PUU
Tahun 2026
286/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon: Alam Surya Pratama (Pemohon I), Diapa (Pemohon II), Syarifah Nadiah (Pemohon III), Putri Salsabila (Pemohon IV), dan Bianca Belinda Muhamad (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 286/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Alam Surya Pratama
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp.
Sarampu,
RT
005/RW
003,
Desa
Bangkuyung, Kecamatan Cikedal (Cikeudal),
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Diapa
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Dusun Cimenga, RT 004/RW 001, Desa
Cimenga,
Kecamatan
Darma,
Kabupaten
Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Syarifah Nadiah
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kebon Nanas IV Nomor 47, RT 004/RW
002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Putri Salsabila
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Cluster Ruby Barat II Nomor 24, PHG Gading
Serpong, RT 012/RW 007, Kelurahan Curug
2
Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Bianca Belinda Muhamad
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Nomor
50,
RT
02/RW
04,
Kelurahan
Tanjungpinang
Barat,
Kecamatan
Tanjungpinang
Barat,
Kota
Tanjungpinang,
Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Egi Nurafrizal Fahmi
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp. Panongan, RT/RW 001/001, Kel/Desa
Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon VI;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Agustus 2026, memberi kuasa kepada
Bernita Matondang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon.
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 27 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 27 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
286/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 286/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 27 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 18 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
3
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
4
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan :
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh
karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
5
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, para
Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide P-3 s.d p-7) dan berstatus
sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
(vide p-8);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang
dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun
2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh
UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
6
b. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,menyatakan “Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan”
c. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945,menyatakan “Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan:
“Setiap peserta didik berkewajiban:
ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) yang menyatakan:
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) yang menyatakan:
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
bertanggung
jawab
menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal
31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) yang menyatakan:
Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam
mengelola pendidikan di lembaganya.
7
7. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa aktif pada perguruan tinggi
negeri dan perguruan tinggi swasta yang secara langsung menjalankan
kewajiban sebagai peserta didik, termasuk memenuhi biaya pendidikan yang
ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Para Pemohon telah
membayar Uang Kuliah Tunggal atau biaya pendidikan sesuai dengan
ketentuan perguruan tinggi masing-masing, namun dalam pelaksanaannya
masih dibebankan berbagai biaya pendidikan lainnya. Kondisi tersebut
menimbulkan persoalan mengenai batas kewajiban peserta didik dalam
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta batas tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pendanaan
pendidikan;
8. Bahwa persoalan yang dialami para Pemohon bukan semata-mata mengenai
besar atau kecilnya nominal biaya yang harus dibayarkan, melainkan
mengenai ketidakjelasan batas pembebanan biaya pendidikan kepada
peserta didik setelah kewajiban pembayaran biaya pendidikan utama telah
dipenuhi. Para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai jenis biaya
yang masih dapat dibebankan, batas kewajaran pembebanan tersebut, serta
hubungan antara kewajiban peserta didik dengan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan otonomi perguruan tinggi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
a. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif yang juga merupakan
kepala rumah tangga dan pada saat ini memiliki istri yang sedang
mengandung (vide p-17). Pemohon I memiliki penghasilan sekitar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan (vide p-11), yang tidak
hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya, tetapi juga
kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istrinya;
b. Bahwa dari penghasilan tersebut, Pemohon I harus mengalokasikan
sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan
istrinya, sehingga kemampuan ekonomi Pemohon I untuk memenuhi
kebutuhan lainnya menjadi terbatas;
c. Bahwa Pemohon I telah memenuhi kewajiban pembayaran UKT, namun
dalam proses memperoleh layanan pembelajaran masih dibebankan
biaya tambahan untuk mengikuti skema TTM (vide p-15) yang
memberikan kontribusi nilai lebih besar terhadap nilai akhir. Dengan
8
demikian, setelah memenuhi kewajiban pembayaran UKT, Pemohon I
masih harus mengeluarkan biaya tambahan (vide p-15) agar dapat
memperoleh layanan pembelajaran dengan mekanisme penilaian
tertentu;
d. Bahwa pembebanan tersebut secara nyata menambah beban ekonomi
Pemohon I yang harus membagi penghasilannya antara kebutuhan
pendidikan dan kebutuhan rumah tangga, sehingga keberlakuan norma a
quo berpengaruh langsung terhadap kemampuan Pemohon I dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak;
e. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa aktif yang setiap semester
telah memenuhi kewajiban pembayaran UKT dan pada saat yang sama
harus bekerja untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kebutuhan
hidup sehari-hari;
f. Bahwa Pemohon II memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) setiap bulan (vide p-11), sehingga sebagian besar
penghasilannya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari sekaligus mempertahankan keberlangsungan pendidikannya;
g. Bahwa meskipun telah membayar UKT (vide p12), Pemohon II masih
menghadapi pembebanan biaya pendidikan lainnya, antara lain biaya
perpindahan skema ujian, biaya skema pembelajaran lainnya, biaya
remedial, biaya wisuda, dan biaya administrasi akademik lainnya,
sehingga jumlah keseluruhan biaya yang harus disiapkan selama masa
studi tidak dapat diketahui secara pasti sejak awal;
h. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan Pemohon II harus menyediakan
penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang
muncul selama masa studi, sehingga kewajiban sebagai peserta didik
tidak dapat dipisahkan dari beban ekonomi yang timbul akibat adanya
berbagai pembiayaan di luar UKT;
i. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif yang bekerja untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus kebutuhan hidup sehari-hari
dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu
rupiah) setiap bulan;
j. Bahwa Pemohon III telah memenuhi kewajiban pembayaran UKT, namun
dalam menjalani pendidikan masih menghadapi berbagai biaya
9
tambahan, antara lain biaya perpindahan skema ujian, biaya skema
pembelajaran
lainnya,
biaya
yang
berkaitan
dengan
layanan
pembelajaran yang memberikan kontribusi nilai lebih besar terhadap nilai
akhir, biaya remedial, serta biaya administrasi dan kegiatan akademik
lainnya;
k. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan penghasilan Pemohon III harus
dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang timbul selama masa studi, sehingga
Pemohon III mengalami beban ekonomi secara langsung dan nyata;
l. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa tingkat akhir yang telah
memenuhi kewajiban pembayaran UKT selama menjalani pendidikan;
m. Bahwa meskipun telah memenuhi pembayaran UKT, Pemohon IV masih
dibebankan biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian pendidikan,
antara lain biaya wisuda dan legalisasi dokumen akademik;
n. Bahwa pembebanan tersebut menunjukkan bahwa setelah peserta didik
memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan utama, masih
terdapat biaya lain yang harus dikeluarkan untuk memperoleh layanan
dan penyelesaian administrasi pendidikan, sementara tidak terdapat
batas yang secara jelas dapat diketahui oleh peserta didik mengenai
keseluruhan kewajiban pembiayaan tersebut sejak awal masa studi;
o. Bahwa Pemohon V merupakan mahasiswa aktif semester 3 yang telah
memenuhi kewajiban pembayaran UKT dalam menjalani pendidikan (vide
p-15);
p. Bahwa meskipun Pemohon V telah memenuhi pembayaran UKT,
Pemohon V tetap berada dalam kondisi dimana selama masa studi dapat
dibebankan berbagai biaya pendidikan lainnya, termasuk biaya
perpindahan skema ujian, biaya remedial, biaya skema pembelajaran
lainnya, serta biaya administrasi akademik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan;
q. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan kerugian potensial yang nyata
bagi Pemohon V karena masa studi Pemohon V masih berlangsung dan
terdapat kemungkinan timbulnya berbagai biaya pendidikan lainnya yang
tidak dapat diketahui secara pasti sejak awal, sehingga Pemohon V tidak
10
memperoleh kepastian mengenai keseluruhan biaya yang harus
dipersiapkan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya;
r. Bahwa Pemohon VI merupakan mahasiswa semester akhir pada
perguruan tinggi swasta yang telah memenuhi kewajiban pembayaran
biaya pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (vide p-16);
s. Bahwa setelah memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, Pemohon VI
masih dibebankan berbagai biaya lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan dan penyelesaian pendidikan
t. Bahwa kondisi Pemohon VI menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan
pendidikan tidak hanya terjadi pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga
terdapat pada perguruan tinggi swasta yang memiliki karakteristik
penyelenggaraan dan struktur pembiayaan yang berbeda dengan
perguruan tinggi negeri;
9. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 perlu dimaknai dengan memperhatikan perbedaan kedudukan dan
sumber pendanaan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,
sehingga tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak dapat diperlakukan
secara sama tanpa mempertimbangkan sumber dan karakteristik pendanaan
masing-masing;
10. Bahwa pengalaman para Pemohon menunjukkan bahwa pembayaran UKT
atau biaya pendidikan utama tidak selalu memberikan kepastian mengenai
keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan selama menempuh pendidikan.
Para Pemohon masih dapat menghadapi biaya perpindahan skema ujian,
remedial, skema pembelajaran lainnya, layanan pembelajaran tertentu,
wisuda, legalisasi dokumen, dan biaya administrasi akademik lainnya;
11. Bahwa kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Pasal 46 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD
NRI 1945, sedangkan Pasal 46 ayat (1) menempatkan pendanaan
pendidikan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat;
11
12. Bahwa pada saat yang sama, Pasal 12 ayat (2) huruf b memberikan
kewajiban
kepada
peserta
didik
untuk
ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan pendidikan, sedangkan Pasal 50 ayat (6) memberikan
otonomi kepada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan di
lembaganya;
13. Bahwa rangkaian ketentuan tersebut belum memberikan batas yang dapat
diketahui secara jelas oleh peserta didik mengenai sejauh mana tanggung
jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sejauh mana tanggung jawab
masyarakat atau badan penyelenggara pendidikan, serta sejauh mana
peserta didik dapat dibebani biaya penyelenggaraan pendidikan, khususnya
dengan memperhatikan perbedaan karakteristik pendanaan perguruan tinggi
negeri dan perguruan tinggi swasta;
14. Bahwa bagi perguruan tinggi negeri, terdapat hubungan dengan pendanaan
negara melalui APBN dan/atau APBD, sedangkan perguruan tinggi swasta
memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda karena diselenggarakan oleh
masyarakat atau badan penyelenggara. Perbedaan tersebut penting untuk
memperoleh kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap
komponen pembiayaan pendidikan dan bagian mana yang secara sah dapat
dibebankan kepada peserta didik;
15. Bahwa oleh karena itu, kerugian konstitusional para Pemohon terletak pada
tidak adanya kepastian mengenai batas pembebanan biaya pendidikan
kepada peserta didik dan batas tanggung jawab masing-masing pihak dalam
pendanaan pendidikan, yang pada akhirnya menyebabkan mahasiswa harus
menghadapi berbagai biaya pendidikan yang muncul selama masa studi
tanpa dapat mengetahui secara pasti keseluruhan kewajiban pembiayaan
yang akan ditanggungnya;
16. Bahwa keadaan tersebut merugikan hak para Pemohon atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, karena peserta didik sebagai pihak yang secara langsung dibebani
kewajiban pembayaran tidak memperoleh parameter yang jelas mengenai
batas kewajibannya;
17. Bahwa keadaan tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak atas
pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,
karena kemampuan ekonomi peserta didik pada akhirnya menjadi salah satu
12
faktor yang menentukan kemampuan peserta didik untuk terus memperoleh
layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikannya;
18. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan kewajiban peserta didik untuk
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan tidak pula
mempersoalkan keberadaan UKT atau mekanisme pembiayaan pendidikan
yang sah. Yang dipersoalkan para Pemohon adalah ketiadaan batas yang
jelas mengenai pembiayaan yang dapat dibebankan kepada peserta didik
setelah peserta didik memenuhi kewajiban pembayaran pendidikan, serta
hubungan pembebanan tersebut dengan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan otonomi perguruan tinggi;
19. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami para Pemohon mempunyai
hubungan langsung dengan norma a quo karena norma tersebut menjadi
bagian dari dasar hukum yang mengatur kewajiban peserta didik, tanggung
jawab pendanaan pendidikan, dan otonomi perguruan tinggi, sementara
batas hubungan antara ketiganya belum memberikan kepastian hukum yang
memadai bagi peserta didik;
20. Bahwa
apabila
Yang
Mulia
Majelis
Hakim
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan permohonan ini terhadap ketiga pasal a quo, maka hak
konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pendidikan tinggi secara
adil, terukur, dan berkepastian hukum akan terlindungi.
III.
ALASAN PERMOHONAN
A. Jaminan Konstitusional Hak Atas Pendidikan Dan Kepastian Hukum
Dalam UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, secara
tegas menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan.” Ketentuan tersebut menempatkan pendidikan sebagai hak
konstitusional setiap warga negara sekaligus sebagai bagian fundamental
dari upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan
demikian, hak atas pendidikan bukan semata-mata merupakan kebijakan
sosial yang keberadaannya bergantung pada pilihan kebijakan
pemerintah, melainkan merupakan hak yang secara langsung dijamin dan
diperintahkan oleh konstitusi.
13
2. Bahwa jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan tersebut
mengandung konsekuensi bahwa negara tidak cukup hanya memberikan
pengakuan secara formal terhadap keberadaan hak tersebut, tetapi juga
wajib membentuk suatu sistem hukum dan kebijakan pendidikan yang
memungkinkan hak tersebut dapat dinikmati secara nyata, berkelanjutan,
terjangkau, dan adil oleh setiap warga negara. Perlindungan terhadap hak
atas pendidikan dengan demikian harus tercermin dalam seluruh aspek
penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengaturan mengenai
pembiayaan pendidikan dan pembagian tanggung jawab pembiayaan
antara negara, masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan peserta didik.
3. Bahwa kewajiban konstitusional negara tersebut dipertegas dalam Pasal
31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.” Norma tersebut menunjukkan
bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab
konstitusional negara dan bahwa pendidikan memperoleh kedudukan
khusus dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
4. Bahwa frasa “sekurang-kurangnya dua puluh persen” dalam Pasal 31
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan adanya standar
konstitusional minimum mengenai prioritas anggaran pendidikan yang
harus diperhatikan oleh negara. Ketentuan tersebut tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai target kebijakan yang bersifat sukarela, melainkan
sebagai
amanat
konstitusional
yang
harus
diwujudkan
dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, tanggung
jawab negara dalam menyediakan pembiayaan pendidikan harus
ditempatkan sebagai bagian dari desain konstitusional penyelenggaraan
pendidikan nasional.
5. Bahwa tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan tersebut
tidak serta-merta berarti bahwa masyarakat atau peserta didik sama
sekali tidak dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Namun
demikian, keberadaan partisipasi masyarakat dan peserta didik harus
ditempatkan dalam kerangka yang jelas mengenai batas, proporsi, dasar,
14
dan mekanisme pembebanannya, sehingga partisipasi tersebut tidak
berubah menjadi pengalihan tanggung jawab konstitusional negara
kepada masyarakat atau peserta didik.
6. Bahwa selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin
bahwa setiap orang berhak atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.” Jaminan tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap
pembentukan dan penerapan norma yang mengatur pembiayaan
pendidikan karena norma pembiayaan pada hakikatnya menentukan hak
dan kewajiban finansial warga negara dalam memperoleh dan
mempertahankan akses terhadap pendidikan.
7. Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar setiap norma yang
membebankan kewajiban kepada warga negara mempunyai dasar, ruang
lingkup, batas, dan parameter yang dapat diketahui secara wajar oleh
pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Dalam konteks pembiayaan
pendidikan, peserta didik harus dapat mengetahui secara jelas mengenai
kewajiban finansial yang dapat dibebankan kepadanya, jenis pembiayaan
yang menjadi tanggung jawabnya, dasar penetapan biaya, serta batas
kewajiban tersebut.
8. Bahwa kebutuhan akan kepastian hukum tersebut menjadi semakin
penting karena pembiayaan pendidikan mempunyai hubungan langsung
dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan
akses terhadap pendidikan. Norma yang tidak memberikan batas yang
memadai terhadap kewajiban finansial peserta didik dapat membuka
ruang bagi penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda oleh
penyelenggara pendidikan, sehingga peserta didik yang berada dalam
sistem pendidikan yang sama dapat menghadapi beban pembiayaan
yang berbeda tanpa memperoleh dasar hukum yang dapat diketahui dan
diprediksi secara wajar.
9. Bahwa dengan demikian, hak atas pendidikan sebagaimana dijamin
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tanggung jawab negara dalam
memprioritaskan anggaran pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan jaminan kepastian hukum yang adil
15
sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
merupakan satu kesatuan prinsip konstitusional yang harus menjadi dasar
dalam pembentukan dan penerapan norma pembiayaan pendidikan.
10. Bahwa oleh karena itu, setiap norma peraturan perundang-undangan
yang mengatur pembiayaan pendidikan harus mampu menjaga
keseimbangan antara tanggung jawab konstitusional negara, partisipasi
masyarakat, kewenangan penyelenggara pendidikan, dan kewajiban
peserta didik, dengan tetap memastikan bahwa setiap pembebanan biaya
mempunyai dasar hukum yang jelas, objektif, transparan, proporsional,
dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menghambat pemenuhan
hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jaminan hak atas
pendidikan, kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan, dan
kepastian hukum yang adil tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab
ketidakjelasan dalam pengaturan pembiayaan pendidikan pada akhirnya
dapat berimplikasi langsung terhadap kemampuan warga negara untuk
menikmati hak konstitusionalnya atas pendidikan..
B. Kerangka Normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut “UU Sisdiknas”) merupakan
landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional secara menyeluruh, termasuk pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
maupun masyarakat. Oleh karena cakupan UU Sisdiknas meliputi
berbagai bentuk dan jenjang penyelenggaraan pendidikan, maka setiap
norma di dalamnya harus ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan
pendidikan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, serta
pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
2. Bahwa dalam sistem pendidikan nasional terdapat perbedaan antara
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya
berkaitan dengan status kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan
karakteristik penyelenggaraan, sumber pendanaan, tanggung jawab
16
pembiayaan, serta
kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, perbedaan antara
perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta merupakan keadaan
hukum yang relevan dalam menentukan bagaimana tanggung jawab
pembiayaan pendidikan seharusnya ditempatkan.
3. Bahwa perguruan tinggi negeri pada prinsipnya merupakan bagian dari
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan dengan
tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam
penyediaan anggaran pendidikan, sedangkan perguruan tinggi swasta
diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara dengan
karakteristik sumber pendanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa sumber dan struktur pendanaan perguruan tinggi
negeri dan perguruan tinggi swasta tidak dapat serta-merta dipersamakan
dalam menentukan beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh
peserta didik.
4. Bahwa perbedaan karakteristik tersebut semakin relevan apabila
dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang
menempatkan negara sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab
konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut menunjukkan
adanya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan
nasional, namun tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya
partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Persoalan
konstitusional yang timbul adalah bagaimana batas dan pembagian
tanggung jawab tersebut ditentukan secara jelas dan adil, khususnya
ketika karakteristik pendanaan antara perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi swasta berbeda.
5. Bahwa UU Sisdiknas pada beberapa ketentuannya menggunakan
rumusan yang bersifat umum dalam mengatur pembiayaan pendidikan.
Salah satunya terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang memberikan
kewajiban kepada peserta didik untuk “ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan”, serta Pasal 46 ayat (1) yang menentukan
bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Rumusan tersebut
17
belum secara eksplisit memberikan parameter mengenai perbedaan
kedudukan dan karakteristik pembiayaan antara perguruan tinggi negeri
dan perguruan tinggi swasta.
6. Bahwa penggunaan norma yang bersifat umum tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan mengenai sejauh mana peserta didik dapat
dibebani biaya pendidikan pada perguruan tinggi negeri dan pada
perguruan tinggi swasta, serta bagaimana hubungan kewajiban tersebut
dengan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan
penyelenggara pendidikan. Padahal, perbedaan sumber dan struktur
pendanaan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta
merupakan keadaan yang secara objektif perlu dipertimbangkan dalam
menentukan distribusi beban pembiayaan pendidikan.
7. Bahwa oleh karena itu, norma pembiayaan pendidikan dalam UU
Sisdiknas tidak seharusnya diterapkan dengan mengabaikan perbedaan
karakteristik perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
Perbedaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan perlakuan
yang diskriminatif, melainkan untuk memastikan adanya perlakuan yang
proporsional berdasarkan keadaan dan sumber pendanaan yang
berbeda, sehingga setiap pihak memperoleh batas tanggung jawab yang
jelas.
8. Bahwa dengan demikian, kerangka normatif UU Sisdiknas harus
dipahami dalam hubungan yang sistematis dengan Pasal 28D ayat (1),
Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga
pembiayaan pendidikan tidak hanya memberikan ruang bagi partisipasi
peserta didik dan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian
mengenai batas tanggung jawab negara, masyarakat, penyelenggara
pendidikan, dan peserta didik, dengan mempertimbangkan perbedaan
karakteristik penyelenggaraan dan sumber pendanaan perguruan tinggi
negeri dan perguruan tinggi swasta.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, persoalan konstitusional dalam
perkara a quo bukan terletak pada keberadaan partisipasi masyarakat
atau peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, melainkan pada belum
adanya pembatasan dan parameter yang memadai dalam norma UU
Sisdiknas
mengenai
pembagian
tanggung
jawab
pembiayaan
18
berdasarkan karakteristik perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi
swasta, sehingga diperlukan pemaknaan yang memberikan kepastian
hukum, proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak
konstitusional peserta didik.
IV.
Pasal 12 Ayat (2) Huruf B UU Sisdiknas: Kewajiban Peserta Didik “Ikut
Menanggung Biaya Penyelenggaraan Pendidikan”
Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas mengatur bahwa peserta didik
pada satuan pendidikan berlaku dan berkewajiban “ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan”, dalam hal satuan pendidikan tersebut merupakan
satuan
pendidikan
negeri.
Bahwa
frasa
“ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan pendidikan” adalah frasa yang terbuka (open norm) dan tidak
memberikan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “biaya
penyelenggaraan pendidikan”, berapa besaran yang seharusnya ditanggung
oleh peserta didik, jenis-jenis biaya apa saja yang termasuk dalam kategori
tersebut, dan bagaimana mekanisme penetapan besaran biaya dimaksud.
Bahwa ketidakjelasan frasa tersebut mengakibatkan timbulnya ruang interpretasi
yang sangat luas bagi setiap satuan pendidikan negeri untuk menentukan sendiri
komponen-komponen biaya yang akan dibebankan kepada peserta didik dan
besarannya, tanpa adanya parameter konstitusional yang membatasi. Bahwa
dalam praktik lapangan, ketidakjelasan frasa “ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan” telah menyebabkan berbagai satuan pendidikan
negeri, khususnya perguruan tinggi negeri, untuk membebankan berbagai jenis
biaya kepada peserta didik dengan beragam sebutan dan besaran, seperti biaya
pendidikan, biaya pengembangan institusi, biaya penelitian, biaya pengabdian
masyarakat, dan berbagai komponen biaya lainnya yang tidak terstandarisasi.
Bahwa akibat hukum dari perbedaan interpretasi terhadap frasa tersebut adalah
bahwa peserta didik yang mendapatkan pendidikan di satuan pendidikan negeri
yang berbeda-beda menghadapi beban biaya yang tidak seragam dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya, padahal mereka semua memiliki hak konstitusional
yang sama atas pendidikan.
V.
Pasal 46 Ayat (1) UU Sisdiknas: Pendanaan Pendidikan Sebagai “Tanggung
Jawab Bersama”
Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
19
Daerah, dan masyarakat”. Bahwa frasa “tanggung jawab bersama” dalam norma
tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengenai batasan, proporsi, atau
mekanisme pembagian tanggung jawab di antara ketiga pihak yang disebutkan.
Bahwa ketiadaan parameter tersebut menimbulkan pertanyaan konstitusional
yang fundamental: apakah “tanggung jawab bersama” dimaksud berarti
pembagian tanggung jawab yang setara (h responsibility) di antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat, ataukah seharusnya Pemerintah dan
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai
konsekuensi dari perintah konstitusional Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945?
Bahwa pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika diingat bahwa Pasal
31 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, yang secara implisit
menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dan primer dalam
pembiayaan pendidikan, sementara partisipasi masyarakat seharusnya bersifat
pelengkap dan sekunder. Bahwa norma “tanggung jawab bersama” yang tidak
terdiferensiasi antara tanggung jawab primer dan sekunder, tanggung jawab
utama dan pendamping, atau tanggung jawab negara versus masyarakat,
menciptakan ambiguitas yang berpotensi mengurangi makna normatif dari Pasal
31 ayat (4) UUD NRI 1945. Bahwa frasa “tanggung jawab bersama” juga tidak
memberikan penjelasan mengenai bagaimana pembagian tanggung jawab
tersebut seharusnya berlaku secara berbeda antara satuan pendidikan negeri
yang secara struktural telah memiliki sumber pendanaan utama dari negara, dan
satuan pendidikan swasta yang secara struktural bergantung pada pendanaan
dari masyarakat.
VI.
Pasal 46 Ayat (2) UU Sisdiknas Dan Relasinya Dengan Pasal 31 Ayat (4)
UUD NRI 1945
Bahwa Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa norma tersebut secara eksplisit
menunjukkan pengakuan dari pembentuk undang-undang bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran
pendidikan sesuai dengan amanat konstitusional Pasal 31 ayat (4) UUD NRI
20
1945. Bahwa namun demikian, Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas tidak memberikan
penjelasan mengenai apa konsekuensi normatif dari pemenuhan kewajiban
anggaran dua puluh persen tersebut terhadap kewajiban-kewajiban lain yang
dibebankan kepada peserta didik atau masyarakat dalam pembiayaan
pendidikan. Bahwa khususnya, norma tersebut tidak menjelaskan apakah
pemenuhan kewajiban anggaran dua puluh persen dari negara seharusnya
menjadi dasar untuk membatasi keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan
pendidikan, atau sebaliknya, apakah pemenuhan kewajiban anggaran tersebut
bersifat sepenuhnya terpisah dari kewajiban-kewajiban pembiayaan lain yang
dibebankan kepada peserta didik dan masyarakat. Bahwa ketiadaan kaitan
normatif yang jelas antara Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas dengan Pasal 12 ayat
(2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan risiko bahwa
keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan dilakukan secara
terpisah dari dan tidak bergantung pada pemenuhan kewajiban anggaran negara
yang telah ditetapkan secara konstitusional.
VII.
Pasal 50 Ayat (6) UU Sisdiknas: Otonomi Perguruan Tinggi Dalam
Mengelola Pendanaan
Bahwa Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Perguruan tinggi
menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di
lembaganya”. Bahwa norma tersebut memberikan otonomi kepada perguruan
tinggi dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan
penentuan kebijakan pendidikan. Bahwa meskipun otonomi perguruan tinggi
merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,
namun otonomi tersebut tidak seharusnya bersifat tanpa batas (unlimited
autonomy) terutama dalam hal-hal yang menyangkut pembiayaan pendidikan
yang pada dasarnya terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga
negara. Bahwa norma Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas sebagaimana dirumuskan
saat ini tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana otonomi perguruan
tinggi dalam mengelola pendanaan seharusnya sejalan dengan kewajiban
konstitusional negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD
1945. Bahwa khususnya, norma tersebut tidak menjelaskan apakah otonomi
perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan pembiayaan seharusnya dibatasi
oleh prinsip-prinsip konstitusional, seperti prinsip kepastian hukum yang adil,
21
prinsip persamaan di hadapan hukum, dan prinsip pemenuhan hak dasar warga
negara atas pendidikan. Bahwa ketiadaan batasan konstitusional yang jelas atas
otonomi perguruan tinggi dalam hal pembiayaan pendidikan berpotensi
menghasilkan praktik-praktik pembiayaan yang tidak konsisten dengan amanat
konstitusional Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
VIII.
Perbedaan Struktur Pendanaan Antara Satuan Pendidikan Negeri Dan
Swasta Sebagai Fakta Hukum Yang Relevan Secara Konstitusional
Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa satuan pendidikan
negeri, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, dibiayai melalui
anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara
lainnya, yang merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Bahwa sebaliknya,
satuan pendidikan swasta, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun tinggi,
tidak memiliki jaminan alokasi anggaran negara yang wajib, dan karenanya
bergantung secara struktural pada pendanaan yang bersumber dari orang
tua/wali peserta didik, donasi masyarakat, dan/atau kekayaan yayasan
penyelenggara pendidikan itu sendiri. Bahwa perbedaan struktur pendanaan ini
bukan sekedar perbedaan administratif atau teknis, melainkan merupakan
perbedaan fundamental yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan
terhadap bagaimana kewajiban pembiayaan seharusnya didistribusikan di
antara berbagai pihak. Bahwa pada satuan pendidikan negeri, negara telah
memikul tanggung jawab utama dalam pembiayaan melalui alokasi anggaran
wajib yang bersumber dari pajak, sehingga secara logis keikutsertaan peserta
didik dan masyarakat dalam pembiayaan seharusnya bersifat terbatas dan
pelengkap, yaitu hanya untuk komponen-komponen biaya yang tidak atau belum
dapat ditanggung sepenuhnya oleh alokasi anggaran negara tersebut. Bahwa
sebaliknya, pada satuan pendidikan swasta, karena tidak memiliki jaminan
alokasi anggaran negara yang wajib, maka keikutsertaan masyarakat (termasuk
orang tua/wali peserta didik) dalam pembiayaan memiliki karakter yang struktural
dan primer, bukan bersifat pelengkap. Bahwa perbedaan karakter pembiayaan
antara satuan pendidikan negeri dan swasta ini seharusnya tercermin dalam
perbedaan norma hukum yang mengatur keikutsertaan masyarakat dalam
pembiayaan pendidikan di kedua jenis satuan pendidikan tersebut.
22
IX.
Ketidakjelasan Pembagian Tanggung Jawab Pembiayaan Di Antara
Berbagai Pemangku Kepentingan
Bahwa
menganalisis
norma-norma
UU
Sisdiknas
yang
diuji
secara
komprehensif, terlihat bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan
batasan yang jelas mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab
terhadap
komponen-komponen
biaya
spesifik
dalam
penyelenggaraan
pendidikan. Bahwa norma-norma tersebut hanya menyatakan secara umum
bahwa pendanaan pendidikan menjadi “tanggung jawab bersama” antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, tanpa menjelaskan
komponen-komponen biaya mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah, komponen-komponen mana yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah, dan komponen-komponen mana yang dapat atau
seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Bahwa ketidakjelasan ini menciptakan
ketidakpastian hukum yang fundamental mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam konteks pembiayaan pendidikan. Bahwa sebagai contoh,
apakah biaya gaji guru/dosen seharusnya ditanggung penuh oleh negara,
ataukah masyarakat dapat diminta untuk ikut menanggung sebagian? Bahwa
apakah biaya infrastruktur dasar seperti bangunan dan peralatan pembelajaran
seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, ataukah masyarakat
dapat diminta untuk ikut berkontribusi? Bahwa apakah biaya operasional sehari-
hari seperti listrik, air, dan pemeliharaan fasilitas seharusnya ditanggung penuh
oleh alokasi anggaran negara, ataukah boleh dibebankan kepada peserta
didik/masyarakat? Bahwa pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut tidak
mendapatkan jawaban yang jelas dari norma-norma UU Sisdiknas yang diuji,
sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kebebasan yang luas untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kebijakan dan
kepentingan masing-masing. Bahwa akibat hukum dari ketiadaan batasan yang
jelas ini adalah terjadinya disparitas yang signifikan dalam beban pembiayaan
yang dibebankan kepada peserta didik di berbagai satuan pendidikan negeri,
meskipun secara konstitusional peserta didik tersebut seharusnya mendapatkan
perlakuan yang setara dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan mereka.
23
X.
Konsekuensi Ketidakjelasan Batasan Terhadap Prinsip Kepastian Hukum
Yang Adil
Bahwa ketiadaan batasan yang jelas dalam norma-norma UU Sisdiknas yang
diuji menghasilkan konsekuensi yang langsung merugikan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Bahwa kepastian hukum yang adil menuntut bahwa setiap warga negara dapat
mengetahui dan memprediksi dengan wajar apa hak dan kewajibannya sesuai
dengan norma hukum yang berlaku, sebelum ia melakukan tindakan atau
mengambil keputusan yang didasarkan pada norma hukum tersebut. Bahwa
dalam konteks pembiayaan pendidikan, kepastian hukum yang adil menuntut
bahwa orang tua/wali peserta didik dapat mengetahui dengan pasti berapa
besaran biaya yang seharusnya mereka bayarkan untuk pendidikan anaknya,
komponen-komponen biaya apa saja yang tercakup, dan apakah ada komponen
biaya lain yang mungkin akan diminta di kemudian hari. Bahwa namun demikian,
norma-norma UU Sisdiknas yang diuji tidak memberikan informasi tersebut
dengan jelas, sehingga orang tua/wali peserta didik tidak dapat melakukan
prediksi yang wajar mengenai beban finansial yang akan dihadapi. Bahwa
sebagai konsekuensi dari ketidakpastian hukum ini, orang tua/wali peserta didik,
khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah,
menghadapi risiko yang tinggi untuk mengalami kesulitan finansial yang tidak
dapat diantisipasi sebelumnya ketika anaknya melanjutkan pendidikan. Bahwa
risiko yang tidak dapat diantisipasi ini secara tidak langsung menghambat akses
peserta didik dari kelompok ekonomi lemah terhadap pendidikan, karena orang
tua/wali mereka tidak dapat melakukan perencanaan finansial yang wajar ketika
menghadapi ketidakpastian yang begitu besar mengenai besaran biaya yang
seharusnya mereka keluarkan. Bahwa dengan demikian, ketiadaan batasan
yang jelas dalam norma-norma UU Sisdiknas yang diuji telah melahirkan situasi
yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
XI.
Implikasi Ketidakjelasan Batasan Terhadap Prinsip Persamaan Di Hadapan
Hukum
Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut bahwa negara memperlakukan warga
negara yang berada dalam keadaan yang sama atau setara secara setara pula.
24
Bahwa dalam konteks pendidikan, prinsip ini berarti bahwa peserta didik yang
mengakses satuan pendidikan negeri yang berbeda-beda seharusnya
menghadapi beban pembiayaan yang setara, karena mereka semua memiliki
hak konstitusional yang sama atas pendidikan dan telah berkontribusi kepada
negara melalui pajak yang mereka bayarkan. Bahwa namun demikian,
ketidakjelasan batasan tanggung jawab pembiayaan dalam norma-norma UU
Sisdiknas yang diuji telah menghasilkan praktik di lapangan di mana satuan
pendidikan negeri yang berbeda membebankan biaya yang sangat berbeda
kepada peserta didik mereka, untuk komponen-komponen biaya yang secara
substansi seharusnya sama atau setara. Bahwa sebagai contoh, dua satuan
pendidikan negeri yang setara tingkatnya mungkin membebankan biaya untuk
komponen “pengembangan institusi” yang berbeda secara signifikan, karena
mereka masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang
dimaksud dengan “biaya penyelenggaraan pendidikan” yang dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas. Bahwa perbedaan beban biaya tersebut,
meskipun bukan merupakan diskriminasi langsung yang disengaja oleh norma
undang-undang, merupakan diskriminasi tidak langsung yang lahir dari
kekaburan norma tersebut, yang pada hakikatnya melanggar prinsip persamaan
di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Bahwa negara, melalui proses pembuatan norma hukum, memiliki
kewajiban untuk mencegah terjadinya diskriminasi tidak langsung semacam itu
dengan merumuskan norma-norma yang cukup jelas dan terbatasi, sehingga
praktik-praktik di lapangan dapat konsisten dan setara satu sama lain.
XII.
Persilangan Norma-Norma UU Sisdiknas Dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD
1945: Pengerusan Makna Tanggung Jawab Negara
Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 menempatkan negara sebagai
pemegang tanggung jawab utama dan primary dalam pembiayaan pendidikan,
dengan menetapkan kewajiban konkret bagi negara untuk memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Bahwa penetapan kuota anggaran dua puluh persen tersebut bukan
sekedar angka yang bersifat aspiratif, melainkan merupakan standar konkret
yang mencerminkan tingkat prioritas yang konstitusi berikan kepada tanggung
jawab negara dalam pembiayaan pendidikan. Bahwa apabila dianalisis secara
25
historis dan sistematis, kewajiban anggaran dua puluh persen tersebut
dimaksudkan untuk memastikan bahwa beban pembiayaan pendidikan tidak lagi
menjadi tanggung jawab utama masyarakat, melainkan telah beralih menjadi
tanggung jawab utama negara, sehingga masyarakat seharusnya hanya
menanggung beban yang residual dan terbatas. Bahwa namun demikian, norma-
norma UU Sisdiknas yang diuji, khususnya Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pendanaan pendidikan menjadi “tanggung jawab bersama”, dan Pasal 12
ayat (2) huruf b yang membebani peserta didik untuk “ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan” tanpa batasan yang jelas, secara substansi telah
mengaburkan makna dari tanggung jawab utama negara sebagaimana
dimanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Bahwa akibat hukum dari
pengaburan tersebut adalah bahwa norma-norma UU Sisdiknas yang diuji tidak
secara tegas dan jelas menetapkan bahwa pemenuhan tanggung jawab
anggaran dua puluh persen oleh negara seharusnya menjadi dasar dan batasan
utama untuk keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Bahwa
ketiadaan ketegasan dan kejelasan ini membuka ruang bagi penyelenggara
pendidikan untuk menginterpretasikan kewajiban anggaran dua puluh persen
dari negara sebagai sesuatu yang terpisah dari kewajiban-kewajiban
pembiayaan lain yang dibebankan kepada peserta didik, sehingga pada
praktiknya, meskipun negara telah memenuhi kewajiban anggaran dua puluh
persen, peserta didik tetap dapat dibebani dengan biaya tambahan tanpa
batasan yang proporsional dengan kontribusi negara itu sendiri. Bahwa dengan
demikian, norma-norma UU Sisdiknas yang diuji secara nyata telah mengurangi
atau menggerus makna substantif dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945,
sehingga bertentangan dengan konstitusi.
XIII.
Persilangan Norma-Norma UU Sisdiknas Dengan Pasal 31 Ayat (1) UUD
1945: Potensi Hambatan Akses Hak Atas Pendidikan
Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan, tanpa membedakan berdasarkan kemampuan
ekonomi, latar belakang keluarga, atau faktor-faktor lainnya yang tidak relevan
dengan kompetensi atau potensi akademis peserta didik. Bahwa jaminan
konstitusional atas hak pendidikan tersebut mengandung implikasi bahwa
negara harus menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang memfasilitasi
akses pendidikan bagi setiap warga negara, dan tidak membangun hambatan-
26
hambatan yang potensial menghalangi akses tersebut. Bahwa norma-norma UU
Sisdiknas yang diuji, khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf b yang membebani
peserta didik untuk “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” tanpa
batasan yang jelas, berpotensi menciptakan hambatan akses bagi warga negara
yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Bahwa hambatan ini adalah
hambatan yang bersifat tidak langsung atau implicit, yaitu hambatan yang tidak
diatur secara eksplisit dalam norma tetapi lahir dari kekaburan norma tersebut
yang menghasilkan praktik-praktik pembiayaan pendidikan yang memberatkan.
Bahwa dalam praktek di lapangan, ketiadaan batasan yang jelas atas frasa “ikut
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” telah menyebabkan beban
biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, khususnya perguruan tinggi
negeri, meningkat secara signifikan dan melebihi kemampuan finansial dari
kalangan warga negara yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke
bawah. Bahwa akibat hukum dari peningkatan beban biaya ini adalah bahwa
warga negara dari kelompok ekonomi lemah menghadapi risiko yang tinggi untuk
tidak dapat melanjutkan pendidikan, meskipun secara hukum mereka memiliki
hak konstitusional yang sama dengan warga negara dari kelompok ekonomi kuat
untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa dengan demikian, norma-norma UU
Sisdiknas yang diuji, meskipun tidak secara eksplisit melarang atau menghalangi
warga negara dari kelompok ekonomi lemah untuk mengakses pendidikan,
secara implisit telah menciptakan hambatan yang potensial melanggar Pasal 31
ayat (1) UUD NRI 1945.
XIV.
Persilangan Norma-Norma UU Sisdiknas Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945: Ketiadaan Kepastian Hukum Yang Adil
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam negara hukum yang konstitusional. Bahwa kepastian hukum
yang adil sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut menuntut bahwa setiap
norma hukum yang membebani kewajiban atau menentukan hak warga negara
harus dirumuskan dengan jelas, tegas, terukur, dan tidak menimbulkan
ambiguitas yang dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda dalam
penerapannya. Bahwa dalam konteks norma-norma tentang pembiayaan
pendidikan, kepastian hukum yang adil berarti bahwa warga negara harus dapat
27
mengetahui dengan pasti berapa besaran biaya yang akan mereka keluarkan,
komponen-komponen biaya apa saja yang tercakup, dan apakah ada
kemungkinan timbul biaya-biaya tambahan yang tidak terduga. Bahwa norma-
norma UU Sisdiknas yang diuji, khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal
46 ayat (1) yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai besaran dan
komponen-komponen biaya yang dapat dibebankan, secara nyata tidak
memenuhi standar kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa akibat dari ketiadaan kepastian hukum ini
adalah bahwa warga negara (peserta didik dan orang tua/wali) menghadapi
ketidakpastian yang besar mengenai beban finansial yang akan mereka
tanggung, dan tidak dapat melakukan perencanaan finansial yang wajar dan
bertanggung jawab. Bahwa ketidakpastian ini juga menghasilkan potensi untuk
terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang oleh pihak penyelenggara
pendidikan, karena mereka memiliki kebebasan yang luas untuk menafsirkan
frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” sesuai dengan
kepentingan institusi mereka masing-masing. Bahwa dengan demikian, norma-
norma UU Sisdiknas yang diuji secara nyata bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
XV.
Pertentangan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal
31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa setiap peserta didik
berkewajiban
“ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan
pendidikan”,
sedangkan Pasal 46 ayat (1) menentukan bahwa pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat, Pasal 46 ayat (2) menegaskan tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran pendidikan, serta Pasal 50
ayat (6) memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menentukan
kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
Keempat norma tersebut apabila dibaca secara sistematis membentuk satu
konstruksi hukum yang saling berhubungan, yaitu peserta didik ditempatkan
28
sebagai pihak yang ikut menanggung biaya pendidikan, pendanaan pendidikan
diletakkan sebagai tanggung jawab bersama, negara tetap memiliki kewajiban
menyediakan anggaran pendidikan, dan perguruan tinggi diberikan kewenangan
menentukan kebijakan melalui otonomi kelembagaan. Dengan demikian,
persoalan konstitusional dalam perkara a quo bukan terletak pada pengakuan
bahwa peserta didik dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pendidikan dan
bukan pula pada keberadaan otonomi perguruan tinggi, melainkan pada belum
ditentukannya batas konstitusional yang menghubungkan secara tegas
tanggung jawab negara, tanggung jawab penyelenggara pendidikan, dan
kewajiban finansial peserta didik, sehingga diperlukan parameter yang dapat
diketahui, diukur, dan dipertanggungjawabkan sejak awal oleh setiap peserta
didik. Konstruksi demikian menjadi relevan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 31
ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 karena ketiga batu
uji tersebut secara bersama-sama menjamin kepastian hukum yang adil, hak
setiap warga negara memperoleh pendidikan, serta kewajiban konstitusional
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD.
Bahwa frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” dalam Pasal
12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas perlu ditempatkan secara langsung dalam
pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena frasa tersebut
belum menentukan secara normatif mengenai jenis biaya, batas besaran biaya,
proporsi pembiayaan, periode pembebanan, serta batas maksimal tanggung
jawab finansial peserta didik. Kewajiban hukum yang dibebankan kepada warga
negara harus mempunyai parameter yang memungkinkan warga negara
mengetahui sejak awal apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang berada di
luar
kewajibannya.
Ketika
undang-undang
menggunakan
frasa
“ikut
menanggung” tanpa menentukan batas pembiayaan yang menjadi tanggung
jawab peserta didik, maka substansi kewajiban tersebut berpotensi ditentukan
lebih lanjut melalui peraturan pelaksana atau kebijakan masing-masing
penyelenggara pendidikan. Keadaan tersebut menempatkan peserta didik pada
posisi yang kewajiban finansialnya dapat ditentukan berdasarkan kebijakan yang
berbeda-beda, padahal sumber kewajibannya berasal dari norma undang-
undang yang sama. Oleh karena itu, pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 terletak pada ketiadaan parameter normatif yang cukup untuk
29
menentukan batas kewajiban finansial peserta didik, bukan pada keberadaan
kontribusi peserta didik itu sendiri. Konstitusionalitas frasa tersebut dengan
demikian harus diarahkan pada pemaknaan bahwa kontribusi peserta didik
hanya dapat dibebankan berdasarkan batas yang jelas, objektif, transparan,
proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” juga
mempunyai hubungan langsung dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak atas
pendidikan dalam konstitusi tidak berhenti pada pengakuan formal bahwa
seseorang diperbolehkan memasuki satuan pendidikan, tetapi mengandung
kewajiban negara untuk memastikan agar penyelenggaraan pendidikan dapat
diakses secara nyata dan berkelanjutan oleh warga negara. Dokumen yang
menjadi dasar permohonan ini sendiri memuat pertimbangan Mahkamah bahwa
pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan negara, terutama
Pemerintah, mempunyai tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhannya. Mahkamah juga menempatkan pendidikan
sebagai bagian fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab utama sementara
masyarakat tetap dapat ikut serta memikul tanggung jawab tersebut. Dengan
konstruksi demikian, kontribusi peserta didik dapat dibenarkan sepanjang
ditempatkan sebagai bentuk partisipasi yang mempunyai batas, bukan sebagai
mekanisme yang menyebabkan akses terhadap pendidikan bergantung pada
kemampuan peserta didik memenuhi pembiayaan yang ditentukan tanpa
parameter yang cukup. Karena itu, frasa a quo bertentangan dengan Pasal 31
ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai memberikan ruang pembebanan
biaya kepada peserta didik tanpa batas yang menjamin keterjangkauan dan
keberlanjutan akses terhadap pendidikan.
Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang menentukan bahwa “pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat” perlu diuji bersama Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945
karena frasa “tanggung jawab bersama” harus mempunyai hubungan yang jelas
dengan tanggung jawab negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI
1945 telah menetapkan suatu standar konstitusional mengenai prioritas
30
anggaran pendidikan, sedangkan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menggunakan
konsep tanggung jawab bersama tanpa menentukan secara eksplisit batas
distribusi tanggung jawab antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
penyelenggara pendidikan, dan peserta didik. Dalam keadaan demikian, peserta
didik dapat ditempatkan sebagai bagian dari “masyarakat” yang ikut memikul
pendanaan, sementara ukuran mengenai sejauh mana tanggung jawab tersebut
dibebankan kepadanya tidak ditentukan oleh undang-undang. Padahal,
berdasarkan dokumen permohonan, struktur pendanaan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, frasa
“tanggung jawab bersama” harus dibaca dalam hubungan yang seimbang
dengan kewajiban negara menurut Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga
partisipasi masyarakat tidak berkembang menjadi pengalihan tanggung jawab
negara kepada peserta didik.
Bahwa Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 pada dasarnya telah
memberikan pengakuan terhadap tanggung jawab negara, namun norma
tersebut belum membentuk batas yang tegas mengenai hubungan antara
anggaran pendidikan yang wajib diprioritaskan negara dengan biaya yang
selanjutnya dapat dibebankan kepada peserta didik. Pasal 31 ayat (4) UUD
NRI1945 telah menentukan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD sebagai
prioritas anggaran pendidikan, sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang tercantum dalam dokumen,
bahwa pelaksanaan ketentuan konstitusi mengenai prioritas anggaran
pendidikan tidak boleh direduksi oleh peraturan yang hierarkinya berada di
bawah UUD NRI 1945. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam
pembiayaan pendidikan bukan sekadar norma deklaratif, melainkan merupakan
bagian dari desain konstitusional pendidikan nasional. Ketika pada satu sisi
negara diwajibkan menyediakan anggaran pendidikan, tetapi pada sisi lain
peserta didik diwajibkan “ikut menanggung” biaya pendidikan tanpa batas yang
ditentukan secara memadai, maka diperlukan hubungan normatif yang lebih
tegas agar kontribusi peserta didik tidak menggeser titik tanggung jawab utama
negara. Oleh sebab itu, Pasal 46 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 31 ayat
31
(4) UUD NRI 1945 apabila dimaknai membenarkan pembebanan biaya kepada
peserta didik tanpa terlebih dahulu memastikan pelaksanaan tanggung jawab
negara sebagaimana diperintahkan konstitusi.
Bahwa Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas yang memberikan kewenangan kepada
perguruan tinggi untuk “menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam
mengelola pendidikan di lembaganya” pada prinsipnya merupakan bentuk
pengakuan
terhadap
kebutuhan
perguruan
tinggi
untuk
mengelola
penyelenggaraan pendidikan secara mandiri, namun otonomi tersebut harus
ditempatkan dalam batas yang ditentukan oleh hak konstitusional peserta didik.
Pemohon tidak mempertentangkan otonomi perguruan tinggi sebagai prinsip
kelembagaan, melainkan mempertentangkan cakupan otonomi yang dapat
menghasilkan konsekuensi finansial terhadap peserta didik ketika undang-
undang tidak menyediakan parameter pembatas yang memadai. Apabila Pasal
50 ayat (6) dibaca bersama Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1),
terdapat hubungan normatif yang memungkinkan kewajiban peserta didik untuk
ikut menanggung biaya pendidikan diperluas melalui kebijakan perguruan tinggi.
Dengan demikian, batas kewajiban finansial peserta didik dapat bergeser dari
norma yang ditetapkan undang-undang kepada kebijakan masing-masing
perguruan tinggi. Kondisi tersebut perlu dikoreksi secara konstitusional karena
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya kepastian hukum yang adil,
sedangkan Pasal 31 ayat (1) menghendaki agar hak memperoleh pendidikan
dapat dinikmati secara nyata oleh setiap warga negara.
Bahwa hubungan antara Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas dengan Pasal 31 ayat
(1) UUD NRI 1945 menjadi semakin nyata ketika kebijakan otonom perguruan
tinggi mempunyai akibat langsung terhadap keberlanjutan mahasiswa dalam
memperoleh pendidikan. Otonomi kelembagaan pada hakikatnya merupakan
instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan dasar untuk
memperluas kewajiban finansial peserta didik tanpa parameter konstitusional.
Karena itu, kebijakan perguruan tinggi yang mempunyai akibat finansial harus
tetap berada dalam kerangka pemenuhan hak warga negara atas pendidikan.
Dokumen permohonan telah menegaskan bahwa perbedaan pembebanan biaya
antarpeserta didik atau antarperguruan tinggi pada dasarnya dapat dibenarkan
apabila didasarkan pada parameter yang jelas, objektif, rasional, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan demikian, persoalan
32
konstitusional tidak terletak pada kemungkinan adanya perbedaan biaya,
melainkan pada tidak adanya standar undang-undang yang memastikan bahwa
perbedaan tersebut tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak mengubah
hak atas pendidikan menjadi hak yang secara praktis hanya dapat dinikmati
berdasarkan kemampuan finansial. Maka, Pasal 50 ayat (6) harus dipahami
sebagai otonomi yang tetap tunduk pada kewajiban menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak konstitusional peserta didik.
Bahwa ketiga batu uji dalam perkara a quo mempunyai hubungan yang bersifat
kumulatif dan saling menguatkan, bukan berdiri secara terpisah. Pasal 28D ayat
(1) NRI UUD 1945 memberikan standar kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945
memberikan jaminan substantif bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan; sedangkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan tanggung
jawab negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari APBN dan APBD. Apabila ketiga batu uji tersebut ditempatkan terhadap
konstruksi Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), dan
Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, maka persoalan konstitusionalnya menjadi
konkret: siapa yang bertanggung jawab, sampai sejauh mana peserta didik wajib
berkontribusi, dan sejauh mana perguruan tinggi dapat menentukan kebijakan
yang menimbulkan beban finansial harus dapat diketahui dari parameter hukum
yang objektif. Ketika batas tersebut belum diberikan secara memadai oleh
undang-undang, kepastian hukum menjadi kurang terlindungi, hak memperoleh
pendidikan membutuhkan perlindungan yang lebih efektif, dan mandat
pembiayaan
pendidikan
oleh
negara
berpotensi
kehilangan
batas
operasionalnya. Dengan demikian, ketiga batu uji tersebut membentuk satu
standar konstitusional yang mengharuskan pembiayaan pendidikan ditempatkan
dalam hubungan yang proporsional antara kewajiban negara, partisipasi
masyarakat, dan kewajiban peserta didik.
Bahwa konstruksi tersebut juga memperoleh penguatan dari putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan yang telah dimuat dalam dokumen
permohonan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-
136/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan bahwa negara mempunyai
tanggung jawab utama terhadap pendidikan, sementara masyarakat dapat ikut
serta memikul tanggung jawab tersebut. Pertimbangan tersebut menunjukkan
33
bahwa konstitusi memang tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, tetapi sekaligus menegaskan
adanya tanggung jawab utama negara. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor
58/PUU-VIII/2010, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk jenjang
pendidikan selain pendidikan dasar, sejauh mana pemerintah membiayai
pendidikan bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah dengan tetap
memperhatikan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Bahkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, Mahkamah kembali menempatkan
pendidikan sebagai hak konstitusional dan menegaskan pentingnya tanggung
jawab negara dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Oleh karena
itu, permohonan a quo tidak meminta Mahkamah membangun konstruksi baru
yang meniadakan peran masyarakat, melainkan meminta Mahkamah
memastikan bahwa peran masyarakat dan peserta didik tetap berada di dalam
kerangka tanggung jawab utama negara serta tidak ditentukan melalui
kewenangan yang tanpa batas.
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pertentangan konstitusional
norma a quo dapat dirumuskan secara konkret bahwa frasa “ikut menanggung
biaya penyelenggaraan pendidikan” dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, frasa
“tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat” dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (6)
UU Sisdiknas adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa pembebanan
biaya pendidikan kepada peserta didik dan penetapan kebijakan perguruan
tinggi yang mempunyai akibat finansial terhadap peserta didik wajib didasarkan
pada batas yang jelas, objektif, transparan, rasional, proporsional, dapat
dipertanggungjawabkan, serta tetap menempatkan tanggung jawab negara
dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pemenuhan prioritas anggaran
pendidikan sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
Pemaknaan demikian sekaligus menjaga keseimbangan antara tiga kepentingan
konstitusional: kepastian hukum yang adil bagi peserta didik berdasarkan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945, jaminan hak setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, dan
pelaksanaan
tanggung
jawab
negara
dalam
pembiayaan
pendidikan
berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan konstruksi tersebut,
Mahkamah
tidak diminta menghapus kewajiban peserta didik untuk
34
berkontribusi, tidak diminta menghapus tanggung jawab masyarakat, dan tidak
diminta menghapus otonomi perguruan tinggi, melainkan diminta menegaskan
batas konstitusional agar ketiganya berjalan dalam satu sistem pembiayaan
pendidikan yang pasti, adil, proporsional, dan tetap berorientasi pada
pemenuhan hak warga negara atas pendidikan.
IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai dengan membedakan tanggung jawab pembiayaan peserta
didik pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta berdasarkan
sumber dan karakteristik pendanaannya;
3. Menyatakan
frasa
“tanggung
jawab
bersama
antara
Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat” dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan secara bersyarat dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai
dengan membedakan porsi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah terhadap perguruan tinggi negeri dengan tanggung jawab
masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta;
4. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
35
tidak dimaknai bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan informasi secara terbuka dan dapat diakses mengenai
anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan;
5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa otonomi perguruan tinggi
dalam menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan wajib memiliki
batasan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin kepastian
hukum dan melindungi hak konstitusional peserta didik.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alam Surya Pratama;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Diapa;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Syarifah Nadiah;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Putri Salsabila;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bianca Belinda
Muhammad;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon I s.d
Pemohon V;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Biaya Tambahan di luar uang kuliah tunggal;
10. Bukti P-10
: Tidak ada;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Slip Gaji Pemohon I, II, III;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Biaya UKT para Pemohon;
36
13. Bukti P-13
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Egi Nurafrizal Fahmi;
14. Bukti P-14
: Fotokopi KTM Egi Nurafrizal Fahmi;
15. Bukti P-15
: Tidak ada;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Tagihan dan Pembayaran Biaya Pendidikan serta
kegiatan Akademik Mahasiswa Pemohon VI;
17
Bukti P-17
: Fotokopi Kartu Keluarga (tidak ada) dan Dokumen Hasil
Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Pemohon I.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal
46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
37
Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada
tanggal 4 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi
kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun
1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar
sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 4 Agustus 2026, hlm. 6-
16]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan
kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu
hingga paling lama tanggal 18 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan
batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2026. Selanjutnya, pada tanggal
18 Agustus 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan
agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa
perihal
uraian
sebagaimana
dikemukakan
pada
Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat
(1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
38
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon a quo telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-4],
kedudukan hukum pemohon [vide Permohonan hlm. 4-12], dan alasan permohonan
[vide Permohonan hlm. 12-29]. Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut,
para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon [vide
Permohonan hlm. 1-2]. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus
dipenuhi dalam suatu permohonan, para Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu
hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah [vide Permohonan hlm. 30-31].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
39
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon
telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar,
penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai
pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta
kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan
pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah
membaca serta mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon,
Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, pada bagian posita permohonan terkait dengan pengujian
norma Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003, para Pemohon tidak menguraikan
secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma Pasal a quo yang
mengatur mengenai “kewajiban setiap peserta didik ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”
yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan
Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon telah
menguraikan alasan-alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 13-29],
Mahkamah tidak menemukan benang merah antara alasan-alasan permohonan
40
dengan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon pada petitum angka 3, yang
memohon pembedaan tanggung jawab pembiayaan peserta didik pada perguruan
tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, di mana norma Pasal 12 ayat (2) huruf b
UU 20/2003 merupakan norma umum mengenai hak dan kewajiban peserta didik
dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Mahkamah mengalami kesulitan
untuk mengetahui dengan pasti berkenaan dengan hal yang menjadi persoalan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam kaitannya dengan hak
konstitusionalitas yang dimiliki para Pemohon, apakah hal tersebut terkait dengan
pemaknaan frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” tanpa ada
pengecualian norma ataukah menginginkan pengecualian lagi terhadap norma
Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003.
Kedua, pada bagian posita terkait dengan pengujian norma Pasal 46 ayat
(1) UU 20/2003 yang mengatur mengenai, “Pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,”
para Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik pertentangan
antara norma Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003 tersebut dengan dasar pengujiannya,
yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945. Sementara itu, dalam bagian petitum angka 3 para Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai, “dengan membedakan porsi tanggung jawab Pemerintah
dan Pemerintah Daerah terhadap perguruan tinggi negeri dengan tanggung jawab
masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta”. Berkenaan dengan petitum angka 3
dimaksud tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai dalam posita tentang
perlunya pemaknaan pembedaan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan
tinggi swasta, sehingga norma Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003 menjadi bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Ketiga, pada bagian petitum angka 4, para Pemohon memohon agar
norma Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003 yang mengatur mengenai “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
41
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi secara terbuka dan dapat diakses
mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
pendidikan.” Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian posita dan
rumusan petitum, juga tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai dalam posita
mengenai pertentangan norma Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003 tersebut dengan dasar
pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, apakah yang dipersoalkan para Pemohon mengenai
ketidakjelasan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam
menyediakan anggaran pendidikan yang merupakan mandatory spending
berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ataukah substansi penyediaan
informasi anggaran pendidikan secara terbuka dan dapat diakses, di luar norma
Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003. Oleh karenanya tidak terdapat kejelasan dan
kesesuaian uraian antara posita dengan petitum.
Keempat, pada bagian petitum angka 5, para Pemohon memohon agar
norma Pasal 50 ayat (6) UU 20/2003 yang mengatur mengenai, “Perguruan tinggi
menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di
lembaganya,” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai, “otonomi perguruan tinggi dalam
menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan wajib memiliki batasan yang
ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi
hak konstitusional peserta didik”, terhadap hal tersebut para Pemohon juga tidak
menguraikan secara spesifik, jelas, dan memadai pertentangan norma Pasal 50 ayat
(6) UU 20/2003 dengan dasar pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat
(1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, apakah otonomi
perguruan tinggi tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi hak
atas pendidikan atau apakah dengan adanya otonomi perguruan tinggi
menyebabkan negara tidak memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Uraian pertentangan demikian tidak terdapat
dengan jelas dan memadai pada bagian posita sehingga tidak sesuai dengan
petitum yang dimohonkan para Pemohon.
Kelima, selain uraian di atas, ihwal ketidaksesuaian antara uraian posita
dengan rumusan petitum juga diperjelas oleh para Pemohon sendiri pada bagian
42
posita yang menyatakan, “Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut,
pertentangan konstitusional norma a quo dapat dirumuskan secara konkret bahwa
frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan” dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b, frasa “tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat” dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (6)
UU 20/2003 adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa pembebanan biaya
pendidikan kepada peserta didik dan penetapan kebijakan perguruan tinggi yang
mempunyai akibat finansial terhadap peserta didik wajib didasarkan pada
batas
yang
jelas,
objektif,
transparan,
rasional,
proporsional,
dapat
dipertanggungjawabkan, serta tetap menempatkan tanggung jawab negara dalam
pemenuhan hak atas pendidikan dan pemenuhan prioritas anggaran pendidikan
sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945” [vide Permohonan
hlm. 29]. Uraian posita tersebut semakin menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan rumusan dalam masing-masing petitum sebagaimana telah diuraikan di
atas. Terlebih, petitum yang dirumuskan oleh para Pemohon tidak ada satu pun
yang memohon agar norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 “sepanjang dimaknai” sebagaimana yang dimaksudkan
dalam uraian-uraian alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 29]. Oleh karena
itu, dengan adanya perbedaan antara hal yang dimohonkan dalam petitum dengan
penjelasan atau argumentasi yang disusun/diuraikan pada bagian posita, menurut
Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya
diinginkan atau dimohonkan oleh para Pemohon.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
oleh karena para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan memadai
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, serta adanya
pertentangan dan/atau ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dengan
rumusan dalam petitum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a PMK
7/2025 tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan
para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
43
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus,
44
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Agusniwan Etra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 37 Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 4 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 4 Agustus 2026, hlm. 6- 16]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 18 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2026. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: 38 a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-4], kedudukan hukum pemohon [vide Permohonan hlm. 4-12], dan alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 12-29]. Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon [vide Permohonan hlm. 1-2]. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, para Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah [vide Permohonan hlm. 30-31]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang 39 dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca serta mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pada bagian posita permohonan terkait dengan pengujian norma Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma Pasal a quo yang mengatur mengenai “kewajiban setiap peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon telah menguraikan alasan-alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 13-29], Mahkamah tidak menemukan benang merah antara alasan-alasan permohonan 40 dengan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon pada petitum angka 3, yang memohon pembedaan tanggung jawab pembiayaan peserta didik pada perg
