PUU
Tahun 2026
283/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Hadar Nafis Gumay (Pemohon I), Titi Anggraini (Pemohon II), dan Nur Fauzi Ramadhan (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-09-16T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 283/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Hadar Nafis Gumay
Pekerjaan
:
Direktur Eksekutif
Alamat
:
Jalan Patra Kuningan VII Nomor 1, RT. 006, RW.
004, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Titi Anggraini
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Villa Dago Blok G.1/25, RT. 1, RW. 24, Benda
Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Nur Fauzi Ramadhan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Terogong III/26 Cilandak, RT. 009, RW.
010, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PUU/2026 bertanggal 19 Juli
2026, memberi kuasa kepada Tanti Oktari dan Ahmad Al Farizy, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
2
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 21 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 21 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
282/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 283/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 22 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 17 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan
3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the sole and the highest
interpreter of the constitution), serta pelindung hak konstitusional warga
negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu,
apabila dalam perkembangan ketatanegaraan terdapat norma undang-
undang yang tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 maupun perkembangan hukum dan praktik
ketatanegaraan sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional
warga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan norma tersebut
bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik secara keseluruhan maupun
secara bersyarat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
4
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 7 Tahun 2025),
objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang.
8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo berupa Pasal 78 huruf a
UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu merupakan norma undang-undang
yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU
MK, serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
9. Adapun rumusan dari pasal a quo yang diujikan adalah sebagai berikut
Pasal 78 huruf a UU MK yang berbunyi:
“a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden;”
Pasal 475 Ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi
“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama
14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh
Mahkamah Konstitusi.”
10. Adapun ketentuan norma a quo diujikan terhadap Pasal-Pasal berikut dalam
UUD NRI 1945 yakni:
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.”
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”‘
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
5
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
13. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya,
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian; dan
e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi.
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta syarat
kerugian konstitusional sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah
6
Konstitusi, Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian
konstitusional masing-masing Pemohon sebagai berikut:
A. Kualifikasi
16. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia
a. Bahwa Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat
dibuktikan
dengan
Kartu
Tanda
Penduduk
dengan
NIK
3174021001600003 [vide bukti P-1].
b. Bahwa Pemohon I selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun secara
konsisten mengabdikan diri dalam pembangunan sistem demokrasi dan
kepemiluan di Indonesia. Sejak awal era reformasi, Pemohon I telah aktif
mengawal penyelenggaraan pemilihan umum melalui berbagai aktivitas
pemantauan, penelitian, advokasi, penyusunan kebijakan, pendidikan
kepemiluan, hingga menjadi penyelenggara pemilu. Keterlibatan tersebut
menunjukkan bahwa kepemiluan bukan sekadar bidang yang diminati
oleh Pemohon I, melainkan telah menjadi bentuk pengabdian yang
berkesinambungan
dalam
mewujudkan
pemilihan
umum
yang
demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan oleh
UUD NRI 1945.
c. Bahwa pengabdian tersebut dimulai sejak Pemilu Tahun 1999 ketika
Pemohon I menginisiasi University Network for Free and Fair Election
(UNFREL) sebagai jaringan pemantau pemilu yang bertujuan mengawal
proses demokratisasi pasca reformasi. Selanjutnya, Pemohon I
mendirikan Centre for Electoral Reform (CETRO) sebagai lembaga yang
secara khusus melakukan penelitian, advokasi, serta memberikan
masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di
bidang kepemiluan. Melalui CETRO, Pemohon I secara aktif terlibat
dalam berbagai proses reformasi sistem pemilu nasional, termasuk
memberikan berbagai rekomendasi terhadap pembentukan Undang-
Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.
d. Bahwa dedikasi Pemohon I dalam bidang kepemiluan kemudian
diwujudkan melalui pengabdiannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Periode 2012–2017. Dalam kapasitas
tersebut, Pemohon I secara langsung bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang meliputi Pemilihan
7
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.
Pengalaman
tersebut
memberikan
pengetahuan
dan
pemahaman yang mendalam kepada Pemohon I mengenai kompleksitas
penyelenggaraan pemilu nasional, termasuk mengenai penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari upaya membangun legitimasi konstitusional hasil pemilu.
e. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Anggota Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemohon I tetap konsisten
mengabdikan diri dalam penguatan demokrasi dan kepemiluan melalui
berbagai aktivitas penelitian, pendidikan, dan advokasi. Saat ini Pemohon
I merupakan Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior Network for
Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), pendiri sekaligus
Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), serta secara
aktif terlibat dalam berbagai kajian, penyusunan rekomendasi kebijakan,
pelatihan
penyelenggara
pemilu,
dan
pengembangan
sistem
penyelesaian sengketa pemilu baik di tingkat nasional maupun
internasional.
f. Bahwa seluruh rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I
memiliki kepentingan konstitusional yang nyata dalam mendorong
terwujudnya sistem kepemiluan yang demokratis, berintegritas, dan
akuntabel, termasuk mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menjamin
terbentuknya legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden. Oleh
karena itu, keberlakuan norma a quo yang membatasi penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara langsung menghambat
perjuangan dan pengabdian Pemohon I untuk terus mendorong
penyempurnaan sistem kepemiluan Indonesia agar selaras dengan
prinsip negara hukum demokratis dan nilai-nilai konstitusi. Adapun
mengenai kerugian konstitusional tersebut akan diuraikan lebih lanjut
dalam bagian kerugian konstitusional dan Posita permohonan.
g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon I merupakan subjek
hukum perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
8
yang memiliki hubungan langsung dengan norma yang dimohonkan
pengujian
sehingga
memiliki
kepentingan
konstitusional
untuk
mengajukan permohonan a quo.
17. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia
a. Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
3674065210790008 [vide Bukti P-2].
b. Bahwa Pemohon II merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang
telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan senantiasa menggunakan
hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sejak
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Sebagai pemilih,
Pemohon II memiliki kepentingan konstitusional agar Presiden dan Wakil
Presiden yang terpilih memperoleh legitimasi demokratis dan legitimasi
konstitusional melalui mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menjamin
tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, berlakunya norma a quo
yang membatasi waktu penyelesaian perselisihan hanya selama 14
(empat belas) hari kerja secara langsung berkaitan dengan hak
konstitusional
Pemohon
II
untuk
memperoleh
jaminan
atas
penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi
melalui proses peradilan yang memadai.
c. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan
konsen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan
berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh
Pemohon II dalam mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Pemohon II merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi
Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010
hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem,
Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam
mengawal isu-isu kepemiluan. Pemohon II saat ini aktif sebagai Dosen
pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Pemilihan Umum,
9
Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang
kepemiluan dan demokrasi.
d. Bahwa dengan keberlakuan Pasal a quo, telah nyata menghambat upaya
dan keinginan dari Pemohon II untuk terus mendorong terciptanya sistem
kepemiluan yang adil, utamanya sistem perselisihan sengketa hasil
pemilihan umum baik eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah di MK
yang berkeadilan dan akuntabel. Adapun mengenai hal ini akan dijelaskan
lebih lanjut pada bagian posita permohonan.
e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah
sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
18. Kualifikasi Pemohon III sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia
a. Bahwa Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat
dibuktikan
dengan
Kartu
Tanda
Penduduk
dengan
NIK
3174062311011001 [vide Bukti P-3].
b. Pemohon III saat ini merupakan mahasiswa Program Magister Hukum
dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang
memiliki perhatian dan minat yang besar terhadap pengembangan
hukum, sistem peradilan, demokrasi, dan kepemiluan di Indonesia.
Ketertarikan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik
dalam perkuliahan, tetapi juga melalui berbagai penelitian, publikasi,
diskusi ilmiah, serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan
sistem hukum nasional.
c. Pemohon III acap kali menulis mengenai berbagai persoalan hukum,
sistem peradilan, dan perkembangan Mahkamah Konstitusi melalui media
massa nasional. Salah satu tulisan Pemohon III yang diterbitkan oleh
Harian Kompas berjudul “Revisi UU MK untuk Siapa?” membahas
perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menurut
Pemohon III lebih berfokus pada aspek kelembagaan, namun belum
menyentuh berbagai persoalan substantif yang berkaitan dengan proses
pemeriksaan perkara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Selain itu,
melalui tulisan berjudul “Konstitusi Tidak Dimulai di Mahkamah
Konstitusi”, Pemohon III menguraikan bahwa maraknya pengujian
10
undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari
kualitas
proses
legislasi
yang
belum
sepenuhnya
mampu
mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tulisan-tulisan
tersebut diterbitkan sebagai bagian dari keterlibatan Pemohon III dalam
diskursus mengenai pengembangan sistem hukum dan praktik
penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
d. Perhatian Pemohon III terhadap isu kepemiluan berangkat dari keyakinan
bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan secara
demokratis, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu,
setiap
aspek
dalam
sistem
kepemiluan,
termasuk
mekanisme
penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, memiliki arti penting dalam menjaga legitimasi konstitusional
pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu..
e. Komitmen Pemohon III terhadap pengembangan hukum juga diwujudkan
melalui penggunaan mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi sebagai sarana partisipasi konstitusional warga negara.
Pemohon III tercatat pernah menjadi Pemohon dalam beberapa perkara
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain Perkara
Nomor 12/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024, Perkara
Nomor 169/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025.
Keterlibatan tersebut menunjukkan konsistensi Pemohon III dalam
menggunakan
instrumen
konstitusional
guna
mendorong
penyempurnaan sistem hukum nasional dan perlindungan hak-hak
konstitusional warga negara.
f. Selain itu, perhatian Pemohon III terhadap isu kepemiluan tidak hanya
bersifat akademik, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung
dalam mengamati praktik penyelesaian sengketa pemilu. Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, Pemohon III tercatat sebagai pemantau persidangan yang secara
aktif mengikuti, mengamati, dan menganalisis jalannya persidangan sejak
tahap pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan
persidangan,
pembuktian,
pemeriksaan
saksi
dan
ahli,
hingga
11
pembacaan putusan. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman dan
pemahaman
langsung
kepada
Pemohon
III
mengenai
praktik
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah
Konstitusi.
g. Berdasarkan pengamatan tersebut, Pemohon III menganalisis bahwa
jangka waktu penyelesaian perkara yang hanya berlangsung selama 14
(empat belas) hari kerja menyebabkan ruang pemeriksaan dan
pembuktian menjadi sangat terbatas. Dalam waktu yang singkat tersebut,
Mahkamah harus memeriksa berbagai dalil, alat bukti, keterangan saksi,
dan keterangan ahli yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Pada
saat yang sama, berbagai persoalan yang berkembang selama proses
penyelenggaraan pemilu juga diajukan oleh para pihak ke dalam forum
PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, tidak seluruh fakta, alat
bukti, maupun keterangan yang diajukan dalam persidangan memperoleh
ruang yang memadai untuk diuji, didalami, dan diklarifikasi secara lebih
komprehensif. Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinan
Pemohon III bahwa perkembangan praktik PHPU Presiden dan Wakil
Presiden saat ini telah melampaui asumsi yang melatarbelakangi
pembentukan jangka waktu penyelesaian perkara selama 14 (empat
belas) hari. Menurut Pemohon III, legitimasi konstitusional Presiden dan
Wakil Presiden tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan
Mahkamah, tetapi juga oleh sejauh mana proses pemeriksaan dan
pembuktian dilakukan secara memadai, cermat, dan mampu menjawab
berbagai persoalan yang diperdebatkan dalam persidangan.
h. Sebagai mahasiswa hukum yang memiliki cita-cita menjadi akademisi
hukum, Pemohon III memandang bahwa pengembangan ilmu hukum
tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memperbaiki institusi dan
mekanisme hukum yang berlaku dalam praktik. Oleh karena itu, Pemohon
III memiliki kepentingan yang nyata terhadap pembentukan dan
pengembangan sistem kepemiluan yang demokratis, akuntabel, dan
berintegritas, termasuk mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mampu memberikan
ruang pemeriksaan dan pembuktian yang memadai guna menjamin
terbentuknya legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden hasil
12
pemilu. Keberlakuan Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU
Pemilu yang membatasi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya dalam waktu 14 (empat belas)
hari secara langsung berkaitan dengan kepentingan konstitusional
Pemohon III sebagai warga negara, pemerhati isu pemilu dan sistem
peradilan, serta calon akademisi hukum yang memiliki perhatian terhadap
pengembangan sistem hukum nasional. Norma a quo berpotensi
membatasi ruang pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara yang
menyangkut legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden,
sehingga berdampak terhadap kualitas mekanisme penyelesaian
sengketa pemilu yang menjadi bagian penting dari sistem demokrasi
konstitusional Indonesia.
i. Berdasarkan pada uraian di bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan
Pemohon III memiliki keterkaitan langsung antara kondisi, kegiatan
pemohon III, dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III
dengan ketentuan yang diujikan dalam perkara a quo.
j. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian hukum mengenai
kedudukan hukum perorangan warga negara Indonesia dalam pengujian
konstitusionalitas norma yang mengatur jangka waktu penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
Pertimbangan
Paragraf
3.5.
Putusan
Nomor
31/PUU-XXI/2023,
Mahkamah menerima kedudukan hukum seorang Pemohon yang
berstatus sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan
bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan maupun jangka
waktu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden berpotensi menghalangi partisipasinya dalam
mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat
(1) UUD 1945.
19. Sehubungan dengan pengujian norma a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 31/PUU-XXI/2023 telah menjadi preseden bahwa norma yang
mengatur jangka waktu penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional
bagi perorangan warga negara Indonesia, sepanjang mampu dijelaskan
13
adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma
tersebut dengan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dengan
demikian, dalil kedudukan hukum utamanya dengan adanya kerugian
konstitusional Para Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah dalil yang
baru, melainkan sejalan dengan kaidah hukum yang telah dibangun sendiri
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023.
20. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terlepas dari terbukti
tidaknya alasan hukum (posita) para Pemohon, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo atas dasar adanya
kesamaan aktivitas, kontribusi, dan rekam jejak para Pemohon dengan
undang-undang yang diujikan.
B. Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon
21. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo.
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan PMK 2/2021 terdapat beberapa syarat
agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif,
antara lain:
1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
22. Dalam menjelaskan bagian kerugian hak konstitusional yang dialami oleh
para Pemohon, izinkanlah kami untuk menjadikan pemaparan kerugian hak
konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam bentuk satu
kesatuan. Penggambaran kerugian akan dilakukan dengan menguraikan
satu per satu berdasarkan rumusan hak konstitusional yang tercantum dalam
14
UUD, hal ini guna memudahkan majelis hakim dan para pihak untuk
memahami dan menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional para
Pemohon yang dirugikan dengan adanya UU a quo.
23. Pasal a quo merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang
menjadi amanat Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
a. Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia
yang memiliki perhatian, pengalaman, serta rekam jejak yang panjang
dalam penguatan demokrasi, kepemiluan, dan konstitusionalisme di
Indonesia.
Pemohon I (Hadar Nafis Gumay) merupakan sebagai salah satu tokoh
kepemiluan
yang
selama
bertahun-tahun
berkiprah
dalam
penyelenggaraan maupun penguatan sistem pemilu di Indonesia serta
pernah menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia pada periode 2012-2017.
Pemohon II (Titi Anggraini) merupakan pegiat kepemiluan yang
selama puluhan tahun melakukan advokasi, penelitian, pendidikan
publik, serta pengujian undang-undang di bidang kepemiluan.
Pemohon III (Nur Fauzi Ramadhan) merupakan pegiat hukum yang
secara aktif melakukan advokasi konstitusional melalui mekanisme
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam
isu demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan penguatan
negara hukum.
b. Bahwa dengan keberlakuan pasal a quo menyebabkan kerugian hak
konstitusional Para Pemohon yang bersumber dari Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
c. Apabila meninjau pada yurisprudensi Mahkamah yang telah diputus
sebelumnya, memang benar bahwa mayoritas perkara yang dikabulkan
dengan dasar atas hak konstitusional Pasal 28C ayat (2) utamanya adalah
perkara yang diajukan oleh badan hukum, khususnya lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan ikatan keahlian tertentu. Akan tetapi,
secara adresat dalam Pasal 28C ayat (2) adalah ‘Setiap orang’, yang
dapat dimaknai bahwa siapapun warga negara yang memiliki kepentingan
15
dan dirugikan hak konstitusionalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 28C
ayat (2) dapat mendapatkan kedudukan hukum untuk memperjuangkan
haknya di hadapan Mahkamah.
d. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” juga dapat
ditemukan sebelumnya dalam yurisprudensi putusan MK. Salah satunya
ialah pada putusan 96/PUU-XIV/2016 paragraf [3.9], MK pernah
memaknai sebagai berikut:
“... Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok
masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-
upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya
jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan
dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional
orang atau kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi
kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.”
e. Jika dikaitkan dengan kedudukan para Pemohon, Pasal 28C ayat (2) UUD
NRI 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk secara
aktif memperjuangkan perbaikan kehidupan ketatanegaraan melalui cara-
cara yang konstitusional, termasuk dengan mengajukan pengujian
undang-undang ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat norma yang
menghambat terwujudnya sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan
UUD NRI 1945.
f. Bahwa perjuangan konstitusional Para Pemohon bukanlah tindakan yang
bersifat insidental ataupun dilakukan semata-mata untuk kepentingan
permohonan a quo, melainkan merupakan bentuk pengabdian yang
berkesinambungan dalam memperkuat demokrasi, kepemiluan, negara
hukum, dan konstitusionalisme di Indonesia melalui mekanisme yang
disediakan oleh UUD NRI 1945. Konsistensi tersebut tercermin dari rekam
jejak Para Pemohon yang salah satunya menggunakan mekanisme
pengujian undang-undang sebagai instrumen konstitusional untuk
memperbaiki kualitas hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
g. Bahwa Pemohon II, Titi Anggraini, secara konsisten telah mengajukan
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam
Perkara
Nomor
8/PUU-X/2012,
51/PUU-X/2012,
96/PUU-X/2012,
51/PUU-XII/2014,
82/PUU-XII/2014,
135/PUU-XIII/2015,
77/PUU-
XIV/2016,
71/PUU-XV/2017,
49/PUU-XVI/2018,
20/PUU-XVII/2019,
55/PUU-XVII/2019, 56/PUU-XVII/2019, 75/PUU-XVII/2019, 101/PUU-
16
XXII/2024, dan 169/PUU-XXII/2024. Rekam jejak tersebut menunjukkan
konsistensi Pemohon II dalam memperjuangkan penguatan sistem
demokrasi dan kepemiluan melalui jalur konstitusional.
h. Demikian pula Pemohon III, Nur Fauzi Ramadhan, secara aktif
menggunakan mekanisme pengujian undang-undang sebagai sarana
perlindungan hak konstitusional warga negara dan penguatan negara
hukum melalui Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, 101/PUU-XXII/2024,
169/PUU-XXII/2024,
130/PUU-XXIII/2025,
dan
62/PUU-XXIV/2026.
Keterlibatan Pemohon III dalam berbagai perkara tersebut menunjukkan
konsistensi
dalam
memperjuangkan
tegaknya
konstitusi
melalui
mekanisme judicial review.
i. Rangkaian pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Para Pemohon
tersebut merupakan bentuk konkret hak konstitusional setiap warga
negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu
hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun
masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, ketika keberlakuan
norma a quo berpotensi menghambat terwujudnya sistem peradilan
konstitusi yang mampu menegakkan hukum dan keadilan secara optimal,
Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata atas
terhambatnya perjuangan konstitusional yang selama ini secara konsisten
mereka lakukan.
j. Bahwa kerugian Para Pemohon bukanlah semata-mata karena
keberadaan norma yang mengatur tenggat waktu penyelesaian perkara,
melainkan karena norma tersebut berpotensi mengurangi kemampuan
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Kondisi tersebut secara langsung
menghambat hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memperjuangkan, melalui cara-cara
konstitusional, terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mampu
memberikan perlindungan yang optimal terhadap demokrasi dan hak
konstitusional warga negara.
k. Bahwa keberlakuan norma a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi Para Pemohon yang bersifat aktual dan faktual terjadi.
17
Secara faktual, semua perjuangan Para Pemohon dalam mewujudkan
suatu pemilu yang adil, berintegritas, dan meningkatkan taraf kedaulatan
rakyat sejak tahapan perencanaan pemilu, pendaftaran, kampanye,
pemungutan suara hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden menjadi terhambat, tidak dapat diwujudkan,
dan cenderung sia-sia dengan momentum PHPU di Mahkamah
Konstitusi. Para Pemohon berkeyakinan bahwa hambatan tersebut
bersumber dari terbatasnya ruang dan jangka waktu Mahkamah
Konstitusi untuk menilai berbagai fakta dan dalil yang muncul di sidang
PHPU sebagaimana dijelaskan dalam posita.
l. Sebagai contoh, dalam momentum Pemilu 2024, Hak Konstitusional
Pasal 28C ayat (2) Para Pemohon diwujudkan dengan melaksanakan
berbagai diskusi dan kajian seputar Sirekap, pengerahan sumber daya
negara dalam kampanye, masalah penyelesaian sengketa proses pemilu,
mengawal rekapitulasi hasil pemilu, yang seluruh hal tersebut menjadi
dalil yang diperdebatkan di PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun
2024. Sayangnya, hal yang diperjuangkan Para Pemohon bersama civil
society pemerhati pemilu tersebut, banyak menyisakan ruang yang tidak
berkesudahan dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Hal
tersebut mengakibatkan adanya perbedaan secara ekstrem atas
pendirian hakim Mahkamah Konstitusi sehingga 3 dari 8 hakim konstitusi
memberikan Dissenting Opinion. Dalam pandangan Para Pemohon,
seluruh usaha yang dilakukannya menjadi kontraproduktif dengan proses
PHPU di Mahkamah Konstitusi yang terbatasi oleh jangka waktu
penyelesaian 14 hari kerja tersebut. Hal ini salah satunya bersumber dari
keberlakuan norma a quo yang membuat sidang bersifat rigid, sehingga
berpotensi mengurangi optimalisasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam
menemukan kebenaran materiil, menjaga kemurnian kedaulatan rakyat,
dan menegakkan keadilan konstitusional.
m. Bahwa dalam penalaran kausalitas (causal verband), segala usaha Para
Pemohon dalam mewujudkan suatu pemilu yang adil dan berintegritas
tidak akan terhambat atau setidaknya menjadi relevan dengan ruang yang
lebih luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk mencari kebenaran materiil
yang
mendalam,
memeriksa
bukti
yang
lebih
luas,
dan
18
mempertimbangkan argumentasi para pihak secara lebih matang apabila
waktu penyelesaian perkara diperpanjang lebih dari sekadar 14 hari kerja.
n. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo,
maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi,
setidaknya
kerugian
yang
bersumber
dari
terbatasnya
waktu
penyelesaian sengketa pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan
diubahnya pembatasan waktu yang bersifat rigid tersebut, Mahkamah
Konstitusi dapat melaksanakan persidangan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum, menjaga
kemurnian kedaulatan rakyat, dan memenuhi kebutuhan pemeriksaan
perkara secara menyeluruh.
o. Dengan demikian, perjuangan Para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal
28C ayat (2) UUD 1945 untuk membangun sistem demokrasi dan
peradilan konstitusi yang lebih adil dapat terlaksana secara efektif.
p. Secara praktik, landasan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang
digunakan oleh civil society dalam memperjuangkan hak kolektifnya untuk
mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas telah diterima oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai suatu dasar pengujian undang-undang.
Dari sekian banyak putusan, satu contohnya yakni pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi
menerima hak konstitusional Pemohon berlandaskan Pasal 28C ayat (2)
yang mendalilkan bahwa segala usahanya dalam penguatan demokrasi,
meningkatkan
derajat
kualitas
kedaulatan
rakyat,
penguatan
pelembagaan partai politik dan efektivitas sistem kepartaian, menjadi sia-
sia dan tidak dapat terwujud jika norma yang diujikan tidak ditafsirkan
sedemikian permohonan Pemohon [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXII/2024 halaman 128]. Dalam derajat yang sama,
Para Pemohon a quo menilai bahwa landasan tersebut serupa dan
sejalan, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Para Pemohon,
sepatutnya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum pada perkara ini.
q. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon telah
memenuhi syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, karena: (i) Para Pemohon
19
memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD
1945; (ii) hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma
a quo; (iii) kerugian tersebut bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial
menurut penalaran yang wajar; (iv) terdapat hubungan sebab akibat
antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan norma a quo; dan (v)
kerugian tersebut berpotensi dipulihkan apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan Para Pemohon.
24. Pasal a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang
menjadi amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
a. Adapun rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memuat dua hak konstitusional yang
sesungguhnya saling bertautan. Pertama, hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di lain sisi Pasal ini juga
mengamanatkan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.
c. Dalam perkara a quo, Para Pemohon tidak memandang kedua hak
tersebut sebagai dua rezim yang berdiri sendiri. Sebaliknya, keduanya
merupakan
satu
kesatuan
yang
saling
memengaruhi.
Sulit
membayangkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila
proses hukum yang dijalankan tidak memberikan kepastian hukum yang
adil. Demikian pula sebaliknya, kepastian hukum yang hanya berorientasi
pada penyelesaian perkara secara cepat tanpa memberikan ruang
pemeriksaan dan pembuktian yang memadai berpotensi mengurangi
kualitas perlindungan hukum yang diterima para pihak. Oleh karenanya,
ketika norma a quo membatasi penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil
Presiden hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, persoalannya
tidak semata-mata berkaitan dengan tenggat waktu penyelesaian
perkara, melainkan juga menyangkut kemampuan Mahkamah untuk
menghadirkan kepastian hukum yang adil sekaligus menjamin perlakuan
yang setara bagi seluruh pihak yang berperkara.
d. Keberadaan norma a quo menyebabkan Para Pemohon dirugikan hak
konstitusionalnya secara nyata dan aktual. Sebagai pemilih dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Para Pemohon telah menyalurkan hak
20
pilihnya sebagai representasi kedaulatan yang dijamin Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI 1945 dalam bentuk memilih salah satu paslon. Dalam spektrum
proses pemilu yang panjang, pilihan tersebut akan selalu terancam oleh
berbagai intrik kecurangan, kebohongan, atau manipulasi hukum, yang
dapat mengaburkan nilai kedaulatan pada pilihan tersebut. Untuk
menjamin kepastian hukum berupa penjagaan atas pilihan tersebut, Para
Pemohon bergantung pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of
the constitution untuk menghalangi terpilihnya calon Presiden dan Wakil
Presiden yang dicampuri praktik kecurangan, kebohongan, atau
manipulasi hukum, dengan kewenangan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden yang melekat padanya. Namun ketika Mahkamah Konstitusi
nyata-nyata merasa terbatasi sendiri oleh hukum acaranya, maka Para
Pemohon menganggap telah terdapat hambatan dalam pemberian
perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil atas pilihan dan
kedaulatan Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
e. Kepastian hukum yang dihasilkan oleh persidangan yang tidak optimal
pada akhirnya hanya berorientasi pada pemenuhan tenggat waktu
penyelesaian perkara, sementara aspek keadilan yang menjadi satu
kesatuan dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945 bukanlah tujuan utama.
f. Secara kausalitas, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka
hambatan tersebut dapat dihilangkan. Mahkamah akan memiliki ruang
yang lebih memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian
secara menyeluruh terhadap perkara yang menentukan legitimasi
konstitusional Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kepastian
hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal karena adanya tenggat
waktu penyelesaian perkara, melainkan mampu menekankan bobot
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon telah
memenuhi syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, karena: (i) Para Pemohon
21
memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
1945; (ii) hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma a
quo; (iii) kerugian tersebut bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial
menurut penalaran yang wajar; (iv) terdapat hubungan sebab akibat
antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan norma a quo; dan (v)
kerugian tersebut berpotensi dipulihkan apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan Para Pemohon.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON
A. Permohonan Tidak Ne bis in idem
25. Para Pemohon menyadari bahwa sebagian norma yang dimohonkan
pengujian dalam permohonan a quo, yakni Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal
475 ayat (3) UU Pemilu telah pernah menjadi objek pengujian konstitusional
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023. Meskipun
begitu, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023
tidak serta-merta menjadikan permohonan a quo tertutup oleh ketentuan
Pasal 60 UU MK yang memberikan ruang untuk dilakukan pengujian kembali
terhadap norma yang sama apabila diajukan dengan dasar pengujian
konstitusional yang berbeda.
26. Bahwa dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, Pemohon pada pokoknya
mendalilkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan maupun jangka
waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan
waktu yang memadai bagi para pihak maupun Mahkamah Konstitusi untuk
menyusun, memeriksa, dan memutus perkara secara optimal. Untuk
mendukung argumentasi tersebut, Pemohon mendasarkan dalilnya pada
latar belakang profesinya sebagai guru teknik dan penguji kompetensi
keahlian, yang menurut Pemohon memberikan pemahaman mengenai
ukuran waktu yang layak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar
menghasilkan kualitas yang baik. Berdasarkan konstruksi argumentasi
tersebut, Pemohon memohon agar jangka waktu pengajuan permohonan
diperpanjang dari 3 (tiga) hari menjadi 7 (tujuh) hari serta jangka waktu
penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden diperpanjang dari 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
27. Bahwa berbeda dengan permohonan tersebut, permohonan a quo tidak
mendasarkan argumentasi konstitusional semata-mata pada persoalan
22
kecukupan waktu penyelesaian perkara dari sudut pandang teknis
pemeriksaan maupun pengalaman profesi tertentu. Permohonan a quo
dibangun atas dasar: (i) peninjauan pada situasi Pemilu ketika norma yang
diujikan dibentuk pada tahun 2003; (ii) perubahan desain Pemilu akibat
berbagai putusan Mahkamah Konstitusi; dan (iii) perubahan karakter PHPU
Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Ketiga garis besar
tersebut sama sekali belum tersentuh sebagai objek pengujian pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023.
28. Lebih detail, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XXI/2023, Mahkamah sebenarnya mengamini adanya rentang waktu yang
terbatas dibalik pembatasan 14 hari kerja PHPU Presiden dan Wakil
Presiden. Namun, Mahkamah berpendirian bahwa memperpanjang batas
waktu PHPU Presiden dan Wakil Presiden berpotensi mengganggu
keberlangsungan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk
kemungkinan penyelenggaraan putaran kedua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945, dan jadwal pengucapan sumpah dan
janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 9 UUD
NRI 1945.
29. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023,
potensi konkret adanya gangguan pada penyelenggaraan putaran kedua dan
jadwal pengucapan sumpah dan janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden
terpilih sama sekali tidak disinggung dan disimulasikan. Selain itu, tidak
terdapat pembahasan detail mengenai perkembangan desain sistem
pemilihan umum nasional sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
sebelumnya yakni Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan model
keserentakan pemilu nasional. Padahal, perubahan desain tersebut memiliki
hubungan
langsung
dengan
rasio
konstitusional
yang
melandasi
pembentukan norma pembatasan waktu 14 (empat belas) hari kerja. Selain
itu, belum dipertimbangkan pengaruh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menata desain penyelenggaraan pemilu
nasional dan pemilu lokal, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang ke
depannya berpotensi memperbanyak jumlah calon Presiden dan Wakil
Presiden, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXII/2024
yang mengakui pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.
23
Putusan tersebut menunjukkan bahwa desain tahapan penyelenggaraan
pemilu merupakan desain yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan ketatanegaraan serta kemajuan teknologi,
sehingga asumsi bahwa perubahan jangka waktu penyelesaian PHPU
Presiden dan Wakil Presiden akan secara otomatis mengganggu
keseluruhan tahapan pemilu tidak lagi dapat dipertahankan tanpa dilakukan
penilaian konstitusional yang baru.
30. Ruang diskusi yang masih terbuka tersebut menurut Para Pemohon
merupakan poin kritis yang harus dibahas sehubungan dengan Permohonan
a quo. Pertanyaan dasarnya kemudian adalah benarkah memperpanjang
waktu PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi paling lama 30 hari kerja
akan mengganggu jadwal putaran kedua dan jadwal pengucapan
sumpah/janji? Atau bagaimana pengaruh perubahan desain pemilu dan
karakter PHPU Presiden dan Wakil Presiden terhadap waktu 14 hari kerja?.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami percaya akan membuka
ruang baru bagi Mahkamah Konstitusi untuk berubah pendirian (overruling)
dari Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023.
31. Selain pengujian konstitusionalitas norma a quo, Permohonan ini juga
dilandasi kebutuhan rekonstruksi desain jadwal Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, sebagai konsekuensi logis dari rangkaian constitutional
engineering yang telah dibangun Mahkamah melalui Putusan Nomor
14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 137/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu,
apabila Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan waktu penyelesaian
PHPU Presiden dan Wakil Presiden selama 14 (empat belas) hari tidak lagi
selaras dengan perkembangan tersebut, putusan a quo sekaligus dapat
menjadi constitutional guidance bagi penyesuaian desain jadwal Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden ke depan guna menciptakan keseimbangan
antara kepastian tahapan pemilu, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan
optimalisasi penegakan hukum dan keadilan oleh Mahkamah.
32. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak mengulang isu
konstitusional yang telah diputus dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023.
Oleh karena itu, permohonan a quo tidak dapat dipandang sebagai
24
permohonan yang ne bis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU
MK.
B. Permohonan Tidak Melanggar Asas Nemo judex In Causa Sua
33. Bahwa terhadap permohonan a quo, dapat timbul anggapan bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan ini karena norma
yang dimohonkan pengujian mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah
Konstitusi sendiri. Terhadap anggapan demikian, menurut Para Pemohon,
anggapan demikian tidak tepat, baik ditinjau dari perspektif konstitusi maupun
sistem pengujian undang-undang di Indonesia.
34. Bahwa asas nemo judex in causa sua pada pokoknya dimaksudkan untuk
mencegah seorang hakim memeriksa perkara yang berkaitan dengan
kepentingan pribadinya, sehingga independensi dan imparsialitas peradilan
tetap terjamin. Akan tetapi, asas tersebut tidak dapat dimaknai bahwa
Mahkamah Konstitusi kehilangan kewenangan konstitusionalnya hanya
karena norma yang diuji mengatur organisasi, kewenangan, atau hukum
acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
35. Sekalipun norma yang dimohonkan pengujian mengatur tata cara Mahkamah
Konstitusi
menjalankan
salah
satu
kewenangan
konstitusionalnya,
keterkaitan tersebut tidak serta-merta menempatkan Mahkamah Konstitusi
dalam keadaan nemo judex in causa sua. Hal ini karena objek pengujian
a quo tidak menyangkut kepentingan Mahkamah Konstitusi yang bersifat
langsung, personal, maupun institusional dalam arti memberikan manfaat
atau kerugian bagi kedudukan Mahkamah sebagai suatu lembaga negara.
36. Sebaliknya, norma a quo semata-mata mengatur tata cara pelaksanaan
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus PHPU
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana secara tegas diperintahkan oleh
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
37. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut
merupakan konsekuensi logis dari pemberian kewenangan konstitusional
oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menguji
konstitusionalitas norma yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut,
Mahkamah tidak sedang menentukan kepentingannya sendiri, melainkan
memastikan agar pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi
25
tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengurangi hak
konstitusional warga negara.
38. Maka dengan demikian, permohonan a quo sama sekali tidak menempatkan
Mahkamah Konstitusi dalam keadaan nemo judex in causa sua. Alih-alih
demikian, pemeriksaan perkara a quo perlu dipandang sebagai kewenangan
konstitusional Mahkamah sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah tetap berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo demi menjamin
tegaknya prinsip supremasi konstitusi, negara hukum, serta pelindungan
tegaknya demokrasi melalui pemilihan umum yang berkeadilan.
C. Riwayat Pengaturan Batas Waktu PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi Maksimal 14 Hari Kerja
39. Pengaturan batas waktu persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi maksimal 14 hari kerja pertama kali dimuat dalam
Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU 23/2003”) yang disahkan pada
tanggal 31 Juli 2003. Ketentuan tersebut kemudian juga diatur melalui Pasal
78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(“UU 24/2003”) yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 sebagai
landasan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
40. Ketentuan dalam dua peraturan tersebut di atas kemudian untuk pertama kali
diterapkan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2004 dengan nomor perkara 062/PHPU-B-II/2004 yang
diajukan oleh H. Wiranto, S.H., dan Ir. H. Salahuddin Wahid sebagai
Pemohon. Perkara a quo diregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada tanggal
29 Juli 2004 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2004.
41. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU 42/2008”) yang mencabut UU
23/2003, serta diubahnya UU 24/2003 oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”), ketentuan batas waktu
persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi
tidak berubah dan tetap maksimal 14 hari kerja. Hingga saat ini baik pada UU
7/2020 maupun UU 7/2017, batas waktu persidangan PHPU Presiden dan
26
Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi tetap dipertahankan pada ketentuan
maksimal 14 hari kerja.
42. Sepanjang penelusuran Para Pemohon, tidak ditemukan adanya keterangan
resmi baik berupa naskah akademik, risalah pembentukan peraturan
perundang-undangan, catatan sidang, keterangan pembentuk undang-
undang, maupun dokumentasi lain yang menunjukkan raison d’etre tentang
pengaturan batas waktu maksimal 14 hari kerja. Namun, Para Pemohon
meyakini bahwa penetapan waktu tersebut tidak terlepas dari prinsip speedy
trial dalam penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan umum.
43. Pada masa awal berlakunya UU 23/2003 dan UU 24/2003, pemilihan
Presiden & Wakil Presiden dan Pemilu legislatif dilakukan secara terpisah.
Pemilu legislatif dilaksanakan pada bulan April 2004, sedangkan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada bulan Juli 2004. Sementara
itu sebagaimana konvensi ketatanegaraan hingga saat ini, pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober
2004.
44. Dengan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa rangkaian pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2004 harus disesuaikan dengan
jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20
Oktober 2004. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah menetapkan
jadwal penyelesaian sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi maksimal 14 hari kerja. Mahkamah Konstitusi
mengakui bahwa batas waktu tersebut yang terbilang singkat dibuat untuk
menyesuaikan dengan kemungkinan adanya putaran kedua dalam pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dan menyesuaikan dengan jadwal pengucapan
sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih [Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 hlm. 74].
45. Jika dibandingkan dengan jadwal persidangan penyelesaian sengketa pemilu
legislatif, UU 24/2003 sejak awal telah menentukan bahwa batas waktu
persidangan untuk perkara a quo adalah maksimal 30 hari kerja. Para
Pemohon memahami bahwa batas waktu yang lebih panjang tersebut
dibandingkan dengan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari
potensi jumlah perkara yang jauh lebih banyak pada PHPU legislatif. Namun
jika dilihat dari jadwal pemilu legislatif yang dilaksanakan pada bulan Februari
27
dan tidak adanya jadwal putaran kedua pada pemilu legislatif, hal tersebut
juga dapat menjadi andil pertimbangan sehingga batas waktu persidangan
PHPU legislatif cenderung lebih panjang.
46. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penentuan batas waktu sidang
PHPU Presiden dan Wakil Presiden maksimal 14 hari kerja berangkat dari
pertimbangan jadwal pemilihan Presiden & Wakil Presiden tahun 2004 yang
dilaksanakan pada bulan Juli, jadwal putaran kedua, serta waktu pengucapan
sumpah/pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
47. Namun jika dibandingkan dengan desain pemilu saat ini, terdapat kondisi
yang membedakannya dengan situasi awal pembentukan UU 23/2003 dan
UU 24/2003. Jadwal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
saat ini dilaksanakan lebih cepat awal dibandingkan pada tahun 2004, 2009,
dan 2014 yang dilaksanakan pada bulan Juli. Pada tahun 2019, pemungutan
suara dilaksanakan pada bulan April. Sementara pada tahun 2024,
pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Februari. Hal ini juga
merupakan pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 yang telah menjadikan hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg
dilaksanakan bersamaan. Sehingga, sejak 2019 dan 2024, pemungutan
suara dilaksanakan lebih awal dibandingkan pada tahun 2004, 2009, dan
2014. Ke depannya, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 meletakkan dasar
pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional yang hanya
memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD
menjadikan proses rekapitulasi suara oleh KPU seharusnya lebih singkat
dibandingkan tahun 2019 dan 2024. Hal ini berkonsekuensi pada
pemangkasan waktu rekapitulasi secara nasional yang pada akhirnya
memberikan waktu yang lebih panjang untuk digunakan pada PHPU
Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tujuan untuk tidak
mengganggu jadwal putaran kedua dan jadwal pengucapan sumpah/janji
pada 20 Oktober tidak akan terganggu.
48. Dengan pelaksanaan pemungutan suara yang lebih awal dan waktu
rekapitulasi yang dapat dipersingkat, konsekuensi logisnya adalah rentang
waktu antara jadwal pemungutan suara dengan jadwal pengucapan
sumpah/pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi lebih
panjang.
28
49. Dengan semakin panjangnya rentang waktu antara jadwal pemungutan suara
dengan jadwal pengucapan sumpah/pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
terpilih, maka perpanjangan batas waktu sidang PHPU Presiden dan Wakil
Presiden dapat dipertimbangkan.
D. Praktik PHPU Presiden dan Wakil Presiden Menunjukkan Jangka Waktu
14 Hari Kerja Tidak Lagi Memadai
50. Bahwa keterbatasan jangka waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil
Presiden selama 14 (empat belas) hari tidak hanya merupakan persoalan
normatif, melainkan juga telah dirasakan secara nyata dalam praktik
penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilu. Sebagai contoh adalah
Pemohon I yang berpengalaman sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia periode 2014/2019.
Keterbatasan 14 Hari Kerja Bagi Penyelenggara Pemilu
51. Bahwa dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggara
pemilu mengemban dua kewajiban sekaligus. Pertama, penyelenggara
pemilu dituntut untuk menjawab seluruh dalil yang diajukan para Pemohon
yang harus menghadirkan berbagai dokumen, data, serta alat bukti yang
tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, pada saat yang bersamaan
penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa forum Mahkamah Konstitusi menjadi sarana pertanggungjawaban
publik guna menunjukkan bahwa pemilu telah diselenggarakan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan amanat konstitusi.
52. Dalam hal kedudukannya sebagai pihak Termohon, KPU perlu memberikan
jawaban terhadap permohonan disertai dengan pembuktian. Dalam hal ini
tentu memerlukan proses pengumpulan, verifikasi, dan konsolidasi berbagai
dokumen, data, serta alat bukti yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam praktiknya, setelah permohonan diregistrasi, Termohon harus segera
menyusun jawaban terhadap seluruh dalil permohonan, melakukan
koordinasi dengan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun
daerah, memastikan ketersediaan dokumen yang relevan, serta menyiapkan
strategi pembuktian yang akan diajukan dalam persidangan.
53. Kewajiban tersebut menjadi semakin kompleks apabila dalil yang diajukan
tidak hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara, tetapi juga
menyangkut proses penyelenggaraan pemilu yang melibatkan fakta-fakta
29
yang tersebar di berbagai daerah. Selanjutnya, dalam tahap pembuktian
penyelenggara pemilu juga dituntut untuk menghadirkan alat bukti yang
mampu menjawab dalil-dalil para Pemohon, termasuk menghadirkan saksi
maupun ahli yang relevan. Dalam praktiknya, kebutuhan tersebut sering kali
dihadapkan pada kenyataan bahwa saksi maupun pihak yang menguasai
fakta dapat berasal dari wilayah yang berjauhan, bahkan dari daerah yang
memiliki keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Sebagai contoh,
dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terdapat saksi yang
berasal dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, yakni Saksi Ham Nawipa
selaku Ketua KPU Kabupaten Paniai, Saksi Beatrix Wanane selaku Anggota
KPU Provinsi Papua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu, dan Saksi
Novela Nawipa selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Kampung
Awabutu yang dihadirkan untuk menerangkan fakta-fakta yang menjadi
pokok sengketa. Ke depan, bertambahnya kompleksitas pelanggaran dalam
Pilpres menuntut penyelenggara Pemilu lebih proaktif untuk menggali fakta-
fakta hingga ke daerah pelosok. Pemohon I tidak yakin bahwa penggalian
fakta tersebut dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi akan maksimal dan
efektif jika waktu penyelesaian perkara masih paling lama 14 hari kerja.
54. Demikian pula dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,
Pemohon/Paslon Nomor Urut 1 mendalilkan adanya berbagai persoalan yang
berkaitan dengan dokumentasi hasil pemungutan suara melalui Sirekap pada
berbagai TPS yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Terhadap dalil
tersebut, KPU tidak cukup hanya menyampaikan bantahan secara normatif,
melainkan harus melakukan penelusuran, verifikasi, dan konsolidasi
terhadap dokumen maupun data yang berasal dari berbagai daerah untuk
memastikan keakuratan informasi yang akan diajukan sebagai alat bukti di
hadapan Mahkamah. Seluruh proses tersebut tidak dapat dipersiapkan
secara sederhana karena memerlukan koordinasi, verifikasi, dan konsolidasi
lintas wilayah, sehingga dalam praktiknya sangat sulit dilakukan secara
optimal dalam jangka waktu penyelesaian perkara yang sangat terbatas.
Dengan demikian, proses pembuktian dalam PHPU Presiden dan Wakil
Presiden tidak hanya berbicara mengenai menghadirkan alat bukti ke
hadapan Mahkamah, tetapi juga mencakup proses verifikasi dan pengujian
30
internal terhadap kualitas alat bukti tersebut sebelum digunakan dalam
persidangan.
55. Bentuk tanggung jawab lainnya dari KPU sebagai penyelenggara pemilu
yakni bahwa pada penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab
konstitusional untuk memastikan bahwa forum Mahkamah Konstitusi menjadi
sarana pertanggungjawaban publik guna menunjukkan bahwa pemilu telah
diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, asas pemilu yang
jujur dan adil, serta amanat konstitusi. Oleh karena itu, keterlibatan
penyelenggara pemilu dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai posisi litigasi untuk memenangkan perkara,
melainkan juga sebagai bagian dari upaya mempertanggungjawabkan
keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu di hadapan Mahkamah dan
publik.
Hambatan Bagi Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden
56. Keterbatasan jangka waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden
juga diakui oleh Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024, Aminuddin Ilmar selaku ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
“Dalam hal ini Ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan
yang akan terjadi manakala Mahkamah berpendapat dan berpendirian,
bahwa Mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi
pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diajukan
oleh Pemohon, padahal Mahkamah sangat terbatasi oleh waktu kurang
lebih hanya 14 (empat belas) hari untuk sampai kepada sebuah
keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan
adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan
umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan UU
Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penanganan pelanggaran administrasi
pemilihan umum akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa
proses dilakukan oleh KPU dan tindak pidana pemilu masuk pada proses
penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum
lainnya.” [Vide Keterangan Ahli Aminuddin Ilmar dalam Perkara Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 404].
57. Dengan demikian, keterbatasan jangka waktu 14 (empat belas) hari bukan
hanya dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu,
melainkan juga diakui keberadaannya oleh berbagai pihak yang terlibat
dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut
menunjukkan bahwa persoalan yang dipersoalkan Para Pemohon dalam
permohonan a quo bukanlah persoalan yang bersifat hipotetis, melainkan
31
persoalan nyata yang telah muncul dalam praktik penyelesaian sengketa
hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pengakuan Hakim Konstitusi Atas Keterbatasan Waktu Paling Lama 14 Hari
Kerja
58. Bahwa persoalan jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut sesungguhnya
juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam praktik penyelesaian
PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019, Mahkamah mengakui adanya kendala faktual dalam
pelaksanaan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang harus
diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Bahkan Mahkamah
menyatakan adanya kondisi yang menyebabkan pelaksanaan hukum acara
tidak
dapat
berjalan
secara
normal
sehingga
Mahkamah
harus
memperhatikan rasa keadilan para pihak dalam menyikapi persoalan
tersebut. Mahkamah menyatakan:
“Bahwa berkenaan dengan adanya dua fakta hukum yang tidak
bersesuaian tersebut, yaitu antara semangat peraturan perundang-
undangan
dengan
fakta
hukum
berupa
kendala
tidak
dapat
dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut
yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi faktual in casu
terkendalanya Mahkamah dalam melaksanakan amanat Pasal 475 ayat
(1) UU 7/2017 dan Pasal 10 ayat (1) PMK 4/2018 yang memerintahkan
Mahkamah untuk melakukan registrasi permohonan Pemohon setelah
diterimanya permohonan Pemohon dan menyelesaikan permohonan
penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus
kecuali adanya hari libur normal (Sabtu-Minggu). Terhadap hal ini
Mahkamah berpendapat bahwa di satu sisi Mahkamah tetap konsisten
dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden perihal tidak diaturnya perbaikan permohonan, namun di
sisi lain dengan tidak dapat diselenggarakannya persidangan setelah
permohonan Pemohon diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah, hal
tersebut berakibat adanya ruang waktu (jeda) yang cukup panjang karena
adanya libur panjang (cuti bersama) sehingga menjadi ruang bagi
Pemohon untuk memasukkan naskah yang menurut Pemohon sebagai
perbaikan permohonan dan terhadap hal ini Mahkamah juga tidak dapat
serta-merta menolaknya.” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01/PHPUPRES/XVII/2019, hlm. 1800].
59. Lebih lanjut, dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan bahwa:
“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sikap
Mahkamah telah jelas, di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak
konsisten dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan
terutama berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun di
sisi lain Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak
32
terutama adanya persoalan teknis yang terjadi dan menyebabkan
Mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan
akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat
dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh
karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Termohon dan Pihak Terkait
sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut Pemohon adalah
perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019, hlm. 1802].
60. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Mahkamah sendiri
pernah berhadapan dengan kondisi yang menyebabkan pelaksanaan hukum
acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat berjalan secara ideal
sebagaimana
dirancang
oleh
pembentuk
undang-undang.
Bahkan
Mahkamah harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum acara
dengan kebutuhan untuk menjaga rasa keadilan para pihak yang berperkara.
61. Persoalan yang sama kembali muncul dalam PHPU Presiden/Wakil Presiden
2024. Sebagai contoh ialah sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor
1/PHPU.PRESXXII/2024. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan:
“Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan
kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum
adalah
memastikan
lembaga
pengawas
pemilu
telah
secara
saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan
dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan
hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola
pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga
mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan
dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang
periodesasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi
eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan
tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi
waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil
pemilu.”
[Vide
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
1/PHPU.PRESXXII/2024, hlm. 922].
62. Bahwa keterbatasan waktu penyelesaian perkara tersebut juga mendapat
perhatian dari para Hakim Konstitusi yang turut mengemukakan pendapat
berbeda (Dissenting Opinion) terhadap pendirian majelis dalam putusannya.
Saldi Isra yang merupakan salah seorang dari tiga hakim yang turut
mengajukan pendapat berbeda menyatakan:
“Selain itu, saya menyadari constrains waktu dalam proses pembuktian
dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai
seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian
33
tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau
menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang
tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara
ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt.” [Vide Dissenting
Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1016-1017].
63. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu penyelesaian
perkara secara langsung memengaruhi ruang pembuktian dalam PHPU
Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan lebih jauh lagi, Hakim Konstitusi Saldi
Isra menguraikan keterbatasan waktu tersebut berimplikasi pada karakteristik
pembuktian yang berbeda dibandingkan pembuktian materiil yang dilakukan
secara penuh. Artinya, jangka waktu 14 (empat belas) hari pada akhirnya
tidak hanya membatasi durasi pemeriksaan perkara, tetapi juga membatasi
ruang Mahkamah untuk menggali, menguji, dan menilai keseluruhan fakta
yang diajukan dalam persidangan. Padahal, semakin kompleks persoalan
yang diajukan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, semakin besar
pula kebutuhan akan ruang pemeriksaan yang memadai guna memastikan
putusan yang dijatuhkan benar-benar dibangun di atas pemeriksaan yang
menyeluruh terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang relevan.
64. Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan:
“Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui
pendekatan keadilan substantif terbentur soal constrains waktu
pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan
dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik),
sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada
keraguan di dalamnya (beyond reasonable doubt) sementara cakupan
ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia.” [Vide
Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1072-1073].
65. Lebih tegas lagi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menambahkan:
“Desain hukum Pemilu, terutama constrains waktu penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu
ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup
wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat
waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat
adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal
ketatanegaraan pada bulan Oktober.” [Vide Dissenting Opinion Hakim
Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1074].
66. Bahwa pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut menjadi penting
karena tidak hanya menyoroti keterbatasan waktu pembuktian, tetapi juga
34
secara eksplisit mengaitkannya dengan kebutuhan untuk melakukan
penyesuaian desain hukum pemilu, khususnya mengenai jangka waktu
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
67. Bahwa selain itu dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, ketika
menjelaskan alasan mengapa Mahkamah tidak dapat mengetahui maksud
sesungguhnya di balik penyusunan program perlindungan sosial yang
dipersoalkan, Mahkamah menyatakan dalam Sub-paragraf [3.15.4] bahwa
instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara
PHPU, “senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana
untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan
publik”.
68. Bahwa selanjutnya, dalam Sub-paragraf [3.16.1], ketika menguraikan
pembagian peran antara Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum,
dan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah menegaskan bahwa peran-peran
yang saling berkaitan tersebut “tidak menjadi beban di pundak Mahkamah
yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan
dengan hasil pemilu”.
69. Bahwa kedua pernyataan tersebut memiliki bobot pembuktian yang sangat
kuat karena beberapa alasan. Pertama, keduanya bukan pendapat ahli yang
diajukan oleh pihak berperkara, bukan pula pandangan akademik, melainkan
pertimbangan hukum resmi dari lembaga yang justru menjalankan norma
yang dipersoalkan. Kedua, keduanya disampaikan bukan dalam rangka
membela kepentingan Mahkamah, melainkan justru dalam rangka
menjelaskan keterbatasannya sendiri. Ketiga, keduanya dinyatakan setelah
proses pemeriksaan selesai dijalani, sehingga bersifat evaluatif, bukan
perkiraan.
70. Bahwa suatu norma yang oleh pelaksananya sendiri dinyatakan tidak
menyediakan cukup ruang, waktu, dan sarana untuk menjalankan fungsi
yang diperintahkan kepadanya, secara nalar hukum tidak dapat lagi
dipertahankan sebagai norma yang rasional dan proporsional.
71. Bahwa Pemohon perlu menegaskan: kenyataan bahwa Mahkamah selama
ini selalu berhasil menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu yang
ditentukan bukanlah bukti kecukupan waktu. Ketepatan waktu itu dicapai
justru dengan cara tidak memeriksa hal-hal yang tidak mungkin diperiksa
35
dalam waktu sesingkat itu, sebagaimana diakui sendiri oleh Mahkamah
dalam Sub-paragraf [3.15.4]. Memutus tepat waktu dengan meninggalkan
pertanyaan pokok dalam keadaan tidak terjawab bukanlah bantahan
terhadap dalil Pemohon, melainkan justru wujud paling nyata dari kerugian
konstitusional yang Pemohon dalilkan.
Pengakuan Ahli Pemohon dan Pemerhati Pemilu Atas Keterbatasan Waktu
Paling Lama 14 Hari Kerja
72. Bahwa keterbatasan waktu dalam pemeriksaan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden juga tercermin dari pengalaman Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon
yang memberikan keterangan di hadapan Mahkamah pada Putusan MK
Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019, yakni Prof. Dr. Hamdi Muluk selaku Guru
Besar Fakultas Psikologi UI dan Ahli Psikologi Politik yang menerangkan
sebagai berikut:
“Bahwa ahli tidak memiliki data, sampai ke tingkat desa karena tidak
melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia karena
keterbatasan waktu dan dana juga, ahli hanya memang mencari hukum-
hukum yang umum yang universal berlaku di seluruh negara tentang
masalah ini” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PHPU-
PRES/XVII/2019, hlm. 421].
73. Bahwa dari pengalaman Ahli a quo, guna mencari, mengumpulkan, dan
menguji data empiris secara lebih mendalam, khususnya hingga tingkat
daerah dan desa, memerlukan waktu penelitian yang memadai. Dengan
demikian, semakin luas fakta dan wilayah yang menjadi objek pemeriksaan
dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, semakin besar pula kebutuhan
akan waktu yang memadai untuk memastikan data dan fakta empiris yang
digunakan dalam pembuktian dapat dikumpulkan, diverifikasi, dan dinilai
secara komprehensif.
74. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bivitri Susanti selaku
Akademisi dan Pakar Hukum Tata Negara yang dimuat oleh STHI Jentera.
Menurutnya, pembatasan jangka waktu penyelesaian PHPU Presiden dan
Wakil Presiden selama 14 (empat belas) oleh undang-undang bisa saja
dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini pernah terjadi pada 2003 saat
Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi
yang membatasi pengujian undang-undang hanya untuk undang-undang
yang dibuat setelah Amandemen UUD 1945 (Putusan 004/PUU-I/2003).
Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi bisa mencari keadilan yang substantif
36
tanpa
dikerangkeng
oleh
waktu
yang
sangat
terbatas.
[Vide:
https://www.jentera.ac.id/publikasi/mahkamah-konstitusidan-kerangkeng-
keadilan-pemilu10099].
75. Lebih lanjut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01/PHPUPRES/XVII/2019 telah menegaskan bahwa salah satu kunci untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan
berintegritas adalah penegakan hukum Pemilu dalam rangka mengukuhkan
legitimasi hasil Pemilu. Dalam konteks tersebut, Mahkamah mengakui bahwa
penyelesaian masalah hukum Pemilu pada masing-masing tahapan masih
dimungkinkan menyisakan ketidaktuntasan, terutama terhadap persoalan
yang berpotensi mengancam terwujudnya Pemilu yang berkeadilan,
demokratis, dan berintegritas. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan
Mahkamah yang menyatakan:
“Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu
yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah
penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil
pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan
Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud
harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan,
demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah
mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada
masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda,
bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum
pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan
suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan
tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga- lembaga
sebagaimana
diuraikan
di
atas
masih
mungkin
menyisakan
ketidaktuntasan,
terutama
masalah
yang
potensial
mengancam
terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di
antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau
terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing
tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi
kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu.
Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak
terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan
yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya
dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai,
siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan
kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat
dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan
praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi
kekuasaan dalam sebuah negara” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 02/PHPUPRES/XVII/2019, hlm. 1575].
37
76. Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut menunjukkan bahwa faktor waktu
bukan semata-mata merupakan persoalan administratif dalam penyelesaian
sengketa Pemilu, melainkan dapat berpengaruh terhadap tuntas atau
tidaknya penyelesaian masalah hukum Pemilu dan pada akhirnya terhadap
legitimasi hasil Pemilu. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, jangka waktu
pemeriksaan yang terbatas harus ditempatkan dalam kerangka kebutuhan
Mahkamah untuk memperoleh ruang yang memadai dalam memeriksa,
menilai, dan mempertimbangkan seluruh persoalan hukum yang relevan
dengan hasil Pemilu.
77. Bahwa keterbatasan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam
pemeriksaan PHPU Presiden dan Wakil Presiden juga mendapat perhatian
dari kalangan pemantau Pemilu. Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Direktur
Eksekutif Perludem sepakat pada pokoknya waktu yang disediakan selama
14 (empat belas) hari tidak sejalan dengan luasnya objek pemeriksaan,
dirinya memberikan catatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, salah satunya mengenai
adanya kontradiksi dalam pertimbangan putusan. Menurutnya, di satu sisi
Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak cukup meyakinkan sehingga
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, namun di sisi lain pemeriksaan
perkara dibatasi oleh jangka waktu hanya 14 (empat belas) hari kerja.
Keterbatasan tersebut pada praktiknya turut membatasi ruang pemeriksaan,
antara lain karena pemeriksaan keterangan saksi dan ahli hanya dapat
dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Dalam konteks tersebut,
Khoirunnisa Nur Agustyati menilai bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja tidak memadai untuk membuktikan secara komprehensif dalil
kecurangan Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu pemeriksaan tidak
hanya merupakan persoalan administratif mengenai lamanya persidangan,
tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman proses
pembuktian terhadap dalil-dalil yang memiliki kompleksitas tinggi. [Vide
https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-
putusanphpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/].
38
78. Bahwa selain keterbatasan waktu yang dihadapi para pihak dalam
mempersiapkan jawaban dan pembuktian, praktik penyelesaian PHPU
Presiden dan Wakil Presiden juga menunjukkan bahwa ruang lingkup isu
yang harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah tidak terbatas
pada persoalan penghitungan perolehan suara semata, melainkan mencakup
berbagai persoalan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu.
Secara garis besar, dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,
dalil atau isu utama yang disampaikan oleh Pemohon meliputi: 1) penetapan
hasil perolehan suara; 2) pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pemilu
yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM); 3) netralitas dan
keberpihakan aparat atau pejabat negara; 4) money politic; dan 5)
penyalahgunaan sumber daya negara. Sementara itu, dalam PHPU Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2024, dalil atau isu utama yang disampaikan oleh
Pemohon mencakup: 1) persoalan hasil penghitungan suara; 2) Sirekap dan
dokumentasi hasil pemungutan suara; 3) politisasi bantuan sosial; 4)
netralitas aparat dan pejabat negara; 5) mobilisasi aparatur negara; 6)
pencalonan Calon Wakil Presiden Gibran; 7) intervensi atau keberpihakan
Presiden Joko Widodo; dan 8) dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur,
Sistematis, dan Masif (TSM). Dengan demikian, luas dan beragamnya isu
yang diajukan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan
tahun 2024 menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tidak hanya menuntut
Mahkamah untuk menilai hasil penghitungan suara, tetapi juga menguji
berbagai dalil mengenai proses penyelenggaraan Pemilu yang memiliki
karakteristik, fakta, dan alat bukti yang berbeda-beda.
79. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I sebagai mantan Anggota KPU
Republik Indonesia, pengalaman para pihak dalam persidangan PHPU
Presiden dan Wakil Presiden, pengalaman Mahkamah dalam Putusan Nomor
01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,
serta
pandangan
para
Hakim
Konstitusi
dalam
Putusan
Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024, dapat ditarik benang merah yang sama, yaitu
bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari semakin sulit mengakomodasi
kompleksitas pemeriksaan dan pembuktian dalam PHPU Presiden dan Wakil
Presiden modern. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 78 huruf a UU MK dan
Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu yang tetap mempertahankan jangka waktu
39
penyelesaian selama 14 (empat belas) hari tidak lagi sepenuhnya sejalan
dengan perkembangan praktik PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta
kebutuhan Mahkamah untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara
secara lebih komprehensif.
E. Ketidakproporsionalan Batas Waktu 14 Hari Kerja dalam Penyelesaian
PHPU
Presiden
dan
Wakil
Presiden
terhadap
Perkembangan
Kompleksitas Pembuktian Perkara
80. Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden selama 14 (empat belas) hari kerja
sebagaimana diatur dalam norma a quo pada awalnya dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum serta kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan. Akan tetapi, perkembangan penyelenggaraan pemilu nasional
menunjukkan
bahwa
norma
tersebut
tidak
lagi
sejalan
dengan
perkembangan kompleksitas pembuktian perkara, sehingga berpotensi
mengurangi efektivitas perlindungan konstitusional yang menjadi fungsi
utama Mahkamah Konstitusi.
81. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Frasa “mengadili” tidak dapat dimaknai hanya sebagai kewajiban
menyelesaikan
perkara
dalam
jangka
waktu
tertentu,
melainkan
mengandung kewajiban konstitusional untuk melakukan pemeriksaan secara
independen, imparsial, menyeluruh, dan berdasarkan pembuktian yang
memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan kewenangan tersebut harus
selaras dengan prinsip due process of law, procedural fairness, dan effective
judicial protection yang menghendaki agar mekanisme peradilan tidak hanya
tersedia secara formal, tetapi juga benar-benar mampu memberikan
perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional para pihak.
82. Prinsip due process of law mensyaratkan adanya kesempatan yang nyata
bagi para pihak untuk mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan ahli,
menguji alat bukti pihak lain, serta memperoleh pemeriksaan yang sungguh-
sungguh dari hakim. Demikian pula prinsip effective judicial protection
menghendaki agar negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa
yang secara nyata mampu memberikan pemulihan terhadap dugaan
pelanggaran hak konstitusional. Perlindungan yang efektif tersebut tidak
40
hanya ditentukan oleh tersedianya akses ke Mahkamah, tetapi juga oleh
kecukupan ruang dan waktu yang memungkinkan Mahkamah menjalankan
fungsi mengadili secara optimal.
83. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun
2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelesaian perkara PHPU Presiden
dan Wakil Presiden tidak hanya terdiri atas pemeriksaan persidangan
semata, melainkan mencakup berbagai tahapan yang harus dilaksanakan
secara berurutan, mulai dari pengajuan permohonan, penyampaian laporan
permohonan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pencatatan
perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK),
penyampaian salinan permohonan kepada Termohon dan Bawaslu,
pengajuan dan penetapan Pihak Terkait, pemberitahuan sidang pertama,
pemeriksaan pendahuluan, penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan
Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, pemeriksaan persidangan,
pelaksanaan RPH pembahasan perkara, pengucapan putusan, hingga
penyampaian salinan putusan [Vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
4 Tahun 2023]. Di sini tergambar batas waktu 14 (empat belas) hari kerja yang
ditentukan oleh undang-undang sesungguhnya tidak hanya digunakan untuk
memeriksa saksi, ahli, dan alat bukti, melainkan harus mengakomodasi
keseluruhan tahapan hukum acara yang kompleks tersebut.
84. Pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi sendiri telah melakukan
perubahan terhadap tata beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 melalui Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, yang pada pokoknya
menyesuaikan ketentuan mengenai waktu penyerahan Jawaban Termohon,
Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu berdasarkan kebutuhan
perkembangan hukum acara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa
desain penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden bukanlah suatu
sistem yang bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan, melainkan suatu
instrumen hukum acara yang harus mampu beradaptasi terhadap
perkembangan kebutuhan pemeriksaan perkara. Dengan demikian,
pengakuan Mahkamah Konstitusi sendiri terhadap perlunya penyesuaian
41
hukum acara tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kompleksitas
sengketa, pembuktian, dan kebutuhan pemeriksaan dapat menjadi dasar
yang sah untuk melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek lain dalam desain
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pembatasan
waktu penyelesaian perkara selama 14 (empat belas) hari kerja yang hingga
saat ini masih dipertahankan meskipun karakter dan kompleksitas perkara
telah berkembang jauh dibandingkan ketika norma tersebut pertama kali
dibentuk.
85. Bahwa perkembangan praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden menunjukkan peningkatan kompleksitas pembuktian
yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah alat bukti, cakupan wilayah
sengketa, maupun ragam isu konstitusional yang harus diperiksa oleh
Mahkamah Konstitusi. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, pembuktian
didominasi oleh persoalan administrasi dan hasil pemilu, seperti validitas
daftar pemilih, jumlah tempat pemungutan suara, integritas rekapitulasi
suara berjenjang, keabsahan surat suara, penggunaan teknologi
informasi dalam publikasi hasil pemilu, serta dugaan pelanggaran yang
dinilai memengaruhi hasil pemilihan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
062/PHPU-B-II/2004].
Meskipun
ruang
pembuktian
telah
mencakup berbagai isu di luar sekadar selisih angka perolehan suara, isu-
isu tersebut pada umumnya masih berkaitan dengan akurasi hasil pemilu,
validitas data kepemiluan, dan keabsahan tindakan penyelenggara pemilu
dalam proses penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, ruang pembuktian
berkembang mencakup persoalan daftar pemilih tetap (DPT), validitas
data kependudukan, pemilih ganda, pengurangan jumlah tempat
pemungutan suara, perlindungan hak pilih warga negara, serta dugaan
pelanggaran administrasi pemilu yang dinilai memengaruhi hasil
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009]. Pembuktian tidak lagi
hanya diarahkan untuk menguji akurasi hasil penghitungan suara,
melainkan juga untuk menilai keterkaitan antara kualitas administrasi
kepemiluan, terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih,
42
dan legitimasi hasil pemilu. Pada periode ini Mahkamah mulai dihadapkan
pada analisis data kependudukan dalam skala nasional, verifikasi daftar
pemilih, serta berbagai dalil mengenai pelanggaran yang bersifat meluas
dan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan Mahkamah mulai
menegaskan bahwa pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
tidak semata-mata terbatas pada hasil penghitungan suara, tetapi juga
terhadap pelanggaran yang didalilkan menjadi penyebab lahirnya hasil
pemilu yang diperselisihkan.
c. Pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pembuktian telah
berkembang pada upaya membuktikan bahwa berbagai pelanggaran
dalam proses penyelenggaraan pemilu berkontribusi terhadap lahirnya
hasil pemilu yang diperselisihkan. Hal tersebut terlihat dari dalil-dalil yang
diajukan Pemohon mengenai DPTb dan DPKTb, dugaan kesalahan
rekapitulasi
suara
dari
tingkat
TPS
hingga
nasional,
tidak
ditindaklanjutinya rekomendasi pengawas pemilu, serta berbagai
pelanggaran administrasi yang dinilai memengaruhi hasil pemilu [Vide
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, angka 4.3
s.d. angka 4.7 dan angka 4.10 s.d. angka 4.13]. Bahkan, Pemohon secara
tegas mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif (TSM) serta meminta Mahkamah menilai
keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu dengan mendasarkan
argumentasinya pada yurisprudensi Mahkamah mengenai pengaruh
pelanggaran proses terhadap hasil pemilu [Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, angka 4.14]. Oleh karena itu,
PHPU
Presiden
dan
Wakil
Presiden
Tahun
2014
menandai
perkembangan penting dalam praktik pembuktian di Mahkamah
Konstitusi, yakni pergeseran dari sengketa yang berorientasi pada hasil
menuju sengketa yang juga menempatkan integritas proses pemilu
sebagai objek pembuktian.
d. Pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, ruang pembuktian
berkembang jauh melampaui persoalan koreksi hasil penghitungan suara
maupun hubungan antara pelanggaran proses dan hasil pemilu.
Pemohon mendalilkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power), ketidaknetralan aparatur negara, penggunaan program
43
dan anggaran pemerintah, keterlibatan birokrasi dan badan usaha milik
negara, pembatasan kebebasan media, diskriminasi penegakan hukum,
serta berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai memengaruhi kejujuran
dan keadilan pemilu secara keseluruhan [Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, angka 29 sampai dengan
angka 39]. Dalam perkara ini Mahkamah juga dihadapkan pada
argumentasi bahwa kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan
dengan selisih perolehan suara, melainkan juga menyangkut penilaian
terhadap konstitusionalitas dan legalitas keseluruhan proses pemilu,
termasuk berbagai dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif (TSM) [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01/PHPU-PRES/XVII/2019, angka 10 sampai dengan angka 24 dan
angka 25 sampai dengan angka 30]. Oleh karena itu, pembuktian pada
PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak lagi berpusat pada
hasil pemilu sebagai produk akhir, melainkan telah berkembang pada
upaya membuktikan apakah proses penyelenggaraan pemilu secara
keseluruhan telah menghasilkan pemerintahan yang memperoleh
legitimasi konstitusional secara sah.
86. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, tergambar perkembangan
praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang menunjukkan adanya transformasi yang sangat signifikan dalam objek
dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa mengenai perolehan suara,
melainkan telah berkembang menjadi sengketa konstitusional yang menuntut
penilaian menyeluruh terhadap integritas proses demokrasi yang melahirkan
Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat.
87. Bahkan pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Mahkamah
dihadapkan pada pembuktian yang melibatkan puluhan ahli dan saksi dari
berbagai bidang keilmuan, pemeriksaan terhadap empat orang Menteri
Kabinet Indonesia Maju, alat bukti digital, analisis statistik, teknologi
informasi, serta berbagai dalil mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan
penggunaan kebijakan negara dalam proses pemilihan umum [Vide Putusan
44
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024
dan
Nomor
2/PHPU.PRES-XXII/2024]. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter PHPU
Presiden dan Wakil Presiden terus berkembang menjadi perkara
konstitusional yang semakin kompleks dan multidisipliner, sehingga objek
pemeriksaan Mahkamah tidak lagi terbatas pada koreksi hasil penghitungan
suara, melainkan juga mencakup penilaian terhadap integritas proses
penyelenggaraan pemilu dan legitimasi konstitusional hasil pemilu itu sendiri.
88. Bahwa peningkatan kompleksitas tersebut semakin diperberat oleh karakter
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
memiliki cakupan nasional. Perselisihan demikian dapat melibatkan fakta,
alat bukti, saksi, maupun dugaan pelanggaran yang tersebar di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas 38 provinsi,
lebih dari sekitar 130 daerah pemilihan luar negeri, ratusan kabupaten/kota,
serta ribuan kecamatan dan tempat pemungutan suara. Kondisi tersebut
menyebabkan proses memperoleh dokumen, melakukan verifikasi alat bukti,
menghadirkan saksi, maupun mengklarifikasi berbagai peristiwa yang
diperselisihkan memerlukan waktu yang secara objektif jauh lebih besar
dibandingkan perkara yang ruang lingkup faktualnya bersifat lokal. Dalam
praktiknya, luasnya cakupan wilayah sengketa juga menyebabkan tidak
seluruh fakta yang diperselisihkan dapat dibuktikan melalui saksi yang
mengalami sendiri peristiwa yang diterangkan (direct witness), sehingga para
pihak kerap mengandalkan keterangan yang bersumber dari laporan,
rekapitulasi, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain (testimonium de
auditu) untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi di berbagai
wilayah. Meskipun Mahkamah tetap berwenang menilai bobot pembuktian
dari setiap keterangan yang diajukan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa
luasnya objek sengketa tidak hanya memengaruhi jumlah dan ragam alat
bukti yang harus diperiksa, tetapi juga memengaruhi karakter pembuktian itu
sendiri, sehingga memerlukan ruang pemeriksaan yang memadai agar fakta-
fakta yang tersebar di berbagai wilayah dapat dihadirkan dan diuji secara
optimal di hadapan Mahkamah.
89. Bahwa perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah karakter alat
bukti dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Alat bukti tidak lagi terbatas
pada formulir rekapitulasi suara atau dokumen administrasi, melainkan
45
meliputi rekaman elektronik, metadata, rekaman CCTV, media sosial, hasil
forensik digital, serta analisis sistem informasi pemilu. Karakter alat bukti
demikian memerlukan proses autentikasi, verifikasi, dan penilaian teknis
yang lebih mendalam, yang secara rasional membutuhkan waktu
pemeriksaan yang lebih memadai.
90. Bahwa pembatasan waktu penyelesaian perkara yang sangat singkat juga
berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian yang dapat dihadirkan oleh
para pihak. Dalam praktik penyelesaian sengketa pemilu, tidak seluruh saksi
maupun pemberi keterangan dapat segera dihadirkan dalam waktu yang
singkat setelah suatu peristiwa terjadi. Terdapat keadaan-keadaan tertentu
yang memerlukan proses identifikasi, verifikasi, konfirmasi, dan persiapan
yang memadai sebelum seseorang bersedia memberikan keterangan di
hadapan Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan tersebut menjadi semakin
penting ketika keterangan yang akan diberikan berkaitan dengan tindakan
pejabat publik, penyelenggara pemilu, aparatur negara, atau pihak-pihak lain
yang
memiliki
posisi
tertentu
dalam
struktur
kekuasaan
maupun
penyelenggaraan pemilu. Dalam situasi demikian, keputusan seseorang
untuk memberikan keterangan tidak jarang memerlukan pertimbangan
mengenai keamanan, konsekuensi profesional, hubungan kedinasan,
maupun berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi kebebasannya dalam
memberikan keterangan.
91. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi bukan
hanya berkaitan dengan ancaman fisik, melainkan juga perlindungan
terhadap tekanan psikologis, tekanan sosial, maupun tekanan yang timbul
akibat hubungan pekerjaan dan kedudukan tertentu. Oleh karena itu,
tersedianya waktu yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat
menunjang kualitas pembuktian karena memberikan kesempatan bagi para
pihak untuk memastikan bahwa saksi yang akan dihadirkan benar-benar siap
memberikan keterangan secara bebas, lengkap, dan tanpa tekanan.
Sebaliknya, jangka waktu yang terlalu singkat berpotensi mendorong para
pihak lebih mengandalkan keterangan tidak langsung, laporan tertulis, atau
informasi yang diperoleh dari pihak lain dibandingkan menghadirkan saksi
yang mengalami sendiri peristiwa yang diperselisihkan.
46
92. Kompleksitas PHPU Presiden dan Wakil Presiden modern tidak hanya
tercermin dari bertambahnya ragam alat bukti dan isu yang diperiksa
Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dari semakin luasnya ruang penalaran
konstitusional yang dapat lahir dari fakta-fakta yang terungkap di
persidangan. Hal tersebut tampak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024 yang melahirkan tiga pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari
Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkara yang diperiksa tidak
semata-mata berkaitan dengan penetapan hasil pemilu, melainkan juga
menyentuh persoalan mengenai makna keadilan pemilu, batas kewenangan
Mahkamah, relevansi alat bukti, serta konsekuensi konstitusional dari dugaan
penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kompleksitas PHPU
Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi hanya terletak pada banyaknya fakta
yang harus diperiksa, tetapi juga pada kedalaman penilaian hukum yang
harus dilakukan Mahkamah terhadap fakta-fakta tersebut.
93. Satu hal yang paling penting dengan adanya permohonan a quo ialah dalam
konteks PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang terus berkembang,
persoalan yang muncul tidak lagi semata-mata menyangkut kepentingan
para pihak yang berperkara. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan
kemampuan Mahkamah untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya
secara efektif. Semakin kompleks fakta yang harus diperiksa, semakin
beragam alat bukti yang diajukan, dan semakin luas persoalan hukum yang
diperdebatkan, semakin besar pula kebutuhan akan ruang pemeriksaan yang
memadai. Dalam keadaan demikian, pembatasan waktu penyelesaian
perkara tidak hanya berimplikasi pada para pihak, tetapi juga pada
pelaksanaan fungsi mengadili yang dijalankan Mahkamah berdasarkan Pasal
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
94. Oleh karena itu, efektivitas kewenangan mengadili (effective adjudication)
tidak hanya ditentukan oleh tersedianya forum peradilan, tetapi juga oleh
memadainya
kondisi
yang
memungkinkan
Mahkamah
melakukan
pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta, alat bukti, dan persoalan
hukum yang diajukan para pihak. Apabila kompleksitas PHPU Presiden dan
Wakil Presiden terus berkembang sementara ruang waktu pemeriksaan tetap
dipertahankan dalam batas yang sama seperti ketika karakter sengketa
47
tersebut masih jauh lebih sederhana, maka terdapat risiko bahwa
kewenangan konstitusional Mahkamah untuk menemukan kebenaran
konstitusional tidak dapat dijalankan secara optimal. Dalam keadaan
demikian, norma a quo tidak hanya berdampak pada para pihak yang
berperkara, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi
konstitusional Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
95. Bahwa berdasarkan bentangan uraian pada bagian sebelumnya, telah nyata
dan nampak bahwa perkembangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah
membawa perubahan mendasar terhadap karakter pembuktian yang harus
dilakukan di hadapan Mahkamah. Pembuktian tidak lagi bertumpu pada
koreksi perolehan suara semata, melainkan mencakup penilaian terhadap
berbagai fakta yang tersebar secara nasional, alat bukti yang semakin
beragam, keterangan saksi dan ahli dari berbagai disiplin ilmu, serta berbagai
persoalan hukum dan konstitusional yang memerlukan analisis pembuktian
yang mendalam. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan dan kualitas putusan
dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada akhirnya sangat bergantung
pada kemampuan para pihak menghadirkan bukti secara memadai dan
kemampuan Mahkamah untuk menilai serta menguji keseluruhan alat bukti
tersebut secara cermat, utuh, dan komprehensif dalam persidangan. Dalam
konteks demikian, pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian perkara
tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjamin terselenggaranya
proses pembuktian yang efektif, sehingga Mahkamah memiliki kesempatan
yang memadai untuk menemukan fakta yang relevan, menilai alat bukti
secara menyeluruh, serta menjalankan fungsi mengadilinya sesuai dengan
tuntutan perkembangan karakter PHPU Presiden dan Wakil Presiden dewasa
ini.
Keterbatasan Waktu Pemeriksaan Sebagaimana Norma Pasal A quo
Berimplikasi terhadap Pembentukan Keyakinan Hakim Konstitusi
96. Sebagaimana telah diuraikan dalam alasan permohonan sebelumnya, Hakim
Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengakui bahwa
keterbatasan waktu pembuktian dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden
berpengaruh terhadap proses pembentukan keyakinan hakim. Bahkan,
menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, jangka waktu pemeriksaan yang
hanya 14 (empat belas) hari kerja menyebabkan Mahkamah sulit mencapai
48
kadar pembuktian yang tidak menyisakan keraguan (beyond reasonable
doubt) dalam perkara yang ruang lingkup sengketanya meliputi seluruh
wilayah Indonesia.
97. Selain itu, perkembangan praktik PHPU Presiden dan Wakil Presiden
menunjukkan bahwa forum tersebut tidak lagi hanya menjadi sarana untuk
mempersoalkan hasil penghitungan suara semata. Dalam banyak keadaan,
PHPU Presiden dan Wakil Presiden justru menjadi titik akhir bagi berbagai
persoalan yang tidak terselesaikan secara tuntas pada tahapan sebelumnya,
baik yang berkaitan dengan kualitas pembentukan regulasi pemilu,
pelaksanaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemilu, efektivitas
penegakan hukum pemilu, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan
oleh pemegang kekuasaan. Akibatnya, Mahkamah sering kali dihadapkan
pada tuntutan untuk menilai persoalan yang jauh melampaui sengketa angka
hasil pemilu, sementara pada saat yang sama Mahkamah hanya diberikan
waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut.
98. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Para Pemohon untuk meninjau kembali
dasar-dasar pembuktian yang selama ini menjadi landasan Mahkamah dalam
menilai fakta dan membentuk keyakinan hakim dalam PHPU Presiden dan
Wakil Presiden. Atas dasar itu, Para Pemohon memandang perlu untuk
meninjau persoalan a quo melalui pendekatan beyond reasonable doubt.
Secara umum, beyond reasonable doubt merupakan standar pembuktian
yang menuntut tingkat keyakinan yang sangat tinggi sebelum suatu
kesimpulan atau putusan dijatuhkan. Meskipun standar tersebut dikenal dan
berkembang dalam hukum pidana, nilai utama yang hendak ditekankan dari
pendekatan tersebut adalah pentingnya proses pemeriksaan yang
mementingkan kehati-hatian, mendalam, dan tidak tergesa-gesa dalam
perkara yang memiliki konsekuensi hukum yang besar.
99. Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, lagi-lagi Para Pemohon tegaskan, konsekuensi yang dipertaruhkan
tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang berperkara, melainkan
juga legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden sebagai
pemegang mandat rakyat. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menyamakan
PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan perkara pidana, pendekatan
49
beyond reasonable doubt dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa
semakin besar dampak konstitusional suatu putusan, semakin besar pula
kebutuhan akan ruang pemeriksaan dan pembuktian yang memadai guna
memastikan terbentuknya keyakinan hakim secara optimal.
100. Bahwa berbeda dengan beberapa jenis dan lingkungan peradilan lainnya
yang mengenal tahapan dan standar pembuktian yang relatif lebih terstruktur,
hukum acara Mahkamah Konstitusi memberikan ruang yang lebih luas
kepada Mahkamah dalam memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan
para pihak. Pasal 36 ayat (1) UU MK mengakui berbagai jenis alat bukti yang
dapat digunakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal
41 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa
permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (1)
UU MK menegaskan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alat bukti,
dan keyakinan hakim.
101. Pengaturan tersebut menempatkan pembentukan keyakinan hakim konstitusi
sebagai unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan putusan.
Namun demikian, berbeda dengan hukum acara pidana yang mengenal
pengaturan lebih rinci mengenai pembuktian, antara lain keterangan 1 (satu)
orang saksi yang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan
harus diperkuat dengan alat bukti lain [vide Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP], serta kewajiban untuk
memastikan autentisitas dan legalitas perolehan alat bukti sebelum alat bukti
tersebut dapat digunakan dalam persidangan [vide Pasal 235 ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP], UU MK tidak
menentukan secara rigid standar maupun parameter pembuktian yang
digunakan Mahkamah dalam membentuk keyakinannya. Dalam kondisi
demikian, kualitas pemeriksaan perkara pada akhirnya sangat bergantung
pada
kemampuan
Mahkamah
untuk
menelaah,
menguji,
serta
menghubungkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak
sebelum sampai pada suatu keyakinan yang menjadi dasar pengambilan
putusan.
102. Kebutuhan akan waktu pemeriksaan yang memadai menjadi semakin
penting dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
50
Wakil Presiden. Sebab, perkara demikian tidak hanya melibatkan alat bukti
yang berjumlah besar dan berasal dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi
juga sering kali menghadirkan berbagai dalil yang berkaitan dengan proses
penyelenggaraan pemilu, penggunaan kewenangan pemerintahan, netralitas
aparatur negara, hingga efektivitas mekanisme penegakan hukum pemilu.
Dalam kondisi demikian, kecukupan waktu pemeriksaan bukan sekadar
persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan
Mahkamah untuk menelaah fakta, menguji alat bukti, serta membentuk
keyakinan hakim secara komprehensif.
103. Sebagai misal, dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
tahun 2024, hanya diberikan kuota 19 jumlah ahli ataupun saksi yang dapat
didatangkan dalam persidangan. Walikin perkara yang diperiksa memiliki
cakupan wilayah nasional, jumlah bukti yang besar, serta persoalan hukum
dan faktual yang kompleks. Jumlah ahli tersebut merupakan bentuk
konsekuensi logis dan kompromi dari singkatnya jangka waktu yakni 14
(empat belas) hari kerja yang dimiliki oleh Mahkamah. Bagaimana mungkin,
19 ahli tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif semua dugaan
penyimpangan dan kecurangan di pemilu yang memiliki cakupan skala
nasional? Hal demikian yang pada akhirnya dapat bermuara pada
terhambatnya Mahkamah dalam menggali kebenaran materil secara optimal
dengan berdasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap dalil-dalil yang
diajukan para pihak. Dalam konteks inilah, prinsip beyond reasonable doubt
menjadi amat sangat relevan dalam rangka menunjukkan bahwa semakin
berat konsekuensi hukum yang hendak ditarik suatu dalil atau tuduhan, maka
semakin memadai pula kesempatan yang harus dibuktikan oleh para pihak.
104. Relevansi antara waktu pemeriksaan dan kualitas pembentukan keyakinan
hakim tersebut bahkan tercermin dalam pendapat berbeda Hakim Konstitusi
Saldi Isra yang pada intinya menyatakan bahwa keterbatasan waktu dalam
PHPU Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan karakteristik pembuktian
dalam perkara demikian tidak mungkin disamakan sepenuhnya dengan
pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip beyond
reasonable doubt. Demikian pula Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang pada
intinya menyatakan bahwa keterbatasan waktu pembuktian selama 14
(empat belas) hari kerja menyebabkan Mahkamah sulit mencapai kadar
51
pembuktian yang tidak menyisakan keraguan (beyond reasonable doubt)
dalam perkara yang cakupan wilayah sengketanya meliputi seluruh
Indonesia. [Vide Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim
Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024]. Oleh karena itu, jangka waktu pemeriksaan tidak
dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis hukum acara,
melainkan juga berkaitan erat dengan kualitas pembuktian dan optimalitas
pembentukan keyakinan hakim dalam perkara yang menentukan legitimasi
konstitusional Presiden dan Wakil Presiden.
105. Bahwa dengan demikian, semakin luas ruang pembuktian yang diberikan
oleh UU MK, semakin besar pula kebutuhan akan waktu pemeriksaan yang
memadai agar Mahkamah dapat menilai alat bukti secara cermat dan
membentuk keyakinan hakim secara optimal. Oleh karenanya, pembatasan
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden hanya dalam waktu 14
(empat belas) hari berpotensi tidak lagi sejalan dengan kebutuhan
pemeriksaan perkara yang semakin kompleks dalam praktik ketatanegaraan
saat ini.
Inkonsistensi Desain Hukum Acara dalam Rezim Pemilihan Umum Nasional
106. Bahwa pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selama 14 (empat belas) hari
kerja menunjukkan adanya perbedaan perlakuan prosedural yang sulit
dijelaskan secara rasional apabila dibandingkan dengan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Padahal kedua jenis
perkara tersebut sama-sama merupakan perselisihan hasil pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan sama-sama menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
107. Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
pembentuk undang-undang hanya memberikan waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi
untuk
menyelesaikan
seluruh
proses
pemeriksaan
dan
pengambilan putusan. Sebaliknya, terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diberikan waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja untuk penyelesaiannya.
52
108. Bahwa perbedaan tersebut tidak hanya tergambar pada jangka waktu
penyelesaian perkara, melainkan juga dari desain hukum acara yang
dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, secara eksplisit diatur
tahapan
melengkapi
dan
memperbaiki
permohonan,
pemeriksaan
kelengkapan
dan
perbaikan
permohonan,
serta
penerbitan
Hasil
Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (HPKP3)
sebelum perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Bahkan
Pasal 17 PMK a quo secara tegas memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan sebanyak satu kali.
Dengan demikian, hukum acara PHPU DPR, DPD, dan DPRD memberikan
ruang prosedural yang lebih luas bagi para pihak untuk menyempurnakan
dalil, alat bukti, dan konstruksi permohonannya sebelum memasuki tahap
pemeriksaan perkara. Sebaliknya, dalam hukum acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenal tahapan yang
serupa sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara, sehingga proses
penyelesaian perkara dirancang dalam kerangka waktu yang jauh lebih
singkat dan lebih ketat.
109. Bahwa perbedaan pengaturan tersebut menjadi semakin relevan apabila
dikaitkan dengan karakter dan tujuan pemeriksaan dari kedua jenis sengketa
tersebut. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
pada dasarnya berfokus pada koreksi hasil perolehan suara yang
berimplikasi terhadap perolehan kursi atau penetapan calon terpilih dalam
suatu daerah pemilihan tertentu. Hal tersebut tercermin dari praktik
penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi yang pada umumnya
bermuara pada beberapa bentuk putusan yang berorientasi pada koreksi
hasil, yaitu penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah,
perintah penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, maupun
pemungutan suara ulang.
110. Bahkan ketika Mahkamah memeriksa persoalan yang berada di luar sekadar
perbedaan angka perolehan suara, pemeriksaan tersebut tetap diarahkan
untuk mengoreksi hasil pemilu yang dianggap lahir dari proses yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
53
sebagai contoh tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-
08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang
mempersoalkan
pemenuhan
keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota
DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Dalam perkara
tersebut, Mahkamah tidak semata-mata menilai perolehan suara para
peserta pemilu, melainkan juga menilai keabsahan proses pencalonan yang
berkaitan dengan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan setelah
adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Pemeriksaan
tersebut pada akhirnya berujung pada perintah pemungutan suara ulang di
seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan. Dengan demikian, sekalipun
isu yang diperiksa telah melampaui persoalan selisih suara semata, tujuan
pemeriksaannya tetap berkaitan dengan koreksi terhadap hasil pemilu,
penetapan kursi, dan keabsahan calon terpilih dalam suatu daerah pemilihan
tertentu.
Vide
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
111. Demikian
pula
dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD
Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkara tersebut,
Mahkamah tidak hanya menilai perolehan suara para calon anggota DPD,
melainkan juga memeriksa persoalan terhalanginya hak konstitusional
seorang
peserta
pemilu
untuk
mengikuti
kontestasi
akibat
tidak
dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah
berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Mahkamah
menilai bahwa proses pemungutan suara telah dilaksanakan tanpa
mengikutsertakan calon yang secara hukum seharusnya berhak menjadi
peserta pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan pemungutan
suara ulang untuk pemilihan anggota DPD di seluruh wilayah Provinsi
Sumatera Barat dengan mengikutsertakan kembali calon yang sebelumnya
tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap. Dengan demikian, sekalipun
perkara tersebut berangkat dari sengketa hasil pemilu, substansi
pemeriksaan
Mahkamah
sesungguhnya
telah
menyentuh
aspek
perlindungan hak konstitusional peserta pemilu, khususnya hak untuk dipilih
(right to be candidated), yang pada akhirnya berdampak pada keabsahan
54
hasil pemilu yang ditetapkan. Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024.
112. Berdasarkan preseden tersebut, tampak bahwa perkembangan PHPU
anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memperluas ruang pemeriksaan
Mahkamah hingga mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan
proses penyelenggaraan pemilu, status dan hak peserta pemilu, pemenuhan
syarat pencalonan, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang menjadi
dasar penetapan hasil pemilu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa
perluasan ruang pemeriksaan tersebut tetap berada dalam satu tujuan yang
sama, yaitu mengoreksi hasil pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan
hukum guna memastikan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih
dilakukan secara sah, benar, dan konstitusional.
113. Sebaliknya, dalam praktiknya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden berkembang menjadi perkara yang tidak lagi semata-
mata berfokus pada koreksi hasil penghitungan suara. Mahkamah kerap
dihadapkan
pada
berbagai
dalil
yang
berkaitan
dengan
proses
penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, mulai dari persoalan daftar
pemilih, pelanggaran administrasi pemilu, penggunaan teknologi informasi
dalam
penyelenggaraan
pemilu,
hingga
berbagai
dalil
mengenai
penyalahgunaan kekuasaan, netralitas aparatur negara, penggunaan
sumber daya negara, dan berbagai keadaan lain yang didalilkan
memengaruhi pembentukan kehendak pemilih serta hasil akhir pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, yang diperiksa Mahkamah
tidak hanya menyangkut akurasi hasil pemilu, tetapi juga keterkaitan antara
berbagai peristiwa yang terjadi selama proses pemilu dengan legitimasi
konstitusional hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri.
114. Satu yang hendak ditegaskan oleh para Pemohon yakni meskipun dalam
desain dan praktik penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
lebih sederhana dibandingkan dengan Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan
DPD, bukan berarti penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden lebih sederhana untuk diperiksa dan diputus. Justru, oleh sebab
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan dalam lingkup
nasional, melibatkan pula lebih dari 130 kantor perwakilan pemerintahan di
luar
negeri,
maka
berkonsekuensi
pula
terhadap
setiap
dugaan
55
penyimpangan ataupun pelanggaran yang dalam prosesnya memiliki
cakupan, sebaran, dan keterkaitan yang jauh lebih kompleks. Kondisi
demikian pada akhirnya turut memengaruhi pemeriksaan perkara di
Mahkamah Konstitusi, utamanya terhadap alat bukti, saksi, dan penilaian
relevansi antara pelanggaran terhadap hasil perolehan suara nasional.
115. Oleh karena itu, apabila terhadap PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD
yang pada akhirnya tetap bermuara pada koreksi hasil pemilu dan penetapan
calon terpilih pembentuk undang-undang memberikan waktu penyelesaian
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka menjadi sulit dipahami alasan
rasional di balik pemberian waktu penyelesaian yang hanya 14 (empat belas)
hari kerja untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang menyangkut
legitimasi pembentukan pemerintahan nasional. Perbedaan pengaturan
tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam desain hukum
acara pemilu yang patut dinilai kembali kesesuaiannya dengan prinsip
negara hukum, perlindungan hak konstitusional, dan fungsi mengadili
Mahkamah Konstitusi.
F. Pertentangan Pasal a quo atas Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
116. Pemilu merupakan instrumen penyaluran suara rakyat sebagai wujud
kedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemilu
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna
menjamin akuntabilitas dalam sistem perwakilan dan memberikan legitimasi
bagi kekuasaan yang menjalankan negara. Sejalan dengan hal tersebut,
penyelesaian sengketa pemilihan umum memiliki arti penting sebagai
pengawal kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi
sebagai the guardian of the constitution diberi kewenangan konstitusional
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum untuk mengawal kemurnian kedaulatan rakyat
yang telah disalurkan melalui instrumen pemilu.
117. Khairul Fahmi mengekstraksi bahwa ada empat prinsip kedaulatan rakyat,
yakni
kebebasan,
kesamaan/kesetaraan,
suara
mayoritas,
dan
pertanggungjawaban (Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam
Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” Jurnal Konstitusi
Vol. 7, No. 3 (2010), hlm. 130). Secara sederhana, kebebasan dikaitkan
56
dengan kemampuan untuk memilih secara bebas, tanpa paksaan, dan
intervensi melalui instrumen pemilu. Prinsip kesamaan/kesetaraan menurut
Hendra Nurtjahjo sendiri diimplementasikan dalam wujud one man one vote
one value yang menempatkan suara satu pihak tidaklah berbeda dengan
pihak lain (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006,
hlm. 79). Sementara prinsip suara mayoritas berlandaskan pada paham
bahwa tata sosial harus selaras dengan kehendak rakyat sebanyak-
banyaknya, bukan pada kehendak dalam jumlah sekecil-kecilnya (Hans
Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007,
hlm.
349).
Terakhir
yang
tidak
kalah
penting,
ialah
prinsip
pertanggungjawaban yang harus dijalankan oleh pihak yang diberi mandat
oleh rakyat untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka.
118. Sehubungan dengan prinsip tersebut di atas, PHPU Presiden dan Wakil
Presiden di Mahkamah Konstitusi merupakan pengejawantahan dari dua
prinsip
terakhir,
yakni
prinsip
suara
mayoritas
dan
prinsip
pertanggungjawaban. Dua prinsip tersebut sejatinya merupakan prosedur
pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri (disebut prinsip prosedural)
(Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem
Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” Jurnal Konstitusi Vol. 7, No. 3 (2010),
hlm. 130). Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi memiliki arti
penting dalam dua hal. Pertama, penjagaan atas prinsip kebebasan dan
kesetaraan/kesamaan dalam kedaulatan rakyat. Kedua, merupakan bagian
dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Khusus pada poin kedua,
Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden sejatinya
tengah bertugas dalam melaksanakan kedaulatan rakyat yang telah
dimandatkan dalam UUD NRI 1945, utamanya kewenangan yang diberikan
rakyat pada Pasal 24C ayat (1). Di saat bersamaan, Mahkamah Konstitusi
juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan yang mampu
melindungi kedaulatan rakyat itu sendiri.
119. Menarik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-
XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara komprehensif menjelaskan bahwa
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Pemilu harus dilaksanakan dengan
prinsip jujur dan adil sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
57
Suatu keadilan dan kejujuran pemilu yang materil tidak hanya sekadar patuh
pada aturan, melainkan mencakup sikap tidak berlaku curang, tidak
berbohong,
dan
tidak
memanipulasi
atau
memanfaatkan
celah
hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan
yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi [Vide
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm. 1022-
1029].
120. Terhadap prinsip tersebut, proses PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi menjadi upaya penegakan hukum atas setiap tindakan
curang, tindakan kebohongan, tindakan manipulasi, serta tindakan yang
memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu. Proses
tersebut semata dilakukan untuk mengawal kemurnian suara rakyat yang
disalurkan melalui pemilu sebagai wujud utama dari penyaluran kedaulatan
rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
121. Penegakan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang
berpangkal pada prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu selain
dimandatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, juga merupakan arti
penting dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil. Untuk menciptakan kepastian hukum yang adil,
setiap aturan pemilu harus jelas, konsisten, dan berlaku sama untuk semua
pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi salah satunya
mengambil peran penting untuk menegakkan hukum pemilu pasca
pemungutan suara dilakukan.
122. Berangkat dari pemahaman pentingnya peran Mahkamah Konstitusi
tersebut, Para Pemohon melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh
terbelenggu terlalu jauh pada keterbatasan waktu yang mengakibatkan
sempitnya proses pembuktian segala potensi kecurangan pada Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Keterbatasan waktu penyelesaian perkara
yang hanya maksimal 14 hari tidak boleh menjadi halangan yang terlalu
merintangi penegakan kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu secara
substansial.
123. Apalagi telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bahwa peran
58
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban
konstitusionalnya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang tidak
melanggar asas-asas pemilu. Sebagai kunci untuk melaksanakan hal
tersebut, adalah keterbukaan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan
penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil.
Dengan adanya berbagai kondisi yang menunjukkan ketidaktuntasan dan
keterbatasan waktu oleh lembaga lain yang diberi kewenangan untuk
menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu, Mahkamah Konstitusi
harus menjelma menjadi lebih inklusif dan tidak dapat menghindari masalah
hukum yang sifatnya sengketa proses selama hal tersebut berpengaruh
terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm. 865-868].
124. Dengan beban seberat itu untuk mengawal kedaulatan rakyat dan keadilan
Pemilu, batasan waktu 14 hari kerja untuk PHPU Presiden dan Wakil
Presiden di Mahkamah Konstitusi jelas akan menjadi penghambat ke depan.
Beban Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa dan
tuduhan bagi Para Pihak yang berperkara di PHPU Presiden dan Wakil
Presiden,
namun
putusan
Mahkamah
Konstitusi
menjadi
pertanggungjawaban atas setiap suara rakyat yang telah disalurkan kepada
masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan beban yang
sangat fundamental tersebut, batasan waktu 14 hari kerja untuk
menyelesaikan PHPU Presiden dan Wakil Presiden sejatinya sangatlah tidak
ideal.
125. Dengan kondisi tersebut, ketentuan pembatasan waktu 14 hari kerja bagi
Mahkamah Konstitusi untuk memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3)
UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang
mengamanatkan suara rakyat sebagai kedaulatan tertinggi yang harus
dikawal dan dimurnikan dari berbagai intrik kecurangan pemilu. Lebih lanjut,
ketentuan pembatasan waktu 14 hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi untuk
memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu juga secara
langsung menghambat pemenuhan prinsip keadilan dalam pemilu
59
sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
G. Potensi Hambatan Sidang 14 Hari Kerja Dalam Desain Pilpres pada 2029
dan Inkompatibilitas Pasal a quo dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3)
UUD NRI 1945
126. Bahwa angka 14 (empat belas) hari kerja bukanlah kebijakan yang berdiri
sendiri, melainkan pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang dibentuk untuk
mendukung terlaksananya desain konstitusional Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Dengan kata
lain, pembatasan waktu tersebut merupakan sarana (means), sedangkan
tujuan yang hendak dicapai adalah terselenggaranya proses Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi konstitusional.
127. Bahwa apabila menelusuri risalah perubahan Pasal 6A UUD 1945,
pembentuk Undang-Undang Dasar tidak semata-mata memperdebatkan
bagaimana mempercepat proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
melainkan bagaimana membangun legitimasi Presiden dan Wakil Presiden
sebagai pemegang mandat rakyat secara langsung. Oleh karena itu,
dipilihlah mekanisme dua putaran apabila tidak terdapat pasangan calon
yang memenuhi syarat kemenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal
6A ayat (3) UUD 1945. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
Undang-Undang
Dasar
bersedia
menerima
konsekuensi
berupa
bertambahnya tahapan dan waktu penyelenggaraan pemilihan sepanjang hal
tersebut diperlukan untuk menjamin lahirnya Presiden dan Wakil Presiden
yang memperoleh legitimasi demokratis yang kuat.
128. Perkembangan praktik menunjukkan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hakikatnya tidak lagi hanya
berfungsi untuk memastikan ketepatan hasil penghitungan suara, melainkan
juga menjadi mekanisme konstitusional untuk memastikan legitimasi
Presiden dan Wakil Presiden yang akan memperoleh mandat rakyat. Dengan
demikian, penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pembentukan legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden.
129. Bahwa oleh karena itu, dasar pertimbangan yang melahirkan pembatasan
waktu penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
60
Presiden selama 14 (empat belas) hari kerja perlu disesuaikan dengan
perkembangan praktik persidangan sengketa Presiden dan Wakil Presiden.
Meskipun pada saat pembentukannya pembatasan tersebut dimaksudkan
untuk menjaga kesinambungan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, Para Pemohon tidak mempersoalkan pentingnya kepastian hukum
maupun terselenggaranya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai
dengan ketentuan konstitusi. Akan tetapi, kepastian hukum tersebut tidak
dapat dimaknai semata-mata sebagai kepastian mengenai cepatnya
penyelesaian perkara, melainkan juga harus dimaknai sebagai kepastian
bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik memperoleh legitimasi
konstitusional melalui proses peradilan yang mampu memberikan keyakinan
bahwa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diperiksa secara
independen, menyeluruh, dan berkeadilan sesuai dengan amanat Pasal 6A,
Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
130. Bahwa pemaknaan demikian justru sejalan dengan nilai konstitusional yang
melandasi Pasal 6A UUD NRI 1945. Apabila Undang-Undang Dasar
memberikan ruang bagi penyelenggaraan putaran kedua demi menjaga
legitimasi Presiden dan Wakil Presiden, maka penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari proses pembentukan legitimasi tersebut juga harus
ditempatkan dalam kerangka yang sama. Legitimasi Presiden dan Wakil
Presiden perlu dipandang tidak hanya lahir dari pemungutan suara, tetapi
juga dari setiap proses keberatan terhadap hasil pemilihan telah diperiksa
secara independen, menyeluruh, dan berkeadilan oleh pengadilan yang
berwenang.
131. Bahwa perkembangan ketatanegaraan Indonesia kemudian mengalami
perubahan yang sangat mendasar setelah Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden harus diselenggarakan secara serentak dengan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai konsekuensi dari
penafsiran terhadap Pasal 22E UUD 1945. Selanjutnya, melalui Putusan
Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi kembali melakukan
penyempurnaan desain konstitusional pemilihan umum dengan memisahkan
penyelenggaraan pemilihan umum nasional yang terdiri atas Pemilihan
61
Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR dan DPD dengan
pemilihan umum tingkat lokal yang memilih Gubernur/Wakil Gubernur serta
anggota DPRD. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa desain
penyelenggaraan pemilihan umum telah berkembang secara signifikan
dibandingkan dengan desain yang menjadi latar belakang pembentukan
norma a quo.
132. Hal yang paling krusial bagi Para Pemohon adalah terbitnya Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024. Putusan a quo telah meletakkan dasar penting
penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
(presidential nomination threshold) ke depannya. Setiap partai politik peserta
pemilu kini memiliki kesempatan dan akses yang setara dalam mengajukan
calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu. Dalam penalaran yang
wajar, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tersebut akan membuka keran
munculnya berbagai calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan lebih
banyak daripada status quo ketika adanya ambang batas pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden.
133. Dengan kondisi semakin banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden yang
akan berkontestasi, maka hal tersebut secara logis juga perlu dibarengi
dengan jangka waktu persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi yang semakin panjang. Desain konstitusional saat ini
memungkinkan setiap Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu dapat
mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilu di Mahkamah
Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi harus bersiap dengan penyesuaian
waktu sidang yang dapat mengakomodir kemungkinan banyaknya pengajuan
PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke depannya. Hal ini adalah cerminan
semangat konstitusi yang berpijak dari terbukanya ruang yang luas untuk
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (2) UUD
NRI 1945.
134. Bahwa dengan berubahnya desain penyelenggaraan pemilihan umum
tersebut, maka dasar pertimbangan yang melandasi penetapan batas waktu
14 (empat belas) hari kerja juga tidak dapat lagi dipahami dalam konteks
ketatanegaraan sebagaimana ketika norma tersebut dibentuk. Sebab,
asumsi mengenai tahapan pemilihan umum yang melatarbelakangi
pembentukan norma a quo telah mengalami perubahan sebagai akibat
62
perkembangan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Oleh
karena itu, sudah sepatutnya ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga dibaca
kembali dalam kerangka desain ketatanegaraan yang berlaku saat ini.
135. Desain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dua putaran sesuai Pasal 6A
ayat (3) UUD NRI 1945 sebenarnya juga dapat menginsentif perlunya
formulasi jadwal sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah
Konstitusi yang lebih panjang dari sekadar 14 hari kerja. Sifat alamiah dari
putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ialah semakin
rentangnya proses kecurangan atau permainan aturan hukum pemilu karena
semakin intens persaingan antar calon akibat semakin sedikitnya calon
tersisa. Hal tersebut tentu harus diimbangi dengan semakin menguatnya
fokus persidangan dan penguatan proses pembuktian di PHPU Presiden dan
Wakil Presiden sebagai bagian integral dari pengawalan kedaulatan rakyat.
Salah satu bagian penguatan yang perlu dilakukan adalah memperpanjang
batasan waktu untuk memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden di
Mahkamah Konstitusi.
136. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, telah nyata bahwa pembatasan
waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah
Konstitusi selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam
norma a quo tidak lagi selaras/inkompatibel dengan nilai konstitusional yang
melandasi Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menempatkan
legitimasi
Presiden
dan
Wakil
Presiden
sebagai
tujuan
utama
penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, terhadap ketentuan a quo
diperlukan koreksi konstitusional agar pemaknaan mengenai batas waktu
penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden tetap sejalan dengan tujuan konstitusional untuk membangun
legitimasi Presiden dan Wakil Presiden melalui proses pemilihan dan proses
peradilan yang berkeadilan.
H. Pasal a quo Bertentangan Dengan Prinsip Rasionalitas, Moralitas, dan
Ketidakadilan yang Tidak Dapat Ditoleransi
137. Para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa penentuan jangka waktu
penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada prinsipnya
merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk
63
undang-undang. Kendati begitu, karakter sebagai open legal policy tidak
menjadikan suatu norma kebal dari pengujian konstitusional. Mahkamah
Konstitusi telah secara konsisten menegaskan bahwa kebijakan hukum
terbuka tetap memiliki batas konstitusional. Sebagaimana diartikulasikan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan
62/PUU-XXII/2024, legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat
dipertahankan apabila kebijakan tersebut antara lain, melanggar moralitas,
tidak memenuhi rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable,
bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui
kewenangan pembentuk undang-undang, menyalahgunakan kewenangan,
atau nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
138. Berdasarkan parameter tersebut, persoalan konstitusional norma a quo
bukan lagi mengenai ada atau tidaknya kewenangan pembentuk undang-
undang untuk menentukan batas waktu, melainkan apakah pilihan batas
waktu 14 (empat belas) hari masih berada dalam batas parameter dalam hal
ini rasionalitas, moralitas, dan keadilan yang dapat ditoleransi secara
konstitusional.
139. Dari aspek rasionalitas, pembatasan waktu penyelesaian PHPU memang
rasional sepanjang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hasil Pemilu dan
kesinambungan tahapan ketatanegaraan. Namun, batas 14 hari kerja PHPU
Presiden dan Wakil Presiden sejatinya telah kehilangan rasionalitasnya untuk
dipertahankan sejak desain dan jadwal pemilu pada tahun 2004 telah nyata-
nyata sangat berbeda dengan desain dan jadwal pemilu yang dilaksanakan
sejak 2019, 2024, lebih-lebih lagi Pilpres 2029 dan seterusnya ke depan
sebagaimana telah dijelaskan dalam posita huruf C Permohonan ini. Dalam
ukuran rasionalitas instrumental (zweckrational) milik Max Weber, kalkulasi
kebijakan berdasarkan tujuan, sarana, dan konsekuensi yang ada tentu
sudah
berubah
sejak
norma
a quo dibentuk pada tahun 2003. Dengan perubahan berbagai desain pemilu
sejak 2019 dan menguatnya karakter PHPU Presiden dan Wakil Presiden
yang lebih kompleks, norma pembatasan 14 hari kerja untuk PHPU Presiden
dan Wakil Presiden telah kehilangan hubungan sebab-akibatnya untuk
diterapkan secara logis pada Pemilu 2029 dan pemilu yang akan datang
kemudian. Akibatnya, mempertahankan norma a quo akan bertentangan
64
dengan substantive rationality dalam arti koherensi sarana-tujuan yang
bermakna.
140. Ukuran rasionalitas juga dapat dilihat dari praktik kelaziman yang terjadi di
berbagai negara yang menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung serta penyelesaian sengketa pemilunya di suatu
lembaga peradilan. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 1. Perbandingan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Berbagai Negara
Negara
Lembaga
Jangka
Waktu
Jumlah
Pemilih
Dasar Hukum
Indonesia
Mahkamah
Konstitusi
14 hari kerja
sejak
permohonan
dicatatkan
dalam BRPK
204 juta
UU MK & UU
Pemilu
Meksiko
Tribunal
Electoral del
Poder
Judicial de la
Federacion
(TEPJF)
Maksimal
hingga 31
Agustus tahun
pemilu
(sekitar 30-60
hari setelah
penetapan
hasil)
98,3
juta
Pasal 99
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos &
Pasal 58 Ley
General del
Sistema de
Medios de
Impugnación
Austria
Mahkamah
Konstitusi
Austria
4 minggu
6,3 juta
Constitutional
Court Act 1953
– VfGG
Kenya
Mahkamah
Agung
Kenya
14 hari sejak
gugatan
didaftarkan
22,1
juta
Pasal 140
Konstitusi
Kenya
Filipina
Presidential
Electoral
Tribunal
Maksimal 20
bulan sejak
gugatan
didaftarkan
67,5
juta
Pasal VIII
Bagian 15
Konstitusi
Filipina 1987
Korea
Selatan
Mahkamah
Agung
180 hari sejak
gugatan
didaftarkan
44 juta
Pasal 225
Public Official
Election Act
141. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di negara Meksiko, Austria,
Filipina, maupun Korea Selatan, memberikan rentang waktu penyelesaian
65
perkara paling singkat 30 hari (Meksiko). Selalu terdapat ruang yang luas
bagi lembaga peradilan untuk mengadili keberatan atas hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Adapun di Kenya yang seperti Indonesia
menggunakan batas waktu 14 hari kerja hanya memiliki 22,1 juta pemilih,
sedangkan Indonesia memiliki cakupan lebih luas dengan 204 juta pemilih.
Pun pada faktanya, diskursus di Kenya juga sudah berkembang terkait
usulan menambah batas waktu penyelesaian sengketa tersebut karena
dianggap sangat sempit. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dari sisi
kelaziman praktik di berbagai negara, menerapkan batas 14 hari kerja
dengan cakupan 204 juta pemilih tentu tidaklah rasional. Negara-negara lain
yang jumlah pemilihnya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia justru
memberikan waktu yang lebih luas dibandingkan Indonesia.
142. Selain itu, batas waktu 14 hari kerja juga terkesan tidak rasional jika
dibandingkan dengan batas waktu 30 hari yang digunakan pada PHPU
Anggota Legislatif. Dari sisi cakupan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
tentu lebih luas dengan skala nasional dan 130 daerah pemilihan luar negeri
dibandingkan skala daerah di Pemilu Legislatif. Selain itu, kompleksitas
pelanggaran pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terlihat lebih rumit
dibandingkan Pemilu Legislatif sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian
sebelumnya. Oleh karena itu, pembedaan yang sangat tajam antara 14 hari
kerja pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan 30 hari pada Pemilu
Anggota Legislatif adalah sesuatu yang tidak berdasar.
143. Dalam dimensi moralitas, mempertahankan suatu norma yang secara terang
telah diakui sebagai hambatan dalam melaksanakan peradilan dengan
prinsip beyond a reasonable doubt, tentu bukanlah sesuatu yang bermoral.
Kondisi tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban secara moral dari
Mahkamah Konstitusi kepada para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil
Presiden, serta kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,
tentang “bisakah keadilan ditegakkan melalui suatu peradilan dengan kondisi
yang disadari telah terdapat keterbatasan (constraints) pada jangka
waktunya yang relatif singkat?”. Keragu-raguan akan kualitas pembuktian
PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada akhirnya akan selalu membayangi
apapun putusan Mahkamah Konstitusi, selama batasan tersebut tetap
dipertahankan tanpa alasan yang memadai. Oleh karena itu, desain hukum
66
yang mengutamakan finalitas hasil Pemilu tetapi tidak memberikan waktu
yang memadai bagi pemeriksaan sengketa atas hasil tersebut bertentangan
dengan moralitas konstitusional Pemilu yang mensyaratkan kejujuran dan
keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
144. Selanjutnya, batas waktu 14 (empat belas) hari berpotensi menimbulkan
ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi apabila secara struktural
membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa alat bukti
dan argumentasi para pihak secara memadai. Hal ini sekaligus membatasi
kesempatan para pihak untuk memperoleh pemeriksaan sengketa yang
efektif. Dalam perkara yang menentukan legitimasi hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, ketidakadilan semacam demikian tidak dapat dibenarkan
hanya dengan alasan kebutuhan akan kepastian waktu.
145. Bahwa dengan demikian, meskipun penentuan jangka waktu penyelesaian
PHPU Presiden dan Wakil Presiden merupakan ranah open legal policy
pembentuk undang-undang, pilihan batas waktu paling lama 14 (empat
belas) hari berdasarkan penalaran yang wajar tidak lagi dapat dipertahankan
dalam batas konstitusional open legal policy karena tidak memungkinkan
terpenuhinya parameter rasionalitas, moralitas, dan larangan menimbulkan
ketidakadilan yang intolerable dalam pemeriksaan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden. Oleh karena itu, para Pemohon menawarkan pemaknaan batas
waktu menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai waktu yang lebih
memadai untuk memastikan ketiga parameter tersebut tetap terpenuhi,
dengan tetap mempertahankan kepastian waktu dalam penyelesaian PHPU
Presiden dan Wakil Presiden.
I. Perpanjangan Hari Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Menjadi
Maksimal 30 Hari Kerja
146. Para Pemohon memahami bahwa dalam suatu tahapan pemilu, prinsip
speedy trial memiliki satu ruang khusus untuk memastikan agar tahapan
pemilu tetap berjalan sesuai jadwal. Oleh karena itulah, Para Pemohon pada
permohonan ini tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan
waktu persidangan yang panjang dan tak terbatas. Para Pemohon
memahami bahwa memperpanjang batas waktu persidangan PHPU
Presiden dan Wakil Presiden tetaplah harus dalam kerangka tahapan pemilu
67
yang menyesuaikan dengan jadwal putaran kedua dan waktu pengucapan
sumpah/pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
147. Para Pemohon mengakui bahwa menentukan pilihan jumlah hari bukanlah
sesuatu yang berangkat dari rumus pasti, karena kerumitan dan kompleksitas
PHPU Presiden dan Wakil bukanlah objek yang bisa dikuantifikasi. Namun,
Para Pemohon setidak-tidaknya harus mampu mempertimbangkan 2 hal,
yakni jaminan bahwa jumlah hari tidak lebih singkat dari 14 hari kerja karena
nyata-nyata sudah tidak relevan, dan terdapat waktu/ruang yang cukup bagi
Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan yang memadai
secara pembuktian.
148. Mahkamah
Konstitusi
dalam
Putusan
Nomor
120/PUU-XX/2022
menegaskan bahwa “keserentakan” pemilu tidak hanya dimaknai sebagai
keserentakan pemungutan suara. Keserentakan memiliki makna sistemik
dan fungsional, bahwa keserentakan mengharuskan penataan yang koheren
terhadap unsur-unsur penting yang menentukan kualitas, legalitas, legitimasi,
dan kepastian akhir hasil Pemilu. Perbedaan pengaturan dalam satu desain
pemilu nasional serentak harus memiliki dasar objektif, rasional, dan
proporsional, terlebih ketika perbedaan tersebut memengaruhi efektivitas
perlindungan terhadap kemurnian hasil pilihan rakyat.
149. Sekaitan dengan makna keserentakan tersebut, Para Pemohon menyoroti
bahwa terdapat perbedaan yang amat ekstrem dan terkesan tidak objektif
antara batas pelaksanaan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan PHPU
Anggota Legislatif dan PHPU Kepala Daerah. PHPU Anggota Legislatif
dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan
dicatatkan dalam BRPK, sedangkan PHPU Kepala Daerah dilaksanakan
maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatatkan
dalam BRPK. Jumlah hari tersebut terlampau kontras dengan PHPU
Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi pada 14 hari kerja.
Sedangkan dari segi dalil pelanggaran/kecurangan yang diajukan di
Mahkamah Konstitusi, Pilpres cenderung lebih kompleks dibandingkan Pileg
dan Pilkada. Selain itu, cakupan dapil Pilpres juga lebih luas dibandingkan
dapil Pileg dan Pilkada. Jenis pelanggaran/kecurangan yang lebih kompleks
dan dapil yang lebih luas secara logis harusnya menginsentif jangka waktu
PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang lebih daripada 14 hari kerja.
68
150. Perbedaan waktu hingga lebih dari 2 kali lipat tersebut seakan mengkerdilkan
proses PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan kesan jauh lebih simpel
dan mudah dibandingkan PHPU Anggota Legislatif dan PHPU Kepala
Daerah. Perbedaan jangka waktu 14 hari untuk PHPU Presiden dan Wakil
Presiden dengan 30 hari kerja untuk PHPU Anggota Legislatif dan 45 hari
kerja untuk PHPU Kepala Daerah tidak cukup dibenarkan hanya karena
PHPU Presiden dan Wakil Presiden biasanya terdiri atas lebih sedikit nomor
perkara. Perbedaan perlakuan harus dinilai dari cakupan wilayah, keragaman
alat bukti, konsekuensi konstitusional, dan kebutuhan memastikan legitimasi
Presiden dan Wakil Presiden.
151. Oleh karena itu, Para Pemohon menganggap bahwa batas waktu PHPU
Presiden dan Wakil Presiden minimal dapat disamakan dengan PHPU
Anggota Legislatif, yakni paling lama 30 hari kerja sejak permohonan
dicatatkan dalam BRPK. 30 Hari kerja seyogianya merupakan waktu yang
ideal untuk melaksanakan persidangan yang mampu mengejar kebenaran
materiil, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik pada pelaksanaan
pemilu. Dengan memperpanjang batas waktu PHPU Presiden dan Wakil
Presiden menjadi maksimal 30 hari kerja, setiap pihak berperkara dapat
menghadirkan saksi, ahli, serta alat bukti lain yang memadai. Hal ini juga
akan memudahkan KPU untuk memberikan respons atas tuduhan Pemohon
Perkara secara holistik dan menjangkau kebutuhan-kebutuhan teknis dari
daerah-daerah terpencil di Indonesia.
152. Perpanjangan menjadi maksimal 30 hari kerja juga secara khusus membuka
ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa menempatkan standar
pembuktian materiil yang ketat dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Para Pemohon menilai bahwa untuk suatu proses sakral PHPU Presiden dan
Wakil Presiden seharusnya tidak terbelenggu oleh ruang waktu yang singkat.
Justru, tahapan penyelenggaraan pemilu harus memberikan ruang yang
cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan dengan
basis pembuktian yang kokoh seperti beyond a reasonable doubt.
153. Perlu ditekankan, bahwa penggunaan frasa “paling lama” 30 hari kerja berarti
bahwa Mahkamah Konstitusi menghabiskan seluruh jangka waktu.
Mahkamah tetap dapat memutus pada hari ke-20, ke-23, atau menghabiskan
seluruh jangka waktu 30 hari kerja sesuai kompleksitas perkara, sepanjang
69
tidak melampaui 30 hari kerja. Dengan sifatnya sebagai batas maksimum, 30
hari kerja dalam penalaran yang wajar mampu menjaga keseimbangan
antara kepastian jadwal dan kualitas pemeriksaan yang memadai.
154. Oleh karena itu, Para Pemohon menilai bahwa perpanjangan batas waktu
PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 30 hari kerja adalah
angka yang ideal baik dari segi keleluasaan waktu persidangan bagi Para
Pihak untuk menggali kebenaran materiil, serta tetap dapat menyesuaikan
pada jadwal putaran kedua dan waktu pengucapan sumpah/pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Simulasi Pengujian 30 Hari Kerja pada Batas Waktu Pengucapan
Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
155. Sebagai gambaran, berikut ini disajikan desain jadwal penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menyesuaikan batas waktu
PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 30 hari kerja. Para
Pemohon mencoba mereplikasi jarak dan lama waktu penyelenggaraan
setiap tahapan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2024. Penyajian ini dimaksudkan Para Pemohon untuk memberikan
gambaran tentang desain batas waktu PHPU Presiden dan Wakil Presiden
yang dapat disesuaikan dan tidak beririsan/mengganggu tahapan Pemilu
yang lain. Rancangan Waktu dan Durasi Jadwal Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Rancangan Waktu dan Durasi Jadwal Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Agenda
Waktu
Durasi
Putaran I
Pemungutan
suara
X
1 hari
Penghitungan
suara
X - (X+1 hari)
1 - 2 hari
Rekapitulasi hasil
penghitungan
(X+1 hari) - (X+17 hari)
17 hari
Diringkaskan
menjadi
setengah
dengan
basis
penggunaan Sirekap
70
dan
pemisahan
Pemilu Nasional dan
Pemilu Daerah
Pengumuman
Keputusan
Penetapan
hasil
oleh KPU
(X+17 hari)
1 hari
Batas pengajuan
permohonan
PHPU
Presiden
dan
Wakil
Presiden
di
Mahkamah
Konstitusi
(X+18 hari) - (X+20 hari)
3 hari
Pencatatan
perkara di Buku
Registrasi Perkara
Konstitusi (BRPK)
(X+21 hari)
1 hari
Waktu
persidangan
di
Mahkamah
Konstitusi
(X+22 hari) - (X+64 hari)
30 hari kerja
Dengan
mengecualikan hari
Sabtu, minggu, dan
libur nasional, 30 hari
kerja sama dengan
42 hari kalender
Putusan
(X+64 hari)
1 hari
Penetapan
Pasangan Calon
Terpilih
atau
Penetapan
Pasangan Calon
Putaran
Kedua
oleh KPU
(X+67 hari)
1 hari
Putaran II
Pemutakhiran
data
pemilih
&
penyusunan
daftar pemilih
(X+19 hari) - (X+53 hari)
34 hari
Kampanye
(X+91 hari) - (X+111 hari)
20 hari
Masa tenang
(X+112 hari) - (X+114 hari)
3 hari
Pemungutan
suara
(X+115 hari)
1 hari
Penghitungan
suara
(X+115 hari) - (X+116 hari)
1 - 2 hari
71
Rekapitulasi hasil
penghitungan
(X+116 hari) - (X+133 hari)
17 hari
Diringkaskan
menjadi
setengah
dengan
basis
penggunaan Sirekap
dan
pemisahan
Pemilu Nasional dan
Pemilu Daerah
Pengumuman
Keputusan
Penetapan
hasil
oleh KPU
(X+133 hari)
1 hari
Batas pengajuan
permohonan
PHPU
Presiden
dan
Wakil
Presiden
di
Mahkamah
Konstitusi
(X+134 hari) - (X+136 hari) 3 hari
Pencatatan
perkara di Buku
Registrasi Perkara
Konstitusi (BRPK)
(X+137 hari)
1 hari
Waktu
persidangan
di
Mahkamah
Konstitusi
(X+138 hari) - (X+180 hari) 30 hari kerja
Dengan
mengecualikan hari
Sabtu, minggu, dan
libur nasional, 30 hari
kerja sama dengan
42 hari kalender
Putusan
(X+180 hari)
1 hari
Penetapan
Pasangan Calon
Terpilih oleh KPU
(X+183 hari)
1 hari
Total
184 ri ~ 6 bulan 4 hari
156. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 mengaitkan
batas waktu 14 hari kerja dengan kemungkinan dua putaran berdasarkan
Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 dan jadwal pengucapan sumpah/janji
Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober sesuai konvensi
ketatanegaraan hingga saat ini. Oleh karena itu, pendekatan Permohonan a
quo dengan mengusulkan perpanjangan batas waktu PHPU Presiden dan
Wakil Presiden menjadi paling lama 30 hari kerja harus bisa membuktikan
72
bahwa tidak akan terjadi gangguan pada jadwal putaran kedua dan
pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.
157. Berdasarkan simulasi jangka waktu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
pada Tabel 2 di atas, total waktu sejak tahapan pemungutan suara hingga
penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU (termasuk jadwal putaran
kedua) adalah 184 hari (6 bulan 4 hari). Dengan menggunakan perhitungan
konservatif
berdasarkan
jadwal
Pemilu
2024
yang
menempatkan
pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, maka penetapan
pasangan calon terpilih oleh KPU adalah pada tanggal 15 Agustus 2024.
Waktu tersebut masih menyisakan ruang yang memadai sebelum
pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20
Oktober 2024.
158. Kendati demikian, ilustrasi tersebut terkesan konservatif karena masih
menganggap bahwa waktu PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah
Konstitusi sebagai waktu sisa yang harus menyesuaikan dengan tahapan
yang lain. Padahal dalam pengaturan jadwal pemilu yang ideal ke depan,
KPU yang harus merancang jadwal untuk menyesuaikan pada waktu PHPU
Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Artinya, KPU harus
menempatkan bayangan sejak awal bahwa PHPU Presiden dan Wakil
Presiden di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan paling lama 30 hari kerja,
sehingga terbuka kemungkinan bahwa jadwal pemungutan suara dilakukan
lebih cepat daripada tahun 2024.
159. Salah satu yang juga harus dipikirkan dalam tahapan pemilu ke depan adalah
potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Para
Pemohon memahami bahwa saat ini, konstruksi hukum Pemilu baik pada UU
Pemilu, UU MK, maupun Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu sama
sekali tidak mengatur tentang waktu pelaksanaan PSU Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden akibat suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Selama ini, waktu
pelaksanaan
PSU
merupakan diskresi
bagi
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana praktik pada Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala
Daerah. Oleh karena itu ke depannya, penting untuk melakukan penyesuaian
jadwal tahapan Pemilu dengan memberikan ruang yang efektif pada PHPU
Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi yang berbarengan
73
dengan ruang diskresi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan
penyelenggaraan PSU.
160. Untuk efektivitas jadwal tahapan pemilu ke depan, pemangkasan suatu
tahapan menjadi lebih pendek juga diperlukan dengan mengedepankan
penggunaan
teknologi
sebagai
alat
bantu
yang
mempermudah
penyelenggara pemilu, sebagaimana penekanan Mahkamah Konstitusi pada
Putusan Nomor 137/PUU-XXII/2024. Proses seperti pemutakhiran data
pemilih dan rekapitulasi hasil penghitungan suara perlu memaksimalkan
peran teknologi untuk efektivitas tahapan pemilu.
161. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Para Pemohon telah membuktikan
bahwa dalam desain yang konservatif sekalipun, perpanjangan batas waktu
PHPU Presiden dan Wakil Presiden masih memberikan ruang waktu yang
cukup untuk pelaksanaan putaran kedua dan pengucapan sumpah/janji
Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hal ini membuktikan bahwa waktu
paling lama 30 hari kerja adalah waktu yang ideal untuk menyeimbangkan
antara pelaksanaan persidangan yang memadai dan kepastian batasan
waktu penyelenggaraan Pemilu.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi
74
Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden.”;
3. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Mahkamah Konstitusi memutus
perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.”; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama
Hadar Nafis Gumay;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Titi
Anggraini;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Nur
Fauzi Ramadhan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
75
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain,
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal
475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017)
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
76
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah
pada pokoknya sebagai berikut:
77
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal
475 ayat (3) UU 7/2017 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai
berikut:
1. Pasal 78 huruf a UU MK
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan
hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:
a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017
(3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling
lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan
oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, hak konstitusionalnya
terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang aktif peduli dalam bidang
kepemiluan dan demokrasi. Pemohon I pernah menjadi anggota Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Periode 2012–2017, dan saat ini
berkedudukan sebagai Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior Network for
Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), serta pendiri sekaligus Presidium
Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), yang secara aktif terlibat dalam
berbagai kajian, penyusunan rekomendasi kebijakan, pelatihan penyelenggara
pemilu, dan pengembangan sistem penyelesaian sengketa pemilu baik di tingkat
nasional maupun internasional. Pemohon I juga pernah menginisiasi University
Network for Free and Fair Election (UNFREL) sebagai jaringan pemantau pemilu
yang bertujuan mengawal proses demokratisasi pasca reformasi, serta
mendirikan Centre for Electoral Reform (CETRO) sebagai lembaga yang secara
khusus melakukan penelitian, advokasi, dan memberikan masukan terhadap
pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan.
4. Bahwa menurut Pemohon I, keberlakuan norma Pasal 78 huruf a UU MK dan
Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang membatasi penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya dalam waktu 14 (empat
belas) hari kerja secara langsung menghambat perjuangan dan pengabdian
78
Pemohon I untuk terus mendorong penyempurnaan sistem kepemiluan
Indonesia agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan nilai-nilai
konstitusi.
5. Bahwa Pemohon II dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang aktif dan concern dalam
bidang kepemiluan. Sebagai pemilih, Pemohon II senantiasa menggunakan hak
pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004.
Pemohon II merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan menjadi Direktur Eksekutif Perludem
selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi
menjabat Direktur Eksekutif Perludem, saat ini Pemohon II aktif sebagai dosen
Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya
sebagai pengampu mata kuliah Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif
HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta masih aktif dalam berbagai
riset dan advokasi di bidang kepemiluan dan demokrasi.
6. Bahwa menurut Pemohon II, berlakunya norma Pasal 78 huruf a UU MK dan
Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang membatasi waktu penyelesaian perselisihan
hanya selama 14 (empat belas) hari kerja secara langsung berkaitan dengan hak
konstitusional Pemohon II untuk memperoleh jaminan atas penyelenggaraan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur, adil, dan menghasilkan
pemimpin yang memperoleh legitimasi melalui proses peradilan yang memadai.
7. Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan mahasiswa
Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas
Indonesia
yang
memiliki
perhatian
dan
minat
terhadap
pengembangan hukum, sistem peradilan, demokrasi, dan kepemiluan di
Indonesia. Ketertarikan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan
akademik dalam perkuliahan, tetapi juga melalui berbagai penelitian, publikasi,
diskusi ilmiah, serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan sistem
hukum nasional. Pemohon III telah menulis mengenai berbagai persoalan
hukum, sistem peradilan, dan perkembangan Mahkamah Konstitusi melalui
media massa nasional, antara lain, tulisan berjudul “Revisi UU MK untuk Siapa?”
yang diterbitkan oleh Harian Kompas, dan tulisan berjudul “Konstitusi Tidak
Dimulai di Mahkamah Konstitusi”. Pemohon III juga pernah menjadi pemohon
79
dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
sebagai sarana partisipasi konstitusional warga negara.
8. Bahwa menurut Pemohon III, jangka waktu penyelesaian perkara yang hanya
berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja menyebabkan ruang
pemeriksaan dan pembuktian menjadi sangat terbatas. Menurut Pemohon III,
legitimasi konstitusional presiden dan wakil presiden tidak hanya ditentukan oleh
hasil akhir putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga oleh sejauh mana proses
pemeriksaan dan pembuktian dilakukan secara memadai, cermat, dan mampu
menjawab berbagai persoalan yang diperdebatkan dalam persidangan.
9. Bahwa keberlakuan norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU
7/2017 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III yang bersifat aktual dan faktual terjadi. Secara
faktual, semua perjuangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam
mewujudkan suatu pemilu yang adil, berintegritas, dan meningkatkan taraf
kedaulatan rakyat sejak tahapan perencanaan pemilu, pendaftaran, kampanye,
pemungutan suara hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu presiden dan
wakil presiden menjadi terhambat, tidak dapat diwujudkan, dan cenderung sia-
sia dengan momentum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III berkeyakinan bahwa hambatan tersebut bersumber dari
terbatasnya ruang dan jangka waktu Mahkamah Konstitusi untuk menilai
berbagai fakta dan dalil yang muncul di sidang PHPU.
10. Sebagai pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III telah menyalurkan hak pilihnya sebagai
representasi kedaulatan yang dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
dalam bentuk memilih salah satu paslon. Untuk menjamin kepastian hukum
berupa penjagaan atas pilihan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III bergantung pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the
constitution untuk menghalangi terpilihnya calon presiden dan wakil presiden
yang dicampuri praktik kecurangan, kebohongan, atau manipulasi hukum.
Namun ketika Mahkamah Konstitusi nyata-nyata merasa terbatasi sendiri oleh
hukum acaranya, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menganggap
telah terdapat hambatan dalam pemberian perlindungan, jaminan, dan kepastian
hukum yang adil atas pilihan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
80
11. Menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, apabila permohonan a quo
dikabulkan maka hambatan tersebut dapat dihilangkan. Mahkamah akan
memiliki ruang yang lebih memadai untuk melakukan pemeriksaan dan
pembuktian secara menyeluruh terhadap perkara yang menentukan legitimasi
konstitusional presiden dan wakil presiden.
12. Bahwa berdasarkan uraian anggapan kerugian hak konstitusionalitas yang telah
dijelaskan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beranggapan
memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam
permohonan a quo, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Nomor 011/PUU-V/2007.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] tersebut di atas, serta
memperhatikan bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai berikut.
Bahwa dalam pengujian undang-undang, pemohon memiliki kedudukan
hukum apabila dapat menjelaskan dan membuktikan antara lain adanya keterkaitan
logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami baik faktual ataupun potensial dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adapun dalam permohonan a quo,
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 78 huruf a
UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 adalah norma yang mengatur mengenai
jangka waktu penyelesaian permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
dalam permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 78 huruf a UU MK dan
Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan
kepada Mahkamah bahwa dirinya memiliki keterkaitan logis dan hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialaminya baik faktual ataupun potensial dengan berlakunya ketentuan jangka
waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diatur Pasal 78 huruf
a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017.
81
Bahwa dalam menjelaskan kedudukan hukum, Pemohon I menyatakan
sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], aktif peduli dalam
bidang kepemiluan dan demokrasi, pernah menjadi anggota dari penyelenggara
pemilihan umum, in casu anggota KPU RI Periode 2012–2017, serta menjadi pendiri
sejumlah organisasi kepemiluan dan demokrasi. Selanjutnya, Pemohon II dalam
uraian kedudukan hukum menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-2], aktif dan concern dalam kepemiluan di Indonesia,
pendiri sekaligus pernah menjadi direktur organisasi bidang kepemiluan dan
demokrasi. Selain itu, saat ini Pemohon II aktif sebagai dosen hukum tata negara
dan aktif melakukan riset dan advokasi di bidang kepemiluan dan demokrasi.
Sementara itu, Pemohon III dalam uraian kedudukan hukum menerangkan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan
merupakan mahasiswa Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian terhadap
pengembangan hukum dan kepemiluan di Indonesia. Pemohon III juga aktif dalam
berbagai penelitian, publikasi, dan diskusi ilmiah dalam bidang hukum, termasuk
menulis di media massa nasional. Tidak hanya uraian-uraian tersebut, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III juga menerangkan sebagai pemilih yang
menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Meskipun Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menguraikan
sebagai warga negara dengan segala bentuk sejumlah kegiatan dan keterlibatan
dalam agenda pemilihan umum, setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan a quo serta memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah ternyata permohonan a quo tidak
disertai dengan bukti yang dapat mendukung dan membuktikan uraian kedudukan
hukum yang dijelaskan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut.
Dalam hal ini, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan yaitu bertanda Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III hanya dapat digunakan untuk mendukung
statusnya sebagai warga negara Indonesia. Padahal, dalam konteks permohonan
a quo, bukti sebagai warga negara Indonesia tidak sekaligus dapat membuktikan
kegiatan-kegiatan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki hubungan
sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya. Dalam permohonan a quo, Pemohon I, Pemohon
82
II, dan Pemohon III tidak menyerahkan bukti yang menunjukkan keterlibatannya
dalam berbagai kegiatan kepemiluan yang diuraikan dalam menjelaskan kedudukan
hukum. Demikian juga terhadap uraian sebagai pemilih, telah ternyata Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III tidak pula menyerahkan bukti yang dapat
membuktikan kepada Mahkamah bahwa dirinya adalah pemilih dalam pemilihan
umum presiden dan wakil presiden. Ihwal ini, untuk membuktikan sebagai pemilih
yang pernah menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden
dan wakil presiden, setidaknya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
menyerahkan bukti yang menunjukkan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap
atau bukti lain yang dapat menunjukkan sebagai pemilih.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III telah menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusional
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, namun oleh karena uraian
tersebut tidak disertai dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal
adanya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, maka tidak terdapat
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III dengan berlakunya norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat
(3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-
syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya bersifat
kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan
sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki tersebut sehingga tidak
ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I, Pemohon
II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
83
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan para Pemohon.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
84
pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum di atas, sikap Mahkamah telah jelas, di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak 32 terutama adanya persoalan teknis yang terjadi dan menyebabkan Mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019, hlm. 1802]. 60. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Mahkamah sendiri pernah berhadapan dengan kondisi yang menyebabkan pelaksanaan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat berjalan secara ideal sebagaimana dirancang oleh pembentuk undang-undang. Bahkan Mahkamah harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum acara dengan kebutuhan untuk menjaga rasa keadilan para pihak yang berperkara. 61. Persoalan yang sama kembali muncul dalam PHPU Presiden/Wakil Presiden 2024. Sebagai contoh ialah sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan: “Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodesasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024, hlm. 922]. 62. Bahwa keterbatasan waktu penyelesaian perkara tersebut juga mendapat perhatian dari para Hakim Konstitusi yang turut mengemukakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) terhadap pendirian majelis dalam putusannya. Saldi Isra yang merupakan salah seorang dari tiga hakim yang turut mengajukan pendapat berbeda menyatakan: “Selain itu, saya menyadari constrains waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian 33 tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt.” [Vide Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1016-1017]. 63. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu penyelesaian perkara secara langsung memengaruhi ruang pembuktian dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan lebih jauh lagi, Hakim Konstitusi Saldi Isra menguraikan keterbatasan waktu tersebut berimplikasi pada karakteristik pembuktian yang berbeda dibandingkan pembuktian materiil yang dilakukan secara penuh. Artinya, jangka waktu 14 (empat belas) hari pada akhirnya tidak hanya membatasi durasi pemeriksaan perkara, tetapi juga membatasi ruang Mahkamah untuk menggali, menguji, dan menilai keseluruhan fakta yang diajukan dalam persidangan. Padahal, semakin kompleks persoalan yang diajukan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, semakin besar pula kebutuhan akan ruang pemeriksaan yang memadai guna memastikan putusan yang dijatuhkan benar-benar dibangun di atas pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang relevan. 64. Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan: “Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal constrains waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (beyond reasonable doubt) sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia.” [Vide Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1072-1073]. 65. Lebih tegas lagi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menambahkan: “Desain hukum Pemilu, terutama constrains waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.” [Vide Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1074]. 66. Bahwa pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut menjadi penting karena tidak hanya menyoroti keterbatasan waktu pembuktian, tetapi juga 34 secara eksplisit mengaitkannya dengan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian desain hukum pemilu, khususnya mengenai jangka waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden. 67. Bahwa selain itu dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, ketika menjelaskan alasan mengapa Mahkamah tidak dapat mengetahui maksud sesungguhnya di balik penyusunan program perlindungan sosial yang dipersoalkan, Mahkamah menyatakan dalam Sub-paragraf [3.15.4] bahwa instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, “senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik”. 68. Bahwa selanjutnya, dalam Sub-paragraf [3.16.1], ketika menguraikan pembagian peran antara Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah menegaskan bahwa peran-peran yang saling berkaitan tersebut “tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu”. 69. Bahwa kedua pernyataan tersebut memiliki bobot pembuktian yang sangat kuat karena beberapa alasan. Pertama, keduanya bukan pendapat ahli yang diajukan oleh pihak berperkara, bukan pula pandangan akademik, melainkan pertimbangan hukum resmi dari lembaga yang justru menjalankan norma yang dipersoalkan. Kedua, keduanya disampaikan bukan dalam rangka membela kepentingan Mahkamah, melainkan justru dalam rangka menjelaskan keterbatasannya sendiri. Ketiga, keduanya dinyatakan setelah proses pemeriksaan selesai dijalani, sehingga bersifat evaluatif, bukan perkiraan. 70. Bahwa suatu norma yang oleh pelaksananya sendiri dinyatakan tidak menyediakan cukup ruang, waktu, dan sarana untuk menjalankan fungsi yang diperintahkan kepadanya, secara nalar hukum tidak dapat lagi dipertahankan sebagai norma yang rasional dan proporsional. 71. Bahwa Pemohon perlu menegaskan: kenyataan bahwa Mahkamah selama ini selalu berhasil menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan bukanlah bukti kecukupan waktu. Ketepatan waktu itu dicapai justru dengan cara tidak memeriksa hal-hal yang tidak mungkin diperiksa 35 dalam waktu sesingkat itu, sebagaimana
