29/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 29/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum PSI dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal PSI Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 sebagai------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M. Alamat : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110 sebagai-----------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi. Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 sebagai----------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Dedek Prayudi, B.A., M.Sc. Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 sebagai----------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Mikhail Gorbachev Dom, S.SI., M.SI. 2 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 sebagai-----------------------------------------------------------Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 7 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., Ariyo Bimmo, S.H., L.L.M., Michael, S.H., dan Carlo Axton Lapian, S.H., kesemuanya adalah kuasa hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Perludem; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Perludem; Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati; Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah; Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; serta Pihak Terkait KIPP dan JPPR; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Perludem serta kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait KIPP dan JPPR. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 9 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 24/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 29/PUU-XXI/2023 pada 16 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 April 2023 dan diterima di Mahkamah pada 17 April 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-06) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) (Bukti P-07a dan P-07b) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 4 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”) (Bukti P-08) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” e. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 2. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a dan P-07b) menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara”. 5 yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a dan P-07b) disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 2. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Parpol”) (Bukti P-09a dan P-09b) menyatakan bahwa: “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”. 3. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum publik, yakni sebuah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Solidaritas Indonesia nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan sebagai badan hukum publik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Badan Hukum (Bukti P-01a). 4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pemohon I terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” (PSI) nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti P-01b) dan telah disahkan perubahannya berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia (Bukti P-01c). 5. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemohon I yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan DPP “Partai Solidaritas Indonesia” nomor 06 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti P-02a) yang telah disahkan perubahannya berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 1 6 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PSI Periode 2019-2024 (Bukti P-02b). 6. Pasal 1 angka (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-09c) menegaskan bahwa: “Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.” 7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) AD Pemohon I (Bukti P-01b) yang menyatakan bahwa: “Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai”. dan Pasal 19 ayat (2) AD Pemohon I (Bukti P-01b) yang berbunyi: “Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal”. serta susunan kepengurusan DPP PSI periode 2019-2024 (Bukti P-02b) maka Pemohon I dalam hal ini sah dan berwenang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal. 8. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mewakili Pemohon I tersebut juga sudah diakui oleh MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 48/PUU- XVI/2018 tanggal 24 Januari 2019 (vide halaman 1 dan 78 poin (4.2)) (Bukti P- 16), Putusan MKRI Nomor 60/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 (vide halaman 1, 88, dan 95 poin (4.2)) (Bukti P-17), Putusan MKRI Nomor 48/PUU- XIX/2021 tanggal 24 November 2021 (vide halaman 5, 6, dan 42 poin (4.2)) (Bukti P-18), dan Putusan MKRI Nomor 64/PUU-XX/2022 tanggal 31 Agustus 2022 (vide halaman 1, 83, 84, dan 93 poin (4.2)) (Bukti P-19). 9. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Parpol (Bukti P-09b) yang menyatakan: 7 “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu partai politik sebagai badan hukum publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (demos) yang memiliki kekuasaan (kratos) atas negaranya sendiri dan menjaga tegaknya sistem demokrasi dan hukum di Indonesia. 10. Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-05). 11. Berdasarkan uraian di atas dan Halaman 47 angka 3.8 Putusan MKRI nomor 35/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 (Bukti P-20) serta fakta bahwa Pemohon I tidak pernah ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) atas pengesahan UU Pemilu, dengan demikian Pemohon I adalah pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Objek Permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada MKRI dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian terhadap Objek Permohonan. 12. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia, saat ini semuanya merupakan politisi aktif (Bukti P-03a s.d. P-03d) yang rutin menyampaikan aspirasinya di Partai Solidaritas Indonesia (Pemohon I) dan memiliki aspirasi untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia potensial di masa depan. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terjun ke politik karena memiliki keinginan untuk berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu saat nanti adalah untuk dapat juga mencalonkan 8 diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden sehingga bisa melayani bangsa dan negara Republik Indonesia. Terlepas dari partai manapun yang sedang dijadikan wadah aspirasi saat ini, sebagai politisi aktif yang akan terus berkecimpung di dunia politik maka perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah dengan tidak dihalang-halanginya secara sistematis hak-hak Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dari mencalonkan diri dengan ketentuan yang bersifat diskriminatif karena adanya pembatasan umur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. 13. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai calon presiden serta calon wakil presiden, dan karenanya Para Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan. 14. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 (Bukti P-10) harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 15. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 (Bukti P-05) yaitu: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 9 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 16. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu) berdasarkan persamaan hak, sebagaimana tertuang dalam: a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) (Bukti P-11) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” b. Pasal 25 huruf (b) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut “UU ICCPR”) (Bukti P-12). “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk: (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.” c. Halaman 35 Putusan MKRI nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 (Bukti P-21): “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh 10 konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” d. Hal. 51 Putusan MKRI nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P-22): “... hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 17. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur sebagai berikut: “Pasangan Calon [Presiden dan Wakil Presiden] diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 18. Pemohon I adalah partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 namun belum berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70) yang mensyaratkan minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 (1,89%) (Bukti P-29). Oleh karenanya, Pemohon I telah memenuhi syarat sebagai bagian dari gabungan partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2024. 19. Lebih lanjut, Pemohon I adalah partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15 (Bukti P- 62c) serta Pemohon I berencana untuk dapat mengusung calon presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 20. Saat ini Pemohon I berencana bergabung dalam koalisi besar yang digagas Jokowi (Bukti P-62b) di mana koalisi besar tersebut terdiri dari partai-partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 11 2024 (Bukti P-62c) yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP, dan PAN) dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra dan PKB) yang perolehan suara sah nasional untuk perolehan kursi anggota DPR dalam pemilu tahun 2019 (Bukti P-62e) adalah: sehingga Pemohon I memenuhi syarat sebagai bagian dari gabungan partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. 21. Bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu sebelumnya juga pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang, yaitu: a. Partai Bulan Bintang dalam Putusan MKRI Nomor 52/PUU-XX/2022 (Poin 3.7.2 hal 66-67 dan Poin 4.3 halaman 76 Putusan MK Nomor 52/PUU- XX/2022) (Bukti P-63); dan b. Partai Berkarya dalam Putusan MKRI nomor 117/PUU-XX/2022, yang mana kala itu Partai Berkarya juga menggugat ketentuan persyaratan presiden dalam pasal 169 huruf (n) UU Pemilu dan diberi kedudukan hukum karena memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (halaman 30-31 dan 41 Putusan MK Nomor 117/PUU- XX/2022) (Bukti P-64). 22. Bahwa dalam Poin 3.8 Putusan MKRI nomor 117/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan berwenang mengadili permohonan dalam hal ada satu pemohon yang memiliki kedudukan hukum meskipun pemohon lainnya tidak memiliki kedudukan hukum. 23. Bahwa Pemohon I sebagai pemilik hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-05) jo. Pasal 222 UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70), serta Putusan MKRI Nomor 52/PUU-XX/2022 (Bukti P-63) dan Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022 (Bukti P-64) secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian karena 12 berlakunya Objek Permohonan, karena kehilangan haknya untuk memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda atau pemimpin berusia di bawah 40 tahun yang akan menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. 24. Sekitar bulan Februari 2022 sampai Oktober 2022, Pemohon I (PSI) mengadakan jajak pendapat terbuka untuk menyerap aspirasi rakyat Indonesia dalam mencari penerus Jokowi, melalui Rembuk Rakyat yang dapat diakses daring pada tautan https://rembukrakyat.psi.id/ (Bukti P-61). Dari jajak pendapat terbuka dalam Rembuk Rakyat tersebut, terdapat 9 (sembilan) pilihan nama calon presiden yang merupakan aspirasi rakyat Indonesia dan dianggap cocok untuk meneruskan kerja-kerja baik Jokowi, termasuk Emil Dardak yang dalam pemilu 2024 nanti akan berusia 39 tahun, dan di pilihan teratas atau nomor 1 adalah Ganjar Pranowo sehingga PSI saat ini mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. 25. Bahwa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 dijadwalkan tanggal 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023 (Bukti P-62d), sehingga aspirasi rakyat yang diusung PSI untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia maupun Zannuba Arrifah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia masih memungkinkan terdapat perubahan (Bukti P-62a). 26. Lebih lanjut, pemilu tahun 2024 dijadwalkan terselenggara tanggal 14 Februari 2024 (Bukti P62-d) di mana: a. Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1988 (Bukti P-03b) akan berumur 35 tahun; b. Pemohon III yang lahir pada tanggal 25 April 1987 (Bukti P-03c) akan berumur 36 tahun; c. Pemohon IV yang lahir pada tanggal 23 April 1984 (Bukti P-03d) akan berumur 39 tahun; dan d. Pemohon V yang lahir pada tanggal 12 Juli 1986 (Bukti P-03e) akan berumur 37 tahun. 27. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang akan berumur di atas 35 tahun namun belum mencapai 40 13 tahun pada saat pemilu (termasuk pemilu presiden dan wakil presiden) tahun 2024 dilakukan. Bahwa hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk hak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia telah secara spesifik dan aktual, menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian akibat berlakunya Objek Permohonan, karena kehilangan haknya untuk dipilih maupun mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dikarenakan batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun. 28. Pemberlakuan Pasal 169 dalam UU Pemilu secara keseluruhan adalah syarat untuk dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sehingga pengujian dengan alasan apapun terhadap pasal tersebut akan secara otomatis mempersoalkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena pembatasan syarat dalam Objek Permohonan, sehingga Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara aktual sudah dirugikan karena tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diberlakukan oleh Objek Permohonan. 29. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 UU Pemilu, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia [halaman 38-39 dan 46 Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021 (Bukti P-65)], maka sudah selayaknya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 UU Pemilu. 14 30. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a) serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. OBJEK PERMOHONAN JELAS-JELAS MELANGGAR MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE 1. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 (Bukti P-23), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: “… Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable …”. 2. Bahwa keberadaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana: "Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama" (vide Paragraf [3.15] halaman 25 Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020) (Bukti P-24). 3. Diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 15 Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi para pemimpin yang memiliki potensial untuk memimpin negara, dengan merujuk pada Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13) serta Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-14), sebagaimana kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, sebelum akhirnya diubah oleh UU Pemilu. 4. Pada prinsipnya, negara Republik Indonesia dalam menentukan putra putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini (in casu presiden dan wakil presiden), seharusnya membuka pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya. Selebihnya, tinggal menjadi hak bagi warga negara Indonesia untuk memilih mana yang menurut mereka paling tepat dalam memimpin negara ini. Oleh karenanya, keberlakuan Objek Permohonan jelas-jelas bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena sama sekali tidak memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara, namun justru membuat bibit-bibit diskriminasi yang mengakibatkan timbulnya perlakuan yang tidak sama dan kesempatan yang tidak sama bagi warga negara Indonesia. 5. Selain itu, Objek Permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena Objek Permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Sebagaimana para Pemohon sampaikan di atas, Objek Permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan yang intolerable sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. 16 II. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DI DEPAN HUKUM, SERTA HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH MAUPUN DIPILIH 1. Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05) yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 2. Bahwa pelanggaran tersebut dapat dilihat dengan adanya perbedaan perlakuan dalam melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada umur. Melalui Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70), telah terjadi perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang berada di bawah umur 40 tahun untuk memiliki kesempatan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024, pemilu tahun 2029, maupun pemilu-pemilu berikutnya. 3. Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak memilih oleh Pemohon I dan/atau anggotanya (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) merupakan bagian dari partisipasi dalam mendukung jalannya pemerintahan Republik Indonesia dan merupakan pengejawantahan hak Pemohon I dan/atau anggotanya tersebut untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Objek Permohonan maka akan menghilangkan hak Pemohon I dan/atau anggotanya (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) karena kehilangan hak memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda yang berusia di bawah 40 tahun. 4. Terurai dalam Pasal 25 huruf (b) ICCPR (Bukti P-12), yang mana Indonesia sudah meratifikasinya melalui UU ICCPR (Bukti P-12), dinyatakan bahwa: 17 “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk: (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.” 5. Lebih lanjut, pada Pasal 43 ayat (1) UU HAM (Bukti P-11) menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 6. Bahwa data Jumlah Penduduk Republik Indonesia tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Bukti P-30) sebagai berikut: Rentang Usia Jumlah Penduduk Republik Indonesia Tahun 2022 (dalam jutaan) Laki-Laki Perempuan Total 35 - 39 tahun 10.743,3 10.504,7 21.248,0 40 - 44 tahun 10.207,1 10.088,1 20 295,2 45 - 49 tahun 9.378,5 9.348,8 18.727,3 50 - 54 tahun 8.240,7 8.259,6 16 500,3 55 - 59 tahun 6.945,0 7.016,2 13.961,2 60 - 64 tahun 5.486,0 5.575,6 11.061,6 7. Bahwa berdasarkan data BPS di atas, jumlah penduduk pada rentang usia 35- 39 tahun di tahun 2022 memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk pada usia di atasnya. Artinya pengaturan Objek Permohonan telah terbukti melanggar 21,2 juta hak konstitusional warga negara Indonesia (termasuk Pemohon II, Pemohon III, 18 Pemohon IV, dan Pemohon V) untuk dipilih sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia. Terkait kompetensi dan kecakapan seseorang yang berumur 35 tahun untuk menjadi seorang presiden maupun wakil presiden akan dibuktikan Para Pemohon dalam alasan Permohonan berikut di bawah ini. III. OBJEK PERMOHONAN TELAH BERTENTANGAN DENGAN ORIGINAL INTENT DARI PEMBENTUKAN UUD 1945 DAN KONVENSI KETATANEGARAAN 1. Bahwa penentuan umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tidak hanya harus melihat legislative intent dari pembentuk UU Pemilu, namun yang lebih penting lagi di sini adalah pembentuk UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu original intent dari pembentuk UUD 1945 itu sendiri. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menafsirkan konstitusi pun telah menempatkan original intent sebagai faktor utama dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi, hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1-2/PUU- XII/2014 (Bukti P-25) bahwa: "... Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 …" (vide Paragraf [3.20], Halaman 105-107, Putusan MKRI nomor 1-2/PUU- XII/2014 tanggal 13 Februari 2014) 3. Bahwa penempatan original intent oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendahului metode penafsiran tekstual dan gramatikal dalam putusannya nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut dapat pula ditafsirkan bahwa judicative intent dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah ingin menempatkan original intent lebih tinggi secara hierarki metode penafsirannya dibandingkan dengan penafsiran tekstual dan gramatikal. 4. Bahwa untuk memahami maksud asli (original intent) dari pembentuk UUD 1945, maka kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Buku IV Jilid I Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan MKRI (Bukti P-28) yang dikutip sebagai berikut: a. Bahwa F-PDIP sebagaimana disampaikan oleh wakilnya yakni Soewarno (vide Bukti P-28 Halaman 159), menyatakan bahwa syarat calon presiden 19 dan calon wakil presiden berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, yang kutipannya dikutip sebagai berikut: “Pasal 6 kami juga berpendapat bahwa yang lama ini agak menimbulkan kontroversi yaitu Indonesia asli, kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut. … Ayat (2): “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya tiga puluh lima tahun. Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya.” b. Bahwa pada Rapat PAH I BP MPR ke-24, 1 Maret 2000 (vide Bukti P-28 Halaman 145) yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Dengar Pendapat dengan Walubi dan Parisada Hindu, Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 menjadi salah satu pembicaraan. Ida Bagus Gunadha dari Parisada Hindu yang diundang oleh PAH I mengusulkan agar Pasal 6 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 ayat (1): “Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.” 5. Bahwa sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, konvensi ketatanegaraan termasuk nilai-nilai konstitusi yang tetap dipatuhi, sebagai norma penyelaras dari UUD 1945. Oleh karena itu konvensi ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan diterima dan dijalankan seperti halnya undang-undang. Kemudian bila dikaitkan pula dengan 4 (empat) alat ukur untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, antara lain: (i) naskah undang undang dasar yang resmi tertulis beserta; (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang undang tertentu peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan- keharusan yang ideal dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara. Konvensi ketatanegaraan yang merupakan non-legal rules yang mengatur cara bagaimana legal rules diterapkan dalam praktik. Hubungan antara hukum dan konvensi ketatanegaraan sangat penting dan mempunyai karakteristik yang fundamental dan struktur ketatanegaraan. Bahkan, dalam penyelenggaraan 20 negara konstitusional. Dapat dikatakan, tidak semua untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan sengketa konstitusional dalam praktek ketatanegaraan dengan hanya mengandalkan norma hukum yang tertulis saja. (Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta:2006, hal.8) 6. Bahwa selaras dengan pendapat di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga pernah menggunakan Konvensi Ketatanegaraan sebagai pertimbangan dalam memutus, sebagaimana dimuat oleh dalam Putusan MKRI nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 (Bukti P-26) bahwa: "... Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum …" (vide Paragraf [3.16.5], Halaman 186-187, Putusan MKRI nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009) 7. Bahwa konvensi ketatanegaraan kita pernah menunjukan fakta bahwa Indonesia pernah menyerahkan jabatan kepala pemerintahannya kepada Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia dan juga perdana menteri termuda di dunia saat itu (Bukti P-31). Walau pengangkatan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri Indonesia pada saat itu dilaksanakan pada saat Indonesia juga menganut sistem parlementer, namun peran perdana menteri dan peran presiden keduanya ialah memiliki peran menjadi kepala pemerintahan, sehingga Sutan Syahrir sudah memegang tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan tersebut ketika berusia di bawah 40 tahun 8. Bahwa dengan melihat konvensi ketatanegaraan maupun original intent pembentukan UUD 1945 tersebut, maka telah terbukti bahwa Objek Permohonan yang membatasi umur calon presiden dan calon wakil presiden di angka minimal 40 tahun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. IV. ORIGINAL INTENT DARI PEMBERLAKUAN SYARAT MINIMAL UMUR 40 TAHUN PADA UU PEMILU TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KUAT 1. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemilu dari tahun 2016-2017, sebelum tim panitia khusus mencapai persetujuan 21 penggantian syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dari 35 jadi 40 tahun, terdapat beberapa fraksi yang mengemukakan tanggapannya atas persetujuan penggantian syarat tersebut di rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu pada pukul 10.00 WIB tanggal 23 Maret 2017 (Bukti P-66). 2. Bahwa Fraksi-PPP melalui Dr. H. Mz. Amirul Tamin, M.si mengusulkan syarat usia minimal pencalonan presiden adalah 40 tahun (Bukti P-66), dengan alasan sebagai berikut: “... mengusulkan usia 40 tahun, usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman- pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.” Para Pemohon menilai bahwa penjelasan permohonan diberlakukannya 40 (empat puluh) tahun sebagai syarat minimal umur pencalonan presiden dan wakil presiden belum memiliki dasar yang kuat. Kemudian dinyatakan bahwa sejarah menunjukan pemimpin yang ideal itu adalah rata-rata 40 tahun, namun tidak diberi contoh siapa pemimpin-pemimpin tersebut. Selain itu, dinyatakan pula oleh Fraksi-PPP bahwa mereka yang berada di bawah 40 tahun masih labil, namun tidak diberi penjelasan atau landasan ilmiah yang dapat mendasarkan pernyataannya. 3. Bahwa Fraksi-P. Gerindra melalui. H. Ahmad Riza Patria mengusulkan syarat usia minimal pencalonan presiden adalah 40 tahun (Bukti P-66), dengan alasan sebagai berikut: “... saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan publik yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu penetapan dari Pak Taufik kalau jabatan yang seperti Anggota Dewan itu kan bisa tokoh, bisa ulama, sebenarnya ilmunya hebatan dia, dia hafal al-quran Cuma pesantren Pak Menteri, SMA umpamanya begitu, yang S3, Profesor juga kalah sama orang yang hafal al-quran jadi bicara ilmu itu ukurannya bukan S1, S2 atau Profesor tapi kalau untuk jabatan profesi umpamanya begitu Direktur Bank, Rektor, masa Rektor S1 yang diajar S2 umpamanyakan begitu, itu beda dan inikan dulukan kita udah pengalaman Pak Harto SMA 32 tahun, Gusdur, Bu Mega terus siapa lagi nanti kan begitu. Jadi maksud saya karena ini jabatan ukurannya adalah keterpilihan kan itu Pak Menteri ukuran sebetulnya keterpilihan Pak Menteri bukan hebat- hebatan jabatan, pinter terbuka bukan juga pinter-pinteran, tapi keterpilihan 22 dia mau Profesor nya 7 juga kalau enggak terpilih sebaliknya begitu kalau dia Cuma lulusan Pesantren umpamanya SMA, Aliyah, tapi dipilih ya jadi, lah betul Pesantren itu bisa lebih hebat dari Profesor wong dia hafal al-quran kira- kira itu saya.”. Para Pemohon menilai bahwa pemberian angka 40 sebagai syarat minimal yang dikemukakan oleh Fraksi-P. Gerindra tidak ada landasan yang dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penggantian ketentuan syarat minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang tadinya 35 tahun jadi 40 tahun. 4. Dengan demikian, tiada urgensi yang para Pemohon temukan untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena segala alasan untuk mengubah syarat minimal dari 35 jadi 40 tahun, tidak memiliki dasar sains, sosial, yuridis, atau aspirasi masyarakat yang kuat. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 tahun yang sudah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. V. TELAH TERJADI INKONSISTENSI PENGATURAN USIA MINIMAL PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG- UNDANG PEMILU 1. Bahwa mengutip pendapat Lon Fuller yang mengemukakan Teori Morality of Law, di mana terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan (Bukti P-27), yaitu: a. Harus adanya aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan oleh otoritas (penguasa/pemerintah); b. Peraturan-peraturan harus diumumkan atau dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh orang yang menjadi sasaran hukum; c. Peraturan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif); d. Peraturan harus disusun dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh rakyat; e. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal; f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan oleh orang yang terkena akibat hukum; g. Peraturan tidak boleh sering berubah dan bersifat konstan sehingga memberikan kepastian hukum dan ketegasan; h. Harus ada konsistensi antara peraturan dengan pelaksanaan kenyataannya. 23 2. Bahwa Objek Permohonan tidak menjaga konsistensi pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan dengan pengaturan yang sama dalam undang-undang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya yaitu Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-14) yang menyatakan: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;” dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13) yang menyatakan: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;” Bahwa kedua undang-undang tersebut menyatakan salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan pada Objek Permohonan, syarat umur tersebut telah diubah menjadi 40 (empat puluh) tahun. 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05), bahwa hak mendapat kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap orang. Oleh karenanya pengaturan terkait umur minimal seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diatur secara konsisten demi memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia berupa kepastian hukum. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Objek Permohonan telah melanggar asas kepastian hukum. 4. Bahwa selain itu, tiada urgensi yang para Pemohon temukan untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 tahun yang sudah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia lainnya (sekitar 21,2 juta rakyat Indonesia) yang potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. 24 VI. BAHWA 35 TAHUN ADALAH USIA DEWASA YANG MENUNJUKKAN TAHAP MASA PRODUKTIF DAN TIDAK KORUPTIF 1. Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan, umur 36-45 tahun adalah golongan masa dewasa akhir (Bukti P-67a dan Bukti P-67d). Maka umur 40 tahun secara kategorikal masih tergolong sebagai klasifikasi masa dewasa akhir, yang berarti umur 36 sampai 40 secara kategorikal adalah sama. Lebih lanjut, berdasarkan American Psychology Association (APA) umur 35 adalah umur terakhir sebagai young adulthood (https://dictionary.apa.org/adulthood Bukti P- 67f). 2. Menurut Andrzej Klimczuk, umur 35-64 memasuki kategori middle adulthood, tahap aspek psikologis developmental yang memiliki peran penting dalam masyarakat, beberapa di antaranya ialah (Bukti P-67g): - mengambil pekerjaan dan tanggung jawab sosial yang lebih; - bekerja dengan tujuan untuk para generasi penerus; - mengembangkan pekerjaan profesional dan karir; - dst Secara psikologis, middle adulthood juga merupakan fase “becoming one’s own person” atau menjadi pribadi tersendiri yang berkarakteristik perjuangan yang berhasil (successfully striving) (Bukti P-67g). 3. Selain kategori middle adulthood, umur 35 juga dapat dikategorikan sebagai usia di mana masa muda berakhir dan memasuki jenjang “middle age” (Bukti P-67c). 4. Berdasarkan teori Levinson, mereka yang berumur 33-40 memasuki fase hidup settling down, di mana mereka lebih turun tangan untuk membangun komunitas dan berkomit lebih kepada karirnya. (https://study.com/learn/lesson/stages-of- adult-development-levinson-vaillant-neugartens-theories.html Bukti P-67h) 5. Menurut kriteria yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) setidaknya ada 9 (sembilan) kelompok umur yakni (Bukti P-67d): 1) Masa balita (usia 0-5 tahun); 2) Masa kanak-kanak (usia 5-11 tahun); 3) Masa remaja awal (usia 12-16 tahun); 4) Masa remaja akhir (usia 17-25 tahun); 5) Masa dewasa awal (usia 26-35 tahun); 6) Masa dewasa akhir (usia 36-45 tahun); 7) Masa lansia awal (usia 46-55 tahun); 25 8) Masa lansia akhir (usia 56-65 tahun); dan 9) Masa manula (usia 65 tahun ke atas). 6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisah Indati dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Kearifan Pada Dewasa Awal, Tengah dan Akhir”, beliau mengelompokkan subjek penelitian berjumlah 85 orang yang terdiri dari dewasa awal (20-35 tahun) sebanyak 13 orang, dewasa tengah (36-49 tahun) sebanyak 42 orang, dan dewasa akhir (50-65 tahun) sebanyak 30 orang (Bukti P-67e). Dengan demikian, seharusnya mereka yang berusia minimal 35 tahun maupun yang berusia minimal 40 tahun berada pada rentang kategori usia yang sama yaitu “dewasa tengah”. 7. Oleh sebab itu pemberlakuan usia minimal 40 tahun bersifat diskriminatif terhadap para dewasa akhir karena hanya memberi yang umur 40 ke atas saja yang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Maka akan tidak diskriminatif jika 35 tahun sebagai awal mula masa dewasa akhir yang dijadikan syarat minimal untuk menjadi presiden dan wakil presiden karena umur tersebut adalah umur awal memasuki dewasa akhir dan keluarnya dari masa muda. 8. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2021 terbitan Badan Pusat Statistik, di mana Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5, yang mana semakin mendekati 5 berarti semakin baik, dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. Pada tahun 2021 IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,89, umur 40- 59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87. Hal ini berarti bahwa mereka yang berumur dibawah 40 tahun memiliki kecenderungan korupsi yang lebih rendah ketimbang mereka yang memiliki rentang umur diatas 40 tahun (https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indek s-perilaku-anti-korupsi-2021.html) (Bukti P-68). 9. Neil dalam bukunya yang berjudul Millennials Rising: The Next Great Generation (2000), menciptakan istilah ‘Milenial” pada tahun 1987, yaitu pada saat anak- anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000. 26 Pendapat lain menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Berdasarkan penjangkaan ini, maka usia milenial adalah 22 - 40 tahun. 10. Dalam aspek bekerja, Gallup (2016) menyatakan para millenials dalam bekerja memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan generasi- generasi sebelumnya, diantaranya adalah: a. Para millenials bekerja bukan hanya sekedar untuk menerima gaji, tetapi juga untuk mengejar tujuan (sesuatu yang sudah dicita citakan sebelumnya); b. Millennials tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun yang lebih millennials inginkan adalah kemungkinan berkembangnya diri mereka di dalam pekerjaan tersebut (mempelajari hal baru, skill baru, sudut pandang baru, mengenal lebih banyak orang, mengambil kesempatan untuk berkembang, dan sebagainya); Millennials tidak terpikir untuk memperbaiki kekurangan, millennials lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihannya; c. Bagi millennials, pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja namun bekerja adalah bagian dari hidup mereka. 11. Bahwa sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” didefinisikan sebagai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. (Madian Wibowo, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang”, hal. 240 dan 244.) Termasuk juga bagi mereka yang berumur dewasa akhir berhak mendapatkan perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Pemberlakuan umur 40 sebagai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden bersifat diskriminatif dan tidak memberi keadilan sosial terhadap 27 mereka yang berumur dalam rentang dewasa terakhir, karena dalam kategori dewasa tengah, umur 36-39 tidak diberi hak yang sama dengan mereka yang berumur 40 ke atas. 12. Dengan demikian dilihat dari segi produktivitas dan kecenderungan korupsi yang rendah oleh mereka yang berusia di bawah 40 tahun, sudah seharusnya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, untuk memastikan persyaratan umur minimal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia mengakomodir sifat anti-korupsi dan kedewasaan, serta tidak diskriminatif terhadap umur dewasa tengah, maka akan lebih tepat mensyaratkan umur dengan rentang middle adulthood sebagai usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden karena umur 35 adalah umur yang menunjukan adanya sifat anti korupsi, sudah masuk kedewasaan, mandiri, bekerja dengan tujuan untuk generasi penerus, dan dikategorikan sebagai umur terakhir sebelum memasuki jenjang dewasa akhir. VII. BAHWA JABATAN-JABATAN PEMERINTAHAN LAINNYA MEMILIKI SYARAT USIA DI BAWAH 40 TAHUN 1. Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan oleh rakyat adalah gubernur, walikota/bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Bahwa jabatan-jabatan tersebut, memiliki beban kerja yang tidak kalah beratnya dengan jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dimana syarat minimal usia calon-calon tersebut dirangkum sebagai berikut: Jabatan Calon Usia Minimal Dasar Hukum Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti P-15a) dan terakhir diubah dengan UU 28 Jabatan Calon Usia Minimal Dasar Hukum Nomor 6 Tahun 2020 (Bukti P-15b) (selanjutnya disebut sebagai “UU Pilkada”) Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota 25 tahun Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada (Bukti P-15a) DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 21 tahun Pasal 240 ayat (1) huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70) DPD 21 tahun Pasal 182 huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70) 3. Bahwa dengan melihat beban kerja jabatan-jabatan lainnya di atas yang juga sama beratnya dengan beban kerja presiden maupun wakil presiden, maka tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara lainnya. VIII. BAHWA JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA AKAN DIGANTIKAN OLEH TRIUMVIRATE YANG MANA TIDAK DIATUR USIA MINIMALNYA 1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-05) mengatur sebagai berikut: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama.” 2. Bahwa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada sekarang tidak mengatur terkait batas minimal usia calon menteri, dan nyatanya pun ada beberapa menteri yang pernah menjabat di bawah umur 40 tahun, di antaranya Soetan Sjahrir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum usia 40 tahun dengan rincian periode sebagai berikut (Bukti P-31a s.d. P-31d): 29 Nama Tanggal Menjabat Jabatan Sutan Syahrir (Soetan Sjahrir) Lahir: 5 Maret 1909 Kabinet Sjahrir I: 14 November 1945 (36 tahun) sampai 12 Maret 1946 Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri (Bukti P-31b dan P-31d) Kabinet Sjahrir II: 12 Maret 1946 (37 tahun) sampai 2 Oktober 1946 Perdana Menteri (Bukti P-31d) Kabinet Sjahrir III: 2 Oktober 1946 (37 tahun) sampai 3 Juli 1947 Perdana Menteri (Bukti P-31d) 3. Bahwa pelaksana tugas bagi kepresidenan seketika presiden dan wakil presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya adalah tiga menteri secara bersama-sama sehingga ada potensi di mana satu hingga ketiga menteri yang belum berusia 40 tahun melaksanakan tugas kepresidenan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pemberlakuan syarat batas minimal usia 40 tahun untuk menjadi seorang presiden, berpotensi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia secara bersama sama menjadi pelaksana tugas kepresidenan. 4. Dengan demikian maka pemberlakuan Objek Permohonan akan berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mana Indonesia berpotensi memposisikan tiga menteri bersama-sama untuk melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden, namun tidak ada pengaturan terkait batas minimal usia menteri sehingga memungkinkan seorang Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan/atau Menteri Pertahanan yang belum berusia 40 tahun untuk menjabat sebagai pengganti sementara presiden dan wakil presiden. IX. BAHWA BANYAK NEGARA TELAH MENGATUR USIA MINIMAL 35 TAHUN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 1. Sebelum melakukan perbandingan negara terkait umur sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, Para Pemohon terlebih dahulu 30 menguraikan bahwa kepemimpinan oleh anak muda merupakan sebuah kultur dalam perkembangan kenegaraan Indonesia dimulai dari jaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, sebagai berikut: a. Pendirian Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, dan organisasi kelompok muda serupa yang membawa semangat etnonasionalisme dan kedaerahan masing-masing dan terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes dan masih banyak lagi. b. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebuah kongres yang diselenggarakan di Jakarta oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa dari seluruh wilayah nusantara. c. Momen reformasi pada Mei 1998 di mana kritik keras dan demonstrasi kelompok intelektual muda dari berbagai wilayah Indonesia berhasil menggulingkan kepemimpinan rezim orde baru yang dinilai totaliter, bertangan besi, dan membungkam demokrasi. 2. Bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan besar di Indonesia telah menunjukan bahwa secara historikal, negara kita telah mencapai hal-hal besar yang disebabkan oleh perjuangan pemuda. Prinsipnya usia muda dalam konteks budaya tradisi, dilihat sebagai potensi yang besar dan tidak menghalanginya untuk menerima "wahyu memimpin". Oleh karenanya, membandingkan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang mengizinkan para pemudanya untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden merupakan perbandingan yang sebanding, mengingat aksi- aksi besar para pemuda Indonesia dalam memimpin sebuah kegiatan perubahan. 3. Negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai berikut: No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 1 Amerika Serikat 1992 (Bukti P-43a dan Bukti P-43b) 31 No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti Pemberlakuan usia minimal 35 tahun sudah berlangsung sejak tahun 1789 2 Angola 2010 (Bukti P-44) 3 Armenia 2010 (Bukti P-45) 4 Austria 2004 (Bukti P-46) 5 Belarusia 2004 (Bukti P-47) 6 Brazil 2017 (Bukti P-48) 7 Islandia 2013 (Bukti P-49) 8 Meksiko 2015 (Bukti P-50) 9 Polandia 2009 (Bukti P-51) 10 Romania 2003 (Bukti P-52) 11 Rusia 2014 (Bukti P-53) 12 Bangladesh 2014 (Bukti P-54) 13 Cameroon 2008 (Bukti P-55) 14 India 2016 (Bukti P-56) 15 Zambia 2016 (Bukti P-57) 16 Timor Leste 2002 (Bukti P-58a) 17 Ukraina 2019 (Bukti P-58b) 18 Tunisia 2014 (Bukti P-58c) 19 Peru 2021 (Bukti P-58d) 20 Cyprus 2013 (Bukti P-58e) 21 Malawi 2017 (Bukti P-58f) 22 Uganda 1995 (Bukti P-58g) 23 Uruguay 2004 (Bukti P-58h) 24 Panama 2004 (Bukti P-58i) 25 Central African Republic 2016 (Bukti P-58j) 26 Côte d'Ivoire (Pantai Gading) 2016 (Bukti P-58k) 27 Haiti 2012 (Bukti P-58l) 28 Guinea-Bissau 1996 (Bukti P-58m) 29 Republik Liberia 1986 (Bukti P-58n) 30 Madagascar 2010 (Bukti P-58o) 31 Maldives 2008 (Bukti P-58p) 32 Republik Mozambik 2004 (Bukti P-58q) 32 No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 33 Rwanda 2015 (Bukti P-58r) 34 Kyrgyzstan 2016 (Bukti P-58s) 35 Ireland 2012 (Bukti P-58t) 36 Niger 2017 (Bukti P-58u) 37 Senegal 2016 (Bukti P-58v) 38 Uzbekistan 2011 (Bukti P-58w) 39 Cuba 2019 (Bukti P-58x) 40 Palau 1992 (Bukti P-58y) 41 Nambian 2010 (Bukti P-58z) 42 Portugal 2005 (Bukti P-58aa) 43 Togo 2007 (Bukti P-58ab) 44 Comoros 2018 (Bukti P-58ac) 45 Hongaria 2016 (Bukti P-58ad) 4. Sedangkan negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal 40 (empat puluh) tahun ke atas sebagai berikut: No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 1 Slovakia (article 103) 2017 (Bukti P-59a) 2 Mesir 2014 (Bukti P-59b) 3 Filipina 1987 (Bukti P-59c) 4 Korea Selatan 2004 (Bukti P-59d) 5 Turki 2017 (Bukti P-59e) 6 Republik Ceko 2013 (Bukti P-59f) 7 Republik Rakyat Tiongkok 2018 (Bukti P-59g) 8 Jerman 2012 (Bukti P-59h) 9 Singapura 2016 (Bukti P-59i) 33 No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 10 Irak 2005 (Bukti P-59j) 11 Italia 2020 (Bukti P-59k) 12 Pakistan 2012 (Bukti P-59l) 13 Taiwan 2005 (Bukti P-59m) 14 Estonia 2015 (Bukti P-59n) 15 Moldova 2003 (Bukti P-59o) 16 Nigeria 2011 (Bukti P-59p) 17 Burundi 2018 (Bukti P-59q) 18 Republik Benin 1990 (Bukti P-59r) 19 Djibouti 2010 (Bukti P-59s) 20 Turkmenistan 2016 (Bukti P-59t) 21 Zimbabwe 2013 (Bukti P-59u) 22 Tanzania 2005 (Bukti P-59v) 23 Bulgaria 2015 (Bukti P-59w) 24 Sudan Selatan 2011 (Bukti P-59x) 25 Latvia 2016 (Bukti P-59y) 26 Yunani 2008 (Bukti P-59z) 27 Sierra Leone 2013 (Bukti P-59aa) 28 Mauritania 2012 (Bukti P-59ab) 29 Nepal 2015 (Bukti P-59ac) 30 Makedonia Utara 2005 (Bukti P-59ad) 31 Mongolia 2001 (Bukti P-59ae) 34 No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 32 Guinea Khatulistiwa 2012 (Bukti P-59af) 33 Gabon 2011 (Bukti P-59-ag) 34 Kazakhstan 2017 (Bukti P-59-ah) 35 Suriah 2017 (Bukti P-59-ai) 36 Somalia 2012 (Bukti P-59-aj) 37 Mauritius 1968 (Bukti P-59-ak) 38 Albania 2016 (Bukti P-59-al) 5. Kemudian negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai berikut: No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 1 Tajikistan 2016 (Bukti P-60a) 2 Nikaragua 2014 (Bukti P-60b) 3 Argentina 1994 (Bukti P-60c) 4 Kolombia 2015 (Bukti P-60d) 5 Bolivia 2009 (Bukti P-60e) 6 Venezuela 2009 (Bukti P-60f) 7 Paraguay 2011 (Bukti P-60g) 8 Ekuador 2021 (Bukti P-60h) 9 Kosta Rika 2015 (Bukti P-60i) 10 El Salvador 2003 (Bukti P-60j) 35 No. Negara Tahun Amandemen Konstitusi/UU Bukti 11 Republik Dominika 2015 (Bukti P-60k) 12 Republik Demokratik Kongo 2015 (Bukti P-60l) 13 Suriname 1992 (Bukti P-60m) 14 Botswana 2016 (Bukti P-60n) 15 Eritrea 1997 (Bukti P-60o) 16 Vanuatu 2013 (Bukti P-60p) 17 Lebanon 2004 (Bukti P-60q) 18 Gambia 2004 (Bukti P-60r) 19 Guyana 2016 (Bukti P-60s) 20 Federasi Mikronesia 1990 (Bukti P-60t) 21. Nauru 1968 (Bukti P-60u) 6. Merujuk pada segi historikal, kultural, serta perbandingan negara yang telah dilakukan oleh para Pemohon, terlihat bahwa mayoritas negara-negara (45 dari total 104 negara di atas) dengan presiden sebagai kepala pemerintah memiliki syarat umur minimal 35 tahun, sehingga sudah sepantasnya terhadap persyaratan umur minimal untuk pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia diubah menjadi minimal 35 tahun seperti yang sudah diberlakukan dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. X. BAHWA BANYAK KEPALA DAERAH MAUPUN MENTERI BERUSIA MUDA YANG POTENSIAL MENJADI CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seseorang lebih dapat terlihat dari pengalaman kepemimpinannya selama ini. Bisa jadi seseorang dengan usia 40 tahun atau lebih, memiliki pengalaman yang minim dalam kepemimpinan dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih muda yang berusia di bawah 40 tahun. 36 Contohnya, seseorang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden padahal belum pernah sama sekali menjadi pemimpin. Sedangkan seseorang lainnya yang berusia 35 tahun saat ini tetapi telah berpengalaman menjadi pemimpin di tingkat daerah selama beberapa tahun, memimpin suatu perusahaan, dan lain sebagainya sehingga secara penalaran yang wajar patut dinilai bahwa kepemimpinan seseorang yang berusia 35 tahun tersebut secara pengalaman lebih baik dari seseorang yang berusia 40 tahun tersebut. 2. Bahwa telah banyak pemimpin berusia muda yang berumur di bawah 40 tahun yang pernah ataupun saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut: No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 1 M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung 2014 - 2019 34 tahun (Bukti P-32) 2 Sutan Riska Tuanku Kerajaan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat 2015 – 2020 26 tahun (Bukti P-33a dan P-33b) 2021 – 2024 32 tahun (Bukti P-33a dan P-33c) 3 Emil Dardak Bupati Trenggalek 2016 – 2019 32 tahun (Bukti P-34a dan P-34-b) Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024 35 tahun (Bukti P-34b) 4 Sunarno/ Sunarna Bupati Klaten 2005 – 2010 32 tahun (Bukti P-35a, dan P-35b) 2010 – 2015 37 tahun 5 Saidi Mansyur Bupati Banjar 2021 – 2024 34 tahun (Bukti P-33a dan P-33d) Wakil Bupati Banjar 2016 – 2021 29 tahun 6 Aditya Halindra Faridzky Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 27 tahun (Bukti P-33a, P-33e, dan P- 33h) Bupati Tuban, Jawa Timur 2021 – 2024 29 tahun 37 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 7 Muchammad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek 2016 – 2021 25 tahun (Bukti P-33a, P-33f, dan P- 33h) 8 Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo, Jawa Timur 2021 – 2024 30 tahun (Bukti P-33a, P-33g, dan P- 33h) 9 Vandiko Timotius Gultom Bupati Samosir, Sumatera Utara 2021 – 2024 29 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 10 Dyah Hayuning Pratiwi Wakil Bupati Purbalingga, Jawa Tengah 2016-2018 29 tahun (Bukti P-33 a dan P-33i) Bupati Purbalingga, Jawa Tengah 2018 – 2021 31 tahun 2021-2024 34 tahun 11 Muhammad Yusran Lalogau Anggota DPRD Kabupaten Pangkep 2014-2018 22 tahun (Bukti P-33a dan P-33j) Ketua DPRD Kabupaten Pangkep 2019-2020 27 tahun Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 2021 – 2024 29 tahun 12 Panca Wijaya Akbar Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan 2021 – 2024 30 tahun (Bukti P-33a dan P-33k) 13 Dico Mahtado Ganinduto Bupati Kendal, Jawa Tengah 2021 – 2024 31 tahun (Bukti P-33a dan P-33l) 38 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 14 Hanindito Himawan Pramana Bupati Kediri, Jawa Timur 2021 – 2024 29 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 15 Rezita Meylani Yopi Bupati Indragiri Hulu, Riau 2021 – 2024 27 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 16 Roby Kurniawan Wakil Bupati Bintan 2021-2024 28 tahun (Bukti P-33h) 17 Pilar Saga Ichsan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2021-2024 30 tahun (Bukti P-33h) 18 Bakhtiar Ahmad Sibarani Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2021-2024 37 tahun (Bukti P-33a) 19 Vema Gladies Merry Inkiriwang Bupati Poso, Sulawesi Tengah 2021-2024 38 tahun (Bukti P-33a) 20 Dendi Ramadona Bupati Pesawaran, Lampung 2021-2024 38 tahun (Bukti P-33a) 21 Franc Bernhard Tumanggor Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 22 Asmin Laura Hafid Bupati Nunukan, Kalimantan Utara 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 23 Dedi Sunarya Usfa Yursa Bupati Melawi, Kalimantan Barat 2021-2024 37 tahun (Bukti P-33a) 24 Adnan Purichta Ichsan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan 2021-2024 35 tahun (Bukti P-33a) 39 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 25 Eisti’anah Bupati Demak, Jawa Tengah 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 26 Gibran Rakabuming Walikota Solo, Jawa Tengah 2020 – 2024 33 tahun (Bukti P-36) 3. Bahwa dengan adanya realitas kepercayaan masyarakat dengan memilih pemimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda, maka sepatutnyalah calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak perlu dibatasi usianya pada usia minimal 40 tahun. Namun demikian, melihat realitas usia pemimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda rata-rata dibawah usia 35 tahun maka setidak-tidaknya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dapat diatur minimal berusia 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman yang cukup dari memimpin daerahnya sebagai bekal untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, dalam kedua peraturan UU pemilu sebelumnya batas usia calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia juga minimal 35 tahun. 4. Bahwa dalam sejarah Indonesia, jabatan menteri pernah diisi oleh golongan muda yang berusia di bawah 40 tahun, sebagai berikut: No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Dilantik Bukti 1 Sutan Syahrir Perdana Menteri 1945, 1946, 1947 36 tahun (Bukti P-31a) 2 Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama 1945, 1950, 1951 31 tahun (Bukti P-37) 3 Supeno Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda 1948 32 tahun (Bukti P-38) 4 Sumitro Djojohadikusumo Menteri Industri dan Perdagangan 1950 33 tahun (Bukti P-39) 40 5 Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019 - 2024 35 tahun (Bukti P-40) 6 Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga 2023- 2024 32 tahun (Bukti P-69) 5. Kompetensi seorang pemimpin tidak dapat diukur dari usia pemimpin tersebut. Sebagai contoh, Nadiem Makarim sebagai menteri berusia muda (35 tahun) berhasil mendapatkan beberapa penghargaan berikut bagi Kemendikbud hanya dalam satu tahun kepemimpinannya (Bukti P-41): a. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Kemendikbud mendapatkan apresiasi sebagai praktik baik penerapan e-katalog dan lokapasar dalam pengadaan barang jasa pada program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. b. Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) Kemendikbud mendapatkan penghargaan dalam acara METAEDU atas “Outstanding performance for promoting the development of the smart education industry and the cooperation of the international education”. c. Kemendikbud berhasil menjadi juara dalam ajang Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) 2020 kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan BUMN untuk produk Rumah Belajar. d. Kemendikbud kembali meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP). e. Kemendikbud menjadi pemenang PR Indonesia Awards 2020 untuk kategori terpopuler di Media subkategori kementerian. 6. Contoh lainnya, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat (Bukti P-42). 41 7. Bahwa dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja-kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia. 8. Bahwa terbukanya peluang masyarakat yang berumur 35 sampai 39 tahun untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan presiden maupun wakil presiden yang tidak kompeten. Hal ini dikarenakan persyaratan usia ini hanya untuk membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia muda untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nantinya orang yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap bergantung kepada rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang mereka yakini. Para Pemohon juga percaya, rakyat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menentukan mana presiden maupun wakil presiden yang tepat dan kompeten untuk memimpin Republik Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia minimal 35 tahun sebagaimana telah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun. E. PETITUM Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan a quo agar memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan 42 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-01a sampai dengan Bukti P-70 sebagai berikut: 1. Bukti P- 01a : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Nomor M.HH- 01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia sebagai Badan Hukum; Bukti P- 01b : Fotokopi Akta Risalah Rapat Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang; Bukti P- 01c : Fotokopi Keputusan Menkumham Nomor M.HH- 18.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang 43 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia; 2. Bukti P- 02a : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor 06 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang; Bukti P- 02b : Fotokopi Keputusan Menkumham Nomor M.HH- 18.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019- 2024; 3. Bukti P- 03a : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024; Bukti P- 03b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anthony Winza Probowo; Bukti P- 03c : Fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia atas nama Danik Eka Rahmaningtyas; Bukti P- 03d : Fotokopi KTP dan KTPA Partai Solidaritas Indonesia atas nama Dedek Prayudi; Bukti P- 03e : Fotokopi KTP dan KTA Partai Solidaritas Indonesia atas nama Mikhail Gorbachev Dom; 4. Bukti P- 04 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”); 5. Bukti P- 05 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 6. Bukti P- 06 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”); 7. Bukti P- 07a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir 44 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (“UU Mahkamah Konstitusi”); Bukti P- 07b : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P- 08a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (“UU PPP”); Bukti P- 08b : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Bukti P- 09a : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”); Bukti P- 09b : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Bukti P- 09c : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (“Peraturan KPU 4/2022”); 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”); 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”); 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU ICCPR”); 45 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU 23/2003”); 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU 42/2008”); 15. Bukti P- 15a : Fotokopi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang; Bukti P- 15b : Fotokopi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU menjadi UU; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Januari 2019; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Putusan MKRI momor 60/PUUXV/2017 tanggal 11 Januari 2018; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 48/PUU-XIX/2021 tanggal 24 November 2021; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 64/PUU-XX/2022 tanggal 31 Agustus 2022; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 35/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018; 46 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020; 25. Bukti P- 25 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 1-2/PUU-XII/2014; 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Putusan MKRI nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009; 27. Bukti P- 27 : Fotokopi Buku “The Morality of Law” oleh Lon Fuller halaman 38-39; 28. Bukti P- 28 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 (Edisi Revisi) terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 29. Bukti P- 29 : Fotokopi KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019, tanggal 21 Mei 2019; 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022, dari Badan Pusat Statistik (BPS); 31. Bukti P- 31a : Fotokopi SUTAN SYAHRIR “SI KANCIL DAN PARTAI SOSIALIS INDONESIA”, terbitan Kemdikbud tanggal 6 Desember 2017; Bukti P- 31b : Fotokopi Kabinet Sjahrir I; Bukti P- 31c : Fotokopi Sutan Sjahrir: Masa Muda, Kiprah, Penculikan, dan Akhir Hidup, tanggal 22 Juni 2021; Bukti P- 31d : Fotokopi Kabinet Pemerintahan Indonesia; 32. Bukti P- 32 : Fotokopi Muchammad Ridho Ficardo, SPI, M.Si., Anak pengusaha gula ini jadi gubernur Lampung pada usia 34 tahun. Muhammad Ridho Ficardo termasuk gubernur termuda Indonesia; 33. Bukti P- 33a : Fotokopi Daftar 21 Bupati yang Berusia di Bawah 40 Tahun, tanggal 11 Mei 2022; Bukti P- 33b : Fotokopi Sutan Riska Bupati Termuda, dari Ejekan hingga Ambisi Besar, tanggal 19 November 2021; Bukti P- 33c : Fotokopi Pidato Pertama Pasca Dilantik, Sutan Riska Paparkan Visi Misi Hingga Program Prioritas Lanjutan, tanggal 6 Juni 2021; Bukti P- 33d : Fotokopi Profil Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, S.I.Kom.; 47 Bukti P- 33e : Fotokopi Profil Pimpinan Daerah, Aditya Halindra Faridzky; Bukti P- 33f : Fotokopi Biografi Mochammad Nur Arifin (Gus Ipin) Bupati Termuda Asal Trenggalek, tanggal 29 Mei 2019; Bukti P- 33g : Fotokopi Profil Biodata Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2024; Bukti P- 33h : Fotokopi Anak Seskab dan Anak Muda di Bawah Usia 30 Pemenang Pilkada, tanggal 12 Desember 2020; Bukti P- 33i : Fotokopi Tiwi-Dono Resmi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga; Bukti P- 33j : Fotokopi Profil Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Kepala Daerah Termuda di Sulsel, tanggal 7 Oktober 2022; Bukti P- 33k : Fotokopi Profil Anak Mawardi Yahya, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, tanggal 29 Agustus 2022; Bukti P- 33l : Fotokopi Rapat Paripurna DPRD Kendal, Bupati Kendal Sampaikan LKPJ Tahun 2020, tanggal 23 Maret 2021; 34. Bukti P- 34a : Fotokopi Profil Emil Dardak, Sukses Jadi Wakil Gubernur Jatim di Usia Muda, tanggal 31 Agustus 2022; Bukti P- 34b : Fotokopi Jadi Wakil Gubernur Jawa Timur Termuda, Ini 7 Fakta Emil Dardak, tanggal 16 November 2022; 35. Bukti P- 35a : Fotokopi “PERJALANAN BUPATI SUNARNO”, tanggal 12 Juli 2012; Bukti P- 35b : Fotokopi Mantan Bupati Klaten Sunarna, Terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian, tanggal 6 Juni 2021; 36. Bukti P- 36 : Fotokopi “Ulang Tahun, Segini Harta Kekayaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Umur 34”, tanggal 1 Oktober 2021; 37. Bukti P- 37 : Fotokopi “Mengenang KH. Abdul Wahid Hasyim, Tokoh Cerdas dari Kalangan Santri”, tanggal 19 April 2022; 38. Bukti P- 38 : Fotokopi Kisah Supeno, Sang Gerilyawan yang Jadi Menteri Termuda di Indonesia, tanggal 15 Agustus 2019; 39. Bukti P- 39 : Fotokopi “Riwayat dan karir tokoh Nasional serta orang- orang hebat asal Kebumen”, tanggal 8 Mei 2022; 40. Bukti P- 40 : Fotokopi “Nadiem Makarim”, tanggal 1 April 2020; 48 41. Bukti P- 41 : Fotokopi “Prestasi Kemendikbud Dipimpin Nadiem Makarim, Sudah Raih 5 Penghargaan Selama 2020”, tanggal 27 November 2020; 42. Bukti P- 42 : Fotokopi “Tingkat Kepuasan Jelang 1 Tahun Kepemimpinan Gibran Tinggi, Begini Tanggapan Wawali Solo”, tanggal 19 Februari 2022; 43. Bukti P- 43a : Fotokopi Amerika Serikat Article II Section 1 United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992 (halaman 7); Bukti P- 43a : Fotokopi Amerika Serikat The Constitution of the United States of the America; 44. Bukti P- 44 : Fotokopi Angola Article 110 Angola’s Constitution of 2010 (halaman 26); 45. Bukti P- 45 : Fotokopi Armenia Article 50 Constitution of the Republic of Armenia (halaman 5); 46. Bukti P- 46 : Fotokopi Austria Article 60 Austria The Federal Constitutional Law of 1920 as amended in 1929 as to Law No. 153/2004, December 30, 2004 (Halaman 42); 47. Bukti P- 47 : Fotokopi Belarus Article 80 Belarus’s Constitution of 1994 with Amendments through 2004 (Halaman 17-18); 48. Bukti P- 48 : Fotokopi Brazil Article 14 Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017 (halaman 16); 49. Bukti P- 49 : Fotokopi Islandia Article 4 Iceland's Constitution of 1944 with Amendments through 2013 (Halaman 4); 50. Bukti P- 50 : Fotokopi Mexico Article 82 Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015 (halaman 66); 51. Bukti P- 51 : Fotokopi Polandia Article 127 Poland's Constitution of 1997 with Amendments through 2009 (halaman 26); 52. Bukti P- 52 : Fotokopi Romania Article 37 Romania's Constitution of 1991 with Amendments through 2003 (Halaman 10); 53. Bukti P- 53 : Fotokopi Rusia Article 81 Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2014 (halaman 17); 49 54. Bukti P- 54 : Fotokopi Bangladesh Article 48 Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014 (halaman 16); 55. Bukti P- 55 : Fotokopi Cameroon Article 6 Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008 (halaman 7); 56. Bukti P- 56 : Fotokopi India Article 58 India's Constitution of 1949 with Amendments through 2016 (halaman 24); 57. Bukti P- 57 : Fotokopi Zambia Article 100 Zambia's Constitution of 1991 with Amendments through 2016 (halaman 38-39); 58. Bukti P- 58a : Fotokopi Timor Leste Article 75 Timor Leste’s Constitution of 2002 (halaman 17); Bukti P- 58b : Fotokopi Ukraina Article 103 Constitution of the Ukraina (halaman 36); Bukti P- 58c : Fotokopi Tunisia Article 74 Tunisia's Constitution of 2014 (halaman 17); Bukti P- 58d : Fotokopi Peru Article 110 Peru’s Constitution of 2021 (Halaman 26); Bukti P- 58e : Fotokopi Cyprus Article 40 Cyprus’s Constitution of 2013 (Halaman 20); Bukti P- 58f : Fotokopi Malawi Article 80 Malawi’s Constitution of 2017 (Halaman 27); Bukti P- 58g : Fotokopi Uganda Article 102 Constitution of Uganda (Halaman 27); Bukti P- 58h : Fotokopi Uruguay Article 151 Uruguay’s Constitution of 2004 (halaman 31); Bukti P- 58i : Fotokopi Panama Article 179 Panama’s Constitution of 2004 (halaman 34-35); Bukti P- 58j : Fotokopi Central African Republic Article 36 Central African Republic’s Constitution of 2016 (Halaman 14); Bukti P- 58k : Fotokopi Côte d'Ivoire (Pantai Gading) Article 55 Côte d'Ivoire’s Constitution of 2016 (halaman 12); Bukti P- 58l : Fotokopi Haiti Article 135 Haiti’s Constitution of 2012 (halaman 35); 50 Bukti P- 58m : Fotokopi Guinea-Bissau Article 63 Guinea-Bissau’s Constitution of 1996 (Halaman 14); Bukti P- 58n : Fotokopi Liberia Article 52 Liberia’s Constitution of 1986 (Halaman 16); Bukti P- 58o : Fotokopi Madagascar Article 46 Madagascar’s Constitution of 2010 (Halaman 11); Bukti P- 58p : Fotokopi Maldives Article 109 of Maldives’s Constitution of 2008 (Halaman 25-26); Bukti P- 58q : Fotokopi Republik Mozambik Article 147 Constitution of The Republic of Mozambique (Halaman 45); Bukti P- 58r : Fotokopi Rwanda Article 99 Rwanda’S Constitution of 2015 (Halaman 23); Bukti P- 58s : Fotokopi Kyrgyzstan Article 62 Kyrgyzstan’s Constitution of 2016 (halaman 16); Bukti P- 58t : Fotokopi Ireland Article 12 Ireland’s Constitution of 2012 (halaman 6-7); Bukti P- 58u : Fotokopi Niger Article 47 Niger’s Constitution of 2017 (Halaman 13); Bukti P- 58v : Fotokopi Senegal Article 28 Senegal’s Constitution of 2016 (Halaman 12); Bukti P- 58w : Fotokopi Uzbekistan Article 90 Uzbekistan’s Constitution (halaman 15); Bukti P- 58x : Fotokopi Cuba Article 127 Cuba’s Constitution of 2019 (halaman 30); Bukti P- 58y : Fotokopi Palau Article 8 Palau’s Constitution of 1992 (halaman 9); Bukti P- 58z : Fotokopi Namibian Article 28 Zambia’s Constitution of 2010 (Halaman 16); Bukti P- 58aa : Fotokopi Portugal Article 122 Portugal’s Constitution of 2005 (Halaman 33); Bukti P- 58ab : Fotokopi Togo Article 62 Togo’s Constitution of 2007 (Halaman 15); Bukti P- 58ac : Fotokopi Comoros Article 53 Comoro’s Constitution of 2018 (Halaman 11); 51 Bukti P- 58ad : Fotokopi Hongaria Article 10 Hungary’s Constitution of 2016 (Halaman 21); 59. Bukti P- 59a : Fotokopi Slovakia Article 103 Slovakia’s Constitution of 2017 (halaman 26); Bukti P- 59b : Fotokopi Mesir Article 141 Egypt’s Constitution of 2014 (Halaman 28); Bukti P- 59c : Fotokopi Filipina Article 7 Philipine’s Constitution of 1987 (halaman 19); Bukti P- 59d : Fotokopi Korea Selatan Article 67 South Korea’s Constitution of 1987 (halaman 15); Bukti P- 59e : Fotokopi Turki Article 101 Turkey’s Constitution of 2017 (halaman 32); Bukti P- 59f : Fotokopi Republik Ceko Article 19 and 57 Czech Republic's Constitution of 2013 (Halaman 8 dan 14); Bukti P- 59g : Fotokopi Republik Rakyat Tiongkok Article 79 China’s Constitution of 2018 (halaman 20); Bukti P- 59h : Fotokopi Jerman Article 54 Germany’s Constitution of 2012 (Halaman 21); Bukti P- 59i : Fotokopi Singapura Article 19 Singapore’s Constitution of 2016 (Halaman 16); Bukti P- 59j : Fotokopi Irak Article 68 Iraq’s Constitution of 2005 (halaman 20); Bukti P- 59k : Fotokopi Italia Article 84 Italia’s Constitution of 2020 (Halaman 16); Bukti P- 59l : Fotokopi Pakistan Article 41 Pakistan’s Constitution of 2012 (halaman 32); Bukti P- 59m : Fotokopi Taiwan Article 45 Taiwan’s Constitution of 2005 (halaman 11); Bukti P- 59n : Fotokopi Estonia Article 79 Taiwan’s Constitution of 2015 (halaman 20); Bukti P- 59o : Fotokopi Moldova Article 78 Moldova’s Constitution of 2003 (halaman 11); Bukti P- 59p : Fotokopi Nigeria Article 131 Nigeria’s Constitution of 2011 (Halaman 47); 52 Bukti P- 59q : Fotokopi Burundi Article 98 Burundi’s Constitution of 2018 (Halaman 17); Bukti P- 59r : Fotokopi Republik Benin Article 44 Benin’s Constitution of 1990 (Halaman 12); Bukti P- 59s : Fotokopi Djibouti Article 23 Djibouti’s Constitution of 2010 (halaman 9); Bukti P- 59t : Fotokopi Turkmenistan Article 69 Turkmenistan’s Constitution of 2016 (Halaman 15); Bukti P- 59u : Fotokopi Zimbabwe Article 91 Zimbabwe’s Constitution of 2013 (halaman 29); Bukti P- 59v : Fotokopi Tanzania Article 39 Tanzania’s Constitution of 2005 (halaman 16); Bukti P- 59w : Fotokopi Bulgaria Article 93 Bulgaria’s Constitution of 2015 (halaman 21-22); Bukti P- 59x : Fotokopi Sudan Selatan Article 98 South Sudan’s Constitution of 2011 (halaman 28); Bukti P- 59y : Fotokopi Latvia Article 37 Latvia’s Constitution of 2016 (halaman 9); Bukti P- 59z : Fotokopi Yunani Article 31 Greece’s Constitution of 2008 (Halaman 15); Bukti P- 59aa : Fotokopi Sierra Leone Article 41 Sierra Leone’s Constitution of 2013 (Halaman 25); Bukti P- 59ab : Fotokopi Mauritania Article 26 Mauritania’s Constitution of 2012 (halaman 9); Bukti P- 59ac : Fotokopi Nepal Article 64 Nepal’s Constitution of 2015 (Halaman 31); Bukti P- 59ad : Fotokopi Makedonia Utara Article 80 North Macedonia’s Constitution of 2005 (halaman 12); Bukti P- 59ae : Fotokopi Mongolia Article 30 Mongolia’s Constitution of 2001 (halaman 11); Bukti P- 59af : Fotokopi Guinea Khatulistiwa Article 35 Equatorial Guinea’s Constitution of 2012 (halaman 11); Bukti P- 59ag : Fotokopi Gabon Article 10 Gabon’s Constitution of 2011 (Halaman 9); 53 Bukti P- 59ah : Fotokopi Kazakhstan Article 41 Kazakhstan’s Constitution of 2017 (Halaman 12); Bukti P- 59ai : Fotokopi Suriah Article 50 Syrian’s Constitution of 2017 (Halaman 15); Bukti P- 59aj : Fotokopi Somalia Article 88 Somalia’s Constitution of 2012 (Halaman 26); Bukti P- 59ak : Fotokopi Mauritius Article 28 Maurtius’s Constitution of 1968 (halaman 21-22); Bukti P- 59al : Fotokopi Albania Article 86 Albania’s Constitution of 2016 (halaman 20); 60. Bukti P- 60a : Fotokopi Tajikistan Article 27 Tajikistan’s Constitution of 2016 (Halaman 9-10); Bukti P- 60b : Fotokopi Nikaragua Article 147 Nicaragua's Constitution of 2014 (Halaman 34); Bukti P- 60c : Fotokopi Argentina Article 55 and 89 Argentina’s Constitution of 1994 (Halaman 11 dan 19); Bukti P- 60d : Fotokopi Kolombia Article 191 Colombia’s Constitution of 2015 (Halaman 49); Bukti P- 60e : Fotokopi Bolivia Article 167 Bolivia’s Constitution of 2009 (Halaman 36); Bukti P- 60f : Fotokopi Venezuela Article 227 Venezuela’s Constitution of 2009 (halaman 48); Bukti P- 60g : Fotokopi Paraguay Article 228 Paraguay’s Constitution of 2011 (Halaman 44); Bukti P- 60h : Fotokopi Ekuador Article 142 Ecuador’s Constitution of 2021 (Halaman 45); Bukti P- 60i : Fotokopi Kosta Rika Article 131 Costa Rica’s Constitution of 2015 (Halaman 27); Bukti P- 60j : Fotokopi El Salvador Article 151 El Salvador’s Constitution of 2003 (Halaman 37); Bukti P- 60k : Fotokopi Republik Dominika Article 123 Dominican Republic’s of 2015 (halaman 32 - 33); Bukti P- 60l : Fotokopi Republik Demokratik Kongo Article 66 Congo’s Constitution of 2015 (halaman 15); 54 Bukti P- 60m : Fotokopi Suriname Article 92 Suriname’s Constitution of 1992 (halaman 21); Bukti P- 60n : Fotokopi Botswana Article 33 Botswana’s Constitution of 2016 (Halaman 16 dan 17); Bukti P- 60o : Fotokopi Eritrea Article 30, 31 dan 41 Erirtea’s Constitution of 1997 (halaman 11,13 dan 14); Bukti P- 60p : Fotokopi Vanuatu Article 17 dan 35 Vanuatu’’s Constitution of 2013 (halaman 9 dan 14); Bukti P- 60q : Fotokopi Lebanon Article 21 dan 49 Lebanon’s Constitution Law of 2004 (Halaman 6 dan 9); Bukti P- 60r : Fotokopi Gambia Article 62 Gambia’s Constitution of 2004 (Halaman 24); Bukti P- 60s : Fotokopi Guyana Article 53 dan 90 Guyana’s Constitution of 2016 (Halaman 11 dan 16); Bukti P- 60t : Fotokopi Federasi Mikronesia Article 9 dan Article 10 Mikronesia’s Constitution of 1990 (Halaman 11 dan 13); Bukti P- 60u : Fotokopi Nauru Article 16 dan 29 Nauru’s Constitution of 1968 (10-13); 61. Bukti P- 61 : Fotokopi Rembuk Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 62. Bukti P- 62a : Fotokopi Elektabilitas Ganjar Diprediksi Turun, PSI: Bisa Saja Kami Ganti Capres; Bukti P- 62b : Fotokopi “Siap Gabung dengan Koalisi Besar, PSI: Ingin Lihat Program Jokowi Berkesinambungan”; Bukti P- 62c : Fotokopi “Berikut Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024”; Bukti P- 62d : Fotokopi “Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”; Bukti P- 62e : Fotokopi “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU”; 63. Bukti P- 63 : Fotokopi Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022; 64. Bukti P- 64 : Fotokopi Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022; 65. Bukti P- 65 : Fotokopi Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021; 55 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 66. Bukti P- 66 : Fotokopi Risalah rapat panitia khusus Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis, 23 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB; 67. Bukti P- 67a : Fotokopi Jurnal Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lukman Nul Hakim; Bukti P- 67b : Fotokopi Jurnal “Dewasa Akhir”, Ryzky Dwi Fitri; Bukti P- 67c : Fotokopi "Kategori Usia Muda Berakhir di Umur 35 Tahun"; Bukti P- 67d : Fotokopi “Kelompok Umur: Balita. Kanak-Kanan, Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia; Bukti P- 67e : Fotokopi “Konsep Kearifan Pada Dewasa Awal, Tengah dan Akhir”, Aisah Indati; Bukti P- 67f : Fotokopi APA Dictionary “Adulthood”; Bukti P- 67g : Fotokopi Andrzej Klimczuk, "Adulthood", Munich Personal RePEc Archive; Bukti P- 67h : Fotokopi What are the Stages of Adult Development?; 68. Bukti P- 68 : Fotokopi Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021; 69. Bukti P- 69 : Fotokopi Profil Dito Ariotedjo Menpora Baru, Menteri Termuda di Kabinet Jokowi; 70. Bukti P- 70 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;’ c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 dan 57 putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik sebagai badan hukum privat yang berbentuk partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum (Pemohon I), maupun sebagai perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon II sampai dengan Pemohon V). 4. Bahwa berkaitan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut DPR RI, kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berkenaan dengan hak untuk memilih dan hak untuk dicalonkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden bagi partai politik yang dirugikan dengan adanya ketentuan batas usia minimal calon presiden atau wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan norma yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah 58 menghalangi, membatasi dan bahkan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional (rights to vote and to be candidates) yang dialami oleh Para Pemohon, baik Pemohon perseorangan WNI maupun partai politik dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan 59 pembentuk undang-undang yang ada, apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, antara lain sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivias pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” b. Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 • “Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Jabatan maupun aktivitas pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal 60 itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” • “Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan”, [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, berusia sekurang- kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun”, (vide Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), batas usia minimal untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.” c. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- 61 Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” d. Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang- undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan 62 kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan.” 3. Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi memang berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang- undang (DPR RI dan Presiden). Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang-undang berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya. Terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dari yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonsitusionalitas norma sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan berikut: a. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak lampaui kebijakan pembentuk undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya”. b. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan 63 hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” c. Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.” d. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo 64 terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. e. Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- UNdang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;” 4. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut (i) jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (ii) rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; (iii) bertentangan dengan hak politik (iv) kedaulatan rakyat, (v) melampaui 65 kebijakan pembentuk undang-undang dan (vi) merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta (vii) nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan harus diselesaikan, juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenali dan dipahami oleh seseorang yang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar tentunya tidak sekedar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. 6. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional diantaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa jika mengacu ke pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 (empat puluh lima) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun diantaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India dan Portugal. Terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 66 40 (empat puluh) tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. 8. Bahwa dengan demikian, terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. C. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA 1. Bahwa pengaturan terkait dengan penetapan angka usia calon presiden dan calon wakil presiden diatur dengan 3 (tiga) undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008 berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Bagaimana dinamika pembahasan yang terjadi serta mohon diuraikan fakta-fakta risalah rapat selama proses pembahasan. Jawaban: Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, terdapat keserupaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dengan demikian, DPR RI akan menjawab pertanyaan ini secara sekaligus pada poin berikut. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 1. Pergeseran penetapan batas angka usia calon presiden dan wakil presiden dari usia 35 (tiga puluh lima) tahun di dalam UU 23/2003 dan UU 42/2008 menjadi usia 40 (empat puluh) tahun di UU Pemilu. Bagaimana perdebatan 67 mengkonteskan dua penetapan usia ini? Dan bagaimana pembentuk undang-undang menyandingkan kedua angka tersebut dengan/ke konstitusi? Kenapa pada akhirnya tidak memilih usia 35 tahun? Atau usia 30 tahun, 25 tahun atau 18 tahun? Karena banyak negara-negara lain yang mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah dibawah 35 tahun, dibawah 30 tahun dan bahkan 18 tahun. Jawaban: Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, dalam naskah akademik dan RUU a quo diatur usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yaitu adalah 35 (tiga puluh lima) tahun dengan mengacu pada UU 23/2003 dan UU 42/2008. Kemudian dalam pembahasan RUU a quo terjadi dinamika dan disepakati bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 40 (empat puluh tahun), dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017. Berdasarkan Risalah pembahasan UU 42/2008, perdebatan mengenai batas usia presiden dan wakil presiden sebagai berikut: a. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal. 212-213 PDF) Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 Ketua Rapat: “Dari sejumlah daftar persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah melalui RUU nya, pada DIM 55-76 itu pendapat A-S saya kira menyangkut usia, pendidikan dan sebagainya. Ada 3 kategori yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang pertama adalah bahwa ada usulan penambahan. Ada usulan untuk dihapus, ada usulan untuk mengusulkan hal yang berbeda. PKS mengusulkan ada perubahan DIM yang disampaikan tadinya berkaitan dengan DIM 75 saya bacakan lengkapnya. Bekas anggota organisasi terlarang komunis dan sebagainya itu usul pertama adalah dihapus tetapi kemudian diperbaiki itu menjadi tetap ada dan ini juga berkonsekuensi pada usulan penambahan, juga usulan penghapusan dan usulan perubahan. Diantaranya ada yang menambahkan kata berbicara dan menulis Bahasa Indonesia, tidak terbukti melakukan penyuapan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan tidak terinspirasi oleh persoalan belakangan ini. Kemudian ada juga yang mengkaitkan juga 68 menambahkan bahwa visi dan misi berkaitan dengan RPJPM. Kemudian juga berkait dengan bagaimana incomben, harus cuti diluar tanggungan negara, ditetapkan sebagai calon oleh KPU, kemudian juga berjiwa negarawan, menguasai konsistusi dan ketata negaraan dan mengundurkan diri jabatan partai politik dan hanya berstatus sebagai anggota dari partai politik. Kemudian usulannya juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu dihapus, kemudian juga sehat jasmani ini 3 kategori. Ada yang tetap yakni tetap sebagaimana RUU, sehat jasmani dan jiwa. Kemudian ada yang merujuk kepada Pasal 6 konstitusi UUD, kemudian ada sehat jasmani dan rohani dan FPKB ada usulan baru kembali kepada usulan UUD. Usia juga masuk dalam kategori yang diusulkan ada yang mengusulkan 35 tahun, tetapi ada juga yang memberikan tambahan disini paling tua adalah 60 tahun. Kemudian pendidikan juga ada beberapa yang mengusulkan perubahan, ada yang tetap yakni SMA ada yang kemudian berubah yakni S1, ada yang sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 yakni paling rendah SMA, kata kesetaraannya saja yang dikonkordasikan. ltu sejumlah usulan perubahan berkaitan dengan syarat figur dari sejumlah A-S dari draft yang sudah disampaikan. Pertanyaannya memang ketika kita kedaerah, berkaitan juga dengan RDPU bagaimana kita bisa menghasilkan figur ya setidaknya mendekati ideal dengan syarat yang dipahami masih sangat administrative ini. Tentu kita tidak bisa memberikan ruang untuk fit & proper test. Saya persilahkan fraksi-fraksi menyampaikan keseluruhan syarat figure baik sifatnya penambahan, baik sifatnya penghapusan atau sifatnya perubahan. Saya persilahkan, saya mulai dari besar, silahkan FPG, DIM nya itu di DIM 55-81 dengan berbagai usulan tambahannya.” H. Muhammad Sofhian Mile, SH (F-PG) “Terima kasih Pak Ketua. Pada kesempatan pertama ini, kami ingin menyampaikan usulan DIM kami yang sudah kami sampaikan secara tertulis yakni DIM 61 dan DIM 76. DIM nomer 61 itu tentang sehat jasmani dan jiwa, kami hanya ingin disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan amanat konsistusi kita. Yaitu mampu secara fisik dan rohani menjalankan tugas kepresidenan. Saya kira kita tidak usah terlalu banyak berargumentasi, kalau yang secara fisik tidak mampu, tugas-tugas yang demikian banyak dari seorang Presiden dengan agenda masalah yang begitu banyak. Sesudah tahun 2009 ya mungkin kita perlukan seorang Presiden yang secara fisik, kejiwaan itu sehat. Hanya itu tambahan kami di DIM 61. Di DIM 66, yang berkaitan dengan tidak merangkap jabatan negeri bagi PNS, TNI-AD dan anggota Kepolisiaan DIM 76. Dari FPG meminta dibuat tambahan untuk seorang calon Presiden itu harus memiliki menyampaikan visi dan misi, program prioritas yang ingin disampaikan yang harus disampaikan didalam kampanye atau saat resmi menjadi calon Presiden. 69 Selain itu FPG menginginkan juga ada tambahan agar supaya disampaikan juga disosialisasikan tentang rekam jejak, track record, profile, visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden. lni kita maksudkan agar supaya masyarakat dan konsistuen tahu bahwa seorang calon Presiden katakanlah 2 atau 3, kalau syarat 30% itu disetujui harus diketahui oleh masyarakat. Selama usia mudanya seperti apa, visi, dan misi yang dia ingin jalankan seperti apa kedepan, apa yang menjadi prioritas yang akan dia laksanakan untuk bangsa ini kedepan untuk tahun 2009 apabila terpilih menjadi Presiden. ltulah tambahan kami karena ini adalah penyampaian DIM pertama kita, jadi kita mungkin tidak atau belum mengkomentari DIM-DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi lain. Kami baru menyampaikan DIM kita dan kalau ini disetujui tidak perlu ada diskusi tetapi kalau tidak disetujui kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) “Terima kasih Pimpinan. Dalam persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ini di DIM 55-81 fraksi Golkar mengajak kepada anggota Pansus melalui fraksi-fraksi tentunya dan juga mengajak Pemerintah agar Rancangan Undang-Undang yang kita bahas ini mampu menghasilkan konsistensi bagi kami dalam rangka menghasilkan Pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu salah satunya sangat ditentukan oleh figur yang akan terpilih. Oleh karena itu fraksi Golkar melihat bahwa sejumlah persyaratan- persyaratan yang seperti pendidikan, kesehatan, usia dan sebagainya itu, itu adalah wacana yang sesungguhnya fraksi Golkar mengajak untuk berpikir melangkah satu tahapan kedepan. Yaitu dengan melengkapi sejumlah persyaratan itu dengan kewajiban bagi setiap pasangan caIon itu menyampaikan visi, misi dan program yang riil untuk 5 tahun kedepan apa yang akan dikerjakan. Dan dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa penyampaian visi, misi dan program 5 tahun kedepan itu merupakan turunan dari Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kita kenal dahulu ada GBHN. Tetapi ada Undang-undang tentang pembangunan jangka panjang. Dan itu semua dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa visi, misi yang merujuk dari Undang-undang itu dijadikan lembaran negara. Yang pada hakekatnya itupun program tersebut harus dibuka yang seluas- luasnya bagi public untuk mengaksesnya dengan mencetak oleh KPU dalam hal ini yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak memilih/itu mendapat satu. Sehingga masing-masing rakyat pemilih itu bisa mempersandingkan antara pasangan A, B,C dan D. Untuk itu pula dalam rangka ini kami juga mewajibkan bagi pasangan calon itu untuk menyampaikan profil singkat dan rekam jejak tentang perjalanan kader. Yang ini semua juga akan 70 dibagikan keseluruh rakyat pemilih dan itu menjadi beban negara. Sehingga Pemerintahan yang efektif hanya mungkin bisa berjalan benar- benar efektif apabila memang rakyat mengunakan pilihannya didasarkan atas informasi yang ada. Yang tahu tentang dirinya siapa, rekam jejaknya seperti apa, termasuk visi, misi dan program untuk 5 tahun kedepan. Demikian tambahan Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” b. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 218 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Selasa, 3 Juni 2008 Drs. Almuzammil Yusuf FPKS “Berikutnya untuk DIM 73, mengajukan penambahan ketentuan bukan hanya batas minimal tetapi juga batas maksimal berusia paling sedikit 35 tahun dan paling banyak atau paling tua 60 tahun pada saat pendaftaran. Dengan argumentasi menyesuaikan dengan Undang-undang yang terkait dengan pejabat negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BK agar usia maksimal 67 tahun. Padahal tugas-tugas mereka pun tidak lebih berat dari Presiden dan Wakil Presiden. Kalau mereka ada pembatasan, maka tentu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berat secara fisik, mental, pemikiran itu lebih layak lagi untuk ada pembatasan dengan asumsi jika maksimal 60 maka 5 tahun menjabat akan menjadi 65 yang kurang lebih sama dengan pejabat negara lainnya.” c. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 228 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 Ketua Rapat “Dan kemudian juga soal usia yang didalam naskah Rancangan Undang- Undang juga ada usia 35 tahun. Kemudian ada usulan untuk menambahkan bahwa tidak saja batas bawah tetapi juga usia maksimal ketika mendaftarkan adalah 60 tahun. Begitu juga ketika bicara soal pendidikan, pendidikan dinas dalam Rancangan Undang-Undang ini diitem ini ada paling rendah SMA atau sederajat, ada usulan yang sifatnya redaksional yaitu bagaimana pengertiannya dikonkordasikan dengan Undang-undang No. 10. Yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat yang kemudian ada usulan untuk jenis 71 atau jenjang pendidikannya adalah S1. Dengan ada beberapa variasi PKS menyampaikan kemarin ketentuan S1 tidak berlak bagi yang pemah menjabat bagi Presiden kalau dia mencalonkan diri.” Selain itu, juga didapatkan perdebatan mengenai usia presiden dan wakil presiden dalam Risalah UU 7/2017 sebagai berikut: Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017 a. Dr. H. Mz. Amirul Tamin, M.si – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan "... mengusulkan usia 40 tahun, usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman- pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.” b. H. Ahmad Riza Patria – Fraksi Partai Gerindra “... saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu penetapan dari Pak Taufik kalau jabatan yang seperti Anggota Dewan itu kan bisa tokoh, bisa ulama, sebenarnya ilmunya hebatan dia, dia hafal al-quran Cuma pesantren Pak Menteri, SMA umpamanya begitu, yang S3, Profesor juga kalah sama orang yang hafal al-quran jadi bicara ilmu itu ukurannya bukan S1, 52 atau Profesor tapi kalau untuk jabatan profesi umpamanya begitu Direktur Bank, Rektor, masa Rektor S1 yang diajar S2 umpamanyakan begitu, itu beda dan inikan dulukan kita udah pengalaman Pak Harto SMA 32 tahun, Gusdur, Bu Mega terus siapa lagi nanti kan begitu. Jadi maksud saya karena ini jabatan ukurannya adalah keterpilihan kan itu Pak Menteri ukuran sebetulnya keterpilihan Pak Menteri bukan hebat- hebatan jabatan, pinter terbuka bukan juga pinter-pinteran, tapi keterpilihan dia mau Profesor nya 7 juga kalau enggak terpilih sebaliknya begitu kalau dia Cuma lulusan Pesantren umpamanya SMA, Aliyah, tapi dipilih ya jadi, lah betul Pesantren itu bisa lebih hebat dari Profesor wong dia hafal al-quran kira-kira itu saya.” 2. Terkait pola yang digunakan untuk mengubah usia yang digunakan dalam 3 perkara a quo yaitu Perkara 29 yang memohon usia calon presiden dan wakil presiden dikembalikan ke pengaturan dua undang-undang sebelumnya, 72 sedangkan Perkara 51 dan 55 memohon agar menambahkan syarat calon presiden dan wakil presiden yaitu berpengalaman sebagai penyelenggara negara. a. Terkait dengan hal tersebut, apakah level jabatan gubernur, bupati, walikota akan adil apabila disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden? b. Perlu tidak menyandingkan level berpengalaman di bidang pemerintahan? Apakah Presiden dapat disejajarkan dengan Menteri? c. Dan kebutuhan politik seperti apa untuk mengubah batas usia minimum persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut? Jawaban: Bahwa terkait presiden sebagai pemimpin tertinggi penyelenggara negara tentu selain persyaratan batasan usia, juga dibutuhkan juga syarat kompetensi dan kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara dan rakyat, mengingat banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar serta perkembangan global yang dampaknya juga mempengaruhi kondisi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, sejauh ini telah terpilih sebagai penyelenggara negara di cabang kekuasaan eksekutif yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun di antaranya: No. Nama Jabatan Usia Saat Dilantik 1. Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama Periode 1945, 1950, 1951 31 tahun 2. Supeno Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda Periode 1948 32 tahun 3. Sumitro Djojohadikusumo Menteri Industri dan Perdagangan Periode 1950 33 tahun 4. M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung (2014- 2019) 34 Tahun 5. Emil Elestianto Dardak Bupati Trenggalek (2016- 2019) 32 Tahun 6. Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2023) 38 tahun 7. Taj Yasin Maimoen Wakil Gubernur Jawa Tengah (2018-2023) 35 Tahun 73 No. Nama Jabatan Usia Saat Dilantik 8. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 – sekarang 35 tahun 9. Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur (2019-2024) 35 Tahun 10. Gibran Rakabuming Walikota Solo (2020-2024) 33 Tahun 11. Muhammad Bobby Afif Nasution Walikota Medan (2021- 2024) 30 Tahun 12. Hanindhito Himawan Pramana Bupati Kediri (2021-2024) 29 Tahun 13. Rezita Meylani Yopi Bupati Indragiri Hulu (2021-2024) 27 Tahun 14. Audy Joinaldy Wakil Gubernur Sumatera Barat (2021-2024) 37 tahun 15. Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 – sekarang 32 tahun Selain bupati/walikota, gubernur, dan menteri yang berusia di bawah 40 tahun sebagaimana tabel di atas, sejarah mencatat bahwa pada saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada rentang Tahun 1945 hingga Tahun 1947, jabatan Perdana Menteri diemban oleh Sutan Syahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Sehubungan dengan levelling/pemeringkatan jabatan eksekutif, DPR RI menerangkan bahwa berdasarkan fakta ketatanegaraan sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, dapat dipahami bahwa telah terdapat praktik ketatanegaraan yang nyata perihal penyelenggara negara mulai dari bupati/walikota, gubernur, menteri, hingga perdana menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang kesemuanya merupakan penyelenggara negara di cabang atau rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (UU 28/1999) juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) yang mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. 74 Bahwa selain itu, DPR berpendapat bahwa levelling, baik pada jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif tentunya tidak dapat digunakan untuk menakar pengalaman seseorang serta besar kecilnya kontribusi yang diberikan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengalaman pada semua level kepemimpinan, baik pusat maupun daerah memiliki bobot yang sama. 3. Apakah putusan perkara a quo akan digunakan untuk Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu Tahun 2029? Jawaban: Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan semakin cepat hak konstitusional warga negara mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan Willian E. Gladstone, "Justice delayed is justice denied”. Frederick Douglass pun menyatakan “where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organized to oppress, rob and degrade them, neither persons nor property will be save”. Kewajiban pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. 4. Seharusnya jika DPR dan Pemerintah sama-sama menyetujui usia minimal calon presiden dan wakil presiden diturunkan, DPR dan Pemerintah langsung saja mengubah UU Pemilu dan tidak perlu melempar bola ke MK untuk memutus. Jawaban: Bahwa DPR RI dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi Keterangan berdasarkan panggilan yang diterima oleh DPR RI dari MK, dan bukan sebagai Pemohon perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sebagai bentuk 75 penghormatan kepada MK, maka DPR RI berkewajiban menyampaikan Keterangan DPR. Dalam persidangan yang mulia ini, DPR RI pun baru mengetahui bahwa Pemerintah memiliki pandangan yang senada terhadap permasalahan tersebut. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon menyampaikan permasalahannya secara langsung terhadap MK sehingga hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara tersebut. Disamping itu, putusan MK juga bersifat erga omnes, yang berarti putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini pun merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berketentuan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Disamping itu, sebelumnya DPR RI telah menyampaikan kutipan atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang- undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan 76 dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang- undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. Dalam hal usia calon presiden maupun calon wakil presiden, DPR RI menyerahkan kepada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara bijak dan adil atas permasalahan a quo agar pengaturan batas usia calon presiden maupun calon wakil presiden mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dan mampu membawa kepemimpinan bangsa kearah yang lebih baik. D. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.” [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 yang menyatakan “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal a quo adalah ketentuan yang dikriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 77 Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan yang ada adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah. Pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif serta dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan 78 pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memilki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", mengandung makna bahwa siapapun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 6. Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara serupa yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.20 angka 6 menyatakan bahwa: “Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang”. “Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu 79 bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang- undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”. b. Ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.10.1 menyatakan bahwa: “Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batasan usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pengaturan persayaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang. 7. Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam UUD 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Bahwa tolok ukur batasan usia, dengan 80 memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali. 8. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi Undang-Undang yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 81 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar; 82 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Para Pihak dalam perkara PUU adalah: Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait”; 5. Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 menyebutkan, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu, badan hukum publik atau badan hukum privat” 6. Bahwa karena di dalam hal ini Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang punya kepentingan langsung dengan dengan pokok permohonan mengajukan diri sebagai salah pihak di dalam perkara pengujian UU, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, mendengar, dan memutus apa yang dimohonkan oleh Pihak Terkait; B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta mengajukan keberatan konstitusional (constitutional complaint), merupakan suatu indikator perkembangan dan tren ketatanegaraan yang positif dan terjadi secara universal. Hal ini memberikan penanda adanya kemajuan bagi penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, dimana undang- undang sebagai sebuah produk politik DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances dapat berjalan secara ideal; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional warga negara. MK merupakan badan peradilan yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dinyatakan bahwa: pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 83 c. Badan hukum publik atau privat; dan d. Lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat penting mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. PIHAK TERKAIT BADAN HUKUM PRIVAT (Organisasi Non Pemerintah) 6. Bahwa Pihak Terkait, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 7. Bahwa tugas dan peranan Pihak Terkait dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan 84 demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pihak Terkait; 8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam mengajukan sebagai Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 9. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pihak Terkait telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; Asia-Pacific Journal of Election and Democracy; buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non- diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yag transparan dan akuntabel; f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu; 85 h. dan usaha-usaha lain dalam bentuk advokasi yang berkaitan dengan isu- isu kepemiluan dan demokrasi. 10. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pihak Terkait merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pihak Terkait. Oleh sebab itu, karena Pihak Terkait adalah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk salah satunya terkait dengan syarat menjadi peserta pemilu, dalam hal ini adalah syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kepedulian itu tercermin dari bentangan aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait, jelas Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 11. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki kepedulian dan mandat untuk berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa permohonan a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait, karena permohonan pemohon meminta Mahkamah menurunkan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun; 13. Bahwa permohonan a quo akan berpotensi berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap kerangka hukum penyelenggaraan pemilu, karena coba menarik Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu norma hukum yang ada di dalam UU yang tidak ada isu konsitusionalnya, untuk dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, yakni pengaturan minimal usia Capres dan Cawapres. Apalagi, permohonan itu dilakukan menjelang hari pendaftara calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan; 14. Bahwa upaya dari Pihak Terkait untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan konstitusional, sudah berkali-kali dilakukan oleh Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon, maupun sebagai Pihak Terkait. Beberapa diantaranya, Pihak Terkait adalah Pemohon di dalam Perkara No. 55/PUU-XVII/2019 yang kemudian 86 menghadirkan Putusan MK terkait desain dan batasan-batasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak. Pihak Terkait juga adalah Pemohon di dalam perkara No. 80/PUU-XX/2022 yang kemudian memberikan Putusan penataan daerah pemilihan di dalam pemilu. Selain itu, Pihak Terkait juga berperan sebagai pihak terkait di persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 114/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan sistem pemilu DPR dan DPRD; 15. Bahwa dengan adanya permohonan a quo yang akan berdampak serius terhadap penyelenggaraan pemilu, bahkan akan berpengaruh pada konfigurasi pencalonan presiden di Pemilu 2024, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berpijak pada prinsip kerangka hukum yang pasti, pihak terkait memiliki kepentingan langsung terhadap hal ini, sesuai dengan mandate organisasi Pihak terkait sebagaimana tercermian di dalam anggaran dasar organisasi pihak terkait; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait jelas memiliki kepentingan langsung di dalam permohonan ini, dan dapat diterima sebagai pihak terkait untuk didengar keterangannya di dalam permohonan ini, mengajukan saksi dan/atau ahli di dalam permohonan ini; 17. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pihak Terkait adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya permohonan ini, jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Permohonan ini berpotensi berdampak pada terganggunya tahapan pemilu, karena berkeinginan mengubah syarat minimal usia Capres dan/atau Cawapres di tengah tahapan berjalan; 18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti-PT1) menyebutkan, “… Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian …”; 19. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 20. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. 87 Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 21. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan sebagai Pihak terkait ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irma Lidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara; 22. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pihak Terkait di dalam permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memiliki kedudukan permohonan di dalam permohonan ini. C. Alasan-Alasan Permohonan 1) Dalil-Dalil Permohonan Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 1. Pasal 169 huruf q. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. 2) Dasar Konstitusional yang digunakan 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 3) Argumentasi Pokok Permohonan 1. Ketentuan Pasal 169 huruf q tentang syarat minimal usia capres dan cawapres mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi; 2. Ketentuan Pasal 169 huruf q. juga bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum dan hak warga negara untuk memilih dan dipilih, 88 sehingga ada hak konstitusional 21,2 juta jiwa warga Indonesia yang berusia 35-39 tahun yang dilanggar menurut data pemohon; 3. Ketentuan Pasal 169 huruf q. bertentangan dengan maksud asli (original intent) para pembentuk UUD 1945, serta melupakan realitas historis Indonesia yang pernah memiliki Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang ketika menjabat masih berusia 36 tahun; 4. Ketentuan Pasal 169 huruf q. juga dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, yang terlihat dari risalah pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, secara ilmiah berdasarkan tafsir pemohon, usia 35 tahun adalah usia dewasa yang menunjukkan tahap masa produktif dan tidak koruptif; 5. Ketentuan Pasal 169 huruf q. dianggap tidak relevan karena bila Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan lagi kewajibannya, akan digantikan oleh triumvirate (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri pertahanan) yang tidak diatur syarat usianya; 6. Ketentuan Pasal 169 huruf q. dianggap tidak menangkap realitas bahwa ada banyak negara yang telah memberikan minimal 35 tahun sebagai syarat usia presiden dan wakil presiden di negara tersebut, serta ada banyak kepala daerah dan Menteri yang berusia di bawah 40 Tahun yang berpotensi menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. D. Argumentasi Pihak Terkait Tentang Dibatalkannya Revisi UU Pemilu Sebelum Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 1. Bahwa adanya kerangka hukum pemilu yang pasti, jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu adalah slah satu prasyarat penyelenggaraan pemilu bisa dijalanankan secara adil dan demokratis; 2. Bahwa keberadaan kerangka hukum pemilu, acapkali dilakukan perbaikan, evaluasi, dan penguatan dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas; 3. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilu 2019, hampir seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu, mulai dari peserta pemilu, pemerintah (melalui 89 wakil presiden Jusuf Kalla dan menteri dalam negeri Tjahjo Kumulo pada tahun 2019), penyelenggara pemilu, kelompok masyarakat sipil, merasa perlu adanya perbaikan kerangka hukum pemilu, untuk mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil; 4. Bahwa badan keahlian DPR dan Komisi II sudah mulai menyusun rancangan undang-undang pemilu, sebagai perbaikan UU No. 7 Tahun 2019; 5. Bahwa kemudian pada tahun 2020 presiden, dan kemudian juga disetujui oleh DPR memutuskan untuk mengentikan proses revisi UU No. 7 tahun 2017, adalah pilihan politik untuk tetap menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 sebagai kerangka hukum untuk penyelenggaraa Pemilu 2024; 6. Bahwa ketika ditengah tahapan Pemilu 2024 muncul keinginan, bahkan secara implisit juga diinginkan oleh pembentuk undang-undang untyk mengubah banyak hal, mulai dari sistem pemilu yang pada akhirnya sudah ditolak oleh MK, dan sekarang syarat usia calon presiden dan wakil presiden akan membuat ketidakpastian terhadap kerangka hukum pemilu; 7. Bahwa penting untuk diingat, bahwa soal syarat usia calon presiden menurut Pihak Terkait sama sekali tidak ada isu konstitusionalnya, karena sebetulnya ini adalah pilihan pembentuk undang-undang, dan terkonfirmasi juga, syarat usia untuk elected official lainnya juga beragam; 8. Bahwa kalaupun hendak mengubah syarat usia, dan aspek lain di dalam kerangka hukum pemilu, mestinya dilakukan dengan mekanisme legislasi yang partisipatoris; Tentang Menghadirkan Persyaratan Ketat bagi Elected Official 9. Bahwa sejatinya ketentuan Pasal 169 huruf q di dalam UU a quo yang memuat pengaturan mengenai syarat batas minimal bagi seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hanya merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) syarat yang dimuat dalam Pasal a quo; 10. Bahwa persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal a quo semata untuk menjalankan amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, “Syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Oleh karenanya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden melalui Pasal a quo; 90 11. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (2), menjelaskan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 12. Bahwa dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Repubik Indonesia melalui UU ICCPR, hak politik dalam kerangka hak asasi manusia merupakan “Derogable Rights“ yang memungkinkan untuk dibatasi melalui Sembilan cara dan kondisi seperti (1) Harus diatur oleh hukum, (2) harus wajar, (3) untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, (4) untuk melindungi Kesehatan umum, (5) untuk melindungi moral masyarakat, (6) untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, (7) untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam kovenan, (8) Diperlukan untuk masyarakat demokratis, dan (9) untuk keselamatan publik; 13. Bahwa pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official), haruslah memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden menjadi logis dan rasional; 14. Bahwa urgensi memberikan persyaratan ketat bagi elected official juga berulang kali disampaikan oleh Mahkamah, salah satunya dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah pada UU Pilkada; 15. Bahwa pada Putusan a quo, MK menggunakan pemahaman bahwa “… hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” secara inheren, terdapat esensi 91 penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu “siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.” [vide Paragraf 3.14 Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, hlm.62]; 16. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah tersebut, penting untuk melihat bagaimana kualifikasi kandidat sebelum dikontestasikan melalui pemilihan langsung. Hal ini berguna sebagai penjaga rel demokrasi agar tidak jatuh dalam jebakan oklokrasi atau pemerintahan masa dan populisme semata. Persyaratan juga penting dihadirkan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama; Tentang Permohonan Pemohon yang Tidak Memiliki Isu Konstitusionalitas 17. Bahwa Permohonan No. 29/PUU-XXI/2023, Pemohon menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal a quo mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Pemohon meminta agar syarat usia diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun berdasarkan beberapa temuan Pemohon mengutip pengelompokan usia menurut Departemen Kesehatan RI (2009) dan menggarisbawahi usia 36- 45 Tahun yang masuk dalam Masa Dewasa Akhir. Menurut Pemohon usia tersebut menunjukkan adanya sifat anti korupsi dan sudah memasuki usia kedewasaan dan kemandirian yang matang; 18. Bahwa Pemohon juga menjelaskan banyak negara yang telah memberikan batasan usia minimal 35 tahun capres dan cawapresnya. Adapun beberapa negara yang memberikan batas minimal usia 35 tahun untuk capres dan cawapres antara lain Amerika Serikat, Angola, Armenia, meksiko, Bangladesh, India, Uzbekistan, dan sebagainya; 19. Bahwa temuan Pemohon tersebut tentu sangat baik dalam mewarnai diskursus hukum kepemiluan kita, terutama yang berkaitan dengan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, isu yang dibawa oleh Pemohon bukanlah merupakan isu diskriminasi terhadap usia 92 atau ageism, melainkan persoalan psikologis dan kematangan seseorang secara usia untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil presiden; 20. Bahwa ageism atau diskriminasi usia sendiri dipahami sebagai stereotipe, prasangka, dan diskriminasi terhadap seseorang atau satu kelompok berdasarkan usia (WHO,2021). Sementara itu, Pemohon lebih banyak menjelaskan bahwa ada temuan- temuan para ahli yang melihat usia tertentu sebagai usia yang dapat menghadirkan kepemimpinan yang ideal, berfokus pada pengembangan kelebihan, komitmen terhadap pembangunan komunitas, dan kepemimpinan yang anti korupsi; 21. Bahwa di samping itu, Pemohon juga meletakkan usia 35 tahun sebagai batas minimal syarat menjadi capres dan cawapres. Bila mengatakan batas usia 40 Tahun adalah diskriminasi usia, maka menurunkannya menjadi 35 Tahun juga merupakan bentuk ageism bila menggunakan logika yang sama. Oleh karenanya, isu yang dibawa Pemohon bukanlah isu diskriminasi usia sehinga tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam Permohonan a quo; Tentang Open Legal Policy dan Sikap Mahkamah terhadap Syarat Minimal Usia Pejabat Publik 22. Bahwa beberapa Perkara, Mahkamah Konstitusi juga pernah menguji ketentuan yang berkaitan dengan syarat usia pejabat publik. Sebagai contoh dalam Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah. dalam Putusan ini, Mahkamah menilai UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penntuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang [Vide Paragraf 3.20 Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 hlm. 56]; 23. Bahwa Putusan MK No. 37/PUU-VIII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam Perkara tersebut, Mahkamah juga memiliki pendapat yang sama dengan putusan sebelumnya. Mahkamah berpandangan bahwa UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan 93 kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang [Vide Paragraf 3.14 Putusan MK No. 37/PUU-VIII/2010 hlm. 59]; 24. Bahwa Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun. Berkaitan dengan dalil tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas, sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) [Vide Paragraf 3.11, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 hlm. 69]; 25. Bahwa Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah mengutip Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh UUD 1945 [vide Paragraf 3.10 Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 hlm. 17]. Oleh karenanya, MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan usia mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk mengisi suatu jabatan; 26. Bahwa dalam Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota. Dalam Putusan a quo, Mahkamah kembali mengutip Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang juga mneguji syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa UUD 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-jabatan publik sehingga dapat dianggap bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal [Vide Paragraf 3.10.1 Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, hlm. 21-22]; 27. Bahwa dari perbandingan beberapa putusan di atas, dapat terlihat bagaimana sikap Mahkamah dalam memandang uji materiil dan dalil permohonan pengujian undang- undang yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum untuk mengisi jabatan publik. Mahkamah 94 memandang tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional dalam tiap dalil terkait batas usia minimum, sebab UUD 1945 sendiri tidak mengatur usia tertentu dalam pengisian jabatan publik; 28. Bahwa berkenaan dengan fakta di atas, pemikiran Mahkamah dalam menilai batas usia, dapat dilihat pula dalam permohonan a quo. Sebab, syarat usia yang diaplikasikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan syarat yang diberikan untuk jabatan publik, sama seperti syarat-syarat sebelumnya yang diuji dalam putusan-putusan yang dipaparkan sebelumnya. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan Pasal a quo; Tentang Original Intent mengenai Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam UUD 1945 29. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon juga menjelaskan risalah pembahasan UUD 1945, terutama pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan persyaratan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia; 30. Bahwa Pemohon menjelaskan terdapat beberapa pendapat dari peserta rapat yang justru memberikan syarat usia minimal 35 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satunya adalah pendapat dari F- PDIP yang diwakili oleh Soewarno, yang menyatakan, “… kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut … ayat (2): calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun. Bukan empat puluh tahun, sekurang-kurangnya.” Pemohon juga mengutip pendapat perwakilan Parisada Hindu, Ida Bagus Gunadha, pada Rapat PAH I BP MPR ke-24, yang menjelaskan, “Pasal 6 ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun ….” 31. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pentingnya melihat ikatan antara original intent dengan Pasal-Pasal yang terkandung dalam UUD 1945, untuk melihat maksud pengaturan dari tiap pasal tersebut. Tentu dalil tersebut benar adanya, sehingga bila ingin melihat maksud dari bunyi pasal-pasal yang ada di UUD 1945, haruslah melihat risalah-risalah sidang perubahan UUD 1945; 95 32. Bahwa berkaitan dengan perubahan Pasal 6 ayat (1) tentang syarat presiden dan wakil presiden, pembahasan syarat lebih dominan dilakukan dalam diskursus kewarganegaraan Presiden dan Wakil Presiden (Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, hlm. 116 - 162); 33. Bahwa terkait dengan syarat usia, diusulkan pula oleh Irma Alamsyah, yang menyatakan, “jadi kalau di bawah 40 tahun itu bisa bertumbuh katanya, pertumbuhan 60 dan masih pikiran juga masih belum tapi 40 sudah dikatakan mantap, …”. Irma bahkan menambahkan usulan untuk memberikan batasan usia 65 tahun, “… umur maksimum itu 65 tahun. Ini apakah masih data saya yang lama. Sekarang mungkin sudah lebih, saya juga nggaktau yah. Sebab katanya kalau sudah lebih 65 tahun itu suatu degradasi terjadi begitulah, baik pertumbuhan badan, pertumbuhan tulang …” (Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, hlm. 156) 34. Bahwa syarat usia Presiden dan Wakil Presiden juga diulas oleh F-PBB melalui Hamdan Zoelva, yang sepakat batas usia minimal presiden adalah 40 tahun, “yang pertama kami ajukan syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun sama yang disampaikan oleh F-UG, kira-kira pada saat itu sudah sangat matang sebagaimana Nabi Muhammad juga diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun” (Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, hlm. 161); 35. Bahwa F-UG melalui juru bicaranya, Soedijarto, juga menyepakati usulan batas minimal usia 40 tahun dengan menjelaskan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden adalah seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir tidak pernah menjadi warganegara lain atas kehendak sendiri, sehat mental fisik, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan tidak pernah dihukum dengan pidana kecuali pidana politik” 36. Bahwa dalam persidangan, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memiliki pendapat berbeda, dengan mempertanyakan apakah pengaturan soal batas usia dan tidak pernah dihukum pidana penjara harus dicermati ulang, termasuk memikirkan apakah persyaratan tersebut cukup diatur ditingkat UU saja (Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, hlm. 166). Perwakilan F- 96 KB, Andi Najmy Fuady juga menyampaikan agar persyaratan yang rigid sebaiknya diatur di dalam undang-undang saja, bukan di dalam UUD 1945 (Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, hlm. 168); 37. Bahwa selain beberapa kutipan di atas, masih banyak peserta rapat yang mempersoalkan batas minimum usia presiden dan wakil presiden, baik yang mendukung batas 40 tahun, maupun yang tidak mendukung. Namun, pada akhirnya disepakati ketentuan bahwa untuk syarat-syarat yang lebih lanjut akan diatur pada undang-undang, sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 38. Bahwa berdasarkan fakta di atas, bila melihat original intent, maksud pembentuk UUD 1945 tidaklah seperti yang ditafsirkan oleh pemohon bahwa penyusun konstitusi menginginkan syarat minimal 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Sayangnya pemohon hanya mengutip risalah rapat pembahasan Perubahan UUD 1945 secara parsial; 39. Bahwa secara komprehensif, dapat dilihat bahwa penyusun Perubahan UUD 1945 walaupun mengusulkan angka tertentu sebagai batas minimal usia presiden dan wakil presiden, kemudian menyepakati pengaturan lebih lanjut syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden di level undang- undang. Dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada para pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri syarat- syaratnya di dalam undang-undang; 40. Bahwa berdasarkan paparan di atas, Pihak Terkait merasa persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden tentu dapat dievaluasi. Namun, proses evaluasi dan perubahan syarat tidak terletak pada forum persidangan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di forum legislasi bersama para pembentuk undang-undang. E. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi dan kesimpulan yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam perkara 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya; 97 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Akta dan Bukti Register Badan Hukum Yayasan Perludem; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Khoirunnisa Nur Agustyati; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP atas nama Irmalidarti. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perludem juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Bivitri Susanti yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Isu Isu dalam perkara a quo sebenarnya cukup lugas dan mendasar: apakah isu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah isu konstitusional yang harus diputuskan oleh MK? Tentu saja kita bisa dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan keilmuan yang mendalam dan penting, seperti isu diskriminasi berdasarkan umur (ageism) dan pertanyaan nonhukum tentang tingkat kematangan manusia dalam mengelola intelejensia, emosi, dan pengalamannya untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Tetapi pertanyaan mendasarnya harus dikembalikan: di mana sebenarnya locus pembahasan semua isu yang sangat menarik itu? Apakah di forum Mahkamah Konstitusi atau dalam perdebatan pembahasan undang-undang? Dalam Keterangan ini, argumen saya adalah: batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Untuk membangun argumen ini, yang juga harus dijawab sesuai dengan pandangan-pandangan Mahkamah sebelumnya adalah: apakah pasal a quo memenuhi syarat pengecualian 98 kebijakan hukum terbuka dalam hal batasan umur, sehingga Mahkamah tetap perlu mengujinya? Kerangka Hukum 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 4. UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 5. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR 6. Putusan Mahkamah Konstitusi: a. Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah b. Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. c. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun d. Putusan nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim ad-hoc pada pengadilan yang berbeda-beda. e. Putusan nomor 7/PUU-XI/2013 tentang usia hakim MK. f. Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa g. Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota Analisis 1. Batas Umur sebagai Kebijakan Isu utama dalam perkara ini adalah diskriminasi berdasarkan umur. Dalam berbagai literatur, isu ini dikenal dengan “ageism.” Menariknya, dalam riset pendek yang saya lakukan, kebanyakan literatur hukum dan politik mengenai ageism justru mempersoalkan usia lanjut politisi [Misalnya: Paniagua, F. A. (2023). Ageism in Politics: Can an “Older Adult” Be the President of the USA? Open Journal of Political Science, 13, 302-312. https://doi.org/10.4236/ojps.2023.133019], seperti Donald 99 Trump dan Joe Biden di Amerika Serikat, ketimbang mempersoalkan batas minimum usia politisi. Orang yang pertama kali mengemukakan kata ‘ageism,’ yaitu Robert Neil Butler, menggunakannya untuk menjelaskan diskriminasi terhadap orang-orang lanjut usia [Butler, R. N. (1969). "Age-ism: Another form of bigotry". The Gerontologist. 9 (4): 243–246. doi:10.1093/geront/9.4_part_1.243. PMID 5366225. S2CID 42442342]. Baru belakangan, istilah ini juga digunakan untuk menolak diskriminasi terhadap kelompok berusia muda. Pembatasan usia minimum maupun maksimum untuk politikus sebenarnya memang bukan isu yang lazim diatur secara ketat, karena kapasitas politik politikus umumnya diukur dari pengalaman politik yang akan tergambar dari rekam jejaknya. Berbagai negara menerapkan usia yang berbeda-beda mengenai batasan umur ini, karena memang sejauh ini tidak ada pembuktian secara ilmiah mengenai pengaruh usia pada kapasitas politik. Mungkin ada isu-isu di dunia kesehatan mengenai kaitan usia dengan kebugaran, tetapi kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran. Karena perkembangan dunia kedokteran dan sains yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, lazimnya, batas usia ditentukan sebagai sebuah kebijakan (policy), bukan sebagai isu yang kaku (fixed) sehingga tidak dapat diubah. Kemampuan bagi beragam jenis jabatan juga bisa ditentukan secara berbeda dan biasanya dilakukan dengan kajian tersendiri oleh ilmuwan-ilmuwan terkait, yang pada umumnya tidak ada kaitannya dengan hukum. Misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Di sinilah nantinya, pembuat kebijakan bisa berdebat dalam memberikan argumentasi dan data mengenai usia yang dianggap layak, dalam konteks pembentukan kebijakan berdasarkan bukti atau evidence based policy making. Yang bisa digali misalnya kemampuan dalam mengelola informasi dan emosi, dampak sosiologis dan politis mengenai umur dalam hal jabatan tertentu yang mempunyai karakter khusus. Mengukur kemampuan seseorang untuk mengemban tanggung jawab tertentu sama sekali bukan isu hukum, selain mengenai hak. Maka satu-satunya keterkaitan hukum dengan isu usia adalah soal batas usia dewasa, yang dikenal di wilayah hukum secara luas dalam hal kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam konteks kepemiluan, batasan inilah yang dijadikan batas usia minimum untuk memilih, inipun sebenarnya masih bisa diperdebatkan karena masuk pula ketentuan mengenai “sudah menikah” yang bisa dianggap dewasa. 100 Karena itulah, pertanyaan mengenai pada usia berapa seseorang sudah mampu menjadi presiden atau wakil presiden, bukanlah suatu isu hukum, apalagi isu konstitusional. Apabila pembentuk kebijakan ingin membangun konsistensi mengenai hak, maka usia minimum untuk dipilih sama dengan usia minimum untuk memilih. Namun nyatanya bukan model seperti ini yang dibangun, karena ada asumsi mengenai masih belum matangnya kultur politik di Indonesia dan budaya feodalisme bisa membuat rekam jejak politik tenggelam di dalam menterengnya latar belakang keluarga dan gelar. Usia juga dijadikan filter untuk mencegah orang-orang yang tidak berpengalaman menjadi politisi. Dengan pemikiran ini, perdebatan mengenai batas usia minimum untuk dipilih harus dibiarkan berada dalam wilayah kebijakan, bukan dipindahkan ke wilayah konstitusional. Harapannya, dengan perkembangan tingkat pendidikan dan kedewasaan dalam berpolitik, hal ini bisa diatur dalam undang-undang secara kontekstual. Sedangkan jika Mahkamah yang mengaturnya, fleksibilitas ini akan hilang karena batas usia akan menjadi isu konstitusional yang kembali harus diperiksa Mahkamah dengan logika yang sangat mungkin akan inkonsisten. Inkonsistensi ini sudah terlihat dalam Permohonan a quo, yang, bila diadopsi oleh Mahkamah, menurut saya akan membuka inkonsistensi putusan Mahkamah. Pemohon mengemukakan argumen tentang ketidakadilan dan diskriminasi. Jika proposisi utamanya adalah adanya pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian warga negara Indonesia yang berusia di bawah batasan usia minimum tersebut (40 tahun), maka seharusnya kesimpulan seharusnya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur ini, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya kali ini bagi orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. 2. Konstitusionalitas Syarat Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Mahkamah juga sudah membangun argumen yang sama, yang bisa dilihat pada tabel di bawah. Putusan Pertimbangan Mahkamah 1. Putusan MK No. 15/PUU- V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk 101 Putusan Pertimbangan Mahkamah mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang (hlm. 56). 2. Putusan MK No. 37- 39/PUU-VII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. (hlm. 59). 3. Putusan MK No. 49/PUU- IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas, sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (hlm. 69). 4. Putusan nomor 56/PUU- X/2012 tentang penentuan batas usia hakim ad-hoc pada pengadilan yang berbeda- beda. Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. (hlm. 35) 5. Putusan nomor 7/PUU- XI/2013 tentang usia hakim MK. Batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut (hlm. 31) 6. Putusan MK No. 65/PUU- XV/2017 tentang pengujian ketentuan Mahkamah mengutip Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh UUD 1945 (hlm. 17). 102 Putusan Pertimbangan Mahkamah syarat usia perangkat desa dalam UU Desa 7. Putusan MK No. 58/PUU- XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota Mahkamah kembali mengutip Putusan MK No. 15/PUU- V/2007 yang juga mneguji syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa UUD 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-jabatan publik sehingga dapat dianggap bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang- undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal (hlm. 21-22) Dari tujuh putusan di atas saja, sudah tergambar konsistensi pandangan Mahkamah mengenai batas usia untuk jabatan tertentu, yang diletakkan dalam konteks kebijakan hukum terbuka. Perkara a quo terlihat sangat jelas berada dalam wilayah batas usia untuk jabatan tertentu ini. Meski demikian, memang ada pengecualian yang dibuat pula oleh Mahkamah, yaitu paling tidak: 1. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. (Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 2. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara (Putusan No. 56/PUU- X/2012) 3. Bila secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif (Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022). Untuk itu, pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan bahwa perkara a quo juga tidak memenuhi pengecualian-pengecualian yang sudah ada tersebut. 3. Bukan Pengecualian Kebijakan Hukum Terbuka 3.1. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable 103 Dalil diskriminasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo tidak bisa dikategorikan sebagai diskriminasi yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya), Pasal 28D ayat (1) (setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Sebab, batasan tertentu dalam konteks hak politik memang secara normatif dibolehkan untuk dibatasi. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Repubik Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa hak politik dalam kerangka hak asasi manusia merupakan “Derogable Rights“ yang dapat dibatasi melalui 9 cara dan kondisi, seperti (1) Harus diatur oleh hukum, (2) harus wajar, (3) untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, (4) untuk melindungi Kesehatan umum, (5) untuk melindungi moral masyarakat, (6) untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, (7) untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam kovenan, (8) Diperlukan untuk masyarakat demokratis, dan (9) untuk keselamatan publik. Secara khusus, ada interpretasi terhadap ICCPR yang menyatakan tentang usia dewasa. Meski tak menyatakan persis berapa umurnya, tekanan pada komentar umum ini adalah kebolehan mengatur batasan usia. Dikatakan: "Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 (of the ICCPR) should be based on objective and reasonable criteria. For example, it may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote, which should be available to every adult citizen." Sejalan dengan hal ini, Mahkamah juga sudah menyatakan mengenai syarat-syarat yang terkait dengan kepemiluan adalah peran rule of law dalam demokrasi: “… hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu “siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna 104 mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.” [Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, hlm. 62]. 3.2. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara (Putusan No. 56/PUU-X/2012) Perkara a quo jelas-jelas tidak menyebabkan kebuntuan hukum dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan karena mengatur persyaratan untuk mencalonkan diri dan tidak berkaitan langsung dengan relasinya dengan lembaga lain. 3.3. Bila secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif Pengecualian ketiga ini baru saja diberikan dalam Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 mengenai umur calon pimpinan KPK. Secara keseluruhan, saya masih memiliki beberapa poin ketidaksetujuan dengan argumen Putusan tersebut, namun karena sudah menjadi putusan, maka ratio decidendi ini harus dipertimbangkan sebagai rule atau penggaris ukuran dalam melihat perkara a quo. Putusan 112/PUU-XX/2022 membedakan antara syarat formal dan syarat substantif, dengan menempatkan umur sebagai syarat formal, yang menimbulkan ketidakadilan dan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif [Putusan 112/PUU-XX/2022, hlm. 108]. Bila hanya dilihat secara kategorikal, soal umur dalam perkara a quo bisa saja diletakkan sebagai syarat formal sementara ada syarat-syarat lainnya yang bersifat substantif. Namun demikian, perlu kita lihat kembali lanjutan pertimbangan Mahkamah perkara 112/PUU-XX/2022 tersebut: “Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas 105 minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon.” [Putusan 112/PUU-XX/2022, hlm. 109]. Dalam perkara 112/PUU-XX/2022, ada konteks pemilihan kembali Pemohon (yang mengalami kerugian konstitusional) yang dipertimbangkan Mahkamah karena isunya adalah Pimpinan lembaga tertentu (KPK) yang mekanisme pemilihannya lebih terbatas, bukan melalui pemilihan umum (popular vote) sebagaimana halnya perkara a quo. Perbedaannya, Pemohon perkara a quo tidak mengalami proses yang sama. Pemohon tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan seperti halnya pemohon dalam perkara 112/PUU-XX/2022. Kebijakan mengenai umur tersebut sudah ada sejak lama dan dengan logika kebijakan hukum terbuka, bila memang ada keinginan untuk menghapus diskriminasi, para Pemohon perkara a quo sudah sejak lama bisa melakukan advokasi kebijakan ke DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Sebagai tambahan, dengan waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, wajar saja bila ada dugaan sebagian pihak kepada Pemohon mengenai kepentingan politik dalam proses penentuan calon pasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam kaitannya dengan dugaan ini, tak pelak, Mahkamah juga banyak diduga, diterka, dan dianalisis dalam kaitannya dengan posisi politik Mahkamah. Padahal peran Mahkamah untuk tetap menjadi the Guardian of the Constitution yang dapat dipercaya, sangat penting bagi bangunan negara hukum Indonesia yang saat ini tengah menghadapi banyak masalah. Untuk itu, Mahkamah semestinya memberikan putusan yang konsisten dengan putusan- putusan Mahkamah sebelumnya. Bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan itu harus dilakukan setelah Pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang. Pertimbangan Mahkamah yang pernah dinyatakan antara lain dalam Perkara No. 22/PUU-XV/2017 mengenai usia perkawinan penting untuk dilihat kembali: “Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan Masyarakat.” [Perkara No. 22/PUU-XV/2017 hlm. 58]. 106 Kesimpulan Batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden nyata-nyata bukan isu konstitusional. Bahkan setelah diuji dengan beberapa pengecualian yang dibuat oleh Mahkamah, perkara a quo tetap merupakan perkara yang seharusnya ada pada wilayah pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Mengingat isu politik yang sangat kuat dalam perkara a quo, bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan itu harus dilakukan setelah Pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang- undang. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan Masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembbangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau (d) Lembaga Negara” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), 107 sehingga menurut hukum Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa para Pihak Terkait adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya Permohonan No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 17 April 2023 perihal pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa para Pihak Terkait mempunyai kepedulian terhadap pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Bahwa para Pihak Terkait memiliki hak konstitusional yang berkaitan langsung atas permohonan perka a quo, karena para Pihak Terkait merupakan Warga Negara Indonesia yang telah diberikan Hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang berbunyi “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin” Oleh karenanya Para Pihak Terkait memiliki Legal Standing dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 ada 5 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 108 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang; B. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON Tentang Dalil Yuridis Konstitusional 1. Bahwa dalil para Pemohon pada perkara a quo tidak jelas dan kabur serta merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pihak Terkait, hal tersebut dibuktikan dengan Posita Pemohon yang menyatakan Undang- undang No. 7/2017 Pasal 169 huruf (q) yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” telah bertentangan dengan: • Undang-undang Dasar Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” • Undang-undang Dasar Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” • Undang-undang Dasar Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Namun anehnya pada Petitum Perkara a quo, Pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk “menyatakan Bahwa materi pasal 169 109 huruf (q) …. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” …dst”. Dengan tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut membuktikan adanya ketidak jelasan dan kekaburan permohonan pemohon selain itu permohonan pemohon sama halnya dengan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membuat Warga Negara Indonesia dengan usia kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun terdiskriminasi dan dirugikan Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga permohonan pemohon dalam perkara a quo telah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3); 2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf (I) angka (2) pada pokoknya menyatakan: “Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam obyek permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama”. Selain itu, Pemohon perkara a quo pada huruf (I) angka (3), angka (4) dan angka (5) menyatakan Obyek Perkara a quo telah menimbulkan pembatasan yang tidak rasional, dan ketidakadilan yang intolerable. Berkaitan dalil Pemohon perkara a quo tersebut akan Para Pihak Terkait Tanggapi sebagaimana berikut: Bahwa Pemohon Perkara a quo menyatakan UU No. 7/2017 Pasal 169 Huruf (q) yang menyebutkan batas minimal usia 40 tahun merupakan suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable dikarenakan diskriminatif terhadap satu golongan umur tertentu. Namun hal tersebut bertentangan dengan petitum pemohon perkara a quo yang meminta batas minimal 40 (empat puluh) Tahun dirubah menjadi sekurang kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) Tahun. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon pada Perkara a quo itu sendiri jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dan 110 diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia yang berumur kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun; 3. Bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan obyek perkara a quo yaitu Undang-undang No. 7/2017 Pasal 169 Huruf (q) merupakan open legal policy yaitu kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Berdasarkan Dissenting Opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 disampaikan “bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable”; 4. Bahwa untuk mengetahui apakah objek perkara a quo melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable maka kita perlu mengevaluasi produk yang dihasilkan dari Undang-undang PEMILU tersebut. Undang- undang PEMILU ditetapkan pada Tahun 2017 dan kemudian dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menghasilkan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mencapai 79,2 %. Adapun survei ini digelar pada 26-30 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Responden dipilih menggunakan metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor 111 telepon secara acak. Survey tersebut dilakukan dengan margin of error survey diperkirakan sekitar 2,9 %. Sumber berita dari: https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/15115411/survei-indikator- kepuasan-publik-terhadap-kinerja-jokowi-79-persen-tertinggi Jika kita pahami dengan seksama apa yang menjadi permohonan a quo oleh pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dapat dimaknai tidak sejalan dan kontra produktif terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019/2024. Tentu ini menjadi hal yang aneh, disatu sisi Pemohon menyatakan diri “Tegak Lurus” dengan Presiden Joko Widodo namun disisi lain melalui permohonan a quo terkesan menyatakan kinerja Presiden Joko Widodo telah menimbulkan pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Lebih dari itu, permohonan pemohon pada perkara a quo juga dapat dimaknai bertentangan dengan kepuasan Publik atas kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pihak Terkait beranggapan obyek perkara a quo yang merupakan open legal policy bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan haruslah dikembalikan kepada Pembentuk Undang-undang untuk mengevaluasi, memperbaiki, maupun merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Tentang Dalil Sosiologis Politik 6. Bahwa para Pihak Terkait berkepentingan menjaga Marwah Majelis Hakim yaitu orang-orang pilihan yang disebut sebagai Negarawan serta institusi Mahkamah Konstitusi agar tetap berada pada garis konstitusional sebagaimana fungsi yang melekat pada mahkamah konstitusi yaitu Sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution) dan Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of the Cityzen’s Constitutional Right); 7. Bahwa adanya permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap pasal 8 112 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Pemohon telah menimbulkan berbagai tafsir yang sangat liar di kalangan publik yang salah satunya adalah bahwa permohonan a quo adalah bentuk ambisi Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin meloloskan anak kandungnya Mas Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Walikota Solo untuk dapat mengikuti pertarungan di kancah nasional sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. 8. Bahwa permohonan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon yang menghendaki Pasal 169 huruf (q) haruslah dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (Tahun) Tahun” telah disetujui dan dikuatkan oleh Partai Gerindra selaku Pihak Terkait yang dalam petitumnya menghendaki Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Padahal jika kita amati secara seksama permohonan Para Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) tersebut juga telah menimbulkan diskriminasi dan hilangnya hak konstitusional warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 (tiga puluh lima) Tahun. Jika kita amati perkembangan sosiologi dan politik di Indonesia hari ini, sedikit kami singgung adanya informasi permohonan judicial review oleh beberapa pihak yang menghendaki batas maksimal usia capres dan cawapres menjadi 70 (tujuh puluh) tahun, ada respon menarik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Bapak Habiburokhman yang geram atas permohonan tersebut. Dilansir melalui chanel youtube METRO TV beliau mengatakan “agak aneh menurut saya, gugatan kok petitumnya ingin membatasi hak orang, gugatan uji materi petitumnya bukan menuntut dipulihkannya hak konstitusional tetapi menuntut pembatasan hak konstitusional orang lain.” Menurut kami, menjadi aneh dan tidak konsisten jika kemudian dalam permohonan batas minimal usia capres dan cawapres dikehendaki sekurang- kurangnya 35 Tahun dianggap tidak membatasi hak konstitusional orang lain, sedangkan pembatasan usia maksimal capres dan cawapres 70 Tahun dianggap membatasi hak konstitusional orang lain. Untuk itulah kami sebagai Para Pihak Terkait dalam hal ini ingin menegaskan bahwa dalam politik kami mengharapkan Para elit Politik memberikan edukasi dan etika politik yang 113 baik. Agar jangan sampai terkesan politik sedang mempermainkan Hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Mengutip salah satu puisi yang berjudul “sajak pertemuan Mahasiswa” yang ditulis pada Tahun 1977 oleh WS. Rendra: Orang berkata: “Kami ada maksud baik.” Dan kita bertanya: “Maksud baik untuk siapa?” Ya. Ada yang jaya ada yang terhina Ada yang bersenjata, ada yang terluka Ada yang duduk, ada yang diduduki Ada yang berlimpah, ada yang terkuras Dan kita disini bertanya: “maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?” Dst … Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, tentu kami para Pihak Terkait tetap memiliki keyakinan bahwa Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon dan Partai Gerindra selaku Pihak Terkait adalah Partai yang senantiasa memberikan sumbangsih besar baik ide dan gagasan serta Tindakan nyata dalam Pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Bahwa status Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan suami dari Ibu Idayati yaitu adik Kandung dari Presiden Ir. H. Joko Widodo juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut. Sehingga mengesankan hubungan kekerabatan / kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo. Tentu kami Para Pihak Terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkaian Gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan marwah Presiden Ir. H. Joko Widodo, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Walikota Solo Mas Gibran Rakabumingraka. 10. Bahwa untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi dari permohonan a quo yang mengakibatkan dipermainkannya marwah Mahkamah Konstitusi, maka kami para Pihak Terkait berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon pada perkara 114 a quo untuk seluruhnya dan menyatakan perkara a quo adalah open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-undang. 11. Bahwa jikalaupun Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menganggap Permohonan perkara a quo adalah open legal policy yang layak dievaluasi, diperiksa dan dirubah untuk kemudian ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi maka seharusnya batas usia minimal yang ditentukan ialah usia 17 Tahun sebagaimana hak pilih mereka telah ditetapkan pada UU PEMILU, sehingga Putusan tersebut berimbang antara Hak Memilih dan Hak Dipilih (equality before the law). Disisi lain hal pokok yang seharusnya ditentukan ialah batas maksimal usia capres dan cawapres, karena jika batas usia minimal diatur maka seharusnya batas usia maksimal haruslah juga diatur. Penentuan batas usia maksimal pada persyaratan capres dan cawapres juga bertujuan untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki Kesehatan secara rohani dan jasmani, sehingga produktifitas dalam menjalankan kinerjanya dapat optimal; 12. Bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, “Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.” 13. Bahwa pada akhir dari keterangan para Pihak Terkait, kami berharap untuk kita dapat secara bersama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi agar tidak melampaui kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi baik oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon perkara a quo tidak beralasan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak; PETITUM Berdasarkan uraian yang telah para Pihak Terkait sampaikan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menerima permohonan para Pihak Terkait untuk seluruhnya; 115 2. Menolak permohonan Pemohon Register No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 17 April 2023 untuk seluruhnya; 3. Menyatakan obyek perkara a quo merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; 4. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait I; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait II; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait III; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang; 116 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 yang membuktikan bahwa Obyek perkara a quo merupakan open legal policy dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 yang membuktikan bahwa Obyek perkara a quo merupakan open legal policy dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa dalam sidang uji materil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana mengacu kepada Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang; 3. Bahwa pihak terkait sebagaimana dimaksud merupakan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan sebagaimana mengacu kepada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- undang; 117 4. Bahwa pihak terkait yang berkepentingan langsung berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang merupakan pihak yang hak/kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan sedangkan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang merupakan pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dengan mengajukan keterangannya sebagai ad informandum; B. Kedudukan Hukum, dan Kepentingan Para Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung. 1. Bahwa Pihak Terkait merupakan perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun para Pemohon merupakan Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilih yang telah dinyatakan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah terdaftar di laman https://cekdptonline.kpu.go.id/, maka Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan bebas untuk menentukan pilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji. 3. Bahwa Pihak Terkait yang merupakan Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilih yang telah dinyatakan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki kepentingan hukum Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023 Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai perkara a quo). 118 4. Bahwa objek permohonan dalam perkara a quo yaitu Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" 5. Bahwa kepentingan hukum Pihak Terkait sebagai pemilih merupakan hak konstitusional yang dijaminkan di dalam UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 6. Pihak Terkait menilai objek Permohonan perkara a quo berkaitan dengan hak konstitusional dan kedudukan Pihak Terkait sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Pihak Terkait beranggapan dengan telah ditetapkannya usia 40 tahun sebagai usia serendah-rendahnya calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu merupakan pilihan kebijakan hukum yang harus dihormati dikarenakan ditetapkan melalui Proses pembentukan UU sebagaimana ditentukan di dalam UUD 1945. Sedangkan perkara a quo yang mempersoalkan konstitusionalitas syarat usia paling rendah 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden jelas merugikan hak konstitusional Pihak Terkait sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa permohonan pemohon perkara a quo seolah-olah memindahkan proses pemindahan kebijakan hukum terbuka yang telah ditetapkan dalam pembentukan undang-undang menjadi dihadapan Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu sebagai negative legislator. Permohonan perkara a quo jelas berupaya mengingkari bahwa ada jaminan kepastian hukum mengenai syarat usia paling rendah 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun jelas 119 merugikan hak konstitusional pihak terkait untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima kedudukan para pemohon pihak terkait tidak langsung dalam perkara a quo sebagai keterangan ad informandum. C. Keterangan Pihak Terkait tidak Langsung 1. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Selain itu, Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu juga tidak melanggar asas persamaan derajat di depan hukum, serta hak warga negara untuk memilih maupun dipilih dan tidak bertentangan dengan original intent dari pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Ketatanegaraan. 2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intorable jelas memiliki kekaburan. Hal ini disebabkan Para Pemohon dalam permohonannya justru mengaburkan moralitas dan rasionalitas. Hal ini disebabkan para Pemohon yang hendak menurunkan syarat paling rendah 40 tahun menjadi 35 tahun di dasari argumentasi diskriminasi usia justru menabrak logika argumentasinya sendiri. Argumentasi memaknai bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu menciptakan diskriminasi usia, maka apabila diturunkan menjadi 35 justru malah melekatkan stereotip, diskriminasi, atau prasangka terhadap individu berdasarkan usianya. Disamping itu, ketika dihadapkan dengan aspek moralitas, maka penentuan usia paling rendah 40 tahun merupakan pilihan moral pembentuk undang-undang yang harusnya ditaati dan bukan dipersoalkan aspek konstitusionalitasnya. Hal ini disebabkan UUD 1945 sendiri tidak pernah menentukan batas usia minimum dalam pengisian jabatan lembaga negara. bahkan dalam Putusan Mahkamah No 15/PUU-V/2007 menyatakan: “Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di 120 bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang- undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” Sehingga berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 3. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu melanggar konvensi ketatanegaraan sebagaimana mencontohkan kepada pengangkatan Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia sebagai konvensi ketatanegaraan, maka jelas para pemohon tidak memahami apa itu konvensi ketatanegaraan. Menurut KC. Wheare Konvensi ketatanegaraan merupakan "a course of conduct may be persisted in over a long period of time and gradually attain first persuasive and then obligatory force" sehingga dimaknai sebagai suatu tindakan/praktik yang berjalan untuk jangka waktu yang lama, diterima secara bertahap, diterima secara persuasif, dan kemudian menjadi kewajiban yang mengikat. Sedangkan untuk memahami daya ikat dari konvensi ketatanegaraan Untuk dapat memahami daya ikat dan kepatuhan terhadap konvensi ini, maka dapat merujuk kepada A.V. Dicey yang mengatakan, "constitutional understandings are admittedly not laws; they are not (that is to say) rules which will be enforced by the courts" atau dapat dimaknai bahwa konvensi ketatanegaraan sebagai kaidah yang dianggap bukan hukum, melainkan pemahaman dan etika konstitusional, maka konvensi ketatanegaraan tidak memiliki kualifikasi kekuatan mengikat sebagaimana hukum dan tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. 4. Bahwa berdasarkan konstruksi pemahaman mengenai konvensi ketatanegaraan tersebut, maka ketika para Pemohon menautkan dengan pengangkatan Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia jelas merupakan kekeliruan paham mengenai apa itu konvensi ketatanegaraan. Komvensi ketatanegaraan harus berkaitan dengan perbuatan yang biasa dilakukan dan diterima namun tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Hal ini menjelaskan bahwa Para Pemohon mencoba menyamakan antara preseden dengan konvensi ketatanegaraan. Sehingga apabila pemohon justru memandang bahwa pengangkatan Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia maka 121 pelanggaran terhadapnya tidak dapat di ditegakkan melalui pengadilan. Di samping itu, Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu merupakan UU yang berlaku dan harus dipahami telah ada ketentuan hukum yang pasti dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 5. Bahwa dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dalil-dalil pembentukan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu dianggap tidak terlalu kuat. Berdasarkan dalil tersebut, Pihak terkait, memandang bahwa yang dipersoalkan pemohon bukan konstitusionalitas norma, melain para Pemohon sekedar tidak setuju dengan argumentasi pembentuk undang-undang dalam pembentukan Pasal a quo. Apabila demikian, maka forum pengujian materi di Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat. Tidak ada korelasi antara lemahnya argumentasi pembentuk undang-undang dengan konstitusionalitas norma yang telah ditetapkannya. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 6. Bahwa para Pemohon juga mendalilkan bahwa norma Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan usia menteri-menteri triumvirate yang mana tidak diatur usia minimalnya. Bahwa pihak terkait memandang bahwa Para Pemohon memiliki ketidaksempurnaan dalam membandingkan antara satu variable dengan variable lainnya. Presiden dan Wakil Presiden dengan Menteri memiliki fungsi yang berbeda. UUD 1945 telah menetapkan jabatan menteri merupakan pembantu Presiden dan Presiden berhak menentukan menteri- menterinya menurut Pasal 17 UUD 1945. Sehingga ketika membandingkan keduanya dan kewajiban adanya kesamaan usia diantara jelas tidak berkorelasi satu sama lain. Di samping itu, ketika menteri-menteri triumvirate menjabat sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 kedudukannya adalah pelaksana tugas kepresidenan secara kolektif kolegial dan bukan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 7. Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa banyak kepala daerah maupun menteri berusia muda yang potensial menjadi calon presiden republik indonesia. Bahkan berdasarkan argumentasi ini, para Pemohon mengatakan “tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia 122 calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia minimal 35 tahun sebagaimana tela diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun.” dalam halaman 30 (tiga puluh) poin ke 8 (delapan) dalam alasan-alasan permohonan para Pemohon. 8. Bahwa uraian argumentasi tersebut menegaskan kekaburan para Pemohon dalam mengkaitkan antara persoalan konstitusionalitas norma dengan persoalan pilihan kebijakan hukum (legal policy). Pilihan kebijakan hukum merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 UUD 1945 yang pada ayat (1) berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan pada ayat (2) berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” dan Pasal 20 UUD 1945 yang pada ayat (1) berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, pada ayat (2) berbunyi “Setiap rancangan undang- undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”, pada ayat (3) berbunyi “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”, pada ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, dan pada ayat (5) berbunyi “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Sehingga penentuan 40 dan bukan 35 seperti berbagai contoh negara diuraikan di beberapa negara bukan merupakan kewajiban untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti. Setiap negara berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya berhak menetapkan kebijakan hukum yang berlaku di negaranya termasuk mengenai sistem pemerintahan apa yang dianut, bagaimana modifikasinya hingga batas usia minimum penyelenggara negaranya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menggunakan perbandingan pilihan kebijakan hukum semakin menjelaskan bahwa Permohonan pemohon merupakan naskah aspirasi yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkannya. Sehingga 123 berdasarkan uraian yang demikian itu Pihak terkait memandang dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. D. Petitum Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pihak terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Pihak terkait tidak langsung memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak terkait tidak langsung dalam Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023; 2. Menyatakan seluruh atau sebagian keterangan pihak terkait beralasan hukum; 3. Menolak permohonan para Pemohon Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil‐adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rayhan Fiqi Fansuri; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultan Bagarsyah; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Rayhan Fiqi Fansuri. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah 124 pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4) Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5) Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah 125 Konstitusi No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur: Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah diberi wewenang oleh UUD 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pihak Terkait sehingga tercapai keadilan bagi Pihak Terkait, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD 1945 sejalan dengan dengan nilai-nilai konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang- Undang di bawah UUD 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak 126 multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pembuat Undang-Undang. 8) Bahwa objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 29/PUU- XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT 1) Kedudukan hukum Pihak Terkait adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 7171033010790001, beralamat di Lingkungan V RW 005 Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 2) Terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan bahwa para pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. 3) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang hak, kewenanganya dan/atau terpengaruh kepentingannya baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pokok permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) 127 huruf a, dan b, sehingga menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai pihak dalam pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; 4) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap pokok permohonan perkara a quo, yaitu pembatasan usia paling rendah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 Tahun. 5) Bahwa terkait dengan kepentingan langsung Pihak Terkait yang terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo adalah, saat ini Pihak Terkait berusia 42 Tahun, sebagaimana kelahiran tanggal 30 Oktober 1979, dan tentunya berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pihak Terkait sebagai putra bangsa Indonesia sudah berhak untuk dipilih menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dengan tidak mengesampingkan syarat lain dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t. 6) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan dalam perkara a quo, adalah berprofesi sebagai advokat yang menurut Pihak Terkait, kepentingannya secara tidak langsung terpengaruh oleh pokok perkara a quo. Halmana berdasarkan pasal Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yang menerangkan, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentu dalam hal ini sebagai seorang praktisi, maka pihak terkait, dalam perkara a quo, menilai bahwa permohonan para pemohon adalah sangat jauh dari persoalan konstitusionalitas norma dan adalah sangat keliru jika di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika dibiarkan saja akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pasal 26 Ayat (3), yang menerangkan, Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan 128 dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad inforandum. 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. DALAM POKOK PERKARA 1) Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo, dapat pihak terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga lebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya. Terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) sementara perspektif kedua berdasarkan usia fungsi (functional age). Secara umum pendekatan usia kronologis digunakan secara luas baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain lain. Pendekatan usia kronologis lebih banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan, terutama bagi penyelenggara negara. Sementara kelompok kedua melihat usia dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (functional age). Namun penerapan pendekatan ini masih dalam tahap konseptual artinya keberfungsian usia seseorang, dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan, karena harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang, karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. (Diambil dari, website dpr.go.id Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia hal 10- 11). 2) Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pokok dalam perkara a quo Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah benar dan tepat sebagaimana 129 telah diurakan diatas tentang definisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) dan secara historis sudah sesuai dengan tradisi berdemokrasi di yunani dengan melihat contoh pembatasan usia calon presiden. 3) Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materil substansi isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang a quo karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara permohonan para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah dan menurut konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada saat itu. 4) Bahwa lagi pula menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat open legal policy yang berproses melalui politik hukum antara pembuat Undang- Undang itu sendiri yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia. IV. PETITUM PIHAK TERKAIT Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 2. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Atau setidak-tidaknya 1. Menerima permohonan Pihak Terkait; 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum Pihak Terkait; 130 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menolak permohonan para Pemohon secara keseluruhan; 5. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oktavianus Rasubala; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), khususnya halaman untuk Pasal 169 dan penjelasan Pasal 169; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 131 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa menjadi pihak terkait dalam uji materil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” 5. Bahwa oleh karena pihak terkait adalah pihak dalam pengujian materiil undang- undang in casu 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 diatur kedudukan pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Sehingga dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR berkepentingan secara tidak langsung dengan pokok permohonan terkait batas usia capres dan cawapres. Yang dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam 132 Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah: a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b) Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c) Lembaga pemilihan luar negeri; dan d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia. e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Sehingga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR memilki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait. C. Pokok Permohonan Sebagai Pihak Terkait 1. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. 133 Jika para Pemohon dalam permohonannya bahwa pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu 134 politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 2. Bahwa menurut Pihak Terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non- Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta 135 merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. 3. Jika usia 35 tahun berlaku menjadi batas minimum usia capres cawapres, hal itu diberlakukkan pada tahun 2029 karena di tahun tersebut memiliki 136 waktu panjang untuk persiapan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri. Upaya untuk memastikan bahwa mereka yang berminat mencalonkan diri memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kompleksitas tugas kepemimpinan. Dengan memberikan waktu yang cukup bagi warga negara untuk mempersiapkan diri, harapannya adalah bahwa calon-calon yang potensial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam memimpin negara. Keputusan untuk menetapkan usia 35 tahun sebagai batas minimum usia capres dan cawapres pada tahun 2029 adalah langkah penting menuju pemimpin yang lebih matang, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi seiring waktu, negara memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berdasarkan kriteria usia semata, tetapi juga kualitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing, di bawah kepemimpinan yang teruji dan siap menghadapi dinamika global. Dan juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki landasan yang kokoh dalam pengalaman, kematangan, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab kepemimpinan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan Perubahan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir dapat dilakukan dengan lebih terencana dan dapat menghindari potensi kontroversi serta ketidakpastian yang mungkin muncul jika perubahan dilakukan di tengah proses pemilihan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan terkait perubahan batas usia setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir: • Konsultasi dan Dialog: Sebelum melakukan perubahan, pemerintah atau badan yang berwenang sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pakar hukum, ahli politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Konsultasi ini penting untuk mendapatkan masukan yang beragam dan menciptakan konsensus terkait perubahan tersebut. • Analisis Dampak: Perubahan batas usia harus diikuti dengan analisis dampak yang komprehensif terhadap perubahan tersebut terhadap 137 proses politik dan demokrasi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memahami implikasi dari perubahan tersebut terhadap calon, partai politik, pemilih, dan stabilitas politik. • Pemberitahuan Awal: Setelah perubahan batas usia diputuskan, pemberitahuan awal kepada seluruh pihak terkait harus dilakukan. Ini memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memahami perubahan tersebut dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan berikutnya. • Periode Transisi: Setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir, dapat diadakan periode transisi sebelum pemilihan berikutnya. Periode ini memberikan waktu bagi calon-calon yang mungkin sebelumnya tidak memenuhi persyaratan usia untuk mempersiapkan diri dan membangun dukungan serta visi yang lebih matang. • Transparansi dan Kepastian Hukum: Proses perubahan batas usia harus dilakukan secara transparan dan diikuti dengan regulasi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas perubahan aturan dan konsekuensinya. • Evaluasi Kebijakan: Setelah perubahan batas usia diimplementasikan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap dampak perubahan tersebut. Jika terdapat masalah atau ketidakseimbangan yang muncul akibat perubahan tersebut, langkah- langkah korektif dapat diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap adil dan demokratis. Perubahan batas usia calon presiden dan cawapres setelah tahapan pemilihan berakhir dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana untuk menghindari ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan. Penting untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa semua calon memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk ke dalam kompetisi pemilihan. D. Petitum Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 138 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini untuk pemilu 2024. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi UUD 1945 Pasal 6A; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q. [2.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terbukti merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berdasarkan: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-06) yang berbunyi: 139 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) (Bukti P-07a dan P-07b) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”) (Bukti P-08) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” e. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 2. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas maka MKRI berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Perkara Nomor 29. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Para Pemohon terbukti memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a dan P-07b) yang menyatakan: 140 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara”. yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a dan P-07b) disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 2. Pemohon I terbukti merupakan badan hukum publik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Parpol”) (Bukti P-09a dan P-09b) menyatakan bahwa: “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”. sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon I dalam Bukti P-01a, P-01b, dan P-01c. 3. Pemohon I terbukti memiliki susunan kepengurusan terakhir yang sah berdasarkan Bukti P-02a dan P-02b serta memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-09c) menegaskan bahwa: “Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.” sehingga Pemohon I dalam hal ini terbukti sah dan berwenang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I (Bukti P-01b) yang berbunyi: “Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai.” dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon I (Bukti P-01b) yang berbunyi: 141 “Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.” sebagaimana juga terbukti bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut berwenang mewakili Pemohon I diakui oleh MKRI berdasarkan putusan MKRI nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Januari 2019 (Bukti P-16), nomor 60/PUU- XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 (Bukti P-17), nomor 48/PUU-XIX/2021 tanggal 24 November 2021 (Bukti P-18), dan nomor 64/PUU-XX/2022 tanggal 31 Agustus 2022 (Bukti P-19). 4. Pemohon I terbukti merupakan badan hukum publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat, dalam demokrasi berfungsi sebagai perahu bagi masyarakat (demos) yang memiliki kekuasaan (kratos) atas negaranya dan menjaga tegaknya sistem demokrasi dan hukum di Indonesia, didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Parpol (Bukti P- 09b) yang menyatakan: “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. serta Pemohon I berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-05). 5. Merujuk pada Halaman 47 angka 3.8 Putusan MKRI nomor 35/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 (Bukti P-20), Pemohon I terbukti merupakan pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Objek Permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada MKRI dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian terhadap Objek Permohonan karena Pemohon I tidak pernah ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) atas pengesahan UU Pemilu. 142 6. Pemohon I terbukti memiliki kedudukan hukum dalam Perkara Nomor 29 berdasarkan hal-hal berikut: a. Pemohon I terbukti merupakan partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 (Bukti P-29) dan pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15 (Bukti P-62c). b. Dalam pemilu anggota DPR tahun 2019 Pemohon I terbukti memperoleh suara sah secara nasional sebanyak 2.650.361 (1,89%) (Bukti P-29) sehingga Pemohon I belum berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang mensyaratkan minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (Bukti P-04 dan P-70), namun Pemohon I memenuhi syarat untuk dapat bergabung sebagai bagian dari gabungan partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur bahwa: “Pasangan Calon [Presiden dan Wakil Presiden] diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” c. Dalam periode pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 yang dijadwalkan tanggal 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023 (Bukti P-62d), Pemohon I berencana untuk dapat mengusung calon presiden Republik Indonesia yang berusia 35-39 tahun, seperti misalnya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, namun terhalang oleh berlakunya Objek Permohonan. d. Pada saat mengajukan permohonan Perkara Nomor 29, Pemohon I berencana bergabung dalam koalisi besar yang digagas Jokowi (Bukti P-62b) di mana koalisi besar tersebut terdiri dari partai-partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 (Bukti P- 62c) yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP, dan PAN) dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra dan PKB) dengan perolehan suara sah nasional untuk perolehan kursi anggota DPR dalam pemilu tahun 2019 (Bukti P-62e) adalah: 143 sehingga Pemohon I memenuhi syarat sebagai bagian dari gabungan partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. e. Terbukti bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu sebelumnya juga pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang, berdasarkan Bukti P-63 dan Bukti P-64, dan dalam hal ada satu pemohon yang memiliki kedudukan hukum meskipun pemohon lainnya tidak memiliki kedudukan hukum maka MKRI berwenang mengadili permohonan sebagaimana ditegaskan MKRI dalam Poin 3.8 Putusan MKRI Nomor 117/PUU-XX/2022 (Bukti P-64). f. Terbukti bahwa Pemohon I sebagai pemilik hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-05) jo. Pasal 222 UU Pemilu (Bukti P-04 dan P-70), serta Putusan MKRI Nomor 52/PUU- XX/2022 (Bukti P-63) dan Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022 (Bukti P- 64) secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian akibat berlakunya Objek Permohonan karena Pemohon I kehilangan haknya untuk memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda atau pemimpin berusia di bawah 40 tahun yang akan menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. g. Sekitar bulan Februari 2022 sampai Oktober 2022, Pemohon I (PSI) mengadakan jajak pendapat terbuka untuk menyerap aspirasi rakyat Indonesia dalam mencari penerus Jokowi, melalui Rembuk Rakyat yang dapat diakses daring pada tautan https://rembukrakyat.psi.id/ (Bukti P-61), terdapat 9 (sembilan) pilihan nama calon presiden Republik Indonesia yang merupakan aspirasi rakyat Indonesia termasuk Emil Elestianto Dardak yang juga menjadi salah satu pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dan dalam pemilu 2024 Emil Elestianto Dardak nanti akan berusia 39 tahun. 144 h. Bahwa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 dijadwalkan tanggal 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023 (Bukti P-62d) sehingga aspirasi rakyat Indonesia yang diusung PSI melalui mekanisme Rembuk Rakyat tersebut masih memungkinkan terdapat perubahan (Bukti P-62a). 7. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terbukti memiliki kedudukan hukum dalam Perkara Nomor 29 berdasarkan hal-hal berikut: a. Pemilu tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dijadwalkan terselenggara tanggal 14 Februari 2024 (Bukti P62-d) sehingga di tanggal 14 Februari 2024: 1) Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1988 (Bukti P-03b) akan berumur 35 tahun; 2) Pemohon III yang lahir pada tanggal 25 April 1987 (Bukti P-03c) akan berumur 36 tahun; 3) Pemohon IV yang lahir pada tanggal 23 April 1984 (Bukti P-03d) akan berumur 39 tahun; dan 4) Pemohon V yang lahir pada tanggal 12 Juli 1986 (Bukti P-03e) akan berumur 37 tahun. b. Hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin UUD 1945, termasuk hak untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Republik Indonesia telah secara spesifik dan aktual, menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian akibat berlakunya Objek Permohonan, karena kehilangan haknya untuk dipilih maupun mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dikarenakan batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun karena Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang akan berumur di atas 35 tahun namun belum mencapai 40 tahun pada saat pemilu (termasuk pemilu presiden dan wakil presiden) tahun 2024 dilakukan. c. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena pembatasan syarat dalam Objek Permohonan, sehingga Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara aktual sudah dirugikan karena tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai 145 presiden atau wakil presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diberlakukan oleh Objek Permohonan. d. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 UU Pemilu meskipun perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia berdasarkan halaman 38-39 dan 46 Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021 (Bukti P-65) sehingga sudah selayaknya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Pasal 169 UU Pemilu. e. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terbukti merupakan perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang semuanya merupakan politisi aktif dari Partai Solidaritas Indonesia (Pemohon I) berusia antara 35- 39 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 atau pada tanggal pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 (Bukti P-03a s.d. P-03e), di mana salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu saat nanti adalah untuk dapat juga mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia sehingga bisa melayani bangsa dan negara Republik Indonesia. 8. Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” terbukti menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil akibat ketentuan yang bersifat diskriminatif tersebut karena adanya pembatasan umur minimal 40 (empat puluh) tahun tersebut sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon dihalang-halanginya secara sistematis pada pemilu tahun 2024, dan karenanya Objek Permohonan terbukti melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang diatur, dilindungi, dan dijamin oleh UUD 1945 (Bukti P-05) berdasarkan ketentuan: a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: 146 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 9. Bahwa setiap warga negara Indonesia terbukti berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak dengan mengacu pada: a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) (Bukti P-11); b. Pasal 25 huruf (b) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut “UU ICCPR”) (Bukti P-12); c. Halaman 35 Putusan MKRI nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 (Bukti P-21); dan d. Halaman 51 Putusan MKRI nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P-22): 10. Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas dan dengan merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 (Bukti P-10) yang mensyaratkan: a. “Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 147 e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Perkara Nomor 29 karena hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan UUD 1945 tersebut dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi sebagai akibat berlakunya Objek Permohonan, yang apabila permohonan Perkara Nomor 29 ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MKRI maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi kepada Para Pemohon, sebagaimana juga dikuatkan oleh DPR dalam Halaman 10 angka (4) dan (5) keterangan tertulisnya karena Objek Permohonan secara nyata telah menghalangi, membatasi, dan bahkan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. OBJEK PERMOHONAN JELAS-JELAS MELANGGAR MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE 1. Bahwa apabila Perkara Nomor 29 dianggap sebagai open legal policy maka MKRI dapat memutus perkara a quo karena Objek Permohonan inkonstitusional serta jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, dengan merujuk pada: a. Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 (Bukti P- 23) di mana MKRI menyatakan: “… Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable …” yang juga dijadikan rujukan pada Halaman 14 huruf (c) keterangan tertulis DPR RI dalam Ketiga Perkara. b. Halaman 16 huruf (a) keterangan tertulis DPR RI dalam Ketiga Perkara yang merujuk pada Putusan MKRI Nomor 22/PUU/XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945: “Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, 148 bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kebijakan pembentuk undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya”. c. Putusan MKRI Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dirujuk DPR pada Halaman 17 huruf (d) keterangan tertulisnya pada Ketiga Perkara, yaitu: “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detourmement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya) dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. 2. Objek Permohonan terbukti merupakan ketentuan yang diskriminatif, serta secara khusus/spesifik dan aktual merugikan Para Pemohon, karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sebagai berikut: a. Kebeketatanradaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk karena hal ini berhubungan erat dengan Objek Permohonan yang menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana dikutip dari Paragraf 3.15 halaman 25 Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020 (Bukti P-24) yang berbunyi: “Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama” 149 b. Keberlakuan Objek Permohonan jelas-jelas bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas yang justru membuat bibit-bibit diskriminasi dan mengakibatkan timbulnya perlakuan dan kesempatan yang tidak sama bagi warga negara Indonesia karena pada prinsipnya, negara Republik Indonesia dalam menentukan putra putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini (in casu presiden dan wakil presiden), seharusnya membuka pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya untuk dipilih dan merupakan hak bagi warga negara Indonesia untuk memilih mana yang menurut mereka paling tepat dalam memimpin negara ini. c. Diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang- kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan (Bukti P-66). 3. Objek Permohonan juga menimbulkan ketidakadilan yang intolerable karena: a. Objek Permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang sehingga rakyat Indonesia dipaksakan memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif tersebut di atas dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. b. Sebelumnya kedua undang-undang tentang pemilu, yaitu: - Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13); dan - Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-14); mengatur bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, sebelum akhirnya diubah oleh UU Pemilu, sehingga Objek Permohonan 150 justru menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi para pemimpin yang memiliki potensial untuk memimpin negara Republik Indonesia. II. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DI DEPAN HUKUM, SERTA HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH MAUPUN DIPILIH 1. Objek Permohonan terbukti inkonstitusional karena bertentangan dengan: a. Asas persamaan derajat di depan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05) yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dikuatkan oleh Poin III angka (4) keterangan tertulis Presiden Republik Indonesia atas Ketiga Perkara; serta b. Asas kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-05), sebagaimana dikuatkan oleh Poin III angka (5) keterangan tertulis Presiden Republik Indonesia atas Ketiga Perkara, yang juga bagian dari partisipasi dalam mendukung jalannya pemerintahan Republik Indonesia; yang seluruhnya merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, di mana terjadi perbedaan perlakuan dalam pencalonan berdasarkan umur dalam Objek Permohonan sehingga: (i) warga negara Indonesia berusia 35-39 tahun (yang di tahun 2022 berjumlah sekitar Rp 21,2 juta penduduk) termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, kehilangan hak konstitusinya untuk dapat dipilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden Republik Indonesia; dan (ii) Pemohon I kehilangan hak memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pemimpin berusia muda yang kompeten dan berusia di bawah 40 tahun. 2. Selain bertentangan dengan UUD 1945, Objek Permohonan juga terbukti bertentangan dengan: a. Pasal 25 huruf (b) ICCPR (Bukti P-12), yang mana Indonesia sudah meratifikasinya melalui UU ICCPR (Bukti P-12), dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk: 151 (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.” b. Pasal 43 ayat (1) UU HAM (Bukti P-11) menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 3. Selain itu, Objek Permohonan terbukti secara nyata melanggar 21,2 juta hak konstitusional warga negara Indonesia (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) untuk dipilih sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Bukti P-30) bahwa di tahun 2022 jumlah terbanyak penduduk Republik Indonesia di kategori usia 35-39 tahun, yaitu sejumlah Rp 21,2 juta penduduk, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Rentang Usia Jumlah Penduduk Republik Indonesia Tahun 2022 (dalam jutaan) Laki-Laki Perempuan Total 35 - 39 tahun 10.743,3 10.504,7 21.248,0 40 - 44 tahun 10.207,1 10.088,1 20 295,2 45 - 49 tahun 9.378,5 9.348,8 18.727,3 50 - 54 tahun 8.240,7 8.259,6 16 500,3 55 - 59 tahun 6.945,0 7.016,2 13.961,2 60 - 64 tahun 5.486,0 5.575,6 11.061,6 III. OBJEK PERMOHONAN TELAH BERTENTANGAN DENGAN ORIGINAL INTENT DARI PEMBENTUKAN UUD 1945 DAN KONVENSI KETATANEGARAAN 1. Objek Permohonan yang membatasi umur calon presiden dan calon wakil presiden di angka minimal 40 tahun terbukti merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, dengan melihat konvensi 152 ketatanegaraan maupun original intent pembentukan UUD 1945 tersebut, sebagai berikut: a. Penentuan umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tidak hanya harus melihat legislative intent dari pembentuk UU Pemilu, namun yang lebih penting lagi di sini adalah pembentuk UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu original intent dari pembentuk UUD 1945 itu sendiri. b. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menafsirkan konstitusi pun terbukti telah menempatkan original intent sebagai faktor utama dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi, hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1-2/PUU-XII/2014 (Bukti P-25) bahwa: "... Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 …" (vide Paragraf [3.20], Halaman 105-107, Putusan MKRI nomor 1-2/PUU- XII/2014 tanggal 13 Februari 2014) c. Penempatan original intent oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terbukti mendahului metode penafsiran tekstual dan gramatikal dalam putusannya nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut dapat pula ditafsirkan bahwa judicative intent dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah ingin menempatkan original intent lebih tinggi secara hierarki metode penafsirannya dibandingkan dengan penafsiran tekstual dan gramatikal. d. Untuk memahami maksud asli (original intent) dari pembentuk UUD 1945, dibuktikan dari Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Buku IV Jilid I Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan MKRI (Bukti P-28) yang dikutip sebagai berikut: i. Bahwa F-PDIP sebagaimana disampaikan oleh wakilnya yakni Soewarno (vide Bukti P-28 Halaman 159), menyatakan bahwa syarat calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, yang kutipannya dikutip sebagai berikut: “Pasal 6 kami juga berpendapat bahwa yang lama ini agak menimbulkan kontroversi yaitu Indonesia asli, kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut. … 153 Ayat (2): “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya tiga puluh lima tahun. Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya.” ii. Bahwa pada Rapat PAH I BP MPR ke-24, 1 Maret 2000 (vide Bukti P-28 Halaman 145) yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Dengar Pendapat dengan Walubi dan Parisada Hindu, Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 menjadi salah satu pembicaraan. Ida Bagus Gunadha dari Parisada Hindu yang diundang oleh PAH I mengusulkan agar Pasal 6 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 ayat (1): “Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.” 2. Konvensi ketatanegaraan terbukti mempunyai kedudukan yang sangat penting serta diterima dan dijalankan seperti halnya undang-undang, sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa konvensi ketatanegaraan termasuk nilai nilai konstitusi yang tetap dipatuhi, sebagai norma penyelaras dari UUD 1945. Kemudian bila dikaitkan pula dengan 4 (empat) alat ukur untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, antara lain: (i) naskah undang undang dasar yang resmi tertulis beserta; (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang undang tertentu peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; (iv) dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan- keharusan yang ideal dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara. Konvensi ketatanegaraan yang merupakan non-legal rules yang mengatur cara bagaimana legal rules diterapkan dalam praktik. Hubungan antara hukum dan konvensi ketatanegaraan sangat penting dan mempunyai karakteristik yang fundamental dan struktur ketatanegaraan. Bahkan, dalam penyelenggaraan negara konstitusional. Dapat dikatakan, tidak semua untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan sengketa konstitusional dalam praktek ketatanegaraan dengan hanya mengandalkan norma hukum yang tertulis saja. (Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta:2006, hal.8) 154 3. Selaras dengan pendapat di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terbukti pernah menggunakan Konvensi Ketatanegaraan sebagai pertimbangan dalam memutus, sebagaimana dimuat oleh dalam Putusan MKRI nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 (Bukti P-26) bahwa: "... Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum …" vide Paragraf [3.16.5], Halaman 186-187, Putusan MKRI nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009) 4. Bahwa konvensi ketatanegaraan kita pernah menunjukan fakta bahwa Indonesia pernah menyerahkan jabatan kepala pemerintahannya kepada Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia dan juga perdana menteri termuda di dunia saat itu (Bukti P-31). Walau pengangkatan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri Indonesia pada saat itu dilaksanakan pada saat Indonesia juga menganut sistem parlementer, namun peran perdana menteri dan peran presiden keduanya ialah memiliki peran menjadi kepala pemerintahan, sehingga Sutan Syahrir sudah memegang tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan tersebut ketika berusia di bawah 40 tahun. 5. Selain itu, DPR dalam Halaman 18 angka (5) keterangan tertulisnya atas Ketiga Perkara juga menyatakan bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara nasional maupun secara global. 6. Selaras dengan pernyataan DPR tersebut, Presiden dalam Poin III angka (7) keterangan tertulisnya atas Ketiga Perkara juga menyatakan bahwa: “... juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Bahwa tolak ukur batasan 155 usia, dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali.” IV. ORIGINAL INTENT DARI PEMBERLAKUAN SYARAT MINIMAL UMUR 40 TAHUN PADA UU PEMILU TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KUAT 1. Terbukti tidak ada urgensi untuk mengubah persyaratan umur mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, karena segala alasan untuk mengubah syarat minimal dari 35 jadi 40 tahun, tidak memiliki dasar sains, sosial, yuridis, atau aspirasi masyarakat yang kuat, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 tahun yang sudah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. 2. Sebagaimana dalam proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemilu dari tahun 2016-2017, sebelum tim panitia khusus mencapai persetujuan penggantian syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dari 35 jadi 40 tahun, terdapat beberapa fraksi yang mengemukakan tanggapannya atas persetujuan penggantian syarat tersebut di rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu pada pukul 10.00 WIB tanggal 23 Maret 2017 (Bukti P-66). a. Fraksi-PPP melalui Dr. H. Mz. Amirul Tamin, M.si mengusulkan syarat usia minimal pencalonan presiden adalah 40 tahun (Bukti P-66), dengan alasan sebagai berikut: “... mengusulkan usia 40 tahun, usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman-pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.” b. Para Pemohon menilai bahwa pemberian angka 40 sebagai syarat minimal yang dikemukakan oleh Fraksi-P. Gerindra tidak ada landasan yang dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penggantian ketentuan syarat minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang tadinya 35 tahun jadi 40 tahun. 156 Fraksi-P. Gerindra melalui. H. Ahmad Riza Patria mengusulkan syarat usia minimal pencalonan presiden adalah 40 tahun (Bukti P-66), dengan alasan sebagai berikut: “... saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu penetapan dari Pak Taufik kalau jabatan yang seperti Anggota Dewan itu kan bisa tokoh, bisa ulama, sebenarnya ilmunya hebatan dia, dia hafal al-quran Cuma pesantren Pak Menteri, SMA umpamanya begitu, yang S3, Profesor juga kalah sama orang yang hafal al-quran jadi bicara ilmu itu ukurannya bukan S1, S2 atau Profesor tapi kalau untuk jabatan profesi umpamanya begitu Direktur Bank, Rektor, masa Rektor S1 yang diajar S2 umpamanyakan begitu, itu beda dan inikan dulukan kita udah pengalaman Pak Harto SMA 32 tahun, Gusdur, Bu Mega terus siapa lagi nanti kan begitu. Jadi maksud saya karena ini jabatan ukurannya adalah keterpilihan kan itu Pak Menteri ukuran sebetulnya keterpilihan Pak Menteri bukan hebat-hebatan jabatan, pinter terbuka bukan juga pinter-pinteran, tapi keterpilihan dia mau Profesor nya 7 juga kalau enggak terpilih sebaliknya begitu kalau dia Cuma lulusan Pesantren umpamanya SMA, Aliyah, tapi dipilih ya jadi, lah betul Pesantren itu bisa lebih hebat dari Profesor wong dia hafal al-quran kira-kira itu saya.”. V. TELAH TERJADI INKONSISTENSI PENGATURAN USIA MINIMAL PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG- UNDANG PEMILU 1. Mengutip pendapat Lon Fuller dalam Teori Morality of Law bahwa terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang- undangan (Bukti P-27), yaitu: a. Harus adanya aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan oleh otoritas (penguasa/pemerintah); b. Peraturan-peraturan harus diumumkan atau dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh orang yang menjadi sasaran hukum; c. Peraturan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif); d. Peraturan harus disusun dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh rakyat; e. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal; f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan oleh orang yang terkena akibat hukum; 157 g. Peraturan tidak boleh sering berubah dan bersifat konstan sehingga memberikan kepastian hukum dan ketegasan; h. Harus ada konsistensi antara peraturan dengan pelaksanaan kenyataannya. 2. Objek Permohonan terbukti tidak menjaga konsistensi pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan dengan pengaturan yang sama dalam undang-undang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya yaitu Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-14) yang menyatakan: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;” dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13) yang menyatakan: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;” Bahwa terbukti kedua undang-undang tersebut menyatakan salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan pada Objek Permohonan, syarat umur tersebut telah diubah menjadi 40 (empat puluh) tahun. 3. Objek Permohonan terbukti telah melanggar asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-05) di mana hak mendapat kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap orang. Oleh karenanya pengaturan terkait umur minimal seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diatur secara konsisten demi memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia berupa kepastian hukum. 4. Bahwa selain itu, terbukti tiada urgensi untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 tahun yang sudah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia lainnya (sekitar 21,2 juta rakyat Indonesia) yang potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. 158 VI. BAHWA 35 TAHUN ADALAH USIA DEWASA YANG MENUNJUKKAN TAHAP MASA PRODUKTIF DAN TIDAK KORUPTIF 1. Bahwa usia di bawah 40 tahun, khususnya rentang usia 35-39 tahun, terbukti merupakan kategori umur yang menunjukan adanya sifat anti korupsi, yaitu: a. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2021 terbitan Badan Pusat Statistik, di mana Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5, yang mana semakin mendekati 5 berarti semakin baik, dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. Hal ini berarti bahwa mereka yang berumur dibawah 40 tahun memiliki kecenderungan korupsi yang lebih rendah ketimbang mereka yang memiliki rentang umur diatas 40 tahun (Bukti P-68). b. Dilihat dari segi produktivitas dan kecenderungan korupsi yang rendah oleh mereka yang berusia di bawah 40 tahun, sudah seharusnya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia. 2. Bahwa mereka yang berusia minimal 35 tahun hingga berusia minimal 40 tahun berada pada rentang kategori tingkat kedewasaan yang sama dan usia 35 adalah umur yang sudah masuk tahap kedewasaan, sebagai berikut: a. Usia 36-45 tahun terbukti merupakan kategori masa dewasa akhir berdasarkan kriteria Departemen Kesehatan RI (2009) (Bukti P-67d): b. Berdasarkan penelitian Aisah Indati dalam jurnalnya berjudul “Konsep Kearifan Pada Dewasa Awal, Tengah dan Akhir”, yang mengelompokkan usia 36-49 tahun sebagai kategori dewasa tengah (Bukti P-67e). c. Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan, umur 36-45 tahun adalah golongan masa dewasa akhir (Bukti P-67a dan Bukti P-67d). d. Berdasarkan American Psychology Association (APA) umur 35 adalah umur terakhir sebagai young adulthood (Bukti P-67f). e. Menurut Andrzej Klimczuk, umur 35-64 memasuki kategori middle adulthood. Secara psikologis, middle adulthood juga merupakan fase “becoming one’s own person” atau menjadi pribadi tersendiri yang berkarakteristik perjuangan yang berhasil (successfully striving). Tahap aspek psikologis developmental yang memiliki peran penting dalam masyarakat, beberapa di antaranya ialah (Bukti P-67g): - mengambil pekerjaan dan tanggung jawab sosial yang lebih; 159 - bekerja dengan tujuan untuk para generasi penerus; - mengembangkan pekerjaan profesional dan karir; - dst Selain kategori middle adulthood, umur 35 juga dapat dikategorikan sebagai usia di mana masa muda berakhir dan memasuki jenjang “middle age” (Bukti P-67c). 3. Bahwa umur 35 tahun dikategorikan sebagai umur yang mandiri produktif bekerja dengan tujuan untuk generasi penerus: a. Berdasarkan teori Levinson, mereka yang berumur 33-40 memasuki fase hidup settling down, di mana mereka lebih turun tangan untuk membangun komunitas dan berkomit lebih kepada karirnya. (Bukti 67h) b. Pemberlakuan usia minimal 35 tahun adalah sebagai awal mula masa dewasa akhir yang dijadikan syarat minimal untuk menjadi presiden dan wakil presiden karena umur tersebut adalah umur awal memasuki dewasa akhir dan keluarnya dari masa muda. 4. Bahwa sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” didefinisikan sebagai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. (Madian Wibowo, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang”, hal. 240 dan 244.) Termasuk juga bagi mereka yang berumur dewasa akhir berhak mendapatkan perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan. 5. Pemberlakuan umur 40 sebagai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden bersifat diskriminatif dan tidak memberi keadilan sosial terhadap mereka yang berumur dalam rentang dewasa terakhir, karena dalam kategori dewasa tengah, umur 36-39 tidak diberi hak yang sama dengan mereka yang berumur 40 ke atas. 6. Maka dari itu, untuk memastikan persyaratan umur minimal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia mengakomodir sifat anti-korupsi dan kedewasaan, serta tidak diskriminatif terhadap umur dewasa tengah, maka akan lebih tepat mensyaratkan umur dengan rentang middle adulthood sebagai usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden karena umur 35 adalah umur yang menunjukan adanya sifat anti korupsi, sudah masuk kedewasaan, mandiri, 160 bekerja dengan tujuan untuk generasi penerus, dan dikategorikan sebagai umur terakhir sebelum memasuki jenjang dewasa akhir. VIII. BAHWA JABATAN-JABATAN PEMERINTAHAN LAINNYA MEMILIKI SYARAT USIA DI BAWAH 40 TAHUN 1. Bahwa tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara lainnya. a. selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan oleh rakyat adalah gubernur, walikota/bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Jabatan-jabatan tersebut, memiliki beban kerja yang tidak kalah beratnya dengan jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dimana syarat minimal usia calon-calon tersebut dirangkum sebagai berikut: Jabatan Calon Usia Minimal Dasar Hukum Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti P-15a) dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Bukti P-15b) (selanjutnya disebut sebagai “UU Pilkada”) Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota 25 tahun Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada (Bukti P-15a) DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 21 tahun Pasal 240 ayat (1) huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70) 161 Jabatan Calon Usia Minimal Dasar Hukum DPD 21 tahun Pasal 182 huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04 dan Bukti P-70) 2. Bahwa dengan melihat beban kerja jabatan-jabatan lainnya di atas yang juga sama beratnya dengan beban kerja presiden maupun wakil presiden, maka terbukti tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara lainnya. VII. BAHWA JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA AKAN DIGANTIKAN OLEH TRIUMVIRATE YANG MANA TIDAK DIATUR USIA MINIMALNYA 1. Bahwa pelaksana tugas bagi kepresidenan seketika presiden dan wakil presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya adalah tiga menteri secara bersama-sama sehingga ada potensi di mana satu hingga ketiga menteri yang belum berusia 40 tahun melaksanakan tugas kepresidenan tersebut yang dipertegas dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-05) mengatur sebagai berikut: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama.” dan diperkuat dengan kutipan dari Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Poin 3 huruf (c), yang berbunyi: “menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” 162 2. Bahwa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada sekarang tidak mengatur terkait batas minimal usia calon menteri, dan nyatanya pun ada beberapa menteri yang pernah menjabat di bawah umur 40 tahun, di antaranya Soetan Sjahrir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum usia 40 tahun dengan rincian periode sebagai berikut (Bukti P-31a s.d. P-31d): Nama Tanggal Menjabat Jabatan Sutan Syahrir (Soetan Sjahrir) Lahir: 5 Maret 1909 Kabinet Sjahrir I: 14 November 1945 (36 tahun) sampai 12 Maret 1946 Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri (Bukti P-31b dan P-31d) Kabinet Sjahrir II: 12 Maret 1946 (37 tahun) sampai 2 Oktober 1946 Perdana Menteri (Bukti P- 31d) Kabinet Sjahrir III: 2 Oktober 1946 (37 tahun) sampai 3 Juli 1947 Perdana Menteri (Bukti P- 31d) Dengan demikian maka pemberlakuan Objek Permohonan akan berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mana Indonesia berpotensi memposisikan tiga menteri bersama-sama untuk melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden, namun tidak ada pengaturan terkait batas minimal usia menteri sehingga memungkinkan seorang Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan/atau Menteri Pertahanan yang belum berusia 40 tahun untuk menjabat sebagai pengganti sementara presiden dan wakil presiden. VIII.BAHWA BANYAK NEGARA TELAH MENGATUR USIA MINIMAL 35 TAHUN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 1. Bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan besar di Indonesia telah menunjukan bahwa secara historikal dan kultural. Kepemimpinan oleh anak muda merupakan sebuah kultur dalam 163 perkembangan kenegaraan Indonesia dimulai dari jaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Para Pemohon telah terlebih dahulu menguraikan sebagai berikut: a. Pendirian Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, dan organisasi kelompok muda serupa yang membawa semangat etnonasionalisme dan kedaerahan masing-masing dan terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes dan masih banyak lagi. b. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebuah kongres yang diselenggarakan di Jakarta oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa dari seluruh wilayah nusantara. c. Momen reformasi pada Mei 1998 di mana kritik keras dan demonstrasi kelompok intelektual muda dari berbagai wilayah Indonesia berhasil menggulingkan kepemimpinan rezim orde baru yang dinilai totaliter, bertangan besi, dan membungkam demokrasi. 2. Terbukti bahwa 45 dari total 104 negara, dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki syarat umur minimal 35 tahun, sehingga sudah sepantasnya persyaratan umur minimal untuk pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia diubah menjadi minimal 35 tahun seperti yang sudah diberlakukan dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. a. Negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun terdiri dari 45 negara sebagaimana dibuktikan pada Bukti P-43a s/d P-58ad b. Negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal 40 (empat puluh) tahun ke atas sebagaimana dibuktikan pada Bukti P-59a s/d P-59al c. Negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan/atau pencalonan presiden dan wakil presiden dengan usia minimal di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dibuktikan pada Bukti P-60a s/d P-60u Merujuk pada segi historikal, kultural, serta perbandingan negara yang telah dilakukan oleh para Pemohon, terlihat bahwa mayoritas negara-negara (45 dari 164 total 104 negara di atas) dengan presiden sebagai kepala pemerintah memiliki syarat umur minimal 35 tahun, sehingga sudah sepantasnya terhadap persyaratan umur minimal untuk pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia diubah menjadi minimal 35 tahun seperti yang sudah diberlakukan dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. IX. BAHWA BANYAK KEPALA DAERAH MAUPUN MENTERI BERUSIA MUDA YANG POTENSIAL MENJADI CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia minimal 35 tahun sebagaimana telah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun. a. Bahwa Kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seseorang lebih dapat terlihat dari pengalaman kepemimpinannya selama ini. sebagaimana diperkuat dalam Poin 5 Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berbunyi “Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara nasional maupun secara global.” b. Terbukti banyak pemimpin berusia muda yang berumur di bawah 40 tahun yang pernah ataupun saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut: No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 1 M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung 2014 - 2019 34 tahun (Bukti P-32) 2 Sutan Riska Tuanku Kerajaan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat 2015 – 2020 26 tahun (Bukti P-33a dan P-33b) 2021 – 2024 32 tahun (Bukti P-33a dan P-33c) 3 Emil Dardak Bupati Trenggalek 2016 – 2019 32 tahun (Bukti P-34a dan P-34-b) 165 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024 35 tahun (Bukti P-34b) 4 Sunarno/ Sunarna Bupati Klaten 2005 – 2010 32 tahun (Bukti P-35a, dan P-35b) 2010 – 2015 37 tahun 5 Saidi Mansyur Bupati Banjar 2021 – 2024 34 tahun (Bukti P-33a dan P-33d) Wakil Bupati Banjar 2016 – 2021 29 tahun 6 Aditya Halindra Faridzky Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 27 tahun (Bukti P-33a, P-33e, dan P-33h) Bupati Tuban, Jawa Timur 2021 – 2024 29 tahun 7 Muchammad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek 2016 – 2021 25 tahun (Bukti P-33a, P-33f, dan P- 33h) 8 Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo, Jawa Timur 2021 – 2024 30 tahun (Bukti P-33a, P-33g, dan P-33h) 9 Vandiko Timotius Gultom Bupati Samosir, Sumatera Utara 2021 – 2024 29 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 10 Dyah Hayuning Pratiwi Wakil Bupati Purbalingga, Jawa Tengah 2016-2018 29 tahun (Bukti P-33 a dan P-33i) Bupati Purbalingga, Jawa Tengah 2018 – 2021 31 tahun 2021-2024 34 tahun 11 Muhammad Yusran Lalogau Anggota DPRD Kabupaten Pangkep 2014-2018 22 tahun (Bukti P-33a dan P-33j) 166 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti Ketua DPRD Kabupaten Pangkep 2019-2020 27 tahun Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 2021 – 2024 29 tahun 12 Panca Wijaya Akbar Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan 2021 – 2024 30 tahun (Bukti P-33a dan P-33k) 13 Dico Mahtado Ganinduto Bupati Kendal, Jawa Tengah 2021 – 2024 31 tahun (Bukti P-33a dan P-33l) 14 Hanindito Himawan Pramana Bupati Kediri, Jawa Timur 2021 – 2024 29 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 15 Rezita Meylani Yopi Bupati Indragiri Hulu, Riau 2021 – 2024 27 tahun (Bukti P-33a dan P-33h) 16 Roby Kurniawan Wakil Bupati Bintan 2021-2024 28 tahun (Bukti P-33h) 17 Pilar Saga Ichsan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2021-2024 30 tahun (Bukti P-33h) 18 Bakhtiar Ahmad Sibarani Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2021-2024 37 tahun (Bukti P-33a) 19 Vema Gladies Merry Inkiriwang Bupati Poso, Sulawesi Tengah 2021-2024 38 tahun (Bukti P-33a) 20 Dendi Ramadona Bupati Pesawaran, Lampung 2021-2024 38 tahun (Bukti P-33a) 21 Franc Bernhard Tumanggor Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 167 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Menjabat Bukti 22 Asmin Laura Hafid Bupati Nunukan, Kalimantan Utara 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 23 Dedi Sunarya Usfa Yursa Bupati Melawi, Kalimantan Barat 2021-2024 37 tahun (Bukti P-33a) 24 Adnan Purichta Ichsan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan 2021-2024 35 tahun (Bukti P-33a) 25 Eisti’anah Bupati Demak, Jawa Tengah 2021-2024 36 tahun (Bukti P-33a) 26 Gibran Rakabuming Walikota Solo, Jawa Tengah 2020 – 2024 33 tahun (Bukti P-36) 2. Bahwa melihat realitas usia pemimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda rata- rata dibawah usia 35 tahun maka setidak-tidaknya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dapat diatur minimal berusia 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman yang cukup dari memimpin daerahnya sebagai bekal untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana tercantum dalam undang - undang sebelumnya. a. Merujuk pada data banyaknya kepala daerah dan menteri terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), dengan melihat kinerja-kinerja yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia b. Terbukanya peluang masyarakat yang berumur 35 sampai 39 tahun untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan presiden maupun wakil presiden yang tidak kompeten 3. Bahwa dalam sejarah Indonesia, jabatan menteri pernah diisi oleh golongan muda yang berusia di bawah 40 tahun, sebagai berikut: 168 No. Nama Jabatan Periode Usia Saat Dilantik Bukti 1 Sutan Syahrir Perdana Menteri 1945, 1946, 1947 36 tahun (Bukti P-31a) 2 Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama 1945, 1950, 1951 31 tahun (Bukti P-37) 3 Supeno Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda 1948 32 tahun (Bukti P-38) 4 Sumitro Djojohadikusumo Menteri Industri dan Perdagangan 1950 33 tahun (Bukti P-39) 5 Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019 - 2024 35 tahun (Bukti P-40) 6 Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga 2023-2024 32 tahun (Bukti P-69) Kompetensi seorang pemimpin tidak dapat diukur dari usia pemimpin tersebut. Sebagai contoh, Nadiem Makarim sebagai menteri berusia muda (35x tahun) berhasil mendapatkan beberapa penghargaan berikut bagi Kemendikbud hanya dalam satu tahun kepemimpinannya (Bukti P-41): a. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Kemendikbud mendapatkan apresiasi sebagai praktik baik penerapan e-katalog dan lokapasar dalam pengadaan barang jasa pada program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. b. Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) Kemendikbud mendapatkan penghargaan dalam acara METAEDU atas “Outstanding performance for promoting the development of the smart education industry and the cooperation of the international education”. 169 c. Kemendikbud berhasil menjadi juara dalam ajang Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) 2020 kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan BUMN untuk produk Rumah Belajar. d. Kemendikbud kembali meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP). e. Kemendikbud menjadi pemenang PR Indonesia Awards 2020 untuk kategori terpopuler di Media subkategori kementerian. Contoh lainnya, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat (Bukti P-42). Oleh karenanya, tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia minimal 35 tahun sebagaimana telah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun. D. PETITUM Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan a quo agar memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) 170 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.07 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa terkait status Pihak Terkait. Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Para Pihak dalam perkara PUU adalah: Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait”; Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 menyebutkan, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu, badan hukum publik atau badan hukum privat” 2. Bahwa karena di dalam hal ini Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang punya kepentingan langsung dengan pokok permohonan mengajukan diri sebagai salah satu pihak di dalam perkara pengujian UU, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, mendengar, dan memutus apa yang dimohonkan oleh Pihak Terkait 171 3. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, menurut Pihak Terkait, karena perkara ini adalah Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia terhadap UUD NRI 1945, sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pihak Terkait. Adapun perkara yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait masuk dalam permohonan pemohon adalah 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini. B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam aktivitasnya, Pihak Terkait berperan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pihak Terkait; 2. Bahwa tugas dan peranan Pihak Terkait dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pihak Terkait; 172 3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam mengajukan sebagai Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 4. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pihak Terkait telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang ilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; Asia-Pacific Journal of Election and Democracy; buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019; Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel; e. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; f. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu; g. dan usaha-usaha lain dalam bentuk advokasi yang berkaitan dengan isu- isu kepemiluan dan demokrasi. 5. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pihak Terkait merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan 173 hanya urusan Pihak Terkait. Oleh sebab itu, karena Pihak Terkait adalah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk salah satunya terkait dengan syarat menjadi peserta pemilu, dalam hal ini adalah syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kepedulian itu tercermin dari bentangan ktifitas yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait, jelas Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 6. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki kepedulian dan mandat untuk berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa permohonan a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait, karena permohonan pemohon meminta Mahkamah menurunkan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun; 8. Bahwa permohonan a quo akan berpotensi berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap kerangka hukum penyelenggaraan pemilu, karena coba menarik Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu norma hukum yang ada di dalam UU yang tidak ada isu konstitusionalnya, untuk dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, yakni pengaturan minimal usia Capres dan Cawapres. Apalagi permohonan itu dilakukan menjelang hari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan; 9. Bahwa upaya dari Pihak Terkait untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan konstitusional, sudah berkali-kali dilakukan oleh Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon, maupun sebagai Pihak Terkait. Beberapa diantaranya, Pihak Terkait adalah Pemohon di dalam Perkara No. 55/PUU-XVII/2019 yang kemudian menghadirkan Putusan MK terkait desain dan batasan-batasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak. Pihak Terkait juga adalah Pemohon di dalam perkara No. 80/PUU-XX/2022 yang kemudian memberikan Putusan penataan daerah pemilihan di dalam pemilu. Selain itu, 174 Pihak Terkait juga berperan sebagai pihak terkait di persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 114/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan sistem pemilu DPR dan DPRD; 10. Bahwa dengan adanya permohonan a quo yang akan berdampak serius terhadap penyelenggaraan pemilu, bahkan akan berpengaruh pada konfigurasi pencalonan presiden di Pemilu 2024, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berpijak pada prinsip kerangka hukum yang pasti, pihak terkait memiliki kepentingan langsung terhadap hal ini, sesuai dengan mandate organisasi Pihak terkait sebagaimana tercermin di dalam anggaran dasar organisasi pihak terkait; 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait jelas memiliki kepentingan langsung di dalam permohonan ini, dan dapat diterima sebagai pihak terkait untuk didengar keterangannya di dalam permohonan ini, mengajukan saksi dan/atau ahli di dalam permohonan ini; 12. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pihak Terkait adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya permohonan ini, jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Permohonan ini berpotensi berdampak pada terganggunya tahapan pemilu, karena berkeinginan mengubah syarat minimal usia Capres dan/atau Cawapres di tengah tahapan berjalan; 13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “… Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian …”; Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 14. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 15. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang 175 pengurus lainnya. Dalam permohonan sebagai Pihak terkait ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irma Lidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara; 16. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pihak Terkait di dalam permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memiliki kedudukan permohonan di dalam permohonan ini. C. Argumentasi Pemohon Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf. q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” adalah inkonstitusional. Dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terdapat beberapa alasan pemohon sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 169 huruf q. tentang syarat minimal usia capres dan cawapres mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi; 2. Ketentuan Pasal 169 huruf q. juga bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum dan hak warga negara untuk memilih dan dipilih, sehingga ada hak konstitusional 21,2 juta jiwa warga Indonesia yang berusia 35-39 tahun yang dilanggar menurut data pemohon; 3. Ketentuan Pasal 169 huruf q. bertentangan dengan maksud asli (original intent) para pembentuk UUD 1945, serta melupakan realitas historis Indonesia yang pernah memiliki Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang ketika menjabat masih berusia 36 tahun; 4. Ketentuan Pasal 169 huruf q. juga dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, yang terlihat dari risalah pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, secara ilmiah berdasarkan tafsir Pemohon, usia 35 tahun adalah usia dewasa yang menunjukkan tahap masa produktif dan tidak koruptif; 5. Ketentuan Pasal 169 huruf q. dianggap tidak relevan karena bila Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan lagi kewajibannya, akan digantikan oleh triumvirate (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) yang tidak diatur syarat usianya; 176 6. Ketentuan Pasal 169 huruf q. dianggap tidak menangkap realitas bahwa ada banyak negara yang telah memberikan minimal 35 tahun sebagai syarat usia presiden dan wakil presiden di negara tersebut, serta ada banyak kepala daerah dan Menteri yang berusia di bawah 40 Tahun yang berpotensi menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia D. Argumentasi Pihak Terkait 1. Dibatalkannya Revisi UU Pemilu Sebelum Tahapan Pemilu 2024 Dimulai I. Bahwa hampir seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu, mulai dari peserta pemilu, pemerintah (melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tahun 2019), penyelenggara pemilu, kelompok masyarakat sipil, merasa perlu adanya perbaikan kerangka hukum pemilu, sebagai evaluasi dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Badan Keahlian DPR dan Komisi II bahkan telah menyusun rancangan UU Pemilu. II. Bahwa revisi UU Pemilu dibatalkan dengan ditariknya rancangan UU pemilu dari Prolegnas Prioritas, sehingga pilihan politik pembentuk undang-undang adalah tetap menggunakan UU Pemilu existing sebagai kerangka hukum Pemilu 2024 mendatang. Sayangnya, ketika ditengah tahapan Pemilu 2024 muncul keinginan, bahkan secara implisit juga diinginkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengubah banyak hal, mulai dari sistem pemilu yang pada akhirnya sudah ditolak oleh MK, dan sekarang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang akan memunculkan ketidakpastian terhadap kerangka hukum pemilu. Selain itu syarat usia ini juga secara mutatis mutandis adalah pilihan politik pembentuk UU untuk diterapkan pada pemilu 2024, ketika membatalkan pembahasan revisi UU pemilu 2. Original Intent Mengenai Persyaratan Capres dan Cawapres Dalam UUD 1945 I. Bahwa pemohon mengutip pandangan dari dua perwakilan dalam risalah pembahasan UUD 1945 yang berkaitan dengan pembahasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pertama, dari Soewarno dari F-PDIP “… kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut … ayat (2): calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun. Bukan empat puluh tahun, sekurang-kurangnya”. 177 Pemohon juga mengutip pendapat perwakilan Parisada Hindu, Ida Bagus Gunadha, pada Rapat PAH I BP MPR ke-24, yang mengusulkan, “Pasal 6 ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun ….”. II. Bahwa selain dua tokoh yang dikutip Pemohon, terdapat beberapa perwakilan lainnya yang mengusulkan syarat minimal usia presiden dan wakil presiden dalam pembahasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasan sebetulnya lebih terfokus pada diskursus persyaratan kewarganegaraan presiden dan wakil presiden. Walaupun begitu perdebatan mengenai batas minimal usia tetap masuk dalam pembahasan. Sebagai contoh Irma Alamsyah yang mengusulkan usia minimum 40 tahun dan maksimum 65 tahun untuk presiden dan wakil presiden. Selain itu terdapat pula usulan dari F-PBB yang diwakilkan Hamdan Zoelva, yang menyatakan, “yang pertama kami ajukan syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun sama yang disampaikan oleh F-UG, kira-kira pada saat itu sudah sangat matang sebagaimana Nabi Muhammad juga diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun”. F-UG melalui juru bicaranya, Soedijarto, juga menyepakati usulan batas minimal usia 40 tahun dengan menjelaskan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden adalah seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir tidak pernah menjadi warganegara lain atas kehendak sendiri, sehat mental fisik, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan tidak pernah dihukum dengan pidana kecuali pidana politik”. Selain beberapa tokoh tersebut, terdapat beberapa peserta sidang yang juga mengusulkan batas usia tertentu yang beragam sebagai syarat presiden dan wakil presiden. III. Bahwa dalam konteks original intent pun akhirnya disepakati Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi “calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2), berbunyi, “syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang- 178 undang”. Dari bunyi ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan UUD 1945 menghendaki pengaturan syarat lainnya berada di undang- undang, termasuk syarat usia yang sebetulnya telah dibahas dalam rapat pembahasan amandemen UUD 1945. Karenanya, dalil pemohon tentang original intent juga tidak beralasan menurut hukum 3. Menghadirkan Syarat Ketat Bagi Elected Official Khususnya Syarat Minimal Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden I. Bahwa batasan usia minimal atau maksimal bagi seorang politisi sebenarnya tidak selalu merupakan suatu peraturan yang ketat, karena kompetensi politik seorang politisi sering kali diukur dari pengalaman politik yang tercermin melalui resume yang dimilikinya. Setiap negara menerapkan usia yang berbeda dalam hal batasan usia ini karena hingga saat ini belum ada bukti ilmiah mengenai pengaruh usia terhadap kemampuan politik. Dalam dunia kesehatan mungkin terdapat permasalahan mengenai hubungan antara usia dan kebugaran, namun kemampuan politik dan kemampuan mental tidak bisa disamakan dengan kebugaran jasmani; II. Bahwa pasal a quo semata menjalankan amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan amanat kepada undang-undang untuk mengatur syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden lebih lanjut. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, juga mengatur bahwa hak dan kewajiban setiap orang memiliki pembatasan yang diletakkan di level undang-undang, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain III. Bahwa selain itu, syarat yang ketat harus diterapkan pada pencalonan pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected official). Mahkamah bahkan telah beberapa kali mengajukan logika syarat bagi elected official, yang salah satunya berada pada Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah pada UU Pilkada; IV. Bahwa pertanyaan mengenai usia berapa seseorang dapat menjadi presiden atau wakil presiden bukanlah pertanyaan yang sah, apalagi konstitusional. Jika pengambil kebijakan ingin mewujudkan kesatuan hak, maka usia minimum untuk memilih sama dengan usia minimum untuk memilih. Namun pada kenyataannya, hal tersebut bukanlah model yang 179 built-in, karena terdapat asumsi mengenai belum matangnya budaya politik di Indonesia dan bahwa budaya feodal dapat menenggelamkan garis politik dalam sejarah keluarga dan gelar pejabat tinggi. Usia juga dijadikan filter untuk mencegah orang yang tidak berpengalaman menjadi politisi. V. Bahwa mengingat hal ini, perdebatan mengenai usia minimum untuk dipilih harus berlanjut di ranah politik, bukan ranah konstitusional. Harapannya, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kematangan politik, hal ini dapat dikontekstualisasikan dalam undang- undang. Sementara itu, jika Mahkamah memutuskan, fleksibilitas ini akan hilang karena batasan usia akan menjadi masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah dengan kemungkinan besar adanya inkonsistensi logis. Pertentangan ini telah dikemukakan dalam permohonan yang menurut saya apabila disetujui Mahkamah akan membuka jalan bagi pertentangan dalam putusan Mahkamah. Pemohon mengajukan argumentasi lanjutan mengenai ketidakadilan dan diskriminasi. Jika asumsi utamanya adalah batasan usia tersebut mendiskriminasi sebagian warga negara Indonesia yang berada di bawah batas usia minimum (40 tahun), maka kesimpulannya adalah menghilangkan batasan usia tersebut sepenuhnya, bukan menguranginya. Sebab, jika batas usia diturunkan maka diskriminasi juga akan terjadi, namun kali ini pada masyarakat yang berusia di bawah 35 tahun. 4. Konstitusionalitas Syarat Teknis Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum I. Bahwa Mahkamah sudah membangun argumentasi yang sama dengan sangat baik di dalam tujuh Putusannya untuk melihat syarat usia dalam konteks pencalonan di pemilihan umum dan syarat lain yang berkaitan dengan pejabat publik. (a) Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah; (b) Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK; (c) Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi; (d) Putusan 180 nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim ad-hoc pada pengadilan yang berbeda-beda; (e) Putusan nomor 7/PUU-XI/2013 tentang usia hakim MK; (f) Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa dan (g) Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota.Dari tujuh putusan di atas saja, sebagaimana keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait di dalam persidangan terlihat jelas bahwa sikap Mahkamah konsisten mengenai batasan usia untuk jabatan tertentu, yang ditetapkan dalam konteks kebijakan hukum terbuka. Kasus saat ini sangat jelas terlihat pada batasan usia untuk posisi khusus ini. II. Bahwa sikap mahkamah berkaitan dengan uji konstitusionalitas ketentuan tentang syarat minimal usia pejabat publik. Terdapat beberapa putusan yang menggambarkan hal tersebut. Misalnya dalam Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah. dalam Putusan ini, Mahkamah menilai UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penntuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Kemudian Putusan MK No.37/PUU- VIII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam Perkara tersebut, Mahkamah juga memiliki pendapat yang sama dengan putusan sebelumnya. Mahkamah berpandangan bahwa UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. III. Bahwa selanjutnya pada Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun. Berkaitan dengan dalil tersebut, Mahkamah 181 menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas, sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Kemudian dalam Putusan MK No. 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah mengutip Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh UUD 1945. Oleh karenanya, MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan usia mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk mengisi suatu jabatan. Terakhir Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil bupati/Walikota. Dalam Putusan a quo, Mahkamah kembali mengutip Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang juga mneguji syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa UUD 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-jabatan publik sehingga dapat dianggap bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal IV. Bahwa berdasarkan perbandingan beberapa Putusan tersebut, Mahkamah dalam menilai batas usia, memandang tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional dalam tiap dalil terkait batas usia minimum, sebab UUD 1945 sendiri tidak mengatur usia tertentu dalam pengisian jabatan publik. Karenanya, syarat usia yang diaplikasikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dilihat pula sebagai syarat yangdiberikan untuk jabatan publik, sama seperti syarat-syarat sebelumnya yang diuji dalam putusan-putusan yang dipaparkan sebelumnya. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan Pasal a quo dan berusaha menarik Mahkamah untuk menyatakan dan menetapkan suatu norma hukum yang ada di dalam UU yang tidak ada isu konsitusionalnya. 182 5. Batasan Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tidak Melanggar Moralitas, Rasionalitas dan Ketidakadilan Yang Intolerable I. Bahwa dalil diskriminatif yang dikemukakan pemohon dalam perkara tersebut nyatanya tidak dapat dianggap diskriminatif berdasarkan Pasal 27 ayat (1) (semua warga negara mempunyai persamaan pendapat di hadapan hukum dan pemerintah serta wajib menaati hukum dan pemerintah). tanpa pengecualian), Pasal 28D ayat (1) (setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum), dan Pasal 28D ayat (3) undang-undang UUD 1945 (semua warga negara mempunyai hak yang sama). peluang di pemerintahan). Memang benar, beberapa pembatasan dalam konteks hak politik mungkin bersifat normatif.; II. Bahwa Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa hak politik dalam kerangka hak asasi manusia adalah “hak yang dapat dilanggar” dan dapat dibatasi dalam 9 cara dan syarat, seperti (1) harus diatur dengan undang-undang, (2) harus wajar, (3) untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, (4) untuk melindungi kesehatan masyarakat, (5) untuk melindungi moral masyarakat, (6) untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, (7) menjamin konsistensi dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan, (8) Penting untuk masyarakat demokratis, dan (9) untuk keselamatan public; III. Bahwa sejalan dengan hal ini, Mahkamah juga sudah menyatakan mengenai syarat-syarat yang terkait dengan kepemiluan adalah peran rule of law dalam demokrasi: “… hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu “siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan 183 sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.; IV. Bahwa oleh karenanya, menjadi penting untuk melihat bagaimana kualifikasi kandidat sebelum dikontestasikan melalui pemilihan langsung. Hal ini berguna sebagai penjaga rel demokrasi agar tidak jatuh dalam jebakan oklokrasi atau pemerintahan masa dan populisme semata. Persyaratan juga penting dihadirkan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama Bahwa berdasarkan seluruh uraian kesimpulan Pihak Terkait diatas, Batasan usia yang disyaratkan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden jelas bukan persoalan konstitusi. Sekalipun telah disidangkan oleh Pengadilan dengan beberapa pengecualian, perkara sebagaimana adanya masih merupakan perkara yang seharusnya ada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Kami sangat engharapkan Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka. Hal Ini mengingat tingginya kepentingan politik dalam Pasal a quo, jika memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan tersebut harus dilakukan setelah pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang. E. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi dan kesimpulan yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam perkara 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 184 [2.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) beserta keterangan tertulis ahli bernama Otong Rosadi yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. A. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Jika para pemohon dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dalam permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 185 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 186 2. Bahwa menurut pihak terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non-Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai 187 kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. B. KETERANGAN AHLI Dr. Otong Rosadi, SH., MHum. 1. Pengisian Jabatan Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Logemann menyebutkan tujuh objek kajian atau fokus kajian Hukum Tata Negara, yaitu: (1) Jabatan apa yang terdapat dalam sususunan negara? (2) Siapa yang mengadakan jabatan? (3) Bagaimana cara pengisian jabatan? (4) Apa tugas jabatan? (5) Apa wewenang jabatan? (6) Hubungan antar jabatan, dan (7) Batas dari tugas organisasi negara. Saya dalam buku ‘Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks” (2015:10) memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan 188 antar organisasi negara, dan hubungan antar negara dengan penduduk dan warga negaranya. Relevan dengan pandangan saya ini maka Undang-undang Dasar memuat materi muatan yang mengatur diantaranya organisasi negara atau ‘lembaga-lembaga negara’ yang ‘bersifat fundamental’. Demikian halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka pengisian jabatan-jabatan lembaga negara yang diatur mengatur secara umum saja. Karena demikianlah memang harusnya Konstitusi mengatur. Saya dapat menyebutkan beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur norma mekanisme dan prosedur pengisian jabatan itu, diantaranya: a. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 memuat norma konstitusi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” b. Pasal 6 ayat (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. c. Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pasal 20A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. d. Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 22C ayat (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D ayat (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang- undang. e. Pasal 24A ayat (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24A ayat (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan 189 peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dalam pada itu diatur juga norma Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. f. Pasal 24C ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Pasal 24 ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang. g. Pasal 23F ayat (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23F ayat (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. h. Pasal 24B ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24B ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. i. Mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Bank Sentral diatur dalam Undang- undang Bank Sentral atas amanah Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. UUD 1945, hanya mengatur norma-norma yang bersifat konstitutif saja. Sepakat dengan banyak penulis yang menyebutkan bahwa materi muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi meliputi prinsip-prinsip dasar bernegara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental, dan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dan lain sebagainya yang juga bersifat fundamental. Berkaitan dengan ini Roscoe J Tresolinni dan Martin D. Shafiro (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi 1987: 50 lihat juga Otong Rosadi, 2015: 57), dalam bukunya yang berjudul “American Constitutional Law”, menyebutkan bahwa konstitusi Amerika Serikat terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: 190 1. It establishes the frame organisasi structure of government 2. It delegates organisasi assigns the powers to the government 3. It restrins the exercise the these powers by governmental offcials in order that certain individual rihgts can be preserved. Bersepakat dengan pandangan umum para ahli di atas, maka Undang- Undang Dasar 1945 sudah tepat hanya mengatur substansi norma yang merupakan materi muatan konstitusi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental (MPR, DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota BPK, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial termasuk pengisian jabatan Menteri, Kepala Daerah, DPRD, serta Pimpinan Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan pelimpahan perundang-undangan kepada pembentuk “undang- undang” termasuk tentu saja yang berkaitan dengan persyaratan pengisian jabatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa pangaturan mengenai mekanisme, tata cara, dan persyaratan pengisian jabatan (pimpinan dan anggota) termasuk Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 tegas mengatur norma: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Selaras dengan Checks and Balances System di Indonesia UUD 1945 tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan (separation of powers). Namun demikian format lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pemisahan kekuasaan - trias politica. Dalam UUD 1945 dengan jelas disebutkan tentang kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fungsi dan wewenangnya. Dalam UUD 1945 juga ditemukan alat kelengkapan Negara yang lain di luar dari ketiga lembaga yang disebutkan di atas, seperti lembaga eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah merubah pola supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi hukum (konstitusi). MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Boleh jadi 191 konsep klasik trias politica mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi, pasca amanademen UUD 1945 namun baik UUD 1945 osali maupun setelah empat kali diubah, maka pembagian kekuasaan tetap memberikan pengaruh yang kuat. Pemberian kewenangan konstitutif kepada lembaga pembentuk undang- undang yakni DPR dan Presiden (termasuk DPD), kekuasaan pemerintahan kepada Presiden dan para pembantunya (baik di tingkat pemerintahan pusat dan di daerah) serta adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pengaruh yang kuat konsep trias politika ini. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bentuk checks and balances system dalam penataan sistem hukum nasional. Kepada Mahkamah Konstitusi diberi wewenang pengawasan (review) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi. Mengenai hal ini almarhum M. Fajrul Falaakh menyebut sebagai sebagai constitutional review, artinya produk-produk dan perbuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini lah maka MK layak disebut sebagai “the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution”, atau sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kembali kepada mekanisme saling periksa (awasi) dan saling ingatkan (seimbang) atau check and balances system. Maka Maklamah Konstitusi harus menempatkan pada posisinya sebagai pengawas/check (review) terhadap undang-undang sebagai produk dan pembuat undang-undang (Legislator). Pada catatan pertama, sudah menyebutkan bahwa Secara konsisten norma- norma dalam UUD 1945 memberikan delegasi perundang-undangan kepada (pembentuk) undang-undang, materi muatan apa saja yang merupakan materi muatan Undang-Undang, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 192 undang. Sesuatu yang kemudian kita mengenalnya dalam konstitusionalisme Indonesia dewasa ini, sebagai open legal policy. Open Legal Policy, adalah kebijakan hukum terbuka. Dalam sistem hukum nasional. Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan dari pembentuk undang-undang (legislator) dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang- undangan. Makna kata “terbuka” dalam istilah “kebijakan hukum terbuka” diartikan sebagai suatu kebebasan atau tepatnya kemandirian (kemerdekaan) bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (baca: pembentukan hukum). Open legal policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka dan pembentuk undang-undang (UU/PERPU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh Undang-Undang. Kebijakan hukum (terbuka) ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU- III/2005. Perkara Nomor 10/PUU-III/2005 ini menguji ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur: “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Ketentuan ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal: a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. c. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 193 Mahkamah Konstitusi mengambil Putusan Menolak. Dan salah satu pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Konsistensi Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan ‘alasan’ sebagian atau seluruh norma yang dimuat dalam Undang-Undang sebagai ‘open legal policy’ dari Pembentuk Undang-undang ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Selaras dengan checks and balances system yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan catatan kedua inilah maka ‘Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Harus juga berpandangan bahwa norma “Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” merupakan kewenangan pengaturan (penormaan) dari Pembentuk Undang-undang dalam bentuk Undang-undang (open legal policy). Bukan merupakan kewenangan perumusan norma konstitusi atau bukan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengkategorikan norma konstitusi atau dapat diuji oleh norma konstitusi. Hal ini tentu sesuai dengan metode penalaran yang merujuk pada Pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Putusan Perkara Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang pada intinya: “kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak 194 menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan” Juga dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 MK berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 3. MK Harus Menegaskan Kepentingan Konstitusional-nya Mahkamah Konstitusi haruslah terus menjadi pengawal konstitusi (The Guardain of The Constitustion). Sebagai pengawal konstitusi dan ideologi negara, maka MK haruslah mampu terus melihat kebutuhan hukum masyarakat dengan menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (living of the constitution). Pada saat mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi wajib menggali ‘nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat’. Benar sekarang ini kita sedang menyongsong helat politik Pemilu Serentak 2024. Pemilihan Umum 2024 momentum sangat penting yang menyita semua kita, berdasarkan pada amanah UUD 1945, melaksanakan juga Putusan MKRI terkait Pemilu Serentak, menunaikan perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, yang merupakan perintah dari Pasal 167 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyusun tahapan dan jadwal Pemilu, kemudian dipertengahan jalan (tahapan sedang berlangsung) muncul gagasan, harapan, hasrat dari Warga Negara dan 195 Partai Politik untuk mengubah norma ‘persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden’. Sebagai pengejawantahan hak warga negara, permohonan uji ‘norma persyaratan usia calon usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden ini, boleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ekspresi berkonstitusi Indonesia. Namun demikian ahli, berpendapat momentum pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” yang dilakukan pada saat tahapan sedang dijalankan tidak hanya kurang tepat namun berpotensi mengganggu tahapan, atau sekurang-kurangnya cukup membuat ‘wacana usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden’ menyita perhatian warga bangsa. Meski Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai Kamis, 19 Oktober 2023 hingga Sabtu 25 November 2023. Namun perubahan yang mendadak akan ‘merepotkan’ Penyelenggara Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dari berbagai media beberapa hari terakhir ini (akhir Agustus dan awal September), KPU RI tengah melakukan FGD perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pecalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait tentu relevan juga menyampaikan beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat jika harus dilakukan sekarang. Pada saat tahapan sudah berjalan. Hal ini paling tidak bertentangan dengan prinsip kepastian, konsistensi, manfaat, dan stabilitas. Pertama, Perubahan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada masa tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian proses pemilihan. Memang benar tahap pencalonan baru akan dimulai 19 September 2023, namun para bakal -calon yang telah memulai sosialisasi, silaturahmi, ‘meminang atau dipinang’ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terkait dengan nitanya untuk pencapresan dan pencalonan wakil presiden yang telah memenuhi syarat jauh-jauh hari sebelumnya akan sangat dirugikan dengan perubahan di tengah tahapan ini. Kedua, Prinsip-prinsip demokrasi wajib mendepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses 196 pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan tidak hanya menggangu proses, merusak ketaatan pada hukum dan tidak menunjukkan ‘kesan’ bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang seharusnya adil dan setara (fairness). Ketiga, Kemanfaatan pengaruh terhadap hasil perubahan batas usia. Capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika potensi pemilu yang potensial tidak demokratis. Ketidaknetralan. Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu. Ada motif tujuan tertentu dibalik ini. Ini tentu melanggar asas manfaat dalam pembentukan undang-undang Keempat, stabilitas dan kredibilitas. Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi dan proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum. Terhadap seluruh dan bagian-bagian dari keseluruhan dalil terkait ini yang disampaikan oleh Pihak Terkait, saya bersepakat. Potensi mengganggu tahapan yang ahli maksudkan adalah ketika Mahkamah juga dihadapkan pada ‘pandangan masyarakat awam’ yang mengkhawatirkan MK terjebak pada ‘panggung politik’ sesaat. Pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” hanya untuk mengakomodir rencana pencalonan atau dicalonkanya ‘seseorang atau beberapa orang yang belum berusia 40 tahun’ oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, saja. MKRI harus menegaskan dengan menolak Permohonan ini sebagai meneguhkan kembali ‘kepentingan MK menjaga UUD 1945’ terus menjadi pengawal konstitusi (The Guardain of The Constitustion). Inilah kepentingan hakiki dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa ‘nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini adalah terlaksananya Pemilu yang ‘Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil’ berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 4. Bertentangan dengan Norma UUD 1945 karena Diskriminatif/Tidak Adil, dan Irasional/Melanggar Kepastian Hukum Ahli berpandangan mengenai: 197 Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. b erusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” disebut oleh Pemohon sebagai diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan. Saya sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Bivitri dalam Sidang Majelis terkait Perkara ini, pada saat mengomentari argumen dari Pemohon tentang ketidakadilan dan diskriminasi atas Jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme itu kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya pindah ke orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. Bagi Ahli, pilihan minimal usia 40 tahun bukanlah ketentuan yang dikategorikan diskriminasi, karena ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tanpa memandang agama dan etnis (nondiskriminatif). Syarat usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden Tidak ada pengecualiaan karena ‘hal tertentu’: baik suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA). Tentu saja norma minimal usia 40 tahun calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pula melanggar prinsip keadilan. Memperkuat pandangan ahli ini, ahli mengutip apa yang dimaksud dengan diskriminasi, dalam Putusan Nomor Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 hlm. 41-42 : Pertama, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, stutus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”; Kedua, Pengertian diskriminasi dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 ICCPR, “Each State Party to the present Covenant undertake to respect and ensure to 198 all individuals within its territory and subject to its juridiction the rights recognized in the present Covenant without dictinction of any kind such us race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”; Karenanya diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), dan keyakinan politik (political opinion). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Internasional (ICCPR)] pembedaan manusia atas dasar pembatasan usia tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi; Karena ini berlaku untuk semua WNI maka norma terkait usia minimal (pembatasan usia) tidak bertetangan dengan UUD 1945. Pandangan yang menyebutkan bahwa adanya pembatasan usia calon wakil Presiden dan calon Wakil Presiden paling rendah 40 tahun sebagai pembatasan yang bertentangan dengan rasionalitas. Saya justru berpandangan adanya Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menunjukkan bahwa Pembentuk Undang- undang mempunyai pandangan yang reasonable dan berkepastian dengan menentukan batas minimum 40 tahun. Mengenai mengapa 40 tahun, bukan 35 tahun atau bukan pula 45 tahun? Tentu ini masuk kepada pilihan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Dalam pada pandangan yang menyebutkan norma persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepastian hukum. Justru harus ditolak. Terhadap pandangan ini saya justru berpendapat dengan beberapa pandangan dan adanya Putusan MKRI terkait adanya batas usia minimal justru memberikan kepastian hukum. C. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 199 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 200 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 201 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik berbentuk partai politik yang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sebelumnya, pada Pemilihan Umum 2019 Pemohon I merupakan salah satu partai politik peserta pemilihan umum, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sementara itu, pada pemilihan umum Tahun 2024, Pemohon I telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2024 dengan Nomor Urut 15 yang berencana untuk dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden 202 yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian dengan berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena kehilangan haknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk yang berusia muda atau berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun; 4. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan politisi aktif memiliki keinginan suatu saat nanti dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai hak konstitusionalnya untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Akan tetapi, dengan adanya pembatasan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara aktual sudah dirugikan karena tidak mungkin dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024 karena tidak memenuhi syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon terdiri atas Pemohon I yang berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk partai politik dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah peserta Pemilihan Umum 2024 yang berencana untuk dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2019-2024 [vide bukti P-01a sampai dengan bukti P-02b]. Sementara itu, Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah peorangan warga negara Indonesia 203 dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-03b sampai dengan bukti P- 03e] yang memiliki keinginan suatu saat nanti dapat dicalonkan atau diusulkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih. Selain itu, para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak konstitusional untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. [3.6.2] Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagai badan hukum berbentuk partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 yang secara sah dapat diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, potensi kerugian yang dialami Pemohon I dengan berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu Pemohon I kehilangan haknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, padahal Pemohon I memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Menurut Mahkamah, Pemohon I telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sehingga, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon I dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6.3] Bahwa terkait dengan kualifikasi Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih maupun dipilih dan hak konstitusional untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, secara aktual sudah dirugikan karena tidak mungkin dapat dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024 karena tidak memenuhi syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun. Menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah dapat 204 menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih maupun dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon V dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Pasal a quo menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama. Perbedaan tersebut juga tidak memiliki rasionalisasi. Selain menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi para pemimpin yang memililki potensi untuk memimpin negara, Pasal a quo juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable terhadap rakyat karena memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 205 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Melalui Pasal a quo telah terjadi perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang berada di bawah umur 40 (empat puluh) tahun untuk memiliki kesempatan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dan pemilu berikutnya. Sehingga, Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk pada rentang usia 35-39 tahun pada tahun 2022 merupakan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 21,248 juta, sehingga Pasal a quo telah terbukti melanggar 21,2 juta hak konstitusional warga negara Indonesia; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal a quo bertentangan dengan original intent pembentukan UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan karena jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sutan Sjahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan syarat minimal umur 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal a quo tidak memiliki dasar sains, sosial, yuridis, dan aspirasi masyarakat yang kuat, sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun yang sudah diatur dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya. Karena, salah satu penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan adalah sering berubah dan tidak bersifat konstan sehingga tidak memberikan kepastian dan ketegasan; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dilihat dari segi produktivitas terdapat kecenderungan korupsi yang rendah oleh mereka yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Untuk mengakomodir sifat anti-korupsi dan kedewasaan, serta tidak diskriminatif terhadap umur dewasa tengah, maka akan lebih tepat mensyaratkan umur dengan rentang middle adulthood sebagai usia minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Umur 35 (tiga puluh lima) tahun adalah umur yang menunjukkan adanya sifat anti korupsi, sudah masuk 206 kedewasaan, mandiri, bekerja dengan tujuan untuk generasi penerus, dan dikategorikan sebagai umur terakhir sebelum memasuki jenjang dewasa akhir; 6. Bahwa menurut para Pemohon, jabatan-jabatan pemerintah lainnya memiliki syarat usia di bawah 40 (empat puluh) tahun, sehingga tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara lainnya, termasuk di dalamnya jabatan kepala daerah banyak dijabat oleh mereka yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun; 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal a quo berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 karena dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan maka pelaksana tugas kepresidenan yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan memungkinkan belum berusia 40 (empat puluh) tahun karena tidak ada pengaturan terkait batas minimal usia menteri. Bahkan secara faktual jabatan menteri pernah diisi oleh golongan muda yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun; 8. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan perbandingan di 104 (seratus empat) negara, mayoritas memiliki syarat umur presiden sebagai kepala pemerintahan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01a sampai dengan bukti P-70. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 207 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Bivitri Susanti yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Pihak Terkait Perludem juga telah mengirimkan kesimpulan tertulis yang dikirim melalui email pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.07 WIB (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 11.00 WIB. [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 208 [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2. Pihak Terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis beserta keterangan tertulis ahli yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan syarat minimal umur 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden 209 bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai syarat minimal umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana pernah diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Meskipun Mahkamah menilai petitum tersebut merupakan petitum yang memberlakukan kembali norma yang sudah diubah oleh pembentuk undang-undang, namun apabila dicermati secara saksama alasan-alasan permohonan Mahkamah dapat memahami hal tersebut semata-mata untuk membandingkan pengaturan norma a quo dalam undang-undang pemilu sebelumnya yang didalilkan para Pemohon telah menimbulkan inkonsistensi pengaturan usia minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa yang diminta oleh para Pemohon yakni menurunkan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. [3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan meminta kepada Mahkamah agar syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon a quo penting bagi Mahkamah merunut terlebih dahulu pengaturan tentang syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971. Dalam kaitan ini, telah ternyata dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973). Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas 210 usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR II/1973. Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR II/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999). Sekalipun terjadi pergantian, berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia berusia 40 (empat puluh) tahun [vide Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR VI/1999]. Bahwa setelah perubahan UUD 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan, pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003) sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Berkenaan dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, norma Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam perkembangannya, UU 23/2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam kaitan ini, pengaturan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mengalami perubahan. Norma Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengaturan mengenai syarat minimum usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden baru mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, karena dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditentukan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden salah satunya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 211 [3.18.2] Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyatakan norma tersebut bertentangan dengan original intent UUD 1945. Terhadap dalil a quo, penting pula bagi Mahkamah untuk melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar persyaratan Presiden sebagaimana tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002”, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)”. Bahwa persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda Dengar Pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart dari UKI mengemukakan: “Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): “Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia.” [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 142]. Masih dalam rangkaian agenda dengar pendapat, pada Rapat PAH I Ke- 26, tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani mengusulkan agar syarat Presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap sudah cukup matang dalam kepemimpinan, baik dari segi fisik maupun pikiran [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 156]. Berikutnya, pada Rapat PAH I Ke-34, tanggal 24 Mei 2000, dengan agenda membahas usulan Fraksi, F-PDIP melalui juru bicaranya, Soewarno, mengusulkan: .. “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun.” Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 159]. Berbeda dengan pendapat F-PDIP, F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva, menyampaikan usulan agar syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 161]. Selanjutnya, F-UG melalui juru bicaranya, Soedijarto sepakat dengan usulan Tim Ahli yang salah satunya menyatakan 212 Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 165]. Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan persoalan batasan usia sekurang-kurangnya 40 tahun menurutnya harus dicermati ulang, apakah persyaratan tersebut harus diatur dalam UUD atau cukup diatur di dalam undang- undang saja [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 166]. Pembicara selanjutnya Affandi dari F-TNI/Polri memaparkan syarat keadaan diri termasuk syarat usia Presiden diatur dengan undang-undang, sebagai berikut: … Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang- undang, bukan di Undang-Undang Dasar ... [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 178]. Penolakan terhadap pencantuman batasan usia di dalam UUD disampaikan kembali oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Menurutnya tidak ada dasar yang menjamin bahwa dalam usia tertentu semua orang sudah mempunyai kematangan dalam memimpin [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 180]. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosnaniar dari F-PG yang menyampaikan antara lain: … Sedangkan usia 40 tahun dan juga tentang ada tindakan-tindakan pidana, itu menurut saya juga dapat dicantumkan dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 185]. Selanjutnya Andi Najmi Fuadi dari F-KB juga mengutarakan pendapatnya mengenai masalah usia sebagai berikut: Ya, misalkan masalah usia. Siapa yang bisa menjamin bahwa persyaratan 40 tahun itu sesuatu patokan waktu yang sangat ideal, belum tentu. Bahwa Amerika yang mencantumkan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu dalam Undang-Undang Dasar-nya, ternyata tidak bisa melampaui itu. Belum tentu Indonesia seperti Amerika. Bisa jadi Indonesia dalam 20 tahun ternyata seorang yang 35 tahun bisa mencalonkan diri sebagai Presiden memenuhi persyaratan yang diatur atau diminta, hanya karena 213 umurnya kurang dua bulan dia tidak bisa menjadi Presiden. Ini kan saya kira suatu yang tidak fair juga kita. Oleh karena itu saya berpendapat persyaratan-persyaratan ini harus diatur dalam undang-undang organic [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 198]. Pada akhirnya, PAH BP MPR menyepakati dua alternatif yang kemudian dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, pada tanggal 23 Oktober 2001. Berikut kedua alternatif tersebut: Pasal 6 Alternatif satu: Ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ayat (2), Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Alternatif dua: Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 205]. Selanjutnya, kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat Komisi A. Pada Rapat Sidang Komisi A ke-2, tanggal 5 November 2001, setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat mengatakan sebagai berikut: … minus PDKB yang tidak ada wakilnya pada saat ini maka semua fraksi sudah menyatakan penilaiannya. Dan dari pandangan-pandangan yang ada maka kita segera mengetahui bahwa, yang berkaitan dengan syarat- syarat calon Presiden ada banyak pendapat, tetapi kemudian ada usulan mengenai formula baru, yang saya kira bisa kita kembangkan mengenai hal itu [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 214]. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada Rapat Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut: Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat 214 selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 215-216]. Rumusan tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna ST MPR 2001 Ke-6, tanggal 8 November 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 UUD 1945 diubah menjadi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan konvensi ketatatanegaraan dengan mengambil praktik jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sutan Sjahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, menurut Mahkamah juga tidak tepat. Karena, hal tersebut dilakukan tidak secara berkelanjutan, sehingga tidak dapat dianggap dan dikategorikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang dapat diterima dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara. Apalagi dalam hal ini pengangkatan sebagai perdana menteri merupakan praktik dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan para Pemohon 215 mempersoalkan batas usia minimal bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Bahwa dalil para Pemohon berikutnya menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate. Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, ketika Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang secara bersama-sama menempati posisi triumvirate menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka kedudukan menteri-menteri triumvirate bukanlah sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang definitif namun hanya sebagai pelaksana tugas kepresidenan sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 8 ayat (3) UUD 1945]. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi mengaitkan batas minimal usia Presiden dan Wakil Presiden dengan ketiadaan pengaturan batas usia minimal menteri karena hal ihwal berkenaan dengan menteri menjadi hak prerogratif Presiden dan secara konstitusional menteri-menteri yang menempati posisi triumvirate kedudukannya tetap sebagai menteri. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan original intent perubahan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan konvensi ketatanegaraan serta berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007, pertimbangan hukum Mahkamah perihal persyaratan batas minimum usia calon kepala daerah antara lain sebagai berikut: “…yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala 216 daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan;” 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010, terkait dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “…Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal 217 policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2011 berkenaan dengan persyaratan usia minimal hakim konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;” 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2013, berkenaan dengan batas usia pensiun hakim Ad Hoc yang tidak sama di berbagai pengadilan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “… UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang…” Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian bukan berarti pengaturan persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan pengecualian meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III-2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 terkait dengan 218 dukungan minimal persyaratan pencalonan kepala daerah, Mahkamah berpendirian bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010-PUU-III-2005, hlm. 30]; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendirian bahwa produk legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah berikut ini: ”... bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah berpendirian oleh karena UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan sehingga merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang yang dapat mengubah batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan. Apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pada pokoknya tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, hlm. 31]. 219 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023, Mahkamah berpendirian meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik tidak secara eksplisit bertentangan dengan konstitusi, namun bila secara implisit normanya menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya terkait dengan yang pernah atau sedang menjabat dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 108]. [3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara a quo, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan dalam risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf [3.18.2] di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para Pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan 220 diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau batasan- batasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin [vide Pasal 198 ayat (1) UU 7/2017]. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan harus telah berusia 40 (empat puluh tahun), sedangkan setelah perubahan UUD 1945 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan hingga menimbulkan kerugian konstitusional warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas 221 minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memberi alternatif persyaratan lain, yakni “atau berpengalaman” dengan mempertimbangkan bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, original intent terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangannya mengharapkan agar tolok ukur batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif, menurut Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden 222 dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang- undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang- undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 223 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut: Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 saya Suhartoyo Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 224 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan: Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 225 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip- prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. 226 Menentukan batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia yang berubah- ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 35 tahun. Bahkan, secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 227 4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan calon- calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. 5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas usia minimum Presiden/Wakil Presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk 228 dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokrasi karena membuka peluang kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas usia minimal dibawah 40 tahun tersebut tidak dapat dimaknai tunggal atau berdiri sendiri karena sifat jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang untuk mendudukinya memerlukan kualifikasi jabatan yang sebelumnya pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Kualifikasi jabatan tersebut penting untuk dijadikan sebagai alternatif dari syarat usia minimal karena figur yang pernah terpilih dalam pemilihan umum artinya adalah figur yang pernah terbukti mendapat kepercayaan dari pemilih (rakyat). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional namun juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur muda yang menjadi dambaan generasi muda milenial. Seharusnya, usia dibawah 40 tahun sepanjang pernah menjabat jabatan elected office dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya tergantung pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pada akhirnya ditentukan oleh pemilih (rakyat). Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected office, sehingga dalam batas penalaran yang wajar jabatan elected office telah diakui dan mendapatkan legitimasi dari rakyat bahwa figur/orang tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. 7. Terkait dengan apakah perkara a quo termasuk ataukah bukan termasuk open legal policy, menurut keyakinan saya, perkara a quo bukan termasuk open legal policy. Meskipun keberadaan open legal policy diakui keberadaanya dalam 229 praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya, Mahkamah dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan open legal policy dimaksud bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau pun bahkan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya. Secara konseptual, open legal policy tetap berlaku sepanjang pasal, norma, atau undang-undang tidak atau belum diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Manakala suatu pasal, norma, atau undang-undang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka legal policy pembentuk undang-undang berdasarkan asas presumption of constitutionality tetap konstitusional sampai dengan Mahkamah memutus sebaliknya. Artinya, open legal policy dimaksud seharusnya berhenti (exhausted), sebab menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai keadilan, dan HAM. Dalam hal ini Mahkamah dapat menilai konsep open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Dengan kata lain, konsep open legal policy pada prinsipnya tidak bersifat mutlak dan tidak relevan lagi dijadikan sebagai argumentasi Mahkamah ketika menolak suatu permohonan. Dalam konteks demikian, menurut saya, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan UUD 1945, hukum dan Keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sehingga Mahkamah dalam memutus perkara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai keadilan, bukan justru mengembalikan kembali kepada pembentuk undang- undang dengan alasan open legal policy. Terlebih, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan menghindar menyelesaikan sebuah persoalan yang secara nyata telah menjadi isu konstitusional. Mahkamah sebagai lembaga peradilan, sesuai dengan kewenangannya, memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan (to settle dispute), memberi solusi dan menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan 230 konstitusi (the final interpreter of the constitution). 8. Saya berkeyakinan bahwa perkara a quo tidak termasuk open legal policy dan dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran karena telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan open legal policy. Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan umum/kepala daerah, sehingga figur/tokoh muda tersebut sudah dapat dipandang berpengalaman. Di samping itu, norma a quo mengabaikan kesempatan emas generasi muda (golden moment) dan tidak mempertimbangkan bonus demografi, dan menghambat regenerasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional, serta tidak sejalan dengan tren global kepemimpinan yang semakin memuda (younger). Meskipun saya juga menyadari bahwa adanya tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda (younger) dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dipandang terlalu muda sehingga menimbulkan pertanyan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan terpenuhinya syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected office), calon Presiden atau Wakil Presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 9. Syahdan, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut saya, penentuan batas usia minimum 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia juga diberikan norma alternatif yang mencakup pengalaman di bidang pemerintahan, khususnya pada jabatan elected office yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada. Sebab, dengan dipilihnya figur tersebut oleh rakyat secara langsung, menunjukan bahwa figur tersebut memiliki kualitas dan rekam jejak 231 yang bagus dalam pemerintahan. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. 10. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada tidak serta merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada titik inilah berkerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional lanjutan yaitu Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 11. Dengan demikian, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata bagi calon Presiden 232 dan Wakil Presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 12. Terakhir, sebagai bagian dari refleksi bersama, saya sebagai hakim konstitusi, secara pribadi tidak sudi tercatat dalam sejarah dinilai oleh generasi milenial sebagai hakim konstitusi yang ditengarai "menghalangi" generasi muda potensial yang bermimpi maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, generasi muda yang telah teruji dan terbukti pernah mendapat kepercayaan rakyat karena pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam jabatan pemilihan umum termasuk pilkada sebelumnya karena pilkada sudah masuk dalam rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core business lembaga peradilan yakni guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, 233 Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari