PUU
Tahun 2026
282/PUU-XXIV/2026
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia
Pemohon: Muhammad Haekal Elfath Lakusya (Pemohon I), Ahmad Maulana Hakim (Pemohon II), Dhimas Fikri Fakhrurrahman (Pemohon III), Muhammad Alrasya Dimas Hari Martono (Pemohon IV), dan Keysyar Anugraha Saputra (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 282/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian formil undang-undang pada
tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Muhammad Haekal Elfath Lakusya
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Thalib 3 Nomor 24, Krukut, Taman Sari,
Jakarta Barat.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Ahmad Maulana Hakim
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
SD KARYA BAKTI RAWABUNTU, BSD, RT01/RW
01, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong
Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon II;
3.
Nama
:
Dhimas Fikri Fakhrurrahman
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
RT 001/RW 003, Desa Sedong Kidul, Kecamatan
Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Pemohon III;
4.
Nama
:
Muhammad Alrasya Dimas Hari Martono
Wiendiala Balsyianovan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Tebet Mas Indah III/E.30, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------Pemohon IV;
5.
Nama
:
Keysyar Anugraha Saputra
2
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Masjid Darul Falah, GG.H.Jimin, RT.09/02
Petukangan Utara, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Pemohon V;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 21 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 21 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
281/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan permohonan Nomor 282/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 21 Juli 2026 yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 21 Juli 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1
Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945), sebagaimana diatur dalam:
1.1
Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”.
1.2
Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
3
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.
1.3
Sesuai
dengan
tugasnya
dan
wewenangnya
sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945,
Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu)
kewajiban yaitu:
1. Menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Wajib memberikan
putusan
atas
pendapat
Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.
2
Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas juga ditegaskan
kembali dalam peraturan perundang-undangan berikut:
2.1
kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 29
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
2.2
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian
dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
4
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang
berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI 1945; b. Memutus segala kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; c.
Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum; e. Wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.”
2.3
Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-
undang Mahkamah Konstitus berwenang melakukan pengujian formil
dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan
Pengujian Formil Undangundang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “dalam hal permohonan
pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan
putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
tata
cara
pembentukan peraturan perundang-undangan”.
2.4
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-
Undang P3) (P-1) mengatur bahwa “Dalam hal suatu undang-undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.”
2.5
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) 7 Tahun 2025
Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:
5
Pasal 1 ayat (3) “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi
yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
(Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi..”
Pasal 2 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil.“
2.6
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009,
Paragraf [3.19], halaman 82-83, menyatakan bahwa:
“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan
Nomor
001-021-022/PUU-I/2003,
Mahkamah
berpendapat
Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang
selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang
sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian
formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan
berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan
apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang
dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang
diharuskan oleh UUD 1945;”
Untuk
menguji
secara
formil
suatu
undang-undang,
perlu
menggunakan tolok ukur atau batu uji tertentu. Sejak Putusan Nomor
001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan
Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (Tatib DPR)
merupakan elemen penting dalam menguji formil UU 3/2009 terhadap
UUD 1945. Hal ini karena hanya dengan mengacu pada peraturan
tersebut dapat diketahui apakah DPR telah memberikan persetujuan
terhadap RUU yang dibahas, sebagai syarat pembentukan Undang-
Undang menurut UUD 1945. Mahkamah menekankan bahwa jika
6
pengujian formil hanya didasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, maka
pengujian tersebut hampir tidak akan pernah terjadi, karena UUD
1945 hanya memuat prinsip-prinsip dasar tanpa mengatur aspek
formil-prosedural secara rinci. Oleh karena itu, pengujian formil dapat
dilakukan selama Undang-Undang, tata tertib lembaga negara, dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur tersebut
berasal dari delegasi kewenangan sesuai konstitusi, sehingga
peraturan tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam
pengujian formil.
2.7
Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal
konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-
undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi
(unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya
dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara
menyeluruh atau sebagian pasalnya.
2.8
Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat melakukan pengujian
materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; namun
juga dapat melakukan pengujian formiil. Dimana pengujian ini
dilakukan apabila Undang-Undang yang telah disahkan dianggap
bertentangan dengan syarat pembentukan peraturan perundang-
undangan yang diatur pada Undang-Undang P3.
2.9
Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan oleh Para Pemohon, apa
yang didalilkan masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi
serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
3
Bahwa Dalam konteks pengujian formil terhadap Undang-Undang,
Mahkamah Konstitusi menetapkan batas waktu pengajuan permohonan,
yakni maksimal 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang tersebut
diundangkan dalam Lembaran Negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam
Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
7/2025).
7
“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak
undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.”
Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 telah ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026, sehingga apabila dihitung jangka
waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengundangan Undang-
Undang a quo, batas akhir pengajuan permohonan pengujian formil jatuh
pada tanggal 1 Agustus 2026. Sementara permohonan ini diterima pada
tanggal 21 Juli 2026, sehingga perkara a quo masih memenuhi ketentuan
waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan
in casu dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat dalam Pasal
9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
4
Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian formiil
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
karena
telah
melanggar
asas pembentukan
peraturan
perundang-undangan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5
Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip
pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi utama
Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution adalah menjaga
kemurnian konstitusi dengan memastikan bahwa setiap Undang-Undang
yang diberlakukan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
6
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian
ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap
UUD NRI 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil undang-undang ini.
II. Kedudukan Hukum (Legal
Standing) Dan Kepentingan Hukum Para
8
Pemohon
1. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan
menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara
konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (personae standi in judicio).
Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan
pengujian formil maupun materiil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan.
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK)
menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang a quo, yaitu:
a)
Perorangan warga negara Indonesia;
b)
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c)
Badan hukum publik dan privat; atau
d)
Lembaga Negara.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak
konstitusional” adalah hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa adapun pejelasan tentang kedudukan hukum dan hubungan
pertautan langsung dari masing masing PARA PEMOHON adalah sebagai
berikut:
3.1
Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara
Indonesia (P-2) yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini dilakukan Pemohon
dengan bertujuan menjadi seorang Praktisi Hukum, peneliti
Kelembagaan Negara, dan pengabdi yang dapat bermanfaat bagi
negara dan masyarakat Indonesia demi terciptanya negara hukum
9
yang ideal, dimana penegakan hukum menjadi prioritas utama oleh
Para Pemohon.
3.2
Bahwa Para Pemohon Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang
tergabung dalam Ruang Siyasah sebagai lembaga kajian dibidang
hukum Tata Negara (P-3), advokasi kebijakan publik dalam lingkup
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Sebagai pengelola dan/atau bagian dari
lembaga kajian Ruang Siyasah yang aktif dalam pengawasan hukum,
Para Pemohon menjalankan fungsi sosial-kemasyarakatan untuk
memberikan kritik, analisis, advokasi akademik, dan kontrol terhadap
proses pembentukan hukum. Fungsi ini merupakan manifestasi dari
hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana
dijamin Pasal 28E ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
3.3
Bahwa Pemohon 1, 2, dan 4 juga dalam kapasitasnya sebagai
Paralegal di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS
KONSTITUSI DPD DKI JAKARTA (LBH BAPEKSI DPD DKI
JAKARTA) (P-4), Pemohon secara nyata dan konsisten melakukan
kerja-kerja Advokasi, pendampingan hukum non litigasi, serta
pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin, rentan, dan
buta hukum (marginalized and underprivileged group) yang sedang
berhadapan dengan hukum maupun dengan institusi Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri). sehingga memiliki kepentingan
langsung terhadap pengaturan mengenai kewenangan, kedudukan,
fungsi, pengawasan,
serta
mekanisme
akuntabilitas
institusi
kepolisian.
3.4
Bahwa Pemohon 3 dan 5 juga dalam kapasitasnya sebagai Paralegal
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA JAKARTA (PBHI JAKARTA) (P-5), Pemohon secara
nyata dan konsisten melakukan kerja-kerja Advokasi, pendampingan
hukum non litigasi, serta pemenuhan hak asasi manusia bagi
10
masyarakat miskin, rentan, dan buta hukum (marginalized and
underprivileged group) yang sedang berhadapan dengan hukum
maupun dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri). sehingga memiliki kepentingan langsung terhadap pengaturan
mengenai kewenangan, kedudukan, fungsi, pengawasan, serta
mekanisme akuntabilitas institusi kepolisian.
3.5
Bahwa Para Pemohon memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum
dan telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hak ini sebagai
jaminan utama Pemohon dalam mengajukan pengujian formiil kepada
Mahkamah Konstitusi, kemudian hak a quo tidak dapat dikurangi atau
dibatasi dengan alasan apapun demi tujuan apapun sebagaimana
termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.”
Sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap
pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan
jalur pengujian formiil yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945
dan UU MK.
3.6
Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan
atau hasil kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik karena setiap
kebijakan pasti akan berdampak pada setiap rakyat; tanpa terkecuali
Para Pemohon. Terlebih lagi, dalam negara demokrasi dan konstitusi
UUD NRI Tahun 1945 telah secara gamblang
dan
nyata
menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara adalah rakyat. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI menyatakan sebagai
berikut:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Oleh
karena
itu,
apabila
kebijakan
yang
ditetapkan
tidak
mencerminkan
prinsip-prinsip
keterbukaan,
keadilan,
dan
akuntabilitas, maka Pemohon berhak untuk mempertanyakan dan
11
menguji kebijakan tersebut, khususnya apabila kebijakan dimaksud
berpotensi atau secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap
hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon sebagai warga negara.
3.7
Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat
yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam melakukan pengujian
formil terhadap suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD
NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VI/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah
menyatakan:
-
Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum
Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk
mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat
(1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-
Undang, yang menitikberatkan pada kerugian yang terjadi karena
dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang
merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian
konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan
mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang
harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab,
dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan
dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan
rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah
berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya
dan diberikan mandate untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan
untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang
tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang
termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan
rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana
layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat
yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya
sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust),
12
menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan
secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat
tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the
supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam
pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang
dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan
yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai
kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah
dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat,
melainkan tetap berada di tangan rakyat.
-
Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan
umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR,
dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak
melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar
dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir
di
dalam
rapat-rapat
DPR
untuk
menyuarakan
aspirasi
konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan
tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan
kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja
yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat
warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti
menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat.
Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan
tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran
yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak
merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak
terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati
prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah
ditentukan.
-
Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing)
digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya
norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat
13
berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang
menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara
fair,
jujur,
dan
bertanggung
jawab
dalam
mengambil
keputusankeputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau
kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan
yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan,
di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51
ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki
kedudukan
hukum
(legal
standing)
untuk
mengajukan
permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara
konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan
mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang
diperolehnya secara fiduciair.
3.8
Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang taat hukum
dimana telah ikut berpartisipasi dan memiliki hak kedaulatan tertinggi
sebagai rakyat Indonesia, dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan
serentak pada Tahun 2024 – 2029 yang lalu (P-10). Dimana
Pemilihan Umum tersebut merupakan sarana bagi Para Pemohon
untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan yang
terpilih menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dengan
tujuan, mereka yang terpilih menjadi perwakilan bagi mereka yang
memilih.
3.9
Oleh karena itu, kami kembali menegaskan apa yang telah ditekankan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009,
bahwa apabila wakil rakyat tidak menjalankan mandatnya secara adil,
jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk
membentuk undang-undang atau kebijakan lainnya, maka setiap
warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai
pemegang
kedaulatan
selain
memenuhi
syarat-syarat
lain
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a hingga d menurut
Mahkamah berhak (memiliki legal standing) untuk mengajukan
permohonan uji formil. Hal ini karena mereka merasa dirugikan secara
konstitusional oleh para wakil yang telah mereka pilih pada Pemilihan
14
Umum, namun dalam praktiknya tidak menjalankan mandat tersebut
sesuai dengan prinsip kepercayaan (fidusia). Terlebih lagi, dalam
perkara ini, keberlakuan UU Kepolisian Republik Indonesia dapat
berdampak terhadap Para Pemohon (Potential Loss).
4. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon telah memenuhi legal
standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7/2025, yakni adanya
kerugian Konstitusional bersifat Potential Loss maupun Actual loss yakni
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka Potential
Loss, Causal loss maupun Actual loss perlu dijelaskan sebagai berikut:
4.1 Bahwa Para Pemohon seharusnya dapat berpartisipasi secara aktif
dalam pemerintahan terutama soal pembentukan hukum. Mengingat
norma yang dibuat oleh DPR RI selaku pembuat peraturan perundang-
undangan dalam bentuk konkrit umum; dimana bentuk aturannya
berlaku secara umum. Hal ini telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI
Tahun 1945 dalam Pasal 28C Ayat (2) yaitu sebagai berikut:
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Ketentuan pasal a quo merupakan bentuk jaminan dari UUD NRI
Tahun 1945 yang menjamin setiap orang (warga negara) dapat
melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk
menjaga dan mengembangkan haknya. Oleh karena itu dalam
pembentukan suatu peraturan oleh pemerintah (eksekutif dan
legislatif) harus ada masukan dan partisipasi oleh masyarakat terkait
aturan yang dibuat. Hal ini untuk menghindari adanya aturan yang
dapat membatasi, mengurangi, atau bahkan menghapus hak warga
negara untuk dapat memajukan dirinya baik secara sendiri
(perorangan) maupun secara kolektif.
4.2 Bahwa Para Pemohon menilai proses pembahasan UU Polri dilakukan
dengan waktu yang sangat cepat dalam waktu hanya 8 hari bersama
akademisi dan masyarakat sipil, di mana pembahasan bersama
Akademisi dilakukan sebanyak 7 kali di tanggal 2, 3, 5, 8 Juni 2026
15
dengan total 18 Akademisi serta Guru Besar dan 3 Koalisi Masyarakat
Sipil 1 kali pembahasan yang berlangsung pada tanggal 2 Juni 2026.
Cara pembahasan yang demikian menutup ruang bagi Para Pemohon
untuk berpartisipasi secara penuh, efektif, dan bermakna (meaningful
participation) dalam pembentukan UU Polri, sehingga proses legislasi
a quo cacat secara formil.
4.3 Bahwa menurut Para Pemohon, Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seharusnya dilibatkan
secara aktif dan bermakna (meaningful participation) dalam seluruh
proses pembentukan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (UU Polri). Hal ini didasarkan pada realitas lapangan di
mana lembaga-lembaga tersebut seperti LBH Badan Pengawas
Demokrasi DPD DKI Jakarta serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta secara konsisten
berhadapan langsung dengan institusi Kepolisian dalam mengawal
proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
4.4 Bahwa Para Pemohon menilai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) UU Polri oleh Komisi III DPR RI mencederai prinsip
partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).
Proses RDPU salah satunya dengan kelompok Koalisi Masyarakat
Sipil tertentu yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan Pimpinan
Komisi III DPR RI. Keterkaitan tersebut menciptakan benturan
kepentingan (conflict of interest) yang secara nyata mempersempit
ruang partisipasi objektif bagi Para Pemohon. Kondisi ini diperburuk
dengan tidak dilibatkannya partisipasi mahasiswa sama sekali dalam
proses pembentukan undang-undang a quo, sehingga secara eksplisit
melanggar hak publik untuk didengar (right to be heard), hak untuk
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk
mendapatkan penjelasan (right to be explained)."
4.5 Bahwa Para Pemohon sebagai Mahasiswa seharusnya dapat
berpartisipasi dan dilibatkan dalam pembuatan UU Kepolisian Negara
Republik Indonesia mulai dari awal hingga akhir. Mengingat peraturan
yang dibuat tidak dapat dipastikan konsep pemberlakuannya seperti
16
apa; seperti batas, jangkauan, tafsir aturan. Oleh karena itu diperlukan
partisipasi dan pelibatan masyarakat yang tidak hanya sebatas
formalitas akan tetapi harus substantif.
4.6 Bahwa karena Para Pemohon tidak dapat berpartisipasi dalam
pembentukan UU Polri, cepatnya proses pembahasan, serta adanya
indikasi tidak dilakukannya harmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg),
Para Pemohon telah mengajukan Surat Nomor 001/SP-Permohonan-
RS/VII/2026 tertanggal 8 Juli 2026 beserta tanda terimanya yang
ditujukan kepada Sekretaris Komisi III DPR RI (P-9) guna mengetahui
keabsahan seluruh tahapan pembentukan UU a quo sesuai perintah
UU PPP.
4.6.1
Surat permohonan tersebut diterima oleh Staf Sekretaris
Jenderal DPR RI pada tanggal 8 Juli 2026, dan Para Pemohon
diberikan nomor narahubung. Meskipun Para Pemohon telah
memberikan tenggang waktu yang patut selama 5 (lima) hari
kerja, upaya konfirmasi yang dilakukan Para Pemohon pada
Senin, 13 Juli 2026 dan Selasa, 14 Juli 2026 tidak
membuahkan hasil serta diabaikan dengan saling lempar
tanggung jawab.
4.6.2
Bahwa tidak ditanggapinya permohonan informasi tersebut
hingga saat ini secara nyata telah merugikan hak konstitusional
Para Pemohon untuk memperoleh informasi (Pasal 28F UUD
1945) dan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Akibat tertutupnya akses
dokumen resmi pembentukan UU a quo, Para Pemohon
terhalang untuk memastikan apakah proses pembentukan UU
a quo telah memenuhi asas keterbukaan dan tata cara yang
diwajibkan oleh UU PPP.
4.7 Bahwa pembentukan Undang-Undang harus memenuhi prinsip
meaningful participation sebagai bagian tak terpisahkan dari hak
konstitusional warga negara (Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28E ayat 3
UUD 1945).
- Meaningful participation menurut Mahkamah Konstitusi memuat tiga
17
unsur kumulatif: (i) akses informasi yang memadai dan tepat waktu;
(ii) kesempatan menyampaikan pandangan secara bebas; (iii)
pertimbangan serius terhadap masukan publik dalam setiap tahapan
pembentukan undang-undang (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
& No. 79/PUU-XX/2022).
- Fakta-fakta proses legislasi RUU Polri Pembahasan dilakukan
secara cepat, adanya proses pembahasan dengan salah satu
lembaga yang diduga memiliki indikasi dengan ketua komisi III
membuat Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk ikut
berpartisipasi dan tidak dilibatkan nya partisipasi Mahasiswa.
Proses menunjukkan ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Dengan
demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk “berperan serta
dalam pemerintahan” telah dilanggar secara nyata.
4.8 Bahwa Para Pemohon berhak untuk dapat hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan hak tersebut
dibatasi, dikurangi, dicabut, atau bahkan tidak terpenuhi. Namun
dalam proses due process of law making Para Pemohon sama sekali
tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat
berpartisipasi pada proses pembuatan undang-undangnya. Dengan
demikian, pembentukan Undang-Undang a quo telah melanggar hak
Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta
perlakukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945.
4.9 Para Pemohon merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata
Negara (HTN) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta yang mendalami dan mempelajari Hukum Tata Negara serta
Hukum Administrasi Negara. Praktik Ketatanegaraan merupakan
salah satu objek kajian utama bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara
18
dalam memahami proses dan mekanisme pembentukan hukum di
Indonesia. Bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan
normatif yang ada sebagai dasar untuk menilai keabsahan suatu
pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam proses
pembentukan undang-undang, Pembentuk Undang-Undang wajib
melakukan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan beserta perubahannya (UU PPP), yang menjadi
materi perkuliahan utama yang dipelajari Para Pemohon di ruang
kuliah.
4.9.1
Namun
ternyata
proses
pembentukan
Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang
dilakukan dengan secara nyata mengabaikan dan melanggar
ketentuan
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
khususnya
tidak
dilakukannya
proses
harmonisasi,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi
(Baleg) sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPP tentunya
menjadi praktik ketatanegaraan yang menyimpang dan
merusak bangunan hukum yang dipelajari oleh Para Pemohon
secara akademik di kampus. Di satu sisi, Para Pemohon
mendapatkan
materi
kuliah
mengenai
prosedur
baku
pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, transparan,
dan taat asas berdasarkan UUD 1945 dan UU PPP, namun
dalam
praktiknya
Pembentuk
Undang-Undang
justru
mempertontonkan proses legislasi yang cacat prosedur,
mengabaikan kewenangan konstitusional Badan Legislasi
untuk melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi, serta berjalan secara sewenang-wenang.
4.9.2
Artinya, Para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum
dan perlindungan konstitusional, karena apa yang dipelajari
dan diyakini secara akademis di bangku kuliah terkait tata cara
dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan
19
yang taat hukum ternyata berbanding terbalik dengan realitas
praktik ketatanegaraan yang terjadi dalam pembentukan UU
Polri. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Para
Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta
jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
4.10 Bahwa Para Pemohon sebagai Mahasiswa dan calon Akademisi
maupun Praktisi Hukum membutuhkan kepastian hukum bahwa UU
POLRI telah lahir melalui tata cara yang benar dan jelas serta
dilakukannya partisipasi publik. Hal ini untuk menjamin kualitas
regulasi yang akan dibuat dan diterapkan di masyarakat. Apabila UU
tersebut lahir dengan cara yang tidak benar maka tidak menutup
kemungkinan akan mengancam hak konstitusional Para Pemohon.
Selaku pihak yang selalu concern terhadap isu-isu nasional, Para
Pemohon tidak pernah terlibat dalam partisipasi pembentukan UU
POLRI, mendapatkan sosialisasi terkait penyusunan atau bahkan
pembahasan.
4.11 Bahwa kerja-kerja kelembagaan Ruang Siyasah ditujukan untuk
membangun kesadaran hukum masyarakat dibuktikan dengan AD-
ART (P-6) namun, tindakan DPR yang menormalisasi pembangkangan
terhadap UU PPP tentang pembentukan uu yang baik dan Putusan MK
tentang partisipasi publik dalam pembentukan UU Polri secara
penalaran yang wajar mengakibatkan potential loss berupa hilangnya
Kepastian Hukum dari seluruh produk kajian Para Pemohon. Para
Pemohon akan menghadapi situasi di mana Masyarakat dan
Mahasiswa tidak lagi mempercayai Hukum dan konstitusi karena
melihat pembuat undang-undang sendiri bebas melanggarnya tanpa
sanksi. Hal ini secara langsung mematikan Kepastian Hukum Ruang
Siyasah di mata publik.
4.12 Bahwa kerugian Konstitusional Para Pemohon juga timbul karena
dipaksa tunduk pada produk hukum yang lahir dari proses yang
tergesa-gesa dan melompati kontrol kualitas dengan tidak melakukan
proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan yang dilakukan
20
oleh
Badan
Legislasi
(Baleg).
Hal
ini
merampas jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon
sebagai warga negara.
4.13 Bahwa Para Pemohon juga dalam kapasitasnya sebagai paralegal
mengalami kerugian hak konstitusional yang nyata, spesifik, dan aktual
atas jaminan kepastian hukum yang adil serta hak memperjuangkan
hak secara kolektif (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD
1945) akibat cacat formil dalam pembentukan UU POLRI; di mana
tidak dilakukannya tahapan wajib harmonisasi yang juga proses
pembahasan kilat selama 8 hari secara rasional menutup ruang
penyerapan aspirasi masyarakat secara bermakna (meaningful
participation), sehingga melahirkan undang-undang yang tergesa-
gesa, tumpang-tindih, dan cacat prosedur yang secara langsung dapat
menghambat, menimbulkan kerancuan hukum, serta merugikan Para
Pemohon dalam menjalankan peran pendampingan hukum dan
memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat di lapangan.
4.13.1 Bahwa Pemohon 3 dan 5 dalam kapasitasnya sebagai
PARALEGAL PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN
HAK
ASASI
MANUSIA
JAKARTA
(PBHI JAKARTA)
mengalami kerugian konstitusional secara nyata (actual),
yang dimana bahwa pemohon 3 dan 5 mengalami hambatan
atau penundaan berlarut-larut (undue delay) yang dilakukan
oleh Institusi Polri, pada saat melaporkan kejadian tindak
pidana penipuan dan atau penggelapan yang sangat tidak
mencerminkan fungsi dan tugas polri yang semestinya, seperti
dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4), berikut ringkasan
peristiwa:
4.13.2 LP pada tanggal 25 Maret 2025 di Polres Metro Jakarta
Selatan
yakni
merujuk
dengan
nomor
perkara
LP/B/1034/III/2025/SPKT/POLRES
METRO
JAKARTA
SELATAN/POLDA METRO JAYA:
4.13.3 Bahwa Pelapor / Korban yakni SITI RAHMAH, perempuan,
lahir P. Siantar 07 Agustus 1959 (65 tahun), pekerjaan
21
mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Anggrek II RT/RW
014/006, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kuasa Hukum:
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia (PBHI) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Juni 2026.
4.13.4 Bahwa Instansi Terkait yakni Kepolisian Resor Metropolitan
Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, cq. Kasat Reskrim.
Penyidik yang menangani perkara (konsisten sejak awal):
AKP Sofyan Suri, S.H., M.H.; IPTU M. Syaifudin Zuhri, S.H.,
M.H.; Bripka Arman Yuwono, S.Psi., M.H. Kasat Reskrim yang
menandatangani rangkaian SP2HP: Kompol/AKBP S. Dwi
Manggalayudha, S.E., M.H. (NRP 89060718) Plt. Kasat
Reskrim per Jan 2026; AKBP Mohamad Iskandarsyah, S.I.K.
(NRP 86042015) Kasat Reskrim definitif sejak Februari 2026
hingga SP2HP terakhir Juni 2026.
4.13.5 Rujukan hukum dalam SP2HP terakhir (26 Juni 2026) secara
eksplisit mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, produk
legislasi yang memperluas kewenangan institusional Polri,
termasuk isu perpanjangan masa dinas aktif personel tanpa
disertai
penambahan
kapasitas
SDM
baru
secara
proporsional. Pada saat yang bersamaan, tiga penyidik yang
sama (AKP Sofyan Suri, IPTU M. Syaifudin Zuhri, Bripka
Arman Yuwono) menangani perkara ini selama 15 bulan
dengan alasan berulang 'banyak perkara yang ditangani'
sebagai
justifikasi
keterlambatan.
Ironi
struktural
ini
menunjukkan
mission
creep
institusional:
organisasi
memperluas domain kewenangannya tanpa memperbaiki
kapasitas pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan UUD
1945 Pasal 30 Ayat (4)
4.13.6 Bahwa terdapat Pelanggaran Fungsi Konstitusional Pasal 30
Ayat (4) UUD 1945. Fungsi Polri menurut konstitusi adalah
22
kewajiban
primer
(obligation),
bukan
kewenangan
diskresioner:
'pelindung,
pengayom,
dan
pelayan
masyarakat, serta penegak hukum.' Penyelesaian perkara
pidana yang relatif sederhana (bukti transfer bank, pengakuan
pengembalian sebagian, keterangan saksi jelas) yang
memakan waktu lebih dari 15 bulan tanpa penetapan
tersangka merupakan indikasi kegagalan pemenuhan fungsi
konstitusional yang jauh lebih mendesak untuk dibenahi
dibandingkan perluasan kewenangan kelembagaan.
4.13.7 Secara akademis, dorongan legislasi yang memperluas
kewenangan institusional Polri di tingkat kebijakan pusat,
sementara pelayanan riil di tingkat unit (Polres/Satreskrim)
belum optimal, mencerminkan bentuk misalignment antara
agenda kebijakan kelembagaan dan pelayanan publik
langsung sebuah gejala yang dalam teori administrasi publik
dikenal sebagai bentuk institutional/regulatory capture, di
mana kepentingan pelestarian dan perluasan kekuasaan
institusi diprioritaskan di atas pemenuhan mandat pelayanan
kepada warga negara.
4.13.8 terdapat kemungkinan bahwa ketimpangan antara perluasan
kewenangan kelembagaan Polri dan kapasitas riil pelayanan
di tingkat Polres/Satreskrim dapat teridentifikasi dan dikoreksi
sebelum
UU
a
quo
disahkan.
Cacatnya
prosedur
pembentukan
ini
menghilangkan
kesempatan
koreksi
tersebut, dan akibatnya langsung dirasakan oleh Pemohon
dalam bentuk undue delay selama lebih dari 15 bulan tanpa
penetapan tersangka sebuah kegagalan pemenuhan fungsi
konstitusional Polri sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat
(4) UUD 1945.
4.13.9 Seluruh Rangkaian dokumen sejak LP terbit (25 Maret 2025),
perintah penyelidikan (22 April 2025), hingga lima SP2HP
berturut-turut (Januari, Februari, Februari, Mei, Juni 2026)
menunjukkan bahwa penundaan bukan peristiwa tunggal
23
pada satu titik waktu, melainkan kegagalan progres yang
berkelanjutan (continuing violation) di setiap fase: fase
penyelidikan memakan ±9,5 bulan hanya untuk mencapai
klarifikasi saksi awal tanpa hambatan yang tercatat; fase
penyidikan aktif sejak SPDP terbit (Februari 2026) berjalan 4
bulan lebih tanpa penetapan tersangka; dan hambatan riil
berupa mangkirnya saksi kunci baru diungkapkan secara
eksplisit pada SP2HP kelima, mengindikasikan bahwa
persoalan tersebut kemungkinan telah ada jauh sebelum
dilaporkan secara transparan. Puncak dari akumulasi ini
adalah keputusan Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk
mengadu ke Kompolnas pada 17 Juni 2026, yang secara
faktual membuktikan bahwa mekanisme internal (SP2HP)
telah dianggap tidak memadai sebagai sarana pemulihan,
sehingga upaya eksternal menjadi satu-satunya jalan yang
tersisa (P-7)
4.14 Bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk menyampaikan isi pikiran
dan pendapatnya kepada masyarakat atau pemerintah. Hal ini telah
dijamin pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.”
Hak ini meliputi:
●
Kebebasan berekspresi (freedom of expression): hak untuk
menyampaikan analisis, kritik, dan rekomendasi akademik terkait
rancangan undang-undang;
●
Kebebasan berserikat dan berkumpul (freedom of association &
assembly): hak untuk membentuk atau bergabung dalam forum-
forum diskusi, koalisi masyarakat sipil, serta melakukan audiensi
atau dengar pendapat dengan lembaga pembentuk undang-
undang;
●
Hak untuk didengar secara bermakna (right to be heard): hak agar
pendapat yang disampaikan dipertimbangkan secara sungguh-
24
sungguh dalam setiap tahapan proses legislasi.
Oleh karena itu, pengabaian atau pembatasan partisipasi substantif
dalam pembentukan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia
bukan saja pelanggaran prosedur, melainkan juga pelanggaran
langsung
terhadap hak konstitusional Para Pemohon untuk
mengemukakan pendapat dan memengaruhi kebijakan publik yang
berdampak pada diri, profesi, dan masa depan akademik mereka.
4.15 Bahwa cacatnya proses partisipasi tersebut menimbulkan kerugian
konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial bagi Para
Pemohon, yaitu:
1.
Kerugian
aktual
berupa
hilangnya
kesempatan
untuk
mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang berdampak langsung
pada studi, penelitian, dan prospek karier Para Pemohon di
bidang hukum Tatanegara, hak-asasi manusia, dan pembentukan
undang-undang yang baik.
2.
Kerugian potensial berupa lahirnya norma-norma yang ambigu
misalnya terkait putusan MK tentang larangan polri menduduki
jabatan sipil yang mana dalam UU Polri terbaru timbul kembali,
pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak
dilakukan nya harmonisasi
4.16 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, Para
Pemohon telah secara rinci menjelaskan hak-hak konstitusional
mereka yang dirugikan, baik secara langsung maupun secara
potensial. Potensi kerugian tersebut, menurut penalaran yang logis,
hampir dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, apabila UU
Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak sah karena
tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-
undangan, maka kerugian konstitusional yang dikhawatirkan oleh Para
Pemohon dapat dicegah. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal
(causal-verband) yang jelas antara keberlakuan UU Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan kerugian konstitusional yang didalilkan.
4.17 Bahwa untuk memulihkan hak-hak konstitusional Para Pemohon,
Mahkamah
Konstitusi
harus
menyatakan
Undang-Undang
25
Kepolisian Negara Republik Indonesia a quo tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan (null and void), serta
memerintahkan pembentukan ulang melalui proses yang menjamin
keterbukaan, akses informasi, dan pelibatan publik yang substantif.
4.18 Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang dalam perkara ini, karena telah memenuhi
ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
beserta penjelasannya, serta memenuhi unsur kerugian hak
konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
III. Alasan Permohonan (Posita)
Sebelum menguraikan alasan-alasan dalam pokok permohonan, perlu
ditegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan
konstitusional mengenai kewenangan pembentukan Undang-Undang, prinsip
kedaulatan rakyat, serta mekanisme pembentukan Undang-Undang, adapun
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
diatur dalam Undang-Undang sebagaimana amanat pasal 22A UU NRI Tahun
1945. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia
sehingga dalam proses pembentukan aturan (kebijakan) seluruh organ
pemerintah harus meletakkan kepentingan rakyat diatas segalanya
sebagaimana termaktub pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai
berikut:
“(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.”
Lebih lanjut perlu menjadi fokus utama bahwa INDONESIA ADALAH NEGARA
HUKUM dengan mengikuti ajaran jerman rechtstaat dimana seluruh bentuk
perbuatan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Hal ini telah jelas dan nyata dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:
“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”
26
Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-
undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang dalam hal ini adalah
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Oleh karena itu, seluruh proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (P-8), harus mengikuti
ketentuan dalam UU 13 Tahun 2022 sebagaimana amanat daripada UUD
1945.
Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan:
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang
diatur dengan undang-undang.”
Oleh karena itu, dilakukannya Pengujian formil atas tidak terpenuhinya
ketentuan yang didasari pada UUD 1945 yang juga memberi amanat konstitusi
dalam UU 13/2022. Maka pengujian formil perkara a quo mendasar pada batu
uji UUD 1945 dan juga menggunakan UU 13/2022.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (4), Pasal 22A dan Pasal 24C Ayat
(1)
Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan:
“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.”
Pasal 22A, yang menyatakan:
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
dengan undang-undang”
Pasal 24C Ayat (1), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Ayat (2),
dan Pasal 46 yang menyatakan:
27
Pasal 10 Ayat (1) huruf d:
“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d:
Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”
terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian
Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 10 Ayat (2):
“Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.”
Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):
“Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum.”
Pasal 46:
“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.”
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 5, yang menyatakan:
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, yang meliputi:”
a.
Kejelasan tujuan;
b.
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.
Dapat dilaksanakan;
e.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.
Kejelasan rumusan;
g.
Keterbukaan
Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:
28
Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama.
Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:
Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala
hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke
Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan
Undang-Undang
oleh
Presiden
dan
penandatanganan sekaligus
Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pokok permasalahan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menjadi objek Pengujian Formil dalam perkara ini terletak
pada proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
serta
Undang-Undang
Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian tersebut
mencerminkan adanya cacat formil atau cacat prosedur, yang ditandai dengan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terbuka dan telah diketahui
secara luas oleh masyarakat. Sehingga, pembentukan UU POLRI yang tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945
dan UU 13/2022 atas UU 12/2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
I. Proses Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia Telah Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
1. Bahwa detak jantung demokrasi konstitusional melemah akibat
pembentukan sejumlah legislasi kontroversial dalam satu dekade ke
belakang mengingkari denyutnya, yaitu partisipasi publik yang
bermakna. Partisipasi publik terus menjadi masalah yang kritikal, sebab
pembentukan legislasi kerap dilakukan tanpa pelibatan partisipasi
publik yang wajar dan akuntabel, dilakukan secara tertutup dan
sembunyi-sembunyi, dokumen perancangan tidak aksesibel dan tidak
transparan, serta dilakukan dalam waktu yang amat singkat;
29
2. Sejumlah besar akademisi mengkategorikan fenomena ini sebagai
gejala autocratic legalism (Corales, 2015; Scheppele, 2018) dan
legislasi yang menyimpang (abusive lawmaking) yang berakar dari
konsep abusive constitutionalism (David Landau, 2013). Inti dari konsep
tersebut adalah pemanfaatan instrumen hukum untuk melegitimasi
tindakan non demokratis, di mana legislasi diproduksi secara
serampangan demi mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan mencederai
kepentingan publik. Selaras dengan hal itu, Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK, 2024) mengidentifikasi enam karakteristik
utama dari legislasi berpola autocratic legalism dan abusive law-
making, antara lain: (1) terjadinya sentralisasi dan penumpukan
kekuasaan pada figur Presiden; (2) pergeseran kebijakan yang reaktif
demi mengakomodasi syahwat politik jangka pendek; (3) pemanfaatan
pendekatan institusional untuk mendegradasi lembaga demokrasi
konstitusional; (4) percepatan durasi pembentukan undang-undang
secara tidak wajar; (5) penggunaan jalur kilat seperti penerbitan Perppu
guna mengeliminasi partisipasi publik; serta (6) hilangnya fungsi kontrol
(checks and balances) DPR dalam proses legislasi.
3. Bahwa menurut I.C. van der Vlies, pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) harus
memenuhi asas konsistensi, harmonisasi, rasionalitas, dan kepastian
hukum. Setiap pembentukan norma wajib memperhatikan keseluruhan
sistem hukum yang telah berlaku agar tidak menimbulkan pertentangan
maupun ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyusunan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang menghidupkan kembali substansi
norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak
memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik.
4. Bahwa menurut I.C. van der Vlies, pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) harus
memenuhi asas formal dan asas material. Asas formal meliputi tujuan
yang jelas, organ pembentuk yang tepat, perlunya pengaturan, dapat
30
dilaksanakan, serta adanya konsensus dalam pembentukan norma.
Adapun asas material meliputi kejelasan terminologi dan sistematika,
dapat dikenali, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta
pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Oleh karena itu, apabila
pembentuk
undang-undang
mengabaikan
putusan
Mahkamah
Konstitusi
ataupun
menyusun
norma
tanpa
memperhatikan
harmonisasi sistem hukum nasional, maka pembentukan undang-
undang tersebut bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.
5. Bahwa fenomena autocratic legalism dan abusive law-making diulang
kembali
menyimpangi
due
process
of
law-making
(proses
pembentukan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia yang ditemui pada hampir setiap tahap
pembentukan undang-undang. Menurut UU P3, tahapan pembentukan
undang-undang, yaitu Penyusunan, Pembahasan Pada permohonan a
quo, inkonstitusionalitas tersebut tercermin dalam dalil-dalil sebagai
berikut:
I. Pada tahap Penyusunan Revisi UU POLRI secara nyata cacat
secara formil dan materiil karena dilakukan tanpa proses
pengharmonisasian,
pembulatan,
dan
pemantapan
konsepsi
rancangan undang-undang oleh Badan Legislasi Sesuai dengan
Pasal 46 ayat (2) UU PPP dan Pasal 129 Peraturan DPR Nomor 1
Tahun 2020. sehingga melanggar asas keserasian dan asas
kehasilgunaan
peraturan
perundang-undangan.
Ketiadaan
harmonisasi yang matang ini memicu tumpang tindih kewenangan.
1.1
Bahwa
proses
pembentukan
Revisi
Undang-Undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU POLRI) secara
nyata dan meyakinkan telah menabrak prosedur formal
pembentukan peraturan perundang-undangan (due process of
law-making). RUU a quo disusun, diusulkan, dan dilanjutkan ke
tahapan berikutnya tanpa melalui proses pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang komprehensif
31
oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Bahwa tindakan mengabaikan tahapan krusial ini merupakan
pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum positif yang
berlaku, antara lain:
●
Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP), yang secara
imperatif menyatakan:
"Pengharmonisasian,
pembulatan,
dan
pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi."
●
Pasal 66 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pebentukan Undang-Undang menyatakan:
“Rancangan undang-undang yang berasal dari Anggota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau rancangan
undang-undang yang berasal dari Komisi atau gabungan
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4),
disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan
pengharmonisasian,
pembulatan,
dan
pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang.”
1.2
Bahwa dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri),
Para Pemohon memperhatikan secara saksama setiap
tahapannya,
tetapi
tidak
menemukan
adanya
proses
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
RUU yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPR, yaitu Badan
Legislasi (Baleg). (P-11)
Meskipun Para Pemohon telah melakukan pencarian secara
menyeluruh dan komprehensif pada situs resmi Dewan
Perwakilan
Rakyat
Republik
Indonesia
(www.dpr.go.id)
beserta subhalamannya termasuk butir berita, dokumen bahan
32
legislasi, jadwal pembahasan, hingga Arsip Legislasi informasi
mengenai proses a quo tersebut tidak ditemukan, sehingga
Para Pemohon berkeyakinan bahwa informasi tersebut
memang tidak tersedia atau belum dipublikasikan secara
terbuka melalui portal resmi DPR. Keyakinan tersebut kian
diperkuat ketika Para Pemohon membandingkannya dengan
proses pembentukan undang-undang yang diundangkan
ditahun yang sama, seperti UU Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK), yang secara rinci dan transparan
mencantumkan Surat Pimpinan Komisi XI DPR RI kepada
Pimpinan Baleg DPR RI terkait permintaan harmonisasi,
jalannya proses harmonisasi, keputusan hasil harmonisasi
RUU, Pengambilan Keputusan atas hasil Harmonisasi RUU,
hingga penjelasan pengusul dari Komisi
XI. (P-12)
1.3
Bahwa proses pengharmonisasian oleh Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI sangatlah penting, oleh karena melalui proses
tersebut dapat dilakukan penyesuaian, penyelarasan, dan
sinkronisasi terhadap materi muatan Rancangan Undang-
Undang agar tidak terjadi pertentangan norma, tumpang tindih
pengaturan, duplikasi ketentuan, maupun disharmoni dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun
yang terkait secara horizontal. Proses ini juga menjadi
instrumen untuk memastikan bahwa rancangan norma yang
akan dibahas dan disahkan telah sesuai dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
sehingga menghasilkan kepastian hukum, kejelasan rumusan,
dan keserasian dalam sistem hukum nasional. Hal yang telah
pemohon jelaskan diatur dalam Pasal 67 Ayat (1), (2), (3), dan
(4) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Undang-Undang.
1.4
Bahwa menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan
perundang-undangan harus dilakukan melalui tahapan yang
33
saling berkaitan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan hingga pengundangan dengan
tetap memperhatikan asas harmonisasi, sinkronisasi, dan
konsistensi norma. Pembentukan undang-undang yang
mengabaikan
perkembangan
hukum
melalui
putusan
Mahkamah Konstitusi menunjukkan tidak dilaksanakannya
harmonisasi secara memadai sehingga mengakibatkan cacat
dalam proses pembentukan undang-undang.
1.5
Bahwa fakta tidak dilakukan nya harmonisasi diperkuat
dengan adanya statement oleh wakil ketua Badan Legislasi
DPR RI periode 2024 - 2029 Dr. H. Ahmad Doli Kurnia
Tandjung.
https://youtu.be/xg05zmjeZV8?si=Wgsjcqn1pVlN_Qgq Berikut
penjelasan dari ketua badan legislatif mengenai RUU POLRI
yang tidak melewati tahap harmonisasi oleh badan legislatif
DPR RI : (P-13)
1.5.1 Pada menit 00:11:00–00:11:37, ketika ditanya apakah
RUU Polri melewati alur baku pembentukan undang-
undang, Wakil Ketua baleg mengakui secara terbuka
bahwa proses RUU ini bersifat khusus karena tidak
melalui Baleg. Ia bahkan mengulang kata "khusus" dua
kali sebagai penekanan, sekaligus menyatakan dirinya
sendiri tidak tahu alasan di balik pengecualian ini.
Pengakuan ini menjadi titik awal yang membuka seluruh
pembahasan soal cacat prosedural dalam wawancara
tersebut.
1.5.2 Pada menit 00:13:00–00:13:38, saat ditanya langsung
apakah ia menganggap ini cacat prosedur, ketua baleg
menjawab bahwa sepanjang pengetahuannya, semua
undang-undang yang lahir dari kesepakatan DPR dan
pemerintah
selalu
melalui
proses
harmonisasi,
sinkronisasi, dan pembulatan di Baleg dan ia tidak
mengetahui adanya UU sebelumnya yang tidak
34
melewati tahap itu.
1.5.3 Pada menit 00:13:38–00:14:19, ketua badan legislatig
DPR RI mengungkapkan bahwa di internal pimpinan
Baleg (yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil
ketua), mereka saling bertanya satu sama lain mengapa
RUU ini tidak melibatkan mereka
1.6
Bahwa proses penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU
POLRI 5/2026) telah melanggar Asas Kedayagunaan dan
Kehasilgunaan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi langsung
dari diabaikannya tahapan harmonisasi, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi di Badan Legislasi (Baleg). Ketiadaan
proses
harmonisasi
tersebut
menyebabkan
tidak
ter
evaluasinya UU a quo berpotensi tumpang tindih kewenangan,
perluasan jabatan polri antara institusi POLRI dan lembaga
sipil, khususnya dalam urusan kewenangan sipil. Akibatnya,
sejumlah norma yang dihasilkan justru memicu ketidakpastian
implementatif serta tidak memberikan manfaat hukum yang
maksimal bagi anggota POLRI, lembaga negara lain, maupun
masyarakat luas. Dengan demikian, substansi UU POLRI
5/2026 terbukti cacat secara prosedural dan tidak memenuhi
Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
1.7
Bahwa pengabaian peran Badan Legislasi (Baleg) dalam
harmonisasi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan
pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan (Pasal 5 huruf g UU
PPP).
1.7.1 Ketiadaan dokumen harmonisasi menghapus jejak
transparansi legislasi. Tanpa dokumen yang jelas
mengenai permintaan, proses, hingga keputusan hasil
harmonisasi, hak publik atas partisipasi yang bermakna
(meaningful participation) terabaikan secara total. Proses
yang tidak transparan dan akuntabel ini secara nyata
melahirkan cacat formil pada pembentukan RUU.
35
1.7.2 Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.26], halaman 342,
mengatakan maksud "asas keterbukaan" yang semula
dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 adalah
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan
mulai
dari
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan,
pengesahan
atau
penetapan,
dan
pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.
1.8
Bahwa merujuk Pasal 96 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan;
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan
Peraturan Perundangundangan.
(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentuk
Peraturan
Perundang-undangan
dapat
melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
Oleh karena itu, setiap unsur masyarakat diberikan ruang
seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan
dalam proses tersebut yang tetap menekankan prinsip-prinsip
fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis dan
partisipatif
1.9
Bahwa pada proses penyusunan UU POLRI 5/2026 telah
melanggar Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang
Tepat. Hal ini merujuk pada Penjelasan Pasal 28A ayat (2) UU
5/2026;
36
b. urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pemohon berpendapat bahwa proses penyusunan UU
POLRI 5/2026 seharusnya tidak hanya melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Komisi III, melainkan diperlukannya
pelibatan lintas Komisi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi II. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Dalam Negeri
yang merupakan Kementrian, yang juga merupakan Mitra
langsung Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II Sebagai
lembaga yang berwenang dalam bidang dalam negeri,
pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.
1.10 Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP mengamanatkan
bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan Asas Keserasian antar tata hukum nasional.
RUU POLRI secara materiil melanggar asas ini karena
dirancang
secara
inward-looking
(ego
sektoral)
tanpa
memperhatikan keselarasan dengan undang-undang organik
lainnya. Ketiadaan proses harmonisasi menyebabkan RUU ini
menabrak
prinsip-prinsip
hukum
umum
dan
memicu
disharmoni vertikal maupun horizontal dengan Tatanan hukum
nasional yang mapan.
1.11 Bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia telah melanggar Asas Hierarki
Peraturan Perundang-undangan. Hal ini terjadi karena proses
pembentukannya tidak melaksanakan tahap harmonisasi
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat
konstitusi tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
PPP) yang mewajibkan adanya tahapan harmonisasi. Oleh
karena itu, proses pembentukan Undang-Undang Kepolisian
Negara Republik Indonesia bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi sehingga tidak memiliki landasan hukum yang sah
dan tidak dapat dipertahankan keberlakuannya
37
1.12 Bahwa pada proses penyusunan UU POLRI 5/2026 telah
melanggar Asas dapat dilaksanakan. Naskah Akademik (NA)
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Polri yang disusun
Badan Keahlian DPR RI (Mei 2024) mengaku telah memenuhi
tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana disyaratkan Pasal 5 dan Lampiran I UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Namun, pencermatan substantif terhadap Bab IV NA tersebut
yang memuat uraian ketiga landasan itu hanya dalam tiga
halaman (hlm. 82–84) untuk mengubah kewenangan lembaga
sebesar dan sekuat Polri, menunjukkan bahwa ketiga landasan
tersebut disusun secara dangkal, sirkuler, dan tidak teruji
secara
empiris.
Argumentasi
berikut
disusun
untuk
menunjukkan bahwa NA ini secara filosofis tidak koheren,
secara sosiologis tidak berbasis data, dan secara yuridis tidak
taat asas, sehingga RUU yang lahir daripadanya berpotensi
cacat formil dan materiil serta tidak dapat dilaksanakan secara
efektif.
1.13 Bahwa Para pemohon berpendapat, secara filosofis, NA tidak
membangun argumentasi nilai yang koheren tentang mengapa
perluasan kewenangan Polri diperlukan dan bagaimana ia
tetap selaras dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam
negara hukum yang demokratis; akibatnya norma yang
dibentuk kehilangan landasan etis konstitusional yang kokoh.
1.14 Bahwa Para pemohon berpendapat, secara sosiologis, klaim
kebutuhan masyarakat tidak didukung data empiris yang valid,
proses konsultasi publik tidak representatif secara nasional,
dan tidak ada evaluasi atas kegagalan implementasi
kewenangan yang sudah ada, sehingga norma baru berisiko
menjadi pengaturan normatif yang terputus dari realitas sosial
dan kapasitas kelembagaan, dan karenanya berpotensi tidak
efektif diterapkan di lapangan (non-implementable law).
38
1.15 Bahwa Para Pemohon melihat secara yuridis, Naskah
Akademik (NA) yang menjadi dasar penyusunan RUU tentang
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, secara tegas dan eksplisit mengingat, merujuk, serta
menjadikan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menyusun
materi muatan RUU a quo. Bahwa sebaliknya, pada halaman
pertama naskah Undang-Undang a quo, khususnya pada
bagian konsiderans "Mengingat", tidak dicantumkan satu pun
Putusan Mahkamah Konstitusi yang justru menjadi rujukan
utama
dalam
Naskah
Akademik.
Bahwa
kondisi
ini
menunjukkan adanya inkonsistensi yang serius antara proses
penyusunan (NA) dengan produk akhir (Undang-Undang),
yang seharusnya saling berkesinambungan sebagai satu
kesatuan proses legislasi yang utuh.
1.16 Bahwa pada proses penyusunan UU Polri 5/2026 telah
melanggar Asas dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan atas
ketentuan tentang perluasan Jabatan Polri dalam urusan Sipil
dan kebijakan nasional tidak diiringi dengan mekanisme
koordinasi yang jelas antara Polri dan instansi sipil, tidak diatur
pula prosedur pengawasan serta akuntabilitas atas tindakan
Kepolisian dalam konteks sipil. Ketidakjelasan ini menimbulkan
hambatan implementatif di lapangan, baik secara administratif,
teknis, maupun yuridis. Akibatnya, norma hukum tersebut
menjadi sulit dilaksanakan secara efektif dan berpotensi
menimbulkan konflik kewenangan maupun pelanggaran
terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.
1.17 Bahwa dalam UU PPP Pasal 10 Ayat (1) huruf d tentang materi
muatan “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang
Undang berisi: tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi; dan/atau” Frasa ini bukan sekadar imbauan,
39
melainkan perintah draf materi muatan (mandatory content
specification). Ketika MK memutus suatu norma UU
bertentangan dengan UUD 1945, putusan tersebut bersifat
final and binding (final dan mengikat) sejak diucapkan (Pasal
24C ayat (1) UUD 1945). Oleh karena itu, legislator (DPR dan
Presiden) wajib menjadikannya sebagai batu pijakan atau
materi muatan dalam pembentukan undang-undang baru yang
terkait.
1.18 Bahwa Bahwa tidak dilibatkannya Badan Legislasi (Baleg)
memiliki konsekuensi normatif dan praktis yang sangat besar
dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Pasal 66
huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib menyatakan bahwa Badan Legislasi bertugas:
“mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan undang-undang
melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus”.
Dalam mekanisme internal DPR RI, keberadaan Baleg
berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penyeimbang
(checks and balances). Baleg berwenang mengontrol,
mengharmonisasi, serta mengevaluasi proses pembentukan
undang-undang guna memastikan bahwa materi muatan RUU
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, tidak saling tumpang tindih, dan tetap berada
pada koridor amanat konstitusi. Penyingkiran Baleg dari
proses pembahasan berpotensi melahirkan undang-undang
yang cacat formil maupun materiil.
1.19 Bahwa prinsip negara hukum juga melahirkan asas legalitas,
yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan
atas hukum yang berlaku, sebagaimana termuat dalam
semangat Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
mengenai kekuasaan pemerintahan yang dijalankan menurut
Undang-Undang Dasar. Asas ini berarti pemerintah, termasuk
dalam membentuk kebijakan dan peraturan, tidak boleh
40
bertindak di luar atau menyimpang dari hukum yang
mengaturnya. Sejalan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum
dengan tidak ada kecualinya, sehingga tidak ada satu pun
lembaga negara, termasuk pembentuk undang-undang, yang
dapat mengecualikan dirinya dari kewajiban tunduk pada
hukum acara pembentukan undang-undang.
1.20 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil hukum di atas,
Para Pemohon menyimpulkan bahwa proses perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia telah cacat secara formil.
II. Bahwa pada tahap pembahasan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi bermakna (meaningful participation)
tidak dipenuhi oleh karana itu Pelanggaran atas Asas Kedaulatan Rakyat
dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Sehingga Proses Yang Dilakukan Cacat
Formiil dan tercermin dari tidak dipertimbangkannya masukan para
akademisi, serta diabaikannya pelibatan mahasiswa dan lembaga
masyarakat sipil secara menyeluruh.
2.1 Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan:
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar."
2.2 Bahwa penegasan frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar"
mengartikan
bahwa
tidak
ada
satu
pun
lembaga
negaratermasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden
selaku pembentuk undang-undang yang memiliki kekuasaan mutlak
(unlimited power). Setiap mandat kekuasaan yang mereka jalankan
adalah
sekadar
titipan
(trust)
dari
rakyat
yang
wajib
dipertanggungjawabkan
secara
hukum
dan
konstitusional.
Konsekuensinya, setiap undang-undang harus lahir dari rakyat dan
untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kekuasaan atau
41
golongan tertentu, sehingga proses pembentukan undang-undang
wajib membuka ruang partisipasi rakyat secara nyata, bukan sekadar
formalitas. Undang-undang yang dibentuk tanpa melibatkan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya kehilangan sumber
legitimasinya sendiri.
2.3 Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor
91/PUU[1]XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 telah secara terang
mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengejawantahkan
meaningful participation (partisipasi yang bermakna) dalam setiap
pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna meliputi
pemenuhan hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk
dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh
penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be
explained). Namun demikian, lima tahun setelah amanat konstitusional
tersebut digaungkan, DPR dan Presiden tetap mengacuhkannya,
termasuk pada proses pembentukan Perubahan UU POLRI yang
diujikan dalam perkara a quo.
2.4 Bahwa karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan salah
satu perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh
konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi melalui doktrin meaningful participation Putusan
MK No. 91/PUU-XVIII/2020, pembentukan undang-undang wajib
memberikan ruang partisipasi publik yang nyata dan efektif.
Pengabaian terhadap prinsip tersebut tidak hanya bertentangan
dengan prinsip demokrasi konstitusional, tetapi juga mengurangi
legitimasi konstitusional proses pembentukan undang-undang
2.5 Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, partisipasi masyarakat atau
partisipasi publik tidak boleh diartikan secara sempit dan formalistik.
Partisipasi publik bila perlu juga melibatkan emosi publik, emosi massa
demonstran, dan sebagainya yang tidak perlu dianggap sebagai
sesuatu yang buruk, menyakitkan, atau dibenci, dalam budaya
42
demokrasi (Asshiddiqie, 2020; 137);
2.6 Bahwa menurut prinsip Constitutional Supremacy (Supremasi
Konstitusi), konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat
seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali. Konsekuensi dari
prinsip tersebut adalah setiap pembentukan undang-undang wajib
tunduk pada konstitusi sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah
Konstitusi selaku penafsir konstitusi (the final interpreter of the
Constitution). Oleh sebab itu, setiap upaya menghidupkan kembali
norma yang telah dinyatakan inkonstitusional merupakan tindakan
yang bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan mereduksi
kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the
guardian of the Constitution).
2.7 Proses legislasi pada hakikatnya merupakan elemen integral dari
prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Manifestasi dari kedua
prinsip tersebut tidak terbatas pada aspek prosedural seperti
penyerahan mandat suara dalam pemilu, melainkan juga mencakup
kewajiban para wakil rakyat untuk menyediakan ruang partisipasi
publik yang inklusif dalam setiap penyusunan kebijakan. Pada
akhirnya, pelibatan aktif masyarakat dari beragam latar belakang
kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan alam demokrasi
yang substantif.
2.8 Bahwa kedaulatan rakyat dan asas negara hukum harus dipahami
sebagai dua pilar yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan.
Kedaulatan rakyat memberi dasar legitimasi, sedangkan negara
hukum memberi batas dan arah agar kekuasaan tidak berubah
menjadi alat oligarki atau penindasan. Karena itu, kehendak rakyat
hanya sah apabila diwujudkan dalam kerangka konstitusi dan hukum
yang adil.
2.9 Bahwa dalam konteks a quo, tindakan pembentuk undang-undang
yang mengabaikan partisipasi rakyat, mereduksi keadilan sosial, dan
mengabaikan
perlindungan
hak
asasi
manusia
merupakan
pelanggaran konstitusional yang nyata. Tindakan demikian tidak hanya
bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tetapi juga mencederai asas
43
negara hukum yang menjadi fondasi utama negara demokratis.
2.10 Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan
undang undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan
kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang
dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan
pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas
hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga
legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and
representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya
kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara
terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung
jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan
dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding)
tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi)
memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for
citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka;
dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan
(accountable and transparent).
2.11 Bahwa Durasi pembahasan yang hanya berlangsung selama 8
(delapan) hari merupakan waktu yang tidak memadai untuk menyerap
aspirasi publik secara bermakna (meaningful participation). Bahkan,
dalam proses tersebut, masyarakat sipil hanya diberikan ruang
partisipasi selama 1 hari. Di samping itu, Para Pemohon
mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan dengan Komisi III
DPR RI. Hal ini memperkuat dugaan bahwa seluruh rangkaian
pembahasan publik ini sekadar formalitas (pro-forma) untuk
menggugurkan kewajiban prosedural belaka, tanpa benar-benar
mempertimbangkan masukan substantif dari masyarakat.
2.12 Bahwa seharusnya Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan
Hukum dilibatkan dalam proses Pembentukan uu a quo dikarenakan
mereka lah yang selalu terlibat dengan lembaga kepolisian terutama
dalam konteks penegakan hukum seperti memberi pendampingan
hukum dan mengawal proses hukum masyarakat marjinal/kurang
44
mampu.
2.13 Bahwa Mahasiswa seharusnya dilibatkan untuk dapat mempengaruhi
kebijakan termasuk uu polri Pengaruh mahasiswa terhadap kebijakan
publik termasuk regulasi penting seperti UU Polri bukanlah bentuk
intervensi tanpa dasar, melainkan hak konstitusional warga negara
sekaligus hakikat dari peran intelektual muda. Dengan memadukan
kajian akademis yang tajam dan gerakan advokasi publik yang
konsisten, mahasiswa menjadi garda terdepan dalam memastikan
setiap undang-undang yang lahir benar-benar berpihak pada
kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum.
2.14 Bahwa
apabila
Mahkamah
Konstitusi
membiarkan
terjadinya
manipulasi terhadap penerapan Meaningful Participation dalam
pembentukan setiap undang-undang, sebab hal itu termasuk klister
Non Participation (Non Partisipasi), itu artinya sama dengan bentuk
pembangkangan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat, serta
bentuk penghinaan terhadap Daulat rakyat yang dimanipulasi atas
dasar keterwakilan rakyat di DPR sebagai perwakilan yang kerap tidak
mementingkan dan/atau tidak mendengar serta tidak mengakomodir
kepentingan rakyat dalam membentuk Undang-Undang.
2.15 Bahwa salah satu prinsip penting dalam pembentukan undang-undang
yang baik adalah adanya proses evidence-based legislation, yaitu
penyusunan yang berbasis data, evaluasi ilmiah, dan masukan dari
pakar independen. Namun, dalam pembentukan UU POLRI yang baru,
meskipun ditemukan jejak partisipasi aktif dari lembaga penelitian
hukum, perguruan tinggi, ataupun para akademisi. Ketiadaan proses
konsultasi
terhadap
komunitas
akademik
yang
independen
menyebabkan revisi UU POLRI kehilangan landasan evaluatif yang
objektif. Dengan tidak adanya analisis berbasis bukti yang kuat,
terutama pelibatan anggota polri aktif dalam jabatan sipil.
2.16 Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 telah menegaskan tiga prasyarat partisipasi yang bermakna
(meaningful participation), yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya
(right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to
45
be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban
atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam
proses pembahasan a quo, ketiga prasyarat tersebut tidak dipenuhi
secara kumulatif, sehingga proses pembentukan undang-undang a
quo bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-
undangan yang telah menjadi standar konstitusional sebagaimana
ditetapkan oleh Mahkamah sendiri.
2.17 Bahwa
masukan-masukan
yang
disampaikan
oleh
kalangan
akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang secara substantif
memberikan
kajian
mendalam
mengenai
implikasi
hukum,
kelembagaan, dan tata kelola atas materi muatan a quo tidak
mendapatkan ruang pertimbangan yang layak dalam proses
pembahasan. Bahwa masukan tersebut hanya diperlakukan sebagai
formalitas partisipasi (right to be heard) tanpa disertai proses dialogis
lebih lanjut berupa pertimbangan substantif (right to be considered)
maupun tanggapan tertulis atau lisan atas masukan dimaksud (right to
be explained).
2.18 Pada tahap pembahasan, dan proses Pembahasan (rdp) Perubahan
UU POLRI tidak melibatkan Mahasiswa, hanya 1 organisasi advokat,
dan serta tidak mempertimbangkan masukan ((right to be heard) para
akademisi/Guru Besar, Advokat, mahasiswa dan Sengaja Menutup
Partisipasi Publik (Meaningful participation), Tidak Transparan, dan
Tidak Akuntabel telah menimbulkan Kegagalan Pembentukan Hukum;
2.18.1 Bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang
seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan partisipasi
bermakna sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dalam praktiknya hanya
dilaksanakan sebagai formalitas prosedural, tanpa substansi
imparsialitas dan keterwakilan yang memadai.
2.18.2 Bahwa pembentukan Undang-Undang a quo diduga cacat
formil akibat pelanggaran mendasar terhadap asas partisipasi
46
masyarakat yang bermakna sebagaimana diamanatkan Pasal
96 UU No. 13 Tahun 2022 jo. Putusan MK No. 91/PUU-
XVIII/2020, yang dipicu oleh pelibatan Keluarga Besar Putra
Putri Polri (KBPPP) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) meskipun entitas tersebut tidak memiliki relevansi
maupun kualifikasi sebagai kelompok masyarakat sipil
terdampak murni. Kehadiran KBPPP yang memiliki keterikatan
biologis, historis, dan emosional erat dengan Kepolisian, serta
fungsi pembinaannya secara struktural dijalankan langsung
oleh
pejabat
Kepolisian
(P-14)
menciptakan
benturan
kepentingan yang secara nyata melanggar doktrin nemo judex
in causa sua (imparsialitas) serta asas ketidakberpihakan
(beginsel van onpartijdigheid), sekaligus memfasilitasi praktik
penguasaan regulasi oleh kelompok kepentingan yang
mendistorsi fungsi pengawasan warga menjadi sekadar
partisipasi semu demi merekayasa ilusi persetujuan public
sehingga cacat hukum yang terstruktur dalam proses
penjaringan aspirasi ini secara mutlak membatalkan legitimasi
prosedural pembentukan Undang-Undang a quo.
2.18.3 Bahwa terdapat indikasi ketidaknetralan dalam pelaksanaan
RDP, mengingat Komisi III DPR RI merupakan pendiri sekaligus
mantan pimpinan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) (P-15), serta
memiliki hubungan dekat dengan Ketua Komisi III DPR RI
selaku pimpinan pembahasan a quo. Bahwa kondisi demikian
menimbulkan persoalan serius terhadap independensi dan
objektivitas forum RDP, sebab pihak yang seharusnya berperan
sebagai penyeimbang (checks and balances) dalam proses
pembahasan justru memiliki keterkaitan personal maupun
kelembagaan dengan pihak yang memimpin jalannya rapat.
Bahwa hal ini bertentangan dengan asas imparsialitas yang
menjadi syarat mutlak agar RDP dapat dikategorikan sebagai
bentuk partisipasi yang bermakna, bukan sekadar forum
seremonial.
47
2.18.4 Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Selasa, 02 Juni
2026 yang dihadiri Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., Guru
Besar
Hukum
Administrasi
Kepegawaian,
FH
Unsoed
mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025 Terkait dengan larangan bagi anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) aktif untuk menduduki
jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau
pensiun, dalam salah satu paparan beliau menjelaskan
sebaiknya institusi yang dapat diduduki oleh anggota polri ialah
yang memiliki urusan urusan yang sesuai dengan tugas, fungsi,
dan wewenang polri, adanya penegakan hukum seperti
terorisme, intelijen negara, narkotika, siber dan/atau sandi
negara dan pemberantasan korupsi.
Video rapat: https://www.youtube.com/watch?v=dwLUy2UcXII
2.18.5 Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Selasa, 02 Juni
2026 yang dihadiri Dr. Oce Madril, S.H., M.A. Akademisi Hukum
Administrasi Negara, FH UGM, mengingat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam salah satu
paparan
beliau
menjelaskan,
pembentuk
UU
harus
mendefinisikan secara rinci jabatan apa saja yang masih
berkaitan dengan tugas kepolisian.
Video rapat: https://www.youtube.com/watch?v=A8FaSkh5I2k
2.18.6 Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Selasa, 02 Juni
2026 yang dihadiri Ketua Presidium Indonesia Police Watch
(IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengingat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, IPW menekankan
pentingnya mekanisme check and balance karena kewenangan
Polri sebagai penegak hukum yang
memiliki
legitimasi
penggunaan upaya paksa berpotensi disalahgunakan dan
menimbulkan pelanggaran HAM apabila pengawasan internal
maupun eksternal lemah.
Video rapat: https://www.youtube.com/watch?v=v24hAra2Bbk
2.18.7 Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rabu, 03 Juni
48
2026 yang dihadiri Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H.,
M.A. Guru Besar; Wakil Rektor Bidang Akademik, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XXIII/2025, polisi di jabatan sipil: penempatan
anggota Polri di jabatan sipil hanya boleh berdasarkan
kebutuhan teknis yang punya hubungan langsung dengan
fungsi kepolisian, bukan sekadar perluasan kekuasaan
institusional, seperti di BNN, KPK, atau institusi terkait siber dan
tanpa pembatasan, hal ini berisiko menimbulkan dominasi
pendekatan keamanan dalam pemerintahan sipil, beliau
menegaskan jika, boleh polri melakukan perluasan wilayah
kewenangan asal terdapat hubungan langsung dengan fungsi
kepolisian.
Video:https://www.youtube.com/live/BXU8wkHF_zc?si=0YKd
F946aZujSQZ8
2.18.8 Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rabu, 03 Juni
2026 yang dihadiri Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. ,Guru Besar
Ilmu Hukum, FH Universitas Lampung, mengingat Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
114/PUU-XXIII/2025,
ia
menekankan penugasan anggota Polri harus berlandaskan
netralitas politik, sistem merit, dan pencegahan konflik
kepentingan; sedangkan penempatan di lembaga lain yang
masih terkait tugas kepolisian perlu diatur secara ketat melalui
daftar jabatan yang jelas dan terbatas, sesuai doktrin 'functional
nexus of authority' hanya jabatan yang memiliki keterkaitan
langsung dan nyata dengan fungsi kepolisian yang dapat diisi
personel aktif.
Vidio: : https://www.youtube.com/watch?v=iGTbeip-nnY
2.18.9 Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang
dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar
penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat
penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:
49
1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur
pembentukan undang undang, baik dalam pembahasan
maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan
suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2.16 Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan
dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk
menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-
undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Perlu Pemohon tegaskan, penilaian terhadap tahapan
dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif.
Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu
standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau
semua standar yang ada, maka sebuah undang-
undang
dapat
dikatakan
cacat
formil
dalam
pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang
sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari
semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua
tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut
telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-
bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan
menyatakan
adanya
cacat
formil
pembentukan
undang-undang.
2.17 Bahwa proses pembentukan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(UU Polri) menunjukkan adanya persoalan dalam
tahapan pembentukannya yang patut diduga tidak
sesuai dengan prinsip dan prosedur pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
50
Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU
PPP). Adapun persoalan tersebut antara lain terdapat
dalam tahapan penyusunan serta pengharmonisasian
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
UU Polri, sebagai berikut:
ー
Penyusunan:
Bahwa Penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (RUU Polri) dinilai mengalami
cacat prosedural sekaligus melanggar asas
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Secara teknis pembentukan, RUU Polri langsung
ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI
tanpa
terlebih
dahulu
melalui
tahapan
pengharmonisasian,
pembulatan,
dan
pemantapan konsepsi di Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI. Hal ini secara eksplisit bertentangan
dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Pasal 129
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib.
Selain ketidaksesuaian prosedur tersebut, proses
penyusunan RUU a quo juga melanggar Asas
Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang
Tepat. Pelanggaran asas ini tampak pada
substansi Penjelasan Pasal 28A ayat (2) RUU
Polri yang mengizinkan anggota Polri menduduki
jabatan dalam urusan pemerintahan dalam
negeri. Pembahasan substansi yang memuat
51
norma
lintas
sektor
tersebut
seharusnya
melibatkan kerja sama lintas komisi, khususnya
Komisi II DPR RI yang mengawasi bidang
pemerintahan dalam negeri dan aparatur negara.
Dengan mengecualikan pelibatan Komisi II
sebagai mitra kerja kementerian terkait, proses
penyusunan RUU Polri ini terbukti melangkahi
wewenang
kelembagaan
yang
seharusnya
terlibat.
ー Pembahasan:
Bahwa pembahasan RUU tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002
tentang
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia berlangsung dalam waktu yang sangat
singkat selama 8 hari oleh para Guru Besar dan
akademisi dan 1 hari oleh masyarakat sipil
walaupun tidak ada perintah didalam uu, berapa
lama proses pembahasan uu yang baik namun
waktu yang singkat tidak memberikan ruang bagi
Masyarakat
untuk
berpartisipasi
maupun
mempengaruhi kebijakan, bahkan mahasiswa
tidak dilibatkan dalam proses pementukan uu a
quo. Kondisi ini makin diperparah oleh adanya
dugaan
ketidaknetralan
dan
benturan
kepentingan (conflict of interest) akibat kedekatan
antara Pimpinan Komisi III DPR RI dengan pihak
tertentu yang dilibatkan, yang pada akhirnya
mencederai Asas Keterbukaan dan Pengayoman
dalam pembentukan perundang-undangan.
III. Rasionalisasi
1. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dilibatkan nya Badan
Legislasi yang mempunyai tugas penting dalam mengoreksi
sebuah
RUU
serta
ketiadaan
dokumen
rekam
jejak
52
harmonisasi yang komprehensif, RUU POLRI memuat pasal
yang dahulu telah dibatalkan oleh MK Para Pemohon
MENDUGA adanya disharmonisasi secara vertikal dengan
dimasukkannya kembali oleh pembentuk Undang-Undang kini
untuk
memicu
tumpang
tindih
kewenangan
yang
membahayakan tata kelola negara dan pelanggaran atas
materi muatan yang diatur dalam UU PPP:
Pasal 28A Ayat (2) “Jabatan di luar organisasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan
fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan manajerial atau nonmanajerial pada
kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
atau tugas pemerintahan di bidang: a. pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat;”
Penjelasan Pasal 28A Ayat (2) “Huruf (a) Yang dimaksud
dengan "pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat"
diidentifikasi dengan adanya keterkaitan tugas, fungsi, dan
kewenangan kelembagaan terkait pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat antara lain pada:
a. koordinasi dalam bidang politik dan keamanan; dan
b. urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pasal 28A Ayat (4) “Selain pada jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar
organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal
terdapat penugasan dari Presiden dan yang saat ini sedang
menjabat akan berakhir 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.”
Penjelasan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
114/puu-xxiii/2025 “yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki
jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan
dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau
53
pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus
dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar
kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah
rumusan norma yang expressis verbis yang tidak memerlukan
tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan dengan hal itu,
Mahkamah perlu menegaskan, “jabatan” yang mengharuskan
anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023),
jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan
manajerial dan jabatan nonmanajerial.”
2. Menurut Para Pemohon Pasal 28A Ayat (2) a juga penjelasan
dan Pasal 28A Ayat (2) mengenai jabatan manajerial atau
nonmanajerial
telah
mengabaikan
putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang
dijelaskan
dalam
pertimbangan
hukum
Mahkamah
menjelaskan “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah
jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian,
dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut
adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan
jabatan nonmanajerial. Pemohon berpendapat bahwa proses
penyusunan UU POLRI 5/2026 seharusnya tidak hanya
melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III, melainkan
diperlukannya pelibatan lintas Komisi yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat Komisi II. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan
dalam negeri merupakan lingkup tugas, Dewan Perwakilan
Rakyat Komisi II. Sebagai lembaga yang berwenang dalam
bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi
daerah, aparatur negara, kepemiluan, pertanahan dan reforma
agraria.
54
3. Bahwa Para pemohon berpendapat, berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
30 Ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban
masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum”. Ini adalah mandat
konstitusional utama polri.
4. Bahwa pemohon berpendapat, berdasarkan Undang-Undang
No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, 11
dan 12;
Pasal 10
Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa
Pasal 11
Pegawai ASN bertugas:
a.
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b.
memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 12
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Para Pemohon berpendapat Aparatur Sipil Negara dalam
urusan pemerintahan dalam negeri yakni Pegawai Negeri Sipil
dalam urusan pelayanan publik, administrasi negara, tata kelola
55
pemerintahan daerah, dan birokrasi dalam otonomi daerah yang
bukan anggota aktif polri.
5. Bahwa Para Pemohon meyakini anggota polri aktif yang
menduduki urusan pemerintahan dalam negeri tanpa melepas
status aktif keanggotaannya dapat membuat anggota polri
tidak akan fokus dan efektif dalam tugas utamanya sebagai
aparat penegakan hukum.
6. Bahwa Para Pemohon meyakini anggota polri aktif yang
menduduki urusan pemerintahan dalam negeri tanpa melepas
status aktif keanggotaannya dapat membuat polri menjadi
institusi yang superbody yakni lembaga yang mempunyai
kewenangan yang sangat besar, melampaui kewenangan
yang seharusnya menjadi tugas utama polri ialah alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi,
mengayomi,
melayani
masyarakat,
serta
menegakkan hukum.
7. Menurut Para Pemohon Pasal 28A ayat (4) terhadap frasa "dan
yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan" dalam Pasal 28A Ayat
(4) UU No. 5 Tahun 2026 bertentangan dengan Pasal 24C Ayat
(1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 47 UU MK, karena putusan
Mahkamah Konstitusi berdasarkan doktrin self-executing
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 138/PUU-
VII/2009 berlaku langsung, menyeluruh, dan mengikat sejak
diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanpa memerlukan
tindakan hukum lanjutan dari lembaga manapun sehingga
pembentuk undang-undang sama sekali tidak berwenang
merumuskan masa transisi 2 tahun yang pada hakikatnya
merupakan pemberian masa hidup tambahan (stay) kepada
kondisi yang seharusnya berakhir sejak putusan MK
diucapkan, karena kewenangan menetapkan temporal scope
akibat hukum putusan konstitusional ada di tangan Mahkamah,
bukan di tangan DPR dan Presiden, dan dengan merumuskan
56
pengecualian personal bagi anggota Polri yang "saat ini
sedang menjabat" pembentuk undang-undang telah melanggar
asas erga omnes yang mewajibkan putusan MK berlaku tanpa
pengecualian bagi semua orang dan semua situasi hukum
yang berkaitan, sekaligus melanggar asas kesamaan di
hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD
NRI 1945 karena membedakan perlakuan hukum antara
anggota Polri yang sudah menjabat dengan yang belum
menjabat tanpa dasar pembedaan yang dapat dibenarkan
secara
konstitusional,
sehingga
Pemohon
memohon
Mahkamah menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan seluruh
anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar organisasi
Polri untuk segera melepaskan jabatan terhitung sejak putusan
ini diucapkan sesuai asas final and binding.
8. Bahwa Para Pemohon juga menduga bukan hanya terjadinya
kesalahan dalam pembentukan Undang-Undang a quo namun
adanya
praktik
pembangkangan
terhadap
konstitusi
(constitutional disobedience), dengan Pemerintah dan DPR
membiarkan peraturan kepolisian negara republik indonesia
(PERPOL) nomor 10 tahun 2025 tentang anggota kepolisian
negara republik indonesia yang melaksanakan tugas di luar
struktur organisasi kepolisian negara republik indonesia tetap
berlaku tanpa mencabutnya, yang secara terang benderang
telah
mencederai
prinsip-prinsip
negara
hukum
serta
mengaburkan batas fungsi kepolisian dengan institusi sipil
lainnya, yang pada kedudukannya berpotensi membangkitkan
kembali praktik dwi-fungsi.
9. Bahwa Mahfud MD menilai bahwa Perpol ini bertentangan
secara diametral dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan MK telah menegaskan secara eksplisit bahwa anggota
Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.
57
Karena Putusan MK bersifat final and binding, eksistensinya
tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan internal institusi
seperti Perpol. Beliau juga menggarisbawahi bahwa Perpol
10/2025 tidak memiliki landasan hukum (legal basis) yang kuat
dalam UU Polri maupun UU ASN, sehingga berpotensi memicu
konflik norma dan mengaburkan batas tegas antara jabatan
sipil dengan aparat penegak hukum aktif.
10. Bahwa menurut Pakar hukum tata negara Universitas
Airlangga (UNAIR) Adam Muhshi “Peraturan Polri itu
merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi. Dapat dikatakan sebagai bentuk ingkar konstitusi”.
11. Bahwa menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Brawijaya Prof Muchamad Ali Safaat, menegaskan bahwa
secara prinsip, Polri memang dapat menugaskan anggotanya
ke luar institusi, tetapi dengan batasan yang jelas. "Nah,
peraturan Polri ini lalu mengelompokkan 17 institusi. Jika kita
lihat, tentu tidak seluruhnya berkaitan dengan institusi
kepolisian."
12. Khususnya terdapat pada pasal 3 Ayat (2) “Pelaksanaan Tugas
Anggota
Kepolisian
Republik
Indonesia
pada
kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada Kementerian
Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan,
Kementerian
Perhubungan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas
Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan
Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.”
58
Dan juga pasal 3 Ayat (3) “Pelaksanaan Tugas Anggota Polri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a.
Jabatan Manajerial; dan b. Jabatan Nonmanajerial.”
13. Bahwa apabila melihat putusan MK sangat jelas jabatan yang
dapat diduduki anggota polri memiliki keterkaitan dengan
jabatan polri dan benar-benar terlihat proses pembangkangan
terhadap konstitusi (constitutional disobedience).
14. Bahwa pelanggaran due process of law-making diatas
sejatinya merupakan pelanggaran fundamental terhadap asas-
asas konstitusional yang memayungi proses pembentukan
undang-undang (umbrella 45 principles), yaitu asas kedaulatan
rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan asas negara
hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu,
pelanggaran yang terjadi dalam proses pembentukan Revisi
UU POLRI bukan sekadar penyimpangan teknis prosedur
semata, melainkan pelanggaran yang bersifat asasi.
15. Bahwa sebagai komparasi, Para Pemohon menyandingkan
regulasi a quo dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang merupakan hukum acara utama (procedural law)
sekaligus pedoman bagi Kepolisian dalam menjalankan fungsi
penegakan hukum
16. Bahwa proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) telah mencerminkan partisipasi publik
yang bermakna (meaningful participation). Hal ini terbukti dari
dilibatkannya berbagai elemen masyarakat sipil secara inklusif,
mulai dari LSM yang konsern pada isu penegakan hukum
pidana, LBH/OBH, hingga mahasiswa hukum di beberapa
universitas.
59
17.
Nama Organisasi
Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP)
Perwakilan Indonesian Center for Enviromental Law (ICL)
Dewan Pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP
AMAN)
Plt. Direktur IJRS
Direktur LBHM
Perwakilan LBH JMM
Ketua Umum INI
Perwakilan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk
RKUHAP
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation
Perwakilan Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan (AAPK)
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Trisakti (USAKTI)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung
Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
18. Bahwa Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai
mengabaikan
prinsip
partisipasi
bermakna
(meaningful
participation) masyarakat sipil, berbeda dengan proses
penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Keterbatasan partisipasi publik ini berpotensi
menimbulkan ketidakselarasan pelaksanaan tugas Polri
sebagai lembaga penegak hukum utama pelaksana KUHAP,
sehingga efektivitas penegakan hukum itu sendiri dapat
terancam. Hal ini juga tecermin dengan hanya melibatkan 3
organisasi masyarakat sipil, seperti;
Nama Organisasi
Indonesian Police Watch
Asosiasi Advokat Cinta Tanah Air
Keluarga Besar Putra Putri Polri
dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
19. Bahwa
sudah
sepatutnya
seluruh
Lembaga
Bantuan
60
Hukum/Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH), termasuk
LBH/OBH tempat Para Pemohon mengabdi, diberikan ruang
partisipasi yang luas dan bermakna (meaningful participation),
sebagaimana halnya dalam proses pembentukan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) para
LBH/OBH diberi ruang. Hal ini mengingat LBH/OBH memiliki
keterkaitan langsung dengan fungsi penegakan hukum
Kepolisian dalam pemberian bantuan hokum termasuk salah
satunya
LBH/OBH
tempat
Para
Pemohon
mengabdi,
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum
(legal standing) Para Pemohon.
20. dengan meluasnya jabatan Polri sebagaimana yang telah kami
jelaskan maka tugas penegakan hukum akan semakin
melambat dengan kekurangan nya personil karena anggota
polri menduduki jabatan sipil maka akan banyak terjadi
kerugian konstitusional.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka dengan
demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
IV. Petitum
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
3. Memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
61
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Surat Rekomendasi Ruang Siyasah;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Surat Rekomendasi Paralegal Lembaga Bantuan
Hukum Badan Pengawas Konstitusi DPD DKI Jakarta (LBH
BAPEKSI DPD DKI Jakarta);
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Surat Rekomendasi Paralegal Perhimpunan Bantuan
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Jakarta (PBHI
Jakarta);
6.
Bukti P-6
: Fotokopi AD-ART Ruang Siyasah;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Surat Laporan Kepolisian PBHI;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Surat Nomor 001/SP-Permohonan-RS/VII/2026 Surat
permohonan
informasi
dan
bukti
tanda
terima
untuk
memperoleh seluruh dokumen dan keterangan mengenai
seluruh tahapan pembentukan Undang-Undang tentang
POLRI;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan
Umum;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Pencarian proses Harmonisasi UU Polri di website
62
DPR;
12. Bukti P-12
: Fotokopi
Harmonisasi
dalam
UU
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
mulai
dari
permintaan
harmonisasi, jalannya proses harmonisasi, keputusan hasil
harmonisasi
RUU,
Pengambilan
Keputusan
atas
hasil
Harmonisasi RUU, hingga penjelasan pengusul dari Komisi XI;
13. Bukti P-13
: Fotokopi mengenai Pernyataan Wakil Ketua Baleg Dr. H.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung. UU Polri tidak dilakukan
Harmonisasi;
14. Bukti P-14
: Fotokopi berita mengenai Keluarga Besar Putra Putri Polri
memiliki kedekatan dengan Kepolisian;
15. Bukti P-15
: Fotokopi mengenai Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memiliki
hubungan dekat dengan Ketua Komisi III DPR RI.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
63
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut
tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu
macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis
pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a
UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih
lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas
bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit,
istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dinyatakan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil
dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan
demikian, Mahkamah berwenang untuk memutus pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian formil
undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181, selanjutnya disebut
UU 5/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji
permohonan a quo.
64
Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil
[3.3]
Menimbang bahwa ihwal tenggat waktu untuk mengajukan permohonan
pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16
Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa:
[3.34]
Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok
permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan
batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara
formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat
karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil.
Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara
sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui
dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan
dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang
perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara
sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan
Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa
tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam
Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan
pengujian formil terhadap Undang-Undang.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya beberapa putusan Mahkamah telah menegaskan
kembali pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
pengujian formil undang-undang antara lain termaktub dalam pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf
[3.3.5] menegaskan bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang
waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia;
[3.3.3]
Bahwa oleh karena UU 5/2026 diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026
sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 7181, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan
permohonan, yaitu 31 Juli 2026. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh
Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
65
Pemohon Nomor 281/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026. Dengan demikian, permohonan
a quo diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil
suatu undang-undang.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
[3.5]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009 serta putusan-putusan Mahkamah selanjutnya perihal kedudukan hukum
dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai
berikut:
bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara
serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak
diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain,
perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil
Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan
yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat
adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah
sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil
sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan
menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat
atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk
mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh
para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung
antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.
66
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam
pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, pemohon harus
menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara pemohon dengan
undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf
[3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya Pemohon I sampai dengan
Pemohon V telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil
sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah pengujian
formil UU 5/2026 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perseorangan warga
negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-2] yang memiliki orientasi akademik dan
profesional untuk menjadi praktisi hukum, peneliti kelembagaan negara, serta
pengabdian kepada masyarakat yang turut mewujudkan negara hukum dengan
menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas. Pemohon I sampai dengan
Pemohon V juga tergabung dalam ruang siyasah, yaitu lembaga kajian hukum
tata negara dan advokasi kebijakan publik di lingkungan fakultas yang aktif
melakukan kajian, kritik, analisis, advokasi akademik, dan pengawasan terhadap
proses pembentukan hukum [vide Bukti P-3]. Selain sebagai mahasiswa dan
aktivis lembaga kajian, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV merupakan
paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Badan Pengawas Konstitusi DPD DKI
Jakarta [vide Bukti P-4], sedangkan Pemohon III dan Pemohon V merupakan
paralegal pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jakarta [vide Bukti P-5]. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon I sampai dengan
Pemohon V konsisten melakukan advokasi, pendampingan hukum nonlitigasi,
dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin, rentan, serta tidak
67
memahami hukum yang berhadapan dengan institusi penegak hukum, termasuk
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon I sampai
dengan Pemohon V menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, pembahasan UU
5/2026 berlangsung sangat cepat, yakni hanya delapan hari. Pembahasan
dengan kalangan akademisi dilaksanakan tujuh kali, yakni pada tanggal 2, 3, 5,
dan 8 Juni 2026 dengan melibatkan 18 akademisi dan guru besar, sedangkan
pembahasan dengan tiga koalisi masyarakat sipil hanya dilakukan satu kali,
yakni pada tanggal 2 Juni 2026. Dengan pola pembahasan tersebut menutup
kesempatan Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk berpartisipasi secara
penuh, efektif, dan bermakna. Padahal, organisasi bantuan hukum dan lembaga
bantuan hukum seharusnya dilibatkan secara aktif karena memiliki pengalaman
langsung dalam mengawal penegakan hukum, mendampingi masyarakat, dan
berhadapan dengan institusi kepolisian.
b. Bahwa salah satu koalisi masyarakat sipil yang dilibatkan dalam pembahasan
UU a quo diduga memiliki hubungan dengan pimpinan Komisi III DPR RI
sehingga
menimbulkan
indikasi
adanya
benturan
kepentingan
dan
mempersempit ruang partisipasi yang objektif. Pada saat yang sama, kelompok
mahasiswa tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan tersebut. Sehingga
kondisi tersebut dinilai melanggar tiga unsur utama partisipasi masyarakat
bermakna, yaitu hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan
hak untuk memperoleh penjelasan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat
semestinya berlangsung secara substantif sejak tahap awal sampai tahap akhir
pembentukan undang-undang, bukan sekadar untuk memenuhi formalitas
prosedural.
c. Bahwa dengan tidak adanya akses partisipasi dimaksud, Pemohon I sampai
dengan Pemohon V menduga adanya tahapan pembentukan undang-undang
yang tidak dilaksanakan, terutama harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi oleh Badan Legislasi. Terhadap hal tersebut, Pemohon I sampai
dengan Pemohon V mengirimkan surat bertanggal tanggal 8 Juli 2026 kepada
68
Sekretaris Komisi III DPR RI yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi
mengenai keabsahan seluruh tahapan pembentukan UU 5/2026 [vide Bukti P-9],
namun tidak mendapat respon sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon V
tidak dapat memastikan apakah pembentukan UU 5/2026 telah memenuhi asas
keterbukaan dan tata cara yang diwajibkan oleh UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan telah terpenuhi atau tidak.
d. Bahwa dengan adanya pembahasan yang bersifat singkat, pemilihan kelompok
masyarakat sipil tertentu untuk terlibat dalam proses pembentukan UU 5/2026,
tidak melibatkan mahasiswa, dan informasi yang tertutup menunjukkan ketiga
unsur partisipasi publik yang bermakna tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya, hak
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan proses pembentukan hukum telah
dilanggar.
e. Bahwa kerugian serupa dialami ruang siyasah sebagai lembaga yang bertujuan
membangun kesadaran hukum masyarakat. Jika DPR menjadikan pembentukan
undang-undang menyimpang dari tata-cara pembentukan peraturan perundang-
undangan dan putusan Mahkamah, produk kajian dan pendidikan hukum ruang
siyasah berpotensi kehilangan kredibilitas. Ihwal ini, masyarakat dan mahasiswa
dapat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan konstitusi karena melihat
pembentuk undang-undang mengabaikan ketentuan hukum tanpa konsekuensi
dan harus tunduk pada undang-undang yang dibentuk secara tergesa-gesa dan
tanpa melalui mekanisme pengendalian mutu legislasi yang memadai.
f. Bahwa undang-undang yang dibentuk tanpa proses harmonisasi dan partisipasi
bermakna berpotensi melahirkan norma yang tumpang tindih, tidak jelas, dan
sulit diterapkan. Kondisi demikian dapat pula menghambat kerja pendampingan
hukum (oleh paralegal) yang dilakukan oleh pemohon III dan Pemohon V, serta
perjuangan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat.
[3.7]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama
uraian kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam
menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.6] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum para Pemohon
dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, menurut
69
Mahkamah uraian kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V
beserta alat bukti yang diajukan, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum atau
bukti yang menunjukkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V pernah secara
aktif mengikuti atau mengawal proses legislasi UU 5/2026 antara lain pernah
menghadiri atau berupaya menghadiri forum akademik, seminar, diskusi publik,
konsultasi publik, maupun rapat dengar pendapat umum yang berkaitan dengan
pembahasan RUU dimaksud atau pernah meminta audiensi; mengajukan
permohonan untuk dilibatkan dalam pembahasan, atau menyampaikan keberatan
karena tidak diberikan kesempatan berpartisipasi selama rancangan undang-
undang dibahas; atau pernah menyusun dan menyampaikan kajian akademik,
pendapat hukum, rekomendasi kebijakan, daftar inventarisasi masalah, atau bentuk
masukan tertulis lainnya kepada DPR atau Pemerintah selama proses pembentukan
UU 5/2026, atau berupaya membuat dan menyatakan pernyataan sikap resmi,
publikasi, korespondensi, rekaman kegiatan, ataupun dokumen kelembagaan yang
menunjukkan keterlibatan Pemohon I sampai dengan Pemohon V atau lembaga
tempat Pemohon I sampai dengan Pemohon V beraktivitas pernah menyampaikan
sikap atas proses maupun substansi rancangan undang-undang tersebut sebelum
disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon I sampai dengan Pemohon V, menurut Mahkamah pada pokoknya hanya
menerangkan mengenai identitas dan status Pemohon I sampai dengan Pemohon
V [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, dan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-
15] yang tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan proses pembentukan UU
5/2026. Dalam hal ini, bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan tindakan konkret
Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk berpartisipasi atau mengawal proses
pembentukan UU 5/2026 sebelum undang-undang tersebut disahkan.
Bahwa berkenaan dengan bukti surat bertanggal 8 Juli 2026 yang
dikirimkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V kepada Sekretaris Komisi III DPR
RI untuk memperoleh dokumen dan keterangan mengenai tahapan pembentukan
UU 5/2026 [vide Bukti P-9], menurut Mahkamah, bukti surat tersebut dikirimkan
setelah UU 5/2026 disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026. Hal
tersebut juga disampaikan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam
persidangan Mahkamah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya membenarkan bahwa
70
selama proses pembentukan UU 5/2026 Pemohon I sampai dengan Pemohon V
tidak melakukan tindakan apapun, namun baru mengajukan surat kepada DPR RI
setelah Undang-Undang disahkan dan diundangkan [vide Risalah Sidang tanggal 3
Agustus 2026, hlm. 3 sampai dengan hlm 6] sehingga bukti berupa surat tersebut
menurut Mahkamah tidak dapat dipandang sebagai bukti keterlibatan Pemohon I
sampai dengan Pemohon V untuk berpartisipasi selama pembentukan UU 5/2026,
melainkan hanya meminta informasi setelah proses legislasi selesai. Oleh
karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V dengan adanya anggapan
kerugian hak konstitusional yang diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukum
sehingga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan perihal kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan
Pemohon V dengan proses pembentukan UU 5/2026 yang dimohonkan pengujian
formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, berdasarkan seluruh
pertimbangan tersebut tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.8]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.9]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
71
[4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu
pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan;
[4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta
72
dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Saiful Anwar
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 114/puu-xxiii/2025 “yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau 53 pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang expressis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan, “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial.” 2. Menurut Para Pemohon Pasal 28A Ayat (2) a juga penjelasan dan Pasal 28A Ayat (2) mengenai jabatan manajerial atau nonmanajerial telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah menjelaskan “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Pemohon berpendapat bahwa proses penyusunan UU POLRI 5/2026 seharusnya tidak hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III, melainkan diperlukannya pelibatan lintas Komisi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup tugas, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria. 54 3. Bahwa Para pemohon berpendapat, berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Ini adalah mandat konstitusional utama polri. 4. Bahwa pemohon berpendapat, berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, 11 dan 12; Pasal 10 Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa Pasal 11 Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12 Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para Pemohon berpendapat Aparatur Sipil Negara dalam urusan pemerintahan dalam negeri yakni Pegawai Negeri Sipil dalam urusan pelayanan publik, administrasi negara, tata kelola 55 pemerintahan daerah, dan birokrasi dalam otonomi daerah yang bukan anggota aktif polri. 5. Bahwa Para Pemohon meyakini anggota polri aktif yang menduduki urusan pemerintahan dalam negeri tanpa melepas status aktif keanggotaannya dapat membuat anggota polri tidak akan fokus dan efektif dalam tugas utamanya sebagai aparat penegakan hukum. 6. Bahwa Para Pemohon meyakini anggota polri aktif yang menduduki urusan pemerintahan dalam negeri tanpa melepas status aktif keanggotaannya dapat membuat polri menjadi institusi yang superbody yakni lembaga yang mempunyai kewenangan yang sangat besar, melampaui kewenangan yang seharusnya menjadi tugas utama polri ialah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 7. Menurut Para Pemohon Pasal 28A ayat (4) terhadap frasa "dan yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan" dalam Pasal 28A Ayat (4) UU No. 5 Tahun 2026 bertentangan dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 47 UU MK, karena putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan doktrin self-executing sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 138/PUU- VII/2009 berlaku langsung, menyeluruh, dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanpa memerlukan tindakan hukum lanjutan dari lembaga manapun sehingga pembentuk undang-undang sama sekali tidak berwenang merumuskan masa transisi 2 tahun yang pada hakikatnya merupakan pemberian masa hidup tambahan (stay) kepada kondisi yang seharusnya berakhir sejak putusan MK diucapkan, karena kewenangan menetapkan temporal scope akibat hukum putusan konstitusional ada di tangan Mahkamah, bukan di tangan DPR dan Presiden, dan dengan merumuskan 56 pengecualian personal bagi anggota Polri yang "saat ini sedang menjabat" pembentuk undang-undang telah melanggar asas erga omnes yang mewajibkan putusan MK berlaku tanpa pengecualian bagi semua orang dan semua situasi hukum yang berkaitan, sekaligus melanggar asas kesamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena membedakan perlakuan hukum antara anggota Polri yang sudah menjabat dengan yang belum menjabat tanpa dasar pembedaan yang dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga Pemohon memohon Mahkamah menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan seluruh anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar organisasi Polri untuk segera melepaskan jabatan terhitung sejak putusan ini diucapkan sesuai asas final and binding. 8. Bahwa Para Pemohon juga menduga bukan hanya terjadinya kesalahan dalam pembentukan Undang-Undang a quo namun adanya praktik pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience), dengan Pemerintah dan DPR membiarkan peraturan kepolisian negara republik indonesia (PERPOL) nomor 10 tahun 2025 tentang anggota kepolisian negara republik indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara republik indonesia tetap berlaku tanpa mencabutnya, yang secara terang benderang telah mencederai prinsip-prinsip negara hukum serta mengaburkan batas fungsi kepolisian dengan institusi sipil lainnya, yang pada kedudukannya berpotensi membangkitkan kembali praktik dwi-fungsi. 9. Bahwa Mahfud MD menilai bahwa Perpol ini bertentangan secara diametral dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK telah menegaskan secara eksplisit bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. 57 Karena Putusan MK bersifat final and binding, eksistensinya tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan internal institusi seperti Perpol. Beliau juga menggarisbawahi bahwa Perpol 10/2025 tidak memiliki landasan hukum (legal basis) yang kuat dalam UU Polri maupun UU ASN, sehingga berpotensi memicu konflik norma dan mengaburkan batas tegas antara jabatan sipil dengan aparat penegak hukum aktif. 10. Bahwa menurut Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (UNAIR) Adam Muhshi “Peraturan Polri itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan sebagai bentuk ingkar konstitusi”. 11. Bahwa menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Prof Muchamad Ali Safaat, menegaskan bahwa secara prinsip, Polri memang dapat menugaskan anggotanya ke luar institusi, tetapi dengan batasan yang jelas. "Nah, peraturan Polri ini lalu mengelompokkan 17 institusi. Jika kita lihat, tentu tidak seluruhnya berkaitan dengan institusi kepolisian." 12. K
