PUU
Tahun 2026
284/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pemohon: Hambali Julianto (Pemohon I), A. Adi Suseta (Pemohon II), Nining Lestari (Pemohon III), Yayan Yuliansyah (Pemohon IV), Hendri Markose (Pemohon V), Bambang Sumantri (Pemohon VI), Robi Sugara (Pemohon VII), Gusti Hariansyah (Pemohon VIII), Marion Angkasa Putra (Pemohon IX), Ade Saputra (Pemohon X), Marlia (Pemohon XI), Eva Nelly (Pemohon XII), Radius Saputra (Pemohon XIII), Doni Suparman (Pemohon XIV), Wiwik Mayang Sari (Pemohon XV), Nodi Saputra (Pemohon XVI), Muhammad Ade Afriansyah, S.H. (Pemohon XVII), dan Vendy Setiawan (Pemohon XVIII)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:56:00+07:00
Amar Putusan: 1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang penambahan objek permohonan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), serta sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 284/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Hambali Julianto
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Cinta Damai RT.10/RW.02, Kelurahan Padang
Lekat,
Kecamatan
Kepahiang,
Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
A. Adi Suseta
Pekerjaan
:
Karyawan BUMD
Alamat
:
Keban Agung, Kelurahan Keban Agung, Kecamatan
Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Nining Lestari
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
Alamat
:
Tebat Monok, Kelurahan Tebat Monok, Kecamatan
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Yayan Yuliansyah
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Suka Bumi, Kelurahan Suka Bumi, Kecamatan
Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV;
2
5.
Nama
:
Hendri Markose
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Raya Curup Kepahiang, RT. 004/RW. 001,
Kelurahan
Daspetah,
Kecamatan
Ujan
Mas,
Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V;
6.
Nama
:
Bambang Sumantri
Pekerjaan
:
Petani/Pekebun
Alamat
:
Jalan Merpati 12, RT.07/RW.02, Kelurahan Rawa
Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI;
7.
Nama
:
Robi Sugara
Pekerjaan
:
Belum Bekerja
Alamat
:
Kelobak,
Kelurahan
Kelobak,
Kecamatan
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VII;
8.
Nama
:
Gusti Hariansyah
Pekerjaan
:
Karyawan BUMD
Alamat
:
Jalan Ahmad Marzuki, RT. 005/RW. 002, Kelurahan
Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VIII;
9.
Nama
:
Marion Angkasa Putra
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan A. Yani, Nomor 438, RT. 005/RW. 002,
Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IX;
10. Nama
:
Ade Saputra
Pekerjaan
:
Petani/Pekebun
Alamat
:
Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat,
Kecamatan
Kepahiang,
Kabupaten
Kepahiang,
Bengkulu.
3
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon X;
11. Nama
:
Marlia
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
Alamat
:
Perumahan Pesona Kepahiang Blok B9, Kelurahan
Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon XI;
12. Nama
:
Eva Nelly
Pekerjaan
:
Guru
Alamat
:
Asolihin, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Pensiunan,
Kecamatan
Kepahiang,
Kabupaten
Kepahiang,
Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XII;
13. Nama
:
Radius Saputra
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Perumnas Citra Arkha Griya, RT. 005/RW. 02,
Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIII;
14. Nama
:
Doni Suparman
Pekerjaan
:
Petani/Pekebun
Alamat
:
Kelurahan Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIV;
15. Nama
:
Wiwik Mayang Sari
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
Alamat
:
Perumahan Pesona Kepahiang Blok B9, Kelurahan
Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XV;
16. Nama
:
Nodi Saputra
Pekerjaan
:
Karyawan BUMD
Alamat
:
Taba Tebelet, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
4
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XVI;
17. Nama
:
Muhammad Ade Afriansyah, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Pengacara
Alamat
:
Jalan Pematang Keramat, Kelurahan Betungan,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XVII;
18. Nama
:
Vendy Setiawan
Pekerjaan
:
Mahasiswa Ilmu Hukum
Alamat
:
Kp. Pasir Bayur, RT. 02/RW. 04, Desa Mulyasari,
Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XVIII;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/SV/V/2026, bertanggal 10 Juli
2026 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/SV/V/2026 bertanggal 11 Agustus
2026 memberi kuasa Tri Stiawan, S.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H.,
M.I.Kom.,M.H.Mil., Dr. Singgih Toni Gumilang, S.H., M.H., Alfani Hidayat, S.H.,
M.H., Popi Ulandari, S.H., M.H., Vicky Indra Saputra, S.H., Valentisa Debby Cynthia
Putri, S.H., dan Hesty Nitra Pranastiti, S.H., yang kesemuanya adalah tim pada
Kantor Hukum SATYAVRATA, yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 46, RT.
11/RW. 09, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII disebut sebagai ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 22 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 22 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
284/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
5
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 284/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 22 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 18 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
6
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan :
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena
PARA
PEMOHON
mengajukan
permohonan
pengujian
konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355], Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286],
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756] terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh
karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON.
7
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL
PARA
PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA
PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai
berikut:
1) Bahwa PARA PEMOHON merupakan perseorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk (Vide Bukti P-3 – Bukti P-20);
2) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XVI merupakan
para
pihak
yang
dirugikan
dan
bertindak
sebagai
PARA
PENGGUGAT dalam sengketa hubungan industrial melawan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirta Alami Kabupaten
Kepahiang, yang telah memperoleh Penetapan Aanmaning, serta
Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu namun hak-
haknya tidak dapat dipenuhi secara efektif akibat berlakunya Pasal
50 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang menghambat pelaksanaan eksekusi
terhadap aset dan keuangan BUMD, yang dibuktikan dengan Berita
Acara Aanmaning (Vide Bukti P-21), dan Penetapan Eksekusi
Pengadilan
Negeri
Bengkulu
Nomor
1/Pdt.Sus-
PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl (Vide Bukti P-22);
8
3) Bahwa PEMOHON XVII berstatus sebagai Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Vide
Bukti P-25) dan Berita Acara Sumpah (Vide Bukti P-26);
4) Bahwa PEMOHON XVIII berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Vide Bukti P-23)
serta sedang menempuh pendidikan dan bimbingan belajar
(BIMBEL) Calon Hakim (Vide Bukti P-24);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA
PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga PARA PEMOHON
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional
yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang
kemudian dipertegas kembali antara lain dalam Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007 telah menetapkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, PARA PEMOHON harus dapat
menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional yang memenuhi lima syarat
secara kumulatif. Ketentuan mengenai syarat kerugian konstitusional
tersebut kemudian juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
9
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
terjadi lagi. ;
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin
oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian atau batu uji dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “Negara Indonesia
adalah negara hukum.”
b. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.”
c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
d. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.”
e. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan:
“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan:
“Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran
tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.”
10
Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan:
“(4) Tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/ daerah diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan:
“(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali
ditetapkan lain oleh undang-undang.”
Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan:
“(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.”
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, menyatakan:
“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi
Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. barang
tidak
bergerak
dan
hak
kebendaan
lainnya
milik
negara/daerah;
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”
Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, menyatakan:
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
(...)
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;”
Pasal 2 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, menyatakan:
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
(...)
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah;
11
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;”
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:
(1) “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
dipenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.”
7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6),
PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat
spesifik (aktual) maupun potensial sebagai berikut:
1) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI sebelumnya merupakan para
pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirta
Alami Kabupaten Kepahiang yang dalam kurun waktu kurang lebih 4
(empat) tahun tidak menerima pembayaran upah dan hak-hak normatif
lainnya sebagaimana mestinya, bahkan PEMOHON I s.d. PEMOHON
XVI kemudian diberhentikan secara sepihak tanpa adanya pemenuhan
hak-hak hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Terhadap tindakan tersebut, PEMOHON I s.d. PEMOHON
XVI telah berupaya mencari keadilan melalui mekanisme penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial hingga memperoleh putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),
serta telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl;
12
2) Bahwa selain jalur peradilan, PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI telah
melakukan berbagai upaya administratif dan persuasif, termasuk
mengajukan
permohonan
audiensi
kepada
DPRD
Kabupaten
Kepahiang agar hak-haknya dialokasikan dalam APBD, dan juga telah
mengirimkan permohonan RDP kepada DPD RI dan RDPU kepada
Komisi III DPR RI (Vide Bukti terlampir), namun hingga permohonan a
quo diajukan, hak-hak PARA PEMOHON tetap diabaikan;
3) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI juga telah mengajukan
permohonan sita eksekusi atas aset dan keuangan BUMD a quo.
Namun berdasarkan Penetapan Eksekusi PN Bengkulu Nomor
1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN
Bgl,
sita
eksekusi
tidak
dapat
dilaksanakan akibat terhalang oleh berlakunya rantai imunitas norma-
norma a quo, yaitu:
a. Pasal 50 UU 1/2004 yang melarang penyitaan aset/uang daerah
secara absolut;
b. Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 yang dijadikan dalih tidak tersedianya
alokasi APBD;
c. Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 yang dimaknai sempit oleh Kuasa BUD
untuk menolak pencairan kas eksekusi;
d. Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang dimanfaatkan karena ketiadaan
aturan tata cara penatausahaan pembayaran utang eksekusi;
e. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2004 yang dijadikan alat
mengulur waktu hingga 5 tahun demi memutihkan utang eksekusi
dengan
dalih
kedaluwarsa
serta
mengabaikan
kewajiban
pembayaran utang putusan pengadilan;
f. Pasal 2 huruf b UU 17/2003 yang menolak mengklasifikasikan
kewajiban eksekusi pengadilan sebagai "tagihan pihak ketiga";
g. Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 yang mengklaim kekayaan BUMD
yang dipisahkan tetap kebal sita; serta
h. Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 40/2007 yang dijadikan benteng Pemda
selaku pemegang saham untuk berlepas tangan dari kewajiban
BUMD;
4) Bahwa keadaan demikian secara nyata merenggut hak PEMOHON I
s.d. PEMOHON XVI atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
13
yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
karena jaminan kepastian hukum tidak hanya berhenti pada
diterbitkannya putusan pengadilan, melainkan mencakup hak atas
pelaksanaan nyata dan efektif (practical efficacy) atas putusan tersebut.
Berlakunya norma-norma a quo menjadikan putusan pengadilan
kehilangan daya paksa dan efektivitasnya;
5) Bahwa berlakunya norma a quo memberikan imunitas dan kekebalan
eksekutorial secara tidak proporsional kepada BUMN/BUMD dan
Pemda yang tidak dimiliki oleh subjek hukum privat lainnya, sehingga
menimbulkan diskriminasi hukum yang bertentangan dengan prinsip
kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
6) Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya eksekusi tersebut,
PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI tidak memperoleh pembayaran upah,
pesangon, dan kompensasi kerja yang telah ditetapkan secara sah oleh
pengadilan, sehingga secara langsung merugikan hak konstitusional
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2)
UUD NRI 1945;
7) Bahwa hak pembayaran yang telah ditetapkan melalui putusan inkracht
pada hakikatnya telah menjadi hak tagih dan hak kebendaan milik
PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI. Ketiadaan daya eksekusi akibat
norma a quo menyebabkan PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI tidak
dapat menikmati manfaat atas hak miliknya, yang secara nyata
merugikan
hak
konstitusional
perlindungan
hak
milik
pribadi
sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
8) Bahwa berlakunya norma-norma a quo pada akhirnya mendegradasi
putusan peradilan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa" menjadi sekadar dokumen formalitas yang deklaratif (paper
remedies), yang mereduksi prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) serta
merugikan hak konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI.
9) Bahwa PEMOHON XVII merupakan Advokat/Pengacara sekaligus
kuasa hukum dari PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI dibuktikan dengan
14
Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning kepada PEMOHON XVII dari
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu (Vide Bukti P-21) dalam perkara
Perselisihan Hubungan Industrial melawan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, Penetapan Aanmaning, serta Penetapan Eksekusi
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN
Bgl, namun putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif
akibat berlakunya norma-norma a quo;
10) Bahwa sebagai Advokat yang menjalankan profesi penegakan hukum
berdasarkan Undang-Undang Advokat, PEMOHON XVII memiliki
kepentingan konstitusional terhadap efektivitas, kepastian, dan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sebab pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang
merdeka;
11) Bahwa berlakunya norma a quo telah menyebabkan upaya hukum yang
dilakukan oleh PEMOHON XVII dalam memperjuangkan hak-hak
kliennya menjadi tidak efektif karena meskipun para klien PEMOHON
XVII telah memperoleh kemenangan hukum melalui putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak tersebut tetap tidak dapat
dipulihkan akibat tidak dapat dilaksanakannya sita eksekusi dan
terhadap aset dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan segala
upaya nya yang telah dilakukan tidak kunjung selesai hingga
permohonan ini diajukan, termasuk dalam berbagai upaya nya dalam
penganggaran pada APBD untuk memulihkan hak-hak kliennya, yang
mana disebabkan oleh norma-norma a quo berbagai upaya yang telah
ditempuh oleh PEMOHON XVII tidak berkepastian hukum dan tidak fair
sebagaimana tugas seorang advokat dan sebagaimana yang dianut
dalam negara hukum;
12) Bahwa keadaan tersebut secara langsung telah merugikan hak
konstitusional PEMOHON XVII atas kepastian hukum yang adil serta
persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945, karena putusan pengadilan yang seharusnya memiliki
kekuatan memaksa justru kehilangan efektivitas pelaksanaannya akibat
15
adanya kekebalan eksekutorial yang diberikan oleh norma a quo kepada
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
13) Bahwa PEMOHON XVIII merupakan Mahasiswa Ilmu Hukum dan
sedang menempuh pendidikan serta bimbingan belajar calon hakim,
sebagaimana pula pernah diuraikan dalam kedudukan hukum pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, sehingga
PEMOHON XVIII memiliki kepentingan konstitusional terhadap
tegaknya prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman,
efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta kepastian hukum
dalam sistem peradilan di Indonesia;
14) Bahwa sebagai calon aparat penegak hukum dan calon penyelenggara
kekuasaan kehakiman, PEMOHON XVIII berkepentingan secara
langsung terhadap keberadaan norma a quo karena norma tersebut
menimbulkan keadaan dimana putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat kehilangan daya paksa dan tidak dapat
dilaksanakan secara efektif hanya karena pihak yang kalah merupakan
negara, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah;
15) Bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian terhadap
prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan
Indonesia, sebab putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap pada hakikatnya harus memiliki kekuatan eksekutorial dan
dapat dipaksakan pelaksanaannya. Tentunya sebagai calon hakim
PEMOHON XVIII di didik untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat
dieksekusi secara berkepastian hukum dan sebagai calon hakim di didik
untuk bertanggungjawab terhadap putusan yang telah ia jatuhkan bukan
hanya sekedar bacaan diatas kertas, sebagaimana ketika seorang
Hakim Mahkamah Konstitusi saat putusannya yang telah ditetapkan
hanya sebagai berita negara dan tidak kunjung dilaksanakan
mekanismenya padahal sudah menimbang alasan-alasan hukum yang
mendasari putusannya;
16) Bahwa PEMOHON XVIII secara potensial akan mengalami kerugian
konstitusional secara langsung apabila di kemudian hari telah menjadi
16
hakim dan menjalankan kekuasaan kehakiman, karena putusan yang
dijatuhkan dalam perkara yang melibatkan negara, Badan Usaha Milik
Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah berpotensi tidak memiliki
kekuatan eksekutorial yang efektif akibat berlakunya norma a quo,
sehingga kewibawaan putusan pengadilan serta fungsi kekuasaan
kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi tereduksi;
17) Bahwa dalam kondisi tersebut, PEMOHON XVIII sebagai hakim
nantinya tidak hanya akan menghadapi situasi di mana hak-hak warga
negara yang telah diputus melalui putusan berkekuatan hukum tetap
tidak dapat dipulihkan secara nyata, tetapi juga akan berada dalam
posisi di mana putusan yang dijatuhkan kehilangan daya paksa karena
tidak dapat dieksekusi terhadap aset atau keuangan Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, sehingga secara langsung
mengurangi makna dan wibawa kekuasaan kehakiman itu sendiri yang
pada akhirnya membuat PEMOHON XVIII menjadi tidak dapat
menyelaraskan antara kepentingan Negara dan Individu, karena
PEMOHON
XVIII
merasa
"tangannya
terikat"
dan
terpaksa
mengeluarkan Penetapan Non-Executable karena Pasal 207 RBg
dianggap tunduk mutlak pada norma-norma a quo;
18) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON XVIII tersebut
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi sepanjang norma a quo tetap dimaknai sebagai larangan
absolut terhadap pelaksanaan sita eksekusi atas aset dan keuangan
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan oleh karenanya PEMOHON XVIII sebagai Calon Hakim sangat
memerlukan adanya suatu prospek pembaruan hukum eksekusi
perdata, khususnya mengenai putusan yang akan PEMOHON XVIII
tetapkan ketika menjalankan kewenangannya dalam putusannya yang
membebankan penganggaran pada APBD disebabkan norma-norma a
quo maka tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan PEMOHON
XVIII ketika menjadi seorang hakim memerlukan pemaknaan pada
norma-norma
a
quo
untuk
mengunci
kepastian
kewajiban
penganggaran APBN/APBD demi menjaga kredibilitas lembaga
17
peradilan, dan diperlukan perbaharuan hukum terhadap eksekusi aset
BMN/BMD, melalui reformasi hukum yang memisahkan secara tegas
klasifikasi aset kedaulatan (jure imperii) dan klasifikasi aset komersial
(jure gestionis) untuk menjaga kredibilitas lembaga peradilan dan
menciptakan keadilan bagi warga negara, tanpa mengorbankan
kepentingan publik (public interest);
19) Bahwa meskipun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur
bahwa ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan
eksekusi yang membebankan pemenuhan isi putusan kepada termohon
eksekusi untuk memasukkannya pada penganggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD
dalam APBN atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran
berikutnya, namun dalam pedoman a quo tidak mengatur kapan
pemenuhan pembayaran itu harus dimasukkan dalam APBN/APBD
tahun anggaran berjalan dan kapan harus dimasukkan dalam
APBN/APBD tahun berikutnya, termasuk tidak diaturnya sanksi bagi
instansi terkait apabila tidak mematuhi penetapan eksekusi yang telah
dikeluarkan tersebut, serta terhambat oleh ketiadaan norma teknis
dalam Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 UU 1/2004, sehingga norma-
norma a quo tetap disalahgunakan sebagai benteng imunitas pasif;
20) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo
dan memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat secara kumulatif
terhadap Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40
ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 1/2004; Pasal 2 huruf b, huruf
g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU
40/2007, maka hambatan eksekusi dan alokasi anggaran wajib dapat
teratasi, sehingga kerugian konstitusional yang dialami PARA
PEMOHON tidak lagi terjadi dan hak-hak konstitusionalnya dapat
dipulihkan secara penuh.
8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (aktual) maupun
sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka, berikut uraian
hubungan sebab akibat (causal link) antara kerugian konstitusional PARA
PEMOHON dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:
18
1) Bahwa terhadap PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI, kerugian
konstitusional timbul secara langsung akibat berlakunya norma-norma a
quo yang saling bertalian, yaitu:
a. Pasal 50 UU 1/2004 yang melarang penyitaan terhadap uang, surat
berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, dan hak
kebendaan lainnya milik negara/daerah secara absolut;
b. Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 yang dijadikan alasan dilarangnya
pengeluaran anggaran di luar APBD berjalan;
c. Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 yang dimaknai sempit oleh Kuasa BUD
untuk menolak mencairkan tagihan eksekusi;
d. Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang dimanfaatkan akibat ketiadaan
aturan tata cara penatausahaan dan mekanisme pelunasan utang
eksekusi;
e. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2004 yang dijadikan alat untuk
mengulur waktu hingga 5 (lima) tahun demi memutihkan utang
eksekusi dengan dalih kedaluwarsa serta mengabaikan kewajiban
pembayaran utang putusan pengadilan;
f. Pasal 2 huruf b UU 17/2003 yang menolak mengklasifikasikan
kewajiban eksekusi pengadilan sebagai "tagihan pihak ketiga";
g. Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 yang menaungi kekayaan BUMD
sebagai kekayaan negara yang dipisahkan sehingga diklaim kebal
sita; serta
h. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007 yang dijadikan benteng
limited liability bagi Pemerintah Daerah selaku pemegang saham
utama untuk berlepas tangan dari kewajiban BUMD.
Rangkaian norma a quo menyebabkan Penetapan Eksekusi Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl tidak dapat
dilaksanakan secara efektif terhadap aset dan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah meskipun PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI telah
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah
dilakukan aanmaning, serta telah diajukan permohonan sita jaminan/sita
eksekusi;
2) Bahwa keberadaan causal link aktual PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI
terbukti juga secara nyata dalam pertimbangan Penetapan Eksekusi
19
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl
yang secara tegas mempertimbangkan:
“Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat melakukan penyitaan
terhadap Aset milik Pemerintah Daerah........... Memperhatikan Pasal
207 RBg, Pasal 7 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,
Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta
peraturan hukum lain yang berkaitan dengan hal ini” (Vide Bukti P-22).
Pertimbangan hukum a quo menjadi dasar Pengadilan Negeri Bengkulu
untuk menetapkan agar Termohon Eksekusi sekedar menganggarkan
dana pada APBD Kabupaten Kepahiang guna membayar upah
tertunggak, namun pembebanan anggaran tersebut tetap tidak
terlaksana akibat terbentur norma a quo;
3) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI telah menempuh upaya
persuasif dan administratif dengan mengajukan permohonan audiensi
kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Kepahiang agar hak-hak PARA
PEMOHON dialokasikan dalam APBD. Namun hingga permohonan a
quo diajukan, hak-hak tersebut tetap diabaikan dengan dalih keberadaan
norma-norma a quo (khususnya Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 dan Pasal 3
UU 40/2007) sebagaimana disampaikan/tanggapan oleh DPRD dan
Pemda secara lisan kepada kuasa hukumnya (PEMOHON XVII), serta
ditegaskan secara terbuka oleh Ketua TAPD/Sekda Kabupaten
Kepahiang (Dr. Hartono, M.Pd., M.H.) yang menyatakan:
“...belum ada regulasi terkait pembayaran piutang pada perusahaan
daerah yang dapat dianggarkan oleh APBD. Pemerintah Kabupaten
bisa saja melakukan penyertaan modal pada perusahaan daerah,
apabila kondisi PDAM sehat, ini kan sakit. Tapi, penyertaan modal itu
hanya bisa dilakukan sifatnya untuk pengembangan, atau peningkatan
sarana dan prasarana distribusi air bersih, belum ada regulasi
mengatur terkait dengan pembayaran gaji, apalagi sifatnya hutang
perusahaan daerah.”
Sebagaimana dalam Berita Media Siber Radarkepahiang.id bertajuk
"PDAM Tirta Alami Dalam Kondisi 'Sakit', Pemkab Kepahiang Terhalang
Regulasi Lakukan Penyertaan Modal!" tanggal 8 Agustus 2026;
4) Bahwa akibat kekakuan norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 jo. Pasal 2
huruf g dan h UU 17/2003, Pemerintah Daerah merasa terancam sanksi
pidana/administrasi jika mengalokasikan APBD untuk kewajiban BUMD
20
yang dalam kondisi tidak sehat ("sakit"). Di sisi lain, Pemda melemparkan
tanggung jawab pembayaran kepada manajemen BUMD untuk menagih
piutang pelanggan sebesar Rp1,4 Miliar sebuah instruksi yang tidak
realistis (illusory remedy) mengingat BUMD a quo mengalami
kelumpuhan finansial.
5) Bahwa fakta empiris a quo membuktikan secara terbuka adanya
hubungan sebab-akibat (causal link) yang sempurna, berlakunya norma-
norma a quo secara langsung menjadi pembenaran bagi Pemerintah
Daerah untuk menolak menganggarkan utang eksekusi, sehingga
Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-
PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl menjadi dokumen hampa tanpa daya eksekusi
(non-executable), yang secara aktual merampas hak konstitusional
PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI atas jaminan kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta hak atas imbalan yang layak
dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945).
6) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI juga telah mengupayakan jalur
kebijakan politik-hukum dengan mengajukan permohonan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) kepada DPD RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) mengenai Hambatan Eksekusi Putusan PHI dan Problematika
Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara kepada Komisi III DPR RI yang
telah diterima resmi oleh Bagian Persuratan DPR RI (Vide Bukti P-27),
namun hingga permohonan a quo diajukan tidak ditindaklanjuti secara
nyata akibat ketiadaan kewajiban konstitusional dalam norma undang-
undang objek uji;
7) Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya sita eksekusi maupun
pencairan anggaran wajib tersebut, PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI
secara aktual tidak memperoleh pembayaran atas upah, pesangon,
kompensasi, dan hak-hak hubungan industrial lainnya yang telah diputus
secara sah oleh pengadilan, sehingga hak konstitusional PEMOHON I
s.d. PEMOHON XVI atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)),
hak atas imbalan yang layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)),
serta hak atas kepemilikan dan manfaat atas hak kebendaan (Pasal 28H
ayat (4)) dirugikan secara langsung oleh berlakunya norma-norma a quo
dan kemudian secara kewajiban kehidupannya sehari-hari sangat amat
21
dirugikan karena meski dirugikan sedemikian rupa, PARA PEMOHON
tersebut diatas masih harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya
sebagai warga negara pada umumnya sebagai subjek hukum. Tindakan
menikmati hasil kerja warga negara tanpa memberikan imbalan yang sah
merupakan manifestasi nyata dari perbudakan terselubung (modern
slavery) dan kerja paksa (forced labor / dwangarbeid), di mana tenaga
warga negara dieksploitasi tanpa adanya pemenuhan kewajiban kontra-
prestasi yang adil oleh entitas yang bernaung di bawah negara;
8) Bahwa penjelmaan kondisi kerugian PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI
juga menyerupai kerja paksa akibat ketiadaan mekanisme eksekusi ini
secara langsung menerjang ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, yang secara tegas mengategorikan hak untuk tidak diperbudak
sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun (non-derogable right). Keberlakuan norma a quo yang
melumpuhkan eksekusi putusan pengadilan hak-hak pekerja secara
eksesif telah mengesampingkan jaminan konstitusional yang paling
hakiki tersebut.
9) Bahwa terhadap PEMOHON XVII selaku Advokat dan kuasa hukum
PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI, berlakunya norma a quo secara
langsung menyebabkan seluruh upaya hukum profesional, tindakan
administratif, maupun permohonan penganggaran APBD yang ditempuh
menjadi kehilangan efektivitasnya (loss of practical efficacy). Benteng
kekebalan dan ketiadaan norma teknis penganggaran dalam norma a
quo menghalangi Advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum
yang fair dan berkepastian hukum;
10) Bahwa terhadap PEMOHON XVIII selaku Mahasiswa Ilmu Hukum dan
Calon Hakim, berlakunya norma a quo secara potensial yang dapat
dipastikan akan terjadi telah merusak prinsip negara hukum,
independensi kekuasaan kehakiman, dan efektivitas peradilan. Norma-
norma a quo menjadi penyebab langsung timbulnya situasi di mana
putusan pengadilan yang dijatuhkan kelak oleh PEMOHON XVIII
berpotensi menjadi dokumen formalitas belaka (non-executable) hanya
karena pihak yang kalah adalah entitas negara, BUMN, atau BUMD;
22
11) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo
dan memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) secara kumulatif terhadap Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat
(5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 50 UU
1/2004; Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007, sehingga pelaksanaan sita eksekusi
terhadap aset/keuangan komersial (jure gestionis) maupun pembebanan
anggaran wajib (mandatory budgeting) pada APBN/APBD dimungkinkan
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka
kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas
tidak akan terjadi lagi dan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang
telah dirugikan dapat dipulihkan secara utuh dan berkepastian hukum.
9. Bahwa berdasarkan uraian kerugian konstitusional sebagaimana telah
dijelaskan di atas, PARA PEMOHON telah nyata mengalami kerugian
konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian dalam perkara a quo. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kedudukan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi beserta
penjelasannya serta syarat kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan
oleh Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang selanjutnya juga
tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
III.
ALASAN PERMOHONAN
Bahwa secara formil, PARA PEMOHON menegaskan bahwa Permohonan a quo
tidak NEBIS IN IDEM terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
terdahulu. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan dan perbedaan sebagai
berikut:
1. Bahwa Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara belum pernah diuji konstitusionalitasnya oleh
23
Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pemaknaan bahwa larangan
pengeluaran atas beban APBN/APBD dilarang dijadikan dalih oleh Pengelola
Keuangan Negara/Daerah untuk menghindari kewajiban penganggaran wajib
(mandatory budgeting) guna memenuhi penetapan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Oleh karena norma a quo belum pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi,
maka secara mutatis mutandis pengujian terhadap norma ini tidak nebis in
idem.
2. Bahwa Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara belum pernah diuji konstitusionalitasnya oleh
Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan kewajiban Kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) maupun Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
memproses pencairan kas eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian dari
kewajiban pembayaran tagihan pihak ketiga. Oleh karena objek norma dan
dasar pengujian ini baru pertama kali diajukan, maka pengujian norma ini
tidak nebis in idem.
3. Bahwa Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara belum pernah diuji konstitusionalitasnya oleh
Mahkamah Konstitusi. Pengujian norma a quo dalam Permohonan a quo
diajukan dalam konteks yang sama sekali baru, yaitu untuk menghentikan
praktik penafsiran sepihak birokrasi yang menjadikan prosedur tata kelola
penatausahaan utang sebagai alasan untuk menolak mengakui dan
mencatatkan utang negara/daerah yang lahir dari putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena norma ini baru pertama kali diuji
di Mahkamah Konstitusi, maka secara mutatis mutandis pengujiannya TIDAK
NEBIS IN IDEM.
4. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (mengenai kedaluwarsa hak
tagih utang negara/daerah dalam jangka waktu 5 tahun) belum pernah diuji
dalam konteks dan fundamentum petendi yang diajukan dalam Permohonan
a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
-
Permohonan a quo menguji Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU 1/2004 khusus
dalam kaitannya dengan ancaman hapusnya hak tagih warga negara
akibat kesengajaan eksekutif yang menunda-nunda penganggaran
24
(executive delay) hingga melampaui tenggat 5 (lima) tahun. Penolakan
atau kelalaian birokrasi untuk mengalokasikan anggaran eksekusi yang
dibiarkan hingga lewat 5 tahun menyebabkan hak tagih pencari keadilan
gugur secara tidak adil karena kedaluwarsa;
-
Permohonan a quo mendalilkan untuk pertama kalinya bahwa tenggat
kedaluwarsa 5 (lima) tahun dalam Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU 1/2004
wajib dinyatakan tidak berlaku/gugur secara bersyarat selama Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah membangkang dan belum mengalokasikan
anggaran pelunasan eksekusi peradilan. Tenggat kedaluwarsa tidak
boleh berjalan (statute of limitations is suspended) atas kerugian yang
timbul akibat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa
(onrechtmatige overheidsdaad);
Oleh karena fundamentum petendi, objek keterikatan norma, serta tuntutan
pemaknaan bersyarat atas Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (3) UU
1/2004 belum pernah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, maka seluruh
pengujian norma a quo TIDAK NEBIS IN IDEM.
5. Bahwa terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:
-
Putusan Nomor 46/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 144/PUU-XXIII/2025,
dan Putusan Nomor 160/PUU-XXIV/2026, yang seluruhnya dalam amar
putusan
menyatakan
Permohonan
Tidak
Dapat
Diterima
(Niet
Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan alasan formalitas kedudukan hukum
(legal standing) maupun kejelasan permohonan (obscuur libel).
Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 42 PMK
Nomor 7 Tahun 2025, permohonan yang dinyatakan NO belum pernah
menyentuh dan menilai pokok permohonan (substansi konstitusionalitas
norma), sehingga tidak menghalangi diajukannya kembali permohonan
pengujian;
-
Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009, yang dalam amarnya menyatakan
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. Bahwa meskipun
perkara a quo sama-sama menguji Pasal 50 UU 1/2004 dan berangkat
dari fakta kemacetan eksekusi Pemda (Pemerintah Kota Surabaya),
Permohonan a quo memiliki alasan konstitusional, batu uji, dan konteks
25
hukum yang berbeda secara fundamental dari Putusan No. 25/PUU-
VII/2009, yaitu:
a) Dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009 (Paragraf [3.21]), Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan dengan asumsi dan imbauan
konstitusional (constitutional admonition) bahwa Presiden selaku
pemegang
kekuasaan
pengelolaan
keuangan
negara
akan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur tata cara
pembayaran utang peradilan. Namun, fakta hukum selama 17 tahun
(2009–2026) membuktikan bahwa imbauan MK tersebut diabaikan
secara total oleh Eksekutif (institutionalized disobedience). Ketiadaan
PP yang lahir dari pembiaran terencana pemerintah tersebut justru
disalahgunakan oleh pejabat perbendaharaan sebagai "tameng pasif"
untuk menolak eksekusi. Kegagalan asumsi hukum MK dalam
putusan terdahulu ini menjadi dasar fundamentum petendi baru yang
mengubah konteks konstitusionalitas norma;
b) Putusan No. 25/PUU-VII/2009 menguji Pasal 50 UU 1/2004 secara
absolut tanpa memisahkan karakter aset. Sebaliknya, Permohonan a
quo menawarkan konstruksi pemaknaan bersyarat yang sangat
spesifik melalui pemisahan tegas antara aset kedaulatan/pelayanan
publik (acta jure imperii yang tetap imun dari penyitaan) dengan aset
komersial/bisnis (acta jure gestionis yang dapat disita dan dilelang via
KPKNL);
c) Putusan terdahulu menguji Pasal 50 UU 1/2004 secara terisolasi.
Permohonan a quo mengajukan pengujian terintegrasi atas 8 norma
dari 3 UU sekaligus (UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan
Negara, dan UU PT) guna meruntuhkan rantai imunitas dari hulu ke
hilir.
Oleh karena dasar pengujian, alasan konstitusionalitas, serta dinamika fakta
hukum berbeda secara mendasar, maka pengujian Pasal 50 UU 1/2004
dalam Permohonan a quo TIDAK NEBIS IN IDEM sebagaimana dikecualikan
dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 42 ayat (2) PMK 7/2025.
Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 42
PMK Nomor 7 Tahun 2025, permohonan yang amar putusannya tidak dapat
26
diterima
(NO)
belum
menyentuh
pokok
permohonan
(substansi
konstitusionalitas norma), sehingga tidak menghalangi diajukannya kembali
permohonan pengujian. Lebih dari itu, Permohonan a quo menyajikan
alasan permohonan yang berbeda adapun berupa penerapan doktrin
pembatasan imunitas (restrictive immunity doctrine) melalui pemisahan aset
kedaulatan (jure imperii) dan aset komersial (jure gestionis) dengan
mekanisme pelelangan resmi melalui KPKNL/DJKN.
6. Bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ("membayar tagihan pihak ketiga") belum pernah diuji
konstitusionalitasnya sebagai objek pengujian utama untuk dimohonkan
pemaknaan bersyarat (conditionally unconstitutional). Although dalam
Putusan No. 25/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi pernah menyinggung
norma ini dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi Paragraf [3.19] &
[3.20]), Mahkamah belum pernah menguji dan mengunci norma ini dalam
Amar Putusan sebagai kewajiban imperatif bagi Presiden/Kepala Daerah
untuk wajib mengalokasikan anggaran pelunasan utang peradilan yang
inkracht ke dalam APBN/APBD. Oleh karena batu uji, posita, dan petitum
pemaknaan yang diajukan berbeda secara fundamental, maka pengujian
Pasal 2 huruf b UU 17/2003 TIDAK NEBIS IN IDEM.
7. Bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara pernah diuji dalam Putusan Nomor 48/PUU-
XI/2013, yang dalam amar putusannya menyatakan Menolak permohonan
pemohon untuk seluruhnya. Namun demikian, pengujian norma a quo dalam
Permohonan a quo sama sekali tidak nebis in idem karena memiliki dasar
pengujian (fundamentum petendi), ruang lingkup pertentangan, dan alasan
konstitusionalitas yang berbeda secara fundamental dari putusan terdahulu,
dengan rincian sebagai berikut:
-
Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dititikberatkan secara eksklusif pada
konteks pertanggungjawaban hukum pidana (Tindak Pidana Korupsi),
yaitu bertujuan membedakan antara kerugian korporasi akibat risiko
bisnis murni (business loss/business judgment rule) dengan kerugian
negara yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sebaliknya,
Permohonan a quo menguji norma tersebut murni dalam konteks eksekusi
keperdataan dan hubungan industrial (civil & labor execution) untuk
27
menjamin pemulihan hak-hak kebendaan warga negara pemegang
putusan inkracht;
-
Dalam Putusan No. 48/PUU-XI/2013, MK belum menilai bahaya praktis di
mana BUMN/BUMD memanfaatkan frasa "kekayaan negara yang
dipisahkan" dalam Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 secara salah kaprah.
Dalam praktik empiris perkara a quo, BUMN/BUMD menjadikan status
kekayaan negara yang dipisahkan tersebut sebagai "tameng imunitas"
yang dirangkai dengan Pasal 50 UU 1/2004 untuk menolak sita eksekusi,
sehingga BUMN/BUMD menikmati keistimewaan hukum fiskal penguasa
(sovereign immunity) padahal berstatus badan hukum perdata (persona
standi in judicio);
-
Putusan terdahulu menguji Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 secara
berdiri sendiri (isolated review). Sebaliknya, Permohonan a quo
mengajukan pengujian sistemik yang menautkan norma a quo secara
langsung dengan Pasal 50 UU 1/2004 dan Pasal 3 ayat (1) & (2) UU
40/2007 (UU PT). Pengujian terintegrasi ini bertujuan menembus
kedaulatan badan hukum (piercing the corporate veil) BUMN/BUMD agar
Pemda/Pemerintah Pusat selaku pemegang saham pengendali dapat
dipaksa melakukan pengalokasian anggaran atau penyertaan modal
(mandatory capital injection) guna membiayai eksekusi peradilan yang
terbengkalai.
Oleh karena dasar pengujian, objek pertentangan substantif, serta dampak
kerugian konstitusional yang didalilkan berbeda secara fundamental, maka
pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf h UU 17/2003 dalam Permohonan a quo
TIDAK NEBIS IN IDEM sebagaimana dikecualikan dalam ketentuan Pasal 60
ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.
8. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas belum pernah diuji konstitusionalitasnya dalam konteks
penembusan cadangan berbadan hukum (Piercing the Corporate Veil)
terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemegang
saham
utama/pengendali
BUMN/BUMD
untuk
wajib
melakukan
28
pengalokasian anggaran pembayaran eksekusi putusan peradilan yang
inkracht. Oleh karena itu, pengujian norma ini tidak nebis in idem.
Bahwa secara keseluruhan, Permohonan a quo mengajukan Pengujian
Harmonisasi dari 3 (tiga) Undang-Undang sekaligus, yang didesain secara khusus
untuk menjawab dan menghentikan potensi disharmoni norma sebagaimana
dicemaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadikan konteks,
alasan, batu uji, serta dasar pengujian dalam Permohonan a quo berbeda secara
fundamental dari putusan-putusan terdahulu, sehingga seluruh syarat formil
terpenuhi dan Permohonan a quo TIDAK NEBIS IN IDEM.
Bahwa sebelum PARA PEMOHON menguraikan perincian alasan hukum (posita)
mengenai inkonstitusionalitas masing-masing objek pengujian, PARA PEMOHON
terlebih dahulu menegaskan bahwa seluruh bangunan argumentasi, landasan
filosofis, doktrin hukum, preseden yurisprudensi, serta uraian pertentangan
konstitusional yang dipaparkan dalam setiap bagian permohonan ini merupakan
satu kesatuan yang saling menopang.
Bahwa oleh karena norma-norma yang diuji dalam perkara a quo baik yang terdapat
dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, maupun UU Perseroan
Terbatas bekerja secara saling mengunci (interlocking mechanism) sebagai satu
rantai imunitas pasif eksekutif, maka guna menjaga konsistensi normatif, keutuhan
logika hukum, serta menghindari pengulangan uraian (repetitive drafting) yang tidak
perlu, seluruh uraian, pertimbangan, dan dalil pertentangan konstitusional yang
tertuang dalam setiap poin objek pengujian dinyatakan berlaku secara mutatis
mutandis (dengan penyesuaian yang diperlukan) bagi poin pertentangan pada objek
pengujian lainnya dalam permohonan a quo.
Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan pengujian norma a quo
tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
A. Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Larangan Pengeluaran Anggaran
Disalahgunakan
Oleh
Pejabat
Sebagai
Dalih
Menolak
Kewajiban
Penganggaran Wajib (Mandatory Budgeting) Eksekusi Putusan Pengadilan
1. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 yang melarang tindakan
pengeluaran anggaran sebelum alokasinya tersedia, dalam praktiknya
disalahgunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Daerah sebagai
29
alasan pembenar (passive shield) untuk menolak pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan. Birokrasi secara konsisten menolak menerbitkan
dokumen anggaran (DIPA/DPA) untuk pelunasan utang eksekusi dengan
dalih "pos anggaran belum tersedia". Ketentuan yang semula bertujuan
mencegah pemborosan fiskal ini justru dimanfaatkan untuk melegitimasi
penundaan dan pembangkangan kewajiban hukum. Pembiaran ini secara
nyata melanggar hak atas jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma undang-undang dijadikan
alat administrasi untuk melumpuhkan perintah peradilan yang sah.
2. Bahwa prinsip Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
menuntut kepatuhan mutlak seluruh organ pemerintah terhadap putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Ketika Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 ditafsirkan secara absolut oleh pejabat
perbendaharaan, terjadi penundukan kewenangan yudisial di bawah diskresi
birokrasi eksekutif. Keadaan di mana pelaksanaan putusan hakim
digantungkan pada persetujuan pejabat anggaran merupakan bentuk
executive disobedience yang merusak tata hukum nasional, sebab eksekutif
secara sepihak memegang kontrol absolut untuk menentukan dapat atau
tidaknya suatu putusan pengadilan dieksekusi.
3. Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 mewajibkan adanya pemulihan hak yang nyata dan efektif (effective
judicial remedy), bukan sekadar kemenangan di atas kertas (paper
remedies). Ketiadaan pemaknaan bersyarat (conditionally unconstitutional)
atas Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 mengakibatkan warga negara yang telah
memenangkan perkara hingga tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)
tetap tidak dapat menerima hak-hak keperdataannya. Tanpa adanya
kewajiban alokasi anggaran yang pasti, daya eksekutorial putusan peradilan
menjadi hilang dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara
berubah menjadi formalitas yang tidak operasional.
4. Bahwa dalam hukum keuangan publik, kewajiban pembayaran yang timbul
dari putusan pengadilan yang telah inkracht merupakan utang negara/daerah
yang lahir demi hukum (ex lege). Putusan pengadilan bertindak sebagai
perintah hukum yang mengikat dan menjadi dasar hukum yang sah (valid
legal cause) bagi pengeluaran kas publik. Namun, Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004
30
dimaknai seolah-olah kewajiban ex lege tersebut sama posisinya dengan
usulan program pembangunan biasa yang dapat dialokasikan atau dicoret
secara bebas dalam penyusunan APBN/APBD. Penyejajaran kewajiban
hukum peradilan dengan diskresi anggaran eksekutif ini bertentangan
dengan prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
5. Bahwa ketiadaan norma perintah penganggaran wajib (mandatory budgeting)
dalam Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 dimanfaatkan oleh Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah
(TAPD)
untuk
sengaja
tidak
mengalokasikan
(mengalokasikan Rp0) pos pembayaran utang eksekusi dalam Raperda
APBD. Dengan sengaja mengosongkan alokasi anggaran sejak tahap
perencanaan, Pemda/Eksekutif dapat terus menggunakan alibi "anggaran
tidak tersedia" sebagai alasan sah untuk menolak penetapan eksekusi.
Pembiaran yang terencana (deliberate omission) ini secara nyata merugikan
hak konstitusional pencari keadilan untuk memperoleh jaminan perlindungan
dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
6. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 memberikan ruang bagi
berlangsungnya praktik pembangkangan eksekutif (executive disobedience)
secara terstruktur dan berulang. Birokrasi kerap berlindung di balik formalitas
belum tersedianya alokasi APBN/APBD untuk menunda, mengabaikan,
bahkan menolak pelaksanaan penetapan eksekusi peradilan tanpa rasa takut
akan konsekuensi hukum. Keadaan ini merusak tatanan Negara Hukum
(Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sebab undang-undang seharusnya
mengikat eksekutif agar patuh pada peradilan, bukan justru menjadi sarana
legitimasi untuk membangkangi putusan badan peradilan.
7. Bahwa penafsiran absolut atas Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 menimbulkan
anomali berupa degradasi hierarki norma. Dalam praktiknya, Perda APBD
atau DIPA sering kali dimaknai seolah-olah memiliki kekuatan hukum yang
lebih tinggi daripada putusan peradilan yang berlandaskan undang-undang
dan UUD NRI 1945. Ketika penetapan eksekusi dikalahkan oleh alasan
"belum diatur dalam APBD/DIPA", terjadi jungkir balik logika hukum yang
melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena
31
peraturan pelaksanaan anggaran di bawah undang-undang tidak boleh
melumpuhkan putusan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
8. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 tidak memuat akibat hukum atau
sanksi tegas bagi Pejabat Pengelola Keuangan yang sengaja tidak
mengalokasikan
anggaran
eksekusi.
Ketiadaan
mekanisme
sanksi
(sanctioning mechanism) ini menciptakan kekebalan hukum (impunity) di
lingkungan birokrasi, di mana pejabat merasa aman mengabaikan vonis
hakim. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
karena menciptakan ketimpangan perlakuan: warga negara wajib patuh di
bawah ancaman sanksi, sementara pejabat dapat membangkangi putusan
pengadilan tanpa akibat hukum apa pun.
9. Bahwa diskresi penganggaran yang dimiliki pemerintah pusat maupun
daerah sejatinya dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AUPB). Namun, norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 kerap disalahgunakan
menjadi alat penyalahgunaan diskresi fiskal (misuse of fiscal discretion).
Diskresi yang seharusnya untuk mengatur prioritas pembangunan justru
dialihkan menjadi instrumen taktis untuk menghindari pembayaran kewajiban
keperdataan dan PHI. Hal ini melanggar kepastian hukum yang adil (Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945) karena eksekutif mengorbankan hak
konstitusional pencari keadilan demi kebebasan mengelola postur anggaran.
10. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 seolah-olah memosisikan alokasi
anggaran eksekusi harus didasarkan pada kerelaan sukarela dari birokrasi.
Pemaknaan ini mengingkari hakikat utang negara/daerah yang lahir demi
hukum (ex lege) berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht. Utang
peradilan bukanlah utang persetujuan (contractual debt) yang memerlukan
kesepakatan para pihak, melainkan utang perintah hukum (statutory debt).
Mengabaikan sifat ex lege tersebut berarti mengabaikan hak kebendaan
warga negara, sehingga bertentangan dengan prinsip Negara Hukum (Pasal
1 ayat (3)) dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945).
11. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 menciptakan ketimpangan
kedudukan hukum yang ekstrem antara warga negara pencari keadilan
dengan penguasa. Warga negara diwajibkan tunduk pada eksekusi perdata
32
secara murni tanpa alibi, sedangkan pemerintah memegang kontrol absolut
atas pos anggaran dan menggunakannya untuk menghindar dari kewajiban
hukum. Ketimpangan ini melanggar prinsip kesamaan di hadapan hukum
(equality before the law) dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena
negara memanfaatkan instrumen perbendaharaan publik untuk memberikan
keistimewaan dan kekebalan hukum fiskal bagi dirinya sendiri.
12. Bahwa penerapan norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 menghasilkan kepastian
hukum yang fiktif dalam sistem peradilan Indonesia. Rakyat memperoleh
kemenangan hukum yang sah melalui putusan pengadilan hingga tingkat
kasasi atau Peninjauan Kembali (PK), namun kemenangan tersebut secara
faktual hampa karena tertahan oleh benteng formalitas APBN/APBD.
Keadaan di mana hak kebendaan diakui secara de jure tetapi dimatikan
secara de facto oleh norma a quo merupakan bentuk pengingkaran terhadap
jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
13. Bahwa pengelolaan keuangan negara wajib tunduk pada Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas
kecermatan, dan asas larangan menyalahgunakan kewenangan. Menolak
menganggarkan kewajiban eksekusi peradilan dengan berdalih pada Pasal 3
ayat (3) UU 1/2004 merupakan tindakan birokrasi yang cermat secara murni-
formalistis namun melanggar kepatutan materiil. Tindakan ini mencederai
kepercayaan publik (public trust) dan bertentangan dengan prinsip Negara
Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
14. Bahwa penundaan penganggaran pembayaran eksekusi selama bertahun-
tahun akibat Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 secara nyata menggerus nilai
ekonomis dari hak tagih warga negara. Nilai pembayaran upah, pesangon,
atau ganti rugi yang diputus bertahun-tahun lalu mengalami penyusutan nilai
tukar akibat inflasi dan hilangnya kesempatan ekonomi (opportunity cost).
Pembiaran ini merugikan hak-hak ekonomi dan kepastian hukum yang adil
(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena negara membiarkan kerugian
finansial warga negara menumpuk akibat kelalaian alokasi anggaran oleh
eksekutif.
33
15. Bahwa ketiadaan kewajiban penganggaran (mandatory budgeting) dalam
Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 merusak akuntabilitas sistem anggaran nasional.
Utang-utang peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap menumpuk di
luar neraca resmi (off-balance sheet) sebagai kewajiban yang tidak terdata.
Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas negara hukum (Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945) dan pengelolaan fiskal yang adil dan berkepastian (Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena pemerintah menyajikan laporan posisi
keuangan yang tampak tertib padahal menyembunyikan tunggakan
kewajiban hukum kepada warganya.
16. Bahwa norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 yang melarang pengeluaran
anggaran tanpa menetapkan tenggat waktu penganggaran wajib, secara
nyata mendegradasi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa" menjadi sekadar putusan di atas kertas. Kemenangan hukum
warga negara melalui proses peradilan yang panjang kehilangan daya guna
praktisnya. Keadaan di mana negara memberikan keadilan di ruang sidang
namun mematikannya di meja penganggaran merupakan pengingkaran
terhadap prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
17. Bahwa berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur, putusan hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipatuhi oleh seluruh subjek
hukum, termasuk entitas negara. Keengganan pejabat pengelola keuangan
mengalokasikan anggaran eksekusi dengan berdalih pada Pasal 3 ayat (3)
UU 1/2004 merupakan bentuk penolakan terselubung terhadap daya
mengikat putusan peradilan. Penundukan kewenangan yudisial di bawah
kehendak subjektif pejabat anggaran merusak tatanan hierarki kekuasaan
negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
18. Bahwa
UU
Keuangan
Negara
dan
UU
Perbendaharaan
Negara
mengamanatkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat aturan,
efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Klaim mengelola keuangan
secara tertib sambil membiarkan utang eksekusi peradilan terbengkalai tanpa
alokasi anggaran merupakan inkonsistensi asas yang nyata. Pembiaran
utang peradilan tanpa kepastian penyelesaian mencederai jaminan kepastian
34
hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena negara
menerapkan standar ganda dalam mendefinisikan ketertiban fiskal.
19. Bahwa ketiadaan norma penganggaran wajib dalam Pasal 3 ayat (3) UU
1/2004 mengakibatkan DPRD/DPR kehilangan dasar hukum pengawasan
atas alokasi anggaran eksekusi. Dalam pembahasan APBN/APBD, Badan
Anggaran dan TAPD kerap mencoret usulan anggaran eksekusi karena
dianggap tidak berdampak langsung pada kelayakan APBD. Lumpuhnya
pengawasan anggaran ini merugikan hak konstitusional pencari keadilan
(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), sebab tidak ada mekanisme
pengawasan politik-anggaran yang dapat memaksa eksekutif patuh pada
putusan pengadilan.
20. Bahwa guna menyelaraskan larangan pengeluaran anggaran yang tidak sah
dengan kewajiban pemenuhan hak warga negara, Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004
wajib dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional). Pemaknaan ini diperlukan agar larangan
pengeluaran APBN/APBD tidak membebaskan Pengelola Keuangan
Negara/Daerah dari kewajiban menganggarkan pembayaran eksekusi
peradilan yang telah inkracht pada APBN/APBD berjalan atau tahun
berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun anggaran. Pemaknaan bersyarat ini
menjadi solusi konstitusional untuk menjamin kepastian hukum yang adil
(Pasal 28D ayat (1)) tanpa mengganggu ketertiban perencanaan fiskal
negara (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945).
B. Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Secara Sempit membuat Kuasa
Bendahara Umum Negara/Daerah Menolak Mencairkan Kas Eksekusi
Putusan Pengadilan
1. Bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 yang mengatur wewenang Kuasa
Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD) dalam mencairkan dana kas
umum, ditafsirkan secara salah sebagai kewenangan diskresional absolut
untuk menilai kelayakan pencairan kas. Ketika Kuasa BUD menolak
menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana (SP2D) atas penetapan
eksekusi peradilan, Kuasa BUD memposisikan dirinya di atas lembaga
peradilan. Penolakan ini merupakan bentuk "veto birokrasi" yang
35
melumpuhkan independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD
NRI 1945), karena penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri dinetralisir
oleh keputusan administratif pejabat perbendaharaan.
2. Bahwa Kuasa BUN/BUD secara konsisten menerapkan penafsiran sempit
terhadap frasa "membayar tagihan pihak ketiga" dalam Pasal 8 ayat (5) UU
1/2004. Birokrasi perbendaharaan membatasi pengertian tagihan pihak
ketiga sebatas transaksi pengadaan barang dan jasa (vendor claims),
sembari mengeluarkan kewajiban penetapan eksekusi peradilan yang
inkracht dari kualifikasi tagihan yang wajib dibayar. Penafsiran sempit yang
tidak memiliki dasar hukum ini merugikan hak pencari keadilan atas jaminan
kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Bahwa eksekusi merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang merdeka (judicial power). Ketiadaan kewajiban
imperatif dalam Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 bagi Kuasa BUN/BUD untuk
memproses penetapan eksekusi menyebabkan perintah peradilan (court
order) kehilangan daya paksanya. Ketika penetapan aanmaning dan
eksekusi Pengadilan Negeri diabaikan tanpa konsekuensi oleh Kuasa BUD,
kemerdekaan peradilan sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945 dilumpuhkan di pintu perbendaharaan daerah.
4. Bahwa berdasarkan RBg/HIR, Ketua Pengadilan Negeri adalah satu-satunya
otoritas yang berwenang memimpin dan memerintahkan pelaksanaan
eksekusi putusan perdata/PHI. Namun, norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004
membiarkan Kuasa BUD mengesampingkan perintah Ketua Pengadilan
Negeri cukup dengan surat tanggapan formalistis bahwa dana belum
dialokasikan. Keadaan ini menimbulkan disfungsi peradilan, di mana
wewenang atributif Ketua Pengadilan yang dijamin undang-undang
ditundukkan oleh keputusan eksekutif daerah, sehingga melanggar prinsip
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
5. Bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 menciptakan kebuntuan pencairan
dana (cash outflow deadlock) atas putusan peradilan. Meskipun pengadilan
telah mengeluarkan penetapan eksekusi yang memerintahkan pembebanan
anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dengan alasan tidak ada
kode DIPA/DPA yang menaunginya. Ketiadaan kewajiban imperatif untuk
36
menyediakan mekanisme pencairan khusus bagi utang peradilan membuat
pencari keadilan terjebak dalam lingkaran birokrasi tanpa kejelasan
pelunasan hak-hak tagihnya dari kas daerah.
6. Bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 dapat dimanfaatkan oleh Kuasa
BUD untuk mempraktikkan diskriminasi perlakuan hukum. Tagihan pihak
ketiga berbasis kontrak pengadaan barang dan jasa diberikan kepastian
pencairan kas melalui penerbitan SP2D, sedangkan pemegang penetapan
eksekusi peradilan yang berlandaskan putusan inkracht justru ditolak
pencairannya. Diskriminasi ini bertentangan dengan jaminan kepastian
hukum yang adil dan kesamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945), karena hak tagih berlandaskan peradilan ditempatkan pada
derajat yang lebih rendah daripada perikatan komersial biasa.
7. Bahwa Kuasa BUN/BUD menggunakan kelengkapan formalitas administratif
perbendaharaan secara salah kaprah untuk menolak memproses penetapan
eksekusi peradilan. Dengan berdalih pada ketiadaan kode rekening belanja,
nomor DIPA/DPA, atau teknis perbankan perbendaharaan, Kuasa BUD
menghentikan proses pelunasan utang negara. Penyalahgunaan formalitas
administrasi ini merugikan hak konstitusional pencari keadilan (Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945), karena ketiadaan penataan kode internal
pemerintah dibebankan risikonya secara sepihak kepada masyarakat
pemegang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Kas Umum Daerah (KUD) pada hakikatnya merupakan keuangan
publik yang ditujukan untuk menyelenggarakan pelayanan umum dan
menyelesaikan kewajiban hukum daerah. Namun, penafsiran atas Pasal 8
ayat (5) UU 1/2004 menjadikan KUD sebagai aset steril yang menutup akses
warga negara untuk memulihkan hak-hak keperdataannya. Penutupan akses
kas publik untuk pelunasan utang peradilan ini melanggar prinsip Negara
Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945), sebab kas daerah dialihkan fungsinya menjadi benteng
imunitas fiskal penguasa.
9. Bahwa asas kehati-hatian dalam pengelolaan perbendaharaan negara
dirancang untuk mencegah pengeluaran fiktif dan tindakan koruptif, bukan
untuk menolak perintah eksekusi peradilan. Mencairkan kas untuk mematuhi
37
penetapan eksekusi yang sah bukanlah tindakan yang merugikan negara,
melainkan pemenuhan kewajiban hukum. Penyimpangan asas kehati-hatian
oleh Kuasa BUD dalam Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 ini mereduksi
independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945),
karena fungsi perbendaharaan disalahgunakan untuk menganulir penetapan
pengadilan.
10. Bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 tidak menyediakan sarana hukum
atau mekanisme keberatan administratif ketika Kuasa BUD menolak atau
mengabaikan penetapan eksekusi peradilan. Ketiadaan due process of law
di tingkat perbendaharaan ini menciptakan jalan buntu (dead-end) bagi
pencari keadilan. Kondisi tanpa kepastian hukum prosedural ini melanggar
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebab warga negara tidak diberikan
instrumen hukum administratif untuk memaksa Kuasa BUD melaksanakan
kewajiban pelunasan utang peradilan.
11. Bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 yang tidak memiliki batasan tafsir
menyebabkan
Kuasa
BUN/BUD
melakukan
tindakan
melampaui
kewenangannya (ultra vires). Pejabat perbendaharaan yang ranahnya murni
administratif-pencairan justru bertindak sebagai "lembaga penguji kedua"
yang menilai kembali kelayakan suatu vonis pengadilan untuk dibayar.
Penilaian ulang sepihak oleh eksekutif atas putusan yang telah inkracht ini
merusak hierarki peradilan, mereduksi wibawa kekuasaan kehakiman (Pasal
24 ayat (1) UUD NRI 1945), dan meruntuhkan kepastian hukum yang adil
(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
12. Bahwa ketiadaan tenggat waktu imperatif bagi Kuasa BUN/BUD dalam Pasal
8 ayat (5) UU 1/2004 untuk memproses SP2D atas eksekusi peradilan
menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak terbatas. Kuasa BUD bebas
menunda pencairan dana selama bertahun-tahun. Penundaan pencairan
tanpa kepastian waktu ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
karena memaksa warga negara pemegang putusan inkracht berada dalam
status hak yang mengambang (suspended rights), tanpa jaminan pasti kapan
hak-hak kebendaannya dipulihkan oleh negara.
13. Bahwa penetapan eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri
memiliki sifat eksekutorial yang mengikat dan wajib dilaksanakan serta-merta.
38
Namun, Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 dimanfaatkan Kuasa BUD untuk
mengabaikan sifat eksekutorial tersebut tanpa konsekuensi hukum, yang
mengakibatkan lembaga peradilan kehilangan daya paksanya (execution
power). Kondisi ini mencederai Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, sebab
kekuasaan kehakiman tidak lagi merdeka dan efektif jika daya ikat amarnya
ditundukkan pada persetujuan pejabat perbendaharaan.
14. Bahwa penolakan Kuasa BUN/BUD untuk mengakui penetapan eksekusi
sebagai kewajiban pembayaran yang sah menciptakan hambatan sistemik
dalam akuntabilitas perbendaharaan. Utang eksekusi yang tidak diproses
tertahan sebagai tunggakan kewajiban yang tidak terekam dalam sistem
akuntansi pemerintah secara tertib. Hal ini bertentangan dengan kepastian
hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), sebab perbendaharaan
negara sengaja mengorbankan ketertiban pengelolaan kas publik demi
meloloskan eksekutif dari tanggung jawab pembayaran kewajiban hukum.
15. Bahwa penolakan Kuasa BUD untuk mencairkan kas atas penetapan
eksekusi berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 secara langsung mereduksi
fungsi Advokat dalam memberikan pemulihan hak yang nyata (effective
judicial remedy) bagi kliennya. Perjuangan panjang Advokat hingga meraih
putusan inkracht dan Penetapan Eksekusi menjadi sia-sia saat dihadang di
pintu perbendaharaan daerah. Hal ini melanggar kepastian hukum yang adil
dan persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945),
karena penegakan hukum yudisial dimentahkan secara sepihak oleh otoritas
birokrasi perbendaharaan.
16. Bahwa Kuasa BUN/BUD memanfaatkan ketiadaan kelengkapan administrasi
internal (seperti kode belanja, DIPA/DPA, atau dokumen pencairan standar)
sebagai alibi formalistis untuk menolak memproses eksekusi peradilan.
Menjadikan kelemahan tata kelola internal birokrasi sebagai alasan menolak
perintah peradilan melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena
beban kelalaian pemerintah dipindahkan secara sepihak menjadi kerugian
konstitusional warga negara pemegang putusan inkracht.
17. Bahwa kewenangan Kuasa BUN/BUD dalam Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004
wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),
khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan. Penolakan
39
atau pembiaran terhadap penetapan eksekusi pengadilan tanpa dasar hukum
yang sah merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang
mencederai AUPB. Keadaan ini secara langsung merusak prinsip Negara
Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
18. Bahwa penafsiran sepihak atas Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 oleh Kuasa BUD
telah mentransformasi Kas Umum Daerah menjadi "zona steril hukum" yang
tidak tersentuh oleh perintah eksekusi badan peradilan. Ketika kas umum
daerah tidak dapat dicairkan untuk melunasi utang peradilan yang sah,
kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945) telah dilumpuhkan
fungsinya dalam menegakkan keadilan dan memulihkan hak-hak warga
negara.
19. Bahwa penundaan atau penolakan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD atas
dasar Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 secara langsung memperpanjang
penderitaan ekonomi para pekerja pencari keadilan. Upah dan pesangon
yang tertunda pencairannya bertahun-tahun tergerus oleh inflasi dan
hilangnya nilai guna uang (time value of money). Hal ini merugikan hak
konstitusional atas imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal
28D ayat (2)) serta jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945).
20. Bahwa guna mengakhiri kebuntuan pencairan kas atas penetapan eksekusi
peradilan, norma Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 wajib dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
Frasa mengenai kewajiban pembayaran tagihan pihak ketiga harus dimaknai
secara imperatif mencakup pula kewajiban Kuasa BUN/BUD untuk
melakukan alokasi anggaran dan pembayaran berdasarkan putusan
pengadilan yang telah inkracht pada APBN/APBD berjalan atau tahun
berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun anggaran. Pemaknaan ini krusial
untuk menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) dan
memulihkan efektivitas kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945).
21. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ketika lembaga
peradilan yang merdeka telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan
40
hukum tetap serta menerbitkan Penetapan Eksekusi yang memerintahkan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran
dan membayar kewajibannya dalam APBN atau APBD, timbul pertanyaan
konstitusional dan operasional yang paling mendasar, yaitu siapakah organ
negara yang secara hukum wajib dan berwenang melaksanakannya? Apakah
Kepala Daerah/Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Bappeda,
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), ataukah Kuasa Bendahara Umum
Negara/Daerah (Kuasa BUN/BUD)?
22. Bahwa fakta hukum di lapangan membuktikan, ketika perintah penetapan
eksekusi pengadilan tersebut tidak dilaksanakan, terjadi praktik saling lempar
tanggung jawab birokrasi (bureaucratic ping-pong).
1) Kuasa BUD berdalih tidak dapat menerbitkan SP2D karena tidak ada pos
anggaran dalam DPA;
2) TAPD berdalih tidak dapat memasukkan pos anggaran eksekusi karena
tidak ada persetujuan DPRD dan perintah Kepala Daerah;
3) sedangkan Kepala Daerah berdalih dibatasi oleh formalitas perencanaan
APBD.
Ketika perintah eksekusi peradilan mati di tengah jalan akibat rantai birokrasi
yang saling melempar kewajiban ini, apabila penetapan eksekusi tidak
dilaksanakan, siapa pejabat yang harus bertanggung jawab dan dikenai
sanksi hukum? Apakah Kuasa BUN/BUD, Kepala Daerah, TAPD, ataukah
Pemda secara kelembagaan?
23. Bahwa pertanyaan krusial berikutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi adalah, apakah keadaan di mana tidak ada kejelasan
organ yang wajib bertanggung jawab, serta tidak adanya kepastian
mekanisme penganggaran dan pencairan atas perintah pengadilan ini sudah
sesuai dengan Konstitusi (sudah konstitusional)? Atas hal tersebut,
berdasarkan keadaan PARA PEMOHON saat ini maka jawabannya adalah
nyata-nyata INKONSTITUSIONAL. Membiarkan terjadinya "ruang hampa
pertanggungjawaban" (accountability vacuum) di lingkungan eksekutif
sehingga putusan pengadilan berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat diabaikan begitu saja tanpa ada satu pun
41
pejabat yang dapat dipaksa atau dimintai pertanggungjawaban merupakan
bentuk pelanggaran radikal terhadap prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat
(3)), independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1)), dan jaminan
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
24. Bahwa penegakan hukum yang adil dan operasional menuntut Mahkamah
Konstitusi untuk memutus dan memberikan kepastian hukum yang tegas
mengenai rantai komando pertanggungjawaban tersebut. Secara hierarki
pengelolaan keuangan negara/daerah, susunan pertanggungjawabannya
seharusnya adalah sebagai berikut:
1) Presiden / Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Pasal 6 UU 17/2003) wajib dan berwenang
memerintahkan alokasi anggaran eksekusi peradilan ke dalam
RUU/Raperda APBN/APBD, APBN-P/APBD-P, atau Perpres/Perkada
tentang Penjabaran APBN/APBD;
2) DPR / DPRD selaku Pemegang Fungsi Anggaran wajib menyetujui
alokasi anggaran eksekusi tersebut dan dilarang/tidak berwenang
menolak, mengurangi, atau mencoret anggaran dimaksud, sebab utang
peradilan lahir demi hukum (ex lege) dari putusan inkracht yang tidak
dapat dibatalkan oleh diskresi politik anggaran legislatif;
3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) / Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) / Pengguna Anggaran (PA/KPA) selaku organ perencana dan
pelaksana teknis wajib memasukkan rincian objek belanja, menyediakan
kode rekening khusus, menyusun DIPA/DPA, dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM); serta
4) Kuasa BUN / Kuasa BUD selaku Pejabat Perbendaharaan Kas Umum
wajib imperatif menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana (SP2D) dan
mentransfer dana dari Kas Umum begitu anggaran ditetapkan, atau
secara otomatis mencairkan kas saat tenggat waktu 1 (satu) tahun
anggaran telah terlampaui.
25. Bahwa fakta konkret atas kontras tajam antara perintah penetapan
pengadilan dengan praktik pembangkangan birokrasi di lapangan tercermin
secara nyata pada keadaan PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XVI:
42
1) Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengeluarkan Penetapan
Eksekusi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl tertanggal 23
Februari 2026, yang secara tegas dan eksplisit memerintahkan:
"Memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk menganggarkan dana
pada APBD Kabupaten Kepahiang guna memenuhi kewajiban sesuai isi
dari Perjanjian Bersama untuk membayar upah yang tertunggak tahun
2017 kepada Pihak pekerja/buruh sebesar Rp. 194.226.167,- ... dan upah
tahun 2019 sebesar Rp. 300.375.920,- ... serta gaji tahun 2020 sebesar
Rp. 180.225.552,- ... sehingga total keseluruhan sebesar Rp.
674.827.639,- (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh
tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);"
2) Meskipun lembaga peradilan telah menerbitkan amatan penetapan yang
memerintahkan penganggaran APBD secara eksplisit, dalam praktiknya
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Termohon Eksekusi tetap
membangkang dan menolak mengalokasikan anggaran tersebut.
Pemda/Kuasa BUD berlindung di balik dalih formalistis bahwa "tidak ada
alokasi pos rekening belanja utang peradilan dalam DPA" serta "Pasal 3
ayat (3) dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara melarang pengeluaran
kas yang belum dialokasikan dalam APBD";
3) Akibat benturan antara Penetapan Eksekusi tertanggal 23 Februari 2026
dengan praktik pembangkangan birokrasi tersebut, penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bengkulu a quo berubah menjadi produk hukum yang
mandul (non-executable). Kemenangan hukum sah PEMOHON I s.d.
PEMOHON XVI atas hak upah dan pesangon sebesar Rp674.827.639,-
menjadi sekadar paper remedies tanpa daya paksa, membiarkan para
pekerja terlantar dalam ketidakpastian hukum bertahun-tahun.
26. Bahwa apabila rantai pejabat eksekutif tersebut tetap membangkang dan
tidak melaksanakan kewajiban penganggaran paling lambat 1 (satu) tahun
anggaran sejak putusan inkracht, maka kondisi tersebut tidak boleh lagi
dibiarkan mengambang tanpa sanksi. Pembangkangan tersebut secara
hukum memberikan wewenang penuh bagi Juru Sita Pengadilan Negeri
untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan umum via KPKNL atas aset
komersial (acta jure gestionis) milik Pemda, BUMN, atau BUMD yang
bersangkutan. Penegasan rantai tanggung jawab dan sanksi eksekutorial
inilah satu-satunya jalan keluar konstitusional (the only available
constitutional remedy) untuk mengakhiri kesewenang-wenangan birokrasi
dan memulihkan wibawa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia.
43
C. Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Menciptakan Kekosongan Hukum
Prosedural (Procedural Vacuum) Terhadap Tata Cara Penatausahaan dan
Pelunasan Utang Negara/Daerah yang Lahir dari Putusan Pengadilan
1. Bahwa norma Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang mengamanatkan
pengatursan tata cara penatausahaan utang negara/daerah melalui
Peraturan Pemerintah (PP), hanya didesain dan diimplementasikan untuk
utang yang timbul dari perjanjian pinjaman atau hibah. Pengaturannya sama
sekali alpa memuat prosedur tata cara penatausahaan utang yang lahir demi
hukum (ex lege) berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht. Kekosongan
hukum prosedural ini melanggar jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945), sebab pencari keadilan dihadapkan pada
ketiadaan jalur tata cara administrasi yang sah untuk memproses pelunasan
utang peradilan dari pemerintah.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009 (Paragraf
[3.19] & [3.20]) secara tegas dan tidak terbantahkan telah meletakkan
pendirian hukum (legal standing doctrine) bahwa:
1) Kewajiban negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan kewajiban hukum yang
sah yang wajib dibebankan pada keuangan negara/daerah;
2) Utang peradilan tersebut terklasifikasi secara sah sebagai "tagihan pihak
ketiga" berdasar Pasal 2 huruf b UU 17/2003, serta memenuhi kualifikasi
"utang negara/daerah yang lahir dari sebab lainnya yang sah" berdasar
Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU 1/2004; dan
3) Pembayaran ganti rugi/utang eksekusi yang menjadi kewajiban
negara/daerah wajib dialokasikan dalam APBN atau APBD (Paragraf
[3.18]).
3. Bahwa dalam Putusan a quo (Paragraf [3.20]), Mahkamah Konstitusi secara
cermat telah mengidentifikasi adanya celah hukum (legal gap), yaitu bahwa
UU 1/2004 (khususnya Pasal 38 s.d. Pasal 40) baru sebatas mengatur tata
cara pengelolaan utang yang timbul dari pinjaman/perjanjian komersial
semata, sedangkan tata cara pembayaran utang negara/daerah yang lahir
dari "sebab lainnya yang sah" (termasuk vonis peradilan yang inkracht) belum
diatur tata cara pelaksanaannya dalam UU 1/2004.
44
4. Bahwa dalam praktiknya, eksekutif justru memutarbalikkan pertimbangan
hukum MK No. 25/PUU-VII/2009 secara manipulatif. Bukannya segera
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Perkada tentang tata cara
pembayaran utang peradilan sebagaimana diamanatkan MK dalam Paragraf
[3.21], birokrasi perbendaharaan daerah dan pusat justru menjadikan
ketiadaan PP/tata cara teknis tersebut sebagai alibi pembenar untuk menolak
mencairkan tagihan eksekusi. Pejabat pengelola keuangan dengan nyaman
menyatakan "Kami tidak dapat mencairkan utang eksekusi saudara karena
PP tata cara pembayarannya belum dibuat oleh Presiden/Pemerintah."
5. Bahwa tindakan birokrasi yang memanfaatkan legal gap ini merupakan
bentuk perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad)
dan
pembangkangan
terhadap
asas
Rechtsstaat.
Sebagaimana ditegaskan MK dalam Paragraf [3.14], dalam negara hukum,
Pemerintah harus bertanggung gugat (liability) terhadap perbuatan privatnya
apabila merugikan warganya. Membiarkan ketiadaan aturan teknis dijadikan
"tameng pasif" untuk menggantung hak kebendaan warga negara bertahun-
tahun adalah pengingkaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
6. Bahwa kegagalan imbauan moral MK dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009
terjadi karena MK saat itu tidak mengunci penafsiran tersebut langsung di
dalam AMAR PUTUSAN. Karena penegasan mengenai "tagihan pihak
ketiga" dan kewajiban penganggaran hanya dituangkan dalam pertimbangan
hukum (ratio decidendi), birokrasi perbendaharaan menganggapnya sebatas
"anjuran yang tidak memiliki sanksi hukum".
7. Bahwa oleh karena itu, demi menciptakan kepastian hukum yang adil dan
mengikat umum (erga omnes), Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo
tidak boleh lagi sekadar memberikan imbauan dalam pertimbangan hukum.
Mahkamah Konstitusi harus melangkah maju dengan menumpahkan
pertimbangan hukum Putusan No. 25/PUU-VII/2009 tersebut secara eksplisit
ke dalam AMAR PUTUSAN BERSYARAT (Conditionally Unconstitutional),
dengan menegaskan sebagaimana dimohonkan PARA PEMOHON atau
apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, PARA
PEMOHON sangat amat memohon dengan segala hormat untuk memberikan
putusan yang dapat memulihkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;
45
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009 (Paragraf
[3.21]) menyatakan keterbatasan kewenangan kelembagaannya saat itu
dengan mempertimbangkan:
"Mahkamah tidak dapat memerintahkan kepada Presiden untuk
membuat suatu Peraturan Pemerintah disebabkan ketiadaan suatu
peraturan, karena hal demikian tidak termasuk kewenangan
Mahkamah, namun demikian seharusnya menjadi kewajiban Presiden
untuk membuat peraturan yang dibutuhkan agar dapat tercipta tertib
hukum yang sesuai dengan asas negara hukum;"
9. Bahwa imbauan konstitusional (constitutional admonition) MK tersebut
selama hampir dua dekade terbukti diabaikan secara total oleh Eksekutif.
Presiden dan jajaran birokrasi perbendaharaan melakukan kelalaian regulasi
yang disengaja (deliberate regulatory omission). Eksekutif secara sadar
membiarkan kekosongan hukum (regulatory vacuum) tersebut terus
berlangsung tanpa pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Tata Cara Pembayaran Utang Negara/Daerah yang lahir dari putusan
pengadilan.
10. Bahwa yang terjadi justru manipulasi hukum yang sangat ironis: Ketiadaan
PP yang lahir dari kelalaian Pemerintah itu sendiri justru disalahgunakan oleh
pejabat perbendaharaan sebagai "tameng hukum pasif" untuk menolak
eksekusi. Ketika rakyat pemegang putusan inkracht menagih pelunasan,
birokrasi dengan nyaman berdalih "Kami tidak bisa memproses pembayaran
karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud dalam Putusan
MK No. 25/PUU-VII/2009 belum diterbitkan oleh Presiden." Celah ini
dimanfaatkan
eksekutif
untuk
melegitimasi
pembangkangan
hukum
(legalized disobedience).
11. Bahwa fakta sejarah hukum ini memberikan pelajaran konstitusional yang
amat berharga bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi:
Mengandalkan "kesadaran sukarela" eksekutif untuk menerbitkan peraturan
pelaksanaan (implementing regulation) adalah tindakan yang sia-sia dan
hanya memperpanjang penderitaan rakyat pencari keadilan. Selama MK
hanya memberikan imbauan moral dalam pertimbangan hukum (obiter
dictum/ratio decidendi) tanpa menguncinya di Amar Putusan, eksekutif akan
terus memelihara kekosongan hukum tersebut demi mengamankan kas
negara secara sepihak.
46
12. Bahwa oleh karena itu, guna menegakkan prinsip Negara Hukum (Pasal 1
ayat (3)) dan memberikan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah terobosan
hukum (legal breakthrough) melalui Amar Putusan yang bersifat Self-
Executing:
1) Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi memerintahkan Presiden untuk
membuat PP yang berpotensi terus diabaikan;
2) Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi wajib menggunakan kewenangannya
sebagai Guardians of the Constitution untuk menyuntikkan norma
pemaknaan bersyarat (conditionally unconstitutional) secarai langsung di
dalam AMAR PUTUSAN;
3) Dengan menetapkan skema penganggaran wajib (mandatory budgeting)
1 tahun dan sanksi sita lelang via KPKNL atas aset komersial (acta jure
gestionis) langsung di dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi secara
seketika menutup legal gap tersebut tanpa tergantung lagi pada
penerbitan PP oleh Presiden.
13. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
bahwa penentuan durasi atau tenggat waktu secara kaku (seperti "1 tahun
anggaran") merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal
policy), maka PARA PEMOHON menegaskan bahwa doktrin open legal
policy tidak bersifat mutlak dan memiliki batas-batas konstitusional
(constitutional limits of open legal policy).
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Konsisten Mahkamah Konstitusi, suatu
kebijakan
hukum
terbuka
(open
legal
policy)
dapat
dinyatakan
inkonstitusional oleh MK apabila kebijakan tersebut:
1) Nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945;
2) Melanggar hak-hak konstitusional warga negara (infringement of
constitutional rights);
3) Menimbulkan ketidakpastian hukum yang parah (intolerable legal
uncertainty); dan/atau
4) Mengakibatkan kebuntuan hukum (legal deadlock) serta kebiasaan
pembangkangan hukum (institutionalized disobedience).
15. Bahwa
Mahkamah
Konstitusi
secara
resmi
mempublikasikan
dan
mengukuhkan asas hukum Eenheid Van Executie dalam edukasi resmi
47
kelembagaannya (#KamusHukum MK RI), yang menegaskan secara
doktrinal:
“Eenheid Van Executie adalah asas hukum yang berarti pelaksanaan
putusan peradilan harus dilaksanakan sebagai tindakan tunggal,
bukan melalui langkah yang terpisah-pisah.”
16. Bahwa berlakunya norma-norma objek uji dalam perkara a quo secara nyata
telah tidak menganut asas Eenheid Van Executie. Dalam praktik eksekusi
terhadap entitas negara, BUMN, atau BUMD, proses eksekusi tidak lagi
berjalan sebagai tindakan tunggal (single unified action), melainkan dipotong-
potong menjadi langkah administratif yang terpisah-pisah (fragmented and
piecemeal procedures):
1) Langkah 1) Warga negara/pekerja memenangkan perkara hingga
berstatus inkracht dan memperoleh Penetapan Eksekusi dari Ketua
Pengadilan Negeri;
2) Langkah 2) Eksekusi terputus karena Juru Sita dihalangi oleh dinding
imunitas Pasal 50 UU 1/2004 dan Pasal 2 huruf g & h UU 17/2003;
3) Langkah 3) Pencari keadilan dipaksa memulai alur terpisah untuk
"mengemis"
penganggaran
ke
Pemda/DPRD,
yang
kemudian
dimentahkan dengan alasan ketiadaan kode DPA/DIPA berdasarkan
Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004;
4) Langkah 4) Pencari keadilan dihadang kembali oleh Kuasa BUD/BUN
yang menolak menerbitkan SP2D berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU
1/2004; dan
5) Langkah 5) Proses eksekusi menggantung secara abadi tanpa batas
waktu hingga hak tagih diancam kedaluwarsa 5 tahun berdasarkan Pasal
40 ayat (1) UU 1/2004.
17. Bahwa terpisahkannya proses eksekusi menjadi tahapan birokrasi yang
terpisah-pisah tersebut telah mengubah eksekusi dari kewenangan imperatif
peradilan (judicial enforcement) menjadi teka-teki birokrasi yang tidak
berujung. Keadaan ini secara terang-terangan menabrak asas Eenheid Van
Executie, sebab eksekusi yang seharusnya menjadi satu tindakan pemulihan
yang utuh, bulat, dan menyatu justru dilumpuhkan oleh hambatan-hambatan
regulasi sektoral eksekutif.
48
18. Bahwa berdasar asas Eenheid Van Executie, pelaksanaan putusan inkracht
wajib dipandang sebagai satu kesatuan mata rantai eksekusi yang tidak boleh
terputus:
1) Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri, pengalokasian anggaran
dalam APBN/APBD oleh Presiden/Pemda, pengesahan oleh DPR/DPRD,
hingga penerbitan SP2D oleh Kuasa BUN/BUD adalah satu tindakan
tunggal eksekusi peradilan;
2) Pejabat eksekutif dan lembaga legislatif tidak berhak memperlakukan
proses penganggaran dan pencairan kas tersebut sebagai kewenangan
discretionary terpisah di luar rantai eksekusi pengadilan;
3) Apabila tahap alokasi anggaran dalam rantai tunggal tersebut sengaja
diabaikan oleh eksekutif/legislatif, maka berdasarkan asas Eenheid Van
Executie, tindakan pemaksaan berupa sita lelang aset komersial (acta jure
gestionis) via KPKNL secara otomatis bergerak sebagai kelanjutan
langsung dari tindakan tunggal eksekusi tersebut.
19. Bahwa penegakan asas Eenheid Van Executie ini menjadi dasar filosofis
yang sangat kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Petitum
PARA PEMOHON. Hanya dengan mengintegrasikan norma penganggaran
wajib (mandatory budgeting) dan sita lelang aset komersial BUMD/BUMN
dalam satu amar pemaknaan bersyarat, Mahkamah Konstitusi dapat
mengembalikan hakikat eksekusi peradilan sebagai tindakan tunggal yang
utuh, berkepastian hukum, dan berdaya paksa sesuai amanat Pasal 1 ayat
(3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
20. Bahwa membiarkan pelunasan utang eksekusi peradilan tanpa batas waktu
di bawah dalih open legal policy sama saja dengan melegalkan penundaan
tanpa akhir (infinite delay). Penundaan tanpa batas waktu bukan lagi sebuah
kebijakan (policy), melainkan bentuk pengabaian keadilan (denial of justice).
Oleh karena itu, jika MK tidak menetapkan angka rigid "1 tahun", MK tetap
wajib mengunci prinsip dasar konstitusionalnya/imperatifnya agar eksekutif
tidak lagi memiliki diskresi untuk mengosongkan pos anggaran eksekusi.
21. Apabila Majelis Hakim MK enggan memasukkan klausul kaku "1 tahun
anggaran" karena menganggapnya sebagai open legal policy, maka PARA
PEMOHON menyediakan formulasi pemaknaan bersyarat alternatif yang
49
fleksibel namun tetap mengikat secara imperatif sebagaimana dimohonkan
dalam petitum;
22. Bahwa melanjutkan poin pertentangan, prinsip kepastian hukum yang adil
menuntut adanya kejelasan prosedur (due process of law) dari hulu ke hilir.
Ketiadaan aturan penatausahaan utang peradilan dalam Pasal 39 ayat (4)
UU 1/2004 menghilangkan kepastian hak prosedural warga negara.
Masyarakat pemenang perkara tidak memiliki panduan perbendaharaan yang
jelas mengenai instansi mana yang bertindak sebagai verifikator, dokumen
apa yang harus dilampirkan, serta berapa lama batas waktu penyelesaian
penatausahaan utang tersebut. Ketiadaan alur administratif yang pasti ini
melumpuhkan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara.
23. Bahwa delegasi kewenangan mengatur tata cara penatausahaan utang
dalam Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 merupakan kewajiban konstitusional
pemerintah untuk melengkapi norma UU agar dapat dilaksanakan secara
efektif (executable). Pembiaran tanpa memuat mekanisme pelunasan utang
peradilan dalam Peraturan Pemerintah selama belasan tahun merupakan
bentuk tindakan pembiaran pasif (omission) yang inkonstitusional.
Pemerintah lalai menjalankan delegated legislation untuk menjamin eksekusi
peradilan, sehingga melanggar prinsip Negara Hukum sebagaimana
dimanifestasikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
24. Bahwa akibat ketiadaan penataan teknis dalam Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004,
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) maupun Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAP) tidak menyediakan kode rekening khusus untuk menginput
utang yang lahir dari putusan pengadilan. Pejabat daerah secara konsisten
berdalih tidak dapat memproses pembayaran karena sistem aplikasi
perbendaharaan mengunci pos belanja tersebut. Menjadikan kendala teknis
aplikasi perbendaharaan akibat ketiadaan norma pelaksana sebagai alasan
menunda perintah peradilan merupakan pelanggaran nyata atas kepastian
hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
25. Bahwa akibat kekosongan norma teknis penatausahaan dalam Pasal 39 ayat
(4) UU 1/2004, birokrasi pemerintah daerah secara konsisten menggunakan
alasan "belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) atau Peraturan Menteri" untuk
menolak permohonan pelunasan eksekusi peradilan. Menjadikan ketiadaan
50
regulasi teknis internal yang seharusnya dibuat oleh eksekutif sendiri sebagai
alasan untuk membiarkan putusan pengadilan tidak dieksekusi merupakan
bentuk perbuatan sewenang-wenang (willekeur). Hal ini melanggar jaminan
kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
karena warga negara dibebani akibat dari kelalaian administratif pemerintah.
26. Bahwa asas tertib dalam pengelolaan keuangan negara mengharuskan
setiap kewajiban hukum yang telah pasti (fixed liability) dicatat dan dikelola
secara terstruktur dalam sistem penatausahaan utang negara/daerah.
Ketiadaan prosedur penatausahaan utang peradilan dalam Pasal 39 ayat (4)
UU 1/2004 menyebabkan utang-utang akibat putusan pengadilan yang
inkracht tidak tercatat (unrecorded liabilities) dalam neraca keuangan
pemerintah. Keadaan ini melanggar prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI 1945), karena pemerintah menyelenggarakan pengelolaan
keuangan yang tidak jujur dan tidak akuntabel dengan menyembunyikan
kewajiban utang peradilan dari laporan perbendaharaan.
27. Bahwa ketiadaan kluster penatausahaan utang peradilan dalam Pasal 39
ayat (4) UU 1/2004 juga mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
tidak memiliki tolok ukur atau parameter audit standar untuk menilai
kepatuhan pemerintah dalam melunasi kewajiban eksekusi. BPK tidak dapat
memberikan catatan atau koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) atas pembangkangan pembayaran eksekusi karena tidak adanya
norma penatausahaan teknis yang dilanggar. Hambatan fungsi pengawasan
ini merugikan kepastian hukum adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945),
sebab tidak ada lembaga pengawas eksternal yang dapat menindak
ketidakpatuhan perbendaharaan tersebut.
28. Bahwa norma Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 memperlihatkan ketimpangan
perlakuan hukum yang mencolok. Pemerintah menyusun regulasi tata cara
penatausahaan utang yang sangat detail melalui Peraturan Pemerintah untuk
utang pinjaman perbankan, obligasi, atau hibah luar negeri. Sebaliknya,
pemerintah sama sekali tidak menyusun tata cara penatausahaan untuk
utang peradilan kepada warganya sendiri. Ketimpangan pengaturan ini
melanggar kesamaan di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang
adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena hak-hak kreditur
51
komersial dijamin prosedurnya secara ketat sedangkan hak-hak rakyat
pencari keadilan diabaikan secara total.
29. Bahwa ketiadaan norma penatausahaan yang eksplisit dalam Pasal 39 ayat
(4) UU 1/2004 menciptakan jebakan diskresi (discretionary trap) dan rasa
takut bagi pejabat perbendaharaan di daerah (seperti Kepala BKAD/PPKD).
Pejabat pengelola keuangan merasa terancam sanksi pidana korupsi atau
penyalahgunaan wewenang apabila mencairkan anggaran eksekusi tanpa
adanya PP penatausahaan yang menaungi secara spesifik. Ketakutan
birokrasi yang lahir dari kekosongan norma ini menghentikan alur
pembayaran utang peradilan, sehingga merugikan hak-hak konstitusional
pencari keadilan atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
30. Bahwa ketiadaan tata cara penatausahaan utang peradilan dalam Pasal 39
ayat (4) UU 1/2004 berikatan erat (interconnected) dan selaras dengan
penyalahgunaan ketentuan kedaluwarsa 5 (lima) tahun dalam Pasal 40 ayat
(1) UU 1/2004. Birokrasi secara sengaja memanfaatkan kekosongan norma
teknis penatausahaan pada Pasal 39 ayat (4) untuk mengulur-ulur waktu
administrasi pelunasan. Ketika waktu telah terbuang melewati batas 5 (lima)
tahun akibat tidak adanya jalur penatausahaan yang jelas, Pemda/Eksekutif
langsung menggunakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 untuk menyatakan hak
tagih eksekusi telah kedaluwarsa. Rangkaian norma ini secara nyata
merugikan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
31. Bahwa norma Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang membatasi frasa
penatausahaan hanya pada "utang negara/daerah" tanpa menyebutkan
secara eksplisit asal-usul perikatan yang melahirkannya, telah mengabaikan
hakikat utang dari "sebab lain yang sah" (lawful cause). Putusan pengadilan
yang inkracht adalah alas hak paling tinggi yang melahirkan utang
negara/daerah demi hukum. Dengan tidak diatur dan selarasnya mekanisme
penatausahaan utang peradilan ini dengan ketentuan kedaluwarsa Pasal 40
UU 1/2004, pemerintah telah secara sengaja mematikan hak tagih warga
negara, sehingga bertentangan dengan prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945).
52
32. Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945) mengharuskan tersedianya alur pencairan (disbursement pipeline)
yang pasti. Ketiadaan perintah penatausahaan dalam Pasal 39 ayat (4) UU
1/2004 membuat permohonan pelunasan utang eksekusi mengambang
tanpa kejelasan: apakah dicatat sebagai utang jangka pendek, kewajiban
kontinjensi, atau beban belanja lain-lain. Ketidakpastian jalur ini menghambat
pencari keadilan untuk menagih haknya, sekaligus memberi ruang bagi
pejabat untuk menunda pembayaran hingga menyentuh tenggat kedaluwarsa
Pasal 40 UU 1/2004.
33. Bahwa norma Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang pasif mengakibatkan sistem
perbendaharaan negara bersifat selektif dan diskriminatif. Perbendaharaan
negara dengan sigap menatausahakan utang kepada instansi keuangan atau
lembaga donor, namun sengaja membiarkan utang kepada warga sendiri
tanpa tata cara penatausahaan. Sikap diskriminatif dalam penatausahaan
utang ini melanggar asas kesamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum
yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
34. Bahwa ketiadaan kewajiban penatausahaan utang peradilan dalam Pasal 39
ayat (4) UU 1/2004 menyebabkan utang-utang eksekusi pemerintah daerah
menumpuk dari satu periode kepemimpinan kepala daerah ke periode
berikutnya tanpa ada penyelesaian. Kepala daerah yang baru menolak
melunasi utang eksekusi kepemimpinan sebelumnya dengan alibi utang
tersebut tidak tercatat dalam dokumen penatausahaan resmi. Hal ini merusak
kesinambungan tanggung jawab negara (state continuity) dan melanggar
prinsip Negara Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945.
35. Bahwa pemerintah yang cermat dan taat asas wajib menyediakan regulasi
teknis untuk melaksanakan kewajiban hukum yang timbul dari putusan
peradilan. Pembiaran Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 tanpa muatan
penatausahaan utang peradilan merupakan bentuk kelalaian birokrasi yang
melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam AUPB. Hal
ini secara langsung merugikan hak-hak konstitusional warga negara
sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
53
36. Bahwa kekosongan norma penatausahaan dalam Pasal 39 ayat (4) UU
1/2004 yang berujung pada ancaman kedaluwarsa Pasal 40 UU 1/2004
secara langsung melumpuhkan fungsi Advokat sebagai penegak hukum.
Advokat yang mewakili pencari keadilan tidak dapat menempuh prosedur
administrasi penataan utang yang baku karena tidak pernah disediakan oleh
pemerintah. Hambatan sistemik ini merugikan kepastian hukum adil (Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945) karena melumpuhkan sarana penegakan hukum
perdata/PHI di tingkat eksekusi.
37. Bahwa perbendaharaan negara yang sehat wajib mencatat seluruh perikatan
utang yang sah. Dengan tidak diaturnya tata cara penatausahaan utang
peradilan dalam Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004, terjadi disfungsi sistematis di
mana perbendaharaan negara menolak mengikatkan diri pada kewajiban
yang telah diputus secara sah oleh kekuasaan kehakiman. Disfungsi norma
ini melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena perbendaharaan negara
melepaskan diri dari kontrol hukum peradilan.
38. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945) menjadi tidak berdaya secara prosedural apabila amar putusannya
tidak memiliki wadah penatausahaan dalam sistem perbendaharaan publik.
Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 yang membiarkan ketiadaan prosedur
penatausahaan utang peradilan telah menghimpit dan mematikan daya
eksekutorial
peradilan
dari
jalur
administrasi
keuangan,
sehingga
bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan kepastian hukum yang adil
(Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
39. Bahwa untuk menutup celah kekosongan hukum dan mencegah
penyalahgunaan ketentuan kedaluwarsa pada Pasal 40 UU 1/2004, norma
Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 wajib dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally
unconstitutional).
Frasa
“Tata
cara
pelaksanaan
penatausahaan utang negara/daerah” harus dimaknai secara tegas:
“mencakup pula kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mengatur
tata cara penatausahaan, penganggaran, dan mekanisme pelunasan utang
yang timbul berdasarkan sebab lain yang sah berupa putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.” Pemaknaan bersyarat ini mutlak
diperlukan guna menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1))
54
dan menyelaraskan ekosistem eksekusi peradilan dengan prinsip Negara
Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945).
D. Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU 1/2004 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 Karena Ketentuan Kedaluwarsa 5
Tahun Disalahgunakan untuk Mengulur Waktu Pemutihan Utang dan
Mengabaikan Kesetaraan Derajat Utang Putusan Pengadilan
1. Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 yang menetapkan kedaluwarsa
hak tagih utang negara/daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
disalahgunakan oleh pejabat eksekutif sebagai strategi penguluran waktu
(stalling tactic). Pejabat secara sengaja menunda audiensi, memperlambat
proses verifikasi, dan mengosongkan pos penganggaran hingga batas waktu
5 tahun terlampaui. Eksploitasi waktu oleh birokrasi ini secara nyata
merugikan hak konstitusional pencari keadilan atas kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), sebab kedaluwarsa dijadikan
instrumen buatan untuk menghapuskan kewajiban hukum negara.
2. Bahwa hak atas pembayaran upah, pesangon, kompensasi, atau ganti rugi
yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
(inkracht) pada hakikatnya telah bertransformasi menjadi hak tagih dan hak
kebendaan privat (choses in action) milik warga negara. Pengguguran hak
tagih tersebut secara otomatis (ex lege) melalui tenggat kedaluwarsa 5 tahun
berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 padahal keterlambatan
pembayaran bersumber dari pembangkangan negara merupakan bentuk
perampasan hak milik pribadi secara sepihak yang bertentangan dengan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
3. Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 menciptakan insentif negatif
(unethical incentive) bagi Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Daerah untuk
tidak patuh pada hukum. Semakin lama pejabat menunda dan
membangkangi pelaksanaan eksekusi peradilan, semakin dekat negara pada
pemutihan utang secara gratis melalui mekanisme kedaluwarsa 5 tahun.
Keadaan yang menguntungkan pihak beritikad buruk (bad faith) ini
mencederai prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kepastian hukum
yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena hukum justru
melindungi pejabat yang lalai dan merugikan warga negara yang taat hukum.
55
4. Bahwa dalam hukum acara perdata (HIR/RBg), kedaluwarsa hak tagih gugur
atau terhenti (interrupted) secara hukum apabila kreditur/pemegang putusan
melakukan tindakan hukum penagihan, seperti mengajukan permohonan
eksekusi, aanmaning, atau penagihan administratif. Namun, dalam praktik
perbendaharaan, Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 dimaknai secara kaku sebagai
kedaluwarsa absolut yang terus berjalan tanpa memedulikan berbagai upaya
hukum eksekusi yang telah ditempuh warga negara. Penundukan hukum
eksekusi perdata di bawah norma perbendaharaan yang kaku ini melanggar
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa kedaluwarsa 5 tahun dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 memang
memberikan "kepastian" bagi pejabat perbendaharaan untuk menghapus
catatan utang dalam neraca daerah. Namun, kepastian tersebut adalah
kepastian hukum palsu yang mencederai keadilan (summum ius summa
iniuria).
Kepastian
formalistis
bagi
birokrasi
diraih
dengan
cara
menghancurkan kepastian hukum adil bagi rakyat pemegang putusan
inkracht. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang
mengamanatkan bahwa kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi wajib
berlandaskan pada keadilan.
6. Bahwa doktrin res judicata pro veritate habetur menentukan bahwa hak
kebendaan yang lahir dari putusan pengadilan yang inkracht berlaku
mengikat selamanya sampai kewajiban tersebut dipenuhi secara tuntas.
Diberlakukannya kedaluwarsa 5 tahun dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004
untuk memutihkan utang peradilan merupakan tindakan undang-undang
yang menganulir dan menundukkan daya mengikat putusan badan peradilan.
Keadaan ini melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, karena norma administratif perbendaharaan diletakkan lebih tinggi
daripada putusan lembaga peradilan.
7. Bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan birokrasi APBN/APBD yang
memakan waktu bertahun-tahun merupakan ranah tata kelola internal dan
inefisiensi pemerintah. Membebankan risiko tenggat waktu kedaluwarsa 5
tahun dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 kepada warga negara yang tidak
memiliki kontrol atas sistem fiskal negara merupakan ketidakadilan yang
nyata. Rakyat tidak boleh dikorbankan hak konstitusionalnya (Pasal 28D ayat
56
(1) UUD NRI 1945) akibat kelambatan dan ketidakmampuan eksekutif dalam
mengelola jadwal pencairan anggaran.
8. Bahwa khusus bagi Pemohon pekerja/buruh (seperti Pemohon I s.d. XVI),
hak tagih yang terancam kedaluwarsa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004 adalah hak atas upah tertunggak dan pesangon PHI. Menggugurkan
hak atas pesangon dan upah buruh melalui dalih kedaluwarsa 5 tahun
padahal buruh telah memenangkan perkara di Pengadilan Hubungan
Industrial merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional untuk
memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.
9. Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 memperlihatkan ketimpangan
kedudukan hukum yang mencolok (disproportionate power). Negara dapat
menagih pajak atau kerugian negara kepada warga negara dengan jangka
waktu dan sanksi yang sangat mengikat, namun ketika negara berutang
kepada warganya berdasarkan putusan peradilan, negara menyediakan
mekanisme kedaluwarsa 5 tahun untuk memutihkan utangnya sendiri.
Ketimpangan ini melanggar asas kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law) dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
10. Bahwa untuk mencegah berlanjutnya praktik pemutihan utang peradilan
secara sepihak, norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 wajib dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Ketentuan
kedaluwarsa hak tagih 5 (lima) tahun harus dimaknai secara tegas: "tidak
berlaku bagi tagihan utang negara/daerah yang timbul berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
selama kewajiban pembayaran tersebut belum dipenuhi secara penuh oleh
Negara/Pemerintah Daerah." Pemaknaan ini mutlak diperlukan guna
melindungi hak milik (Pasal 28H ayat (4)) dan jaminan kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
11. Bahwa dalam hukum nasional dan universal berlaku asas nemo auditur
propriam turpitudinem allegans (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh
ikhtiar atau kesalahannya sendiri). Berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004
secara kaku menyebabkan Negara/Pemda memetik keuntungan finansial
57
berupa pemutihan utang atas kelalaian atau kesengajaan birokrasi mereka
sendiri yang menunda penganggaran eksekusi. Tindakan memetik
keuntungan atas kesalahan sendiri ini bertentangan dengan prinsip Negara
Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan jaminan kepastian hukum yang adil
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
12. Bahwa ketentuan kedaluwarsa 5 (lima) tahun tanpa pengecualian bagi utang
peradilan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 membiasakan timbulnya praktik
maladministrasi berupa pembiaran dan penundaan pengurusan berkas
(undue delay). Pejabat perbendaharaan terdorong secara sistematis untuk
mendiamkan permohonan pelunasan eksekusi hingga melewati tenggat 5
tahun. Pelembagaan maladministrasi yang dilindungi undang-undang ini
mencederai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan umum dan
perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
13. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 menciptakan ketidakpastian hukum
prosedural mengenai apakah permohonan eksekusi, penerbitan penetapan
aanmaning, atau audiensi administratif dapat dihitung sebagai tindakan yang
menghentikan (interrupt) berjalannya tenggat kedaluwarsa 5 tahun. Birokrasi
Pemda mengklaim bahwa tindakan hukum peradilan tersebut tidak
berpengaruh pada kedaluwarsa perbendaharaan. Ketidakpastian tafsir yang
merugikan warga negara ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
karena norma undang-undang dibiarkan ambigu dan dijadikan alat penafsiran
sepihak oleh penguasa.
14. Bahwa sifat kedaluwarsa perbendaharaan yang berlaku demi hukum (ex
lege) dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 disalahgunakan untuk
menundukkan sifat ex lege dari putusan peradilan yang inkracht. Norma
perbendaharaan digunakan untuk menggugurkan kewajiban perikatan hukum
yang dibentuk oleh badan peradilan. Tindakan menganulir daya mengikat
peradilan melalui regulasi administrasi keuangan merupakan bentuk
pelanggaran atas prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian
hukum yang adil (Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
15. Bahwa penghapusan utang peradilan dari neraca daerah berdasarkan Pasal
40 ayat (1) UU 1/2004 setelah 5 tahun bukan bersumber dari realisasi
pelunasan nyata (real settlement), melainkan dari pemutihan paksa secara
58
administratif. Praktik akuntansi perbendaharaan yang demikian menyajikan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak mencerminkan
integritas, kejujuran, dan kebenaran materiil. Hal ini bertentangan dengan
prinsip transparansi negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) dan
merugikan kepastian hukum adil bagi publik (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945).
16. Bahwa ketika warga negara yang telah memenangkan perkara hukum di
pengadilan
justru
kehilangan
hak
kebendaannya
karena
negara
memberlakukan aturan kedaluwarsa atas utangnya sendiri, maka rasa
keadilan masyarakat disakiti secara dalam. Keadaan ini mengikis
kepercayaan publik (public trust) dan meruntuhkan wibawa Indonesia
sebagai negara hukum. Pengikisan marwah negara hukum ini secara
langsung bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
17. Bahwa bagi Pemohon XVII selaku Advokat, berlakunya kedaluwarsa 5 tahun
dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 secara langsung mematikan seluruh
kerja-kerja profesional penegakan hukum yang telah ditempuh bertahun-
tahun. Kemenangan hukum dan penetapan eksekusi yang diperjuangkan
Advokat menjadi tidak berguna (useless) saat Pemda menyatakan utang
tersebut kedaluwarsa ex lege. Keadaan ini merugikan hak konstitusional
Advokat atas jaminan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan
profesinya berdasarkan UU Advokat dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
18. Bahwa bagi Pemohon XVIII selaku Calon Hakim, norma Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004 menciptakan ancaman sistematis terhadap efektivitas kekuasaan
kehakiman di masa depan. Calon Hakim dididik untuk merumuskan putusan
yang memiliki kekuatan eksekutorial yang mutlak. Namun berlakunya pasal a
quo memastikan bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan Hakim kelak dapat
dimentahkan hanya dengan taktik mengulur waktu 5 tahun oleh eksekutif. Hal
ini mereduksi independensi kehakiman (Pasal 24 ayat (1)) dan mencederai
kepastian hukum adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
19. Bahwa doktrin perlindungan keuangan publik (public finance protection) yang
melandasi Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 diterapkan secara disproporsional
dan
berlebihan.
Menyelamatkan
keuangan
daerah
dengan
cara
59
mengorbankan hak pesangon dan upah buruh yang telah diputus pengadilan
adalah bentuk ketidakadilan yang ekstrem. Konstitusi melalui Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menuntut adanya keseimbangan
yang adil (fair balance) antara kepentingan umum dan hak asasi individu,
bukan pengorbanan mutlak hak individu demi kepraktisan birokrasi.
20. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, tidak ada pilihan
lain bagi Mahkamah Konstitusi selain menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “ketentuan
kedaluwarsa hak tagih 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi tagihan utang
negara/daerah yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selama kewajiban
pembayaran tersebut belum dipenuhi secara penuh oleh Negara/Pemerintah
Daerah.”
21. Bahwa norma Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 memberikan perlakuan khusus
(privileged treatment) dengan mengecualikan kedaluwarsa hanya untuk
pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah. Di sisi
lain, utang negara/daerah yang lahir dari putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dimasukkan dalam pengecualian
tersebut. Diskriminasi hierarki utang ini melanggar prinsip kesamaan di
hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945), karena negara menempatkan utang perikatan finansial
perbankan/kreditur pada derajat yang lebih tinggi daripada kewajiban hukum
kepada warganya sendiri yang ditetapkan oleh lembaga peradilan.
22. Bahwa Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 memperlihatkan keberpihakan yang tidak
seimbang (unbalanced protection). Negara memberikan jaminan kepastian
pelunasan tanpa batas waktu (bebas kedaluwarsa) kepada investor, lembaga
keuangan, atau kreditur komersial pemegang surat utang/pinjaman negara.
Namun, bagi warga negara, buruh, atau korban kebijakan penguasa yang
memegang putusan inkracht, negara tidak memberikan jaminan kesetaraan
derajat utang yang sama. Keadaan ini melanggar Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 karena hak kebendaan warga negara
dirugikan secara diskriminatif.
60
23. Bahwa utang negara/daerah yang lahir dari putusan pengadilan yang inkracht
memiliki derajat kekuatan hukum (legal force) yang sama, bahkan lebih tinggi,
daripada utang yang lahir dari perikatan pinjaman sukarela (contractual debt).
Utang peradilan lahir demi hukum (ex lege) berdasarkan kewenangan
konstitusional kekuasaan kehakiman. Membatasi frasa Pasal 40 ayat (3) UU
1/2004 hanya pada "bunga dan pokok pinjaman" merupakan bentuk
pengingkaran terhadap sifat ex lege utang peradilan, yang secara nyata
mencederai prinsip Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945.
24. Bahwa dalam praktik perbendaharaan, status utang yang masuk dalam
kualifikasi Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 secara otomatis memperoleh prioritas
alokasi anggaran (mandatory priority) dalam APBN/APBD setiap tahunnya.
Dengan tidak dimasukannya utang peradilan ke dalam frasa pasal a quo,
pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewajiban untuk memprioritaskan
alokasi pembayaran eksekusi peradilan. Hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 karena warga negara kehilangan jaminan kepastian alokasi
anggaran atas hak tagih yang telah disahkan oleh hakim.
25. Bahwa dalam doktrin hukum keuangan publik dan kepailitan/keperdataan,
seluruh tagihan yang telah sah dan jatuh tempo (matured debt) memiliki
kedudukan hukum yang setara untuk dipenuhi oleh debitur. Norma Pasal 40
ayat (3) UU 1/2004 merusak doktrin kesetaraan tagihan ini dengan
menciptakan kualifikasi utang "kelas satu" (pinjaman negara) dan utang
"kelas dua" (putusan pengadilan). Pengkategorian yang hirarkis dan unfair ini
melanggar jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
26. Bahwa hak tagih warga negara atas pesangon, upah, atau ganti rugi yang
diputus pengadilan adalah hak milik pribadi yang dilindungi oleh Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI 1945. Ketika negara menjamin bahwa utang pokok
pinjaman investor tidak pernah hapus oleh waktu, namun membiarkan hak
tagih warga negara terancam hapus atau diabaikan karena tidak masuk
dalam cakupan Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004, negara telah melakukan
perlakuan diskriminatif yang merampas kemanfaatan hak milik pribadi warga
negaranya sendiri.
61
27. Bahwa akibat rumusan Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 yang sempit, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu mendahulukan pembayaran
bunga dan pokok pinjaman daerah kepada bank/lembaga keuangan, sembari
mengesampingkan penetapan eksekusi pengadilan dengan alasan "bukan
utang pinjaman resmi". Distorsi prioritas eksekutif ini mencederai prinsip
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), sebab
kewajiban hukum hasil peradilan dikesampingkan di bawah kewajiban
komersial birokrasi.
28. Bahwa membiarkan frasa Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 hanya menaungi
utang pinjaman secara eksplisit memposisikan transaksi keuangan komersial
lebih berwibawa daripada putusan lembaga peradilan. Putusan hakim
berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
dikalahkan kepastian hukumnya oleh surat perjanjian utang-piutang biasa.
Penundukan marwah peradilan di bawah transaksi komersial ini melanggar
prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan independensi kekuasaan
kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).
29. Bahwa bagi Pemohon I s.d. XVI (bekas pekerja PDAM Kepahiang), ketiadaan
pengakuan utang peradilan dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 menyebabkan
hak atas upah dan pesangon mereka yang telah diputus inkracht tidak pernah
dianggap sebagai utang prioritas oleh Pemda. Pemda lebih memilih
membayar cicilan pinjaman daerah daripada melunasi pesangon buruh.
Keadaan ini melanggar hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dalam
hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)) serta jaminan kepastian hukum yang adil
(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
30. Bahwa dengan menyelaraskan utang peradilan ke dalam frasa Pasal 40 ayat
(3) UU 1/2004, alibi birokrasi yang menyatakan "tidak ada pos belanja khusus
untuk utang peradilan" dapat ditumpas secara hukum. Utang peradilan
secara otomatis masuk dalam mata anggaran pembayaran kewajiban utang
negara/daerah. Ketiadaan penyesuaian norma ini selama ini melanggar
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena membiarkan kekosongan pos
anggaran dijadikan alasan pembenar untuk tidak membayar kewajiban
hukum.
62
31. Bahwa hukum fiskal perbendaharaan tidak boleh berjalan secara terisolasi
dari hukum peradilan. Mengakui kewajiban utang peradilan dalam frasa Pasal
40 ayat (3) UU 1/2004 merupakan bentuk harmonisasi sistemik agar
pengelolaan fiskal taat dan tunduk pada putusan kekuasaan kehakiman.
Pembiaran ketidaksinambungan antara hukum fiskal dan peradilan
melanggar prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI 1945.
32. Bahwa pemerintah yang mengelola keuangan secara cermat dan adil
berdasarkan AUPB wajib memberikan tingkat kepastian pelunasan yang
sama antara utang pinjaman perbankan dan utang hasil vonis peradilan.
Menganakemaskan utang pinjaman dan menganaktirikan utang peradilan
merupakan tindakan yang melanggar Asas Keadilan dan Asas Kecermatan,
sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
33. Bahwa kebijakan fiskal yang hanya menjamin pelunasan utang pinjaman luar
negeri/perbankan tetapi mengabaikan utang kepada warga negara sendiri
merupakan bentuk unfaimess dalam bernegara. Konstitusi diwujudkan untuk
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945) dan
menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), bukan untuk
memberikan keistimewaan fiskal sepihak kepada pemilik modal.
34. Bahwa bagi Pemohon XVII selaku Advokat, tidak masuknya utang peradilan
dalam cakupan Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 menutup kepastian jalur
penagihan eksekusi. Advokat tidak dapat mendesak TAPD untuk
memasukkan kewajiban pembayaran dalam pos kewajiban utang daerah
karena terkunci oleh frasa "bunga dan pokok pinjaman". Hal ini merugikan
hak Advokat untuk menjalankan profesi penegakan hukum yang efektif (Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945).
35. Bahwa bagi Pemohon XVIII selaku Calon Hakim, penyetaraan derajat utang
peradilan dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 memberikan jaminan bahwa
putusan yang dijatuhkannya kelak memiliki kepastian alokasi pelunasan dari
negara. Tanpa penyetaraan norma ini, putusan Hakim akan terus dikalahkan
oleh alokasi pembayaran utang pinjaman komersial eksekutif, yang
mereduksi marwah kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).
63
36. Bahwa penyetaraan utang peradilan dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004
bekerja secara sinergis dengan pemaknaan bersyarat Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004. Kombinasi kedua norma bersyarat ini memutus rantai imunitas pasif
eksekutif dari dua sisi: mematikan dalih kedaluwarsa 5 tahun sekaligus
mengunci kewajiban alokasi pelunasan utang peradilan setara dengan utang
pokok pinjaman resmi negara.
37. Bahwa dengan dimasukkannya utang peradilan ke dalam frasa Pasal 40 ayat
(3) UU 1/2004, pemerintah daerah diwajibkan mencatat utang peradilan
sebagai kewajiban pembayaran utang resmi dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menyajikan transparansi dan
akuntabilitas keuangan publik yang sesuai dengan prinsip Negara Hukum
(Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945).
38. Bahwa penyetaraan ini memberikan kepastian hukum prosedural (procedural
legal certainty) bagi pengelola keuangan di daerah untuk memasukkan
belanja eksekusi ke dalam APBD tanpa takut disalahkan oleh auditor. Hal ini
memenuhi jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
39. Bahwa putusan pengadilan berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa" membawa konsekuensi logis bahwa utang yang
dilahirkannya memiliki derajat konstitusional yang mutlak. Penyetaraan ini
mengukuhkan bahwa hak tagih peradilan sama derajatnya dengan utang
pokok pinjaman resmi negara yang wajib dipenuhi tanpa syarat.
40. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, frasa “pembayaran
kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah” dalam Pasal 40 ayat
(3) UU 1/2004 wajib dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai: “mencakup pula kewajiban pembayaran utang negara/daerah
yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.”
E. Pasal 50 UU 1/2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Karena Memberikan Kekebalan
Penyitaan Absolut Tanpa Memisahkan Aset Pelayanan Publik (Jure Imperii)
64
dan Aset Komersial (Jure Gestionis), Sehingga Mereduksi Daya Eksekusial
Peradilan
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan Indonesia sebagai
Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menghendaki supremasi hukum
(supremacy of law) dan penundukan diri negara pada hukum (Selbstbindung
/ Selbstverpflichtung sebagaimana dirumuskan Georg Jellinek dan Paul
Scholten). Berlakunya imunitas absolut dalam Pasal 50 UU 1/2004
menciptakan "tameng proteksi sepihak" di mana negara membuat aturan
hukum acara peradilan namun membebaskan entitasnya (termasuk
BUMN/BUMD) dari penegakan hukum tersebut. Mengutip doktrin Patere
legem quam ipse fecisti ("Rasakanlah hukum yang kamu buat sendiri"),
negara tidak boleh memposisikan dirinya di atas hukum demi meloloskan
BUMN/BUMD dari sita eksekusi.
2. Bahwa keberadaan imunitas absolut Pasal 50 UU 1/2004 merenggut daya
paksa (vis coactiva / coercive power) dari lembaga peradilan. Berdasarkan
maksim hukum klasik Sir Edward Coke: "Executio est finis et fructus legis"
(Eksekusi adalah akhir, tujuan, dan buah dari hukum) serta "Juris effectus in
executione consistit" (Efektivitas hukum terletak pada eksekusi). Ketika Pasal
50 UU 1/2004 melarang penyitaan atas aset BUMN/BUMD, putusan "Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" didegradasi menjadi
sekadar paper remedies atau judicium non debet esse illusorium (putusan
ilusi yang sia-sia di atas kertas) yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
24 ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Bahwa berdasar Pasal 1 angka 1 UU 19/2003, BUMN/BUMD adalah badan
hukum mandiri yang beroperasi mencari keuntungan di ranah komersial (acta
jure gestionis). Berdasarkan doktrin Paul Craig dan Wolfgang Friedmann
(The State and the Rule of Law in a Mixed Economy), ketika negara atau
BUMN masuk ke pasar komersial, entitas tersebut secara otomatis
menanggalkan jubah kedaulatan publiknya (strips itself of its sovereign
character) dan wajib tunduk pada risiko hukum privat, termasuk sita eksekusi.
Menggunakan dalih "keuangan negara" dalam Pasal 50 UU 1/2004 untuk
membentengi kekayaan komersial BUMN/BUMD (jure gestionis) adalah
distorsi hukum publik (jure imperii) yang mencederai Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI 1945.
65
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin persamaan di hadapan
hukum bagi setiap subjek hukum. Mengutip Albert Venn Dicey (Introduction
to the Study of the Law of the Constitution) dan Hans Kelsen (General Theory
of Law and State), kesetaraan hukum wajib mencakup tahap pelaksanaan
sanksi/eksekusi (enforcement phase). Pasal 50 UU 1/2004 menciptakan
diskriminasi struktural: jika warga negara/swasta wanprestasi, seluruh
hartanya disita berdasar Pasal 1131 KUHPerdata; namun jika BUMN/BUMD
yang melakukan perbuatan melawan hukum, mereka diberi kasta istimewa
yang kebal dari penyitaan.
5. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka. Kemerdekaan peradilan merupakan satu
kesatuan koin yang tidak boleh dipisahkan antara fungsi mengadili
(adjudication) dan fungsi memaksa pelaksanaan putusan (execution). Pasal
50 UU 1/2004 mengamputasi fungsi eksekusi peradilan secara paksa dan
menyerahkannya ke tangan birokrasi eksekutif. Hal ini menciptakan executive
veto terselubung yang melumpuhkan independensi institusional peradilan
(institutional independence of the judiciary).
6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
perkara monumental Hornsby v. Greece (1997) dan Burdov v. Russia (2002)
menegaskan bahwa hak atas peradilan (right to court) akan menjadi ilusi
belaka jika sistem hukum domestik membiarkan putusan inkracht tidak dapat
dieksekusi. Larangan sita absolut Pasal 50 UU 1/2004 telah melembagakan
structural denial of justice (penolakan keadilan secara terstruktur oleh negara)
yang merenggut hak warga negara atas pemulihan yang nyata (effective
judicial remedy) di bawah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa nominal upah, pesangon, dan kompensasi kerja yang telah diputus
inkracht oleh PHI secara hukum bertransformasi menjadi Hak Milik Pribadi
(Private Property Rights / Choses in Action) milik buruh (Pemohon I s.d. XVI).
Pemasangan barikade Pasal 50 UU 1/2004 yang menyebabkan uang
pesangon tersebut tidak dapat dicairkan merupakan bentuk pengambilalihan
hak milik secara tidak langsung (Constructive Taking / Regulatory Deprivation
/ De Facto Expropriation) secara sewenang-wenang yang dilarang tegas oleh
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
66
8. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak pekerja atas imbalan
serta perlakuan yang adil dan layak. Pesangon dan upah tertunggak
merupakan existential property / right to livelihood untuk menyambung hidup
keluarga buruh. Mensterilkan aset BUMD/BUMN dari sita eksekusi dengan
alasan "menyelamatkan aset daerah" adalah tindakan eksploitatif yang
mengorbankan kelangsungan hidup buruh demi menutupi salah kelola
korporasi, yang merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 28D ayat (2)
UUD NRI 1945.
9. Bahwa dalam koridor hukum yang adil, risiko kerugian finansial atau korupsi
internal BUMD wajib ditanggung oleh manajemen/pemegang saham, bukan
dialihkan kepada pekerja. Menolak menyita aset komersial BUMD (PDAM
Kepahiang) untuk melunasi pesangon buruh yang sah sementara oknum
pengelola yang menyebabkan kerugian BUMD tidak ditindak tuntas
merupakan pembebanan risiko yang asimetris (grossly asymmetric risk
allocation) dan bentuk "penghukuman bagi pihak yang tidak bersalah"
(punishing the innocent) yang melanggar Pasal 28D ayat (1) & (2) UUD NRI
1945.
10. Bahwa tata pergaulan hukum internasional modern telah meninggalkan
imunitas absolut dan mengadopsi imunitas terbatas (restrictive sovereign
immunity). Berdasarkan Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) 1976 AS (§
1605(a)(2)),
State
Immunity
Act
1978
Inggris
(Pasal
13(4)),
Zivilprozessordnung (ZPO) Jerman (§ 882a), Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) Belanda (Art. 436), serta UN Convention on
Jurisdictional Immunities of States (2004) Pasal 19, seluruh aset komersial
milik negara/BUMN dapat disita secara sah untuk memenuhi putusan
peradilan. Mempertahankan imunitas absolut dalam Pasal 50 UU 1/2004
adalah anomali regresif yang menabrak Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
11. Bahwa sebagaimana dirumuskan filsuf hukum Jerman Rudolf von Jhering
dalam Der Kampf ums Recht (1872): "Recht ohne Macht ist ein hohler
Name..." (Hukum tanpa daya paksa adalah nama yang kosong dan mandul).
Jhering menganalogikan hukum memegang timbangan keadilan di satu
tangan dan pedang eksekusi di tangan lainnya. Ketika Pasal 50 UU 1/2004
memangkas "pedang yudisial" tersebut, hukum kehilangan daya paksanya
67
dan pengadilan diturunkan kasta fungsionalnya menjadi sekadar forum
diskusi akademis tanpa penundukan.
12. Bahwa berdasarkan maksim hukum kuno Ubi jus ibi remedium (di mana ada
hak, di situ harus tersedia pemulihan hukum yang efektif) dan doktrin Mauro
Cappelletti (Effective Judicial Protection), perlindungan hukum sejati wajib
bermuara pada penguasaan fisik atas hak yang dipulihkan (practical remedy).
Larangan sita absolut Pasal 50 UU 1/2004 memotong fungsi remedial
peradilan di hulu eksekusi, mereduksi perlindungan konstitusional Pasal 28D
ayat (1) menjadi sekadar ilusi hukum.
13. Bahwa doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) Montesquieu
dan Karl Loewenstein (Constitutional Government and Democracy)
menempatkan yudikatif sebagai pemegang fungsi kontrol pengimbang
(checks and balances) terhadap eksekutif. Ketika Pasal 50 UU 1/2004
memberikan kekuasaan veto finansial kepada eksekutif/BUMN untuk
menolak penyitaan aset, fungsi kontrol yudisial dilumpuhkan dan memberi
jalan bagi kembalinya absolutisme gaya baru (imperium in imperio).
14. Bahwa mengutip Louis Henkin (Elements of Constitutionalism) dan Peter H.
Schuck (Suing Government), imunitas yang diciptakan negara untuk
mengamankan finansial korporasinya adalah penyimpangan konstitusional
(constitutional distortion). Pasal 50 UU 1/2004 menciptakan "lubang hitam
hukum" (legal black hole) di mana BUMN/BUMD dapat berbisnis mencari
keuntungan tetapi kebal dari sanksi eksekusi perdata, yang bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
15. Bahwa mengutip Joseph Raz (The Authority of Law) dan Tom R. Tyler (Why
People Obey the Law), kepatuhan masyarakat pada hukum sangat
bergantung pada kepercayaan publik (public trust) atas kemampuan
pengadilan mengeksekusi keadilan secara tanpa tebang pilih. Ketika publik
menyaksikan putusan inkracht tumpul di hadapan BUMN/Pemda akibat Pasal
50 UU 1/2004, marwah peradilan runtuh dan memicu sinisme massal serta
ancaman eigenrichting (main hakim sendiri).
16. Bahwa menurut Gustav Radbruch (Rechtsphilosophie), nilai kepastian hukum
(Rechtssicherheit) wajib diwujudkan untuk melindungi masyarakat dari
kesewenang-wenangan subjek hukum lain. Jika BUMN/BUMD dibiarkan
68
menjadi debitur kebal hukum yang tidak dapat dipaksa menyetor
kewajibannya, maka runtuhlah kepastian berkontrak dan perlindungan
investasi nasional, yang mencederai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
17. Bahwa mengutip Mauro Cappelletti & Bryant Garth (Access to Justice),
proses peradilan terdiri dari tiga tahapan: access, adjudication, dan
enforcement di mana enforcement (eksekusi) adalah tahap paling
menentukan (the decisive stage). Pasal 50 UU 1/2004 menyumbat tahap
penentu ini, sehingga membuang seluruh energi, biaya, dan waktu yang telah
dikeluarkan buruh selama bertahun-tahun di forum PHI secara sia-sia.
18. Bahwa berdasarkan preseden ECtHR dalam perkara Sokur v. Ukraine
(2005), ketidakmampuan kronis negara untuk mengeksekusi putusan
peradilan melawan korporasi negara akibat larangan sita diklasifikasikan
sebagai kegagalan sistemik negara (systemic failure of law enforcement).
Pasal 50 UU 1/2004 menjadikan negara Indonesia sebagai instrumen
pencipta kemacetan eksekusi massal yang melanggar hak asasi warga
negaranya.
19. Bahwa penetapan eksekusi pengadilan seharusnya bersifat self-executing
berdasarkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa". Berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 mengubah putusan menjadi non-self-
executing, karena eksekusi finansial disandera dan dialihkan mekanismenya
pada "keikhlasan" atau diskresi penganggaran sepihak dari manajemen
BUMN/Pemda yang kalah.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian filosofis, komparatif, dan sosiologis di
atas, Pasal 50 UU 1/2004 wajib declared bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally
unconstitutional)
sepanjang
tidak
dimaknai:
“larangan
penyitaan terhadap uang, surat berharga, barang bergerak, barang tidak
bergerak, dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah yang tidak
dipergunakan untuk pelayanan umum, dikecualikan terhadap pelaksanaan
sita eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap melalui lembaga lelang resmi negara.”
21. Bahwa argumen klasik birokrasi yang selalu mendalilkan salus populi
suprema lex est (kepentingan umum/negara adalah hukum tertinggi) untuk
69
membentengi aset BUMN/BUMD dari sita eksekusi merupakan miskonsepsi
hukum yang fatal. Dalam konstitusionalisme modern, "kepentingan umum"
tidak boleh ditafsirkan sebagai pengorbanan absolut atas hak-hak dasar
warga negara. Mengutip Ronald Dworkin (Taking Rights Seriously), hak
konstitusional warga negara (rights as trumps) bertindak sebagai kartu truf
yang mengalahkan alasan kepraktisan politik atau efisiensi anggaran
eksekutif. Menganaktirikan hak buruh atas pesangon yang telah inkracht
demi melindungi neraca BUMN/BUMD adalah bentuk perversitas doktrin
public interest.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan peradilan konstitusi modern (seperti
European Court of Human Rights) menggunakan Proportionality Test untuk
menilai benturan antara kepentingan publik dan hak individu. Uji
proporsionalitas mensyaratkan tiga elemen: suitability (kesesuaian),
necessity (keharusan), dan proportionality in the narrow sense (fair balance).
Pembatasan eksekusi yang diatur dalam norma-norma a quo terbukti gagal
dalam proportionality test, karena membebankan seluruh penderitaan dan
beban ekonomi secara ekstrem (excessive individual burden) kepada
buruh/warga negara demi memberikan kenyamanan fiskal sepihak bagi
BUMN/BUMD.
23. Bahwa permohonan a quo sama sekali tidak bermaksud melumpuhkan
kedaulatan negara atau merusak penyelenggaraan pelayanan publik (public
utilities). Pemaknaan konstitusional yang dimohonkan PARA PEMOHON
secara tegas memisahkan antara aset kedaulatan/pelayanan publik (acta jure
imperii seperti sekolah, rumah sakit umum, kendaraan pemadam kebakaran,
dan kas operasional dasar) yang tetap wajib dilindungi dan imun dari
penyitaan, dengan aset bisnis/komersial/idle (acta jure gestionis seperti
rekening bank operasional BUMD, tanah komersial, dan deviden BUMN)
yang dapat disita. Pemisahan ini menjamin kepentingan publik tetap berjalan
tanpa mengorbankan hak keperdataan warga negara.
24. Bahwa dalih "menyelamatkan keuangan negara/daerah" yang kerap
digunakan Pemda/BUMD untuk menolak eksekusi peradilan adalah tindakan
menyembunyikan mismanagement dan tindak pidana korupsi di balik nama
agung "Negara". Kehancuran finansial BUMD (seperti PDAM Tirta Alami)
tidak disebabkan oleh pembayaran pesangon buruh, melainkan oleh
70
kejahatan struktural dan salah kelola oknum manajemen internal.
Menggunakan
undang-undang
perbendaharaan
untuk
membekukan
eksekusi hak buruh dengan dalih "menjaga aset daerah" sama saja dengan
memaksa buruh korban PHK menanggung dosa finansial para pelaku korupsi
dan pengelola BUMD yang tidak amanah.
25. Bahwa skema pemaknaan bersyarat yang ditawarkan PARA PEMOHON
menempatkan pengalokasian anggaran wajib (mandatory budgeting) pada
APBN/APBD berjalan atau tahun berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun
anggaran sebagai primum remedium (upaya utama). Skema ini memberikan
penghormatan penuh (due deference) kepada fleksibilitas perencanaan fiskal
pemerintah. Negara diberikan tenggat waktu yang sangat memadai (1 tahun
anggaran) untuk menyusun alokasi pelunasan utang peradilan secara tertib
tanpa menggoyahkan stabilitas APBN/APBD maupun mengganggu pos
pelayanan umum lainnya.
26. Bahwa instrumen sita eksekusi dan pelelangan resmi atas aset komersial
BUMN/BUMD melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL/DJKN) hanya bertindak sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).
Pintu sita lelang ini baru terbuka dan beroperasi secara sah apabila dalam
jangka
waktu
1
(satu)
tahun
anggaran
a
quo,
Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD
terbukti
membangkang
(executive
disobedience) dan secara sengaja tidak memasukkan alokasi pembayaran
eksekusi ke dalam APBN/APBD atau anggaran perusahaan. Dengan
demikian, ancaman sita lelang berfungsi sebagai instrumen pendorong
kepatuhan (enforcement driver), bukan tindakan ugal-ugalan.
27. Bahwa pemaknaan bersyarat dalam Petitum PARA PEMOHON secara
eksplisit mengunci bahwa aset-aset yang dipergunakan secara langsung
untuk fungsi pelayanan publik (public service obligation) tetap kebal dari
penyitaan. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa eksekusi peradilan akan
menyandera pelayanan air bersih masyarakat, menghentikan transportasi
umum, atau menutup fasilitas kesehatan adalah ketakutan yang tidak
beralasan (unfounded paranoia). Sita eksekusi dibatasi secara rigid hanya
pada portal keuangan komersial, aset idle, atau penyertaan modal yang tidak
berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat.
71
28. Bahwa ketika negara mendirikan BUMN/BUMD dan mengisinya dengan
kekayaan negara yang dipisahkan, negara secara sadar menerjunkan entitas
tersebut ke dalam mekanisme pasar bebas (market mechanism).
Berdasarkan doktrin commercial activity exception yang berlaku di seluruh
dunia, status kekayaan yang dipisahkan wajib menanggalkan hak istimewa
imunitas kedaulatan. Menganugerahkan imunitas perbendaharaan kepada
BUMN/BUMD yang bertindak sebagai entitas komersial adalah tindakan
monopoli perlindungan yang merusak ekosistem persaingan usaha adil dan
melanggar equality before the law (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
29. Bahwa "Kepentingan Publik" tidak boleh dikonstruksikan secara opresif
sebagai entitas gaib yang terpisah dan berlawanan dengan kesejahteraan
warga negaranya sendiri. Kesejahteraan para pekerja/buruh, kepastian
hukum bagi investor/mitra bisnis, dan kewibawaan putusan badan peradilan
adalah bagian inti dari komponen Kepentingan Publik (core element of public
interest). Negara yang membiarkan buruh kelaparan dan hak tagih rakyatnya
dimatikan demi menyelamatkan neraca BUMD adalah negara yang sedang
menggerogoti esensi dari kepentingan publik itu sendiri.
30. Bahwa prinsip Sozialer Rechtsstaat (Negara Hukum Kesejahteraan) yang
diamanatkan UUD NRI 1945 melarang negara bertindak sebagai "predator
ekonomi" bagi rakyatnya. Ketika negara memberikan perlindungan mutlak
atas modal komersial BUMN/BUMD namun membiarkan buruh yang di-PHK
kehilangan
pesangon
bertahun-tahun,
negara
sedang
mengalami
kebangkrutan moral (moral bankruptcy). Pemaknaan bersyarat yang
dimohonkan PARA PEMOHON hadir untuk memulihkan kompas moral
negara hukum agar kembali melindungi pihak yang lemah (protection of the
vulnerable).
31. Bahwa dari sudut pandang manajemen keuangan publik modern,
membiarkan utang eksekusi peradilan mengambang tanpa alokasi anggaran
dan tanpa ancaman penyitaan justru merusak peringkat kredibilitas fiskal
negara (sovereign credit rating). Utang peradilan yang inkracht menumpuk
sebagai kewajiban kontinjensi tak tercatat (unrecorded contingent liabilities)
yang menimbulkan ketidakpastian investasi. Skema mandatory budgeting 1
tahun justru memberikan kepastian akuntansi fiskal dan meningkatkan
kepercayaan investor terhadap transparansi tata kelola keuangan Indonesia.
72
32. Bahwa Petitum PARA PEMOHON tidak meruntuhkan imunitas kedaulatan
negara (sovereign immunity), melainkan melakukan redefinisi yang
proporsional. Imunitas negara tetap berdiri kokoh untuk melindungi fungsi
kedaulatan, pertahanan, diplomatik, dan pelayanan dasar (jure imperii).
Namun, imunitas pasif yang selama ini dijadikan alasan oleh pejabat
perbendaharaan untuk membangkangi penetapan eksekusi pengadilan
dalam perkara komersial/PHI (jure gestionis) diruntuhkan secara terbatas
demi menjamin efektivitas kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945).
33. Bahwa berdasarkan prinsip State Responsibility (Tanggung Jawab Negara),
setiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) atau cidera
janji yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau BUMN/BUMD melahirkan
kewajiban pemulihan ganti rugi yang mutlak (absolute obligation to make
reparation).
Menghalangi
penyitaan
aset
komersial
atau
menolak
mengalokasikan
anggaran
pelunasan
berarti
melanggar
doktrin
pertanggungjawaban negara dan melegalkan tindakan pelanggaran hak
asasi tanpa pemulihan (violation without remedy).
34. Bahwa penyelarasannya dengan Pasal 3 ayat (1) & (2) UU 40/2007 mengunci
tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas
BUMD. Jika BUMD tidak memiliki kas untuk membayar pesangon pekerja,
Pemda selaku pemilik wajib melakukan penyertaan modal khusus
(mandatory capital injection) melalui alokasi APBD berjalan atau berikutnya.
Mekanisme ini memastikan bahwa hak buruh dipenuhi dari saluran anggaran
pengendali tanpa perlu menggangu kas operasional pelayanan publik BUMD
yang bersangkutan.
35. Bahwa manajemen perbendaharaan negara adalah instrumen administrasi,
sedangkan putusan pengadilan yang inkracht adalah manifestasi kedaulatan
hukum. Tata kelola perbendaharaan eksekutif wajib menyesuaikan (adapt)
dan tunduk pada perintah peradilan, bukan sebaliknya. Mengabaikan
eksekusi peradilan dengan alasan "sistem akuntansi daerah (SIPD) belum
menyediakan kode belanja eksekusi" adalah bentuk pelecehan administrasi
terhadap doktrin res judicata pro veritate habetur yang wajib diakhiri melalui
amar pemaknaan bersyarat MK.
73
36. Bahwa dengan berlakunya skema Primum Remedium (1 tahun anggaran
wajib) dan Ultimum Remedium (sita lelang aset komersial), celah executive
disobedience dan moral hazard pejabat publik terkunci total. Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah tidak dapat lagi bermain-main dengan mengulur
waktu hingga 5 tahun demi memutihkan utang eksekusi (Pasal 40 UU
1/2004), karena mereka dihadapkan pada kepastian ancaman penyitaan aset
komersial BUMN/BUMD oleh KPKNL apabila lalai mengalokasikan
pembayaran dalam batas waktu 1 tahun.
37. Bahwa skema yang ditawarkan PARA PEMOHON menciptakan ekosistem
hukum yang harmonis dan terintegrasi secara sempurna:
1) Utang peradilan diakui sebagai Tagihan Pihak Ketiga (Pasal 2(b) UU
17/2003) dan kebal kedaluwarsa 5 tahun (Pasal 40(1)&(3) UU 1/2004).
2) Diwajibkan alokasi anggaran wajib dan pencairan kas SP2D dalam 1
tahun anggaran (Pasal 3(3), 8(5), 39(4) UU 1/2004).
3) Pemda/Pemerintah wajib menyuntikkan anggaran eksekusi BUMN/BUMD
(Pasal 2(g,h) UU 17/2003 & Pasal 3(1,2) UU 40/2007).
4) Sita lelang aset komersial via KPKNL jika membangkang (Pasal 50 UU
1/2004).
38. Bahwa dari sudut pandang Pemohon XVIII (Calon Hakim), penyelarasan ini
memberikan jaminan kepastian hukum dan menjaga wibawa peradilan di
masa depan. Hakim tidak lagi ditempatkan dalam posisi dilematis yang
menghimpit, di mana "tangannya terikat" dan terpaksa mengeluarkan
Penetapan Non-Executable akibat terkunci oleh Pasal 50 UU 1/2004. Amar
putusan hakim kelak memiliki taji eksekutorial yang jelas, terukur, dan
dihormati oleh seluruh instansi negara.
39. Bahwa pemaknaan bersyarat ini adalah solusi paling elegan, pragmatis, dan
berwawasan konstitusional (constitutionally sound and balanced solution). Di
satu sisi, marwah peradilan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa" dipulihkan daya paksanya; hak milik dan hak atas imbalan kerja
buruh dipulihkan secara riil. Di sisi lain, ketertiban perencanaan fiskal dan
pelayanan publik dasar milik negara/daerah tetap terlindungi secara mutlak
melalui jeda waktu 1 tahun anggaran dan pengecualian sita atas aset jure
imperii.
74
40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemaknaan bersyarat
(conditionally unconstitutional) secara kumulatif sebagaimana dirumuskan
dalam Petitum Permohonan a quo merupakan satu-satunya constitutional
bridge yang berhasil mempertemukan kepentingan perlindungan hak asasi
individu (Pasal 28D ayat (1), (2), & Pasal 28H ayat (4)) dengan kepentingan
pengelolaan keuangan negara yang tertib (Pasal 1 ayat (3) & Pasal 24 ayat
(1) UUD NRI 1945). Oleh karenanya, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa seluruh dalil Permohonan PARA PEMOHON beralasan
menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.
F. Pasal 2 huruf b UU 17/2003 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 Karena Membatasi Pengertian "Tagihan
Pihak Ketiga" dan Mengabaikan Hak Tagih Warga Negara yang Lahir dari
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
1. Bahwa Pasal 2 huruf b UU 17/2003 menetapkan pengeluaran negara/daerah
mencakup "pengeluaran untuk membayar tagihan pihak ketiga". Namun
dalam praktiknya, pejabat pengelola keuangan negara/daerah menafsirkan
frasa ini secara sangat sempit (reductionist interpretation) dan konvensional,
yaitu hanya terbatas pada tagihan yang lahir dari hubungan keperdataan
murni (ex-contractu) seperti pengadaan barang/jasa (vendor) atau perikatan
bisnis. Penafsiran reduktif yang positivistik ini secara sepihak mengecualikan
utang negara/daerah yang lahir dari putusan peradilan yang berkekuatan
hukum tetap (ex-delicto atau ex-lege), sehingga melanggar prinsip keadilan
distributif yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah memberikan garis tegas
dalam Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, yang secara eksplisit mempertimbangkan bahwa kewajiban
pembayaran ganti rugi atau hak tagih warga negara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah
terklasifikasi secara sah sebagai "tagihan pihak ketiga" menurut Pasal 2 huruf
b UU 17/2003 jo. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU 1/2004. Pengabaian
pertimbangan hukum (ratio decidendi) MK ini oleh pejabat perbendaharaan
negara dan daerah menunjukkan adanya pembangkangan sistemik yang
mencederai marwah peradilan konstitusi.
75
3. Bahwa
tidak
tercantumnya
pemaknaan
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) secara eksplisit dalam Amar Putusan terdahulu membuat
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-
VII/2009 dianggap sebatas obiter dictum belakangan ini oleh birokrasi
perbendaharaan. Pejabat APBN/APBD secara terus-menerus menolak
mencairkan kas daerah bagi pembayaran eksekusi dengan dalih "tidak ada
amandemen norma atau pemaknaan mengikat pada amar". Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan pemaknaan bersyarat tersebut
secara resmi dalam Amar Putusan a quo guna menciptakan binding
precedent yang mengikat seluruh penyelenggara negara (erga omnes).
4. Bahwa ketiadaan penegasan bahwa utang eksekusi peradilan adalah bagian
dari "tagihan pihak ketiga" menciptakan ketidakpastian hukum yang parah
(legal uncertainty). Ketika warga negara atau pekerja memenangkan gugatan
hingga tingkat kasasi/PK, hak tagih mereka di atas kertas tidak serta-merta
diakui oleh pejabat perbendaharaan sebagai tagihan yang sah secara
anggaran. Hal ini menghilangkan dasar hukum operasional bagi Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) untuk mencairkan kas negara/daerah, yang
secara langsung menabrak jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa hak atas pelunasan ganti rugi, pesangon, atau kompensasi yang telah
ditetapkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
merupakan Hak Milik Pribadi (Private Property Right) milik warga negara yang
dilindungi Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Ketika Pasal 2 huruf b UU
17/2003 ditafsirkan secara sempit sehingga mengeluarkan vonis pengadilan
dari kriteria "tagihan pihak ketiga", negara secara melawan hukum
merenggut, membekukan, dan menghalangi pemenuhan hak kebendaan
warga negara atas dana ganti rugi tersebut tanpa alasan konstitusional yang
sah (unconstitutional deprivation of property).
6. Bahwa dalam tata kelola keuangan daerah berbasis Permendagri tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemda secara konsisten
menolak permohonan eksekusi pembayaran dengan alasan administrasi
teknis: "Tidak tersedianya kode rekening atau nomenklatur belanja untuk
pembayaran utang akibat putusan pengadilan." Kebuntuan teknis ini terjadi
karena Pasal 2 huruf b UU 17/2003 tidak secara eksplisit mewajibkan
76
pengakuan utang eksekusi sebagai tagihan pihak ketiga, sehingga struktur
akuntansi negara secara sengaja tidak menyediakan pos belanja yang sesuai
untuk menampung pelunasan eksekusi peradilan.
7. Bahwa penafsiran eksklusif Pasal 2 huruf b UU 17/2003 menimbulkan
diskriminasi dan pembedaan tanpa alasan yang rasional (unjustified
distinction). Negara sangat patuh dan sigap mengalokasikan anggaran untuk
membayar "tagihan pihak ketiga" yang bersumber dari perikatan kontrak
vendor pengadaan barang/jasa, namun menolak dan mengulur pembayaran
"tagihan pihak ketiga" yang lahir dari penetapan peradilan (inkracht). Padahal,
dari sudut pandang beban Keuangan Negara, keduanya merupakan
kewajiban hukum yang sama-sama sah dan mengikat (binding obligations).
8. Bahwa korban perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad) seperti korban PHK sepihak BUMD, korban salah tangkap,
korban pengusulan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
hingga kontraktor yang diputus kontraknya secara sewenang-wenang
diabaikan hak tagihnya secara sistemik. Tanpa dimasukkannya kewajiban
vonis peradilan ke dalam klasifikasi "tagihan pihak ketiga", seluruh pencari
keadilan korban kesewenang-wenangan negara diubah statusnya menjadi
"penagih tanpa pintu anggaran".
9. Bahwa norma Pasal 2 huruf b UU 17/2003 memicu celah hukum yang tajam
(legal gap) antara kewajiban hukum (legal liability) di satu sisi dan kode
tagihan fiskal (fiscal code) di sisi lain. Secara yuridik-materiil, negara/daerah
telah memiliki kewajiban utang (liability) berdasarkan perintah amar putusan
inkracht, namun secara formal-fiskal utang tersebut dianggap "tidak ada" atau
"tidak diakui" karena tidak dikategorikan sebagai tagihan pihak ketiga. Celah
ini dijadikan alat oleh eksekutif untuk melarikan diri dari kewajiban hukumnya.
10. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 mendefinisikan Keuangan Negara
secara sangat luas, yaitu mencakup "semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang". Namun, Pasal 2 huruf b UU 17/2003 justru
ditafsirkan membatasi definisi kewajiban tersebut saat masuk ke tahap
pengeluaran negara. Menolak utang putusan peradilan sebagai "tagihan
pihak ketiga" adalah bentuk pertentangan internal (internal inconsistency)
77
antarnorma dalam UU 17/2003 itu sendiri, yang merusak logika hukum
keuangan publik.
11. Bahwa ketiadaan ketegasan norma Pasal 2 huruf b UU 17/2003 memberikan
ruang diskresi yang amat luas (unbridled discretion) bagi pejabat eksekutif
untuk menyaring (filter) secara sepihak tagihan mana yang akan dianggap
sebagai "tagihan pihak ketiga". Pejabat publik secara unfair memilih melunasi
tagihan mitra bisnis tertentu yang memiliki kedekatan politik atau ekonomi,
sembari mengesampingkan kewajiban pelunasan hak-hak buruh dan rakyat
kecil yang dilindungi putusan peradilan.
12. Bahwa ketiadaan ketegasan norma Pasal 2 huruf b UU 17/2003 memberikan
ruang diskresi yang amat luas dan liar (unbridled discretion) bagi pejabat
eksekutif untuk menyaring (filter) secara sepihak tagihan mana yang akan
dianggap sebagai "tagihan pihak ketiga". Pejabat publik secara unfair memilih
melunasi tagihan mitra bisnis tertentu yang memiliki kedekatan politik atau
ekonomi, sembari mengesampingkan kewajiban pelunasan hak-hak buruh
dan rakyat kecil yang dilindungi putusan peradilan.
13. Bahwa tidak diakuinya utang peradilan secara eksplisit sebagai tagihan pihak
ketiga mengakibatkan kewajiban eksekusi tersebut selalu terlempar dari
dokumen
Perencanaan
Anggaran
(RKA-SKPD/KUA-PPAS).
Dalam
pembahasan APBN/APBD bersama DPRD/DPR, utang eksekusi diposisikan
di urutan paling buncit atau bahkan diabaikan sama sekali karena dianggap
bukan "tagihan pihak ketiga yang wajib dialokasikan". Hal ini secara nyata
mematikan prioritas penganggaran yang adil bagi rakyat pencari keadilan.
14. Bahwa pembatasan makna tagihan pihak ketiga menciptakan tragedi inversi
hirarki hukum. Putusan pengadilan yang diucapkan "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan alas hak bertitel
eksekutorial tertinggi (res judicata pro veritate habetur) justru ditempatkan
pada derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan lembar kontrak
perikatan vendor biasa. Kontrak vendor langsung diakui sebagai tagihan
pihak ketiga, sedangkan vonis peradilan harus memohon-mohon pengakuan
anggaran dari eksekutif.
15. Bahwa Pasal 2 huruf b UU 17/2003 merupakan norma kunci (gateway norm)
yang
menghubungkan
rejim
Keuangan
Negara
dengan
rejim
78
Perbendaharaan Negara (UU 1/2004). Apabila sebuah kewajiban tidak diakui
sebagai "tagihan pihak ketiga" dalam UU Keuangan Negara, maka seluruh
rantai prosedur pengeluaran negara di bawah UU Perbendaharaan Negara
seperti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) secara otomatis terputus dan tidak dapat diproses.
16. Bahwa dampak perampasan makna "tagihan pihak ketiga" dirasakan secara
nyata oleh berbagai lapisan masyarakat:
1) Pekerja/Buruh kehilangan hak atas pesangon dan upah proses yang telah
diputus PHI.
2) Masyarakat Pemilik Tanah kehilangan kompensasi ganti rugi atas tanah
yang telah dikuasai negara.
3) Advokat/Kuasa Hukum mengalami kemacetan penegakan hukum dalam
membela klien karena putusan yang dimenangkan tidak memiliki daya
cair.
4) Masyarakat Luas terancam kepastian hukumnya saat berhadapan
dengan instansi pemerintah.
17. Bahwa berdasarkan doktrin State Liability in Tort (Pasal 1365 KUHPerdata jo.
Pasal 28D UUD NRI 1945), negara wajib bertanggung jawab dan memulihkan
kerugian warga negara akibat perbuatan melawan hukum oleh pejabatpublik
(onrechtmatige overheidsdaad). Penafsiran sempit yang mengecualikan
vonis ganti rugi peradilan dari frasa "tagihan pihak ketiga" secara efektif
mengerdilkan doktrin pertanggungjawaban negara dan menjadikan jaminan
ganti rugi tersebut sekadar janji kosong di atas kertas.
18. Bahwa tidak ditetapkannya utang eksekusi sebagai tagihan pihak ketiga
mendedikasi praktik akuntansi yang tidak jujur dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD). Negara/Daerah tidak mencatatkan
utang vonis peradilan yang telah inkracht ke dalam Neraca Kewajiban
(Liabilities Balance Sheet), sehingga menyajikan data fiskal dan akuntabilitas
keuangan publik yang manipulatif dan tidak akurat bagi BPK dan publik.
19. Bahwa sejak diundangkannya UU 17/2003, rejim keuangan Indonesia secara
tegas menganut Asas Akrual (Accrual Basis), di mana pendapatan dan beban
diakui pada saat timbulnya hak atau kewajiban, tanpa memedulikan kapan
kas diterima atau dikeluarkan. Ketika suatu putusan pengadilan telah
79
inkracht, kewajiban negara/daerah telah timbul secara sempurna saat itu
juga. Menolak mengakui kewajiban tersebut sebagai "tagihan pihak ketiga"
yang jatuh tempo merupakan bentuk inkonsistensi filosofis atas Asas Akrual
yang dianut oleh UU Keuangan Negara itu sendiri.
20. Bahwa dengan ketiadaan pemaknaan konstitusional yang rigid atas Pasal 2
huruf b UU 17/2003, Pejabat Pembina Keuangan dan Bendahara Umum
Daerah (BUD) dengan sangat mudah melakukan pembangkangan terbuka
(executive disobedience). Pejabat publik dengan nyaman menolak
permohonan eksekusi pemohon cukup dengan menerbitkan surat jawaban
bertuliskan: "Permohonan saudara tidak dapat diproses karena tidak terdaftar
sebagai tagihan pihak ketiga dalam dokumen anggaran berjalan."
Pembangkangan terstruktur ini wajib dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi.
21. Bahwa berdasarkan seluruh penelusuran konstitusional, doktrinal, dan
yurisprudensi di atas, frasa "tagihan pihak ketiga" dalam Pasal 2 huruf b UU
17/2003 wajib dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimohonkan PARA
PEMOHON.
G. Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 Karena Mengaburkan Status "Kekayaan Negara yang
Dipisahkan" Sebagai Benteng Imunitas Pasif BUMN/BUMD saat Bertindak
dalam Ranah Hukum Komersial (Jure Gestionis)
1. Bahwa Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 menciptakan dualisme status
hukum yang konstruktif sekaligus destruktif. Di satu sisi, norma a quo
mengklaim kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD tetap merupakan
"Keuangan Negara/Daerah". Namun di sisi lain, BUMN/BUMD didirikan dan
beroperasi sebagai badan hukum privat (Perseroan Terbatas atau
Perum/Perumd) yang dituntut mandiri dan mengejar keuntungan (profit
oriented). Dualisme ini menimbulkan krisis identitas hukum yang melanggar
jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
2. Bahwa berlakunya norma a quo memicu praktik manipulasi status kekayaan
secara asimetris oleh manajemen BUMN/BUMD. Ketika BUMN/BUMD
80
hendak melobi investasi, mencari pinjaman, atau membagikan dividen dan
bonus direksi, mereka memposisikan diri sebagai entitas bisnis murni yang
tunduk pada hukum perseroan. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan
penetapan
eksekusi
peradilan
perdata
atau
PHI
untuk
melunasi
utang/pesangon, mereka serta-merta memakai stempel "Keuangan Negara"
sebagai tameng imunitas agar aset perusahaan tidak dapat disita.
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin persamaan kedudukan
di hadapan hukum (equality before the law). Ketika negara memutuskan
menerjunkan BUMN/BUMD ke pasar komersial untuk berkompetisi dengan
pelaku usaha swasta, BUMN/BUMD dan swasta seharusnya tunduk pada
risiko hukum perdata yang seimbang. Membiarkan BUMN/BUMD menikmati
kekebalan eksekusi dengan dalih Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003
sementara pesaing swasta dapat disita hartanya jika wanprestasi merupakan
bentuk diskriminasi struktural dan preferensi hukum yang merusak iklim
usaha fair.
4. Bahwa tata pergaulan hukum internasional maupun doktrin hukum perdata
modern mengenal pemisahan tegas antara tindakan kedaulatan/publik (acta
jure imperii) dan tindakan bisnis/komersial (acta jure gestionis). Mengutip
doktrin hukum perseroan (Wolfgang Friedmann), ketika BUMN/BUMD
bertindak dalam ranah jure gestionis (seperti melakukan perjanjian kerja,
penerbitan utang, atau transaksi bisnis), BUMN/BUMD secara otomatis
menanggalkan jubah imunitas publiknya (strips itself of its sovereign
character). Menggunakan Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 untuk
memperpanjang imunitas publik ke dalam transaksi jure gestionis adalah
distorsi hukum yang nyata.
5. Bahwa aset BUMD yang telah disetorkan sebagai modal saham secara
mutlak telah berpindah kepemilikannya menjadi aset milik perseroan
(corporate asset), bukan lagi aset APBD secara langsung. Namun, norma
Pasal 2 huruf h UU 17/2003 disalahgunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
mengklaim bahwa rekening dan aset tetap BUMD berstatus PT tetap
merupakan "kekayaan daerah" yang tidak boleh disentuh oleh Penetapan
Sita Eksekusi Pengadilan, sehingga melumpuhkan akses keadilan warga
negara.
81
6. Bahwa
esensi
dari
pengesahan
status
badan
hukum
(legal
entity/rechtspersoon) pada BUMN/BUMD adalah adanya pemisahan
kekayaan dan tanggung jawab (separate legal personality). Kekayaan yang
telah dipisahkan seharusnya menjadi jaminan kewajiban perikatan perseroan
itu sendiri berdasar Pasal 1131 KUHPerdata. Mengubah makna "kekayaan
yang dipisahkan" dari pemisahan tanggung jawab menjadi "pemindahan
kekebalan imunitas negara" adalah sesat pikir hukum yang mencederai
kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa kerancuan Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 menciptakan posisi
tawar yang tidak seimbang dan amat rentan bagi para mitra bisnis, vendor,
dan pekerja BUMN/BUMD. Mitra kerja dan buruh diikat oleh perjanjian
kerja/kontrak perdata yang sah, namun ketika terjadi perbuatan melawan
hukum atau wanprestasi oleh BUMN/BUMD, hak tagih buruh/mitra tersumbat
total karena aset tempat BUMN/BUMD beroperasional dilindungi norma a quo
secara tidak proporsional.
8. Bahwa dalam doktrin hukum perseroan yang dianut UU 40/2007,
negara/daerah
selaku
pemegang
saham
hanya
memiliki
saham
(shareholding), dan tidak memiliki aset perseroan secara langsung (direct
asset ownership). Norma Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 yang
menggeneralisasi aset BUMN/BUMD sebagai "Keuangan Negara" telah
menyampuradukkan antara hak kepemilikan saham (rights of shareholders)
dengan hak kepemilikan atas aset korporasi (rights over corporate assets).
9. Bahwa korban terbesar dari malapraktik penafsiran Pasal 2 huruf g dan h UU
17/2003 adalah para pekerja/buruh BUMN/BUMD. Pekerja yang telah
memenangkan gugatan PHI hingga putusan inkracht tidak dapat
mengeksekusi rekening bank operasional BUMD/BUMN tempat mereka
bekerja karena direksi membela diri dengan dalih: "Rekening bank ini
terdaftar sebagai modal penyertaan/Keuangan Negara berdasar UU 17/2003,
sehingga tidak dapat disita."
10. Bahwa norma Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 berubah menjadi tempat
bersembunyi (safe haven) bagi Direksi BUMN/BUMD yang tidak kompeten
atau melakukan mismanagement. Direksi dengan mudah mengabaikan
kewajiban pembayaran putusan hakim dengan alibi moral hazard: "Kami
82
dilarang membiarkan aset BUMN/BUMD disita karena itu termasuk
merugikan Keuangan Negara." Hal ini membalikkan logika hukum di mana
kepatuhan pada perintah pengadilan dianggap sebagai "kerugian negara".
11. Bahwa hak atas pesangon, upah tertunggak, dan jaminan hari tua pekerja
merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD NRI
1945. Pembentengan salah kaprah atas kekayaan BUMD/BUMN yang
dipisahkan berdasar Pasal 2 huruf g & h UU 17/2003 berujung pada hilangnya
sumber penghidupan buruh dan keluarganya, sebuah bentuk kerugian hak
konstitusional yang bersifat nyata, spesifik, dan aktual.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap badan hukum yang
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) wajib membayar ganti rugi.
Mensejajarkan kekayaan BUMN/BUMD yang dipisahkan sebagai "Keuangan
Negara" yang imun dari penyitaan secara otomatis menghapuskan fungsi
sanksi
keperdataan
(civil
liability)
BUMN/BUMD
dan
melegalkan
kesewenang-wenangan badan usaha milik negara terhadap warga negara.
13. Bahwa timbul benturan rezim hukum (conflict of legal regimes) yang parah
antara Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 (Rezim Keuangan Publik) dengan
UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Rezim Hukum Privat). Saat
penagihan utang dan eksekusi peradilan, eksekutif memaksakan berlakunya
rezim perbendaharaan publik, namun saat operasional bisnis dan pembagian
keuntungan, mereka tunduk pada rezim PT. Benturan ini mengorbankan
kepastian hukum yang adil bagi pencari keadilan.
14. Bahwa norma Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 memfasilitasi BUMN/BUMD
untuk menikmati Double Immunity (Kekebalan Ganda):
1) Bersembunyi di balik UU Keuangan Negara dengan menyatakan aset
BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang kebal sita.
2) Bersembunyi di balik UU PT dengan menyatakan BUMN/BUMD adalah
entitas mandiri sehingga Pemda tidak bisa ditagih langsung.
15. Bahwa prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) meliputi
Accountability, Responsibility, dan Fairness. Keberadaan imunitas pasif
terselubung akibat Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 merusak budaya legal
compliance dalam BUMN/BUMD. Manajemen tidak merasa tertekan untuk
83
mematuhi hukum atau memenuhi kewajiban kontrak karena mengetahui aset
perusahaan tidak akan pernah bisa disita oleh juru sita pengadilan.
16. Bahwa secara filosofis dan gramatikal, kata "dipisahkan" dalam frase
kekayaan negara yang dipisahkan bertujuan memisahkan kekayaan tersebut
dari APBN/APBD agar modal tersebut dapat secara bebas dijadikan jaminan
perikatan utang dan eksekusi komersial perseroan. Menafsirkan kata
"dipisahkan" sebagai "tetap menyatu dalam perlindungan imunitas
perbendaharaan negara" adalah kontradiksi terminologis (contradictio in
terminis).
17. Bahwa dampak merusak dari norma Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003 bukan
sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan telah terjadi secara kongkret pada
eksekusi PHI PDAM Tirta Alami Kepahiang. Meskipun para pekerja telah
memenangkan putusan inkracht, eksekusi kas BUMD tertahan bertahun-
tahun akibat klaim Pengelola Keuangan Daerah bahwa kas BUMD
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasar UU 17/2003 yang
dilarang disita.
18. Bahwa perlindungan kreditur (creditor protection) dan perlindungan pekerja
adalah pilar utama kepastian hukum ekonomi. Jika setiap BUMN/BUMD
diberi kekebalan penyitaan atas kekayaan yang dipisahkan berdasar Pasal 2
huruf g dan h UU 17/2003, maka jaminan umum Pasal 1131 KUHPerdata
bagi kreditur dan buruh menjadi lumpuh dan tak bernilai di hadapan entitas
bisnis milik negara.
19. Bahwa membiarkan BUMN/BUMD berbisnis mencari keuntungan komersial
di satu sisi, namun membebaskan mereka dari sanksi eksekusi keperdataan
di sisi lain, merupakan bentuk legal exemption yang tidak dapat diterima
dalam negara hukum (Rechtsstaat). Hal ini menurunkan derajat Indonesia
menjadi negara kekuasaan (Machtsstaat) yang melindungi aset korporasinya
dengan mengorbankan hak rakyatnya sendiri.
20. Bahwa Hukum Internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 dan
Pasal 19 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States
and Their Property (2004) secara tegas menyatakan bahwa entitas negara
(state-owned enterprise) tidak dapat mengklaim kekebalan dari penyitaan
(immunity from execution) apabila penyitaan tersebut dilakukan atas aset
84
komersial yang dipergunakan untuk kegiatan transaksi dagang/komersial
(commercial transactions).
21. Bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang telah berubah bentuk menjadi
modal saham (equity share) pada BUMN/BUMD seharusnya tunduk pada
hukum pemeliharaan modal (capital maintenance rule). Ketika BUMN/BUMD
memiliki kewajiban utang hukum yang jatuh tempo, kewajiban tersebut wajib
dilunasi dari modal usaha dan aset perseroan tersebut, tanpa boleh
diintervensi oleh status asal-usul modal dari APBN/APBD.
22. Bahwa fungsi utama konstitusi melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih
lemah (protection of the weaker party) saat berhadapan dengan kekuasaan
raksasa korporasi negara. Menafsirkan Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003
secara absolut justru membalikkan fungsi konstitusi: membentengi korporasi
negara yang kuat dan menindas buruh/masyarakat pencari keadilan yang
lemah.
H. Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 40/2007 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
dan (2) UUD NRI 1945 Karena Menyalahgunakan Doktrin Limited Liability
Agar Pemerintah/Pemerintah Daerah Selaku Pemegang Saham Utama
Berlepas Tangan dari Kewajiban Eksekusi BUMN/BUMD
1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 mengatur prinsip dasar bahwa
pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
perseroan
melebihi
saham
yang
dimiliki.
Namun,
dalam
praktik
ketatanegaraan dan tata kelola BUMN/BUMD, doktrin limited liability ini
disalahgunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk berlepas tangan
secara absolut dari kewajiban pembayaran eksekusi peradilan (inkracht).
Pemda memosisikan diri seolah-olah sekadar investor privat pasif, padahal
Pemda adalah badan hukum publik pengendali tunggal BUMD.
2. Bahwa Pemda/Pemerintah pada umumnya merupakan pemegang saham
tunggal (100%) atau pemegang saham mayoritas pengendali pada
BUMN/BUMD. Berdasarkan doktrin hukum perseroan modern, status
Pemegang Saham Pengendali (PSP) melekatkan tanggung jawab fidasial
(fiduciary duty) dan pertanggungjawaban material atas keberlangsungan
85
entitas. Membiarkan BUMD/BUMN tidak mengeksekusi vonis peradilan
dengan alasan "tanggung jawab terbatas" berdasar Pasal 3 ayat (1) UU
40/2007 adalah pemutarbalikkan doktrin perseroan yang melanggar
kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Ketika BUMD melakukan PHK dan diwajibkan membayar
pesangon oleh putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap, penolakan
Pemda selaku pemilik BUMD untuk menyuntikkan dana/modal guna melunasi
pesangon buruh dengan berlindung di balik Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007
merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional buruh atas
imbalan kerja yang adil.
4. Bahwa Pemda secara melawan hukum kerap melakukan pembiaran dan
penelantaran (deliberate neglect) terhadap BUMD yang terjerat kewajiban
eksekusi peradilan. Pemda membiarkan BUMD beroperasi tanpa kas
(cashless) atau menyedot seluruh dividen dan aset produktif BUMD hingga
BUMD tersebut berubah menjadi "cangkang kosong" (empty shell/zombie
company). Strategi penelantaran ini dilakukan agar saat Juru Sita Pengadilan
hendak mengeksekusi kas/aset BUMD, eksekusi tersebut gagal (non-
executable), sementara Pemda aman di balik benteng Pasal 3 ayat (1) UU
40/2007.
5. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 40/2007 sesungguhnya telah mengakui doktrin
Piercing the Corporate Veil (penembusan dinding imunitas perseroan), yaitu
ketika pemegang saham memanfaatkan perseroan dengan itikad buruk,
melakukan perbuatan melawan hukum, atau mencampuradukkan kekayaan.
Namun, ketiadaan klausula eksplisit yang mengikat Pemerintah/Pemda
selaku pemegang saham publik membuat kualifikasi Piercing the Corporate
Veil ini tidak pernah tersentuh oleh juru sita pengadilan. Seharusnya, ketika
Pemda beritikad buruk menelantarkan kewajiban eksekusi BUMD, dinding
imunitas Pasal 3 ayat (1) wajib ditembus demi hukum.
6. Bahwa Pemda selaku pemilik BUMD memegang kendali penuh atas
pengangkatan/pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas, penetapan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), serta penentuan penggunaan
86
laba/dividen melalui RUPS. Dengan kedudukan sebagai Beneficial Owner
(Penerima Manfaat Akhir) dan penentu tunggal arah kebijakan BUMD, adalah
tindakan yang secara morally and legally unjustifiable jika Pemda memetik
seluruh keuntungan/dividen BUMD saat untung, namun serta-merta mencuci
tangan dan berlindung di balik imunitas Pasal 3 UU 40/2007 saat BUMD wajib
membayar kewajiban eksekusi peradilan.
7. Bahwa penyalahgunaan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 dijadikan alasan
teoretis oleh Pemda dan DPRD untuk menolak mengalokasikan anggaran
Penyertaan Modal Daerah (PMD) khusus eksekusi dalam APBD. Pemda
menyikapi utang eksekusi BUMD sebagai "utang murni badan hukum privat
yang dilarang dibantu oleh APBD", padahal kewajiban pembayaran pesangon
atau ganti rugi tersebut lahir dari putusan badan peradilan negara yang
mengikat secara hukum.
8. Bahwa terjadi ketimpangan hukum yang sangat menyolok (asymmetric legal
protection). Pemda selaku entitas penguasa yang kaya akan sumber daya
APBD mendapatkan perlindungan ganda dari UU PT (imunitas pemegang
saham) dan UU Perbendaharaan (imunitas aset negara). Sebaliknya, buruh
dan warga negara berada dalam posisi yang sangat tidak berdaya
(powerless): hak kebendaan mereka atas pesangon dirampas, eksekusi
peradilan mereka dimatikan, dan mereka tidak memiliki instrumen untuk
menagih langsung kepada Pemda selaku pemilik BUMD.
9. Bahwa UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dirancang untuk
merangsang iklim investasi bisnis privat (private commercial risk-taking),
bukan dirancang sebagai alat manipulasi bagi entitas pemerintah (public
authority) untuk melarikan diri dari kewajiban pemulihan hak asasi manusia.
Menggunakan norma hukum bisnis privat untuk mengecualikan kewajiban
publik negara dalam menegakkan putusan peradilan adalah bentuk
penyesatan fungsi hukum (misapplication of private law).
10. Bahwa pendirian BUMD oleh Pemda berdasar UU Pemda ditujukan untuk
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
penyelenggaraan
kemanfaatan umum. Terjadi inkonsistensi filosofis yang tajam ketika Pemda
sangat sigap mendirikan BUMD dan menikmati pendapatan asli daerah
(PAD)
dari
BUMD
tersebut,
namun
mendadak
memutus
rantai
87
pertanggungjawaban hukum dan menolak menanggung beban kewajiban
perdata yang ditimbulkan oleh entitas bentukannya sendiri.
11. Bahwa akibat perlindungan yang keliru Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007, bekas
pekerja BUMD menderita kerugian konstitusional yang bersifat kontinu dan
berpanjangan. Pekerja yang di-PHK tidak menerima hak atas pesangon dan
jaminan hari tua bertahun-tahun karena Pemda dan BUMD saling melempar
pertanggungjawaban: BUMD berdalih tidak punya kas, sedangkan Pemda
berdalih dibatasi oleh Pasal 3 UU 40/2007.
12. Bahwa Pemda secara sengaja membiarkan BUMD berada dalam kondisi
tidak mampu bayar (insolvent) secara faktual, namun menolak membubarkan
atau melikuidasi BUMD tersebut secara resmi berdasar mekanisme UU PT.
Kondisi "menggantung" (limbo state) ini diciptakan secara sengaja agar status
eksekusi buruh/kreditur terbekukan selamanya tanpa ada kepastian
pelunasan melalui pembagian sisa hasil likuidasi atau penyertaan modal
pemulihan.
13. Bahwa dampak nyata dari pembentengan Pasal 3 UU 40/2007 terlihat jelas
pada perkara eksekusi PHI PDAM Tirta Alami Kepahiang. Meskipun
Pengadilan
Negeri
telah
menerbitkan
Penetapan
Eksekusi
yang
memerintahkan Pemda Kepahiang selaku Pemegang Saham Tunggal untuk
menyediakan dan mengalokasikan dana pelunasan pesangon pekerja dalam
APBD, Pemda menolak mentah-mentah penetapan pengadilan tersebut
dengan menggunakan benteng Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007.
14. Bahwa ketiadaan ketegasan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara
mutlak ketika BUMD/BUMN tidak memiliki kas untuk melunasi putusan
inkracht telah menghancurkan kepastian hukum yang adil. Hukum Indonesia
tidak boleh membiarkan adanya suatu kondisi di mana sebuah putusan atas
nama negara berstatus inkracht, namun tidak ada satu pun subjek hukum
yang dapat dipaksa untuk melunasinya.
15. Bahwa berdasarkan doktrin State Responsibility dalam hukum publik, negara
tidak dapat melepaskan diri dari sanksi hukum atau kerugian yang
ditimbulkan oleh badan-badan, lembaga, atau korporasi yang didirikan,
didanai, dan dikendalikannya. Membiarkan Pemda berlindung di balik UU PT
88
untuk memutus rantai pertanggungjawaban negara adalah pelanggaran
terhadap prinsip dasar Rechtsstaat.
16. Bahwa Pemda terbukti melakukan tindakan diskriminatif yang mencederai
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemda sangat fleksibel dan sigap
mengalokasikan puluhan miliar anggaran APBD untuk Penyertaan Modal
Daerah (PMD) bagi proyek-proyek BUMD baru atau pengembangan bisnis
komersial, namun secara mendadak bersikap kaku dan menolak
mengalokasikan PMD untuk melunasi pesangon dan hak-hak dasar buruh
rakyatnya sendiri.
17. Bahwa konstitusi menempatkan kewajiban negara untuk melindungi,
memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia (duty to protect, respect, and
fulfill) sebagai prioritas tertinggi. Mengalahkan kewajiban konstitusional HAM
demi mempertahankan doktrin kepastian bisnis limited liability pada BUMD
adalah bentuk degradasi hukum, di mana doktrin perseroan privat secara
salah diposisikan superior di atas konstitusi (constitutional supremacy).
18. Bahwa peradilan hubungan industrial (PHI) didirikan oleh negara sebagai
instrumen pencari keadilan bagi buruh. Namun, kekuatan eksekutorial
peradilan PHI dimatikan secara total saat berhadapan dengan BUMD/BUMN,
karena setiap kali juru sita hendak menyita rekening, BUMD mengaku tidak
beruang dan Pemda menolak bertanggung jawab berdasar Pasal 3 UU
40/2007. Hal ini mereduksi peradilan PHI menjadi lembaga formalitas tanpa
daya paksa.
19. Bahwa menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan
keuangan daerah wajib diselenggarakan secara akuntabel dan bertanggung
jawab. Pemda yang mendirikan BUMD wajib memikul tanggung jawab penuh
atas segala dampak finansial dan kewajiban hukum yang dilahirkan oleh
BUMD tersebut, dan tidak boleh melempar beban kerugian akibat kegagalan
BUMD kepada masyarakat atau pekerja.
20. Bahwa berdasarkan maksim hukum klasik Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans (tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan oleh
pelanggaran atau itikad buruk yang dilakukannya sendiri), Pemda yang
secara sengaja tidak mengawasi BUMD, melakukan salah kelola
(mismanagement),
atau
menelantarkan
kas
BUMD dilarang
keras
89
menggunakan ikhtiar penelantaran tersebut untuk mengklaim imunitas limited
liability Pasal 3 UU 40/2007 demi menghindar dari eksekusi peradilan.
21. Bahwa tindakan Pemda yang bersembunyi di balik Pasal 3 UU 40/2007
menciptakan erosi kewibawaan peradilan (degradation of judicial authority)
secara masif. Ketika masyarakat menyaksikan penetapan eksekusi
pengadilan tidak dipatuhi oleh Pemda/BUMD tanpa ada sanksi atau tindakan
paksa terhadap Pemda selaku pemilik, maka kepercayaaan publik terhadap
sistem hukum Indonesia runtuh.
22. Bahwa untuk memulihkan kerugian konstitusional para pekerja dan pencari
keadilan, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batasan konstitusional
bahwa dalam hal BUMN/BUMD tidak memiliki kemampuan finansial untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang inkracht, Pemerintah/Pemda selaku
pemegang saham utama wajib menyuntikkan anggaran pelunasan melalui
mekanisme APBN/APBD atau alokasi anggaran modal perusahaan.
I. Integrasi Pemaknaan Bersyarat Dan Keseluruhan Constructive Reasoning
PARA PEMOHON
1. Bahwa pengujian konstitusionalitas ini tidak dilakukan secara parsial atau
terisolasi, melainkan membongkar seluruh rantai imunitas pasif eksekutif dari
hulu ke hilir sebagai satu kesatuan ekosistem hukum eksekusi yang saling
mengunci (interlocking legal system). Permohonan a quo mengohesikan 8
(delapan) norma kunci dari 3 (tiga) undang-undang yakni Pasal 2 huruf b, g,
dan h UU 17/2003; Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal
40 ayat (1) & (3), dan Pasal 50 UU 1/2004; serta Pasal 3 ayat (1) & (2) UU
40/2007 menjadi satu konstruksi hukum yang harmonis, rasional, dan
berkeadilan konstitusional.
2. Bahwa skema pemaknaan bersyarat yang ditawarkan PARA PEMOHON
menempatkan alokasi anggaran wajib (mandatory budgeting) pada
APBN/APBD sebagai primum remedium (upaya utama). Melalui pemaknaan
bersyarat atas Pasal 2 huruf b UU 17/2003 jo. Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 huruf
e, dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004, Pemerintah/Pemda diwajibkan secara
konstitusional untuk menerbitkan SPM/SP2D atau mengalokasikan pos
anggaran eksekusi paling lambat 1 tahun sejak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap (inkracht).
90
3. Bahwa instrumen penyitaan dan pelelangan resmi atas aset komersial
BUMN/BUMD atau kekayaan negara/daerah yang tidak dipergunakan untuk
pelayanan publik melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL/DJKN) hanya bertindak sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).
Pintu sita lelang ini sebagaimana diformulasikan dalam pemaknaan Pasal 50
UU 1/2004 dan Pasal 2 huruf g & h UU 17/2003 baru terbuka secara sah
apabila
Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD
terbukti
melakukan
pembangkangan (executive disobedience) dan sengaja tidak melunasi utang
eksekusi dalam tenggat 1 (satu) tahun anggaran a quo.
4. Bahwa untuk mencegah BUMN/BUMD dijadikan "cangkang kosong" (empty
shell) tanpa kas, pemaknaan bersyarat atas Pasal 3 ayat (1) & (2) UU 40/2007
menembus dinding limited liability. Apabila BUMN/BUMD tidak memiliki kas
atau aset komersial yang cukup untuk dieksekusi, Pemerintah/Pemda selaku
Pemegang Saham Utama/Pengendali diwajibkan melakukan mandatory
capital injection (penyertaan modal khusus eksekusi) melalui APBN/APBD
berjalan atau berikutnya demi melunasi kewajiban hukum badan usaha yang
didirikan dan dikendalikannya.
5. Bahwa pengabulan permohonan a quo secara langsung mengakhiri
penderitaan dan penantian tanpa kepastian bertahun-tahun yang dialami
Pemohon I s.d. XVI. Pembukaan portal penganggaran wajib dan sita lelang
aset komersial memberikan kepastian pemulihan riil atas hak pesangon, upah
proses, dan jaminan hari tua buruh yang telah diputus inkracht oleh PHI,
sekaligus memulihkan perlindungan hak atas imbalan kerja yang adil (Pasal
28D ayat (2) UUD NRI 1945) dan hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI 1945).
6. Bahwa bagi Pemohon XVII (Advokat), amar pemaknaan bersyarat ini
mengembalikan efektivitas, martabat, dan marwah profesi Advokat sebagai
penegak hukum yang setara. Advokat tidak lagi dihadapkan pada situasi tidak
berdaya (helpless) saat membela klien pencari keadilan di hadapan entitas
negara, karena kemenangan litigasi di forum pengadilan tidak lagi berakhir
menjadi "kemenangan di atas kertas" (paper victory), melainkan memiliki
daya dorong eksekusi yang nyata (effective judicial remedy).
91
7. Bahwa bagi Pemohon XVIII (Calon Hakim), pengabulan permohonan ini
memberikan jaminan perlindungan hak potensial di masa depan. Sebagai
calon pilar kekuasaan kehakiman, Pemohon XVIII terbebas dari ancaman
dilematis yang menghimpit di mana Hakim terpaksa mengeluarkan
Penetapan Non-Executable akibat tangannya terikat oleh imunitas absolut
Pasal 50 UU 1/2004. Amar MK akan memastikan setiap penetapan eksekusi
yang dikeluarkan Hakim kelak memiliki wibawa dan daya paksa hukum yang
sempurna.
8. Bahwa konstruksi pemaknaan bersyarat PARA PEMOHON terbukti berhasil
mempertemukan dua kepentingan yang selama ini dipertentangkan secara
destruktif. Di satu sisi, hak asasi individu warga negara/pekerja atas kepastian
hukum dan hak milik dipulihkan secara penuh. Di sisi lain, kepentingan
negara
(public
interest)
dalam
menjaga
stabilitas
keuangan
dan
kelangsungan pelayanan publik tetap dihormati secara bermartabat melalui
tenggat waktu penganggaran 1 tahun atau sebagaimana pendapat yang
seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa pemaknaan bersyarat dalam Petitum PARA PEMOHON secara rigid
dan eksplisit memagari aset-aset negara/daerah yang dipergunakan
langsung untuk fungsi pelayanan publik (public service obligation) seperti
sekolah, rumah sakit umum, kendaraan pemadam kebakaran, dan kas
operasional dasar perbankan publik. Aset-aset jure imperii ini tetap imun dan
melarang keras dilakukan penyitaan, sehingga kekhawatiran akan
terganggunya pelayanan umum masyarakat adalah tidak beralasan.
10. Bahwa pengabulan permohonan ini memulihkan esensi Kekuasaan
Kehakiman yang merdeka dan berwibawa sebagaimana diamanatkan Pasal
24 ayat (1) UUD NRI 1945. Kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa" dikembalikan marwahnya dari sekadar imbauan
moral menjadi perintah hukum yang memiliki daya paksa (vis coactiva /
executory force) yang wajib dipatuhi oleh seluruh cabang kekuasaan negara
tanpa terkecuali.
11. Bahwa permohonan a quo hadir untuk memecahkan kebuntuan hukum
(institutional deadlock) dan diskursus yang sampai sekarang tidak kunjung
selesai di internal Mahkamah Agung RI. Dalam berbagai Rumusan Hasil
92
Pleno Kamar Perdata/PHI Mahkamah Agung, Rakerda, maupun Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pelaksanaan eksekusi terhadap
entitas publik/BUMN/BUMD, Mahkamah Agung secara konsisten berada
dalam dilema yudisial yang menghimpit:
1) Di satu sisi, jajaran peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PHI) di
bawah MA wajib secara hukum menegakkan marwah peradilan dengan
menerbitkan Aanmaning dan Penetapan Eksekusi atas putusan yang
telah inkracht;
2) Namun di sisi lain, Mahkamah Agung terikat batas kewenangan yudisial
dan tidak dapat menembus tembok imunitas Pasal 50 UU 1/2004,
sehingga petunjuk teknis MA kepada Pengadilan Negeri hanya sebatas
mengimbau atau memerintahkan Pemda/BUMD untuk menganggarkan
pembayaran tanpa memiliki daya paksa eksekutorial (lack of enforcement
mechanism).
12. Bahwa ketidakmampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan diskursus
ini secara mandiri terjadi bukan karena kelalaian yudisial, melainkan karena
pembatasan wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945
yang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945). Kebuntuan yang dialami oleh puncak pilar
Kekuasaan Kehakiman (MA) ini membuktikan secara telanjang bahwa
sengketa a quo bukanlah sekadar masalah penerapan hukum kasuistis
(casuistic application), melainkan persoalan inkonstitusionalitas sistemik
norma yang hanya bisa disembuhkan melalui terobosan amar pemaknaan
bersyarat (conditionally unconstitutional) oleh Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa kebuntuan hukum di tingkat Mahkamah Agung tersebut pernah
dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan No.
25/PUU-VII/2009, namun Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga tidak dapat
memberikan pemulihan hukum yang tuntas (effective judicial remedy). Hal ini
terjadi karena Mahkamah Konstitusi menyerahkan seluruh mekanisme teknis
pelunasan utang peradilan kepada diskresi Presiden (delegated/surrendered
to executive discretion) melalui imbauan pembentukan Peraturan Pemerintah
(PP) dalam pertimbangan hukumnya (Paragraf [3.21]). Sikap MK yang
"menggantungkan" nasib eksekusi pada kesadaran pembentukan PP oleh
Presiden terbukti menjadi bencana hukum (legal disaster), sebab selama 17
93
tahun (2009–2026) Presiden tidak pernah menerbitkan PP dimaksud,
sehingga imbauan MK justru diputarbalikkan oleh birokrasi menjadi "alibi
pembenar"
untuk
melegitimasi
pembangkangan
eksekusi
(legalized
disobedience).
14. Bahwa anatomi kebuntuan hukum dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009
(Perkara Tedjo Bawono vs. Pemkot Surabaya) memiliki korelasi dan fakta
hukum yang presisi serta nyaris identik dengan keadaan PARA PEMOHON
saat ini:
1) Tedjo Bawono memegang putusan inkracht hingga tingkat PK MA
(Putusan No. 161 PK/Pdt/2004) atas ganti rugi dan dana talangan
PBB/PLN, namun dihadang oleh penolakan Walikota Surabaya,
kelumpuhan PN Surabaya untuk menyita aset daerah akibat imunitas
Pasal 50 UU 1/2004, Fatwa MA No. 088/KMA/V/2008 yang melarang
penyitaan dan hanya bisa mengimbau penganggaran APBD, serta sikap
pasif DPRD;
2) Mahkamah Konstitusi sejatinya telah mengoreksi dan mengkualifikasi
kewajiban utang peradilan tersebut sebagai "tagihan pihak ketiga" (Pasal
2 huruf b UU 17/2003) dan "utang daerah yang lahir dari sebab lainnya
yang sah" (Pasal 1 angka 9 UU 1/2004) yang wajib dialokasikan dalam
APBD, namun MK menghentikan langkahnya di pintu eksekusi karena
merasa tidak berwenang memerintahkan Presiden membuat PP;
3) Kebuntuan saling terikat ini, mulai dari MA yang terbentur Pasal 50 UU
1/2004, MK yang menyerahkan pengaturan ke Presiden, hingga Presiden
yang membiarkan kekosongan hukum (regulatory omission) selama 17
tahun membuktikan secara sempurna adanya hubungan sebab-akibat
(causal link) atas kerugian konstitusional aktual yang dialami Pemohon I
s.d. XVI (buruh PDAM Tirta Alami/Pemkab Kepahiang atas Penetapan
Eksekusi PN Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl) serta
kerugian profesional / potensial Pemohon XVII (Advokat) dan Pemohon
XVIII (Calon Hakim).
15. Bahwa berkenaan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menguraikan bahwa:
1) Ketentuan keuangan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya
diatur secara terbatas dalam Pasal 23, melainkan diatur pula dalam Pasal
94
23C UUD NRI Tahun 1945 dan diderivasi dari konsep negara
kesejahteraan (welfare state); serta
2) Perluasan pengertian keuangan negara mencakup entitas Badan Hukum
Milik Negara (BHMN PT) maupun BUMN/BUMD sebagai kepanjangan
tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi negara;
16. Atas hal tersebut, PARA PEMOHON dalam permohonan a quo menanggapi
sebagai berikut:
1) Bahwa Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 Mengandung Internal
Discrepancy Mengenai Keharusan "Diferensiasi Paradigma" yang
Justru Terabaikan dalam Normativitas UU Keuangan Negara
-
Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo
menyatakan perluasan cakupan keuangan negara didasarkan pada
Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah secara tegas dan
eksplisit pula menetapkan syarat kualifikasi (qualifier) bahwa
pengelolaannya
"harus
dipahami
dengan
mempergunakan
paradigma yang berbeda-beda" dan "harus dibedakan dengan
pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian/lembaga";
-
Bahwa ketidaktersediaan batasan normatif yang jelas dalam UU
17/2003 mengenai kriteria "paradigma yang berbeda" tersebut telah
menimbulkan normative gap (kekosongan norma pembatas).
Akibatnya, aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa secara
konsisten menyamaratakan (menggeneralisasi) tata kelola korporasi
dengan tata kelola APBN/kementerian, yang bertentangan dengan
esensi pertimbangan Mahkamah itu sendiri.
2) Bahwa Penyamarataan Rezim Keuangan Negara Mengabaikan
Doktrin Separatum Patrimonium dan Mengubah Karakter Hukum
Keuangan Publik Menjadi Serba-Mencakup (Over-Inclusive)
-
Bahwa perluasan pengertian keuangan negara yang tanpa batas
jelas telah merusak doktrin hukum perdata dan korporasi universal,
yakni separatum patrimonium (pemisahan kekayaan) dan limited
liability (tanggung jawab terbatas pemegang saham);
95
-
Bahwa ketika modal negara telah disetorkan menjadi saham
BUMN/BUMD/entitas badan hukum, status yuridis modal tersebut
bertransformasi menjadi aset korporasi mandiri. Mengualifikasikan
seluruh aset korporasi sebagai kekayaan negara secara kaku tidak
hanya menciptakan anomali hukum (legal anomaly), tetapi juga
mengancam keuangan negara itu sendiri karena berpotensi
menggeser posisi negara dari limited liability menjadi unlimited liability
atas seluruh risiko bisnis entitas tersebut.
3) Bahwa Konstruksi Welfare State Tidak Boleh Mengorbankan
Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945) dan
Melumpuhkan Business Judgment Rule
-
Bahwa
derivasi
welfare
state
melalui
BUMN/BUMD/BHMN
seharusnya diwujudkan melalui efisiensi dan fleksibilitas tata kelola
bisnis (corporate agility), bukan dengan memasung organ korporasi
di bawah bayang-bayang kriminalisasi kerugian bisnis (business
loss);
-
Bahwa penerapan rezim audit keuangan publik yang kaku terhadap
keputusan bisnis beritikad baik (good faith) telah menciptakan chilling
effect
(kegentaran
mengambil
keputusan)
bagi
pengelola
BUMN/BUMD/BHMN. Hal ini secara langsung merugikan kepastian
hukum yang adil bagi pelaku usaha serta justru menghentikan
pencapaian tujuan kemakmuran rakyat itu sendiri (self-defeating
regulation).
4) Bahwa Diperlukan Re-evaluasi dan Distinguishing Precedent
Terhadap
Putusan
MK
No.
48/PUU-XI/2013
demi
Menjaga
Rasionalitas Hukum Konstitusi
-
Bahwa prinsip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
No. 48/PUU-XI/2013 tidak bersifat mutlak apabila fakta hukum dan
praktik normatif membuktikan timbulnya kerugian konstitusional yang
bersifat sistemik (systemic constitutional injury);
-
Bahwa PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk
melakukan
distinguishing
(penjelas/pembedaan
konstitusional)
dengan
memberikan
penafsiran
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) atas norma a quo, guna memberikan garis
96
demarkasi yang tegas antara kekayaan negara yang dikelola
langsung (APBN/Kementerian) dengan kekayaan negara yang telah
dipisahkan (BUMN/BUMD/BHMN/Persero).
17. Bahwa amar pemaknaan bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh PARA
PEMOHON tujuannya adalah untuk memutus secara permanen praktik
birokrasi "ping-pong" dan pengabaian yang selama bertahun-tahun
melempar-lempar tanggung jawab eksekusi antara Pemerintah Daerah,
Manajemen BUMD, Kuasa BUD, dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya
garis hukum yang tegas dari MK, setiap entitas memiliki kewajiban dan
tenggat waktu yang terukur tanpa dapat lagi melempar alibi administrasi.
18. Bahwa untuk memberikan kepastian transisi hukum yang rapi, pemaknaan
bersyarat PARA PEMOHON mengamanatkan kepada DPR dan Presiden
untuk menyusun skema alokasi dana khusus penyelesaian utang peradilan
(Judicial
Debt
Settlement
Scheme)
dalam
revisi
UU
Keuangan
Negara/Perbendaharaan Negara paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan
diucapkan, tanpa menghentikan berlakunya mekanisme eksekusi langsung
yang ditetapkan MK.
19. Bahwa permohonan a quo bertindak sebagai instrumen transformasi hukum
yang menaikkan derajat pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-VII/2009 yang selama ini diabaikan
birokrasi menjadi norma bersyarat yang mengikat secara hukum (legally
binding) dan berlaku umum (erga omnes) langsung di dalam Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa melalui pemaknaan bersyarat atas Pasal 40 ayat (1) & (3) UU 1/2004,
Mahkamah Konstitusi mengunci bahwa tenggat kedaluwarsa 5 (lima) tahun
gugur dan tidak berlaku bagi utang negara/daerah yang lahir dari putusan
pengadilan yang inkracht, selama negara/daerah belum melunasi kewajiban
hukumnya. Hal ini menutup celah ikhtiar buruk pejabat publik yang secara
sengaja mengulur waktu eksekusi hingga 5 tahun demi memutihkan utang
peradilan.
21. Bahwa amar pemaknaan bersyarat ini secara tegas menegakkan kembali
prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) di bawah Pasal 1 ayat (3) dan
persamaan di hadapan hukum (Equality Before the Law) di bawah Pasal 28D
97
ayat (1) UUD NRI 1945. Negara dan korporasinya dilarang memposisikan diri
di atas hukum (above the law) atau menikmati keistimewaan imunitas yang
tidak adil ketika beroperasi dalam ranah keperdataan.
22. Bahwa permohonan ini memberikan sumbangsih teoretis dan praktis bagi
pembaruan hukum eksekusi nasional. Indonesia kini memiliki rezim eksekusi
putusan terhadap entitas publik yang modern, adil, dan sejalan dengan
standar internasional (restrictive sovereign immunity), serta mengakhiri era
kegelapan eksekusi yang selama puluhan tahun menyandera para pencari
keadilan.
23. Bahwa kombinasi skema penganggaran wajib 1 tahun dan ancaman sita
lelang aset komersial menutup rapat celah executive disobedience dan moral
hazard pejabat publik. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak dapat lagi
bertindak sewenang-wenang menolak eksekusi peradilan, karena tindakan
pengabaian secara otomatis mengaktifkan mekanisme sita lelang aset
komersial badan usaha oleh Juru Sita Pengadilan dan KPKNL.
24. Bahwa dengan diakuinya utang eksekusi peradilan sebagai "tagihan pihak
ketiga", Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan secara akuntansi untuk
mencatatkan seluruh kewajiban eksekusi peradilan yang inkracht ke dalam
Neraca Kewajiban Laporan Keuangan (LKPP/LKPD). Hal ini mewujudkan
transparansi, kejujuran fiskal, dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik
sesuai prinsip good governance.
25. Bahwa PARA PEMOHON telah berhasil membuktikan secara sempurna
adanya hubungan sebab-akibat (causal link / causa efficiens) yang langsung
dan tak terpisahkan antara berlakunya 8 norma objek uji a quo dengan
kerugian konstitusional aktual yang dialami Pemohon I s.d. XVI, kerugian
profesional Pemohon XVII, serta kerugian potensial Pemohon XVIII.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum, bukti-bukti doktrinal,
yurisprudensi domestik maupun internasional, serta fakta empiris yang
diajukan, telah terbukti secara sah, meyakinkan, dan tidak terbantahkan
menurut hukum (beyond reasonable doubt) bahwa seluruh dalil Permohonan
PARA PEMOHON beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.
27. Bahwa skema integrasi pemaknaan bersyarat ini melahirkan win-win
equilibrium (keseimbangan saling memenangkan) dalam tata kelola
98
ketatanegaraan Indonesia. Negara tetap berdiri kokoh menjaga keamanan
fiskal dan fungsi pelayanan dasarnya, sementara pada saat yang sama,
rakyat pencari keadilan mendapatkan pemulihan hak konstitusionalnya
secara utuh, nyata, dan terukur.
28. Bahwa pemaknaan bersyarat ini secara tegas menghentikan praktik
pembebanan kerugian secara asimetris (asymmetric loss allocation) di mana
buruh dan masyarakat kecil dipaksa menanggung beban akibat kerugian,
penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi internal BUMN/BUMD. Tanggung
jawab finansial dikembalikan secara proporsional kepada manajemen dan
pemilik modal (Pemerintah/Pemda).
29. Bahwa penyelesaian utang eksekusi peradilan secara tertib dan terprediksi
melalui skema mandatory budgeting 1 tahun justru memberikan kepastian
hukum bagi iklim investasi nasional dan meningkatkan peringkat kredibilitas
fiskal negara (sovereign credit rating) di mata dunia internasional, karena
Indonesia terbukti sebagai negara yang menghormati kepastian berkontrak
dan penegakan hukum (rule of law).
30. Bahwa pada akhirnya, pengabulan permohonan a quo oleh Mahkamah
Konstitusi merupakan manifestasi tertinggi dari penegakan Supremasi
Konstitusi (constitutional supremacy) dan Keadilan Substantif (substantive
justice). Mahkamah Konstitusi membuktikan perannya yang hakiki sebagai
The Guardian of the Constitution dan The Protector of Citizens' Human
Rights, dengan meruntuhkan benteng imunitas pasif yang selama ini
memisahkan rakyat dari keadilan yang menjadi haknya.
III. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima
dan
mengabulkan
permohonan
PARA
PEMOHON
untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
99
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“larangan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD
tidak
membebaskan
Pejabat
Pengelola
Keuangan
Negara/Daerah dari kewajiban berdasarkan penetapan eksekusi pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menganggarkan pembayaran pada
APBN/APBD berjalan atau tahun berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun
anggaran.”;
Atau
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“larangan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD
tidak
membebaskan
Pejabat
Pengelola
Keuangan
Negara/Daerah dari kewajiban berdasarkan penetapan eksekusi pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menganggarkan pembayaran pada
APBN/APBD.”;
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“mencakup pula kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
berkekuatan
hukum
tetap
untuk
menganggarkan pembayaran pada APBN/APBD berjalan atau tahun
berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun anggaran.”;
Atau
5. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
100
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“mencakup pula kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
berkekuatan
hukum
tetap
untuk
menganggarkan pembayaran pada APBN/APBD.”;
6. Menyatakan
frasa
“Tata
cara
pelaksanaan
penatausahaan
utang
negara/daerah” dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355] bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“mencakup pula kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mengatur
tata cara penatausahaan, penganggaran, dan mekanisme pelunasan utang
yang timbul berdasarkan sebab lain yang sah berupa putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.”;
7. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“ketentuan kedaluwarsa hak tagih 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi tagihan
utang negara/daerah yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selama kewajiban
pembayaran tersebut belum dipenuhi secara penuh oleh Negara/Pemerintah
Daerah.”;
8. Menyatakan frasa “pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman
negara/daerah” dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355] bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
101
“mencakup pula kewajiban pembayaran utang negara/daerah yang timbul
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”;
9. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai:
“larangan penyitaan terhadap uang, surat berharga, barang bergerak, barang
tidak bergerak, dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah yang tidak
dipergunakan untuk pelayanan umum, dikecualikan terhadap pelaksanaan sita
eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap melalui lembaga lelang resmi negara.”;
10. Menyatakan frasa “membayar tagihan pihak ketiga” dalam Pasal 2 huruf b
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286] bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“mencakup pula kewajiban untuk melakukan alokasi anggaran dan
pembayaran pada APBN/APBD berjalan atau tahun berikutnya paling lambat 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap."
Atau
11. Menyatakan frasa “membayar tagihan pihak ketiga” dalam Pasal 2 huruf b
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286] bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“mencakup pula kewajiban untuk melakukan alokasi anggaran dan
pembayaran pada APBN/APBD berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap."
102
12. Menyatakan Pasal 2 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah wajib memisahkan tanggung jawab
keuangan negara dan keuangan perusahaan ketika bertindak dalam ranah
hukum komersial untuk penyelesaian kewajiban hukum keperdataan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
13. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak mengecualikan
kewajiban Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemegang
saham
utama/pengendali
untuk
melakukan
pengalokasian
anggaran
pembayaran pemenuhan kewajiban eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang ditanggung oleh BUMN/BUMD”;
14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
[Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355].
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
103
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Hambali
Julianto.
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama A. Adi
Suseta.
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Nining
Lestari.
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Yayan
Yuliansyah.
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Hendri
Markose.
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bambang
Sumantri.
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Robi
Sugara.
10. Bukti P-10
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Gusti
Hariansyah.
11. Bukti P-11
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Marion
Angkasa Putra.
12. Bukti P-12
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ade
Saputra.
13. Bukti P-13
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Marlia.
14. Bukti P-14
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Eva Nelly.
15. Bukti P-15
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Radius
Saputra.
16. Bukti P-16
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Doni
Suparman.
17. Bukti P-17
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Wiwik
Mayang Sari.
18. Bukti P-18
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Nodi
Saputra.
19. Bukti P-19
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Muhammad Ade Afriansyah, S.H..
20. Bukti P-20
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Vendy
Setiawan.
21. Bukti P-21
: Fotokopi Salinan Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning.
22. Bukti P-22
: Fotokopi Salinan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri
Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl.
23. Bukti P-23
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Vendy
Setiawan.
24. Bukti P-24
: Fotokopi Screenshot Grup WhatsApp Pendidikan dan
Bimbingan Belajar (BIMBEL) Calon Hakim untuk persiapan
calon hakim.
104
25. Bukti P-25
: Fotokopi Kartu Tanda Advokat (Kongres Advokat Indonesia)
atas nama Muhammad Ade Afriansyah, S.H..
26. Bukti P-26
: Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama
Muhammad Ade Afriansyah, S.H..
27. Bukti P-27
: Fotokopi Surat Tanda Terima dokumen oleh persuratan DPR
RI perihal permohonan RDPU/Audiensi hambatan eksekusi
Putusan PHI dan problematika Pasal 50 UU Perbendaharaan
Negara kepada Komisi III DPR RI.
28. Bukti P-28
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).
29. Bukti P-29
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
105
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5),
Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355, yang selanjutnya disebut sebagai UU 1/2004) dan Pasal 2 huruf b,
huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, yang selanjutnya disebut
sebagai UU 17/2003) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756, yang selanjutnya disebut UU 40/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
106
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon XVIII dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII adalah
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39
ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 50 UU 1/2004; Pasal 2 huruf b,
huruf g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007,
yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004
107
“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”
Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004
“Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran
tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.”
Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004
“(4) Tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/ daerah diatur lebih
lanjut dengan peraturan”
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2004
“(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali
ditetapkan lain oleh undang-undang.”
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.”
Pasal 50 UU 1/2004
“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
f. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
g. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
h. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi
Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
i. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
j. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”
Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h UU 17/2003
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
a. ...
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;”
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;”
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007
“(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;
108
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung
dengan
itikad
buruk
memanfaatkan
Perseroan
untuk
kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII merupakan perorangan
warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan Bukti P-20]. Dalam hal ini, Pemohon I
sampai dengan Pemohon XVI memiliki kualifikasi sebagai mantan pekerja pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirta Alami Kabupaten
Kepahiang, yang dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun tidak
menerima pembayaran upah dan hak-hak normatif lain sebagaimana mestinya.
Terhadap hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI melakukan
upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, sejalan dengan itu Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI juga
mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan
Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-
PHI.PB.EKS/2026/PNBgl, bertanggal 23 Februari 2026 [vide Bukti P-21 dan
Bukti P-22]. Selain mengajukan upaya hukum melalui mekanisme perselisihan
hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Pemohon I sampai
dengan Pemohon XVI juga melakukan upaya administratif dan persuasif lainnya
berupa pengajuan permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Kepahiang
dan pengajuan permohonan RDP kepada DPD RI serta pengajuan permohonan
RDPU kepada Komisi III DPR RI [vide Bukti P-27]. Selanjutnya, Pemohon XVII
berprofesi sebagai Advokat dan konsultan hukum sekaligus kuasa hukum
Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI dalam perkara perselisihan hubungan
industrial melawan BUMD PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang [vide Bukti
P-21, Bukti P-25 dan Bukti P-26]. Sementara itu, Pemohon XVIII memiliki
109
kualifikasi sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum yang sedang menempuh pendidikan
dan bimbingan belajar calon hakim [vide Bukti P-23 dan Bukti P-24];
4. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI, keberlakuan norma
Pasal-Pasal a quo, memberikan imunitas kekebalan eksekutorial secara tidak
proporsional kepada BUMD dan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap putusan
pengadilan in casu Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PNBgl, bertanggal 23 Februari 2026, sehingga
tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akibat dengan tidak
dapat dilaksanakannya putusan pengadilan tersebut, Pemohon I sampai
dengan Pemohon XVI tidak memperoleh pembayaran upah, pesangon, dan
kompensasi kerja lainnya yang telah dituangkan dan ditetapkan secara sah oleh
pengadilan, serta tidak dapat menikmati manfaat atas hak tagih yang pada
hakikatnya telah menjadi hak Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht), sehingga secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I
sampai dengan Pemohon XVI dalam bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan perlindungan atas
hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa keadaan yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI
akibat tidak tersedianya mekanisme eksekusi yang efektif, khususnya dalam
memperoleh pembayaran atas hak-hak pekerja yang telah ditetapkan melalui
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada batas tertentu dapat
menimbulkan keadaan yang menyerupai kerja paksa, karena pekerja telah
melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, tetapi tidak memperoleh
pemenuhan hak atas imbalan yang seharusnya diterima. Keadaan demikian
dalam kaitannya dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa hak untuk tidak diperbudak merupakan hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right).
6. Bahwa menurut Pemohon XVII, keberlakuan norma Pasal-Pasal a quo, telah
menyebabkan
upaya
hukum
yang
dilakukan
Pemohon
XVII
dalam
memperjuangkan hak-hak klien in casu Pemohon I sampai dengan Pemohon
XVI menjadi tidak efektif karena, meskipun Putusan Pengadilan yang telah
110
memperoleh kekuatan hukum tetap memenangkan pembayaran upah bagi
Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI sebagai hak pekerja namun,
pemenuhan hak dimaksud tetap tidak dapat diwujudkan, sehingga upaya yang
telah ditempuh oleh Pemohon XVII tidak memberikan kepastian hukum dan
menimbulkan ketidakadilan sebagaimana tugas seorang Advokat dan prinsip
negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa menurut Pemohon XVIII, keberlakuan norma Pasal-Pasal a quo,
menimbulkan suatu keadaan di mana putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat kehilangan daya paksa dan tidak dapat
dilaksanakan secara efektif terhadap Badan Usaha Milik Negara, dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian
terhadap prinsip penegakan hukum dan keadilan, serta independensi
kekuasaan kehakiman dalam kaitannya sebagai Pemohon XVIII calon hakim
yang secara potensial akan mengalami kerugian konstitusional apabila kelak
menjalankan kekuasaan kehakiman dan putusan yang dijatuhkan dalam
perkara yang melibatkan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah berpotensi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif
akibat berlakunya norma a quo, yang pada akhirnya mereduksi kewibawaan
putusan pengadilan dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan
hukum dan keadilan.
8. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan memberikan
pemaknaan konstitusional bersyarat secara kumulatif terhadap Pasal 3 ayat (3),
Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal
50 UU 1/2004; Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007, maka kerugian konstitusional yang dialami
oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII tidak lagi terjadi dan hak-hak
konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII yang telah dirugikan
dapat dipulihkan secara utuh dan berkepastian hukum.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII
adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti
P-20], yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,
yang pernah bekerja pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirta
Alami Kabupaten Kepahiang, yang dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun
111
tidak menerima pembayaran upah dan hak-hak normatif lain sebagaimana
mestinya. Oleh karenanya, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI melakukan
upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan
sejalan dengan itu Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI juga mengajukan
permohonan pelaksanaan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan Penetapan
Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PNBgl,
bertanggal 23 Februari 2026 [vide Bukti P-21 dan Bukti P-22]. Selanjutnya,
Pemohon XVII merupakan Advokat dan konsultan hukum sekaligus kuasa hukum
Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI dalam perkara perselisihan hubungan
industrial melawan BUMD PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang [vide Bukti P-
21, Bukti P-22, Bukti P-25 dan Bukti P-26]. Sementara itu, Pemohon XVIII memiliki
kualifikasi sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum yang sedang menempuh pendidikan dan
bimbingan belajar calon hakim [vide Bukti P-23 dan Bukti P-24]. Dalam kualifikasi
tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII menguraikan perihal hak
konstitusional jaminan kepastian hukum yang adil, hak mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta perlindungan atas hak
milik pribadi sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2),
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon I sampai
dengan Pemohon XVIII tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma
Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan
Pasal 50 UU 1/2004; Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal
3 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian
hak konstitusional tersebut bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI bersifat
aktual karena keberlakuan norma Pasal-Pasal a quo yang mengakibatkan
Penetapan
Eksekusi
Pengadilan
Negeri
Bengkulu
Nomor
1/Pdt.Sus-
PHI.PB.EKS/2026/PNBgl, bertanggal 23 Februari 2026 tidak dapat dilaksanakan
yang mengakibatkan Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI tidak memperoleh
pembayaran upah, pesangon, dan kompensasi kerja lainnya padahal telah
dituangkan dan ditetapkan secara sah oleh pengadilan yang berujung pada
advokasi hukum yang dilakukan oleh Pemohon XVII menjadi tidak efektif.
Sementara itu, Pemohon XVIII yang berstatus mahasiswa ilmu hukum yang sedang
menempuh pendidikan dan bimbingan belajar calon hakim [vide Bukti P-23 dan Bukti
P-24]. Dalam kaitan ini, Pemohon XVII dan Pemohon XVIII mengalami anggapan
112
kerugian hak konstitusional secara potensial yakni, adanya ketidakpastian terhadap
prinsip penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, Pemohon I sampai dengan
Pemohon XVIII telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional
yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo
dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut
tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau
tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII (selanjutnya disebut para
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para
Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, para Pemohon mengajukan permohonan
perihal Pengujian materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yang diterima Mahkamah dengan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 284/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, permohonan para Pemohon berkenaan
dengan Pengujian materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, diregistrasi oleh Mahkamah dengan Akta
Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 284/PUU-XXIV/2026;
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2026, Mahkamah telah melaksanakan sidang
dengan acara pemeriksaan pendahuluan mendengarkan permohonan para
Pemohon dengan objek permohonan yakni, pengujian materiil Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
113
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2026, Mahkamah melaksanakan sidang
dengan agenda perbaikan permohonan. Adapun objek permohonan para
Pemohon mengalami perbaikan dan penambahan sebagai berikut.
a. Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat
(3), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
b. Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan;
c. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-
undang, in casu materi muatan pada perbaikan permohonan, dipersyaratkan untuk
memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025 yang
menyatakan:
(2) Dalam hal perbaikan Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian,
dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan awal.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
tersebut di atas, para Pemohon dalam perbaikan permohonan tidak hanya
melakukan perbaikan dan melengkapi berkaitan dengan norma-norma yang sejak
awal dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, tetapi juga menambahkan objek pengujian baru, yaitu
norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Oleh karena itu, penambahan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38
ayat (2) PMK 7/2025, karena objek pengujian dalam permohonan awal dan
substansi yang dinasihatkan oleh Mahkamah adalah norma-norma dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan norma-
norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
merupakan norma dari undang-undang yang sejak awal tidak dimohonkan
pengujiannya, maka penambahan kedua undang-undang tersebut tidak dapat
dibenarkan sebagai bagian perbaikan dan melengkapi terhadap substansi norma
114
yang telah menjadi objek permohonan awal, melainkan merupakan perluasan objek
pengujian. Dengan demikian, penambahan objek permohonan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dinyatakan tidak jelas atau kabur
(obscuur), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK
7/2025, oleh karenanya permohonan para Pemohon a quo sepanjang berkenaan
dengan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
[3.8]
Menimbang bahwa oleh karena penambahan objek permohonan para
Pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025 maka
selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan objek permohonan
berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
[3.9]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3 ayat (3),
Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 50 UU
1/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan
dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
memberikan ruang bagi Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Daerah untuk
menjadikan ketiadaan alokasi anggaran sebagai alasan menunda atau menolak
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sehingga menundukkan kewajiban eksekusi peradilan pada diskresi dan
keputusan administratif eksekutif. Pasal a quo tidak memberikan kewajiban
penganggaran (mandatory budgeting), tenggat waktu, maupun mekanisme
sanksi terhadap pejabat yang tidak mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kewajiban berdasarkan putusan inkracht, sehingga memungkinkan terjadinya
115
executive disobedience, menciptakan ketimpangan kedudukan hukum antara
warga negara dengan pemerintah. padahal kewajiban pembayaran yang lahir
dari putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum yang tidak semestinya
diperlakukan seperti kebijakan anggaran yang bergantung pada diskresi
eksekutif keadaan demikian bertentangan dengan prinsip Negara Hukum
sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan jaminan kepastian hukum
yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 karena dimaknai memberikan kewenangan diskresional kepada
Kuasa BUN/BUD untuk menilai atau menolak pencairan dana atas pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberlakuan Pasal a
quo juga memungkinkan pejabat perbendaharaan menolak atau menegasikan
penetapan eksekusi pengadilan melalui alasan administratif seperti tidak
tersedianya kode rekening belanja, nomor DIPA/DPA, atau teknis perbankan
perbendaharaan. Penafsiran demikian juga menjadikan Kuasa BUN/BUD
seolah-olah sebagai “lembaga penguji kedua” yang dapat menilai kembali
kelayakan putusan inkracht, sehingga menciptakan veto birokrasi, dan
menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan, keadaan demikian
mengakibatkan hak warga negara yang telah diakui melalui putusan pengadilan
menjadi sekadar paper remedies, termasuk hak atas imbalan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (2), serta
pelanggaran terhadap prinsip Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945, kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan jaminan kepastian hukum yang
adil dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945;
3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “tata cara pelaksanaan penatausahaan
utang negara/daerah” dalam Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena, pengaturan tata cara penatausahaan utang negara/daerah melalui
Peraturan Pemerintah tidak menyediakan mekanisme yang jelas bagi utang
yang lahir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, sehingga tidak terdapat kepastian mengenai instansi yang berwenang,
116
dokumen, maupun prosedur penatausahaan utang, padahal Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009
menegaskan bahwa kewajiban negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan
merupakan kewajiban hukum yang sah yang wajib dibebankan pada keuangan
negara/daerah, termasuk sebagai tagihan pihak ketiga dan sebagai utang
negara/daerah yang lahir dari sebab lainnya yang sah, serta wajib dialokasikan
dalam APBN/APBD, serta telah mengingatkan Pemerintah untuk membentuk
peraturan yang diperlukan agar tercipta tertib hukum sesuai asas Negara
Hukum. Dengan demikian, ketiadaan tata cara penatausahaan utang peradilan
dalam Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 secara prosedural melemahkan daya
eksekutorial putusan pengadilan dan pada akhirnya bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 karena, ketentuan kedaluwarsa 5 (lima) tahun
disalahgunakan untuk mengulur waktu pemutihan utang yang berpotensi
berlaku bagi hak tagih yang disebabkan oleh putusan pengadilan sehingga
norma Pasal a quo, berpotensi menundukkan daya mengikat putusan
pengadilan (res judicata pro veritate habetur) pada mekanisme administratif
perbendaharaan dan menciptakan ketidakpastian mengenai tindakan hukum
yang dapat menghentikan atau memutus jangka waktu kedaluwarsa, sementara
warga negara tidak memiliki kontrol atas sistem fiskal negara;
5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “pembayaran kewajiban bunga dan pokok
pinjaman negara/daerah” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 karena, hanya memberikan pengecualian kedaluwarsa
dan kepastian tanpa batas waktu (bebas kedaluwarsa) kepada investor,
lembaga keuangan, atau kreditur komersial pemegang surat utang/pinjaman
negara, sementara itu bagi warga negara, buruh, atau korban kebijakan
penguasa yang memegang putusan inkracht, negara tidak memberikan jaminan
kesetaraan derajat utang yang sama, sehingga menciptakan diskriminasi
hierarki utang antara kreditur komersial dan warga negara pemegang putusan
pengadilan. Adanya pembatasan pembayaran dalam norma Pasal a quo, juga
berakibat pada tidak adanya kepastian prioritas alokasi anggaran dan
117
pelunasan utang peradilan dalam APBN/APBD, yang memungkinkan
pemerintah mendahulukan pembayaran kepada bank atau kreditur komersial
dengan mengesampingkan kewajiban berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 50 UU 1/2004 bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945
karena,
memberikan
larangan
terhadap
penyitaan
atas
aset
negara/daerah tanpa memisahkan aset pelayanan publik dengan aset
komersial, sehingga mereduksi daya eksekusi peradilan. larangan tersebut
dapat menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Selain itu, norma Pasal a quo, juga menciptakan
ketimpangan antara kepentingan fiskal negara dan hak keperdataan warga
negara, khususnya ketika aset yang hendak dieksekusi merupakan aset
komersial, aset idle, atau penyertaan modal yang tidak berdampak langsung
pada pelayanan dasar masyarakat.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan:
1. Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “larangan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBN/APBD tidak membebaskan Pejabat Pengelola Keuangan
Negara/Daerah dari kewajiban berdasarkan penetapan eksekusi pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menganggarkan pembayaran pada
APBN/APBD berjalan atau tahun berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun
anggaran.” Atau “larangan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD tidak membebaskan Pejabat Pengelola Keuangan
Negara/Daerah dari kewajiban berdasarkan penetapan eksekusi pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menganggarkan pembayaran pada
APBN/APBD.”;
2. Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai,
“mencakup
pula
kewajiban
untuk
melakukan
pembayaran
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk
menganggarkan pembayaran pada APBN/APBD berjalan atau tahun berikutnya
118
paling lambat 1 (satu) tahun anggaran.” atau “mencakup pula kewajiban untuk
melakukan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan
hukum
tetap
untuk
menganggarkan
pembayaran
pada
APBN/APBD.”;
3. Frasa “Tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/daerah” dalam
Pasal 39 ayat (4) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “mencakup pula kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk
mengatur tata cara penatausahaan, penganggaran, dan mekanisme pelunasan
utang yang timbul berdasarkan sebab lain yang sah berupa putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.”;
4. Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “ketentuan kedaluwarsa hak tagih 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi
tagihan utang negara/daerah yang timbul berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selama kewajiban
pembayaran tersebut belum dipenuhi secara penuh oleh Negara/Pemerintah
Daerah.”;
5. Frasa “pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah”
dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai, “mencakup pula kewajiban pembayaran utang negara/daerah
yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.”;
6. Pasal 50 UU 1/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “larangan penyitaan terhadap uang, surat berharga, barang bergerak,
barang tidak bergerak, dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah yang
tidak dipergunakan untuk pelayanan umum, dikecualikan terhadap pelaksanaan
sita eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap melalui lembaga lelang resmi negara.”.
119
[3.10]
Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka
dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
[3.12]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004,
Mahkamah
ternyata
telah
pernah
memutus
perkara
pengujian
konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
107/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 25 Januari 2017, dengan amar putusan “Menyatakan permohonan
Pemohon gugur”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIV/2016 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017,
dengan amar putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan amar
putusan antara lain, “Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua”, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan amar putusan “Menyatakan
permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) tidak dapat diterima”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
184/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 14 Agustus 2025, dengan amar putusan “Menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177/PUU-
120
XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
29 Juni 2026, dengan amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya“. Selanjutnya, berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004,
Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a
quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September
2017, dengan amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya”. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 50 UU 1/2004,
Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a
quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI/2008 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2009,
dengan amar putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2009, dengan amar
putusan “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya”. Selanjutnya,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2026, dengan amar putusan
“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Oleh karena itu,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon
berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan
121
permohonan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah
mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, ternyata terdapat
dasar pengujian yang digunakan, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan pada permohonan-permohonan
sebelumnya dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat
(3) UU 1/2004. Selanjutnya, terdapat pula dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal
1 ayat (3), 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak
digunakan
pada
permohonan-permohonan
sebelumnya
dalam
pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 50 UU 1/2004. Oleh karena itu, berdasarkan fakta
hukum tersebut, karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025
bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya lagi untuk
mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan-
permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial
permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo
berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali.
Sehingga, berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
[3.13]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
a quo lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu
sepanjang berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian
norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. Setelah dicermati secara saksama telah
ternyata berkaitan dengan norma a quo, Mahkamah telah menjatuhkan putusan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, dengan amar
putusan antara lain menyatakan, “Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua”. Oleh karena itu, jika
hal tersebut dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang mengajukan
permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 tanpa menyebutkan
sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua
dalam norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, sehingga seolah-olah
122
norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 masih seperti norma yang terdapat dalam UU
1/2004 sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap
jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah konstitusional. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah penyebutan norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 dengan tidak
menyebutkan sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15/PUU-XIV/2016 adalah penyebutan yang tidak tepat. Dengan demikian,
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma
Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur), oleh
karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU
1/2004.
[3.14]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan
oleh para Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah
adalah apakah benar norma Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4),
Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 50 UU 1/2004 telah melanggar prinsip negara hukum,
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, jaminan kepastian hukum yang adil, dan hak
atas imbalan yang adil dan layak, serta perlindungan hak milik sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.14.1]
Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang
dipermasalahkan oleh para Pemohon di atas, menurut Mahkamah hal tersebut tidak
dapat dilepaskan dari substansi yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah,
dimana salah satu pertimbangan hukum Mahkamah, yang terkait erat dengan
keberlakuan norma Pasal 50 UU 1/2004, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.20] yang
menyatakan sebagai berikut.
“[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara
memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-
barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut
123
mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan
dalam pelayanan umum;
[3.18] Menimbang bahwa sumber keuangan negara adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerintah pusat, dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah, sehingga
pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban negara harus
dialokasikan dalam APBN atau APBD;
[3.19] Menimbang bahwa untuk pengaturan tentang keuangan negara
telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU 17/2003) yang Pasal 1 angka 1 menyatakan,
“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Di samping itu Pasal 2 huruf
b menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 meliputi kewajiban negara untuk menyelenggarakan
tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak
ketiga. Dengan demikian telah jelas dasar hukumnya bahwa kewajiban
negara atau pemerintah untuk membayar tagihan pihak ketiga menjadi
bagian dari keuangan negara;
[3.20] Menimbang bahwa UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 angka 1 menyatakan, “Perbendaharaan Negara adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah”. Di samping itu Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa
utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasar sebab lain yang sah,
dan Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa utang daerah adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
perjanjian
atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah;
Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan UU 17/2003 dan UU 1/2004
ternyata telah terdapat adanya ketentuan bagi negara atau Pemerintah
untuk melakukan kewajiban pembayaran terhadap tagihan pihak ketiga
(vide Pasal 2 huruf b UU 17/2003 serta Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU
1/2004), meskipun tata cara kewajiban membayar tidak diatur dalam
kedua Undang-Undang tersebut. Hak Pemohon untuk mendapatkan
uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan
PBB sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya
dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah
Agung dalam Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001, Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 161 PK/PDT/2004, seharusnya dapat dibebankan pada
keuangan negara karena sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU 17/2003 atau
sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan sebab lainnya yang sah
menurut Pasal 1 angka 9 UU 1/2004. Pasal 38 sampai dengan Pasal 40
UU 1/2004 mengatur tentang pengelolaan utang/hibah baik negara
124
maupun daerah. Dalam pasal-pasal tersebut diatur tata cara pengadaan
utang atau menerima hibah. Pasal 40 UU 1/2004 menyebut hak tagih,
namun masih hanya sebatas hak tagih mengenai utang yang dibuat
berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/2004 saja
sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 UU 1/2004, utang negara atau
utang daerah pengertiannya lebih luas dari yang diatur dalam Pasal 38
dan Pasal 39 UU 1/2004 karena meliputi: (a) utang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) perjanjian; (c)
berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dengan demikian hak tagih
berdasarkan sebab yang lainnya yang sah belum diatur. Pemohon a quo
ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas
talangan yang telah dibayar meskipun putusan pengadilan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya antara lain
menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian
atas talangan yang telah dibayar oleh Pemohon;
Sementara itu Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan,
sedangkan dalam ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa kekuasaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
diserahkan
kepada
Gubernur/Bupati, Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;”
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pada
pokoknya menerangkan bahwa barang milik negara/daerah memiliki karakteristik
dan
perlakuan
khusus
mengingat
penggunaannya
berkaitan
dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian,
kekhususan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban negara/daerah untuk
memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang telah timbul secara
sah. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran dimaksud merupakan bagian dari
kewajiban keuangan negara/daerah dan pembebanannya harus dilakukan melalui
mekanisme APBN atau APBD. Dalam kaitan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1
angka 8 dan angka 9 UU 1/2004 dan Pasal 2 huruf b UU 17/2003, kewajiban atau
utang pemerintah tidak hanya timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan perjanjian, tetapi juga dapat timbul berdasarkan “sebab lainnya yang sah”. Lebih
lanjut, UU 1/2004 juga telah memberikan pengertian mengenai perbendaharaan
negara sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD,
serta memberikan pengertian utang negara dan utang daerah sebagai sejumlah
uang yang wajib dibayar oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atau
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
125
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Oleh karena itu,
frasa “berdasarkan sebab lainnya yang sah” tersebut telah menegaskan bahwa
ruang lingkup kewajiban utang negara dan utang daerah tidak terbatas hanya pada
kewajiban yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau
perjanjian, tetapi juga mencakup kewajiban pembayaran yang lahir dari sumber
hukum lain yang sah, termasuk kewajiban yang timbul karena adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
[3.14.2]
Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberlakuan Pasal 50
UU 1/2004 mengakibatkan adanya larangan penyitaan atas aset negara/daerah
tanpa membedakan aset yang digunakan untuk pelayanan publik dengan aset
komersial sehingga menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan menghambat pemulihan hak keperdataan warga
negara. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah,
keberlakuan Pasal 50 UU 1/2004 pada hakikatnya merupakan norma yang
melindungi objek kekayaan negara/daerah dari tindakan penyitaan, bukan norma
yang memberikan kekebalan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dari
kewajiban hukum termasuk dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban utang. Oleh
karena itu, keberadaan Pasal a quo tidak menghapus hak tagih bagi subjek hukum
tertentu yang memiliki piutang terhadap negara, melainkan hanya membatasi
instrumen penyitaan dalam rangka eksekusi terhadap barang milik negara,
khususnya penyitaan dan eksekusi terhadap objek yang termasuk dalam cakupan
Pasal 50 UU 1/2004. Dalam konteks ini, pembatasan eksekusi merupakan suatu
bentuk jaminan agar barang atau benda yang diperuntukan bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan umum tidak terganggu oleh adanya tindakan
penyitaan dan eksekusi oleh pengadilan. Dengan demikian, tanpa Mahkamah
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, tindakan
BUMD, in casu PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang yang tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayar upah dan/atau pesangon pekerja, kewajiban
pembayaran tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban yang timbul secara
sah dari hubungan hukum antara BUMD sebagai pemberi kerja dengan pekerja dan
ketika kewajiban pembayaran tersebut ditegaskan dalam putusan pengadilan
hubungan industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hak
pekerja untuk memperoleh pembayaran tersebut merupakan hak tagih yang
mempunyai dasar hukum yang sah. Di samping itu, berkaitan dengan hal tersebut
126
telah ada Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PNBgl,
bertanggal
23
Februari
2026,
yang
memerintahkan agar Termohon Eksekusi, in casu PDAM Tirta Alami Kabupaten
Kepahiang untuk menganggarkan dalam APBD berkaitan dengan kewajiban
pembayaran utang terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI. Oleh karena
itu, keberadaan norma Pasal 50 UU 1/2004 yang menegaskan bahwa pihak
manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik
negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak
ketiga, uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, barang
bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun
pada pihak ketiga, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
negara/daerah serta barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah
yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah, tidak dapat dimaknai
sebagai ketentuan yang menghapuskan, meniadakan, ataupun mengurangi
kewajiban hukum pihak yang mempunyai utang untuk memenuhi hak bagi pihak
yang berpiutang. Dengan demikian, larangan penyitaan sebagaimana dimaksud
dalam norma Pasal 50 UU 1/2004 berada pada ranah tata cara eksekusi terhadap
objek tertentu, sedangkan lahirnya kewajiban pembayaran dan keberadaan hak
tagih pekerja yang ditimbulkan oleh hubungan hukum yang mendasarinya, in casu
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kaitan ini, penegasan
dimaksud telah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk
membayar tagihan pihak ketiga merupakan bagian dari keuangan negara dan
terhadap utang negara atau daerah dapat timbul berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau sebab lainnya yang sah, in casu ditimbulkan karena
adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Oleh karena itu, adanya perlindungan terhadap kekayaan negara tidak
dengan sendirinya menghapus kewajiban pembayaran utang yang telah mempunyai
dasar hukum yang sah. Dengan demikian, apabila, in casu mantan pekerja BUMD
telah memperoleh putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan
hukum
tetap
mengenai
pembayaran
upah,
pesangon,
atau
hak-hak
ketenagakerjaan lainnya, maka putusan tersebut tetap melahirkan kewajiban hukum
yang wajib dipenuhi dan tidak kehilangan kekuatan hukumnya semata-mata karena
terhadap aset tertentu yang menjadi objek pelaksanaan putusan berlaku larangan
127
penyitaan dan eksekusi berdasarkan Pasal 50 UU 1/2004. Sementara itu,
berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang menghendaki agar norma
Pasal 50 UU 1/2004 dibedakan antara aset yang dipergunakan untuk pelayanan
publik dan komersial, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam norma Pasal 50 UU 1/2004, karena prinsip-prinsip pemisahan
antara kekayaan negara yang dipisahkan dengan kekayaan untuk kegiatan
komersial, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 50 UU
1/2004, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut
di atas.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para
Pemohon yang menyatakan keberlakukan norma Pasal 50 UU 1/2004
mengakibatkan adanya larangan penyitaan atas aset negara/daerah tanpa
membedakan aset yang digunakan untuk pelayanan publik dengan aset komersial
sehingga menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan menghambat pemulihan hak keperdataan warga
negara adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan
menurut hukum.
[3.14.3]
Bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya
keberlakukan norma Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 berpotensi
menimbulkan ketiadaan alokasi anggaran dan kewenangan diskresional kuasa
bendahara umum negara (BUN)/bendahara umum daerah (BUD) dalam pencairan
dana digunakan untuk menolak atau menegasikan pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menghilangkan daya eksekutorial
putusan pengadilan. Berkaitan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut
Mahkamah, norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 yang menyatakan “Setiap pejabat
dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD
jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia”, pada hakikatnya norma tersebut mengatur prinsip kehati-hatian dalam
rangka tertib pengeluaran anggaran negara/daerah agar setiap pengeluaran
didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, norma Pasal 8
ayat (5) UU 1/2004 yang menyatakan “Kuasa Bendahara Umum Negara
berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
anggaran”, pada hakikatnya juga mengatur kewenangan kuasa BUN/BUD dalam
melaksanakan
pembayaran
tagihan
pihak
ketiga
melalui
mekanisme
128
perbendaharaan. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut tidak dapat serta-merta
dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada pejabat eksekutif untuk menilai
kembali kebenaran, keabsahan, ataupun kekuatan mengikat suatu putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila dalam
tataran penerapan norma dimaksud dimaknai oleh pejabat untuk menilai putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan a quo
dijadikan sebagai alasan untuk menolak atau mengabaikan pelaksanaan putusan
pengadilan, hal tersebut menurut Mahkamah merupakan persoalan yang berkenaan
dengan
implementasi
norma,
bukan
persoalan
yang
berkaitan
dengan
konstitusionalitas norma. Terlebih, kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya tetap
merupakan kewajiban hukum yang sah, sehingga pemenuhannya harus dilakukan
melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-VII/2009, telah menegaskan bahwa negara atau pemerintah
berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat dibebankan pada keuangan negara/daerah serta
harus dialokasikan melalui APBN/APBD. Artinya, kewajiban demikian merupakan
mekanisme penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang
menjadi instrumen hukum untuk memenuhi kewajiban yang timbul. Oleh karena itu,
keberlakukan norma Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) UU 1/2004 tidak
menundukkan badan peradilan pada diskresi administratif eksekutif ataupun
menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Dengan demikian, sekali lagi, apabila terdapat tindakan pejabat
tertentu yang tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, menurut Mahkamah, hal demikian merupakan
persoalan implementasi norma yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui
mekanisme administratif dan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para
Pemohon berkenaan dengan keberlakukan norma Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat
(5) UU 1/2004 berpotensi menimbulkan ketiadaan alokasi anggaran dan
kewenangan diskresional kuasa bendahara umum negara (BUN)/bendahara umum
daerah (BUD) dalam pencairan dana digunakan untuk menolak atau menegasikan
129
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga
menghilangkan daya eksekutorial putusan pengadilan adalah dalil yang tidak
berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.14.4]
Bahwa selain kedua dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan yang
pada pokoknya frasa “tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/daerah”
dalam Pasal 39 ayat (4), dan frasa “pembayaran kewajiban bunga dan pokok
pinjaman negara/daerah” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 menimbulkan
ketiadaan tata cara penatausahaan utang negara/daerah dan tidak adanya
kepastian alokasi anggaran yang jelas bagi utang yang lahir dari putusan
pengadilan. Berkenaan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 39
ayat (4) UU 1/2004 pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mendelegasikan
pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan utang negara/daerah,
sehingga ketiadaan atau belum lengkapnya pengaturan teknis mengenai kewajiban
yang timbul berdasarkan sebab lainnya yang sah, termasuk kewajiban yang lahir
dari putusan pengadilan, merupakan persoalan pengaturan lebih lanjut dan tidak
serta-merta memengaruhi keberlakuan norma a quo. Sementara itu, pendelegasian
kewenangan demikian merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan, seperti ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
12/2011) yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan
undang-undang antara lain meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan
UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pasal 12 UU 12/2011 menyatakan bahwa
materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya, dan Pasal 13 UU 12/2011 menyatakan bahwa
materi muatan Peraturan Presiden antara lain berisi materi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang. Oleh karenanya, ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
Lampiran II huruf A. Pendelegasian Kewenangan UU 12/2011. Artinya, Pasal 39
ayat (4) UU 1/2004 yang dipersoalkan oleh para Pemohon harus dipahami sebagai
norma delegasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur
lebih lanjut aspek teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pemerintahan,
in casu penatausahaan utang negara/daerah, sedangkan mengenai pokok-pokok
kewajiban dan ruang lingkup utang negara/daerah telah ditentukan dalam UU
1/2004 sebagai materi yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Demikian pula, frasa “pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman
130
negara/daerah” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 harus dipahami dalam konteks
pengaturan mengenai kedaluwarsa hak tagih terhadap negara/daerah dan tidak
dapat serta-merta dimaknai sebagai adanya bentuk hierarki atau diskriminasi antara
kreditur komersial dengan pihak yang memiliki hak tagih berdasarkan putusan
pengadilan. Oleh karena itu, berkenaan dengan kewajiban pemerintah/pemerintah
daerah untuk memenuhi pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tetap merupakan kewajiban
hukum yang sah dan pemenuhannya dilakukan melalui mekanisme pengelolaan
serta penganggaran keuangan negara/daerah sebagaimana ditegaskan dalam
pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.14.1] di atas. Dengan demikian,
Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (3) UU 1/2004 harus dipahami sebagai norma
yang tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan pemerintah/pemerintah daerah
untuk mengabaikan atau menegasikan adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih, jika hal tersebut dijadikan sebagai
alasan adanya kadaluwarsa 5 (lima) tahun hak tagih sebagaimana yang
dikawatirkan oleh para Pemohon.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon
berkenaan dengan
frasa
“tata cara pelaksanaan penatausahaan utang
negara/daerah” dalam norma Pasal 39 ayat (4), dan frasa “pembayaran kewajiban
bunga dan pokok pinjaman negara/daerah” dalam norma Pasal 40 ayat (3) UU
1/2004 menimbulkan ketiadaan tata cara penatausahaan utang negara/daerah dan
tidak adanya kepastian alokasi anggaran bagi utang yang lahir dari putusan
pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.15]
Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,
telah ternyata penambahan objek permohonan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (1)
UU 1/2004 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Sementara itu, berkenaan
dengan norma Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat
(3), dan Pasal 50 UU 1/2004 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum,
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, jaminan kepastian hukum yang adil, dan hak
atas imbalan yang adil dan layak, serta perlindungan hak milik seperti ditentukan
131
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para
Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat
(4), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 50 UU 1/2004 adalah tidak beralasan menurut
hukum.
[3.16]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 2 huruf b,
huruf g, dan huruf h UU 17/2003, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU
40/2007, serta Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur);
[4.4]
Permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (3),
Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 50 UU
1/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
132
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang penambahan objek
permohonan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) dan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756), serta sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
133
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan hukum a quo menjadi dasar Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menetapkan agar Termohon Eksekusi sekedar menganggarkan dana pada APBD Kabupaten Kepahiang guna membayar upah tertunggak, namun pembebanan anggaran tersebut tetap tidak terlaksana akibat terbentur norma a quo; 3) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI telah menempuh upaya persuasif dan administratif dengan mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Kepahiang agar hak-hak PARA PEMOHON dialokasikan dalam APBD. Namun hingga permohonan a quo diajukan, hak-hak tersebut tetap diabaikan dengan dalih keberadaan norma-norma a quo (khususnya Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 dan Pasal 3 UU 40/2007) sebagaimana disampaikan/tanggapan oleh DPRD dan Pemda secara lisan kepada kuasa hukumnya (PEMOHON XVII), serta ditegaskan secara terbuka oleh Ketua TAPD/Sekda Kabupaten Kepahiang (Dr. Hartono, M.Pd., M.H.) yang menyatakan: “...belum ada regulasi terkait pembayaran piutang pada perusahaan daerah yang dapat dianggarkan oleh APBD. Pemerintah Kabupaten bisa saja melakukan penyertaan modal pada perusahaan daerah, apabila kondisi PDAM sehat, ini kan sakit. Tapi, penyertaan modal itu hanya bisa dilakukan sifatnya untuk pengembangan, atau peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih, belum ada regulasi mengatur terkait dengan pembayaran gaji, apalagi sifatnya hutang perusahaan daerah.” Sebagaimana dalam Berita Media Siber Radarkepahiang.id bertajuk "PDAM Tirta Alami Dalam Kondisi 'Sakit', Pemkab Kepahiang Terhalang Regulasi Lakukan Penyertaan Modal!" tanggal 8 Agustus 2026; 4) Bahwa akibat kekakuan norma Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 jo. Pasal 2 huruf g dan h UU 17/2003, Pemerintah Daerah merasa terancam sanksi pidana/administrasi jika mengalokasikan APBD untuk kewajiban BUMD 20 yang dalam kondisi tidak sehat ("sakit"). Di sisi lain, Pemda melemparkan tanggung jawab pembayaran kepada manajemen BUMD untuk menagih piutang pelanggan sebesar Rp1,4 Miliar sebuah instruksi yang tidak realistis (illusory remedy) mengingat BUMD a quo mengalami kelumpuhan finansial. 5) Bahwa fakta empiris a quo membuktikan secara terbuka adanya hubungan sebab-akibat (causal link) yang sempurna, berlakunya norma- norma a quo secara langsung menjadi pembenaran bagi Pemerintah Daerah untuk menolak menganggarkan utang eksekusi, sehingga Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus- PHI.PB.EKS/2026/PN Bgl menjadi dokumen hampa tanpa daya eksekusi (non-executable), yang secara aktual merampas hak konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI atas jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta hak atas imbalan yang layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). 6) Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI juga telah mengupayakan jalur kebijakan politik-hukum dengan mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPD RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Hambatan Eksekusi Putusan PHI dan Problematika Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara kepada Komisi III DPR RI yang telah diterima resmi oleh Bagian Persuratan DPR RI (Vide Bukti P-27), namun hingga permohonan a quo diajukan tidak ditindaklanjuti secara nyata akibat ketiadaan kewajiban konstitusional dalam norma undang- undang objek uji; 7) Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya sita eksekusi maupun pencairan anggaran wajib tersebut, PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI secara aktual tidak memperoleh pembayaran atas upah, pesangon, kompensasi, dan hak-hak hubungan industrial lainnya yang telah diputus secara sah oleh pengadilan, sehingga hak konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), hak atas imbalan yang layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)), serta hak atas kepemilikan dan manfaat atas hak kebendaan (Pasal 28H ayat (4)) dirugikan secara langsung oleh berlakunya norma-norma a quo dan kemudian secara kewajiban kehidupannya sehari-hari sangat amat 21 dirugikan karena meski dirugikan sedemikian rupa, PARA PEMOHON tersebut diatas masih harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara pada umumnya sebagai subjek hukum. Tindakan menikmati hasil kerja warga negara tanpa memberikan imbalan yang sah merupakan manifestasi nyata dari perbudakan terselubung (modern slavery) dan kerja paksa (forced labor / dwangarbeid), di mana tenaga warga negara dieksploitasi tanpa adanya pemenuhan kewajiban kontra- prestasi yang adil oleh entitas yang bernaung di bawah negara; 8) Bahwa penjelmaan kondisi kerugian PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI juga menyerupai kerja paksa akibat ketiadaan mekanisme eksekusi ini secara langsung menerjang ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas mengategorikan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Keberlakuan norma a quo yang melumpuhkan eksekusi putusan pengadilan hak-hak pekerja secara eksesif telah mengesampingkan jaminan konstitusional yang paling hakiki tersebut. 9) Bahwa terhadap PEMOHON XVII selaku Advokat dan kuasa hukum PEMOHON I s.d. PEMOHON XVI, berlakunya norma a quo secara langsung menyebabkan seluruh upaya hukum profesional, tindakan administratif, maupun permohonan penganggaran APBD yang ditempuh menjadi kehilangan efektivitasnya (loss of practical efficacy). Benteng kekebalan dan ketiadaan norma teknis penganggaran dalam norma a quo menghalangi Advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang fair dan berkepastian hukum; 10) Bahwa terhadap PEMOHON XVIII selaku Mahasiswa Ilmu Hukum dan Calon Hakim, berlakunya norma a quo secara potensial yang dapat dipastikan akan terjadi telah merusak prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan efektivitas peradilan. Norma- norma a quo menjadi penyebab langsung timbulnya situasi di mana putusan pengadilan yang dijatuhkan kelak oleh PEMOHON XVIII berpotensi menjadi dokumen formalitas belaka (non-executable) hanya karena pihak yang kalah adalah entitas negara, BUMN, atau BUMD; 22 11) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) secara kumulatif terhadap Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 1/2004; Pasal 2 huruf b, huruf g, dan huruf h UU 17/2003; serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007, sehingga pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset/keuangan komersial (jure gestionis) maupun pembebanan anggaran wajib (mandatory budgeting) pada APBN/APBD dimungkinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas tidak akan terjadi lagi dan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dirugikan dapat dipulihkan secara utuh dan berkepastian hukum. 9. Bahwa berdasarkan uraian kerugian konstitusional sebagaimana telah dijelaskan di atas, PARA PEMOHON telah nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta syarat kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang selanjutnya juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa secara formil, PARA PEMOHON menegaskan bahwa Permohonan a quo tidak NEBIS IN IDEM terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan dan perbedaan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah
