PUU
Tahun 2026
281/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon: Nur Atuti (Pemohon I) dan Indra Fanayan (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-08-12T14:04:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 281/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan yang diajukan oleh
Nur Atuti dan Indra Fanayan (selanjutnya disebut para
Pemohon) pada tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
280/PUU/
PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
tanggal 21 Juli 2026 dengan Permohonan Nomor 281/PUU-
XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor 281/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah
menerbitkan:
2
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
281.281/PUU/TAP.MK/Panel/07/2026
tentang
Pembentukan
Panel
Hakim
Untuk
Memeriksa
Permohonan Nomor 281/PUU-XXIV/2026, bertanggal 21
Juli 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
281.281/PUU/TAP.MK/HS/07/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 21 Juli 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK,
Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda
pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan a quo
melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 3
Agustus 2026 pukul 14.30 WIB;
d. bahwa
berkenaan
dengan
persidangan
pemeriksaan
pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil para
Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera
Mahkamah
Nomor
1130.281/PUU/PAN.MK/PS/07/2026,
bertanggal 23 Juli 2026 perihal Panggilan Sidang dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat
WhatsApp dan e-mail yakni pada tanggal 23 Juli 2026 pukul
14.03 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan
konfirmasi kehadiran sidang kepada para Pemohon pada
tanggal 3 Agustus 2026 pukul 12.23 WIB melalui WhatsApp
namun Pemohon tidak dapat dihubungi/dikonfirmasi hingga
jadwal sidang dimaksud dimulai. Berkaitan dengan hal
tersebut, Mahkamah tetap membuka persidangan pada pukul
15.08 WIB namun tanpa dihadiri oleh para Pemohon [vide
Risalah Sidang, tanggal 3 Agustus 2026, hlm. 1].
e. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)
menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum
3
tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan
Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c
PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan
berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada
sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu,
berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan”;
f.
bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4
Agustus 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran para
Pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut menunjukkan para Pemohon tidak sungguh-
sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan
demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan
gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo
Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri oleh para Pemohon,.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
5
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan yang diajukan oleh Nur Atuti dan Indra Fanayan (selanjutnya disebut para Pemohon) pada tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 280/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Juli 2026 dengan Permohonan Nomor 281/PUU- XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 281/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 2 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 281.281/PUU/TAP.MK/Panel/07/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 281/PUU-XXIV/2026, bertanggal 21 Juli 2026; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 281.281/PUU/TAP.MK/HS/07/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 21 Juli 2026; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 14.30 WIB; d. bahwa berkenaan dengan persidangan pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1130.281/PUU/PAN.MK/PS/07/2026, bertanggal 23 Juli 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat WhatsApp dan e-mail yakni pada tanggal 23 Juli 2026 pukul 14.03 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kehadiran sidang kepada para Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 12.23 WIB melalui WhatsApp namun Pemohon tidak dapat dihubungi/dikonfirmasi hingga jadwal sidang dimaksud dimulai. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah tetap membuka persidangan pada pukul 15.08 WIB namun tanpa dihadiri oleh para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Agustus 2026, hlm. 1]. e. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum 3 tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”; f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Agustus 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran para Pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan para Pemohon tidak sungguh- sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon,. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 5 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati
