29/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 29/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60, RT/RW. 004/002, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor - 16220 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 April 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 56/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor 29/PUU- XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam: 2 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3 5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang juga diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 4 d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Dengan memperhatikan uraian pada bagian II angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dijamin dalam UUD 1945, yakni: Pasal 28G UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. c. Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh konstitusi mengalami kesulitan dalam melaksanakan hak pilih akibat banyaknya calon yang tertera dalam kertas suara khususnya pada kertas suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Provinsi Jawa Barat), dan Dewan 6 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (DPRD Kabupaten Bogor) pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. d. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c maka, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka dapat dipastikan segala kerugian yang bersifat pasti dan khusus bagi Pemohon tidak akan dialami atau dirasakan dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. e. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah dijabarkan secara nyata, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. Alasan-alasan Permohonan 1. Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. b. Pasal 187 ayat (2) menegaskan bahwa: Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. c. Pasal 189 ayat (2) menegaskan bahwa: Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. d. Pasal 192 ayat (3) menegaskan bahwa: 7 Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. e. Pasal 197 menegaskan bahwa: Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. 2. Bahwa norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penguji meliputi: a. Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, yang menyatakan: “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. c. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. d. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. 3. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL Jawa Barat V) dengan alokasi 9 kursi, jumlah calon anggota DPR RI mencapai 131 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari 8 https://drive.google.com/drive/folders/1VkI1aFQ4JUTNb9PCnfoaebbgLl hA5G6i). Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena: • Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm); • Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun, Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar. Jumlah calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat V sebanyak 131 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (2), dimana kedua pasal tersebut berbunyi: • Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”; • Pasal 187 ayat (2) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi”. Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat V sebanyak 9 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (2) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945. 9 4. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPD RI karena untuk Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dengan alokasi 4 kursi, jumlah calon anggota DPD RI mencapai 49 calon (sumber: diolah dari https://jabar.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/09/DCT-3200-JAWA- BARAT-min.pdf). Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena: • Pada setiap kolom calon tertera nama dan foto, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm); • Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar. Jumlah calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat sebanyak 49 calon perseorangan, karena mengacu kepada ketentuan Pasal 197, yaitu: • Pasal 197 menegaskan bahwa “Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.” Dengan tidak adanya pembatasan jumlah calon anggota DPR RI, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 197 telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 5. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga 10 negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL VI Provinsi Jawa Barat) dengan alokasi 11 kursi, jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai 141 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari https://jabar.kpu.go.id/wp- content/uploads/2018/09/DCT-Anggota-DPRD-DAPIL-6.pdf). Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena: • Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm); • Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar. Jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL VI sebanyak 141 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (2) dimana kedua pasal tersebut berbunyi: • Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”; • Pasal 189 ayat (2) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi”. Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL VI sebanyak 11 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) 11 dan Pasal 189 ayat (2) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 6. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL IV Kabupaten Bogor) dengan alokasi 9 kursi, jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai 127 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari https://kab- bogor.kpu.go.id/attachments/article/850/DCT-DP4.pdf Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena: • Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm); • Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar. Jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV sebanyak 127 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3) dimana kedua pasal tersebut berbunyi: • Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”; 12 • Pasal 192 ayat (3) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi”. Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV sebanyak 9 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 7. Bahwa permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design pemilihan umum yang tidak efisien dari sisi waktu dan efektif dari sisi penyaluran aspirasi masyarakat. Oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan tafsir original intent dan tafsir gramatikal sistematis. Namun perlu juga mempertimbangkan sisi filosofis pemilihan umum dan kondisi sosiologis masyarakat pemilih. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (the Final Interpreter of Constitution) tentunya juga melihat norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (living constitution) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan permohonan pengujian materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. 13 10. Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo UU Pemilu yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan- alasan sebagai berikut: • Pemilihan umum (Pemilu) secara konstitusional diatur di dalam ketentuan Pasal 22E Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sekaligus sebagai upaya memberikan landasan hukum yang kuat. Dengan adanya ketentuan ini di UUD 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur setiap lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur, dan adil (jurdil); • Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur di dalam UUD 1945. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (vide Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); • Pelaksanaan daulat rakyat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “hak pilih”, yang oleh Putusan MK Nomor 011-017/PUU- I/2003 dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, pada hakikatnya sarana pemilu dihadirkan untuk rakyat yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi Pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu, 14 namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, termasuk di dalamnya kemudahan dalam memberikan hak pilih; • Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, desain penyelenggaraan pemilu yang kemudian dituangkan di dalam teks- teks norma konstitusi dan aturan di bawahnya, seharusnya berorientasi bukan hanya pada aspek kepastian hukum dan keadilan, namun juga aspek kemanfaatannya. Oleh karena konstitusi merupakan perwujudan dari kehendak rakyat (the will of the people), maka seharusnya isi dari norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (living constitution) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada titik inilah peran penafsir konstitusi (the interpreter of constitution) dan pembentuk undang-undang dituntut repsonsif dan tidak kaku. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya beberapa kali telah responsif dan memecah kebekuan, agar konstitusi tetap hidup untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. 11. Bahwa sifat konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. 15 Bahwa fungsi penafsiran konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok- cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka konstutusi tersebut harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat dimana konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup. Bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu: • makna norma undang-undang yang sedang diuji; dan • makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai meter pengujian. Kata makna seharusnya dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya. 12. Bahwa Mahkamah mempunyai hak untuk melakukan perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai, baik secara doktriner maupun praktik. Dan perubahan pendirian tersebut sesunguhnya relevan dengan objek pengujian in casu UU Pemilu yang memiliki sifat dinamis, mengingat di dalam Pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan kontestan pemilu, 16 perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. 13. Bahwa menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2019 menegaskan bahwa hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum juga berperan dalam membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat. Jika diartikan secara luas, peranan hukum sebagai pembentuk masyarakat dikenal dengan doktrin ‘hukum sebagai sarana perubahan sosial’ (law is a tool of social engineering), yang apabila diletakkan dalam konteks perubahan hukum di Indonesia, maka perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945. 14. Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu, namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental. 17 IV. Petitum Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (I), kedudukan hukum Pemohon (II), serta alasan-alasan permohonan (III), sebagaimana telah diurakan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 18 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 19 Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Mei 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 6/PMK/2005); [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 16 Juni 2020 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya kausalitas (causal verband) antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai pemilih; Terlebih lagi, permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai kaitan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih 20 banyak menguraikan kesulitan yang dialami oleh Pemohon pada saat memberikan hak suara. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Mei 2020 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum disertai dengan bukti-bukti yang mendukung serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Mei 2020]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon adalah kabur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 21 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 22 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi