL,
2022
sumber:
https://www.parliament.gov.zm/sites/default/file
s/documents/bills/N.A.B%2025%2C%20Penal%2
0Code%20%28Amendment%29%2C%202022.pdf
9.
Hungaria
Sistem:
Parlementer.
Pasal 232 ayat (1) KUHP Hungaria (1993)
(1) Anyone who in front of another person states a fact,
spreads a rumour or uses an expression directly
referring to such a fact, capable of offending the honour
of an official person or the honour of the authority
through
the
defamation
of
the
official
person
representing the authority is to be punished for the
misdemeanour by imprisonment for up to two years,
public labour or a fine.
Keterangan: ketentuan ini dibatalkan oleh Putusan MK
Hungaria (Decision No. 36/1994 (VI. 24.) AB) Sumber:
https://hunmedialaw.org/dokumentum/156/03_
36_1994_AB_EN.pdf?
Adapun perbandingan dari keduanya selalu terbuka untuk dicek dan dikritisi
bersama, mengingat data yang diperoleh oleh ahli sebagian merupakan unofficial
translation ke dalam bahasa Inggris yang selalu menerima kemungkinan adanya
kekeliruan
penerjemahan
atau
bahkan
adanya
pembaruan
yang
tidak
terpublikasikan informasinya.
[2.5]
Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 18
Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut.
Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK
sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua
kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan
perlindungan hak konstitusional.
Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal a quo, sebagaimana ahli Bivitri
Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal a quo ini sudah “kejauhan” dari jaminan
perlindungan hak konstitusional.
150
Pembentuk Undang-Undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal a quo merupakan
cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan restoratif.
Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru
ini tidak harus dienforce dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal
penghinaan presiden.
Tidakkah pandangan pembentuk Undang-Undang dan ahlinya ini justru
bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan?
Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas Retributif, Utilitarian,
dan Restoratif.
Secara paradigma Retributif yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana
diperlukan untuk mengembalikan Social Order di masyarakat. Jika kita kaji, apakah
pasal-pasal a quo akan mengembalikan Social Order di masyarakat? Di Era digital
ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan
masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan
Social Order? Bukankah justru akan jadi chaos karena masyarakat marah hak
berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan
pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan
keresahan di masyarakat dan menjadi bad publication bagi pemerintah? Apabila ada
rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi
respect kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri?
Secara paradigma Utilitarian yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus
ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal a quo di
tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah
pasal-pasal a quo justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan
menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara
terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal a quo tidak harus
selalu “digunakan”, kembali kepada political will pejabatnya. Jika begitu, berarti
pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya
gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini?
Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini.
Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada
keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal a quo, keadilan restoratifnya
dimana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan
151
masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga
negara, apakah lembaga negara punya perasaan?
Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat, Ahli Albert Aries mencontohkan 10
negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara
parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah head of state, bukan head
of government. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara.
Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (govern), sehingga ketika martabat
presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara,
bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara
parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya,
tidak apple to apple jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem
presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan.
Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan
dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara,
melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara ex officio
dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.
1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun
Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun
menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia.
1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017,
Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden.
Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan
menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan
Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi democratic backsliding di
Türkiye, dimana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan
dianggap sebagai strongman. Akibatnya, Uni Eropa terus mengulur keanggotaan
Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah
negara yang demokratis.
1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di
bawah
kepemimpinan
Presiden
Putin,
Rusia
menginvasi
Ukraina
dan
memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator
penjahat perang menurut International Criminal Court, sebagaimana juga Benyamin
Netanyahu.
152
Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, justru ahli yang dihadirkan pembentuk Undang-
Undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal a quo tidak cocok di negara kita
yang menggunakan sistem presidensial. Kecuali, jika negara kita hendak menuju
menjadi negara otoriter. Apakah kesana arah negara ini? Karena itu lah saya
mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita
semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada
kehancuran. Kehancuran demokrasi.
Ergo (Dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo dikabulkan
seluruhnya.
[2.6]
Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan bertanggal 18
Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:
I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan
sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia
untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah
telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof.
Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum
Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026.
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada
Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny
Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang
Mulia
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Suhartoyo.
Terhadap
pertanyaanpertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan
tambahan sebagai berikut:
a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani
153
1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa
diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi
kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang
Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau
UndangUndang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh,
Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan
bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya,
bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang
pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak
berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga,
pementuk undangundang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP
yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP,
terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang
ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah
rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekadar menyesuaikan soal
pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang
ada, ya, yang berbeda, meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang
dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam
UndangUndang Penyesuaian KUHP.
2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya
memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini
terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan
yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK
dan KY tidak dimasukkan?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah
memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum
pidana
nasional
yang
dibentuk
untuk
menyelaraskan
dan
menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP,
sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu
kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional.
2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia,
154
perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih
baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan,
melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma
sebelumnya pada bagian yang diubah. Oleh karena itu, sepanjang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan
maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang
berlaku
adalah
rumusan
sebagaimana
telah
diubah
dalam
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas lex posterior
derogat legi priori dan teknik perubahan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang
dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah
menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap
ketentuan yang telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum
wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang
lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya
kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden,
MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam
lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada
tingkat
tertinggi
dalam
cabang-cabang
kekuasaan
negara
sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam
cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada
Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada
MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif
berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh
karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga
yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan
negara pada tingkat tertinggi tersebut.
5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi
Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki
155
kedudukan konstitusional yang penting, melainkan karena pembentuk
undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada
lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada
tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga
tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
(staatsbegroting), yang secara konseptual merupakan fungsi yang
berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang
legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak
terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal
241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam
lembaga yang telah ditentukan secara limitatif.
b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi
Isra
Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam
perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang
digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari
pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau
diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa
membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan
norma-norma pidana?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum.
Pembentuk Undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun
“jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang
kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di
mana kita ini berada.
2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil
Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model
pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu
Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha
menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap
156
tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai
kemanusiaan dan hak asasi manusia.
3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum
pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun
di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang
mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan
negara (staatsbelangen), kepentingan masyarakat (sociale belangen),
dan kepentingan individu (individuale belangen). Pendekatan tersebut
tercermin
dalam
berbagai
norma
KUHP
yang
berupaya
menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan
menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara.
c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih
Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan
Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan
ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil.
Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang
tentang Lambang Negara itu, ya, Undang-Undang Nomor 24/2009.
Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan
Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 …
2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal
yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69
UndangUndang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan
dengan UndangUndang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian
dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan
sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini
yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang
kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di
dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan
lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-
undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ.
Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi
yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ...
penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi,
157
sementara
dalam
putusan
MK,
ini
adalah
konstitusional
...
inkonstitusional?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah
memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta-
merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma
tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal
69 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai
bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan
Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan bagian
dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara
sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP,
khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP
mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai
pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi
dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya
tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesamaan bunyi norma,
melainkan
harus
mempertimbangkan
keseluruhan
sistem
pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya.
2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012
telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ratio
decidendi putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara
kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan
Lambang
Negara
ataupun
memberikan
sanksi
terhadap
158
penyalahgunaannya.
Mahkamah
hanya
mengoreksi
bentuk
perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas
(overcriminalization) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi
persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan
kepastian hukum dan batasan yang menyertainya.
3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237
KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang
menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila
perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-
undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan
(mens rea) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata
“dengan sengaja” tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam
rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah
menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan
perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya
dibuktikan
pada
tahap
persidangan,
melainkan
harus
telah
teridentifikasi sejak tahap penyidikan.
4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam
kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang Negara
ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan
sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan
simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan
negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu,
negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan
dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh
pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi
palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan
keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam
Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara
yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan
159
kesan legitimasi yang tidak sah.
5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237
KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab
II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat
Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara.
Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami dalam konteks
perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (staatsbelangen)
yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan
hukum pidana selain kepentingan masyarakat (sociale belangen) dan
kepentingan individu (individuale belangen). Dalam keterangannya,
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang
Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan
identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi
keberlangsungan negara hukum Indonesia.
6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli
Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan
KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan
substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian,
pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma
tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam
sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi
mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai
mekanisme pengendali (control mechanism). Dengan kata lain,
keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip
hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP.
7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal
237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki
kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan
konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam
berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian
konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan
160
konteks sistem hukumnya (systematic interpretation), bukan semata-
mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara a quo,
konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental
karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas
pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu
KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma ketika Pasal 69
huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji pada tahun 2012.
d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal
28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya
belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil
supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi
memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu.
Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu
memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di
beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu
seperti apa?
2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang
digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah
berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh,
Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta
perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua
pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana
nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati
(retentionist) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya
(abolitionist). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi
secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki
dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang-
undang memilih jalan tengah (middle way) melalui pengaturan pidana
mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan
161
sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana
konvensional.
2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil
Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati
yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian
way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan
kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang
sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan
hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan
secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang
memungkinkan
dilakukan
evaluasi
terhadap
terpidana
untuk
menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau
dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup.
3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan
masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah
memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa
angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara
arbitrer oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan
implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah
menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi,
bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10
tahun merupakan bentuk penghormatan pembentuk undang-undang
terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh
Mahkamah Konstitusi.
4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan
sematamata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan
sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan
penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan perilaku,
tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal
ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan
dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (social
reintegration), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana
khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk
162
menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa
percobaan tersebut.
5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya
menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana
Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada
pembalasan
menuju
sistem
yang
mengintegrasikan
aspek
perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial.
Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat
dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai
instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan
mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan
kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan
perilaku secara nyata
e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo
1) berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum
atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna
yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah
pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan
pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan
umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ.
Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat
melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang
hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama
ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan
perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim
akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian
memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya
yang … yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat
kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim
dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa
bisa
dipersalahkan
dan
dipidana.
Saya
sudah
selalu
pemohonpemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di
dalam perkara pidana itu.
2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411,
163
ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa
kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami,
atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah
meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu.
Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa
mecover,
menggantikan
untuk
mengadu?
Karena
memang
ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu.
3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini
perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa
diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua
Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya
bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup?
Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang
merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof.
Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10
tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian
yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih
yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap
diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks
yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah
penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja
kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi,
yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya
karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga
pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada
ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di
situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu,
ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang
lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang
utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan,
pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu
tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang
bermain di situ.
164
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo,
Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1)
Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal
218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang
secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk
membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan
perbuatan yang benarbenar menyerang kehormatan atau harkat
martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah
ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218
ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I
KUHP”.
2)
Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin
ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes,
demonstrasi,
maupun
penyampaian
ketidaksetujuan
terhadap
kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi
kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap
kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP.
3)
Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara
otomatis dengan noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 31
KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja
merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus
yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas
terhadap
warga
negara
yang
bertindak
dalam
rangka
mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya.
Keberadaan
norma
khusus
tersebut
menunjukkan
kehendak
pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi
dan memperluas perlindungan hak warga negara.
4)
Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut
merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari
perdebatan panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah
menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang,
yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan
kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke
165
wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah
berupa delik aduan absolut.
5)
Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai
hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan
tersebut.
Pembatasan
tersebut
merupakan
instrumen
untuk
mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun
pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum
langsung.
6)
Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan
absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara
limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh
sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan
haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak
mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan
konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih
oleh pembentuk undang-undang.
7)
Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti
sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama halnya ketika terjadi
kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya
diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau
pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka
pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu
anak atau orang tua.
8)
Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai
pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah
selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut
menunjukkan
bahwa
pidana
mati
tidak
dimaksudkan
untuk
dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap
perkembangan diri terpidana.
9)
Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan
konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada
166
reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan
pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi
terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari
masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen
yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan
pidana mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana.
10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama
terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana
mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati
dalam peraturan perundang-undangannya tetapi tidak pernah
menerapkannya (abolitionist de facto), seperti Belgia; (iii) negara yang
mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk
kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan
terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas
mempertahankan dan menerapkan pidana mati.
11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat
model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun
menerapkan konsep terme de grace, yaitu pemberian kesempatan
melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan.
Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan
penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan
rehabilitasi terpidana.
12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara
seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak,
melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku
dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan.
Penilaian tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga
pemasyarakatan
di
bawah
Kementerian
Imigrasi
dan
Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan,
penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan
Pengamat (Kimwasmat).
13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses
penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of
power
oleh
satu
institusi
tertentu,
khususnya
lembaga
167
pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat
kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan
pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar
aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui
mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku
dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat
memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana
penjara seumur hidup.
15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun
merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual seorang
terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih
singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai
standar
yang
telah
ditentukan
berdasarkan
pertimbangan
konstitusional.
16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana
mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah
Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan
penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan
lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.
Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada
perubahan
terhadap
putusan
pengadilan,
maka
diperlukan
persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial
dan mekanisme checks and balances.
17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi
merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah
diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan
dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan
perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan
untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan
tersebut.
168
18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter
dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti
grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat
mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden
dalam proses komutasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang
menyimpang dari sistem hukum yang berlaku.
19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi
pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan
mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat
dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak
dilaksanakan.
3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1
(satu) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, SH, MH. Bahwa secara prinsip
Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan
Keterangan Ahli yaitu:
a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan
Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi,
karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung
ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan
Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang
mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (klacht
delict), sehingga norma a quo merupakan konstruksi hukum baru yang
telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan
Mahkamah.
b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling
effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat,
sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik
terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat
martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap
dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi.
c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan
169
jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena
proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau
Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga
menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun
kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara
berlebihan atas nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa
persetujuan yang bersangkutan.
d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus
pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum
atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan
konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, sehingga sekalipun
terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat
penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan
tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang
sah dalam negara demokratis.
e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau
nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan
Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena
kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat
dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain
maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara
lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain
dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya
penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru,
serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif,
sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma a quo bukanlah represi
terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap
memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan,
terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau
pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam
Perkara
Nomor
275/PUU-XXIII/2025,
280/PUU-XXIII/2025,
282/PUU-
170
XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan
pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas
permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah
sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.
III. PETITUM
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang
Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang
memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
permohonan
pengujian
(constitututional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);
4. Menyatakan ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor
275/PUUXXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-
XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan
pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2.7]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
171
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 102, Pasal 218,
Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal
302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), serta Pasal 509 huruf a dan
huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut
UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
172
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta
putusan-putusan
selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak
dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
173
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan
kedudukan
hukumnya,
Pemohon
menguraikan
hal-hal
(uraian
Pemohon
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila
dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1.
Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
adalah norma Pasal 102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c,
Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 434 ayat (2), serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 yang
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
1) Pasal 102:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur
dengan Undang-Undang.
2) Pasal 218:
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat
dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk
kepentingan umum atau pembelaan diri.
3) Pasal 219:
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan
sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat
dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud
agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV.
4) Pasal 220:
(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
5) Pasal 237 huruf c:
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
…
174
c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur
dalam ketentuan undang-undang.
6) Pasal 240:
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina
pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori II.”
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
7) Pasal 241:
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan
dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap
pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan
diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralibat
terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
8) Pasal 256:
Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang
berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum
atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori II.
9) Pasal 302:
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar
seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan
atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori IV.
175
10) Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3):
(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.
...
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa
membela diri.
11) Pasal 434 ayat (2):
(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum
atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.
12) Pasal 509 huruf a dan huruf b:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori III:
a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat
gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan
tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya;
b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang
sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
atau”
2.
Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3.
Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
Advokat;
4.
Bahwa terkait Pasal 102, Pasal 218, dan Pasal 219 UU 1/2023, sebagai
advokat, Pemohon sangat erat kesehariannya dengan dunia hukum pidana
karena sudah berkali-kali melaporkan ke polisi maupun dilaporkan ke polisi,
selain itu Pemohon juga sudah menangani berbagai klien yang terjerat dengan
hukum pidana.
176
5.
Bahwa terkait Pasal 237 huruf c UU 1/2023, saat diundang menjadi
narasumber, Pemohon sering menggunakan lambang garuda Pancasila
sebagai background zoom.
6.
Bahwa terkait pasal penghinaan pemerintah atau presiden yaitu Pasal 220,
Pasal 240, dan Pasal 241 UU 1/2023, menurut Pemohon dirinya sudah
berulang kali menyampaikan kritik kepada pemerintah dan lembaga negara
yang menjabat, baik dalam forum ataupun melalui media sosial.
7.
Bahwa terkait Pasal 256 UU 1/2023, Pemohon sudah beberapa kali
menyampaikan aspirasi kritisnya melalui demonstrasi di tempat umum.
Keberlakuan pasal a quo sangat membatasi kebebasan menyuarakan aspirasi
melalui demonstrasi tersebut.
8.
Bahwa terkait Pasal 302 UU 1/2023, menurut Pemohon, keberlakuan pasal
a quo mengekang kebebasan Pemohon untuk memegang teguh imannya dan
menyampaikan ajaran imannya, padahal tugas orang beriman ialah
memegang teguh prinsip fundamental yang ia yakini dan mengingatkan
sesama orang beriman.
9.
Bahwa terkait Pasal 433 ayat (1) dan (3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023,
Pemohon pernah mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa
hukumnya. Isi dari somasi tersebut mengklaim Pemohon telah merusak nama
baik Grab dan meminta ganti rugi. Pemohon tidak mengindahkan somasi
tersebut, dan kemudian Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat
pada 10 Maret 2020 dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.
Sekalipun Pemohon melakukan upaya hukum, tetapi tidak menutup
kemungkinan Pemohon dilaporkan pencemaran nama baik menggunakan
pasal a quo, oleh pihak yang tidak suka dengan apa yang Pemohon lakukan.
Oleh karena itu menurut Pemohon, dirinya memiliki kerugian potensial terkait
dengan keberlakuan pasal a quo.
10. Bahwa terkait Pasal 509 huruf a dan b UU 1/2023, Pemohon yang berprofesi
sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata. Menurut
Pemohon, banyak kondisi yang dihadapi advokat saat beracara yang akan
terbentur dengan keberlakuan pasal a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta memperhatikan bukti yang diajukan,
177
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut.
Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohona a quo adalah sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti
P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon dianggap
dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220,
Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023.
Bahwa dalam pengujian undang-undang, Pemohon memiliki kedudukan
hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialaminya baik secara faktual ataupun potensial dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan
hukum Pemohon a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal hubungan
sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma Pasal
102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241,
Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), serta
Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 yang diajukan permohonan
konstitusionalitasnya, masing-masing sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa norma Pasal 102 UU 1/2023 adalah pasal tentang ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati. Meskipun Pemohon dalam bukti
yang diajukan tidak dapat membuktikan sedang menjalani proses pemeriksaan
perkara yang dijatuhi pidana mati, tidak sedang mendampingi selaku penasihat
hukum atau setidak-tidaknya tidak sedang melakukan advokasi terhadap terpidana
mati, namun oleh karena norma Pasal 102 UU 1/2023 adalah norma yang mengatur
pendelegasian norma mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, maka Pemohon
sebagai advokat potensial memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya
Pasal 102 UU 1/2023.
[3.6.2]
Bahwa norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 adalah
pasal tentang ancaman pidana atas tindakan penyerangan kehormatan atau harkat
178
dan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Oleh karena itu, Pemohon
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat
adalah potensial memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya Pasal 218,
Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023.
[3.6.3]
Bahwa norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 adalah mengatur tentang
ancaman pidana terhadap penyalahgunaan lambang negara. Pemohon dalam
uraian kedudukan hukumnya menyatakan bahwa sering menggunakan lambang
garuda Pancasila sebagai background zoom. Menurut Mahkamah, lambang negara
merupakan bagian dari identitas kebangsaan/kenegaraan sehingga memiliki
keterkaitan dengan warga negara Indonesia sebagai identitas yang melekat pada
dirinya. Oleh karena itu, Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak
konstitusional yang berkaitan dengan lambang negara Indonesia.
[3.6.4]
Bahwa norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 adalah pasal tentang
ancaman pidana atas tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga
negara. Oleh karena itu, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang berprofesi sebagai advokat adalah potensial memiliki kerugian hak
konstitusional atas berlakunya Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023.
[3.6.5]
Bahwa norma Pasal 256 adalah pasal tentang ancaman pidana terhadap
setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang
mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum
yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran,
atau huru-hara dalam masyarakat. Menurut Pemohon dalam uraian dan buktinya,
dirinya pernah menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di tempat umum [vide
Bukti P-8]. Sehingga, Pemohon berpotensi dikenakan pidana saat mengadakan
unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan
terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam
masyarakat akibat berlakunya Pasal 256 UU 1/2023.
[3.6.6]
Bahwa norma Pasal 302 UU 1/2023 adalah tentang ancaman pidana atas
tindakan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau
berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia. Pasal tersebut adalah
pasal yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan menganut
kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, Pemohon sebagai
warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional atas kebebasan beragama dan
179
menganut kepercayaan yang dianut di Indonesia, sehingga potensial mengalami
kerugian hak konstitusional jika terdapat ketidakpastian hukum pada Pasal 302 UU
1/2023.
[3.6.7]
Bahwa norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) adalah pasal tentang tindak
pidana pencemaran dan menyerang kehormatan. Adapun norma Pasal 434 ayat (2)
adalah pasal yang mengatur tentang kapan dapat dilakukannya pembuktian
kebenaran perihal tuduhan dalam suatu perkara fitnah. Dalam uraian kedudukan
hukumnya, Pemohon menyatakan pernah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt karena
perbuatan melawan hukum akibat merusak nama baik PT Grab Teknologi
Indonesia. Dengan demikian, meskipun anggapan kerugian Pemohon secara
faktual berkaitan dengan norma pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
namun secara potensial Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal
434 ayat (2) UU 1/2023 yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan
menyerang kehormatan, beserta pembuktiannya.
[3.6.8]
Bahwa norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 adalah pasal yang
mengatur tentang ancaman pidana terhadap tindakan memberikan keterangan
palsu mengenai tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur dalam perkara
perceraian atau kepailitan. Berdasarkan norma Pasal 509 huruf a UU 1/2023,
advokat menjadi subjek hukum yang secara khusus dapat dipidana apabila dalam
perkara perceraian atau kepailitan memasukkan keterangan tempat tinggal atau
kediaman kliennya yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun
norma Pasal 509 huruf b UU 1/2023 adalah ancaman pidana yang ditujukan kepada
suami atau istri sebagai klien dalam perkara perceraian yang memberikan
keterangan tempat tinggal atau kediaman palsu kepada advokat. Oleh karena
Pemohon adalah berprofesi sebagai advokat, Pemohon secara potensial memiliki
anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 509 huruf a
dan huruf b UU 1/2023.
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon adalah bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan berlakunya
norma Pasal 102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240,
180
Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat
(2), serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 yang menurut Pemohon
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang berprofesi sebagai advokat memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
dengan berlakunya norma Pasal 102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237
huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat
(3), Pasal 434 ayat (2), serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 yang
dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan bahwa
apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka tidak akan terjadi
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menjelaskan hak
konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dikehendaki dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sehingga memenuhi
syarat
kedudukan
hukum
dalam
permohonan
pengujian
undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Dengan
demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang
didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.
[3.8]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan
a
quo,
Mahkamah
selanjutnya
mempertimbangkan
pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.9]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal
102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241,
Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), serta
Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam
181
bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 102 UU 1/2023 tidak memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum yang adil. Pasal 102 UU 1/2023 bukan
merupakan norma substantif yang mengatur secara langsung mengenai
pelaksanaan pidana mati, melainkan norma delegasi yang menyerahkan
pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang lanjutan. Namun demikian,
pendelegasian tersebut tidak disertai dengan penegasan mengenai ruang
lingkup, arah, maupun substansi minimum yang wajib diatur, sehingga norma a
quo mengandung ketidakjelasan normatif yang menimbulkan ketidakpastian
hukum.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023
mengenai penghinaan presiden merupakan pasal yang tidak memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, karena rentan terjadinya
tafsir yaitu apakah suatu protes dan pernyataan pendapat atau pikiran
merupakan suatu kritik ataukah suatu penghinaan. Pasal 218, Pasal 219, dan
Pasal 220 UU 1/2023 adalah "reinkarnasi" dari pasal yang telah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan pembentuk undang-
undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 237 huruf c UU 1/2023 menghidupkan kembali
pasal yang sudah jelas dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah membatalkan norma pasal yang
substansi yang sama dengan ketentuan Pasal 237 huruf c UU 1/2023 dengan
pertimbangan bahwa pembatasan penggunaan lambang negara merupakan
bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya
sebagai warga negara.
4. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-V/2007 dan
Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi indikator konstitusional bahwa Pasal 240
dan Pasal 241 UU 1/2023 tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007
telah membatalkan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP karena menimbulkan
kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dengan penafsiran menurut selera
penguasa. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024,
182
Mahkamah menegaskan keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal
45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap
ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana
aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau
orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya.
5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "terganggunya kepentingan umum",
"menimbulkan keonaran", dan "huru-hara dalam masyarakat" dalam Pasal 256
UU 1/2023 merupakan konsep yang sangat abstrak dan tidak memiliki
parameter yang jelas. Ketidakjelasan dalam Pasal 256 UU 1/2023 adalah
melanggar prinsip lex certa dan menciptakan ketidakpastian hukum.
6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 302 UU 1/2023 menimbulkan ketidakpastian
hukum karena ketidakjelasan siapa yang berwenang menentukan agama atau
kepercayaan yang ada di Indonesia. Ketidakjelasan ini membuka ruang
penafsiran subjektif dan berpotensi menempatkan negara sebagai pihak yang
secara sepihak menentukan legitimasi suatu agama atau kepercayaan.
7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 433 dan Pasal 434 UU 1/2023 yang mengatur
mengenai pencemaran nama baik dan fitnah tidak memberikan perlindungan
hukum yang adil, sebab dapat digunakan oleh entitas tertentu untuk berlindung
dibalik kesalahannya dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah menjadi
terjerat pidana. Demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara
konstitusional haruslah dinyatakan bahwa “setiap orang” dalam Pasal 433 UU
1/2023 haruslah mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang
dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan,
dan perbuatan pencemaran nama baik haruslah berupa perbuatan yang
merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.
8. Bahwa menurut Pemohon, dalam gugatan tidak selalu penggugat dapat
mengetahui secara pasti lokasi kediaman tergugat karena berbagai faktor, yaitu
karena lokasi kediaman tergugat dapat saja berbeda dengan yang tertera di KTP
tergugat, atau karena penggugat sama sekali tidak mengetahui kediaman
tergugat dan hanya pernah bertemu secara online saja, ataupun tergugat sendiri
yang sengaja mengubah alamat maupun entitasnya. Keberadaan Pasal 509
huruf a dan huruf b UU 1/2023 justru akan menghambat hak-hak penggugat dan
juga advokat yang mewakili penggugat, dalam menempuh upaya hukum untuk
memperjuangkan hak-hak penggugat yang dirugikan. Justru banyak orang akan
183
menjadi takut untuk menggugat di pengadilan karena takut dipidanakan oleh
lawannya.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
memohon pada pokoknya kepada Mahkamah untuk menyatakan:
1) Pasal 102 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memilki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan
Undang-Undang yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai
indikator penilaian dan lembaga yang berwenang menilai dalam masa
percobaan pidana mati”;
2) Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3) Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4) Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5) Pasal 256 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara
sengaja, dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata, dan menimbulkan
ancaman nyata terhadap ketertiban umum;
6) Pasal 302 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7) Frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “kecuali lembaga pemerintah,
sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi,
korporasi, profesi atau jabatan”;
8) Frasa “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai,
“suatu
perbuatan
yang
merendahkan
kehormatan atau nama baik seseorang”;
9) Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
184
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela
diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah
kenyataan”;
10) Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk
memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan
keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk
kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian,
pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan; atau b. Pejabat dituduh
melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya”;
11) Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, serta 1
seorang ahli yaitu Fernando M. Manulang yang keterangan tertulisnya diterima
Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026 dan keterangannya didengarkan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026. Selain itu, Pemohon juga
menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada
tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April
2026 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 17 Juni 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.12]
Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 yang keterangan tertulisnya
diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026. Selain itu, Presiden juga
mengajukan seorang orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, S.H., M.H. yang keterangan
tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan keterangannya
185
didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026. Presiden
juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.13]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi
Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan
dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara penggabungan
dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 280/PUU-
XXIII/2025, Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 26/PUU-
XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Persidangan dengan cara
penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan permohonan-permohonan
tersebut di atas dengan permohonan a quo, telah ternyata memiliki pokok pengujian
norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU
1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan
agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud.
[3.14]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden,
keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden,
sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah
selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.
[3.15]
Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 102,
Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal
256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), serta Pasal 509
huruf a dan huruf b UU 1/2023 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon,
terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan
dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025) untuk menilai apakah terhadap norma a quo dapat
dimohonkan pengujian kembali atau tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
186
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu terdapat
dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda dari pengujian yang
diajukan sebelumnya. Kondisi yang dimaksudkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72
PMK 7/2025 dapat dipenuhi salah satu atau dapat pula dipenuhi secara kumulatif.
Berkenan dengan kondisi yang harus dipenuhi tersebut di atas,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Norma Pasal 102 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 281/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan
amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan konstitusionalitas norma. Dengan
demikian, permohonan pengujian norma Pasal 102 UU 1/2023 dalam
permohonan a quo dapat diajukan kembali.
2. Norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari
2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari
2025, dengan amar putusan masing-masing menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
187
hukum dan permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur,
yaitu diajukan pengujian sebelum UU 1/2023 berlaku. Kemudian, norma Pasal
218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah
diputus dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXIV/2026
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April
2026, dengan amar mengabulkan penarikan kembali permohonan para
Pemohon. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan konstitusionalitas norma dengan
alasan sebagaimana diuraikan di atas.
Selanjutnya, norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023
pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2026, dengan amar putusan
antara lain sebagai berikut:
1. ...;
2. Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan
aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”;
3. ...;
4. ...
Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama
materi permohonan Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan yang
pernah menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220
UU 1/2023, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian
sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta menggunakan
alasan permohonan yang sama, dan bahkan memohon hal-hal untuk diputus
(petitum) yang sama dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025. Dengan
demikian, permohonan Pemohon mengenai Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal
220 UU 1/2023 secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan
Pasal 72 PMK 7/2025 karena tidak dapat diajukan permohonan kembali atau ne
188
bis in idem. Terlebih lagi, norma Pasal 220 UU 1/2023 telah dinyatakan
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-
XXIII/2025, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon a quo tidak
lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai pengujian norma
Pasal 220 UU 1/2023 seandainyapun dapat diajukan kembali, quod non,
permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 220 UU 1/2023
adalah telah kehilangan objek. Dengan demikian, permohonan Pemohon
mengenai norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023,
dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan
permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur, yaitu diajukan
pengujian sebelum UU 1/2023 berlaku.
Selanjutnya, norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 pernah diajukan
pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 12 Agustus 2026, dengan amar putusan antara lain sebagai
berikut:
1. ...;
2. Menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. ...;
4. ...
Terhadap hal tersebut, meskipun permohonan Pemohon a quo secara
formil memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 karena
menggunakan dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda, namun
oleh karena norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
189
sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026,
maka keberadaan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang dimohonkan dalam
permohonan a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi dan
relevansinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon
mengenai Pasal 237 huruf c UU 1/2023 telah kehilangan objek sehingga tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.
4. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang
diucapkan sebelumnya, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:
1. ...;
2. Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. ....
Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama
materi permohonan Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan yang
pernah menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023,
telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama
yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menggunakan alasan
permohonan yang sama, dan bahkan memohon hal-hal untuk diputus (petitum)
yang sama dengan Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025. Dengan
demikian, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU
1/2023 secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72
PMK 7/2025 karena tidak dapat diajukan permohonan kembali atau ne bis in
idem. Selain itu, norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-
XXIII/2025, maka keberadaan norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 yang
dimohonkan dalam permohonan a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan
eksistensi dan relevansinya. Dengan demikian, permohonan Pemohon
190
mengenai Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 seandainyapun dapat diajukan
kembali, quod non, permohonan a quo adalah telah kehilangan objek, sehingga
tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
5. Norma Pasal 256 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan
amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara
saksama materi permohonan Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan
yang pernah menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 256 UU 1/2023, telah
ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menggunakan alasan permohonan
yang sama, dan bahkan memohon hal-hal untuk diputus (petitum) yang sama
dengan Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, permohonan
Pemohon secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal
72 PMK 7/2025. Terlebih lagi, alasan-alasan permohonan Pemohon a quo telah
pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-
XXIII/2025, sehingga permohonan pengujian norma Pasal 256 UU 1/2023
adalah tidak dapat diajukan permohonan pengujian kembali atau ne bis in idem.
Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 256 UU
1/2023 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
6. Norma Pasal 302 UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 274/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan
amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara
saksama materi permohonan Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan
yang pernah menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 302 UU 1/2023, telah
ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menggunakan alasan permohonan
yang sama, dan bahkan memohon hal-hal untuk diputus (petitum) yang sama
dengan Permohonan Nomor 274/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, permohonan
Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 302 UU 1/2023 secara formil tidak
memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih,
191
alasan-alasan permohonan Pemohon a quo telah dipertimbangkan dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
274/PUU-XXIII/2025,
sehingga
permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 302 UU 1/2023 adalah
tidak dapat diajukan permohonan pengujian kembali atau ne bis in idem.
Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 302 UU
1/2023 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
7. Norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023
pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan amar putusan
menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap hal
tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan
Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan yang pernah menguji
inkonstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat
(2) UU 1/2023, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian
yang sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta menggunakan
alasan permohonan yang sama dengan Permohonan Nomor 12/PUU-
XXIV/2026. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 433
ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 secara formil tidak
memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih,
alasan-alasan permohonan Pemohon a quo telah pula dipertimbangkan dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
12/PUU-XXIV/2026,
sehingga
permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat
(3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 adalah tidak dapat diajukan permohonan
pengujian kembali atau ne bis in idem. Dengan demikian, permohonan
Pemohon mengenai norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat
(2) UU 1/2023 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
8. Norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 pernah diajukan pengujian dan
telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28
Februari 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni
2023, dengan amar putusan masing-masing menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan
192
hukum dan permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur, yaitu
diajukan pengujian sebelum UU 1/2023 berlaku. Oleh karena itu, dalam putusan
tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan
demikian, permohonan pengujian norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU
1/2023 dalam permohonan a quo dapat diajukan kembali.
[3.16]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut,
permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 218, Pasal 219, Pasal 256, Pasal
302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 secara
formil tidak dapat diajukan permohonan kembali (ne bis in idem). Adapun terhadap
permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240,
dan Pasal 241 UU 1/2023 adalah kehilangan objek. Oleh karena itu, permohonan
Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220,
Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1)
dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Sementara itu, terhadap permohonan Pemohon mengenai norma Pasal
102 serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 secara formil dapat diajukan
kembali. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 102 serta
Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023.
[3.17]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat,
keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden,
persoalan konstitusionalitas norma Pasal 102 serta Pasal 509 huruf a dan huruf b
UU 1/2023 yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:
a. Apakah norma Pasal 102 UU 1/2023 tidak memberikan jaminan perlindungan
dan kepastian hukum yang adil apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum
Pemohon karena Pasal 102 UU 1/2023 tidak disertai dengan penegasan secara
langsung mengenai ruang lingkup, arah, maupun substansi minimum yang wajib
diatur dalam pelaksanaan pidana mati.
b. Apakah norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 tidak memberikan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta akan menghambat
193
hak penggugat dan juga advokat yang mewakili penggugat dalam menempuh
upaya hukum di pengadilan, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana petitum
Pemohon.
[3.18]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:
[3.18.1] Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana pada dasarnya disusun untuk mewujudkan hukum pidana
nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-
bangsa [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 1/2023]. Dalam hal ini, UU 1/2023
ditempatkan sebagai undang-undang yang menggantikan Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie yakni undang-undang hukum pidana warisan pemerintah
kolonial Hindia Belanda yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Selama ini, keberadaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjadi dasar
hukum pidana umum di Indonesia yang di dalamnya ditentukan mengenai perbuatan
yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan hukuman yang dapat dijatuhkan.
Walakin, UU 1/2023 sebagai KUHP baru tidak hanya berbicara tentang hukuman,
namun juga memuat antara lain tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis
pidana yang diperbarui, serta keadaan yang mempengaruhi pertanggungjawaban
pidana.
[3.18.2] Bahwa UU 1/2023 mengatur mengenai jenis pidana, yaitu pidana pokok,
pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk tindak
pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam pidana pokok diatur
jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jenis pidana
pokok dalam UU 1/2023 terdiri atas: (a) pidana penjara; (b) pidana tutupan; (c)
pidana pengawasan; (d) pidana denda; dan (e) pidana kerja sosial. Urutan jenis
pidana pokok tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Dalam hal ini,
hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana
tersebut walaupun dalam Buku Kedua UU 1/2023 hanya dirumuskan tiga jenis
pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan,
pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara
pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Adapun pidana mati tidak
194
terdapat dalam urutan jenis pidana pokok karena pidana mati ditentukan dalam
pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa pidana mati benar-benar bersifat khusus
sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana
yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sifat
kekhususan tersebut dapat dinilai disebabkan pidana mati dijatuhkan dengan masa
percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan
dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat
diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun [vide Penjelasan Umum Buku Kesatu angka 7 UU 1/2023].
Berdasarkan hal tersebut, UU 1/2023 berupaya memperkenalkan dan menerapkan
paradigma hukum pidana mati yang diharapkan lebih menghormati dan menjunjung
tinggi hak asasi. Sebagai contoh perbedaan mendasar antara konsep hukuman mati
dalam KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan UU 1/2023 yakni
adanya perubahan dari pidana mati sebagai sanksi pidana utama menjadi pidana
alternatif yang dapat digunakan setelah mempertimbangkan pidana lain. Berkaitan
dengan hal tersebut, dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam
setiap undang-undang di luar UU 1/2023 dan Peraturan Daerah dengan Buku
Kesatu UU 1/2023 serta penyesuaian ketentuan dalam UU 1/2023, disusun pula
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026).
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta
menghindari hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP. Dalam
hal ini, Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dibentuk guna memastikan
adanya keselarasan, kepastian hukum, dan konsistensi perumusan sanksi pidana
di seluruh peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Umum UU 1/2026].
[3.19]
Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 102 UU 1/2023, yang menurut Pemohon tidak
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil karena Pasal 102
UU 1/2023 tidak disertai dengan penegasan mengenai ruang lingkup, arah, maupun
substansi minimum yang wajib diatur, termasuk kriteria penilaian yang seharusnya
digunakan dalam pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu, Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 102 UU 1/2023 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
195
tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati
diatur dengan Undang-Undang yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan
mengenai indikator penilaian dan lembaga yang berwenang menilai dalam masa
percobaan pidana mati”.
[3.19.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip terlebih
dahulu norma Pasal 102 UU 1/2023 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”.
Secara doktriner, hukum pidana diletakkan sebagai instrumen terakhir setelah
sarana hukum atau sosial lainnya tidak memadai untuk menyelesaikan suatu
masalah. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 1/2023 menetapkan hukuman mati
sebagai pidana alternatif berdasarkan keyakinan bahwa sistem hukum nasional
Indonesia haruslah selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Sebagai salah satu wujud dari prinsip ultimum remidium dalam hukum pidana, UU
1/2023 menempatkan hukuman mati sebagai upaya terakhir yang hanya dapat
digunakan setelah mempertimbangkan alternatif pidana lainnya. Dalam UU 1/2023,
pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah
dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat, karena pidana mati
merupakan pidana yang paling berat [vide Pasal 98 dan Penjelasan Pasal 98 UU
1/2023]. Oleh karena penjatuhan pidana mati menyangkut hak asasi manusia dan
bentuk hukuman paling berat terhadap seseorang maka ketentuan yang berkaitan
dengan pidana mati harus memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Selain itu, demi
kepastian hukum yang adil, penjatuhan pidana mati harus berdasarkan putusan
pengadilan dan pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada ketentuan hukum
sebagai dasar hukum yang sah. Perihal ini, norma Pasal 102 UU 1/2023 bukanlah
norma pasal yang menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi pidana mati. Pasal
102 UU 1/2023 merupakan norma delegasi yang memerintahkan agar ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-
undang. Artinya, meskipun UU 1/2023 telah mengatur keberadaan pidana mati,
namun ihwal bagaimana pidana mati dilaksanakan secara konkret (eksekusi) masih
diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.
Secara historis, tata cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
Kemudian, pada tahun 1969, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang
196
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai
Undang-Undang, penetapan presiden tersebut telah diubah menjadi bentuk undang-
undang yaitu Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan
Militer (UU 2/Pnps/1964). Hingga saat ini, UU 2/Pnps/1964 masih berlaku menjadi
dasar hukum serta pedoman dalam tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia.
Dengan berlakunya UU 1/2023 sebagai KUHP baru bukan berarti menjadikan UU
2/Pnps/1964 tidak berlaku lagi, melainkan harus dibaca bersamaan dengan UU
1/2023 sesuai dengan prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
adanya Pasal 102 UU 1/2023 yang memberikan delegasi untuk pengaturan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana, artinya ke depan pembentuk
undang-undang harus menyusun undang-undang baru tentang tata cara
pelaksanaan pidana mati menggantikan UU 2/Pnps/1964 agar pelaksanaan norma
Pasal 102 UU 1/2023 sesuai dengan semangat UU 1/2023.
[3.19.2] Bahwa pada prinsipnya, sebagaimana pidana lainnya, pidana mati dapat
dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde). Dengan perkataan lain, selama putusan pidana mati
tersebut masih dapat diubah melalui upaya hukum, negara belum mempunyai dasar
untuk melaksanakan (eksekusi) pidana mati. Selain itu, pelaksanaan pidana mati
juga baru dapat dilakukan setelah terpidana tidak menggunakan haknya
mengajukan grasi atau permohonan grasinya telah ditolak [vide Pasal 99 ayat (1)
UU 1/2023]. Dalam hal ini, sebagaimana telah ditegaskan di atas, norma Pasal 102
UU 1/2023 bukan mengatur mengenai bagaimana proses seseorang yang dihukum
dengan pidana mati menjadi diampuni atau diganti dengan pidana lainnya selain
pidana mati. Sebab, Pasal 102 UU 1/2023 merupakan norma pasal yang berkaitan
dengan tata cara pelaksanaan pidana mati, yakni ketika putusan pidana mati telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, tujuan dari norma Pasal 102 UU 1/2023
adalah agar tata cara pelaksanaan pidana mati diatur lebih jelas dan rinci dengan
undang-undang tersendiri sehingga terjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan
(eksekusi) pidana mati.
Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, kekhawatiran Pemohon ihwal
potensi ketidakpastian hukum perihal pelaksanaan pidana mati baru dapat diterima
jika tata cara pelaksanaan pidana mati sama sekali tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Terhadap kekhawatiran tersebut, terdapat UU 2/Pnps/1964
197
yang masih berlaku dan menjadi dasar hukum tata cara pelaksanaan pidana mati
yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam
hal ini, substansi norma Pasal 102 UU 1/2023 memberikan delegasi agar tata cara
pelaksanaan pidana mati diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri.
Terlebih lagi, sejalan dengan pendelegasian dimaksud, pembentuk undang-undang
telah merencanakan penyusunan rancangan undang-undang tentang ihwal tata
cara pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimuat dalam daftar Program Legislasi
Nasional (prolegnas) prioritas tahun 2026 dalam Keputusan DPR Nomor 24/DPR
RI/I/2025-2026 bertanggal 23 September 2025 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 [vide Keterangan DPR hlm. 46].
Meskipun demikian, mengingat UU 1/2023 merupakan undang-undang baru yang
menggantikan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial
Belanda, Mahkamah turut mendorong agar penyusunan rancangan undang-undang
tentang tata cara pelaksanaan pidana mati segera diselesaikan oleh pembentuk
undang-undang. Sehingga, dengan berlakunya undang-undang tentang tata cara
pelaksanaan pidana mati akan mendukung penerapan norma pasal-pasal dalam
KUHP baru secara efektif dan efisien.
Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon perihal perlunya kriteria
penilaian yang harus digunakan dalam tata cara pelaksanaan pidana mati, dalil
tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan bagaimana proses seseorang
yang dihukum dengan pidana mati dan kemungkinannya untuk tidak jadi dipidana
mati dengan mengubahnya menjadi pidana lain sepanjang memenuhi suatu standar
penilaian sebelum dihukum/dieksekusi mati. Prosedur tersebut pada dasarnya telah
diatur dalam UU 1/2023 dalam pasal tersendiri, yaitu diatur dalam norma Pasal 100
dan Pasal 101 UU 1/2023. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan pidana mati dengan
masa percobaan selama sepuluh tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan
terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam
tindak pidana. Ihwal tersebut, pidana mati dengan masa percobaan tersebut harus
dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat waktu masa percobaan sepuluh
tahun dimulai satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan
yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan
keputusan presiden dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Mahkamah
Agung. Sebaliknya, jika selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap
198
dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati
dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung [vide Pasal 100 UU 1/2023]. Norma
Pasal 100 dan Pasal 101 UU 1/2023 adalah berbeda dengan maksud dari Pasal 102
UU 1/2023 yang khusus dimaksudkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati.
Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai lembaga yang berwenang
dalam melakukan penilaian serta bagaimana kriteria penilaian sikap dan perbuatan
terpuji terpidana yang dimaksud dalam norma Pasal 100 UU 1/2023, hal tersebut
merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk menentukannya.
Artinya, petitum Pemohon yang menginginkan indikator penilaian dan lembaga yang
berwenang menilai dalam masa percobaan pidana mati dimasukkan dalam tata cara
pelaksanaan pidana mati yang diatur dengan undang-undang, justru mempersempit
substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Padahal, substansi/materi
yang hendak diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur
dengan undang-undang merupakan ranah dari pembentuk undang-undang untuk
mengaturnya, sebagai salah satu bagian dari politik hukum pidana yang ditentukan
pembentuk undang-undang, tanpa mengesampingkan fungsi lembaga peradilan
sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan memutus apakah pidana mati
dapat dijatuhkan atau tidak kepada terdakwa dalam suatu perkara pidana.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan norma Pasal 102 UU 1/2023 tidak memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum yang adil adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.20]
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan norma Pasal 509
huruf a dan huruf b UU 1/2023 menghambat hak penggugat dan juga advokat yang
mewakili penggugat dalam perkara perceraian atau kepailitan di pengadilan.
Menurut Pemohon, penggugat tidak selalu dapat mengetahui secara pasti lokasi
kediaman tergugat karena lokasi kediaman tergugat dapat saja berbeda dengan
yang tertera di KTP tergugat, atau karena penggugat sama sekali tidak mengetahui
kediaman tergugat, ataupun tergugat sendiri yang sengaja mengubah alamatnya.
Menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 akan
menyebabkan setiap orang menjadi takut untuk mengajukan gugatan di pengadilan
karena khawatir dipidanakan oleh lawannya akibat salah mencantumkan tempat
tinggal atau kediaman tergugat. Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal
199
509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.20.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan
keberadaan norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 merupakan norma
yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pemberian atau pencantuman
keterangan yang tidak benar mengenai tempat tinggal atau kediaman tergugat atau
debitur dalam perkara perceraian atau kepailitan di pengadilan. Dalam sistematika
UU 1/2023, Pasal 509 huruf a dan huruf b berada dalam Bab XXVII tentang Tindak
Pidana Perbuatan Curang.
Berdasarkan norma Pasal 509 huruf a UU 1/2023, advokat menjadi subjek
hukum yang secara khusus dapat dipidana apabila dalam perkara perceraian atau
kepailitan memasukkan keterangan tempat tinggal/kediaman tergugat atau debitur
yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya, dengan adanya
norma a quo advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran
informasi yang digunakan dalam kasus-kasus yang ditangani, termasuk informasi
tempat tinggal atau kediaman kliennya. Terlebih, advokat adalah profesi officium
nobile yang dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian,
dan juga itikad baik dalam menjalankan profesinya. Adapun norma Pasal 509 huruf
b UU 1/2023 adalah ancaman pidana yang ditujukan kepada suami atau istri sebagai
klien dalam perkara perceraian yang memberikan keterangan kepada advokat ihwal
tempat tinggal atau kediaman yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dengan demikian, norma Pasal 509 UU 1/2023 ditujukan kepada suami atau istri
yang saat mengajukan gugatan atau permohonan cerai dirinya memberikan
keterangan tempat tinggal atau kediaman yang bertentangan dengan keadaan yang
sebenarnya kepada advokatnya, termasuk dalam hal ini advokat yang memasukkan
atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau
permohonan pailit keterangan tentang tempat tinggal/kediaman tergugat atau
debitur, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya [vide Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023].
Artinya, norma pasal a quo hendak mengingatkan pentingnya kejujuran dan
transparansi dalam proses perceraian dan kepailitan agar putusan pengadilan
didasarkan pada fakta hukum yang akurat. Oleh karena itu, norma Pasal 509 huruf
a dan huruf b UU 1/2023 tidak seharusnya dilihat sebagai norma yang dapat
melemahkan posisi penggugat ataupun profesi advokat, melainkan perlu dipahami
200
sebagai norma yang bertujuan menegaskan pentingnya kejujuran informasi dari
para pihak agar proses peradilan tidak disalahgunakan, yang pada akhirnya
berpengaruh pada rasa keadilan para pihak terhadap putusan yang diputuskan oleh
pengadilan.
Dalam praktik peradilan perdata, tempat tinggal atau domisili seseorang
mempunyai arti yang penting karena dapat menentukan kompetensi relatif
pengadilan tempat gugatan tersebut diajukan. Kompetensi relatif akan menentukan
apakah pengadilan berwenang mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada
batas wilayah hukum atau yurisdiksi. Oleh karena itu, norma Pasal 509 huruf a dan
huruf b UU 1/2023 pada dasarnya dapat dinilai sebagai norma pasal yang
dimaksudkan pembentuk undang-undang untuk mencegah pemberian keterangan
tempat tinggal atau kediaman yang tidak benar dalam proses hukum karena
keterangan tempat tinggal/kediaman tersebut dapat memengaruhi proses peradilan.
[3.20.2] Bahwa terlepas dari dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023, menurut Mahkamah,
dalam penerapan norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 haruslah disertai
dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami frasa “tempat tinggal atau
kediaman” dalam Pasal 509 UU 1/2023. Hal tersebut mengingat, terdapat beberapa
istilah yang berkaitan dan juga mirip namun dapat berbeda dalam pemaknaannya,
yaitu domisili, alamat, tempat tinggal, dan kediaman. Tempat tinggal, menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rumah (bidang) tempat orang diam
(tinggal). Serupa dengan tempat tinggal, kediaman juga memiliki definisi yaitu
tempat (rumah) yang ditinggali atau tempat tinggal. Adapun menurut Buku Kesatu
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), setiap
orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila
tidak ada tempat kediaman yang demikian maka tempat kediaman yang
sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya [vide Pasal 17 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata].
Selanjutnya, alamat adalah tempat tinggal seseorang. Alamat yang
apabila dikaitkan dengan identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) adalah tempat
tinggal yang secara administratif resmi tercatat di dinas urusan kependudukan dan
catatan sipil, namun tidak selalu identik dengan tempat tinggal hukum ataupun
tempat tinggal sehari-hari. Sementara itu, domisili adalah tempat tinggal resmi atau
tempat yang sah sebagai tempat kediaman tetap bagi seseorang. Berbeda dengan
201
alamat, domisili dapat dipahami sebagai tempat di mana seseorang secara nyata
tinggal sehari-hari. Dikenal pula domisili pilihan untuk keperluan hukum tertentu, di
mana kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang
lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya, kemudian tempat tinggal tersebut
menjadi alamat korespondensi dalam surat menyurat dengan pengadilan [vide
Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata].
Adapun jika tidak diketahuinya tempat tinggal atau kediaman tergugat,
pada hukum perdata, Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 142
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) menggunakan tempat tinggal
tergugat sebagai dasar kompetensi relatif dengan ketentuan khusus jika tempat
tinggal tidak diketahui. Gugatan perdata, pada tingkat pertama masuk kekuasaan
pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani
oleh penggugat atau oleh wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah
hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya,
tempat tinggal sebetulnya. Bilamana tempat diam tergugat tidak dikenal, lagi pula
tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, surat
gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal
penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang
barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di
daerah hukum siapa terletak barang itu [vide Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3)
HIR/Pasal 142 ayat (1) dan ayat (3) RBg].
Dengan demikian, memahami frasa “tempat tinggal atau kediaman” dalam
Pasal 509 KUHP seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan alamat ataupun tempat
tinggal yang secara administratif tercantum dalam KTP semata, namun juga perlu
memperhatikan lokasi tergugat berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari, termasuk
pula apakah tergugat untuk keperluan hukum telah memilih tempat tinggal tertentu
sebagai domisili yang berbeda dengan tempat tinggalnya sehari-hari. Pengenaan
Pasal 509 UU 1/2023 terhadap seseorang sudah seharusnya memperhatikan pula
ada atau tidaknya kesengajaan ataupun niat dari pelaku yang memberikan
keterangan tempat tinggal/kediaman tergugat atau debitur yang tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Dengan perkataan lain, norma Pasal 509 UU 1/2023
dapat
dikenakan
sepanjang
tindakan
memberikan
keterangan
tempat
tinggal/kediaman tergugat atau debitur yang tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya tersebut memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam
202
Pasal 36 ayat (1) UU 1/2023 dan dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hal tersebut
mengingat dalam Pasal 509 UU 1/2023, tidak hanya terdiri dari unsur tunggal
“keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman” saja, melainkan terdapat unsur
lainnya untuk memenuhi delik pidana yang dimaksud Pasal 509 UU 1/2023.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan norma Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 tidak memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil adalah dalil yang tidak berdasar
sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.21]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan
norma Pasal 218, Pasal 219, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3),
serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 adalah tidak dapat diajukan permohonan
kembali (ne bis in idem). Adapun terhadap permohonan Pemohon sepanjang
berkenaan dengan norma Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, dan Pasal 241
UU 1/2023 adalah kehilangan objek.
Sementara itu, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan
norma Pasal 102 serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 telah ternyata tidak
bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan
norma Pasal 102 serta Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.22]
Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan
lebih lanjut oleh Mahkamah karena tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
203
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 218,
Pasal 219, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta
Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 adalah tidak dapat diajukan kembali atau
ne bis in idem;
[4.4]
Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 220,
Pasal 237 huruf c, Pasal 240, dan Pasal 241 UU 1/2023 adalah
kehilangan objek;
[4.5]
Pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 102 serta
Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 adalah tidak beralasan menurut
hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Menyatakan permohonan Pemohon mengenai Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220,
Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat
(1) dan ayat (3), serta Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
204
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
205
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan jika pembentuk undang-undang memiliki ruang konstitusional untuk merumuskan kembali norma tersebut dengan rumusan baru. Berbeda dengan ketentuan lama. KUHP 2023 sebagai KUHP baru secara tegas menjadikan delik ini sebagai delik aduan absolut dalam Pasal 218 dan 219 KUHP 2023. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak lagi bersifat represif negara, melainkan sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Hal ini justru menempatkan Presiden/Wapres setara dengan warga negara lain dalam hukum penghinaan yang pada prinsipnya juga merupakan delik aduan. 3. Bahwa merujuk Risalah Rapat Tim Perumus dengan Pemerintah tanggal 16 Januari 2008, terkait perumusan Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 terdapat fakta pembahasan sebagai berikut: PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): Ya ini masih terkait dengan presiden semua ini Pak. ini Pasal 263. 263 ini berkaitan dengan keputusan MK Pak. jadi keputusan MK penghinaan terhadap presiden telah dibatalkan MK untuk Pasal 134, 136 dan 137. Disini kemudian kami reformulasi Pak dengan penambahan ayat yang di 263 ini sebetulnya adalah Pasal 134 ayat (1)-nya “Bahwa setiap orang yang dimuka umum menghina presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini nanti ancaman kita perbaiki. Kalau dalam KUHP lama itu 6 tahun atau denda, kemudian ayat (2) ini yang baru Pimpinan yang 56 baru. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum demi kebenaran atau pembelaan diri. Jadi ini dalam rangka perlindungan kepentingan umum atau kemudian menyampaikan fakta-fakta yang benar yang memang semuanya ini keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara. jadi ini yang kami coba rumuskan dengan reformulasi yang terkait dengan ayat (2) tersebut sebenarnya bentuk dari pembatasan ya, sehingga bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari ayat (1)- nya, jika ada kriteria demi kepentingan umum, demi kebenaran atau pembelaan diri. Jadi itu berarti kritik tidak berarti harus dipidana karena itu menyangkut presiden dan wakil presiden yang itu berkaitan dengan kepentingan umum atau demi kebenaran atau pembelaan diri. Itu kurang lebih 263 yang kami reformulasi. Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya kalau saya tidak salah dulu 263 ini sama dengan 264. Bukan sama berkaitan dengan 264 kan pasal penghinaan semuanya itu yak an? 263 dan 264. Kalau saya tidak salah dulu yang kita diskusikan dari dulu itu adalah kita minta pemerintah membuat rumusan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Menghina begitu loh. Inikan menghina presiden. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan. Kita dulu saya ingat dulu kita setuju ini, tapi yang penting dibikin rumusan yang lebih pasti apa yang dimaksudkan dengan penghinaan termasuk Pasal 264 juga, hanya disebutkan disitu penyiaran, mempertunjukan, menempelkan tulisan, sehingga terdengar oleh ini yang berisi penghinaan kan begitu. Yang kita minta itu apa yang dimaksudkan penghinaan disini ya. ada tidak dipasal definisi ada tidak? Di Pasal 197 ada tidak? Kalau bisa mulai dulu bahas perbab ini dengan pasal penghinaan presiden adalah tindakan ini-ini begitu loh. Apabila dilakukan ini-ini, jangan dimasukan kepenjelasan. Jangan nanti perasaan subjektif penegak hokum ini dianggap penghinaan, padahal bukan. Lalu presiden juga ‘saya merasa tidak dihina” ah 57 coba bayangkan. Ya maksud saya penjelasan itu masuk dibatang tubuh ya kan Pak Taufik. PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Disini ada anu Pak Ketua, Pasal 540 yang baru itu kita merumuskannya memang ada beberapa jenis tentang penghinaan. Kalau mulai orang biasa mulai dari pencemaran, lalu ada fitnah, lalu ada penghinaan ringan, ada pengaduan fitnah, ada persangkaan palsu, lalu ada pencemaran orang mati. Jadi kita punya bermacam-macam. Mungkin yang membedakan presiden ini adalah ini karena presiden karena dipilih oleh seluruh Bangsa Indonesia, dipilih rakyat. Beda ya Pak ya? KETUA RAPAT: Berartikan jenis tindak pidananya sama, hanya ya perbuatannya sama karena kalau itu dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, maka hukumannya seperti ini ya. Oke ya? jadi pasal tentang penghinaan itu sudah ada? PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Bab 19 Tindak Pidana Penghinaan. Pasal 540 sampai dengan 550. KETUA RAPAT: Oke-oke supaya kita punya pemahaman yang sama saja. PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): Dia ayat (2)-nya Pak KETUA RAPAT: Sama dulu juga diskusi kita di Puncak ini dulu saya mimpin waktu itu, saya bilang ke pemerintah supaya disusun ulang ini soal penghinaan ini apa. Pasal 26 itukan hanya menyangkut alat atau desiminasi kan begitu. ini-ini, tapi tindakan menempel tulisan itukan bukan tindakan penghinaan begitu loh. Isinya apanya yang dinilai begitu maksudnya begitu Bu ya? yang penting kita sudah 58 punya pemahaman yang sama kalau penghinaan yang kita maksudkan dalam tindak pidana penghinaan itu dilakukan terhadap presiden itu kena Pasal 263 ya. oke? F-PD (ERMA SURYANI RANIK): Ketua, di Pasal 263 ayat (2) selain kepentingan umum dan pembelaan diri itu ada frasa “demi kebenaran”, lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan 540 bab 9 itu tidak ada demi kebenaran itu. nah maksud ayat (2) inikan direformulasi supaya kritik kemudian tidak menjadi suatu tindak pidana, tidak menjadi represif, tapi maksud frasa “demi kebenaran” ini apa? Mohon penjelasan ini karena claim kebenaran inikan bisa juga sepihak ya? PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): Pada waktu diskusi sebenarnya menyangkut fakta-fakta yang memang diyakini itu benar karena inikan sebenarnya konteknya adalah menyangkut penyelenggaraan negara sebenarnya ini. orang kritik seperti itu loh. Contohnya apa ya? ya pokoknya terkait dengan kebijakan dalam penyelenggaraan negara. kalau itu diyakini sebuah kebenaran, kan pasti diuji kebenaran itu dalam proses peradilan. Kalau itu kemudian teruji benar adanya ya tidak kena pasal diayat (1)-nya begitu Pak, jadi ada pembatasan. Jadi intinya tidak boleh kritik yang membangun demi kepentingan negara ini, demi kepentingan penyelenggaraan negara lebih baik itu kemudian masuk didalam apa namanya ancaman. Itukan yang menyebabkan MK membatalkan 134 yang dulu itu, makanya kita beri pembatasan. Jadi sifat melawan hukum ini bisa hilang dengan demikian. Jadi itu kurang lebih pada waktu diskusi kemarin. F-PD (ERMA SURYANI RANIK): Pimpinan, saya minta itu bisa dimasukan didalam penjelasan karena kalau tidak masuk dalam penjelasan agak riskan juga kalau kita menyandingkan antara ayat 263 dengan 540 ini. Jadi ketika kita menjelaskan kenapa ada masuk frasa “demi kebenaran” ini 59 kita tahu bahwa asalnya ini adalah untuk melindungi kritik terhadap perintah itu supaya jelas untuk kita semua. Demikian Pimpinan. PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Pimpinan, boleh berfikir ulang? Pertanyaan Ibu menjadi membuat saya berfikir karenakan definisi kita, konsep tentang pidana itukan sama disini dan disini pembelaannya tadi memang cuma dua. Kepentingan umum dan pembelaan diri. Nah waktu itu memang kita ingin mengatakan bahwa kritik it’s oke, tapi kritik itu dilakukan untuk kepentingan umum juga. Banyak hal penghinaan itu, walaupun yang dihinakan itu benar, saya ingat waktu itu di DPR memberi contoh bagaimana kalau Bapak Ketua Panja disebutkan keluar dari panti pijat. Ingat waktu itu ya? itukan bukan tindak pidana. Oh dari spa, tapikan kemudian mencemarkan nama baik begitukan? Jadi itu benar sebenarnya, tapi tetap dia mencemarkan nama baik begitu. jadi saya pikir perlu didiskusikan juga apakah demi kebenaran ini karena penghinaan biasa itu, walaupun itu benar tetap bisa merupakan pencemaran ya. jadi kalau presiden justru, walaupun benar itu penghinaan begitukan? Ya saya berfikir mungkin perlu berfikir ulang, apakah demi kebenaran ini perlu, walaupun faktanya benar keluar dari panti pijat. Ya benar begitukan, tapi kenapa sih harus taruh apa namanya ditweetir dikasih tahu seluruh Indonesia kan tidak perlu itu, nah seperti itu. Jadi
