283/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 283/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ershad Bangkit Yuslivar Pekerjaan : - Mantan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Cabang Tangerang, - Mantan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Alamat : Jalan Tanjung V No. 12, RT. 003/RW. 011, Desa Ranca Ekek, Kec. Ranca Ekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/RP/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., dan Chairul Akhmad, S.H., Para Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Rumah Pidana Law Firm, berkedudukan di Komplek Mahkamah Agung, Jalan Rambutan VIII, Nomor 4, RT 008/RW 06, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, masing-masing dapat bertindak baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 289/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 283/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Januari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945... “ 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 3 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 8. Bahwa objek Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 4 Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah dicabut dan diganti menjadi Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP, sebagaimana berbunyi berikut ini: a. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa, “ ... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ... ”, khususnya norma “ ... memperkaya orang lain atau suatu korporasi ... “; b. Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP, sepanjang frasa, “ ... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ... ” khususnya norma “ ... menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ... “;; yang seluruhnya merupakan bagian dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang telah di cabut dan diganti melalui Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). 9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah beberapa kali di uji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 11 (sebelas) putusan, dimana 2 (dua) diantaranya amar putusan dikabulkan sebagian, sementara sisanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sebagaimana berikut tabel berikut: TABEL PERBANDINGAN PUTUSAN TERKAIT PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR NO. PUTUSAN DALIL PERMOHONAN BATU UJI UUD NRI 1945 AMANDEMEN 1. 03-PUU-IV- 2006 Pemohon mendalilkan: Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mempunyai pengertian ganda dan akibatnya ada dua jenis tindak pidana. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5 Korupsi yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara, dengan adanya pengertian ganda berdampak pada adanya multitafsir. Adanya kesamaan antara ancaman hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yang telah merugikan negara (Pasal 3 UU PTPK) dengan yang tidak merugikan negara (Pasal 2 UU PTPK). Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya. [Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK]. Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengesampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman, menimbulkan multitafsir, tidak adil dan cenderung irasional. Putusan Mahkamah: Amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada intinya menyatakan sifat melawan hukum haruslah bersifat formil (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) bukan materiil. 2. 20-PUU-VI- 2008 Pemohon mendalilkan: Pasal 3 UU PTPK tidak dapat berlaku pada masa berlakunya ketentuan keadaan darurat sipil karena dalam situasi atau keadaan darurat. Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu wewenang Presiden menetapkan keadaan bahaya dan wewenang Presiden membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena bersifat diskriminatif dan melanggar hak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Pengabaian audit terhadap korupsi menunjukkan ketidakadilan, sehingga Pasal 3 melanggar hak bebas dari perlakuan merendahkan martabat [bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945] Pasal 12, Pasal 18 ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah: Mahkamah menolak permohonan Pemohon yang mempersoalkan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" 3, dengan alasan ketentuan tersebut tetap sah sebagai delik formil dan selaras dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. 3. 3-PUU-IX- 2011 Pemohon mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak merinci secara jelas bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga perlu direvisi rumusannya. Pasal 3 UU PTPK tidak mendefinisikan bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan atau posisi yang merugikan negara dan rakyat, termasuk batas minimal dan maksimal kerugian negara Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 6 atau rakyat akibat kebijakan penyalahgunaan tersebut oleh pejabat penyelenggara negara. Pasal 4 UU PTPK justru menguntungkan koruptor dengan denda yang terlalu ringan, memungkinkan mereka memperkaya keluarga hingga tujuh turunan, sehingga pasal ini telah menormalisasi korupsi di Indonesia dan sebaiknya dihapus sepenuhnya. Pasal 45 PTPK mencantumkan ketentuan retroaktif agar pelaku korupsi sebelum UU PTPK berlaku bisa dihukum, demi mewujudkan keadilan. Putusan Mahkamah: Amar Putusan MK Nomor 3/PUU-IX/2011 menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon yang meminta penguatan atau perubahan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 45 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). 4. 39-PUUX- 2012 Pemohon mendalilkan: Pemohon mempermasalahkan frasa "ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, karena seharusnya tidak ada ketentuan mengenai ancaman pidana paling singkat. Pemohon berargumen bahwa frasa "minimal satu tahun" dalam Pasal 12 UU PTPK tidak mempertimbangkan besar kecilnya kerugian negara, sehingga pidana penjara bersifat mutlak dan tidak proporsional, melanggar asas persamaan di depan hukum serta hak atas pengadilan yang adil. Pemohon juga menyatakan adanya kerugian konstitusional spesifik karena ketentuan ini menghambat kebijaksanaan hakim dalam memberikan pidana alternatif seperti denda bagi kasus ringan, dengan memenuhi syarat legal standing sebagaimana Pasal 51 UU MK Pasal 28D ayat (1) Putusan Mahkamah: Mahkamah menolak Permohonan Pemohon. 5. 44-PUU-XI- 2013 Pemohon Mendalilkan: Bahwa frasa pasal 2 (1) UU PTPK yakni "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan potensi kriminalisasi bagi aparatur negara yang melaksanakan tugasnya. Pemohon juga menyatakan adanya hubungan kausal antara berlakunya norma tersebut dengan kerugian spesifik pemohon, termasuk dalam proses peradilan pidana korupsi. Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Putusan Mahkamah: Mahkamah menolak permohonan Pemohon. 6. 25/PUU-XIV- 2016 Pemohon mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena bersifat delik formil (tanpa kerugian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I 7 aktual), memungkinkan interpretasi subyektif jaksa/hakim yang merusak asas legalitas. Norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memungkinkan kriminalisasi potensi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (hak hidup bebas perlakuan zalim), meski keputusan akhir menguntungkan negara. Sanksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor (minimum 4 tahun penjara + denda miliaran) tidak proporsional tanpa akibat materiil, langgar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tentang keseimbangan hak-kewajiban warga negara. ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan Mahkamah: Frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional karena bersifat delik formil (tanpa kerugian aktual), melanggar asas legalitas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menciptakan interpretasi subyektif yang merugikan kepastian hukum. Putusan Mahkamah: Amar putusan pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. 32-PUU- XVII-2019 Pemohon mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memidanakan pejabat BUMN (direksi) atas kerugian korporasi akibat aksi bisnis i’tikad baik, bertabrakan dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang lindungi direksi jika: (a) bukan kesalahan/kelalaiannya, (b) itikad baik & kehati-hatian demi perseroan, (c) tanpa konflik kepentingan, (d) sudah cegah kerugian. Frasa "setiap orang" Pasal 2 (1) UU Tipikor bertentangan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena prinsip Business Judgment Rule (BJR) dari Pasal 97 (5) UU PT. Kerugian BUMN bukan otomatis kerugian negara, kemudian justru menghambat tujuan komersial BUMN. Norma Pasal 3 UU Tipikor ciptakan ketidakpastian hukum Pasal 28D (1) UUD NRI 1945 karena kriminalisasi pengambilan risiko bisnis wajar direksi BUMN, padahal Pasal 74 UU PT batasi tanggung jawab direksi hanya atas itikad buruk/kelalaian berat. Pasal 2 (1) & Pasal 3 UU Tipikor diskriminatif bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena bedakan perlakuan direksi BUMN (pidana korupsi) vs direksi swasta (hanya tanggung jawab perdata), padahal sama-sama subjek hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Putusan Mahkamah: Amar putusan Menolak seluruh permohonan pemohon. 8. 157-PUU- XXI-2023 Pemohon mendalilkan: Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (hak hidup dan bebas perlakuan zalim) karena batasi pidana mati hanya untuk Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) 8 korupsi Rp1 miliar ke atas dan minimal 1 korban jiwa. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (kesamaan kedudukan) karena diskriminasi sanksi. Korupsi merugikan triliunan hanya pidana penjara maksimal 20 tahun, sementara kasus lain (narkotika/terorisme) pidana mati wajib. dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Putusan Mahkamah: Amar putusan menolak seluruh permohonan. 9. 114-PUU- XXII-2024 Pemohon Mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum) karena unsur "melawan hukum" bersifat open- textured dan bergantung pada interpretasi subjektif penyidik/jaksa, kriminalisasi kebijakan bisnis itikad baik (optimalisasi aset BUMN) tanpa actus reus jelas. Norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (hak bekerja & berusaha) karena ciptakan pejabat BUMN/swasta takut ambil keputusan komersial wajar karena potensi pidana korupsi meski demi kepentingan Perseroan. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diskriminatif terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena bedakan perlakuan pejabat BUMN (pidana korupsi) vs pengusaha swasta (hanya perdata), padahal sama-sama subjek hukum dengan Business Judgment Rule. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Putusan Mahkamah: Amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. 10. 142-PUU- XXII-2024 Pemohon Mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak wajib membuktikan hubungan kausal antara perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dengan kerugian keuangan negara secara nyata. Norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (akses peradilan adil) karena memungkinkan pidana tanpa bukti kausalitas spesifik, ciptakan interpretasi subjektif jaksa/hakim. Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor langgar asas legalitas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena rumusan terlalu luas/multi- tafsir, tidak memenuhi prinsip hukum pidana. Pemohon minta tambah unsur "dengan maksud merugikan keuangan negara" agar delik materiil, bukan formil seperti Putusan 25/PUU-XIV/2016. Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah: Menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya. 11. 161-PUU- XXII-2024 Pemohon Mendalilkan: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena kriminalisasi aksi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 9 bisnis wajar tanpa bukti kausalitas kerugian negara aktual. Norma Pasal 3 UU Tipikor ciptakan chilling effect Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi pengambil kebijakan, hambat efektivitas pemerintahan. Kontradiksi Putusan 44/PUU-XI/2013 & 25/PUU- XIV/2016 karena praktik KPK masih gunakan interpretasi luas "melawan hukum" tanpa kausalitas jelas Putusan Mahkamah: Menolak permohonan pemohon. 10. Bahwa secara khusus Permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, adalah Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, sebagaimana berikut: a. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, yang dengan amar putusan pada intinya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sepanjang frasa yang berbunyi, “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Nomor 003/PUU- IV/2006 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; b. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang dengan amar putusan pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 10 - Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. - Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi”. - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. - Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. - Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 11. Bahwa unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau orang lain atau suatu korporasi” yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 603 jo. Pasal 604 KUHP, bersifat alternatif bukan kumulatif serta mengandung 3 makna yaitu: 1) “memperkaya/menguntungkan diri sendiri” (dalam hal ini adalah Pemohon sendiri) atau, 2) “memperkaya/menguntungkan orang lain” (dalam hal ini adalah nasabah Bank perorangan) atau, 3) “memperkaya/menguntungkan suatu korporasi” (dalam hal ini adalah nasabah Bank perusahaan). Yang mana secara tegas, Pemohon tidak keberatan mengenai konstitusionalitas norma dengan makna unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri”, Pemohon hanya keberatan dengan konstitusionalitas norma “memperkaya/ menguntungkan orang lain”, karena mengandung pengertian memperkaya/ menguntungkan nasabah saat Bank meminjamkan kredit kepada nasabah dan 11 konstitusionalitas norma “memperkaya/menguntungkan suatu korporasi” karena mengandung pengertian memperkaya/menguntungkan perusahaan saat Bank memberikan kredit kepada perusahaan. Karena itu, Pemohon tidak mengajukan seluruh pengujian Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 melainkan hanya sepanjang norma tertentu yaitu: 1) hanya norma “memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi” yang terkandung dalam frasa, “ ... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ... ” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP, dan 2) hanya norma “menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi” yang terkandung dalam frasa “ ... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ...” dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. 12. Bahwa batu uji dalam permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain: a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. c. Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. e. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. f. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 12 13. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas dikaitkan dengan uraian konstitusionalitas norma dan Permohonan yang diajukan Pemohon, jelas dan terang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak nebis in idem dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, karena: a. Pertama, Pemohon hanya mengajukan uji materil norma “memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi” yang terkandung dalam frasa, “... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ...” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP...” dan norma “menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi” yang terkandung dalam frasa “... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ...” dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. b. Kedua, batu uji UUD NRI 1945 yang diajukan Pemohon berbeda dengan yang sudah pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu selain Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pemohon juga mengajukan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji. c. Ketiga, alasan adanya kerugian konstitusional yang Pemohon alami karena Pemohon merupakan pegawai perbankan, dengan legal standing khusus yang sepanjang pengetahuan Permohon tidak pernah ada diajukan oleh Pemohon lain dalam putusan yang sudah ada. Hak konstitusional yang melekat pada Pemohon sebagai pegawai perbankan, dengan konsekwensi pekerjaan memberikan “kekayaan kepada orang lain” atau “keuntungan kepada orang lain” terganggu dengan norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” d. Keempat, Posita Pemohon, khususnya mengenai dalil-dalil bahwa kerugian konstitusional Pemohon atas norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dikarenakan pekerjaan Pemohon yaitu memberikan kredit dibidang perbankan yang “dipersamakan” oleh negara (baca: oleh penyidik, penuntut, hakim) dengan perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” belum pernah dijadikan dalil dalam posita permohonan sebelumnya. e. Kelima, Petitum Pemohon berbeda dari permohonan-permohonan yang telah dikabulkan oleh Mahkamah. 13 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), juga sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), pengawal demokrasi (theguardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protectorof the citizen’s constitutional rights) serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Mahkamah menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan Konstitusi dengan membatalkan suatu ketentuan dalam undang-undang. Pun, Mahkamah juga menjaga agar dalam hal ada pertentangan undang-undang dengan Konstitusi, Mahkamah memberikan tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) agar pertentangan itu hilang yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau memberikan tafsir agar undang-undang tersebut tidak konstitusional jika tidak sesuai dengan pemaknaan putusan Mahkamah yakni putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon sepenuhnya berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak nebis in idem. Dengan demikian Permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian Materil Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga patut dan beralasan hukum bila Pemohon meminta agar Mahkamah menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan yang Pemohon ajukan. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta Penjelasannya menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; 14 d. lembaga negara”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan: a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. lembaga negara. 15 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa konstruksi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor dan jo. Pasal 604 KUHP, meskipun harus dibaca dalam satu kesatuan tarikan, atau dalam satu nafas perbuatan pidana (actus reus). Namun saat pembuktian dimuka pengadilan selalu, pasti, tidak bisa tidak, dipisah keempat unsurnya sehingga pembuktian sendiri-sendiri. Dalam pertimbangan putusan, setiap unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor dan jo. Pasal 604 KUHP, sehingga unsur “memperkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dipertimbangkan sesuai maknanya secara harfiah dan berdiri sendiri, tidak bergantung pada pertimbangan unsur “secara melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. 5. Bahwa inti delik (bestandeel delicht) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 jo. Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP terletak pada unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Dimana pada unsur “memperkaya/menguntungkan” inilah sesungguhnya letak kesalahan (mens rea) yaitu kesengajaan untuk memperkaya -bukan kelalaian, karena imbuan “me” pada frasa 16 “memperkaya/menguntungkan” adalah bentuk kesengajaan-, sementara unsur “secara melawan hukum” adalah sarana atau cara atau jalan bagaimana “memperkaya/menguntungkan” (cara bagaimana kekayaan itu diperoleh), sementara “merugikan keuangan negara” adalah akibat dari perbuatan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dilakukan dengan “secara melawan hukum” sebelumnya. 6. Bahwa jika unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti namun didapatkan dengan cara tidak melawan hukum/ tidak menyalahgunakan kewenangan dalam perbuatan “memperkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka keseluruhan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP) menjadi tidak terbukti. Sebaliknya, jika terpenuhi perbuatan “secara melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan” namun tidak ada perbuatan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi”, pun juga dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. 7. Bahwa dalam konstruksi hukum pembuktian dipengadilan dan pembuatan pertimbangan Hakim Tipikor dalam putusan, pertimbangan terpenuhi atau tidak terpenuhi seluruh unsur dilakukan secara terpisah, masing-masing unsur dipertimbangkan sendiri-sendiri, sebagaimana berikut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP: Tabel Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP No. PEMBUKTIAN UNSUR 1 PEMBUKTIAN UNSUR 2 PEMBUKTIAN UNSUR 3 PEMBUKTIAN UNSUR 4 1. Setiap Orang Melawan hukum Memperkaya diri sendiri (Alternatif) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 2. Setiap Orang Melawan hukum Memperkaya Orang Lain (Alternatif) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3. Setiap Orang Melawan hukum Memperkaya Suatu Korporasi (Alternatif) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 17 Tabel Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP No. PEMBUKTIAN UNSUR 1 PEMBUKTIAN UNSUR 2 PEMBUKTIAN UNSUR 3 PEMBUKTIAN UNSUR 4 1. Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri (Alternatif) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 2. Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan orang lain (Alternatif) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3. Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi (Alternatif) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 8. Bahwa selain itu, pembuktian unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif, yaitu tidak perlu dibuktikan semua, melainkan hanya salah satu. Yang dalam hal ini, maka Pemohon berpendapat khusus atas setiap perbuatan Pemohon mencairkan kredit kepada nasabah atau korporasi, maka akan memenuhi unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Dengan kata lain, unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, dalam diri Pemohon sudah pasti terbukti dalam setiap perbuatan Pemohon memberikan kredit, meskipun unsur “secara melawan hukum” atau unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” belum tentu terpenuhi. Bahkan tanpa perlu dilakukan investigasi atau penyelidikan atau penyidikan, karena secara sederhana “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Pemohon sebagai pegawai bank yaitu “memberikan kredit” kepada masyarakat. 18 9. Bahwa cara Hakim Tipikor menafsirkan apa yang dimaksud dengan “memperkaya” antara lain dengan mengutip tafsiran dari Kamu Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “yang dimaksud dengan “memperkaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan lebih kaya”. Putusan PN Tangerang, Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng, tanggal 13 Mei 1992, sering dikutip oleh Majelis Hakim Perkara Tipikor, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah dengan menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Secara sederhana, kalau Si A punya uang sebesar Rp. 1.000.000,-, kemudian bank negara atau bank daerah menyetujui pinjaman kredit sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga kepemilikan uang Si A total Rp. 2.000.000,- maka Si A bertambah kaya sebesar Rp. 1.000.000,-. Jika ditarik pada kasus Pemohon perbuatan memberikan kredit tersebut termasuk kualifikasi “memperkaya orang lain”. Pun demikian dengan unsur tafsiran “menguntungkan“ yaitu mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dikehendaki seseorang dan keuntungan tersebut dapat berupa harta kekayaan, sesuatu yang memiliki nilai materi uang maupun fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan lainnya. 10. Bahwa dengan demikian, pembuktian unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” untuk pemohon, seorang pegawai bank, adalah cukup dengan adanya pemberian kredit terhadap seseorang atau suatu korporasi. Terlepas apakah terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” atau apakah terpenuhinya unsur “yang merugikan keuangan negara”. Dengan demikian, MUSTAHIL rasanya Pemohon membuktikan TIDAK ADA perbuatan “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, karena pekerjaan termohon termasuk memberikan kredit dalam kualifikasi memperkaya/ menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, karena itu jelas dan terang norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” memiliki persoalan konstitusionalitas norma yang merugikan hak konstitusional Pemohon. 11. Bahwa Pemohon sama sekali tidak keberatan dengan proses hukum di penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan sekalipun untuk membuktikan: 1) apakah terpenuhi unsur “setiap orang” pada diri Pemohon?; 2) apakah terpenuhi unsur “secara melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan” pada diri Pemohon?; 3) apakah terpenuhi unsur “merugikan 19 keuangan negara” dan apakah Pemohon yang menyebabkan terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara” tersebut? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Namun Pemohon sungguh keberatan, merasakan ketidakadilan yang nyata serta merasa khawatir dan takut luar biasa ketika unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” tetap ditegakkan karena hal itu adalah pekerjaan yang selalu Pemohon lakukan setiap saat, setiap hari, berdasarkan kewajiban pekerjaan dan perintah atasan. 12. Bahwa jika Pemohon disangka, dituntut dan didakwa dengan unsur atau rumusan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri” maka Pemohon akan lawan dan buktikan hal itu tidak benar sampai dipengadilan. Dengan demikian Pemohon tegaskan hanya mempersoalkan masalah konstitusionalitas frasa atau norma “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” bukan frasa “memperkaya/menguntungkan diri sendiri”. 13. Bahwa dengan mengacu hal diatas terdapat 2 (dua) syarat yang setidaknya harus dipenuhi Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) Pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, yang mana dalam hal ini Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak atas jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum, konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemohon berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan disaat yang bersamaan Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 20 diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pemohon juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pemohon berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pada akhirnya, karena urusan kewajiban pekerjaan Pemohon yakni memproses pencairan kredit kemudian Pemohon diproses hukum, disangka, didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor. Hal itu membuat Pemohon merasa ketakutan untuk berbuat sesuatu yang terkait dengan pekerjaan Pemohon yaitu memberikan kredit karena dianggap atau disamakan dengan “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, sehingga Pemohon merasa tidak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang mana sesungguhnya hak itu dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan demikian, Pemohon terpenuhi kualifikasinya sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21 2) Kedua, Pemohon memiliki hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun terhalangi atau dirugikan dengan berlakunya frasa ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma ”memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan dengan berlakunya ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma ”menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP. Pemohon pernah bekerja di instituti perbankan yang mana tugas lembaga perbankan ada dua: Pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian Kedua, menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit baik dengan agunan atau tanpa agunan. Namun, norma”memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP, dan norma ”menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP, meletakkan satu kaki Pemohon dalam ancaman penjara, mengikat leher Pemohon dalam ancaman jeruji besi hanya karena Pemohon memproses pengajuan kredit. Pemohon sudah pernah diproses hukum, dengan kata lain pelanggaran terhadap hak konstitusi Pemohon sudah pernah terjadi, dan menurut Pemohon dapat terjadi lagi (potensial) karena tentu saja sebagai pegawai perbankan Pemohon banyak memproses pengajuan kredit nasabah baik perorangan atau perusahaan. Sangat mungkin dari beberapa proses pencairan kredit ada yang berstatus kredit macet. Pemohon memiliki hak asasi untuk bekerja di institusi perbankan dan secara konstitusional harus dilindungi dari segala ancaman ketidakadilan, diskriminasi dan rasa takut akan dipidana ketika Pemohon memproses pencairan kredit kepada seseorang dan/atau perusahaan yang dapat dikualifikasi telah ”memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau ”menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau 22 perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Sementara Pasal 603 KUHP menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. Adapun detail unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: URAIAN UNSUR PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 603 TERPENUHI ATAU TIDAK TERPENUHI MELANGGAR UUD 1945 Setiap orang BELUM TENTU TERPENUHI - yang secara melawan hukum BELUM TENTU TERPENUHI - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi SUDAH PASTI TERPENUHI KARENA TUGAS PEMOHON MEMPERKAYA ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN MENCAIRKAN KREDIT Melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara BELUM TENTU TERPENUHI - Pasal 3 UU Tipikor menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 23 puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pasal 604 KUHP menyataka, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Adapun detail unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: URAIAN UNSUR PASAL 3 UU TIPIKOR TERPENUHI ATAU TIDAK TERPENUHI MELANGGAR UUD 1945 “Setiap orang” BELUM TENTU TERPENUHI yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, SUDAH PASTI TERPENUHI KARENA TUGAS PEMOHON MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN MENCAIRKAN KREDIT Melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan BELUM TENTU TERPENUHI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara BELUM TENTU TERPENUHI - Dari seluruh unsur diatas maka perbuatan Pemohon bisa saja terpenuhi atau sebaliknya tidak terpenuhi unsurnya. Namun, khusus unsur perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” telah ada dan pasti terpenuhi sejak pemohon 24 bekerja dan memberikan kredit kepada nasabah. Karena mencairkan kredit kepada nasabah baik itu perorangan atau perusahaan/korporasi termasuk dalam kualifikasi “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Kewajiban pekerjaan pemohon adalah “memperkaya atau menguntungkan orang lain” atau “memperkaya atau menguntungkan suatu korporasi”. Dengan demikian sejak awal pekerjaan Pemohon termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP. Pemohon tidak pernah menyadari bekerja pada institusi perbankan Bank milik negara baik itu Bank BUMN atau Bank BUMD, mengubah perlakuan penegakkan hukum pada Pemohon. Yang awalnya pencairan kredit merupakan aspek keperdataan namun dapat berubah menjadi pidana hanya karena kepemilikan bank tersebut adalah milik Pemerintah. Dapat dipastikan, sejak hari pertama, satu kaki Pemohon telah dalam jerat hukum pidana atau setidaknya berpotensi terjerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. Sementara itu pegawai perbankan di bank-bank swasta tidak akan pernah terjerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 603 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP, karena tidak akan proses penyelidikan apakah kredit macet itu termasuk dalam pengertian merugikan keuangan negara atau tidak? Karena bagian dari hak kekayaan pribadi pemilik perusahaan bukan milik negara. Selain itu, perlakuan hukum pembuktian terhadap Pemohon dibandingkan dengan Tersangka lain juga berbeda, karena mereka diminta untuk membuktikan tidak ada perbuatan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri”, sementara Pemohon cukup terhadap Pemohon meskipun tidak terbukti adanya perbuatan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri” namun penegak hukum cukup membuktikan “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” yang nota bene merupakan pekerjaan Pemohon sebagai pegawai perbankan. Pemohon berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia untuk bekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemohon juga berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 25 perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan disaat yang bersamaan Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pemohon berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pemohon juga berhak bebas dari merasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang terkait dengan pekerjaan Pemohon memberikan kredit kepada orang lain atau suatu korporasi, sehingga Pemohon merasa tidak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang mana sesungguhnya hak itu dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun terhalangi atau dirugikan dengan berlakunya frasa ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 26 korporasi”, khususnya norma ”memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan dengan berlakunya frasa ”menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma ”menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. 14. Bahwa jika terhadap Tersangka/Terdakwa lain yang bukan pegawai Bank, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib membuktikan terpenuhinya 4 unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun terhadap Pemohon, penyidik, penuntut umum, atau Hakim hanya perlu membuktikan 3 unsur karena 1 unsur yaitu unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” secara otomatis PASTI terpenuhi dengan adanya pencairan kredit dari Bank tersebut. Pun demikian dengan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP, Tersangka/Terdakwa lain yang bukan pegawai Bank, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib membuktikan terpenuhinya 4 unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu suatu korporasi,”, 3) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun terhadap Pemohon, penyidik, penuntut umum, atau Hakim hanya perlu membuktikan 3 unsur karena 1 unsur yaitu unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” secara otomatis PASTI terpenuhi dengan adanya pencairan kredit dari Bank tersebut. 27 15. Bahwa Pemohon Ershad Bangkit Yuslivar merupakan warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung V, No. 12, RT. 003/RW. 011, Desa Ranca Ekek, Kec. Ranca Ekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat. (Bukti P-1), juga merupakan pembayar pajak (tax payer) dengan NPWP. (Bukti P-2). 16. Bahwa Pemohon telah dirugikan dengan frasa, “... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ...” khususnya norma “... memperkaya orang lain atau suatu korporasi ...” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, dan frasa “... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ...” khususnya norma “... menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ...” dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP, yang diajukan untuk diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi, karena: 1) Pemohon adalah karyawan di PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Cabang Tangerang, (selanjutnya disebut Bank Banten, Cabang Tangerang) sebagai Manajer Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 238/PKT/DIR-DUSDM/BPD- Banten/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Ershad Bangkit Yuslivar dan selaku anggota Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Kantor Cabang Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial. 2) Tugas Pemohon antara lain adalah untuk mencari debitur dan nasabah baru untuk Bank Banten Cabang Tangerang. Hal ini sesuai dengan tugas sebagaimana ketentuan tugas dan tanggung jawab dari Manajer Bisnis di Bank BJB. Selain itu Pemohon juga bertugas untuk memproses pengajuan kredit yang masuk, memverifikasinya kemudian mengajukan ke pimpinan Cabang. 3) Pada saat awal bekerja, dimana Pemohon masih baru dan menjabat sebagai karyawan percobaan, selama 3 bulan sejak 11 Desember 2017 s.d 05 Maret 2018, Pemohon memproses pengajuan permohonan pencairan kredit yang diajukan oleh CV Langit Biru/Achmad Abdillah Akbar (selanjutnya disebut Debitur) sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang kemudian disetujui oleh Pimpinan Cabang, sebesar Rp. 28 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dapat dicairkan sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa: a) Jaminan pekerjaan yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan/belanja bahan material Pemeliharaan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.029.407.600.- (dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah); (Bukti P-3). b) Jaminan aset yaitu berupa Tanah seluas 7.880, SHM No. 7/Buniayu, (SK Notaril Akta Kuasa Nomor 04, tanggal 08-03-2016, juncto SKMHT Nomor 1289, tanggal 28 Desember 2017), dengan nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.561.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan. (Bukti P-4). c) Lembar Konfirmasi, tanggal 21 Desember 2017 dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang bahwa uang hasil pekerjaan (proyek) akan di transfer ke Rekening Debitur (CV Langit Biru) yang ada di Bank Banten, Cabang Tangerang dan diperkuat dengan Lembar Kunjungan, tanggal 27 Desember 2017. (Bukti P-5). 4) Pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan antara Pimpinan Bank Banten Cabang Tangerang dengan Debitur, sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 1287 Tanggal 28 Desember 2017 di hadapan Notaris yang pada pokoknya berisi: (Bukti P-6) - Pasal 2, nominal Kredit KMK Konstruksi sebesar Rp.1.000.000.000,- - Pasal 5, jangka waktu Kredit fasilitas KMK selama 2 (dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian termasuk masa penagihan. - Pasal 10, jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 7/Buniayu an. H. Sanamah. 5) Bahwa tanggal 31 Desember 2017, Achmad Abdillah Akbar selaku Direktur CV. Langit Biru telah menerima pembayaran 100 % (seratus persen) atas pekerjaan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten 29 Tangerang melalui transfer dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang disalurkan ke rekening CV. Langit Biru pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk, Rekening 0120010060989 sebesar Rp.1.815.212.853,- (satu milyar delapan ratus juta lima belas juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima ptujuuluh tiga rupiah). (Sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa Nomor 1/BA-serahterima/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan berdasarkan SP2D Nomor 12928/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 1/BA/Pembayaran/PPK/BM- SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017) (Bukti P-7) 6) Tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Pihak Bank Banten Cabang Tangerang, Debitur mempergunakan uang tersebut diluar kewajiban pembayaran ke Bank Banten Cabang Tangerang, sehingga hak Bank Banten Cabang Tangerang terabaikan/tidak dapat dilunasi. Namun, pada tanggal 17 Desember 2018, Debitur membayar sebagian hutang yaitu sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) (Bukti P-11), sehingga sisa kewajiban hutang Debitur sebesar Rp.743.800.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 7) Pemohon berpikir, meskipun Debitur tidak dapat membayar kewajiban kreditnya, namun karena terdapat aset yang masih dijaminkan dengan nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.5661.0000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan, maka piutang atau hak Bank dapat dilunasi dengan jaminan tersebut. 8) Selama rentang waktu 2018 – 2023, Pemohon tidak mendapatkan kabar apapun mengenai persoalan kredit terhadap CV Langit Biru. Namun pada bulan Juni 2023, Pemohon mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Tangerang untuk melakukan pemeriksaan. Pada tanggal 22 Juni 2023 (Bukti P-8) dan tanggal 27 Juli 2023 (Bukti P-9) penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memanggil Pemohon untuk melakukan pemeriksaan. Dimana terhadap seluruh panggilan tersebut, Pemohon selalu hadir, karena Pemohon yakin dan merasa tidak melakukan perbuatan yang melanggar 30 hukum dan tidak melakukan kejahatan serta tidak menerima kekayaan atau keuntungan berupa uang atau barang berbentuk apapun dari Debitur. Bahkan pada pemeriksaan terakhir Pemohon datang bersama istri Pemohon, yang baru Pemohon nikahi pada 8 Oktober 2023. (Bukti-P10). 9) Bahwa khusus untuk panggilan pada pemeriksaan yang keempat pada tanggal 08 November 2018, dalam surat tertulis untuk hadir pada tanggal 13 November 2018, namun berdasarkan konfirmasi lisan dengan pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, diganti agar hadir pada 23 November 2023. Meskipun ada perubahan jadwal Pemohon dengan segala i’tikad baik tetap hadir di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Pemohon datang bersama istri Pemohon, dari rumah Pemohon di Bandung Provinsi Jawa Barat menuju ke Tangerang, Provinsi Banten, melalui perjalanan darat kurang lebih 5 jam, untuk memenuhi kewajiban hukum sebagai warga negara yang baik. Namun, tanpa diduga dan di perkirakan sebelumnya. Hari itu adalah hari terakhir Pemohon hidup sebagai manusia bebas dan sebagai warga negara yang bebas. Kejaksaan Negeri Tangerang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor. Sampai hari ini Pemohon ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. 10) Bahwa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memproses Pemohon dengan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Cabang Tangerang (PT. BPD Banten, Tbk Cabang Tangerang), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen). 11) Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tidak ada aliran dana atau keuntungan dalam bentuk apapun ke Pemohon, sebagaimana Surat Dakwaan yang menyatakan, “... melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu memperkaya Saksi dan/atau CV sebesar Rp. 743.800.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TP/2-24/PN.Srg, perbuatan Pemohon dianggap menguntungkan diri Achmad Abdillah Akbar atau CV Langit Biru sejumlah Rp.743.800.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana uraian berikut: (Bukti P-11) 31 - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Hamara Koswara, Saksi Haris Rusyandi Maryam, Saksi Eko Budi Prasetyo, dan Saksi Roni Andrias Susilo di persidangan, terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E bersama-sama dengan Saksi Achmad Abdillah Akbar dan Saksi Rudi Wijayanto, S.E., telah menguntungkan diri Saksi Achmad Abdillah Akbar atau CV. Langit Biru sejumlah Rp.743.800.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); - Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Yang mana “keuntungan” yang dimaksud adalah kredit dari Bank Banten Cabang Tangerang (piutang) yang tidak dapat dibayarkan oleh Debitur, namun bukan karena kelalaian perbuatan Pemohon karena terbukti menurut hukum, Debitur dibayar oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang melalui transfer dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang disalurkan ke rekening CV. Langit Biru pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk, Rekening 0120010060989 sebesar Rp.1.815.212.853,- (satu milyar delapan ratus juta lima belas juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), artinya pekerjaan Debitur benar adanya dan telah dikerjakan tuntas serta dibayar lunas oleh Dinas. Selain itu jaminan Debitur berupa tanah seluas 7.880, SHM No. 7/Buniayu, (SK Notaril Akta Kuasa Nomor 04, tanggal 08-03-2016 juncto SKMHT Nomor 1289, tanggal 28 Desember 2017), dengan nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.561.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan, masih berada dalam penguasaan Bank Banten Cabang Tangerang. 12) Bahwa Pemohon disangka terlibat dan harus bertanggung jawab secara hukum dalam perkara tersebut, meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum 32 sejak awal Pemohon tidak pernah mendapatkan “kekayaan untuk diri sendiri” dan tidak pernah “menguntungkan diri sendiri” baik dalam Surat Dakwaan Nomor PDS-02/M.6.12/Ft.1/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 (Bukti P-12). Maupun dalam Surat Tuntutan Nomor PDS-02/ M.6.12/Ft.1/02/2024, tanggal 26 Juli 2024. Terbukti menurut hukum, Pemohon tidak pernah menerima hasil kekayaan atau keuntungan apapun terkait dengan dugaan korupsi. (Bukti P-11) 13) Bahwa fakta hukum yang menegaskan Pemohon tidak pernah bertambah kekayaan dan tidak bertambah keuntungan Pemohon secara eksplisit disebutkan dalam pertimbangan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TP/2-24/ PN.Srg, tanggal 19 Agustus 2024, yang menyebutkan: (Bukti P-11) - “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Ahli, Surat dan Petunjuk di persidangan, tidak ada satu pun fakta hukum yang menerangkan ada aliran dana yang masuk atau diterima oleh Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. dari hasil rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas”. - “Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti ada aliran dana yang dinikmati atau dikuasai oleh Terdakwa Ersyad Bangkit Yuslivar, S.E. dalam perkara a quo, maka terhadap Terdakwa Ersyad Bangkit Yuslivar, S.E. tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;” (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, hal. 401). 14) Pemohon dianggap terlibat dan bertanggungjawab dalam perkara tersebut hanya karena Pemohon menjalankan kewajiban pekerjaan dengan i’tikad baik yakni memproses pengajuan dan memberikan kredit, yang ternyata termasuk dalam salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu unsur “... memperkaya orang lain atau suatu korporasi ...” atau “... menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ...”, sebagaimana Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, tanggal 21 Agustus 2024. Meskipun ada proses pembuktian unsur lain seperti unsur “secara melawan hukum” atau unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, namun dapat dipastikan 100% (seratus persen) unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” 33 atau unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, terpenuhi atau terbukti sejak awal. 15) Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, tanggal 21 Agustus 2024, dalam Putusan Tingkat Banding sebagaimana Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PT BTN, 08 Oktober 2024 (BUKTI P-13), Pemohon juga tidak terkualifikasi memenuhi unsur “memperkaya/ menguntungkan diri sendiri”. Perbuatan Pemohon terkualifikasi memenuhi unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Pun dalam Putusan Kasasi Nomor 2131 K/Pid.Sus/2025, tanggal 17 April 2025 (Bukti P-14), Pemohon juga tidak terkualifikasi memenuhi unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri”. Perbuatan Pemohon terkualifikasi “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 16) Bahwa vonis Pengadilan Tingkat Pertama 2 tahun penjara, Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) 2 tahun penjara, namun pada Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) naik menjadi 4 tahun, dengan pertimbangan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-15), yang antara lain yang mengatur mengenai besar sanksi pidana penjara sesuai nilai kerugian negara. Mengenai lamanya vonis putusan hakim, menurut Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, namun dalam berbagai putusan tersebut baik Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, tanggal 21 Agustus 2024, dalam putusan Tingkat Banding sebagaimana Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PT BTN, 08 Oktober 2024 dan Putusan Kasasi Nomor 2131 K/Pid.Sus/2025, tanggal 17 April 2025, Perbuatan Pemohon yang dianggap memenuhi unsur adalah “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan pekerjaan Pemohon sehari-hari. 17) Bahwa hal itu tidak adil dan melanggar hak konstitusional Pemohon karena memang tugas dan kewajiban Pemohon sebagai karyawan perbankan adalah “memperkaya orang lain” atau “memperkaya suatu korporasi”, atau “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi”, dalam pengertian Pemohon memproses pengajuan kredit kepada orang lain dan 34 suatu korporasi. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 13 tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 18) Bahwa frasa “… memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi …” atau “… menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi …” merugikan hak konstitusional Pemohon karena bersifat alternatif. Negara cukup menilai apakah salah satu dari tiga elemen dalam unsur “… memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi …” atau unsur “… menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi …” yang terbukti. Hakim cukup menilai apakah terpenuhi elemen “memperkaya diri sendiri” atau elemen “memperkaya orang lain” atau elemen “memperkaya suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau elemen “menguntungkan diri sendiri” atau elemen “menguntungkan orang lain” atau elemen “menguntungkan suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor. 19) Pemohon telah bekerja sebaik mungkin dengan i’tikad baik dan penuh integritas. Dalam perkara a quo, Pemohon tidak pernah menikmati kekayaan atau tidak pernah menikmati keuntungan dari proses pencairan kredit. Jaminan mengenai adanya pekerjaan sebagai alat pembayaran dan jaminan aset berupa tanah dari debitur sebagai bentuk penggantian jika debitur wanprestasi sudah dipastikan keberadaannya sejak awal. Namun Pemohon diproses hukum karena melakukan kewajiban dan pekerjaan sebagaimana karyawan perbankan lainnya yaitu memproses pengajuan kredit. Pemohon tidak dapat bekerja lagi, tidak dapat menafkahi istri, tidak dapat memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi Ibu Pemohon yang sudah berusia berusia lanjut dan bahkan Pemohon kehilangan masa depan 35 Pemohon sebagai manusia Indonesia yang bebas. Pemohon kehilangan hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang bebas. Setiap Saat Perbuatan Pemohon Memberikan Kredit Ke Nasabah Atau Perusahaan Dapat Dianggap Sebagai Perbuatan Korupsi Yang Salah Satu Unsurnya “Memperkaya/Menguntungkan Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Bahkan Persoalan Itu Muncul Bertahun-Tahun Setelah Pemohon Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pegawai Bank Tersebut 17. Bahwa ancaman unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” terhadap Pemohon bukan saja ketika persoalan yang Pemohon jabarkan diatas. Saat Pemohon sedang menjalani proses hukum dalam perkara PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., tiba-tiba Pemohon diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara lain saat Pemohon bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (PT BPD Jabar Banten), pada sekitar periode tahun 2016. Pemohon ditetapkan kembali sebagai Tersangka. (Bukti P- 16). 18. Bahwa nasabah mengajukan permohon kredit sebesar + Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dengan dasar adanya pekerjaan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 16.918.710.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) . Bahwa proses memberikan kredit tersebut sudah Pemohon pastikan yaitu: 1) adanya proyek untuk pembayaran piutang dari Dinas terkait yang jelas-jelas ada sebagaimana lembar konfirmasi kontrak dan 2) Jaminan asetnya ada dan terpenuhi. 19. Bahwa pada akhirnya Pemohon divonis bersalah pada tingkat pertama dengan pidana penjara selama 3 tahun, namun pada tingkat banding dinaikkan menjadi 4 tahun, kembali didasarkan pada adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai vonis terhadap Pemohon bukan urusan konstitusionalitas norma, namun penerapan norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sangat menggangu hak konstitusional Pemohon yang memiliki hak asasi manusia atas dasar prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945], mengganggu hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) 36 UUD NRI 1945], mengganggu hak bekerja, mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan pekerjaan [Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)], serta mengganggu hak Pemohon bebas dari rasa takut, khawatir dan ancaman diskriminasi [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)]. 20. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Srg, tanggal 12 Juni 2025, pada halaman 493, menyatakan perbuatan Pemohon telah terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi sejumlah Rp. 111.696.236,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan perbuatan Terdakwa terlah menguntungkan saksi sejumlah Rp.4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Sementara itu pada Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Srg, tanggal 12 Juni 2025,halaman 495-496, Pemohon tidak terbukti memperoleh ataupun menikmati uang hasil tindak pidana korupsi. (Bukti P-17) 21. Bahwa kerugian negara muncul karena nasabah tidak membayar kredit kepada Bank, meskipun sudah dibayar oleh Dinas. Kredit macet bukan disebabkan atau uangnya dipergunakan oleh Pemohon, namun perbuatan Pemohon memberikan kredit terhadap nasabah tetap dianggap memenuhi unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 22. Bahwa secara khusus, Pemohon setiap saat merasa khawatir kapapun akan diproses hukum terkait dengan proses pencairan kredit-kredit baik saat Pemohon di bekerja dahulu. Bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Srg, tanggal 12 Juni 2025, diketahui melalui surat dakwaan, adanya kredit lain yang berstatus kolektibilitas V yaitu kredit yang bernilai Rp.4.144.982.964,- dan kredit sebesar Rp.4.996.862.786,- (halaman 16 dan 17) yang tentu kredit macet (ketidakmampuan bayar) tersebut diluar kemampuan Pemohon. Namun, Pemohon merasa khawatir jika kredit macet yang seharusnya domain persoalan perdata menjadi pidana karena pekerjaan Pemohon mencairkan kredit dikualifikasikan sebagai perbuatan “memperkaya/ menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 23. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sama persis dengan Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku pada 2 Januari 2026, sebagaimana perbandingan berikut: 37 PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR KESAMAAN NORMA URAIAN UNSUR PASAL 603 KUHP Setiap orang SAMA PERSIS Setiap orang yang secara melawan hukum SAMA PERSIS yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi SAMA PERSIS melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara SAMA PERSIS yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. MINIMAL PENJARA KETENTUAN LAMA LEBIH TINGGI dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. Bahwa Pasal 3 UU Tipikor sama persis dengan Pasal 604 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku pada 2 Januari 2026, sebagaimana perbandingan berikut: PASAL 3 UU TIPIKOR KESAMAAN NORMA PASAL 604 KUHP Setiap orang SAMA PERSIS Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, SAMA PERSIS yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan SAMA PERSIS menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara SAMA PERSIS yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda MINIMAL PENJARA KETENTUAN BARU LEBIH TINGGI dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 38 paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. - 24. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sama persis dengan Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023), sehingga ketika perbuatan Pemohon saat memberikan kredit sebagai pegawai Bank dapat dijerat dengan norma yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka norma yang sama persis yang terkandung pada Pasal 603 KUHP juga dapat menjerat Pemohon. Pun demikian dengan Pasal 3 UU Tipikor sama persis dengan Pasal 604 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023), sehingga ketika perbuatan Pemohon saat memberikan kredit sebagai pegawai Bank dapat dijerat dengan norma yang ada pada Pasal 3 UU Tipikor, maka norma yang sama persis yang terkandung pada Pasal 604 KUHP juga dapat menjerat Pemohon. Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara mutatis mutandis sama dengan dengan Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023), pun demikian keberlakuan Pasal 3 UU Tipikor secara mutatis mutandis sama dengan dengan Pasal 604 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan keduanya berpotensi menjerat Pemohon sewaktu-waktu, meskipun kredit tersebut macet bukan karena perbuatan Pemohon. Persoalan Kredit Macet Berpotensi Muncul Setiap Saat Bahkan Dalam Surat Dakwaan Secara Eksplisit Disebutkan Adanya Kredit Macet Saat Pemohon Masih Bekerja Di Bank Sehingga Norma “Memperkaya Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Atau “Menguntungkan Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Berpotensi Kembali Melanggar Hak Konstitusional Pemohon 25. Bahwa ketentuan 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP meskipun secara konkret belum diterapkan kepada Pemohon, namun sangat berpotensi akan menjerat Pemohon mengingat norma tersebut sama persis dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, selain itu secara potensial sangat mungkin terjadi, dengan alasan: 1) Banyaknya Pemohonan kredit yang Pemohon proses selama bekerja di perbankan dan berpotensi menjadi kredit macet, dapat menarik Pemohon kembali sebagaimana kedua perkara diatas yang diproses bertahun-tahun setelah kredit dicairkan. (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, 39 tanggal 21 Agustus 2024 dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Srg, tanggal 12 Juni 2025 ) 2) Dalam Surat Dakwaan yang terkandung dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Srg, tanggal 12 Juni 2025, jelas tertulis adanya 2 (dua) kredit KMKK yang Pemohon proses dan berstatus koletibilitas V (piutang 180 hari) atau menjadi kredit macet. Kredit macet ini sangat berpotensi menjerat Pemohon dalam perkara yang sama meskipun Pemohon sebagai RO bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh memberikan keputusan apakah kredit dapat dicairkan atau tidak (kewenangan paling besar ada di tangan Manager dan Kepala Cabang). (vide Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/ PN.Srg, halaman 16 s.d 17) 26. Bahwa sebagaimana Pemohon jelaskan dalam uraian kedudukan hukum, bahwa ada banyak kredit yang pemohon proses baik. Perkara yang menimpa Pemohon di PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang terjadi pada periode 2017 (7 tahun setelah proses kredit dicairkan), sementara perkara di PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, terjadi pada periode 2016 (9 tahun setelah setelah proses kredit dicairkan). 27. Bahwa bukan tidak mungkin, ditahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya pemberian kredit yang Pemohon proses di Bank-bank itu atau di Bank lain tempat Pemohon bekerja kelak. Dengan kata lain, Pemohon setiap saat berpotensi dijerat dengan Pasal 603 jo. 604 KUHP yang memiliki norma yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor. 28. Bahwa Pemohon berharap penuh agar Mahkamah benar-benar mempertimbangkan potensi munculnya penyelesaian perkara menggunakan Pasal 603 jo. Pasal 604 KUHP dalam kredit macet yang pernah Pemohon proses, karena faktanya saat ini Pemohon telah 2 (dua) kali diproses dengan norma yang sama, sehingga jelas terjadi potensi persoalan konstitusionalitas norma yang Pemohon ajukan terhadap Pasal 603 jo. Pasal 604 KUHP. 29. Bahwa Pemohon berharap jangan sampai Pemohon kembali di proses, disangka, didakwa dengan norma yang tidak adil dan merugikan hak konstitusional Pemohon. Jika Mahkamah berkenan memberikan penafsiran bersyarat terhadap Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP, maka dalam hal ada 40 proses hukum kembali dilakukan setidaknya hukum ditegakkan secara imparsial dan berkeadilan. Persoalan Pemohon Ajukan Ke Mahkamah Konstitusi Bukanlah Soal Implementasi Norma Melainkan Soal Konstitusionalitas Norma 30. Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah bukan soal implementasi norma melainkan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang mengganggu hak konstitusi Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi hak konstitusional yaitu menggangu hak konstitusional Pemohon untuk terjaga dan terlindungi hak asasi manusia atas dasar prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945], mengganggu hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945], mengganggu hak bekerja, mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan pekerjaan [Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)], serta mengganggu hak Pemohon bebas dari rasa takut, khawatir dan ancaman diskriminasi [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)]. 31. Bahwa Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat monumental yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006, menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 20145, karenanya dinyatakan oleh Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Putusan dalam perkara Pemohon Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, Majelis Hakim yang mengadili Pemohon berbeda pendapat dengan Mahkamah karena masih mempergunakan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil, sebagaimana uraian berikut: Menimbang bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada halaman 295 sampai dengan halaman 300 tentang bantahan Penasihat Hukum terhadap dalil Penuntut Umum yang menyatakan pembuktian dalam menggunakan ajaran melawan hukum dalam arti materil padahal hal tersebut bertentangan dengan doktrin dan aturan yang ada, Majelis berpandangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian teori dan doktrin diatas, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” 41 dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tidak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas, karenanya Majelis menolak nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut. (vide Putusan Nomor 15/Pid.Sus- TPK/2024/PN Srg halaman 403). Yang mana pendirian Majelis Hakim mengacu pada pendirian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007 tentang pemberlakuan ajaran Sifat Melawan Hukum berlaku formil dan materil (vide Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg halaman 281 s.d 285) 32. Bahwa Pemohon sepenuhnya menghormati Putusan Majelis Hakim Tipikor, meskipun Pemohon telah berjuang untuk membantah unsur “secara melawan hukum” yang ternyata dalam penerapannya “secara melawan hukum” yang dimaksud beririsan dengan penerapan sifat melawan hukum materil yang bertentangan dengan asas legalitas, yaitu perbuatan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-perundangan atau norma tertulis namun dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena pendapat Majelis Hakim berupa penafsiran “secara melawan hukum” merupakan persoalan implementasi norma yang dikaitkan dengan perbuatan Pemohon sehingga merupakan persoalan implementasi norma, maka Pemohon tidak memiliki keberatan terhadap penafsiran Majelis Hakim dalam menilai norma “secara melawan hukum”. Pemohon memilih berjuang dalam ruang pengadilan untuk membuktikan tidak terbuktinya unsur “secara melawan hukum”. Namun, untuk unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, menurut Pemohon merupakan persoalan konstitusionalitas, yang terkait dengan hak asasi manusia daripada Pemohon sendiri dalam memenuhi 42 kewajiban pekerjaan yaitu memberikan kredit kepada nasabah perorangan atau perusahaan, yang oleh negara melalui undang-undang dikualifikasikan memenuhi unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Sesuatu yang tidak mungkin Pemohon dapat buktikan sebaliknya di Pengadilan. 33. Bahwa Pemohon sudah diadili 2 kali dengan norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Jika kemudian diadili lagi, maka Pemohon tidak akan bisa membela diri, dapat dipastikan Pemohon tidak bisa dapat membuktikan ketiadaan unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam sangkaan atau dakwaan. Karena memang perbuatan Pemohon adalah “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 34. Bahwa sebagaimana uraian dalam kedudukan Pemohon, Pemohon diadili atas perbuatan yang terjadi tahun 2016 (9 tahun) dan 2017 (7 tahun). Bukan tidak mungkin, dan sangat berpotensi ketika ada kredit yang macet di bank tempat Pemohon bekerja dahulu, Pemohon akan diperlakukan sama seperti sekarang dan Pemohon tetap tidak dapat membuktikan tidak terpenuhinya unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” karena negara mempersamakan perbuatan menerima, memproses dan mencairkan kredit sebagai unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi”. 35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terang dan tegas bahwa yang dipersoalan oleh Pemohon adalah konstitusionalitas norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang terkandung pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang telah digantikan normanya melalui Pasal 603 KUHP dan konstitusionalitas norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang terkandung pada Pasal 3 UU Tipikor yang telah digantikan normanya melalui Pasal 604 KUHP. 36. Bahwa jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 43 dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dapat dijelaskan Pemohon memiliki hak untuk mengajukan uji materil karena dirugikannya hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian berikut: a. Pemohon sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pemohon juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pemohon berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pemohon juga memiliki hak mendapatkan rasa aman dan hak bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kemudian diproses hukum. Pemohon merasa ketakutan untuk berbuat sesuatu yang terkait dengan pekerjaan Pemohon memproses pencairan kredit kepada nasabah, sehingga Pemohon tidak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang mana sesungguhnya hak itu dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 44 Berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP, frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bersifat alternatif yaitu cukup memilih salah satu dari 3 elemen dari unsur tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena Pemohon sebagai pegawai institusi perbankan memang berkewajiban “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, sementara Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP yang termaktub jelas-jelas mengkualifikasi perbuatan “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Pada akhirnya hak asasi Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana perwujudan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa terpenuhi. Pun demikian dengan hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi sebagaimana jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu menyebabkan perlakuan negara terhadap Pemohon sangat diskriminatif, karena dalam hal ada dugaan kredit macet perlakuan terhadap Pemohon sebagai pegawai perbankan yang berkerja dibank BUMD/BUMN berbeda dengan perlakuan karyawan perbankan yang bekerja bank swasta. Selain itu, pemeriksaan Pemohon sebagai karyawan perbankan hanya membutuhkan 3 unsur karena unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” pasti terpenuhi, sementara Terhadap Tersangka lain membutuhkan 4 unsur lengkap, yang mana seharusnya hak Pemohon agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada akhirnya hak pemohon untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak serta berhak atas imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terhalangi dengan berlakunya 45 Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frasa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang frasa, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi”. Berdasarkan uraian di atas, terbukti hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya frasa Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan berlakunya Pasal 3 sepanjang frasa, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi”, yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi. c. Pemohon didakwa melakukan tindak pidana korupsi hanya karena memberikan kredit sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDS-02/ M.6.12/Ft.1/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Tuntutan Nomor PDS-02/M.6.12/Ft.1/02/2024, tanggal 26 Juli 2024. Pemohon tidak pernah menerima hasil kekayaan atau keuntungan apapun terkait dengan permohonan kredit yang diproses. Pemohon dianggap bersalah “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” saat melakukan pekerjaan Pemohon. Adapun unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau unsur “menguntungkan orang lain atau korporasi” termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 603 KUHP serta Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP, yang mana jika keberadaan Pasal tersebut diteruskan tanpa diperbaiki, kemungkinan besar transaksi kredit yang Pemohon proses sejak tahun 2017 s.d 2019, namun menjadi kredit macet dapat sewaktu-waktu diproses oleh penegak hukum sementara Pemohon sudah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban dan penuh i’tikad baik, yaitu Pertama, memastikan pekerjaan dari Dinas yang menjadi syarat pokok untuk proses pembayaran piutang kredit benar-benar ada dan Kedua, aset tanah yang menjadi jaminan pengganti jika kredit macet sudah dipastikan kepemilikannya dan kebenarannya. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”, dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “menguntungkan orang lain atau 46 suatu korporasi”, telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon telah disangka, didakwa dan dipidana karena keberadaan pasal- pasal itu. Sementara ke depannya, ada banyak transaksi kredit yang Pemohon proses yang mungkin bermasalah dan tidak dibayarkan oleh debitur berubah menjadi kredit macet, namun berpotensi masuk ke ranah hukum pidana, sehingga berpotensi akan melibatkan Pemohon kembali dalam persoalan hukum yang Pemohon tidak bisa bantah karena sejak awal telah terbukti “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan penalaran yang wajar terbukti hak konstitusional dan kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus), aktual serta telah terjadi, dan jika Mahkamah membiarkan maka sangat mungkin dapat terjadi lagi, atau menurut penalaran yang wajar berpotensi akan terjadi lagi. d. Sebagaimana diuraikan pada poin a diatas, Pemohon memiliki hak asasi manusia sebagai wujud cita negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan Pasal 3, sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bertentangan dengan hak asasi pemohon yang dijamin berdasarkan prinsip negara hukum; bertentangan dengan hak asasi pemohon untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak dan adil; bertentangan dengan hak asasi Pemohon untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta perlakuan hukum yang adil; bertentangan dengan hak untuk bebas bekerja tanpa ada dihantui oleh rasa takut akan dipenjara atau dipidana meskipun telah bekerja dengan baik; bertentangan dengan hak pemohon agar tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara ketika ada proses pelanggaran kredit. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan sebab, yakni frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP 47 menimbulkan akibat yakni hak asasi Pemohon sebagaimana dijamin oleh Konstitusi tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, itu jelas terdapat hubungan kausalitas, hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP, dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP yang Pemohon ajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. e. Bahwa jika frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP ditafsirkan ulang atau ditafsirkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau diberikan pengertian yang menyatakan bahwa tidak cukup sekedar “memperkaya/menguntungkan orang lain atau korporasi” melainkan harus juga terpenuhi elemen “memperkaya diri sendiri” sebagai bentuk niat jahat (mens rea), maka hak asasi Pemohon yang dijamin oleh negara hukum antara lain hak asasi pemohon untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak dan adil, hak asasi Pemohon untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta perlakuan hukum yang adil, hak asasi Pemohon untuk bebas bekerja tanpa ada dihantui oleh rasa takut akan dipenjara atau dipidana meskipun telah bekerja dengan baik, hak asasi pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara ketika ada proses kredit macet atas pekerjaan Pemohon memberikan kredit, akan dapat dijamin oleh konstitusi dan kembali pulih seperti sedia kala. Atau jika Mahkamah berkenan memberikan pengertian baru terhadap elemen “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau elemen “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, yaitu selama Pemohon memproses pencairan kredit dengan i’tikad baik, memeriksa dan memastikan sumber 48 pembayaran piutang, memeriksa dan memastikan keberadaan jaminan, maka Pemohon tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya meskipun ada orang lain atau suatu korporasi yang dikategorikan mendapatkan kekayaan atau keuntungan atas kredit perbankan yang dicairkan. Berdasarkan uraian tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar terbukti dengan dikabulkannya permohonan pengujian frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP yang diajukan oleh Pemohon maka kerugian kontitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 37. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas jika norma “memperkaya atau orang lain atau suatu korporasi” pada frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan norma “menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi” pada frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP yang diujikan oleh Pemohon ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak-hak konstitusional Pemohon akan didapatkan kembali sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, terdapat hubungan jelas kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang diujikan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini; III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa apa yang tertuang di dalam angka I dan II di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan angka III tentang Pokok Permohonan ini; Negara Wajib Melindungi Hak Asasi Warga Negara dan Wajib Memberikan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Pelakuan Yang Adil Dalam Hubungan Pekerjaan Terhadap Pemohon 49 2. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan jaminan hak asasi manusia (HAM) sebagai perwujudan negara hukum serta mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan berhak untuk bekerja mendapatkan penghidupan yang layak serta mendapatkan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, yang termuat eksplisit dalam Konstitusi. Selain itu Konstitusi juga memuat prinsip-prinsip fundamental bernegara antara lain struktur negara, kekuasaan negara, sistem negara, wewenang pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. 4. Bahwa menetapkan negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) merupakan kesadaran para pendiri bangsa yang menginginkan dasar negara hukum (rechtsstaat) dengan tujuan menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum (Rechtsstaat) berbeda dengan negara kekuasaan (machtsstaat). Negara kekuasaan meletakkan “politik” diatas hukum. Hukum dijadikan alat politik sehingga hak dan kepentingan masyarakat dikesampingkan. Kekuasaan yang mutlak berpotensi diselewengkan dan bergeser menjadi negara tirani, sebagaimana Praktik di Prancis ketika Raja Perancis, Louis XIII, menyatakan dirinya sebagai l etat c’est moi (negara adalah saya). Menurut, Prof. Jimly Asshidiqie, inilah yang dimaksud sebagai hukum besi kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional dapat menjadi sumber malapetaka. 50 5. Bahwa maka dari itu kekuasaan negara, kewenangan negara serta hak negara untuk memerintah dan hak negara untuk mengatur haruslah dibatasi. Gagasan mengenai pembatasan kekuasaan, berjalin kelindan dengan munculnya gagasan penghormatan terhadap hak asasi manusia warga negara. Konstitusi seharusnya menjamin adanya hak dan kebebasan warga negara. Agar hak dan kebebasan warga negara serta penegakkan hak asasi manusia hukum terwujud maka kekuasaan harus dibatasi. Pada akhirnya semua hal itu bertujuan agar kekuasaan terikat dengan konstitusi yang mengatur tata cara penyelenggaraan kekuasaan. 6. Bahwa konsep negara hukum diawali oleh A. V. Dicey yang mengetengahkan prinsip rule of law (negara hukum) yang mana mengandung unsur-unsur antara lain: (1) supremasi hukum (supremacy of law), (2) persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law), dan (3) terjaminnya hak asasi manusia di dalam Konstitusi negara (constitution based on human right) 7. Bahwa kemudian Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum (rechtstaats) dalam arti klasik, yaitu : 1) Jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia warga negara, 2) Adanya pemisahan serta pembagian kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan, 3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang sudah dibuat sebelumya, 4). Lembaga peradilan yang bebas dan independen untuk menyelesaikan sengketa. 8. Bahwa, konsepsi atas negara hukum senantiasa berkembang dan mengalami penyempurnaan yaitu antara lain: a). Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; b). Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; c). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); d). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; e). Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; f). Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; g). Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 51 9. Bahwa dalam negara hukum, hadirnya sistem pemerintahan demokratis juga menjadi salah satu penanda adanya pemenuhan hak asasi manusia. Sistem demokrasi menjadi pendorong suatu pemerintahan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara. Adapun salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. 10. Bahwa dalam negara hukum, hak perseorangan diakui termasuk hak sebagai manusia pribadi, yang mana itu harus mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang baik dari negara maupun sesama warga negara. Penguasa tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang diluar hukum. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia berarti menjaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, untuk melindungi hak asasi dan menghindari kesewenang-wenangan maka hak-hak asasi manusia paling dasar harus diakui. Pengakuan ini diberikan karena hak asasi merupakan hak melekat pada diri manusia yang diperolehnya sejak kelahiran sebagai seorang manusia yang diciptakan dan dikaruniakan oleh Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang berkeadilan serta kepastian hukum yang adil. 11. Bahwa menurut Aristoteles keadilan adalah pembagian (distribusi) sesuatu hal berdasarkan perbuatan, jasa atau kontribusi individu yang dilakukan. Hasil yang didapatkan bisa jadi tidak sama melainkan proporsional sesuai dengan apa yang sudah dilakukan/sudah diperbuat (Konsep Keadilan Distributif). Sementara menurut John Rawls semua orang harus mendapatkan hak yang sama baik itu hak hidup, hak milik, mencari pekerjaan, berpendapat, berkeyakinan, dst. Perbedaan perlakuan menurut John Rawls hanya diperkenankan jika tetap menguntungkan orang yang berpotensi yang paling tidak beruntung (Difference Principle), atau perbedaan hanya diperbolehkan jika tetap memberikan keuntungan terhadap orang yang paling mungkin (rentan) tidak diuntungkan, atau setidak-tidaknya tetap memberikan manfaat terhadap orang yang paling lemah. 52 12. Bahwa persoalan yang Pemohon uji konstitusionalitas normanya adalah berkenaan dengan pekerjaan Pemohon di institusi perbankan yaitu mencairkan kredit yang oleh negara (penyidik, penuntut dan hakim) dipersamakan atau dikualifikasikan perbuatan yang memenuhi norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan/atau dipersamakan atau dikualifikasikan perbuatan yang memenuhi norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. Yang mana perbuatan mencairkan kredit atau meminjamkan uang tersebut merupakan inti (core) dari usaha perbankan setelah menghimpun dana dari masyarakat. 13. Bahwa dalam sejarah perbankan, peran perbankan direduksi ke dalam dua kegiatan utama, yakni: 1) penghimpunan dana dari masyarakat (deposit) dan 2) penyaluran dana dalam bentuk kredit (lending), sementara fungsi-fungsi lain merupakan penunjang. Ekonom Joseph A. Schumpeter, dalam The Theory of Economic Development, menegaskan peran utama bank adalah mengalihkan dana dari unit surplus ke unit defisit melalui mekanisme kredit, sehingga bank tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembiayaan dan penciptaan kredit. 14. Bahwa bank pada dasarnya menjalankan dua fungsi fundamental, yaitu accepting deposits and making loans (menerima simpanan dan memberikan pinjaman), sedangkan layanan lain hanyalah konsekuensi logis dari dua fungsi utama tersebut. Bahwa ekonom Hyman P. Minsky, menyatakan perbankan merupakan “money creation through lending”, yang dapat terwujud jika bank terlebih dahulu menghimpun dana atau memperoleh sumber pendanaan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Douglas W. Diamond dan Philip H. Dybvig, peraih Nobel Ekonomi 2022, melalui teori banking as liquidity provision, menegaskan eksistensi bank berada pada dua pilar utama: Pertama, mengumpulkan dana dan Kedua, menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan jangka menengah dan panjang. Bahkan Prof. Richard Werner menyatakan fungsi utama bank adalah penciptaan kredit. Penerimaan deposit adalah aktivitas pendukung, tetapi penciptaan kredit melalui pemberian pinjaman adalah fungsi yang menentukan. (Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. International Review of Financial Analysis, 46, 361- 379). 53 15. Bahwa pendapat ekonom tersebut diatas erat kaitannya keberlakuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran Bank sebagai penyalur dana masyarakat dipertegas dalam Pasal 3 yang menyatakan, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dalam Pasal 6, disebutkan usaha Bank Umum yang meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang; d. …… 16. Bahwa Pemohon yang bekerja dilingkungan perbankan tidak bisa tidak, pasti terlibat dalam dua eleman perbankan utama yaitu: 1) proses menghimpun dana dari masyarakat (tabungan) dan 2) proses penerimaan permohonan kredit dan pencairan kredit. 17. Bahwa ketika perbuatan “memberikan kredit” tersebut disamakan dengan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, maka hal itu melanggar hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945], melainkan juga bertentangan dengan hak pemohon untuk bekerja [Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945], memilih pekerjaan, mendapatkan imbalan yang layak atas pekerjaan, dan mendapatkan keadilan dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945], dan juga berhak atas bebas rasa khawatir dan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu -dalam pengertian memberikan kredit- [Pasal 28G ayat (1)]. 18. Bahwa dalam perspektif hukum pidana, keadilan dapat dimaknai ketika negara mewakili korban menghukum seseorang yang melakukan perbuatan pidana (actus reus) dan dinyatakan bersalah atas perbuatan itu (mens rea), kemudian 54 karena memiliki pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid), maka yang bersangkutan divonis/dipidana sebanding perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Misal, A divonis melakukan perbuatan membunuh B, kemudian dijatuhi sanksi hukuman penjara. 19. Bahwa ada orang yang membunuh karena sengaja dan tanpa alasan yang sah, dipidana, namun orang yang membunuh karena membela diri atau karena perintah jabatan, dengan i’tikad baik tidak dipidana. Kedua orang tersebut dijatuhi putusan yang berbeda, yang satu yang membunuh karena sengaja dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi hukuman penjara, sementara yang satu lagi yang membunuh karena alasan membela diri atau karena perintah jabatan dengan i’tikad baik dibebaskan oleh negara. Hal itu karena keadilan memungkinkan meletakkan sesuatu perbuatan manusia pada posisi dan pertanggungjawabannya masing-masing. 20. Bahwa dalam istilah hukum pidana sering kita dengar istilah “suasana kebatinan” yang merujuk pada perasaan atau suasana hati kebanyakan orang saat melihat sesuatu peristiwa yang menggugah perasaan jiwa kebanyakan orang. Dahulu, kurang lebih tahun 2009, kita mengetahui adanya kasus nenek minah mencuri buah kakao dari tempatnya bekerja. Jaksa selaku dominis litis, ketika perkara sudah P-21 (pemberkasan lengkap), tidak memiliki pilihan kecuali memajukan perkara tersebut ke meja persidangan, sementara Hakim karena jabatannya tidak dapat menolak perkara (ius curia novit). Alhasil, Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. 21. Bahwa masyarakat Indonesia membuat pelbagai petisi agar kasus Nenek Minah tidak perlu dibawa ke persidangan atau segera dibebaskan karena ada perasaan ketidakadilan dalam perkara tersebut. Perasaan ketidakadilan tersebut merupakan suasana kebatinan masyarakat Indonesia terhadap kasus Nenek Minah. Belakangan kasus itu mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang salah satunya mengatur mekanisme persidangan dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP serta menegaskan Ketua Pengadilan agar tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa. 55 22. Bahwa dahulu sekali sekitar tahun 1974, ada Kasus Sengkon dan Karta, keduanya disangka, didakwa kemudian divonis melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri. Pada tahun 1980, ketika dipenjara diketahui yang membunuh pasangan suami istri tersebut adalah orang lain, bukan Sengkon dan Karta. Kemudian keduanya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Ulang terhadap perkara pembunuhan itu (Peninjauan Kembali), Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Sengkon dan Karta pada tahun 1981, setelah mendekam kurang lebih 7 tahun penjara. Langkah hukum Pemeriksaan Ulang kemudian menjadi dasar Mahkamah Agung untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Prof. Oemar Seno Adji, SH. sebagai dasar hukum untuk Peninjauan Kembali, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. Bahwa apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. b. Bahwa apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata berhalangan satu dengan yang lain. c. Bahwa apabila dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 23. Bahwa Pemohon “dipaksa” untuk membela diri dengan cara yang tidak mungkin dilakukan. Secara alamiah, untuk membuktikan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor terhadap, Penuntut Umum akan mencari dalil argumentasi, alat bukti saksi, surat, ahli untuk mendukung sangkaan bahwa Pemohon telah 56 “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pemohon memiliki hak untuk membela diri sendiri, Pemohon memilik hak untuk membuktikan tidak adanya perbuatan “memperkaya diri sendiri” dan tidak adanya perbuatan “menguntungkan diri sendiri”, namun merupakan notoir feiten notorius, pekerjaan Pemohon sebagai pegawai perbankan adalah “memperkaya dan menguntungkan orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” lewat pencairan kredit. Sehingga, meskipun Pemohon berhasil membuktikan tidak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, namun dapat dipastikan Pemohon tidak bisa membuktikan tidak adanya unsur “memperkaya/menguntungkan nasabah atau suatu korporasi”. Bagaimana caranya Pemohon membuktikan tidak pernah ada kredit yang dicairkan sementara dalam keseharian pekerjaan Pemohon sudah merupakan kewajiban pekerjaan untuk memproses pengajuan permohonan kredit nasabah? Dengan pembuktian alternatif pada frasa “memperkaya dan menguntungkan orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, tidak mungkin Pemohon dapat membuktikan tidak ada unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan tidak mungkin pula Pemohon dapat membuktikan tidak ada unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 24. Bahwa jika dalam kasus Nenek Minah, Negara melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sebelumnya dalam kasus Sengkon-Karta, Negara menerbitkan upaya hukum Lembaga Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, rasanya tidak berlebihan Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, mendapatkan kepastian hukum yang adil, mendapatkan pekerjaan dan imbalan atas pekerjaan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, dengan menafsirkan norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sepanjang dimaknai menjalankan pekerjaan memberikan kredit atas i’tikad baik. 57 Pemohon tidak meminta dibebaskan dan tidak pula meminta agar dihapus norma “memperkaya diri sendiri” atau norma “menguntungkan diri sendiri”. Yang Pemohon harapkan adalah ketika ada kredit macet lagi pada proses pemberian kredit yang melibatkan Pemohon, kemudian Pemohon diproses kembali secara hukum, Pemohon diberikan kesempatan yang sama baiknya dengan orang lain, yaitu membuktikan bahwa Pemohon tidak “memperkaya diri sendiri” atau Pemohon tidak “menguntungkan diri sendiri”. 25. Bahwa dalam hukum pidana, terkait pada delik materil yang mana sangat tergantung pada akibat yang ditimbulkan, terdapat logika sebab-akibat atau hubungan kausalitas. Dimana hal ini bermakna kira-kira, suatu sebab perbuatan, menimbulkan terciptanya suatu akibat. Misal seseorang bernama A menembak pistol mengarah ke bagian jantung dari B, maka akan menyebabkan kematian karena darah mengalir deras. Secara sederhana perbuatan A menembak B, menjadi sebab kematian pada B, kemudian A dijatuhi hukum karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP atau melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. 26. Bahwa jika A memukul B, kemudian B terjatuh lalu dibawa kerumah sakit, kemudian dirumah sakit perawat atau dokter keliru menyuntikan obat yang tanpa diketahui sebelumnya ternyata membuat B memiliki riwayat alergi obat tertentu, sehingga keadaan menjadi parah, kritis kemudian meninggal. Maka dalam kasus seperti ini A tidak dapat dikatakan telah membunuh B. Harus ada penyelidikan apakah B meninggal karena dipukul atau karena sebab alergi obat sebelumnya. 27. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menghapus frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memiliki konsekwensi dimana pasal tersebut berubah menjadi delik materil yakni delik yang mendasarkan pada adanya akibat perbuatan yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana delik pidana pembunuhan yang menekankan adanya kematian orang terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. Jika ada akibat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka yang menjadi pertanyaan perbuatan apa yang menjadi sebab “merugikan keuangan negara” tersebut? Dalam perkara yang menimpa Pemohon, perbuatan Debitur/Nasabah yang tidak melunasi 58 kewajiban pembayaran kepada Bank Banten Cabang Tangerang, sebesar Rp.743.800.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), menjadi penyebab adanya kerugian keuangan negara karena telah jelas dan terang, Debitur telah menerima pembayaran dari Dinas ke Rekening: 0120010060989 sebesar Rp.1.815.212.853,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). 28. Bahwa langkah pertama penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah membuktikan ada tidaknya unsur “merugikan keuangan negara” atau “merugikan perekonomian negara” terlebih dahulu, baru kemudian membuktikan unsur lain seperti unsur “setiap orang”, unsur “secara melawan hukum” atau unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” atau unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. 29. Bahwa untuk membuktikan kematian seseorang dinyatakan oleh ahli medis (Dokter, Bidan, Suster, Perawat, Mantri) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian. Sementara itu, kerugian keuangan negara dibuktikan Surat Pernyataan Audit Investigatif tentang kerugian keuangan negara, yang selama ini di nyatakan oleh lembaga yang otoritatif seperti : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Satuan Kerja, atau akuntan publik. 30. Bahwa nasabah dalam pembayaran kewajiban kredit (piutang) dikenal dengan Kolektibilitas 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan makna kurang lebih : 1) Kolektibilitas 1 bermakna pembayaran dilakukan tepat waktu atau kurang dari jatuh tempo, ini tergolong pembayaran lancar. 2) Kolektibilitas 2, pembayaran terlambat dalam rentang watu 10-90 hari, yang digolongkan nasabah dalam perhatian khusus. 3) Kolektibilitas 3, pembayaran terlambat lebih dari 90-120 hari, yang termasuk kurang lancar. 4) Kolektibilitas 4, pembayaran terlambat lebih dari 120-180 hari, tergolong diragukan. 5) Kolektibilitas 5, pembayaran terlambat lebih dari 180 hari atau lebih dari 180 hari tidak ada pembayaran kepada Bank, terkategori kredit macet. 59 31. Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perbankan, secara sederhana kerugian keuangan cukup dibuktikan dengan adanya laporan dari sistem digital internal Bank, dalam perkara Pemohon melalui system alpabet core banking, yang menyatakan Bank tersebut tidak mendapatkan pembayaran atas penyaluran kredit yang sudah dicairkan sampai dengan jangka waktu diatas 180 hari atau lebih dari 6 bulan (status kolektibilitas 5). Dengan demikian, jika terjadi kredit macet yang sudah berstatus kolektibilitas 5, maka dapat ada dua unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor yang terpenuhi sekaligus yaitu unsur “merugikan keuangan negara” dan unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi”. 32. Bahwa seseorang dianggap memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP, jika memenuhi semua unsur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 603 KUHP a. terpenuhi subyek hukum sebagai “setiap orang”, b. terpenuhi perbuatan “melawan hukum”, c. terpenuhi perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, (pembuktian bersifat alternatif, cukup salah satu antara diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi). d. terpenuhi perbuatan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, (pembuktian bersifat alternatif). Pasal 3 jo. Pasal 604 KUHP a. terpenuhi subyek hukum sebagai “setiap orang”, b. terpenuhi perbuatan yang dengan, “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, (pembuktian bersifat alternatif, cukup salah satu antara diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi). c. terpenuhi perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, (pembuktian bersifat alternatif). d. terpenuhi perbuatan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, 33. Bahwa jika mengacu logika doktrin hukum pidana terpenuhinya perbuatan pidana (actus reus), maka perbuatan Pemohon harusnya memenuhi seluruh 60 unsur diatas sebelum dilihat ada atau tidaknya kesalahan (mens rea), dan kemudian melihat ada tidaknya pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid). Namun, khusus unsur perbuatan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” telah ada dan terpenuhi sejak pemohon sebagai pegawai perbankan memproses permohonan kredit dari nasabah karena itu termasuk dalam kualifikasi “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, unsur tersebut telah terpenuhi tanpa perlu menunggu penilaian ada tidaknya kredit macet atau ada tidaknya kredit berstatus kolektibilitas 5. 34. Bahwa dengan kata lain, pekerjaan pemohon yang “memperkaya/ menguntungkan orang lain” atau “memperkaya atau menguntungkan suatu korporasi”, sejak awal termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemohon sebagai pegawai perbankan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah, maka sejak hari pertama bekerja, satu kaki Pemohon telah terjerat terikat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP. 35. Bahwa proses “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” selalu dilakukan oleh pegawai perbankan, khususnya bagian kredit, sehingga kerja-kerja pegawai perbankan (bank pemerintah pusat atau pemerintah daerah) yang menerima, memproses, mengajukan dan mencairkan kredit, ketika ada yang menunggak pembayaran/ kredit macet, sewaktu-waktu, dapat dikategorikan memenuhi salah satu unsur perbuatan tindak pidana korupsi. 36. Bahwa karena pemenuhan unsur elemen “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, adalah bersifat alternatif maka tanpa perlu membuktikan Terdakwa “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri”, cukup dengan membuktikan Terdakwa “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau Terdakwa “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” maka unsur tersebut sudah terbukti. Sementara dapat dipastikan, dalam konteks bisnis perbankan unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” pasti langsung terpenuhi, tanpa harus ada penyelidikan dan/atau penyidikan apapun, karena memang itu hakikat dari kerja-kerja pegawai perbankan. 61 37. Bahwa hal tersebut melanggar hak asasi Pemohon karena itu sama dengan menghukum Pemohon karena perbuatan yang memang Pemohon harus lakukan karena kewajiban hukum Pemohon sebagai pegawai perbankan. Akibatnya, Pemohon selalu merasa was-was khawatir bahwa perbuatan Pemohon dahulu dalam proses pencairan kredit di Bank. Ketakutan Pemohon cukup beralasan karena dalam perkara a quo yang jelas-jelas ada aset yang menjadi jaminan dengan nilai yang cukup sebesar nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.561.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) (tanah seluas 7.880, SHM No. 7/Buniayu, (SK Notaril Akta Kuasa Nomor 04, tanggal 08-03-2016, Juncto SKMHT Nomor 1289, tanggal 28 Desember 2017), namun ternyata negara (Baca: institusi Kejaksaan dan Bank Banten Cabang Tangerang) tidak dapat memaksimalkan penggantian kewajiban debitur melalui aset yang menjadi jaminan baik itu dengan melakukan pengikatan ulang atau penjualan aset. Pemohon sudah bekerja dengan baik, memproses kredit namun karena ada kredit macet, perbuatan Pemohon dianggap memenuhi unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Dan kredit macet tersebut bukan disebabkan oleh Pemohon karena nyatanya uang yang seharusnya dijadikan untuk alat pembayaran piutang diterima oleh nasabah, namun ternyata tidak dibayarkan. 38. Bahwa hak asasi Pemohon juga termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), menyatakan: Article 3: “Everyone has the right to life, liberty and the security of person”. Terjemahan Bebas: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu” Article 7 : “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”. Terjemahan Bebas: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 62 dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. 39. Bahwa Pasal 16 dan 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), menyatakan : Article 16: “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”. Terjemahan Bebas: “Setiap orang dimanapun berada berhak atas pengakuan sebagai pribadi didepan hukum” Article 26: “All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” Terjemahan Bebas: “Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”. 40. Bahwa ketika Pemohon dijerat dengan pasal-pasal pidana hanya karena memproses suatu permohonan kredit, kemudian kredit tersebut tidak dibayar oleh nasabah, padahal dengan segala i’tikad baik dan penuh kesungguhnya Pemohon sejal awal telah berusaha memenuhi semua aturan yang ada, maka hak asasi Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pengajukan, jaminan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terganggu dan tidak dapat dijalankan semestinya. 41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti menurut hukum ketika perbuatan “memberikan kredit” tersebut disamakan dengan norma “memperkaya 63 orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, maka hal itu bukan hanya melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin berdasarkan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945], melainkan juga bertentangan dengan hak pemohon untuk bekerja [Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945], hak Pemohon memilih pekerjaan, mendapatkan imbalan yang layak atas pekerjaan, dan mendapatkan keadilan dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945], dan juga berhak atas bebas rasa khawatir dan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu -dalam pengertian memberikan kredit- [Pasal 28G ayat (1)], sehingga berdasarkan penalaran yang wajar kiranya beralasan menurut hukum bila Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 603 KUHP atau norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 604 KUHP, sehingga Pemohon mendapatkan kembali hak konstitusional Pemohon. Perbuatan Pemohon Mencairkan Kredit Kepada Nasabah dan Perusahaan: 1) Pasti Memenuhi Unsur “Memperkaya Orang Lain Atau Suatu Korporasi” atau Unsur “Menguntungkan Orang Lain Atau Suatu Korporasi”. 2) Pasti Memenuhi Elemen Kesalahan (Mens Rea/Schuld) Karena Makna Imbuhan -Me- pada kata “Memperkaya” dan kata “Menguntungkan” Bermakna Kesengajaan Yang Merupakan Elemen Kesengajaan. 42. Bahwa dalam tradisi hukum pidana terdapat aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis menyatukan unsur perbuatan (actus reus) dan kesalahan dalam pengertian pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid) menjadi satu kesatuan. Jika perbuatan pidana terpenuhi maka otomatis terdapat kesalahan dan memiliki pertanggungjawaban pidana. Sementara aliran dualistis memisahkannya antara perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid). Bahkan dipertegas mengenai keberadaan pembenar sebagai dasar menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan keberadaan atau alasan pembenar sebagai dasar menghapus adanya kesalahan. 43. Bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana (pemidanaan), jika perbuatan pidana (actus reus) terpenuhi, dan elemen pertanggungjawaban pidana 64 terpenuhi (toerekeningsvatbaarheid). Tiga prinsip dasar dalam hukum pidana berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum pidana sebagai berikut dengan: Pertama, Perbuatan pidana (actus reus) yang meliputi elemen: 1) Terpenuhinya unsur dari perbuatan yang dilarang. 2) Adanya sifat melawan hukum dan tidak mengandung adanya sifat melawan hukum secara materil dalam fungsi negatif. 3) Tidak adanya alasan pembenar, baik didalam maupun diluar undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan dan menghapus adanya sifat melawan hukum. Kedua, Pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid) yang meliputi elemen: 3) Kemampuan bertanggungjawab. 4) Adanya kesalahan (mens rea/schuld) dan terwujud dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). 5) Tidak adanya alasan pemaaf yang memaafkan perbuatan dan menghapuskan kesalahan. Ketiga, Pemidanaan yang meliputi asas pengimbalan dimana seseorang dijatuhi pidana itu imbang atau sebanding dengan kesalahan karena pemidanaan adalah wujud nyata daripada celaan yang ada pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut. 44. Bahwa terdapat dua ajaran sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil adalah pandangan yang menyebutkan sifat melawan itu harus disebutkan dalam rumusan delik, sementara yang berpandangan sifat melawan hukum materiil tidak perlu disebutkan dalam rumusan delik, melainkan cukup ketika masyarakat menilai perbuatan tersebut tidak patut dan tercela maka dapat dipidana, pandangan ini juga lazim disebut sifat melawan hukum materiil berfungsi positif (terkandung dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor namun sudah dibatalkan oleh Mahkamah). Namun, ajaran sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif sejak lama berlaku sebagaimana dianut Prof. Komariah Emong Sapardjaja, SH., yang pada intinya menyebutkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, atau menurut 65 masyarakat merupakan perbuatan yang patut maka dapat menghilangkan sifat melawan hukum sehingga perbuatan tersebut tidak dipidana. 45. Bahwa elemen sifat melawan hukum (wederrechtelijke) pada prinsipnya ada dalam setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Banyak perdebatan untuk menterjemahkan apa makna sifat melawan hukum. Prof. Moejatno, secara sederhana menyebutkan sifat melawan hukum berarti perbuatan yang tidak patut atau tercela menurut masyarakat. Jika tidak tertulis dalam norma (aturan), elemen sifat melawan hukum sudah terkadung didalamnya, namun jika tertulis secara eksplisit dalam norma, maka kewajiban negara untuk membuktikan di Pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Moejatno, sebagai berikut: Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan- perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut. Sedang bagi pandangan formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya saja jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya. Apakah konsekwensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik. Konsekwensinya ialah: Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggungjawab. Konsekwensi yang lain adalah: Jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dipidana. 46. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mencantumkan unsur “secara melawan hukum” dalam rangkaian unsur-unsurnya dan dalam penjelasan mengandung sifat melawan hukum secara materiil, sebagaimana berbunyi: Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 66 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) di atas bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 20145, karenanya dinyatakan oleh Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pertimbangan Mahkamah, antara lain: Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta. 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk) yang mewajibkan pembuat undang-undang harus merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003;358), merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal dengan istilah Bestimmgeitsgebot. Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Pro. Andi Hamzah, SH., dalam persidangan. 47. Bahwa hal itu tercermin pendapat Vos, Utrech dan Sudarto, yang mengemukakan tetang ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diambil fungsinya yang negative, artinya mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar 67 undang-undang yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang dan dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966, pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung. Terdakwa tidak mendapatkan untung unsur adalah salah satu parameter dalam ajaran sifat melawan hukum materiil berfungsi negative. 48. Bahwa dalam pembahasan perbuatan pidana (actus reus) selain: 1) terpenuhinya unsur dan 2) sifat melawan hukum, terdapat juga unsur 3) tidak adanya alasan pembenar. Menurut Prof. Moeljatno, alasan pembenar alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan patut dan benar. Alasan pembenar diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP Lama mengenai pembelaan terpaksa (Pasal 34 dan Pasal 44 KUHP Baru), Pasal 50 KUHP Lama mengenai melaksanakan perintah Undang-Undang (Pasal 31 KUHP Baru), Pasal 50 ayat (1) KUHP Lama mengenai melaksanakan perintah dari atasan (Pasal 32 KUHP Baru). 49. Bahwa contoh pembelaan terpaksa adalah Kasus Murtede alias Amaq Shinta, (34), yang pada 10 Maret 2022 sedang berkendara motor seorang diri saat dihadang empat begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, minggu (10/4/2022), dini hari sekitar pukul 24.00 WIB. Ketika itu, Amaq Shinta hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga Ibunya yang sakit dan dirawat dirumah sakit lombok timur. Diperjalanan yang sepi dan gelap, Amaq Sinta diikuti oleh empat orang yang ternyata begal. Para begal terus mendekat, menyerempet motor Amaq Sinta. Namun, dia bisa menghindar, hingga akhirnya mereka menghadang Amaq Sinta yang seorang diri. Singkatnya Amar Sinta diserang menggunakan samurai, namun dia melawan dan membela diri berbekal pisau dapur yang dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga. Karena perlawanan Amaq Sinta 2 dari 4 begal tersebut roboh dan tewas. Amaq Sinta yang terluka 68 ditemukan warga dipagi hari, Amaq Sinta kemudian dibawa kerumah dan di obati, namun sore harinya dijemput paksa oleh polisi kemudian dijadikan tersangka. Namun, setelah diambil alih oleh Polda NTB kemudian dilakukan serangkaian gelar perkara oleh ahli hukum, kepolisian menyatakan SP3 terhadap perkara tersebut. (https://www.detik.com/bali/nusra/d-6037101/bebas-dari-kasus-pembunuhan- begal-amaq-sinta-sampaikan-ini-ke-polri) 50. Bahwa setelah itu, baru melihat Pertanggungjawaban Pidana yang elemen pertama adalah menilai adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang yang dianggap melakukan pidana. Pasal 44 KUHP Lama, menyatakan: (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 51. Bahwa penerapan Pasal 44 KUHP Lama ketika Terdakwa melakukan tindak pidana namun berhasil dibuktikan dipersidangan jiwanya cacat sejak lahir) atau terganggu karena penyakit jiwa atau gila sehingga ia dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim akan membebaskan pelaku dari tuntutan pidana (Ontslag Van Alle Recht Vervolging), dan memerintahkan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa maksimal 1 tahun sebagai percobaan untuk perawatan, bukan hukuman. Alasan tidak mampu bertanggungjawab disebut alasan pemaaf yang memaafkan perbuatan, sehingga Terdakwa tidak dipidana. Ketentuan yang kurang lebih sama juga diatur dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 KUHP Baru. 52. Bahwa selanjutnya adalah mempertimbangkan ada tidaknya “kesalahan” (schuld) dalam perbuatan pidana, sebagai syarat seseorang dapat dipidana sebagaimana asas Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sit rea (tiada pidana jika tidak ada kesalahan). Prof. Moeljatno, menyatakan untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin (sikap batin) dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang 69 menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan (schuldvormen). Dengan demikian kesalahan dapat berwujud kesengajaan dan kealpaan/kelalaian. 53. Bahwa kesengajaan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk yaitu: “kesengajaan dengan teori kehendak (mengehendaki sesuai dengan rumusan undang- undang), kesengajaan dengan teori keinsyafan yaitu menginsyafi/kesadaran akan perbuatan-perbuatan yang muncul sebagai akibat”. Dalam perbagai literatur corak kesengajaan ada dibagi tiga yaitu: 1) kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, 2) kesengajaan sebagai kepastian, 3) kesengajaan sebagai kemungkinan. Berikut beberapa corak kesengajaan dan penerapan dalam hukum: a. Jika A cekcok dengan B, kemudian A dendam dan merencanakan untuk menembak B menggunakan senapan angin, kemudian B meninggal. Maka kadar kesalahan atau sikap batin nya (mens rea) adalah kesengajaan dengan corak menghendaki atau sebagai tujuan. A dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP Lama/Pasal 459 KUHP Baru (pembunuhan berencana) atau Pasal 338 KUHP Lama/Pasal 458 KUHP Baru (merampas nyawa). b. Jika A berencana menembak B, sementara di dekatnya ada C (meskipun tidak berniat menembak C), namun terkena C dan meninggal, maka dapat dipastikan A terjerat dengan Pasal 338 KUHP Lama/Pasal 458 KUHP Baru (merampas nyawa orang lain) dengan corak kesengajaan sebagai kepastian, yaitu dimana A seharusnya dapat mengukur bahwa tembakannya dapat saja mengenai C bukan B sehingga dapat juga menyebabkan kematian C. Selain itu, memang A sejak awal berniat membunuh B. c. Kesengajaan berikutnya adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Contoh yang sering diberikan adalah A menghadiahkan kue ulang tahun yang sudah dibubuhi rancun, untuk membunuh B yang sedang ulang tahun. Kebetulan waktu itu B tidak makan kue tersebut, melainkan C dan D yang hadir pada acara tersebut. Meskipun B tidak meninggal A tetap dijerat dengan Pasal 340 KUHP Lama / Pasal 459 KUHP Baru atau Pasal 338 KUHP Lama/Pasal 458 KUHP Baru, dengan dasar bahwa A seharusnya berpikir bahwa yang “mungkin” untuk memakan kue itu bukan hanya B, melainkan orang lain, dalam hal ini C dan D. 70 54. Bahwa berkenaan dengan kealpaan, Prof. Moeljatno, mengutip pendapat Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu: 1) Tidak mengadakan perbuatan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; 2) Tidak mengadakan perbuatan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Berikut contoh kasus kelalaian yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. a. Misal, A yang masih belajar mobil dan tidak punya SIM, memaksakan diri berkendara saat pagi-pagi, melewati tempat anak-anak sekolah. Ketika terjadi kecelakaan maka A dianggap “tidak melakukan perbuatan menduga- duga” menurut hukum, dimana seharusnya A dapat menduga perbuatannya membawa mobil sementara dirinya belum lancar, dapat menyebabkan kecelakaan dijalan. b. Dalam contoh lain, A ternyata memang lancar membawa mobil, memiliki SIM namun fungsi kendaraan bermasalah. Dimana A seharusnya wajib dan harus berhenti untuk memperbaiki kendaraaanya namun tidak dilakukan, maka ketika terjadi kecelakaan A dianggap “tidak melakukan perbuatan penghati- hati” menurut hukum. Keduanya dapat dijerat dengan pasal kelalalaian yang menyebabkan luka ringan, berat atau kematian. 55. Bahwa ada delik yang mensyaratkan terpenuhinya unsur “kesengajaan” dan/atau delik yang cukup mensyaratkan “unsur kelalaian”. Namun, ada yang tidak tercantum unsur kesengajaan dan kelalaian dalam pasal tersebut. Terhadap pasal tersebut, tetaplah wajib dibuktikan adanya kesalahan/ sikap batin (mens rea) pada diri orang yang melakukan perbuatan itu. Menurut Prof. Andi Zainal Abidin Farid, salah satu tanda apakah kadar perbuatannya itu berupa kesengajaan adalah adanya awalan “ME” dalam rumusan perbuatan pidana tersebut, seperti “mengambil barang sesuatu” pada Pasal 363 KUHP Lama/ Pasal 476 KUHP Baru (pencurian), “memiliki barang sesuatu” pada Pasal 378 KUHP Lama/Pasal 486 KUHP Baru (penggelapan), “merampas nyawa orang lain” pada pasal 338 KUHP Lama/Pasal 458 KUHP Baru (pembunuhan), dst. 56. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru ada 3 kata yang memiliki awalan “me”, yaitu awalan “me” pada unsur “secara melawan hukum”, awalan “me” pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, awalan “me” pada unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain 71 atau suatu korporasi”, awalan “me” pada unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, awalan “me” pada unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Jadi, jika mengikuti ajaran Prof. Andi Zainal Abidin Farid, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki kandungan kesengajaan. Negara menuntut munculnya wajah kesalahan berupa “kesengajaan” pada inti delik (bestandsdelen delict) dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP yaitu sengaja “MEMPERKAYA diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan Pasal 3 atau Pasal 604 KUHP yaitu sengaja “MENGUNTUNGKAN diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Sementara, adalah mustahil Pemohon memproses kredit tanpa sengaja. Pemohon pasti memberikan kredit dengan sengaja, sengaja memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sengaja menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan kesadaran penuh, dengan keinsyafan karena itu memang merupakan amanat dan kewajiban pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Bank. 57. Bahwa unsur terakhir agar seseorang dapat dipastikan bersalah adalah tidak adanya alasan pemaaf yang dapat memaafkan kesalahan. Menurut Prof. Moeljatno, alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Yang dimaksud sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) KUHP Lama tentang pembelaan yang melampaui batas dan Pasal 51 ayat (2) KUHP Lama mengenai perintah jabatan yang tidak sah namun pelaksanaan dengan i’tikad baik. 58. Bahwa salah satu contoh penerapan alasan penghapus pidana dengan alasan pembelaan terpaksa atau alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, terekam dengan baik dalam contoh kasus Muhammad Irfan Bahari (Bekasi, 23 Mei 2018). Dimana Muhammad Irfan Bahari (19), tengah di atas Flyover Summarecon Kota Bekasi bersama Ach Rofiki. Tak lama datang dua orang penjahat yang hendak merampas barang milik Muhammad Irfan Bahari dan Ach Rofiki. Keduanya ditodong oleh AS dan IY, menggunakan celurit. Ach Rofiki yang ketakutan lantas dengan pasrah memberikan telepon selularnya. Tapi tidak bagi Muhammad Irfan Bahari. Dia justru berani melawan dua pembegal tersebut. Irfan memiliki ilmu bela diri yang dipelajarinya di pondok pesantren selama dua tahun, 72 membuatnya tidak gentar kala dihadang. Padahal begal membawa celurit yang disabetkan kepada keduanya. "Saya tangkis, saya tendang kakinya saya jatuhin ke bawah. Terus saya rebut (celuritnya) dari tangannya pakai tangan saya," kata Irfan. Nahas, dalam perjalanan ke rumah sakit satu begal apes itu pun tewas. Usai kejadian tersebut Irfan dan Rifki melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bekasi. Setelah gelar perkara dengan ahli pidana, polisi memutuskan kedua anak muda pemberani itu tidak bersalah karena melakukan pembelaan diri. Bahkan, Polres Metro Bekasi Kota memberikan piagam penghargaan kepada Irfan Bahri karena keberanian melawan pelaku begal. Piagam itu diberikan berdasarkan keputusan Kapolres Metro Bekasi Kota Nomor Kep/34/5/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang pemberian piagam pengharagaan kepada anggota Polri dan Anggota Masyarakat. (https://news.detik.com/berita/d-4047245/bacok- begal-hingga-tewas-irfan- bebas-dari-jeratan-pidana) 59. Bahwa jika dikaitkan dengan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP, kira-kira didapatkan konstruksi perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid) sebagai berikut: TAHAP 1 PERBUATAN PIDANA (ACTUS REUS) PASAL 2 AYAT 1 JO. PASAL 3 1. Terpenuhinya Semua Unsur Setiap orang Setiap orang yang secara melawan hukum yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 2. Terpenuhinya sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut, tidak mengandung adanya sifat melawan hukum secara materil dalam fungsi negatif 3. Tidak adanya alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan pidana TAHAP 2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (TOEREKENINGSVATBAARHEID) 4. Memiliki kemampuan bertanggung jawab 73 5. Terdapat kesalahan (mens rea) 6. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat memaafkan kesalahan tersebut TAHAP 3 PEMIDANAAN 60. Bahwa jika mengacu pada konstruksi diatas, unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi sejak Pemohon memproses pencairan kredit, sementara itu elemen kesalahan (mens rea) dengan ciri awalan “ME”, yang mana terkandung pada unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” juga terpenuhi. Dengan demikian, sejak awal unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian dari pemenuhan unsur pidana telah terpenuhi. Selanjutnya wujud kesalahan dalam bentuk kesengajaan, melalui unsur yang sama, yakni “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” juga telah terpenuhi. Jelas dan terang, hal tersebut mengganggu hak asasi Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak atas jaminan memilih pekerjaan dan perlindungan atas hak pekerjaan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta hak untuk merasa aman dan tidak takut untuk berbuat atau tidak berbuat dan hak agar tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 61. Bahwa kesalahan (mens rea) disebut “sikap batin” atau “niat jahat”, yang dapat di ukur dari elemen frasa “memperkaya” atau frasa “menguntungkan”. Wujud kesalahan antara lain adalah “kesengajaan” (Dolus) atau “kelalaian” (Culpa). Dapat dikatakan seseorang sengaja memperkaya orang lain atau suatu korporasi saat menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menginsafi akibat yang ditimbulkannya. Sementara, Pemohon sebagai pegawai bukan sekedar menginsafi akibat yang ditimbulkan melainkan memang sengaja dan penuh kesadaran penuh “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Jika perbuatan Pemohon memproses pengajuan kredit dari nasabah perbankan dipersamakan dengan sengaja memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka sejak awal, bahkan sebelum penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP, sudah mengandung kesalahan 74 dalam pengertian sengaja (mens rea), karena pasti, 100 % (seratus persen) Pemohon sengaja dan penuh kesadaran memproses kredit yang diajukan oleh nasabah. Dengan demikian, jika kewajiban perbuatan pekerjaan Pemohon dipersamakan dengan elemen unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, maka hak itu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pada akhirnya juga mengganggu hak Pemohon atas pekerjaan yang layak, memilik pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan berhak atas mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sehingga beralasan menurut hukum jika Pemohon bermohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan secara bersyarat norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP. 62. Bahwa peristiwa kredit macet seringkali diluar kewenangan dan kemampuan dari Pemohon. Tanpa bermaksud melakukan penilaian terhadap persoalan konkret yang menimpa Pemohon, Pemohon perlu tegaskan bahwa Debitur telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.815.212.853,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari Dinas, namun tidak dibayarkan ke Bank Banten sebagai pelunasan atau pembayaran piutang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kredit yang di proses oleh Pemohon kepada Debitur tidak fiktif karena ada dan telah mendapatkan uang pembayaran dari Dinas. Selain itu, dalam perkara a quo, ada aset yang telah dijaminkan dan bernilai jauh lebih dari cukup untuk melunasi 75 kewajiban (tanah seluas 7.880, SHM No. 7/Buniayu, (SK Notaril Akta Kuasa Nomor 04, tanggal 08-03-2016, juncto SKMHT Nomor 1289, tanggal 28 Desember 2017), dengan nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.561.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan. 63. Bahwa unsur penting dalam pemberian kredit telah dilengkapi dan pembayaran dipastikan sejak awal yaitu: a. Pertama, adanya jaminan pekerjaan atau kemampuan membayar sejak awal telah dapat dipastikan oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan kredit yang telah dibayar Dinas kepada CV. Langit Biru sebesar Rp.1.815.212.853,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga dapat dikatakan bahwa kredit yang diberikan adalah kredit yang benar, bukan kredit yang fiktif. b. Kedua, Jaminan atas potensi gagal bayar yaitu tanah seluas 7.880, SHM No. 7/Buniayu juga benar-benar ada. Tanah seluas 7.880, SHM No. 7/ Buniayu, (SK Notaril Akta Kuasa Nomor 04, tanggal 08-03-2016, juncto SKMHT Nomor 1289, tanggal 28 Desember 2017), dengan nilai pasar Rp. 5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp. 2.5661.0000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan. 64. Bahwa sebagaimana disampaikan diatas, untuk menentukan “merugikan keuangan negara” di industri perbankan cukup dengan menentukan berapa rupiah atau berapa nominal nilai yang belum dibayarkan oleh debitur yang telah masuk dalam kolektibilitas 5. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan kekayaan atau keuntungan dari proses kredit macet? Secara normatif, jawabannya adalah debitur baik itu pribadi perorangan ataukah suatu korporasi. Dengan demikian, jika unsur “merugikan keuangan negara” dinyatakan terbukti maka unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dipastikan juga akan dinyatakan terbukti karena kredit yang dicairkan. 76 65. Bahwa dengan konstruksi hukum pidana seperti itu, dapat dipastikan Pemohon selaku pegawai bank yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut, sewaktu-waktu, kapanpun, bahkan setelah tidak bekerja lagi di Bank tersebut dapat dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, meskipun telah berkerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur, telah bekerja sesuai job desk dibagiannya, karena hukum tidak memerlukan pembuktian apakah pegawai perbankan tersebut menerima kekayaan atau keuntungan atau bagian uang dalam proses pencairan kredit tersebut. 66. Bahwa Pemohon dianggap terlibat dalam perkara tersebut hanya karena “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, meskipun fakta- fakta hukum Pemohon tidak pernah mendapatkan “kekayaan untuk diri sendiri” atau tidak pernah “menguntungkan diri sendiri” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 15/Pid.Sus- TPK/2024/PN Srg, sebagaimana uraian berikut ini: - “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Ahli, Surat dan Petunjuk di persidangan, tidak ada satu pun fakta hukum yang menerangkan ada aliran dana yang masuk atau diterima oleh Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. dari hasil rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas”. - “Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti ada aliran dana yang dinikmati atau dikuasai oleh Terdakwa Ersyad Bangkit Yuslivar, S.E. dalam perkara a quo, maka terhadap Terdakwa Ersyad Bangkit Yuslivar, S.E. tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;” (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, hal. 401). 67. Bahwa karena sifatnya yang alternatif maka tanpa ada pembuktian unsur “memperkaya/menguntungkan diri sendiri”, cukup dengan pembuktian “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Hal tersebut melanggar hak asasi Pemohon karena itu sama dengan menghukum Pemohon dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan di depan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 68. Bahwa perbuatan Pemohon yang dipersamakan dengan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” menjadi penyebab adanya “kerugian keuangan negara” tersebut. Sejak mencairkan kredit Pemohon dapat dipastikan telah “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, sehingga hal 77 tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap Pemohon karena apa yang Pemohon lakukan hanya menjalankan kewajiban pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga unsur “memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”, bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon. 69. Bahwa dimana hal tersebut menurut Pemohon adalah bentuk ketidakadilan sekaligus pelanggaran terhadap jaminan hak asasi terhadap Pemohon dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsekwensi negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai wujud bentuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Karena itu patut dan beralasan menurut hukum bila Pemohon bermohon kepada Mahkamah untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dengan melakukan penafsiran bersyarat terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Hak Untuk Bekerja Dilingkungan Yang Dipilih Oleh Warga Negara Adalah Hak Asasi Konstitusional Pemohon 70. Bahwa salah satu hak asasi yang melekat pada diri Pemohon adalah hak untuk untuk dapat bekerja dan memilih untuk bekerja dimana sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pemohon juga berhak atas mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 71. Bahwa dimana Pemohon memilih untuk bekerja di institusi perbankan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 78 72. Bahwa sistem perbankan Indonesia dinaungi oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) dengan beberapa kewenangan yaitu antara lain: 1) kebijakan moneter, dengan fungsi menjaga penurunan nilai rupiah/inflasi dan nilai tukar), 2) sistem pembayaran, yakni memastikan kelancaran sistem transaksi perbankan, dan 3) memastikan stabilitas sistem keuangan yaitu menjaga kesehatan bank dan sistem keuangan secara makro, 4) serta pengelolaan uang rupiah menjaga agar nilai rupiah stabil guna mendukung perekonomian Indonesia. 73. Bahwa keberadaan bank-bank di Indonesia terdiri dari beberapa jenis yaitu antara lain: 1) Bank milik pemerintah pusat yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, sebagian lain dimiliki publilk, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara (kredit perumahan), Bank Syariah Indonesia; 2) Bank milik pemerintah daerah yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, sebagian lain dimiliki publilk, seperti Bank Banten, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Jateng, Bank Jatim (Jawa Timur), Bank BPD DIY, Bank Aceh Syariah, Bank Sumatera Utara, Bank Nagari, Bank Jambi, Bank Bengkulu, Bank Lampung, Bank Sumsel Babel, BRK Syariah (Riau & Kepri), Bank Kalimantan Barat, Bank Kalimantan Tengah, Bank Kalimantan Timur Utara (Kaltimtara), Bank Kalimantan Selatan, Bank Maluku Malut, Bank NTT, Bank NTB Syariah, Bank Sultra, Bank Sulteng, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Papua. 3) Bank yang dimiliki oleh swasta dan publik seperti Bank Central Asia, CIMB Niaga, Danamon, Permata, Mega, dan OCBC NISP. 4) Bank swasta asing bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing atau mayoritas sahamnya dimiliki pihak luar negeri namun beroperasio di Indonesia seperti HSBC, Citibank, Standard Chartered, UOB, CIMB Niaga, DBS, OCBC NISP dan Maybank. 5) Bank-bank lain seperti Bank Perkreditan Rakyat yang fokus pada pembiayaan untuk kredit-kredit masyarakat dan usaha kecil menengah. 74. Bahwa seluruh bank-bank tersebut fungsi utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank mengambil keuntungan dari selisih bunga pinjaman yang lebih tinggi dari bunga 79 simpanan serta dari biaya-biaya administrasi lain seperti transfer, provisi dan layanan lain. 75. Bahwa prinsip Bank sebagaimana teori intermediasi keuangan (Financial Intermediation Theory) yang menyatakan bank sebagai perantara yang menjembatani pihak yang kelebihan dana (Surplus Spending Unit/SSU) dengan pihak yang kekurangan dana (Defisit Spending Unit/DSU). Bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Keuntungan diperoleh dari selisih antara suku bunga/imbal hasil pinjaman yang diterima bank dari debitur dan suku bunga/imbal hasil simpanan yang dibayarkan bank kepada depositor. Pun demikian dengan pekerjaan Pemohon, sebagai karyawan salah satu Bank juga berkewajiban untuk menegakkan fungsi Bank yakni: memastikan uang masuk ke Bank dan memastikan uang disalurkan kepada masyarakat. Pekerjaan Pemohon, sama dengan warga negara Indonesia lain yang bekerja di bank, baik bank pemerintah, bank swasta atau bank asing yang merupakan seluruhnya hak asasi yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 76. Bahwa dalam kredit perbankan kredit macet adalah hal yang biasa, solusinya paling mudah adalah lelang aset yang menjadi jaminan. Yang mana untuk penyelesaian piutang dalam hubungan hukum perdata dan bisnis bertujuan untuk memulihkan posisi kreditur agar memperoleh kembali hak ekonominya secara proporsional tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu mekanisme yang paling rasional dan diakui secara universal adalah penjualan aset debitur sebagai bentuk realisasi pemenuhan kewajiban. Bahwa, Richard A. Posner, Profesor Ekonomi dari University of Chicago, menegaskan jika debitur tidak dapat membayar secara tunai, maka pengalihan atau likuidasi aset merupakan solusi paling efisien untuk meminimalkan kerugian, karena aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dikonversi menjadi pelunasan utang. 77. Dalam praktik Bank swasta, yang dilakukan adalah seperti itu, karena sesungguhnya berlaku prinsip hutang piutang tidak bisa dipidana. Hal ini diatur secara tegas melalui Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan 80 ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. 78. Bahwa selain itu, hak asasi untuk bekerja, memilih pekerjaan dan syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan tanpa diskriminasi serta jaminan kehidupan yang bermartabat, juga termaktub dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang menyatakan: Article 23: 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. 3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Terjemahan Bebas: 1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. 2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. 3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberkan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya 4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 79. Bahwa hal tersebut juga termaktub dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), menyatakan: Article 7: The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: (a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 81 (i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; (ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant; (b) Safe and healthy working conditions; (c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence; (d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays Terjemahan Bebas: Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dan menjamin khususnya : (a) Bahwa Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan: (iii) Bahwa Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-lai dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. (iv) Bahwa kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan kovenan ini. (b) Bahwa kondisi kerja yang aman dan sehat. (c) Bahwa kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan. (d) Bahwa istirahat hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum. 80. Bahwa Pemohon berhak bekerja dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian diri Pemohon. Sementara perbuatan Pemohon memberikan kredit perbankan kepada seseorang atau kepada suatu korporasi merupakan konsekwensi logis dari pilihan Pemohon bekerja diinstitusi perbankan. Hak Pemohon untuk bekerja dan menjaga keberlangsungan pekerjaan dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun ternyata dalam hal ada nasabah -baik perorangan atau suatu korporasi- tidak dapat membayar kewajiban hutang atau kredit kepada bank tempat Pemohon bekerja, Pemohon yang mendapatkan akibatnya. Akibat yang ditimbulkan juga tidak main-main, bukan sekedar teguran atau denda administratif semata. Pemohon disangka, didakwa dan dipidana atas tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Pasal 603 jo. Pasal 604 KUHP), perbuatan Pemohon dikualifikasi 82 sebagai “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. 81. Bahwa saat bekerja Pemohon berhak mencari nasabah untuk Bank baik untuk produk tabungan maupun deposito, dst. Pemohon juga berhak memproses permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat. Proses pengajuan kredit melalui syarat yang banyak, proses bertahap yang rumit, berjenjang dari bawah ke atas. Banyak pemeriksaan yang dilakukan sampai proses tersebut disetujui oleh Pimpinan Cabang, baru ditandatangani Perjanjian Kredit, dan kredit dapat dicairkan kepada Pemohon kredit. Namun perbuatan Pemohon yang menerima, memproses, memberikan analisa kredit, memberikan persetujuan kemudian bersama tim perbankan lain sampai mencairkan kredit dianggap sama dengan “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. 82. Bahwa pada akhirnya, Pemohon tidak berani melakukan apapun terkait dengan pekerjaan dan tugas perbankan. Pemohon senantiasa diliputi rasa takut dan khawatir ketika akan bekerja di institusi perbankan kembali, karena bisa jadi akan diproses hukum sebagaimana persoalan yang menimpa Pemohon hari ini. Bahkan secara khusus ada dua kredit macet yang Pemohon proses dan berstatus koletibilitas V (piutang 180 hari) atau menjadi kredit macet. Kredit macet ini sangat berpotensi menjerat Pemohon dalam perkara yang sama meskipun Pemohon sebagai RO bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh pemutus kredit dapat dicairkan atau tidak (kewenangan paling besar ada di tangan Manager dan Kepala Cabang). (vide Putusan Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Srg, halaman 16 s.d 17). Sehingga Pemohon seharusnya terbebas dari rasa takut, sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 83. Bahwa penegakkan hukum yang tidak adil dan tidak fair pada diri Pemohon dengan menyatakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh Pemohon sebagai pegawai yaitu mencairkan kredit dikualifikasi sebagai perbuatan unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” menyebabkan perlakuan yang 83 diskriminatif bukan saja pegawai bank yang dimiliki bebas dari perlakuan apapun, melainkan karena secara hukum sejak awal 1 dari 4 unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP telah terpenuhi dan menjerat Pemohon. Bahkan sebelum Pemohon diproses di pada tahap penyelidikan atau penyidikan, sehingga hal tersebut melanggar hak Pemohon yang telah dijamin sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 84. Bahwa Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon pada prinsipnya menghormati negara beserta segala macam institusi perangkatnya termasuk menghormati proses hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diproses terhadap Pemohon atau Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP yang berpotensi dikenakan kepada Pemohon. Namun demikian Pemohon hanya meminta agar hukum dapat berlaku adil dan fair terhadap Pemohon. Jika Pemohon bekerja di pada institusi negara murni kemudian mengambil uang negara, Pemohon tidak keberatan diproses hukum karena melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan bersalah. Sementara Pemohon bekerja di institusi perbankan yang memang sejak awal tugas dan pekerjaan memberikan kekayaan dan keuntungan pada orang lain atau korporasi. Memang itu tempat mencari nafkah Pemohon untuk keluarga dan Ibu Pemohon. Jika itu dikategorikan sebagai salah satu unsur pidana, ke depan Pemohon akan merasa sangat takut dan bingung akan menjalankan hidup dan pekerjaan Pemohon. Takut karena khawatir jika ada kredit macet lain, khawatir apakah bila Pemohon keluar dari pekerjaan, negara akan mengejar Pemohon lagi dengan perkara-perkara perbankan lain. Sementara Pemohon, sekedar menjalankan perintah kewajiban pekerjaan yang dilindungi oleh Konstitusi, hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 85. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, terbukti norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” pada frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” pada frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP menghalangi pemenuhan hak konstitusional 84 Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga patut dan beralasan hukum bila Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran ulang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberlakuan Norma “Memperkaya Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam Pasal 603 KUHP Atau “Menguntungkan Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam Pasal 604 KUHP Telah Berlaku Dan Berpotensi Menjerat Pemohon 86. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan telah digantikan dengan Pasal 603 jo. Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana disebutkan Pasal 622 ayat (1) huruf l. Namun, seluruh norma yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ada dan sama persis dengan norma Pasal 603 KUHP kecuali soal lama pemidanaan. Pun demikian pada Pasal 3 UU Tipikor ada dan sama persis dengan norma Pasal 604 KUHP, kecuali soal lama pemindanaan. 87. Bahwa Pasal 603 KUHP jo. 604 KUHP tetap berlaku dan dapat mengadili perkara-perkara terhadap proses kredit yang telah Pemohon proses baik saat Pemohon bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., maupun pada saat Pemohon bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., yang mana ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 622 ayat (4), UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyatakan: Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang- Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603; b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604; c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605; d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) 88. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 30 Desember 2025 saat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih berlaku, namun saat mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 27 Januari 2026, objek tersebut sudah berubah menjadi Pasal 603 jo. Pasal 604 KUHP. Namun 85 sebagaimana diuraikan dalam posita, frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sama persis dengan norma pada Pasal 603 KUHP, Pun demikian norma “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” khususnya norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor sama persis dengan norma pada Pasal 604 KUHP, sehingga secara mutatis mutandis norma tersebut berlaku untuk kedua Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP sehingga juga berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. 89. Bahwa sebagaimana Pemohon sampaikan pada uraian kedudukan hukum dan posita, ada banyak pencairan kredit yang diproses oleh Pemohon selama Pemohon bekerja dan faktanya dalam Surat Dakwaan yang tertera dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Srg, halaman 16 -17, terhadap kredit yang berstatus koletibilitas V (piutang 180 hari) atau menjadi kredit macet. Kredit macet ini sangat berpotensi menjerat Pemohon dalam perkara yang sama meskipun Pemohon sebagai RO bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh pemutus kredit dapat dicairkan atau tidak (kewenangan paling besar ada di tangan Manager dan Kepala Cabang), sehingga patut dan beralasan hukum bila Pemohon tetap meminta Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP, khususnya norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” dan norma “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang Perubahan Pendirian Mahkamah Dalam Putusan Dan Judicial Order Mahkamah 90. Bahwa Pemohon memahami dalam hal terdapat perubahan terhadap norma “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” atau “menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi” secara keseluruhan berpengaruh terhadap usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Namun, Pemohon sungguh berharap Mahkamah benar-benar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil adanya terhadap pelanggaran hak konstitusional Pemohon akibat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. 91. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah kerap menganti pendirian dan mengubah pendapatnya. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 86 dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV-2016, Mahkamah mengubah pendirian, sebagaimana berbunyi: “Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalikan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum”; 92. Bahwa Pemohon sudah divonis total 8 tahun penjara untuk dua perkara yang sama sekali tidak memberikan kekayaan/keuntungan pribadi bagi Pemohon. Sehingga Pemohon berharap diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan keterangan ahli Perbankan, ahli Keuangan serta ahli Pidana dan ahli lain yang relevan untuk membuktikan bahwa benar konstruksi kerugian konstitusional yang Pemohon dalilkan. 93. Bahwa jika setelah mendengar keterangan ahli Pemohon, namun Mahkamah berpendapat ada persoalan konstitusionalitas norma namun karena pertimbangan yang lebih besar mengenai kemaslahatan bangsa dan negara dalam konteks pemberantasan korupsi lebih penting daripada hak konstitusional Pemohon, Pemohon kiranya berharap keputusan Mahkamah untuk menyerahkan perbaikan konstitusionalitas norma yang Pemohon uji ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dituangkan dalam bentuk amar putusan sehingga berlaku dan mengikat semuanya sebagaimana prinsip keberlakuan Putusan Mahkamah (Erga Omnes). IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian, dalil, argumentasi dan alasan-alasan hukum hukum di atas, Pemohon bermohon dengan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 87 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri bersama orang lain atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi”. 3) Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain atau menguntungkan diri sendiri bersama suatu korporasi”; ATAU: 4) Menyatakan norma “memperkaya orang lain” atau “memperkaya suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 88 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit”. 5) Menyatakan norma “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit”. ATAU: 6) Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 89 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini dibacakan; 7) Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ershad Bangkit Yuslivar; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor 3204.2820.0587.0002 atas nama Ershad Bangkit Yuslivar; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor 600/001_ES/SPPBJ/APBDP/BMSDA/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Penilaian Properti-CV Langit Biru, Tanah Sawah, JI. Benda - Merakk RT. 04 RW 3, Desa Buni Ayu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh KJPP. Budi, Edy, Saptono & Rekan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Konfirmasi Kontrak, Nomor 1/Tng-Kom/2017, tanggal Desember 2017; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 1287 tanggal 28 Desember 2017 di hadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 12928/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor SP577/M.6.12/Fd.1/06/2023 perihal Permintaan Keterangan, tanggal 22 Juni 2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor SP-880/M.6.12/Fd.1, tanggal 24 Juli 2023; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3204/281102/023028; 90 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg., tanggal 21 Agustus 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor PDS-02/M.6.12/Ft.1/ 02/2024, tanggal 19 Februari 2024; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN, tanggal 8 Oktober 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2131 K/ Pid.Sus/2025 tanggal 17 April 2025; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Banten Nomor B-3634/ M.6.5/Fd.1/11/2024 perihal Pemberitahuan, tanggal 06 Nopember 2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2025/PN Srg., tanggal 12 Juni 2025; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 91 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1), sepanjang frasa “... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi... ”, Pasal 3 sepanjang frasa “ ... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ... ” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) selanjutnya disebut UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) selanjutnya disebut UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo di antaranya adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan norma Pasal 603 UU 1/2023 sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, serta norma Pasal 3 UU Tipikor dan norma Pasal 604 UU 1/2023 sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. 92 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Januari 2026, hlm. 15-28]. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2), kedudukan hukum Pemohon (Permohonan hlm. 16), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 52). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 89). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi 93 syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, sekalipun pada bagian kedudukan hukum Pemohon telah menguraikan perihal sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun sejatinya Pemohon dalam persidangan perkara pidana yang dialaminya hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sekalipun berkenaan dengan hal tersebut Pemohon menjelaskan berpotensi dapat dikenakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 [vide permohonan hlm. 85], namun berdasarkan ketentuan Pasal 618 UU 1/2023 terhadap perkara yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan UU 1/2023, kecuali undang- undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, setelah dicermati ternyata perkara yang dialami oleh Pemohon telah sampai pada Putusan Kasasi [vide Bukti P-14], sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap Pemohon masih berpotensi diancam/dikenakan ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/223, sehingga hal tersebut membuktikan tidak adanya hubungan kausalitas antara 94 anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, oleh karena Pemohon dapat menguraikan antara lain adanya anggapan kerugian hak konsitusional dengan berlakunya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, maka menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian, yaitu sepanjang pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. [3.3.4] Bahwa lebih lanjut, sekalipun permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Pemohon dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dimaksud, namun setelah dicermati lebih lanjut berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah akan menilai lebih lanjut. Berkenaan dengan petitum permohonan, Pemohon merumuskan petitum secara alternatif, pada pokoknya sebagai berikut: 1. … 2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri bersama orang lain atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi”; 3. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 95 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain atau menguntungkan diri sendiri bersama suatu korporasi”; Atau: 4. Menyatakan norma “memperkaya orang lain” atau “memperkaya suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit”; 5. Menyatakan norma “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit” Atau: 6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini dibacakan; 96 7. … Bahwa berdasarkan rumusan petitum permohonan Pemohon tersebut, jika dicermati petitum Pemohon demikian merupakan rumusan petitum yang tidak jelas dan tidak lazim, karena di samping tidak mencantumkan rumusan adanya frasa “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”, juga adanya rumusan petitum yang tidak tepat, khususnya pada petitum angka 4 yang dirumuskan oleh Pemohon dengan menyatakan norma “memperkaya orang lain” atau “memperkaya suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan pada petitum angka 5 yang dirumuskan dengan menyatakan norma “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sebab, rumusan petitum angka 4 yang benar seharusnya menyatakan kata “memperkaya“ dan frasa “orang lain” atau kata “memperkaya” dan frasa “suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …”. Sementara itu, rumusan petitum angka 5 yang benar seharusnya menyatakan kata “menguntungkan” dan frasa “orang lain” atau kata “menguntungkan” dan kata “korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …”. Bahwa lebih lanjut, masih berkaitan dengan petitum permohonan, pada petitum angka 6 dinilai oleh Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim karena Pemohon merumuskan petitum dengan frasa “Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 603 UU 1/2023 dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 604 UU 1/2023”. Di mana rumusan petitum yang demikian dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, karena yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu norma undang-undang jika telah dimohonkan pengujian adalah Mahkamah, bukan justru dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai/melakukan tafsir ulang suatu norma undang-undang. Berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf [3.3.3] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan hal- hal yang dimohonkan (petitum) dirumuskan secara tidak lengkap dan tidak lazim, 97 sekalipun petitum permohonan dirumuskan secara alternatif dan Mahkamah dapat memilih rumusan petitum yang ada, namun di antara rumusan petitum yang ada pun ternyata merupakan petitum yang tidak lengkap dan bahkan ada yang tidak lazim, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 98 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir 99 PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto