29/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 29/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. PT. Timah, Tbk, yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0030/Tbk/KU- 0000/25-S11.2 bertanggal 16 Januari 2025 memberikan hak substitusi kepada: Nama : Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M.H., CGCAE Pekerjaan : Tenaga Ahli Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam XI/19, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nama : I Wayan Riana Pekerjaan : Division Head Legal Alamat : Perum Pillar Asri Residence I No. 1, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Akhmad Elvian Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 2 Alamat : Jalan Demang Singayuda, RT. 006, RW. 003, Kel. Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Faisal Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Fatmawati Kampak Gg. H. Djerimi, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. Sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), yang dalam hal ini diwakili oleh Redma Gita Wirawasta sebagai Ketua Umum dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 109/APSyFI/XII/2024 bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa substitusi kepada: Nama : A. Farhan Aqil Syauqi Pradanta Pekerjaan : Sekretaris Eksekutif Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 106 A, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Sebagai------------------------------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya diwakili oleh: Nama : Nandi Herdiaman Pekerjaan : Ketua Umum Alamat : Komplek Bukit Griya Indah Blok G.1 Nomor 25, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nama : Nani Zakiah, S.Ag Pekerjaan : Wakil Bendahara Alamat : Jalan Taman Merkuri Timur VII Nomor 20, RT.004 RW.004, Kelurahan Majahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon V; 3 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Januari 2025, 13 Januari 2025, dan 20 Januari 2025 memberi kuasa kepada Datas Ginting, S.H., M.H., Haryono, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., M.M., Erbindo Saragih, S.H., M.H., Dr. Susilo Yustinus, S.H., M.H., Sucipto, S.H., M. Hum, Agoes Djaja, S.H., Christina Soerya, S.H., Yessi Esmiralda, S.H., M.H., Tua Rinkes Silalahi, S.H., M.H., Sahat MT. Ambarita, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KH KBPA), beralamat di APL Tower 26th floor unit T3, Jalan S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai ---------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 Maret 2025 dengan Nomor 29/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Mei 2025 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 4 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang” 5. Bahwa kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 terdapat pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”: 5 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 2 Tahun 2021”) yang berbunyi: ”Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) apabila terdapat Undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka MK dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal- pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR terhadap UUD NRI 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON Bahwa adapun uraian legal standing dan kerugian konstitusional para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang 6 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga Negara 2. Bahwa kedudukan Para Pemohon dan hak konstitusionalnya telah diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 2/2021) menyatakan: ▪ Pasal 3 huruf a “Para Pihak dalam perkara pengujian Undang – undang adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” ▪ Pasal 4 ayat (1) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yaitu: a. perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga Negara;” ▪ Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan 7 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 3. Bahwa Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan tentang kapasitas Pemohon yang konstitusionalnya dirugikan dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Bahwa Putusan MK RI Nomor 1/PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, 8 maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa para Pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standing harus dijelaskan hubungan kausalitas (causal verband) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Undang-undang a quo dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana tersebut diatas maka 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pertimbangan Hukum [3.9] halaman 59 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: [3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut: Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan: 1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. • Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU- I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain- lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995) Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, yaitu: 6. Pemohon I 6.1. Pemohon I (PT Timah,Tbk.) adalah badan hukum yang merupakan 9 anak perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak dibidang usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran dan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, yang didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah, S.H., (Bukti P-3) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26, tanggal 1 April 1977, Tambahan Berita Negara Nomor 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akta perubahan Anggaran Dasar PT Timah, Tbk Nomor 6 Tahun 2023 (Bukti P-4). Selanjutnya dalam Akta Nomor 6 Tahun 2023 menentukan: Pasal 11 ayat (1) menyatakan (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, Pasal 12 ayat (1) menyatakan: (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS., Ayat (2) huruf a angka 2 menyatakan: (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. Direksi mempunyai hak dan kewenangan antara lain: 1) ………………………………………………………… 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri sendiri maupun Bersama-sama dan/atau badan lain; Oleh karena itu AHMAD DANI VIRSAL selaku Direktur Utama PT Timah, Tbk., berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan termasuk memberikan kuasa dengan hak Subsitusi kepada DR. FIRDAUS DEWILMAR, S.H., M.H., CGCAE dan I WAYAN RIANA 10 selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0030/Tbk/KU-0000/25-S11.2, tanggal 16 Januari 2025, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Timah, Tbk., selaku Pemohon I; 6.2. Bahwa Pemohon I adalah pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-5) dan tax payer sesuai dengan NPWP nomor 01.001.665.7-051.000 atas nama Timah Tbk (Bukti P-6); 6.3. Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan perincian sebagai berikut (Bukti P-7): No Uraian Jumlah 1 Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan 2.284.950.217.912,14 a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta 3.023.880.421.362,90 b. HPP Smelter PT Timah, Tbk 738.930.203.450,76 2 Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal 26.648.625.701.519,00 3 Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal 271.069.688.018.700,00 a. Kerugian Ekologi 183.703.234.398.100,00 b. Kerugian Ekonomi Lingkungan 75.479.370.880.000,00 c. Biaya Pemulihan 11.887.082.740.600,00 Kerugian Keuangan Negara (1+ 2 + 3) 300.003.263.938.131,14 Terbilang: tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen 11 6.4. Bahwa telah terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebagaimana tercermin dalam pertimbangan salah satu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2024 dengan Terdakwa HARVEY MOEIS (diunduh dari: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ pn-jakarta-pusat/kategori/korupsi-1.html) (Bukti P-8)”, 6.5. Bahwa Pemohon I mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan menjadikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 6.6. Bahwa sebagai negara hukum, negara telah memberikan hak Konstitusional kepada Pemohon 1 untuk mendapatkan jaminan perlakuan sama di hadapan hukum, dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Namun hak tersebut telah dilanggar dengan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang hanya menghukum Koruptor membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati. Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) UU. No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dengan tegas menyatakan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Disini terlihat jelas sebagai negara hukum, Negara tidak melaksanakan penegakan supremasi hukum guna melindungi hak-hak Pemohon I; 12 6.7. Bahwa sebagai badan usaha milik negara yang ikut serta memberikan kontribusi berupa pendapatan terhadap negara, maka Pemohon I memiliki hak Konstitusional untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, namun akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR hak konstitusional Pemohon I telah dilanggar karena kerugian yang dialami oleh Pemohon I akibat perbuatan para koruptor tidak dipulihkan secara keseluruhan sehingga dapat dipastikan kerugian keuangan negara tidak dipulihkan secara utuh dan bulat; 6.8. Bahwa keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dengan menghukum para koruptor membayar uang pengganti tidak sebanding dengan nilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan di wilayah IUP Pemohon I, sudah nyata-nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I atas hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Negara wajib menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya serta menciptakan kepastian hukum yang akan memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi; 6.9. Bahwa kerugian Pemohon I bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut: a. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah IUP Pemohon I; b. Hilangnya dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup pascatambang yang sudah diserahkan; c. Dalam hal biaya pemulihan kerusakan lingkungan tidak dibebankan kepada pelaku korupsi maka dapat dipastikan atau potensial menurut penalaran biaya pemulihan dibebankan kepada Pemohon I d. Hilang/berkuranya pendapatan negara melalui Pemohon I 13 6.10. Bahwa Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU Pertambangan Mineral dan batubara”) menyatakan: Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. …………………………………………………………………..; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang. Berdasarkan peraturan tersebut diatas semakin mempertegas akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR telah menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir dan hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon I; 6.11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7. Pemohon II dan Pemohon III 7.1. Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia/Penduduk yang berdomisili di Bangka Belitung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-9), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor:08.454.268.7-304.000 atasnama Akhmad Elvian/Pemohon II (Bukti P-10), selaku Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, Akhmad Elvian/Pemohon II, yang banyak memberikan sumbangsi pemikiran guna kemajuan masyarakat Bangka Belitung, salah satunya adalah dengan menulis buku berjudul Timah dan Peradaban Bangka (Bukti P-11); 7.2. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia/Penduduk yang berdomisili di Bangka Belitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-12), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor 15.719.756.7-304.000 atasnama Faisal/Pemohon III (Bukti P-13), yang saat ini adalah Dosen di Universitas Bangka Belitung/akademisi sekaligus pemerhati hukum pidana dan pertambangan khususnya di wilayah Bangka Belitung yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah setempat 14 melalui tulisan-tulisan/karya ilmiah jurnal, karya Ilmiah Buku yang pernah dipublikasi, serta menjadi narasumber berbagai forum ilmiah (Bukti P-14); 7.3. Bahwa oleh karena Pemohon II dan Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang sama-sama bertempat tinggal di Bangka Belitung sehingga dapat dipastikan memiliki Hak Konstitusional yang sama sebagaimana diatur dalam: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 7.4. Bahwa legal standing Pemohon II dan Pemohon III dalam pengajuan Permohonan a quo juga dijamin/diberikan hak oleh negara melalui Pasal 41 UU TIPIKOR, yang secara Khusus diatur dalam ayat (1) dan ayat (3) yaitu: (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) …………………………………………………………………….. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 7.5. Bahwa hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, dimana kerusakan lingkungan yang telah terjadi, hingga saat ini belum dilakukan pemulihan/reklamasi karena tidak ada kepastian hukum terkait siapa yang menanggung biaya pemulihan/reklamasi tersebut dan hal ini bukti nyata tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon II dan Pemohon III; 7.6. Bahwa kerugian Pemohon II dan Pemohon III bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut: a. Hak atas keadilan dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Ketidakadilan hukum ketika koruptor tidak 15 diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara utuh. Sebagai pembayar pajak dan warga negara Indonesia, seharusnya hasil penerimaan pembayaran Pajak Pemohon II dan Pemohon III dipergunakan untuk kesejateraan Masyarakat bukan dipergunakan untuk memulihkan akibat korupsi yang dilakukan para koruptor. Pemohon II dan Pemohon III berhak atas penegakan hukum yang adil dan kepastian bahwa keuangan negara dilindungi. Namun, Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU TIPIKOR justru membatasi pemulihan kerugian negara, sehingga menciderai rasa keadilan. b. Hilangnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI 1945; c. Pemohon II dan Pemohon III dan warga setempat menanggung lingkungan yang tercemar tanpa kompensasi memadai suatu kerugian konstitusional atas hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi sehingga akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU TIPIKOR mengakibatkan pemulihan lingkungan di Bangka Belitung terancam terhambat; d. Sulit menemukan air bersih karena penurunan kualitas air tanah; e. Sulit untuk menemukan tempat tinggal karena banyaknya lahan yang rusak dan belum dilakukan reklamasi; f. Kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan pangan khusus pangan lokal sehari-hari karena lahan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan nelayan tidak dapat menangkap ikan; 7.7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diberlakukan sehingga oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Pemohon IV 8.1. Bahwa Pemohon IV adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), 16 didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Panji Kresna M.KN., Notaris Bekasi (Bukti P-15), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0004161.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, tanggal 26 Mei 2023 (Bukti P-16), yang dalam hal ini diwakili oleh A Farhan Aqil Syauqi Pradanta selaku Sekretaris Eksekutif berdasar Surat Kuasa Nomor 109/APSyFI/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum berdasarkan Pasal 12 huruf d Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023, menyatakan; Ketua Umum berhak mewakili Perkumpulan ke luar dan kedalam serta menjalankan kepengurusan organisasi Perkumpulan Oleh karena itu A Farhan Aqil Syauqi Pradanta, berdasarkan Surat Kuasa dari Redma Gita Wirawasta, sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV; 8.2. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 19 Mei 2023 menyatakan “perkumpulan” bertujuan: a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen dalam rangka menumbuhkan kehidupan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar seribu Sembilan ratus empat puluh lima (1945). b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen yang memungkinkan keikut-sertaan yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara berdaya-guna dan berhasil-guna dalam pembangunan nasional. 3.3. Bahwa contoh lain keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR adalah dalam tindak pidana korupsi dibidang textile (in casu Putusan Kasasi Nomor 4551 K/Pid.Sus/2021 diputus pada 8 Desember 2021), Kasus Korupsi impor textile yang terbukti telah merugikan perekonomian negara sebesar Rp 1.646.216.880.000; 3.4. Bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020 17 yang berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara di kasus itu dapat dinilai secara keekonomian minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000. (https://news.detik.com/berita/d-5849786/ma-sunat-vonis-eks- pejabat-bea-cukai-yang-korupsi-impor-tekstil-rp-1-6- t#:~:text=MA%20Sunat%20Vonis%20Eks%20Pejabat,Tekstil%20R p%201%2C6%20T).; 3.5. Bahwa Pemohon IV memiliki Hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hanya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang diatur dalam: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 3.6. Bahwa hak konstitusional Pemohon IV telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, karena seandainya pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian perekonomian negara tersebut, maka uang/dana tersebut dapat diberikan negara/pemerintah sebagai insentif untuk para pelaku usaha/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibidang benang dan pakaian; 8.3. Bahwa kerugian Pemohon IV bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut: a. Para Anggota Pemohon IV (pelaku usaha/usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM)) dibidang benang mengalami stop produksi /tutup usaha (bangkrut); b. Membludaknya barang textile illegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah dibandingkan textile produksi dalam negeri 18 sehingga berkurangnya permintaan benang; c. Hasil produksi nasional tidak memiliki harga saing dengan textile illegal tersebut d. Tidak ada/berkurangnya permintaaan produsen textile/Konveksi pakaian jadi terhadap benang sebagai bahan baku pembuatan pakaian tersebut; 8.4. Bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi karena dengan uang hasil pengembalian kerugian perekonomian negara tersebut, Pemerintah dapat mempergunakannya untuk melakukan stabilisasi harga bahan baku, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dengan demikian harga bahan baku/pakaian akan terjaga, daya beli masyarakat akan tinggi, dan pada akhirnya permintaan benang sebagai bahan baku pakaian akan tetap terjaga dan ini akan memberi hak kepada Pemohon IV untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana hal tersebut juga menjadi cita-cita Pemohon IV; 8.5. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diterapkan sehingga oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon IV sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Pemohon V 4.1. Bahwa Pemohon V adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi, didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Adderi Yusdi, S.H., M.KN., Notaris Bekasi (Bukti P-17), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0004738.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi 19 Berkarya, tanggal 16 Juni 2020 (Bukti P-18), yang dalam Pasal 19 angka 1 menyatakan “Ketua Bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainny, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan”, oleh karena itu Nandi Herdiaman selaku Ketua Umum dan Nani Zakiah, S.Ag selaku wakil bendahara umum, berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V; 4.2. Bahwa Pemohon V, merupakan persekutuan dan atau perkumpulan sebagai wadah berhimpun para pengusaha Konveksi, yang menjadi wadah perjuangan yang tergabung dalam perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama yang dipimpin Pemohon V serta mempunyai kepentingan sama dengan menganggap keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR merugikan atau setidaknya secara potensial berdasarkan penalaran wajar merugikan hak konstitusional Pemohon V; 4.3. Bahwa Pemohon V memiliki Hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hanya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang diatur dalam: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 9.4. Bahwa hak konstitusional Pemohon V telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, karena seandainya pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian perekonomian negara tersebut, maka uang/dana tersebut dapat diberikan negara/pemerintah sebagai insentif untuk para pelaku usaha/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibidang konveksi; 9.5. Bahwa kerugian Pemohon V bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut: a. Para Anggota Pemohon V (pelaku usaha/usaha mikro, kecil, 20 dan menengah (UMKM)) dibidang pakaian jadi/konveksi mengalami stop produksi /tutup usaha (bangkrut); b. Membludaknya barang textile illegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah dibandingkan textile produksi dalam negeri; c. Hasil produksi nasional tidak memiliki harga saing dengan textile illegal tersebut d. Tidak ada/berkurangnya permintaaan pakaian jadi kepada produsen textile/konveksi; 9.6. Bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi karena dengan uang hasil pengembalian kerugian perekonomian negara tersebut, Pemerintah dapat mempergunakannya untuk melakukan stabilisasi harga pakaian jadi, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dengan demikian harga pakaian dalam negeri akan terjaga, daya beli masyarakat akan tinggi, dan pada akhirnya permintaan pakaian jadi dalam negeri terhadap Pemohon V akan tetap terjaga dan ini akan memberi hak kepada Pemohon V untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; 9.7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon V tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diberlakukan sehingga oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon V sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, akan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan negara melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberatasan Korupsi dan Pengadilan selaku pemutus. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional 21 dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas; 11. Bahwa apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi atau berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon; 12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021, dan Putusan MK Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, dan Putusan MK RI Nomor 1/PUU-XX/2022, sehingga Para Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo. C. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa adapun alasan-alasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa ”Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai berikut: I. KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 1. Bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian menurut Pasal 2, keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; 22 g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Bukti P-19) Sementara, definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai; (Bukti P-20); 2. Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara; 3. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU TIPIKOR, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; Sehingga dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan; II. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 4. Bahwa Korupsi di Indonesia secara historis sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat 23 dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan- ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 5. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary, sebagaimana dijelasakan pada alinea Kedua Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: “…korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”). Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya yang membenarkan adanya anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “kejahatan luar biasa” (Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, 24 Juli 2006, hlm. 65.); 6. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meyetujui dan menetapkan konvensi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi; 7. Bahwa dalam Article 30, 35 dan 65 United Nations Convention Against Corruption (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) (diunduh/download dalam versi asli): Article 30. Prosecution, Adjudication And Sanctions 1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence. Article 35. Compensation For Damage “Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.” Article 65. Implementation of the Convention 1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention. 24 2. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption. (https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against- corruption/) Terjemahan (diunduh/didownload versi Bahasa Indonesia: Pasal 30. Penuntutan, Peradilan Dan Sanksi 1. Setiap Negara Pihak harus menjadikan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini dikenakan sanksi yang mempertimbangkan beratnya pelanggaran hukum tersebut. Pasal 35. Ganti Rugi atas Kerusakan “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan asas hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memperoleh kompensasi”. Pasal 65 Pelaksanaan Konvensi 1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk langkah-langkah legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. 2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang ditetapkan oleh Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi. (https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against- corruption/) Berdasarkan ketentuan di atas, prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan: 1. Efek Jera (Deterrent Effect) UNCAC mewajibkan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif/berat, sebanding dan memberikan efek jera. 2. Pemulihan Penuh (Full Recovery) UNCAC menekankan negara harus memastikan adanya kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. 8. Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Negara telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya UU TIPIKOR. Dari sisi penindakan, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK cenderung mengalami peningkatan terutama sisi jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap dan dipulihkan. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal. Berdasarkan data statistik, jumlah perkara korupsi 25 sepuluh tahun terakhir yang ditangani aparat penegak hukum secara rinci tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1. Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Korupsi pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK Tahun 2014-2023 No. Tahun Penyidikan Kejaksaan Penyidikan Polri yang Dilimpah ke Kejaksaan Penyidikan KPK 1 2 4 5 3 1 2023 2.361 887 85 2 2022 1.689 663 120 3 2021 1.856 555 107 4 2020 1.032 588 91 5 2019 838 837 268 6 2018 1.060 876 199 7 2017 1.364 - 121 8 2016 1.527 - 99 9 2015 1.785 824 106 10 2014 1.537 873 58 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. 2023. 9. Bahwa rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan setiap tahun dalam kurun 2014-2023 adalah sebanyak 1.508 perkara. Sedangkan rata- rata jumlah penyidikan yang dilakukan Polri adalah sebanyak 764 perkara setiap tahun. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan KPK periode 2012- 2023 adalah sebanyak 119 perkara. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan ketiga lembaga penegak hukum adalah sebanyak 2.391 perkara. Dalam beberapa tahun terakhir, kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap juga cenderung semakin besar, yang selengkapnya tergambar dalam tabel 2; Tabel 2. Rekapitulasi Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan Dibanding Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2023 No. Tahun Kerugian Keuangan Negara (triliun rupiah) Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan Kejaksaan (triliun rupiah) KPK (triliun rupiah) Jumlah (triliun rupiah) 1 2 3 4 5 6 1 2023 19,5 26,5 0,525 27,1 2 2022 42,747 23,328 0,313 23,641 3 2021 29,438 22,135 0,2496 22,3846 26 No. Tahun Kerugian Keuangan Negara (triliun rupiah) Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan Kejaksaan (triliun rupiah) KPK (triliun rupiah) Jumlah (triliun rupiah) 1 2 3 4 5 6 4 2020 18,6 19,563 0,122 19,685 5 2019 8,4 2,237 0,33063 2,568 6 2018 5,6 0,843 0,52812 1,371 7 2017 6,5 0,734 - 0,734 8 2016 1,45 0,579 0,5123 1,091 9 2015 3,107 1,347 0,211913 1,559 10 2014 5,29 1,614 0,1127 1,727 11 2013 7,3 0,607 0,260618 0,868 12 2012 10,4 0,404 0,146379 0,550 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2012-2023. 10. Bahwa berdasarkan data tersebut penyelamatan kerugian keuangan negara ditahap penyidikan dan penuntutan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2012 total penyelamatan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 0,55 triliun, sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp 22,38 triliun, tahun 2022 mencapai Rp 23,641 triliun dan terakhir tahun 2023 mencapai Rp 27,1 triliun. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal; 11. Bahwa selain kerugian keuangan negara, korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara, Kejaksaan sejak tahun 1980-an telah mencoba membuktikan unsur ”kerugian perekonomian negara” dengan ditanganinya perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Tony Gosal, yang melakukan reklamasi pantai Makassar sehingga para nelayan di Pantai Makassar kehilangan mata pencahariaannya. Dalam perkara ini unsur kerugian perekonomian negara berhasil dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dan telah berkekuatan hukum tetap; 12. Bahwa selanjutnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kejaksaan juga telah menangani sekitar 6 (enam) perkara dengan pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dengan total kerugian sangat fantastis yaitu sebesar 27 sekitar Rp 111,285 (seratus sebelas koma dua delapan lima triliun rupiah), yang secara rinci tergambar dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Korupsi dengan Pembuktian Unsur Kerugian perekonomian Negara No. Tahun Judul Perkara Kerugian Keuangan Negara (Rp) Kerugian Perekonomian Negara (Rp) 1 2 3 4 5 1. 2020 Importasi Tekstil pada Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2018 183,69 miliar 1,646 triliun 2. 2022 penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 28,782 miliar 712,477 miliar 3. 2022 Pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 6,047 triliun 12,312 triliun 4. 2022 Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu 4,798 triliun 73,920 triliun 5. 2022 Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s.d. 2021 1,06 triliun 22,605 triliun 6. 2022 Pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 s.d. 2022 7,5 miliar 89 miliar Total 12,126 triliun 111,285 triliun Sumber : Diolah dari Laporan Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia. 13. Bahwa dari data penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun perekonomian negara yang ditangani oleh Kejaksaan RI, diantaranya sebagai berikut: 28 1) Perkara TPK dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Terpidana Surya Darmadi, Kerugian Keuangan Negara Rp4.798.706.951.640,00 dan USD7,885,857.36, Kerugian Perekonomian Negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00, namun Uang Pengganti hanya sebesar Rp 2.238.274.248.234,00; 2) Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 s.d. 2021 atas nama Terpidana Leslie Girianza Hermawan, kerugian keuangan negara Rp 28.782.566.143,00; kerugian perekonomian negara Rp 712.477.199.970,00; sedangkan Putusan Uang Pengganti Rp 56.347.763.548,64. III. DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI 14. Bahwa korupsi disebut sebagai extraordinary crime oleh karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dampaknya sangat merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai dampak yang ditimbulkan korupsi adalah 1. Lesunya perekonomian 2. Meningkatnya kemiskinan 3. Tingginya kriminalitas 4. Demoralisasi 5. Kehancuran Birokrasi 6. Terganggunya system politik & pemerintah 7. Buyarnya masa depan demokrasi 8. Runtuhnya penegakan hukum (Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, “Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN/BUMD dari Persfektif Kepolisian”, (Jakarta, 19 Pebruari 2011). 15. Bahwa telah banyak dilakukan penelitian secara empiris oleh para ahli terkait korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan negara sebagaimana kami kutib dari ” Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D, Modul 3, Dampak Sosial, Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., Cetakan 1, Jakarta, 29 2016, halaman 23-35) yang kami Kutib secara lengkap dan utuh Adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut (Bukti P-21): A. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian 1) Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose- Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo, 2001; Mauro, 1995; Meon dan Sekkat, 2005). 2) Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi Mauro (1995; 1998) menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. 3) Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Sudah menjadi rahasia umum Bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk. 4) Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah Shleifer dan Vishny (1993), Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi menciptakan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, 30 suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. 5) Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Gyimah- Brempong (2002), Gupta dan Alonso-Terme. (2002), Batabyal dan Chowdhury (2015) telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan; 6) Korupsi Meningkatkan Kemiskinan B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP BUDAYA Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Norma sosial merupakan kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000). 16. Bahwa dari uraian tersebut, Korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki dampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, di antaranya: 1) Pertumbuhan ekonomi: Korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit pertumbuhan ekonomi. 2) Investasi: Korupsi dapat menyebabkan investasi menurun. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit investasi. 3) Pendapatan negara: Korupsi dapat menyebabkan pendapatan negara dari sektor pajak menurun. 4) Hutang pemerintah: Korupsi dapat menyebabkan hutang pemerintah meningkat. IV. PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UU TIPIKOR BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERDASARKAN PASAL 28C AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (1) UUD NRI 1945 31 SERTA TIDAK MENDUKUNG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. 17. Bahwa tindak pidana korupsi seakan tidak pernah hilang dari Indonesia bahkan akibat kerugian negara yang terjadi semakin besar, beberapa diantaranya yang jadi sorotan masyarakat luas adalah Tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis dkk., dan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020; 18. Bahwa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk., Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022, kerugian yang dialami bukan hanya sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut namun menimbulkan akibat berupa kerusakan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemohon I, sebagaimana telah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain: a. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. b. Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. 18. Bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”) sama-sama mengharuskan “pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca tambang”; 19. Bahwa Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1), (2), (3) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: Pasal 54 ayat (1) (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. 32 21. Bahwa contoh kasus tindak pidana korupsi yang melakukan penerapan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR adalah perkara Kasus Harvey Moeis dkk., berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti kerugian keuangan negara sebagaimana hal tersebut didasarkan adanya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen); 22. Bahwa dari fakta yang telah terbukti tersebut terlihat dengan jelas bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jauh lebih kecil atau tidak sebanding dengan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang setara dengan Rp. 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam pulug sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah); 23. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan” SIAPA YANG AKAN MEMBAYAR SISA KEKURANGAN BIAYA UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP ?”; 24. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan hanya menghukum para pelaku korupsi sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka secara actual menimbulkan kerugian konstitusional dan bersifat spesifik (khusus) yaitu kerusakan lingkungan hidup di Wilayah IUP Pemohon I yang telah dihitung biaya pemulihan sebesar Rp 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam pulug sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bahkan tidak menutup kemungkinan negara akan membebankan kepada pemilik IUP untuk bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan yang rusak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 25. Bahwa apabila keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dikaitkan dengan keberlakuan Undang-undang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dimana 33 berdasarkan akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR pelaku korupsi yang telah memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian negara berupa kerusakan lingkungan hidup tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mereka lakukan maka Pemohon I selaku anak Perusahaan BUMN pasti akan mengalami kerugian yaitu selain kehilangan/berkurangnya pendapatan juga kehilangan dana jaminan reklamasi yang telah disetor kepada negara bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dibebani tanggungjawab melakukan reklamasi selaku pemegang IUP atas lingkungan rusak tersebut, dengan demikian terlihat jelas tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon I (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) serta harus dijamain oleh Negara sebagai negara hukum (Pasal ayat (3) UUD NRI 1945); 26. Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum, hingga saat ini lingkungan hidup yang rusak tersebut tidak dapat dilakukan pemulihan/reklamasi, sehingga berdampak lingkungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali guna kepentingan Pemohon I dan masyarakat sekitar; 27. Bahwa akibat kerusakan lingkungan tersebut bukan saja dialami Pemohon I, akan tetapi Pemohon II, Pemohon III serta masyarakat juga akan menanggung akibatnya berupa kerugian ekologi seperti kerusakan lingkungan, ekosistem tumbuhan, ekosistem hewan, dan hilangnya mata pencarian; 28. Bahwa kerugian ekologi yang menyebabkan kerugian keuangan negara haruslah ditindak berdasarkan UU TIPIKOR bukan berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kerugian ekologi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan sebagaimana tujuan UU TIPIKOR dibentuk adalah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, oleh karena itu UU TIPIKOR adalah memiliki sifat lebih khusus atas undang-undang khusus lainnya (In casu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) hal ini sesuai dengan asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis; 29. Bahwa terkait kerugian ekologi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang memberikan hak kepada negara, Pemohon I, 34 Pemohon II dan Pemohon III serta masyarakat untuk melakukan gugatan perdata guna meminta ganti rugi kepada pelaku namun hal tersebut tidaklah efisien karena: a. Proses perkara yang cenderung lama dan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan aset/hartanya ; b. Penyitaan aset pelaku (Sita Jaminan) hanya dapat dilakukan apabila dalam gugatan diajukan permohonan dan dikabulkan; c. Berpotensi menimbulkan disparitas putusan, mengingat perkara korupsi di periksa dan diadili serta diputus di Pengadilan Tipikor Jakarta sedangkan gugatan perdata harus diajukan di tempat Tergugat berada; Akibatnya lingkungan hidup yang rusak tersebut menjadi terbengkalai dan pada akhirnya Pemohon II, Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945); 30. Bahwa demikian halnya apabila penuntutan dan ganti rugi keuangan negara dilakukan melalui penuntutan berdasarkan tindak pidana lingkungan hidup maka akan menjadi masalah ketika aset para pelaku berada di luar negeri dan ini akan menjadi kesulitan yang besar bagi negara karena bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) (UNCAC Art. 46) dilakukan hanya dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga pada akhirnya tujuan UU TIPIKOR untuk pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan tercapai; 31. Bahwa oleh karena kerusakan ekologi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara maka penuntutan dengan UU TIPIKOR adalah sebagai harmonisasi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana hal tersebut adalah tujuan pembentukan UU TIPIKOR; 32. Bahwa keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, maka upaya menjaga dan memulihkan kerugian keuangan negara harus secara utuh dan bulat, karena keuangan negera harus kelola secara bersih, transparan dan akuntabel (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945); 33. Bahwa kemudian keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, telah menciptakan multi tafsir sehingga tercipta ketidakpastian hukum dan 35 diskriminasi hukum dalam penegakan hukum dan situasi ini dimanfaatkan oleh para koruptor utk tidak mau bayar Uang Pengganti sama besar dengan kerugian keuangan negara yang mereka timbulkan; 34. Bahwa akibat tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020 adalah menjamurnya pakaian impor ilegal di Indonesia, menyebabkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); 35. Bahwa akibat tindak pidana korupsi di textile tersebut menyebabkan banyaknya barang textile import yang illegal beredar yang akhirnya mematikan usaha benang dan konveksi di Indonesia karena berkurangnya permintaan akan bahan baku benang kepada Pemohon IV dan pakaian jadi kepada Pemohon V; 36. Bahwa Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945) namun akibat keberlakuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, maka Majelis Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi di bidang textile, tidak membebankan uang pengganti atas kerugian perekonomian negara kepada Koruptor, padahal apabila uang pengganti di bebankan kepada para koruptor maka uang pengganti tersebut dapat dipergunakan negara untuk memberikan insentif kepada masyarakat guna menjaga daya beli dan memberikan insentif kepada para pelaku usaha/ usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibidang benang (In Casu Pemohon IV) agar iklim investasi, harga bahan baku benang tetap stabil dan permintaan pasar akan benang tetap terjaga; 37. Bahwa faktanya akibat daya beli masyarakat yang rendah dan harga benang yang tidak terjaga serta tidak adanya permintaan benang dari Pemohon V selaku pengusaha konveksi menyebabkan Pemohon IV tidak dapat mempertahankan usaha guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejateraannya maka penutupan usaha tidak terelakan; 38. Bahwa dapat dipastikan dalam hal tidak ada yang dapat melakukan pemulihan/reklamasi, tidak ada uang pengganti dari koruptor dibidang textile 36 maka biaya pemulihan dan biaya insentif guna menjaga daya beli masyarakat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena harta yang disita dari koruptor tidak sebanding; 39. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (tax payer) berharap setiap pajak yang mereka bayarkan dipergunakan kembali untuk kesejateraan Para Pemohon dan Masyarakat luas bukan sebaliknya dipergunakan untuk menutupi kesalahan para koruptor (in casu Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”); 40. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi para Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas; 41. Bahwa memperhatikan keuangan negara, sejarah serta dampak tindak pidana korupsi, sudah saatnya paradigma berpikir atas keberlakuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR (terkait uang pengganti sebatas jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi) sebagai hukuman tambahan dalam arti pelengkap atas pidana pokok harus ditinggalkan/diganti dan sudah saatnya dipandang sebagai satu kesatuan dalam upaya peberantasan tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera; 42. Bahwa uang pengganti haruslah dimaknai jumlah uang yang diperlukan untuk mengganti sesuatu yang rusak, hilang sebagai akibat perbuatan bukan lagi sebatas yang diperoleh atau dinikmati dari perbuatan; 43. Bahwa memperhatikan keberlakuan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, bukanlah uang pengganti guna mengembalikan kerugian keuangan negara/memulihkan kembali keuangan negara akan tetapi hanya sebagai upaya merampas/mengambil kembali uang negara yang dinikmati oleh koruptor; 44. Bahwa rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang hanya membatasi jumlah pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 37 korupsi, menimbulkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan opportunity cost dan multiplier economic impact yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Biaya akibat tindak pidana korupsi tersebut kemudian pasti akan ditanggung dan membebani keuangan negara jika tidak dibebankan kepada pelaku tindak pidana; 45. Bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dimaknai sebatas harta yang diperoleh tapi harus melihat akibat yang ditimbulkannya sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 48/PUU-XI/2013, tanggal 18 September 2014, halaman 215 huruf e menyatakan: “………Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU TPK, kerugian negara tersebut dapat berbentuk: e. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang seharusnya tidak ada” 46. Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU TIPIKOR dan ini adalah konsekuensi negara kita telah meratifikasi UNCAC 2003 dimana berdasarkan Pasal 30,35 dan 65 UNCAC sebagaimana telah diuraikan diatas, prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan: a. Efek Jera (Deterrent Effect) UNCAC mewajibkan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif/berat, sebanding dan memberikan efek jera. Jika uang pengganti hanya dikenakan sebesar harta yang terbukti dinikmati, maka akan membuka peluang pelaku untuk berjudi dalam tindak pidana korupsi dan hal ini bertentangan dengan prinsip efek jera karena kemungkinan pelaku masih memperoleh untung dari korupsi yang dilakukan. b. Pemulihan Penuh (Full Recovery) UNCAC menekankan negara harus memastikan adanya kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. 38 Artinya negara harus mengupayakan segala cara untuk mengembalikan total kerugian keuangan negara bukan hanya yang bisa dibuktikan dinikmati pelaku. 47. Bahwa Konvensi PBB 2003 (UNCAC) juga menyatakan tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan pada bagian pembukaan (Preamble) paragraf pertama dan ketiga, yaitu: First Paragraph “Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law”. Third paragraph “Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States,” Terjemahan Paragraf Pertama “Prihatin dengan keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan dan membahayakan berkelanjutan pembangunan dan supremasi hukum.” Paragraf Ketiga “Lebih prihatin dengan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah besar aset, yang mungkin merupakan proporsi substansial dari sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara mereka.” 48. Bahwa tindak pidana korupsi dapat mengancam tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…………………” Maka perubahan paradigma pidana uang pengganti dari semula sebanyak harta yang dinikmati koruptor menjadi sebesar kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat korupsi (total lose) tidak dapat dianggap sebagai 39 pelanggaran hak dari Koruptor namun sebaliknya penindakan tersebut adalah bukti perlindungan hak asasi warga negara Indonesia untuk berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945); 49. Bahwa DR. Mahrus Ali, SH.M.H., Akademisi/Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia berdasarkan hasil Penelitian yuridis normatif dan empiris yang berjudul “Pendekatan Ham Pada Sistem Pemidanaan Dan Putusan Perkara Korupsi” pada pokoknya menyatakan: “Ide pembangunan berkelanjutan mengalami pergeseran, dari ide pembangunan yang menitikberatkan kepada aspek ekologis ke kerangka pikir yang juga menekankan pada pembangunan aspek ekonomi dan sosial. Pembukaan Konvensi PBB (UNCAC) tentang Anti Korupsi juga mengkaitkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip negara hukum. Konvesi tersebut dimulai dengan pengakuan atas hak-hak ekonomi, sosial dan hak-hak sipil-politik yang hendak dipromosikan dan dilindungi dengan mengacu kepada pendekatan berbasis hak asasi manusia; Bahwa keterkaitan antara korupsi dengan dimensi hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa ‘korupsi tidak hanya terkait kerugian keuangan negara, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi social masyarakat secara luas yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pengkaitan korupsi dengan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi social setidaknya berimplikasi kepada dua hal, Pertama, perlunya menginternalisasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam norma sanksi pidana/system pemidanaan dalam UU Tipikor. Kedua, pertimbangan hukum hakim (ratio dedicendi) dan amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi perlu berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia sebagai cara yang luar biasa. Perlunya pendekatan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan dan putusan perkara korupsi didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, ketika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka pengaturan sanksi pidana harus mampu mengembalikan hak-hak warga yang terlanggar tersebut. Kedua, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa korupsi memiliki kaitan yang erat dengan pelanggaran hak asasi manusia”. (Note: Penebalan tulisan dari Pemohon) 50. Bahwa menghukum koruptor hanya dengan mengganti sejumlah yang dinikmati/diperoleh tanpa melihat akibat yang ditimbulkan, maka kebiasaan korupsi tidak akan pernah berkurang dan buktinya hingga saat ini telah berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi namun 40 karena sanksinya belum maksimal menjadikan tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia; 51. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR. Keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b TIPIKOR hanya berisi norma dengan rumusan kata-kata yang belum berbasis ekonomi lebih kepada titik berat perampasan/mengambil kembali dan belum mewakili negara serta mendapat kepastian hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan atas lahan-lahan tambang PT Timah, Tbk., yang rusak karena tidak direklamasi; 52. Bahwa seandainya rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR secara tegas menentukan kerugian perekonomian negara menjadi kerugian keuangan negara maka Para Pemohon tidak akan dirugikan dengan rumusan yang pasti; 53. Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak- banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi sudah tidak relevan lagi terlebih apabila saat penyidikan, penuntutan dapat dibuktikan secara nyata dan terang benderang atas kerugian keuangan negara dan Kerugian Perekonomian Negara maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalam semangat pemberantasan tindak Pidana Korupsi untuk dirubah menjadi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi”; 54. Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukum suatu Putusan menganut konsep kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) yang tujuannya agar kebebasan MK dalam ranah Pengujian UU tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, namun didasari rasa keadilan dan perkembangan sosial politik sebagai pelindung hak konstitusi Masyarakat, maka dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan upaya progresifitas dalam pengujiannya; a. Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007. b. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 41 55. Mahkamah Konstitusi telah melakukan upaya progresifitas dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya, Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan a quo; 56. Bahwa MK dapat mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan bahwa materi ayat, pasal, bagian atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam konteks MK berperan sebagai NEGATIVE LEGISLATURE atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau POSITIVE LEGISLATOR. MK sebagai NEGATIVE LEGISLATURE hanya dapat menghilangkan norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan Lembaga legislatif. [Prof. Dr. Martitah, M.Hum, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Jakarta: Konstitusi Press, Edisi Revisi 2023), 7.]; 57. Bahwa namun seiring berjalannya waktu dan beragamnya keinginan dari pencari keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan MK yang diperluas menjadi POSITIVE LEGISLATURE. Sifat positive legislature tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, MK justru menentukan syarat-syarat tertentu pada amar putusan yang sesungguhnya bertendensi sebagai sebuah pengaturan; 58. Bahwa terobosan lain yang dilakukan MK demi tercapainya keadilan adalah putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012; 59. Bahwa memperhatikan akibat yang ditimbulkan bukan saja kerugian keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian negara dan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka Para Pemohon, berharap Mahkamah dapat merubah pandangan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah sebagaimana juga Mahkamah telah merubah pandangan hukum atas norma hukum pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang semula merupakan Delik Formil menjadi Delik Materil terkait pengujian kata ”dapat” sebagaimana terlihat dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017; Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta penjelasan tersebut diatas, maka frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 42 dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga telah jelas merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan a quo; Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi untuk itu Para Pemohon berkeinginan untuk menegakkan hak konstitusionalnya. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang tidak dimaknai ”pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 43 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UU TIPIKOR; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah, S.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta perubahan anggaran dasar PT Timah, Tbk Nomor 6 Tahun 2023; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 6. Bukti P-6 : Fotokopi NPWP Nomor 01.001.665.7-051.000 atas nama Timah Tbk; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor Nomor 70/Pid.Sus- TPK/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2024 dengan Terdakwa HARVEY MOEIS; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Akhmad Elvian; 10. Bukti P-10 : Fotokopi NPWP Nomor:08.454.268.7-304.000, Pemohon II atasnama Akhmad Elvian; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tulisan/jurnal ilmiah Pemohon II yang pernah dipublikasi terkait kebudayaan masyarakat Bangka Belitung akibat tambang timah yang illegal; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III/Faisal; 13. Bukti P-13 : Fotokopi NPWP Nomor:15.719.756.7-304.000 atasnama Faisal/Pemohon III; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tulisan/karya ilmiah jurnal, karya Ilmiah Buku Pemohon III yang pernah dipublikasi; 44 15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat oleh Notaris Panji Kresna M.KN.; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004161.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, tanggal 26 Mei 2023; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi, Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Adderi Yusdi, S.H., M.KN; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004738.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya, tanggal 16 Juni 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D, Modul 3, Dampak Sosial, Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., Cetakan 1, Jakarta, 2016; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI., tanggal 13 Pebruari 2025, atas nama Terdakwa Harvey Moeis (Kasus Korupsi Timah); 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 4952 K/Pid.Sus/2021, tanggal 8 Desember 2021 atas nama Terdakwa Drs. Irianto (Kasus Korupsi impor textile yang terbukti telah merugikan perekonomian negara). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 45 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut UU Tipikor)] terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 46 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang menyatakan: Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. …; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 2. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan merupakan anak perusahaan BUMN, bergerak di bidang usaha penambangan timah yang terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Pemohon I juga merupakan pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 2 Akta perubahan Anggaran Dasar Nomor 6 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi mempunyai hak dan kewenangan salah satunya mengatur penyerahan kekauasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan 48 lain. Dalam hal ini Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama PT. Timah berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan termasuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0030/Tbk/KU-0000/25-S11.2, bertanggal 16 Januari 2025 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Timah [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-4]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon I mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor karena terdakwa/koruptor tindak pidana korupsi yang terjadi pada tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati sedangkan nilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan di wilayah IUP Pemohon I belum jelas harus ditanggung oleh siapakah dan berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan atau potensial akan dibebankan kepada Pemohon I. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir yang merugikan secara spesifik dan aktual hak konstitusional Pemohon I; 4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Bangka Belitung [vide bukti P-9 dan bukti P-12]. Pemohon II merupakan sejarahwan yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran guna kemajuan masyarakat Bangka Belitung yang salah satunya dengan menulis buku [vide bukti P-11]. Pemohon III berprofesi sebagai dosen di Universitas Bangka Belitung dan juga pemerhati hukum pidana dan pertambangan yang juga telah memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan melalui tulisan/karya ilmiah [vide bukti P-14]; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon II dan Pemohon III memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor yang memberikan kedudukan hukum bagi masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Pemohon II dan Pemohon III, hak konstitusionalnya dirugikan oleh 49 berlakunya Pasal a quo karena hingga saat permohonan diajukan kerusakan lingkungan yang terjadi belum dilakukan pemulihan/reklamasi karena tidak adanya kepastian hukum terkait siapa yang menanggung biaya pemulihan/reklamasi tersebut sehingga menimbulkan kerugian spesifik dan aktual atau setidaknya potensial berupa kehilangan hak atas lingkungan hidup yang sehat, kesulitan mencari air bersih karena penurunan kualitas air, kesulitan menemukan tempat tinggal karena banyaknya lahan rusak dan belum dilakukan reklamasi. Selain itu, menurut Pemohon II dan Pemohon III telah terjadi ketidakadilan hukum ketika koruptor tidak diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara utuh, karena Pemohon II dan Pemohon III sebagai pembayar pajak menginginkan penerimaan pajak dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk pemulihan akibat korupsi yang dilakukan oleh para koruptor; 6. Bahwa Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat yang berbentuk Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 Mei 2023 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia pada tanggal 26 Mei 2023 [vide bukti P-15 dan bukti P-16]. Berdasarkan Pasal 12 huruf d Akta Pendirian tersebut menyatakan, “Ketua Umum berhak mewakili Perkumpulan ke luar dan kedalam serta menjalankan kepengurusan organisasi Perkumpulan”. Oleh karena itu, Perkumpulan APSyFI diwakili oleh Redma Gita Wiraswasta selaku Ketua Umum yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor 109/APSyFI/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa substitusi kepada A. Farhan Aqil Syauqi Pradanta selaku Sekretaris Eksekutif untuk mewakili Perkumpulan; 7. Bahwa Pemohon V merupakan Badan Hukum Privat berbentuk Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 11 Mei 2020 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 Juni 2020 [vide bukti P-17 dan bukti P-18]. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian tersebut menyatakan, “Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan”. Oleh karena itu, Nandi Herdiaman selaku Ketua Umum dan Nani Zakiah, S.Ag selaku wakil bendahara umum berhak mewakili Pemohon V; 50 8. Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di bidang tekstil yang merupakan penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018- 2020 sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 4551 K/Pid.Sus/2001 yang diputus pada tanggal 8 Desember 2021 dan telah terbukti merugikan perekonomian negara serta mengakibatkan membludaknya barang tekstil ilegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah sehingga tekstil dalam negeri tidak mampu bersaing dan menurunkan produksinya yang berimbas kepada menurunnya permintaan produsen tekstil terhadap benang sebagai bahan baku; 9. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun hak konstitusional tersebut dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya Pasal a quo karena seandainya pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara, maka uang/dana yang dikembalikan dapat diberikan sebagai insentif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik dibidang bahan baku benang maupun UMKM di bidang konveksi, sebagai stabilisasi harga bahan baku dan/atau harga pakaian jadi, pengendalian inflasi maupun peningkatan pendapatan masyarakat untuk menjaga harga bahan baku dan/atau pakaian jadi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon berkenaan dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, terkait erat dengan kerugian aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon akibat tindak pidana korupsi. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial akan terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak terjadi lagi ataupun 51 tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Article 30, 35, dan 65 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menegaskan prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan efek jera (deterrent effect) dan pemulihan penuh (full recovery). Korupsi selain menyebabkan kerugian keuangan negara juga menimbulkan kerugian perekonomian negara sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam beberapa kasus korupsi oleh Kejaksaan. Selain itu, menurut penelitian secara empiris oleh para ahli yang menyatakan dampak negatif dari korupsi terhadap perekonomian bangsa di antaranya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah, menciptakan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengharuskan pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang. Jika dikaitkan dengan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk. yang dialami Pemohon 52 I, penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor akan menimbulkan kerugian konstitusional dan bersifat spesifik berupa kerusakan lingkungan hidup di wilayah IUP Pemohon I atau setidak-tidaknya kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dibebankan kepada pemilik IUP yaitu Pemohon I untuk bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan yang rusak tersebut. Selain itu, akibat tidak adanya kepastian hukum, hingga saat ini lingkungan hidup yang rusak tersebut tidak dapat dilakukan pemulihan/reklamasi, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta masyarakat menanggung akibatnya berupa kerugian ekologi seperti kerusakan lingkungan, ekosistem tumbuhan, ekosistem hewan, dan hilangnya mata pencarian. Pemohon I selaku anak perusahaan BUMN juga pasti akan mengalami kerugian yaitu kehilangan/berkurangnya pendapatan juga kehilangan dana jaminan reklamasi yang telah disetor kepada negara; 3. Bahwa menurut para Pemohon, kerugian ekologi yang menyebabkan kerugian keuangan negara haruslah ditindak berdasarkan UU Tipikor bukan berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kerugian ekologi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan sebagaimana tujuan UU Tipikor dibentuk adalah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, oleh karena itu UU Tipikor memiliki sifat lebih khusus atas undang-undang khusus lainnya (In casu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) hal ini sesuai dengan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis; 4. Bahwa menurut para Pemohon, terkait kerugian ekologi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang memberikan hak kepada negara, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta masyarakat untuk melakukan gugatan perdata guna meminta ganti rugi kepada pelaku namun hal tersebut tidaklah efisien karena: a. Proses perkara yang cenderung lama dan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan aset/hartanya; b. Penyitaan aset pelaku (sita jaminan) hanya dapat dilakukan apabila dalam gugatan diajukan permohonan dan dikabulkan; c. Berpotensi menimbulkan disparitas putusan, mengingat perkara korupsi di periksa dan diadili serta diputus di Pengadilan Tipikor Jakarta sedangkan gugatan perdata harus diajukan di tempat Tergugat berada; 53 5. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal a quo dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dalam upaya menjaga dan memulihkan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara utuh dan bulat karena keuangan negara harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, dapat dipastikan dalam hal tidak ada yang dapat melakukan pemulihan/reklamasi dan tidak adanya uang pengganti dari koruptor di bidang tekstil, maka biaya pemulihan lingkungan dan biaya insentif guna menjaga daya beli masyarakat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena harta yang disita dari koruptor tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan. Keberlakuan uang pengganti dalam Pasal a quo, menurut para Pemohon bukanlah uang pengganti guna mengembalikan/memulihkan kerugian negara akan tetapi hanya sebagai upaya merampas/mengambil kembali uang negara yang dinikmati oleh koruptor. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, “uang pengganti” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor haruslah dimaknai jumlah uang yang diperlukan untuk mengganti sesuatu yang rusak, hilang, sebagai akibat perbuatan bukan lagi sebatas yang diperoleh atau dinikmati dari perbuatan tersebut; 6. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan paradigma pidana uang pengganti dari semula sebanyak harta yang dinikmati koruptor menjadi sebesar kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat korupsi (total loss) tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak dari koruptor namun sebaliknya penindakan tersebut adalah bukti perlindungan hak asasi warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi”. 54 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yaitu apakah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Salah satu unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah terdapatnya kerugian keuangan negara. Unsur tersebut menyiratkan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat melainkan juga memulihkan keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi. Pengertian keuangan negara sebagaimana terdapat dalam bagian Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 55 Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selain itu, Penjelasan Umum UU 31/1999 juga memberikan pemahaman tentang perekonomian negara yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara]. [3.10.2] Bahwa secara historis terkait dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU 24 Prp/1960) yang menyatakan, “Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”. Setelah UU 24 Prp/1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971), pengaturan tentang uang pengganti diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU 3/1971 yang menyatakan, “Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah: a. …; b. …; c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”. Selanjutnya, pengaturan uang pengganti dalam UU Tipikor tetap menggunakan rumusan yang sama dengan rumusan uang pengganti dalam UU 3/1971. Selain itu, dalam Pasal 18 UU Tipikor diatur lebih lanjut terkait ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila setelah harta tersebut dirampas tetapi nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya [vide Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Tipikor]. 56 Bahwa berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara doktrinal dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi pidana uang pengganti memiliki sifat mengikuti pidana pokok, oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi, jika terbukti telah melakukan perbuatan merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut “ditarik kembali” dalam bentuk kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara (restorasi). Di samping itu, oleh karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang pertanggungjawabannya berdiri sendiri-sendiri, maka terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak tepat dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana pertanggungjawaban dalam hukum keperdataan, sehingga jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang maka pidana tambahan berupa uang pengganti akan diputuskan secara proporsional sesuai dengan peran masing- masing terpidana dalam tindak pidana korupsi tersebut atau sesuai dengan bobot perbuatan tindak pidana yang dilakukan masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan beberapa rumusan uang pengganti dalam UU 24 Prp/1960, UU 3/1971, dan UU Tipikor, menurut Mahkamah, maksud dari pembentuk undang-undang berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah uang yang harus dibayar oleh terpidana terhadap apa yang benar-benar dinikmati terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan yang sifatnya sebagai penggantian atas apa yang telah terpidana pergunakan yang jumlahnya sebesar terpidana ambil dari keuangan negara yang secara riil/konkret terbukti dalam persidangan, sehingga uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan tujuan semata-mata untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh/dinikmati dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana. [3.10.3] Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip proporsionalitas dan keadilan yang menghendaki keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan (strafmaat), sehingga dalam konteks prinsip proporsionalitas setiap tindakan hukum tidak boleh dilakukan secara berlebihan, harus seimbang dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Secara filosofis, prinsip proporsionalitas harus beriringan dengan prinsip keadilan, di mana dalam perspektif pemidanaan, keadilan harus tercermin dalam pemidanaan yang proporsional antara berat ringannya tindak 57 pidana yang dilakukan oleh terpidana dengan pidana yang dijatuhkan yaitu harus mencerminkan adanya keseimbangan dan keadilan. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari berat/ringannya tindak pidana yang dilakukan terpidana. Lebih lanjut, prinsip proporsionalitas juga tidak dapat dilepaskan dengan konsep keadilan retributif di mana pemidanaan dianggap sebagai bentuk balasan yang setara bagi tindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan. Adapun tujuan dari prinsip proporsionalitas adalah untuk melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, dan menjaga agar tidak terdapat diskriminasi dalam penjatuhan pidana maupun adanya potensi hukum sebagai alat penindasan, sehingga setiap pelaku tindak pidana diperlakukan secara setara dan adil di depan hukum. Bahwa berkenaan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga relevan diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa uang pengganti tidak boleh melebihi apa yang dinikmati atau diterima oleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Di samping itu, dalam konteks ini penerapan uang pengganti sebagai pidana tambahan juga ditujukan agar penerapan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara dan terhadap hal tersebutpun penjatuhan pidana tambahan a quo harus dilakukan secara proporsional dan seimbang serta tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam pengenaan uang pengganti adalah secara konsisten harus diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana korupsi untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya. Dengan demikian, penerapan pembayaran uang pengganti yang hanya sebanyak- banyaknya sejumlah harta benda yang dinikmati oleh terpidana, telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada prinsip proporsionalitas dan keadilan yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terbatas atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri, bukan atas keseluruhan akibat dari tindak pidana yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak. 58 Bahwa berkenaan dengan keinginan para Pemohon dalam permohonannya yang meminta agar pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, terhadap hal tersebut, di samping telah melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan, karena kerugian keuangan negara yang merupakan total kerugian maupun potensial kerugian yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi tidak selalu seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, juga dikarenakan kerugian keuangan negara yang timbul disebabkan karena perbuatan pihak lain, baik yang bersama-sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau pihak lain yang tidak bersama-sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, apabila terdakwa harus menanggung seluruh kerugian keuangan negara tersebut sendiri tanpa adanya bukti bahwa kerugian negara tersebut seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, hal demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan mengingkari prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan hukum. Sedangkan dikaitkan dengan kerugian negara berupa kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana korupsi sebagaimana dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dapat ditempuh dengan upaya hukum lain misalnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi secara keperdataan ataupun berdasarkan pengaturan dalam undang-undang yang mengatur terkait dengan mineral dan batu bara, misalnya dengan permintaan kepada hakim agar memerintahkan kepada pelaku untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup seperti semula. [3.10.4] Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam hal ini jika dikaitkan dengan pengenaan uang pengganti dalam penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Hal tersebut selain terpenuhinya rasa keadilan bagi terpidana juga bagi masyarakat, karena melalui pengembalian hasil korupsi kepada negara melalui pengenaan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi, maka hak masyarakat untuk turut menikmati rasa aman atas penggunaan keuangan negara dapat dipulihkan/dinikmati. Oleh karena itu, menurut Mahkamah melalui putusan a quo penting untuk menegaskan agar aparat penegak hukum untuk selalu konsisten dalam menerapkan pengenaan uang pengganti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun pengenaan uang pengganti tersebut sebagai pidana tambahan. Dalam hal ini, pengenaan uang 59 pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi terbatas hanya sebesar harta benda yang dinikmati/dipergunakan oleh terpidana yang nyata-nyata atau secara faktual diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, aparat penegak hukum masih dapat melakukan langkah/upaya hukum lain guna mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan terpidana. Terlebih, terpidana dapat diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya ataupun apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terpidana dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terpidana sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor telah ternyata memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak menghambat pelaksanaan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia serta tidak menghambat terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalikan para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 60 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera 61 Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca