29/PUU-XV/2017

# Putusan [[29/PUU-XV/2017]] - Pengujian KUHAP ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[29/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ketetapan Penarikan Kembali - **Tanggal Putusan**: 10 Juli 2017 - **File**: [[29 PUU 2017-KUHAP-KETETAPAN Penarikan Kembali-telahucap-10Juli2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 1981]] tentang [[Hukum Acara Pidana]] ([[KUHAP) terhadap [[UUD 1945 yang kemudian ditarik kembali oleh pemohon. ## Pemohon - **Pemohon**: Identitas tidak tercatat dalam dokumen (ditarik kembali sebelum proses lanjut) ### Kuasa Hukum - Tidak ada kuasa hukum yang tercatat ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 8 Tahun 1981]] tentang [[Hukum Acara Pidana ([[KUHAP) - [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003 tentang [[Mahkamah Konstitusi - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[KUHAP]] yang berkaitan dengan [[hukum acara pidana]] - Ketentuan mengenai prosedur [[peradilan pidana]] ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum - [[Pasal 28G UUD 1945]] - Hak atas rasa aman dan perlindungan ## Pokok Permohonan Pemohon mengajukan permohonan pengujian [[KUHAP]] terhadap [[UUD 1945]], namun kemudian menarik kembali permohonannya sebelum proses persidangan berlanjut. ## Duduk Perkara Perkara ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas [[KUHAP]]. Namun, sebelum [[Mahkamah Konstitusi]] memutus secara materiil, pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali. ### Kronologi 1. **2017**: Pemohon mengajukan permohonan pengujian [[KUHAP]] ke [[Mahkamah Konstitusi]] 2. **2017**: Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali 3. **10 Juli 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] menerbitkan ketetapan penarikan kembali ### Alasan Permohonan - Pemohon menganggap beberapa ketentuan dalam [[KUHAP]] berpotensi bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Permasalahan terkait dengan [[hukum acara pidana]] dan [[due process of law]] - Kemudian pemohon memutuskan untuk menarik kembali permohonannya ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003 tentang [[Mahkamah Konstitusi. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak menguji [[legal standing]] pemohon secara materiil. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] menerbitkan ketetapan penarikan kembali karena: 1. Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali sebelum putusan materiil 2. Permohonan penarikan memenuhi syarat formal 3. Tidak ada halangan hukum untuk menerima penarikan kembali ### Analisis Konstitusional Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak melakukan pengujian materiil terhadap [[KUHAP]]. ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] menerima permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon karena memenuhi syarat formal dan tidak ada halangan hukum. ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam ketetapan ini. ## Amar Putusan **MENERIMA** permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara pengujian [[UU No. 8 Tahun 1981]] tentang [[Hukum Acara Pidana]] ([[KUHAP]]). ## Timeline - **2017-06-07**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-06-07**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2017-07-03**: Perbaikan permohonan diterima - **2017-07-10**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[19-PUU-XV-2017]] - Pengujian KUHP oleh Habiburokhman (terkait hukum pidana) - [[Putusan tentang Hukum Acara Pidana]] - Kasus-kasus terkait KUHAP ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Penarikan Kembali]]**: Pemohon berhak menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil 2. **[[Hukum Acara Pidana]]**: Isu yang tidak sampai diuji karena penarikan kembali 3. **[[Due Process of Law]]**: Prinsip yang tidak sampai diuji ### Precedential Value Ketetapan ini menunjukkan bahwa pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil dijatuhkan. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menerima penarikan kembali karena memenuhi syarat formal dan tidak ada halangan hukum. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[KUHAP]] tetap berlaku tanpa adanya pengujian konstitusional - Tidak ada perubahan dalam status hukum undang-undang - Memberikan precedent tentang prosedur penarikan kembali permohonan ### Tindak Lanjut - Tidak ada tindak lanjut karena permohonan ditarik kembali - [[KUHAP]] tetap berlaku sepenuhnya ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[Suhartoyo]]** 2. **[[Wahiduddin Adams]]** 3. **[[Saldi Isra]]** 4. **[[Ery Satria Pamungkas]]** 5. **[[Anwar Usman]]** 6. **[[Manahan MP Sitompul]]** 7. **[[Maria Farida Indrati]]** 8. **[[Aswanto]]** 9. **[[I Dewa Gede Palguna]]** ## Catatan Penting - Ketetapan penarikan kembali berbeda dengan putusan materiil - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan materi yang sama di kemudian hari - Tidak ada pengujian konstitusional terhadap [[KUHAP]] ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 8 Tahun 1981]] - Hukum Acara Pidana (KUHAP) - [[UU No. 8 Tahun 2011]] - Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - Kekuasaan Kehakiman ### Putusan Terkait - [[19-PUU-XV-2017]] - Pengujian KUHP (terkait hukum pidana) - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Hukum Acara Pidana]] - Kumpulan putusan terkait --- <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:08 --> *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*