29/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 29/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Boyamin Pekerjaan : Swasta Alamat : Ngoresan, RT 001/RW 022, Kelurahan/Desa Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Marselinus Edwin Hardhian, S.H. Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Budi Swadaya Nomor 51, RT 015/RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Februari 2022 memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Syarif Ja’far Shaadek, S.H., Muzaki Dwi Ibnu, S.H., Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., dan Lefrand Othniel Kindangen, S.H., para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor “Boyamin Saiman Law Firm” yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 43 RT 015 RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai ------------ para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 7 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 29/PUU-XX/2022 pada 2 Maret 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 18 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyebutkan: 3 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), untuk selanjutnya disebut “UU BPK”; 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU BPK, yang menyebutkan: Pasal 13 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 4 a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Bahwa Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU BPK sebagaimana dimaksud di atas bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya: - Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. - Pasal 23F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. - Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. - Pasal 27 ayat (1) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 5 - Pasal 28D ayat (1) dan (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 31 ayat 5 (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka benar permohonan a quo merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) B.1. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan pedoman teknis dalam memaknai definisi Pemohon, yang dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 6 a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusiona Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipaslikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk membayar pajak; 5. Bahwa Pemohon I dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang seringkali bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan dan praktek pengawasan keuangan negara untuk mencegah dan membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara; 6. Bahwa Pemohon I selama ini juga aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik sebagai pelapor maupun melakukan upaya-upaya yang dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi yang lambat ditangani oleh penegak hukum; 7. Bahwa Pemohon I juga merupakan Konsultan Hukum Jasa Keuangan, 7 sehingga memahami praktik pengawasan keuangan. Sehingga, ketika aktivitas tersebut digabungkan, maka akan jelas terlihat bahwa Pemohon I memiliki pengetahuan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara; 8. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk membayar pajak; 9. Bahwa selain sebagai advokat muda, Pemohon II juga aktif sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat yang melakukan upaya- upaya dalam rangka penegakan hukum secara umum, melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana yang lambat ditangani oleh penegak hukum; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 76/PUU- X/2012 tanggal 8 Januari 2013, pada poin 3.16 halaman 41 menyatakan, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang kepada perseorangan warga negara Indonesia; 11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. B.2. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa untuk menentukan kerugian konstitusional Pemohon dalam perkara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 8 memberikan pedoman teknis dalam memaknai kerugian konstitusional Pemohon, yang dalam Pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut: Pasal 4 (3) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa Pemohon I, sekali pun memiliki banyak aktivitas dan bahkan pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta pada era Orde Baru, namun hingga Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon I belum menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3. Bahwa pemberlakuan Pasal 13 huruf f UU BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan hak warga negara Indonesia (in casu Pemohon I) sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejatinya banyak warga negara Indonesia yang memiliki kualitas yang diharapkan namun tidak memiliki gelar akademisi formal apapun; 4. Bahwa dengan demikian, sekali pun Pemohon I memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami detail pengelolaan dan pengawasan keuangan serta bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dapat dicegah melalui keanggotaannya dalam 9 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f, yang mensyaratkan calon Anggota BPK minimal harus menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1), maka menurut penalaran wajar, Pemohon I tidak akan lolos dari sistem administrasi pendaftaran pada saat mendaftar. Oleh karenanya, Pemohon I sadar diri tidak mendaftarkan diri sebagai calon Anggota BPK; 5. Bahwa kondisi tersebut akan berbeda, jika syarat jenjang pendidikan formal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dihapuskan, maka Pemohon I memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lain untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPK; 6. Bahwa Pemohon II adalah telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, artinya jika menggunakan dasar Pasal 13 ayat (1) huruf f, Pemohon II telah memenuhi syarat administratif sebagai calon Anggota BPK; Namun ketika dibenturkan dengan syarat usia sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf I, Pemohon II telah terhalangi haknya untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota BPK, karena saat permohonan a quo didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon II masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; 7. Bahwa pemberlakuan Pasal 13 huruf i UU BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan hak warga negara Indonesia sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejatinya usia tidak bisa menjadi alat ukur, dimana seseorang memiliki kedewasaan, baik dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan baik dalam keseharian maupun dalam memangku sebuah jabatan publik; 10 8. Bahwa berkaitan dengan usia, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Januari 2020, pada halaman 35 menyatakan: Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah “kuat gawe”, yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria “kawin” atau “pernah kawin” sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, pada halaman 38, Mahkamah berpendapat: Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (hanslichting) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. 11 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 7/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2013, pada halaman 31 menyatakan: Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UndangUndang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 10. Bahwa merujuk pada pertimbangan atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dasar penentuan batas usia seseorang menjadi calon Anggota BPK pun menjadi kabur dan menimbulkan ketidak pastian, apakah semata-mata faktor kelimuan jenjang Strata Satu ataukah faktor kedewasaan. Dan jika disandingkan dengan pendapat Mahkamah diatas, maka usia tidak relevan digunakan sebagai penanda kedewasaan seseorang. Diperlukan alat ukur lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman obyektif dalam menilai kedewasaan, tingkat emosional, kemampuan melakukan analisa persoalan dan lain-lain. Hal mana dapat dipenuhi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya melalui psikotes. Tehnis mana juga diterapkan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; 11. Bahwa pemberlakuan Pasal 13 huruf j UU BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, merugikan kepentingan hukum para Pemohon sebagai aktivis anti korupsi dan penegakkan hukum, mengingat sekali pun telah meninggalkan jabatan, 12 dengan tidak adanya syarat tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, maka peluang calon tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau merugikan keuangan negara. 12. Bahwa sekalipun telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, jika terbukti selama memangku jabatan pernah melakukan penyimpangan apalagi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sudah seharusnya tidak lagi diberikan kesempatan baik untuk menjadi Anggota BPK atau sebagai pemangku jabatan lainnya; 13. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan: Pasal 27 ayat (1) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 14. Bahwa pemberlakuan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j pada UU BPK, akan berpotensi menghilangkan hak warga negara Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan tingkat intelektualitas yang mumpuni, kedewasaan dalam berfikir maupun bersikap, serta jujur dalam kepribadian maupun saat mengemban amanah. Sehingga hal ini akan merugikan NKRI, masyarakat dan khususnya para Pemohon. 15. Bahwa oleh karenanya, diperlukan pemaknaan yang lebih jelas serta tidak menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah, yang pada ujungnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan atas bunyi Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j pada UU BPK. 16. Bahwa apabila Pasal 13 ayat (1) huruf f, huruf i dan huruf j dimaknai dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi, maka kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi dan para Pemohon akan 13 memiliki kedudukan yang sama dengan para calon Anggota BPK yang lain; C. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa pada awalnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah mandat dari Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, sebelum dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya diamandemen dengan menjadikan BPK sebagai sebuah judul bab tersendiri, terpisah dengan bab lain yang sebelumnya menjadi kesatuan dalam Bab Keuangan. Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden, namun pertanggung jawaban BPK adalah kepada rakyat (melalui Dewan DPR). 2. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, keberadaan BPK terdapat pada Pasal 23E, 23F dan 23G Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, sekali pun eksistensi lembaga BPK adalah mandat dari konstitusi, namun siapa saja yang dapat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia haruslah memperhatikan norma ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur mengenai keberadaan BPK, sedangkan susunan keanggotaan dan mekanisme kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada pembentuk undang- undang agar dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun, penyerahan mandat dari konsitusi kepada pembentuk undang- undang dalam merumuskan undang-undang tentang Badan Pemeriksa 14 Keuangan, tidak dapat melepaskan diri dari norma-norma dasar yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa dalam penjelasan umum UU BPK, dinyatakan: Para Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa dengan cita-cita yang begitu tinggi sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU BPK, maka diperlukan Anggota BPK yang memiliki integritas untuk mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik; 6. Bahwa Anggota BPK bukanlah selaku pemeriksa teknis laporan keuangan penyelenggara negara atau auditor. Sehingga, keahlian yang diperlukan bukanlah keahlian berdasarkan jenjang pendidikan semata, namun juga keahlian yang bisa didapatkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekam jejak yang secara obyektif atas calon yang bersangkutan untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi perilaku menyimpang di kemudian hari. Bukan semata-mata sebatas pada pernyataan pakta integritas pejabat publik yang sifatnya klaim sepihak; 7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Ketua DPR menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang isinya 15 mengenai permintaan pertimbangan atas nama-nama calon Anggota BPK yang telah dibahas dalam rapat internal Komisi XI DPR, Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI (selanjutnya disebut “Surat Ketua DPR RI”); 8. Bahwa penyampaian nama-nama calon Anggota BPK kepada DPD adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU BPK, yang menyatakan: 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 9. Bahwa nama-nama yang menjadi lampiran surat tersebut, berjumlah 16 (enam belas) nama calon, yang menurut Ketua DPR telah memenuhi syarat untuk dilakukan fit and proper test pada bulan September 2021; 10. Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Anggota BPK, telah terdapat undang- undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), yang dalam Pasal 13 UU BPK, menyatakan: Pasal 13 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 11. Bahwa syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif atau bukan bersifat alternative. Sehingga syarat-syarat tersebut harus dipenuhi 16 oleh setiap orang yang akan mendaftarkan diri sebagai Anggota BPK. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya kata “dan” untuk menyambungkan antara syarat huruf j dan syarat huruf k. 12. Bahwa dalam lampiran Surat Ketua DPR RI, terdapat 2 (dua) nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh Ketua DPR untuk dimajukan sebagai calon Anggota BPK untuk mengikuti tahap fit and proper test, yaitu: a. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E.; dan b. DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP; 13. Bahwa Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota BPK diketahui belum mencapai 2 (dua) tahun tidak menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III) yang berakhir pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana syarat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf j. Jika dihitung sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j UU BPK, maka yang bersangkutan baru dapat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota BPK setidak-tidaknya tanggal 21 Desember 2021, sedangkan sesuai dengan Surat Ketua DPR RI pelaksanaan fit dan proper test terhadap calon Anggota BPK akan dilaksanakan pada bulan September 2021; 14. Bahwa DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP, saat mendaftarkan diri menjadi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dana Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); 15. Bahwa dengan demikian DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP merupakan merupakan pejabat dalam lingkungan pengelola keuangan negara. Dengan demikian yang bersangkutan seharusnya tidak ditetapkan oleh Ketua DPR RI untuk 17 mengikuti proses fit dan proper test untuk pemilihan Anggota BPK karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 sehingga tidak dapat mengikuti tahapan atau proses pemilihan Anggota BPK selanjutnya; 16. Bahwa terhadap kebuntuan tersebut, DPR selanjutnya mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung), dan menghasilkan fatwa bahwa syarat-syarat sebagaimana Pasal 13 UU BPK tersebut tidak dapat dimaknai lebih dari yang tercantum dalam bunyi UU BPK. Pasal 13 huruf j UU BPK dimaksudkan agar calon Anggota BPK tidak menimbulkan conflict of interest pada saat ia terpilih dan melaksanakan tugas sebagai Anggota BPK. Atau dengan kata lain, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung sepakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyimpangan di kemudian hari. Hal mana tidak dapat dibuktikan hanya dengan surat pernyataan atau pakta integritas sepihak saja, namun juga harus dimaknai dengan bukti rekam jejak yang secara obyektif dapat menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara; 17. Bahwa dengan terbitnya Surat Ketua DPR RI tersebut, menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Anggota BPK adalah syarat yang bersifat lips service semata, yang dapat disimpangi oleh penyelenggara negara. Dan bahkan dapat menjadi petunjuk bahwa penyelenggara negara telah menyadari bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 UU BPK berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara; 18. Bahwa apabila pengaturan dalam Pasal 13 UU BPK tersebut disandingkan dengan jabatan lain yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, akan terlihat jelas kontradiksi antara keduanya; 19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dinyatakan: 18 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehlndaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya ; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia. 20. Bahwa apabila disandingkan dengan jabatan yang sama yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat-syarat menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang nota bene merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, jauh lebih mudah 19 dan memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia dibandingkan dengan syarat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 21. Bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas kepada warga negara Indonesia untuk berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, dapat diatasi jika syarat menjadi Anggota BPK pun diperluas tanpa mengurangi kualitas calon Anggota BPK tersebut; 22. Bahwa kualitas calon Anggota BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya, sehingga Pasal 13 huruf f UU BPK yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 23. Bahwa kualitas berdasarkan usia bagi calon Anggota BPK pun tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia diatas 40 (empat puluh) tahun. 24. Bahwa dengan demikian, pemberlakuan Pasal 13 huruf i UU BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, haruslah dimaknai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal mana sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Januari 2020. 25. Bahwa Pasal 13 huruf j UU BPK sejatinya adalah upaya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa. Namun demikian, kualitas dari calon Anggota BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). 20 26. Bahwa oleh karenanya, pemberlakuan Pasal 13 huruf j UU BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo; 3. Menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo; 4. Menyatakan Pasal 13 huruf f pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; 5. Menyatakan Pasal 13 huruf i pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; 6. Menyatakan Pasal 13 huruf j pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 21 Atau Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyamin; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselinus Edwin Hardhian; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri Slahung atas nama Boyamin; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Universitas Islam Attahiriyah atas nama Marselinus Edwin Hardhian; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW/09428/DPR RI/VII/2021, bertanggal 15 Juli 2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Calon Anggota BPK RI; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel berjudul “Tuai Kontroversi, MA Tetap Lantik Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW/12801/DPR RI/IX/2021 hal Persetujuan DPR RI terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026, bertanggal 21 September 2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/HK.06/08/2021 perihal Pendapat Hukum, bertanggal 25 Agustus 2021. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 22 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut UU 15/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 23 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 sebagai berikut: Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak; 4. Bahwa Pemohon I beraktivitas sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta Konsultan Hukum Jasa Keuangan, sehingga memahami praktek pengawasan keuangan; 5. Bahwa Pemohon I belum menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta; 6. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I karena menurut penalaran wajar, Pemohon I tidak akan lolos dari sistem administrasi pendaftaran pada saat mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 7. Bahwa Pemohon II adalah pengurus lembaga swadaya masyarakat yang melakukan upaya-upaya dalam rangka penegakan hukum secara umum melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana yang lambat ditangani oleh penegak hukum; 8. Bahwa ketika permohonan a quo didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon II masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun [vide bukti P-2]; 25 9. Bahwa berlakunya Pasal 13 huruf i UU 15/2006 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon II karena menurut penalaran wajar, Pemohon II tidak akan lolos dari sistem administrasi pendaftaran pada saat mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 10. Bahwa berlakunya Pasal 13 huruf j UU 15/2006 merugikan kepentingan hukum para Pemohon sebagai aktivis anti korupsi dan penegakan hukum, mengingat sekali pun telah meninggalkan jabatan, dengan tidak adanya syarat tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, maka peluang calon tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau merugikan keuangan negara; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 10 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat: 1. terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006, Pemohon I telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal antara berlakunya norma Pasal 13 huruf f UU 15/2006 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945, yaitu Pemohon I sebagai perseorangan warga negara Indonesia berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya ketika hendak mencalonkan diri menjadi anggota BPK karena Pemohon I belum mendapatkan gelar S1 padahal ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 memberikan batasan pendidikan paling rendah S1 atau setara sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilihan anggota BPK. Kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon I a quo dikabulkan. Adapun Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah mendapatkan gelar S1 [vide bukti P-4] sehingga Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan tidak dapat menguraikan hubungan secara spesifik adanya hubungan kausal berlakunya norma Pasal 13 huruf f UU 15/2006 dengan 26 anggapan kerugian konstitusional Pemohon II yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dalam kaitannya dengan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. 2. terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006, Pemohon II telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon yang diatur dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945 yaitu Pemohon II berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya apabila hendak mencalonkan diri menjadi anggota BPK karena Pemohon II saat ini berusia 28 tahun [vide bukti P-2]. Adapun ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 memberikan batasan usia paling rendah 35 tahun sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilihan anggota BPK. Kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon II a quo dikabulkan. Adapun Pemohon I sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah berusia 54 tahun [vide bukti P-1] sehingga Pemohon I tidak dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan tidak dapat menguraikan hubungan secara spesifik adanya hubungan kausal berlakunya norma Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon I dalam kaitannya dengan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. 3. terkait Pasal 13 huruf j UU 15/2006, baik Pemohon I maupunPemohon II telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang- undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. Kerugian 27 konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf f dan huruf j UU 15/2006 serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf i UU 15/2006. Adapun Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf i dan huruf j UU 15/2006 serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf f UU 15/2006. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (dalil permohonan para Pemohon selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 15/2006 merupakan syarat yang bersifat kumulatif atau bukan bersifat alternatif; 2. Bahwa menurut Pemohon I, kualitas calon anggota BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya, sehingga Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; 3. Bahwa menurut Pemohon II, kualitas berdasarkan usia bagi calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia diatas 40 (empat puluh) tahun. Sehingga pemberlakuan Pasal 13 huruf i UU 28 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 13 huruf j UU 15/2006 sejatinya adalah upaya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa. Namun demikian, kualitas dari calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). Sehingga pemberlakuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan Pasal 13 huruf f pada UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; b. Menyatakan Pasal 13 huruf i pada 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; c. Menyatakan Pasal 13 huruf j pada 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; 29 [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pokok permohonan para Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus pengujian Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU- XII/2014, bertanggal 4 November 2015 dengan amar menolak permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014 tersebut, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Sehingga meskipun terdapat kesamaan norma pasal yang diajukan antara Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014 dengan permohonan para Pemohon a quo, namun batu uji yang diajukan dalam permohonan a quo berbeda, sehingga menurut Mahkamah pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; [3.12] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” karena kualitas calon Anggota BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan untuk dapat mengukur kompetensi seseorang guna menduduki suatu jabatan tertentu. Sementara itu, penetapan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dimaksudkan pula agar dalam pelaksanaan tugas pada jabatan tertentu dapat dilakukan secara profesional, 30 khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas. Penentuan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dalam suatu jabatan sejatinya telah melewati suatu proses kajian yang mendalam sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Adanya persyaratan pendidikan paling rendah S1 atau yang setara bagi calon Anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 merupakan salah satu upaya agar anggota BPK dapat melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 23E UUD 1945 secara profesional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi” dengan alasan kualitas berdasarkan usia bagi calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia di atas 40 (empat puluh) tahun. Terhadap dalil Pemohon II a quo, Mahkamah berpendapat, penentuan usia sebagai syarat untuk menjadi anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin agar anggota BPK memiliki kematangan emosional atau psikologis, intelektual, dan tanggung jawab selain kemampuan di bidang akademik. Selain itu, anggota BPK diharapkan memiliki pengalaman terlebih dahulu di berbagai bidang yang terkait dengan tugas jabatannya, antara lain, bidang ekonomi, hukum, dan administrasi negara sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dalam jabatannya tersebut secara profesional. Terlebih lagi hal ini mengingat tugas dan wewenang BPK sangatlah berat dan luas sebagaimana ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPK tersebut diatur dalam Bab III UU 15/2006. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan persoalan penetapan batas usia, Mahkamah telah berkali-kali berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). 31 Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, adalah relevan jika pembatasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan anggota BPK. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara” dengan alasan kualitas dari calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dibentuk dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang pernah dimiliki sebelumnya yang dapat dilakukan oleh anggota BPK terpilih bilamana yang bersangkutan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terganggunya independensi, integritas, dan profesionalitas sebagai anggota BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itulah perlu ada persyaratan, calon anggota BPK disyaratkan paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Hal ini termasuk bertujuan untuk memutus mata rantai terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara yang memeriksa dengan yang diperiksa dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebab, keadaan demikian dimungkinkan terjadi yakni apabila anggota BPK terpilih menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya pada masa lalu sebelum yang bersangkutan menjadi anggota BPK. Oleh karenanya pembatasan waktu kapan seorang pejabat pengelola keuangan negara dapat mengikuti pemilihan anggota BPK menjadi sangat penting. 32 Adanya ketentuan mengenai jangka waktu ”paling singkat 2 (dua) tahun” dalam Pasal 13 huruf j UU 15/2006 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014, yang menyatakan: “[3.9.6] … Selain itu, adanya jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun supaya calon yang terpilih sebagai anggota BPK akan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan bebas karena dalam hal pertanggungjawaban keuangan maka yang bersangkutan tidak akan pernah memeriksa pengelolaan keuangan yang telah 2 (dua) tahun dilaksanakan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, anggota BPK terpilih hanya dapat melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya. Sehingga menghindarkan anggota BPK untuk memeriksa sendiri hasil pekerjaannya sebagai pejabat pengelola keuangan sebelum yang bersangkutan terpilih menjadi anggota BPK. Selanjutnya, terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara”, pada dasarnya telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 13 huruf g UU 15/2006 yang menyatakan: “g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.” Syarat dimaksud tidak hanya melekat kepada calon anggota BPK yang berasal dari pejabat pengelola keuangan negara saja melainkan juga kepada calon anggota BPK yang bukan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. Dengan kata lain, syarat ini melekat pada seluruh calon peserta yang hendak mengikuti pemilihan anggota BPK tanpa terkecuali. Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya 2 (dua) nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh DPR RI untuk dimajukan sebagai calon anggota BPK untuk mengikuti tahap fit and proper test dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006. Hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 33 merupakan implementasi norma yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan hal-hal lain karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 34 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima; 2. Menyatakan permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua 35 puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia