281/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 281/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Vendy Setiawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Pasir Bayur RT/RW 002/004 Kelurahan/Desa Mulyasari Kecamatan Silaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Novita Ayu Fitriani Pekerjaan : Mahasiwa Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/No. 03 RT/RW 008/004 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Sofia Arfind Putri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Rawa Domba Raya Kav. 8 – 9 RT/RW 003/016 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Pangestu Sarah Hapsari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kampung Baru II No. 32B RT/RW 003/005 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Aulia Ananta Setiawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Doyong RT/RW 006/006 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Iis Rahmawati Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Kliwon RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Zerlina Keyla Maryam Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gunungsari Indah VV 15 RT/RW 001/009 Kelurahan/Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Pemohon VII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2026 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Dody Pradipto YS, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22 – 24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, DKI Jakarta, yang mewakili pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 287/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 Desember 2025 dengan Nomor 281/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai 4 politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan : “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842]; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan WNI; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, PARA PEMOHON merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3 – P-9) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-10 – P-16); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga PARA PEMOHON dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 6 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] sebagai berikut: Pasal 102 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa PARA PEMOHON seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang secara aktual dan berkelanjutan berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, yang secara normatif diwajibkan oleh sistem dan kurikulum pendidikan tinggi hukum untuk mempelajari, menganalisis, serta mempertanggungjawabkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana nasional yang berlaku dan mengikat. b) Bahwa kewajiban akademik PARA PEMOHON tersebut bukan bersifat pilihan atau kepentingan teoritis semata, melainkan kewajiban hukum-akademik yang berdampak langsung pada 7 penilaian akademik, kelulusan, dan legitimasi keilmuan PARA PEMOHON sebagai subjek pendidikan hukum, sehingga PARA PEMOHON berada dalam posisi hukum yang secara aktif terikat oleh keberlakuan norma KUHP. c) Bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut, PARA PEMOHON dituntut untuk mampu menjelaskan secara normatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati, termasuk bagaimana penilaian selama masa percobaan pidana mati dilakukan serta lembaga apa yang berwenang melakukan penilaian tersebut. d) Bahwa keberlakuan Pasal 102 KUHP yang hanya merumuskan frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mencakup pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, telah menimbulkan kekosongan norma, sehingga PARA PEMOHON secara aktual kehilangan kepastian hukum dalam memahami, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan mekanisme hukum yang menentukan apakah pidana mati dilaksanakan atau diubah. e) Bahwa kondisi tersebut secara langsung dan aktual merugikan PARA PEMOHON, karena PARA PEMOHON dipaksa oleh sistem pendidikan hukum yang bersandar pada hukum positif yang berlaku untuk memahami dan menerima keberlakuan suatu norma pidana yang tidak lengkap secara normatif, tidak menyediakan standar penilaian yang jelas, dan tidak memungkinkan prediksi akibat hukum, khususnya terkait pidana paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. f) Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak berhenti pada ranah akademik saat ini, melainkan bersifat potensial yang secara rasional pasti akan terjadi (reasonable certainty), mengingat PARA PEMOHON dipersiapkan oleh sistem pendidikan tinggi hukum untuk menjalankan fungsi profesional sebagai advokat, peneliti hukum, akademisi, atau aparatur penegak hukum yang akan memberikan pendampingan, pembelaan, pendapat hukum, dan 8 penilaian normatif terhadap perkara pidana, termasuk perkara yang diancam dengan pidana mati. g) Bahwa dalam kapasitas profesional tersebut, ketidakjelasan norma Pasal 102 KUHP secara langsung berpotensi membatasi kemampuan PARA PEMOHON untuk memberikan nasihat hukum yang akurat, dapat diprediksi, dan bertanggung jawab secara konstitusional, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional atas hak PARA PEMOHON untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. h) Bahwa oleh karena itu, akibat berlakunya Pasal 102 KUHP sebagaimana dimaknai saat ini, PARA PEMOHON telah dan akan terus kehilangan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil serta legitimate expectation untuk mengetahui secara jelas sejak awal bagaimana negara menilai dan menentukan kelanjutan pidana mati. i) Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak semata-mata timbul dari aktivitas akademik yang bersifat teoritis, melainkan karena Pasal 102 KUHP merupakan hukum positif yang secara resmi dijadikan rujukan dalam sistem pendidikan hukum nasional yang diselenggarakan atau diakui oleh negara, sehingga kekosongan norma tersebut secara langsung mempengaruhi kewajiban akademik PARA PEMOHON yang dinilai secara formal. j) Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 102 KUHP juga merugikan PARA PEMOHON dalam menjalankan hak konstitusional untuk membentuk dan menyampaikan pendapat hukum yang rasional dan bertanggung jawab, karena ketiadaan norma penilaian pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan memaksa PARA PEMOHON membangun pendapat hukum tanpa dasar normatif yang memadai. k) Bahwa kondisi tersebut mengaburkan standar etika dan tanggung jawab profesi hukum yang sejak dini ditanamkan kepada PARA PEMOHON sebagai calon profesional hukum, sehingga merugikan hak PARA PEMOHON untuk dibentuk sebagai subjek hukum yang berintegritas dalam negara hukum. 9 l) Bahwa PARA PEMOHON memiliki legitimate expectation sebagai warga negara dan subjek hukum terdidik agar pembentuk undang- undang merumuskan norma pidana, terlebih yang mengatur pidana mati, secara lengkap, jelas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Namun, Pasal 102 KUHP telah mereduksi legitimate expectation tersebut dan menempatkan PARA PEMOHON dalam kondisi ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. 8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (aktual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan hubungan sebab akibat (causal link) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: a) Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan norma delegasi yang menentukan ruang lingkup pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana mati, sehingga isi dan batas norma a quo secara langsung menentukan ada atau tidaknya kepastian hukum dalam pengaturan mekanisme penilaian selama masa percobaan pidana mati. b) Bahwa karena Pasal 102 KUHP hanya membatasi delegasi pada frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mencakup pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, maka sejak norma a quo berlaku telah terjadi kekosongan norma yang bersifat struktural dalam sistem hukum pidana nasional. c) Bahwa kekosongan norma tersebut secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak tersedia standar hukum yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan secara normatif bagaimana negara menilai terpenuhinya syarat selama masa percobaan pidana mati serta siapa pihak yang berwenang melakukan penilaian tersebut. d) Bahwa kondisi ketidakpastian hukum tersebut secara langsung dan aktual merugikan PARA PEMOHON, karena PARA 10 PEMOHON berada dalam kedudukan hukum yang secara berkelanjutan diwajibkan untuk mempelajari, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan keberlakuan KUHP sebagai hukum positif yang berlaku, namun dihadapkan pada norma pidana yang tidak lengkap dan tidak dapat diprediksi akibat hukumnya. e) Bahwa sepanjang Pasal 102 KUHP tetap dimaknai secara sempit dan tidak mencakup kewajiban pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terus berlangsung dan bersifat berkelanjutan, baik dalam konteks kewajiban akademik PARA PEMOHON saat ini maupun dalam kedudukan PARA PEMOHON sebagai subjek hukum yang tunduk pada KUHP; oleh karena itu, hanya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 102 KUHP, kerugian konstitusional PARA PEMOHON tersebut dapat dipulihkan. f) Bahwa kekosongan norma yang timbul akibat rumusan Pasal 102 KUHP tersebut bukan sekadar persoalan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan legislasi terbuka (open legal policy), melainkan merupakan persoalan konstitusional karena secara langsung menyangkut pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, terlebih dalam pengaturan pidana mati sebagai pidana yang paling berat dan paling represif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, untuk memulihkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dan memastikan bahwa pelaksanaan pidana mati tunduk pada standar hukum yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 102 KUHP sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan a quo. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON Pengujian 11 Undang-Undang dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. III. ALASAN PERMOHONAN A. Pasal 102 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya hanya menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang”. Rumusan tersebut secara sistematis menunjukkan bahwa Pasal 102 KUHP bukan merupakan norma substantif yang mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan pidana mati, melainkan norma delegasi yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang lanjutan. Namun demikian, pendelegasian tersebut tidak disertai dengan penegasan mengenai ruang lingkup, arah, maupun substansi minimum yang wajib diatur, sehingga sejak awal norma a quo telah mengandung ketidakjelasan normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum. 2. Bahwa dalam konstruksi hukum pidana modern, pelaksanaan pidana mati tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai tindakan eksekusi fisik semata, melainkan harus dipahami sebagai keseluruhan rangkaian proses hukum yang menentukan apakah pidana mati yang telah dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar akan dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati mencakup pula tahap- tahap sebelum eksekusi, termasuk proses evaluasi dan penentuan akhir terhadap pidana tersebut, karena justru pada tahap inilah negara menetapkan konsekuensi hukum paling fundamental bagi terpidana, yakni menyangkut hak hidup. 3. Bahwa karena pelaksanaan pidana mati mencakup proses penentuan akhir terhadap nasib pidana tersebut, maka pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari adanya mekanisme penilaian terhadap terpidana sebelum pidana mati 12 dilaksanakan. Mekanisme penilaian tersebut bukan merupakan aspek tambahan atau pelengkap, melainkan bagian yang inheren dan esensial dari pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Tanpa adanya mekanisme penilaian yang diatur secara jelas, negara tidak memiliki dasar hukum yang rasional, objektif, dan terukur untuk menentukan apakah pidana mati akan direalisasikan atau tidak. 4. Bahwa meskipun mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati memiliki kedudukan yang sangat menentukan, Pasal 102 KUHP hanya mendelegasikan pengaturan mengenai “tata cara pelaksanaan pidana mati” secara umum, tanpa secara eksplisit mencakup pengaturan mengenai lembaga yang berwenang melakukan penilaian, kriteria penilaian yang harus digunakan, serta tata cara penilaian yang wajib ditempuh. Akibatnya, norma delegasi Pasal 102 KUHP tidak memberikan kerangka hukum yang utuh dan operasional mengenai bagaimana pelaksanaan pidana mati seharusnya dijalankan secara pasti, adil, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. 5. Bahwa ketidaklengkapan norma delegasi dalam Pasal 102 KUHP tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat mendasar, karena norma a quo tidak memberikan kejelasan mengenai parameter hukum apa yang digunakan negara dalam menentukan terlaksana atau tidaknya pidana mati. Subjek hukum yang dijatuhi pidana mati tidak dapat mengetahui secara pasti ukuran hukum yang akan diterapkan terhadap dirinya, baik terkait proses penilaian, pihak yang menilai, maupun tolok ukur yang digunakan. Oleh karena itu, Pasal 102 KUHP, sepanjang tidak dimaknai mencakup delegasi pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati, telah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan berimplikasi langsung pada dasar petitum permohonan a quo. 6. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut menjadi semakin serius karena menyangkut pidana paling berat yang konsekuensinya bersifat final dan tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks pidana mati, kesalahan atau ketidakjelasan dalam mekanisme penentuan pelaksanaan pidana tidak 13 dapat dikoreksi setelah akibat hukumnya terjadi. Oleh karena itu, keberadaan norma yang jelas dan lengkap mengenai seluruh rangkaian pelaksanaan pidana mati merupakan prasyarat konstitusional yang tidak dapat ditawar. Ketika Pasal 102 KUHP tidak menjamin kejelasan tersebut, maka subjek hukum ditempatkan dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketidakpastian hukum yang bersifat permanen. 7. Bahwa dalam negara hukum, kepastian hukum tidak cukup dipenuhi dengan keberadaan norma delegasi secara formal, melainkan harus diwujudkan melalui kejelasan mengenai keseluruhan mekanisme hukum yang menentukan akibat akhir dari suatu pidana. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa sejak awal subjek hukum dapat mengetahui bagaimana hukum akan bekerja terhadap dirinya. Dalam konteks Pasal 102 KUHP, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai apakah mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati merupakan kewajiban hukum atau sekadar kebijakan yang bersifat opsional menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa proses tersebut akan dijalankan secara konsisten dan mengikat. 8. Bahwa ketiadaan penegasan mengenai sifat wajib atau tidaknya mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati menempatkan mekanisme tersebut dalam wilayah kebijakan semata, bukan perintah norma hukum. Akibatnya, keberadaan atau ketiadaan penilaian sepenuhnya bergantung pada pilihan atau praktik yang berkembang, bukan pada kewajiban hukum yang dapat dituntut dan diuji. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, karena keputusan mengenai hidup atau mati seseorang tidak boleh diletakkan pada ruang kebijakan yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas dan mengikat. 9. Bahwa Pasal 102 KUHP juga tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang melakukan penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati. Ketiadaan penegasan mengenai lembaga yang berwenang tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah memiliki kewenangan hukum untuk menentukan atau setidaknya merekomendasikan terlaksana atau tidaknya pidana mati. Dalam konteks pidana paling berat, ketidakjelasan kewenangan ini 14 merupakan persoalan fundamental, karena keputusan yang menyangkut hidup atau mati seseorang tidak dapat diserahkan pada mekanisme yang tidak ditentukan secara tegas oleh hukum. 10. Bahwa selain tidak mengatur lembaga yang berwenang, Pasal 102 KUHP juga tidak memberikan kepastian hukum mengenai kriteria penilaian yang harus digunakan dalam menentukan pelaksanaan pidana mati. Ketiadaan kriteria penilaian yang dirumuskan secara normatif menyebabkan tidak adanya ukuran hukum yang objektif dan seragam dalam menilai terpidana. Akibatnya, penilaian berpotensi dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif, kebijakan internal, atau standar yang berbeda-beda, yang seluruhnya tidak dapat diprediksi oleh subjek hukum sejak awal dan berimplikasi pada terlanggarnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 11. Bahwa Pasal 102 KUHP juga tidak mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati, termasuk prosedur, tahapan, jangka waktu, serta kedudukan hasil penilaian tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan pengaturan prosedural ini menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai bagaimana penilaian dilakukan secara sah, kapan penilaian harus dilaksanakan, serta bagaimana hasil penilaian tersebut digunakan secara hukum untuk menentukan terlaksana atau tidaknya pidana mati. 12. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian dalam norma delegasi Pasal 102 KUHP secara kumulatif menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik. Subjek hukum tidak hanya tidak mengetahui ukuran hukum yang digunakan negara, tetapi juga tidak memiliki jaminan bahwa proses penentuan pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui mekanisme yang sah, rasional, dan dapat diuji secara hukum. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 13. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dan hukum tata negara dikenal prinsip lex certa dan foreseeability of law, yang menuntut agar norma 15 hukum, khususnya norma hukum pidana, dirumuskan secara jelas sehingga subjek hukum dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum dari suatu ketentuan. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku pada perumusan delik, tetapi juga pada pengaturan pelaksanaan pidana, terlebih pidana mati yang berimplikasi langsung pada hak hidup. Norma delegasi yang tidak memuat batasan substansi minimum mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian tidak memenuhi prinsip lex certa, karena akibat hukum paling fundamental ditentukan melalui mekanisme yang tidak dapat diprediksi secara normatif. 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa norma undang-undang yang memuat pendelegasian pengaturan lebih lanjut tidak boleh dirumuskan secara kosong atau terbuka tanpa batas, melainkan wajib secara tegas memuat arah kebijakan (policy direction), batasan kewenangan, dan substansi minimum pengaturan, terutama apabila norma tersebut berpotensi membatasi atau menentukan akibat hukum terhadap hak asasi manusia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus ditentukan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir oleh undang-undang, serta tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pengaturan lanjutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa pendelegasian yang konstitusional harus menunjukkan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, sehingga peraturan pelaksana hanya berfungsi melaksanakan kebijakan tersebut dan tidak membentuk atau menentukan sendiri norma yang bersifat esensial. 15. Bahwa apabila standar konstitusional tersebut diterapkan terhadap Pasal 102 KUHP, maka nyata bahwa norma a quo tidak memuat arah kebijakan yang jelas mengenai bagaimana negara seharusnya menjalankan pelaksanaan pidana mati, apakah kebijakan tersebut diarahkan pada pelaksanaan pidana secara otomatis, pembatasan pelaksanaan melalui mekanisme penilaian, atau penundaan dengan 16 tujuan evaluatif. Ketiadaan arah kebijakan tersebut, yang diperparah dengan tidak ditetapkannya lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian, menunjukkan bahwa Pasal 102 KUHP menyerahkan penentuan akibat hukum paling fundamental— yakni terlaksana atau tidaknya pidana mati—ke dalam ruang pengaturan lanjutan yang terbuka dan berbasis diskresi. 16. Bahwa norma delegasi Pasal 102 KUHP yang tidak memberikan batasan substansial mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, serta tata cara penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati secara langsung mengakibatkan tidak adanya penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas keputusan akhir pelaksanaan pidana mati. Ketidakjelasan ini menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan mengenai hidup atau mati seseorang tidak memiliki titik pertanggungjawaban hukum yang tegas, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kejelasan kewenangan dan akuntabilitas. 17. Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati juga membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi organ negara. Diskresi tersebut tidak lagi bersifat teknis-administratif, melainkan menyentuh aspek paling fundamental dalam hukum pidana, yaitu penentuan apakah pidana mati yang telah dijatuhkan akan benar-benar dilaksanakan atau tidak. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan, dan berubah menjadi sekadar legitimasi bagi penggunaan kewenangan yang tidak terukur. 18. Bahwa diskresi yang tidak dibatasi oleh parameter normatif yang jelas berpotensi melahirkan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang (arbitrary power). Keputusan mengenai pelaksanaan pidana mati dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan kebijakan, praktik internal, atau preferensi institusional tertentu, bukan berdasarkan ukuran hukum yang objektif dan dapat diuji. Dalam konteks pidana mati yang menyangkut hak hidup, kondisi tersebut merupakan bentuk penyimpangan serius dari prinsip due process of law. 17 19. Bahwa selain membuka ruang kesewenang-wenangan, ketiadaan standar hukum yang baku dalam Pasal 102 KUHP juga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap terpidana mati dalam kondisi hukum yang serupa. Tanpa adanya kriteria dan prosedur penilaian yang ditentukan secara normatif, negara tidak memiliki dasar hukum yang rasional untuk menjamin bahwa setiap terpidana mati diperlakukan secara konsisten dan setara. Akibatnya, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai. 20. Bahwa ketidakpastian hukum akibat ketiadaan pengaturan mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 KUHP bukanlah persoalan teoritis, melainkan tercermin secara nyata dalam kondisi faktual terpidana mati di Indonesia. Hingga Oktober 2025, tercatat terdapat 596 (lima ratus sembilan puluh enam) orang terpidana mati yang masih berada dalam status menunggu eksekusi (death row) di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Fakta tersebut diperparah dengan kondisi bahwa sejak tahun 2016 tidak pernah dilaksanakan eksekusi pidana mati, sementara pengadilan tetap menjatuhkan vonis pidana mati setiap tahunnya, termasuk 114 (seratus empat belas) vonis pidana mati sepanjang tahun 2024. Namun demikian, terhadap ratusan terpidana mati tersebut tidak terdapat kepastian hukum mengenai apakah telah dilakukan penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati, siapa lembaga yang berwenang melakukan penilaian, kriteria apa yang digunakan dalam penilaian, serta bagaimana hasil penilaian tersebut menentukan apakah pidana mati akan dilaksanakan, diubah, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Kondisi faktual ini menunjukkan bahwa ketiadaan norma penilaian dalam Pasal 102 KUHP telah menyebabkan ratusan terpidana mati berada dalam keadaan menunggu tanpa kepastian hukum yang berlarut-larut, sehingga keberadaan norma penilaian yang jelas, terukur, dan mengikat secara hukum merupakan kebutuhan konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan pelaksanaan pidana mati itu sendiri. 18 21. Bahwa kondisi ratusan terpidana mati yang berada dalam status menunggu eksekusi selama bertahun-tahun tanpa kepastian mengenai pelaksanaan pidana matinya mencerminkan fenomena yang dalam doktrin hukum pidana dan hukum HAM dikenal sebagai death row phenomenon. Fenomena ini merujuk pada situasi ketika terpidana mati harus menjalani masa tunggu yang sangat panjang dalam ketidakpastian mengenai nasib hukumnya, yang secara substansial berbeda dengan pelaksanaan pidana pada umumnya karena menyangkut ancaman penghilangan hak hidup yang terus-menerus. 22. Bahwa death row phenomenon tidak lahir semata-mata karena lamanya masa tunggu, melainkan terutama disebabkan oleh ketiadaan mekanisme hukum yang jelas dan terukur untuk menilai apakah pidana mati yang telah dijatuhkan akan dilaksanakan atau tidak. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati sebagaimana tercermin dalam Pasal 102 KUHP menyebabkan masa tunggu tersebut tidak memiliki batas, arah, maupun tujuan hukum yang pasti, sehingga ketidakpastian hukum menjadi kondisi struktural yang melekat pada status terpidana mati. 23. Bahwa dalam kondisi tersebut, terpidana mati tidak hanya menjalani pidana penjara, tetapi juga berada dalam keadaan tekanan psikologis dan penderitaan hukum yang berkelanjutan akibat ketidakjelasan nasib hukumnya. Negara, melalui ketiadaan norma penilaian yang jelas, secara tidak langsung membiarkan situasi di mana ancaman pidana mati terus menggantung tanpa mekanisme hukum yang dapat diprediksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum akibat Pasal 102 KUHP memiliki dampak nyata dan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pidana paling berat. 24. Bahwa secara normatif, kondisi death row phenomenon tersebut seharusnya dapat dicegah apabila hukum memberikan kerangka penilaian yang jelas sebelum pelaksanaan pidana mati, termasuk penentuan lembaga yang berwenang, kriteria penilaian yang objektif, serta prosedur dan jangka waktu penilaian yang pasti. Tanpa adanya norma penilaian tersebut, pelaksanaan pidana mati tidak berjalan dalam 19 suatu sistem hukum yang terstruktur, melainkan berada dalam ruang ketidakpastian yang bergantung pada kebijakan dan praktik semata, bukan pada perintah norma hukum yang mengikat. 25. Bahwa oleh karena itu, keberlanjutan kondisi death row phenomenon yang dialami oleh ratusan terpidana mati di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan norma penilaian dalam pengaturan pelaksanaan pidana mati. Situasi ini menegaskan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menetapkan norma penilaian yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, agar status hukum terpidana mati tidak berada dalam ketidakpastian yang berlarut-larut dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 26. Bahwa dalam negara hukum, setiap pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia, terlebih hak hidup yang bersifat fundamental, harus diatur secara jelas melalui norma hukum yang memberikan kepastian, arah, dan batasan yang tegas. Pelaksanaan pidana mati, sebagai bentuk pembatasan paling ekstrem terhadap hak hidup, secara konstitusional menuntut adanya kerangka hukum yang ketat dan terukur, termasuk norma penilaian yang menentukan apakah pidana mati tersebut patut dan layak untuk dilaksanakan dalam kondisi konkret terpidana yang bersangkutan. 27. Bahwa ketiadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 102 KUHP menyebabkan negara tidak memiliki instrumen hukum yang sah untuk menilai perkembangan perilaku terpidana, kemungkinan rehabilitasi, serta faktor-faktor kemanusiaan lain yang relevan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tanpa norma penilaian tersebut, pelaksanaan pidana mati terlepas dari prinsip rasionalitas dan proporsionalitas, karena negara tidak lagi melakukan penilaian berbasis hukum terhadap kondisi aktual terpidana. 28. Bahwa secara konseptual, norma penilaian dalam pelaksanaan pidana mati berfungsi sebagai jembatan antara putusan pengadilan dan tindakan eksekusi oleh negara. Norma tersebut memastikan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak dijalankan secara otomatis dan mekanis, 20 melainkan melalui proses hukum lanjutan yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan norma penilaian menjadikan pelaksanaan pidana mati sebagai tindakan yang terputus dari sistem due process of law secara utuh. 29. Bahwa tanpa adanya norma penilaian yang jelas, terukur, dan mengikat, pelaksanaan pidana mati berpotensi dilakukan tanpa standar hukum yang sama bagi setiap terpidana. Negara tidak memiliki dasar normatif untuk memastikan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan atau tidaknya pidana mati diambil berdasarkan ukuran hukum yang konsisten, sehingga membuka ruang ketidaksetaraan, ketidakpastian, dan penyimpangan dari prinsip kepastian hukum yang adil. 30. Bahwa oleh karena itu, ketiadaan norma penilaian dalam pengaturan pelaksanaan pidana mati sebagaimana tercermin dalam Pasal 102 KUHP menimbulkan problematika konstitusional yang bersifat mendasar, karena hukum tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan negara dalam menentukan pelaksanaan pidana mati. Kondisi ini menegaskan perlunya pengaturan norma penilaian sebagai bagian inheren dari pelaksanaan pidana mati, agar seluruh proses penentuan tersebut berada dalam kerangka hukum yang pasti, rasional, dan dapat diprediksi. B. Pasal 102 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan dan penggunaan kewenangan oleh negara harus didasarkan pada hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang pasti dan terukur. 2. Bahwa dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan kekuasaan negara, khususnya ketika kekuasaan tersebut berdampak langsung terhadap hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, setiap 21 kewenangan negara yang berpotensi menghilangkan hak hidup seseorang harus diatur secara ketat melalui norma hukum yang memberikan batasan, prosedur, dan parameter yang jelas. 3. Bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang paling ekstrem, karena berimplikasi langsung pada penghilangan hak hidup. Dalam kerangka negara hukum, pelaksanaan pidana mati tidak dapat diserahkan pada mekanisme yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang, apalagi melalui norma delegasi yang tidak memuat batasan substansi minimum mengenai bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan. 4. Bahwa Pasal 102 KUHP yang hanya menyerahkan pengaturan “tata cara pelaksanaan pidana mati” kepada undang-undang tanpa menetapkan arah, batasan, dan substansi minimum pengaturan tersebut telah menyebabkan kewenangan negara dalam menentukan pelaksanaan pidana mati tidak berada sepenuhnya dalam kendali hukum. Ketiadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati menjadikan penggunaan kekuasaan negara bergantung pada kebijakan dan praktik semata, bukan pada perintah norma hukum yang mengikat. 5. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan negara. Tanpa norma penilaian yang jelas, terukur, dan mengikat, pelaksanaan pidana mati berpotensi dijalankan melalui kekuasaan diskresioner yang luas dan tidak terkontrol, sehingga membuka ruang kesewenang-wenangan dalam penggunaan kewenangan negara. 6. Bahwa salah satu ciri esensial negara hukum adalah tidak bolehnya kekuasaan negara dijalankan semata-mata berdasarkan kebijakan (policy based power), melainkan harus didasarkan pada hukum (rule based power). Dalam konteks pelaksanaan pidana mati, hukum harus berfungsi sebagai pedoman yang mengikat bagi negara dalam menentukan apakah kewenangan untuk melaksanakan pidana mati akan digunakan atau tidak, serta bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Ketika Pasal 102 KUHP tidak memuat norma penilaian yang 22 jelas, maka pelaksanaan pidana mati bergerak dari ranah hukum ke ranah kebijakan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. 7. Bahwa ketiadaan norma penilaian dalam Pasal 102 KUHP telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan yang bersifat konstitusional menjadi kewenangan yang bersifat diskresioner. Diskresi tersebut tidak lagi terbatas pada aspek teknis administratif, melainkan menyentuh substansi paling fundamental, yaitu penentuan hidup atau matinya seseorang. Dalam negara hukum, diskresi semacam ini hanya dapat dibenarkan apabila dibatasi secara tegas oleh norma hukum yang jelas, terukur, dan dapat diuji, yang dalam hal ini tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 102 KUHP. 8. Bahwa diskresi yang tidak dibatasi oleh norma hukum yang jelas berpotensi melahirkan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang (arbitrary power). Negara hukum secara tegas menolak penggunaan kekuasaan yang arbitrer, karena kekuasaan tersebut tidak tunduk pada standar hukum yang objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Dengan tidak adanya norma penilaian yang mengikat dalam Pasal 102 KUHP, tidak terdapat jaminan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan pidana mati diambil berdasarkan standar hukum yang sama, konsisten, dan rasional. 9. Bahwa prinsip negara hukum juga mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan dan pengujian terhadap penggunaan kewenangan negara. Pengawasan tersebut hanya dapat dilakukan secara efektif apabila kewenangan negara dijalankan berdasarkan norma hukum yang jelas. Dalam hal Pasal 102 KUHP tidak menetapkan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati, maka tidak tersedia standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah negara telah menggunakan kewenangannya secara sah atau justru melampaui batas kewenangan yang dibenarkan oleh hukum. 10. Bahwa akibat ketiadaan norma penilaian dalam Pasal 102 KUHP, pelaksanaan pidana mati tidak sepenuhnya berada dalam kerangka government under law, melainkan berpotensi menjadi government by discretion. Kondisi tersebut bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena negara hukum mensyaratkan 23 bahwa setiap penggunaan kekuasaan negara terlebih kekuasaan yang berimplikasi pada penghilangan hak hidup harus sepenuhnya tunduk pada hukum, bukan pada kebijakan atau praktik yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas. 11. Bahwa dalam doktrin negara hukum klasik, baik dalam konsep rule of law (A.V. Dicey) maupun rechtsstaat (Friedrich Julius Stahl), salah satu elemen utama negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara melalui hukum tertulis yang jelas dan mengikat. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah negara menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, khususnya ketika kewenangan tersebut berdampak langsung pada hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, Pasal 102 KUHP tidak menunjukkan adanya pembatasan normatif yang memadai terhadap kewenangan negara dalam melaksanakan pidana mati. 12. Bahwa konsep negara hukum modern juga menuntut adanya legal certainty dan due process of law sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan rumusan norma, tetapi juga dengan kejelasan mekanisme penilaian dan pengambilan keputusan oleh negara. Ketiadaan norma penilaian dalam Pasal 102 KUHP menyebabkan proses penentuan pelaksanaan pidana mati tidak memiliki kerangka due process yang dapat diprediksi dan diuji secara hukum. 13. Bahwa dalam kerangka due process of law, hukum harus menyediakan standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan negara telah dilakukan secara adil, proporsional, dan rasional. Tanpa adanya norma penilaian yang ditentukan oleh undang-undang, keputusan mengenai pelaksanaan pidana mati tidak memiliki ukuran hukum yang jelas untuk menilai aspek keadilan dan proporsionalitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 102 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law sebagaimana dituntut dalam negara hukum. 14. Bahwa negara hukum juga mensyaratkan adanya kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), termasuk dalam pelaksanaan pidana. Ketika tidak terdapat norma penilaian yang mengikat, terdapat 24 potensi bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana tertentu dilakukan dengan standar yang berbeda dengan terpidana lainnya, meskipun berada dalam kondisi hukum yang serupa. Ketidaksamaan standar tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang merupakan bagian integral dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 15. Bahwa dengan demikian, Pasal 102 KUHP tidak hanya bermasalah dari sisi teknis pengaturan pelaksanaan pidana mati, tetapi juga secara konseptual bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Ketiadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, penjaga kepastian hukum, dan penjamin proses hukum yang adil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 16. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya di bidang hukum pidana, pelaksanaan pidana mati merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang paling ekstrem karena menyangkut penghilangan hak hidup secara permanen. Oleh karena itu, dalam negara hukum, setiap tahapan yang menentukan pelaksanaan pidana mati wajib berada sepenuhnya di bawah kendali hukum (under the law), bukan semata-mata berada dalam ruang kebijakan atau diskresi administratif. Ketiadaan norma penilaian dalam Pasal 102 KUHP menunjukkan bahwa pengendalian hukum terhadap kekuasaan negara tersebut belum dirumuskan secara memadai. 17. Bahwa tanpa norma penilaian yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang, kekuasaan negara dalam menentukan terlaksana atau tidaknya pidana mati berpotensi bergeser dari rule of law menuju rule by discretion. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi menjadi instrumen utama yang mengarahkan dan membatasi kekuasaan, melainkan sekadar menjadi legitimasi formal bagi keputusan yang pada hakikatnya ditentukan di luar parameter hukum yang jelas. Pergeseran ini bertentangan secara prinsipil dengan konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 25 18. Bahwa doktrin negara hukum menolak keberadaan kekuasaan yang bersifat absolut dan tidak terkontrol, terlebih dalam ranah hukum pidana. Kekuasaan untuk menentukan hidup atau mati seseorang tidak dapat dilepaskan dari standar hukum yang ketat, terukur, dan dapat diuji. Ketika Pasal 102 KUHP tidak memuat atau setidaknya mewajibkan adanya norma penilaian yang jelas, maka mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara menjadi lemah, sehingga membuka ruang terjadinya tindakan yang bersifat arbitrer. 19. Bahwa dalam perspektif constitutionalism, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menjinakkan kekuasaan (taming power), bukan sebaliknya. Norma yang membiarkan aspek paling menentukan dari pidana mati—yakni penilaian sebelum pelaksanaan—diatur secara terbuka tanpa batasan substansi minimum, pada hakikatnya gagal menjalankan fungsi konstitusional hukum tersebut. Akibatnya, prinsip supremasi hukum sebagai ciri utama negara hukum tidak terwujud secara utuh dalam pengaturan Pasal 102 KUHP. 20. Bahwa oleh karena itu, ketiadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 102 KUHP menegaskan adanya masalah struktural dalam pemenuhan prinsip negara hukum. Norma a quo belum memastikan bahwa seluruh penggunaan kekuasaan negara dalam pelaksanaan pidana mati benar-benar tunduk pada hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara Pasal 102 KUHP dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, sejauh norma tersebut tidak dimaknai mewajibkan pengaturan norma penilaian sebagai bagian integral dari pelaksanaan pidana mati. 21. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana mati tidak selalu berjalan dengan pola dan standar yang konsisten. Terdapat terpidana mati yang menunggu eksekusi dalam jangka waktu yang sangat panjang, sementara terhadap terpidana lain eksekusi dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Perbedaan tersebut tidak disertai dengan penjelasan normatif yang jelas mengenai dasar hukum, parameter penilaian, 26 maupun mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan negara dalam menentukan waktu dan kepastian pelaksanaan pidana mati. 22. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kebijakan yang sangat luas dalam pelaksanaan pidana mati, yang pada praktiknya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh norma hukum yang tegas. Ketika perbedaan perlakuan terhadap terpidana mati tidak didasarkan pada norma penilaian yang ditentukan oleh undang-undang, maka perbedaan tersebut berpotensi mencerminkan penggunaan diskresi yang tidak terukur. Dalam negara hukum, diskresi yang tidak dibatasi oleh hukum justru menjadi indikator lemahnya supremasi hukum. 23. Bahwa ketiadaan norma penilaian juga mengakibatkan tidak adanya alat uji hukum untuk menilai apakah tindakan negara dalam menunda atau melaksanakan pidana mati telah dilakukan secara sah dan proporsional. Tanpa standar hukum yang jelas, tindakan negara tersebut sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diuji secara objektif melalui mekanisme pengawasan hukum. Akibatnya, pelaksanaan pidana mati berada dalam wilayah yang relatif kebal dari kontrol hukum, yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum. 24. Bahwa risiko penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) menjadi semakin nyata ketika keputusan mengenai pelaksanaan pidana mati tidak dibingkai oleh norma penilaian yang mengikat. Keputusan yang menyangkut hidup atau mati seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor- faktor di luar hukum, seperti pertimbangan kebijakan sesaat, tekanan politik, atau praktik administratif internal yang tidak transparan. Dalam negara hukum, kondisi semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena kekuasaan negara seharusnya selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 25. Bahwa oleh karena itu, keberadaan norma penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati merupakan elemen esensial untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor negara hukum. Tanpa norma penilaian yang jelas, terukur, dan mengikat, Pasal 102 KUHP tidak mampu menjamin bahwa pelaksanaan pidana mati dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan bebas dari potensi kesewenang-wenangan. Kondisi ini semakin menegaskan 27 pertentangan antara Pasal 102 KUHP dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 26. Bahwa dalam negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, norma delegasi tidak dapat dipahami sebagai pelimpahan kekuasaan tanpa batas, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang tetap tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan negara. Norma delegasi yang tidak menetapkan kerangka normatif minimum mengenai substansi yang didelegasikan pada hakikatnya bukan sekadar norma yang belum lengkap, melainkan norma yang mengandung cacat struktural karena membiarkan kekuasaan negara bergerak tanpa kendali hukum yang memadai. 27. Bahwa Pasal 102 KUHP, dengan menyerahkan penilaian pelaksanaan pidana mati kepada pengaturan lebih lanjut tanpa menentukan lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan prosedur penilaian secara imperatif, telah menggeser pusat pengendalian dari hukum ke kebijakan. Dalam konstruksi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sekadar membuka ruang bagi kekuasaan untuk menentukan sendiri ukuran dan prosedur yang mengikat subjek hukum. Kondisi ini bertentangan dengan esensi negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama setiap tindakan negara. 28. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional Pasal 102 KUHP tidak terletak semata-mata pada belum terbentuknya undang-undang pelaksana, melainkan pada ketiadaan desain normatif dasar dalam norma a quo itu sendiri. Selama Pasal 102 KUHP tidak dimaknai secara konstitusional sebagai delegasi yang secara imperatif mencakup norma penilaian pelaksanaan pidana mati, maka norma tersebut mengandung cacat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan membuka ruang bagi penggunaan kekuasaan negara yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum. 29. Bahwa dalam prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, setiap penggunaan kekuasaan negara yang menentukan akibat hukum paling fundamental dan bersifat final harus berada di bawah pengendalian hukum dan pengawasan yudisial yang 28 efektif. Pengendalian yudisial tersebut hanya dapat dijalankan secara bermakna apabila hukum menetapkan secara jelas lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, serta prosedur yang wajib ditempuh dalam pelaksanaan pidana. 30. Bahwa dengan tidak menetapkan norma penilaian pelaksanaan pidana mati secara eksplisit dalam Pasal 102 KUHP, negara pada hakikatnya memindahkan keputusan yang seharusnya berada dalam ranah pengendalian yudisial ke dalam ruang kebijakan administratif atau eksekutif. Pergeseran tersebut menimbulkan ketidakseimbangan relasi antara hukum dan kekuasaan, karena keputusan mengenai pelaksanaan pidana mati tidak lagi sepenuhnya tunduk pada mekanisme hukum yang dapat diuji secara yudisial, melainkan bergantung pada kebijakan yang tidak selalu memiliki standar hukum yang mengikat. 31. Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut supremasi hukum atas kekuasaan, karena tanpa norma penilaian yang jelas dan mengikat, pengawasan yudisial kehilangan objek normatif yang dapat diuji. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi Pasal 102 KUHP dengan prinsip negara hukum, norma a quo harus dimaknai secara konstitusional sebagai delegasi yang secara imperatif mencakup norma penilaian pelaksanaan pidana mati, sehingga setiap keputusan mengenai pelaksanaan pidana tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan pengendalian yudisial yang efektif. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 29 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai indikator penilaian dan lembaga yang berwenang menilai dalam masa percobaan pidana mati”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Vendy Setiawan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Novita Ayu Fitriani; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Sofia Arfind Putri; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Pangestu Sarah Hapsari; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Aulia Ananta Setiawan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Lola Pebiana (bukti tidak diperlukan lagi menurut para Pemohon); 9. Butki P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Zerlina Keyla Maryam; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Iis Rahmawati; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Vendy Setiawan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Novita Ayu Fitriani; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Sofia Arfind Putri; 30 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Pangestu Sarah Hapsari; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Aulia Ananta Setiawan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Lola Pebiana (bukti tidak diperlukan lagi menurut para Pemohon); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Zerlina Keyla Maryam; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Iis Rahmawati. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) 31 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 32 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengajukan pengujian materiil Pasal 102 UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 102 UU 1/2023 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.” 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-9, dan Bukti P-10] yang berstatus sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P- 18]. Sebagai mahasiwa, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memiliki kewajiban akademik untuk mempelajari, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menjelaskan secara normatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati, penilaian selama masa percobaan pidana mati, dan lembaga apa yang berwenang melakukan penilaian tersebut. 33 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 sebagai berikut: a. bahwa norma Pasal 102 UU 1/2023 hanya merumuskan frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mengatur mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII secara aktual kehilangan kepastian hukum dalam memahami, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan mekanisme hukum yang menentukan apakah pidana mati dilaksanakan atau diubah; b. bahwa kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dipersiapkan oleh pendidikan tinggi hukum untuk menjalankan fungsi profesional sebagai advokat, peneliti hukum, akademisi, atau aparatur penegak hukum yang akan memberikan pendampingan, pembelaan, pendapat hukum, dan penilaian normatif terhadap perkara pidana, termasuk perkara yang diancam dengan pidana mati. Ketidakjelasan norma Pasal 102 UU 1/2023 secara langsung berpotensi membatasi kemampuan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk memberikan nasihat hukum yang akurat, dapat diprediksi, dan bertanggungjawab secara konstitusional, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk mengetahui secara jelas bagaimana negara menilai dan menentukan kelanjutan pidana mati, yang menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; c. bahwa ketidakjelasan norma Pasal 102 UU 1/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk membuat dan menyampaikan pendapat hukum yang rasional dan bertanggungjawab karena ketiadaan norma penilaian pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII membangun pendapat hukum tanpa dasar normatif yang memadai. Kondisi tersebut mengaburkan standar etika dan tanggung jawab profesi hukum 34 yang sejak dini ditanamkan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai calon profesional hukum yang berintegritas; d. Bahwa norma Pasal 102 UU 1/2023 merupakan norma delegasi yang menentukan ruang lingkup pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana mati yang hanya membatasi delegasi pada frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mencakup pengaturan mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam menilai terpenuhinya syarat selama masa percobaan pidana mati dan lembaga yang menilainya. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) sebagai berikut. Bahwa para Pemohon telah menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-9, dan Bukti P-10], yang berstatus sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18], para Pemohon menjelaskan memiliki kewajiban akademik untuk mempelajari, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk menjelaskan mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati, penilaian selama masa percobaan pidana mati, dan lembaga yang berwenang melakukan penilaian tersebut. Bahwa dalam kualifikasi tersebut, para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 yang hanya merumuskan frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa adanya kejelasan yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon yang tidak dapat memahami, menjelaskan, dan 35 mempertanggungjawabkan mekanisme hukum yang menentukan apakah pidana mati dilaksanakan atau diubah. Ketidakjelasan norma Pasal a quo juga secara potensial membatasi kemampuan para Pemohon untuk memberikan pendapat hukum yang akurat, rasional, dapat diprediksi, dan bertanggungjawab secara konstitusional untuk mengetahui secara jelas bagaimana negara menilai dan menentukan kelanjutan pidana mati. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 102 UU 1/2023 memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan kerugian hak konstitusional karena menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketiadaan standar hukum bagaimana negara menilai terpenuhinya syarat selama masa percobaan pidana mati serta siapa pihak berwenang melakukan penilaian tersebut. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijelaskan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya karena berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”. Dalam uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menjelaskan sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka, yang sesungguhnya tidak terhalang kewajiban akademiknya untuk menjelaskan, mempelajari, menganalisis atau meneliti keberlakuan KUHP, termasuk menjelaskan secara normatif dan rasional mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan KUHP. Selain itu, berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 yang esensinya mengatur lebih lanjut tata cara hukuman mati, para Pemohon tidak terdampak secara langsung dan spesifik atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya Pasal 102 UU 1/2023. Dalam hal ini, para Pemohon sama sekali tidak membuktikan sedang menjalani proses pemeriksaan perkara yang dijatuhi pidana mati, tidak sedang mendampingi selaku penasihat hukum atau setidak-tidaknya tidak sedang melakukan advokasi terhadap terpidana mati. Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan sedang mendapatkan kuasa menjadi Pemohon dalam permohonan di 36 Mahkamah yang diancam pidana mati atau sudah menjadi terpidana mati akibat berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 38 ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri