280/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Susi Lestari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Cihideung, RT 003, RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Vendy Setiawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Pasir Bayur, RT 002, RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Kristin Karlina Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Suka Agung, RT 001, RW 003, Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Valentino Ryan M. Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Kp. Yusup Nomor 45, RT 002, RW 005, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Luciana Ary Sibarani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Jatayu V F. Nomor 26, RT 009, RW 013, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Nur Jannatul Ma’wa Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Krajan, RT 002, RW 001, Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Yerem Linome Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kel. Manutapen, RT 032, RW 011, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Priski Haryadi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Kulalet, RT 002, RW 009, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Pungky Juniver Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Dukuh Utara, RT 003, RW 015, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 3 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Retno Wulandari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan D Nomor 22 Kebon Jeruk, RT 003, RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon X; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2025 dan 15 Januari 2026 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Lala Komalawati, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 286/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan 4 diterima Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2026 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 5 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 6 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-3 dan P-14]; b. Bahwa PEMOHON II merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-4 dan P-15]; c. Bahwa PEMOHON III merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-5 dan P-16]; d. Bahwa PEMOHON IV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-6 dan P-17]; e. Bahwa PEMOHON V merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-7 dan P-18]; f. Bahwa PEMOHON VI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-9 dan P-20]; g. Bahwa PEMOHON VII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-10 dan P-21]; h. Bahwa PEMOHON VIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-11 dan P-22]. i. Bahwa PEMOHON IX merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-12 dan P-23]; j. Bahwa PEMOHON X merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-13 dan P-24]; 7 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” b. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” c. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 8 dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” d. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” e. Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” f. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut: Pasal 411 ayat (1) dan (2) (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.” Pasal 412 ayat (1) dan (2) (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 7, PARA PEMOHON berpotensi mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana berikut: 9 a. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang secara otomatis menjadi subjek hukum dari UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menimbulkan kerugian actual maupun potensial berupa ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena mengkriminalisasi ranah privat tanpa Batasan indikator yang konkret, sehingga melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa PARA PEMOHON sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan. Ketidakjelasan norma (vague of norm) dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menghambat proses pembelajaran, penelitian hukum, dan analisis kasus karena ketiadaan parameter hukum yang pasti mengenai delik perzinaan dan mekanisme pengaduannya. c. Bahwa norma Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengadukan aktivitas hubungan relasional pribadi PARA PEMOHON, yang mengakibatkan intervensi negara melalui instrumen hukum pidana ke dalam ranah yang seharusnya bersifat privat dan personal. Mekanisme delik aduan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi keluarga yang fundamental, karena: 1. Seorang individu yang terikat perkawinan sebelumnya dan kini telah kehilangan status perkawinannya (baik karena kematian pasangan maupun perceraian) tetap rentan terhadap kriminalisasi apabila ia membentuk relasi intim baru dengan pasangan, karena anak-anaknya dapat mengadukan aktivitas pribadi orang tuanya berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2). Hal ini berarti orang tua dewasa tersebut, sekalipun secara hukum mandiri dan berhak membuat keputusan tentang kehidupan pribadinya, dapat dikriminalisasi atas dasar keputusan anak-anaknya yang mungkin tidak merestui pilihan hidup orang tuanya. 2. Seorang individu dewasa yang menjalin relasi intim konsensual dengan pasangan pilihan hatinya namun tidak mendapat persetujuan dari orang tua, berisiko dikriminalisasi ketika orang tua tersebut 10 menggunakan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) sebagai instrumen untuk memaksakan kehendak mereka. Dalam situasi ini, negara mengubah perselisihan keluarga yang seharusnya diselesaikan melalui dialog dan negosiasi pribadi menjadi masalah pidana yang mengancam kebebasan individu. 3. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) tidak memberikan mekanisme bagi orang yang diadukan untuk menolak pengaduan atau membuktikan bahwa pengaduan dilakukan dengan motif balas dendam atau penyalahgunaan kewenangan. Seorang individu dewasa yang secara fundamental berhak mengambil keputusan tentang kehidupan pribadinya (sesuai Pasal 28B dan 28G UUD 1945) dapat dikriminalisasi tanpa ada jaminan bahwa pengaduan dilakukan secara ikhlas untuk melindungi kepentingan keluarga, bukan untuk menghukum pilihan hidup yang tidak sesuai dengan preferensi orang tua atau anggota keluarga lain. 4. Orang tua yang tidak menyetujui pilihan pasangan anak mereka, atau anak yang tidak menyukai pasangan orang tua mereka, memiliki kekuatan hukum untuk mengintervensi relasi pribadi keluarga mereka sendiri. Ini berbeda dengan prinsip otonomi pribadi yang diakui dalam masyarakat modern, di mana individu dewasa seharusnya memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka tanpa kekhawatiran akan persekusi hukum dari anggota keluarga atas pilihan-pilihan pribadi yang tidak menyakiti orang lain. 5. Mekanisme pengaduan ini memberikan kewenangan yang sama kepada orang tua/anak baik ketika mereka benar-benar dirugikan (misalnya, kekerasan dalam relasi) maupun ketika mereka sekadar tidak merestui pilihan relasi pribadi seseorang. Negara, melalui norma ini, tidak membedakan antara perlindungan dari kekerasan (yang legitimate) dan pengendalian perilaku pribadi atas dasar preferensi moral keluarga (yang tidak proporsional). d. Bahwa ketidakjelasan definisi “orang tua” dan “anak” dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan PARA PEMOHON dalam menjalankan kewajiban akademik sebagai mahasiswa hukum, karena 11 PARA PEMOHON tidak dapat memberikan analisis dan nasihat hukum yang pasti tentang siapa saja yang dapat mengadukan berdasarkan norma yang multitafsir tersebut. Sebagai individu dewasa, PARA PEMOHON juga mengalami kerugian pribadi berupa insecurity dan rasa takut terhadap kemungkinan dikriminalisasi atas relasi pribadi mereka, karena tidak dapat memprediksi dengan wajar siapa dari anggota keluarga mereka yang dapat mengadukan aktivitas pribadi mereka berdasarkan mekanisme delik aduan yang tidak jelas tersebut. Dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP telah melanggar hak PARA PEMOHON atas kepastian hukum (Pasal 28D UUD 1945), hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan (Pasal 28C UUD 1945), dan hak atas perlindungan diri pribadi (Pasal 28G UUD 1945). e. Bahwa akibat kerugian konstitusional tersebut, PARA PEMOHON sebagai mahasiswa hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban akademik dan profesional secara penuh, termasuk melakukan penelitian hukum, analisis kasus, dan pembelajaran norma pidana dengan kepastian hukum. 8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: a. Bahwa terdapat kerugian konstitusional PARA PEMOHON, baik berupa ketidakpastian hukum maupun ancaman kriminalisasi ranah privat yang merupakan akibat langsung dari berlakunya Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Norma ini menjadi conditio sine qua non (syarat mutlak), di mana jika ketentuan perzinaan yang multitafsir tersebut tidak ada, maka kerugian akademik dan risiko hukum yang dialami PARA PEMOHON sebagai subjek hukum tidak akan pernah timbul. b. Bahwa sifat norma yang kabur (vague of norm) dan subjektif dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) secara faktual mencederai hak PARA PEMOHON untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, ketidakjelasan parameter delik tersebut menghambat kemampuan PARA PEMOHON dalam 12 melakukan analisis hukum yang presisi dan objektif, sehingga proses pembelajaran dan penelitian hukum yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjadi terganggu secara langsung oleh keberlakuan pasal a quo. c. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka ketidakpastian hukum serta potensi intervensi pihak ketiga dalam kehidupan relasional PARA PEMOHON akan hilang, sehingga PARA PEMOHON dapat kembali menjalankan kewajiban akademik dan hak-hak sipilnya dengan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanat konstitusi. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PARA PEMOHON Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Pokok Permohonan Terhadap konstitusionalitas Pasal (Vide Bukti P-) kami mendalilkan beberapa hal antara lain: a. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 karena Merugikan Orang yang Tidak Menikah karena Hambatan Hukum Perkawinan yang Diciptakan oleh Negara Sendiri b. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara Berdasarkan Status Perkawinan dan Kondisi Personal Warga Negara c. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Menghambat Pengembangan Diri, Aktivitas Akademik, dan Rasionalitas Pendidikan Hukum PARA PEMOHON 13 d. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengandung Norma yang Kabur (Vague Norm) dan Multitafsir yang Menghilangkan Kepastian Hukum e. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengkriminalisasi Ranah Privat Kehidupan Warga Negara tanpa Justifikasi Harm Principle yang Proporsional Maka PARA PEMOHON akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil-dalil permohonan, sebagai berikut: A. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 karena Merugikan Orang yang Tidak Menikah karena Hambatan Hukum Perkawinan yang Diciptakan oleh Negara Sendiri 1. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jaminan konstitusional ini merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. 2. Bahwa dalam praktik hukum positif Indonesia, terdapat sekelompok warga negara yang secara de facto kehilangan atau tidak dapat mengakses hak konstitusional mereka untuk menikah secara sah karena hambatan hukum yang diciptakan oleh negara itu sendiri, khususnya: a. Warga negara yang ingin menikah beda agama, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing-masing, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1), warga negara yang memiliki pasangan dengan agama berbeda dihadapkan pada dilema: mereka tidak dapat menikah secara sah menurut hukum negara tanpa mengubah status agama mereka; b. Penghayat kepercayaan, Meskipun setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan dapat menikah menurut agamanya, namun dalam praktik administrasi masih terdapat hambatan signifikan dan stigmatisasi sosial yang menghalangi akses mereka ke perkawinan sah; c. Individu dewasa 14 yang secara faktual tidak dapat menikah menurut agama mereka: Misalnya, warga negara yang tidak memiliki pasangan seagama yang sesuai, atau yang menghadapi hambatan praktis untuk menikah secara sah. 3. Bahwa bagi sekelompok orang ini, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan situasi yang paradoks dan menyengsarakan: a. Negara menutup akses ke hak perkawinan sah, namun secara bersamaan negara mengkriminalisasi kehidupan relasional dan seksual pribadi mereka melalui Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang melarang hubungan seksual di luar perkawinan sah; b. Ini berarti negara, dalam waktu yang sama, menghalangi mereka untuk menikah dan menghukum mereka karena tidak menikah, suatu kontradiksi yang fundamental dan melanggar prinsip keadilan hukum; c. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan penuh untuk mematuhi norma hukum karena norma tersebut dijalankan dengan cara yang sistemik menghalangi akses mereka ke keadaan hukum yang legal (perkawinan sah). 4. Bahwa dalam konteks ini, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP merupakan bentuk pemidanaan atas situasi yang tidak sepenuhnya dalam kontrol orang tersebut. Mereka tidak dapat memilih untuk menikah secara sah jika negara menutup akses tersebut. Dengan demikian, pemidanaan mereka adalah penghukuman atas ketidakmampuan yang diciptakan oleh sistem hukum negara itu sendiri. 5. Bahwa dalam prinsip fundamental hukum pidana, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang merupakan hasil dari pilihan bebas atau kemampuan untuk berbuat lain. Namun, dalam hal ini: a. Orang-orang yang tidak dapat menikah secara sah tidak memiliki pilihan alternatif yang legal, mereka tidak dapat menikah (karena hambatan hukum) dan mereka tidak dapat hidup dalam kebersamaan dan relasi seksual (karena Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2));b. Ini menciptakan situasi yang mustahil secara hukum (legal impossibility) di mana tidak ada 15 tindakan yang tersedia bagi mereka untuk memenuhi standar kepatuhan hukum. 6. Bahwa keadaan ini melanggar prinsip culpability (tanggung jawab moral) dalam hukum pidana. Seseorang tidak dapat secara moral diminta bertanggung jawab atas pelanggaran norma hukum jika sistem hukum itu sendiri membuatnya mustahil untuk mematuhi norma tersebut. 7. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam konteks warga negara yang dihadapkan pada hambatan perkawinan, efektif mengkriminalisasi keadaan sosial dan status personal (being status) daripada tindakan pilihan. Mereka dikriminalisasi bukan karena pilihan mereka untuk berbuat sesuatu yang salah, melainkan karena keadaan mereka sebagai orang yang tidak/belum menikah secara sah - suatu keadaan yang secara signifikan berada di luar kontrol penuh mereka. 8. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam penerapannya terhadap orang-orang yang tidak dapat mengakses hak perkawinan sah, menciptakan penghukuman berlapis: Penghukuman pertama, Sistem hukum menutup akses mereka ke hak konstitusional menikah sah; Penghukuman kedua, Negara kemudian menghukum mereka secara pidana karena hidup dalam keadaan yang dipaksa oleh sistem hukum itu sendiri. 9. Bahwa ini melanggar prinsip ne bis in idem secara substansial (walaupun bukan dalam arti teknis formal) - orang-orang ini secara harfiah dihukum dua kali oleh negara atas hal yang sama (tidak memiliki status perkawinan sah). 10. Bahwa PARA PEMOHON, sebagai mahasiswa hukum, memiliki kepentingan hukum untuk menguji konstitusionalitas norma ini karena: a. Sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat plural, mereka berhadapan dengan realitas bahwa beberapa teman, keluarga, atau anggota komunitas akademik mereka tidak dapat menikah secara sah karena hambatan yang diciptakan hukum; b. PARA PEMOHON dipanggil untuk menjadi bagian dari sistem hukum yang melalui Pasal 16 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2), mengkriminalisasi situasi manusia yang fundamental, cinta, relasi, dan kebersamaan, ketika akses ke lembaga hukum yang mengesahkannya ditutup oleh negara itu sendiri; c. Ini menciptakan kontradiksi normatif yang tidak tertahankan dalam sistem hukum yang PARA PEMOHON pelajari dan yang mungkin mereka praktikkan di masa depan. 11. Bahwa prinsip harm principle sebagaimana dikemukakan John Stuart Mill menjadi relevan dalam dimensi baru di sini: negara tidak dapat secara konsisten melarang akses ke institusi hukum (perkawinan) kemudian memidana orang karena tidak menggunakannya. Ini adalah bentuk kekerasan hukum (legal violence) yang mengenai mereka yang paling rentan - mereka yang tidak memiliki pilihan. 12. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP justru menciptakan insentif bagi orang-orang yang tidak dapat menikah secara sah untuk hidup “dalam bayang-bayang hukum” (in the shadows of law) tanpa perlindungan hukum apapun, tanpa status hukum, tanpa kejelasan hak-hak, dan tanpa perlindungan atas hubungan mereka. Pasal ini tidak mencegah hubungan tersebut; pasal ini hanya memastikan bahwa hubungan tersebut terjadi tanpa jaminan hukum, tanpa perlindungan, dan dalam kondisi kerentanan maksimal. 13. Bahwa hal ini mengkhianati tujuan hukum keluarga dan hukum pidana - bukan untuk melindungi keluarga dan hubungan, melainkan untuk menghancurkan mereka melalui kriminalisasi dan stigmatisasi. 14. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dengan cara yang mendasar pasal ini, dalam konteks warga negara yang tidak dapat mengakses hak perkawinan sah, menciptakan sistem diskriminasi ganda yang tidak adil dan tidak konsisten secara konstitusional. B. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara Berdasarkan Status Perkawinan dan Kondisi Personal Warga Negara 17 15. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 16. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) mensyaratkan bahwa norma-norma hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi kepada semua orang dalam situasi yang sama. Norma hukum tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada individu berdasarkan karakteristik pribadi atau status sosial mereka, kecuali terdapat justifikasi rasional yang kuat. 17. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan sistem pengaduan yang berbeda-beda tergantung status perkawinan individu: 18. Bahwa untuk pasangan menikah, pengaduan memiliki hubungan logis dengan kerugian pasangan (dirugikan karena perselingkuhan). Namun, untuk orang tidak menikah, orang tua atau anak mengadukan aktivitas seksual pribadi orang dewasa yang secara hukum mandiri, tanpa ada hubungan kerugian yang jelas. 19. Bahwa rang menikah memiliki kontrol atas apakah pengaduan diajukan (melalui keputusan pasangannya). Sebaliknya, orang tidak menikah tidak memiliki kontrol penuh karena orang tua atau anak dapat mengadukan tanpa persetujuan mereka, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Sistem pengaduan berlapis ini tidak memiliki justifikasi rasional yang kuat. Alasan mengapa orang yang tidak menikah diperlakukan berbeda (dengan memberikan kewenangan kepada orang tua/anak) tidak jelas dan terasa arbitrer, karena: Kedua kelompok sama-sama melakukan tindakan yang sama (hubungan seksual konsensual); Kedua kelompok sama-sama adalah individu dewasa dengan kapasitas untuk membuat keputusan sendiri; Tidak ada alasan logis mengapa orang tua atau anak harus memiliki kewenangan untuk menggugat aktivitas seksual pribadi orang dewasa 20. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 18 karena mekanisme delik aduan yang dikandungnya memberikan perlakuan hukum yang tidak setara berdasarkan status perkawinan dan hubungan keluarga, tanpa justifikasi rasional yang memadai. C. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Menghambat Pengembangan Diri, Aktivitas Akademik, dan Rasionalitas Pendidikan Hukum PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 3. Bahwa kedua pasal ini secara bersama-sama menjamin hak fundamental untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan kebebasan dalam mengakses informasi serta berkomunikasi. Hak-hak ini merupakan fondasi dari pengembangan intelektual dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. 4. Bahwa PARA PEMOHON adalah mahasiswa Ilmu Hukum pada Universitas Terbuka, sehingga memiliki kedudukan akademik yang khusus dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai mahasiswa hukum, mereka memiliki kewajiban akademik untuk mempelajari dan memahami seluruh norma hukum pidana, termasuk Pasal 411 dan 412 KUHP dan mekanisme pengaduannya. 5. Bahwa Pasal 411 ayat (2) huruf b menyatakan “orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan”. Istilah “orang tua” dan “anak” dalam konteks norma pidana yang mengatur hubungan seksual dewasa tidak memiliki definisi yang jelas. 19 6. Bahwa pertanyaan yang muncul: Apakah “orang tua” mencakup orang tua kandung saja atau juga orang tua tiri? Apakah hanya orang tua yang sah secara hukum atau termasuk orang tua biologis? Apakah “anak” mencakup semua anak (baik anak kandung maupun anak tiri)?Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian tentang siapa yang memiliki standing untuk mengadukan. 7. Bahwa tidak jelas bagaimana aparat penegak hukum dapat memverifikasi hubungan keluarga yang diklaim (apakah hubungan biologis atau hukum?). Tidak jelas apakah pengaduan dari orang tua yang tidak memiliki hubungan baik dengan anak tetap dapat diproses. Tidak jelas apakah ada batasan usia bagi “anak” yang dapat mengadukan. 8. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, PARA PEMOHON harus memahami mekanisme delik aduan untuk dapat memberikan nasihat hukum yang akurat. Namun, ketidakjelasan norma membuat mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti kepada klien. PARA PEMOHON tidak dapat melakukan analisis kasus dengan presisi karena parameter dari mekanisme pengaduan itu sendiri tidak jelas. Ketika menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) dalam penelitian hukum akademik, PARA PEMOHON menghadapi kesulitan dalam memberikan interpretasi yang konsisten dan defensible. 9. Bahwa fenomena ini dikenal sebagai “chilling effect” pada kebebasan akademik. Ancaman ketidakjelasan hukum membuat PARA PEMOHON merasa takut untuk mengambil posisi interpretasi tertentu dalam diskusi akademik, karena khawatir interpretasi mereka akan dianggap salah. PARA PEMOHON menjadi ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam seminar, diskusi kelas, atau penulisan jurnal ilmiah yang menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) karena takut akan persekusi atau stigmatisasi akibat ketidakpastian interpretasi. 10. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28C ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena ketidakpastian hukum dalam mekanisme delik aduan 20 menimbulkan hambatan praktis yang signifikan bagi PARA PEMOHON untuk mengembangkan diri melalui pendidikan hukum, melakukan penelitian hukum, dan berkomunikasi mengenai isu-isu hukum dengan kepastian dan kebebasan yang memadai. D. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengandung Norma yang Kabur (Vague Norm) dan Multitafsir yang Menghilangkan Kepastian Hukum 21. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 22. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa warga negara dapat memprediksi dengan wajar konsekuensi hukum dari tindakan mereka sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum pidana, kepastian hukum diwujudkan melalui asas lex certa (certainty of law), yang merupakan bagian integral dari asas legalitas. Asas lex certa menuntut bahwa setiap norma pidana harus memenuhi tiga kriteria esensial: a) Clarity (Kejelasan) yaitu Rumusan norma harus dapat dipahami dengan jelas dan tidak ambigu oleh semua pihak, termasuk warga negara biasa, aparat penegak hukum, dan hakim; b) Definiteness (Ketegasan) yaitu Norma harus menentukan secara pasti apa yang dilarang dan apa yang diizinkan, serta siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, tanpa memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas; c) Certainty (Kepastian) yaitu Konsekuensi hukum dari pelanggaran norma harus dapat diprediksi dengan pasti. Dalam konteks delik aduan, ini berarti warga negara harus dapat mengetahui dengan pasti siapa yang dapat mengadukan, dalam kondisi apa, dan dengan prosedur apa. 23. Bahwa Pasal 411 ayat (2) KUHP menyatakan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.” 21 24. Bahwa Norma ini mengandung ketidakjelasan fundamental yang melanggar prinsip lex certa, yaitu Ketidakjelasan Definisi “Orang Tua” dan “Anak”. Dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang mengatur hubungan seksual antara orang dewasa, istilah “orang tua” dan “anak” menjadi ambigu. Apakah “orang tua” merujuk pada orang tua kandung, orang tua tiri, atau keduanya? Apakah orang tua asuh (yang tidak memiliki hubungan biologis atau hukum) dapat dianggap sebagai “orang tua”? Apakah “anak” merujuk pada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat? Apakah “anak” mencakup anak dewasa (misalnya, anak berusia 40 tahun) atau hanya anak di bawah usia tertentu? 25. Bahwa terdapat ketidakjelasan tentang Jumlah dan Kesepakatan Pengaduan. Apakah pengaduan dari salah satu orang tua sudah cukup, ataukah harus dari kedua orang tua? Apakah jika orang tua I ingin mengadukan tetapi orang tua II tidak ingin, apakah pengaduan tetap dapat diproses? Apakah dalam keluarga dengan beberapa anak, masing-masing anak dapat mengadukan secara terpisah atau hanya satu anak? 26. Bahwa terdapat ketidakjelasan tentang Kompetensi Orang Tua/Anak. Apakah orang tua atau anak dengan kepentingan finansial atau pribadi yang jelas untuk menghukum pelaku masih dianggap memiliki kompetensi untuk mengadukan? Apakah tidak ada mekanisme untuk menguji apakah pengaduan dilakukan dengan itikad baik atau dengan motif balas dendam? 27. Bahwa terdapat Ketidakjelasan tentang Hubungan Keluarga yang Sah. Apakah hubungan keluarga yang diakui untuk tujuan pengaduan adalah hubungan biologis, hubungan hukum (melalui perkawinan/adopsi), atau keduanya? Bagaimana aparat penegak hukum memverifikasi hubungan keluarga ini? 28. Bahwa multitafsir dalam norma ini menciptakan situasi di mana aparat penegak hukum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menginterpretasi siapa yang memiliki kewenangan untuk mengadukan. Diskresi yang tidak terbatas ini bertentangan dengan prinsip lex certa. 22 29. Bahwa Pasal 411 dan 412 ayat (2) huruf b memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengadukan tanpa adanya batasan yang jelas mengenai: Apakah ada batasan waktu (statute of limitations)? Apakah orang tua yang tidak memiliki hubungan baik dengan anaknya masih dapat mengadukan? Apakah ada prosedur khusus untuk memastikan bahwa pengaduan bukan hasil dari tekanan atau manipulasi? Bagaimana sistem memastikan bahwa orang yang mengadukan benar-benar adalah orang tua atau anak? 30. Bahwa ketiadaan batasan ini menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana orang tua atau anak dapat menggunakan norma ini untuk membalaskan dendam pribadi atau menghukum anggota keluarga karena alasan yang tidak berhubungan dengan kerugian nyata. 31. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena mekanisme pengaduan yang dikandungnya mengandung norma yang kabur (vague norm) dan multitafsir, memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada orang tua dan anak tanpa batasan prosedural yang jelas, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang adil dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. E. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengkriminalisasi Ranah Privat Kehidupan Warga Negara tanpa Justifikasi Harm Principle yang Proporsional 1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 2. Bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin hak atas privasi dan kebebasan pribadi sebagai hak yang fundamental, seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi 23 Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya secara sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan serangan terhadap kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu 3. Bahwa Hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi merupakan hak asasi fundamental yang dijamin Konstitusi. Hak atas privasi mencakup ranah intim kehidupan pribadi seseorang, termasuk hubungan interpersonal konsensual dan pilihan hidup yang bersifat personal. 4. Bahwa hubungan seksual antara dua orang dewasa yang saling sepakat, dilakukan secara konsensual, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tanpa melibatkan pihak ketiga, merupakan bagian dari ranah privat kehidupan pribadi yang seharusnya dilindungi dari intervensi negara. Hubungan seksual consensual antara orang dewasa merupakan bagian dari otonomi pribadi yang harus dihormati dalam masyarakat demokratis. 5. Bahwa intervensi negara terhadap ranah privat hanya dapat dibenarkan apabila terdapat justifikasi yang kuat, salah satunya adalah harm principle yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya “On Liberty”(1869). Harm principle menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang valid bagi negara untuk membatasi kebebasan individu adalah apabila tindakan individu tersebut menyebabkan kerugian nyata kepada pihak lain. 6. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual melalui mekanisme delik aduan yang memungkinkan orang tua atau anak untuk menginisiasi proses pidana terhadap aktivitas seksual pribadi individu dewasa yang secara hukum mandiri. 7. Bahwa mekanisme ini menciptakan situasi di mana, Orang Tua Mendapatkan Kewenangan Intervensi ke Dalam Ranah Privat Anak Dewasa: Meski anak sudah mencapai usia dewasa (18 tahun ke atas), orang tua masih memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk mengadukan aktivitas seksual pribadi anak mereka.Ini berarti orang 24 tua dapat memaksakan moralitas pribadi mereka terhadap pilihan hidup anak dewasa melalui instrumen hukum pidana. Anak dewasa tidak memiliki kontrol penuh atas apakah aktivitas seksual mereka akan dikriminalisasi atau tidak. 8. Bahwa Anak Dewasa Mendapatkan Kewenangan untuk Menginisiasi Persekusi Hukum terhadap Orang Tua. Anak dewasa (termasuk anak berusia 40, 50, atau lebih tua) dapat mengadukan orang tua atau sibling mereka karena aktivitas seksual konsensual. Ini membuka peluang penggunaan norma ini untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui instrumen pidana, bukan untuk melindungi kepentingan yang sah. 9. Bahwa norma ini mengasumsikan bahwa anggota keluarga memiliki kepentingan yang sah untuk mengintervensi hubungan seksual konsensual anggota keluarga lain, padahal aktivitas seksual konsensual antara dewasa adalah ranah privat yang seharusnya dilindungi dari intervensi negara. 10. Bahwa menurut Harm Principle yang dikemukakan John Stuart Mill, satu-satunya alasan yang valid bagi negara untuk membatasi kebebasan individu adalah apabila tindakan individu tersebut menyebabkan kerugian nyata kepada pihak lain. 11. Bahwa dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, sulit diidentifikasi “harm” (kerugian nyata) yang ditimbulkan oleh hubungan seksual konsensual antara orang dewasa: a. Tidak Ada Korban (Victimless Crime): Hubungan seksual konsensual antara dua individu dewasa yang saling setuju, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, tidak menghasilkan korban dalam pengertian tradisional. Orang tua atau anak yang mengadukan tidak dapat dianggap sebagai “korban” dari aktivitas seksual pribadi orang dewasa yang mandiri secara hukum. b. Tidak Ada Kausalitas Langsung dengan Kerugian: Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa hubungan seksual konsensual secara langsung menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas atau kepada pihak ketiga manapun. Kerugian yang sering dikaitkan dengan hubungan luar nikah (seperti kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular 25 seksual) adalah hasil dari berbagai faktor kompleks, termasuk kurangnya akses ke informasi kesehatan reproduktif dan kontrasepsi, bukan semata-mata dari hubungan konsensual itu sendiri. 12. Bahwa prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara pembatasan hak dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, ketidakseimbangan tersebut sangat jelas: Di satu pihak, Kriminalisasi hubungan seksual konsensual dan pemberian kewenangan kepada orang tua/anak untuk mengadukan, dengan ancaman pidana penjara hingga 1 tahun. Di pihak lain, Tujuan yang hendak dicapai (melindungi nilai-nilai moral keluarga atau mencegah “kerugian” yang tidak jelas) tidak sebanding dengan pembatasan fundamental terhadap hak atas privasi, otonomi pribadi, dan kebebasan dalam membentuk hubungan konsensual. 13. Bahwa prinsip proporsionalitas juga memerlukan bahwa kriminalisasi hanya boleh digunakan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah berbagai cara non-penal telah dipertimbangkan. Dalam konteks hubungan seksual konsensual, terdapat cara-cara alternatif yang kurang intervensi dan lebih humanis: Pendidikan kesehatan seksual yang komprehensi, Akses ke layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduktif, Layanan konseling keluarga untuk menyelesaikan sengketa keluarga, dan Dukungan hukum keluarga yang responsif 14. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan “chilling effect” yang signifikan bagi PARA PEMOHON dan warga negara umumnya: a. Chilling Effect pada Kehidupan Pribadi, PARA PEMOHON merasa takut untuk menjalin hubungan intim konsensual di luar perkawinan sah (menurut hukum negara), karena khawatir orang tua atau anak mereka akan mengadukan. Rasa takut ini terjadi meski belum ada persekusi aktif, hanya karena eksistensi norma yang memberikan kewenangan kepada orang tua/anak untuk mengadukan. b. Chilling Effect pada Kebebasan Akademik, PARA PEMOHON sebagai mahasiswa hukum tidak dapat secara objektif dan bebas menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan 26 Pasal 412 ayat (1) dan (2) dalam diskusi akademik, penelitian, atau seminar, karena khawatir akan stigmatisasi atau persekusi akibat keterlibatan mereka dalam menganalisis norma yang secara potensial melanggar hak-hak mereka 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah secara konsisten menekankan bahwa negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengintervensi ranah privat warga negara melalui instrumen hukum pidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017, Mahkamah menegaskan bahwa: a. Negara tidak dapat menggunakan hukum pidana untuk menegakkan moralitas pribadi yang tidak menimbulkan kerugian nyata kepada orang lain. b. Kriminalisasi hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kerugian konkret atau ancaman yang signifikan terhadap kepentingan publik. c. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menghendaki bahwa pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir, setelah berbagai cara non-penal telah dipertimbangkan dan dianggap tidak memadai. 16. Bahwa dalam original intent Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang berasal dari Pasal 284 KUHP Lama terdapat setidaknya tiga elemen esensial: Tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah (suami-istri); Para pelaku adalah subjek Pasal 27 Burgerlijk Wetboek; Para pelaku terikat dalam perkawinan dengan individu lain. Awalnya, Pasal 284 KUHP Lama setara dengan Pasal 241 dari Ned. WvS (Kode Pidana Belanda). Namun, Belanda telah menghapus pasal ini sejak 1971. Berdasarkan pandangan masyarakat Belanda, jenis kejahatan ini adalah kejahatan tanpa korban (victimless crime). Begitu juga dengan India pada 2018 mengambil langkah penghapusan hukum perzinaan era kolonialnya. 17. Bahwa dasar pemidanaan dalam delik perzinahan menurut hukum Belanda adalah karena hukum Belanda menganggap perzinahan 27 (overspel dalam bahasa Belanda) sebagai tindakan yang mengkhianati ikatan perkawinan. Prinsip monogami absolut dalam Burgerlijk Wetboek tidak memperbolehkan pasangan yang menikah untuk melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan hukum yang sah, karena perzinahan dianggap sebagai tindakan yang merusak ikatan suci perkawinan. 18. Bahwa jika membandingkan dengan negara lain misalnya Belanda, delik perzinahan yang awalnya diatur dalam Article 241 dari Nedelandse Wetboek van Strafrecht (Ned. WvS - Kode Pidana Belanda), telah dihapus oleh Belanda sejak 1971. Belanda berpandangan bahwa jenis kejahatan ini adalah kejahatan tanpa korban (victimless crime). Hampir semua negara di Eropa Barat telah menghapuskan delik perzinahan dari kodeks pidana mereka. 19. Bahwa berdasarkan seluruh analisis di atas, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) jelas melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut mengkriminalisasi hubungan seksual consensual dan kohabitasi tanpa justifikasi harm principle yang kuat, menciptakan chilling effect yang tidak proporsional, dan bertentangan dengan preseden Mahkamah Konstitusi mengenai batasan intervensi negara dalam ranah privat. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1) Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang terikat dalam 28 perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”; 3) Menyatakan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri”; 4) Menyatakan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan padahal dirinya terikat dalam suatu hubungan perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”; 5) Menyatakan Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri”; 6) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain moho putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 29 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Susi Lestari; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Vendy Setiawan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Kristin Karlina; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Valentino Ryan M; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Luciana Ary Sibarani; 8. Bukti P-8 : Bukti dicabut; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Nur Jannatul Ma’wa; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Yerem Linome; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Priski Haryadi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Pungky Juniver; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Retno Wulandari; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Susi Lestari; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Vendy Setiawan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Kristin Karlina; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Valentino Ryan M; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Luciana Ary Sibarani; 19. Bukti P-19 : Bukti dicabut; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Nur Jannatul Ma’wa; 30 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Yerem Linome; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Priski Haryadi; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Pungky Juniver; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Retno Wulandari. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Pasal-Pasal a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek can lstrafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk Peraturan Daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (crïminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (punishment) maupun pemberian tindakan (treatment). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis. 31 2. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan KUHP 2023. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, namun KUHP 2023 yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. 3. Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang saat pembentukan KUHP 2023, juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukan KUHP 2023. Selain itu, DPR bersama pemerintah harus tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya supaya tetap sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam KUHP 2023 juga harus mengatur keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. 4. Selanjutnya, terbitnya KUHP 2023 merupakan era baru hukum pidana di Indonesia, yang mencerminkan bentuk demokratisasi dan modernisasi hukum. Perubahan ini, upaya Indonesia guna memiliki sistem hukum pidana yang berdaulat dan tidak lagi bergantung pada hukum warisan kolonial. 5. Sebelum perubahan, KUHP yang berlaku sejak masa kolonial Belanda menerapkan paradigma monistis, yang berakar hukum pidana kolonial. Paradigma tersebut, didasarkan prinsip konkordansi, yaitu diadopsi langsung 32 dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk konteks Hukum Indonesia pasca kemerdekaan. 6. KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/punishment) sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (lex talionis), karena cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik. 7. KUHP 2023 menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang-undang ini. 8. Perubahan dimaksud, mencerminkan transformasi dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan, menjadi pemidanaan lebih utilitarian, yang menekankan manfaat daripada hukuman semata. Salah satu perubahan paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP 2023 mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga mengurangi beban sistem. 9. Paradigma baru yang diterapkan di dalam KUHP 2023, menghendaki Aparat Penegak Hukum memprioritaskan pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan perubahan tersebut, KUHP 2023 diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal. 33 C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN I. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 mengenai perzinaan mengandung norma yang kabur dan multitafsir, serta dianggap Pemohon dapat memidanakan ranah privat kehidupan warga negara, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut: 1. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini menegaskan secara eksplisit bahwa dasar filosofis dan konstitusional negara Indonesia adalah berdasarkan nilai ketuhanan, dengan demikian seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang memisahkan secara mutlak antara agama dan hukum, melainkan negara yang menempatkan dimensi agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tata hukum dan kehidupan berbangsa. Dengan demikian diaturnya Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kewajiban negara untuk menjaga ketertiban moral publik yang berakar dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bahwa Pasal a quo tidak dapat dipandang sebagai instrumen diskriminatif serta mengkriminalisasi hubungan di luar perkawinan, melainkan harus dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum serta tidak berlandaskan nilai-nilai agama yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional. Selain itu, dengan dirumuskannya Pasal a quo sebagai delik aduan absolut, pembentuk undang-undang telah menunjukkan adanya pembatasan yang proporsional dan kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa negara telah menciptakan hambatan hukum terhadap warga negara untuk mengakses hak perkawinan yang sah sehingga terjadinya diskriminasi, serta kriminalisasi terhadap hubungan di luar perkawinan merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum. 34 3. Bahwa sebelum diatur pada KUHP 2023, Pasal terkait perzinaan sebelumnya telah diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama yaitu: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 4. Bahwa KUHP Lama yang merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada hakikatnya dipengaruhi dengan pembentukan norma hukum di benua Eropa dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pasal 284 KUHP Lama hanya terbatas mengatur pidana terhadap perbuatan overspel (pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan), sehingga ruang lingkup aturannya kecil dan tidak mencerminkan konsep zina menurut nilai-nilai agama dan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia. 5. Bahwa pembaruan KUHP merupakan langkah negara untuk melakukan “dekolonisasi” dalam bentuk “rekodifikasi” agar selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Mengutip pernyataan Prof. Oemar Senoadji yang mengemukakan sekitar kejahatan terhadap kesusilaan dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu, seharusnyalah unsur-unsur agama memegang peranannya. Dengan demikian perumusan kembali 35 norma kesusilaan dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai agama serta hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. 6. Bahwa Pasal a quo telah dirumuskan secara jelas oleh pembentuk undang-undang mengenai jenis perbuatan yang dilarang, subjek hukum, batasan hubungan hukum, mekanisme pengaduan, syarat penuntutan. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum tidak mensyaratkan norma merinci seluruh kemungkinan keadaan faktual, melainkan cukup memberikan batasan yang jelas mengenai unsur perbuatan yang dapat dipidana. Norma a quo telah memenuhi asas lex certa, lex scripta, dan lex stricta sebagai prinsip fundamental hukum pidana. 7. Bahwa Pasal a quo bukanlah merupakan intervensi negara kepada kehidupan pribadi sehingga melanggar privasi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Norma a quo justru dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan menurut hukum, dalam hal ini suami/istri bagi yang telah terikat perkawinan yang sah dan orang tua/anak yang belum terikat perkawinan. Dengan konstruksi demikian, negara tidak secara aktif melakukan intervensi terhadap kehidupan privat warga negara, melainkan hanya menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang haknya dilanggar dalam hubungan keluarga atau perkawinan. 8. Berkaitan dengan isu tentang pengaduan dalam perzinaan tersebut DPR RI menyampaikan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Y. AMBEG PARAMARTA): ... dalam Pasal 417 didalam ... dihalaman 88, halamannya 88 bagian ke-4 perzinahan Pasal 417. Ayat (1). “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori ...”. Ayat (2). “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak”. Ada alternatif ayat (2), alternatif pada tanggal 29 Agustus penambahan kata-kata ..., sehingga berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak”. Ayat (3). “ Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 30. Ayat (4). “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan .... Demikian reformulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Terkait ayat (2) kami 36 mohonkan barangkali kita bisa mengambil yang diperlukan apakah alternatif ini dapat diambil atau ... Demikian Ketua. ... FPG (AHMAD ZACKY SIRADJ): Pemufakatan itu hadir sebagai sebuah perjanjian. Pernikahan itu hadir sebagai perjanjian ... dan hukum ini lebih ... kalau istilahnya Pak Muladi itu berdasarkan ...itu disebutkannya ... perjanjian luhur. Jadi kalau misalnya terlalu lemah kita terhadap perzinahan, saya kira adalah penodaan terhadap perjanjian ini. Nah ini saya kira penting bagaimana agar terjaganya perjanjian ... tidak hanya pengaduan dari istri, anak dan sebagainya, tapi secara hukum perlu ada pemagaran, tapi tidak tahu saya bagaimaan rumusan ... yang jelas bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang suci dan luhur dan didalam al quran yang saya pahami itu sama dengan perjanjian Tuhan dengan malaikat dan perjanjian para nabi dengan para umatnya. Itu akan bisa ..., makanya perceraian tadi itu disebutkan sesuatu yang dibenci oleh Allah istilahnya. Ini saya kira nyata untuk umat agar menjaga kesucian dilain pihak berarti juga dipihak lain perzinahan itu pengkhianatan terhadap perjanjian ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sudah pukul 17.00 artinya kita sepakat bu ya? Pukul 17.00 kita pending dulu, nanti kita masuk apa yang menjadi apa namanya ... soal perzinahan ini saya kira kita juga termasuk didalam soal hidup bersama dan pencabulan itu. Jadi kan bagian tadi disinggung bahwa kita ingin menggunakan undang-undang ini sebagai alat untuk social enggenering untuk membentuk masyarakat kedepan sesuai dengan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Nasir Djamil tadi, Pak Zacky Siradj dan seterusnya. Jadi itu bahan diskusi kita. Kemudian setelah break membuat perenungan, nanti kita masuk. Besok saya kira pagi Pak ya? Ya besok biar kita bisa cepat larinya, nanti setengah hari Insya Allah semua isu yang tersisa ini bisa kita selesaikan. Sepakat ya? Besok kita pukul 10.00 sudah disini dan mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan agenda kita. 9. Bahwa dengan diaturnya Pasal a quo menjadi delik aduan absolut, dimaksudkan untuk mempersempit ruang kriminalisasi terhadap tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, norma a quo menunjukkan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme sosial dan hukum lainnya tidak memadai. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan bukan hanya kepada individu, namun juga secara eksplisit 37 terdapat frasa “keluarga, kehormatan, dan martabat”. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memandang keluarga sebagai suatu subjek yang memiliki nilai dan kepentingan hukumnya tersendiri. Dengan demikian, perlindungan konstitusional juga mencakup perlindungan terhadap relasi kekeluargaan, nama baik, serta moral yang melekat pada seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 11. Bahwa pada rumusan Pasal a quo, perbedaan subjek yang dapat mengadukan tindak pidana antara orang yang terikat perkawinan dan orang yang tidak terikat perkawinan ditujukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara tepat kepada pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum atau berdampak langsung terhadap tindak pidana tersebut, baik atas keutuhan keluarga, kehormatan, serta martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 12. Bahwa pembedaan subjek yang dapat mengadukan didasarkan atas adanya perbedaan status hukum yang harus dilindungi oleh Negara. Pengaduan yang dilakukan oleh Suami/Istri ditujukan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap keutuhan rumah tangga, kehormatan, dan martabat pasangan yang secara sah telah terikat dalam suatu hubungan yang sah. Sementara itu, pengaduan yang dilakukan oleh Orang Tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan harus dipahami sebagai pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah dan kepentingan langsung terhadap reputasi serta kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pemberian hak pengaduan kepada pasangan yang sah serta orang tua/anak merupakan perlindungan terhadap keluarga yang telah diakui dan dijamin oleh konstitusi. 13. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada 38 syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan”. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbedaan siapa saja yang dapat melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal a quo bukanlah tindakan yang menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, melainkan pembedaan yang dilakukan berdasarkan kondisi objektif yang berbeda, sehingga diperlakukan juga secara berbeda demi tercapainya perlindungan hukum serta kepastian hukum. 14. Bahwa adapun terkait dengan dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 mengenai perzinaan di luar nikah yang menurut Pemohon berpotensi memidanakan setiap orang yang melakukan perkawinan beda agama maka hal tersebut tidak dapat terlepas dari pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU 1/1974) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XX/2022. 15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pada bagian penjelasan ayat tersebut, disebutkan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, UU 1/1974 menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait sahnya perkawinan. 16. Bahwa ketentuan terkait syarat sahnya perkawinan juga telah beberapa kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut: “[3.12.4] ... Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan 39 perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; [3.12.5] ... Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153]. 17. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “[3.21.2] Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu 40 yang merupakan ranah forum internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah forum externum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XV/2017, hlm. 532]. Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, in casu larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah telah pula mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait MUI dan DDII serta Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi rujukan putusan a quo, Mahkamah juga telah menghadirkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap 41 agama. Organisasi yang diundang di antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran- ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaaan ajaran agama. [3.21.3] Bahwa Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing- masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945”. 42 ... Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, in casu pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, hlm. 627-630]. Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU 1/1974 dan penegasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui berbagai Putusan terkait dengan keabsahan perkawinan, pengaturan mengenai sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, Negara hadir untuk menetapkan parameter legalitas yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta berlandaskan nilai-nilai agama. II. Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR RI berpandangan bahwa: Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (Criminal Policy), di mana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana ditegaskan dalam:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016: “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 43 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 Jo. 162/2024 “Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya”. Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi tersebut, pengujian materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan kembali suatu ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR 1. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. mengenai subjek hukum pengaduan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 yang masih terbatas, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan European Court of Human Rights dan Council of Europe, telah mengaku ‘hidup bersama’ atau kohabitasi sebagai salah satu dimensi yang sah terhadap hak asasi manusia termasuk hak privat, hak untuk hidup berkeluarga, hak-hak Perempuan, dan hak anak. Namun dalam konteks ini setiap negara mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap kohabitasi. Beberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dan European Union mengakui kohabitasi tercatat dan memberikan perlindungan yang sama dengan perkawinan. Beberapa negara mengakui kohabitasi dengan perlindungan yang berbeda dengan perkawinan. Negara-negara lain tidak mengakuinya. b. Bahwa Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana. Perumusan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, kohabitasi juga dianggap menimbulkan akibat negatif terhadap hak-hak anak dan juga hak-hak Perempuan. Dalam hal perpisahan ataupun salah satu meninggal, para pasangan dan anak tidak mendapatkan warisan sebagaimana didapat dalam hal perkawinan. c. Namun demikian, meskipun menetapkan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat serta perlindungan 44 hak-hak privat yang melekat pada setiap orang. Pada praktiknya, penanganan terhadap tindakan yang berhubungan dengan kohabitasi seringkali dilakukan secara membabi buta oleh masyarakat kepada pelaku atau tindakan penyelesaian secara main hakim sendiri (eigenrechting). Hal tersebut terjadi karena kohabitasi sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana, namun di sisi lainnya, kohabitasi sering dipandang sebagai tindakan yang meresahkan di masyarakat. d. Bahwa menimbang pada urgensi untuk menghindarkan perbuatan kohabitasi yang meluas pada masyarakat, namun tetap menjaga batasan privasi setiap warga negara maka pembentuk undang-undang membatasi subjek yang dapat melakukan pengaduan. Hal ini penting mengingat meskipun pelaku tertangkap tangan, namun dalam hukum pidana, selama pelaku belum dijatuhi bersalah melalui putusan hakim maka statusnya masih menjadi legally innocent. Tindakan main hakim tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan juga tentu saja telah melanggar hak asasi manusia pelaku kohabitasi. e. Bahwa perumusan delik aduan absolut dalam tindak pidana kohabitasi melalui pembatasan subjek hukum pengadu juga dimaksudkan untuk melindungi ruang privasi keluarga dari campur tangan pihak luar, menjaga nilai moral dan norma susila masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). Adapun pihak yang berhak mengadu dalam konteks ini adalah suami atau istri bagi yang sudah menikah, serta orang tua atau anak bagi yang belum menikah. Ketentuan ini sekaligus memperluas pihak yang dapat mengajukan laporan dibandingkan aturan lama yang hanya memberi hak kepada suami atau istri. f. Bahwa pembatasan subjek pengadu dalam koteks ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Berbeda dengan KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga atau ada hubungan pernikahan, tetapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Dalam praktik kohabitasi, anak dapat menjadi pihak yang lahir atau hidup dalam situasi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, memandang situasi ini berpotensi 45 menimbulkan kerentanan, terutama terkait kepastian status hukum, pengasuhan, dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian apabila kohabitasi dapat menjadi delik umum maka anak merupakan salah satu pihak rentan yang dapat dirugikan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP merugikan Orang yang Tidak Menikah karena Hambatan Hukum Perkawinan yang diciptakan oleh negara sendiri b. Pasal a quo menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara berdasarkan status perkawinan dan kondisi personal warga negara c. Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengembangan diri, aktivitas hukum yang menghambat pengembangan diri, aktivitas akademik, dan rasionalitas pendidikan hukum para pemohon d. Pasal a quo mengandung norma yang kabur dan multitafsir yang menghilangkan kepastian hukum e. Pasal a quo mengkriminalisasi ranah privat kehidupan warga negara tanpa justifikasi harm principle yang proposional II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 46 III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON A. Terhadap Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025 (Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam proses pembahasan Pasal 411 dan Pasal 412 oleh Pemerintah dan DPR, kedua pasal tersebut termasuk ketentuan yang paling akhir diputuskan bersamaan dengan pengaturan mengenai pidana mati dalam Pasal 100, yang menunjukkan bahwa substansi kedua pasal tersebut merupakan materi yang memerlukan pertimbangan mendalam karena berkaitan dengan nilai moral, privasi, dan sensitivitas sosial di tengah masyarakat. 2. Bahwa sejak dilakukan sosialisasi KUHP kepada berbagai lapisan masyarakat sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Pasal 411 dan Pasal 412 menimbulkan kontroversi yang bersifat diametral di berbagai daerah, di mana pada saat Tim melakukan sosialisasi di Provinsi Sumatera Barat pasal tersebut dianggap terlalu lemah karena mengualifikasikan tindak pidana sebagai delik aduan meskipun perbuatan yang dilarang dipandang merusak moral publik, sedangkan dalam sosialisasi di Provinsi Sulawesi Utara justru muncul pandangan bahwa pasal tersebut terlalu mencampuri urusan privasi warga negara sehingga diusulkan untuk dihapus. 3. Bahwa dalam situasi perdebatan yang bersifat diametral tersebut, Pemerintah dan DPR mengambil sikap kompromi dengan tetap mempertahankan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412, namun pada saat yang sama memberikan pembatasan yang ketat dalam mekanisme penegakan hukumnya melalui pengaturan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum. 4. Bahwa Pasal 411 mengatur mengenai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai “Perzinaan”, yang secara konseptual merupakan pengembangan dari pengaturan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP Lama, namun dengan rumusan yang lebih jelas dan sistematis sehingga tidak lagi 47 semata bergantung pada doktrin, melainkan telah memberikan definisi yang tegas mengenai perzinaan sebagai persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. 5. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 411 ayat (1), unsur-unsur tindak pidana perzinaan terdiri atas setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, sehingga norma tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum, perbuatan yang dilarang, serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. 6. Bahwa Pasal 411 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana perzinaan hanya dapat diproses atas dasar pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan, sehingga pengaturan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai legal standing pihak yang berhak mengajukan pengaduan. 7. Bahwa dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP Lama yang hanya memberikan hak pengaduan kepada suami atau istri, pengaturan dalam Pasal 411 memperluas subjek yang berhak mengadu dengan memasukkan orang tua atau anak sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, yang dalam praktik kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang mustahil karena dalam kenyataan terdapat pula kasus orang tua melaporkan anaknya ataupun sebaliknya. 8. Bahwa Pasal 411 ayat (3) menentukan bahwa ketentuan pengaduan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku dalam tindak pidana ini, yang menunjukkan adanya pengaturan khusus guna menjaga karakter delik aduan yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan relasi personal dalam keluarga. 9. Bahwa Pasal 411 ayat (4) memberikan kemungkinan bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk menarik kembali pengaduannya sepanjang proses persidangan belum dimulai, sehingga ketentuan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya serta membuka peluang terjadinya penyelesaian 48 secara kekeluargaan sebelum perkara memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. 10. Bahwa penjelasan Pasal 411 ayat (1) juga memberikan uraian yang lebih jelas mengenai lingkup perzinaan beserta berbagai kemungkinan hubungan yang dapat dikategorikan sebagai perzinaan, yang dimaksudkan untuk menghindari ambiguitas dalam penerapan norma oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. 11. Bahwa sebagaimana Pasal 411, Pasal 412 juga menimbulkan perdebatan yang cukup tajam tidak hanya antara Pemerintah dan DPR dengan masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri, di mana dari sembilan fraksi yang ada terdapat lima fraksi yang menghendaki agar pasal tersebut dihapus karena dianggap terlalu memasuki ranah privasi warga negara, sedangkan empat fraksi lainnya menghendaki agar pasal tersebut tetap dipertahankan sebagai representasi nilai moral dalam masyarakat. 12. Bahwa alasan lima fraksi yang menolak keberadaan Pasal 412 didasarkan pada kekhawatiran bahwa pengaturan tersebut dapat memberi legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri apabila terdapat fenomena hidup bersama tanpa perkawinan dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran terhadap privasi individu. 13. Bahwa sebagai jalan tengah atau middle way dalam merespons perbedaan pandangan tersebut, pembentuk undang-undang akhirnya tetap memasukkan Pasal 412 dalam KUHP dengan pembatasan yang ketat melalui mekanisme delik aduan serta disertai pengaturan yang melarang pembentuk Peraturan Daerah untuk mengatur substansi yang bertentangan dengan pasal tersebut, kecuali terhadap daerah-daerah yang memiliki status khusus atau istimewa. 14. Bahwa Pasal 412 mengatur mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, yang merupakan jenis tindak pidana baru karena tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHP Lama, sehingga norma ini merupakan bentuk pengembangan hukum pidana nasional yang dimaksudkan untuk merespons dinamika nilai sosial dalam masyarakat. 49 15. Bahwa Pasal 412 ayat (1) menetapkan bahwa perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda, yang mencerminkan adanya upaya untuk menjaga nilai moral dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat melalui instrumen hukum pidana. 16. Bahwa Pasal 412 ayat (2) menegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku, yaitu pasangan sah bagi mereka yang telah menikah atau orang tua dan anak bagi mereka yang belum menikah, sehingga pengaturan ini sekaligus berfungsi untuk melindungi privasi serta mencegah penuntutan tanpa dasar kepentingan hukum yang jelas. 17. Bahwa Pasal 412 ayat (3) menyatakan bahwa pengaduan terhadap tindak pidana ini tidak mengikuti ketentuan umum tertentu dalam KUHP, yang menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap delik ini dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah terbukanya aib secara luas dalam ruang publik. 18. Bahwa Pasal 412 ayat (4) memberikan kemungkinan bagi pelapor untuk mencabut kembali pengaduannya selama proses persidangan belum dimulai, sehingga ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak serta membuka ruang rekonsiliasi sebelum perkara diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan pidana. 19. Bahwa secara keseluruhan, pengaturan Pasal 411 dan Pasal 412 berada dalam kerangka penegakan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai sosial dan moral masyarakat dengan penghormatan terhadap privasi individu melalui mekanisme pembatasan yang ketat dalam proses penegakan hukumnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan Pemerintah terhadap dalil- dalil Para Pemohon dalam perkara pengujian materiil KUHP dan UU 1/2026, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal a quo pada hakikatnya telah dirumuskan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kehormatan institusi negara, menjaga nilai moral dan sosial dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum 50 melalui perumusan unsur delik yang jelas, pembatasan mekanisme penegakan hukum seperti delik aduan, serta persyaratan unsur kesalahan dan akibat yang bersifat materiil; sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kabur, menghidupkan kembali pasal karet, atau melanggar hak konstitusional warga negara tidak beralasan menurut hukum, karena baik dari segi konsep pembentukan norma maupun dari segi sistematika pengaturan dalam hukum pidana, ketentuan- ketentuan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan ketertiban sosial dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU- XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Memperhatikan jalannya persidangan, terdapat 1 pertanyaan besar: 51 Apakah pasal-pasal a quo sebegitu dibutuhkannya sekalipun melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD NRI 1945? Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan perlindungan hak konstitusional. Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal a quo, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal a quo ini sudah “kejauhan” dari jaminan perlindungan hak konstitusional. Pembentuk undang-undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal a quo merupakan cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan restoratif. Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru ini tidak harus dienforce dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal penghinaan presiden. Tidakkah pandangan pembentuk Undang-Undang dan ahlinya ini justru bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan? Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas Retributif, Utilitarian, dan Restoratif. Secara paradigma Retributif yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana diperlukan untuk mengembalikan Social Order di masyarakat. Jika kita kaji, apakah pasal-pasal a quo akan mengembalikan Social Order di masyarakat? Di Era digital ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan Social Order? Bukankah justru akan jadi chaos karena masyarakat marah hak berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi bad publication bagi pemerintah? Apabila ada rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi respect kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri? Secara paradigma Utilitarian yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal a quo di tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah 52 pasal-pasal a quo justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal a quo tidak harus selalu “digunakan”, kembali kepada political will pejabatnya. Jika begitu, berarti pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini? Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini. Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal a quo, keadilan restoratifnya di mana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga negara, apakah lembaga negara punya perasaan? Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat, Ahli Albert Aries mencontohkan 10 negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah head of state, bukan head of government. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara. Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (govern), sehingga ketika martabat presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara, bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya, tidak apple to apple jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara, melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara ex officio dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. 1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia. 1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017, Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden. Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan 53 Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi democratic backsliding di Türkiye, di mana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan dianggap sebagai strongman. Akibatnya, Uni Eropa terus mengulur keanggotaan Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah negara yang demokratis. 1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia menginvasi Ukraina dan memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator penjahat perang menurut International Criminal Court, sebagaimana juga Benyamin Netanyahu. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, justru ahli yang dihadirkan pembentuk Undang- Undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal a quo tidak cocok di negara kita yang menggunakan sistem presidensial. Kecuali, jika negara kita hendak menuju menjadi negara otoriter. Apakah ke sana arah negara ini? Karena itu lah saya mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada kehancuran. Kehancuran demokrasi. Ergo (Dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo dikabulkan seluruhnya. [2.6] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 54 II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Terhadap pertanyaan- pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani 1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau Undang- Undang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pembentuk undang-undang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekadar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda, meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam Undang- Undang Penyesuaian KUHP. 55 2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP, sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional. 2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan, melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma sebelumnya pada bagian yang diubah. Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang berlaku adalah rumusan sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori dan teknik perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, 56 MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada tingkat tertinggi dalam cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan negara pada tingkat tertinggi tersebut. 5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan konstitusional yang penting, melainkan karena pembentuk undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (staatsbegroting), yang secara konseptual merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam lembaga yang telah ditentukan secara limitatif. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa 57 membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum. Pembentuk Undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun “jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di mana kita ini berada. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara (staatsbelangen), kepentingan masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan individu (individuale belangen). Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai norma KUHP yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang- Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah 58 Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 … 2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 Undang-Undang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang- undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta- merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai 59 pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesamaan bunyi norma, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya. 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ratio decidendi putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan Lambang Negara ataupun memberikan sanksi terhadap penyalahgunaannya. Mahkamah hanya mengoreksi bentuk perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas (overcriminalization) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan kepastian hukum dan batasan yang menyertainya. 3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237 KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang- undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan (mens rea) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata “dengan sengaja” tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya dibuktikan pada tahap persidangan, melainkan harus telah teridentifikasi sejak tahap penyidikan. 60 4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan kesan legitimasi yang tidak sah. 5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237 KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara. Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (staatsbelangen) yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan hukum pidana selain kepentingan masyarakat (sociale belangen) dan kepentingan individu (individuale belangen). Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan negara hukum Indonesia. 6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan 61 KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai mekanisme pengendali (control mechanism). Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP. 7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan konteks sistem hukumnya (systematic interpretation), bukan semata- mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara a quo, konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma ketika Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji pada tahun 2012. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh 1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa? 62 2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati (retentionist) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya (abolitionist). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang- undang memilih jalan tengah (middle way) melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana konvensional. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap terpidana untuk menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. 3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara 63 arbitrer oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk penghormatan pembentuk undang-undang terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan semata- mata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan perilaku, tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (social reintegration), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa percobaan tersebut. 5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara nyata e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo 1) … berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah 64 pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang … yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu pemohon- pemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu. 2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa mecover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu. 3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup? Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih 65 yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I KUHP”. 2) Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes, demonstrasi, maupun penyampaian ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP. 66 3) Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap warga negara yang bertindak dalam rangka mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya. Keberadaan norma khusus tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi dan memperluas perlindungan hak warga negara. 4) Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari perdebatan panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang, yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah berupa delik aduan absolut. 5) Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan tersebut. Pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung. 6) Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. 67 7) Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama halnya ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua. 8) Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap perkembangan diri terpidana. 9) Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. 10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya tetapi tidak pernah menerapkannya (abolitionist de facto), seperti Belgia; (iii) negara yang mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas mempertahankan dan menerapkan pidana mati. 11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun 68 menerapkan konsep terme de grace, yaitu pemberian kesempatan melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan. Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan rehabilitasi terpidana. 12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Penilaian tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). 13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh satu institusi tertentu, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual seorang terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai 69 standar yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan konstitusional. 16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada perubahan terhadap putusan pengadilan, maka diperlukan persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial dan mekanisme checks and balances. 17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan tersebut. 18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam proses komutasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang menyimpang dari sistem hukum yang berlaku. 19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak dilaksanakan. 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, SH, MH. Bahwa secara prinsip Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan Keterangan Ahli yaitu: 70 a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (klacht delict), sehingga norma a quo merupakan konstruksi hukum baru yang telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah. b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi. c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara berlebihan atas nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa persetujuan yang bersangkutan. d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, sehingga sekalipun terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang sah dalam negara demokratis. 71 e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma a quo bukanlah represi terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU- XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak. III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 72 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU- XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 73 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara bersamaan (penggabungan) dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026. Bahwa pemeriksaan persidangan dengan cara penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan-permohonan tersebut di atas dengan permohonan a quo, telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU 1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 74 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 75 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X, yang dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 411 ayat (2) UU 1/2023 Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pasal 412 ayat (1) UU 1/2023 Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 412 ayat (2) UU 1/2023 Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-24] merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena sebagai subjek hukum dari UU 1/2023, Pemohon I sampai dengan Pemohon X berpotensi mendapatkan ketidakpastian hukum akibat pasal-pasal a quo mengkriminalisasi ranah privat tanpa indikator konkret sehingga melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi; 76 4. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, Pemohon I sampai Pemohon X mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan, namun norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menimbulkan ketidakjelasan norma (vague of norm) dan ketidakjelasan definisi frasa “orang tua” dan kata “anak” sehingga menghambat proses pembelajaran, penelitian hukum, analisis kasus, serta pemberian nasihat hukum. Hal tersebut disebabkan ketiadaan parameter hukum yang pasti ihwal delik perzinaan dan mekanisme pengaduannya serta ketidakjelasan siapa yang dapat mengadukan berdasarkan norma yang multitafsir tersebut; 5. Bahwa norma a quo memberikan kewenangan kepada “orang tua” dan “anak” mengadukan aktivitas hubungan relasional pribadi Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang mengakibatkan intervensi negara melalui instrumen hukum pidana ke dalam ranah yang seharusnya bersifat privat dan personal. Mekanisme delik aduan tersebut telah menciptakan ketakseimbangan kekuatan dalam relasi keluarga yang fundamental. Hal tersebut menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengalami kerugian berupa rasa tidak aman dan rasa takut terhadap kemungkinan diskriminasi atas relasi pribadi karena tidak dapat memprediksi dengan wajar siapa saja dari anggota keluarga Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang dapat mengadukan aktivitas pribadi mereka berdasarkan mekanisme delik aduan yang tidak jelas; 6. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, ketidakpastian hukum serta potensi pihak ketiga dalam kehidupan relasional Pemohon I sampai dengan Pemohon X akan hilang, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon X dapat kembali menjalankan kewajiban akademik dan hak-hak sipil dengan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam menjelaskan ihwal kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12], yang merupakan mahasiswa fakultas hukum [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-24]. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menjelaskan anggapan potensi hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian. 77 Berkenaan dengan uraian anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X dimaksud, dalam kaitan dengan berlakunya norma Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023, menurut Mahkamah terdapat kondisi/prasyarat yang harus dipenuhi untuk menentukan/menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma-norma a quo. Dalam hal ini, apabila Pemohon I sampai dengan Pemohon X menguraikan atau menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional bersifat faktual, Pemohon I sampai dengan Pemohon X harus membuktikan telah melakukan atau menjalani hubungan di luar ikatan perkawinan dan terhadap hubungan tersebut telah dilakukan proses hukum atau penuntutan karena diadukan oleh pengadu seperti yang dimaksud dalam norma Pasal 411 ayat (2) huruf b dan Pasal 412 ayat (2) huruf b UU 1/2023, yaitu diadukan oleh orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sementara itu, apabila Pemohon I sampai dengan Pemohon X menguraikan atau menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional bersifat potensial, Pemohon I sampai dengan Pemohon X harus membuktikan telah melakukan atau menjalani hubungan di luar ikatan perkawinan sekalipun belum dilaporkan atau belum menjalani proses hukum. Artinya, perihal adanya syarat untuk anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial, yaitu “yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” hanya dapat dibuktikan jika telah menjalani atau melakukan hubungan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya berkaitan dengan norma Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 dan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan berkaitan dengan norma Pasal 412 ayat (1) UU 1/2023, dan juga bukan salah satu subjek hukum yang dapat mengadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (2) dan Pasal 412 ayat (2) UU 1/2023. Berdasarkan uraian ihwal kondisi/prasyarat yang harus dipenuhi tersebut, setelah mempelajari secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon I sampai dengan Pemohon X dan setelah mendengar serta mempelajari secara komprehensif keterangan pembentuk undang-undang dalam sidang pleno, menurut Mahkamah sekalipun sidang pleno dimaksudkan untuk mendengar keterangan pihak-pihak berkaitan dengan isi/substansi materi permohonan, namun telah ternyata pada bagian kedudukan hukum Mahkamah menemukan adanya fakta hukum yang tidak mendukung uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang menurut 78 Pemohon I sampai dengan Pemohon X bersifat potensial dimaksud tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah menjalani atau melakukan hubungan sebagaimana diuraikan di atas. Bahkan, sebagai mahasiswa fakultas hukum, keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak menghalangi atau mengganggu hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sebagai mahasiswa, dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak berpotensi untuk menghambat hak konstitusional dalam proses pembelajaran, penelitian hukum, analisis kasus, serta pemberian nasihat hukum. Dengan uraian tersebut, sekalipun Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dapat membuktikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa fakultas hukum, menurut Mahkamah uraian anggapan ihwal potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 telah ternyata tidak mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena ihwal syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi Mahkamah mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I sampai dengan Pemohon X (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 79 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, 80 Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca