PUU
Tahun 2026
289/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pemohon: Salma Agustina, S.H. (Pemohon I), Cintami Ida Sidabutar, S.H. (Pemohon II), Farras Audia Raihany, S.H., M.H. (Pemohon III), dan Irham Prasetyo Putra, S.H. (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 289/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
Salma Agustina, S.H.
Pekerjaan
:
Magang
Alamat
:
Jalan Hidup Baru III RT 010/RW 007, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Cintami Ida Sidabutar, S.H.
Pekerjaan
:
Magang
Alamat
:
Jalan Wijaya Kusuma gang 4 RT 008/RW 005,
Kelurahan Kudaile, Slawi, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Farras Audia Raihany, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Magang
Alamat
:
Jalan AMD Baru, Jr. 1, Kelurahan Tanjuang Baringin,
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,
Sumatera Barat.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Irham Prasetyo Putra, S.H.
Pekerjaan
:
Magang
Alamat
:
Dusun XV Kelingan Nomor 92, Jalan Murai Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara
2
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2026, memberi kuasa kepada
Toni Mulia S.H., M.H., dan Leander Elian Zunggaval, S.H., para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office, yang beralamat di Rukan
Sedayu Square Blok F Nomor 19, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Kelurahan
Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 28 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 29 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
289/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 289/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 30 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 24 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHКАМАН KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
3
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”.
2.
Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 6554) (UU MK), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”
3.
Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5076) (UU
Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
4.
Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU P3), menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi.”
5.
Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMК 7/2025), yang menyatakan:
4
"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."
6.
Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian
materiil Pasal 79 UU MA yang berbunyi:
"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam Undang-undang ini"
terhadap:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
7.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi
tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji
konstitusionalitas norma Pasal 79 UU MA terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi
berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA РЕМОНON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan WNI
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, menyatakan:
Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut,maka terlebih dahulu para Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon I
hingga Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti
P-3 s.d. P-6) dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama,
5
yang kesemuanya telah bergelar sarjana hukum dan mengikuti Pendidikan
Khusus Profesi Advokat (PKPA) (Bukti P-20 s.d. P-23).
4. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 3 menegaskan para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum sebagai perseorangan
warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
sama sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, para Pemohon
akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan
berlakunya undang-undang yang diujikan konstitusionalitasnya dalam
perkara a quo.
5. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 (lima)
syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam
perkara a quo, yaitu:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni,
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum."
6
7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal
sebagai berikut:
Pasal 79 UU MA yakni,
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”
8. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 5 (lima),
para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat
spesifik dan potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Bahwa para Pemohon adalah "fresh graduate" Sarjana Hukum yang
mempelajari keilmuan hukum dan memiliki pemikiran kritis terhadap ilmu
hukum. Para Pemohon juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) serta masing-masing sedang menjalani magang sebagai
syarat pemenuhan sebagai advokat.
b. Bahwa pada saat praktik magang, para Pemohon menemukan adanya
produk hukum MA yang memiliki kekuatan mengatur seperti norma,
menjadi dasar pertimbangan dalam hakim dalam memutus perkara, serta
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk hukum tersebut secara nyata dalam praktik telah mengakibatkan
ketidakpastian hukum, ambiguitas, dan disharmoni yang akan dibahas
secara ringkas, sebagai berikut:
Pemohon I
Bahwa pada saat magang, Pemohon I terlibat dalam penanganan
perkara Kepailitan dan PKPU, dimana Developer Apartemen telah
dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU), dan telah terjadi homologasi (perdamaian). Namun, tidak
menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian homologasi
(perdamaian), sehingga pembeli apartemen mengajukan permohonan
pembatalan homologasi yang kemudian dikabulkan melalui Putusan
Nomor 7/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst.
juncto Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 13
Mei 2024 yang menyebabkan developer diputus dalam keadaan pailit.
7
Bahwa terhadap putusan pailit tersebut, developer mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) dan menjadikan Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 3 Tahun 2023 ("SEMA No. 3 Tahun 2023") sebagai novum
atau keadaan baru, yang dikabulkan melalui Putusan Nomor 55
PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang mengakibatkan putusan pembatalan
perdamaian yang telah menyatakan developer pailit dibatalkan.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan permasalahan karena UU
Kepailitan
dan
PKPU
memberikan
mekanisme
pembatalan
perdamaian yang apabila debitor tidak menjalankan perjanjian
perdamaian dapat mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Namun
dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menyatakan "Permohonan pernyataan
pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen
dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana"
yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara Peninjauan Kembali. Kondisi tersebut kemudian
menimbulkan pertanyaan Pemohon I sebagai berikut:
1) Apakah SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi norma sebagai
dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara?
2) Apakah SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi norma pengganti
yanang bersifat lex specialis dari UU Kepailitan dan PKPU?
3) Apabila terdapat kerugian terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023,
apakah dapat dilakukan pengujian dan tersedia mekanisme
pengujiannya?
4) Sebagai advokat kelak, apakah yang seharusnya menjadi saran
atau upaya hukum untuk para pembeli unit apartemen dalam hal
menuntut haknya? Hal demikian mengingat bahwa pembatalan
homologasi (perdamaian) tidak dapat dilakukan sebab terdapat
SEMA No. 3 Tahun 2023 dan tidak dapat juga ditempuhnya upaya
hukum gugatan perdata karena terikat dalam perjanjian
perdamaian.
Pemohon II
Bahwa pada saat magang, Pemohon II diminta membuat Legal
Opinion oleh Advokat Senior mengenai apakah Permohonan
8
Peninjauan Kembali ("PK") dalam perkara pidana dapat diajukan untuk
kedua kalinya.
Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon II melakukan penelusuran
hukum dan menyusun pendapat hukum atau legal opinion guna
memperoleh kejelasan mengenai ketentuan yang berlaku terkait
pengajuan PK dalam perkara pidana, khususnya mengenai
kemungkinan pengajuan PK lebih dari 1 (satu) kali. Dalam penelusuran
tersebut, Pemohon Il menemukan adanya 2 (dua) ketentuan yang
menjadi dasar pengaturan mengenai pengajuan PK lebih dari 1 (satu)
kali, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan PK dalam
perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali, dan SEMA
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan
Kembali dalam Perkara Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa
permohonan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 (satu)
kali. dengan pengecualian apabila terdapat 2 (dua) atau lebih putusan
PK yang saling bertentangan.
Bahwa atas adanya perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan
pertanyaan terhadap Pemohon Il yakni:
1) Ketentuan manakah yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan
kepastian hukum lebih tinggi antara Putusan Mahkamah Konstitusi
dan SEMA No. 7 Tahun 2014?
2) Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat, apakah
seluruh jajaran peradilan di bawah MA wajib tunduk dan patuh
pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?
3) Apabila timbul kerugian akibat keberlakuan SEMA No. 7 Tahun
2014, apakah SEMA a quo dapat diuji dan apakah tersedia
mekanisme pengujian hukumnya?
Pemohon III
Bahwa pada saat magang, Pemohon III diminta membuat Legal
Opinion oleh Advokat Senior dan diminta mengenai jangka waktu
penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase, khususnya
mengenai bagaimana mekanisme perhitungan jangka waktu 30 (tiga
9
puluh) hari dalam memutus permohonan pembatalan putusan
arbitrase.
Bahwa dalam membuat Legal Opinion tersebut, Pemohon III
melakukan penelusuran terhadap sumber dan dasar hukum guna
memperoleh
kejelasan
mengenai
mekanisme
jangka
waktu
penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dalam
penelusuran tersebut, Pemohon III menemukan adanya disharmoni
antara Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30
Tahun 1999”) yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan
pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
(“PERMA No. 3 Tahun 2023”) yang menyatakan Putusan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah diucapkan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam
persidangan secara langsung atau elektronik.
Bahwa atas adanya PERMA No. 3 Tahun 2023 yang menyebabkan
perbedaan mengenai jangka waktu penyelesaian pembatalan putusan
arbitrase, Pemohon III mempertanyakan:
1) Manakah dasar hukum yang tepat dan mengikat guna Pemohon
III jadikan sebagai dasar atau ketentuan dalam Legal Opinion? UU
No. 30 Tahun 1999 atau PERMA No. 3 Tahun 2023?
2) Berapakah jangka waktu yang pasti dan mengikat bagi majelis
hakim dalam memutus perkara Pembatalan Putusan Arbitrase
guna menjamin kepastian hukum?
3) Adakah kepastian hukum mengenai tenggat waktu yang mengikat
sejak
permohonan
diterima
hingga
permohonan
tersebut
dibacakan dalam persidangan?
4) Apakah pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan MA?
Pemohon IV
Bahwa sesuai dengan cita-cita UU advokat, Pemohon IV dengan
segenap hati dan jiwa akan berusaha sebaiknya dalam menegakkan
10
hukum, menjaga kehormatan, harkat dan martabatnya profesi sebagai
advokat,
Surat
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 ("SK MA No. 73 Tahun 2015") dapat dipastikan
menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon IV karena saat ini
terlalu banyak organisasi advokat yang menyebabkan mudahnya
oknum-oknum yang menjadi advokat yang jika dipecat dari
organisasinya akan pindah ke organisasi advokat yang lain atau
bahkan membuat organisasi advokat sendiri.
Bahwa dengan banyaknya organisasi advokat, standar profesi,
pendidikan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan etik advokat
akan menyebabkan lemah dan lunturnya apa yang dicita-citakan UU
advokat. Profesi advokat harusnya menjadi penegak hukum yang
mulia (officium nobile) setara dengan profesi penegak hukum lainnya
seperti hakim, jaksa, dan polisi.
Bahwa
atas
Surat
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 ("SK MA No. 73 Tahun 2015") tersebut,
Pemohon IV mempertanyakan:
1) Apakah MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK MA No.
73 Tahun 2015?
2) Apakah SK MA No. 73 Tahun 2015 bisa diuji?
c. Bahwa pemberlakuan Pasal 79 UU MA dalam frasa “mengatur lebih
lanjut” menimbulkan celah bagi MA untuk membuat produk hukum yang
menurut para Pemohon mengakibatkan ambiguitas dan disharmoni
dalam praktik sebagai advokat. Produk hukum MA seringkali
mengakibatkan para Pemohon tidak dapat memberikan pendapat hukum
atau legal opinion, strategi dan pendampingan hukum yang jelas,
konsisten serta memiliki kepastian hukum tetap.
d. Bahwa terhadap hal tersebut, para Pemohon sebagai nantinya
berpotensi menghadapi proses hukum akibat ketidakpastian mengenai
norma yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam perkara yang
melibatkan penasihat hukum, yakni perkara yang melibatkan Kantor
Hukum
ABNR
dalam
Putusan
PN
Jakarta
Selatan
Nomor
410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan HHP dalam perkara gugatan РT
Permindo Tubularta terkait jasa hukum. Kondisi tersebut semakin
11
menguatkan potensi kerugian konstitusional terhadap hak para Pemohon
atas kepastian hukum yang adil serta kerugian materiil berupa kewajiban
membayar ganti rugi, kehilangan klien, maupun pemberhentian dari
profesi Advokat.
e. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil merupakan hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, sehingga para Pemohon sebagai Advokat nantinya harus
mengetahui dan memahami norma yang berlaku, produk hukum yang
mengikat, serta pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan
peradilan, termasuk mengetahui mekanisme pengujian apabila terdapat
norma yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
f. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara berlakunya
Pasal 79 UU MA dengan potensi kerugian konstitusional para Pemohon,
karena Pasal 79 UU MA merupakan norma yang memberikan
kewenangan kepada MA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Namun, Pasal 79
UU MA harus memberikan batas yang jelas mengenai produk hukum apa
yang dapat digunakan dalam melaksanakan kewenangan mengatur
tersebut.
g. Bahwa potensi kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi, karena secara langsung berkaitan dengan kedudukan para
Pemohon sebagai Sarjana Hukum yang telah menyelesaikan PKPA dan
sedang menjalani magang sebagai bagian dari tahapan menuju profesi
Advokat, serta didukung oleh pengalaman nyata masing-mansing
Pemohon dalam lingkungan praktik hukum dan penyelenggaraan
peradilan, sehingga potensi tersebut bukanlah kekhawatiran yang
abstrak atau spekulatif.
h. Bahwa potensi kerugian konstitusional para Pemohon tersebut dapat
dicegah apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo
dengan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 79 UU
MA, sehingga kewenangan MA untuk mengatur lebih lanjut ditegaskan
pada pembentukan norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan
peradilan dan hukum acara serta dilaksanakan hanya melalui PERMA.
12
i. Bahwa dengan adanya penegasan tersebut, para Pemohon sebagai
advokat nantinya memperoleh kepastian mengenai memberikan
pendapat hukum, strategi dan pendampingan hukum yang jelas.
Sehingga potensi kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon
atas kepastian hukum yang adil tidak lagi atau setidak-tidaknya tidak akan
terjadi.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan secara
spesifik dan potensial dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki
kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam
perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak
konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Perlunya Penegasan Produk Hukum dari Kewenangan Mengatur MA
dalam Pasal 79 UU MA Agar Mencegah Kerugian Konstitusional
1. Mahkamah
Agung
merupakan
pelaksana
kekuasaan
kehakiman
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” dan
Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang." yang kemudian diatur
lebih lanjut dalam UU MA.
2. Bahwa nilai utama MA tertuang dalam Pasal 2 UU MA, "Mahkamah Agung
adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain." Kemudian Pasal 32 ayat (5) UU MA berbunyi
“Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara."
13
3. Bahwa dalam melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU
MA, “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan
peradilan
di
semua
lingkungan
peradilan
dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman.”
4. Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU MA berbunyi "Mahkamah Agung berwenang
memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada
Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan." yang dalam praktik para
Pemohon yakini diwujudkan melalui SEMA, SK KMA, dan surat lainnya.
5. Pasal 37 UU MA menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak
kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.” dan Pasal 22 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat
memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada
lembaga negara dan lembaga pemerintahan.” yang dalam praktik para
Pemohon yakini diwujudkan melalui Fatwa MA.
6. Bahwa MA juga memiliki kewenangan mengatur yang bersumber dari Pasal
79 UU MA yakni, "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-
hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” serta penjelasannya
yang berbunyi “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau
kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan
tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan
pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak
diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh
pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan
Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara
keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri
dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada
umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta
penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”
7. Bahwa ketentuan kewenangan mengatur lebih lanjut MA tersebut, tidak
memberikan penegasan mengenai produk hukum yang menjadi pelaksanaan
14
kewenangan MA dalam Pasal 79 UU MA yang terdiri atas instrumen hukum
yang dapat digunakan, batas materi muatan yang dapat diatur, serta
mekanisme pengujian terhadap produk hukum tersebut.
8. Bahwa dengan tidak adanya penegasan produk hukum yang menjadi
pelaksanaan kewenangan mengatur lebih lanjut MA dalam Pasal 79 UU MA,
telah menimbulkan terbukanya celah hukum dalam kewenangannya untuk
mengeluarkan produk hukum yang membentuk norma yang berdampak
terhadap hak dan kewajiban warga negara dan mengikat umum serta rentan
disusupi
pengaruh-pengaruh
pihak
lain
sehingga
menimbulkan
ketidakpastian hukum.
9. Bahwa tidak ada penegasan tersebut juga menjadi semakin relevan karena
dalam praktik yang dihadapi oleh para Pemohon, terdapat berbagai
permasalahan yaitu PERMA yang isinya bertentangan dengan undang-
undang, SEMA yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,
dan SKMA yang berimplikasi terhadap kepastian mengenai organisasi dan
mekanisme penyumpahan Advokat. Dengan demikian, persoalan yang
dihadapi Para Pemohon bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai
keberadaan suatu produk hukum, melainkan ketidakjelasan mengenai
kedudukan, daya ikat, batas materi muatan. serta mekanisme pengujian dari
produk hukum MA yang digunakan dalam praktik peradilan.
10. Bahwa produk hukum MA seperti PERMA, SEMA, SK KMA, Fatwa MA, dan
surat lainnya secara tegas diatur dalam SK KMA No. 57/KMA/SK/IV/2016
tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan
Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Bahwa oleh karena MA menempati posisi tertinggi di lingkungan peradilan,
pasti mempunyai pengaruh terhadap tatanan peradilan dibawahnya. Produk
hukum MA seringkali berpengaruh terhadap kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus suatu perkara yang akan Para Pemohon jelaskan
beserta contoh produk nyatanya dalam posita ini.
12. Bahwa keadaan tersebut secara nyata berkaitan dengan hak konstitusional
Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena sebagai Sarjana Hukum
yang sedang magang sebagai tahapan menjadi Advokat, para Pemohon
15
dituntut untuk mampu menentukan dasar hukum yang berlaku, memberikan
nasihat hukum yang optimal, menyusun strategi perkara, dan menentukan
upaya hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,
semakin para Pemohon memasuki dan menjalankan profesi Advokat,
semakin nyata pula kebutuhan untuk memperoleh kepastian mengenai
norma mana yang berlaku dan mengikat serta instrumen hukum apa yang
dapat membentuk norma tersebut.
13. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya Pasal 79 UU MA
dengan potensi kerugian konstitusional para Pemohon, karena Pasal 79
merupakan dasar kewenangan bagi MA untuk “mengatur lebih lanjut” hal-hal
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, namun tidak
secara tegas menentukan batas instrumen yang digunakan apabila
kewenangan tersebut menghasilkan norma sehingga membuka ruang
terjadinya pencampuran antara fungsi pengaturan dengan fungsi pedoman,
nasihat, maupun keputusan administratif, yang pada akhirnya dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum.
14. Kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk dicegah
apabila Pasal 79 UU MA dimaknai bahwa pelaksanaan kewenangan
“mengatur lebih lanjut” yang menghasilkan norma harus hanya dituangkan
melalui PERMA dan tetap terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan
pengisian hukum acara dan kelancaran penyelenggaraan peradilan, serta
tidak mencakup pengaturan hak dan kewajiban warga negara maupun materi
hukum substantif.
15. Bahwa para Pemohon tegaskan keberadaan SEMA, Fatwa, SK KМА dan
produk
hukum
MA
lainnya
tetap
dapat
dipertahankan
asalkan
pembentukannya sesuai dengan dasar kewenangan, arti, fungsi dan karakter
masing-masing.
B. Produk-Produk Hukum Mahkamah Agung dan Contohnya yang
Mengakibatkan Kerugian Konstitusional
1. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, MA
menerbitkan berbagai jenis produk hukum yang didasari SK KMA No.
57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman
16
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA), Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA), Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung (SK KMA), dan bentuk produk hukum lainnya seperti
Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA), yang masing-masing memiliki dasar
hukum, fungsi, karakter, dan daya ikat yang berbeda dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung, sebagai berikut:
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Bahwa dalam konsiderannya PERMA merujuk pada Pasal 79 UU MA:
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.
Bahwa menurut SK KMA No. 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan
Atas Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
271/KMA/SK/X/2013
tentang
Pedoman
Penyusunan
Kebijakan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian PERMA adalah
peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
Bahwa selain SK KMA, PERMA diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU P3")
yaitu:
(1) Jenis
Peraturan
Perundang-undangan
selain
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan
oleh
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung..."
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UU P3 jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan terdiri atas:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
17
Bahwa dalam Putusan Nomor 45 P/HUM/2023 yang menguji PERMA
Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak
Pidana oleh Korporasi, dimana MA sebagai Termohon mengakui PERMA
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 serta termasuk dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, serta MA sebagai Majelis Hakim
yang memeriksa juga mempertegas posisi dan dasar hukum PERMA
dalam pertimbangannya.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016,
pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah bentuk
edaran pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan
yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat
administratif, serta pemberitahuan mengenai hal tertentu yang dianggap
penting dan mendesak.
Bahwa kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat
edaran oleh Ketua Mahkamah Agung atau dapat dilimpahkan kepada
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran.
Menurut Prof. Bagir Manan, peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan
kepada lingkungan administrasi internal dan tidak mengikat masyarakat
secara langsung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya berfungsi sebagai
pedoman internal bagi badan peradilan. Sejalan dengan kritik Prof. Jimly
Asshiddiqie, apabila suatu surat edaran memuat norma yang bersifat
mengatur secara umum, maka substansi tersebut seharusnya dituangkan
dalam bentuk peraturan, bukan surat edaran.
Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA)
Fatwa MA merupakan pendapat atau pertimbangan hukum MA yang
diberikan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan mengenai
suatu persoalan hukum. Kewenangan tersebut para Pemohon yakini
didasarkan pada Pasal 37 UU Mahkamah Agung, yang menyatakan
bahwa
“Mahkamah
Agung
dapat
memberikan
pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada
Lembaga Tinggi Negara yang lain.” dan 22 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberi
18
keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga
negara dan lembaga pemerintahan.”
Berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014,
permohonan fatwa ditujukan kepada Ketua MA dan dijawab dengan
mempertimbangkan pendapat Ketua Kamar terkait. Dalam praktiknya,
permohonan dari lembaga negara dapat diberikan dalam bentuk
pendapat atau petunjuk hukum, sedangkan petunjuk kepada pengadilan
dalam rangka penyelenggaraan peradilan juga merupakan bagian dari
kewenangan MA sebagaimana Pasal 38 UU MA.
Menurut Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Fatwa MA tidak mempunyai
kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan atau
putusan pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)
Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016, Surat
Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat
menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan
kegiatan, yang digunakan untuk:
1. Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/
material/peristiwa
2. Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau
3. Menetapkan pelimpahan wewenang.
Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA)
Bahwa tidak adanya dasar hukum yang secara pasti mengatur mengenai
pengertian Surat Ketua Mahkamah Agung, namun dalam praktik terdapat
pula surat yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Ketua Mahkamah
Agung.
2. Bahwa berdasarkan uraian mengenai karakteristik masing-masing produk
hukum MA pada poin 1, dapat dipahami bahwa setiap produk hukum
memiliki pengertian, fungsi, sifat, kewenangan, serta apakah dapat diuji?
Untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik tersebut,
berikut para Pemohon membuat perbandingan masing-masing produk
hukum MA dalam tabel sebagai berikut:
19
Produk
Hukum
Fungsi
Sifat
Kewenangan
Apakah
Dapat
Diuji?
PERMA
Peraturan
yang
berisi
hukum
digunakan.
sebagai
pengaturan
penyelenggaraan
peradilan.
Bersifat mengatur acara
yang
(regeling)
dan
memiliki daya berlaku
normatif sesuai ruang
dalam lingkup materi
yang diaturnya.
Ditetapkan
dan
ditandatangani
oleh
Ketua
MA.
Dapat
diuji
materiil
di
MA
terhadap
undang-
undang.
SEMA
Edaran pimpinan
MA
kepada
seluruh
jajaran
peradilan
yang
berisi bimbingan
dalam
penyelenggaraan
peradilan
yang
lebih
bersifat
administrasi
serta
pemberitahuan
mengenai
hal
tertentu
yang
penting
dan
mendesak.
Mengikat
secara
internal
terhadap
jajaran peradilan.
Ditetapkan
dan
ditandatangani
Ketua MA, dan
dapat
dilimpahkan
kepada
pejabat
yang
ditunjuk sesuai
substansinya.
Tidak
dapat
diuji.
Fatwa
MА
Pendapat
atau
pertimbangan
hukum.
Tidak mengikat secara
umum karena bersifat
pendapat/pertimbangan
hukum
Tidak
diatur
tata
cara
pembentukan
nya
dalam
Pedoman
Penyusunan
Kebijakan MA.
Tidak
dapat
diuji.
SK
KMA
Naskah
dinas
yang
memuat
kebijakan
yang
bersifat
menetapkan,
tidak
bersifat
mengatur,
dan
merupakan
Bersifat
penetapan
(beschikking)
dan
mengikat pihak, objek,
atau
keadaan
yang
menjadi
sasaran
keputusan.
Ditetapkan
dan
ditandatangani
pimpinan
tertinggi atau
pejabat
lain
yang
menerima
Tidak
dapat
diuji.
20
pelaksanaan
kegiatan.
pendelegasian
wewenang.
SKMA
Surat
yang
diterbitkan
oleh
Ketua
MA
mengenai
persoalan
tertentu.
Tidak terdapat rumusan
umum
mengenai
kekuatan mengikatnya
dalam Pedoman.
Diterbitkan
dan
ditandatangani
oleh
Ketua
MA.
Tidak
dapat
diuji.
Beberapa contoh produk hukum berikut menunjukkan adanya permasalahan
pada produk hukum MA:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
a. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 tentang Tata Cara
Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan
Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase
Bahwa Pasal 26 ayat (1) PERMA a quo menyatakan penyelesaian
permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diputus paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan
secara langsung atau elektronik. Ketentuan ini secara normatif
mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase
dan APS), menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri harus
menjatuhkan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
Bahwa UU Arbitrase dan APS pada hakikatnya memberikan kepastian
hukum dalam hal jangka waktu penyelesaian atau putusan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, akan tetapi
PERMA a quo merubah menjadi sejak permohonan dibacakan dalam
persidangan secara langsung atau elektronik. Ketidakpastian jangka
waktu penyelesaian timbul pada saat tidak adanya kepastian waktu
sejak permohonan diterima sampai dibacakan secara langsung atau
secara elektronik, seharusnya PERMA hanya mengatur ketentuan
bersifat hukum acara. Dengan mengatur kembali batas waktu
pembatalan putusan arbitrase yang sudah diatur tegas dalam Pasal
72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, PERMA tersebut telah melampaui
batas ketentuan.
21
PERMA 3/2013
UU Arbitrase dan APS
Pasal 26 ayat (1) PERMA No. 3
Tahun 2023 mengatur bahwa
permohonan
pembatalan
putusan arbitrase harus diputus
paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan dibacakan
dalam
persidangan
secara
langsung atau elektronik.
Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase
dan APS, menyatakan bahwa
Ketua Pengadilan Negeri harus
menjatuhkan
putusan
sejak
permohonan
pembatalan
putusan arbitrase paling lama 30
(tiga
puluh)
hari
sejak
permohonan diterima
Dengan adanya PERMA tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum mengenai jangka waktu penyelesaian perkara permohonan
pembatalan putusan arbitrase.
b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji
Materiil sebagaimana Telah Diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2011
Tentang Hak Uji Materiil
Bahwa Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji
Materiil sebelumnya mengatur bahwa permohonan keberatan hak uji
materiil hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat
180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan diundangkan. Padahal, Pasal 31 UU MA
hanya memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa memberikan
delegasi untuk menambahkan pembatasan berupa tenggang waktu
pengajuan permohonan. Dengan demikian, melalui PERMA tersebut
MA tidak lagi sekadar mengatur tata cara pelaksanaan hak uji materiil,
melainkan membentuk norma baru yang membatasi hak mengajukan
pengujian yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.
Bahwa produk hukum tersebut kemudian diakui sendiri oleh MA
melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam
konsideran menimbangnya, MA menyatakan “bahwa pada dasarnya
penentuan tenggat waktu pengajuan keberatan Hak Uji Materiil adalah
tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum
(Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang
sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the
22
living law) yang berlaku.” Atas dasar itu, MA menghapus ketentuan
mengenai batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut.
Bahwa meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2004 telah dicabut dan
diperbaiki melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2011, keberadaannya tetap
menunjukkan bahwa perlunya penegasan dalam Pasal 79 UU MA agar
mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan
kerugian konstitusional.
PERMA No. 1 Tahun 2004
UUD NRI Tahun 1945 dan UU
MA
Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1
Tahun
2004
mengatur
dan
membatasi
pengajuan
permohonan keberatan Hak Uji
Materiil (HUM) paling lambat 180
(seratus delapan puluh) hari
sejak
ditetapkan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
bersangkutan.
Pasal 31 UU MA & Pasal 24A
ayat (1) UUD 1945 menjamin
hak setiap warga negara/pihak
yang
dirugikan
untuk
mengajukan
pengujian
peraturan perundang-undangan
di
bawah
undang-undang
terhadap undang-undang tanpa
membatasi
batas
waktu
administratif
selama
norma
tersebut masih berlaku dan
mengikat secara umum.
Perlunya penegasan dalam Pasal 79 UU MA agar mencegah
timbulnya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian
konstitusional.
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (“SEMА”)
Adapun Pemohon melakukan penelusuran dan menemukan adanya SEMA
yang menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk
WeVetboek tidak sebagai Undang-Undang
Dalam SEMA a quo, MA menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam
Burgerlijk Wetboek (BW) tidak lagi berlaku dan tidak boleh dipergunakan
sebagai dasar hukum dalam praktik peradilan. Beberapa Pasal yang
dinyatakan tidak berlaku oleh MA diantaranya adalah Pasal 108 dan 110,
Pasal 284 ayat (3), Pasal 1682, Pasal 1579, Pasal 1238, Pasal 1460, dan
Pasal 1603 x ayat (1).
23
SEMA 3/1963
Burgerlijk Wetboek (BW)
Menyatakan
bahwa
beberapa
ketentuan dalam BW tidak lagi
berlaku
dan
tidak
boleh
dipergunakan
sebagai
dasar
hukum dalam praktik peradilan,
yaitu Pasal 108 dan 110, Pasal
284 ayat (3), Pasal 1682, Pasal
1579, Pasal 1238, Pasal 1460,
dan Pasal 1603x ayat (1) BW.
Ketentuan-ketentuan
tersebut
masih merupakan bagian dari
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-
Undang Hukum sebagai Perdata)
yang berlaku sebagai undang-
undang berdasarkan ketentuan
peralihan UUD NRI Tahun 1945
dan belum dicabut oleh pembentuk
undang-undang. Oleh karena itu,
keberlakuannya
hanya
dapat
diubah
atau
dicabut
melalui
undang-undang
atau
putusan
lembaga yang berwenang, bukan
melalui SEМА.
b. SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan
Kembali dalam Perkara Pidana
Dalam praktiknya ada pula SEMA yang bertentangan dengan
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan Putusan
Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan ketentuan Pasal 268 ayat
(3) KUHAP (yang mengatur tentang Peninjauan Kembali hanya dapat
dilakukan satu kali) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konsitusi dalam
putusannya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara
pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Sedangkan melalui SEMA tersebut, MA menafsirkan bahwa ketentuan
tersebut tetap harus dimaknai dengan membatasi PK hanya dapat
diajukan sekali saja, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang MA. Dengan demikian, meskipun norma dalam
KUHAP telah dibatalkan, MA tetap berpendapat bahwa dalam perkara
pidana, PK hanya boleh diajukan satu kali. PK yang diajukan lebih dari
satu kali hanya boleh diajukan satu kali. PK yang diajukan lebih dari
satu kali hanya dimungkinkan jika terdapat dua atau lebih putusan PK
yang saling bertentangan.
24
SEMA 7/2014
Putusan MK No. 34/PUU-
XI/2013
Menegaskan
permohonan
bahwa Peninjauan Kembali (PK)
dalam perkara pidana hanya
dapat diajukan satu kali, dengan
pengecualian apabila terdapat
dua atau lebih putusan PK yang
saling bertentangan.
Menyatakan bahwa Pasal 268
ayat (3) KUHAP yang membatasi
permohonan PK hanya satu kali
bertentangan dengan UUD NRI
Tahun
1945
dan
tidak
mempunya
kekuatan
hukum
mengikat. Dengan demikian, PK
dalam perkara pidana dapat
diajukan lebih dari satu kali
sepanjang
memenuhi
alasan
yang
dibenarkan
menurut
hukum.
Dengan tetap membatasi permohonan Peninjauan Kembali hanya
dapat diajukan satu kali, SEMA bertentangan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya,
menimbulkan ambiguitas kepada Para Pemohon untuk tunduk
kepada yang mana? Akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.
c. SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Dalam SEMA a quo disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit
maupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen
dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian
sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan
dan PKPU. Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan bunyi undang-
undang, karena Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan tegas
menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila
terbukti secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur serta adanya
utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Padahal latar belakang
dibentuknya UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk mendukung
pembangunan perekonomian nasional yang menjamin kepastian,
ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.
Pembatasan melalui SEMA a quo menimbulkan ketidakpastian
hukum, khususnya bagi para Pemohon sebagai calon advokat dalam
memberikan nasihat dan menentukan upaya hukum bagi kliennya.
Pada hakikatnya, terpenuhi atau tidaknya unsur "pembuktian
25
sederhana" seharusnya bergantung pada penilaian hakim terhadap
fakta dan alat bukti dalam setiap perkara. Namun, SEMA tersebut
justru menentukan secara umum bahwa permohonan pailit atau PKPU
terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak
memenuhi pembuktian sederhana, tanpa terlebih dahulu menilai
karakter utang dan fakta konkret perkara. Ketentuan tersebut pada
akhirnya menciptakan imunitas bagi pengembang apartemen dan/atau
rumah
susun
dari
mekanisme
kepailitan
atau
PKPU
dan
mengakibatkan berkurangnya kebebasan hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara sesuai fakta konkret, yang tidak sejalan dengan
nilai-nilai independensi kekuasaan kehakiman. Para Pemohon pun
menghadapi ketidakpastian apakah mekanisme kepailitan atau PKPU
dapat digunakan meskipun unsur-unsur yang dipersyaratkan undang-
undang telah terpenuhi.
SEMA 3/2023
UU Kepailitan dan PKPU
Menentukan
bahwa
permohonan pernyataan pailit
maupun
pengembang
apartemen
PKPU
terhadap
(developer)
dan/atau
rumah
susun tidak memenuhi syarat
pembuktian sederhana.
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat
(4) UU Kepailitan dan PKPU
mengatur bahwa permohonan
pailit harus dikabulkan apabila
terbukti
secara
sederhana
adanya dua atau lebih kreditur
dan utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih. Sedangkan
terpenuhi atau tidaknya unsur
pembuktian
sederhana
merupakan
penilaian
hakim
berdasarkan fakta dan alat bukti
dalam setiap perkara, tanpа
membedakan jenis debitor.
SEMA a quo tidak lagi sekadar memberikan pedoman administratif
bagi lingkungan peradilan, melainkan telah membatasi penerapan
norma Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU
serta mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara yang dengan jelas melanggar nilai-nilai dari MA
yang seharusnya.
d. SEMA No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023
dan KUHAP 2025
SEMA a quo pada pokoknya memberikan pedoman bagi pengadilan
dalam mengimplementasikan ketentuan KUHP 2023 dan KUHAP
26
2025, termasuk pengaturan mengenai penerapan Mekanisme
Keadilan Restoratif (MKR) dalam proses peradilan pidana. Dalam
Romawi III mengenai Perihal Pelaksanaan KUHAP, khususnya angka
2 huruf b, ditegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, perkara tersebut dapat
dilaksanakan melalui MKR dan tidak termasuk dalam kategori perkara
yang dikecualikan dari penerapan mekanisme tersebut.
Namun demikian, ketentuan Pasal 80 KUHAP yang mengatur
mengenai ruang lingkup penerapan mekanisme keadilan restoratif,
hanya menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat
diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana
denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun, tanpa secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh tindak
pidana dengan ancaman pidana 5 tahun tersebut secara otomatis
tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Sementara itu,
melalui SEMA ini memberikan penegasan interpretatif bahwa tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dapat
dilaksanakan МKR dan tidak termasuk dalam pengecualian
penerapan mekanisme tersebut.
Dengan demikian, SEMA yang seharusnya hanya berupa edaran
dalam menyelenggarakan peradilan, bersifat administrasi dan
pemberitahuan telah menjelma menjadi norma yang secara
substantif. Menimbulkan
ambiguitas bagi
para
Pemohon
kewenangan MA dalam membuat SEMA yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional.
SEMA 1/2026
KUHAP 2025
Menegaskan
bahwa
tindak
pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dapat diselesaikan
melalui Restoratif Mekanisme
Keadilan
(MKR)
dan
tidak
termasuk dalam kategori perkara
yang
dikecualikan
dari
penerapan mekanisme tersebut.
Pasal 80 KUHAP 2025 hanya
mengatur
bahwa
Mekanisme
Keadilan
Restoratif
dapat
diterapkan
terhadap
tindak
pidana yang diancam dengan
pidana denda paling banyak
kategori III atau pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.
Namun, ketentuan tersebut tidak
secara
eksplisit
menegaskan
bahwa seluruh tindak pidana
27
dengan ancaman pidana paling
lama 5 (lima) tahun secara
otomatis tidak termasuk dalam
kategori
perkara
yang
dikecualikan
dari
penerapan
mekanisme tersebut.
SEMA
yang
seharusnya
hanya
berupa
edaran
dalam
menyelenggarakan
peradilan,
bersifat
administrasi
dan
pemberitahuan telah menjelma menjadi norma yang secara
substantif.
Menimbulkan
ambiguitas
bagi
Para
Pemohon
kewenangan MA dalam membuat SEMA yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional.
e. SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam
Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat
yayang Berbeda Agama dan Kepercayaan
Dalam SEMA a quo memuat pedoman terhadap para hakim untuk
tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat
yang berbeda agama dan kepercayaan yang dinyatakan dalam
ketentuan angka 2 surat edaran tersebut. Dengan demikian, ketentuan
dalam SEMA tersebut secara substansial telah memuat norma tidak
dikabulkannya
permohonan
penetapan
yang
memerintahkan
pencatatan perkawinan beda agama oleh instansi pencatatan sipil.
Bahwa SEMA yang seharusnya hanya berupa edaran dalam
menyelenggarakan
peradilan,
bersifat
administrasi
dan
pemberitahuan telah menjelma menjadi norma yang secara substantif.
Bahkan mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara, yang menimbulkan ambiguitas bagi Para Pemohon
kewenangan MA dalam membuat SEMA yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional.
SEMA 2/2023
UU Perkawinan
Memberikan pedoman kepada
hakim untuk tidak mengabulkan
permohonan
pencatatan
perkawinan antar umat yang
berbeda
agama
dan
kepercayaan.
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
mengatur
bahwa
perkawinan
adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing
agama
dan
kepercayaannya.
Ketentuan tersebut menyerahkan
penentuan sah atau tidaknya
suatu perkawinan kepada hukum
28
agama atau kepercayaan yang
dianut oleh para pihak.
SEMA a quo telah membentuk norma yang membatasi kewenangan
hakim serta mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara yang dengan jelas melanggar nilai-nilai dari MA
yang seharusnya.
FATWA MAHKAMAH AGUNG (“FATWA MA”)
Adapun Pemohon melakukan penelusuran dan menemukan adanya
Fatwa Mahkamah Agung yang menimbulkan perdebatan dalam praktik,
salah
satunya
yaitu
Fatwa
Mahkamah
Agung
Nomor
WKMA/YUD/20/VIII/2009 tentang Piutang BUMN. Fatwa tersebut pada
pokoknya menyatakan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan
negara yang telah dipisahkan dari APBN sehingga pembinaan dan
pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan
pada prinsip perusahaan yang sehat. Berdasarkan pandangan tersebut,
Fatwa Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa piutang BUMN bukan
merupakan piutang negara.
Bahwa substansi Fatwa MA tersebut menimbulkan perdebatan karena
berkaitan langsung dengan konsep kekayaan negara yang dipisahkan,
yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara
lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara. Fatwa tersebut juga berimplikasi terhadap tata kelola piutang
BUMN, mekanisme pengawasan keuangan negara, serta penegakan
hukum dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan
negara.
Bahwa perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor
62/PUU-XI/2013 pada pokoknya menegaskan bahwa kekayaan negara
yang dipisahkan pada BUMN tetap termasuk dalam lingkup keuangan
negara. Dengan demikian, terdapat perbedaan substansial antara
pandangan yang dituangkan dalam Fatwa MA dengan penafsiran
29
konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (erga omnes),
maka secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi yang harus
dijadikan acuan dalam penerapan hukum.
Bahwa para Pemohon menitikberatkan bukan terletak pada benar atau
salahnya substansi Fatwa MA tersebut, melainkan pada penggunaan
Fatwa MA sebagai produk hukum untuk memberikan penafsiran
terhadap norma undang-undang yang berdampak pada praktik
penegakan hukum. Padahal, Fatwa MA pada hakikatnya hanya
merupakan pendapat atau nasihat hukum yang bersifat internal dan tidak
termasuk dalam peraturan perundang-undangan.
Fatwa Mahkamah Agung Nomor
WKMA/YUD/20/VIII/2006
Peraturan Perundang-
undangan dan Putusan
Mahkamah Konstittitusi
Menyatakan bahwa modal BUMN
merupakan kekayaan negara yang
telah
dipisahkan
dari
APBN
sehingga
pembinaan
dan
pengelolaannya didasarkan pada
prinsip perusahaan yang sehat.
Berdasarkan pandangan tersebut,
piutang BUMN bukan merupakan
piutang negara.
Pada pokoknya menegaskan
bahwa kekayaan negara yang
dipisahkan pada BUMN tetap
termasuk
dalam
lingkup
keuangan
negara,
sehingga
pengaturan
mengenai
status
kekayaan negara dan piutang
BUMN merupakan materi yang
telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan telah
diberikan
penafsiran
konstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAНКАМАН АGUNG (“SK KMA”)
Bahwa salah satu produk hukum MA yang menunjukkan ketidakjelasan
batas antara fungsi pedoman internal MA dan kewenangan pembentukan
norma hukum acara terdapat dalam penerapan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020
tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Bahwa
dalam
Putusan
Nomor
30/Pdt.Sus-Pailit-
GLL/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim merujuk Angka 5.1.2 huruf d
SK
KMA
Nomor
109/KMA/SK/IV/2020
menjadi
dasar
hukum
30
pertimbangan
yang
menentukan
bahwa
dalam
pemeriksaan
permohonan pernyataan pailit tidak dikenal eksepsi, replik, duplik.
intervensi, dan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan
Tergugat tidak dapat diterima.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan: apabila SK KMA
digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menentukan bahwa
suatu mekanisme hukum acara tidak dapat digunakan oleh para pihak,
apakah ketentuan tersebut masih merupakan pedoman internal dalam
rangka penyelenggaraan peradilan, atau telah membentuk norma hukum
acara yang mengikat para pihak?
Apabila ketentuan tersebut merupakan norma hukum acara, dari
manakah kewenangan pembentukannya dan melalui instrumen hukum
apa seharusnya norma tersebut dituangkan?
SK KMA No.
109/KMA/SK/IV/2020
UU tentang Kepailitan dan
PKPU
Angka 5.1.2 huruf d:
“Dalam
proses
pemeriksaan
permohonan pernyataan pailit tidak
dikenal adanya eksepsi, replik,
duplik, intervensi, dan gugatan
rekonvensi.”
Pasal 299:
“Kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini maka hukum
acara
yang
berlaku
adalah
Hukum Acara Perdata.”
SK KMA menjadi dasar hukum hakim dalam memutus suatu perkara
bertentangan
dengan
mengurangi
kebebasan
Hakim
dalam
memeriksa dan memutus perkara yang dengan jelas melanggar nilai-
nilai dari MA yang seharusnya.
SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG (SKMA)
Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
(SKMA 73/2015) pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Ketua
Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia agar tetap melakukan
penyumpahan advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (UU Advokat), atas permohonan yang diajukan oleh
beberapa organisasi advokat, baik yang mengatasnamakan PERADI
maupun organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-
Undang Advokat yang baru.
31
Bahwa dengan adanya SKMA tersebut membuka dan normalisasi jalur
bagi
organisasi
advokat
selain
PERADI
untuk
mengusulkan
penyumpahan sehingga memperkuat keberadaan model multibar serta
memperbesar permasalahan bagi calon advokat. Saat ini organisasi
advokat yang saat ini diperkirakan mencapai seratus organisasi advokat.
Bahwa sesuai dengan cita-cita UU advokat, advokat dalam menegakkan
hukum, menjaga kehormatan, harkat dan martabatnya profesi sebagai
advokat.
Bahwa
dengan
banyaknya
organisasi
advokat
yang
menyebabkan mudahnya oknum-oknum yang menjadi advokat yang jika
dipecat organisasinya akan pindah ke organisasi advokat yang lain atau
bahkan membuat organisasi advokat sendiri.
Bahwa dengan banyaknya organisasi advokat, standar profesi,
pendidikan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan etik advokat
akan menyebabkan lemah dan lunturnya apa yang dicita-citakan UU
advokat. Profesi advokat harusnya menjadi penegak hukum yang mulia
(officium nobile) setara dengan profesi penegak hukum lainnya seperti
hakim, jaksa, dan polisi.
Bahwa secara substantif SKMA tersebut menurut Para Pemohon
bukanlah kewenangan MA, serta tidak mempunyai dasar hukum
kewenangannya. Akan tetapi mengakibatkan celah untuk mudahnya
membentuk organisasi advokat dan menjadi advokat. Bahwa sebagai
calon advokat, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang
nyata.
SKMA 73/2015
UU Advokat
Memberikan
petunjuk
kepada
Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh
Indonesia
agar
melakukan
penyumpahan
advokat
atas
permohonan yang diajukan oleh
beberapa organisasi advokat, baik
yang mengatasnamakan PERADI
maupun
organisasi
advokat
lainnya,
hingga
terbentuknya
Undang-Undang
Advokat
yang
baru.
Pasal 28 ayat (1) UU Advokat
mengatur mengenai Organisasi
Advokat
merupakan
satu-
satunya wadah profesi advokat
yang bebas dan mandiri.
Dengan mengatur mekanisme penyumpahan advokat berdasarkan
permohonan dari beberapa organisasi advokat yang pada praktiknya
32
menerapkan sistem multi bar, SKMA 73/2015 tidak lagi sekadar
memberikan petunjuk administratif internal, melainkan telah mengatur
materi mengenai kelembagaan organisasi advokat yang menjadi ruang
lingkup pengaturan undang-undang.
3. Bahwa berdasarkan contoh-contoh diatas, dapat ditemukan:
PERMA telah melampaui kewenangannya, serta produk hukum lain seperti
SEMA, Fatwa MA, SK KMA, serta surat lainnya seperti SKMA yang
seringkali:
a. Membentuk norma yang mengikat;
b. Berpengaruh terhadap tatanan peradilan dibawahnya;
c.
Mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara;
d. Bertentangan dengan Putusan MK;
e. Rentan terhadap pengaruh-pengaruh lain;
f.
“Untouchable” karena tidak bisa diuji.
4. Bahwa dalam mengajukan permohonan a quo, para Pemohon tidak
menemukan dasar hukum yang kuat dari masing-masing produk hukum MA.
Hal inilah yang menyebabkan perlunya penegasan terhadap pelaksanaan
kewenangan MA berdasarkan Pasal 79 UU MA agar terdapat kepastian
mengenai instrumen hukum yang dapat digunakan, batas materi muatan
yang dapat diatur, serta mekanisme pengujian terhadap produk hukum
tersebut.
5. Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang akan
menjalankan profesi sebagai advokat, penegasan tersebut merupakan
bagian dari jaminan kepastian hukum yang adil, karena dalam menjalankan
profesinya para Pemohon akan secara langsung berhadapan dengan
berbagai produk hukum MA sebagai dasar dalam mendampingi pencari
keadilan dan memperjuangkan hak-hak klien di hadapan pengadilan.
C. Tidak Tersedianya Mekanisme Pengujian terhadap Produk Hukum
Mahkamah Agung Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu
prinsip pokok negara hukum adalah supremasi hukum yang menempatkan
33
hukum sebagai dasar sekaligus pembatas terhadap pelaksanaan
kekuasaan negara.
2. Bahwa dalam UU P3 dalam konsiderannya menyatakan untuk
mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang
menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan terdiri atas:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Dalam ketentuan ini yang
dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU P3, PERMA termasuk ke dalam
jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). Hal
ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal suatu
Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
34
Mahkamah Agung.” yang berarti dalam hierarki PERMA berada di bawah
undang-undang yang pengujiannya dilakukan oleh MА.
5. Bahwa produk hukum MA selain PERMA berupa produk yang
"untouchable" karena tidak bisa diuji, hanya bisa digantikan atau direvisi
oleh MA sendiri. Bahwa kondisi tersebut telah tercermin dalam Putusan
Nomor 27 P/HUM/2015 dan Putusan Nomor 40 P/HUM/2016. Dalam
Putusannya, Mahkamah Agung pada pokoknya mempertimbangkan
bahwa Surat Edaran Mahkamag Agung No. 7 Tahun 2014 maupun
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
(SK
KMA)
No.
73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2025 tidak termasuk
objek uji materiil sebab tidak termasuk dalam peraturan perundang-
undangan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 100
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3) (Bukti P-18 s.d. P-19). Dengan demikian,
terhadap produk hukum MA selain PERMA bertentangan dengan nilai-nilai
yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam
negara hukum, setiap norma yang mengikat masyarakat harus dibentuk
berdasarkan kewenangan yang jelas, menggunakan instrumen hukum
yang tepat, serta berada dalam sistem pengawasan dan pengujian yang
menjamin akuntabilitas pembentukan norma.
6. Bahwa permasalahan tersebut secara langsung berkaitan dengan hak
Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon sebagai
Sarjana Hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat
dan sedang menjalani tahapan menuju profesi Advokat dituntut untuk
memberikan pendapat hukum, menentukan strategi hukum, dan
memberikan pendampingan hukum berdasarkan norma yang dapat
diketahui kedudukan dan daya ikatnya secara jelas.
D. Pasal 79 UU MA Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Memberikan Kewenangan Mengatur
Melalui PERMA
35
1. Bahwa Pasal 79 UU MA memberikan kewenangan kepada MA untuk
“mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam undang-undang.” Kewenangan tersebut pada dasarnya
merupakan
kewenangan
yang
dimaksudkan
untuk
mendukung
penyelenggaraan fungsi peradilan dan bukan sebagai pemberian
kewenangan legislasi yang bersifat umum. Oleh karena itu, pelaksanaan
kewenangan tersebut harus dimaknai melalui produk hukum yang tegas,
sesuai dengan fungsi konstitusional MA sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman;
2. Bahwa oleh karena belum adanya penegasan mengenai produk hukum
dalam Pasal 79 UU MA, maka bertentangan dengan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan
suatu norma, tetapi juga mencakup kepastian mengenai bentuk produk
hukumnya, kewenangan lembaga yang membentuknya, batas materi yang
dapat diatur, serta tersedianya mekanisme pengujian terhadap norma
tersebut. Ketika suatu norma yang mempengaruhi hak dan kewajiban
masyarakat dituangkan melalui instrumen hukum yang tidak memiliki
mekanisme pengujian yang jelas, maka kepastian hukum yang adil
menjadi tidak terpenuhi.
3. Bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata PERMA telah melampaui
kewenangannya, serta produk hukum lain seperti SEMA, Fatwa MA, SK
KMA, serta surat lainnya seperti SKMA yang seringkali:
a. Membentuk norma yang mengikat;
b. Berpengaruh terhadap tatanan peradilan dibawahnya;
c.
Mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara;
d. Bertentangan dengan Putusan MK;
e. Rentan terhadap pengaruh-pengaruh lain; dan
f.
“Untouchable” karena tidak bisa diuji.
4. Bahwa bukti tersebut secara spesifik dan potensial merugikan hak
konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang akan
menjalankan profesi advokat. Dalam menjalankan profesinya, Para
36
Pemohon akan berhadapan secara langsung dengan berbagai produk
hukum MA yang digunakan sebagai pedoman dalam praktik peradilan.
Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar
setiap norma yang mengikat umum dibentuk melalui instrumen hukum
yang sesuai dengan kewenangan konstitusional MA serta tersedia
mekanisme pengujiannya.
5. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan tidak adanya
penegasan Pasal 79 UU MA tersebut memberikan ruang tanpa batas bagi
MA untuk membentuk berbagai produk hukum selain PERMA yang
memuat norma mengikat masyarakat. Dengan tidak adanya penegasan
Pasal 79 UU MA Penafsiran telah mengakibatkan lahirnya norma yang
berada di luar sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan
sekaligus d luar mekanisme pengujian yang tersedia dalam sistem hukum
Indonesia, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum,
mengaburkan sistem pengujian norma, dan menghilangkan adanya
kepastian hukum yang adil. Para Pemohon meyakini bahwa apabila
permohonan ini dikabulkan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan lumpuh
atau stagnannya administrasi dan penyelenggaraan peradilan di bawah
kepemimpinan Mahkamah Agung, melainkan justru akan memperjelas
batas kewenangan Mahkamah Agung, memberikan kepastian hukum,
serta semakin menegakkan wibawa dan marwah Mahkamah Agung sesuai
dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, baik dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam pelaksanaan
fungsi peradilan yang berlandaskan prinsip negara hukum.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, para
Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
37
Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak
dimaknai: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat
hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, sepanjang
kewenangan mengatur tersebut hanya dilaksanakan melalui Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) sebagai peraturan perundang-undangan,
dengan materi muatan yang terbatas pada pengisian kekurangan atau
kekosongan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan
dan hukum acara.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam perkara ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salma
Agustina.
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cintami
Ida Sidabutar.
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farras
Audia Raihany.
38
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irham
Prasetyo Putra.
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan.
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
271/KMA/SK/X/2013
tentang
Pedoman
Penyusunan
Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9.
Bukti P-9
: Fotokopi PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penunjukan
Arbiter
oleh
Pengadilan,
Hak
Ingkar,
Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan
Putusan Arbitrase.
10. Bukti P-10
: Fotokopi PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
11. Bukti P-11
: Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan
Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-
Undang.
12. Bukti P-12
: Fotokopi SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.
13. Bukti P-13
: Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023.
14. Bukti P-14
: Fotokopi SEMA No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman
Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
15. Bukti P-15
: Fotokopi SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi
Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat
yang
Berbeda Agama
dan
Kepercayaan.
16. Bukti P-16
: Fotokopi
Fatwa
MA
Nomor
WKMA/YUD/20/VIII/2006
tentang Piutang BUMN.
17. Bukti P-17
: Fotokopi
Surat
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat.
39
18. Bukti P-18
: Fotokopi Putusan MA No. 27 P/HUM/2015 tanggal 29
September 2015.
19. Bukti P-19
: Fotokopi Putusan MA No. 40 P/HUM/2016 tanggal 12
November 2025.
20. Bukti P-20
: Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Nomor: 07-04758/PERADI-PKPA/VI/26 tanggal 6 Juli 2026
atas nama Salma Agustina, S.H.
21. Bukti P-21
: Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Nomor: 07-01971/PERADI-PKPA/IV/25 tanggal 23 Maret
2025 atas nama Cintami Ida Sidabutar, S.H.
22. Bukti P-22
: Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Nomor: 07-04671/PERADI-PKPA/VI/26 tanggal 6 Juli 2026
atas nama Farras Audia Raihany, S.H.
23. Bukti P-23
: Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Nomor: 07-04695/PERADI-PKPA/VI/26 tanggal 6 Juli 2026
atas nama Irham Prasetyo Putra, S.H.
24. Bukti P-24
: Fotokopi Putusan MA No. 45 P/HUM/2023 tanggal 11
Januari 2024.
25. Bukti P-25
: Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
40
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 79 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya
disebut UU 3/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
menguji permohonan a quo.
Kedudukan Hukum
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
41
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menguji konstitusionalitas norma
Pasal 79 UU 14/1985, yang selengkapnya sebagai berikut:
42
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam undang-undang ini.”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6], yang kesemuanya
bergelar sarjana hukum serta telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) [vide Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23].
4. Bahwa Pemohon I, pada saat magang terlibat dalam penanganan perkara
kepailitan, di mana terhadap perkara tersebut Developer Apartemen telah
dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
dan telah terjadi homologasi (perdamaian). Namun karena developer apartemen
tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian homologasi
(perdamaian), maka pembeli apartemen mengajukan permohonan pembatalan
homologasi yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-
Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst. juncto Nomor 317/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, pada tanggal 13 Mei 2024, sehingga
menyebabkan developer diputus dalam keadaan pailit. Terhadap putusan pailit
tersebut, developer mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan menjadikan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 (SEMA 3/2023) sebagai
novum, sehingga mengakibatkan putusan pembatalan perdamaian yang telah
menyatakan developer pailit, dibatalkan.
5. Bahwa Pemohon II, pada saat magang, diminta membuat legal opinion oleh
advokat senior mengenai apakah Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam
perkara pidana dapat diajukan untuk kedua kalinya. Pemohon II melakukan
penelusuran hukum dan menyusun pendapat hukum mengenai ketentuan yang
berlaku terkait pengajuan PK dalam perkara pidana, khususnya mengenai
kemungkinan pengajuan PK lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian menemukan 2
(dua) ketentuan yang menjadi dasar pengaturan mengenai pengajuan PK lebih
dari 1 (satu) kali, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana
dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang
43
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang pada
pokoknya mengatur bahwa permohonan PK dalam perkara pidana hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali dengan pengecualian apabila terdapat 2 (dua) atau lebih
putusan PK yang saling bertentangan. Pertentangan SEMA dan Putusan MK
tersebut dapat menimbulkan ambiguitas yang menurut Pemohon II merugikan
haknya karena ada ketidakpastian hukum
6. Bahwa Pemohon III, pada saat magang, diminta membuat legal opinion oleh
advokat senior mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan pembatalan
putusan arbitrase, khususnya berkenaan dengan mekanisme penghitungan
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam memutus permohonan pembatalan
putusan arbitrase. Kemudian, Pemohon III menemukan adanya disharmoni
antara Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) yang menyatakan
bahwa Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima,
dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
(PERMA 3/2023) yang menyatakan Putusan permohonan pembatalan putusan
Arbitrase atau Arbitrase Syariah diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau
elektronik. Disharmoni tersebut telah menimbulkan antara lain ketidakpastian
hukum.
7. Bahwa Pemohon IV, dengan segenap hati dan jiwa akan berusaha menegakkan
hukum, menjaga kehormatan, harkat dan martabat profesi sebagai advokat
sesuai dengan cita-cita advokat. Namun adanya Surat Ketua Mahkamah Agung
Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 (SK KMA 73/2015), dapat dipastikan telah
menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon IV, karena SK KMA 73/2015
bukan hanya sekadar memberikan petunjuk administratif internal, melainkan
telah mengatur materi mengenai kelembagaan organisasi advokat, yang
seharusnya merupakan ruang lingkup pengaturan undang-undang.
8. Bahwa saat ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sedang menjalani
tahapan menuju profesi advokat, dituntut untuk memberikan pendapat hukum,
menentukan strategi hukum, dan memberikan pendampingan hukum. Namun,
dengan berlakunya frasa “mengatur lebih lanjut” dalam norma Pasal 79 UU
14/1985, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menganggap tidak dapat
44
memberikan pendapat hukum atau legal opinion, strategi dan pendampingan
hukum yang jelas, konsisten serta memiliki kepastian hukum, sehingga perlu ada
penegasan terhadap pelaksanaan kewenangan MA berdasarkan Pasal 79 UU
14/1985, agar terdapat kepastian mengenai instrumen hukum yang dapat
digunakan, batas materi muatan yang dapat diatur, serta mekanisme pengujian
terhadap produk hukum tersebut.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah
membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide
Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6] yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) [vide Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23], serta menjelaskan
memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Namun demikian, dalam menjelaskan kedudukan hukum
dimaksud, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga harus telah memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat
(1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yakni adanya
kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945,
terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami oleh hak dan/atau kewenangan
konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.
Berkenaan dengan uraian mengenai keterpenuhan syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana ketentuan di atas, Mahkamah menilai
bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menguraikan sebagai advokat
magang, bukan sebagai pihak yang secara langsung terkena akibat keberlakuan
norma Pasal 79 UU 14/1985. Selanjutnya, masih dalam kaitannya dengan uraian
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV, yaitu terkait dengan pernah membuat legal opinion serta strategi litigasi
45
dan pendampingan hukum yang menurut anggapannya potensial menimbulkan
kerugian bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai akibat berlakunya
norma Pasal 79 UU 14/1985, menurut Mahkamah, meskipun sebagai advokat
magang yang pernah membuat legal opinion, namun Mahkamah menilai tidak
terdapat anggapan potensi kerugian hak konstitusional dalam hal pembuatan legal
opinion tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak dapat
menunjukkan secara jelas bahwa norma Pasal 79 UU 14/1985 yang dimohonkan
pengujian telah mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak konstitusionalnya.
Jikapun Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beranggapan bahwa kerugian hak
konstitusional yang dialami merupakan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) atau
setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon IV harus dapat menunjukkan
serta menguraikan bahwa memang benar terdapat konsekuensi yang timbul
sebagai akibat dari berlakunya norma Pasal 79 UU 14/1985, misalnya apakah
kewenangan normatif untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam
norma Pasal 79 UU 14/1985 telah menyebabkan atau berpotensi menyebabkan
adanya suatu pengaturan yang berdampak pada terhalangnya akses terhadap
upaya hukum atau terhadap pelaksanaan hak konstitusional bagi Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV. Oleh karena itu, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata,
bukan didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum yang dapat menjelaskan
anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang diuraikan Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma
Pasal 79 UU 14/1985.
Dalam hal demikian, Mahkamah tidak dapat menemukan argumentasi
yang logis mengenai anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV berkaitan dengan keberlakuan norma yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya
norma Pasal 79 UU 14/1985 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena tidak
terdapat anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak
memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.4]. Dalam hal ini, syarat-syarat anggapan kerugian hak
46
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah
mempertimbangkan syarat selebihnya.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I sampai dengan Pemohon
IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
47
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
48
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum MA yang diberikan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan mengenai suatu persoalan hukum. Kewenangan tersebut para Pemohon yakini didasarkan pada Pasal 37 UU Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.” dan 22 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberi 18 keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.” Berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014, permohonan fatwa ditujukan kepada Ketua MA dan dijawab dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Kamar terkait. Dalam praktiknya, permohonan dari lembaga negara dapat diberikan dalam bentuk pendapat atau petunjuk hukum, sedangkan petunjuk kepada pengadilan dalam rangka penyelenggaraan peradilan juga merupakan bagian dari kewenangan MA sebagaimana Pasal 38 UU MA. Menurut Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Fatwa MA tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016, Surat Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1. Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/ material/peristiwa 2. Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau 3. Menetapkan pelimpahan wewenang. Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Bahwa tidak adanya dasar hukum yang secara pasti mengatur mengenai pengertian Surat Ketua Mahkamah Agung, namun dalam praktik terdapat pula surat yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. 2. Bahwa berdasarkan uraian mengenai karakteristik masing-masing produk hukum MA pada poin 1, dapat dipahami bahwa setiap produk hukum memiliki pengertian, fungsi, sifat, kewenangan, serta apakah dapat diuji? Untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik tersebut, berikut para Pemohon membuat perbandingan masing-masing produk hukum MA dalam tabel sebagai berikut: 19 Produk Hukum Fungsi Sifat Kewenangan Apakah Dapat Diuji? PERMA Peraturan yang berisi hukum digunakan. sebagai pengaturan penyelenggaraan peradilan. Bersifat mengatur acara yang (regeling) dan memiliki daya berlaku normatif sesuai ruang dalam lingkup materi yang diaturnya. Ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua MA. Dapat diuji materiil di MA terhadap undang- undang. SEMA Edaran pimpinan MA kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi serta pemberitahuan mengenai hal tertentu yang penting dan mendesak. Mengikat secara internal terhadap jajaran peradilan. Ditetapkan dan ditandatangani Ketua MA, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai substansinya. Tidak dapat diuji. Fatwa MА Pendapat atau pertimbangan hukum. Tidak mengikat secara umum karena bersifat pendapat/pertimbangan hukum Tidak diatur tata cara pembentukan nya dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan MA. Tidak dapat diuji. SK KMA Naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan Bersifat penetapan (beschikking) dan mengikat pihak, objek, atau keadaan yang menjadi sasaran keputusan. Ditetapkan dan ditandatangani pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima Tidak dapat diuji. 20 pelaksanaan kegiatan. pendelegasian wewenang. SKMA Surat yang diterbitkan oleh Ketua MA mengenai persoalan tertentu. Tidak terdapat rumusan umum mengenai kekuatan mengikatnya dalam Pedoman. Diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua MA. Tidak dapat diuji. Beberapa contoh produk hukum berikut menunjukkan adanya permasalahan pada produk hukum MA: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) a. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Bahwa Pasal 26 ayat (1) PERMA a quo menyatakan penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik. Ketentuan ini secara normatif mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Bahwa UU Arbitrase dan APS pada hakikatnya memberikan kepastian hukum dalam hal jangka waktu penyelesaian atau putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, akan tetapi PERMA a quo merubah menjadi sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik. Ketidakpastian jangka waktu penyelesaian timbul pada saat tidak adanya kepastian waktu sejak permohonan diterima sampai dibacakan secara langsung atau secara elektronik, seharusnya PERMA hanya mengatur ketentuan bersifat hukum acara. Dengan mengatur kembali batas waktu pembatalan putusan arbitrase yang sudah diatur tegas dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, PERMA tersebut telah melampaui batas ketentuan. 21 PERMA 3/2013 UU Arbitrase dan APS Pasal 26 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2023 mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik. Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima Dengan adanya PERMA tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai jangka waktu penyelesaian perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase. b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil sebagaimana Telah Diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Bahwa Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil sebelumnya mengatur bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang- undangan yang bersangkutan diundangkan. Padahal, Pasal 31 UU MA hanya memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa memberikan delegasi untuk menambahkan pembatasan berupa tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, melalui PERMA tersebut MA tidak lagi sekadar mengatur tata cara pelaksanaan hak uji materiil, melainkan membentuk norma baru yang membatasi hak mengajukan pengujian yang tidak diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa produk hukum tersebut kemudian diakui sendiri oleh MA melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam konsideran menimbangnya, MA menyatakan “bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the 22 living law) yang berlaku.” Atas dasar itu, MA menghapus ketentuan mengenai batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut. Bahwa meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2004 telah dicabut dan diperbaiki melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2011, keberadaannya tetap menunjukkan bahwa perlunya penegasan dalam Pasal 79 UU MA agar mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian konstitusional. PERMA No. 1 Tahun 2004 UUD NRI Tahun 1945 dan UU MA Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 mengatur dan membatasi pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil (HUM) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari s
