PUU
Tahun 2026
280/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pemohon: Nahason Asso (Pemohon I), Wenius Hesegem (Pemohon II), Frederika Korain, S.H., MAAPD. (Pemohon III), dan Fatiatulo Lazira, S.H. (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:28:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “60 (enam puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya menyatakan, “Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”; 3. Menyatakan frasa “90 (sembilan puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “21 (dua puluh satu) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya menyatakan, “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 280/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Nahason Asso
Pekerjaan
:
Petani/Pekebun
Alamat
:
Kelurahan/Desa
Yalimo,
Kecamatan
Tangma,
Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I
2. Nama
:
Wenius Hesegem
Pekerjaan
:
Petani/Pekebun
Alamat
:
Kelurahan/Desa
Esalien,
Kecamatan
Kurima,
Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II
3. Nama
:
Frederika Korain, S.H., MAAPD.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan
Proyek
Belakang
Lapangan
Bola
Emsik
Perumnas I Wae, RT/RW. 003/003, Kelurahan/Desa
Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi
Papua
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III
4. Nama
:
Fatiatulo Lazira, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
2
Alamat
:
Gang Sosial, RT/RW. 011/001, Kelurahan/Desa Pasar
Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus nomor
bertanggal 20 April 2026 memberi kuasa kepada Renatus Reno Gulo, S.H., Roberto
Leiwakabessy, S.H., dan Honesman Mangaraja, S.H., kesemuanya merupakan
Advokat dan Konsultan pada Veritas Law Office, beralamat di Jalan SPG Teruna
Bakti, Desa/Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon.
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
279/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 280/PUU-XIV/2026
pada tanggal 21 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 12 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
3
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU
Kekuasaan Kehakiman”) juncto. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya
disebut “UU P3”), yang menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4
4. Bahwa penegasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut “PMK 7 Tahun 2025”) yang menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”
5. Bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian materiil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yakni
Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili permohonan a quo.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025, menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
5
d. Lembaga negara.
2.
Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-3, P-4, P-5, P-6]. Selain
berstatus sebagai warga negara Indonesia, Pemohon III dan Pemohon IV
juga berstatus sebagai Advokat sebagaimana dibuktikan dengan Kartu
Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah [Bukti P-7, P-8, P-9, P-10]. Hal ini
berarti, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan penegak hukum,
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat (selanjutnya disebut “UU Advokat”). Dalam menjalankan
profesi sebagai Advokat, Pemohon III dan Pemohon IV dituntut untuk
berperan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum melalui pemberian
layanan jasa hukum.
“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat
sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan
hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak
hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang
diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya
keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari
keadilan,
termasuk
usaha memberdayakan masyarakat
dalam
menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat
sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar
dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”
(Penjelasan Umum UU Advokat).
3.
Bahwa berdasarkan point 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka Para Pemohon
sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
4.
Bahwa
selanjutnya,
Para
Pemohon
akan
menguraikan
kerugian
konstitusional yang dialami Para Pemohon sehubungan dengan berlakunya
objek permohonan a quo.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno
6
terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat,
yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
5.
Bahwa syarat mengenai kerugian konstitusional dalam perkara pengujian
undang-undang, juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, yaitu:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
7
6.
Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dijamin
oleh UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi salah satu dasar pengujian dalam
permohonan a quo, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).
7.
Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon telah
dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
sehubungan dengan berlakunya Pasal 116 ayat (2) dan (3) UU No. 51/2009
yang menjadi objek permohonan dalam permohonan a quo, sebagaimana
diuraikan berikut:
Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II
a. Bahwa Pemohon I merupakan Kepala Kampung Yalimo, Distrik Tangma,
Kab. Yahukimo, dan Pemohon II merupakan merupakan Kepala
Kampung Esaliem, Distrik Tangma, Kab. Yahukimo sebagaimana
dibuktikan dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 147 Tahun 2021
Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung Kabupaten
Yahukimo Periode 2021 – 2027, tertanggal 25 Maret 2021, yang
diterbitkan oleh Bupati Yahukimo, Abock Busup, MA (selanjutnya disebut
“SK 147/2021”) [Bukti P-11, P-12].
b. Bahwa setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Kabupaten
Yahukimo, kemudian Bupati Yahukimo atas nama Didimus Yahuli, S.H.,
tanpa dasar dan alasan yang sah, menerbitkan Keputusan Bupati
Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan
Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021 -
2027, tertanggal 15 Oktober 2021 (selanjutnya disebut “SK 298/2021”).
Akibatnya terjadi dualisme kepemimpinan kepala kampung, yaitu kepala
kampung sebagaimana SK 147/2021 dan kepala kampung sebagaimana
SK 298/2021.
c.
Bahwa selanjutnya, karena merasa hak-haknya dilanggar, Pemohon I
dan Pemohon II menunjuk dan memberikan kuasa kepada Pemohon III
dan Pemohon IV sebagai Advokat untuk mengajukan gugatan terhadap
Bupati Yahukimo dengan objek sengketa, yakni SK 298/2021.
d. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 174 PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023 (selanjutnya
8
disebut “Putusan BHT”) [Bukti P-13], maka SK 298/2021 dinyatakan batal
dan
Bupati
Yahukimo
diperintahkan
untuk
memulihkan
hak,
merehabilitasi nama baik, serta kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabatnya pada jabatan semula Pemohon I dan Pemohon II.
e. Bahwa sekalipun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 174
PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023 telah berkekuatan hukum
tetap, Bupati Yahukimo tidak menunjukkan iktikad baik untuk secara
sukarela melaksanakannya. Sementara itu, karena ketentuan Pasal 116
ayat (2) UU No. 51/2009, maka SK 298/2021 masih tetap eksis atau
mengikat secara hukum selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah
putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat. Di sisi lain,
Pemohon I dan Pemohon II terhalang untuk sesegera mungkin
mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang memerintahkan Bupati Yahukimo untuk memulihkan
hak, merehabilitasi nama baik, serta kemampuan, kedudukan, harkat
dan martabatnya pada jabatan semula Pemohon I dan Pemohon II,
karena berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/2009,
permohonan eksekusi hanya bisa diajukan setelah 90 (sembilan puluh)
hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Dengan kata lain, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah
menghabiskan waktu selama hampir 2 (dua) tahun terhitung sejak
sengketa tata usaha negara melawan Bupati Yahukimo bergulir di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar (proses banding), dan
Mahkamah Agung (proses peninjauan kembali), namun oleh karena
objek permohonan a quo, hak-hak Pemohon I dan Pemohon II tidak serta
merta segera dipulihkan.
f.
Bahwa kemudian, setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 174 PK/TUN/2023 tanggal 24 November
2023 telah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 18 Juli 2024,
Pemohon II mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura melalui kuasa
hukumnya, yakni Pemohon III dan Pemohon IV. Atas hal tersebut, PTUN
Jayapura
telah
menerbitkan
Penetapan
No.
9
2/Pen.Eks/G/2022/PTUN.JPR., tertanggal 5 Agustus 2024 [Bukti P-14],
dan pada pokoknya menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Para Pemohon Eksekusi;
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 13 Februari 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
menyampaikan Penetapan ini kepada para pihak dan atasan
Tergugat dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik
paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini pada biaya
pelaksanaan putusan.
Meskipun demikian, Bupati Yahukimo selaku Termohon Eksekusi, tetap
bersikap abai atas penetapan eksekusi tersebut, karenanya PTUN
Jayapura
kembali
menerbitkan
Penetapan
No.
2/Pen.Eks/G/2022/PTUN.JPR., tertanggal 25 Juni 2025 [Bukti P-15], dan
pada pokoknya menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi
Nikolaus Hesegem dan kawan-kawan;
2. Memerintahkan
Termohon
Eksekusi/Bupati
Yahukimo
untuk
melaksanakan Putusan Nomor: 174 PK/TUN/2023 tanggal 24
November 2023 jo. Putusan Nomor: 156/B/PT.TUN.MKS., tanggal 14
November 2022 jo. Putusan Nomor: 02/G/022/PTUN.JPR, tanggal 26
Juli 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada
Termohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) pada Kabupaten Yahukimo apabila telah lewat 21
(dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman Penetapan Eksekusi
ini, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
10
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura untuk mengirimkan surat upaya paksa dan salinan
Penetapan ini kepada Gubernur Papua Pegunungan (atasan/pejabat
yang berwenang) apabila telah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah pengiriman Penetapan Eksekusi ini kepada Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi,
Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan
kepada
Gubernur
Papua
Pegunungan
(atasan/pejabat yang berwenang) untuk menjatuhkan sanksi
administratif dan/atau uang paksa kepada Termohon Eksekusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura
untuk
mengirimkan
surat
pemberitahuan
tidak
dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan lembaga perwakilan
rakyat, apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah
surat
upaya
paksa
dikirimkan,
Termohon
Eksekusi
tidak
melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
8. Membebankan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon
Eksekusi;
g. Bahwa selanjutnya, Bupati Yahukimo tetap bersikap abai untuk
melaksanakan penetapan eksekusi sebagaimana tersebut di atas,
kemudian Pemohon II mengajukan permohonan pelaksanaan upaya
paksa tertanggal 16 April 2025 kepada Ketua PTUN Jayapura melalui
kuasa hukumnya, yakni Pemohon III dan Pemohon IV, dan PTUN
Jayapura
kembali
menerbitkan
Surat
Peringatan
No.
2/Was.Eks/G/2022/PTUN.JPR., tertanggal 7 Mei 2025 [Bukti P-16], yang
pada pokoknya menyatakan:
“Kepada Termohon Eksekusi diperintahkan agar segera melaksanakan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan
ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan
11
wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah
dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh
pengadilan. Apabila tergugat/Termohon Eksekusi tidak bersedia
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap secara sukarela, maka Tergugat akan dikenakan upaya
paksa dan/atau sanksi administratif. Sesuai ketentuan Pasal 80 juncto
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pelanggaran
terhadap kewajiban mematuhi putusan pengadilan dapat dikenai sanksi
administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa
pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara
dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara
tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.
h. Bahwa sekalipun demikian, Bupati Yahukimo tetap bersikap abai.
Karenanya, PTUN Jayapura kemudian bersurat kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
No. 1072/KPTUN.W8-TUN3/HK2.7/VIII/2025, tertanggal 5 Agustus 2025,
dan kepada Inspektur Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
melalui Surat No. 1073/KPTUN.W8-TUN3/HK2.7/VIII/2025, tertanggal 5
Agustus 2025, serta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat
No. 1448/PTUN.W8-TUN3/HK2.7/X/2025, tertanggal 24 Oktober 2025
[Bukti P-17], perihal: Pemberitahuan Penetapan Eksekusi. PTUN
Jayapura pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Eksekusi
(Bupati Yahukimo) belum melaksanakan putusan yang pengadilan
berkekuatan hukum tetap.
i.
Bahwa atas sikap abai Bupati Yahukimo, maka Gubernur Papua
Pegunungan telah menugaskan Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan
untuk melakukan monitoring, dan berdasarkan Laporan Gubernur Papua
Pegunungan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
100.3.2.5/1671/GUB, tertanggal 18 Juni 2025 [Bukti P-18], dinyatakan
pada pokoknya bahwa: Bupati Yahukimo belum menindaklanjuti putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap; Bupati Yahukimo belum mencabut
SK 298/2021; Bupati Yahukimo belum memulihkan SK 147/2021.
12
Bahkan, melalui surat itu, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak
pidana korupsi, Gubernur Papua Pegunungan mengusulkan agar tidak
dilakukan pencairan dana kampung 140 (seratus empat puluh) kampung
sesuai Putusan Nomor: 174 PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023.
Sehubungan dengan usulan penghentian penyaluran dana desa itu,
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wamena, telah
menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-455/KPN.3406/2025 tertanggal 25
November
2025
[Bukti
P-19]
dan
Nota
Dinas
Nomor
ND-
472/KPN.3406/2025 tertanggal 8 Desember 2025 [Bukti P-20]. Kedua
surat itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Papua, yang pada pokoknya meminta untuk
diselenggarakan rapat koordinasi serta mengingatkan adanya preseden
serupa di daerah lain, yaitu di Kabupaten Jayawijaya. Akan tetapi,
sampai dengan permohonan ini diajukan, usulan itupun belum terwujud.
j.
Bahwa sebagai akibat pengabaian putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, Gubernur Papua telah pula menerbitkan Surat No.
100.3/2696/GUB, tertanggal 26 September 2025, perihal: Pemberian
Sanksi Administratif kepada Bupati Yahukimo. Pada pokoknya
menyatakan, apabila Bupati Yahukimo tidak melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara hak-hak keuangan
kepala daerah, bahkan usulan pemberhentian kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi sampai dengan permohonan ini
diajukan, tindaklanjut atas sanksi administratif itu tidak jelas.
k.
Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada point d s/d j di atas, terbukti
bahwa proses yang dilalui oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam
memperjuangkan hak hukumnya pasca putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan
perlindungan hukum yang efektif (effective legal protection) tidak tercapai
secara optimal.
l.
Bahwa akibat keberadaan Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009, yang
menyatakan keputusan tata usaha negara yang disengketakan tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi setelah 60 (enam puluh) hari kerja
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap in
13
casu SK 298/2021 diterima tergugat in casu Bupati Yahukimo, maka
Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik aktual, berupa: 1) hilangnya hak atas keuangan
sebagai kepala kampung selama 60 (enam puluh) hari kerja, padahal
keputusan tata usaha negara yang disengketa in casu SK 298/2021
sudah dinyatakan batal. Namun karena ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU
No. 51/2009, SK 298/2021 itu masih mempunyai kekuatan hukum
mengikat selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap diterima tergugat. Dengan kata lain, Pemohon
I dan Pemohon II kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan hak-
haknya sebagai kepala kampung setidak-tidaknya dalam tenggang
waktu 60 (enam puluh) hari kerja. Jika merujuk pada Peraturan Bupati
Yahukimo Nomor: 28 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap Kepala
Kampung, Perangkat Kampung, Staf Administrasi Kampung, Ketua dan
Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Serta Hansip Tahun
Anggaran 2022 [Bukti P-21], penghasilan tetap Kepala Kampung yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) per bulan adalah sebesar Rp.
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2) terlanggarnya hak
kontitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pemenuhan hak-hak Pemohon I dan Pemohon II akibat pasal a quo
menjadi tertunda.
Sementara itu, akibat keberadaan Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/2009,
yang
mengatur
bahwa
dalam
hal
tergugat
ditetapkan
harus
melaksanakan kewajiban dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari
kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut,
telah menghalangi hak Pemohon I dan Pemohon II untuk sesegera
mungkin mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan
yang memerintahkan Bupati Yahukimo untuk memulihkan hak,
merehabilitasi nama baik, serta kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabatnya pada jabatan semula Pemohon I dan Pemohon II.
Akibatnya, Pemohon I dan Pemohon II terpaksa harus menunggu 90
14
(sembilan puluh) hari kerja untuk bisa mengajukan permohonan eksekusi
atas putusan berkekuatan hukum tetap itu. Bahkan sekalipun demikian,
Bupati Yahukimo sebagai badan/pejabat pemerintahan tetap bersikap
abai atas penetapan eksekusi dan upaya paksa yang diterbitkan oleh
PTUN Jayapura.
m. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka nyata bahwa Pemohon I
dan Pemohon II telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat
spesifik aktual. Oleh karenanya, apabila objek permohonan a quo
dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersifat spesifik aktual
tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi.
Kerugian Konsitusional Pemohon III dan Pemohon IV
n. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Advokat, yang dalam
menjalankan profesi Advokat melalui pemberian layanan jasa hukum
senantiasa memastikan terpenuhinya hak-hak klien sebagai pencari
keadilan in casu Pemohon I dan Pemohon I. Adapun hak-hak klien
dimaksud, yakni hak untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta hak untuk
segera melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, tanpa terhalang masa tunggu dalam tenggang
waktu tertentu.
Adapun Putusan BHT, merujuk pada Surat Mahkamah Agung RI No.
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VIII/2024, tertanggal 2 Juli 2024, perihal:
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan
Tata Usaha Negara melalui (selanjutnya disebut “Juklak MA RI No.
01/2024”),
“Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap yang selanjutnya
disebut Putusan BHT adalah putusan secara hukum tidak tersedia
lagi upaya hukum biasa menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk putusan peninjauan kembali, putusan yang
diajukan upaya hukum namun upaya hukumnya dicabut, dan
putusan yang telah diterima baik oleh para pihak”.
o. Bahwa akibat keberadaan objek permohonan a quo, Pemohon III dan
Pemohon IV tidak dapat mewujudkan hak-hak klien in casu Pemohon I
15
dan Pemohon II untuk segera melakukan langkah-langkah hukum pasca
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Upaya tindak lanjut atas
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tertangguhkan oleh
keberadaan objek permohonan a quo. Oleh karenanya, Pemohon III dan
Pemohon IV terbebani oleh rasa tanggungjawab untuk mewujudkan
proses penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien pasca putusan
berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat
kepercayaan klien kepada Pemohon III dan Pemohon IV, yang
karenanya potensial Pemohon III dan Pemohon IV tidak dipercaya
sebagai kuasa hukum dalam sengketa-sengketa tata usaha negara.
p. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut penalaran yang
wajar, telah nyata adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial
dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Advokat. Oleh
karenanya, apabila objek permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian
konstitusional yang bersifat potensial itu tidak lagi atau tidak akan terjadi
lagi.
8.
Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam
permohonan pengujian undang-undang ini. Pemohon I dan Pemohon II
secara nyata telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik
aktual, sementara Pemohon III dan Pemohon IV menurut penalaran yang
wajar mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Oleh
karenanya, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka
kerugian konstitusional yang bersifat spesifik aktual dan/atau potensial, tidak
lagi atau tidak akan terjadi lagi.
III.
ALASAN PERMOHONAN
A. Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009 Bertentangan Dengan Prinsip Negara
Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)
1. Bahwa Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009 yang menjadi objek
permohonan dalam permohonan a quo, menyatakan:
“Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
16
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan
tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi”
Adapun Pasal 97 ayat (9) huruf a juncto Pasal 8 UU No. 5/1986, pada
pokoknya menyatakan: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam
putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: pencabutan
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
2. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU No.
51/2009 juncto Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No. 5/1986, maka dalam hal
terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan badan/pejabat tata
usaha negara untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, dan
badan/pejabat tata usaha negara tidak mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut, maka dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja
setelah putusan berkekuatan hukum tetap (dihitung setelah tergugat
menerima putusan berkekuatan hukum tetap), Keputusan Tata Usaha
Negara secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (eksekusi
otomatis).
3. Bahwa Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009 a quo, secara faktual
sebagaimana telah dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah
memberikan celah bagi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang
(abuse of power). Sebab sekalipun telah adanya putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, batal, akan tetapi oleh karena pasal a quo, badan/pejabat
tata usaha negara masih dapat bersikap pasif, bahkan melakukan
tindakan hukum atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah
dinyatakan batal oleh pengadilan. Sementara itu, pasal a quo tidak
mengatur sanksi bagi badan/pejabat tata usaha negara dalam hal tidak
mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 60
(enam puluh) hari kerja. Di sisi lain, oleh karena keberadaan pasal a quo,
maka hak pencari keadilan, terhambat atau bahkan tidak bisa untuk
dipulihkan.
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009 juga
17
mengandung pertentangan norma dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5)
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya
disebut “UU No. 30/2004”), yang menyatakan bahwa:
“Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut,
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan”
Tabel 1.1
Perbandingan Tenggang Waktu Pencabutan Keputusan Tata Usaha
Negara Pasca Putusan Pengadilan
UU No. 51/2009
UU No. 30/2014
Apabila setelah 60 (enam puluh)
hari kerja putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima tergugat tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan
tata
usaha
negara
yang
disengketakan itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi (Pasal 116
ayat (2))
Keputusan
pencabutan
yang
dilakukan
atas
perintah
Pengadilan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c
dilakukan paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak
perintah Pengadilan tersebut,
dan
berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan
keputusan
pencabutan (Pasal 66 ayat (5))
5. Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 66 ayat (5) UU No. 30/2014,
maka tindakan pencabutan atas keputusan tata usaha negara yang
sudah dinyatakan batal, terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurut Para Pemohon,
tenggang waktu yang demikian masih dalam batas waktu yang patut dan
wajar.
Sebaliknya, pengaturan eksekusi otomatis dalam tenggang waktu 60
(enam puluh) hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009,
menurut Para Pemohon tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang
menghendaki terwujudnya kepastian hukum melalui pelaksanaan
putusan pengadilan yang tidak berlarut-larut. Padahal, justice delayed is
justice denied, keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari.
18
Penundaan pelaksanaan putusan pengadilan secara berlarut hanya akan
memperparah pelanggaran atas hak-hak pencari keadilan.
6. Bahwa pasal a quo juga tidak sejalan dengan semangat tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), yang menghendaki
badan/pejabat tata usaha negara wajib mematuhi putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 7 ayat 2 huruf l UU No.
30/2014). Namun karena pasal a quo, badan/pejabat pemerintahan
cenderung bersikap abai dan pasif yang mengakibatkan praktik
penyelahgunaan wewenang terus berlanjut.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Para Pemohon Pasal 116 ayat (2) UU
No. 51/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945.
B. Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/2009 Bertentangan Dengan Prinsip
Kepastian Hukum Yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
1. Bahwa Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/2009 yang menjadi objek
permohonan dalam permohonan a quo, menyatakan:
“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c,
dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata
kewajiban
tersebut
tidak
dilaksanakan,
maka
penggugat
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat
melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
Adapun Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c juncto Pasal 8 UU No.
5/1986, pada pokoknya menyatakan: Dalam hal gugatan dikabulkan,
maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban
yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: pencabutan
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
2. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU No.
51/2009 juncto Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf UU No. 5/1986, maka
19
dalam
hal
terdapat
putusan
pengadilan
yang
memerintahkan
badan/pejabat tata usaha negara untuk Keputusan Tata Usaha Negara
yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara
yang baru, dan badan/pejabat tata usaha negara tidak melakukannya,
maka dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah
putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat, permohonan
eksekusi baru dapat diajukan kepada ketua pengadilan. Artinya, selama
belum terlewatinya waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, pencari keadian
in casu Para Pemohon terhalang untuk melakukan permohonan
eksekusi.
3. Bahwa Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/2009 a quo, secara faktual
sebagaimana telah dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah
memberikan celah bagi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang
(abuse of power). Sebab sekalipun telah adanya putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bupati Yahukimo selaku
tergugat untuk memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik, serta
kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada jabatan semula
Pemohon I dan Pemohon II, namun Bupati Yahukimo selaku
badan/pejabat tata usaha negara tidak melaksanakannya. Sementara
Para Pemohon terhalang untuk mengajukan permohonan eksekusi, yang
karenanya berdampak pula pada tertundanya permohonan upaya paksa.
4. Bahwa menurut Para Pemohon, pasal a quo tidak mencerminkan prinsip
atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.
Dalam negara hukum, kepastian hukum yang adil tercermin melalui
proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan:
“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.
Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang
dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas
sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan
20
penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan
ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”
5. Bahwa proses peradilan tidak semata-mata berhenti pada proses
mengadili dan memutus perkara, melainkan harus menjamin kepastian
hukum yang adil melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap secara efektif dan efisien. Tanpa adanya
jaminan pelaksanaan putusan pengadilan, maka putusan pengadilan
kehilangan makna sebagai instrumen perlindungan hukum. Dalam
konteks sengketa tata usaha negara, Menurut Rumadan (2012, hlm.
437), setiap orang yang bersengketa di PTUN mengharapkan adanya
putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga adanya
penyelesaian akhir yang diperoleh dari gugatan yang disampaikan
kepada pengadilan. Penyelesaian akhir tentu tidak sebatas pada adanya
putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sengketa tersebut dalam bentuk
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan
tersebut dapat dijalankan atau dapat dieksekusi.
6. Bahwa menurut penalaran yang wajar, sebagai jaminan atas kepastian
hukum yang adil, maka suatu putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap seyogianya bisa langsung dimohonkan eksekusi tanpa terhalang
masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Masa tunggu untuk
mengajukan permohonan eksekusi telah menghambat pencari keadilan
untuk segera mengajukan upaya paksa dalam hal badan/pejabat tata
usaha negara bersikap abai atau pasif. Masa tunggu ini juga kerap
disalahgunakan untuk mempertahankan suatu perbuatan yang telah
dinyatakan mengandung cacat hukum oleh pengadilan.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Para Pemohon Pasal 116 ayat (3) UU
No. 51/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945
C. Objek Permohonan Bertentangan Dengan Semangat Pembentukan
PTUN Di Indonesia
1. Bahwa objek permohonan a quo, yakni Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3)
No. 51/ 2009, menurut Para Pemohon sudah tidak layak untuk
dipertahankan, mengingat pasal a quo telah atau setidak-tidaknya
21
potensial menjadi alat bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk
menunda-nunda
pelaksanaan
putusan
pengadilan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap dan akhirnya berdampak pada pemenuhan
hak-hak pencari keadilan.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, objek permohonan a quo juga tidak
sejalan dengan semangat pembentukan PTUN di Indonesia, yakni
memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa
dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Melalui
Penjelasan Umum UU 5/1986, disebutkan:
“… Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka
memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang
merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha
Negara. Akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari
bahwa di samping hak-hak perseorangan, masyarakat juga
mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada
kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat
tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan,
bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Untuk menjamin
penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara
kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu
jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam
falsafah negara kita, Pancasila, maka hak dan kewajiban asasi
warga
masyarakat
harus
diletakkan
dalam
keserasian,
keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Peradilan
Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan
perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga
melindungi hak-hak masyarakat.
Artinya, dengan keberadaan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) No. 51/2009,
maka sekalipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan
badan/pejabat tata usaha negara tidak secara sukarela melaksanakan
putusan tersebut, maka rakyat in casu Para Pemohon tidak bisa serta-
merta memperoleh hak-haknya. Pasal a quo, memberikan masa tunggu
22
bagi Para Pemohon, yang berarti pemenuhan hak-hak Para Pemohon
menjadi tertunda.
3. Bahwa objek permohonan a quo yang meletakkan pelaksanaan putusan
peradilan tata usaha negara kepada kesadaran hukum (law awareness)
badan atau pejabat tata usaha negara pada tenggang waktu tertentu,
ternyata secara faktual menunjukkan bahwa kesadaran badan/pejabat
tata usaha negara untuk menjadi teladan atas pelaksanaan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela, masih sangat
rendah sebagaimana tampak dalam hasil monitoring eksekusi putusan
peradilan tata usaha negara, berikut:
Tabel 1.2
Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
Tahun
Total
perkara
Putusan
BHT
Eksekusi Sukarela
Permohonan Eksekusi
Eksekusi yang
Dilaksanakan/Selesai
Terlaksana
Prosentase
Permohonan
Prosentase
Dilaksanakan
& Selesai
Prosentase
2025
1.157
37
4%
136
12%
117
68%
2024
1.981
76
4%
125
7%
159
80%
2023
2.267
44
2%
253
12%
191
65%
2022
2.282
33
2%
154
7%
114
61%
Sumber: https://eksekusi-ptun.djmt.id/dashboard
4.
Bahwa menurut Para Pemohon, objek permohonan a quo telah atau
setidak-tidaknya
potensial
membuka
celah
terjadinya
praktik
penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat tata usaha negara.
Sebab, objek sengketa tata usaha negara yang sudah dibatalkan
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap masih diberi
ruang untuk eksis selama 60 (enam puluh) puluh hari kerja sejak putusan
berkekuatan hukum tetap itu diterima oleh badan/pejabat tata usaha
negara selaku tergugat (vide Pasal 116 ayat (2) UU No. 51/2009).
Demikian halnya terhadap pelaksanaan kewajiban badan/pejabat tata
usaha negara, oleh karena keberadaan Pasal 116 ayat (3) UU No. 51/
2009, maka hal tersebut bisa diabaikan selama 90 (sembilan puluh) hari
kerja sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya
bertentangan dengan semangat lahirnya ide tentang negara hukum bila
ditinjau sejarahnya, yakni untuk membendung kesewenang-wenangan
23
dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan
mengabaikan hak-hak rakyat (Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca
Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013) hlm. 1).
5.
Bahwa jika mencermati pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor
24/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Maret 2024 yang membatasi hak badan
atau pejabat tata usaha negara untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, menurut Para Pemohon, putusan Mahkamah tersebut
dimaksudkan
dalam
rangka
mencegah
praktik
penyalahgunaan
kekuasaan oleh badan/pejabat tata usaha negara dengan cara menunda-
nunda atau memperlambat proses penyelesaian sengketa tata usaha
negara serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan. Pertimbangan
Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, selengkapnya
berbunyi:
Sub Paragraf [3.11] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas, dan sekaligus untuk menjawab persoalan konstitusional
dimaksud, serta sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-
paragraf [3.10.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.10.4] di atas,
menurut Mahkamah, tujuan pembentukan PTUN tidak hanya untuk
memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi
juga sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat, serta dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Dalam kaitan tersebut, Badan atau Pejabat TUN
sebagai organ pemerintah yang mengeluarkan Keputusan TUN
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan
kepadanya memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan/atau
tindakan TUN dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan dan AUPB. Ihwal ini sebagai antisipasi agar Badan atau
Pejabat TUN tidak melakukan perbuatan yang terlarang atau
penyimpangan
seperti
perbuatan
melanggar
hukum,
penyalahgunaan
kekuasaan,
dan
kesewenang-wenangan.
Sementara itu, jika terjadi sengketa TUN, Badan atau Pejabat TUN
diposisikan sebagai tergugat namun memiliki derajat/kedudukan
yang lebih tinggi dibanding penggugat dikarenakan kedudukannya
sebagai organ pemerintah. Begitu pula dalam hal pembuktian yang
menjadi beban penggugat, serta dalam hal pelaksanaan putusan
yang secara normatif putusan PTUN dilaksanakan oleh Badan atau
Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan atau tindakan TUN
dengan diawasi oleh Ketua PTUN. Pada umumnya Putusan PTUN
dilaksanakan secara sukarela oleh Badan atau Pejabat TUN sesuai
amar putusan PTUN, mengingat Badan atau Pejabat TUN adalah
organ negara yang seharusnya patuh hukum, termasuk mematuhi
24
dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Sehingga, proses hukum terhadap keputusan atau
tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menjadi objek sengketa
antara warga masyarakat dengan Badan atau Pejabat TUN dan
badan atau pejabat TUN yang kalah, dalam batas penalaran yang
wajar seharusnya menjadi berakhir atau selesai setelah diputus pada
tingkat kasasi. Berikutnya, Badan atau Pejabat TUN dimaksud
memiliki kewajiban hukum (wettelijke verplictingen) untuk segera
menindaklanjuti atau mengeksekusi langsung putusan PTUN yang
telah inkracht. Berbanding terbalik dengan tergugat, posisi
penggugat sebagai orang atau badan hukum yang merasa dirugikan
oleh keputusan dan/atau tindakan TUN harus memiliki kedudukan
hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-
haknya melalui peradilan yang belum tentu dapat dijelaskan dengan
baik. Terlebih, Badan atau Pejabat TUN telah menempuh semua
upaya hukum yang tersedia sampai pada putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang
kalah masih diberikan kesempatan, quod non untuk mengajukan PK
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986,
maka hal itu menunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang
kalah tersebut telah menggeser keluar dari “khittah” eksistensi PTUN
sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat.
Sehingga,
kondisi
demikian,
bersifat
kontraproduktif
dan
sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukan
PTUN, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat
terhadap perbuatan pejabat pemerintah yang merugikan warga
masyarakat baik karena pejabat tersebut melanggar hukum,
menyalahgunakan
kewenangan,
maupun
karena
bertindak
sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
Badan atau Pejabat TUN.
6.
Bahwa mengingat objek permohonan a quo bertentangan dengan prinsip
negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 dan prinsip atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak
sejalan dengan semangat pembentukan PTUN di Indonesia, maka
beralasan apabila objek permohonan a quo dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 116
(2) Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat,
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
25
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c,
dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat
dapat
mengajukan
permohonan
kepada
ketua
pengadilan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
agar
pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
7.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Para Pemohon, objek
permohonan a quo telah atau setidak-tidaknya potensial menjadi alat bagi
badan/pejabat
tata
usaha
negara
untuk
memperlambat
proses
penyelesaian sengketa tata usaha negara sekaligus melegitimasi
terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang.
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa dan mengadili permohonan a quo, berkenan untuk memutus
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 116
(1)
........
(2)
Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat,
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi.
(3)
Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c,
dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat
dapat
mengajukan
permohonan
kepada
ketua
pengadilan
26
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
agar
pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
(4)
........
(5)
........
(6)
........
(7)
........
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21,
sebagai berikut.
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAHASON
ASSO;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WENIUS
HESEGEM;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDERIKA
KORAIN, S.H., MAAPD.;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATIATULO
LAZIRA, S.H.;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama FREDERIKA
KORAIN, S.H., MAAPD.;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama FREDERIKA
KORAIN, S.H., MAAPD.;
27
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama FATIATULO
LAZIRA, S.H.;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama FATIATULO
LAZIRA, S.H.;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 147 Tahun
2021 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala
Kampung Kabupaten Yahukimo Periode 2021 – 2027,
tertanggal 25 Maret 2021, atas nama Pemohon I;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 147 Tahun
2021 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala
Kampung Kabupaten Yahukimo Periode 2021 – 2027,
tertanggal 25 Maret 2021, atas nama Pemohon II;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 174
PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Penetapan No. 2/Pen.Eks/G/2022/PTUN.JPR.,
tertanggal 5 Agustus 2024;
15. Bukti P-15
:
Fotokopi Penetapan No. 2/Pen.Eks/G/2022/PTUN.JPR.,
tertanggal 25 Juni 2025;
16. Bukti P-16
:
Fotokopi
Surat
Peringatan
No.
2/Was.Eks/G/2022/PTUN.JPR., tertanggal 7 Mei 2025;
17. Bukti P-17
:
Fotokopi Surat PTUN Jayapura kepada Presiden RI No.
1448/KPTUN.W8-TUN3/HK2.7/X/2025, tertanggal 24 Oktober
2025, perihal: Pemberitahuan Penetapan Eksekusi;
18. Bukti P-18
:
Fotokopi Laporan Gubernur Papua Pegunungan kepada
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
No.
100.3.2.5/1671/GUB, tertanggal 18 Juni 2025;
19. Bukti P-19
:
Fotokopi Nota Dinas Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A2 Wamena Nomor ND-455/KPN.3406/2025
tertanggal 25 November 2025;
20. Bukti P-20
:
Fotokopi Nota Dinas Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A2 Wamena Nomor ND-472/KPN.3406/2025
tertanggal 8 Desember 2025;
28
21. Bukti P-21
:
Fotokopi Peraturan Bupati Yahukimo Nomor: 28 Tahun 2022
tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat
Kampung, Staf Administrasi Kampung, Ketua dan Anggota
Badan Permusyawaratan Kampung Serta Hansip Tahun
Anggaran 2022.
Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga
mengajukan seorang ahli, yaitu Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M. yang
keterangannya telah diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2026 dan
telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 September 2026,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan keterangan berdasarkan keahlian
saya di bidang Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara dalam perkara
pengujian konstitusionalitas Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam memberikan keterangan ini, saya
tidak memasuki pembuktian mengenai benar atau tidaknya fakta konkret yang
disengketakan
para
pihak.
Keterangan
saya
dibatasi
pada
pertanyaan
konstitusional, yaitu apakah negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
dapat membenarkan adanya suatu ketentuan yang menyebabkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat secara efektif
memperoleh akibat hukum selama 60 hari kerja maupun mekanisme pelaksanaan
eksekusi yang menunggu 90 hari kerja untuk diajukan ke Ketua Pengadilan.
Setidaknya terdapat empat isu konstitusional utama dalam perkara a quo sebagai
berikut:
1. Apakah prinsip Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 cukup dipenuhi dengan tersedianya lembaga
pengadilan dan putusan, ataukah negara juga mempunyai kewajiban
konstitusional untuk menjamin agar putusan pengadilan tersebut benar-benar
efektif dilaksanakan?
2. Apakah membiarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan melalui putusan berkekuatan hukum tetap
29
masih mempunyai akibat hukum 1 selama 60 hari kerja sesuai Pasal 116 ayat
(2) UU PTUN sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil?
3. Apakah mengharuskan pencari keadilan (penggugat) menunggu 90 hari kerja
sebelum dapat meminta Ketua Pengadilan memerintahkan pejabat TUN
melaksanakan putusan sebagaimana Pasal 116 ayat (3) UU PTUN merupakan
pembatasan terhadap hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum
yang adil?
4. Apakah tenggang waktu tersebut dapat dipertahankan semata-mata atas alasan
sebagai kesempatan bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan
secara sukarela merupakan pembatasan yang proporsional?
Jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut harus diletakkan dalam
kerangka supremasi hukum dan supremasi konstitusi, bukan semata-mata dalam
perspektif teknis hukum acara administrasi sebagai berikut:
I.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Merupakan Bagian dari Negara Hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan: "Negara
Indonesia adalah negara hukum." Makna negara hukum tidak berhenti pada adanya
peraturan perundangundangan. Negara hukum mensyaratkan bahwa tindakan
pemerintah berada di bawah hukum, tersedia kontrol yudisial terhadap kekuasaan
pemerintah, dan putusan pengadilan yang lahir dari kontrol tersebut dihormati serta
dilaksanakan. Salah satu karakter fundamental negara hukum adalah adanya
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan, Negara hukum menolak gagasan
bahwa pemerintah dapat bertindak semata-mata berdasarkan kehendak atau
kekuasaannya sendiri. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan
dapat diuji oleh lembaga peradilan yang independen. Jimly Asshidiqie
menempatkan supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan
kekuasaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta keberadaan peradilan
tata usaha negara sebagai unsur-unsur penting negara hukum modern. Dengan
demikian, peradilan bukan sekadar institusi penyelesaian sengketa, melainkan
mekanisme konstitusional untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas-
batas hukum (Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.)
Selanjutnya, Philipus M. Hadjon juga menempatkan peradilan administrasi
dalam kerangka perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan.
30
Perlindungan hukum melalui pengadilan menjadi bermakna apabila hasil akhir
proses pengadilan mampu menghapus, memulihkan, atau memperbaiki akibat
tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum (Philipus M Hadjon,
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.)
Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) terhadap perbuatan tata
usaha negara agar tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak warga negara
masyarakat berlandaskan pada ajaran negara hukum. Paham negara didasarkan
atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang
baik dan adil (Frans Magnis Suseno, 1991, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.) Dalam negara hukum, ketaatan
pemerintah terhadap putusan pengadilan karena itu bukan sekedar persoalan etik
pemerintahan, goodwill atau kesukarelaan pejabat tetapi merupakan kewajiban
hukum dalam ketatanegaraan. Sehingga yang dimaksud supremasi hukum adalah
tidak seorangpun dan tidak satu pun organ kekuasaan berada diatas hukum. Dalam
konteks putusan pengadilan, prinsip tersebut dapat diartikan bahwa pihak yang
kalah (meskipun organ negara) wajib menerima konsekwensi hukum dari putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap.
Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 erat
kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Frasa 'menegakkan hukum dan keadilan" mengandung makna yang lebih
luas daripada sekedar kewenangan hakim memeriksa dan memutus perkara.
Penegakan hukum baru memperoleh arti nyata apabila putusan yang dihasilkan oleh
pengadilan dapat dilaksanakan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang
telah dimenangkan tetapi tidak memberikan perubahan terhadap keadilan dan
faktual pencari keadilan pada dasarnya hanya menghasilkan keadilan normatif
diatas kertas dan tidak memberikan keadilan subtantif bagi pencari keadilan. Di sisi
lain, putusan TUN yang tidak bisa dieksekusi (non-executable) secara otomatis akan
menimbulkan impunitas bagi pejabat TUN yang kalah sehingga mereka tetap berada
di atas hukum. Ketika hukum kehilangan taringnya untuk mengeksekusi putusan
terhadap pejabat tata usaha negara (penguasa), prinsip supremasi hukum (rule of
31
law) runtuh dan berganti menjadi supremasi kekuasaan (rule of power). Pejabat TUN
yang kalah akan merasa memiliki kekebalan (impunitas) karena mereka tahu bahwa
sekalah apa pun mereka di pengadilan, posisi dan kebijakan mereka tetap aman
tidak tersentuh. Dengan berjalannya waktu surat keputusan yang dipersengketakan
berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jabatan dari pejabat TUN itu sendiri
atau setidak-tidaknya berkurangnya masa dari pencari keadilan untuk mendapatkan
hak-hak hukumnya.
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan putusan pengadilan
merupakan bagian intergral dari prinsip negara hukum karena supremasi hukum
baru memiliki makna apabila putusan kekuasaan kehakiman yang telah berkekuatan
hukum tetap dihormati dan dilaksanakan oleh setiap orang terlebih oleh pejabat tata
usaha negara yang seharusnya taat hukum.
II.
Keputusan Tata Usaha Negara Yang Telah Dinyatakan Tidak Sah atau
Dibatalkan Melalui Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Masih Mempunyai
Akibat Hukum Selama 60 Hari Kerja Sesuai Pasal 116 Ayat (2) UU PTUN
Tidak Sejalan dengan Prinsip Kepastian Hukum Yang Adil Berdasarkan
Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya menentukan
bahwa apabila setelah 60 hari kerja putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
diterima tergugat tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan, barulah keputusan TUN
yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan ayat (3)
menentukan tenggang 90 hari kerja sebelum penggugat dapat meminta Ketua
Pengadilan memerintahkan pelaksanaan putusan. Persoalan konstitusional
penundaan keberlakuan putusan yang berkekuatan hukum tetap bukan sematamata
apakah 60 atau 90 hari terlalu lama. Namun, persoalan yang lebih fundamental
adalah:"Apa dasar konstitusional untuk mempertahankan keberlakuan suatu
keadaan hukum yang telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap?"
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak sekedar menjamin adanya
hukum tetapi juga menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum
menghendaki adanya titik akhir dari suatu sengketa hukum. Dalam tradisi hukum
dikenal prinsip litis finiri oportet yang artinya bahwa setiap sengketa pada akhirnya
harus selesai. Setelah putusan memperoleh konsekuensi nyata dari putusan
32
tersebut. Salah satu fungsi utama putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap adalah memberikan finalitas (akhir) terhadap suatu sengketa.
Ketika seluruh proses pemeriksaan selesai dan tidak tersedia lagi upaya hukum
biasa, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga status
hukum para pihak seharusnya lebih jelas. Ketika pengadilan menyatakan KTUN
batal atau tidak sah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka
secara substantif negara melalui lembaga yudisial (in casu Mahkamah Agung) telah
menentukan bahwa keputusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sebagai
dasar yang sah bagi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Namun, Pasal 116 ayat
(2) menciptakan kondisi di mana KTUN baru kehilangan 4 kekuatan hukum secara
otomatis setelah 60 hari kerja apabila kewajiban pencabutan tidak dilaksanakan.
Ketika suatu putusan telah inkracht van gewijsde, sengketa mengenai benar
atau tidaknya keputusan pemerintah telah selesai. Oleh sebab itu harus dibedakan
antara:
1. Waktu teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan administratif, dan
2. Waktu yang menunda timbulnya akibat hukum putusan atau menutup akses
kepada mekanisme eksekusi.
Yang pertama dapat dibenarkan secara rasional pejabat TUN memerlukan waktu
teknis untuk melaksanakan tindakan administratif. Namun, pendapat ini dapat
dinegasikan karena pejabat TUN telah mengikuti proses sengketa dari awal,
memahami tuntutan penggugat, menerima putusan tingkat pertama, banding, dan
kasasi, juga pejabat TUN yang bersengketa mengetahui kewajiban yang mungkin
harus dilaksanakan jika kalah dalam sengketa di PTUN. Pertanyaan yang kedua
membutuhkan justifikasi konstitusional yang jauh lebih kuat. Pejabat mungkin
memang membutuhkan beberapa hari untuk menerbitkan keputusan baru,
melakukan pencatatan administrasi, menyerahkan jabatan, membayar hak finansial,
atau melakukan rehabilitasi administratif. Tetapi kebutuhan teknis tersebut tidak
berarti penggugat harus kehilangan hak untuk segera meminta pelaksanaan
putusan. Putusan berkekuatan hukum tetap tidak boleh menjadi putusan yang
"menunggu untuk berlaku" karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pencari keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXXII/2024 menilai
mekanisme yang cenderung menunda pelaksanaan putusan dapat mengakibatkan
ketidakpastian dan ketidakadilan bagi Penggugat. MK menilai penundaan
33
pelaksanaan putusan PTUN berpotensi terhadap pengingkaran keadilan itu sendiri,
"justice delayed justice denied".
Ketentuan Pasal 116 ayat (2) menimbulkan keadaan yang secara konseptual
problematik, yaitu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah disengketakan masih diberi ruang
keberlakuan selama 60 hari kerja. Artinya terdapat dua keadaan hukum secara
bersamaan:
a. Pengadilan telah menyelesaikan sengketa secara final;
b. Namun keputusan administratif yang menjadi sumber sengketa belum langsung
kehilangan kekuatan hukumnya.
Dalam negara hukum tidak seharusnya ada dua keadaan hukum yang berjalan
bersamaan. Seharusnya tidak ada keadaan di mana pejabat tata usaha negara
(tindakan eksekutif) yang secara final sudah dikoreksi oleh pengadilan (yudikatif)
tetap memiliki akibat hukum hanya karena pejabat TUN belum mau melakukan
pencabutan administratif. Beban hukum beralih 5 kepada pencari keadilan yang
sudah memenangkan perkara. Persoalan penundaan 60 hari dalam kasus jabatan
publik akan memiliki implikasi ekonomi. Apabila seseorang secara tidak sah
diberhentikan dari jabatan dan kemudian memperoleh putusan in kracht, penundaan
60 hari akan berimplikasi pada kehilangan penghasilan, kehilangan masa jabatan,
kehilangan kewenangan, rusaknya reputasi, hilangnya kesempatan mengambil
keputusan, dan hilangnya sebagian masa jabatan. Sehingga pihak yang kehilangan
jabatannya tidak hanya kehilangan hak atas kepastian hukum namun juga
kehilangan manfaat dari jabatan tersebut.
Penundaan putusan a quo juga tidak sesuai dengan prinsip res judicata pro
veritate habetur, yaitu bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
harus diperlakukan sebagai kebenaran hukum yang mengikat para pihak. Terlebih
lagi, salah satu pihak dalam sengketa PTUN adalah Badan atau Pejabat
Pemerintahan. Negara justru mempunyai kewajiban ketatanegaraan yang lebih
tinggi dibanding warga biasa untuk menaati putusan pengadilan. Pemerintah bukan
pihak privat yang bebas menentukan apakah akan menaati putusan. Pemerintah
terikat oleh asas legalitas, AUPB, serta prinsip negara hukum.
34
III.
Pembatasan Pencari Keadilan (Penggugat) Menunggu 90 Hari Kerja
Sebelum Dapat Meminta Ketua Pengadilan Memerintahkan Pejabat TUN
Melaksanakan Putusan Sebagaimana Pasal 116 Ayat (3) UU PTUN
Merupakan Pembatasan Yang Bertentangan Dengan Hak Mendapatkan
Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil.
Secara historis, Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004
menggunakan tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Sedangkan, UU No. 51 Tahun 2009
mengubahnya menjadi 90 (sembilan puluh) hari kerja. Perubahan ini sekilas tampak
sama, namun mempunyai akibat hukum yang berbeda, yaitu 90 (sembilan puluh)
hari kerja, bukan 90 hari kalender; artinya, 90 hari kerja dapat berlangsung lebih
lama daripada 3 (tiga) bulan kalender. Sehingga UU yang baru justru menjadi lebih
panjang waktunya secara faktual. Seharusnya arah reformasi eksekusi adalah
memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan, namun dengan masa 90 hari kerja
memperpanjang akses ke mekanisme pelaksanaan eksekusi. Implikasi dari
bertambah panjangnya pengajuan permohonan eksekusi akan mengakibatkan
kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penggugat, khususnya dalam
sengketa kepegawaian atau jabatan karena berkaitan dengan masa jabatan yang
semakin berkurang, gaji dan tunjangan yang hilang, hak promosi/pensiun,
kesempatan menjalankan fungsi jabatan, reputasi penggugat.
Pasal 116 ayat (3) membatasi hak mendapatkan perlindungan yudisial yang
efektif karena norma tersebut bukan hanya memberikan waktu kepada pejabat,
tetapi secara efektif menyebabkan pihak yang telah memenangkan perkara tidak
dapat segera meminta pengadilan mengaktifkan mekanisme pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara "pejabat diberi waktu untuk
melaksanakan" dan "pemenang perkara dilarang meminta eksekusi sebelum lewat
waktu tertentu." Secara filosofis, lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah
sebagai sarana bagi rakyat untuk melindungi atau mengurangi hak-haknya dari
kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui
pebuatan KTUN yang menggugat hukum atau pelaksanaan kekuasaan. Tujuan
utama dari setiap PTUN adalah untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara
rakyat dengan pemerintah atau perwakilannya. Selain itu PTUN juga bertujuan untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN serta untuk
mengontrol tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan
35
dalih kepentingan umum bagi rakyat (Ahmad Rayhan, Sakti Krisna Wijaya,
Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa
Tata Usaha Negara, Jurnal Peradapan Hukum, Volume 1(1) 2023.) Perbedaan
kedudukan antara pejabat TUN dan pencari keadilan dalam melaksanakan eksekusi
putusan TUN menunjukkan tidak adanya persamaan di depan hukum dan tidak
sesuai dengan tujuan utama didirikannya PTUN karena pihak yang menang perkara
dilarang mengajukan eksekusi sampai batas waktu 90 hari, sementara pihak yang
kalah, yaitu pejabat TUN, diberi waktu untuk melaksanakan putusan.
Hak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
bukan sekadar hak memperoleh putusan, tetapi mencakup hak agar hukum
memberikan akibat konkret dan dapat diprediksi setelah putusan tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila seorang warga negara telah menjalani
proses persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan proses hukum lainnya
selama bertahun-tahun, lalu setelah memenangkan perkara masih diwajibkan
menunggu tambahan 90 hari kerja, norma tersebut memperpanjang keadaan
ketidakpastian justru setelah sengketa secara yuridis telah selesai. Norma tersebut
jelas tetapi Pasal 28D ayat (1) menggunakan frasa: "kepastian hukum yang adil".
Artinya konstitusi tidak menjadi sekadar kepastian (certainty), melainkan kepastian
hukum yang adil (fair legal certainty). Dengan kata lain, kepastian hukum menjadi
tidak adil apabila pihak yang telah mendapatkan putusan final tetap dibebani masa
tunggu 90 hari kerja, sementara pihak pejabat TUN yang kalah malah diberikan
keuntungan berupa waktu tambahan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.
Perkara a quo mempunyai hubungan konstitusional yang sangat erat dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut
Mahkamah menegaskan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang telah kalah tidak
dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangan hukum (ratio
decidendi), MK menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada Badan atau
Pejabat TUN untuk terus melakukan upaya yang menunda pelaksanaan putusan
dapat bersifat kontraproduktif terhadap penegakan hukum, menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi warga negara, serta mengakibatkan
tertundanya pelaksanaan putusan. MK bahkan menggunakan doktrin: "justice
delayed,
justice
denied."
Putusan
Nomor
24/PUU-XXII/2024
karenanya
membangun kaidah konstitusional penting: Dalam sengketa antara warga negara
36
dan pemerintah, finalitas putusan pengadilan harus mendapat perlindungan khusus
agar pemerintah tidak menggunakan mekanisme hukum untuk menunda pemulihan
hak warga negara. Jika kemungkinan mengajukan PK oleh pejabat TUN dinilai
Mahkamah berpotensi menciptakan ketidakpastian dan penundaan keadilan, maka
secara konsisten perlu pula diperiksa apakah tenggang waktu yang oleh undang-
undang sendiri menghalangi pelaksanaan putusan final menghasilkan problem
konstitusional yang serupa yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(finality), tidak adanya kepastian hukum (legal certainty), tidak adanya perlindungan
yang efektif (effective judicial protection) dan penundaan 90 hari kerja dalam
melaksanakan putusan (kewajiban pemerintah menaati putusan pengadilan).
Penggugat sebagai pihak yang menang menanggung konsekwensi waktu 90
hari padahal penggugat telah menempuh upaya hukum yang panjang dan
membutuhkan biaya dengan mengajukan gugatan, menjalani proses persidangan,
mencai bukti-bukti dalil gugatannya, mengajukan banding dan kasasi. Hal ini
menimbulkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 tidak cukup dipenuhi dengan adanya kepastian bahwa
penggugat dapat meminta eksekusi setelah sembilan puluh hari kerja. Kepastian
hukum yang adil juga menuntut agar putusan yang telah final mempunyai efektivitas
dan dapat digunakan oleh pihak yang dimenangkan untuk memperoleh pemulihan
secara tepat waktu. Kepastian mengenai lamanya seseorang diwajibkan menunggu
tidak dengan sendirinya merupakan kepastian hukum yang adil.
IV.
Tenggang Waktu 60 Hari Dan 90 Hari Sebagai Kesempatan Bagi Pejabat
Pemerintah Untuk Melaksanakan Putusan Secara Sukarela Tidak Sesuai
Dengan Prinsip Proporsionalitas
Dalam persidangan tanggal 3 September 2026, DPR menerangkan bahwa
tenggang waktu dalam Pasal 116 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
dilakukannya eksekusi secara sukarela sebelum dikenakan sanksi lanjutan (Sri
Pujianti, DPR: Pengaturan Jangka Waktu Pelaksanaan KTUN sesuai dengan
Prinsip Negara Hukum, tanggal 3 September 2026 dapat diakses di
https://www.mkri.id/berita/dpr%3A-pengaturanjangka-waktu-pelaksanaan-ktun
sesuai-dengan-prinsip-negara-hukum-25689).
Tujuan
untuk
mendorong
pelaksanaan sukarela memang tujuan yang sah (legitimate purpose), akan tetapi,
legitimate
purpose
belum
otomatis
menyebabkan
sebuah
pembatasan
37
konstitusional. Kepatuhan atau pelaksanaan secara sukarela (voluntary compliance)
dan akses segera terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan (immediate access
to enforcement) bukan dua hal yang saling meniadakan. Permohonan eksekusi
dapat diajukan segera, sedangkan pengadilan tetap dapat memberikan tenggang
administratif yang rasional kepada pejabat untuk menjalankan tindakan yang secara
teknis diperlukan sebelum instrumen upaya paksa diterapkan.
Norma 60 hari kerja dan 90 hari kerja dapat diuji dengan prinsip
proporsionalitas. Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran
untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (aims) yang ingin dicapai
dengan cara-cara (means) yang diputuskan untuk diambil guna mencapai tujuan
akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai
ketepatan langkah tersebut tetapi juga mengukur apakah langkah tersebut
melanggar hak konstitusional atau tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas
menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang
dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang
mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional, maka tujuan dan langkah itu
harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karena proporsionalitas tidak
hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian
konstitusional yang kemungkinan akan diderita (Irene Angelita Rugian, Prinsip
Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di
Indonesia dan Jerman), Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021.). Berikut
ini Model empat tahap proporsionalitas (7 Aharon Barak, Proportionality:
Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge University Press, 2012.)
dalam penerapannya dengan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
1. Tujuan yang sah (legitimate aim), yaitu pembatasan yang dilakukan untuk
memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pelaksanaan
secara sukarela, dapat dianggap sah.
2. Kesesuaian atau adanya hubungan rasional (suitability/rational connection),
yaitu memberikan waktu kepada pejabat TUN dapat membantu dilakukannya
proses administratif. Sehingga terdapat hubungan yang rasional pemberian
waktu akan memberikan kesempatan untuk voluntary compliance. Dengan
demikian, pada tahap ini norma dapat dikatakan mempunyai hubungan dengan
tujuan.
38
3. Kebutuhan (necessity) yaitu pada tahap inilah norma bermasalah, sehingga
terdapat alternatif yang lebih ringan (less restrictive means) terhadap hak pencari
keadilan, misalnya:
a. penggugat dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan sejak
putusan diterima;
b. pengadilan menetapkan waktu yang wajar kepada pejabat sesuai karakter
kewajiban;
c. sanksi administratif/dwangsom baru berjalan jika tenggang tersebut tidak
dipenuhi;
d. pengawasan Ketua Pengadilan langsung dimulai sejak putusan berkekuatan
hukum tetap.
Sehingga dalam hal ini, tersedia alternatif yang tidak menghilangkan hak warga
negara sekaligus tetap mengakomodasi kepentingan administratif pemerintah,
maka tenggang mutlak 60 dan 90 hari tidak memenuhi necessity test. Penggugat
dapat langsung mengajukan permohonan setelah putusan in kracht, sementara
Ketua Pengadilan tetap dapat memberikan kesempatan dalam jangka waktu
yang wajar untuk melaksanakan putusan secara sukarela.
4. Proporsionalitas dalam arti sempit (proportionality stricto sensu), yaitu
kemanfaatan dan kerugian dinilai. Dalam hal ini, kerugian pencari keadilan
(penggugat) jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan administratif
pemerintah, sehingga prinsip ini tidak terpenuhi.
Pemerintah telah mengetahui sengketa tersebut sejak gugatan diajukan.
Pemerintah telah mengikuti seluruh proses persidangan dan mengetahui
kemungkinan putusan yang harus dilaksanakan. Karena itu, setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap, argumentasi bahwa pemerintah masih
memerlukan masa tunggu yang panjang memberikan dampak kerugian baik materil
maupun inmateriil bagi pencari keadilan (penggugat). Oleh kerana itu, pembatasan
60 dan 90 hari menghadapi persoalan atau tidak memenuhi prinsip necessity dan
proportionality. Dalam negara hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
tidak seharusnya menunggu untuk dapat ditegakkan.
Kesimpulan:
Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat
39
(3) UUD NRI Tahun 1945, karena supremasi hukum tidak cukup diwujudkan melalui
keberadaan putusan pengadilan tetapi harus menjamin bahwa putusan tersebut
dipatuhi, dilaksanakan, dan memberikan pemulihan yang nyata bagi pihak yang
dimenangkan dan tidak menimbulkan kerugian dalam menunggu pelaksanaan
putusan. Hal ini berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) serta hak atas kepastian hukum
yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 116
ayat (2) UU PTUN menimbulkan persoalan kerena KTUN yang telah dinyatakan
tidak sah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap masih mempunyai akibat
hukum sampai menunggu 60 hari kerja. Sementara itu norma Pasal 116 ayat (3)
menimbulkan persoalan karena pihak yang memenangkan perkara masih harus
menunggu 90 hari kerja sebelum dapat meminta Ketua Pengadilan memerintahkan
Tergugat melaksanakan putusan. Oleh karena itu, setelah putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap yang semestinya diberikan adalah waktu yang wajar untuk
tindakan teknis-administratif pelaksanaan bukan masa tambahan bagi keberlakuan
KTUN yang telah dibatalkan ataupun masa larangan bagi pihak yang menang
perkara untuk meminta pelaksanaan eksekusi. Penafsiran demikian lebih sesuai
dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil dan prinsip
proporsionalitas.
Selain itu, ahli dalam persidangan menambahkan keterangan sebagai
berikut:
1. Ketika putusan TUN tidak dilaksanakan maka akan mencederai check and
balances itu sendiri; berkaitan dengan kapan putusan berkekuatan hukum tetap
itu dimulai keberlakuannya. Tentu saja di sini saya menilai bahwa putusan yang
berkekuatan hukum tetap itu ketika dia berlaku adalah ketika putusan tersebut
dibacakan dan kemudian berkaitan dengan ini kita harus melihat dalam tataran
putusan pengadilan tata usaha negara, apa makna dari putusan tata usaha
negara adalah merupakan salah satu dari prinsip negara hukum. Jadi suatu
negara hukum dikatakan dia adalah negara hukum, salah satunya adalah
adanya pengadilan tata usaha negara, dan di sini saya melihat bahwa ketika
putusan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan,
maka ini akan mencederai checks and balances system itu sendiri. Karena
putusan pengadilan tata usaha negara yang berada di wilayah yudikatif, di sini
40
mengoreksi pada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat tata
usaha negara, dalam hal ini di tingkatan eksekutif.
2. Jadi dalam hal ini, saya menilai bahwa ketika si pihak yang memenangkan
perkara, kemudian sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka di
situlah putusan tersebut harus dilaksanakan dan tentu saja untuk pejabat TUN
dia harus mematuhi apa yang ada di dalam putusan tersebut. Karena putusan
tersebut ini juga adanya goodwill, dan etika, dan tentu saja sebagai pejabat tata
usaha negara ketika menjalankan tugas dan kewenangannya harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
3. Berkaitan dengan akibat dari dibatalkannya keputusan tata usaha negara, tentu
saja sebenarnya ini ada dua, dibatalkannya surat keputusan pejabat TUN atau
yang kedua adalah dibatalkannya dan juga diterbitkannya surat keputusan
pejabat TUN yang baru. Jadi ada dua hal yang apakah kita bisa menilai dari
ketentuan pembatasan penundaan putusan yang sebenarnya dia sudah selesai
berkekuatan hukum tetap, namun masih keberlakuannya itu diperpanjang
selama 60 hari. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan
eksekusi yang ditunda selama 90 hari. Jadi, di sini saya menilai bahwa
berdasarkan tadi yang Prof. Guntur nyatakan prinsip proporsionalitas, saya
menilai bahwa keduanya kita memahami bahwa pejabat TUN ketika
melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara memerlukan koordinasi
administratif yang diperlukan untuk melaksanakan putusan tersebut. Tapi saya
melihat bahwa dalam hal ini tidak menafikan pada pemohon atau penggugat
yang sudah menang perkara untuk melaksanakan eksekusi, sehingga berkaitan
dengan kebutuhan dari pejabat TUN untuk koordinasi dan lain-lain, untuk
menerbitkan surat keputusan baru, maka ini diletakkan pada ketua pengadilan
tata usaha negara sebagai pengawas dari pelaksanaan putusan tata usaha
negara tersebut.
4. Kemudian, berkaitan dengan jangka waktu kenapa putusan pejabat tata usaha
negara tidak dilaksanakan secara sukarela. Memang kita lihat bahwa tidak ada
lembaga eksekusi seperti juru sita di pengadilan negeri. Tadi sudah disampaikan
oleh Dr. Arsul Sani berkaitan dengan apa perbedaan dengan pelaksanaan
eksekusi di pengadilan. Kemudian tingkat kepatuhan yang rendah. Dalam hal
ini kaitannya memang saya melihat bahwa tidak bisa disamaratakan batas
41
waktu untuk kebutuhan dari pejabat TUN untuk melaksanakan putusan TUN
karena memang objek pelaksanaannya itu berbeda-beda. Seperti yang saya
sampaikan, apakah hanya membatalkan surat keputusan saja, itu tentu saja
tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau pembatalan kemudian
diterbitkan surat keputusan yang baru, di sinilah memerlukan koordinasi dan
memerlukan waktu yang lama. Sehingga menurut saya tidak sepatutnya ada
pembatasan yang menentukan 60 hari untuk penundaan dan juga pelaksanaan
eksekusi 90 hari. Karena keduanya ini, ini bisa dilaksanakan, tentu saja dalam
hal ini seperti Prof. Enny sampaikan, untuk pelaksanaan eksekusi masih ada
mekanisme atau prosedur yang dibutuhkan. Di sinilah kepatutan untuk
pelaksanakan[sic!] eksekusi apalagi pejabat TUN adalah seseorang yang
memang wajib taat hukum untuk melaksanakan ini.
5. Berkaitan dengan rata-rata proses keputusan tata usaha negara, mungkin
dalam perkara ini bisa disampaikan kurang-lebih 4 tahun lebih, walaupun sudah
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pengalaman saya ketika saya tangani GKI
Yasmin itu juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang-lebih
mungkin sekitar 15 tahun barulah keputusan tata usaha negara itu dilaksanakan.
6. Jadi, di sini saya menilai bahwa Pasal 116 itu tetap bisa diberlakukan mengenai
mekanisme atau prosedur berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan
tata usaha negara, tapi yang kami permasalahkan adalah batas waktu 60 hari
dan 90 hari yang tentu saja ini merugikan hak konstitusional untuk mendapat
persamaan hukum. Kenapa saya sebut persamaan hukum, karena di sini
kedudukannya tidak seimbang, dimana pejabat TUN diberikan eksklusivitas di
sini untuk dia menunda putusannya, dibatalkannya 60 hari. Kemudian, untuk 90
hari si penggugat yang menang yang harus menanggung akibat dari
permohonan eksekusi yang tidak bisa disampaikan, sehingga saya melihat
bahwa ini adalah bertentangan dan merugikan hak konstitusional untuk
mendapatkan keadilan.
7. Berkaitan dengan apakah 60 hari itu bukan kepastian hukum. Memang kalau
kita lihat secara harfiah kalau ditentukan batas waktunya adalah 60 hari, maka
ini bisa dinyatakan merupakan kepastian hukum, karena di situ sudah ditetapkan
waktunya. Tapi Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Pasal 28D ayat
(1) ini tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum, tapi harus dilihat lebih
42
jauh lagi, apakah ini merupakan kepastian hukum yang adil. Ini juga berkaitan
dengan apakah seseorang sudah menang di dalam perkara.
8. Kemudian, perkaranya bisa diselesaikan dan dia tidak mendapatkan hak untuk
menikmati dari apa yang seharusnya dia peroleh, khususnya berkaitan dengan
surat keputusan yang berkaitan dengan jabatan, seseorang pasti tidak misalnya
tidak mendapatkan gaji, sehingga itu merugikan secara materiil.
9. Jadi, saya melihat bahwa ketentuan waktu 60 hari kerja dan 90 hari kerja itu
memang kepastian hukum, tapi kalau kita melihat lebih dalam bahwa ini bukan
merupakan kepastian hukum yang adil, karena tentu saja merugikan bagi pihak
yang menang dalam perkara.
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang telah didengar dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2026 dan telah menyerahkan
keterangan tertulis bertanggal 3 September 2026 yang diterima Mahkamah pada
tanggal 22 September 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
I. KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI
menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum dalam pengajuan materiil UU 51/2009 terhadap UUD NRI
Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang.
B. PANDANGAN UMUM DPR RI
1. Bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada prinsipnya
sebagai perwujudan dari sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut
prinsip negara hukum (rechtstaat), sebagaimana yang dimandatkan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan dibentuknya PTUN guna
memberikan perlindungan kepada warga negara yang hak-haknya dirugikan
oleh tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
43
PTUN berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul
antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang atau badan
hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
2. Bahwa dalam hukum administrasi negara, KTUN atau yang dikenal dengan
istilah beschikking dimaknai sebagai instrumen hukum sepihak yang
diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN dalam rangka menjalankan urusan
pemerintahan. KTUN merupakan wujud konkret otoritas negara untuk
mengatur, menetapkan, dan mengubah status hukum seseorang atau badan
hukum perdata. Berdasarkan UU 51/2009, KTUN harus memiliki unsur-unsur
kumulatif, yaitu
a. Tertulis;
b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
c. Konkret yang berarti bahwa objek yang diputus jelas dan berwujud;
d. Individual yang berarti bahwa tidak ditujukan untuk umum, melainkan
kepada pihak tertentu yang spesifik; dan
e. Final yang berarti menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi
seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa pemaknaan KTUN sebagaimana diatur dalam UU 51/2009 dalam
perkembangannya mengalami perluasan makna melalui Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU
30/2014) yang mengatur bahwa KTUN harus dimaknai sebagai:
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Dalam konteks ini, adanya perluasan makna tersebut menitikberatkan tidak
hanya pada bertambahnya luas objek sengketa yang dapat digugat di PTUN,
melainkan pula mempertegas pemberian perlindungan hukum yang lebih
baik bagi warga negara terhadap segala bentuk tindakan pemerintah.
44
4. Bahwa dalam hukum publik, kedudukan negara/pemerintah secara inheren
lebih tinggi dan dominan dibandingkan warga negara perorangan,
dikarenakan memiliki otoritas memaksa. Oleh karena itu, UU 51/2009 hadir
sebagai instrumen penyeimbang guna menyelesaikan sengketa yang
berkenaan dengan TUN guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban,
dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada
masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat TUN
dengan masyarakat.
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa dalam mencermati konstruksi norma a quo tidak dapat diartikan
secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan harus dimaknai secara utuh
atau keseluruhan norma Pasal 116. Pada pokoknya, norma Pasal 116
memuat ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Norma tersebut secara historis mengalami beberapa kali
perubahan seiring dengan telah beberapa kali diubahnya undang-undang
PTUN, yang apabila disandingkan pengaturannya sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
(UU 5/1986)
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
(UU 9/2004)
UU 51/2009
Pasal 116
(1) Salinan
putusan
Pengadilan yang telah
memperoleh
kekuatan
hukum tetap, dikirimkan
kepada
para
pihak
dengan
surat
tercatat
oleh Panitera Pengadilan
setempat atas perintah
Ketua Pengadilan yang
mengadilinya
dalam
tingkat
pertama
selambat-lambatnya
dalam waktu empat belas
hari.
Pasal 116
(1) Salinan
putusan
Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan
hukum
tetap,
dikirimkan
kepada
para
pihak
dengan
surat
tercatat
oleh
Panitera
Pengadilan
setempat atas perintah
Ketua
Pengadilan
yang
mengadilinya
dalam tingkat pertama
selambat-lambatnya
dalam
waktu
14
(empat belas) hari.
Pasal 116
(1) Salinan
putusan
Pengadilan yang telah
memperoleh
kekuatan
hukum tetap, dikirimkan
kepada
para
pihak
dengan surat tercatat
oleh
Panitera
Pengadilan
setempat
atas
perintah
Ketua
Pengadilan
yang
mengadilinya
dalam
tingkat
pertama
selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat
belas) hari.
45
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
(UU 5/1986)
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
(UU 9/2004)
UU 51/2009
(2) Dalam hal empat bulan
setelah
putusan
Pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan
hukum tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dikirimkan tergugat tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9)
huruf a, maka Keputusan
Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu tidak
mempunyai
kekuatan
hukum tetap lagi.
(3) Dalam
hal
tergugat
ditetapkan
harus
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9)
huruf b dan huruf c, dan
kemudian setelah tiga
bulan ternyata kewajiban
tersebut
tidak
dilaksanakannya,
maka
penggugat
mengajukan
permohonan
kepada
Ketua
Pengadilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1),
agar
Pengadilan
memerintahkan
tergugat
melaksanakan
putusan
Pengadilan tersebut.
(4) Jika tergugat masih tetap
tidak
mau
melaksanakannya,
Ketua
Pengadilan
mengajukan
hal
ini
kepada
instansi
atasannnya
menurut
jenjang jabatan.
(5) Instansi
atasan
sebagaimana
dimaksud
(2) Dalam hal 4 (empat)
bulan setelah putusan
Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan
hukum
tetap
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) dikirimkan, tergugat
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
97 ayat (9) huruf a,
maka Keputusan Tata
Usaha Negara yang
disengketakan itu tidak
mempunyai kekuatan
hukum tetap lagi.
(3) Dalam
hal
tergugat
ditetapkan
harus
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
97 ayat (9) huruf b dan
huruf c, dan kemudian
setelah 3 (tiga bulan)
ternyata
kewajiban
tersebut
tidak
dilaksanakannya,
maka
penggugat
mengajukan
permohonan
kepada
Ketua
Pengadilan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1), agar Pengadilan
memerintahkan
tergugat
melaksanakan
putusan
Pengadilan
tersebut.
(4) Dalam hal tergugat
tidak
bersedia
melaksanakan
putusan Pengadilan
(2) Apabila
setelah
60
(enam puluh) hari kerja
putusan
pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima
tergugat
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9)
huruf a, keputusan tata
usaha
negara
yang
disengketakan itu tidak
mempunyai
kekuatan
hukum lagi.
(3) Dalam
hal
tergugat
ditetapkan
harus
melaksanakan
kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
97 ayat (9) huruf b dan
huruf
c,
kemudian
setelah 90 (sembilan
puluh)
hari
kerja
ternyata
kewajiban
tersebut
tidak
dilaksanakan,
maka
penggugat mengajukan
permohonan
kepada
ketua
pengadilan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
agar
pengadilan
memerintahkan tergugat
melaksanakan putusan
pengadilan tersebut.
(4) Dalam hal tergugat tidak
bersedia melaksanakan
putusan
Pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap,
terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan
upaya
paksa
berupa
46
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
(UU 5/1986)
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
(UU 9/2004)
UU 51/2009
dalam ayat (4), dalam
waktu dua bulan setelah
menerima pemberitahuan
dari
Ketua
Pengadilan
harus
sudah
memerintahkan pejabat
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(3)
melaksanakan putusan
Pengadilan tersebut.
(6) Dalam
hal
instansi
atasan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4),
tidak
mengindahkan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5),
maka Ketua Pengadilan
mengajukan
hal
ini
kepada Presiden sebagai
pemegang
kekuasaan
pemerintah
tertinggi
untukmemerintahkan
pejabat
tersebut
melaksanakan putusan
pengadilan tersebut.
yang
telah
memperoleh
kekuatan
hukum
tetap,
terhadap
pejabat
yang
bersangkutan
dikenakan
upaya
paksa
berupa
pembayaran
sejumlah uang paksa
dan/atau
sanksi
administratif.
(5) Pejabat yang tidak
melaksanakan
putusan pengadilan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) diumumkan pada
media massa cetak
setempat
oleh
Panitera sejak tidak
terpenuhinya
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3).
pembayaran
sejumlah
uang paksa dan/atau
sanksi administratif.
(5) Pejabat
yang
tidak
melaksanakan putusan
pengadilan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(4)
diumumkan pada media
massa cetak setempat
oleh Panitera sejak tidak
terpenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
(6) Di
samping
diumumkan
pada
media
massa
cetak
setempat
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5), Ketua Pengadilan
harus mengajukan hal
ini kepada Presiden
sebagai
pemegang
kekuasaan pemerintah
tertinggi
untuk
memerintahkan
pejabat
tersebut
melaksanakan
putusan
pengadilan,
dan kepada lembaga
perwakilan
rakyat
untuk
menjalankan
fungsi pengawasan.
(7) Ketentuan
mengenai
besaran uang paksa,
jenis
sanksi
administratif, dan tata
cara
pelaksanaan
pembayaran
uang
paksa dan/atau sanksi
administratif
diatur
dengan
peraturan
perundang-undangan.
47
Merujuk pada tabel persandingan tersebut, maka dapat dilihat bahwa
pengaturan mengenai jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang
tersebut telah dirumuskan sejak pengaturannya dalam UU 5/1986 dan hanya
mengalami perubahan jangka waktu, tidak dihapuskan. Hal ini berarti bahwa
pembentuk
undang-undang
memiliki
rasionalitas
tertentu
dalam
merumuskan jangka waktu sebagaimana tertuang dalam norma a quo.
Pengaturan jangka waktu tersebut diberikan guna memberikan kesempatan
untuk dapat dilaksanakannya eksekusi secara sukarela terlebih dahulu oleh
tergugat dalam hal ini Badan/Pejabat TUN untuk melaksanakan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum diberlakukannya
pengenaan sanksi berjenjang apabila eksekusi Putusan tersebut tidak
dilakukan secara sukarela.
2. Bahwa eksekusi sukarela tersebut dikarenakan yang menjadi objek
sengketa adalah KTUN yang melekat pada kewenangan administratif yang
membutuhkan tindakan aktif Badan/Pejabat TUN sebagai pembuatnya untuk
mencabut atau mengubah KTUN tersebut. Selain itu, adanya pengaturan
eksekusi sukarela tersebut dilandaskan karena Badan/Pejabat TUN sebagai
pejabat pemerintahan dianggap sebagai organ hukum yang memiliki
kesadaran dan kewajiban moral untuk patuh dengan sendirinya pada
putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam UU 5/1986 sampai dengan
perubahan terakhirnya yakni UU 51/2009 rumusan mengenai jangka waktu
tersebut tidak dihilangkan oleh pembentuk undang-undang, hanya
mengalami perubahan semata-mata guna memberikan kesempatan terlebih
dahulu untuk dilaksanakannya eksekusi sukarela tersebut, sebelum adanya
bentuk pengenaan sanksi lainnya secara berjenjang.
3. Bahwa selain memberikan kesempatan untuk dilaksanakannya eksekusi
sukarela oleh Badan/Pejabat TUN, adanya pengaturan jangka waktu
tersebut berfungsi sebagai tolok ukur sejak kapan pengenaan sanksi-sanksi
lanjutan dapat dikenakan jika Badan/Pejabat TUN tersebut menolak patuh
terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui
pengaturan jangka waktu tersebut, esensi kepastian hukum terpenuhi baik
bagi Badan/Pejabat TUN yang dikenakan hukuman, maupun bagi
Pengadilan dan bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata yang
dirugikan atas diterbitkannya KTUN.
48
4. Bahwa pembatalan KTUN pada prinsipnya memiliki implikasi yuridis yang
tidak hanya mengikat terhadap pihak penggugat atau dalam hal ini orang
perseorangan atau badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya
KTUN, melainkan juga memiliki implikasi hukum lainnya, yakni bagi
Badan/Pejabat TUN itu sendiri sebagai Pejabat Pemerintah yang
mengeluarkan KTUN harus mencabut KTUN atau mencabut KTUN dan
menerbitkan KTUN yang baru, serta juga memiliki implikasi hukum pada
pihak ketiga atas kepastian hak yang sudah diperoleh berdasarkan KTUN
terdahulu dapat menjadi batal atau tidak pasti. Oleh karena itu, pengaturan
jangka waktu tersebut sejatinya justru telah memenuhi unsur kepastian
hukum. Tanpa adanya jangka waktu tersebut, maka desain pengaturan dari
pembentuk undang-undang yang merumuskan adanya eksekusi sukarela
sebelum adanya pengenaan sanksi lanjutan akan menjadi hilang dan
terdapat ketidakpastian hukum sejak kapan pengenaan sanksi lanjutan
sebagaimana tertuang dalam ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 51/2009
dapat dilaksanakan.
5. Bahwa merujuk pada tabel persandingan sebagaimana dijelaskan dalam
angka 1 tersebut pula, dapat dilihat bahwa adanya perubahan
perkembangan jenis sanksi lanjutan yang diatur dalam UU 5/1986 beserta
perubahannya menunjukkan adanya dinamika dalam perumusan norma a
quo. Dinamika yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang secara konsisten menyempurnakan pengaturan mengenai
mekanisme atau jangka waktu pelaksanaan putusan guna semakin
mengefektifkan pelaksanaan norma tersebut. Oleh karenanya, melalui UU
51/2009
tersebut
terdapat
pengaturan
sanksi
lanjutan
tersebut
disempurnakan dengan menambahkan kewenangan lembaga perwakilan
rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasannya dalam mengefektifkan
pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, serta adanya pendelegasian
pengaturan lebih lanjut uang paksa (dwangsom) dan sanksi administratif ke
dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyempurnaan
terhadap rumusan a quo tersebut maka dari sisi regulasi pengaturan norma
Pasal 116 UU 51/2009 justru telah cukup memenuhi prinsip negara hukum
dan telah memberikan kepastian hukum yang adil.
49
6. Bahwa selain persoalan jangka waktu, terkait dengan rujukan Pasal 97 ayat
(9) UU 5/1986 dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009, DPR RI
berpandangan bahwa pada pokoknya norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3)
UU 51/2009 mengatur 2 (dua) kewajiban yang berbeda jika dikaitkan dengan
rujukan Pasal 97 ayat (9) UU 5/1986, yaitu:
a. Bahwa Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 diberlakukan apabila tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang pada Pasal 97
ayat (9) huruf a UU 5/1986, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN
yang bersangkutan. Hal ini berarti menitikberatkan mekanisme eksekusi
otomatis terhadap KTUN yang hanya diwajibkan untuk dicabut.
b. Bahwa Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 diberlakukan apabila tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang pada Pasal 97
ayat (9) huruf b dan huruf c UU 5/1986 yang melekat kewajiban berupa
pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang
baru, atau penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal
3 UU 5/1986. Dalam eksekusinya tidak dapat dilaksanakan secara
otomatis, melainkan penggugat harus mengajukan terlebih dahulu
permohonan Ketua Pengadilan, agar Pengadilan memerintahkan
tergugat melaksanakan putusan tersebut.
Dengan adanya 2 (dua) kewajiban yang berbeda tersebut, maka rujukan
Pasal 97 ayat (9) huruf a UU 5/1986 yang tertuang dalam norma Pasal 116
ayat (2) UU 51/2009 tidak dapat semerta-merta dicabut atau dihilangkan,
karena akan menghilangkan kepastian hukum atas pelaksanaan dari sifat
kewajiban yang hanya mengharuskan dicabutnya KTUN oleh Badan/Pejabat
TUN, padahal dapat diketahui ada kewajiban lainnya dari Badan/Pejabat
TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c
UU 5/1986. Dengan kata lain artinya rumusan norma Pasal 116 ayat (2) UU
51/2009 dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi suatu kondisi apabila
KTUN yang menjadi objek sengketa hanya perlu dicabut, tanpa harus
adanya kewajiban untuk diterbitkan KTUN yang baru. Oleh karena itu,
konstruksi Pasal 116 UU 51/2009 telah lengkap mengatur mengenai
kewajiban Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan akibat hukum yang akan diterima apabila
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jika
50
rujukan pasal dalam Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 dihilangkan justru tidak
memberikan perbedaan terkait saat kapan eksekusi atas kewajiban Pasal
97 ayat (9) huruf a UU 5/1986 berlaku dan saat kapan eksekusi atas
kewajiban Pasal 97 ayat (9) huruf b UU 5/1986 berlaku.
7. Bahwa UU 51/2009 dan UU 30/2014 pada pokoknya merupakan undang-
undang yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain,
sehingga tidak dapat dimaknai adanya pengaturan yang berbeda dapat
semerta-merta diartikan bertentangan atau disharmoni pengaturan. Dalam
pelaksanaannya, jangka waktu yang diatur dalam UU 51/2009 adalah utama
dan wajib diikuti dalam mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang
berkaitan dengan sengketa TUN. Hal ini didasarkan pada asas hukum lex
specialis derogat legi generali, dimana UU 51/2009 berkedudukan sebagai
hukum acara khusus yang secara spesifik mengatur tata beracara PTUN dan
eksekusi putusan pengadilan. Sementara, UU 30/2014 berkedudukan
sebagai
hukum
materiil
(lex
generalis)
yang
mengatur
tentang
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
8. Bahwa jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam UU 30/2014 seperti
KTUN harus dicabut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak putusan
pengadilan lebih singkat jika dibandingkan UU 51/2009, dikarenakan adanya
perbedaan fungsi hukum yang diemban keduanya. UU 30/2014 berfungsi
sebagai pengaturan yang berkenaan dengan standar kepatuhan internal
birokrasi dan etika pemerintahan yang baik, sementara UU 51/2009
merupakan instrumen tata cara peradilan TUN. Oleh karena itu, secara tertib
administrasi melalui UU 30/2014 dengan jangka waktu yang lebih singkat
diharapkan Badan/Pejabat TUN sebagai penyelenggara pemerintahan
diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan batasan yang jangka waktu
yang lebih singkat tersebut, dan sekaligus sebagai bentuk kepatuhan atas
pelaksanaan putusan pengadilan dan memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata yang
dirugikan atas diterbitkannya KTUN. Dengan demikian, tidak terdapat
pertentangan norma antara UU 51/2009 dengan UU 30/2014 sebagaimana
yang didalilkan Para Pemohon.
51
9. Bahwa pengaturan jangka waktu dalam norma a quo bukan dimaksudkan
untuk pemberian kewenangan untuk menunda atau mengabaikan putusan,
melainkan mekanisme hukum yang dikonstruksikan untuk memastikan agar
tahapan eksekusi putusan berlangsung secara tertib dan proporsional atau
dengan kata lain pengaturan jangka waktu tersebut merupakan batas
konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Selain
itu, norma a quo tidak hanya terhenti pada pemberian tenggang waktu,
dikarenakan setelah tenggang waktu tersebut dilampaui, undang-undang
menyediakan sejumlah konsekuensi hukum lainnya yang diatur secara
berjenjang.
10. Bahwa terkait dengan amanat Ketentuan Pasal 116 ayat (7) UU 51/2009,
telah terdapat peraturan pemerintah berkenaan dengan sanksi administratif
bagi Pejabat Pemerintahan, meskipun ketentuan tersebut merupakan
amanat peraturan pelaksanaan dari UU 30/2014 yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
kepada Pejabat Pemerintahan (PP 48/2016). Dalam PP 48/2016 tersebut
mengenai kewajiban Pejabat Pemerintahan, Sanksi Administratif, dan Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Dalam hal Pejabat Pemerintahan
tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, Pejabat Pemerintahan tersebut dikenakan sanksi administrasi
sedang. Adapun pengenaan sanksi administratif sedang tersebut berupa:
a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
Sanksi administratif sedang tersebut hanya dapat dijatuhkan setelah melalui
proses pemeriksaan internal. Merujuk pada pengaturan tersebut, maka
dalam tataran teknis telah terdapat aturan yang berkenaan dengan sanksi
administratif yang dikenakan pada Pejabat Pemerintahan salah satunya
apabila terbukti tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, PP 48/2016 secara substansi
telah
mengatur
pengenaan
sanksi
administratif
kepada
Pejabat
Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap secara umum, tanpa membedakan forum
52
peradilan yang memutus, sehingga turut berlaku dan dapat diterapkan
kepada Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN.
11. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam permohonannya Para
Pemohon telah menyampaikan dalam permohonannya bahwa segala upaya
telah Para Pemohon tempuh, mulai dari putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap sampai dengan tingkat PK, telah dilakukannya monitoring oleh
Inspektorat dari Pemerintah Daerah setempat, sampai dengan telah
diterbitkannya Surat Penjatuhan Sanksi Administratif oleh Pemerintah
Daerah setempat, akan tetapi disampaikan bahwa tindak lanjut atas sanksi
administratif tersebut tidak jelas. Mendasar pada persoalan tersebut, DPR RI
berpandangan bahwa persoalan yang dihadapi Para Pemohon justru
semakin
mempertegas
adanya
persoalan
yang
disebabkan
oleh
implementasi norma a quo, bukan konstitusionalitas norma a quo. Oleh
karena itu, norma a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk
penyalahgunaan kewenangan. Potensi penyalahgunaan kewenangan baru
muncul apabila Badan/Pejabat TUN secara sengaja menggunakan tenggang
waktu tersebut sebagai alasan guna menunda pelaksanaan putusan,
padahal kewajiban telah dapat dilaksanakan. Namun, keadaan demikian
pada prinsipnya merupakan persoalan implementasi, bukan konsekuensi
normatif dari berlakunya norma a quo.
12. Bahwa norma tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan semangat
pembentukan PTUN dalam memberikan perlindungan bagi pencari keadilan.
Norma
a
quo
justru
telah
memberikan
kepastian
hukum
dan
mengedepankan semangat perlindungan tersebut, sebab adanya batasan
waktu yang mengikat tersebut menjadi “rambu-rambu” bagi pelaksanaannya
untuk
menentukan
batasan
terkait
kapan
dapat
dilaksanakannya
konsekuensi hukum lanjutan atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa untuk memastikan putusan PTUN dilaksanakan oleh Badan/Pejabat
TUN, Pasal 119 UU 5/1986 mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib
mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan selain sudah
ditentukan oleh Undang-Undang mengenai jangka waktu maksimal, juga
terdapat pengawasan oleh Ketua Pengadilan. Dengan demikian, tidak
53
terdapat hak perlindungan dari para pencari keadilan yang dicederai atas
berlakunya norma a quo. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan
Badan/Pejabat TUN atas putusan pengadilan yang berkekuatan tetap tidak
dapat dimaknai disebabkan oleh berlakunya norma a quo, ketidakpatuhan
tersebut justru semakin mempertegas adanya persoalan dari sisi
implementasi norma. Adapun apabila jangka waktu sebagaimana diatur
dalam norma a quo tersebut dibatalkan atau dihapuskan, maka hal tersebut
juga tetap saja tidak akan dapat menjamin pelaksanaan putusan pengadilan
yang lebih efektif yang ditunjukkan dari tingginya tingkat kepatuhan
Badan/Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan pengadilan.
14. Bahwa mendasar pada seluruh argumentasi di atas, maka DPR RI
berpandangan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma a
quo, melainkan persoalan implementasi norma. Adanya pengaturan a quo
bukan dimaksudkan untuk mencederai hak para pencari keadilan, melainkan
sebagai bentuk pemberian kesempatan untuk dapat dilaksanakannya
eksekusi putusan secara sukarela terlebih dahulu yang didasarkan pada
adanya harapan atas iktikad baik Penyelenggara Pemerintahan sebagai
organ hukum yang patuh pada tertib administrasi dan AUPB, sebelum
dilaksanakannya mekanisme sanksi hukum lanjutan secara berjenjang.
II. RISALAH PEMBAHASAN RUU TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN RISALAH PEMBAHASAN 4 RUU BIDANG PERADILAN
Bahwa selain argumentasi hukum di atas, DPR RI juga menyampaikan
risalah pembahasan RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan risalah
pembahasan 4 RUU Bidang Peradilan yang berkaitan dengan norma a quo yang
dimohonkan pengujian, sebagai berikut:
1. Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Ke-13 tanggal 30 Oktober 1986:
Muljadi Djajanegara, S.H. (Anggota Fraksi Karya Pembangunan/FKP)
“Saudara Pimpinan dan para anggota Panitia Khusus di dalam DIM
Pasal 115 ini, FKP hanya ingin mengajukan suatu pertanyaan untuk
memperoleh kejelasan yaitu: Pertama, siapa yang ditugaskan untuk
mengawasi pelaksanaan daripada pengadilan Tata Usaha Negara dan
dalam hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 131 di mana hakim wajib
mengawasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum. Sehingga oleh karena itu mungkin kita
dapat mendengar penjelasan atau jawaban terhadap apa yang
diinginkan oleh FKP. Dimana kita ketahui bahwa di dalam Pasal 115 ini
54
mengatur mengenai penggugat yang dimenangkan atau tergugat harus
dimenangkan atau tergugat harus melakukan sesuatu atau beberapa
tindakan tertentu, dan kemudian ternyata tindakan tersebut tidak dapat
dilaksanakan. Jadi kalau kita melihat di dalam rumusan daripada Pasal
115 ini, ada dua hal yang terpenting yang pertama mengantar mengenai
dalam hal penggugat dimenangkan dan tergugat ditetapkan harus
melakukan sesuatu atau beberapa tindakan tertentu yang kemudian
tidak dapat dilaksanakan.”
Ismail Saleh, S.H. (Pemerintah/Menteri Kehakiman)
“Mengenai pertanyaan dari FKP tentang siapakah yang ditugasi
mengawasi pelaksanaan, maka dapat kami jawab bahwa yang
ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan adalah Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara yang bersangkutan.”
Dr. A.A. Baramuli, S.H. (Ketua Rapat):
“...Kalau saya tidak salah dari Ketua atau Saudara Soelaksono sebagai
Pimpinan Sarasehan tadi telah menyampaikan bahwa Pasal 115 juga
telah disinggung, sehingga kalau di Panja-kan sekaligus, maka ini
merupakan suatu penyelesaian, setelah mendengar keterangan
Pemerintah secara singkat tadi waktu sarasehan.
Bagaimana kalau demikian saudara-saudara? Pasal 115 seluruhnya
kita Panjakan? Setuju!”
(RAPAT SETUJU)
2. Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan FKP yang disampaikan
pada Rapat Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU
tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 19 Desember 1986:
Dr. A.A. Baramuli, S.H. (No. Anggota 284)
“Berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Pengadilan maka
diadakan perumusan yang tepat yang diikat dengan waktu yang jelas
bahwa dalam waktu tiga bulan bilamana kewajiban yang telah menjadi
Keputusan tidak dijalankan maka penggugat berhak meminta Ketua
Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.”
(sic)
3. Pendapat
Akhir
Fraksi
Persatuan
Pembangunan
(FPP)
yang
disampaikan pada Rapat Lanjutan Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan
Keputusan atas RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 20
Desember 1986:
Drs. Ruhani Abdul Hakim (No. Anggota 50)
“Setiap keputusan pengadilan termasuk keputusan pengadilan Tata
Usaha Negara ini akan sampai kepada sesuatu keputusan yang
memperoleh keputusan hukum tetap. ... Caranya antara lain dengan
55
memberikan pengertian-pengertian kepada Badan atau Pejabat TUN
sebagai pihak tergugat atau pihak ketiga yang mungkin akan dirugikan
dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penjelasan atau
pendekatan tersebut hendaknya diberikan sedini mungkin oleh hakim
sehingga tidak mendadak datang setelah ada keputusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.”
4. Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan pada
tanggal 28 September 2009:
Ketua Rapat:
“Yang kedua, dari apa yang telah kita dengarkan dari Ketua Panja tadi
juga disinggung masih ada satu Bapak Menteri, ibu dan bapak yang juga
kami harus melaporkannya dalam forum Rapat Kerja ini tadi telah
disinggung oleh Bapak Ketua Panja yang berkenaan dengan
Rancangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih
ada satu pada tingkat di Timus dan Panja kita clear semuanya akan
tetapi karena ini substansi yang sangat baru dan bahkan mungkin
cenderung agak membutuhkan semacam pembahasan yang lebih
intens karena ini menyangkut masalah politik hukum… ,yaitu di Pasal
116 di Peradilan Tata Usaha Negara diakhir pembahasan keseluruhan
Anggota Panja membicarakan tentang putusan-putusan dari Peradilan
Tata Usaha Negara yang dirasakan ini jika dibiarkan bisa menimbulkan
dampak ketidak wibawaan bagi peradilan itu sendiri.
Untuk itulah di Pasal 116 ada dua ayat yang kami mohonkan
mendapatkan tanggapan dari pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri
yaitu terhadap putusan yang memang secara runtun tidak akan kami
bacakan mulai dari salinan putusan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dalam tempo 60 hari sampai
kepada upaya paksa juga dalam bentuk uang paksa dan atau sanksi
administrative, namun yang dikenakan putusan tersebut juga masih
belum melaksanakan sampai kepada diumumkan kepada publik pejabat
yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat yang saya katakan tadi diumumkan pada media massa cetak
setempat oleh panitra sejak tidak terpenuhinya bantuan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3). Oleh karena itulah kami mengusulkan karena
ini juga problem bagi kami jangan sampai semangat cita-cita politik
hukum yang dibuat oleh DPR dan pemerintah dalam rangka
terimplementasikan secara baik Pasal 24 tentang kekuasaan
kehakiman dengan segala implikasinya guna menyelenggarakan
peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan itu, itu dikhawatirkan justru
jika putusan-putusan ini tidak bisa efektif ini akan bisa menimbulkan di
masa yang akan datang.
Oleh karena itu, kami mengusulkan di Ayat (6) disamping diumumkan
kepada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden
sebagai
pemegang
kekuasaan
pemerintah
tertinggi
untuk
56
memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan
yang kami usulkan dan mungkin sangat baru kami juga mohon
pertimbangan dari teman-teman sampai dalam pembahasan itu
mengatakan Bapak Bomer, Bapak Al Muzammil Yusuf yang
mengatakan sepanjang kita mempunyai itikad dan niat yang baik
walaupun kita sadari mungkin ini kurang tepat tetapi lebih baik kita
haturkan, kita sampaikan niat baik itu untuk kita bicarakan dan kita
rumuskan bersama, rumusannya seperti apa pada hari ini kita
mohonkan saran, masukan dari pihak pemerintah karena DPR
bersepakat di Ayat (6) ditambahkan pengkalimatan yang lengkapnya
kami ulangi sebagai berikut “disamping diumumkan kepada media
massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Ketua
Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan
pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada
lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”.
Inilah sesuatu yang baru yang memang kami menyadari ini adalah ranah
yudikatif, ini adalah ranah peradilan tetapi berkaitan dengan PTUN itu
adalah keterkaitan putusan-putusan yang terkait dengan pejabat
pemerintahan yang tentunya berkaitan dengan pejabat pemerintah jika
tidak bisa dieksekusi dikembalikan kepada pemegang pemerintahan
yang tertinggi yaitu Presiden dan untuk itu akan lebih efektif DPR
berpendapat jika putusan itu oleh ketua diserahkan kepada lembaga
perwakilan rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
Lalu Ayat (7) yang hal ini juga sudah lama berlangsung akan tetapi
aturannya tidak pernah bisa dimunculkan yaitu tentang pelaksanaan
upaya paksa dan pemberian sanksi. Oleh karena itu, di Ayat (7) kami
mengusulkan “ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi
administrative dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan
atau sanksi administrative diatur dengan peraturan perundang-
undangan”, inilah yang mungkin kami walaupun Bapak Arbab
bergantian tugas dengan Ibu Azlaini sampai dengan pukul 00.30 WIB
saya mengenang dan mengingat benar bahwa saat di Timus yang
terakhir kali dari pihak PTUN mengajukan usul tentang ini yang kami
DPR tetap pada posisi bahwa Presiden tetap dirumuskan dalam
Rancangan Undang-Undang.”
5. Risalah Rapat Pembahasan 4 RUU Bidang Peradilan halaman 497 (tidak
ada keterangan tanggal rapat)
Pemerintah:
“Terima kasih.
Dengan seizin Pemerintah untuk itu, jadi TUN itu ada kesulitan bahwa
putusan-putusan pengadilan TUN itu eksekusi itu tergantung kepada
tergugat. Jadi kerelaan tergugat dia mau melaksanakan eksekusi maka
eksekusi itu berjalan. Ketika Undang-undang nomer 586 diluncurkan
maka ketentuan untuk mengatasi kendala eksekusi itu ada eksekusi
yang bisa. Artinya kalau tergugat tidak bersedia melaksanakan eksekusi
secara sukarela maka atasan tergugat minta untuk mengingatkan agar
57
tergugat melaksanakan sampai kepada Presiden. Namun demikian
tetap saja ada kendala apabila misalnya tetap tergugat tidak mau
melaksanakan eksekusi putusan. Sedangkan dalam Undang-undang
Nomer 9 Tahun 2004 itu diadakan perubahan Pasal 116 yaitu diadakan
dalam ketentuan itu adanya lembaga upaya paksa berupa uang paksa
dan sanksi administratif. …
Sehingga dalam praktek sampai sekarang pun lembaga upaya paksa
dan sanksi administratif yang diterapkan dalam Undang-undang itu tidak
bisa berjalan. Dan padahal selama ini juga masih ada kendala, apabila
tergugat tidak mau melaksanakan eksekusi putusan. Padahal ada
beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung
yang juga berupaya untuk mengabulkan adanya permohonan upaya
tergugat apabila tidak mau melaksanakan eksekusi secara sukarela
dikenakan uang paksa. Namun tetap saja hal ini kan terkendala tata cara
penerapan mengenai sanksi itu tidak diatur. Sehingga dengan demikian
DIM Nomer 222 TUN itu ada ketentuan meskipun disini ada ketentuan
atau ayat 4 dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah
uang paksa dan atau sanksi administratif.
Kemudian dan seterusnya ayat 6 nya disamping diumumkan pada
media massa cetak setempat dan seterusnya Ketua Pengadilan harus
mengajukan hal itu kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintah
tertinggi
untuk
memerintahkan
pejabat
tersebut
melaksanakan putusan Pengadilan. Dari Hakim TUN maupun IKI kalau
diperkenankan mengenai diatur atau dicantumkan ketentuan bahwa tata
cara pelaksanaan pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif
itu diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga dengan demikian ada
mekanisme bagaimana kalau seandainya hakim TUN mengenakan
uang paksa atau sanksi administrative itu bisa dijalankan sehingga
pelaksanaan eksekusi putusan bisa berjalan secara efektif.”
6. Risalah Rapat Pembahasan 4 RUU Bidang Peradilan halaman 723 s.d
734 (tidak ada keterangan tanggal rapat)
Ketua Rapat:
“…hanya Pasal 116 ini saja yang secara spesifik kita perlu cermati.
Ayat (2) “apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf A maka keputusan tata usaha
negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.
Ayat (3) “dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (9) huruf B dan Huruf C dan
kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak
dilaksanakannya maka penggungat mengajukan permohonan kepada
ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) agar
pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut”. Ayat (4) “dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan
58
putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa
pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif”. Ayat
(5) “pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (4) diumumkan pada media massa setempat oleh
panitra sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3)”. Ayat (6) “disamping diumumkan kepada media massa
setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pengadilan harus
mengajukan hal ini kepada Presiden”. Ini yang kemarin keberatannya itu
lebih
kepada
posisi
Presiden
sebagai
pemegang
kekuasaan
pemerintahtertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk
melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ini daripihak PTUN
mengajukan usul kemarin itu agar bagaimana karena Presiden jangan
sampai terlalu direpotkan maka ada upaya lain agar eksekusi itu bisa
segera berwibawa dan berjalan, namun mendapatkan tanggapan dari
Bapak Arbab biarkan saja, itu resiko Presiden untuk mengurus itu. Hal
ini adalah kemarin kesepakatan kita untuk dibicarakan lebih lanjut di
Timus ini.”
Pemerintah:
“Terima kasih Pimpinan
Tadi ada tambahan coba pilah satu-satu, Ayat (1) ini sama dengan yang
lama, dan ini bisa dijadikan contoh untuk pengadilan yang lain, dicatat
oleh panitra pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan dalam
tingkat pertama. Saya kira prosesnya sama rumusan yang bagus bisa
dipakai oleh pengadilan umum dan pengadilan agama.
Kedua, itu baru apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
diterima, oleh karena itu menjadi penting pencatat itu karena setiap
suatu catatan itu ada tanggal-tanggal, terbuka tidak melaksanakan
kewajiban maka keputusan yang bersangkutan tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi. Itu jika dia mengambil keputusan, jika dia pasif
bagaimana, dia tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tertentu
dianggap mengambil keputusan yang menolak itu prinsip di tata usaha
negara, jadi dia pasif, tetapi jika lewat dianggap mengambil keputusa.
Jadi ini ada sesuatu yang kurang, jika yang tiga itu sama dengan yang
lama. Yang Ayat (2) itu sama tetapi 4 bulan, jadi diganti 4 bulan, dalam
waktu dia harus melaksanakan kewajiban agar pengadilan mengajukan
permohonan. Ini sama hanya angkanya 60 ini 90 dan disana 3 bulan,
sama 3 bulan Ayat (2) itu 4 bulan.
Mengenai untuk uang paksa bisa juga, pejabat TUN untuk
memerintahkan, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan TUN
disamping itu juga ada badan-badan seperti badan swasta yang
dilengkapi fungsi pemerintah dan mungkin rumah sakit swasta yang dia
harus melakukan Askes dan sebagainya itu mungkin juga bisa menjadi
sengketa TUN apakah itu Presiden bisa menjangkau ke sana. Itu juga
menjadi pertimbangan dalam peradilan TUN karena mereka juga
59
melekat fungsi pemerintahan dalam kasus-kasus tertentu dibebani oleh
Undang-undang, ada kewenangan secara pendelegasian wewenang
oleh Undang-undang mereka kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahan.”
IKAHI:
“Terima kasih
Seijin pemerintah kami coba memberikan penjelasan kepada bapak dan
ibu sekalian. Jadi pasal 116 ini mengenai eksekusi putusan pengadilan
tata usaha negara, itu sudah dirumuskan juga dalam Undang-undang
No. 5 dan Undang-undang No. 6, waktu itu memang didasari bahwa
tergugat eksekusi putusan pengadilan TUN itu tidak bisa ada upaya
paksa, jadi tergantung kepada kerelaan pejabat atau tergugat yang dia
dibebani untuk melaksanakan eksekusi putusan TUN, jadi tidak ada
eksekusi real sifatnya adalah eksekusi yang berupa kepada keputusan
TUN itu dinyatakan batal, maka harus dicabut apabila tergugat tidak
mau mencabut keputusan TUN itu maka di sana ditentukan dalam Pasal
116 ayat (2) itu dalam jangka waktu tertentu keputusan TUN itu dengan
sendirinya akan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dalam hal ini
Pasal 116 Ayat (2) setelah 60 hari maka dengan sendirinya tidak
mempunyai hukum lagi. Ini tidak menjadi persoalan adalah dengan
dinyatakan batal tergugat tidak mencabut keputusan TUN itu,
Keputusan TUN itu setelah 40 hari berlaku otomatis tidak mempunyai
efektifitas kekuatan hukum. Namun yang menjadi masalah apabila
keputusan TUN itu dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut
dan diterbitkan keputusan TUN gantinya atau putusan hakim itu
memerintahkan untuk terbitkan keputusan TUN yang baru, jika tergugat
tidak mau menerbitkan keputusan TUN pengganti atau tidak mau
menerbitkan keputusan TUN yang baru, ini tidak ada upaya paksa yang
untuk memaksakan tergugat untuk dengan secara paksa perintahkan
untuk menerbitkan keputusan TUN untuk diterbitkan berdasarkan
putusan pengadilan, maka kemudian kelemahan ini jika waktu Undang-
undang No 5 tahun 1986 memang tergugat meminta agar atasan
tergugat mengingatkan agar tergugat mematuhi untuk menerbitkan SK
namun jika tidak mau berjenjang sampai kepada Presiden ….
Kemudian dalam ketentuan Undang-undang TUN yang baru Undang-
undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan yang di sini rumuskan dalam
Pasal 116 Ayat (4) apabila tergugat tetap tidak mau melaksanakan
eksekusi secara sukarela tetap saja dikenakan upaya paksa berupa
pembayaran uang paksa atau sanski administratif. Yang sekarang bisa
dilaksanakan apabila tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan
putusan TUN itu diumumkan, sekarang sudah bisa dilaksanakan surat-
surat setempat namun itu juga tidak efektif, meskipun diumumkan
tergugat tetap tidak mau melaksanakan tetap saja da kendala eksekusi
terhadap putusan TUN itu, sedangkan yang untuk lembaga upaya paksa
berupa pembayaran uang paksa dan sansi administratif, inipun tidak
bisa dilaksanakan karena dalam Undang-
60
undang tidak ada aturan bagaimana menerapkan atau mengenakan
upaya paksa tersebut, sehingga beberapa putusan Mahkamah Agung
sudah mengabulkan gugatan penggugat untuk agar sipenggugat tidak
mau melaksanakan putusan itu dikenakan uang paksa tetap saja
pengenaan tidak bisa dilaksanakan karena memang kepada siapa
pengenaan uang paksa itu kepada tergugat selalu pejabat TUN-nya.
Namun
tata cara penerapan pengenaan uang paksa itu tidak ada perintah
Undang-undang untuk mengaturnya, jadi dengan demikian kami dari
TUN itu apabila diperkenakan oleh dewan ini mengusulkan untuk
menambah satu ayat, Ayat (7) yaitu agar pemerintah itu membuat
ketentuan tata cara pelaksanaan pengenaan uang paksa atau sanksi
administrasi. Semula kami berpikir dengan peraturan pemerintah namun
demikian kami juga mohon agar ini lebih efektif mungkin dengan bentuk
peraturan perundangan, bagaimana mohon juga menjadi pertimbangan
yang terhormat para anggota dewan ini.
Sedangkan untuk ketentuan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintah tertinggi wajib memerintahkan kepada pejabat tersebut
untuk melaksanakan eksekusi itu dulu juga sudah ada dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 ini rupanya dihidupkan lagi dalam ketentuan
Pasal 116 Ayat (6). Inipun kami berpikir semula apabila setiap
keputusan TUN dan pejabat TUN itu diperintahkan untuk dilaksanakan
eksekusinya dan si tergugat tidak mau melaksanakan semuanya
nantinya ada kewajiban Presiden untuk memertahkan pejabat tersebut.
Ini juga kami kemarin apakah ini tidak membebani namun dari Bapak
Arbab kemarin itu justru ada kewajiban dari Presiden, kami juga tidak
keberatan jika memang masuk namun yang penting bagi kita adalah
bagaimana supaya pejabat itu bisa dipaksa apabila dia tidak mau
melaksanakan eksekusi putusan itu, ini juga sudah bisa dimasukkan
sekaligus dimasukkan adanya upaya paksa berupa uang paksa atau
sanksi administrasi. Namun, tidak bisa dilaksanakan selama ini karena
tata cara penerapannya itu tidak ada sehingga hakim TUN
mencantumkan dalam amar putusan itu, namun tidak bisa dilaksanakan
terbentur pada pelaksanaan hukum acara tata cara pengenaannya.”
Pemerintah:
“Mengenai angka 4 bulan menjadi 60 hari, 60 tidak ada masalah Ayat
(2).”
IKAHI:
“Mengenai Pasal 116 Ayat (2) sebenarnya asasnya seharusnya
“keputusan pengadilan menyatakan batal atau membatalkan suatu SK
pada saat putusan dijatuhkan seharusnya sudah batal, namun demikian
ini oleh pembentuk Undang-undang temuan politik pada waktu itukan
ditetapkan 4 bulan itu mungkin dalam pertimbangan supaya ada
persiapan. Namun demikian, ini sebenarnya asasnya demikian begitu
dinyatakan batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan dan telah
61
berkekuatan hukum tetap maka seharusnya SK itu sudah batal …, ini
kemauan politik dari pembuat Undang-undang.”
Ketua Rapat:
“… Yang kedua, ayat (7) ketentuan tata cara pelaksanaan pengenaan
uang paksa dan/atau sanksi administrative diatur dengan peraturan
perundang-undangan. Jadi maksud saya apa yang disampaikan oleh
Bapak Bomer, Ibu Azlaini, dimasukkan diketentuan Ayat (7) ini, jadi
ketentuan Ayat (7) jangan terlalu kosong tetapi ada norma dasarnya
bukan hanya tata cara akan tetapi termasuk jenis hukuman, jenis sanksi,
sanksi-sanksinya silahkan nanti peraturan itu yang mengatur, kan itu
yang dibutuhkan oleh pihak TUN agar ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang itu karena tanpa itu kami tidak bisa
bekerja, tetapi di sini jangan hanya tata cara pelaksanaan akan tetapi
jenis, besaran uang paksa, jenis sanksi administrative serta tata cara
pelaksanaan pengenaan uang paksa dan sanksi administrasi tersebut
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lengkap jadi bukan
hanya tata cara saja, bapak buat itu sampai ke pemecahan dan sampai
segala rupa buat saja, pemberitahuan di Koran tidak cukup kemudian di
televise, copot jabatan dan segala macam pokoknya bapak cantumkan
saja yang lebih mengerikan karena dipidanakan susah.”
Pemerintah:
“Ayat (7) diganti ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi
administrative, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa
dan/atau peradilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.”
Ketua Rapat:
“Yang ayat (6) nya ditambah tadi “dan lembaga perwakilan rakyat untuk
menjalankan fungsi pengawasan”. Pakai “untuk” sajalah makanya
diserahkan kesana untuk apa? Untuk menjalankan melaksanakan
fungsi pengawasan ...”
(Ketok Palu 1 Kali)
III. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa secara historis, pengaturan mengenai jangka waktu dalam norma a
quo telah ada sejak diundangkannya UU 5/1986. Pengaturan jangka waktu
tersebut dimaksudkan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi sukarela
terlebih dahulu, sebelum dijatuhkannya sanksi lanjutan apabila eksekusi
sukarela tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu, pengaturan jangka waktu
tersebut sekaligus sebagai tolok ukur atau batasan untuk menentukan kapan
sanksi lanjutan tersebut dapat dikenakan, ketika eksekusi sukarela tersebut
62
tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, adanya pengaturan jangka waktu
tersebut justru telah memberikan kepastian hukum dan bersesuaian dengan
prinsip negara hukum.
2. Bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Badan/Pejabat TUN terhadap
putusan pengadilan tidak dapat dikorelasikan dengan adanya pengaturan
jangka waktu dalam norma a quo. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan
bahwa persoalan yang dihadapi Para Pemohon merupakan persoalan
implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma a quo.
3. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
51/2009 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki
kekuatan hukum mengikat.
Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang
Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden
menyampaikan keterangan yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah
pada tanggal 14 September 2026 dan telah menyerahkan keterangan tertulis
bertanggal 14 September 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal
14 September 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
I.
POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil
atas Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN sebagai berikut:
1. Pasal 116 ayat (2)
“Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara
yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.”
2. Pasal 116 ayat (3)
“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan
kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar
pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut.”
63
Bertentangan dengan UUD 1945 dalam ketentuan:
1. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
2. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN,
secara faktual sebagaimana telah dialami oleh Para Pemohon, telah
memberikan celah bagi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of
power), sebab sekalipun telah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan suatu KTUN batal, akan tetapi oleh karena pasal a quo,
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara masih dapat bersikap pasif, bahkan
melakukan tindakan hukum atas dasar KTUN yang sudah dinyatakan batal oleh
pengadilan. Sementara itu, pasal a quo tidak mengatur sanksi bagi
badan/pejabat TUN dalam hal tidak mencabut KTUN dalam tenggang waktu 60
(enam puluh) hari kerja. Kemudian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat berkekuatan
hukum tetap yang memerintahkan Bupati Yahukimo selaku tergugat untuk
memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik, serta kemampuan, kedudukan,
harkat dan martabatnya pada jabatan semula Para Pemohon, namun Bupati
Yahukimo selaku badan/pejabat tata usaha negara tidak melaksanakannya.
Sementara Para Pemohon terhalang untuk mengajukan permohonan eksekusi,
yang karenanya berdampak pula pada tertundanya permohonan upaya paksa.
Atas dalil tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 T ahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
64
Negara Republik Indonesia T ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 116
(1)
….
(2)
Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat,
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi.
(3)
Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c,
dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat
dapat
mengajukan
permohonan
kepada
ketua
pengadilan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
agar
pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
(4)
…dst
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON
1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan
Uji Materil di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 4 ayat
(1) PMK 2/2021 mengatur kualifikasi pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
65
d. lembaga negara.
b. Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan pengertian dan
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya
suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU
MK, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta
putusan-putusan selanjutnya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat:
1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh
Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.
c. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengatur hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perpu
yang
dimohonkan
pengujian;
3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknnya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
66
4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perpu
yang
dimohonkan
pengujian; dan
5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
2. Terhadap dalil kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah
memberikan pandangan sebagai berikut:
A. Terhadap Pemohon I dan Pemohon II
Pemerintah tidak memungkiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II
mendalilkan kerugian konkret karena putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (“PTUN”) yang telah berkekuatan hukum tetap belum
dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi, kerugian
konkret demikian harus dibedakan secara cermat dari kerugian
konstitusional yang disebabkan oleh keberlakuan jangka waktu 60 atau
90 hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN.
Dari uraian Para Pemohon sendiri, tenggang waktu 60 hari dan 90 hari
tersebut telah lama terlampaui, bahkan telah memasuki tahapan
permohonan eksekusi dan telah memperoleh penetapan pengadilan,
serta menyampaikan permohonan atau pemberitahuan kepada
berbagai instansi pemerintahan. Dengan demikian, keadaan yang saat
ini merugikan Pemohon I dan Pemohon II bukan lagi keadaan 'harus
menunggu' berlakunya jangka waktu Pasal 116 ayat (2) atau ayat (3),
melainkan keadaan tidak dipatuhinya putusan setelah instrumen pasca-
tenggang waktu dapat digunakan.
Konsekuensinya, terdapat persoalan hubungan sebab akibat. Apabila
norma a quo dihapus atau dimaknai sebagaimana petitum Para
Pemohon, perubahan tersebut tidak dengan sendirinya akan
memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon II yang menurut dalil mereka
belum dipenuhi hingga saat ini. Tenggang waktu yang dipersoalkan
telah berlalu dan ketidakpatuhan yang didalilkan terjadi setelah fase
67
tersebut. Karena itu, unsur causal verband antara kerugian aktual
dengan norma a quo patut dinilai tidak terpenuhi.
Dengan kata lain, yang dipersoalkan oleh Pemohon I dan Pemohon II
secara faktual adalah efektivitas pemenuhan putusan oleh Badan
dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tahap implementasi,
sedangkan objek pengujian adalah norma yang menentukan kapan
konsekuensi hukum lanjutan dapat diaktifkan. Oleh karena itu, kedua
persoalan tersebut pada hakikatnya berbeda.
B. Terhadap Pemohon III dan Pemohon IV
Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan kerugian dalam
kedudukan sebagai advokat karena keberadaan norma a quo dianggap
dapat menghambat proses pemberian bantuan hukum, menurunkan
kepercayaan klien, dan menimbulkan kesulitan dalam memastikan
kepastian penyelesaian sengketa. Menurut Pemerintah, dalil demikian
bersifat tidak langsung, derivatif, dan sangat bergantung pada adanya
klien, perkara tertentu, isi putusan tertentu, serta kemungkinan Pjabat
TUN tidak mematuhi putusan.
Kedudukan sebagai advokat tidak serta merta menjadikan setiap norma
hukum acara yang mengatur pelaksanaan putusan sebagai norma yang
secara langsung mengurangi hak konstitusional advokat. Kerugian yang
berupa potensi turunnya kepercayaan klien atau beban profesional
merupakan konsekuensi tidak langsung dari relasi profesional, bukan
kerugian konstitusional yang secara spesifik ditimbulkan oleh angka 60
hari atau 90 hari dalam norma a quo.
3. Oleh karena itu, terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut,
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai
apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau
tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
68
III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN
OLEH PARA PEMOHON
1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang Dimohonkan
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, secara filosofis dalam
konstruksi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak perseorangan maupun hak-hak masyarakat umum
sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta
dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dengan
negara, dalam hal ini Tata Usaha Negara. Harmonisasi tersebut mencakup
adanya posisi yang equal antara publik dengan warga negara khususnya
adanya jaminan nilai keadilan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara
(beschikking) yang dikeluarkan dan/atau Tindakan oleh pejabat publik
terhadap negara. Pada dasarnya, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai
wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi
eksekutif dalam bentuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara
(selanjutnya disebut KTUN) yang dikeluarkan oleh TUN untuk memastikan
keputusan TUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Setiap orang yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara
mengharapkan adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap
sehingga adanya penyelesaian akhir yang diperoleh dari gugatan yang
disampaikan kepada pengadilan. Penyelesaian akhir tentu tidak sebatas
pada adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sengketa tersebut
dalam bentuk putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi
putusan tersebut dapat dijalankan atau dapat dieksekusi.
Pada dasarnya, eksekusi putusan pengadilan merupakan suatu
rangkaian dari proses hukum acara yang berwujud dalam bentuk hukum
yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak
yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara. Proses ini merupakan
suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum
acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan tata tertib beracara.
69
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya memiliki
kekuatan hukum mengikat (res judicata) bagi para pihak yang bersengketa
dan wajib dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Kekuatan mengikat ini bukan sekadar formalitas yudisial, melainkan
perwujudan dari supremasi hukum dalam ranah eksekutif. Ketika sebuah
putusan telah mencapai status berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisdje), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kehilangan otoritasnya
atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan tersebut.
2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal yang Dimohonkan Pemohon
1)
Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Para Pemohon pada
hakikatnya bertumpu pada keberadaan tenggang waktu dalam
mekanisme pelaksanaan putusan PTUN sebagaimana diatur dalam
Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN, yaitu tenggang waktu 60
(enam puluh) hari kerja sebelum KTUN yang disengketakan
kehilangan kekuatan hukum secara otomatis apabila kewajiban
sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf a tidak dilaksanakan, serta
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum penggugat
dapat meminta Ketua Pengadilan memerintahkan pelaksanaan
kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c. Menurut
Pemerintah, dalam menilai konstitusionalitas norma a quo harus
dibedakan secara tegas antara cacat konstitusional norma dengan
ketidakpatuhan Badan atau Pejabat TUN dalam melaksanakan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2)
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan kerugian konkretnya
terutama pada belum dilaksanakannya Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 174 PK/TUN/2023 oleh Bupati Yahukimo.
Namun, berdasarkan uraian Para Pemohon sendiri, tenggang waktu
60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari telah terlampaui,
permohonan eksekusi telah diajukan, dan penetapan eksekusi telah
diterbitkan. Dengan demikian, sumber kerugian yang masih
berlangsung secara faktual lebih dekat dengan tindakan atau kelalaian
pejabat dalam mematuhi putusan setelah tahapan eksekusi dapat
ditempuh daripada dengan keberlakuan tenggang waktu dalam Pasal
70
116 ayat (2) dan ayat (3) itu sendiri. Pembedaan ini penting karena
pengujian undang-undang mensyaratkan adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian
konstitusional yang didalilkan.
3)
Bahwa Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dimaknai sebagai
pemberian hak kepada Badan atau Pejabat TUN untuk menunda
pelaksanaan putusan sampai berakhirnya jangka waktu 60 (enam
puluh) atau 90 (sembilan puluh) hari kerja. Putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tetap mengikat dan harus
dihormati
sejak
diterima
oleh
pihak
yang
berkewajiban
melaksanakannya. Jangka waktu dalam norma a quo berfungsi
sebagai parameter kapan akibat hukum tertentu atau tahapan
pemaksaan berikutnya diaktifkan apabila pelaksanaan secara
sukarela tidak terjadi. Oleh karena itu, jangka waktu tersebut adalah
batas bagi aktivasi konsekuensi eksekutorial, bukan masa bebas
untuk mengabaikan putusan.
4)
Bahwa konstruksi tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam Sub-paragraf [3.10.3],
Mahkamah menegaskan asas self respect, yaitu adanya keharusan
bagi Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan
selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan bahwa Badan atau Pejabat
TUN
yang
kalah
mempunyai
kewajiban
hukum
(wettelijke
verplichtingen) untuk segera menindaklanjuti atau mengeksekusi
langsung putusan PTUN yang telah inkracht. Pemerintah sependapat
dengan prinsip tersebut, namun prinsip kewajiban untuk segera patuh
tidak identik dengan penghapusan seluruh parameter waktu dalam
mekanisme eksekusi.
5)
Bahwa Pasal 116 ayat (2) UU PTUN justru membentuk mekanisme
eksekusi otomatis. Norma tersebut menentukan bahwa apabila dalam
waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum
tetap diterima tergugat kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf
a tidak dilaksanakan, KTUN yang disengketakan tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi. Dengan konstruksi demikian, keberlangsungan
71
daya ikat KTUN tidak diserahkan tanpa batas kepada kehendak
pejabat, melainkan dibatasi oleh undang-undang melalui akibat hukum
yang timbul secara otomatis. Karena itu, tenggang 60 hari kerja
mempunyai fungsi memberikan titik waktu yang pasti mengenai saat
berakhirnya kekuatan hukum KTUN yang disengketakan.
6)
Bahwa Pasal 116 ayat (3) mengatur karakter kewajiban yang berbeda.
Kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c pada
pokoknya memerlukan tindakan positif dari Badan atau Pejabat TUN,
berupa pencabutan KTUN disertai penerbitan KTUN baru atau
penerbitan KTUN sesuai amar putusan. Pelaksanaan kewajiban
demikian dapat memerlukan verifikasi fakta dan dokumen, penentuan
pejabat yang berwenang, koordinasi kelembagaan, penyesuaian
administrasi, pemenuhan prosedur, serta perhatian terhadap
kepentingan pihak ketiga. Oleh sebab itu, penetapan tenggang 90
(sembilan puluh) hari kerja sebelum penggugat meminta perintah
Ketua Pengadilan mempunyai dasar objektif yang berbeda dari
mekanisme otomatis dalam ayat (2).
7)
Bahwa ratio legis pembedaan 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan
puluh) hari kerja dengan demikian terletak pada perbedaan sifat
kewajiban yang diperintahkan oleh putusan. Pasal 97 ayat (9) huruf a
berujung pada akibat kasatoris berupa berakhirnya kekuatan hukum
KTUN apabila pencabutan tidak dilakukan, sedangkan Pasal 97 ayat
(9) huruf b dan huruf c memerlukan tindakan administratif positif yang
harus dilakukan oleh organ yang berwenang. Menyamakan kedua
jenis kewajiban dan menghapus tenggang waktu secara serta-merta
justru mengabaikan perbedaan karakter hukum dan kebutuhan
administratif yang melekat pada masing-masing amar putusan.
8)
Bahwa Pasal 116 harus dibaca secara sistematis sebagai satu
kesatuan mekanisme pelaksanaan putusan yang berjenjang. Setelah
salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada
para
pihak,
undang-undang
terlebih
dahulu
mengandalkan
pelaksanaan secara sukarela. Apabila hal itu tidak terjadi, ayat (2)
menyediakan akibat hukum otomatis untuk jenis amar tertentu, ayat
(3) membuka akses kepada perintah Ketua Pengadilan untuk
72
kewajiban yang memerlukan tindakan aktif, dan ayat-ayat berikutnya
menyediakan mekanisme uang paksa dan/atau sanksi administratif,
pengumuman melalui media massa, serta penyampaian kepada
Presiden
dan lembaga perwakilan rakyat.
Struktur
tersebut
menunjukkan bahwa Pasal 116 dirancang untuk meningkatkan
kepatuhan, bukan untuk memberi legitimasi atas penundaan.
9)
Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan kecepatan, tetapi
juga dengan kejelasan mengenai kapan suatu kewajiban harus
dilaksanakan, kapan ketidakpatuhan menimbulkan akibat hukum, dan
kapan pihak yang menang dapat mengaktifkan instrumen eksekusi
berikutnya. Batas waktu yang pasti dan berlaku umum merupakan
salah satu instrumen pembentuk undang-undang untuk mewujudkan
prediktabilitas tersebut. Oleh karena itu, keberadaan angka 60 dan 90
hari kerja tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakpastian
hukum.
10) Bahwa justru apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan
menghapus seluruh parameter waktu, khususnya pada Pasal 116 ayat
(3), dapat timbul ketidakpastian baru mengenai kapan kewajiban
dianggap 'ternyata tidak dilaksanakan'. Tanpa ukuran waktu yang
objektif, dapat muncul perbedaan mengenai apakah permohonan
kepada Ketua Pengadilan dapat diajukan pada hari yang sama ketika
putusan diterima, beberapa hari sesudahnya, atau setelah jangka
waktu tertentu menurut penilaian masing-masing pihak atau
pengadilan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas
praktik dan tidak sejalan dengan tujuan kepastian hukum yang justru
dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.
11) Bahwa perbandingan Para Pemohon dengan Pasal 66 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan harus ditempatkan secara proporsional. Ketentuan
tersebut mengatur batas waktu untuk melakukan keputusan
pencabutan berdasarkan perintah pengadilan, sedangkan Pasal 116
ayat (2) UU PTUN mengatur akibat hukum acara apabila kewajiban itu
tetap tidak dilaksanakan. Dengan demikian, kedua ketentuan bekerja
73
pada lapis normatif yang berbeda dan dapat dibaca secara harmonis:
standar 21 (dua puluh satu) hari kerja mengatur kewajiban substantif
untuk bertindak, sedangkan standar 60 (enam puluh) hari kerja
menjadi jaring pengaman berupa hilangnya kekuatan hukum KTUN
secara otomatis apabila kewajiban tersebut tetap diabaikan.
12) Bahwa adanya perbedaan tenggang waktu antara dua undang-
undang tidak serta-merta menimbulkan persoalan konstitusional. Batu
uji dalam perkara pengujian undang-undang adalah UUD 1945.
Apabila terdapat perbedaan pengaturan antarundang-undang, hal
tersebut terlebih dahulu harus dinilai melalui penafsiran sistematis dan
harmonisasi berdasarkan fungsi, objek, serta akibat hukum masing-
masing norma. Karena Pasal 66 ayat (5) UU Administrasi
Pemerintahan dan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN dapat ditempatkan
secara komplementer, perbedaan angka 21 dan 60 hari kerja tidak
dengan sendirinya membuktikan pertentangan Pasal 116 dengan
Pasal 1 ayat (3) atau Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13) Bahwa rujukan Para Pemohon kepada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterapkan secara mutatis
mutandis untuk menghapus tenggang waktu Pasal 116 ayat (2) dan
ayat (3). Putusan tersebut berkenaan dengan hak Badan atau Pejabat
TUN untuk mengajukan peninjauan kembali setelah putusan
berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai pemberian ruang PK
kepada Badan atau Pejabat TUN berpotensi memperpanjang
sengketa dan menunda pelaksanaan putusan, padahal upaya hukum
biasa telah tersedia. Sebaliknya, Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) tidak
membuka kembali pokok sengketa, tidak menangguhkan status
inkracht, dan tidak memberikan upaya hukum baru kepada pejabat,
melainkan mengatur tahapan pascaputusan dan konsekuensi atas
ketidakpatuhan.
14) Bahwa oleh karena itu, ratio decidendi Putusan Nomor 24/PUU-
XXII/2024 justru memperkuat dua proposisi Pemerintah: pertama,
Badan atau Pejabat TUN tidak boleh menggunakan sarana prosedural
untuk menghindari atau memperpanjang kewajiban melaksanakan
putusan; dan kedua, persoalan konkret yang masih dialami Pemohon
74
I dan Pemohon II setelah seluruh tenggang waktu terlampaui adalah
persoalan kepatuhan pejabat terhadap putusan, bukan bukti bahwa
parameter waktu dalam Pasal 116 secara inheren bertentangan
dengan UUD 1945.
15) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 dapat
digunakan secara terbatas sebagai landasan mengenai fungsi
tenggang waktu dalam hukum acara. Putusan tersebut memang
berkenaan dengan Pasal 55 UU PTUN mengenai tenggang waktu
pengajuan gugatan, sehingga objek dan tahap prosesnya tidak identik
dengan perkara a quo. Namun Mahkamah dalam Sub-paragraf
[3.12.6] dan [3.12.8] menegaskan bahwa keberadaan tenggang waktu
dapat berfungsi memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid), dan
terhadap Pasal 55 Mahkamah menempatkan penentuan tenggang
waktunya sebagai pilihan kebijakan hukum terbuka pembentuk
undang-undang. Karena itu, Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015
relevan hanya sebagai analogi prinsip umum bahwa keberadaan batas
waktu prosedural tidak dengan sendirinya inkonstitusional.
16) Bahwa penentuan 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari kerja
dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari desain
hukum acara yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk
menentukan tahapan dan pemicu akibat hukum. UUD 1945 tidak
menentukan angka tertentu mengenai tenggang waktu pelaksanaan
putusan PTUN. Oleh karena itu, pilihan pembentuk undang-undang
harus dinilai dari apakah pilihan tersebut bersifat sewenang-wenang,
tidak
rasional,
diskriminatif,
atau
meniadakan
esensi
hak
konstitusional. Dalam perkara a quo terdapat dasar rasional berupa
perbedaan jenis kewajiban, kebutuhan parameter waktu yang objektif,
adanya akibat hukum otomatis, serta tersedianya mekanisme
eksekusi lanjutan. Dengan demikian, Para Pemohon belum
membuktikan bahwa pilihan waktu tersebut melampaui batas
kebijakan hukum pembentuk undang-undang.
17) Bahwa data mengenai rendahnya tingkat pelaksanaan putusan PTUN
secara sukarela tidak serta-merta membuktikan bahwa Pasal 116 ayat
(2) dan ayat (3) merupakan norma yang inkonstitusional. Rendahnya
75
kepatuhan dapat dipengaruhi oleh budaya hukum, tata kelola
administrasi, mekanisme pengawasan, kapasitas kelembagaan,
pergantian pejabat, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas
penerapan sanksi. Korelasi statistik antara rendahnya pelaksanaan
sukarela dan keberadaan tenggang waktu tidak dengan sendirinya
membuktikan hubungan kausal konstitusional. Terlebih, fakta Para
Pemohon
sendiri
menunjukkan
bahwa
ketidakpatuhan
tetap
berlangsung setelah tenggang waktu berakhir dan mekanisme
eksekusi telah diaktifkan.
18) Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
yang
Berkekuatan
Hukum
Tetap
Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024. Petunjuk
tersebut mengoperasionalkan tahapan pengawasan pelaksanaan
putusan, termasuk pemberitahuan putusan berkekuatan hukum tetap,
pelaksanaan eksekusi otomatis, permohonan eksekusi upaya paksa,
pemanggilan, peringatan, dan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan.
Keberadaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Pasal
116 sangat bergantung pula pada konsistensi penerapan instrumen
yang telah tersedia. Oleh karena itu, persoalan implementasi harus
dibedakan dari persoalan validitas konstitusional norma.
19) Bahwa ditinjau dari prinsip proporsionalitas, norma a quo memiliki
tujuan yang sah, yakni menjamin pelaksanaan putusan secara tertib,
menetapkan pemicu akibat hukum yang objektif, serta menjaga agar
tindakan administratif pascaputusan tetap dilakukan berdasarkan
kewenangan, prosedur, kecermatan, dan perlindungan kepentingan
pihak ketiga. Penetapan jangka waktu tertentu merupakan sarana
yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut karena mencegah
tahapan eksekusi bergantung pada penilaian subjektif. Di sisi lain, hak
pihak yang menang tidak dihapus, sebab kewajiban pejabat untuk
mematuhi putusan tetap ada sejak awal dan setelah batas waktu
terlampaui
undang-undang
menyediakan
konsekuensi
serta
mekanisme eksekusi lanjutan.
76
20) Bahwa dari perspektif tujuan hukum, kepastian hukum yang adil harus
menjaga
keseimbangan
antara
pemulihan
hak
pihak
yang
memenangkan perkara, kejelasan saat dan akibat hukum, serta
keteraturan administrasi pemerintahan. Pelaksanaan putusan dapat
berdampak pada pihak ketiga, hubungan kepegawaian, pelayanan
publik, atau rangkaian keputusan administratif lainnya. Oleh sebab itu,
percepatan pelaksanaan putusan tetap harus ditempatkan dalam
kerangka tindakan pemerintahan yang sah, tertib, cermat, dan tidak
menimbulkan sengketa baru. Norma a quo, apabila dipahami sebagai
batas objektif bagi konsekuensi eksekutorial dan bukan sebagai
legitimasi untuk menunda, masih berada dalam keseimbangan
tersebut.
21) Bahwa Pemerintah tidak menafikan bahwa ketidakpatuhan Badan
atau Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap merupakan persoalan serius dalam negara
hukum. Akan tetapi, solusi atas ketidakpatuhan tersebut tidak
semestinya dilakukan dengan menghapus parameter waktu yang
menjadi struktur mekanisme eksekusi tanpa pembuktian bahwa
parameter
itu
sendiri
merupakan
sumber
pelanggaran
hak
konstitusional. Penguatan kepatuhan dapat dan harus dilakukan
melalui pengawasan aktif, penerapan upaya paksa dan sanksi
administratif, akuntabilitas pejabat, serta pelaksanaan secara
konsisten petunjuk teknis eksekusi yang tersedia.
22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemaknaan Pasal 116
ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa kewajiban Badan atau Pejabat
TUN untuk menghormati dan melaksanakan putusan dimulai sejak
putusan berkekuatan hukum tetap diterima; jangka waktu 60 (enam
puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari kerja merupakan parameter
maksimum sebelum akibat hukum atau akses ke tahap eksekusi
berikutnya berlaku; dan jangka waktu tersebut tidak dapat dijadikan
dasar pembenar untuk menunda tindakan yang secara hukum dan
faktual telah dapat dilaksanakan lebih cepat. Dengan pemahaman
demikian, norma a quo tetap memberikan kepastian mengenai tata
77
cara eksekusi sekaligus menutup ruang penyalahgunaan tenggang
waktu sebagaimana dikhawatirkan Para Pemohon.
IV. PETITUM
Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard); dan
4. Menyatakan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan Pasal 1 ayat
(3) dan 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.5]
Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang
diterima oleh Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2026, yang pada pokoknya
menyampaikan sebagai berikut:
I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Pemerintah tetap berpendirian bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian
konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
78
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Pemohon harus membuktikan
adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
NRI 1945 yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian tersebut
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, memiliki
hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang diuji, serta terdapat
kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi
apabila permohonan dikabulkan
b. Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Pemerintah tidak memungkiri
adanya kerugian konkret yang didalilkan akibat belum dilaksanakannya
putusan PTUN. Namun, kerugian tersebut harus dibedakan dari kerugian
konstitusional yang secara langsung disebabkan oleh keberlakuan tenggang
waktu 60 hari kerja dan 90 hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3)
UU PERATUN.
Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon sendiri, tenggang waktu 60 hari
dan 90 hari telah terlampaui, permohonan eksekusi telah diajukan, dan
penetapan eksekusi telah diterbitkan. Dengan demikian, keadaan yang masih
merugikan Pemohon I dan Pemohon II bukan lagi keadaan harus menunggu
berlakunya tenggang waktu dalam norma a quo, melainkan keadaan tidak
dipatuhinya putusan setelah instrumen pascatenggang waktu dapat
digunakan. Apabila norma a quo dihapus atau dimaknai sebagaimana
petitum Para Pemohon, perubahan tersebut tidak dengan sendirinya
memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon II yang menurut dalil mereka
belum dipenuhi. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara kerugian
aktual dengan norma a quo patut dinilai tidak terpenuhi.
79
c. Bahwa terhadap Pemohon III dan Pemohon IV yang mendalilkan kerugian
dalam kedudukannya sebagai advokat, kerugian berupa potensi turunnya
kepercayaan klien, hambatan pemberian bantuan hukum, atau beban
profesional merupakan kerugian tidak langsung dan derivatif yang
bergantung pada adanya klien, perkara konkret, isi putusan tertentu, serta
kemungkinan ketidakpatuhan pejabat TUN. Kerugian demikian tidak
menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang secara spesifik
ditimbulkan oleh angka 60 hari atau 90 hari.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah
adalah tepat dan sangat beralasan hukum serta sudah sepatutnya jika Yang
Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua
dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah
telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak
Sucipto, Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan
Penguatan Reformasi Birokras pada tanggal 14 September 2026. Dalam
persidangan yang sama, Para Pemohon menghadirkan Ahli, yaitu Dr. Erna
Ratnaningsih, S.H., LL.M.
80
2. Bahwa setelah Keterangan Presiden dan Keterangan Ahli Pemohon
disampaikan, terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakin Konstitusi Arsul Sani,
dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Guntuh Hamzah. Terhadap pertanyaan
tersebut Pemerintah Memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:
a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih
1) “… Saya ada satu yang mohon nanti ditanggapi oleh ... secara
tertulis dari … apa namanya … Pemerintah. Ini kan di halaman …
angka 21. Itu 16 Pemerintah juga menyadari sesungguhnya bahwa
Pemerintah tidak menafikan ketidakpatuhan badan atau pejabat
TUN, itu merupakan persoalan yang serius. Itu dinyatakan dengan
jelas, ada persoalan serius di situ ternyata. Nah, ini kalau ada
persoalan serius, itu kemudian … apakah kemudian tidak ada satu
daya upaya untuk membenahi persoalan itu? Karena kalau diikuti
Pasal 116 ini kan, memang memberikan ketidakpastian jangka
waktu yang panjang sekali. Sejak 14 hari itu kemudian … apa
namanya … disampaikan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Tapi kemudian di ayat (2)-nya masih lagi menyatakan,
“Berkekuatan hukum tetap lagi,” gitu lho. Dalam masa tunggu 60 hari
itu, ada lagi-nya di situ. Sesungguhnya kapan berkekuatan hukum
tetapnya itu? Masih diberikan penambahan diksi lagi di situ dengan
masa tunggu 60 hari. Itu saya kira juga mungkin yang dimaksudkan
serius tadi di situ, ya. Kemudian setelah itu, tidak juga dilaksanakan.
Ada lagi masa tunggu berikutnya yang 90 hari tadi. Yang 90 hari
yang kemudian … apa namanya … tidak dilaksanakan, itu kemudian
baru … apa namanya … bisa dilakukan upaya paksa, terus
diumumkan, dibawa lagi berjenjang kepada presiden. Lah itu,
mekanisme-mekanisme itu sebetulnya Pemerintah ada enggak
ukuran
standardisasinya
rata-rata
itu
putusan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap itu sampai kemudian eksekusi itu bisa riil
dilakukan itu berapa lama sih sebetulnya untuk menggambarkan
memang ada persoalan yang serius terkait dengan eksekusi yang
tertunda-tunda itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan dari Pemerintah,
mungkin ada data.
2) “Termasuk begini, Pemerintah, dampak yang ditimbulkan? Ini belum
dijelaskan Pemerintah ini. Dampak yang ditimbulkan karena KTUN
tadi tidak berkepastian untuk segera dieksekusi, itu dampaknya
seperti apa? Masa kerja menjadi kemudian tidak … apa namanya …
tidak berkepastian, ataukah itu kemudian bisa diperpanjang, atau
kemudian termasuk hak dan kewajiban yang sudah diterima itu
harus diapakan?”
81
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah
memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Untuk permasalahan pertama terkait ‘kapan tepatnya putusan tata
usaha negara menjadi berkekuatan hukum tetap; apakah 60 hari dan
90 hari itu kumulatif; serta apakah ada data dan mekanisme
pembenahan terhadap lamanya eksekusi?’, Pemerintah perlu
menegaskan
bahwa
frasa
“putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima tergugat” dalam Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN tidak
bermakna bahwa putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum
tetap untuk kedua kalinya setelah lewat 60 hari. Putusan telah terlebih
dahulu berkekuatan hukum tetap. Tenggang 60 hari baru dihitung
setelah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut
diterima oleh tergugat. Dengan demikian terdapat dua momentum
hukum yang harus dibedakan, yaitu momentum putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap dan momentum putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh tergugat.
2. Pembedaan
tersebut
sekarang
dipertegas
dalam
Petunjuk
Pelaksanaan Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024.
Juklak
tersebut
mendefinisikan Putusan berkekuatan hukum tetap sebagai putusan
yang secara hukum tidak tersedia lagi upaya hukum biasa menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 14 hari
dalam Pasal 116 ayat (1) UU PERATUN bukan masa tunggu agar
putusan menjadi inkracht van gewijsde, melainkan tenggang
administratif untuk menyampaikan salinan putusan yang sudah
berkekuatan hukum tetap.
3. Pemerintah perlu pula menegaskan bahwa jangka waktu 60 hari
dalam Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN dan 90 hari dalam Pasal 116
ayat (3) UU PERATUN bukan dua tenggang waktu yang harus dijalani
secara kumulatif terhadap satu kewajiban yang sama. Keduanya
merupakan dua jalur eksekusi yang berbeda sesuai dengan sifat amar
putusan. Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN berhubungan dengan
kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, yaitu
82
pencabutan KTUN. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan setelah
60 hari kerja, KTUN kehilangan kekuatan hukum. Sebaliknya, Pasal
116 ayat (3) UU PERATUN berhubungan dengan kewajiban
sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN,
yakni kewajiban yang membutuhkan tindakan positif berupa
pencabutan sekaligus penerbitan KTUN baru atau penerbitan KTUN.
Karena itu, terhadap jenis amar yang terakhir digunakan jalur 90 hari.
4. Dengan konstruksi tersebut, tidak tepat apabila seluruh mekanisme
Pasal 116 UU PERATUN dibaca sebagai satu rangkaian: 14 hari + 60
hari + 90 hari. Dalam perkara yang tunduk pada Pasal 116 ayat (3) UU
PERATUN, misalnya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap
diterima tergugat, yang relevan adalah tenggang 90 hari kerja dan
bukan terlebih dahulu menunggu 60 hari kemudian ditambah 90 hari.
5. Ketiga, Pemerintah tidak menafikan bahwa persoalan pelaksanaan
putusan PTUN masih merupakan persoalan serius. Namun justru
terhadap persoalan tersebut telah dilakukan pembenahan untuk
membuat tahapan eksekusi lebih terukur. Salah satu pembenahan
yang penting adalah diterbitkannya Juklak Ketua Muda TUN Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024. Mahkamah
Agung sendiri menjelaskan bahwa sebelum adanya Juklak tersebut,
belum tersedia pedoman eksekusi yang seragam sehingga
penanganan eksekusi belum berjalan efektif, efisien, dan tuntas.
Juklak diterbitkan antara lain untuk memberikan kepastian mengenai
tahapan penanganan pengawasan eksekusi dan kapan proses
tersebut dinyatakan selesai.
6. Dalam prosedur upaya paksa setelah tenggang 90 hari, Juklak
tersebut telah menetapkan parameter waktu yang lebih rinci. Setelah
permohonan eksekusi diterima, pengawasan eksekusi dilaksanakan
paling lambat 14 hari kerja. Apabila belum dilaksanakan secara
sukarela, diberikan tahapan 21 hari kerja; selanjutnya diterbitkan
penetapan eksekusi. Apabila 21 hari kerja berikutnya belum
dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyurati Kementerian PANRB dan
APIP; setelah 21 hari berikutnya dapat dilakukan upaya paksa berupa
sanksi administratif dan/atau uang paksa; dan apabila setelah 21 hari
83
berikutnya tetap tidak dilaksanakan, pemberitahuan disampaikan
kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat.
7. Artinya, Pemerintah dapat menyampaikan secara terbuka kepada
Mahkamah bahwa apabila seluruh lapisan eskalasi sampai Presiden
benar-benar harus ditempuh, proses tersebut memang dapat
berlangsung
cukup
panjang.
Tetapi
hal
tersebut
sekaligus
menunjukkan dua hal. Pertama, mekanismenya saat ini telah memiliki
parameter tahap demi tahap dan tidak lagi semata-mata bergantung
pada tindakan yang tidak terukur. Kedua, masalah yang perlu dibenahi
adalah kepatuhan pejabat pada tahapan sedini mungkin, bukan
dengan menganggap bahwa seluruh tenggang waktu tersebut
merupakan “hak untuk menunda”.
8. Keempat, terhadap permintaan Yang Mulia mengenai data,
Pemerintah dapat menyampaikan data resmi Mahkamah Agung
secara
apa
adanya
melalui
tautan:
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/
FA_%20EKSUM_%202025.pdf.
9. Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Tahun 2025, pada lingkungan Peradilan TUN terdapat sisa perkara
belum dieksekusi sebanyak 153 perkara dari tahun sebelumnya dan
233 permohonan eksekusi baru, sehingga beban eksekusi menjadi
386 perkara. Sepanjang 2025 tercatat 95 pelaksanaan eksekusi,
sedangkan 291 perkara masih belum selesai dieksekusi, dengan
kinerja pelaksanaan eksekusi sebesar 24,61%. Data tersebut
menunjukkan bahwa persoalan efektivitas pelaksanaan putusan
memang masih memerlukan perhatian serius.
10. Data sebelumnya juga menunjukkan tantangan yang sama.
Berdasarkan data MoneksTUN yang dikutip resmi Mahkamah Agung
per 29 September 2024, pada tahun 2022 terdapat 69 eksekusi yang
selesai atau sekitar 36% dari eksekusi sukarela dan permohonan
eksekusi, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 99 eksekusi atau
sekitar 34%. Mahkamah Agung ketika itu mengidentifikasi belum
adanya pedoman eksekusi yang seragam sebagai salah satu faktor
yang menyebabkan penanganan eksekusi belum berjalan efektif dan
84
tuntas
(https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/berita-
detail/sosialisasi-juklak-pelaksanaan-pengawasan-pelaksanaan-
putusan-peradilan-tun-yang-berkekuatan-hukum-tetap-di-wilayah-
pttun-makassar-dan-pttun-manado?utm_source=chatgpt.com).
Namun demikian, data resmi yang dipublikasikan Mahkamah Agung
tersebut belum menyajikan angka rata-rata atau median nasional
mengenai berapa hari yang diperlukan sejak tanggal berkekuatan
hukum tetap sampai dengan pelaksanaan riil putusan.
11. Data yang tersedia lebih banyak menunjukkan jumlah permohonan,
beban, status, dan penyelesaian eksekusi. Karena itu, menurut saya
sebaiknya Pemerintah tidak menciptakan angka rata-rata sendiri.
Jawaban yang lebih kredibel adalah menyatakan bahwa standardisasi
pengukuran durasi dari tanggal BHT–tanggal penerimaan BHT–
tanggal permohonan eksekusi–tanggal eksekusi riil justru merupakan
hal yang perlu terus dikembangkan melalui MoneksTUN. Laporan
Tahunan MA 2024 mencatat bahwa MoneksTUN telah dikembangkan
menjadi versi 2.0 dengan pemisahan data tahapan eksekusi, rincian
perkara, dan filter tanggal (https://kepaniteraan.mahkamahagung
.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_2024.pdf?ut
m_source=chatgpt.com).
12. Untuk permasalahan kedua mengenai dampak yang timbul apabila
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak segera
dilaksanakan, khususnya terhadap kepastian masa jabatan serta hak
dan kewajiban yang telah timbul, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1) Pemerintah memahami bahwa keterlambatan pelaksanaan putusan
PTUN
dapat
menimbulkan
konsekuensi
administratif
dan
keperdataan yang nyata. Dampak tersebut terutama signifikan
dalam sengketa yang objeknya terkait jabatan atau kedudukan yang
dibatasi oleh waktu. Semakin lama putusan tidak dilaksanakan,
semakin besar kemungkinan bahwa sisa masa jabatan pihak yang
memenangkan perkara berkurang atau bahkan berakhir, jabatan
telah diduduki oleh pihak lain, struktur organisasi berubah, atau
85
keadaan hukum dan faktual pada saat eksekusi telah berbeda
dengan keadaan ketika KTUN diterbitkan.
2) Permasalahan semacam itu juga telah dikenali dalam praktik
Peradilan TUN. Mahkamah Agung mencatat bahwa dalam
sengketa kepegawaian, lamanya proses dapat menyebabkan
putusan tidak dapat dieksekusi secara sempurna karena penggugat
telah memasuki batas usia pensiun, masa jabatan telah berakhir,
atau jabatan yang bersangkutan telah diisi pejabat lain. Akan tetapi,
Pemerintah perlu membedakan hilangnya sebagian masa efektif
jabatan dengan perpanjangan masa jabatan. Putusan PERATUN
yang memerintahkan pemulihan pada jabatan semula pada
dasarnya tidak dengan sendirinya memperpanjang masa jabatan
yang oleh undang-undang telah ditentukan untuk jangka waktu
tertentu. Apakah masa jabatan dapat diperpanjang, dihitung ulang,
atau harus berakhir pada tanggal semula bergantung pada amar
putusan dan peraturan sektoral yang mengatur jabatan tersebut.
Oleh karena itu, keterlambatan eksekusi tidak dapat otomatis
dikompensasi dengan memperpanjang masa jabatan apabila
undang-undang sektoral tidak memberikan dasar untuk itu.
3) Untuk sengketa kepegawaian, pembenahan pada tataran eksekusi
sekarang telah mengantisipasi keadaan ketika pemulihan secara
identik tidak mungkin lagi dilakukan. Juklak Eksekusi PTUN 2024
menentukan bahwa apabila jabatan yang semula telah terisi oleh
pejabat lain, penggugat dapat diangkat pada jabatan lain yang
setingkat; apabila belum tersedia, dapat diangkat pada kesempatan
pertama setelah tersedia formasi yang sama atau setingkat. Apabila
karena perubahan keadaan atau hukum rehabilitasi tidak dapat atau
tidak sempurna dilaksanakan, penyelesaian dapat dialihkan melalui
mekanisme
kompensasi
(https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum
/2024/2024sk-tuaka01/KM.TUN/HK2.7/ Juklak/VII/2024.pdf).
4) Mengenai hak dan kewajiban yang telah diterima atau telah
dilaksanakan selama KTUN masih diperlakukan efektif, akibat
hukumnya tidak dapat disamaratakan untuk semua perkara. Hal
86
tersebut bergantung pada amar putusan, karakter cacat KTUN,
serta ketentuan sektoral yang mengaturnya. UU Administrasi
Pemerintahan
sendiri
membedakan
konsekuensi
antara
Keputusan/Tindakan yang tidak sah dan yang dapat dibatalkan.
5) Apabila suatu Keputusan/Tindakan masuk dalam kategori tidak sah
sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), akibat
hukumnya tidak mengikat sejak ditetapkan dan akibat hukum yang
ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; bahkan apabila keputusan
tersebut mengakibatkan pembayaran dari uang negara, terdapat
kewajiban pengembalian ke kas negara. Sebaliknya, terhadap
Keputusan/Tindakan yang dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 71
UU 30/2014, akibatnya pada prinsipnya berakhir setelah
pembatalan, dan kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggung
jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Arsul Sani
“… Nah, pertanyaan saya ini atau mohon keterangan tambahan, saya, ini
setelah mendengarkan Keterangan Ahli. Dalam konteks teknologi
informasi sekarang ini, ya, seandainya ini disamakan dengan katakanlah,
ya, proses eksekusi hak untuk mengeksekusi dalam perkara perdata itu,
masalahnya apa kemudian, ya? Kan kalau dalam perkara perdata itu kan,
begitu putusan kemudian diberikan katakanlah kepada penggugat,
besoknya penggugat itu kan punya hak untuk mengajukan eksekusi. Nah,
eksekusi diproses, ya, kemudian dimulai dengan aanmaning. Ini kalau
saya salah, dikoreksi oleh Pak Liliek ini nanti, ya, Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta ini soalnya, ya. Nah, jadi kemudian diberikan 8 harilah kira-kira.
Begitu, Pak Liliek, waktu saya jadi advokat dulu 8 hari diberikannya kita,
ya, waktu. Nah, kalau seandainya itu tidak dihilangkan sama sekali, tapi
jangka waktunya di zaman yang serba cepat ini teknologi informasi itu,
kira-kira masalahnya apa?
Saya mencatat bahwa pembentuk undang-undang ketika menggeser dari
4 bulan menjadi 60 hari saja, itu karena pada saat itu dalam bayangan
saya, itu kebetulan pada tahun itu kan juga lahir Undang-Undang Nomor
87
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu. Tadi semangatnya adalah
semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Nah, dalam
konteks ini, termasuk kepada justiciabelen. Nah, itu, Pak Dir, itu. Jadi ...
apa ... ini terlepas apakah nanti ada perdebatan itu jadi positif atau cukup
jadi negative legislator, itu soal lain, ya. Tapi artinya ketika dulu, ya,
pembentuk undang-undang juga kemudian pernah memperpendek, ya.
Itu kan kalau 2009, sekarang 2026, itu kan sudah kira-kira lebih dari 15
tahun yang lalulah, ya, 17 tahun yang lalu dengan kemajuan teknologi
informasi dan lain sebagainya. Nah, saya mohon ... apa ... keterangan
tambahan, ya, posisi Pemerintah dan DPR juga, ya. Ini kita tanyakan
karena saya enggak melihat ada ... apa ... dalam Prolegnas 2025-2029 itu
ada RUU perubahan atas Undang-Undang PTUN ini saya enggak lihat.
Jadi, kan ini berarti belum jadi atensi. Saya kira itu saja, mohon
keterangan tambahan dari Pemer ... Presiden dan DPR. Terima kasih.”
Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani
mengenai relevansi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja dan 90
(sembilan puluh) hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
PERATUN dalam perkembangan teknologi informasi dewasa ini,
termasuk
kemungkinan
membandingkannya
dengan
mekanisme
eksekusi perkara perdata, Pemerintah menyampaikan keterangan
sebagai berikut.
1. Pemerintah memahami substansi pertanyaan Yang Mulia sebagai
persoalan mengenai apakah perkembangan teknologi dan tata kelola
pemerintahan saat ini telah mengubah dasar rasional penetapan
jangka waktu dalam Pasal 116 UU PERATUN.
2. Pemerintah berpandangan bahwa perkembangan teknologi informasi
merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu mekanisme hukum acara. Perkembangan teknologi
memungkinkan penyampaian dokumen, komunikasi antarlembaga,
verifikasi administrasi, pencatatan, serta monitoring terhadap suatu
proses dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan pada saat UU
PERATUN dibentuk.
88
3. Perkembangan tersebut juga telah nyata diterapkan dalam lingkungan
peradilan. Sistem e-Court Mahkamah Agung telah memungkinkan
pendaftaran perkara dan pertukaran dokumen secara elektronik,
termasuk dalam perkara tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah
Agung telah mengembangkan MoneksTUN, yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dan dipergunakan
untuk memonitor tahapan pelaksanaan eksekusi perkara TUN. Dalam
Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024, MoneksTUN bahkan telah
dikembangkan menjadi versi 2.0 dengan fitur pemantauan status dan
tahapan eksekusi yang lebih rinci.
4. Dalam Rencana Strategis Ditjen Badilmiltun 2025–2029, transformasi
digital pelayanan peradilan juga secara eksplisit ditempatkan sebagai
arah kebijakan, dan MoneksTUN disebut sebagai salah satu
implementasi transformasi digital yang menyediakan informasi
mengenai eksekusi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
(https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/wp-
content/uploads/2025/12/Renstra_Ditjen_Badilmiltun_2025-
2029.pdf?utm_source=chatgpt.com). Namun demikian, Pemerintah
memandang bahwa mekanisme eksekusi perkara PTUN tidak
sepenuhnya dapat dipersamakan dengan mekanisme eksekusi
perkara perdata.
5. Pemerintah memahami perbandingan Yang Mulia dengan Pasal 196
HIR. Dalam perkara perdata, setelah permohonan eksekusi diajukan,
Ketua Pengadilan dapat melakukan aanmaning atau teguran kepada
pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam
tenggang waktu yang pada prinsipnya paling lama 8 hari. Mahkamah
Agung juga menjelaskan mekanisme tersebut sebagai tahap awal
eksekusi perdata sebelum pelaksanaan secara paksa. Akan tetapi
terdapat perbedaan mendasar dengan Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu:
a. Dalam eksekusi perdata, pengadilan memiliki perangkat untuk
melaksanakan secara langsung suatu putusan terhadap objek atau
harta kekayaan pihak yang kalah melalui jurusita. Dengan
demikian, apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan
89
putusan setelah aanmaning, kekuasaan eksekutorial pada
prinsipnya dapat dijalankan oleh pengadilan.
b. Sementara itu, dalam perkara tata usaha negara, amar putusan
tertentu mengharuskan dilakukannya tindakan pemerintahan yang
secara hukum hanya dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang mempunyai kewenangan. Dalam hal putusan
memerintahkan penerbitan KTUN baru, misalnya, pengadilan tidak
serta-merta
dapat
menggantikan
Pejabat
TUN
dengan
menerbitkan
KTUN
tersebut
atas
nama
pejabat
yang
bersangkutan.
6. Karena itu terdapat perbedaan antara executorial power dalam
perkara perdata dengan administrative compliance dalam perkara
TUN. Persamaan keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap wajib dipatuhi; tetapi instrumen untuk mewujudkan
kepatuhan tersebut berbeda.
7. Perbedaan tersebut terutama terlihat dari Pasal 116 ayat (2) dan ayat
(3) UU PERATUN, yang sesungguhnya mengatur dua sifat kewajiban
yang berbeda. Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN berkaitan dengan
kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN,
yakni pencabutan KTUN. Karena objeknya dapat diberikan akibat
hukum secara otomatis, undang-undang menentukan bahwa setelah
60 hari kerja KTUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
8. Sebaliknya, Pasal 116 ayat (3) UU PERATUN berkaitan dengan
kewajiban yang memerlukan tindakan positif, antara lain pencabutan
KTUN sekaligus penerbitan KTUN baru. Tindakan tersebut dalam
kasus
tertentu
dapat
memerlukan
penentuan
pejabat
yang
berwenang, verifikasi fakta dan dokumen, koordinasi kelembagaan,
penyesuaian administrasi kepegawaian atau anggaran, serta
perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga. Karena itulah
karakter eksekusinya berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah
uang atau pengosongan dalam hukum acara perdata. Konstruksi
perbedaan kedua jenis kewajiban tersebut juga telah menjadi dasar
Keterangan Presiden dalam perkara a quo.
90
9. Dengan demikian, persoalan apabila tenggang waktunya diperpendek
bukan terletak pada teknologi informasinya, karena Pemerintah
mengakui banyak proses administratif dewasa ini dapat dilakukan
secara lebih cepat dengan bantuan teknologi. Persoalannya adalah
apakah jangka waktu yang lebih singkat tetap memberikan ruang yang
cukup bagi seluruh jenis kewajiban administratif, dari yang paling
sederhana sampai yang kompleks, untuk dilaksanakan secara sah,
oleh pejabat yang berwenang, dan tanpa melahirkan KTUN baru yang
justru cacat hukum.
10. Pemerintah juga memahami relevansi pertanyaan Yang Mulia bahwa
pembentuk undang-undang sendiri pernah memperpendek jangka
waktu eksekusi. Secara historis, mekanisme eksekusi otomatis yang
sebelumnya menggunakan tenggang empat bulan kemudian diubah
dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 menjadi 60 hari kerja. Dengan
demikian, secara normatif memang terdapat contoh bahwa pembentuk
undang-undang pernah melakukan recalibration terhadap jangka
waktu eksekusi berdasarkan kebutuhan hukum yang berkembang.
11. UU Nomor 51 Tahun 2009 sendiri dibentuk karena UU PTUN yang
berlaku sebelumnya dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan.
Namun Pemerintah perlu berhati-hati untuk tidak menyatakan bahwa
perubahan empat bulan menjadi 60 hari tersebut secara khusus
disebabkan oleh lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik atau oleh perkembangan teknologi informasi, karena
dari bahan pembentukan undang-undang yang tersedia belum
ditemukan dasar yang cukup untuk menarik hubungan sebab-akibat
tersebut.
12. Dengan tersedianya komunikasi elektronik, data digital, sistem
informasi perkara, serta koordinasi administrasi yang semakin cepat,
Pejabat TUN tidak dapat menjadikan Pasal 116 UU PERATUN
sebagai alasan untuk mengatakan bahwa putusan baru perlu
dilaksanakan pada hari ke-60 atau hari ke-90. Kewajiban untuk
melaksanakan putusan telah timbul sejak putusan berkekuatan hukum
tetap diterima. Adapun angka 60 dan 90 hari berfungsi sebagai batas
91
maksimum sebelum akibat hukum atau mekanisme pemaksaan
berikutnya aktif. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak harus
dibaca hanya sebagai alasan untuk menghapus tenggang waktu,
tetapi juga memperkuat tuntutan agar kewajiban dilaksanakan
sesegera mungkin sebelum batas maksimum itu tercapai.
13. Pemerintah juga mencatat bahwa pembenahan mekanisme eksekusi
tidak sepenuhnya menunggu perubahan undang-undang. Pada 2 Juli
2024, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah
menerbitkan
Petunjuk
Pelaksanaan
Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024
tentang
Pengawasan
Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN yang Berkekuatan Hukum
Tetap. Mahkamah Agung menyatakan pedoman tersebut diperlukan
karena sebelumnya belum terdapat pedoman eksekusi yang seragam
sehingga penanganan eksekusi belum berjalan secara efektif, efisien,
dan tuntas.
c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah
“Nah, dalam konteks inilah memang menurut hemat saya untuk
Pemerintah dulu, ini penting kita untuk melihat ada enggak kajian atau
data, ya, pasti kemungkinan ini ada yang berbicara mengenai data itu.
Berapa banyak sih, ya, dari putusan KTUN yang sudah diputus oleh …
memiliki kekuatan hukum mengikat tetap, yang sudah diputus oleh
pengadilan secara inkracht itu, kemudian dilaksanakan, ya, di bawah 60
hari? Berapa juga yang dilaksanakan di atas 60 hari? Tentu ada. Nanti
kita tahu sebab-sebabnya, kenapa itu dilaksanakan di atas 60 hari, kan
gitu. Demikian juga yang ayat (2)-nya itu, yang 90 hari itu. Nah, ini semua
perlu ada bukti-bukti kita menunjukkan bahwa oh memang yang
dilaksanakan itu pada umumnya di bawah 60 hari. Misalnya, ya, ini saya
belum tahu ini hasilnya. Oh, ternyata memang yang dilaksanakan itu
semuanya atau hampir kebanyakan itu dilaksanakan setelah 60 hari. Nah,
ini pertanda apa? Berarti, ya, di era sekarang dengan ... apa ... mudahnya
teknologi itu, dimudahnya elektronik, maka tentu ini semua menjadi
kajian-kajian. Nanti mungkin, ya, Mahkamah Konstitusi juga akan
mengambil peran di situ, kan begitu. Nah, dalam kaitan ini saya kira data-
92
data atau kajian ini penting untuk nanti Pemerintah tolong untuk
disampaikan.”
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, Pemerintah
memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pertama,
Pemerintah
sependapat
bahwa
penilaian
terhadap
efektivitas jangka waktu 60 hari dan 90 hari idealnya tidak semata-
mata didasarkan pada konstruksi normatif, tetapi juga perlu ditunjang
dengan data empiris mengenai durasi nyata pelaksanaan putusan.
Data tersebut relevan untuk melihat apakah jangka waktu yang
dirumuskan pembentuk undang-undang masih berfungsi sebagai
batas maksimum bagi ketidakpatuhan, atau dalam praktik justru
diperlakukan sebagai masa tunggu oleh Badan atau Pejabat TUN.
2. Dalam kaitan tersebut, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah
memiliki MoneksTUN atau Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN. Sistem
ini secara khusus digunakan untuk memonitor pelaksanaan eksekusi
putusan Peradilan TUN di seluruh Indonesia. Pada tingkat data
perkara, MoneksTUN telah merekam antara lain tanggal putusan,
tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, tanggal diterimanya
pelaksanaan putusan, dan durasi eksekusi. Untuk permohonan
eksekusi, sistem juga merekam tanggal permohonan, tahapan
eksekusi, penetapan upaya paksa, pemberitahuan kepada Presiden,
sampai dengan tanggal eksekusi selesai. Dengan demikian, secara
teknis basis data yang diperlukan untuk menghitung durasi
pelaksanaan memang telah tersedia.
3. Namun demikian, data publik MoneksTUN yang saat ini dapat
diverifikasi belum menyajikan tabulasi agregat nasional yang secara
khusus membagi perkara ke dalam kategori “dilaksanakan ≤60 hari”,
“dilaksanakan >60 hari”, “dilaksanakan ≤90 hari”, dan “dilaksanakan
>90 hari”. Dashboard publik menampilkan variabel durasi pada
masing-masing perkara, tetapi tidak mempublikasikan secara
langsung distribusi nasional berdasarkan ambang Pasal 116 ayat (2)
dan ayat (3). MoneksTUN sendiri memberikan peringatan bahwa data
93
pada sistem dapat belum sepenuhnya terbarui dan informasi autentik
mengenai pelaksanaan perkara tetap harus dikonfirmasi kepada
pengadilan yang bersangkutan.
4. Oleh sebab itu, Pemerintah berpandangan bahwa untuk menjawab
pertanyaan Yang Mulia secara presisi, tidak tepat apabila Pemerintah
mengonstruksikan persentase sendiri tanpa ekstraksi dan verifikasi
data resmi dari Mahkamah Agung/Ditjen Badilmiltun.
5. Kedua, meskipun data publik tersebut belum memberikan distribusi
berdasarkan batas 60 dan 90 hari, data agregat resmi Mahkamah
Agung menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan PTUN
memang masih merupakan persoalan yang memerlukan perhatian.
6. Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024, Peradilan
TUN memiliki beban eksekusi sebanyak 273 perkara, terdiri dari 109
sisa perkara dan 164 permohonan eksekusi baru. Dari jumlah tersebut,
128 perkara berhasil dieksekusi, dengan tingkat kinerja pelaksanaan
eksekusi sebesar 46,89%, dan 145 perkara masih belum selesai
dieksekusi pada akhir tahun. Pada tahun 2025, terdapat 153 perkara
yang belum dieksekusi dari tahun sebelumnya dan 233 permohonan
eksekusi baru, sehingga beban eksekusi Peradilan TUN menjadi 386
perkara. Dari jumlah tersebut, 95 perkara dilaksanakan, sedangkan
291 perkara masih belum selesai dieksekusi, sehingga tingkat kinerja
pelaksanaan eksekusi tercatat 24,61%.
7. Data MoneksTUN sebelumnya, yang dipublikasikan Mahkamah Agung
pada September 2024, juga mencatat bahwa pada tahun 2022
terdapat 69 eksekusi yang selesai, atau 36% dari permohonan
eksekusi dan eksekusi sukarela, sedangkan pada tahun 2023 terdapat
99 eksekusi yang selesai, atau 34%. Mahkamah Agung pada saat itu
mengidentifikasi belum tersedianya pedoman eksekusi yang seragam
sebagai salah satu faktor yang menyebabkan proses eksekusi belum
berjalan efektif, efisien, dan tuntas.
8. Data tersebut menunjukkan adanya problem efektivitas pelaksanaan
putusan, tetapi secara metodologis belum dapat digunakan untuk
menyimpulkan
bahwa
rendahnya
tingkat
eksekusi
tersebut
94
disebabkan oleh angka 60 atau 90 hari dalam Pasal 116 UU
PERATUN.
9. Ketiga, Pemerintah memandang bahwa analisis empiris sebagaimana
diminta Yang Mulia harus dilakukan dengan memisahkan terlebih
dahulu dua kelompok putusan yang secara normatif berbeda. Untuk
Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN, objek analisis seharusnya dibatasi
kepada putusan yang membebankan kewajiban sebagaimana Pasal
97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, yaitu pencabutan KTUN. Pada
kelompok ini perlu dihitung berapa putusan yang dilaksanakan secara
sukarela sebelum 60 hari kerja dan berapa yang baru memperoleh
penyelesaian setelah 60 hari atau melalui akibat hukum otomatis.
10. Adapun untuk Pasal 116 ayat (3), analisis harus dilakukan terhadap
putusan yang memerintahkan kewajiban sebagaimana Pasal 97 ayat
(9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, yaitu pencabutan disertai
penerbitan KTUN baru atau penerbitan KTUN. Pada kelompok
tersebut barulah relevan dihitung berapa putusan yang dipenuhi
sebelum 90 hari dan berapa yang baru dilaksanakan setelah lewat 90
hari melalui mekanisme permohonan eksekusi.
11. Mencampurkan seluruh perkara PTUN ke dalam satu kelompok justru
berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat, karena Pasal
116 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN mengatur jenis kewajiban dan
mekanisme eksekusi yang berbeda. Dalam Keterangan Presiden
sebelumnya, Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa kewajiban
pada ayat (2) bersifat lebih dekat dengan tindakan kasatoris,
sedangkan ayat (3) memerlukan tindakan administratif positif yang
dalam keadaan tertentu membutuhkan verifikasi fakta, penentuan
pejabat berwenang, koordinasi dan penerbitan keputusan baru.
12. Keempat, titik awal penghitungan juga harus ditentukan secara tepat.
Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN tidak menghitung 60 hari semata-
mata sejak tanggal putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap,
tetapi sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
diterima oleh tergugat. Demikian pula terhadap mekanisme Pasal 116
ayat (3) UU PERATUN. Oleh karena itu, penelitian data seharusnya
sekurang-kurangnya menghubungkan tanggal berkekuatan hukum
95
tetap, tanggal putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat, dan
tanggal kewajiban benar-benar dilaksanakan. Tanpa ketiga data
tersebut, perbandingan durasi dapat menghasilkan kesimpulan yang
keliru.
13. Kelima, Pemerintah memandang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai
sebab keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Tidak seluruh keterlambatan
dengan sendirinya disebabkan oleh norma 60 atau 90 hari. Faktor
yang perlu dibedakan antara lain ketidakpatuhan pejabat, perubahan
pejabat atau organisasi, kebutuhan koordinasi antarlembaga,
persoalan anggaran, keberadaan pihak ketiga, kompleksitas tindakan
administratif yang diperintahkan, maupun kelemahan pengawasan
dan penerapan sanksi.
14. Keenam, Pemerintah sependapat dengan perhatian Yang Mulia
mengenai relevansi perkembangan teknologi informasi. MoneksTUN
sendiri merupakan bukti bahwa digitalisasi sekarang memungkinkan
pengawasan atas pelaksanaan putusan dilakukan secara lebih
sistematis dan berbasis data. Bahkan Laporan Tahunan Mahkamah
Agung Tahun 2024 menyatakan adanya peningkatan pelaksanaan
eksekusi pengadilan seiring optimalisasi pengawasan berbasis
teknologi informasi pada badan peradilan. Karena itu, perkembangan
teknologi secara rasional dapat menjadi salah satu variabel untuk
mengevaluasi apakah proses administratif tertentu yang pada tahun
2009 dianggap memerlukan jangka waktu panjang saat ini dapat
diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Namun perkembangan
teknologi tidak serta-merta menghilangkan semua aspek substantif
dalam pelaksanaan putusan. Sistem elektronik dapat mempercepat
penyampaian putusan, pertukaran dokumen, monitoring, dan
koordinasi, tetapi tindakan hukum tertentu tetap membutuhkan
kewenangan pejabat yang tepat, pemeriksaan fakta, perlindungan hak
pihak ketiga, atau penerbitan keputusan administrasi baru.
3. Bahwa Para Pemohon menghadirkan Ahli yaitu Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,
LL.M. Pemohon pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
96
a. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap merupakan bagian dari prinsip negara hukum, sehingga putusan
tidak cukup hanya bersifat deklaratif, tetapi harus mempunyai
konsekuensi nyata bagi pencari keadilan. Ketaatan badan atau pejabat
TUN terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan
kewajiban hukum dan berkaitan dengan prinsip negara hukum serta
kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
b. Bahwa keberadaan tenggang waktu 60 hari kerja dalam Pasal 116 ayat
(2) UU PTUN menyebabkan KTUN yang telah dinyatakan tidak sah atau
dibatalkan melalui putusan berkekuatan hukum tetap masih dapat
mempunyai akibat hukum, sedangkan tenggang waktu 90 hari kerja
dalam Pasal 116 ayat (3) menyebabkan pihak yang telah memenangkan
perkara masih harus menunggu sebelum dapat meminta Ketua
Pengadilan memerintahkan pelaksanaan putusan. Menurut Ahli, keadaan
tersebut berpotensi menunda efektivitas putusan, memperpanjang
ketidakpastian hukum, menunda pemulihan hak, dan mengurangi
efektivitas kekuasaan kehakiman.
c. Bahwa kebutuhan badan atau pejabat TUN akan waktu administratif dan
kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela tetap dapat
diberikan, tetapi tidak seharusnya menghambat hak pihak yang telah
memenangkan perkara untuk segera memperoleh pelaksanaan putusan.
Oleh karena itu, menurut Ahli, pelaksanaan secara sukarela seharusnya
dapat berjalan bersamaan dengan akses segera terhadap mekanisme
eksekusi, sehingga tidak diperlukan masa tunggu 60 dan 90 hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN.
Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan
sebagai berikut:
a. Pemerintah tidak mempersoalkan premis bahwa pelaksanaan putusan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum yang
efektif. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai pernyataan
hukum yang kehilangan makna dalam kenyataan. Badan atau Pejabat
97
TUN sebagai organ negara justru mempunyai kewajiban lebih kuat untuk
memberikan keteladanan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
b. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XXII/2024. Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan
bahwa setelah putusan perkara TUN berkekuatan hukum tetap berlaku
asas self respect, yaitu adanya keharusan bagi Badan atau Pejabat TUN
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Namun, menurut Pemerintah, dari prinsip tersebut harus dibedakan
dua persoalan hukum, yaitu kapan putusan mempunyai kekuatan
mengikat dan kapan akibat eksekutorial tertentu diaktifkan oleh undang-
undang.
c. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat dan wajib
dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap
serta diterima oleh pihak yang berkewajiban. Adapun jangka waktu dalam
Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN mengatur titik waktu ketika
konsekuensi hukum tertentu bekerja apabila kewajiban tersebut ternyata
tidak dipenuhi. Dengan demikian, tenggang waktu tersebut tidak
menangguhkan sifat inkracht van gewisjde putusan dan tidak mengubah
putusan yang telah final menjadi belum final.
d. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, tidak tepat apabila kewajiban untuk
“segera
melaksanakan
putusan”
disamakan
dengan
keharusan
konstitusional agar seluruh mekanisme pemaksaan harus tersedia
seketika pada hari yang sama ketika putusan diterima.
e. Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN tidak memberikan hak kepada Badan
atau Pejabat TUN untuk tetap mempertahankan dan menggunakan KTUN
yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum sampai dengan hari
ke-60. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, pejabat telah terikat oleh
amar putusan dan berkewajiban untuk melaksanakannya. Jangka 60 hari
mempunyai fungsi berbeda, yaitu memberikan batas objektif: apabila
kewajiban pencabutan sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf a UU
PERATUN tetap tidak dilaksanakan, undang-undang sendiri mengambil
alih
akibat
tersebut
dengan
menentukan
bahwa
KTUN
yang
disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
98
f. Dengan demikian, konstruksi Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN
sebenarnya membentuk dua lapisan perlindungan. Lapisan pertama
adalah kewajiban segera bagi pejabat untuk secara sukarela
melaksanakan putusan. Lapisan kedua adalah akibat hukum otomatis ex
lege apabila kewajiban tersebut tetap diabaikan sampai batas maksimum
yang ditentukan undang-undang.
g. Karenanya, masa 60 hari tidak tepat dikonstruksikan sebagai legitimasi
bagi Pejabat TUN untuk meneruskan tindakan yang bertentangan dengan
putusan pengadilan. Apabila pejabat dengan sengaja memanfaatkan
tenggang tersebut untuk mempertahankan keadaan yang telah
dinyatakan bertentangan dengan hukum, persoalannya terletak pada
ketidakpatuhan dalam implementasi, bukan karena Pasal 116 UU
PERATUN memberikan kewenangan normatif untuk mengabaikan
putusan.
h. Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN merujuk pada Pasal 97 ayat (9) huruf a
UU PERATUN, yakni kewajiban pencabutan KTUN. Sebaliknya, Pasal
116 ayat (3) UU PERATUN berhubungan dengan kewajiban sebagaimana
Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, yang menghendaki
tindakan administratif positif, berupa pencabutan KTUN sekaligus
penerbitan KTUN baru atau penerbitan KTUN oleh Badan atau Pejabat
yang berwenang. Tindakan positif tersebut secara faktual dan yuridis
dapat memerlukan penelitian dokumen, verifikasi keadaan faktual,
penentuan pejabat yang berwenang, koordinasi antarunit pemerintahan,
pemenuhan prosedur tertentu, penataan kembali status kepegawaian
atau administratif, bahkan pertimbangan terhadap hak pihak ketiga.
i. Perbedaan sifat kewajiban tersebut menjelaskan mengapa pembentuk
undang-undang tidak memperlakukan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
PERATUN secara identik. Dengan demikian, pendapat Ahli yang
menempatkan kedua tenggang tersebut dalam satu konstruksi umum
sebagai “penundaan eksekusi” kurang mempertimbangkan perbedaan
objek, sifat tindakan, dan akibat hukum dari masing-masing norma.
j. Pemerintah tidak sependapat dengan pendapat Ahli bahwa mekanisme
pelaksanaan sukarela harus selalu berjalan paralel dengan akses segera
99
terhadap upaya pemaksaan tanpa adanya parameter waktu. Secara
teoritik, gagasan bahwa pihak yang menang dapat langsung meminta
mekanisme pemaksaan sejak hari pertama memang dapat dipilih sebagai
salah satu model hukum acara. Akan tetapi, model tersebut bukan satu-
satunya model yang diperintahkan oleh konstitusi.
k. Dalam desain Pasal 116 UU PERATUN, pembentuk undang-undang
memilih mekanisme berjenjang. Putusan terlebih dahulu harus
dilaksanakan secara sukarela oleh Badan atau Pejabat TUN. Jika
kepatuhan tidak terjadi dalam batas yang telah ditetapkan, akibat hukum
atau mekanisme pemaksaan selanjutnya diaktifkan.
l. Mekanisme berjenjang tersebut kemudian dilanjutkan dengan uang paksa
dan/atau sanksi administratif, pengumuman dalam media massa,
penyampaian
kepada
Presiden
sebagai
pemegang
kekuasaan
pemerintahan tertinggi, serta penyampaian kepada lembaga perwakilan
rakyat untuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena itu, Pasal 116 UU
PERATUN secara keseluruhan bukan norma yang berhenti pada
deklarasi, melainkan telah membentuk eskalasi akibat hukum terhadap
ketidakpatuhan pejabat.
m. Apabila mekanisme pemaksaan dapat diaktifkan sejak hari pertama tanpa
adanya parameter objektif, timbul pertanyaan normatif baru: kapan suatu
kewajiban dapat dinyatakan telah “tidak dilaksanakan”? Apakah beberapa
jam setelah putusan diterima, satu hari, tiga hari, atau setelah waktu yang
menurut masing-masing Ketua Pengadilan dianggap cukup?.
n. Ketiadaan parameter tersebut justru dapat melahirkan praktik yang tidak
seragam antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Dalam
perkara yang memerlukan penerbitan keputusan baru, akses terhadap
upaya paksa secara serta-merta juga berpotensi mengaktifkan
mekanisme
pemaksaan
sementara
pejabat
sebenarnya
sedang
menjalankan rangkaian tindakan administratif yang diperlukan untuk
memenuhi amar putusan.
o. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah pihak yang menang patut
memperoleh pemulihan hak secepat mungkin, Pemerintah sependapat
100
mengenai hal tersebut, melainkan bagaimana menentukan saat yang
objektif ketika tidak terlaksananya kewajiban telah berubah menjadi
ketidakpatuhan yang patut memicu mekanisme pemaksaan.
p. Penghapusan jangka waktu sebagaimana disarankan Ahli justru
berpotensi mengganti kepastian hukum yang ada dengan ketidakpastian
baru. Keberadaan 90 hari memberikan titik ukur yang dapat diketahui
terlebih dahulu oleh penggugat, tergugat, maupun pengadilan. Tanpa
batas tersebut, penilaian mengenai kapan terjadi ketidakpatuhan akan
bergeser
menjadi
penilaian
kasuistis
yang
dapat
berbeda
antarpengadilan.
Hal
tersebut
justru
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian baru yang tidak sejalan dengan tujuan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, mempercepat eksekusi tidak
selalu identik dengan menghapus seluruh parameter waktu.
q. Mahkamah Agung telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Pengawasan Pelaksanaan
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap,
yang berlaku sejak 2 Juli 2024. Pedoman tersebut secara khusus
dimaksudkan
untuk
menata
pengawasan
pelaksanaan
putusan,
menentukan tahapan penanganannya, dan memberikan kepastian
mengenai proses eksekusi.
r. Mahkamah Agung sendiri menjelaskan bahwa pedoman tersebut
diterbitkan karena sebelumnya belum terdapat pedoman pengawasan
eksekusi yang seragam dan dimaksudkan agar proses pengawasan
pelaksanaan putusan menjadi lebih efektif serta memiliki tahapan yang
jelas.
s. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan efektivitas eksekusi dapat
dijawab pula melalui penguatan standardisasi prosedur, pengawasan,
penerapan sanksi, koordinasi, dan tata kelola eksekusi, dan tidak harus
semata-mata melalui penghapusan parameter waktu dalam undang-
undang.
101
t. Dengan
demikian,
Pemerintah
memandang
Keterangan
Ahli
mencampurkan persoalan mengenai idealitas kebijakan hukum dengan
persoalan konstitusionalitas norma.
u. Pemerintah tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perkembangan
teknologi informasi, tata kelola pemerintahan, serta praktik Peradilan
TUN, pembentuk undang-undang di kemudian hari dapat mengevaluasi
apakah angka 60 hari dan 90 hari perlu diperpendek, dibedakan lebih
lanjut berdasarkan karakter amar putusan, atau dirancang dengan
mekanisme lain. Namun, pertanyaan “apakah 60 atau 90 hari merupakan
jangka waktu yang paling ideal?” berbeda dari pertanyaan “apakah
keberadaan jangka tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945?”
v. UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan jumlah hari tertentu yang harus
digunakan dalam mekanisme eksekusi putusan PERATUN. Karena itu,
selama jangka waktu tersebut mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan
secara rasional, tidak memberikan kewenangan kepada pejabat untuk
mengabaikan putusan tanpa batas, tidak menutup akses terhadap
pelaksanaan putusan, dan diikuti konsekuensi hukum apabila kewajiban
tidak dipenuhi, perdebatan mengenai panjang-pendeknya tenggang
waktu pada dasarnya berada pada wilayah desain kebijakan hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan,
terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan
norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara 280/PUU-
XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan
permohonan Para Pemohon ditolak.
III. PETITUM
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang
Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-
102
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan
4. Menyatakan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.6]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
103
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 116 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU
51/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu.
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu.
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
104
b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas
adalah norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009, yang rumusan
selengkapnya masing-masing sebagai berikut:
Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009
Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
105
diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009
Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah
90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan,
maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan
tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Kepala
Kampung Yalimo dan Kepala Kampung Esaliem, Distrik Tangma, Kabupaten
Yahukimo berdasarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021
tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung Kabupaten
Yahukimo Periode 2021-2027, bertanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan oleh
Bupati Yahukimo, Abock Busup, MA (SK 147/2021) [vide Bukti P-3, Bukti P-4,
Bukti P-11, dan Bukti P-12].
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai advokat yang
pernah menjadi kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan
gugatan terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, S.H. atas Surat Keputusan
Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan
Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2027,
bertanggal 15 Oktober 2021 (SK 298/2021) yang menyebabkan adanya
dualisme kepemimpinan kepala kampung [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti
P-10].
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mendalilkan memiliki hak
konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya
norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
106
a. Bahwa gugatan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuasakan kepada
Pemohon III dan Pemohon IV terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli,
S.H. atas SK 298/2021 telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
174PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023 [vide Bukti P-13], yang pada
pokoknya menyatakan SK 298/2021 batal demi hukum dan Bupati
Yahukimo Didimus Yahuli, S.H. diperintahkan untuk memulihkan hak,
merehabilitasi nama baik serta kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabat pada jabatan semula Pemohon I dan Pemohon II. Akan tetapi
Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, S.H., tidak menunjukkan itikad baik untuk
secara sukarela melaksanakan putusan a quo.
b. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beranggapan sekalipun
Pemohon I dan Pemohon II telah menerima putusan yang berkekuatan
hukum tetap, keberlakuan norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009
menyebabkan SK 298/2021 masih tetap mengikat secara hukum selama 60
(enam puluh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima
tergugat. Sementara itu keberlakuan norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009
juga telah menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk sesegera
mungkin mengajukan permohonan eksekusi atas putusan a quo. Dengan
kata lain, hak-hak Pemohon I dan Pemohon II tidak serta merta segera
terpulihkan, sehingga secara aktual merugikan hak konstitusional Pemohon
I dan Pemohon II atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
c. Bahwa keberlakuan norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009
yang dimohonkan pengujian juga menyebabkan Pemohon III dan Pemohon
IV sebagai advokat yang senantiasa memastikan terpenuhinya hak-hak
klien, in casu Pemohon I dan Pemohon II, menjadi terhalang untuk segera
melakukan langkah-langkah hukum pasca putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Oleh karenanya, Pemohon III dan Pemohon IV terbebani oleh
rasa tanggung jawab untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa
secara efektif dan efisien, yang dapat berpengaruh pada tingkat
kepercayaan klien terhadap penanganan sengketa tata usaha negara,
sehingga keberadaan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
a quo berpotensi merugikan Pemohon III dan Pemohon IV.
107
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berkenaan dengan norma
yang dimohonkan pengujian, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang berdasarkan
SK 147/2021 merupakan Kepala Kampung Yalimo dan Kepala Kampung Esaliem,
Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, yang telah dapat menjelaskan secara
spesifik ihwal hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009. Dalam hal ini,
anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual, karena
keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan hak-hak
hukum Pemohon I dan Pemohon II pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap tidak dapat segera terpulihkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tersebut. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat
menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang memiliki
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan
kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi.
Sementara itu, berkaitan dengan Pemohon III dan Pemohon IV, sekalipun
keduanya merupakan advokat yang pernah menjadi kuasa hukum Pemohon I dan
Pemohon II dalam mengajukan gugatan terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli,
S.H. atas SK 298/2021, namun demikian Pemohon III dan Pemohon IV hanya
menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai advokat, akan tetapi tidak dapat menguraikan secara spesifik,
aktual, atau setidak-tidaknya potensial ihwal anggapan kerugian hak konstitusional
karena berlakunya norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009. Oleh
karenanya tidak terdapat keterkaitan logis hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
Mahkamah berpendapat Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan
108
hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo,
sedangkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon)
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 116 ayat (2)
dan ayat (3) UU 51/2009 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 yang
mengatur perihal jangka waktu eksekusi otomatis atas putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap bertentangan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal
ini dikarenakan norma pasal a quo telah memberikan celah terjadinya praktik
penyalahgunaan wewenang, sehingga badan/pejabat tata usaha negara
(badan/pejabat TUN) masih dapat bersikap pasif atau bahkan tetap melakukan
tindakan hukum atas dasar keputusan tata usaha negara (KTUN) yang telah
dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan
terhambatnya atau bahkan tidak dapat dipulihkannya hak-hak para pencari
keadilan.
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 juga
bertentangan dengan norma Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang
menetapkan tindakan pencabutan atas KTUN yang telah dinyatakan batal
terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Di mana jangka waktu demikian menurut para Pemohon masih
109
dalam batas waktu yang patut dan wajar. Berbeda halnya dengan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 yang menetapkan
waktu eksekusi otomatis putusan pengadilan setelah 60 (enam puluh) hari kerja,
sehingga tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang menghendaki
terwujudnya kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang
tidak berlarut-larut.
3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 yang
mengatur perihal jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi putusan
pengadilan, juga telah memberikan celah terjadinya penyalahgunaan
wewenang sebagaimana dilakukan oleh bupati Yahukimo yang tidak
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sehingga kondisi demikian menghalangi para Pemohon untuk segera
mengajukan permohonan eksekusi yang juga berdampak pada tertundanya
permohonan upaya paksa. Oleh karenanya norma pasal a quo tidak
mencerminkan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena seyogyanya putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung dimohonkan eksekusi tanpa
terhalang masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang menghambat
pencari keadilan untuk segera mengajukan upaya paksa dalam hal
badan/pejabat TUN bersikap abai atau pasif. Terlebih masa tunggu tersebut
kerap disalahgunakan untuk mempertahankan suatu perbuatan yang telah
dinyatakan mengandung cacat hukum oleh pengadilan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
51/2009 bertentangan dengan semangat pembentukan peradilan tata usaha
negara di Indonesia yang menghendaki adanya perlindungan kepada pencari
keadilan yang dirugikan akibat suatu KTUN. Oleh karenanya, norma pasal-pasal
a quo yang meletakkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) kepada kesadaran hukum badan/pejabat TUN pada tenggang waktu
tertentu tidak layak untuk dipertahankan, karena justru dijadikan sebagai celah
untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat serta merta
memperoleh hak-haknya hukumnya.
Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para
110
Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk
menyatakan:
1. Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat, keputusan tata
usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.”
2. Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c ternyata
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut.”
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
12 Agustus 2026. Selain itu, para Pemohon telah mengajukan seorang ahli, yakni
Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah
pada tanggal 10 September 2026 dan telah disampaikan dalam persidangan
Mahkamah pada tangggal 14 September 2026, tanpa disertai dengan kesimpulan
tertulis para Pemohon (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang
bahwa
Dewan
Perwakilan
Rakyat
(DPR)
telah
menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
3
September
2026
dan
menyerahkan
keterangan
tertulis
bertanggal
3 September 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis
bertanggal 14 September 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal
14 September 2026, dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada
111
tanggal 14 September 2026. Presiden juga menyampaikan kesimpulan tertulis yang
diterima Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama pokok
permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti, keterangan DPR RI, keterangan
Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, dan kesimpulan
Presiden persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah
adalah sebagai berikut.
1. Apakah pengaturan perihal jangka waktu eksekusi atas putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam norma Pasal 116 ayat (2)
UU 51/2009 bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai
sebagaimana petitum para Pemohon.
2. Apakah pengaturan perihal jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi
putusan pengadilan dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 bertentangan
dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana
petitum para Pemohon.
[3.12]
Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas
norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah
menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
Bahwa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dijabarkan
dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) menghendaki agar pemerintah
melalui aparatur di bidang tata usaha negara diharuskan berperan positif aktif dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas, pemerintah
wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak
serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Untuk maksud tersebut,
pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan
menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang
efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya
selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk
masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mempersiapkan
112
langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan,
perselisihan, atau sengketa antara badan/pejabat TUN dengan warga masyarakat
[vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (UU 5/1986)]. Sejalan dengan gagasan penyelesaian sengketa
tersebut, dibentuk peradilan tata usaha negara sesuai salah satu amanat Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 (Tap
MPR IV/MPR/1978). Sebagai salah satu badan peradilan di bawah lingkungan
Mahkamah Agung, keberadaan peradilan tata usaha negara tersebut pada
hakikatnya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia
yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya
perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau keputusan pemerintah.
Pembentukan peradilan tata usaha negara ditujukan untuk menyelesaikan sengketa
tata pemerintah yang dilakukan dalam kapasitas sebagai badan/pejabat TUN yang
menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa dengan warga
masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 5/1986]. Dalam hal ini, peradilan tata usaha
negara di satu sisi berperan sebagai lembaga yang melakukan kontrol yudisial
(judicial control) terhadap jalannya fungsi eksekutif, in casu keputusan dan tindakan
badan/pejabat TUN agar tetap berada pada koridor peraturan hukum, tidak
melampaui wewenang, tidak menyalahgunakan wewenang, atau bertindak
sewenang-wenang. Sedangkan di sisi lain, peradilan tata usaha negara juga
berperan sebagai wadah penyeimbang bagi pencari keadilan yang dirugikan akibat
tindakan individual atau penetapan tertulis dari badan/pejabat pemerintahan yang
dipandang sah (valid) berdasarkan asas presumptio rechmatigheid (praduga absah)
sampai dengan dicabut atau dibuktikan sebaliknya oleh PTUN. Oleh sebab itu,
orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis dengan alasan KTUN tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan tersebut dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi [vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(UU 9/2004).
113
Dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, putusan PTUN
dapat berupa: a) gugatan ditolak; b) gugatan dikabulkan; c) gugatan tidak diterima;
dan d) gugatan gugur. Namun demikian, pelaksanaan atau eksekusi putusan PTUN
yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam
peradilan tata usaha negara di Indonesia, terutama bagaimana putusan PTUN
dilaksanakan oleh badan/pejabat TUN karena tidak semua putusan PTUN bersifat
self-executing. Oleh karenanya, kepatuhan akan putusan PTUN yang telah
berkekuatan hukum tetap juga menjadi salah satu instrumen penegakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), karena pelaksanaan putusan tersebut
menjadi tolok ukur kesadaran hukum dan komitmen dalam menjalankan prinsip
negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari potensi
kesewenang-wenangan penguasa. Terlebih, dalam sengketa tata usaha negara,
kedudukan warga negara baik individu maupun badan hukum perdata sebagai
penggugat umumnya berada pada posisi yang tidak setara/seimbang dan justru
lebih lemah dibandingkan dengan posisi tergugat, yang dalam hal ini merupakan
pejabat publik yang memegang otoritas kekuasaan.
Berkaitan dengan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) menegaskan bahwa penggunaan
kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga
masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek.
Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dalam hal ini, pengawasan
terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan
kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum
dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat
dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan tata usaha negara yang bebas dan
mandiri [vide Penjelasan Umum UU 30/2014].
[3.13]
Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada
pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009
yang menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
114
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sehingga harus diberikan
pemaknaan sebagaimana petitum para Pemohon.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.
[3.13.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal
116 ayat (2) UU 51/2009 yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan
dengan dalil para Pemohon tersebut, norma yang dimohonkan pengujian harus
dipahami secara utuh dan komprehensif karena memiliki keterkaitan dengan norma
lain dalam UU 51/2009 termasuk juga dengan norma dalam UU 5/1986. Secara
sistematis Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 merupakan satu kesatuan norma pada
Bagian Kelima UU 5/1986 yang mengatur tentang Bagian Pelaksanaan Putusan
Pengadilan, yang terdiri atas norma Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 UU
5/1986. Dalam hal ini, norma Pasal 116 UU 5/1986 mengatur perihal prosedur dan
mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang diubah dalam UU 51/2009 sebagai berikut:
(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh
panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang
mengadilinya dalam tingkat pertama selambat- lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan
tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c,
dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan
putusan pengadilan tersebut.
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah
uang paksa dan/atau sanksi administratif.
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak
115
setempat
oleh
panitera
sejak
tidak
terpenuhinya
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintah
tertinggi
untuk
memerintahkan
pejabat
tersebut
melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan
rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif,
dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi
administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 116 UU 51/2009 mengatur ihwal
penyampaian putusan dan eksekusi atas putusan PTUN yang telah berkekuatan
hukum tetap, termasuk pengenaan sanksi berjenjang apabila eksekusi putusan
tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Norma Pasal 116 ayat (1) UU 51/2009
menetapkan putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dilaksanakan apabila putusan tersebut telah dikirimkan kepada para pihak
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, waktu 14 (empat belas)
hari kerja merupakan tenggang waktu yang dinilai cukup untuk menyampaikan
salinan putusan kepada para pihak. Sementara itu, dalam pelaksanaan eksekusi
putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, pembentuk undang-undang
menentukan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam
norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009. Dalam hal ini, waktu 60 (enam puluh) hari
kerja dimaksud merupakan waktu pelaksanaan eksekusi secara sukarela oleh
badan/pejabat TUN untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam
Pasal 97 ayat (9) huruf a UU 5/1986. Selanjutnya, ditentukan pula setelah 90
(sembilan puluh) hari kerja kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat
(9) huruf b dan huruf c UU 5/1986 tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat
melaksanakan putusan PTUN tersebut.
[3.13.2] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon yang
menghendaki norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 dimaknai, “Apabila putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima tergugat, keputusan tata usaha negara yang disengketakan
itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”, menurut Mahkamah para Pemohon
hendak meniadakan jangka waktu eksekusi atas putusan pengadilan yang telah
116
memperoleh kekuatan hukum tetap agar tidak terdapat celah terjadinya praktik
penyalahgunaan wewenang, sehingga badan/pejabat TUN tidak lagi dapat bersikap
pasif dan abai (disobedience) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Dalam pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon
tersebut, apabila putusan dimaksud telah diterima tergugat, maka seketika itu pula
KTUN yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Berkenaan
dengan pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon, Mahkamah
berpendapat, pemaknaan demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Sebab, Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 mengatur perihal jangka waktu eksekusi
untuk jenis kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a
UU 5/1986, yakni pencabutan KTUN yang disengketakan. Sehingga, apabila dalam
jangka waktu tertentu sejak putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap diterima oleh tergugat, namun kewajiban pencabutan KTUN tidak juga
dilaksanakan, maka KTUN yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum. Sehingga, dalam hal ini penggugat tidak lagi terikat pada kewajiban atau
akibat hukum yang ditimbulkan oleh KTUN yang disengketakan tersebut. Oleh
karenanya, jangka waktu yang ditetapkan dalam eksekusi tersebut juga merupakan
salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi pihak penggugat.
Berkenaan dengan jangka waktu untuk eksekusi tersebut di atas, menurut
Mahkamah tetap diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum ihwal titik
waktu di mana eksekusi mulai berlaku, sehingga hak-hak hukum pihak yang
dirugikan atas terbitnya suatu KTUN dapat terpulihkan tanpa harus menunggu
eksekusi dari badan/pejabat TUN. Terlebih, jangka waktu tersebut tidak
menangguhkan sifat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak
mengubah putusan yang telah final menjadi belum final. Ketiadaan sama sekali
jangka waktu dalam norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 sebagaimana yang
dimohonkan para Pemohon justru menyebabkan tidak adanya parameter objektif
untuk melakukan tindakan hukum lanjutan. Walakin, sekalipun jangka waktu
tersebut tetap diperlukan sebagai titik waktu di mana eksekusi berlaku, akan tetapi
dengan lamanya jangka waktu eksekusi yang ditentukan dalam norma Pasal 116
ayat (2) UU 51/2009, yakni 60 (enam puluh) hari kerja berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan wewenang serta mengakibatkan berlarutnya upaya untuk
memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran
117
terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice denied) atau dengan kata lain
menghambat pemberian perlindungan terhadap hak-hak perseorangan sekaligus
juga perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan sebagaimana maksud
dibentuknya PTUN.
[3.13.3]
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, serta
mengingat tujuan pembentukan PTUN tidak hanya untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus untuk melindungi hak-hak
warga masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik
(good
governance)
[vide
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
24/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 20 Maret 2024, hlm. 33], menurut Mahkamah penguatan, penghormatan,
dan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan PTUN yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) penting untuk dilakukan melalui
mekanisme evaluasi dan koreksi atas jangka waktu eksekusi putusan PTUN yang
telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 116
ayat (2) UU 51/2009, agar akibat hukum dari putusan PTUN segera berlaku. Dalam
kaitan ini, tidak dipatuhinya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap oleh badan/pejabat TUN, tidak sejalan dengan prinsip
negara hukum dan upaya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil bagi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, berkenaan dengan hal
tersebut, telah pula ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU 30/2014
yang
pada
pokoknya
menyatakan
pejabat
pemerintahan
berkewajiban
melaksanakan keputusan yang telah dibatalkan oleh pengadilan dan berkewajiban
mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena
itu, terkait dengan persoalan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, seharusnya bukan dengan menghapus jangka waktu yang menjadi
dasar dari pelaksanaan eksekusi sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan
dengan mempersingkat/mempercepat jangka waktu eksekusi putusan PTUN yang
telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kaitan ini, dengan merujuk pada ketentuan
Pasal 116 ayat (1) UU 51/2009, ditentukan bahwa jangka waktu penyampaian
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah 14 (empat
belas) hari kerja, menurut Mahkamah, jangka waktu dimaksud juga dinilai cukup dan
118
relevan untuk dijadikan sebagai rujukan waktu untuk melaksanakan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU 5/1986, yaitu
melakukan pencabutan KTUN yang telah dibatalkan oleh PTUN.
Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, mempersingkat jangka waktu
eksekusi atas putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
diatur dalam Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 dari semula 60 (enam puluh) hari kerja
menjadi 14 (empat belas) hari kerja, merupakan salah satu solusi hukum yang
relevan dan tepat dari sisi efisiensi waktu untuk meningkatkan kepatuhan
badan/pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pembatasan jangka waktu demikian menurut Mahkamah selain selaras dengan
asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, karena mengurangi
masa transisi status hukum suatu KTUN yang telah dinyatakan cacat hukum dengan
tetap memberikan ruang bagi badan/pejabat TUN untuk mempersiapkan hal-hal
yang bersifat administratif berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pencabutan
KTUN yang bersangkutan [vide Pasal 97 ayat (9) huruf a UU 5/1986], juga sesuai
dengan asas contrarius actus. Artinya, dengan mempersingkat jangka waktu
eksekusi tersebut tidak mengubah konstruksi Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009, yang
pada dasarnya telah ditujukan untuk memberikan dua lapis perlindungan, yakni
kewajiban segera bagi badan/pejabat TUN untuk secara sukarela melaksanakan
putusan, dan memiliki akibat hukum apabila kewajiban tersebut tetap diabaikan
sampai batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang.
Oleh sebab itu, dalam batas penalaran yang wajar, mempersingkat
jangka waktu eksekusi menjadi 14 (empat belas) hari kerja sebagai titik awal waktu
eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dalam norma
Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009, menurut Mahkamah merupakan jangka waktu yang
cukup dan realistis dalam memberikan ruang bagi badan/pejabat TUN melakukan
tindakan administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU
5/1986. Sehingga, hal demikian tidak menghambat hak hukum pihak yang telah
memenangkan perkara untuk segera memperoleh kepastian hukum atas
pelaksanaan suatu putusan. Selain itu, mempersingkat jangka waktu dimaksud
sejalan pula dengan tuntutan perkembangan teknologi di era digital serta tata kelola
pemerintahan, termasuk praktik PTUN yang telah dilakukan secara terintegrasi
dengan menerapkan sistem e-government dan e-court. Oleh karenanya, tindakan
119
pembatalan suatu KTUN dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Namun
demikian, agar pengurangan jangka waktu eksekusi putusan PTUN dalam norma
Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 berdampak signifikan pada penegakan keadilan,
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, serta dapat memberikan pengayoman
kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan/pejabat TUN
dengan masyarakat [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 5/1986], maka harus
diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) dan kepatuhan
badan/pejabat TUN dalam menjalankan putusan PTUN yang telah berkekuatan
hukum tetap.
Dengan
demikian,
dalil
para
Pemohon
yang
mempersoalkan
konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 adalah dalil yang berdasar,
sehingga frasa “60 (enam puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat (2) UU
51/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
“14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009
selengkapnya menyatakan, “Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”. Namun, oleh karena
pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka
dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.14]
Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para
Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (3) UU
51/2009 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan jaminan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sehingga
harus diberikan pemaknaan sebagaimana petitum para Pemohon.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.
[3.14.1]
Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009,
sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Sub-paragraf [3.13.1], norma pasal
120
a quo merupakan satu rangkaian norma dalam Pasal 116 UU 51/2009 yang
mengatur perihal jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi yang berkaitan
dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c
UU 5/1986, yakni pencabutan dan penerbitan KTUN baru. Eksekusi putusan PTUN
yang berisi kewajiban badan/pejabat TUN untuk melakukan pencabutan dan
penerbitan KTUN baru, tidak dapat dilakukan secara otomatis layaknya eksekusi
putusan PTUN yang hanya berisi kewajiban untuk mencabut KTUN sebagaimana
diatur dalam Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009. Dalam kaitan ini, penggugat harus
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat
untuk melaksanakan putusan tersebut. Jangka waktu yang ditentukan bagi
penggugat untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi dalam norma Pasal 116
ayat (3) UU 51/2009 adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja. Artinya, dalam hal
putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menghendaki adanya tindakan
administratif, berupa pencabutan KTUN sekaligus penerbitan KTUN baru oleh
badan/pejabat TUN yang berwenang, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari kerja badan/pejabat TUN tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka
penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan.
Perbedaan pengaturan jangka waktu dalam norma Pasal 116 ayat (2) dan
ayat (3) UU 51/2009 disebabkan karena kedua norma pasal a quo mengatur jenis
kewajiban dan mekanisme eksekusi yang berbeda, sehingga apabila jangka waktu
tersebut dihilangkan justru tidak memberikan perbedaan terkait kapan eksekusi atas
kewajiban dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 5/1986 dilakukan.
Dalam kaitan ini, kewajiban yang ditentukan dalam norma Pasal 116 ayat (2) UU
51/2009 merupakan tindakan kasatoris, yakni mencabut KTUN, sedangkan tindakan
dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 memerlukan tindakan administratif,
yakni mencabut KTUN dan menerbitkan KTUN baru, yang dalam keadaan tertentu
membutuhkan di antaranya penelitian dokumen, verifikasi keadaan faktual,
penentuan
pejabat
yang
berwenang,
koordinasi
antarunit
pemerintahan,
pemenuhan prosedur tertentu, penataan kembali status kepegawaian atau
administratif, bahkan pertimbangan terhadap hak pihak ketiga [vide Risalah Sidang,
tanggal 14 September 2026, hlm. 6]. Oleh karena adanya perbedaan objek, sifat
tindakan, dan akibat hukum dari masing-masing norma tersebut, pembentuk
undang-undang tidak memperlakukan jangka waktu dalam Pasal 116 ayat (2) dan
121
ayat (3) UU 51/2009 secara identik. Sehingga, penetapan jangka waktu dalam
norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 lebih lama dibanding dengan jangka waktu
dalam norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja.
Hal demikian menurut para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil
atas KTUN yang telah dinyatakan batal oleh PTUN, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, para Pemohon
menghendaki jangka waktu tersebut ditiadakan.
Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan
Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009
dalam Sub-paragraf [3.13.2], bahwa meniadakan jangka waktu dalam norma pasal
a quo juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, pengaturan jangka
waktu dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 pada dasarnya juga
diperuntukkan sebagai titik awal waktu pengajuan permohonan eksekusi oleh
penggugat kepada ketua pengadilan, manakala putusan PTUN yang telah
berkekuatan hukum tetap yang di dalamnya terdapat kewajiban bagi badan/pejabat
TUN untuk mencabut dan membentuk KTUN baru tidak dilaksanakan. Oleh sebab
itu, apabila titik awal waktu demikian ditiadakan sebagaimana pemaknaan yang
dimohonkan oleh para Pemohon, justru akan berimplikasi pada ketidakpastian
perihal kapan penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua
pengadilan dan sekaligus tidak adanya kesempatan bagi badan/pejabat TUN untuk
mempersiapkan maupun melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU 5/1986 secara sukarela. Sehingga
pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon demikian, menurut Mahkamah justru
akan menghilangkan kepastian hukum dan menyebabkan ketidakjelasan titik awal
waktu dimulainya pengajuan permohonan eksekusi akibat tidak dilaksanakannya
putusan PTUN.
Mahkamah dapat memahami maksud pengaturan jangka waktu yang
berbeda dalam norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009. Mengingat selain
kedua norma pasal a quo memiliki muatan kewajiban yang berbeda bagi tergugat,
terdapat perbedaan objek, sifat tindakan, dan akibat hukum dari masing-masing
norma tersebut. Oleh sebab itu, karena norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 tidak
hanya berisi kewajiban untuk mencabut KTUN yang disengketakan melainkan
terdapat rangkaian kewajiban lain yang harus dilakukan pada saat yang sama, yakni
122
sekaligus menerbitkan KTUN baru, maka dalam batas penalaran yang wajar akan
membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan hanya melakukan
pencabutan KTUN. Akan tetapi, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dalam
norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 yang apabila dikonversi secara nyata (riil)
dalam hari kalender setara dengan 4 (empat) hingga 4,5 (empat setengah) bulan,
merupakan waktu yang lama bagi pihak penggugat untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, atas pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sekalipun jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja di satu sisi
dirancang untuk mengakomodir kebutuhan substantif dan teknis administratif
maupun birokrasi pemerintah dengan memberikan waktu untuk menyesuaikan
instrumen kebijakan, anggaran, ataupun dokumen administratif lainnya secara
cermat tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku, namun di sisi lain jangka
waktu yang lama tersebut justru menunda keadilan bagi penggugat yang telah
memenangkan sengketa. Di samping itu, pengenaan sanksi atau upaya paksa
berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif,
termasuk pengumuman di media massa cetak, dan pelaporan kepada Presiden bagi
badan/pejabat TUN yang mengabaikan putusan PTUN, serta penyampaian kepada
lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana
diatur dalam Pasal 116 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 51/2009, juga akan
menjadi tertunda. Oleh karenanya, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja
dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 sekalipun bagi penggugat berfungsi
sebagai parameter objektif untuk melakukan tindakan hukum lanjutan, namun
menurut Mahkamah justru membuka lebar potensi penyalahgunaan wewenang oleh
badan/pejabat TUN yang sengaja menjadikannya sebagai batas waktu maksimal
untuk menunda pelaksanaan putusan. Terlebih, jika terjadi pergantian pejabat TUN
dalam instansi yang menerbitkan KTUN tersebut. Selain itu, lamanya jangka waktu
demikian juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, dan
menunda pemulihan hak-hak hukum, serta memperlambat efektivitas eksekusi
putusan PTUN, sehingga menjadi tidak sejalan dengan maksud dibentuknya
peradilan tata usaha negara [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 5/1986].
[3.14.2]
Bahwa berkenaan dengan pentingnya memberikan jaminan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
123
1945, menurut Mahkamah pengaturan perihal jangka waktu eksekusi dalam norma
Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 dapat dilihat ibarat dua sisi mata uang yang memiliki
keterkaitan namun saling bertolak belakang. Secara teoritis, kepastian hukum (legal
certainty) menuntut adanya kejelasan aturan, waktu yang terukur, serta
keterlaksanaan (enforceability) suatu keputusan yudisial. Sehingga, pengaturan
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU
51/2009 di satu sisi membawa kepastian prosedur bagi penggugat ihwal parameter
objektif untuk melakukan tindakan hukum lanjutan kepada ketua pengadilan atas
tidak dilaksanakannya suatu putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
Akan tetapi, di sisi lain meskipun pengaturan dimaksud ditujukan untuk memberikan
kepastian prosedur, namun jangka waktu yang cukup lama tersebut justru
mereduksi kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan (justice delayed,
justice denied), karena selama waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut,
penggugat berada pada status quo yang dapat menimbulkan kerugian secara terus
menerus seiring berjalannya waktu, karena tertundanya pemulihan hak, termasuk
tidak menjamin terlaksananya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap
sehingga berisiko mencederai kepastian hukum yang adil.
Oleh sebab itu, menurut Mahkamah mekanisme evaluasi dan koreksi
terhadap jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi sebagaimana diatur dalam
norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 menjadi penting untuk dilakukan. Adapun
mempersingkat jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua
pengadilan dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 dari yang semula 90
(sembilan puluh) hari kerja menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan
standar jangka waktu dalam UU 30/2014, in casu Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 66
ayat (5) UU 30/2014. Pengaturan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (5) UU 30/2014 tersebut merupakan solusi hukum
yang relevan, tepat dan efektif dari sisi efisiensi waktu. Secara teknis prosedural,
mempersingkat jangka waktu menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja atau setara
dengan 1 (satu) bulan kalender tersebut juga memangkas durasi status quo
penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam batas penalaran yang
wajar, waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja juga dinilai cukup dan realistis oleh
Mahkamah bagi badan/pejabat TUN untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat
substansial dan teknis administratif yang berkaitan dengan proses pencabutan dan
124
penerbitan KTUN baru, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, untuk
dilaksanakan secara sah oleh pejabat yang berwenang. Terlebih, sejalan dengan
perkembangan teknologi saat ini, penyelarasan jangka waktu 21 (dua puluh satu)
hari kerja sebagaimana batas waktu yang digunakan dalam UU 30/2014, akan
menciptakan sinkronisasi hukum antara norma yang berfungsi sebagai pengaturan
yang berkenaan dengan standar kepatuhan internal birokrasi dan etika
pemerintahan yang baik dalam UU 30/2014.
Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya
dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 pada Sub
Paragraf [13.3.3], mempersingkat jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi
dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja
menurut Mahkamah merupakan syarat yang diperlukan (necessary condition) yang
harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) dan
kepatuhan badan/pejabat TUN dalam menjalankan putusan PTUN yang telah
berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas self respect, yakni keharusan bagi
badan/pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, yang sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat
yang berwenang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024,
hlm. 31]. Selain itu, mempersingkat jangka waktu dimaksud sejalan pula dengan
tuntutan perkembangan teknologi di era digital serta tata kelola pemerintahan,
termasuk praktik PTUN yang telah dilakukan secara terintegrasi dengan
menerapkan sistem e-government dan e-court sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya di atas. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, langkah mempersingkat jangka waktu
dimaksud dapat mengeliminasi waktu tunggu yang berlarut-larut bagi penggugat
yang telah dimenangkan dalam sengketa TUN, termasuk dalam hal jika akan
dikenakan uang paksa (dwangsom) atau pengenaan sanksi administratif berjenjang,
semata-mata guna memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang
adil bagi para pencari keadilan.
Dengan
demikian,
dalil
para
Pemohon
yang
mempersoalkan
konstitusionalitas norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 adalah dalil yang berdasar,
sehingga frasa “90 (sembilan puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat (3) UU
125
51/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“21 (dua puluh satu) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009
selengkapnya menyatakan, “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan
kemudian setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat
melaksanakan putusan pengadilan tersebut”. Namun, oleh karena pemaknaan
Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para
Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.15]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
51/2009 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 angka 3 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang
didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak
sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon
berkenaan dengan norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009 adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.16]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan.
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
126
[4.4]
Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan menurut
hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “60 (enam puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya menyatakan,
“Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”;
127
3. Menyatakan frasa “90 (sembilan puluh) hari kerja” dalam norma Pasal 116 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “21 (dua puluh satu) hari kerja”. Sehingga, norma Pasal 116 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya menyatakan,
“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 21
(dua puluh satu) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka
penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
agar
pengadilan
memerintahkan
tergugat
melaksanakan putusan pengadilan tersebut”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima.
---------------------------------------------------------------
6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)
Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari Hakim
Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut:
[6.1]
Bahwa amar putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU
51/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada pokoknya menyatakan
mengabulkan permohonan untuk sebagian. Terhadap hal tersebut, saya memiliki
128
alasan hukum berbeda (concurring opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan
alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU
51/2009 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta bertentangan dengan semangat
pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, yakni
perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan
akibat suatu keputusan tata usaha negara. Norma yang dimohonkan pengujian
selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
Pasal 116 ayat (2) menyatakan, “Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a,
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi.”
Pasal 116 ayat (3) menyatakan, “Dalam hal tergugat ditetapkan harus
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf
b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut.”
2. Bahwa setelah mencermati Permohonan a quo, keberatan para Pemohon
bertumpu pada durasi atau jangka waktu eksekusi putusan sebagaimana
termuat dalam norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009 in casu 60
(enam puluh) hari kerja dan 90 (sembilan puluh) hari kerja. Secara historis,
pengaturan jangka waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU
5/1986) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(selanjutnya disebut UU 9/2004), yakni 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) bulan. Tidak
dihapusnya jangka waktu tersebut menunjukkan pentingnya memberikan
129
kesempatan terlebih dahulu kepada tergugat in casu badan/pejabat tata usaha
negara untuk secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mengingat badan/pejabat tata
usaha negara merupakan organ negara yang seharusnya patuh hukum,
termasuk putusan pengadilan tata usaha negara. Oleh karenanya, eksekusi
putusan memerlukan tindakan aktif badan/pejabat tata usaha negara untuk
mencabut atau mengubah keputusan tata usaha negara sesuai amar putusan
yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah juga perlu
mempertimbangkan
luasnya
ruang
lingkup
administrasi
pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014). Ruang lingkup administrasi
pemerintahan tersebut meliputi semua aktivitas badan/pejabat pemerintahan
yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif,
lingkup lembaga legislatif, dan lingkup lembaga yudikatif, serta badan/pejabat
pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan
UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang [vide Pasal 4 ayat (1) UU
30/2014]. Selanjutnya, karakter keputusan tata usaha negara mengalami
perluasan makna sebagaimana dalam Pasal 87 UU 30/2014, sehingga
keputusan tata usaha negara dalam UU 5/1986 juncto UU 9/2004 junctis UU
51/2009 harus dimaknai sebagai:
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB);
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f.
keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Perluasan
makna
“keputusan
tata
usaha
negara”
tersebut
berimplikasi hukum pada paradigma beracara di peradilan tata usaha negara,
khususnya dari aspek kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Setelah
lahirnya UU 30/2014, peradilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara
130
berupa gugatan dan permohonan, perbuatan melanggar hukum oleh
badan/pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), serta keputusan
tata usaha negara yang sebelumnya sudah diputus melalui upaya banding
administrasi. Selain itu, perkembangan sengketa tata usaha negara yang
bersifat sektoral, seperti sengketa informasi publik, sengketa tata usaha negara
pemilu/pilkada, sengketa penetapan lokasi bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, dan sengketa tata usaha lingkungan hidup, membuka ruang
penyelesaian sengketa dalam ranah administrasi yang semakin dinamis.
Terlebih, pemeriksaan perkara tata usaha negara yang bersifat sektoral tersebut
berdampak pada jenjang pemeriksaan perkara tata usaha negara, yakni dengan
model satu atau dua tingkat pemeriksaan.
Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan faktor
penyesuaian keadaan hukum baru yang timbul dari putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan yang sangat luas hingga ke wilayah pelosok yang tertinggal,
terdepan, dan terluar, keterbatasan moda transportasi yang terpadu, dan
jangkauan internet di area terpencil memerlukan waktu yang cukup untuk
melakukan verifikasi dokumen, koordinasi kelembagaan, kepentingan pihak
ketiga dan pemenuhan prosedur dalam rangka pelaksanaan putusan
pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya, dalam
sengketa tata usaha negara bersifat sektoral di bidang lingkungan yang
memerlukan penilaian terhadap bukti ilmiah (scientific evidence), antara lain
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air, dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan
dikarenakan terdapat kompleksitas persoalan yang melampaui segi administrasi
semata. Terlebih, berkenaan dengan Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009, terdapat
keputusan tata usaha negara yang memerlukan bantuan kedinasan kepada
badan/pejabat tata usaha negara lainnya [Pasal 35 UU 30/2014], pengaturan
terkait penundaan keputusan tata usaha negara yang berpotensi adanya
kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial [vide
Pasal 65 UU 30/2014]. Bahkan, dalam hal tertentu yang menimbulkan beban
keuangan negara/daerah atau kerugian negara/daerah, terdapat keterlibatan
131
lembaga perwakilan di tingkat pusat dan daerah yang secara kelembagaan
memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, sehingga keputusan tata usaha
negara memerlukan waktu yang cukup untuk diterbitkan agar dapat memenuhi
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karenanya, tenggang waktu sebagaimana disebut dalam norma
Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009 masih diperlukan untuk memberikan
kesempatan kepada badan/pejabat tata usaha negara secara sukarela
melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun
demikian, pengaturan tenggang waktu pelaksanaan putusan harus dilakukan
dengan mengingat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman], sehingga tidak berdampak pada tertundanya eksekusi putusan
yang berpotensi mengingkari keadilan itu sendiri (justice delayed, justice
denied).
4. Bahwa Mahkamah telah berpendirian sebagaimana termuat dalam putusan-
putusannya, perihal penentuan angka atau jumlah merupakan kebijakan hukum
terbuka (open legal policy) yang menjadi ranah pembentuk undang-undang
untuk merumuskannya. Meski demikian, Mahkamah dalam beberapa
putusannya juga pernah melakukan penyesuaian besaran angka atau jumlah
tertentu, antara lain:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13
Desember 2018, terkait batas usia minimal bagi perempuan untuk
melangsungkan perkawinan agar disesuaikan dengan batas usia anak yang
ditentukan dalam undang-undang;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, tanggal 25 Mei
2023, terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
tergolong ke dalam lembaga constitutional importance;
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden
dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau
sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilu;
132
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20
Agustus 2024, terkait besaran persentase bagi partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah;
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, tanggal 3 Januari
2025, terkait batas usia pensiun notaris dengan mempertimbangkan
kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter secara berkala setiap
tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat/daerah atau rumah sakit
yang ditunjuk oleh menteri.
Dalam konteks Permohonan a quo, saya berpandangan jangka waktu
eksekusi putusan oleh badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana termuat
dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009 perlu dirumuskan kembali
agar bisa segera terwujud kepastian hukum yang adil. Dalam menentukan
durasi waktu yang memenuhi objektivitas dan rasionalitas, sehingga tidak
sekedar dilakukan penyelarasan angka. Aspek penting yang disampaikan dalam
kesimpulan tertulis Presiden/Pemerintah, dengan tidak bermaksud menilai
legalitas
Petunjuk
Pelaksana
(Juklak)
Ketua
Muda
TUN
Nomor
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, di mana Juklak tersebut diterbitkan antara
lain untuk memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan pengawasan
eksekusi dan kapan proses tersebut dinyatakan selesai. Dalam prosedur upaya
paksa setelah tenggang waktu 90 hari. Juklak tersebut telah menetapkan
parameter waktu yang lebih rinci. Setelah permohonan eksekusi diterima,
pengawasan eksekusi dilaksanakan paling lamat 14 hari kerja. Apabila belum
dilaksanakan secara sukarela, diberikan tahapan 21 hari kerja, selanjutnya
diterbitkan penetapan eksekusi. Apabila 21 hari kerja berikutnya belum
dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyurati Kementerian PANRB dan APIP,
setelah 21 hari berikutnya dapat dilakukan upaya paksa berupa sanksi
administratif dan/atau uang paksa, dan apabila setelah 21 hari berikutnya tetap
tidak dilaksanakan, pemberitahuan disampaikan kepada Presiden dan lembaga
perwakilan rakyat (vide Kesimpulan Presiden poin 5 dan poin 6, hlm. 6). Uraian
terkait waktu dilakukannya upaya paksa sangat rasional, karena memiliki
parameter yang jelas dan terukur. Dengan alasan menyelaraskan durasi waktu
dalam hukum formil (UU Peratun) disamakan dengan hukum materiil (UU
133
30/2014), sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 dari 40 hari
menjadi 14 hari sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (5) UU 30/2014 atau 90 hari
dalam Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 menjadi 21 hari kerja sebagaimana dalam
Pasal 66 ayat (5) UU 30/2014. Sekalipun Mahkamah mempunyai niat baik agar
tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap sehingga keadilan pencari keadilan segera terwujud, seharusnya
dilakukan simulasi setidaknya terhadap keputusan tata usaha negara yang
memiliki tingkat kerumitan tinggi selain birokrasi yang hirarkis secara berjenjang
misalnya instansi vertikal yang berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota ke
tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat. Ihwal durasi waktu yang tepat, rasional
dan proporsional diserahkan kepada pembentuk undang-undang, karena untuk
pelaksanaan putusan oleh badan/pejabat tata usaha negara dapat saja lebih
singkat ataupun membutuhkan waktu lebih lama namun tidak melebihi tenggat
waktu 60 dan 90 hari kerja sebagaimana dalam norma a quo. Bahkan jika
dikaitkan dengan isu jangka waktu dalam konteks pengajuan gugatan atas
keputusan tata usaha negara, yakni 90 hari sejak saat diterimanya atau
diumumkannya keputusan badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana
ketentuan Pasal 55 UU 5/1986, Mahkamah senantiasa berpegang teguh bahwa
hal tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-
undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUUXIII/2015, tanggal
16 November 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XVI/2018,
tanggal 22 November 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
149/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Januari 2024].
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian petimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena luasnya ruang lingkup keputusan tata usaha negara, termasuk yang
bersifat sektoral, dan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke
pemerintah pusat, serta dalam hal tertentu harus melibatkan lembaga
perwakilan di daerah dan pusat, sehingga perlu penyesuaian keadaan hukum
baru, maka terhadap Permohonan a quo, saya sependapat dengan mayoritas
hakim agar dirumuskan ulang jangka waktu eksekusi putusan sebagaimana
termuat dalam norma Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009, namun dalam
menentukan durasi waktu diserahkan kepada pembentuk undang-undang.
***
134
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic
P. Foekh, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.28 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic
P. Foekh, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
135
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Nurwulantari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut di atas, dan sekaligus untuk menjawab persoalan konstitusional dimaksud, serta sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub- paragraf [3.10.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.10.4] di atas, menurut Mahkamah, tujuan pembentukan PTUN tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan tersebut, Badan atau Pejabat TUN sebagai organ pemerintah yang mengeluarkan Keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan/atau tindakan TUN dengan mendasarkan pada peraturan perundang- undangan dan AUPB. Ihwal ini sebagai antisipasi agar Badan atau Pejabat TUN tidak melakukan perbuatan yang terlarang atau penyimpangan seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan. Sementara itu, jika terjadi sengketa TUN, Badan atau Pejabat TUN diposisikan sebagai tergugat namun memiliki derajat/kedudukan yang lebih tinggi dibanding penggugat dikarenakan kedudukannya sebagai organ pemerintah. Begitu pula dalam hal pembuktian yang menjadi beban penggugat, serta dalam hal pelaksanaan putusan yang secara normatif putusan PTUN dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan atau tindakan TUN dengan diawasi oleh Ketua PTUN. Pada umumnya Putusan PTUN dilaksanakan secara sukarela oleh Badan atau Pejabat TUN sesuai amar putusan PTUN, mengingat Badan atau Pejabat TUN adalah organ negara yang seharusnya patuh hukum, termasuk mematuhi 24 dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, proses hukum terhadap keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menjadi objek sengketa antara warga masyarakat dengan Badan atau Pejabat TUN dan badan atau pejabat TUN yang kalah, dalam batas penalaran yang wajar seharusnya menjadi berakhir atau selesai setelah diputus pada tingkat kasasi. Berikutnya, Badan atau Pejabat TUN dimaksud memiliki kewajiban hukum (wettelijke verplictingen) untuk segera menindaklanjuti atau mengeksekusi langsung putusan PTUN yang telah inkracht. Berbanding terbalik dengan tergugat, posisi penggugat sebagai orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan TUN harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak- haknya melalui peradilan yang belum tentu dapat dijelaskan dengan baik. Terlebih, Badan atau Pejabat TUN telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia sampai pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang kalah masih diberikan kesempatan, quod non untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986, maka hal itu menunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang kalah tersebut telah menggeser keluar dari “khittah” eksistensi PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Sehingga, kondisi demikian, bersifat kontraproduktif dan sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukan PTUN, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan pejabat pemerintah yang merugikan warga masyarakat baik karena pejabat tersebut melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, maupun karena bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat TUN. 6. Bahwa mengingat objek permohonan a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak sejalan dengan semangat pembentukan PTUN di Indonesia, maka beralasan apabila objek permohonan a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Pasal 116 (2) Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Para Pemohon, objek permohonan a quo telah atau setidak-tidaknya potensial menjadi alat bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk memperlambat proses penyelesaian sengketa tata usaha negara sekaligus melegitimasi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, berkenan untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Pasal 116 (1) ........ (2) Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) ........ (5) ........ (6) ........ (7) ........ 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAHASON ASSO; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WENIUS HESEGEM; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATIATULO LAZIRA, S.H.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.; 27 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama FATIATULO LAZIRA, S.H.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama FATIATULO LAZIRA, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 147 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo Periode 2021 – 2027, tertanggal 25 Maret 2021, atas nama Pemohon I; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 147 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo Periode 2021 – 2027, tertanggal 25 Maret 2021, atas nama Pe
