PUU
Tahun 2026
288/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Pemohon: Jangkung Sido Sentosa
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:35:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 288/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Jangkung Sido Sentosa
Pekerjaan
:
Kepala sekaligus Tutor PKBM Aji Sakti Migunani
Alamat
: Dsn Krajan, RT/RW 004/003, Kelurahan Ngendrokilo,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
23 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juli
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 288/PUU/
PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 288/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 28 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada
tanggal 12 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
2
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara tegas menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya ditegaskan
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada pokoknya menentukan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menentukan bahwa dalam hal
suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang pada saat
Permohonan a quo diajukan dan diperbaiki diatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025).
7. Bahwa Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025 pada pokoknya
mendefinisikan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sebagai
perkara
konstitusi
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
3
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, objek
Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 7 Tahun 2025, pengujian
materiil merupakan pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945.
10. Bahwa Permohonan a quo merupakan pengujian materiil terhadap materi
muatan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak dan prinsip
konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji adalah norma yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, sehingga
objek Permohonan a quo merupakan objek yang termasuk dalam ruang lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan
PMK Nomor 7 Tahun 2025.
12. Bahwa norma yang diuji dalam Permohonan a quo bukanlah peraturan
pelaksana, kebijakan internal penyelenggara sarana perkeretaapian, maupun
keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero), melainkan Pasal 131 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
13. Bahwa oleh karena objek yang diuji adalah materi muatan dalam Undang-
Undang yang didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka
pengujiannya merupakan pengujian materiil yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal
9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
serta Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan
Pengujian Materiil Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
4
tentang Perkeretaapian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
A. Kualifikasi Hukum Pemohon
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yang meliputi
a) perseorangan Warga Negara Indonesia,
b) kesatuan masyarakat hukum adat,
c) badan hukum publik atau privat, dan
d) lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa:
……yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a ketentuan a quo
dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perorangan termasuk
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia,
sehingga termasuk kualifikasi subjek hukum yang mempunyai kedudukan
untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa status Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. (Bukti P-3)
5. Bahwa dengan demikian, secara subjektif Pemohon memenuhi kualifikasi
sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di hadapan
Mahkamah Konstitusi.
B. Hak Konstitusional yang Menjadi Dasar Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2),
khususnya:
5
a) Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
b) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
c) Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan.
2. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan objek Permohonan karena Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Bukti P-1) secara tegas
menyatakan: “Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil,
anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.”
3. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, anak di bawah lima tahun secara
eksplisit ditempatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai salah satu
subjek yang wajib memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan dalam
penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua dari anak yang berada
dalam
kategori
usia
tersebut
dan
merupakan
pengguna
jasa
perkeretaapian, maka Pemohon mempunyai kepentingan langsung
terhadap kepastian dan pelaksanaan norma tersebut.
C. Pemohon Merupakan Orang Tua Kandung dari Anak yang Menjadi
Subjek Langsung Norma Pasal 131 Ayat (1)
1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung sekaligus orang tua yang
mempunyai
tanggung
jawab
terhadap
pemenuhan
kebutuhan,
keselamatan, tumbuh kembang, dan kepentingan anak Pemohon.
2. Bahwa anak Pemohon pada saat permohonan diajukan berada pada usia
2 tahun 9 bulan dan dalam waktu yang tidak lama akan mencapai usia 3
tahun.
3. Bahwa keadaan tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak
Pemohon, Bukti P-5.
6
4. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan nama anak secara terbuka dalam
uraian permohonan demi menjaga kepentingan dan privasi anak, namun
identitas dan hubungan hukum Pemohon dengan anak tersebut dapat
diverifikasi melalui Bukti P-5.
5. Bahwa fakta tersebut mempunyai relevansi langsung dengan objek
pengujian karena Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Perkeretaapian
secara tegas menyebut “anak di bawah lima tahun” sebagai salah satu
kelompok yang wajib memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan.
6. Bahwa dengan demikian, anak Pemohon bukanlah pihak yang tidak
mempunyai hubungan dengan norma yang diuji, melainkan merupakan
subjek faktual yang secara langsung berada dalam kategori yang disebut
oleh Pasal 131 ayat (1).
7. Bahwa kepentingan Pemohon timbul karena sebagai orang tua, Pemohon
secara langsung bertanggung jawab dalam setiap penggunaan layanan
transportasi oleh anak tersebut, termasuk ketika anak bepergian
menggunakan kereta api bersama Pemohon atau keluarga.
D. Pemohon Adalah Pengguna Nyata Jasa Perkeretaapian
1. Bahwa Pemohon bukan pihak yang hanya mempunyai kepentingan
abstrak
terhadap
penyelenggaraan
perkeretaapian,
melainkan
merupakan pengguna jasa perkeretaapian bersama keluarga.
2. Bahwa penggunaan jasa tersebut dibuktikan dengan bukti transaksi
elektronik karcis kereta api tanggal 16 November 2025, yang
menunjukkan adanya perjalanan dengan tiga penumpang, yaitu seorang
anak yang merupakan anak kandung Pemohon dan dua penumpang
dewasa, salah satunya Pemohon. (Bukti P-6).
3. Bahwa Bukti P-6 menunjukkan adanya hubungan faktual Pemohon dan
keluarganya dengan layanan transportasi perkeretaapian yang menjadi
konteks keberlakuan Pasal 131 ayat (1).
4. Bahwa penggunaan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan yang
diajukan Pemohon bukan persoalan hipotetis mengenai suatu layanan
yang sama sekali tidak pernah digunakan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menggunakan jasa kereta api bersama keluarga
terutama pada masa libur sekolah, hari raya, dan tahun baru, sehingga
7
kebutuhan menggunakan layanan perkeretaapian bersama anak
merupakan keadaan yang nyata dan berulang.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan konkret
terhadap kejelasan mengenai bentuk fasilitas khusus dan kemudahan
yang diberikan kepada anak di bawah lima tahun.
E. Adanya Fakta Empiris Mengenai Batas Usia Manfaat yang Berbeda
dengan Rumusan Pasal 131 Ayat (1)
1. Bahwa Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Perkeretaapian menggunakan
rumusan “anak di bawah lima tahun” sebagai salah satu subjek yang wajib
memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan.
2. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan jasa perkeretaapian, terdapat
kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa
penumpang anak mulai usia 3 (tiga) tahun wajib membeli karcis dengan
tempat duduk dan dikenakan tarif penumpang dewasa. (Bukti P-4)
3. Bahwa Pemohon tidak menjadikan kebijakan PT Kereta Api Indonesia
(Persero) tersebut sebagai objek pengujian dalam perkara a quo.
4. Bahwa Bukti P-4 digunakan untuk menunjukkan fakta empiris mengenai
adanya perbedaan antara batas usia yang secara eksplisit disebut dalam
norma Pasal 131 ayat (1) dengan batas usia manfaat yang diterapkan
dalam praktik.
5. Bahwa dengan demikian, Bukti P-4 bukan dimaksudkan untuk meminta
Mahkamah Konstitusi menguji kebijakan korporasi PT Kereta Api
Indonesia (Persero), melainkan untuk menunjukkan bahwa terdapat
persoalan nyata mengenai ketidakjelasan cakupan dan pelaksanaan
norma Pasal 131 ayat (1).
6. Bahwa fakta empiris tersebut menjadi relevan bagi kedudukan hukum
Pemohon karena anak Pemohon berada tepat pada titik usia ketika
kebijakan tersebut akan mulai memberikan konsekuensi terhadap
perjalanan anak bersama Pemohon.
F. Kerugian Konstitusional Pemohon Bersifat Spesifik dan Potensial yang
Menurut Penalaran yang Wajar Dapat Dipastikan Terjadi
1. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan didasarkan semata-mata
pada keinginan untuk memperoleh perjalanan gratis, melainkan pada
ketidakpastian mengenai substansi hak anak di bawah lima tahun yang
8
secara eksplisit disebut dalam Pasal 131 ayat (1) sebagai penerima
fasilitas khusus dan kemudahan.
2. Bahwa anak Pemohon pada saat permohonan diajukan masih berusia 2
tahun 9 bulan, namun akan mencapai usia 3 tahun dalam waktu yang
dekat.
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-4, sejak anak mencapai usia 3 tahun terdapat
kebijakan yang mewajibkan anak membeli karcis dengan tempat duduk
dan tarif penumpang dewasa.
4. Bahwa oleh karena usia anak Pemohon dan kebijakan tersebut
merupakan fakta yang dapat diverifikasi, maka potensi persoalan yang
akan dialami Pemohon bukanlah kemungkinan yang spekulatif atau jauh,
melainkan keadaan yang secara wajar dapat dipastikan akan muncul
ketika Pemohon kembali menggunakan jasa kereta api bersama anaknya
setelah anak mencapai batas usia tersebut.
5. Bahwa potensi kerugian tersebut semakin nyata karena Pemohon
mempunyai rekam penggunaan jasa kereta api bersama anaknya
sebagaimana Bukti P-6.
6. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan konkret antara:
a) anak Pemohon yang termasuk kategori anak di bawah lima tahun;
b) norma Pasal 131 ayat (1) yang secara eksplisit memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan kepada anak di bawah lima tahun;
c) Bukti P-4 yang menunjukkan adanya batas usia manfaat pada usia 3
tahun dalam praktik; dan
d) Bukti P-6 yang menunjukkan bahwa Pemohon secara nyata
menggunakan jasa perkeretaapian bersama anaknya.
7. Bahwa keadaan tersebut membuat kerugian Pemohon mempunyai
karakter spesifik, individual, dan potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan terjadi.
G. Kerugian Konstitusional Harus Berdasarkan kepada Norma yang Diuji
1. Bahwa Pemohon memahami dan mengikuti nasihat Majelis Panel Hakim
Konstitusi agar kerugian konstitusional tidak semata-mata diletakkan
pada kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), tetapi harus dijelaskan
bersumber dari norma yang diuji.
9
2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menegaskan bahwa persoalan
konstitusional dalam perkara a quo adalah ketidakjelasan atau
ketidakcukupan Pasal 131 ayat (1) dalam menentukan batas substantif
dari frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” bagi anak di bawah lima
tahun.
3. Bahwa norma tersebut secara eksplisit menyatakan adanya kewajiban
memberikan fasilitas khusus dan kemudahan, tetapi tidak memberikan
ukuran substantif yang cukup mengenai batas minimum manfaat yang
wajib diterima oleh anak di bawah lima tahun.
4. Bahwa ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda
pada tingkat implementasi.
5. Bahwa Bukti P-4 menunjukkan salah satu bentuk nyata dari ruang
penafsiran tersebut, yaitu penerapan batas usia manfaat pada usia 3
tahun.
6. Bahwa dengan demikian, Bukti P-4 bukan sumber utama kerugian
Pemohon, melainkan bukti empiris yang menunjukkan akibat dari adanya
ruang penafsiran yang terbuka dalam norma Pasal 131 ayat (1).
7. Bahwa apabila Pasal 131 ayat (1) memberikan batas substantif yang lebih
jelas mengenai fasilitas khusus dan kemudahan serta memberikan
kepastian mengenai subjek “anak di bawah lima tahun”, maka ruang
penafsiran yang dapat mengurangi substansi perlindungan tersebut dapat
diminimalkan.
8. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat yang dapat
dijelaskan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional
Pemohon, yaitu: ketidakjelasan norma Pasal 131 ayat (1) → terbukanya
ruang penafsiran mengenai bentuk dan batas fasilitas khusus dan
kemudahan → munculnya perbedaan penerapan dalam praktik
sebagaimana dibuktikan dengan P-4 → ketidakpastian hak anak
Pemohon ketika mencapai usia 3 tahun → potensi kerugian konstitusional
Pemohon.
10
H. Kerugian Mempunyai Kemungkinan untuk Tidak Terjadi Apabila
Permohonan Dikabulkan
1. Bahwa salah satu syarat kerugian konstitusional adalah adanya
kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dihilangkan apabila
permohonan dikabulkan.
2. Bahwa dalam perkara a quo, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap Pasal 131 ayat (1), khususnya mengenai:
a) substansi minimum dari “fasilitas khusus dan kemudahan”; dan
b) makna “anak di bawah lima tahun” sebagai anak yang belum
mencapai usia lima tahun,
c) maka ketidakpastian mengenai batas perlindungan tersebut dapat
dihilangkan.
3. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional yang dialami atau
berpotensi dialami Pemohon mempunyai kemungkinan untuk tidak terjadi
apabila Mahkamah mengabulkan permohonan dan memberikan tafsir
konstitusional terhadap norma yang diuji.
4. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah menguji kebijakan PT Kereta
Api Indonesia (Persero), melainkan meminta Mahkamah memastikan
agar norma Pasal 131 ayat (1) tidak membuka ruang penafsiran yang
mengakibatkan hak anak yang telah ditentukan secara eksplisit oleh
Undang-Undang menjadi tidak pasti.
I. Pemenuhan Unsur Kerugian Konstitusional Pemohon
1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memenuhi unsur-
unsur kerugian konstitusional karena:
Pertama, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28H ayat (2);
Kedua, hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan Pasal 131 ayat (1) karena norma a quo secara eksplisit
memberikan fasilitas khusus dan kemudahan kepada anak di bawah lima
tahun;
Ketiga, Pemohon adalah orang tua dari anak yang berada dalam kategori
usia tersebut, yang dibuktikan dengan Bukti P-5;
11
Keempat, Pemohon merupakan pengguna jasa perkeretaapian bersama
anak dan keluarga, yang dibuktikan dengan Bukti P-6;
Kelima, terdapat fakta empiris mengenai batas usia manfaat pada usia 3
tahun sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti P-4;
Keenam, anak Pemohon akan memasuki usia 3 tahun sehingga potensi
kerugian mempunyai karakter konkret dan dapat dipastikan menurut
penalaran yang wajar;
Ketujuh, persoalan tersebut bukan semata-mata berasal dari kebijakan
operator, melainkan dari ketidakjelasan norma Pasal 131 ayat (1) yang
membuka ruang penafsiran mengenai substansi dan batas fasilitas
khusus dan kemudahan;
Kedelapan, terdapat hubungan sebab-akibat antara ketidakjelasan
norma, ruang penafsiran implementatif, dan potensi kerugian Pemohon;
dan
Kesembilan,
kerugian
tersebut
mempunyai
kemungkinan
untuk
dihilangkan apabila Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional
terhadap Pasal 131 ayat (1).
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
pengujian materiil Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Persoalan Konstitusional Terletak pada Norma Pasal 131 Ayat (1), Bukan
pada Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu menegaskan bahwa objek pengujian
dalam perkara a quo adalah Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bukan kebijakan, peraturan
internal, maupun keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya ditempatkan sebagai
contoh empiris mengenai bagaimana norma Pasal 131 ayat (1)
dilaksanakan dalam praktik.
3. Bahwa norma yang diuji berbunyi:
12
Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di
bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
4. Bahwa dari rumusan tersebut terdapat dua hal yang secara tegas
ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu:
a. adanya kewajiban bagi penyelenggara sarana perkeretaapian; dan
b. adanya subjek yang secara khusus dilindungi, termasuk anak di
bawah lima tahun.
5. Bahwa dengan digunakannya kata “wajib”, pemberian fasilitas khusus dan
kemudahan merupakan kewajiban hukum dan bukan semata-mata pilihan
atau kebijakan komersial penyelenggara sarana perkeretaapian.
6. Bahwa persoalan konstitusional muncul karena undang-undang telah
menentukan adanya hak khusus bagi anak di bawah lima tahun, tetapi
tidak memberikan batas minimum yang cukup jelas mengenai apa yang
dimaksud dengan fasilitas khusus dan kemudahan tersebut, khususnya
dalam kaitannya dengan akses anak terhadap layanan perjalanan.
7. Bahwa keadaan tersebut membuka ruang penafsiran pada tingkat
pelaksanaan mengenai:
a. bentuk fasilitas yang wajib diberikan;
b. bentuk kemudahan yang wajib diberikan;
c. batas manfaat fasilitas tersebut; dan
d. batas usia anak yang menikmati fasilitas tersebut.
8. Bahwa ruang penafsiran tersebut secara nyata dapat menghasilkan
perbedaan antara cakupan perlindungan yang diberikan oleh Undang-
Undang dengan cakupan perlindungan yang diberikan dalam praktik.
9. Bahwa dengan demikian, persoalan yang diajukan Pemohon adalah
persoalan konstitusional mengenai kecukupan dan kepastian norma,
bukan sengketa terhadap kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
B. Frasa “Fasilitas Khusus dan Kemudahan” Harus Memiliki Substansi
yang Nyata
1. Bahwa Pasal 131 ayat (1) menggunakan dua istilah yang saling berkaitan,
yaitu “fasilitas khusus” dan “kemudahan”.
2. Bahwa “fasilitas khusus” dan “kemudahan” tidak dapat dimaknai sebagai
dua istilah yang sama sekali tidak berhubungan dengan akses terhadap
layanan perkeretaapian.
13
3. Bahwa tujuan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan adalah
memastikan kelompok yang disebut dalam norma memperoleh akses
terhadap layanan perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan objektifnya.
4. Bahwa oleh karena itu, makna “kemudahan” tidak cukup apabila hanya
dipahami sebagai bantuan teknis pada saat seseorang memasuki stasiun
atau naik kereta api.
5. Bahwa bagi anak di bawah lima tahun, kebutuhan khusus tersebut
berkaitan dengan kenyataan bahwa anak pada usia tersebut belum
mandiri dan masih berada dalam ketergantungan kepada orang tua atau
pendamping.
6. Bahwa dengan kondisi objektif tersebut, kemudahan bagi anak harus
dipahami sebagai kemudahan yang memungkinkan anak memperoleh
akses terhadap layanan perjalanan secara layak, aman, dan terjangkau
bersama orang tua atau pendampingnya.
7. Bahwa apabila “kemudahan” hanya dimaknai sebagai fasilitas fisik,
sementara seluruh beban akses perjalanan diperlakukan sama persis
dengan penumpang dewasa yang telah mandiri, maka perlakuan khusus
terhadap anak kehilangan sebagian substansinya.
8. Bahwa perlakuan khusus tidak boleh berhenti sebagai pengakuan formal
dalam norma, tetapi harus mempunyai manfaat nyata bagi subjek yang
dilindungi.
9. Bahwa dengan demikian, frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” harus
mempunyai batas minimum perlindungan yang dapat dipahami oleh
masyarakat
dan
dapat
dilaksanakan
secara
konsisten
oleh
penyelenggara sarana perkeretaapian.
C. Hubungan “Kemudahan” dengan Pembebasan Tarif/Karcis Anak
1. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa Pasal 131 ayat (1) tidak
secara eksplisit menggunakan kata “gratis”, “bebas tarif”, atau “tarif Rp0”.
2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa kata “gratis”
secara tekstual terdapat dalam Pasal 131 ayat (1).
3. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah penafsiran konstitusional
mengenai cakupan frasa “fasilitas khusus dan kemudahan”, khususnya
bagi anak di bawah lima tahun.
14
4. Bahwa pembebasan tarif atau karcis anak diajukan sebagai bentuk
konkret dari kemudahan akses terhadap layanan, bukan sebagai dalil
bahwa seluruh fasilitas yang dimaksud Pasal 131 ayat (1) secara otomatis
berarti bebas tarif.
5. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara:
pertama, menyatakan bahwa setiap “fasilitas khusus dan kemudahan”
selalu berarti gratis; dengan
kedua, menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, khususnya bagi anak
di bawah lima tahun, pembebasan tarif dapat menjadi salah satu bentuk
kemudahan yang secara konstitusional diperlukan agar perlindungan
khusus tersebut mempunyai substansi.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan yang kedua.
7. Bahwa anak di bawah lima tahun secara objektif berbeda dengan
penumpang dewasa dalam hal kemandirian, kemampuan menggunakan
layanan transportasi, dan ketergantungan kepada orang tua atau
pendamping.
8. Bahwa karena itu, perlakuan khusus terhadap anak tidak dapat dinilai
hanya dari apakah anak memperoleh tempat untuk naik kereta, tetapi juga
dari apakah anak memperoleh akses terhadap layanan tersebut dengan
memperhatikan kondisi objektifnya.
9. Bahwa pembebasan tarif dasar/karcis bagi anak di bawah lima tahun
merupakan salah satu bentuk konkret yang dapat menjadikan kemudahan
tersebut nyata dan dapat dirasakan oleh anak dan orang tuanya.
10. Bahwa Pemohon tidak memohon agar Mahkamah menetapkan seluruh
sistem
tarif
perkeretaapian
atau
mengambil
alih
kewenangan
penyelenggara sarana perkeretaapian dalam menentukan tarif.
11. Bahwa Pemohon hanya memohon agar Mahkamah memberikan batas
konstitusional bahwa hak khusus anak di bawah lima tahun tidak boleh
dimaknai sedemikian sempit sehingga anak yang oleh Undang-Undang
secara eksplisit ditempatkan sebagai subjek perlindungan khusus justru
diperlakukan sebagai penumpang dewasa dalam hal akses dasar
terhadap layanan perjalanan.
12. Bahwa dengan demikian, pembebasan tarif anak bukanlah objek mandiri
dalam permohonan a quo, melainkan salah satu konsekuensi konkret dari
15
pemaknaan konstitusional terhadap “kemudahan” bagi anak di bawah
lima tahun.
D. Pasal 131 Ayat (2) Tidak Menghilangkan Persoalan Konstitusional pada
Ayat (1)
1. Bahwa Pemohon memahami Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang
Perkeretaapian yang menyatakan:
Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
2. Bahwa ketentuan tersebut justru memperlihatkan bahwa pembentuk
Undang-Undang menghendaki agar pemberian fasilitas khusus dan
kemudahan tidak menjadi beban tambahan bagi kelompok yang
dilindungi.
3. Bahwa namun demikian, norma tersebut belum menjawab persoalan
mengenai apa saja yang secara substantif termasuk dalam “fasilitas
khusus dan kemudahan” sebagaimana dimaksud ayat (1).
4. Bahwa Pasal 131 ayat (2) tidak memberikan batas minimum mengenai
bentuk kemudahan bagi masing-masing kelompok yang dilindungi.
5. Bahwa dengan demikian, keberadaan ayat (2) tidak serta-merta
menyelesaikan persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon
mengenai ketidakjelasan cakupan ayat (1).
6. Bahwa justru hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan
pentingnya memberikan makna yang jelas terhadap fasilitas khusus dan
kemudahan agar kewajiban tersebut tidak kehilangan substansinya pada
tahap pelaksanaan.
7. Bahwa Pemohon tidak meminta agar Pasal 131 ayat (2) dimaknai sebagai
penghapusan seluruh tarif perjalanan.
8. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah memastikan bahwa fasilitas
khusus dan kemudahan yang menjadi hak anak di bawah lima tahun
mempunyai substansi nyata dan tidak dapat dipersempit hanya melalui
kebijakan internal penyelenggara.
9. Bahwa penjelasan resmi Pasal 131 Ayat 1 UU Perkeretaapian ruang
lingkup "fasilitas khusus" dijabarkan pembuatan jalan khusus (ramp) di
stasiun, sarana khusus untuk naik kereta api, penyediaan ruang
penempatan kursi roda, atau sarana bantu bagi orang sakit yang
pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur, dalam Penjelasan
16
Pasal 131 ayat (1) menunjukkan bahwa bentuk fasilitas khusus yang
disebutkan dalam Penjelasan tersebut merupakan contoh bentuk fasilitas
khusus, dan bukan pembatasan secara tertutup terhadap seluruh bentuk
kemudahan yang dapat diberikan kepada setiap kelompok yang dilindungi
oleh Pasal 131 ayat (1). Oleh karena itu, tidak dicantumkannya “karcis”
dalam
Penjelasan
tersebut
tidak
dengan
sendirinya
menutup
kemungkinan bahwa kemudahan dalam bentuk tarif atau karcis dapat
menjadi salah satu bentuk kemudahan bagi anak di bawah lima tahun
sesuai dengan kebutuhan objektifnya.
10. Bahwa Pemohon tidak memohon agar seluruh kelompok yang disebut
dalam Pasal 131 ayat (1) memperoleh karcis gratis dalam bentuk yang
sama. Pemohon juga tidak mendalilkan bahwa anak di bawah lima tahun
harus memperoleh keistimewaan dibandingkan penyandang cacat,
wanita hamil, orang sakit, atau orang lanjut usia. Yang dimohonkan adalah
agar bentuk kemudahan yang diberikan kepada masing-masing kelompok
disesuaikan dengan kondisi objektifnya, sehingga tujuan yang sama
dapat dicapai, yaitu memperoleh kesempatan dan manfaat pelayanan
perkeretaapian secara setara.
11. Bahwa dengan demikian, pembebasan tarif dasar atau karcis bagi anak
di bawah lima tahun yang dimohonkan Pemohon bukanlah permintaan
perlakuan berbeda demi memberikan keistimewaan kepada anak,
melainkan salah satu bentuk perlakuan khusus yang dimohonkan untuk
mencapai perlakuan yang sama dalam arti substantif, yaitu agar anak di
bawah lima tahun memperoleh kesempatan dan manfaat pelayanan
transportasi perkeretaapian secara setara sebagaimana tujuan Pasal 28H
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, persoalan yang
dimohonkan kepada Mahkamah bukan semata-mata “karcis gratis”,
melainkan makna konstitusional dari “fasilitas khusus dan kemudahan”
agar perlindungan yang secara tegas diberikan kepada anak di bawah
lima tahun mempunyai manfaat nyata.
E. Persamaan Substantif dan Alasan Perlakuan Khusus Bagi Anak di
Bawah Lima Tahun
1. Bahwa Pemohon memahami bahwa prinsip persamaan di hadapan
hukum dan keadilan tidak berarti setiap orang atau setiap kelompok harus
17
selalu memperoleh bentuk perlakuan yang identik. Dalam keadaan
tertentu, perlakuan yang berbeda justru diperlukan untuk mencapai
persamaan yang substantif.
2. Bahwa hal tersebut secara tegas memperoleh dasar konstitusional dalam
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan hak kepada
setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai
persamaan dan keadilan.
3. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon yang meminta bentuk
kemudahan tertentu bagi anak di bawah lima tahun tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keistimewaan bagi anak, melainkan untuk mengatasi
kondisi objektif anak di bawah lima tahun yang belum memiliki
kemampuan
mandiri
sebagaimana
penumpang
dewasa
dalam
mengakses dan menggunakan pelayanan transportasi perkeretaapian.
4. Bahwa perlakuan berbeda yang dimohonkan Pemohon bukanlah tujuan
pada dirinya sendiri, melainkan merupakan sarana untuk mencapai
persamaan dalam memperoleh manfaat pelayanan transportasi. Dengan
demikian, perbedaan perlakuan terhadap anak di bawah lima tahun harus
dinilai berdasarkan tujuan, kebutuhan objektif, proporsionalitas, dan
manfaat yang hendak dicapai, bukan semata-mata karena bentuk
perlakuannya berbeda dari penumpang dewasa.
5. Bahwa dalam konteks tersebut, pembebasan tarif dasar atau karcis anak
yang dimohonkan Pemohon tidak didalilkan sebagai satu-satunya bentuk
yang secara tekstual telah ditentukan oleh Pasal 131 ayat (1), melainkan
sebagai bentuk konkret kemudahan yang menurut Pemohon relevan
untuk diberikan kepada anak di bawah lima tahun berdasarkan kondisi
objektifnya.
6. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak mendalilkan bahwa “perlakuan
sama” harus diwujudkan dengan mengenakan atau membebaskan tarif
yang sama bagi seluruh penumpang. Justru yang dimohonkan adalah agar
anak di bawah lima tahun memperoleh perlakuan khusus yang
memungkinkan mereka memperoleh kesempatan dan manfaat pelayanan
transportasi secara lebih setara, sebagaimana tujuan yang secara
eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
18
7. Bahwa permohonan Pemohon juga tidak dimaksudkan untuk menyatakan
bahwa penyandang cacat, wanita hamil, orang sakit, dan orang lanjut usia
tidak berhak memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan. Pemohon
hanya menguji bentuk kemudahan yang relevan bagi anak di bawah lima
tahun, sesuai dengan kebutuhan objektif kelompok tersebut.
8. Bahwa oleh karena itu, adanya perbedaan bentuk perlakuan antara anak
di bawah lima tahun dengan kelompok atau penumpang lainnya tidak
dengan
sendirinya
merupakan
diskriminasi.
Sebaliknya,
apabila
perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi objektif dan ditujukan untuk
mencapai kesempatan dan manfaat yang sama, maka perlakuan khusus
tersebut justru merupakan bagian dari pelaksanaan persamaan dan
keadilan secara substantif.
F. Perbedaan Bentuk Fasilitas bagi Masing-Masing Kelompok Tidak
Berarti Diskriminasi
1. Bahwa Pasal 131 ayat (1) memberikan perlindungan kepada beberapa
kelompok, yaitu penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima
tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
2. Bahwa Pemohon tidak memohon agar seluruh kelompok tersebut
memperoleh fasilitas yang sama.
3. Bahwa setiap kelompok mempunyai kondisi dan kebutuhan objektif yang
berbeda sehingga bentuk fasilitas khusus dan kemudahan juga dapat
berbeda.
4. Bahwa penyandang disabilitas dapat membutuhkan aksesibilitas fisik;
wanita hamil dapat membutuhkan kemudahan tertentu dalam pelayanan
dan tempat; orang sakit dapat membutuhkan sarana pendukung; lanjut
usia dapat membutuhkan bantuan dalam akses; sedangkan anak di
bawah lima tahun mempunyai kebutuhan yang berbeda karena
ketergantungan pada orang tua atau pendamping.
5. Bahwa karena kebutuhan objektif tersebut berbeda, perlakuan yang
berbeda justru dapat merupakan bentuk pelaksanaan prinsip persamaan
secara substantif.
6. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas memberikan
dasar konstitusional bagi kemudahan dan perlakuan khusus untuk
19
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
7. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon yang secara khusus
membahas bentuk kemudahan bagi anak di bawah lima tahun tidak berarti
Pemohon mengabaikan atau mengurangi hak kelompok lain.
8. Bahwa Pemohon hanya meminta agar karakteristik khusus anak di bawah
lima tahun diperhitungkan dalam menentukan substansi fasilitas khusus
dan kemudahan yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 131 ayat (1).
G. Sanggahan Terhadap Pandangan Bahwa Pasal 131 Ayat (1) Hanya
Mengatur Fasilitas, Bukan Perlakuan Khusus yang Berdampak Pada
Kemudahan Akses
1. Bahwa Pemohon memahami dan menerima sebagai titik awal bahwa
Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian tidak secara tekstual menggunakan kata “gratis”, “bebas
tarif”, atau “karcis gratis”.
2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa kata “gratis”
secara tekstual terdapat dalam Pasal 131 ayat (1), melainkan
mempersoalkan makna konstitusional frasa “fasilitas khusus dan
kemudahan” yang oleh norma tersebut diwajibkan diberikan kepada
kelompok tertentu, termasuk anak di bawah lima tahun.
3. Bahwa justru karena Pasal 131 ayat (1) tidak menyebut bentuk secara
limitatif mengenai seluruh jenis fasilitas khusus dan kemudahan yang
wajib diberikan, maka frasa tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan
dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas
menjamin hak setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut merupakan
bagian dari teks konstitusi yang secara langsung berbicara mengenai
kemudahan dan perlakuan khusus.
4. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional dalam Permohonan a
quo bukan semata-mata apakah Pasal 131 ayat (1) mengatur tarif,
melainkan apakah kewajiban memberikan “fasilitas khusus dan
kemudahan” kepada anak di bawah lima tahun dapat ditafsirkan
20
sedemikian sempit sehingga kewajiban tersebut kehilangan substansi
perlakuan khusus yang diperintahkan oleh konstitusi.
5. Bahwa Pasal 131 ayat (1) sendiri secara eksplisit menempatkan anak di
bawah lima tahun dalam satu kategori dengan penyandang cacat, wanita
hamil, orang sakit, dan orang lanjut usia sebagai subjek yang wajib
memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan.
6. Bahwa pencantuman anak di bawah lima tahun secara eksplisit tersebut
tidak dapat dipandang sebagai pencantuman yang bersifat dekoratif atau
tanpa akibat hukum, karena norma menggunakan kata “wajib
memberikan”.
7. Bahwa kewajiban tersebut mempunyai makna bahwa penyelenggara
sarana perkeretaapian tidak hanya dilarang memperlakukan kelompok
tersebut secara diskriminatif, tetapi juga dibebani kewajiban positif untuk
menyediakan bentuk fasilitas dan kemudahan yang sesuai dengan
kebutuhan khusus masing-masing kelompok.
8. Bahwa dengan demikian, “fasilitas khusus” merupakan bentuk konkret
dari perlakuan khusus, sedangkan “kemudahan” merupakan instrumen
untuk memastikan agar kelompok yang secara objektif mempunyai
hambatan tertentu tetap memperoleh kesempatan dan manfaat yang
setara dalam menggunakan pelayanan perkeretaapian.
9. Bahwa konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip konstitusional dalam
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam
berbagai putusannya telah menjelaskan bahwa kemudahan dan
perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative action bagi orang atau
kelompok yang memiliki hambatan tertentu untuk mencapai persamaan
dan keadilan.
10. Bahwa oleh sebab itu, ukuran konstitusionalnya bukanlah apakah bentuk
kemudahan tersebut harus disebut secara harfiah dalam setiap kata
Undang-Undang, melainkan apakah bentuk perlakuan khusus yang
diwajibkan oleh norma benar-benar memberikan kesempatan dan
manfaat yang sama bagi kelompok yang secara objektif membutuhkan
perlakuan khusus.
11. Bahwa anak di bawah lima tahun mempunyai karakteristik yang secara
objektif berbeda dengan penumpang dewasa. Anak pada usia tersebut
21
belum mempunyai kemandirian penuh dalam menggunakan pelayanan
transportasi dan pada umumnya masih bergantung pada orang tua atau
pendamping dalam memperoleh pelayanan publik.
12. Bahwa keadaan tersebut merupakan alasan rasional mengapa
pembentuk Undang-Undang memasukkan anak di bawah lima tahun
secara eksplisit sebagai salah satu kelompok penerima fasilitas khusus
dan kemudahan dalam Pasal 131 ayat (1).
13. Bahwa apabila frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” hanya dipahami
sebagai
penyediaan
fasilitas
fisik
yang
bersifat
teknis,
tanpa
memperhatikan kebutuhan objektif anak sebagai kelompok yang belum
mandiri, maka pencantuman anak di bawah lima tahun dalam Pasal 131
ayat (1) berpotensi kehilangan sebagian makna perlindungannya.
14. Bahwa Pemohon tidak bermaksud menyatakan bahwa setiap fasilitas
khusus bagi anak harus selalu berbentuk pembebasan tarif. Pemohon
juga tidak mendalilkan bahwa seluruh kelompok yang disebut dalam
Pasal 131 ayat (1) harus memperoleh bentuk kemudahan yang sama.
15. Bahwa yang didalilkan Pemohon adalah bahwa bentuk kemudahan harus
disesuaikan dengan hambatan objektif yang hendak diatasi, sebagaimana
prinsip perlakuan khusus dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
16. Bahwa oleh karena itu, untuk anak di bawah lima tahun, pembebasan tarif
dalam kondisi tertentu dapat menjadi salah satu bentuk perlakuan khusus
yang rasional, proporsional, dan relevan apabila tujuan yang hendak
dicapai adalah memberikan kesempatan dan manfaat penggunaan
transportasi yang setara dengan penumpang lain tanpa mengabaikan
kondisi ketergantungan anak kepada orang tua atau pendamping.
17. Bahwa dengan demikian, karcis gratis bukanlah isi tekstual Pasal 131 ayat
(1), melainkan bentuk konkret yang dimohonkan Pemohon sebagai salah
satu kemungkinan pemaknaan konstitusional atas frasa “kemudahan”
bagi anak di bawah lima tahun.
18. Bahwa perbedaan tersebut penting. Pemohon tidak meminta Mahkamah
menambahkan kata “gratis” ke dalam Undang-Undang secara sewenang-
wenang, tetapi meminta Mahkamah menguji apakah norma yang secara
eksplisit memerintahkan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan
22
kepada anak di bawah lima tahun telah memenuhi standar perlakuan
khusus sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
19. Bahwa dalam konteks tersebut, Bukti P-4 tidak digunakan untuk
menjadikan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai objek
pengujian, melainkan untuk menunjukkan akibat empiris ketika norma
tidak memberikan ukuran yang cukup mengenai substansi kemudahan
yang wajib diberikan kepada anak di bawah lima tahun.
20. Bahwa hubungan sebab-akibat yang hendak dibuktikan Pemohon dengan
demikian bukan:
kebijakan PT KAI → Pemohon tidak memperoleh karcis gratis → norma
inkonstitusional;
melainkan:
Pasal 131 ayat (1) → kewajiban konstitusional memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan → tidak adanya ukuran substantif yang cukup
mengenai bentuk kemudahan bagi anak di bawah lima tahun → terbuka
ruang penerapan yang tidak memberikan perlakuan khusus secara efektif
→ timbul kerugian konstitusional Pemohon.
21. Bahwa dengan konstruksi tersebut, persoalan a quo tetap merupakan
persoalan konstitusionalitas norma, karena yang dimohonkan kepada
Mahkamah bukanlah penilaian terhadap kebijakan komersial PT Kereta
Api Indonesia (Persero), melainkan penentuan batas konstitusional
makna “fasilitas khusus dan kemudahan” dalam Pasal 131 ayat (1).
22. Bahwa Pemohon dengan demikian tidak mempertentangkan “fasilitas
khusus” dengan “karcis gratis”, melainkan menempatkan karcis gratis
sebagai salah satu kemungkinan bentuk perlakuan khusus yang harus
dinilai berdasarkan kebutuhan objektif anak dan tujuan konstitusional
mencapai persamaan dan keadilan.
23. Bahwa pendekatan tersebut justru menempatkan Pasal 131 ayat (1)
dalam kerangka konstitusional yang tepat: Undang-Undang merupakan
instrumen pelaksanaan perlakuan khusus, sedangkan UUD NRI Tahun
1945 memberikan ukuran konstitusional mengenai tujuan perlakuan
khusus tersebut, yaitu kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
23
24. Bahwa oleh karena itu, pertanyaan konstitusional yang sesungguhnya
bukanlah semata-mata “apakah Pasal 131 mengatur karcis gratis?”,
melainkan “apakah kewajiban memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan kepada anak di bawah lima tahun telah memberikan
perlakuan khusus yang bermakna untuk mencapai kesempatan dan
manfaat yang sama sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945?”
25. Bahwa pertanyaan konstitusional tersebut merupakan pertanyaan
mengenai konstitusionalitas norma, sehingga tidak dapat diselesaikan
hanya dengan menyatakan bahwa kata “gratis” tidak terdapat dalam
Pasal 131 ayat (1).
26. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat bentuk kemudahan bagi anak di
bawah lima tahun tidak harus berupa pembebasan tarif, Pemohon tetap
memohon agar Mahkamah memberikan batas konstitusional yang jelas
mengenai apa bentuk dan substansi “kemudahan” yang wajib diberikan
kepada anak di bawah lima tahun, sehingga kewajiban dalam Pasal 131
ayat (1) tidak menjadi norma yang hanya memberikan pengakuan formal
tanpa perlakuan khusus yang efektif.
27. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak bergantung
semata-mata pada istilah “gratis”, melainkan pada hak konstitusional atas
perlakuan khusus dan kemudahan bagi kelompok yang mempunyai
kebutuhan objektif sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 dan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana
dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
H. Perbandingan Praktik Moda Transportasi Perkeretaapian dalam
Memberikan Kemudahan bagi Anak
1. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan, Pemohon diminta
memperkaya argumentasi dengan membandingkan praktik pemberian
kemudahan bagi anak pada moda transportasi lain, untuk memperkuat
dalil mengenai makna “fasilitas khusus dan kemudahan” bagi anak di
bawah lima tahun.
2. Bahwa perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan
kebijakan negara lain sebagai dasar hukum yang mengikat Indonesia,
melainkan sebagai bahan pembanding untuk menunjukkan bahwa dalam
24
penyelenggaraan transportasi publik, batas usia anak dan bentuk
kemudahan tarif dapat dirumuskan secara berbeda sesuai dengan
kebutuhan perlindungan anak.
3. Bahwa pada sistem perkeretaapian Inggris, National Rail menjelaskan
bahwa anak berusia di bawah 5 (lima) tahun pada umumnya dapat
melakukan perjalanan secara gratis pada sebagian besar perjalanan.
Namun, apabila anak tersebut memerlukan kursi yang dipesan secara
khusus, berlaku ketentuan karcis anak.
4. Bahwa pada sistem perkeretaapian Jepang, JR East menetapkan bahwa
anak prasekolah berusia 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 6
(enam) tahun pada kondisi tertentu dapat melakukan perjalanan tanpa
membayar tarif, sedangkan karcis anak diperlukan apabila anak tersebut
menggunakan kursi tertentu secara mandiri atau memenuhi kondisi yang
ditentukan operator.
5. Bahwa pada sistem perkeretaapian Tiongkok, ketentuan resmi China
Railway 12306 memberikan contoh lain, yaitu 1 (satu) anak berusia di
bawah 6 (enam) tahun dapat dibawa secara gratis oleh 1 (satu)
penumpang dewasa yang membayar, sepanjang anak tersebut tidak
menempati tempat duduk secara terpisah; apabila jumlah anak melebihi
ketentuan tersebut, berlaku karcis anak untuk kelebihannya.
6. Bahwa
perbandingan
tersebut
menunjukkan
bahwa
pemberian
kemudahan kepada anak dalam transportasi publik tidak selalu
diwujudkan dalam bentuk yang sama, tetapi dapat berupa pembebasan
tarif dalam kondisi tertentu, tarif khusus anak, atau kemudahan lain yang
disesuaikan dengan usia dan penggunaan tempat duduk.
7. Bahwa dengan demikian, hubungan antara usia anak, kebutuhan
pendampingan, penggunaan tempat duduk, dan pemberian kemudahan
tarif merupakan sesuatu yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan
transportasi publik di berbagai negara.
8. Bahwa Pemohon menggunakan perbandingan tersebut bukan untuk
menyatakan bahwa Indonesia wajib mengikuti kebijakan Inggris, Jepang,
atau Tiongkok, melainkan untuk menunjukkan bahwa pembebasan tarif
bagi anak dalam kondisi tertentu merupakan salah satu bentuk kebijakan
kemudahan yang dikenal dalam penyelenggaraan transportasi publik.
25
9. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon agar “kemudahan” bagi
anak di bawah lima tahun dapat dimaknai mencakup pembebasan tarif
dasar/karcis tidak merupakan gagasan yang berada di luar konsep
pelayanan transportasi publik, melainkan merupakan salah satu bentuk
kemudahan yang secara faktual dikenal dalam praktik berbagai sistem
perkeretaapian.
10. Bahwa perbandingan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi
Pemohon bahwa bentuk kemudahan tidak harus identik bagi seluruh
subjek yang disebut dalam Pasal 131 ayat (1), karena masing-masing
kelompok memiliki kebutuhan objektif yang berbeda.
11. Bahwa khusus bagi anak usia dini, pembebasan tarif dalam kondisi
tertentu dapat dipahami sebagai bentuk kemudahan yang berkaitan
dengan ketergantungan anak kepada orang tua atau pendamping,
terutama ketika anak belum memerlukan tempat duduk secara mandiri.
12. Bahwa dengan demikian, perbandingan moda transportasi tersebut
memperkuat dalil Pemohon mengenai kemungkinan pemaknaan
“kemudahan” bagi anak di bawah lima tahun, tanpa mengubah fakta
bahwa objek pengujian dalam perkara a quo tetap Pasal 131 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
13. Bahwa perbandingan tersebut juga tidak mengubah kedudukan PT Kereta
Api Indonesia (Persero) sebagai pihak yang kebijakannya bukan objek
pengujian, melainkan hanya sebagai contoh empiris dalam menguji
apakah norma Pasal 131 ayat (1) telah memberikan kepastian mengenai
substansi fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak di bawah lima tahun.
I. Perbandingan Bentuk Kemudahan Berdasarkan Usia Anak pada Moda
Transportasi Darat, Laut, dan Udara
1. Bahwa sebagai penguat terhadap dalil Pemohon mengenai bentuk
konkret “kemudahan” bagi anak, Pemohon juga memperhatikan praktik
pada berbagai moda transportasi di Indonesia, baik darat, laut, maupun
udara, yang menunjukkan adanya pembedaan perlakuan berdasarkan
usia dan kondisi anak.
2. Bahwa pada moda transportasi darat, khususnya angkutan kereta api,
terdapat pengaturan tarif yang membedakan penumpang berdasarkan
usia anak, termasuk ketentuan mengenai anak yang belum mencapai usia
26
tertentu dan penggunaan tempat duduk. Ketentuan PT Kereta Api
Indonesia juga mengenal penumpang infant berusia di bawah 3 (tiga)
tahun yang tidak mengambil tempat duduk dan dipangku oleh penumpang
dewasa sebagai penumpang yang tidak dikenakan bea.
3. Bahwa pada moda transportasi laut, PT PELNI mengenal kategori tarif
tersendiri berdasarkan usia penumpang anak, termasuk kategori bayi usia
0–23 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan
transportasi laut, usia anak dapat menjadi dasar untuk menentukan
bentuk pelayanan dan struktur tarif yang berbeda dari penumpang
dewasa.
4. Bahwa pada moda transportasi udara, Garuda Indonesia juga
membedakan kategori bayi dan anak berdasarkan usia serta kebutuhan
penggunaan tempat duduk, sehingga ketentuan pelayanan dan tarif
terhadap bayi tidak disamakan dengan penumpang dewasa.
5. Bahwa Pemohon tidak menggunakan praktik pada moda transportasi laut
dan udara tersebut untuk mendalilkan bahwa seluruh moda transportasi
harus memberikan bentuk kemudahan atau pembebasan tarif yang sama,
melainkan sebagai perbandingan empiris bahwa karakteristik usia dan
kondisi anak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan
bentuk
pelayanan
dan
perlakuan
tarif
dalam
penyelenggaraan
transportasi.
6. Bahwa perbandingan tersebut, khususnya praktik pada angkutan kereta
api yang memperlakukan anak yang belum berusia 3 (tiga) tahun dan
tidak menggunakan tempat duduk sendiri sebagai infant yang tidak
dikenakan bea, menunjukkan bahwa aspek usia anak dan penggunaan
tempat duduk dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk
kemudahan dalam pelayanan transportasi.
7. Bahwa oleh karena itu, perbandingan moda transportasi tersebut tidak
dimaksudkan untuk menyatakan bahwa bentuk kemudahan pada setiap
moda harus identik, melainkan untuk memperkuat dalil Pemohon bahwa
frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” dalam Pasal 131 ayat (1) dapat
dimaknai dengan mempertimbangkan kondisi objektif anak dan
kebutuhan penggunaannya terhadap pelayanan transportasi, termasuk
kemungkinan bentuk kemudahan dalam aspek tarif, guna memperoleh
27
kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan
keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
J. Frasa “Anak di Bawah Lima Tahun” Tidak Boleh Dipersempit Menjadi
Batas Usia yang Lebih Rendah
1. Bahwa Pasal 131 ayat (1) secara eksplisit menyebut “anak di bawah lima
tahun”.
2. Bahwa frasa tersebut secara hukum menunjuk kepada anak yang belum
mencapai usia lima tahun.
3. Bahwa apabila pelaksanaan norma menghentikan fasilitas khusus dan
kemudahan pada usia yang lebih rendah, sementara Undang-Undang
sendiri menentukan “di bawah lima tahun”, maka terdapat perbedaan
antara subjek yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan subjek yang
memperoleh manfaat dalam pelaksanaan.
4. Bahwa persoalan tersebut semakin penting karena batas usia merupakan
bagian langsung dari substansi hak yang diberikan oleh norma.
5. Bahwa penyelenggara tidak semestinya mempunyai kewenangan untuk
mengurangi sendiri batas usia penerima manfaat yang telah ditentukan
secara eksplisit oleh Undang-Undang.
6. Bahwa karena itu, frasa “anak di bawah lima tahun” harus mempunyai
makna yang pasti, yaitu anak yang belum mencapai usia lima tahun.
7. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah membuat kategori usia baru,
melainkan meminta agar norma yang sudah dibuat oleh pembentuk
Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan makna normatifnya.
28
K. Ketidakjelasan Norma Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas
kepastian hukum yang adil.
2. Bahwa kepastian hukum menghendaki agar warga negara dapat
mengetahui secara wajar hak yang diberikan oleh suatu norma dan pihak
yang berkewajiban melaksanakannya.
3. Bahwa Pasal 131 ayat (1) telah menentukan bahwa anak di bawah lima
tahun merupakan kelompok yang wajib memperoleh fasilitas khusus dan
kemudahan.
4. Bahwa apabila bentuk kemudahan tersebut sepenuhnya diserahkan
kepada kebijakan pelaksana tanpa batas minimum yang dapat diketahui
dari Undang-Undang, maka substansi hak tersebut menjadi tidak pasti.
5. Bahwa ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan keadaan di mana:
a. Undang-Undang menyatakan anak di bawah lima tahun sebagai
subjek perlindungan;
b. masyarakat memahami adanya hak khusus berdasarkan norma
tersebut; tetapi
c. dalam pelaksanaan, manfaat tersebut dapat dihentikan atau dibatasi
pada usia atau bentuk tertentu berdasarkan kebijakan yang tidak
ditentukan secara eksplisit oleh Undang-Undang.
6. Bahwa keadaan demikian merupakan persoalan kepastian hukum yang
bersumber dari norma itu sendiri.
7. Bahwa oleh sebab itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan
konstitusional agar norma tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian dan
tidak membuka ruang pembatasan hak anak melalui penafsiran
implementatif yang tidak mempunyai ukuran yang jelas.
L. Pasal 131 Ayat (1) Harus Dibaca Bersama dengan Pasal 28B Ayat (2)
UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menempatkan anak sebagai
subjek yang mempunyai perlindungan konstitusional secara khusus.
2. Bahwa perlindungan tersebut mencakup kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan transportasi publik, anak bukan sekadar
“penumpang berukuran lebih kecil”, tetapi merupakan subjek hukum yang
29
mempunyai kebutuhan khusus karena tingkat kemandirian dan
ketergantungannya berbeda dengan orang dewasa.
4. Bahwa Pasal 131 ayat (1) merupakan bentuk konkret dari pengakuan
pembentuk Undang-Undang terhadap kondisi tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 131 ayat (1) tidak boleh
menghilangkan substansi perlindungan khusus yang telah diberikan
kepada anak.
6. Bahwa apabila “fasilitas khusus dan kemudahan” ditafsirkan secara
sangat sempit sehingga tidak memberikan manfaat nyata bagi anak di
bawah lima tahun dalam memperoleh akses terhadap layanan, maka
norma tersebut kehilangan sebagian tujuan perlindungannya.
7. Bahwa karena itu, norma tersebut harus dimaknai secara konstitusional
dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan
perlindungan khusus terhadap anak.
M. Pasal 131 Ayat (1) Harus Dibaca Bersama dengan Pasal 28H Ayat (2)
UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan jaminan bahwa
setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna
mencapai persamaan dan keadilan.
2. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan khusus
bukanlah penyimpangan dari prinsip persamaan, melainkan bagian dari
prinsip persamaan substantif.
3. Bahwa anak di bawah lima tahun secara objektif mempunyai kondisi yang
berbeda dengan orang dewasa yang mandiri.
4. Bahwa oleh sebab itu, pemberian kemudahan khusus kepada anak
merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip persamaan substantif.
5. Bahwa Pasal 131 ayat (1) harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
kemudahan tersebut mempunyai substansi nyata.
6. Bahwa pembebasan tarif/karcis anak di bawah lima tahun merupakan
salah satu bentuk konkret kemudahan yang dimohonkan Pemohon
karena secara langsung mengurangi hambatan akses anak terhadap
layanan transportasi publik bersama orang tua atau pendampingnya.
30
N. Hubungan Sebab-Akibat antara Norma dan Kerugian Pemohon
1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, hubungan sebab-akibat
dalam Permohonan a quo dapat dijelaskan secara berurutan sebagai
berikut:
Pertama, Pasal 131 ayat (1) menetapkan kewajiban memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan kepada anak di bawah lima tahun;
Kedua, norma tersebut tidak memberikan ukuran substantif yang cukup
mengenai bentuk minimum kemudahan yang wajib diberikan kepada
anak;
Ketiga, ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran pada tingkat
pelaksanaan;
Keempat, ruang penafsiran tersebut memungkinkan ditetapkannya batas
manfaat yang lebih sempit daripada subjek yang secara eksplisit disebut
oleh Undang-Undang;
Kelima, dalam praktik Pemohon menghadapi kebijakan yang membatasi
manfaat tertentu kepada anak pada usia yang lebih rendah daripada
batas usia yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 131 ayat (1);
Keenam, keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai hak
konstitusional anak Pemohon dan berpotensi menimbulkan kerugian
ketika anak Pemohon memasuki usia yang berdasarkan kebijakan
tersebut tidak lagi memperoleh fasilitas yang sebelumnya diberikan;
Ketujuh, apabila Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap
Pasal 131 ayat (1), maka ketidakpastian mengenai batas usia dan
substansi fasilitas khusus tersebut dapat dihilangkan.
2. Bahwa dengan konstruksi tersebut, kerugian Pemohon bukan bersumber
semata-mata dari kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero),
melainkan
dari
ketidakjelasan
norma
Undang-Undang
yang
memungkinkan lahirnya pembatasan manfaat tersebut.
3. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai
antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon.
31
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menjatuhkan
putusan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” dalam Pasal 131 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa “fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak di bawah lima
tahun mencakup kemudahan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan
angkutan perkeretaapian, termasuk pembebasan pembayaran tarif dasar
atau karcis bagi anak, sebagai bentuk perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan”;
3. Menyatakan frasa “anak di bawah lima tahun” dalam Pasal 131 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2007
tentang
Perkeretaapian
32
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai sebagai “anak yang belum mencapai usia lima tahun”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Tangkapan Layar Pengumuman Resmi PT KAI via
Akun Instagram @KAI121_;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Bukti Tiket Perjalanan Kereta Api Pemohon dan
Keluarga.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
33
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 131 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722,
selanjutnya disebut UU 23/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
34
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
adalah norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007, yang selengkapnya menyatakan:
Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007
Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun,
orang sakit, dan orang lanjut usia.
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] merupakan orang
35
tua dari anak berusia 2 tahun 9 bulan [vide Bukti P-5] serta sebagai pengguna
jasa perkeretaapian [vide Bukti P-6];
3. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum, hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan serta hak anak Pemohon berupa kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon merasa
hak konstitusionalnya tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya norma
yang diajukan pengujiannya;
4. Bahwa dalam posisi sebagai orang tua dari anak berusia 2 tahun 9 bulan, yang
secara eksplisit ditempatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai salah
satu subjek yang wajib memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan dalam
penyelenggaraan sarana perkeretaapian berdasarkan norma Pasal 131 ayat (1)
UU 23/2007, Pemohon bertanggung jawab dalam setiap penggunaan layanan
transportasi oleh anak Pemohon termasuk ketika anak Pemohon bepergian
menggunakan kereta api bersama Pemohon atau keluarga. Oleh karena itu
Pemohon memiliki kepentingan konkret terhadap kejelasan mengenai bentuk
fasilitas khusus dan kemudahan yang diberikan kepada anak usia di bawah lima
tahun;
5. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan jasa perkeretaapian, terdapat kebijakan
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa penumpang anak
mulai usia 3 (tiga) tahun wajib membeli karcis dengan tempat duduk dan dikenai
tarif penumpang dewasa [vide Bukti P-4]. Bukti P-4 tersebut menunjukan adanya
perbedaan antara batas usia yang secara eksplisit disebutkan dalam norma
Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 dengan batas usia manfaat yang diterapkan
dalam praktik. Hal tersebut menunjukkan adanya persoalan nyata mengenai
ketidakjelasan cakupan dan pelaksanaan norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007;
6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial akan terjadi karena
saat ini anak Pemohon hampir berusia 3 tahun sehingga akan terdampak oleh
kebijakan PT KAI sebagaimana terdapat dalam Bukti P-4 pada saat Pemohon
bersama anak Pemohon kembali menggunakan jasa perkeretaapian. Persoalan
konstitusional norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 timbul akibat ketidakjelasan
36
atau ketidakcukupan Pasal 131 ayat (1) dalam menentukan batas substantif dari
frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” bagi anak di bawah lima tahun. Norma
tersebut secara eksplisit menyatakan adanya kewajiban memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan tetapi tidak memberikan ukuran substantif yang cukup
mengenai batas minimum manfaat yang wajib diterima oleh anak di bawah 5
(lima) tahun sehingga ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang
berbeda pada implementasi. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 khususnya
mengenai substansi minimum dari “fasilitas khusus dan kemudahan” dan makna
dari “anak di bawah lima tahun” sebagai anak yang belum mencapai usia lima
tahun maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau berpotensi
dialami oleh Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukum, norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah
kewajiban bagi penyelenggara sarana perkeretaapian untuk memberikan fasilitas
khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima
tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki keterkaitan dengan keadaan dari
anak Pemohon yang secara eksplisit menjadi subjek hukum dari penerima fasilitas
khusus dan kemudahan penyelenggaraan sarana perkeretaapian tersebut. Dalam
kualifikasi demikian, Pemohon sebagai orang tua yang mewakili anak Pemohon
yang masih berusia 2 tahun 9 bulan telah dapat menguraikan adanya anggapan
kerugian hak konstitusional potensial dialami yang dapat dipastikan akan terjadi,
serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian
hak konstitusional yang akan dialami dengan berlakunya norma Pasal 131 ayat (1)
UU 23/2007 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
yang dialami Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, jika permohonan
dikabulkan, anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud tidak
akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya ihwal persoalan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili norma
Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 yang dimohonkan pengujian dan Pemohon memiliki
37
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-
dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami
dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional terletak pada norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 bukan pada kebijakan PT. KAI karena undang-undang
telah menentukan adanya hak khusus bagi anak di bawah lima tahun tetapi tidak
memberikan batas minimum yang cukup jelas mengenai apa yang dimaksud
dengan fasilitas khusus dan kemudahan terutama dalam kaitannya dengan
akses anak terhadap layanan perjalanan, sehingga hal tersebut membuka ruang
penafsiran pada tingkat pelaksanaan mengenai bentuk fasilitas dan bentuk
kemudahan yang wajib diberikan, batas manfaat fasilitas tersebut, dan batas
usia anak yang menikmati fasilitas tersebut;
2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” harus
memiliki substansi yang nyata karena tujuan dari pemberian fasilitas khusus dan
kemudahan adalah memastikan kelompok yang disebut dalam norma
memperoleh akses terhadap layanan perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan
objektifnya. Makna “kemudahan” tidak cukup apabila hanya dipahami sebagai
bantuan teknis pada saat seseorang memasuki stasiun atau naik kereta api.
Dalam hal ini, “kemudahan” bagi anak harus dipahami sebagai kemudahan yang
memungkinkan anak memperoleh akses terhadap layanan perjalanan secara
layak, aman, dan terjangkau bersama orang tua atau pendampingnya. Sehingga
perlakuan khusus tidak boleh berhenti sebagai pengakuan formal dalam norma,
tetapi harus mempunyai manfaat nyata bagi subjek yang dilindungi, selain itu,
frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” harus mempunyai batas minimum
perlindungan yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan
secara konsisten oleh penyelenggara sarana perkeretaapian;
3. Bahwa menurut Pemohon, pembebasan tarif atau karcis anak diajukan sebagai
bentuk konkret dari kemudahan akses terhadap layanan bukan sebagai dalil
38
bahwa seluruh fasilitas yang dimaksud dalam norma Pasal 131 ayat (1) secara
otomatis berarti bebas tarif. Perlakuan khusus bagi anak di bawah lima tahun
tidak dapat dinilai hanya dari apakah anak memperoleh tempat untuk naik
kereta, tetapi juga dari apakah anak memperoleh akses terhadap layanan
tersebut dengan memperhatikan kondisi objektif dari anak. Oleh karena itu,
pembebasan tarif dasar/karcis bagi anak di bawah lima tahun merupakan salah
satu bentuk konkret yang dapat menjadikan kemudahan tersebut nyata dan
dapat dirasakan oleh anak dan orang tuanya;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 131 ayat (2) UU 23/2007 yang
menyatakan, “Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan”, makin memperlihatkan
bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar pemberian fasilitas
khusus dan kemudahan tidak menjadi beban tambahan bagi kelompok yang
dilindungi. Namun, norma tersebut tidak memberikan batasan minimum
mengenai bentuk kemudahan bagi masing-masing kelompok yang dilindungi
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
menjadi norma yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan makna
yang jelas terhadap fasilitas khusus dan kemudahan agar kewajiban tersebut
tidak kehilangan substansinya pada tahap pelaksanaan. Adapun Penjelasan
Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 hanya merupakan contoh bentuk fasilitas khusus
bukan pembatasan secara tertutup terhadap seluruh bentuk kemudahan yang
dapat diberikan kepada setiap kelompok yang dilindungi oleh Pasal 131 ayat (1)
UU 23/2007;
5. Bahwa menurut Pemohon, permohonan pembebasan tarif dasar atau karcis
bagi anak di bawah lima tahun bukanlah permintaan perlakuan berbeda demi
memberikan keistimewaan bagi anak, melainkan salah satu bentuk perlakuan
khusus yang dimohonkan untuk mencapai perlakuan yang sama dalam arti
substantif yaitu agar anak di bawah lima tahun memperoleh kesempatan dan
manfaat pelayanan transportasi perkeretaapian secara setara. Dengan
demikian perbedaan perlakuan terhadap anak di bawah lima tahun harus dinilai
berdasarkan tujuan, kebutuhan objektif, proporsionalitas, dan manfaat yang
hendak dicapai, bukan semata-mata karena bentuk perlakuannya berbeda dari
penumpang dewasa. Sehingga adanya perbedaan bentuk perlakuan antara
39
anak di bawah lima tahun dengan kelompok atau penumpang lainnya tidak
dengan sendirinya merupakan diskriminasi.
6. Bahwa menurut Pemohon, pencantuman kata “wajib memberikan” dalam norma
a quo mempunyai makna bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian tidak
hanya dilarang memperlakukan kelompok tersebut secara diskriminatif tetapi
juga dibebani kewajiban positif untuk menyediakan bentuk fasilitas dan
kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing kelompok.
Dengan demikian, “fasilitas khusus” merupakan bentuk konkret dari perlakuan
khusus, sedangkan “kemudahan” merupakan instrumen untuk memastikan agar
kelompok yang secara objektif mempunyai hambatan tertentu tetap
memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara dalam menggunakan
pelayanan perkeretaapian, hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
7. Bahwa menurut Pemohon, frasa “anak di bawah lima tahun” tidak boleh
dipersempit menjadi batas usia yang lebih rendah tetapi secara hukum harus
menunjukkan kepada anak yang belum mencapai usia lima tahun. Oleh karena
itu apabila pelaksanaan norma menghentikan fasilitas khusus dan kemudahan
pada usia yang lebih rendah, sementara undang-undang menentukan “di bawah
lima tahun”, maka terdapat perbedaan antara subjek yang ditentukan oleh
undang-undang dengan subjek yang memperoleh manfaat dalam pelaksanaan.
Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitum
pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
1. Frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “fasilitas khusus dan kemudahan
bagi anak di bawah lima tahun mencakup kemudahan dalam memperoleh akses
terhadap
pelayanan
angkutan
perkertaapian,
termasuk
pembebasan
pembayaran tarif dasar atau karcis bagi anak, sebagai bentuk perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”;
2. Frasa “anak di bawah lima tahun” dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “anak yang belum mencapai
usia lima tahun”.
40
[3.8]
Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil permohonan
a quo, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18
Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara komprehensif permohonan
Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 yang perlu dipertimbangkan Mahkamah sebagai berikut.
1. Apakah ketiadaan batas yang jelas mengenai bentuk dan substansi dari
“fasilitas khusus dan kemudahan” yang wajib diberikan kepada anak di bawah
lima tahun dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 sehingga harus dimaknai termasuk pembebasan pembayaran
tarif dasar atau karcis bagi anak, sebagai bentuk perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan sebagaimana dimohonkan Pemohon;
2. Apakah frasa “anak di bawah lima tahun” dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga harus dimaknai sebagai
“anak yang belum mencapai usia lima tahun” sebagaimana dimohonkan
Pemohon.
[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang
didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa secara umum pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan
barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan merupakan
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang
dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Salah satu moda pengangkutan adalah
melalui kereta api yang memiliki tujuan untuk memperlancar perpindahan orang
dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar,
tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan,
41
stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional [vide Pasal 3 UU
23/2007]. Berkenaan dengan hal tersebut, pengangkutan darat dengan kereta api
diadakan berdasarkan perjanjian antara badan penyelenggara pengangkutan
dengan penumpang atau pemilik barang. Dalam hal ini, karcis penumpang dan surat
pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan
antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim. Berdasarkan Pasal 1 angka
12 UU 23/2007, pengguna jasa perkeretaapian diartikan sebagai setiap orang
dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk
angkutan orang maupun barang. Oleh karena itu, pengguna jasa merupakan pihak
yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini
berhak mendapat jasa pengangkutan.
Bahwa berlakunya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan
penyelenggara sarana perkeretaapian, timbul hak dan kewajiban antara kedua
pihak. Berkenaan dengan hal ini, ketentuan norma Pasal 130 sampai dengan Pasal
138 UU 23/2007 mengatur perihal hak dan kewajiban penyelenggara sarana
perkeretaapian dan penumpang dalam hubungan pengangkutan orang dengan
kereta api. Salah satu kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian adalah
mengangkut orang yang telah memiliki karcis dan memberikan pelayanan sesuai
dengan tingkat pelayanan yang dipilih oleh penumpang. Penyelenggara sarana
perkeretaapian juga memiliki kewajiban untuk mengutamakan keselamatan dan
keamanan penumpang, mengutamakan pelayanan kepentingan umum, menjaga
kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan, mengumumkan jadwal
perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat, serta mematuhi jadwal
keberangkatan kereta api. Selain itu, penyelenggara sarana perkeretaapian juga
memiliki kewajiban mencakup memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi
penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang
lanjut usia agar dapat menikmati layanan yang setara dengan penumpang tanpa
keterbatasan tertentu sehingga tujuan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
dapat tercapai.
Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan
ketiadaan bentuk dan substansi yang jelas dari fasilitas khusus dan kemudahan
dalam norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007, menurut Mahkamah, pemberian
batasan rigid terhadap bentuk, substansi, ataupun jenis fasilitas khusus dan
kemudahan tertentu dalam ketentuan undang-undang justru akan menutup ataupun
42
membatasi ruang gerak pemberian fasilitas khusus maupun kemudahan lain yang
mungkin saja berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan yang
diperlukan di waktu yang akan datang oleh kelompok yang dilindungi norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan sarana
perkeretaapian. Pembatasan demikian justru akan menciptakan ketidakpastian
hukum. Dalam Penjelasan Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 telah disebutkan hal-hal
yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian fasilitas khusus/kemudahan
dimaksud. Penggunaan kata “dapat” dalam norma Penjelasan a quo menunjukkan
pemberian fasilitas khusus tersebut tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam
norma a quo. Dalam arti demikian, pembentuk undang-undang menyadari dan
memberikan ruang kebijakan bagi penyelenggara sarana perkeretaapian untuk
menjalankan pemenuhan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang bagi
kelompok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara sarana perkeretaapian dan kebutuhan
dari masing-masing kelompok tersebut.
Bahwa berkenaan dengan pembebasan pembayaran tarif bagi anak di
bawah 3 (tiga) tahun yang saat ini menjadi kebijakan PT. KAI, menurut Mahkamah,
bukan merupakan bentuk penyelewengan dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) UU
23/2007 yang menyebutkan batasan usia di bawah lima tahun untuk diberikan
fasilitas khusus atau kemudahan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.
Pembebasan pembayaran tarif bagi anak di bawah 3 (tiga) tahun didekatkan kepada
keadilan berbasis penggunaan ruang, maksudnya dikarenakan anak usia 0 (nol)
bulan hingga di bawah usia 3 (tiga) tahun karena masih memiliki ketergantungan
erat dengan orangtuanya. Artinya, anak dengan batas usia tersebut sepanjang tidak
menggunakan/memakai kuota kursi penumpang atau dipangku oleh orang tua atau
pendamping tidak dikenakan biaya karcis. Hal ini menurut Mahkamah merupakan
bentuk kebijakan penyelenggara sarana perkeretaapian yang tetap didasarkan pada
hubungan hukum berupa perjanjian pengangkutan antara penyelenggara sarana
perkeretaapian dengan penumpang kereta api. Dalam arti lain sepanjang bayi atau
anak selama perjalanan dipangku oleh orang tua atau pendamping, orang tua/orang
dewasa hanya membayar ruang fisik/bangku yang diduduki oleh mereka. Hal ini
telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa
perkeretaapian. Terlebih, fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam norma
Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan
43
sarana khusus untuk naik kereta api atau penyediaan ruang yang disediakan khusus
bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang
pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur [vide Penjelasan Pasal 131 ayat
(1) UU 23/2007]. Dengan demikian, hal ihwal yang berkenaan dengan pembebasan
biaya karcis tidak termasuk fasilitas khusus dimaksud.
Bahwa apabila diletakkan dalam pembatasan fasilitas khusus tersebut,
penentuan usia anak yang dapat menerima kemudahan dari penyelenggara sarana
perkeretaapian berupa pembebasan pembayaran tarif/karcis merupakan kebijakan
internal pengelola perkeretaapian. Artinya, tidak dapat dikatakan bahwa penerapan
norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 dalam pengaturan di bawah UU 23/2007, in
casu pembebasan pembayaran tiket/karcis bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3
(tiga) tahun bertentangan dengan batasan usia yang disebutkan dalam norma a quo
karena pembebasan pembayaran tiket/karcis (gratis) tidaklah dimaksudkan sebagai
salah satu bentuk fasilitas khusus dimaksud. Dalam hal ini, fasilitas khusus dan
kemudahan lain yang dapat diberikan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian
misalnya penyediaan ruang bermain anak, penyediaan toilet ramah anak, tempat
mengganti popok khusus bayi, ruang khusus laktasi dan lain sebagainya yang dapat
dipenuhi sebagai fasilitas khusus untuk anak di bawah lima tahun agar tercipta
kesetaraan penerimaan manfaat pelayanan sarana perkeretaapian seperti orang
dewasa pada umumnya.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “anak
di bawah lima tahun” dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 tidak boleh dipersempit
menjadi batas usia yang lebih rendah sehingga frasa tersebut harus dimaknai
sebagai “anak yang belum mencapai usia lima tahun”. Menurut Mahkamah,
pemaknaan yang dimohonkan Pemohon sama atau tidak berbeda dengan frasa
yang terdapat dalam norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007. Pemaknaan dari frasa
“anak di bawah lima tahun” dalam Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 adalah “anak yang
belum mencapai usia lima tahun” ataupun dapat dimaknai sebagai “anak dengan
batas usia antara 0 (nol) bulan sampai dengan sebelum genap berusia 5 (lima)
tahun”. Dalam hal ini, frasa “anak di bawah lima tahun” telah memberikan ketegasan
dan kepastian makna dan tidak lagi terdapat keraguan di dalamnya, sehingga telah
menciptakan kepastian hukum.
44
Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak memberikan penjelasan yang
cukup mengapa Pemohon beranggapan terdapat perbedaan makna dari frasa “anak
di bawah lima tahun” yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 131 ayat (1) UU
23/2007 dengan frasa “anak yang belum mencapai usia lima tahun” sebagaimana
yang dimohonkan Pemohon, sehingga perbedaan makna kedua frasa tersebut telah
menimbulkan penafsiran lain dalam tataran implementasi. Terlebih, Pemohon juga
tidak memberikan uraian yang memadai yang dapat menunjukkan pertentangan
antara frasa “anak di bawah lima tahun” yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 dengan norma yang digunakan sebagai dasar pengujian.
Hal demikian, menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai apakah terdapat
pertentangan antara frasa “anak di bawah lima tahun” dalam ketentuan norma Pasal
131 ayat (1) UU 23/2007 dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah
tidak dapat memahami apakah maksud sesungguhnya dari permohonan Pemohon
yang memohon agar frasa “anak di bawah lima tahun” dalam norma Pasal 131 ayat
(1) UU 23/2007 untuk dimaknai sebagai “anak yang belum mencapai usia lima
tahun”.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil
permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 telah ternyata menjamin hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi,
memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum, serta memberikan kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai
persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang
didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
45
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
46
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fransisca
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 33 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 131 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722, selanjutnya disebut UU 23/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang 34 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] merupakan orang 35 tua dari anak berusia 2 tahun 9 bulan [vide Bukti P-5] serta sebagai pengguna jasa perkeretaapian [vide Bukti P-6]; 3. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta hak anak Pemohon berupa kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon merasa hak konstitusionalnya tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujiannya; 4. Bahwa dalam posisi sebagai orang tua dari anak berusia 2 tahun 9 bulan, yang secara eksplisit ditempatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai salah satu subjek yang wajib memperoleh fasilitas khusus dan kemudahan dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian berdasarkan norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007, Pemohon bertanggung jawab dalam setiap penggunaan layanan transportasi oleh anak Pemohon termasuk ketika anak Pemohon bepergian menggunakan kereta api bersama Pemohon atau keluarga. Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan konkret terhadap kejelasan mengenai bentuk fasilitas khusus dan kemudahan yang diberikan kepada anak usia di bawah lima tahun; 5. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan jasa perkeretaapian, terdapat kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa penumpang anak mulai usia 3 (tiga) tahun wajib membeli karcis dengan tempat duduk dan dikenai tarif penumpang dewasa [vide Bukti P-4]. Bukti P-4 tersebut menunjukan adanya perbedaan antara batas usia yang secara eksplisit disebutkan dalam norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 dengan batas usia manfaat yang diterapkan dalam praktik. Hal tersebut menunjukkan adanya persoalan nyata mengenai ketidakjelasan cakupan dan pelaksanaan norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007; 6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial akan terjadi karena saat ini anak Pemohon hampir berusia 3 tahun sehingga akan terdampak oleh kebijakan PT KAI sebagaimana terdapat dalam Bukti P-4 pada saat Pemohon bersama anak Pemohon kembali menggunakan jasa perkeretaapian. Persoalan konstitusional norma Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 timbul akibat ketidakjelasan 36 atau ketidakcukupan Pasal 131 ayat (1) dalam menentukan batas substantif dari frasa “fasilitas khusus dan kemudahan” bagi anak di bawah lima tahun. Norma tersebut secara eksplisit menyatakan adanya kewajiban memberikan fasilitas khusus dan kemudahan tetapi tidak memberikan ukuran substantif yang cukup mengenai batas minimum manfaat yang wajib diterima oleh anak di bawah 5 (lima) tahun sehingga ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda pada implementasi. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 131 ayat (1) UU 23/2007 khususnya mengenai substansi minimum dari “fasilitas khusus dan kemudahan” dan makna dari “anak di bawah lima tahun” sebagai anak yang belum mencapai usia lima tahun maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah kewajiban bagi penyelenggara sarana perkeretaapian untuk memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di
