29/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 29/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tempat, tanggal lahir : Curup, 16 April 1969. Alamat : Apartemen Taman Rasuna U. 14-09B RT.03 RW.10 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2021, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Irwan Sapta Saputra, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arief Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus M. Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Nyimas Fabryana, S.H., Putra Rezeki Simatupang, S.H., dan Aulia Ramadhandi, S.H., advokat dan asisten advokat pada kantor hukum SIHALOHO & CO. Law Firm yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, jalan M.T. Haryono Kavling 33, Jakarta, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor 29/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang- undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”; 2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya … dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3 3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) mengatur sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) huruf (a) berbunyi: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) UU MK menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 7. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) telah mengatur juga mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa selanjutnya Pasal 60 UU MK menyatakan Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 10. Bahwa frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5 sepengetahuan PEMOHON pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang teregister dalam Perkara Nomor 83/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 112/PUU-XIII/2015 namun kedua perkara tersebut materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI belum pernah diperiksa dan di putus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya. 11. Berdasarkan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materil frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Bahwa untuk itu PEMOHON akan menguraikan apakah PEMOHON memiliki LEGAL STANDING dalam Permohonan a quo atau justru sebaliknya, sebagai berikut: 3. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 4. Bahwa manusia sejak lahir hingga meninggal dunia memiliki suatu naungan yang melekat dalam dirinya berupa Hak-hak pokok atau sering disebut dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Salah satu hak yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Masuknya rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan juga dijamin melalui Undang-Undang maka akan semakin kuat jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi 7 berada pada hukum dan konstitusi. Menjadikan warga negaranya memiliki hak konstitusional yang hak tersebut dijaminkan oleh konstitusi dan Undang- Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dijaminkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengharuskan kekuasaan negara wajib menghormati dan melindungi hak konstitusional tersebut. 5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut: Pasal 28D (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) 6. Kepastian hukum Yang Adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 7. Bahwa Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut: Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 8. Bahwa PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1771061604690001 yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa PEMOHON memiliki kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan demikian PEMOHON telah memenuhi syarat pertama (huruf a) sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 9. Bahwa PEMOHON saat ini berprofesi sebagai politisi, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019. 10. Bahwa yang menjadi subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi- III DPR-RI Periode 2014-209, PEMOHON pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Pada waktu itu PEMOHON dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan hukum telah 9 terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. 11. Bahwa dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dimana menurut PEMOHON unsur tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 12. Bahwa menurut hemat PEMOHON frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dalam asas dalam hukum pidana maupun bertentangan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam hukum pidana, seseorang dapat dihukum/dipidana akibat perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan (cogitationis poenam nemo patitur). Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain. Bahwa hal tersebut tentunya telah menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi antara asas dalam hukum pidana maupun norma kepastian hukum yang adil, maka dengan adanya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI menyebabkan PEMOHON telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain bukan atas perbuatannya yang melanggar hukum. (melanggar norma hukum yang berlaku). 13. Bahwa dengan demikian frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI menurut hemat 10 PEMOHON tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan melanggar hak konstitusionalnya karena norma yang terkandung dalam frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak mengatur secara logis dan berbenturan atau menimbulkan kontestasi terhadap asas hukum pidana, bahwa seseorang dihukum pidana karena perbuatan yang melanggar hukum bukan karena pikirannya, terlebih pikiran yang asalnya dari orang lain. 14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian PEMOHON di atas, maka dengan demikian PEMOHON yang pada saat itu merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR RI (penyelenggara negara) merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak tercapai/telah dilangggar dengan berlakunya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. 15. Bahwa apabila melihat syarat-syarat seseorang/PEMOHON telah mengalami kerugian hak dan/atau memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut hemat PEMOHON, PEMOHON telah pula memenuhi syarat-syarat bahwa Hak Konstitusional telah dilanggar yaitu b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. PEMOHON merasa frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI telah melanggar Hak Konstitusional PEMOHON untuk mendapat Kepastian Hukum Yang Adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa tersebut tidak mengatur secara logis dan berbenturan atau menimbulkan kontestasi terhadap asas hukum pidana, bahwa seseorang dihukum pidana karena perbuatan yang melanggar hukum bukan karena pikirannya, terlebih pikiran yang asalnya dari orang lain. 11 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. PEMOHON secara spesifif (khusus) dan aktual telah secara nyata dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat Kepastian Hukum Yang Adil yang dibuktikan ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-209, PEMOHON pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Pada waktu itu PEMOHON dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan hukum telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Dengan demikian PEMOHON telah dihukum berdasarkan pikiran yang berasal dari orang lain, bukan dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya, hal tersebut diakibatkan diberlakukannya frasa yang tidak logis dan berbenturan atau menimbulkan kontestasi terhadap asas hukum pidana. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Menurut hemat PEMOHON frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga melanggar hak konstitusionalnya karena norma yang terkandung dalam frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak mengatur secara logis dan berbenturan atau menimbulkan kontestasi terhadap asas hukum pidana, bahwa seseorang dihukum pidana karena perbuatan yang melanggar hukum bukan karena pikirannya, terlebih pikiran yang asalnya dari orang lain. 12 16. Bahwa selain itu mengingat pekerjaan PEMOHON yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat PEMOHON akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara”. Berdasarkan hal tersebut apabila ketentuan dalam frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI tidak dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketika PEMOHON kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara” kerugian konstitusional PEMOHON bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 17. Bahwa apabila Permohonan a-quo dikabulkan, maka ketentuan dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI hanya mengatur sebagai berikut: Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Bahwa dengan demikian frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sudah tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya akan menjadikan norma dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab seorang Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara secara nyata akan dihukum apabila terbutki “karena perbuatannya” menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, bukan dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut hemat PEMOHON apabila Permohonan a quo dikabulkan maka tentunya kerugian Konstitusional PEMOHON yang tidak mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil karena berlakunya norma 13 yang tidak logis dan berbenturan/berkontestasi dengan asas hukum pidana yaitu dipidana bukan karena perbuatannya melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi. 18. Bahwa dengan demikian PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam Permohonan Uji Materil frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN Frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Karena Tidak Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil. 1. Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, Hukum merupakan tulang penopang dari seluruh aspek kehidupan dan hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2. Bahwa dalam Undang-Undang P3, dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 14 - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah. 3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) disahkan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. 5. Bahwa pada tanggal 21 November 2001, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001. 6. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang TINDAK PIDANA KORUPSI mengatur sebagai berikut: Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Penjelasan Pasal 11 Cukup Jelas Bahwa ternyata norma tersebut tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa tersebut. Dalam bagian penjelasan Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI hanya disebutkan cukup jelas. 15 7. Bahwa yang menjadi objek permohonan PEMOHON adalah frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Bahwa berdasarkan UU MK, Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU MK). Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai negative legislator tetapi juga menjadi positive legislator yang dipengaruhi oleh praktik Judicial Activism. Praktik Judicial Activism berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif (Widati Wulandari, dkk, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Pidana Yang Mengakibatkan Perubahan Norma Dalam Hukum Pidana Materiil Ditinjau Dari Asas Legalitas, Laporan Penelitian, Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hlm. 47). 9. Bahwa pada ranah hukum pidana, yang menjunjung tinggi asas legalitas dimana sumber hukum utama adalah undang-undang, permasalahan judicial activism menimbulkan problematika, karena norma hukum pidana dapat dirubah bahkan dirumuskan kembali melalui Putusan MK yang sejatinya memiliki kewenangan sebatas menyatakan bahwa suatu norma hukum pidana bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi dengan judicial activism, MK memperluas kewenangannya sebagai pembentuk undang-undang. Alasan MK melakukan judicial activism yang berujung putusan bersyarat didasarkan pada fungsi MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara serta didasarkan pada cita hukum yakni kepastian hukum, keadilan 16 dan kemanfaatan (Dian Agung Wicaksono, dkk, Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017), Laporan Penelitian, Kerjasama FH UGM dan Mahkamah Konstitusi, Hlm 79). 10. Bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu pertama korupsi telah terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, kedua oleh karena keadaan korupsi yang demikian tersebut maka perubahan dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 11. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut maka sudah sepatutnya UU TINDAK PIDANA KORUPSI harus dapat: 1) Mencapai Kepastian Hukum yang adil; 2) Menghilangkan Keragaman Penafsiran; dan 3) Perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka PEMOHON akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut: a. Apakah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas atau justru sebaliknya. b. Apakah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 17 Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya mengenai jaminan terhadap Kepastian Hukum yang Adil; 12. Hak Konstitusional merupakan bagian dari hak-hak Warga Negara yang dijamin dalam Konstitusi UUD 1945, bahwa salah satu hak konstitusional Warga Negara Indonesia adalah hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 mengatur sebagai berikut: Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) 13. Bahwa Jan Michiel Otto mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut. d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan 14. Bahwa Kepastian hukum Yang Adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans 18 Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 15. Bahwa kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya. 16. Bahwa menurut hemat PEMOHON kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dapat memberikan keadilan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia termasuk yang menjabat sebagai “penyelenggara negara” yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi hal tersebut merupakan hak konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa menurut PEMOHON Hak Konstitusional bagi Warga Negara Indonesia khusunya yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara untuk mendapat Kepastian Hukum yang adil sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan diberlakukannya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Bahwa akibat diberlakukannya frasa/ketentuan tersebut maka terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. 19 18. Bahwa kepastian hukum dalam hukum pidana erat kaitannya dengan asas legalitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas dipahami sebagai tiada suatu perbuatan dapat dipidana apabila belum ada aturan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas memiliki konsep yang luas. Hukum pidana mengakui asas legalitas sebagai prinsip hukum umum. Johann Anselm Ritter von Feurbach berpendapat bahwa dalam asas legalitas terkandung makna bahwa hukum harus tertulis (lex scripta), hukum harus jelas/tidak ambigu (lex certa), tidak boleh ditafsirkan secara analogi (lex stricta) dan tidak boleh berlaku surut (lex praevia). 19. Bahwa dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdapat asas-asas hukum pidana. Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana adalah asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perudang- undangan. Chairul Huda telah memberikan pendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 20. Bahwa pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, bahwa terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur- unsur tersebut ialah: 20 a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal tersebut. b. Unsur Kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. 21. Bahwa di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut. Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 22. Bahwa Menurut D. Simons, Peristiwa pidana itu adalah “Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur- unsur peristiwa pidana adalah; a. Perbuatan manusia (Handeling), b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (Wederrechtelijk), c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang- undang Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Toerekeningsvatbaar person), 21 d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat. 23. Bahwa E. Utercht menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu Handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab. 24. Bahwa menurut Pompe, straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran Norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Menurut Pompe hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. 25. Bahwa menurut Frans Maramis dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia” halaman 85 disebutkan bahwa hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini merupakan asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila seseorang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana tetapi niat tersebut belum dilakukan maka seseorang tersebut tidak bisa dipidana, karena pikiran tersebut belum dilaksanakan dengan perbuatan konkret. 22 26. Bahwa mengenai pendapat para ahli hukum tersebut mengenai asas legalitas, tindak pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap perbuatan konkret yang diatur dalam undang-undang telah tercermin dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1) “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Bahwa dalam pasal 1 tersebut telah dengan sangat jelas terdapat frasa pertama yaitu “Suatu Perbuatan”, maka dengan demikian memang perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum yang telah ada (hukum positif) yang dapat dihukum. Jadi memang benar apabila Hukum Pidana menghendaki adanya perbuatan seseorang, bukan adanya pikiran dari seseorang maupun pikiran yang asalnya dari orang lain. 27. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI dimana terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Apabila kita melihat unsur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut maka PEMOHON berpendapat bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana bukan karena perbuatan konkret yang dia lakukan tetapi dapat dijatuhi pidana akibat pikiran orang lain. 28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa frasa/norma “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI telah melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia khususnya yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. 23 29. Bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kepastian hukum itu tidak hanya materiil (substansinya harus benar) namun harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar). Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mendapat Kepastian Hukum yang adil tentunya tidak dapat dilepaskan dari Penegakan “proses hukum yang adil” yang tidak dapat dipisahkan pula dengan “asas pra-duga tidak bersalah” (presumption of innocence), keduanya menjadi syarat mutlak dan diakui, dilindungi serta dijamin eksistensinya dalam sistem negara hukum Indonesia. 30. Bahwa untuk menjunjung proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah maka, menurut hemat PEMOHON unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” harus dapat dibuktikan dalam persidangan. Bahwa Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bernar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 31. Bahwa dalam UU TINDAK PIDANA KORUPSI dikenal dengan penerapan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk extraordinary legal instrument. Bahwa penerapan sistem tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 37 UU TINDAK PIDANA KORUPSI yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. 24 Dalam Undang Undang TINDAK PIDANA KORUPSI memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. 32. Bahwa dengan demikian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi PEMOHON mengenai bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang? Apakah seseorang dapat mengetahui isi pikiran dari seseorang/maksud sebenarnya dari pikiran seseorang tersebut? PEMOHON mencoba untuk menganalogikan sebuah kasus dengan ketentuan Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI yang didalamnya terdapat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagai berikut: A adalah seorang perempuan yang merupakan Anggota Komisi-III DPR RI sedangkan B adalah seorang laki-laki yang menjabat sebagai Gubernur di suatu Provinsi. A dan B adalah sepasang kekasih, pada suatu ketika B tersangkut kasus pidana yang ditangani oleh Jaksa Agung. Pada saat kasus pidana sedang bergulir B meminta bertemu dengan A, pada saat keduanya bertemu B memberikan kepada A kalung dan cincin berlian dan berjanji akan menikahi A setelah kasus yang menimpa B selesai. A menerima kalung dan cincin tersebut karena A berpikir bahwa B serius mencintai dan ingin hidup bersama dengan A. Pada saat itu A tidak pernah ikut campur atau terlibat dalam masalah yang melibatkan B dengan Jaksa Agung, tetapi ternyata pada akhirnya A ditangkap oleh KPK dengan dugaan A telah menerima hadiah atau janji, yang menurut KPK, B telah memiliki pikiran untuk memberikan hadiah dan janji tersebut kepada A yang merupakan Anggota Komisi-III DPR-RI untuk membantu menyelesaikan kasus dengan Jaksa Agung. Akhirnya A ikut dijatuhi hukuman karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI karena KPK berasumsi bahwa B memiliki pikiran memberikan hadiah atau janji kepada A berkaitan dengan jabatan A dan kasus yang sedang dihadapi B, padahal baik A maupun B sama sekali tidak memiliki pikiran sebagaimana diasumsikan oleh KPK. 25 Dari contoh kasus tersebut di atas PEMOHON menilai tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi A maupun B. Selanjutnya adalah bagaimana bila ternyata B memang memiliki pikiran bahwa perhiasan dan janji menikahi tersebut ditujukan karena jabatan A, tetapi sebaliknya A berpikir bahwa B benar-benar tulus mencintai dirinya dan ingin hidup berdua. Bagaimana penyidik kepolisian, Jaksa, maupun KPK dapat membuktikan bahwa “pikiran” B memberikan hadiah atau janji karena ada kaitannya dengan jabatan A dan bagaimana Hakim memperoleh keyakinan mengenai apa yang dipikirkan oleh B? 33. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI menyebabkan frasa tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas menafsirkan “pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut” karena tidak adanya standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan pikiran seseorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dapat dinyatakan dan dibuktikan ada hubungannya dengan jabatan seseorang. 34. Bahwa dengan demikian ketentuan pada Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI selain tidak memiliki tolak ukur, ketentuan tersebut juga membuka celah bagi penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif. Bahwa sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa, bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri. Bahwa subjektivitas tersebut terjadi dikarenakan adanya norma yang tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak jelas sehinga tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara. 26 35. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Bahwa menurut hemat PEMOHON hak ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUTINDAK PIDANA KORUPSI, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana Terdakwa dapat membuktikan bahwa pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut “tidak” ada hubungan dengan jabatannya? 36. Bahwa faktanya tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan, membuktikan dan memberi kepastian mengenai apa yang dipikirkan orang lain. Bahwa selanjutnya apakah ada seorang ahli yang dapat mengetahui secara pasti mengenai apa yang dipikirkan orang lain, tentunya ahli tersebut akan ada apabila hukum positif di Indonesia mengakui keahlian seseorang yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain atau yang biasa orang-orang sebut sebagai dukun,mentalis, indigo dsb. 37. Bahwa dengan demikian menurut hemat PEMOHON, Tersangka atau Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimaan diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI secara nyata dan pasti tidak akan mampu untuk membuktikan bahwa pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut “tidak” ada hubungan dengan jabatannya. Bahwa hal tersebut tentunya telah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON maupun Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 38. Bahwa terhadap seluruh dalil yang telah disampaikan PEMOHON di atas, PEMOHON sendiri telah merasakan bahwa Hak-Hak Konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 27 tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. 39. Bahwa hal tersebut telah terjadi terhadap diri PEMOHON pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-209, PEMOHON pernah diadili atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Pada waktu itu PEMOHON dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. 40. Bahwa PEMOHON diseret ke Meja Hijau oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan subsider telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI. PEMOHON yang pada waktu itu menjabat sebagai “penyelenggara negara” selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 dianggap telah menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa bahwa menurut pikiran Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, PEMOHON selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi III yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui islah dapat memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. 41. Bahwa pada saat itu PEMOHON hanya mengetahui bahwa Fransiska Insani Rahesti ingin bertemu dengan PEMOHON tanpa mengetahui bahwa 28 Fransiska Insani Rahesti membawa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. 42. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui uang tersebut diberikan atas dasar apa. Bahwa menurut keterangan Gatot Pujo Nugroho dalam persidangan, uang tersebut diberikan sebagai tanda terimakasih kepada PEMOHON karena telah membantu penyatuan kembali/islah antara Gatot Pujo Nugroho dengan Tengku Erry Nuradi dimana keduanya merupakan anggota dari Partai Nasdem. Bahwa PEMOHON tidak pernah sama sekali menikmati uang tersebut dan langsung mengembalikan uang tersebut. 43. Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan PEMOHON bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu menurut pikiran Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, PEMOHON selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi III yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui islah dapat memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. 44. Bahwa sampai dengan PERMOHONAN ini diajukan oleh PEMOHON, dengan tegas PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah terlibat dalam tindak pidana Korupsi maupun tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana Korupsi, selain itu PEMOHON tidak pernah menerima hadiah atau janji yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, PEMOHON menilai Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI telah bermetamorfosis menjadi suatu ketentuan/norma yang liar dan cenderung sudah keluar dari asas-asas hukum khususnya asas hukum pidana yang dikenal dan dianut dunia 29 termasuk di Negara Republik Indonesia sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa hal tersebut disebabkan karena PEMOHON harus dihukum akibat asumsi/pikiran maupun tindakan yang dilakukan oleh orang lain bukan karena perbuatannya. 45. Bahwa apabila Permohonan a-quo dikabulkan, maka ketentuan dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI hanya mengatur sebagai berikut: Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Bahwa dengan demikian frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sudah tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya akan menjadikan norma dalam Pasal 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab seorang Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara secara nyata akan dihukum apabila terbutki “karena perbuatannya” menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, bukan dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut hemat PEMOHON apabila Permohonan aquo dikabulkan maka tentunya kerugian Konstitusional PEMOHON yang tidak mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil karena berlakunya norma yang tidak logis dan berbenturan/berkontestasi dengan asas hukum pidana yaitu dipidana bukan karena perbuatannya melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi. 46. Berdasarkan seluruh penjelasan PEMOHON tersebut di atas dapat PEMOHON simpulkan bahwa: 30 a. frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak dapat: 1) Mencapai Kepastian Hukum Yang Adil; 2) Menghilangkan Keragaman Penafsiran; dan 3) Memberikan Perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. b. frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, PEMOHON meminta: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 31 Jika yang mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Agustus 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1771061604690001 dengan nama H. Patrice Rio Capella, SH; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota dengan Nama H. Patrice Rio Capella dengan Nomor: 31740210051604690001; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 144/Pidsus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan Nomor: 13/PID/TPK/2016/PT.DKI; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 225 PK/PID.SUS/2017. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 32 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 33 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 34 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 11 UU Tipikor sebagai berikut: Pasal 11 UU Tipikor: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019; 3. Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-2019, Pemohon pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor. Pada waktu itu Pemohon dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan hukum telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor yaitu unsur “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”; 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor tersebut merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dan asas dalam hukum pidana maupun bertentangan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa dalam hukum pidana, seseorang dapat dihukum/dipidana akibat perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan (cogitationis poenam nemo patitur). 35 Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain. Bahwa hal tersebut tentunya telah menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi dengan asas dalam hukum pidana maupun norma kepastian hukum yang adil, karena dengan adanya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menyebabkan Pemohon telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain bukan atas perbuatannya yang melanggar hukum (melanggar norma hukum yang berlaku); 6. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat Pemohon akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara”. Berdasarkan hal tersebut, apabila ketentuan dalam frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor tidak dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketika Pemohon kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara”, kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; 7. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma yang tidak logis dan berbenturan/berkontentasi dengan asas hukum pidana, yaitu dipidana bukan karena perbuatannya, melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain, dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 11 UU Tipikor. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan Pemohon 36 dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 UU Tipikor, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor; 2. Bahwa kepastian hukum yang adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang- undangan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma; 3. Bahwa menurut Pemohon, sangat jelas frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor telah melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia khususnya yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal demikian karena norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas bahwa seseorang hanya 37 dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan; 4. Bahwa dalam UU Tipikor dikenal dengan penerapan sistem pembuktian terbalik secara berimbang, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi Penuntut Umum juga tetap wajib membuktikan dakwaannya. Hal demikian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Pemohon mengenai bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang? Apakah seseorang dapat mengetahui isi pikiran dari seseorang atau maksud sebenarnya dari pikiran seseorang tersebut? 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menyebabkan norma tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas, di mana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi (KPK) menjadi bebas menafsirkan “pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut” karena tidak adanya standar yang jelas yang menjadi tolok ukur kapan pikiran seseorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dapat dinyatakan dan dibuktikan ada hubungannya dengan jabatan seseorang; 6. Bahwa adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Tipikor, menurut Pemohon, merupakan kesempatan yang sangat baik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana terdakwa dapat membuktikan bahwa pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut “tidak” ada hubungan dengan jabatannya? Faktanya, tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan, membuktikan dan memberi kepastian mengenai apa yang dipikirkan orang lain; 7. Bahwa dengan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, hal ini tentunya akan menjadikan norma dalam Pasal 11 UU Tipikor 38 memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab seorang warga negara Indonesia yang menjabat sebagai PNS atau penyelenggara negara secara nyata akan dihukum apabila terbukti “karena perbuatannya” menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, bukan dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma yang tidak logis dan berbenturan/berkontestasi dengan asas hukum pidana yaitu dipidana bukan karena perbuatannya, melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain, dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon; 39 [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi “Corruption in government" di Havana (Cuba) tahun 1990 yang menegaskan antara lain bahwa; 1) korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; 2) dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan 3) menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius (most serious crime). Atas dasar tersebut juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut dalam UN Convention Against Corruption tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-Iembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum serta mengancam stabilitas politik. Oleh sebab itu, masyarakat dunia menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati perbuatan korupsi telah melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai representasi dari rakyat ingin diatasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (social order), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif (social engineering). Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya as a tool of social order, maupun as a tool of social engineering. Dalam konteks demikian 40 maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang a quo dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi; [3.11.2] Bahwa sasaran utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari secara profesional dan berkualitas. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara dapat terpenuhi serta tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. Dalam orientasi desain demikian, apabila dikaitkan dengan politik hukum pembentukan UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setiap pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan setiap orang yang menjalankan fungsi publik, harus menjaga sikap dan perilaku/tindakan secara ekstra hati-hati. Termasuk dalam menerima pemberian suatu barang dalam bentuk apapun, karena sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara terdapat takaran etis yang mengatur dan membatasi hak yang bersangkutan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Terhadap bentuk pembatasan hak yang demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual sekaligus sosial. Sebagai mahkluk individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-individu lain di luar dirinya, sehingga kebebasan individual tersebut kemudian berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari masyarakat. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya, sehingga kebebasan individu akan selalu dibatasi oleh kebebasan sosial. Konsep pembatasan hak atau kebebasan individu demikian yang mendasari 41 perlunya pembatasan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“ dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, menurut Mahkamah, hukum pidana disusun adalah dalam rangka melindungi setiap orang, tidak terkecuali pelaku suatu tindak pidana. Oleh karenanya, dalam perumusan suatu delik harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati, karena akan menimbulkan suatu pembebanan atau penderitaan, termasuk pembatasan atau pengabaian hak-hak tertentu bagi seseorang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam suatu rumusan delik. Terkait hal tersebut, rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor a quo, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 42 jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma (norm-gedrag) dalam pasal a quo adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor a quo telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa a quo menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilain terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan 43 Pemohon. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seluruh warga negara Indonesia. Pemenuhan atas hak demikian, dalam implementasinya bertumpu pada dua komponen, yaitu kepastian dalam substansi atau orientasi norma hukum itu sendiri dan kepastian dalam proses hukum (due process of law). Dalam konteks kepastian substansi atau orientasi sebuah norma, in casu frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menurut Pemohon menyebabkan seseorang dapat dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, rumusan pasal a quo harus dipahami dalam kerangka politik hukum UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.2] di atas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak individu dan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga tolok ukur ketercelaan dari perilaku koruptif dipandang perlu untuk ditetapkan secara luas dalam peraturan perundang- undangan agar tingkat kejahatan korupsi tidak massif, lintas-sektor, dan sistematis. Dalam kondisi demikian, titik berat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor adalah untuk memperluas jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor telah menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, karena menurut Pemohon tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan atau membuktikan mengenai apa yang dipikirkan orang lain sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 11 UU Tipikor yang dalam unsur kondisinya 44 memuat “padahal diketahui atau patut diduga” adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, in casu pemberian hadiah atau janji, yang pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat jabatan yang sedang diembannya. Oleh karena itu, frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor sama sekali tidak menghalangi pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (due process of law). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk didengar keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim akan menilai apakah seseorang bersalah menurut hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, in casu Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Mahkamah menilai, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 11 UU Tipikor, sehingga dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 45 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 13.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai 46 Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha