28/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 28/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Tubagus Arman Maulana Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pinang Perak IX Blok PJ No. 20, RT 013/RW 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Nazril Irham Pekerjaan : Seniman Alamat : Jalan Tanjungsari Raya No. 58, RT 004/RW 006, Antapani Wetan, Antapani, Bandung, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Vina DSP Harrijanto Joedo Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya Alamat : Jalan Tegal No. 9, RT 010/RW 007, Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Dwi Jayati Pekerjaan : Seniman Alamat : Perigi Raya Shizen Kav 9, RT 006/ RW 005, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Judika Nalom Abadi Sihotang Pekerjaan : Seniman 2 Alamat : Jalan Alu Alu No. 29, RT 014/RW 007, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Bunga Citra Lestari Pekerjaan : Seniman Alamat : Jalan Pejaten Barat IV No. 9, RT 009/RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Sri Rosa Roslaina H Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Musolah No. 20 A, RT 004/RW 004, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Raisa Andriana Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Bumi Daya Raya No. 7, RT 003/RW 019, Cinere, Cinere, Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Nadin Amizah Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Salawati I Blok A-8 No. 1, RT 003/RW 013, Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon IX; 10. Nama : Bernadya Ribka Jayakusuma Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Margorejo Indah B-303, RT 002/RW 008, Margorejo, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Anindyo Baskoro Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Bangka XI No. 66 C, RT 001/RW 001, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon XI; 3 12. Nama : Oxavia Aldiano Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Villa Bintaro Asri Kav. 19/100, RT 001/RW 002, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Afgansyah Reza Pekerjaan : Seniman Alamat : Jalan Bumi Pratama Timur R-1, RT 007/RW 006, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Ruth Waworuntu Sahanaya Pekerjaan : Seniman Alamat : Jalan Benda No. 16, RT 004/RW 001, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Wahyu Setyaning Budi Trenggono Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Margasatwa Raya, Komplek Margasatwa Baru, RT 005/RW 003, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Andi Fadly Arifuddin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Manunggal Jaya No. 3, RT 008/RW 004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon XVI; 17. Nama : Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perum Pelangi Bintaro No. 9, RT 005/RW 002, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Andini Aisyah Hariadi Pekerjaan : Karyawan Swasta 4 Alamat : Jalan Pinang Kalijati Mayfair House Kav. 2E, RT 007/RW 009, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Dewi Yuliarti Ningsih Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Pinang Perak IX BLK PJ No. 20, RT 013/RW 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : Hedi Suleiman Pekerjaan : Seniman Alamat : Jatibening Estate A-5/15, RT 003/RW 013, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XX; 21. Nama : Mario Ginanjar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Cisitu Baru No. 63, RT 004/RW 011, Dago, Coblong, Bandung, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Teddy Adhytia Hamzah Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Komp Kodam, RT 006/RW 008, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon XXII; 23. Nama : David Bayu Danang Joyo Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kenari II/157.E, RT 004/RW 004, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : Tantrisyalindri Ichlasari Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta 5 Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XXIV; 25. Nama : Hatna Danarda Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon XXV; 26. Nama : Ghea Indrawari Pekerjaan : Seniman Alamat : Tebet Barat Dalam IV-E/14 RT 015/ RW 006, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XXVI; 27. Nama : Rendy Pandugo, S.E. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Gubeng Kertajaya 8-A/30, RT 002/ RW 004, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XXVII; 28. Nama : Gamaliel Krisatya Pekerjaan : Seniman Alamat : Oriana Permata Bintaro Jaya B9 F 10/20, RT 002/RW 021, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XXVIII; 29. Nama : Mentari Gantina Putri Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Karawang Wetan, RT 004/RW 003, Karawang, Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XXIX; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Maret 2025 dan 14 April 2025 memberi kuasa kepada Panji Prasetyo, S.H., LL.M., MCIArb., ANZIIF, Michelle Belinda Lidya Averil, S.H., Dolok Yosuadi, S.H., M.H., Andi Muhammad Rezaldy, S.H., Sahala T.P. Sihombing, S.H., Novizal Kristianto, S.H., Reiny Nattasari Latief, S.H., dan Indra Darusman S.H., yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi, beralamat di The CEO Building, Lantai 5, Jalan T.B. Simatupang Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa. 6 Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX disebut sebagai ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, Doadibadai, Rika Ratika Roslan, Ari Sapta Hernawan, Denny Farfi. C, Erdian Aji Prihartanto, Mario Ricardo Patar Uluan, R. Bambang Permadi, Rico Valentino, dan LH Hapsari Koeswoyo (Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk); Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait PAPPRI; Memeriksa bukti-bukti dan membaca keterangan tertulis saksi Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait LMKN, Pihak Terkait PAPPRI, serta Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor 28/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 7 Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiel terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat 5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta”) (vide Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”) (vide Bukti P-2), dengan uraian sebagai berikut: Tabel 1. Daftar Pasal untuk Diuji Materiel dan Pasal Batu Uji No. Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji 1. Pasal 9 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 2. Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi: “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 8 ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 3. Pasal 81, yang berbunyi: “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 4. Pasal 87 ayat (1), yang berbunyi: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 5. Pasal 113 ayat (2), yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: 9 Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini selengkapnya adalah sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316) sebagaimana diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); ii) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” 10 Nomor 5456); dan iii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”). Adapun ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) UU MK “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) (vide Bukti P-3) menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang- undang terhadap UUD NRI 1945. Adapun Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut sebagai “UU 12/2011”) (vide Bukti P-4) menegaskan kembali tata cara pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah di Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”; 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMKRI 2/2021”) (vide Bukti P-5) mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 PMKRI 2/2021 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi;”; 6. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas final dan mengikat dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang. Penafsiran ini diperlukan ketika suatu norma hukum bersifat ambigu, multitafsir atau berpotensi melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya 12 mengoreksi kesalahan legislasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi; 7. Bahwa dalam praktik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga dapat menetapkan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) (vide Bukti P-6 — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008) atau inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional) (vide Bukti P-7 — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009). Artinya, suatu norma tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya menjadi tidak konstitusional jika dimaknai secara bertentangan. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan keberlanjutan hukum tanpa menciptakan kekosongan norma; 8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah kami jelaskan di atas, maka dengan ini, kami hendak mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, oleh karena Permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final serta mengikat; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. Identitas Para Pemohon 10. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia masuk dalam kategori pemohon dan dapat berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK (vide Bukti P-8), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 13 Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.”; 11. Bahwa Pemohon I merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Tubagus Arman Maulana atau dikenal sebagai Armand Maulana, seorang penyanyi profesional yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik GIGI yang berdiri sejak tahun 1994. Pemohon I telah aktif di industri musik Indonesia sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas kiprah dan konsistensinya dalam berbagai proyek musik, konser, dan penampilan di berbagai platform media (vide Bukti P-50); 12. Bahwa Pemohon II merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Nazril Irham atau dikenal sebagai Ariel, adalah vokalis utama dari grup musik NOAH (sebelumnya Peterpan) yang mulai dikenal sejak tahun 2003. Pemohon II telah menempuh karier profesional di industri musik selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal luas sebagai salah satu penyanyi papan atas di Indonesia (vide Bukti P-51); 13. Bahwa Pemohon III merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Vina DSP Harrijanto Joedo atau dikenal sebagai Vina Panduwinata, adalah penyanyi senior Indonesia yang memulai kariernya pada akhir tahun 1970-an. Pemohon III dikenal melalui lagu-lagu legendaris yang masih populer hingga kini dan telah aktif selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun dalam dunia pertunjukan musik di Indonesia (vide Bukti P-52); 14. Bahwa Pemohon IV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Dwi Jayati atau dikenal sebagai Titi DJ, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia yang telah berkarya secara aktif sejak tahun 1980-an. Pemohon IV dikenal sebagai salah satu diva Indonesia yang berkiprah dalam berbagai genre musik dan tampil secara konsisten di berbagai panggung nasional dan internasional (vide Bukti P-53); 15. Bahwa Pemohon V merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Judika Nalom Abadi Sihotang atau dikenal sebagai Judika, 14 adalah penyanyi profesional yang dikenal luas setelah menjadi finalis dalam ajang Indonesian Idol pada tahun 2005. Pemohon V telah berkarier secara aktif di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an dan dikenal atas kemampuan vokalnya yang kuat serta berbagai lagu hits yang telah dirilisnya (vide Bukti P-54); 16. Bahwa Pemohon VI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Bunga Citra Lestari atau dikenal sebagai BCL, adalah seorang penyanyi dan aktris yang mulai dikenal di industri hiburan Indonesia sejak awal 2000-an. Pemohon VI dikenal atas suara khasnya dan karya-karya musik populer, serta tampil aktif dalam berbagai konser, festival, dan program televisi (vide Bukti P-55); 17. Bahwa Pemohon VII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Sri Rosa Roslaina H atau dikenal sebagai Rossa, adalah seorang penyanyi profesional yang mulai berkarier sejak usia muda pada awal 1990- an. Pemohon VII dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai penyanyi dengan banyak karya hits, dan telah tampil di berbagai pertunjukan berskala nasional dan internasional (vide Bukti P-56); 18. Bahwa Pemohon VIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Raisa Andriana atau dikenal sebagai Raisa, adalah penyanyi yang mulai dikenal publik sejak merilis debut albumnya pada tahun 2011. Pemohon VIII merupakan salah satu penyanyi pop terkemuka di Indonesia dengan berbagai pertunjukan langsung, tur konser, dan rekaman musik yang sukses secara komersial (vide Bukti P-57); 19. Bahwa Pemohon IX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Nadin Amizah atau dikenal sebagai Nadin, adalah penyanyi dan penulis lagu muda Indonesia yang mulai dikenal sejak 2017. Pemohon IX dikenal melalui karya-karya musik indie yang puitis dan telah aktif melakukan pertunjukan langsung serta merilis album yang mendapat apresiasi luas (vide Bukti P-58); 20. Bahwa Pemohon X merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Bernadya Ribka Jayakusuma atau dikenal sebagai Bernadya, adalah penyanyi dan penulis lagu yang mulai dikenal publik sejak awal dekade 2020-an. Pemohon X dikenal atas gaya bermusiknya yang tenang 15 dan introspektif, serta aktif dalam dunia pertunjukan musik digital dan konser (vide Bukti P-59); 21. Bahwa Pemohon XI merupakan seorang Warga negara Indonesia yang bernama B Anindyo Baskoro atau dikenal sebagai Nino Kayam, adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik yang dikenal sebagai bagian dari grup musik RAN serta proyek-proyek kolaboratif lainnya. Pemohon XI telah aktif di industri musik Indonesia sejak pertengahan 2000-an (vide Bukti P-60); 22. Bahwa Pemohon XII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Oxavia Aldiano atau dikenal sebagai Vidi Aldiano, adalah penyanyi pop Indonesia yang mulai dikenal sejak merilis lagu “Status Palsu” pada tahun 2008. Pemohon XII telah aktif dalam berbagai pertunjukan musik di dalam dan luar negeri, serta dikenal sebagai penyanyi dengan ciri vokal khas (vide Bukti P-61); 23. Bahwa Pemohon XIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Afgansyah Reza atau dikenal sebagai Afgan, adalah penyanyi Indonesia yang mulai dikenal sejak merilis album perdananya pada tahun 2008. Pemohon XII dikenal luas atas gaya vokal melankolis dan telah tampil secara konsisten dalam pertunjukan musik di Indonesia dan Asia (vide Bukti P-62); 24. Bahwa Pemohon XIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Ruth Waworuntu Sahanaya atau dikenal sebagai Ruth Sahanaya, adalah penyanyi senior Indonesia yang telah berkarya sejak awal 1980-an. Pemohon XIV dikenal sebagai salah satu diva musik Indonesia yang telah tampil di berbagai panggung nasional dan internasional selama lebih dari 4 (empat) dekade (vide Bukti P-63); 25. Bahwa Pemohon XV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Wahyu Setyaning Budi Trenggono atau dikenal sebagai Yuni Shara, adalah penyanyi yang memulai kariernya di akhir 1980-an dan dikenal luas sebagai penyanyi dengan karakter suara khas. Pemohon XV aktif dalam berbagai bentuk pertunjukan musik sejak masa remajanya hingga kini (vide Bukti P-64); 16 26. Bahwa Pemohon XVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Andi Fadly Arifuddin atau dikenal sebagai Fadly Padi, adalah vokalis utama dari grup musik Padi (kini Padi Reborn) yang mulai aktif sejak tahun 1997. Pemohon XVI telah tampil dalam berbagai konser besar di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu vokalis yang paling berpengaruh dalam skena musik pop-rock Indonesia (vide Bukti P-65); 27. Bahwa Pemohon XVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA atau dikenal sebagai Ikang Fawzi, adalah penyanyi rock Indonesia yang telah aktif sejak tahun 1980- an. Pemohon XVII dikenal sebagai salah satu pionir musik rock Indonesia dan telah berkarier secara konsisten di berbagai platform pertunjukan musik (vide Bukti P-66); 28. Bahwa Pemohon XVIII merupakan merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Andini Aisyah Hariadi atau dikenal sebagai Andien, adalah penyanyi jazz-pop Indonesia yang memulai kariernya sejak usia muda pada akhir 1990-an. Pemohon XVIII dikenal atas eksplorasi musikal dan konsistensinya dalam berbagai pertunjukan live maupun produksi rekaman (vide Bukti P-67); 29. Bahwa Pemohon XIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Dewi Yuliarti Ningsih atau dikenall sebagai Dewi Gita, adalah penyanyi Indonesia yang mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Pemohon XIX telah berkarier selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal lewat penampilannya di berbagai festival musik serta konser besar (vide Bukti P- 68); 30. Bahwa Pemohon XX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Hedi Suleiman atau dikenal sebagai Hedi Yunus, adalah penyanyi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu vokalis dari grup musik Kahitna. Pemohon XX telah aktif di industri musik sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas penampilannya dalam berbagai proyek musik dan pertunjukan langsung (vide Bukti P-69); 31. Bahwa Pemohon XXI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Mario Ginanjar atau dikenal sebagai Mario, adalah penyanyi Indonesia yang dikenal sebagai vokalis grup musik Kahitna sejak tahun 17 2003. Pemohon XXI aktif dalam berbagai pertunjukan musik dan kolaborasi lintas genre (vide Bukti P-70); 32. Bahwa Pemohon XXII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Teddy Adhytia Hamzah atau dikenal sebagai Teddy Adhitya, adalah penyanyi dan penulis lagu yang mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an. Pemohon XXII dikenal dengan gaya soul dan R&B serta aktif tampil dalam pertunjukan langsung dan festival musik (vide Bukti P-71); 33. Bahwa Pemohon XXIII merupakan merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama David Bayu Danang Joyo atau dikenal sebagai David Naif, adalah penyanyi dan mantan vokalis utama dari grup musik NAIF yang populer sejak akhir 1990-an. Pemohon XXIII dikenal atas karakter vokal yang unik dan performa panggung yang kuat (vide Bukti P- 72); 34. Bahwa Pemohon XXIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Tantrisyalindri Ichlasari atau dikenal sebagai Tantri Kotak, adalah vokalis utama dari grup musik Kotak yang dikenal luas sejak awal 2000-an. Pemohon XXIV aktif tampil dalam berbagai konser rock nasional dan dikenal sebagai penyanyi dengan energi panggung yang kuat (vide Bukti P-73); 35. Bahwa Pemohon XXV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Hatna Danarda atau dikenal sebagai Arda Naff, adalah mantan vokalis dari grup musik Naff yang telah dikenal di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an. Pemohon XXV tampil aktif dalam pertunjukan langsung dan berbagai produksi musik pop-rock (vide Bukti P-74); 36. Bahwa Pemohon XXVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Ghea Indrawari atau dikenal sebagai Ghea, adalah penyanyi muda yang mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Pemohon XXVI aktif merilis karya-karya pop dan tampil di berbagai cara musik sejak tahun 2018 (vide Bukti P-75); 37. Bahwa Pemohon XXVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Rendy Pandugo, SE atau dikenal sebagai Rendy Pandugo, adalah penyanyi dan penulis lagu yang dikenal melalui gaya musik pop akustik modern. Pemohon XXVII mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an 18 dan aktif dalam pertunjukan musik baik di dalam negeri maupun luar negeri (vide Bukti P-76); 38. Bahwa Pemohon XXVIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Gamaliel Krisatya atau dikenal sebagai Gamaliel, adalah penyanyi dan penulis lagu yang awalnya dikenal melalui grup vokal GAC. Pemohon XXVIII kini aktif sebagai penyanyi solo dengan karya-karya eksperimental dan sering tampil dalam pertunjukan musik lintas genre (vide Bukti P-77); 39. Bahwa Pemohon XXIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama Mentari Gantina Putri atau dikenal sebagai Mentari Novel, adalah penyanyi muda yang mulai dikenal melalui media sosial dan platform digital. Pemohon XXIX aktif merilis lagu dan tampil di berbagai acara musik sejak awal 2020-an (vide Bukti P-78); B. Hak Konstitusional Para Pemohon yang Dijamin oleh UUD NRI 1945 & Kerugian Konstitusional yang Dialami Para Pemohon 40. Bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut: Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 41. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 (“Putusan MKRI 11/2007”) (vide Bukti P-38), serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Putusan MKRI 11/2007, Halaman 20 “Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 19 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi,”; 42. Bahwa kemudian, Pasal 4 PMKRI 2/2021 (vide Bukti P-5) menegaskan kembali kriteria pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan, sebagai berikut: Pasal 4 PMKRI 2/2021 “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 43. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dalam industri musik Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Para Pemohon aktif mengekspresikan karya cipta melalui pertunjukan yang merupakan bagian dari ekspresi budaya 20 sekaligus sumber penghidupan. Dengan berlakunya berbagai ketentuan a quo yang telah kami uraikan dalam Permohonan ini, Para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dengan penjelasan sebagai berikut: B.1. Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 44. Bahwa pertama, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 45. Bahwa kedua, Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional berupa hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”; 46. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana secara tegas diperintahkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan.” Dalam konteks tersebut, kewajiban negara, khususnya Pemerintah, bukanlah bersikap pasif, melainkan aktif dan konkret, antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya wajib menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara. Namun pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta a quo justru menunjukan adanya pertentangan dengan konstitusi, karena tidak memberikan perlindungan yang jelas, setara, dan memadai bagi Para Pemohon selaku subjek hukum. Akibatnya, hak-hak 21 konstitusional Para Pemohon dirugikan dan menempatkan mereka dalam posisi yang rentan secara hukum. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta a quo menciptakan situasi ancaman yang bersifat struktural, mengingat Para Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan yang layak dari negara. Kondisi ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran untuk terus menampilkan karya di ruang publik, yang secara langsung bertentangan dengan: a. hak atas rasa aman dari ancaman sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; dan b. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 47. Bahwa kepastian hukum sebagai elemen fundamental dari moralitas hukum ditekankan oleh Lon L. Fuller dalam bukunya berjudul The Morality of Law, Fuller (halaman 54—58) (vide Bukti P-47) menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus tunduk pada internal morality of law dengan mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, antara lain sebagai berikut: a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik; c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; g. tidak boleh sering diubah; h. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari- hari; 48. Bahwa pandangan tentang pentingnya kepastian hukum juga ditegaskan oleh Friedrich von Hayek dalam bukunya yang berjudul The Road to Serfdom (halaman 57—59) (vide Bukti P-48), yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dari negara hukum (rule of law), sejajar dengan prinsip: 22 a. generality (berlaku umum); dan b. equality (kesetaraan), yang secara bersama-sama menjamin keadilan, kejelasan, dan prediktabilitas hukum. Tanpa kepastian hukum, warga negara tidak dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya secara utuh; 49. Bahwa secara filosofis, hukum juga memuat fungsi protektif terhadap kebebasan dan rasa aman warga negara. Pandangan ini ditegaskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Theory of Legislation (halaman 93—109) (vide Bukti P-49), memberi penegasan bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari hukum menurut Bentham, antara lain: a. hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan dalam mencari nafkah dan mempertahankan kehidupannya; b. hukum harus menjamin bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin; c. hukum harus menjamin adanya kesetaraan dalam aspek sosial, budaya serta di hadapan hukum bagi setiap individu dan kelompok masyarakat; d. hukum berperan dalam menciptakan rasa aman serta menjamin ketertiban masyarakat; 50. Bahwa dengan demikian, pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang diujikan dalam Permohonan a quo yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan tidak hanya bertentangan dengan norma-norma konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar teori dalam hukum modern yang menekankan fungsi perlindungan, keadilan, dan kepastian sebagai syarat mutlak keberlakuan hukum dalam negara demokratis; B.2. Kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik (khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial) 51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada Mahkamah Konstitusi, berikut disampaikan beberapa gambaran kasus aktual yang telah dialami oleh 23 sebagian Pemohon. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencerminkan kerugian potensial yang mungkin timbul, namun juga kerugian yang sudah terjadi secara nyata. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua Pemohon dapat mengungkapkan secara rinci mengenai kerugian yang mereka alami, mengingat adanya ketakutan yang sangat nyata terkait potensi dampak negatif terhadap karier profesional mereka. Kekhawatiran tersebut berakar dari risiko hukum yang dihadapi akibat ketidakpastian dalam penerapan UU Hak Cipta, yang dapat berujung pada penghambatan aktivitas profesional mereka, seperti yang tercermin dalam sejumlah kasus konkret yang akan dipaparkan. Perlu pula kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa bahkan untuk menyampaikan kerugian konstitusionalnya di hadapan Mahkamah ini, beberapa Pemohon mengalami ketakutan yang sangat nyata akibat adanya rasa terancam dari oknum-oknum pencipta yang secara aktif menggunakan pendekatan represif, termasuk somasi berulang hingga ancaman pelaporan pidana. Ketakutan tersebut tidak bersifat hipotetik, melainkan benar-benar membatasi keberanian Para Pemohon untuk secara terbuka mengemukakan fakta kerugian yang mereka alami. Situasi ini memperlihatkan adanya iklim yang tidak kondusif bagi pelaku pertunjukan dalam menyampaikan pendapat, membela hak konstitusionalnya, serta menjalankan profesi mereka secara merdeka, dan dengan sendirinya menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, meskipun kami hanya dapat menyampaikan beberapa kerugian aktual yang dapat dibuka untuk publik, fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk menunjukkan adanya ancaman terhadap hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan profesinya dengan aman dan tanpa rasa takut akan ancaman hukuman yang tidak berdasar; 52. Bahwa sebagai contoh, Pemohon XXIV, Tantri Syalindri Ichlasari, yang dikenal sebagai vokalis utama grup musik Kotak, telah mengalami secara langsung kerugian konstitusional yang nyata akibat dari ketidakpastian 24 hukum dalam pengaturan hak pertunjukan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Sebagaimana dilansir pada berita pada Sindonews.com tanggal 26 Juli 2023, pada tahun 2019, Pemohon XXIV dan grup musik Kotak secara resmi menghentikan penampilan sejumlah lagu yang sebelumnya merupakan bagian dari repertoar konser mereka, yaitu lagu-lagu yang diciptakan oleh Posan Tobing, mantan drummer dan salah satu pendiri Kotak. Larangan eksplisit dari Posan Tobing terhadap penggunaan karya cipta miliknya membuat Pemohon XXIV tidak lagi menyanyikan lagu-lagu seperti “Berbeda”, “Cinta Jangan Pergi”, “Kerabat Kotak”, dan “Ku Ingin Sendiri”. Keputusan tersebut diambil meskipun lagu-lagu tersebut telah dikenal luas oleh publik dan menjadi bagian dari identitas musikal Kotak yang lekat dengan perjalanan karier Pemohon XXIV sejak awal bergabung (vide Bukti P-101). Lebih lanjut, sebagaimana dilansir pada berita Kompas.com tanggal 6 September 2023, Posan Tobing bahkan melayangkan 4 (empat) kali somasi kepada personel Kotak dan menyatakan niat untuk membawa persoalan ini ke ranah pidana atas dasar pelanggaran hak cipta. Meski Pemohon XXIV dan rekan-rekannya telah menghentikan penggunaan lagu-lagu ciptaan Posan sejak tahun 2019, tekanan hukum tetap dilayangkan dan menimbulkan ketidaknyamanan serta kekhawatiran dalam menjalankan profesi mereka sebagai musisi. Pemohon XXIV, dalam berbagai wawancara, telah menyatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko hukum atas penggunaan lagu-lagu tersebut, terlepas dari dampaknya terhadap karier panggungnya (vide Bukti P-100). Fakta ini menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual, di mana Pemohon XXIV sebagai pelaku pertunjukan tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dan rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan dalam UU Hak Cipta tidak memberikan kejelasan normatif terkait status penggunaan karya cipta dalam sistem perizinan kolektif (blanket license) maupun pengaturan tegas terhadap model direct licensing yang kini justru digunakan sebagai dasar untuk mengintimidasi pelaku pertunjukan. 25 Dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap posisi pelaku pertunjukan seperti Pemohon XXIV, maka ketentuan dalam UU Hak Cipta telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berkepanjangan, serta membatasi ruang kreasi dan berekspresi. Hal ini bukan sekadar perdebatan hukum, melainkan telah berdampak nyata pada kebebasan Pemohon XXIV dalam menyampaikan karya, berinteraksi dengan publik, serta melaksanakan profesinya secara merdeka; 53. Bahwa Pemohon XX, Hedi Suleiman yang lebih dikenal dengan nama Hedi Yunus Kahitna, merupakan seorang penyanyi dan pelaku industri musik yang telah berkarier lama dan memiliki hak konstitusional atas hasil ciptaan maupun pertunjukan musik yang dilakukannya. Salah satu repertoar dalam pertunjukan yang sering dibawakan oleh Pemohon XX adalah lagu berjudul “Melamarmu”, yang diciptakan oleh Badai Kerispatih. Sebagai penyanyi, Pemohon XX berperan dalam menyampaikan ciptaan karya musik kepada masyarakat melalui pertunjukan musik, baik secara langsung maupun melalui media rekaman. Sehubungan dengan penggunaan lagu “Melamarmu” dalam pertunjukan oleh Pemohon XX, Badai menyebutkan bahwa Pemohon XX wajib menerapkan sistem direct licensing dalam hal mempertunjukkan lagu tersebut. Akibatnya, Pemohon XX kemudian tidak lagi membawakan lagu “Melamarmu” dalam pertunjukan-pertunjukannya. Hal ini telah secara nyata dan aktual menimbulkan kerugian konstitusional yang signifikan bagi Pemohon XX. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat adanya permintaan direct licensing dalam penggunaan lagu “Melamarmu” menyebabkan Pemohon XX menghadapi situasi yang tidak menentu dalam hal pertunjukan karya tersebut. Ketidakjelasan mengenai apakah Pemohon XX dapat mempertunjukkan lagu tersebut tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada, dan potensi tuntutan hukum yang dapat muncul, menimbulkan kecemasan yang signifikan bagi Pemohon XX. Dalam hal ini, Pemohon XX tidak hanya menghadapi risiko tuntutan perdata, tetapi juga potensi tuntutan pidana yang dapat merugikan dirinya secara pribadi dan profesional; 26 54. Bahwa sejumlah Para Pemohon yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan dalam industri musik mengalami kerugian konstitusional yang nyata sebagai akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan a quo dalam UU Hak Cipta. Ketidakpastian ini menciptakan suasana ketakutan yang meluas, khususnya terkait dengan kemungkinan dipersoalkannya pertunjukan atas karya-karya tertentu yang sebelumnya telah menjadi bagian dari repertoar profesional mereka selama bertahun- tahun. Sejumlah Para Pemohon merasa terpaksa untuk tidak lagi membawakan karya-karya tersebut di ruang publik, bukan karena alasan artistik atau teknis, melainkan semata-mata karena rasa takut akan adanya konsekuensi hukum. Ketakutan tersebut bukan bersifat spekulatif, melainkan timbul secara konkret dari situasi hukum yang tidak pasti—di mana pendekatan perizinan langsung diberlakukan secara sepihak oleh pencipta lagu, dan diikuti dengan ancaman untuk menempuh jalur hukum terhadap pelaku pertunjukan. Bahkan, sebagian dari Para Pemohon menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk kerugian konstitusionalnya dalam Permohonan a quo karena rasa takut akan kemungkinan adanya tuntutan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun laporan pidana. Ketakutan semacam ini telah menghalangi mereka untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka, bahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian menimbulkan pembatasan terhadap hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Oleh karena itu, bentuk ketakutan tersebut harus dianggap sebagai kerugian yang aktual, nyata, dan terukur, karena secara langsung membatasi kebebasan Para Pemohon untuk menjalankan profesinya, mengekspresikan diri melalui seni pertunjukan, serta memperjuangkan haknya dalam ruang hukum yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan. Dalam konteks inilah, ketentuan UU Hak Cipta a quo telah menimbulkan dampak nyata yang merugikan hak konstitusional Para Pemohon; 27 55. Bahwa selain kerugian aktual sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan menyadari adanya potensi kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman terhadap hak-hak mereka. Sejumlah kasus konkret menunjukan betapa pelaku pertunjukan berada dalam posisi yang rentan secara hukum, seperti: a. Kasus yang dialami oleh grup band The Groove, di mana Rieka Roeslan (salah satu mantan personil band The Groove) mengirimkan somasi kepada The Groove dan melarang The Groove untuk menyanyikan lagu karya ciptaan Rieka Roslan. Tindakan itu dilakukan tidak lama setelah Rieka Roslan keluar dari grup band The Groove. Adapun Rieka melarang grup band The Groove menyanyikan lagu ciptaannya karena menurut Rieka, terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen (vide Bukti P-39); b. Kasus yang dialami oleh Sammy Simorangkir, di mana Doadibadai Hollo atau (atau yang dikenal dengan Badai) mengirimkan somasi yang pada pokoknya melarang dan tidak mengizinkan Sammy Simorangkir untuk menyanyikan lagu-lagu grup band Kerispatih ciptaan Badai. Badai melarang Sammy karena menurut Badai, Sammy akan membawakan lagu-lagu ciptaan Badai tersebut pada suatu acara tanpa meminta izin secara langsung kepada Badai (vide Bukti P-40); c. Kasus yang dialami oleh Agnes Monica (atau dikenal dengan Agnezmo) digugat dan dilaporkan pidana oleh Ari Bias, Pencipta dari lagu “Bilang Saja”, karena Agnezmo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Adapun dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutus gugatan dengan menghukum Agnezmo ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ari Bias (vide Bukti P-41), dan bahkan Agnezmo dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar laporan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta; d. Kasus yang dialami oleh Once Mekel, seorang Pelaku Pertunjukan di Indonesia yang dilarang oleh Ahmad Dhani, pencipta lagu-lagu grup band 28 Dewa, untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa dalam berbagai pertunjukan solo Once Mekel. Adapun alasan Ahmad Dhani melarang adalah karena Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa berhak untuk melarang Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu-lagu yang diciptakannya (vide Bukti P-42); 56. Bahwa sebagian dari Para Pemohon, selain berprofesi sebagai pelaku pertunjukan, juga merupakan pencipta lagu yang aktif dan telah lama berkarya di industri musik. Dalam kapasitasnya sebagai pencipta lagu, sebagian dari Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas hasil ciptaannya, yang pada praktiknya sangat mungkin digunakan oleh pihak lain, termasuk pelaku pertunjukan, dalam berbagai bentuk eksploitasi karya musik. Oleh karena itu, kedudukan sebagian dari Para Pemohon dalam perkara a quo tidak hanya terbatas pada pelaku pertunjukan semata, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas ciptaan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Ketentuan UU Hak Cipta a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai pencipta lagu. Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan mekanisme pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta oleh pelaku pertunjukan lain, yang berpotensi menghambat pemenuhan hak ekonomi Para Pemohon atas ciptaannya. Dalam konteks ini, keberadaan norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan tidak adanya penafsiran yang tegas atau perluasan makna norma hukum secara tepat terhadap Ketentuan UU Hak Cipta a quo, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya akses untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya melalui mekanisme pemungutan royalti yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Ketentuan UU Hak Cipta a quo tidak hanya berdampak terhadap kepentingan Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan, melainkan juga sebagai pencipta lagu yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi; 29 57. Bahwa seluruh kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan pasal-pasal yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut atas ancaman, yang berdampak pada hak konstitusional Para Pemohon antara lain: a. Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tersebut menimbulkan permasalahan normatif yang serius karena tidak disertai batasan atau pengecualian yang jelas, sehingga dapat ditafsirkan mencakup seluruh bentuk penggunaan secara komersial ciptaan termasuk pertunjukan. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta selama membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, yang artinya telah ada norma khusus yang diakui untuk penggunaan karya dalam pertunjukan. Dengan tidak adanya batasan atau pengecualian secara eksplisit terhadap frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, terjadi tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum mengenai apakah pertunjukan termasuk dalam kategori yang wajib memperoleh izin langsung. Ketidakjelasan ini diperburuk oleh fakta bahwa dalam praktiknya, pemberian izin oleh Pencipta seringkali bersifat subjektif dan tidak terukur secara objektif, bergantung pada hubungan personal atau preferensi pribadi (like or dislike). Hal ini membuat Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan mengalami kerugian dan berada dalam situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini secara aktual atau setidak-tidaknya potensial, menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak Para Pemohon. Pertama, kerugian terhadap hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak ada kejelasan mengenai mekanisme izin. Kedua, hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 juga dirugikan karena ketidakpastian ini menciptakan ketakutan untuk membawakan karya cipta akan tuntutan hukum sewaktu-waktu, bahkan 30 ketika Para Pemohon telah beritikad baik mengikuti mekanisme pembayaran melalui LMK; b. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta sepanjang membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini mengandung frasa “Setiap Orang”, yang dalam praktiknya seringkali ditafsirkan secara sempit sebagai hanya merujuk pada pelaku pertunjukan. Penafsiran sempit tersebut menimbulkan persoalan yuridis dan ketidakadilan substantif, karena mengabaikan fakta bahwa penyelenggara pertunjukan justru merupakan pihak yang lebih dominan dalam menentukan, mengendalikan, dan mendapatkan keuntungan atas penggunaan komersial suatu ciptaan. Penyelenggara adalah pihak yang menetapkan format acara, memilih daftar lagu, menyusun jadwal pertunjukan, menjalin kerja sama dengan pelaku pertunjukan, dan mengelola aspek komersial seperti tiket, sponsor, dan siaran. Dalam banyak kasus, pelaku pertunjukan hanya menjalankan arahan atau kontrak dari penyelenggara, tanpa wewenang penuh atas pemilihan dan penggunaan ciptaan. Oleh karena itu, penyelenggara merupakan subjek hukum yang secara nyata dan faktual melakukan “penggunaan secara komersial ciptaan” dan semestinya turut dibebani kewajiban hukum. Apabila frasa “Setiap Orang” tetap ditafsirkan hanya mencakup pelaku pertunjukan, maka terjadi ketimpangan tanggung jawab hukum yang merugikan pihak yang paling sentral dalam struktur pertunjukan. Pelaku pertunjukan dapat menjadi sasaran tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, sementara penyelenggara—yang justru menguasai aspek teknis dan ekonomi dari penggunaan ciptaan—berlindung di balik kekosongan norma. Untuk menghindari ketimpangan tersebut, frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta perlu dimaknai secara lebih luas sebagai 31 “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan.” Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara juga tunduk pada ketentuan imbalan kepada pencipta melalui LMK, dan tidak melepaskan diri dari kewajiban hukum dengan membebankan seluruh risiko kepada pelaku pertunjukan. Pemaknaan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas tanggung jawab, serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan perluasan makna tersebut, norma menjadi lebih fungsional dalam menjamin distribusi tanggung jawab yang adil atas penggunaan ciptaan, serta melindungi hak pelaku pertunjukan dari ancaman hukum yang seharusnya ditujukan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab secara struktural dan ekonomis, yaitu penyelenggara. Selain itu, frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta juga menimbulkan persoalan tersendiri karena tidak mengatur secara fleksibel waktu pelaksanaannya. Ketiadaan fleksibilitas ini menjadikan norma tersebut sebagai instrumen kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan, hanya karena pembayaran imbalan dilakukan setelah pertunjukan selesai. Dalam praktiknya, pembayaran kepada pencipta melalui LMK kerap kali hanya dapat direalisasikan setelah pertunjukan usai dan pendapatan diterima sepenuhnya, mengingat karakteristik operasional dan arus kas kegiatan pertunjukan. Lebih lanjut, baik penyelenggara maupun pelaku pertunjukan umumnya tidak dapat memastikan secara mutlak lagu apa saja yang akan dibawakan, siapa penciptanya, maupun besaran royalti yang harus dibayar sebelum pertunjukan dilangsungkan. Sering terjadi perubahan susunan lagu (set list) secara spontan (request dari audiens), pembatalan, atau pergantian venue yang mempengaruhi klasifikasi serta tarif royalti. Oleh karena itu, penafsiran bahwa pembayaran imbalan harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung tidak hanya bertentangan dengan realitas di lapangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensi dari penafsiran yang kaku terhadap waktu pembayaran ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Secara aktual, 32 Para Pemohon mengalami kerugian karena cenderung menghindari pertunjukan musik yang melibatkan karya pihak lain, mengingat ketakutannya akan konsekuensi hukum meskipun telah beritikad baik untuk membayar imbalan melalui LMK setelah pertunjukan. Secara potensial, Para Pemohon dapat tetap dipersoalkan secara hukum, sekalipun telah melaksanakan kewajibannya secara tertib pasca pertunjukan. Situasi ini melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak atas rasa aman dari ancaman hukum yang tidak proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, perlu adanya penafsiran progresif dan konstitusional terhadap norma dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, khususnya terkait subjek hukum yang bertanggung jawab serta waktu pembayaran imbalan, agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi serta hak untuk hidup dari profesi yang sah; c. Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak kegiatan untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2)”. Frasa “kecuali diperjanjikan lain” telah menimbulkan multitafsir yang serius terhadap pengecualian izin dalam pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, hanya karena Pasal 81 UU Hak Cipta menyebutkan frasa “Pasal 9 ayat (1)” tanpa menyebutkan secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f yang sejalan dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin langsung dari pencipta sepanjang membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta justru membuka ruang interpretasi seolah-olah seluruh bentuk penggunaan ciptaan, termasuk pertunjukan, tetap mensyaratkan izin tertulis secara langsung dari pencipta, terlepas dari telah dilakukannya pembayaran melalui LMK. Kekaburan norma ini menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian 33 dalam implementasi, karena menimbulkan keraguan apakah mekanisme kolektif sah dijadikan dasar penggunaan ciptaan dalam pertunjukan publik, ataukah tetap harus ada izin eksplisit dari pencipta. Akibatnya, Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan musik merasa tidak memiliki jaminan hukum yang pasti, meskipun telah melaksanakan kewajiban pembayaran imbalan melalui LMK. Sebagai contoh kerugian aktual yang ditimbulkan adalah Pemohon XXIV yang kemudian tidak menampilkan ciptaan karya Posan Tobing karena adanya rasa takut dan kekhawatiran untuk membawakan karyanya tersebut, yang padahal cukup signifikan terhadap karakteristik grup band Kotak, khususnya khawatir dianggap melanggar hukum jika tidak memperoleh izin tertulis langsung dari pencipta, meskipun telah memenuhi mekanisme kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Situasi ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian mengenai apakah izin langsung masih diperlukan meskipun pembayaran telah dilakukan melalui LMK juga melanggar hak atas rasa aman yang dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena menempatkan pelaku pertunjukan dalam posisi rawan terhadap kriminalisasi atau gugatan perdata, meskipun telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menghindari benturan norma antara Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 81 UU Hak Cipta, serta untuk melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman, maka rumusan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta perlu diperjelas. Rumusan yang konstitusional dan tidak multitafsir dapat dinyatakan “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain, …”. Dengan perumusan ini, pengecualian izin bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menjadi jelas dan tidak dapat ditafsirkan bertentangan dengan norma lainnya. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme kolektif tetap sah dan terlindungi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang layak, serta untuk mencegah 34 kriminalisasi dan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kegiatan pertunjukan yang sah dan konstitusional; Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Frasa “imbalan yang wajar” adalah frasa yang bersifat subjektif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas dalam praktik. Ketidakjelasan ini menimbulkan penafsiran sepihak oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat menetapkan besaran imbalan yang sewenang-wenang, tidak proporsional, dan tidak objektif. Tanpa adanya rujukan eksplisit terhadap mekanisme penentuan tarif yang diatur oleh peraturan perundang- undangan, beban finansial yang berlebihan terhadap pengguna— termasuk Para Pemohon— menjadi persoalan yang serius dan nyata. Kerangka normatif yang tidak tegas ini juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pencipta atau pemegang hak, yang dapat menetapkan tarif royalti secara tidak rasional. Padahal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437) (“Permenkumham 9/2022”), yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi dalam menentukan tarif royalti. Peraturan tersebut telah mengatur secara rinci variabel, klasifikasi kegiatan, serta formula perhitungan yang objektif dan terukur, sehingga mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Berkenaan dengan frasa tersebut, kerugian secara aktual Para Pemohon dibebankan dengan tarif royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permenkumham 9/2022. Ketentuan yang tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar telah menyebabkan pemungutan tarif royalti yang tidak berdasarkan pada formula atau acuan yang sah menurut hukum. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Para Pemohon. Selain itu, secara potensial Para pemohon juga berisiko menghadapi kerugian yang lebih 35 besar di masa yang akan datang. Tanpa adanya kepastian mengenai tarif royalti yang terukur, Para Pemohon berpotensi dirugikan karena dapat dibebani tarif royalti yang tidak sesuai dengan hukum. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perubahan, maka akan muncul potensi penyalahgunaan, sebab dapat menentukan tarif royalti secara sepihak, tanpa merujuk pada peraturan yang berlaku. Hal ini menambah risiko bagi Para Pemohon yang pada akhirnya dapat merasa tidak aman atau dirugikan secara hukum. Ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” dan tidak ada acuan yang jelas tentang tarif royalti merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan hak atas kepastian hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, ketidakpastian yang ditimbulkan juga mengarah pada rasa tidak aman bagi Para Pemohon karena dapat menghadapi persoalan hukum dari pihak-pihak yang menilai tarif harus berdasarkan kehendak subjektif pencipta. Hal ini bertentangan dengan hak atas rasa aman Para pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, untuk melindungi kepastian hukum dan memberikan rasa aman, sangat penting untuk mengubah frasa “imbalan yang wajar” menjadi “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perubahan ini, jelas bahwa tarif royalti yang dibebankan harus merujuk pada peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah; d. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Bahwa hak ekonomi pencipta atas pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf f merupakan bentuk hubungan keperdataan antara pemilik hak cipta dan pengguna karya. Kewajiban untuk membayar royalti atau memperoleh izin atas penggunaan tersebut, termasuk melalui LMK pada dasarnya merupakan kewajiban administratif yang tunduk pada mekanisme penyelesaian perdata apabila terjadi sengketa. Bahwa adanya frasa tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional 36 secara faktual atau setidak-tidaknya potensial, sebab menimbulkan kekhawatiran bagi Para Pemohon yang telah beritikad baik membayar royalti atau mengikuti prosedur yang diatur oleh UU Hak Cipta, namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila dianggap “tanpa izin” oleh pencipta secara subjektif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bahkan membuka ruang penyalahgunaan hukum berupa pemidanaan. Ketidakpastian tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas rasa aman dari ancaman atau tekanan untuk tidak melakukan aktivitas profesional sebagai pelaku pertunjukan; 58. Bahwa oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma-norma dalam UU Hak Cipta yang justru membahayakan pelaku pertunjukan, agar Negara Republik Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi dapat memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hak konstitusionalitas warga negaranya, khususnya dalam konteks kepastian hukum dan rasa aman dalam mengekspresikan seni; 59. Bahwa Para Pemohon sebagai Pelaku Pertunjukan berpotensi mengalami masalah hukum serupa seperti yang dialami grup band The Groove, Sammy Simorangkir, Once Mekel, dan Agnezmo yang harus meminta izin secara langsung dan membayar royalti yang tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku Hal ini menjadi isu hukum dalam praktik penggunaan karya cipta mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta kerap digunakan oleh pihak-pihak lain dengan penafsiran yang berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam praktiknya; 60. Bahwa kegelisahan Para Pemohon bermuara dari isu-isu hukum yang muncul yang tentunya tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga ketakutan bagi Para Pemohon. Adapun pertanyaan besar yang muncul adalah sebagai berikut: 37 a. Apakah Pelaku Pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada Pencipta lagu, untuk menampilkan ciptaan lagu tersebut dalam suatu pertunjukan (performing)? b. Para Pemohon memahami adanya kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial di suatu pertunjukan. Namun, siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut? Pelaku pertunjukan-kah atau penyelenggara? c. Para Pemohon memahami bahwa Permenkumham 9/2022 mengatur variabel-variabel penentu tarif royalti, yang kemudian akan dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai “LMKN”). Namun, apakah Pencipta bisa begitu saja menentukan sendiri tarif royalti atas ciptaannya dengan serta merta mengabaikan Permenkumham 9/2022 tersebut? d. Apakah seseorang bisa begitu saja dipidanakan hanya semata-mata karena belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti ke LMKN, padahal menurut pemahaman Para Pemohon kewajiban tersebut merupakan kewajiban perdata? 61. Bahwa didasari pada isu hukum dan kegelisahan tersebut di atas, Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa tidak terpenuhinya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak atas rasa aman sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Hal ini mengakibatkan Para Pemohon menghadapi: a. ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin dan membayar royalti, baik sebagai Pencipta maupun sebagai Pelaku Pertunjukan. Para Pemohon tidak memiliki kejelasan mengenai apakah izin harus dimintakan secara langsung kepada Pencipta atau cukup melalui mekanisme LMKN, terlebih dengan adanya fakta bahwa kecenderungan pemberian izin dari Pencipta yang diberikan secara subjektif (like and dislike) dan tidak semua Pelaku Pertunjukan memiliki kedekatan atau bahkan akses kepada Pencipta untuk meminta izin; 38 b. potensi beban administrasi dan finansial yang berlebihan, karena ketidakpastian mengenai siapa yang berkewajiban membayar royalti, apakah Pelaku Pertunjukan atau penyelenggara acara; c. potensi penyalahgunaan hak oleh Pencipta lagu, jika Pencipta lagu dapat menentukan tarif royalti secara sepihak tanpa merujuk pada peraturan yang berlaku; d. ancaman pidana akibat ketidakjelasan hukum, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai aspek perdata dan pidana dalam konteks pembayaran royalti menimbulkan ketakutan bagi Para Pemohon yang dapat saja menghadapi tuntutan hukum secara sewenang-wenang; e. pembatasan terhadap kebebasan berkarya dan berekspresi. Jika aturan yang ada tidak memberikan jaminan hukum yang jelas, maka Pelaku Pertunjukan akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap gugatan dan ancaman pidana; 62. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Para Pemohon selaku orang perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Para Pemohon jelas berkedudukan hukum untuk secara bersama-sama menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan a quo mengenai pengujian UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Sistem Blanket License dan UU Hak Cipta A.1. Sistem blanket license 63. Bahwa mengenai sistem blanket license, Dr. Mihály Ficsor dalam bukunya Collective Management of Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization: 2002, Halaman 45 Poin 88 (vide Bukti P-79) memberikan penjelasan sebagai berikut: 39 “The usual instruments of licensing "small rights" performances and broadcasts are blanket licenses which, as a rule, authorize users to use any musical work from the world repertoire for the purposes, and within the period, indicated in the license.” Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa blanket license merupakan instrumen administrasi dalam sistem lisensi hak cipta, yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memberikan otorisasi kepada pengguna untuk menggunakan karya musik apapun dari seluruh repertoar dunia; b. digunakan khususnya untuk lisensi atas small rights seperti pertunjukan dan siaran; c. merupakan bagian dari mekanisme kolektif yang mengatur pemanfaatan hak cipta secara menyeluruh (blanket) dan bukan per karya atau per penggunaan individu; Dengan demikian, sistem blanket license merupakan mekanisme yang pada dasarnya memberikan efisiensi dalam pengelolaan hak cipta atas karya pertunjukan atau siaran secara luas dan administratif, yang telah menjadi praktik regulatif umum dalam banyak yurisdiksi; 64. Bahwa penerapan blanket license sebagaimana dijelaskan pada poin di atas pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada doktrin Implied License atau izin tersirat yang berasal dari kajian studi hukum kontrak. Adapun definisi Doktrin Implied License yang kami sadur dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: a. Definisi Implied License berdasarkan Publikasi dari University College London (vide Bukti P-80): “An implied licence grants a person (the licensee) permission to use another person’s copyrighted material. As the name suggests, an implied licence is not granted in a formal written document but is implied, often through the conduct of the parties.”; b. Definisi Implied License menurut Profesor Orit Afor dalam Santa Clara High Technology Law Journal, “Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law”, 2009, Halaman 276—277 (vide Bukti P- 81): “The implied license doctrine is, of course, not new. It is used in contract law to track the intent of the contracting parties for purposes of supplementing their agreement. In the realm of intellectual property, the doctrine was initially adopted in 40 various patent contexts in order to introduce a certain degree of order, or rather logic, into the law. Later on, the implied license doctrine was imported into copyright law for similar purposes. Specifically, it sought to resolve two conflicts: the tension between the owner of a tangible object in which a work is incorporated and the owner of the copyright for that work, and the tension between the creator of a work (and/or the copyright owner) and his or her transferee (e.g., the work's commissioner). In both cases, the implied license doctrine functions as a means of allowing reasonable use of the work by one party, whether the owner of the chattel or the commissioner, by attributing to the work's creator/copyright owner implicit consent for such use.”; c. Definisi Implied License menurut Hongjiao Zhang dan Fanhong Chen dalam The Journal of World Intellectual Property Volume 25 Issue 1: “Implied License Doctrine in Copyright Law: A Typological Framework”, 2022, Halaman 160 (vide Bukti P-82): “Tradtionally, the implied copyright license doctrine fall under contract law, along with other implied contractual terms. In judicial practice, a license is usually implied in a contractual context. The doctrine is therefore used to construct contractual relations …”; Berdasarkan berbagai definisi mengenai implied license tersebut, dapat dipahami implied license merupakan suatu doktrin yang melandasi blanket license. Doktrin ini mengakomodasi praktik pemberian izin atas penggunaan hak cipta yang bersifat tersirat, yakni tanpa memerlukan permintaan izin secara eksplisit atau tertulis, karena telah diakui secara hukum atau berdasarkan praktik kebiasaan yang berlaku. Dalam konteks penggunaan hak cipta dalam pertunjukan, doktrin implied license memberikan dasar legitimasi bagi pelaku pertunjukan, seperti penyanyi, untuk menggunakan karya cipta tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dimungkinkan karena adanya pemahaman yang berkembang bahwa penggunaan tersebut telah menjadi bagian dari mekanisme perizinan kolektif yang diakui secara sah, baik melalui sistem blanket license maupun praktik yang telah mapan dalam industri musik; 65. Bahwa UU Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya secara tegas mengatur penggunaan mekanisme blanket license sebagai dasar pemungutan royalti atas pemanfaatan hak cipta dalam bentuk pertunjukan. 41 Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 14 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak pertunjukan termasuk dalam lingkup pemanfaatan hak cipta, yang mencakup pertunjukan. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (1) UU Hak Cipta ditegaskan bahwa pemungutan royalti atas pemanfaatan hak pertunjukan dilakukan oleh LMK, yang bertugas menghimpun royalti dari pengguna, untuk kemudian mendistribusikannya kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perizinan kolektif seperti blanket license telah diadopsi secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi hak ekonomi atas karya cipta pertunjukan; 66. Bahwa berdasarkan praktik kebiasaan dan ketentuan pada Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta, Indonesia melalui LMKN menganut sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan berdasarkan mekanisme blanket license. Adapun pengaturan mengenai besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) (selanjutnya disebut sebagai “PP 56/2021”) (vide Bukti P-44) jo. Kepmenkumham HKI 2/2016, yang menetapkan skema pemungutan royalti atas pertunjukan yang dilaksanakan melalui LMKN; 67. Bahwa sistem pemungutan melalui LMKN diakomodasi Pemerintah sebagai bentuk pengaturan yang bertujuan menjembatani kepentingan para pencipta lagu, penyanyi, penyelenggara pertunjukan, dan pelaku industri musik lainnya agar pemungutan dan distribusi royalti dapat berlangsung secara efisien dan terukur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu lagu dapat dipertunjukkan ribuan kali di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri dalam waktu yang bersamaan, sehingga menjadi tidak rasional apabila setiap penyanyi atau penyelenggara pertunjukan harus meminta izin langsung kepada pencipta lagu secara satu per satu. Praktik demikian justru akan menimbulkan beban administrasi yang kompleks dan berbelit-belit; 42 68. Bahwa untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus menjamin adanya simbiosis mutualisme antara pencipta lagu, penyelenggara pertunjukan, dan pengguna karya cipta, maka ditetapkanlah Kepmenkumham HKI 2/2016, yang mengatur antara lain bahwa untuk konser berbayar dikenakan tarif royalti sebesar 2% (dua persen) dari penjualan kotor tiket dan tambahan 1% (satu persen) dari nilai tiket gratis. Selain itu, usaha komersial seperti restoran, kafe, dan tempat hiburan dikenakan tarif berdasarkan kategori dan kapasitas tempat. Namun demikian, dalam praktik terkini, terjadi penafsiran non-sistematis yang justru merugikan hak konstitusional Para Pemohon, di mana pihak- pihak tertentu memaksakan penerapan model direct licensing, bahkan disertai dengan ancaman sanksi pidana terhadap penyelenggara pertunjukan; A.2. Perbandingan blanket license dengan konsep direct licensing 69. Bahwa mengenai sistem direct licensing, Prof. Eric Priest dalam artikelnya yang dimuat dalam Social Science Research Network (SSRN) berjudul The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age, Columbia Journal of Law & the Arts, Volume 45, 2021 (halaman 5) (vide Bukti P-83), menjelaskan sebagai berikut: “In direct licensing arrangements, individual copyright owners directly license rights to users without licensing through a collective intermediary”. Berdasarkan pemahaman tersebut, direct licensing merupakan suatu sistem di mana pemilik hak cipta secara individual memberikan lisensi langsung kepada pengguna tanpa melalui lembaga kolektif; 70. Bahwa meskipun secara teoritik mekanisme ini dimungkinkan, namun pada prakteknya, penerapan direct licensing terhadap pertunjukan sangat tidak efisien. Hal ini dikarenakan proses negosiasi secara langsung mengenai besaran royalti antara pencipta atau pemegang hak terkait dengan pengguna atas satu lagu bisa terjadi secara masif dan bersamaan di berbagai lokasi, baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi, sifat pertunjukan yang seringkali melibatkan permintaan spontan dari penonton atas lagu-lagu tertentu selama pertunjukan berlangsung, yang secara teknis tidak mungkin dimintakan izin satu per satu secara real-time. 43 Selain itu, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas dan memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, tentunya sangat tidak efisien dan bahkan nyaris mustahil bagi setiap pencipta atau pemegang hak cipta untuk secara langsung memantau, menagih, dan bernegosiasi mengenai royalti atas setiap penggunaan karyanya di seluruh wilayah Indonesia jika mekanisme yang diterapkan adalah direct licensing. Dalam konteks pertunjukan musik, karya cipta dapat digunakan di berbagai tempat hiburan, konser lokal, acara komunitas, maupun pertunjukan di daerah-daerah terpencil yang tidak mudah dijangkau oleh pemilik hak cipta. Kondisi ini justru memperlihatkan urgensi dan relevansi keberadaan sistem blanket license melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menjembatani kepentingan pencipta, penyanyi, penyelenggara acara, dan pengguna hak cipta lainnya dalam skala nasional. LMKN memungkinkan sentralisasi pengumpulan dan distribusi royalti yang adil dan merata dengan efisiensi tinggi karena tidak mengharuskan interaksi satu per satu antara pencipta dan pengguna. Dengan demikian, pengelolaan hak cipta dapat dilakukan secara sistematis dan profesional, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta di seluruh pelosok Indonesia; 71. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sistem direct licensing seyogianya tidak diterapkan secara langsung dan parsial, melainkan melalui asosiasi pemegang hak cipta yang tergabung dalam lembaga perantara kolektif. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang secara administratif di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Kepmenkumham HKI 2/2016; 72. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon justru terletak pada tidak adanya penjelasan yang tegas dalam UU Hak Cipta mengenai status keberlakuan atau pengaturan sistem direct licensing, sehingga memunculkan celah multitafsir. Celah ini kemudian digunakan oleh pihak- pihak tertentu untuk mengabaikan sistem blanket license yang telah sah dan 44 berlaku, serta memaksakan penerapan direct licensing disertai tekanan dalam bentuk gugatan perdata maupun ancaman pidana. Keadaan demikian telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman, serta berpotensi merampas hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; A.3. Sistem Blanket License dalam UU Hak Cipta untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Ciptaan 73. Bahwa sistem pelindungan hak cipta di Indonesia sejak pertama kali hadirnya UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982 sampai dengan diundangkannya UU Hak Cipta pada tahun 2014 selalu dibangun dengan semangat untuk menciptakan pelindungan yang memadai dan seimbang, tidak hanya terhadap Pencipta, tetapi juga terhadap subjek- subjek hukum lainnya yang terdapat dalam UU Hak Cipta, seperti pemilik hak terkait dan Pelaku Pertunjukan. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Bagian Umum UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Penjelasan UU Hak Cipta, Bagian Umum “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.”; 74. Bahwa negara memberikan pelindungan hak cipta kepada para pencipta dalam bentuk hak eksklusif, yang mana hal tersebut berarti bahwa hanya Pencipta-lah, dan orang lain yang diberi izin oleh Pencipta, yang dapat menggunakan ciptaannya khususnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sebagai bentuk penghargaan negara (rewards) atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan sekaligus juga sebagai pendorong (incentives) untuk dihasilkannya lebih banyak lagi kekayaan intelektual, 45 yang bukan hanya semata-mata memberikan manfaat bagi si Pencipta, namun juga bagi negara dan masyarakat; 75. Bahwa hak eksklusif sebagaimana yang disebutkan di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 76. Bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan secara sementara untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur dalam UU Hak Cipta. Pasal 5 UU Hak Cipta “Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap melekat pada Pencipta, meskipun Hak Cipta telah dialihkan.” Pasal 8 UU Hak Cipta “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta huruf f dan g “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: … f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; …”; 77. Bahwa dalam praktiknya yang berkembang selama ini, hak-hak ekonomi dalam hak cipta, dapat digolongkan ke dalam hak publikasi/pertunjukan (performing rights) dan hak reproduksi penggandaan dan distribusi musik (mechanical rights), yang mana perlu Para Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon hanya akan membahas khusus mengenai hak ekonomi pertunjukan (performing rights) dan tidak akan membahas mengenai hak reproduksi penggandaan/distribusi musik (mechanical rights); 78. Bahwa seperti halnya dengan penggunaan hak-hak ekonomi lainnya oleh orang lain dengan seizin Pencipta, untuk penggunaan hak ekonomi pertunjukannya (performing rights), Pencipta tetap berhak untuk mendapatkan imbalan yang wajar berupa royalti, meskipun penggunaan hak ekonomi pertunjukan tersebut dapat dilakukan tanpa meminta izin 46 terlebih dahulu kepada Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang akan Para Pemohon bahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya dari Permohonan ini, di mana royalti tersebut harus dibayarkan oleh Pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai “LMK”); 79. Bahwa konsisten dengan ketentuan di mana royalti untuk menggunakan hak ekonomi pertunjukan (performing rights) dibayarkan melalui mekanisme LMK, pada Pasal 87 UU Hak Cipta secara lebih khusus mengatur mengenai mekanisme tersebut, di mana Pencipta hanya dapat memperoleh hak ekonominya dan menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pasal 87 UU Hak Cipta “ (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”; 80. Bahwa tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti secara kolektif melalui LMKN pada dasarnya bekerja dengan mekanisme di mana Pengguna suatu ciptaan membayarkan royalti untuk Pencipta melalui LMKN, yang kemudian akan meneruskannya kepada LMK untuk didistribusikan kepada Pencipta yang merupakan anggota dari LMK tersebut. Adapun untuk mempermudah Mahkamah Konstitusi memahami struktur kelola hak ekonomi atas pertunjukan (performing), berikut adalah ilustrasi alurnya: 47 Tabel 2. Ilustrasi Alur Pembayaran Royalti 81. Bahwa dalam pemungutan royalti atas performing rights, sudah menjadi common practice (kebiasaan umum) bahwa penyelenggara acara pertunjukan (event organizer) bertanggung jawab sebagai pengguna untuk membayar royalti atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe. Hal ini dikarenakan para praktiknya, penyelenggara acara pertunjukan dikategorikan ke dalam definisi pengguna dan “Orang” dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta jo. Lampiran II dan VII Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut sebagai “Kepmenkumham HKI 2/2016”) (vide Bukti P-43) yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta “Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.” Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran II Pasal 1 “(3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik Pencipta/ Pemegang LMKN Pengguna LMK Pengguna membayarkan 48 yang mencakup namun tidak terbatas pada: a. Restoran; b. Kafe; c. Pub; d. Bar; e. Bistro; f. Klab Malam; g. Diskotek. (4) Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun; (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m2) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m2) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m2) per tahun; (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m2) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m2) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m2) per tahun;” Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran VII Pasal 1 “(4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1% (satu persen); (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2% (dua persen); … (7) Ketentuan Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta;”; 82. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta jo. Pasal 12 PP 56/2021 (vide Bukti P-44), LMKN memiliki kewajiban untuk menarik royalti dari Pengguna hak cipta terkait, bahkan apabila Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut tidak tergabung dalam suatu LMK. Adapun ketentuan Pasal 89 UU Hak Cipta jo. Pasal 12 PP 56/2021 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 89 UU Hak Cipta “ (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing- masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. 49 (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.” Pasal 12 PP 56/2021 “ (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.”; 83. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, seorang Pencipta hanya bisa mendapatkan imbalan (royalti) yang wajar atas penggunaan ciptaannya dengan menjadi anggota LMK, yang dilakukan dengan menyerahkan kuasa pengalihan hak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada LMK dalam mengelola hak ekonomi dan hak cipta yang dimilikinya. Dengan adanya kuasa ini, LMK memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi manajemennya secara eksklusif untuk bertindak atas nama Pencipta, memberikan izin penggunaan ciptaan, memungut dan mendistribusikan royalti; 84. Bahwa ketentuan mengenai perlunya pengalihan hak melalui kuasa dalam pengelolaan hak ekonomi atas suatu karya telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan dan fungsi LMK: Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”; 85. Bahwa konsekuensi dari keanggotaan dalam LMK adalah beralihnya wewenang pengelolaan hak ekonomi kepada LMK yang melekat pada 50 lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan hukum terkait pengelolaan, maupun penegakan hak ekonomi atas karya cipta, Pencipta sudah memberikan izin digunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan (performing) pada saat Pencipta tersebut menjadi seorang anggota LMK; 86. Bahwa LMK dan/atau LMKN dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima kuasa dari Pencipta, memiliki kewenangan terkait dengan memberikan izin lisensi kepada pengguna hak cipta. Ketentuan mengenai mekanisme perizinan ini, telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkumham 9/2022, yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”; 2. Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta “Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan”; 3. Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 56/2021 "(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN. (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.”; 4. Pasal 37 ayat (1) Permenkumham 9/2022 “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”; 87. Bahwa merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas dan dengan melakukan interpretasi secara sistematis, telah nyata dan jelas bahwa LMKN memiliki wewenang untuk menerbitkan izin lisensi. Mekanisme operasionalnya yaitu pengguna hak mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN, lalu LMKN membuat perjanjian dengan pengguna yang berisi kewajiban membayar royalti dan kemudian pengguna membayar 51 royalti melalui LMKN, untuk kemudian setelahnya LMKN mendistribusikan royalti kepada Pencipta atau pemilik hak terkait; 88. Bahwa dengan diterapkannya sistem dan mekanisme pemberian izin dan pemungutan royalti melalui LMK/N tersebut, jelas bahwa Indonesia memberlakukan sistem blanket license dan bukan direct license dalam tata kelola lisensi dan royalti, demi memaksimalkan nilai ekonomi, baik untuk Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Negara Republik Indonesia. Semangat UU Hak Cipta ini juga termaktub pada Halaman 19, Halaman 20, dan Halaman 60 Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002) (“Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta”) (vide Bukti P-46) yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut: Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 19 “... Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak yang berkait dengan hak cipta sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat ...”; Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 20 “… Dalam praktik di Indonesia, hingga saat ini Lembaga Manajemen Kolektif telah memungut secara blanket license dari setiap pengumuman karya musikal dari berbagai pengguna yang termasuk hak mengumumkan atas karya rekaman suara.”; Laporan Tim Naskah akademik RUU Hak Cipta, Halaman 60 “… Pengaturan mengenai lisensi yang terkait dengan mekanisme legal maupun teknis antara Pencipta dan pemegang hak cipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta disatu sisi dengan pengguna disisi lain diperlukan Lembaga Manajemen Kolektif, yang merupakan organisasi pengelola hak ekonomi Pencipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta secara kolektif atas pungutan royalti.”; 89. Bahwa sistem blanket license yang diterapkan di Indonesia sangatlah masuk akal, karena untuk memaksimalkan nilai ekonomi, sangat tidak mungkin bagi Pencipta untuk mengawasi semua pertunjukan musik yang diadakan di Indonesia, apalagi untuk menagih royalti performing rights satu persatu dari penggunaan yang mungkin terjadi ratusan hingga ribuan kali di waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Dengan diterapkannya sistem blanket license tersebut, maka tata kelola penghimpunan dan 52 pendistribusian royalti dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan berkepastian hukum; 90. Bahwa pada umumnya, sistem blanket license telah diterapkan secara luas dan menjadi praktik yang diterima di berbagai negara di seluruh dunia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 (dua ratus) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi di 119 (seratus sembilan belas) negara, yang akan kami jelaskan lebih lanjut di bawah ini; B. Perbandingan Metode Pemungutan Royalti Hak Pertunjukan Musik di Beberapa Negara Lain 1) Brasil 91. Bahwa kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Brasil dilaksanakan oleh Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), yaitu suatu asosiasi berbadan hukum privat yang bersifat nirlaba (non-profit organization) yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hak cipta masyarakat Brasil atas karya seni musik sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Brasil (Lei dos Direitos Autorais). Dasar hukum mengenai kewenangan ECAD dalam pemungutan royalti atas hak cipta untuk pertunjukan musik diatur dalam ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar ECAD, yang kutipannya tercantum dalam formulir pendaftaran keanggotaan ECAD (vide Bukti P-84), yang menyatakan sebagai berikut: “Article 1 Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, which adopts in its name the acronym ECAD, is a civil association of a private nature, with no economic and non-profit purposes, with an undetermined term of duration, constituted by associations of holders of copyrights and those related to them, related to the public performance of musical and literary works and phonograms, under Law No. 9.610, of February 19, 1998, as amended by Law No. 12.853, of August 15, 2013 (hereinafter LDA).”; 92. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman resmi ECAD (vide Bukti P-85), sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan publik di Brasil dilakukan dengan menggunakan mekanisme blanket license. Untuk dapat menerima pembayaran royalti atas hak pertunjukan di Brasil, seorang pencipta lagu (songwriter) atau penerbit (publisher) diwajibkan untuk menjadi anggota organisasi manajemen kolektif yaitu Collective Management Organization (CMO), seperti misalnya UBC dan Abramus. 53 CMO tersebut kemudian bekerja secara terpusat dan terkoordinasi dengan ECAD dalam rangka proses pemungutan dan pendistribusian royalti di wilayah Brasil, serta juga berafiliasi secara internasional melalui International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC); 93. Bahwa ECAD menyatakan bahwa penggunaan sistem blanket license diadopsi dengan tujuan untuk menyederhanakan mekanisme perizinan atas penggunaan karya musik dalam pertunjukan publik, sekaligus menjamin pembayaran royalti yang adil kepada para pemegang hak. Sistem ini memungkinkan para pengguna musik, seperti penyelenggara konser, penyedia layanan streaming, atau radio daring untuk memperoleh izin penggunaan secara cepat, meminimalisir beban administrasi yang kompleks, dan memberikan kepastian hukum serta efisiensi pembayaran kepada para pemegang hak cipta; 94. Oleh sebab blanket license merupakan metode pemungutan royalti yang diakui secara umum di Brasil, metode pemungutan royalti secara Direct License pertunjukan musik di Brazil tidak dilarang namun tidak lazim dilakukan di Brasil untuk hak pertunjukan musik, karena memerlukan upaya lebih besar dalam mengidentifikasi pemegang hak dan mengelola perjanjian. 2) Amerika Serikat 95. Bahwa dalam konteks pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik, Amerika Serikat pada dasarnya menerapkan mekanisme blanket license. Di negara tersebut, pemungutan royalti dilakukan melalui afiliasi antara pemegang hak cipta atau pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang dikenal sebagai Performance Rights Organization (PRO)—padanan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia. PRO yang beroperasi di Amerika Serikat antara lain adalah American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC, dan Global Music Rights (GMR) (vide Bukti P-86). Adapun keberadaan PRO di Amerika Serikat bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak para pemegang hak cipta atas pertunjukan karya seni musik, berdasarkan ketentuan Copyright Act of 1909 yang kemudian 54 diamandemen dengan Copyright Act of 1976. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia, di mana LMKN memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti, sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hanya berwenang untuk mendistribusikannya kepada para pemilik hak; 96. Bahwa di Amerika Serikat, masing-masing PRO, yaitu ASCAP, BMI, SESAC, dan GMR, memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pendistribusian royalti atas hak pertunjukan musik secara langsung kepada para pemegang hak cipta, baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan afiliasi melalui International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (vide Bukti P-87). 97. Bahwa sistem blanket license yang diterapkan oleh PRO di Amerika Serikat secara tegas dijelaskan dalam halaman resmi masing-masing organisasi, sebagai berikut: - American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) menyatakan bahwa (vide Bukti P-88): “A "blanket license" is a license which allows the music user to perform any or all of the millions of works in the ASCAP repertory, as much or as little as they like. Licensees pay an annual fee for the license. The blanket license saves music users the paperwork, trouble and expense of finding and negotiating licenses with all of the copyright owners of the works that might be used during a year and helps prevent the user from inadvertently infringing on the copyrights of ASCAP's members and the many foreign writers whose music is licensed by ASCAP in the US.”; - Brodcast Music Inc. (BMI) menyatakan bahwa (vide Bukti P-89): “A BMI license saves you the time and expense of getting the permissions you need to play music in your business. BMI represents more than one million songwriters, composers and music publishers and over 22.4 million musical works of all styles, so there’s something for everyone, and a BMI license will cover it all.”; - SESAC menyatakan bahwa (vide Bukti P-90): “A SESAC blanket enables you to play the music you want in your business, freely and legal. We Work with 15,000+ Top Tier Songwriters, Composers & Publishers;”; - Global Music Rights (GMR) yang menyatakan (vide Bukti P-91): “When you acquire a Blanket License from Global Music Rights, you get a legal authorization to play shares of the music we represent in your place of business for the duration of your license. Simple licensing. Your favorite music. CONVENIENCE: A license from Global Music Rights is required to legally play copyrighted musical works (or shares of works) we represent. A blanket license gives you access to 110,000+ titles. 55 PEACE OF MIND: Public performance of unlicensed music is subject to a fine of up to $150,000 for each song performed without proper authorization. With over 110,000+ titles covered, our blanket license will give you peace of mind. FAIRNESS : Properly licensing musical works allows you to compensate songwriters and music publishers fairly for their craft and artistry.”; 98. Bahwa selain menerapkan sistem blanket license, Amerika Serikat juga mengakui sistem direct licensing atas hak pertunjukan publik sebagai praktik pemanfaatan dari hak ekonomi atas ciptaan. Dalam konteks hukum di Amerika Serikat, pemilik hak cipta atas karya musik—baik sebagai individu maupun melalui afiliasi dengan lembaga manajemen kolektif seperti ASCAP, BMI, maupun SESAC—memiliki opsi hukum untuk memberikan lisensi langsung (direct license) kepada pihak pengguna karya mereka, seperti penyiar, tempat pertunjukan, atau promotor konser, tanpa harus melalui mekanisme lisensi kolektif atau blanket license; 99. Bahwa pengaturan tersebut secara eksplisit diakui sebagai suatu pengecualian terhadap mekanisme lisensi kolektif yang umum berlaku, namun tetap sah menurut hukum dan praktik industri. Seperti dijelaskan dalam literatur hukum di bidang hak cipta Amerika Serikat, PRO (Performing Rights Organizations) memperbolehkan anggotanya untuk melakukan direct licensing, dan dalam kondisi tertentu, biaya yang dibayarkan pengguna kepada PRO dapat dikurangi untuk memperhitungkan lisensi langsung yang telah diberikan oleh pemilik hak cipta. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat memperbolehkan pencipta dan pemilik hak cipta untuk mengelola hak ekonomi mereka secara langsung, namun praktik ini justru kurang populer diantara musisi karena menimbulkan beban administratif tambahan serta potensi ketidakteraturan distribusi hak, karena membutuhkan proses negosiasi individual dan dokumentasi yang lebih kompleks; 100. Bahwa dengan merujuk pada praktik di Amerika Serikat ini, dapat disimpulkan bahwa sistem lisensi langsung bukanlah suatu penyimpangan hukum, melainkan suatu pilihan hukum yang sah dan harus ditempatkan secara proporsional. Namun demikian, mekanisme tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai alternatif dalam kondisi khusus daripada sebagai model utama, karena pelaksanaannya tetap membutuhkan kerangka hukum yang tegas dan terukur agar tidak menimbulkan ketakutan, ancaman, 56 maupun kerugian terhadap para pelaku pertunjukan — sebagaimana dialami oleh Para Pemohon, termasuk Pemohon XX; 101. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Amerika Serikat menunjukkan adanya model tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan, melalui mekanisme blanket license yang dijalankan oleh Performance Rights Organizations (PRO) seperti ASCAP, BMI, SESAC, dan GMR. Masing-masing PRO memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemungutan dan pendistribusian royalti secara langsung kepada para pencipta atau pemegang hak cipta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penerapan blanket license di Amerika Serikat tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna karya musik untuk memperoleh izin secara menyeluruh dalam satu proses perizinan yang sederhana, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini sejalan dengan amanat Copyright Act yang menempatkan penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari sistem hukum yang mendukung ekosistem kreativitas dan industri musik secara berkelanjutan; 102. Bahwa sekalipun sistem hukum Amerika Serikat juga mengakui keberlakuan lisensi langsung (direct licensing) sebagai pengecualian terhadap sistem kolektif, praktik tersebut hanya berlaku terbatas dan tetap berada dalam pengawasan norma dan infrastruktur hukum yang kuat. PRO di Amerika Serikat tetap mengizinkan anggotanya untuk secara langsung melisensikan hak pertunjukan publik atas karya mereka, dan bahkan memperhitungkan lisensi langsung tersebut dalam penetapan biaya lisensi kolektif kepada pengguna. Namun, mekanisme ini tetap membutuhkan transparansi, pelaporan yang terstandarisasi, serta pengawasan administratif yang memadai (vide Bukti P-103); 103. Bahwa dalam konteks Indonesia, praktik direct licensing masih menghadapi berbagai tantangan struktural, geografis, dan kelembagaan yang kompleks, sehingga belum dapat diterapkan secara optimal. Dengan karakteristik wilayah Indonesia yang luas dan tersebar, ditambah dengan belum meratanya literasi hukum hak cipta dan terbatasnya infrastruktur pengawasan digital, penerapan lisensi langsung justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kebingungan di antara pelaku 57 industri, serta ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna karya. Oleh karena itu, Indonesia masih sangat membutuhkan sistem lisensi kolektif yang kuat, akuntabel, dan berbasis prinsip keadilan—bukan hanya dalam kerangka perlindungan hak ekonomi pencipta, tetapi juga demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan industri musik nasional secara keseluruhan; 3) Inggris Raya 104. Bahwa pada umumnya, sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Inggris Raya dilaksanakan melalui mekanisme blanket license. Di bawah sistem ini, pengguna karya musik memperoleh izin untuk menggunakan seluruh repertoar musik yang dilindungi dalam satu lisensi tunggal yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme tersebut dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (dalam hal ini CMO) yang terdiri dari dua entitas utama, yaitu Phonographic Performance Limited (PPL), yang mewakili pelaku pertunjukan dan pemegang hak atas rekaman suara, serta Performing Right Society (PRS), yang mewakili penulis lagu, komposer, musisi, dan publisher (vide Bukti P-92); 105. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi masing-masing CMO, pembentukan PPL dan PRS bertujuan untuk menyediakan wadah kelembagaan yang dapat mengakomodasi kepentingan pemegang hak dan pengguna karya musik, khususnya dalam konteks hak pertunjukan publik (public performance rights). Untuk itu, sistem blanket license diterapkan sebagai solusi hukum dan administratif yang efisien dalam proses perizinan, pemantauan penggunaan, serta distribusi royalti, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam menjalankan fungsinya, PPL dan PRS juga terafiliasi dengan CISAC, guna memastikan adanya harmonisasi sistem pengelolaan royalti secara global (vide Bukti P-93). 106. Bahwa dasar hukum operasionalisasi pemungutan dan distribusi royalti oleh PPL dan PRS diatur dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988, yang merupakan peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku di Inggris Raya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama organisasi seperti PPL dan PRS, hukum Inggris memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan berserikat yang menjadi landasan keberadaan dan pengakuan CMO tersebut. Dalam hal ini, keberadaan dan kewenangan PPL 58 dan PRS diakui oleh Copyright Tribunal Body, sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan terkait lisensi hak cipta, sekaligus memberikan legitimasi bagi PPL dan PRS untuk menjalankan fungsi pemungutan dan distribusi royalti hak pertunjukan musik (vide Bukti P-94); 107. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Inggris Raya menunjukkan adanya model tata kelola yang berbasis efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Melalui mekanisme blanket license yang dijalankan oleh dua Lembaga Manajemen Kolektif (CMO) utama, yaitu PPL dan PRS, Inggris Raya berhasil membangun sistem yang tidak hanya mempermudah akses perizinan bagi pengguna karya musik, tetapi juga menjamin distribusi royalti secara transparan kepada para pemilik hak. Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan fungsi PPL serta PRS, yakni Copyright, Designs and Patents Act 1988, serta pengakuan dari Copyright Tribunal Body, menjadi pijakan kuat bagi legalitas operasional kedua lembaga tersebut. Terlebih, afiliasi internasional dengan CISAC semakin memperkuat jangkauan dan validitas sistem distribusi royalti secara lintas negara; 108. Bahwa selain sistem lisensi kolektif, Inggris juga mengakui keberadaan Independent Management Entity yaitu badan yang bertugas mengelola hak- hak atas nama pemegang hak cipta, namun dengan pendekatan yang lebih individual dan fleksibel dalam pengelolaan dan pemberian lisensi. Praktik ini pada dasarnya mencerminkan bentuk manajemen lisensi langsung (direct licensing), di mana pemegang hak memiliki kontrol terhadap karya cipta tanpa harus melalui pengaturan kolektif. Meskipun mekanisme ini diperbolehkan, namun praktik ini tidak umum digunakan. Pilihan untuk keluar (opting out) juga dimungkinkan, misalnya saja PRS mengizinkan anggotanya untuk memilih keluar dari lisensi kolektif seperti pertunjukan langsung, namun dikenakan biaya administrasi sebesar 20 Euro per lagu. (vide Bukti P-104) 109. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, skema di Inggris menunjukan meskipun sistem kolektif menjadi arus utama, prinsip fleksibilitas tetap 59 dijamin, sehingga memberikan perlindungan atas otonomi pemilik hak sekaligus kepastian hukum bagi pengguna melalui mekanisme yang disediakan; 4) Australia 110. Bahwa pada umumnya sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Australia dilaksanakan melalui mekanisme blanket license. Mekanisme ini memberikan izin tunggal kepada pengguna karya musik untuk mempergunakan seluruh repertoar musik yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management Organization/CMO) tanpa harus melakukan perjanjian individual dengan setiap pemegang hak cipta. Sistem ini dipilih karena dianggap lebih efisien, baik dari sisi administratif maupun hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna maupun pemilik hak cipta dalam konteks pertunjukan di ruang publik, seperti konser, bar, restoran, kafe, serta lokasi publik lainnya. Adapun pelaksanaan sistem blanket license di Australia dikelola oleh dua CMO utama, yaitu Australasian Performing Right Association (APRA), yang mewakili komposer, penulis lagu, dan penerbit musik, serta Phonographic Performance Company of Australia (PPCA), yang mewakili pelaku pertunjukan dan pemegang hak atas rekaman suara. Kedua lembaga tersebut juga memiliki afiliasi internasional dengan International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), yang memperluas cakupan pengelolaan dan distribusi royalti ke tingkat global (vide Bukti P-95); 111. Bahwa dasar hukum atas keberadaan dan kewenangan APRA dan PPCA dalam pemungutan dan pendistribusian royalti hak pertunjukan musik secara sah mengacu pada Copyright Act 1968 serta Copyright Regulations 2017, yang merupakan kerangka peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku di bawah yurisdiksi Pemerintah Australia (vide Bukti P-96). Regulasi ini menjadi pijakan normatif yang memberikan legitimasi atas sistem lisensi kolektif yang dijalankan oleh APRA dan PPCA, serta menjamin perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta dan hak terkait; 112. Bahwa dengan demikian, sistem pemungutan royalti hak pertunjukan musik di Australia yang dilaksanakan melalui blanket license oleh APRA dan 60 PPCA, dengan dasar hukum yang jelas serta afiliasi internasional, mencerminkan model tata kelola hak cipta yang efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sistem ini memastikan bahwa para pemilik hak memperoleh kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memudahkan para pengguna untuk mengakses izin yang sah dan legal atas karya musik yang dipertunjukkan di hadapan publik; 113. Bahwa sebagaimana yang kami sadur dari halaman website APRA AMCOS dan PPCA (vide Bukti P-105), yang kami kutip sebagai berikut: “You don't have to go through APRA AMCOS to legally play music in your business - you can deal directly with the songwriters or publishers who own the rights. PPCA will not license your sound recordings unless you have signed their input agreement and have developed a direct licensing policy. When you sign up to PPCA, you become a ‘licensor’ which essentially means giving PPCA permission to license the copyright in your sound recordings and collect licence fees on your behalf.”, maka dapat dipahami lembaga manajemen kolektif di Australia tidak akan memungut royalti atas karya cipta musik apabila karya tersebut tidak terdaftar atau ditarik dari suatu lembaga manajemen kolektif. Artinya, Australia memperbolehkan pemungutan royalti hak pertunjukan musik melalui mekanisme direct licensing, di mana besaran royalti ditentukan berdasarkan kesepakatan pengguna dan pemegang hak cipta; 114. Bahwa dengan merujuk pada sistem yang berlaku di Australia sebagaimana dijelaskan melalui informasi dari situs resmi APRA AMCOS dan PPCA (vide Bukti P-105), jelas bahwa direct licensing dapat diterapkan secara sah dan terstruktur karena telah terdapat kebijakan lisensi langsung yang diatur secara sistematis dan dilengkapi dengan instrumen hukum yang memadai. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk secara langsung mengatur lisensi dengan pengguna tanpa melalui lembaga manajemen kolektif, namun tetap dalam kerangka hukum yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini menegaskan bahwa sistem lisensi langsung di Australia berjalan secara terukur, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna. Berbeda halnya dengan konteks di Indonesia, hingga saat ini belum tersedia mekanisme hukum yang memadai dan transparan untuk pelaksanaan direct licensing, termasuk tidak adanya kebijakan nasional mengenai lisensi 61 langsung dan tidak adanya sistem pencatatan publik atas karya yang ditarik dari lembaga manajemen kolektif. Ketidakhadiran mekanisme tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertunjukan yang secara faktual mengalami tekanan, ancaman pidana, atau rasa takut hanya karena menyanyikan lagu-lagu yang secara umum telah beredar luas dan dikenal publik. Oleh karena itu, penerapan skema direct licensing secara sepihak, tanpa disertai kerangka hukum yang jelas, justru berisiko digunakan sebagai alat intimidasi dan memperburuk perlindungan terhadap hak konstitusional para pelaku pertunjukan. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan praktik di Australia sebagai pembenaran atas situasi hukum di Indonesia, selama belum ada sistem hukum yang menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945; 5) Jepang 115. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Jepang diselenggarakan melalui mekanisme pemberian kuasa oleh pemegang hak cipta kepada lembaga manajemen kolektif yang terdaftar sebagai pelaku usaha dalam bidang pengelolaan hak cipta (Copyright Management Business Operator), sebagaimana diatur dalam Act on Copyright Management Business. Lembaga utama yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC). Kenji Tosaki, dalam tulisannya berjudul Copyright Laws and Regulations Japan 2025 (vide Bukti P-97), menjelaskan sebagai berikut: “For example, the Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) handles copyright management of musical works.” “Collective licensing bodies are regulated by the Act on Copyright Management Business. In summary, “Copyright Management Business” is defined as an act of business to authorise the exploitation of works or otherwise manage copyright under a management consignment contract. A person who intends to operate a Copyright Management Business shall be registered by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. A Copyright Management Business Operator must prepare the standardised terms and conditions of management consignment contract and report it to the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs in advance. A Copyright Management Business Operator must make a 62 public notice of such standardised terms and conditions of a management consignment contract.”; 116. Bahwa dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa JASRAC menjalankan fungsi pengelolaan hak cipta berdasarkan perjanjian konsinyasi (management consignment contract) dengan pemegang hak cipta, serta tunduk pada pengawasan dan registrasi oleh Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. JASRAC kemudian diberi otoritas untuk memungut royalti dari pengguna atas pertunjukan publik karya musik, dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta melalui mekanisme blanket license, sebagaimana tercantum dalam Distribution Rules JASRAC (vide Bukti P-98); 117. Bahwa JASRAC merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1939, dengan mandat utama untuk melindungi hak cipta atas karya musik dan memfasilitasi eksploitasi karya secara adil. JASRAC juga terdaftar sebagai entitas resmi di bawah Agency for Cultural Affairs Jepang. Hampir seluruh penulis lagu dan komposer di Jepang menyerahkan pengelolaan haknya kepada JASRAC, baik secara langsung maupun melalui penerbit (publisher). JASRAC juga mengelola hak cipta atas karya musik asing melalui perjanjian dengan 122 organisasi pengelola hak pertunjukan dari 93 negara dan wilayah, serta dengan 84 organisasi pengelola hak mekanik dari 70 negara dan wilayah. Selain itu, JASRAC merupakan anggota CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) dan BIEM (Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique), serta secara aktif menjalin pertukaran informasi dan kerja sama internasional dalam perlindungan hak cipta (vide Bukti P- 99); 118. Bahwa dengan demikian, sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Jepang dijalankan melalui model pemberian kuasa dari pemegang hak cipta kepada badan hukum pengelola hak cipta, dalam hal ini JASRAC, yang beroperasi berdasarkan sistem kontrak konsinyasi dan tunduk pada regulasi Act on Copyright Management Business. Pemungutan dilakukan melalui sistem blanket license, yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengguna, sekaligus menjamin hak ekonomi pemegang 63 hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Sistem ini mencerminkan kombinasi antara perlindungan hukum yang kuat, efisiensi administratif, dan pengakuan internasional; 119. Bahwa mengenai keberlakukan mekanisme Direct Licensing di Jepang dijelaskan pada halaman web Performance Right Society (vide Bukti P- 106), yang kami kutip sebagai berikut: “Performing Right Society members can request that Performing Right Society (PRS) waive the collection of royalties by JASRAC for a limited period under specific conditions. This is to enable members to license those rights directly when commissioned to compose music for a commercial advertisement intended for broadcast in Japan.”, Berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam halaman situs resmi PRS tersebut, diketahui bahwa sistem direct licensing di Jepang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu untuk karya musik yang secara khusus dikomposisikan atas permintaan dalam konteks iklan komersial yang ditayangkan di Jepang. Dalam skema tersebut, anggota PRS dapat meminta pengecualian dari JASRAC—lembaga manajemen kolektif utama di Jepang—agar tidak memungut royalti untuk sementara waktu demi memungkinkan terjadinya lisensi langsung. Namun, pengecualian ini bersifat terbatas, bersyarat, dan tidak mencakup lisensi untuk kepentingan pertunjukan musik secara umum. 120. Bahwa dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Jepang menganut sistem kolektif sebagai mekanisme utamanya, prinsip fleksibilitas tetap dianut, namun dengan pengaturan yang sangat spesifik, terbatas, dan berbasis kebijakan yang dapat diverifikasi publik. Ini menunjukkan adanya kerangka hukum dan administratif yang jelas bagi pelaksanaan direct licensing di luar mekanisme kolektif, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna. Sebaliknya, di Indonesia belum terdapat kebijakan hukum atau sistem administratif yang memungkinkan skema direct licensing dapat berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penerapan direct licensing secara sepihak dan tanpa mekanisme normatif yang memadai di Indonesia sangat berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pencipta dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para pelaku pertunjukan, sehingga jelas bahwa sistem direct licensing 64 sebagaimana berlaku di Jepang belum dapat diterapkan secara setara di Indonesia, selama belum tersedia kerangka hukum dan kebijakan publik yang memadai; C. Ketentuan-Ketentuan UU Hak Cipta yang Multitafsir 121. Bahwa pada praktiknya, pelaksanaan UU Hak Cipta masih jauh dari tujuan pembuatannya, di mana khususnya pada industri musik, timbul banyak polemik sebagai akibat dari tidak jelasnya tata kelola royalti. Hal ini diperparah dengan sikap segelintir pemangku kepentingan yang demi kepentingan tertentu memberikan penafsiran yang keliru terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta; 122. Bahwa saat ini, permasalahan terkait sistem blanket license dan pengelolaan royalti terlihat saat dunia industri kreatif musik mengalami kerusakan dan anomali seperti: a. Pelaku Pertunjukan dan Pencipta yang seharusnya saling bersinergi untuk menjalankan profesinya, justru berselisih dan bahkan terus bergulir sampai dengan proses peradilan; b. beberapa kasus Pencipta yang memiliki pemahaman bahwa apabila pengguna ingin menggunakan ciptaannya, maka pengguna seolah-olah wajib untuk memperoleh izin secara langsung (direct license) dari Pencipta; c. beberapa Pencipta merasa berhak mutlak untuk secara subjektif dan diskriminatif melarang pihak tertentu untuk menggunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan; d. beberapa Pencipta merasa berhak untuk menentukan tarif royalti atas Ciptaannya sendiri dan mengabaikan pengaturan tarif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan; e. beberapa Pencipta merasa bahwa pihak yang wajib membayar royalti adalah Pelaku Pertunjukan, namun di satu sisi (dan praktik pada umumnya), penyelenggara acara pertunjukan merupakan pihak yang wajib membayar royalti karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui dan menentukan variabel-variabel untuk perhitungan pembayaran royalti; 65 f. baik Pelaku Pertunjukan maupun Pencipta, merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban yang mereka miliki sehingga menjadi takut dan resah untuk menyalurkan kreativitasnya dan berekspresi; g. ketakutan Pelaku Pertunjukan dan Pencipta untuk berekspresi dan berkarya menjadikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kreatif menurun secara signifikan; 123. Bahwa pada akhirnya, Para Pemohon menyadari bahwa letak permasalahannya berada pada rumusan ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dan kurang sistematis yang mengatur mengenai hak ekonomi (dalam hal ini, izin dan royalti), di mana nyatanya tidak diselenggarakan secara tepat, atau bahkan sangat jauh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Hak Cipta; 124. Bahwa rumusan ketentuan yang tidak jelas dan tidak sistematis tersebut mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru atas apa yang sebenarnya dimaksud dalam ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta, dalam hal ini meliputi Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta; 125. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon menyadari bahwa perlu untuk dilakukan penegasan ulang terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta karena telah menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tabel uji di atas (Tabel 1); 126. Bahwa lebih lanjut, kerancuan pemahaman atas keempat pasal dalam UU Hak Cipta tersebut juga telah menimbulkan rasa takut bagi Para Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya untuk mengekspresikan diri dalam menjalankan profesinya baik sebagai Pelaku Pertunjukan ataupun sebagai Pencipta, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas; 66 POKOK PERMOHONAN 127. Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon di atas, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat memberikan kejelasan (clarity) terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, agar pelaksanaan dan pengelolaan ciptaan dalam industri kreatif dapat termanfaatkan secara maksimal sebagaimana merupakan semangat dari terciptanya UU Hak Cipta serta terjaminnya kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan hak atas rasa aman berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 128. Bahwa mengenai jaminan kepastian hukum, UUD NRI 1945 secara tegas menjamin kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia. Jaminan ini dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas aturan hukum yang jelas dan diterapkan secara adil. Ketidakpastian hukum dalam suatu peraturan tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam penerapannya tetapi juga dapat berpotensi melanggar hak konstitusional setiap individu yang terdampak; 129. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, Para Pemohon menilai berbagai ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut: C.1. Frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 130. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan Ciptaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, pada praktiknya, telah menimbulkan penafsiran bahwa seorang Pelaku Pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan/mempertunjukkan Ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta. 67 Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang menyatakan: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”, tersebut mengandung ambiguitas norma dan menimbulkan persoalan hukum yang signifikan karena frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” tidak disertai dengan pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sehubungan dengan pertunjukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta. Padahal, Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta secara tegas menyatakan: Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”. Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta “Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”; 131. Bahwa dalam konteks pertunjukan yang telah tunduk pada mekanisme blanket license melalui LMK, semestinya tidak diperlukan lagi perizinan langsung dari pencipta, sepanjang pengguna telah memenuhi kewajiban pembayaran imbalan atau royalti. Namun, karena frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian ini, maka norma tersebut secara normatif membuka ruang penafsiran bahwa semua bentuk penggunaan komersial— termasuk pertunjukan —harus mendapatkan izin langsung dari pencipta; 132. Bahwa ketidakjelasan tersebut telah mengakibatkan tumpang tindih norma antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta serta menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik dalam membayar royalti melalui LMK. Tidak jarang, dalam praktik, pemberian atau penolakan izin dari pencipta dilakukan secara subjektif, diskriminatif, atau berdasarkan relasi personal, 68 yang menyebabkan pelaku pertunjukan berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan hukum meskipun telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan skema kolektif yang diatur oleh undang-undang, hanya karena timbulnya penafsiran bahwa seorang Pelaku Pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan/mempertunjukkan Ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta. Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi Pelaku Pertunjukan tertentu oleh Pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, seperti kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon XXIV (vide Bukti P-100 dan Bukti P-101), dan juga kerugian potensial terhadap Para Pemohon lainnya akibat timbulnya permasalahan antara Rieka Roeslan dengan grup band The Groove, dan juga Sammy Simorangkir dengan Badai (vide Bukti P-38 dan P-39); 133. Bahwa ketiadaan kepastian hukum tersebut telah atau setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, khususnya terhadap: a. Hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak ada kejelasan norma mengenai apakah izin langsung tetap diperlukan meski pembayaran royalti melalui LMK telah dilakukan; b. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena pelaku pertunjukan dapat setiap saat dikriminalisasi akibat ketidakjelasan norma tersebut; 134. Bahwa idealnya Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna ciptaan apabila implementasinya dinyatakan dan dijelaskan secara tegas mengacu pada ketentuan pengecualian pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta yang bertujuan agar memudahkan akses bagi pelaku pertunjukkan terhadap suatu karya cipta. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan perluasan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” menjadi “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”, sehingga secara tegas 69 dimaknai bahwa dalam hal penggunaan secara komersial dilakukan dalam suatu pertunjukan, izin telah dijamin oleh undang-undang dengan kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran royalti atas ciptaan; Dengan demikian, setiap orang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam kondisi yaitu: a. dalam hal Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dilakukan dalam suatu pertunjukan (performing) atas Ciptaan; dan b. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan royalti atas pertunjukan dengan pembayaran oleh Pengguna melalui LMKN dan LMK; 135. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; C.2. Frasa “Setiap Orang” dan Frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 136. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”; 1) Frasa “Setiap Orang” 137. Bahwa frasa “setiap orang” pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih kerap terjadi pemahaman yang pada akhirnya membuat hambatan terhadap hak konstitusional Para Pemohon. Secara redaksional, frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan tersebut bersifat umum dan merujuk pada definisi “Orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 70 1 angka 27 UU Hak Cipta yang selanjutnya Para Pemohon kutip sebagai berikut: Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta “Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”. Namun dalam praktik penegakan hukum dan administrasi kolektif, frasa tersebut kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada Pelaku Pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan; 138. Bahwa secara faktual, penyelenggara pertunjukan merupakan subjek hukum yang memiliki kontrol dan kendali paling besar atas penggunaan ciptaan dalam kegiatan pertunjukan, antara lain: a. menentukan format dan konsep acara; b. memilih daftar lagu yang akan dibawakan; c. menyusun jadwal dan susunan pertunjukan; d. menetapkan struktur kerja sama dengan pelaku pertunjukan; dan e. mengelola aspek komersial seperti penjualan tiket, sponsorship, dan penyiaran. Adapun hal ini sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara acara pertunjukan (event organizer) sebagai pengguna atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe, karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta jo. Lampiran II dan Kepmenkumham HKI 2/2016 yang telah Para Pemohon sampaikan di atas; 139. Bahwa sementara itu, pelaku pertunjukan (termasuk Para Pemohon) dalam banyak kasus tidak memiliki kendali langsung atas penggunaan ciptaan dan hanya bertindak berdasarkan arahan atau kontrak kerja. Apabila frasa “Setiap Orang” tidak dimaknai mencakup penyelenggara atau bahkan mungkin pihak-pihak lainnya yang terlibat, maka terjadi ketimpangan 71 tanggung jawab hukum, yang berpotensi merugikan pihak yang secara struktural lebih sentral, yaitu pelaku pertunjukan; 140. Bahwa contoh konkret masalah kekeliruan pemahaman yang disebabkan oleh frasa “Setiap Orang” dapat ditemukan pada permasalahan antara Agnezmo dengan Ari Bias (vide Bukti P-40), di mana muncul masalah mengenai apakah pihak yang “menggunakan ciptaan secara komersial” ditujukan kepada individu/badan hukum yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu event organizer dan/atau atau promotor) ataukah ditujukan kepada individu yang melaksanakan pertunjukan atas dasar perjanjian dengan pihak yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu Pelaku Pertunjukan — Para Pemohon); 141. Bahwa dengan adanya frasa “Setiap Orang” yang terbatas terhadap penafsiran “menggunakan secara komersial ciptaan” yang mengarah kepada pertanggungjawaban hukum pelaku pertunjukan (termasuk Para Pemohon). Dengan demikian, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “Setiap Orang” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan.”; 2) Frasa “membayar imbalan” 142. Bahwa frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan. Dalam praktik, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara ketat bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung, sehingga apabila pembayaran dilakukan setelah pertunjukan, pelaku pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum; 143. Bahwa penafsiran seperti ini tidak sejalan dengan realitas operasional kegiatan pertunjukan, karena: 72 a. Pendapatan baru bisa dihitung secara riil setelah pertunjukan usai (berbasis tiket, sponsor, atau donasi); b. Lagu yang dibawakan sering berubah secara spontan, termasuk berdasarkan permintaan penonton; c. Penyelenggara dan pelaku pertunjukan baru dapat menghitung dan melaporkan daftar karya serta tarif royalti setelah kegiatan selesai; d. LMK juga umumnya memberikan waktu tenggang untuk pelaporan dan pembayaran. Adapun hal-hal tersebut di atas kemudian akan mempengaruhi perhitungan pembayaran royalti yang merujuk pada Kepmenkumham HKI 2/2016, yang variabel dan komponennya merujuk pada penjualan tiket, luas tempat pertunjukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangka waktu kewajiban pembayaran royalti tersebut tidak dapat dibatasi karena jauh lebih ideal untuk dibayarkan setelah pertunjukan dilaksanakan, sesuai dengan kondisi nyata dari penyelenggaraan acara tersebut; 144. Bahwa selain itu, adanya anggapan bahwa pencipta tidak memperoleh royalti jika tidak ada tiket terjual, sementara pelaku pertunjukan tetap menerima honor, bagi Para Pemohon hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pelaku pertunjukan telah menanggung berbagai biaya operasional sebelum pertunjukan berlangsung, di antaranya seperti membayar musisi, latihan, kostum, dan aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, pembayaran terhadap pelaku pertunjukan sebelum acara merupakan hal yang wajar dan beralasan. Sementara, pembayaran royalti kepada pencipta sebaiknya mengacu pada realitas komersial acara yaitu setelah ada perhitungan final berdasarkan tiket terjual atau parameter lainnya; 145. Bahwa lebih lanjut, frasa “membayar imbalan” harus diperluas pemaknaannya agar tidak menjadi alat kriminalisasi bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan kewajibannya secara tertib namun dilakukan setelah pertunjukan selesai. Adapun penafsiran kaku terhadap waktu pembayaran tersebut, mengakibatkan: 73 a. kerugian hak Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; b. mengancam hak Para Pemohon atas rasa aman dan kebebasan dari ketakutan akan tuntutan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta harus diberikan perluasan frasanya, menjadi “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan rasa takut atas ancaman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 146. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “membayar imbalan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; C.3. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 147. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).”. Ketentuan tersebut secara normatif memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk tetap dapat melakukan atau memberikan lisensi atas hak eksklusif yang dimilikinya, namun tanpa menyebut secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f, yang mengatur hak pertunjukan ciptaan kepada publik. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara khusus telah memberikan pengecualian terhadap kewajiban 74 izin terlebih dahulu dalam konteks pertunjukan, sepanjang pelaku membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK); 148. Bahwa ketidakhadiran klausul pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dalam Pasal 81 UU Hak Cipta telah menimbulkan konflik normatif internal dalam satu undang-undang, yang memunculkan ambiguitas antara sistem blanket licensing oleh LMKN dan direct licensing oleh pencipta. Ambiguitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan sesuai mekanisme resmi yang ditentukan negara, tetapi tetap terancam tindakan hukum oleh pencipta karena dianggap tidak mendapatkan izin secara langsung; 149. Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang melakukan penafsiran dan penerapan Pasal 81 UU Hak Cipta secara tidak berkeadilan untuk mengakomodasi direct license (lisensi langsung) untuk lisensi performing rights (hak pertunjukan). Penerapan direct licensing akan menyulitkan bagi pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi performing rights. Kesulitan akses tersebut diakibatkan penentuan tarif royalti direct licensing yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu-lagu populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodal besar; 150. Bahwa ketidakpastian ini diperparah oleh praktik direct licensing yang lahir dari penafsiran sempit terhadap Pasal 81 UU Hak Cipta. Salah satu contoh konkret adalah pernyataan dari musisi Doadibadai Hollo alias “Badai” pada tanggal 6 Juli 2023 melalui media sosial, di mana ia melampirkan surat larangan kepada band “Kerispatih” agar tidak membawakan lagu ciptaannya. Pelarangan tersebut didasarkan pada alasan bahwa band tidak membayar royalti secara langsung (direct licensing) sebesar 5% (lima persen) dari performing rights (hak ekonomi pertunjukan). Padahal, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, pelaku pertunjukan hanya diwajibkan untuk membayar imbalan kepada pencipta melalui LMK berdasarkan skema perhitungan royalti yang ditentukan oleh negara melalui Kepmenkumham HKI 2/2016; 75 151. Bahwa kejadian tersebut mencerminkan adanya tumpang tindih antara Pasal 81 UU Hak Cipta dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang berujung pada: a. tidak berjalannya mekanisme kolektif secara efektif; b. terjadinya kriminalisasi atau tekanan kepada pelaku pertunjukan; c. melemahnya posisi hukum LMK sebagai representasi pencipta secara kolektif; dan d. yang terpenting, kerugian konstitusional bagi Para Pemohon selaku pelaku pertunjukan yang tidak lagi memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas pekerjaannya yang sah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 152. Bahwa untuk menghindari konflik antar norma dan menjamin keadilan, maka frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta harus diperluas frasanya secara konstitusional menjadi “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain,”. Penafsiran ini tidak menghapus hak eksklusif pencipta, melainkan menegaskan bahwa hak pertunjukan yang telah ditarik secara kolektif oleh LMKN dan dilindungi oleh Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak boleh diganggu oleh klaim lisensi langsung yang kontradiktif, apalagi digunakan sebagai dasar pembatasan yang tidak proporsional terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan secara sah dan tertib; 153. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; C.4. Frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 154. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 76 Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” 155. Bahwa frasa “imbalan yang wajar” dalam ketentuan a quo membuka ruang multitafsir yang sangat luas karena tidak diberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut. Tidak ada standar objektif, mekanisme penetapan, maupun indikator yang jelas dan transparan dalam menentukan apa yang dimaksud dengan wajar. Akibatnya, ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna karya yang harus membayar imbalan; 156. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kbbi.kemdikbud.go.id, istilah wajar diartikan sebagai “biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya”. Pengertian ini menunjukan bahwa frasa “wajar” bersifat relatif dan tidak memiliki ukuran atau standar baku. Dengan kata lain, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyisakan ruang tafsir yang sangat terbuka dan dapat ditafsirkan secara subjektif; 157. Bahwa sifat subjektif dari frasa “imbalan yang wajar” berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, sebab tidak ada indikator objektif yang dapat digunakan secara seragam untuk menentukan besarannya. Kondisi tersebut, dapat membuka ruang terjadinya perlakuan yang berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, meskipun berada dalam kategori pemanfaatan karya cipta yang serupa. Akibatnya, satu pengguna dapat dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan pengguna lain hanya karena perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap “wajar” oleh pemilik hak cipta; 158. Bahwa dalam kerangka negara hukum (rechstaat), menurut Ronan Cormacain dalam bukunya berjudul The Form of Legislation and The Rule of Law, halaman 141 (vide Bukti P-102), salah satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam proses legislasi adalah prinsip intelligibility. Senada dengan Ronan, Lon L. Fuller dalam bukunya berjudul The Morality of Law, Fuller (halaman 54—58) (vide Bukti P-47) salah satu elemen 77 fundamental dalam hukum, harus dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Frasa “imbalan yang wajar” gagal memenuhi prinsip intelligibility dan moralitas hukum. Kata “wajar” dapat bersifat relatif, karena tanpa penjabaran kriteria atau tolak ukur yang objektif. Frasa ini juga menyisakan ruang interpretasi subjektif dari pencipta yang pada praktiknya dapat menghasilkan perlakuan berbeda yang dapat mengarah pada diskriminasi dalam penentuan tarif royalti; 159. Bahwa dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 memberikan penegasan pentingnya kejelasan rumusan dalam pembentukan perundang-undangan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Frasa “wajar” justru mengandung makna yang tidak pasti, bersifat subjektif, dan tidak memiliki parameter objektif dalam praktik. Ketidaktegasan tersebut membuka kemungkinan tafsir yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lain. termasuk kemungkinan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif terhadap pengguna karya, karena tarif imbalan dapat ditentukan tanpa dasar normatif yang terukur; 160. Bahwa selain itu, penentuan tarif royalti secara non-kolektif bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang dilakukan hanya berdasarkan penentuan tarif yang subjektif per lagu dari pencipta pada dasarnya akan secara tidak adil membebani penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang lemah secara ekonomi untuk berkembang. Hal tersebut akan menghambat perkembangan ekosistem industri musik tanah air karena tidak tercipta keadaan industri pertunjukan yang kompetitif yang hanya dapat tercapai apabila pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang baru berkembang difasilitasi dan dijamin haknya oleh negara berdasarkan semangat gotong royong kebersamaan atas pemanfaatan suatu karya cipta musik; 161. Bahwa ketidakjelasan makna pada frasa “imbalan yang wajar” dan tidak adanya acuan normatif yang menjelaskan bagaimana menetapkan suatu imbalan dianggap wajar menjadikan ketentuan ini kabur dan terbuka terhadap berbagai tafsir subjektif. Akibatnya, pihak pengguna karya cipta 78 tidak memiliki kepastian mengenai besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih jauh, ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang beralasan bagi Para Pemohon yang dapat dianggap melakukan pelanggaran atau bahkan tindakan melawan hukum, hanya karena tidak memenuhi standar “kewajaran” yang ditentukan secara sepihak oleh pencipta. Dengan demikian, hal tersebut juga melanggar hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 162. Bahwa demi menjamin hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman, maka ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta semestinya dirumuskan secara lebih jelas dan objektif. Rumusan norma yang saat ini berlaku menyebutkan bahwa imbalan yang diberikan kepada pencipta adalah “imbalan yang wajar”, tanpa memberikan tolak ukur atau merujuk pada ketentuan teknis yang telah tersedia dalam regulasi pelaksana. Frasa “wajar” bersifat relatif dan mengandung sifat subjektif terhadap penetapan tarif yang berbeda terhadap pengguna dengan kondisi yang serupa. Untuk menghindari ketidakpastian tersebut, frasa dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta semestinya diubah menjadi: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.”; 163. Dengan rumusan tersebut, norma menjadi jelas, terukur dan objektif, serta merujuk pada regulasi teknis yang telah disahkan. Perlu diketahui bahwa Kepmenkumham HKI 2/2016 telah menyediakan regulasi dan peraturan pelaksana mengenai metode perhitungan royalti yang adil dengan acuan yang objektif yakni persentasenya dihitung dari jumlah kursi penonton dan/atau jumlah tiket yang terjual untuk perhitungan royalti suatu pertunjukan. Hal ini yang kemudian karena tidak dibahasakan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mengakibatkan penafsiran yang keliru bahwa seolah-olah Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendukung metode pemungutan royalti secara non-kolektif yang mencederai rasa keadilan; 79 164. Bahwa oleh karena itu perubahan redaksional sebagaimana diusulkan diatas penting dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelaraskan Pasal 87 ayat (1) UU hak Cipta dengan prinsip konstitusional tentang kepastian hukum dan rasa aman bagi Para Pemohon. Dengan demikian kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; C.5. Frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 165. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 166. Bahwa sebelum menguraikan dengan rinci frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, perlu kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator yang berwenang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun tidak berwenang membentuk norma hukum baru, termasuk norma hukum pidana. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menciptakan delik atau memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana di luar apa yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini didasarkan pada prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege praevia sebagaimana juga dijamin dalam sistem hukum nasional. Para Pemohon memahami bahwa ruang lingkup criminal policy—sebagai kebijakan hukum pidana nasional—merupakan domain pembentuk undang- undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa dalam 80 menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain. Maka, penetapan delik pidana sebagai bentuk pembatasan atas hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif; Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma pidana sepanjang pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk pasal atau ketentuan pidana yang baru. Artinya, Mahkamah tetap dapat menyatakan batalnya norma pidana yang bertentangan dengan UUD 1945, selama tidak menciptakan norma pidana pengganti, dan oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo; 167. Bahwa dalam konteks frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, norma tersebut justru mengandung perluasan ancaman pidana terhadap perbuatan yang secara esensial bersifat perdata, tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut tidak disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya melekat pada perumusan suatu ketentuan pidana. Frasa “huruf f” yang dimaksud dalam ketentuan di atas merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperdengarkan ciptaannya kepada publik, termasuk dalam bentuk pertunjukan (performing right). Frasa ini, apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana, justru menimbulkan pertentangan norma internal dalam UU Hak Cipta dan berdampak luas terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya Para Pemohon; 168. Bahwa perlu ditegaskan bahwa hak untuk mempertunjukkan ciptaan kepada publik oleh pelaku pertunjukan telah diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang berbunyi: “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada 81 Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”. Norma ini memberikan pengecualian eksplisit terhadap syarat izin langsung, dan justru menekankan pada mekanisme pembayaran royalti secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai representasi hukum dari pencipta. Dengan demikian, pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti kepada LMK tidak dapat dianggap bertindak “tanpa hak” atau “tanpa izin”, karena kewajibannya telah dipenuhi sesuai hukum. 169. Bahwa frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mempidanakan tindakan pertunjukan tanpa izin, bertentangan secara langsung dengan prinsip legalitas dan asas ultima ratio dalam hukum pidana, sebab: a. unsur pidana dalam norma tersebut tidak dapat terpenuhi secara objektif, mengingat Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah memperbolehkan pertunjukan tanpa izin asal royalti dibayarkan melalui LMK; b. tindakan pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta tidak serta-merta merupakan tindak pidana, karena lebih merupakan persoalan hubungan keperdataan atau administratif apabila terjadi sengketa pembayaran royalti; 170. Bahwa keberadaan ketentuan pidana atas performing right tersebut menimbulkan kekhawatiran yang faktual maupun potensial terhadap pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila pencipta secara subjektif menilai adanya “ketiadaan izin”. Hal ini mengakibatkan: a. ketidakpastian hukum (legal uncertainty); b. kriminalisasi yang eksesif terhadap hubungan keperdataan; c. ancaman atas rasa aman dan kebebasan berkarya para pelaku pertunjukan; 171. Bahwa dalam hukum pidana, asas “ultimum remedium” menegaskan bahwa instrumen pidana harus dijadikan upaya terakhir (last resort), bukan alat utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Pengenaan sanksi 82 pidana dalam konteks pembayaran royalti performing rights adalah bentuk penyimpangan terhadap asas ini, mengingat: a. mekanisme penyelesaian pembayaran royalti telah diatur melalui jalur administratif dan/atau perdata; b. tindak pidana tidak dapat dijadikan sarana pemaksaan pembayaran kewajiban perdata; c. tidak ada kepastian hukum tentang indikator objektif “izin” dalam konteks pertunjukan yang telah dibayar melalui LMK; 172. Bahwa potensi kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan atas dasar frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta telah nyata terjadi dalam kasus yang dialami oleh penyanyi nasional Agnes Monica (Agnezmo), yang dilaporkan secara pidana oleh Ari Bias, pencipta lagu “Bilang Saja”, dengan tuduhan pelanggaran hak cipta karena tidak meminta izin langsung dan tidak membayar royalti secara langsung kepada pencipta. Laporan pidana tersebut secara eksplisit mendasarkan pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, meskipun pertunjukan yang dilakukan oleh Agnez Mo merupakan bagian dari kegiatan komersial yang seyogianya tunduk pada sistem manajemen kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Dalam perkara perdata yang diajukan secara paralel, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus dengan menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada Ari Bias (vide Bukti P-41). Fakta ini mencerminkan inkonsistensi serius antara ketentuan normatif yang membolehkan performing rights melalui pembayaran royalti via LMK, dengan norma pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang justru digunakan untuk mengintimidasi pelaku pertunjukan, tanpa memperhatikan keberadaan sistem perizinan kolektif atau iktikad baik dari pelaku; 173. Bahwa kerugian konstitusional yang nyata akibat ketidakpastian norma ini juga telah dialami secara langsung oleh Pemohon XXIV, Tantri Syalindri Ichlasari (Tantri Kotak), yang terpaksa menghentikan penggunaan lagu-lagu ciptaan Posan Tobing—mantan anggota grup Kotak—dalam pertunjukan musik sejak tahun 2019, akibat larangan eksplisit dari pencipta serta 83 ancaman pelaporan pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Lagu-lagu seperti “Berbeda”, “Cinta Jangan Pergi”, “Kerabat Kotak”, dan “Ku Ingin Sendiri”, yang telah melekat dengan identitas musikal Tantri dan kelompoknya, tidak lagi dapat ditampilkan di panggung, meskipun sebelumnya menjadi bagian dari repertoar utama. Posan Tobing bahkan melayangkan empat kali somasi dan menyampaikan ancaman eksplisit untuk membawa perkara ke ranah pidana, yang secara langsung menimbulkan kekhawatiran hukum dan tekanan psikologis terhadap Pemohon XXIV (vide Bukti P-100 dan P-101). Fakta ini menunjukkan bahwa frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) tidak sekadar menciptakan kekacauan hukum, tetapi telah membatasi ruang berekspresi, menghalangi pelaksanaan profesi, serta menggerus rasa aman bagi pelaku pertunjukan, termasuk Para Pemohon lainnya yang menghadapi risiko serupa. Ketentuan ini secara nyata bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana yang seharusnya bersifat ultimum remedium; 174. Bahwa apabila frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tetap dibiarkan, akan menimbulkan kekacauan sistem hukum yang menghambat kegiatan profesional pelaku pertunjukan, menciptakan ketakutan (chilling effect) terhadap pemanfaatan karya cipta, dan tentunya menurunkan potensi ekonomi pencipta itu sendiri akibat ketakutan pengguna, termasuk Para Pemohon. Dalam konteks ini, ketentuan pidana pada frasa “huruf f” secara langsung menciptakan kerugian aktual terhadap rasa aman dan kepastian hukum bagi Para Pemohon XXIV, dan dalam waktu yang sama, juga menimbulkan kerugian potensial bagi Para Pemohon lainnya, yang sebagian besar juga merupakan pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, atau pengguna ciptaan dalam bentuk performing rights. Dengan demikian, keberlakuan norma pidana tersebut menjadi ancaman konstitusional yang nyata, sistemik, dan meluas terhadap profesi seni pertunjukan di Indonesia; 84 175. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan untuk menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; 3. Menyatakan frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 4. Menyatakan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 85 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 5. Menyatakan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 6. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 7. Menyatakan bahwa frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-106 yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut: 86 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (“UU Hak Cipta”). 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (“UU Kekuasaan kehakiman”). 4. Bukti P-4 : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 5. Bukti P-5 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMKRI 2/2021”). 6. Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008. 87 7. Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. 8. Bukti P-8 : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tubagus Arman Maulana. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nazril Irham. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Vina DSP Harrijanto Joedo. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Dwi Jayati. 88 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama Judika Nalom Abadi Sihotang. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama Bunga Citra Lestari. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII atas nama Sri Rosa Roslaina H. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII atas nama Raisa Andriana. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX atas nama Nadin Amizah. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X atas nama Bernadya Ribka Jayakusuma. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI atas nama Anindyo Baskoro. 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XII atas nama Oxavia Aldiano. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIII atas Afgansyah Reza. 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIV atas nama Ruth Waworuntu Sahanaya. 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XV atas nama Wahyu Setyaning Budi Trenggono. 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVI atas nama Andi Fadly Arifuddin. 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVII atas nama Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA. 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVIII atas nama Andini Aisyah Hariadi. 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIX atas nama Dewi Yuliarti Ningsih. 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XX atas nama Hedi Suleiman. 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXI atas nama Mario Ginanjar. 89 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXII atas nama Teddy Adhytia Hamzah. 31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXIII atas nama David Bayu Danang Joyo. 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXIV atas nama Tantrisyalindri Ichlasari. 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXV atas nama Hatna Danarda. 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXVI atas nama Ghea Indrawari. 35. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXVII atas nama Rendy Pandugo, SE. 36. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXVIII atas nama Gamaliel Krisatya. 37. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XXIX atas nama Mentari Gantina Putri. 38. Bukti P-38 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 (“Putusan MKRI 11/2007”). 39. Bukti P-39 : Print-out Berita tentang The Groove (diunduh dari laman https://www.detik.com/pop/music/d- 7428599/perpisahan-rieka-roslan-dan-the-groove- diwarnai-direct-license-dan-sakit-hati, pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 21.47 WIB). 40. P Bukti -40 : Print-out Berita tentang Sammy Simorangkir (diunduh dari laman https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844 166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy- simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all, pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 21.50 WIB). 41. Bukti P-41 : Print-out Berita tentang Agnezmo (diunduh dari laman https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/081747 866/kronologi-lengkap-kasus-royalti-ari-bias-vs-agnez- 90 mo-somasi-berujung-denda?page=all#google_vignette, pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 21.52 WIB). 42. Bukti P-42 : Print-out Berita tentang Once Mekel (diunduh dari laman https://www.cnnindonesia.com/hiburan/2023040107001 1-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani- larang-once-bawa-lagu-dewa-19, pada tanggal 6 Maret pukul 21.54). 43. Bukti P-43 : Lampiran II dan VII Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (“Kepmenkumham HKI 2/2016”). 44. Bukti P-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) (“PP 56/2021”). 45. Bukti P-45 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 437, 2022) (“Permenkumham 9/2022”). 46. Bukti P-46 : Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002) (“Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta”). 47. Bukti P-47 : Buku The Morality of Law (Revised Edition) karya Lon L. Fuller (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), halaman 54—58. 91 48. Bukti P-48 : Buku The Road to Serfdom karya F. A. Hayek (London:The Institute of Economic Affairs, 2005), halaman 57—59. 49. Bukti P-49 : Buku Theory of Legislation karya Jeremy Bentham (Oxford: University Press, 1914), halaman 93—109. 50. Bukti P-50 : Print-out Berita tentang Pemohon I sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.liputan6.com/showbiz/read/5738787/gigi- tampil-energik-di-synchronize-fest-2024-hari-ketiga- berharap-urusan-royalti-di-indonesia-membaik, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.32 WIB). 51. Bukti P-51 : Print-out Berita tentang Pemohon II sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/14/11120081 5/hari-ini-ariel-noah-dan-danilla-manggung-di-konser- musik-iims-2025, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.36 WIB). 52. Bukti P-52 : Print-out Berita tentang Pemohon III sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.jawapos.com/entertainment/015940578/vin a-panduwinata-ambil-bagian-di-konser-sewindu- mengenang-kepergian-bartje-van- houten#goog_rewarded, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.40 WIB). 53. Bukti P-53 : Print-out Berita tentang Pemohon IV sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.merdeka.com/artis/9-potret-kekompakan- tiga-diva-krisdayanti-ruth-sahanaya-dan-titi-dj-jelang- konser-super-diva-selalu-tampil-awet-muda-di-usia-50- tahun-284025-mvk.html?page=4, pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 09.22 WIB). 54. Bukti P-54 : Print-out Berita tentang Pemohon V sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://lifestyle.sindonews.com/read/1488275/157/judika 92 -hingga-band-ungu-guncang-anniversary-2-dekade- club-36-1731568266, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 13.27 WIB). 55. Bukti P-55 : Print-out Berita tentang Pemohon VI sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.detik.com/pop/music/d-7593409/bunga- citra-lestari-masih-memukau-di-pengujung-detikcom- awards-2024, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 13.45 WIB). 56. Bukti P-56 : Print-out Berita tentang Pemohon VII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.merdeka.com/artis/6-potret-rossa-sapa- fans-di-lapangan-banteng-jakarta-nyanyi-lagu-sakura- hingga-tanam-pohon-buni-380660-mvk.html, pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 09.25 WIB). 57. Bukti P-57 : Print-out Berita tentang Pemohon VIII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1750895-momen- raisa-tampil-di-gbk-usai-laga-indonesia-vs-australia- suaranya-bikin-merinding, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 13.58 WIB). 58. Bukti P-58 : Print-out Berita tentang Pemohon IX sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/potret- nadin-amizah-bahagia-jadi-pembuka-konser-aurora- sempat-mengira-penipuan-4ac69e.html, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 14.02 WIB). 59. Bukti P-59 : Print-out Berita tentang Pemohon X sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.liputan6.com/showbiz/read/5650450/berna dya-jadi-pembuka-hari-kedua-konser-we-the-fest-2024- bawakan-lagu-yang-related-dengan-kehidupan, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 14.10 WIB). 93 60. Bukti P-60 : Print-out Berita tentang Pemohon XI sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.popmama.com/life/health/di-pestapora- 2024-ran-tampil-lengkap-bareng-nino-seusai-resmi- menikah-00-wz39d-61f98n, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 14.21 WIB). 61. Bukti P-61 : Print-out Berita tentang Pemohon XII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.tribunnews.com/seleb/2025/02/24/gandeng -jirayut-vidi-aldiano-nyanyi-status-palsu-pakai-bahasa- thailand-di-weekend-project, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 14.23 WIB). 62. Bukti P-62 : Print-out Berita tentang Pemohon XIII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1719996-bakal- tampil-di-konser-david-foster-afgan-syahreza-merasa- terhormat, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 15.01 WIB). 63. Bukti P-63 : Print-out Berita tentang Pemohon XIV sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.rri.co.id/hiburan/713401/penyanyi- legendaris-ruth-sahanaya-tampil-memukau-di-jjf-2024, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 01.41 WIB). 64. Bukti P-64 : Print-out Berita tentang Pemohon XV sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.kompas.com/hype/read/2022/11/16/111630 866/momen-yuni-shara-andien-hingga-andmesh-tampil- di-gala-dinner-g20, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 01.54 WIB). 65. Bukti P-65 : Print-out Berita tentang Pemohon XVI sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.jawapos.com/music- movie/01442501/tampil-di-tempat-awal-karier-padi- reborn-seperti-lupa-usia#goog_rewarded, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 01.57 WIB). 94 66. Bukti P-66 : Print-out Berita tentang Pemohon XVII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.kompas.com/hype/read/2024/10/14/162146 366/masih-berduka-chiki-fawzi-jelaskan-alasan-ikang- fawzi-memilih-tetap?page=all, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 01.59 WIB). 67. Bukti P-67 : Print-out Berita tentang Pemohon XVIII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1814319- penghormatan-andien-buat-titiek-puspa-di-festival-jazz- golo-mori-nyanyi-lagu-kupu-kupu-malam-tanpa-latihan, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 02.02 WIB). 68. Bukti P-68 : Print-out Berita tentang Pemohon XIX sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://ameera.republika.co.id/berita/senggang/blitz/19/ 01/11/pl60r1349-dewi-gita-bawa-nuansa-etnik-di- konser-1-hati-1-cinta?question-index=, pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 09.56 WIB). 69. Bukti P-69 : Print-out Berita tentang Pemohon XX sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1515795-setelah- sekian-lama-hedi-yunus-kembali-tampil- sendiri?page=all, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 02.11 WIB). 70. Bukti P-70 : Print-out Berita tentang Pemohon XXI sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.tribunnews.com/seleb/2024/11/01/dmasiv- dan-mario-ginanjar-siap-meriahkan-vintastic-2024, pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 09.56 WIB). 71. Bukti P-71 : Print-out Berita tentang Pemohon XXII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.kapanlagi.com/foto/berita- foto/indonesia/sudah-siap-nyanyi-kembalikanku- bareng-teddy-adhitya-di-klbb-2025-buruan-beli-tiketnya- 95 sebelum-kehabisan.html, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.34 WIB). 72. Bukti P-72 : Print-out Berita tentang Pemohon XXIII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://kalbaronline.com/2022/10/02/sambut-hut- pontianak-david-bayu-tipe-x-hingga-last-child-akan- tampil-di-pontianak-fair/, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.38 WIB). 73. Bukti P-73 : Print-out Berita tentang Pemohon XXIV sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.tempo.co/teroka/rayakan-20-tahun- bersama-shin-tae-yong-band-kotak-selipkan-selawat- dan-beri-kejutan-umrah-1173619, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.44 WIB). 74. Bukti P-74 : Print-out Berita tentang Pemohon XXV sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://depok.tribunnews.com/2023/12/14/naff-dan-t- five-siap-meriahkan-malam-tahun-baru-di-lorin-sentul- hotel-begini-persiapan-mereka, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.50 WIB). 75. Bukti P-75 : Print-out Berita tentang Pemohon XXVI sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.detik.com/pop/korean-wave/d- 7769418/surprise-ghea-indrawari-duet-bareng-kyuhyun- di-konser-colors-jakarta, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.51 WIB); 76. Bukti P-76 : Print-out Berita tentang Pemohon XXVII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/23/175842 666/hindia-barasuara-hingga-rendy-pandugo-akan- sapa-penggemar-di-konser-musik, pada tannggal 3 Mei 2025 pukul 09.53 WIB). 77. Bukti P-77 : Print-out Berita tentang Pemohon XXVIII sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman 96 https://www.insertlive.com/film-dan- musik/20191107214935-25-65907/terlibat-konser-15- tahun-magenta-orchestra-gamaliel-audrey-bangga, pada tanggal 3 Mei 2025 pukul 09.55 WIB). 78. Bukti P-78 : Print-out Berita tentang Pemohon XXIX sebagai pelaku pertunjukan (diunduh dari laman https://kumparan.com/millennial/bawakan-lagu- sudahlah-ear-sun-tampil-memukau-di-ibj-music-night- 23JVIkBrUQc/1, pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 14.21 WIB). 79. Bukti P-79 : Buku Collective Management of Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization: 2002 karya Dr. Mihály Ficsor (World Intellectual Property Organization, 2002), Halaman 45. 80. Bukti P-80 : Print-out Publikasi dari University College London tentang Implied License (diunduh dari laman https://www.ucl.ac.uk/art- futures/publications/2023/jan/implied-licence#what, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 15.49 WIB). 81. Bukti P-81 : Jurnal berjudul “Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law” oleh Profesor Orit Afori, Santa Clara High Technology Law Journal, 2009, halaman 276—277. 82. Bukti P-82 : Jurnal berjudul “Implied License Doctrine in Copyright Law: A Typological Framework”, oleh Hongjiao Zhang dan Fanhong Chen, The Journal of World Intellectual Property, Volume 25, Issue 1, 2022, halaman 160. 83. Bukti P-83 : Jurnal berjudul “The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age” oleh Profesor Eric Priest, Social Science Research Network (SSRN), Columbia Journal of Law & the Arts, Volume 45, 2021, halaman 5. 97 84. Bukti P-84 : Lampiran I Form Pendaftaran Anggota Escritório Central De Arrecadação E Distribuição (ECAD) — Liability Agreement and Registration Application. 85. Bukti P-85 : Artikel berjudul “Digital Services - General Information” (diunduh dari laman Escritório Central De Arrecadação E Distribuição (ECAD), pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.23 WIB). 86. Bukti P-86 : Artikel berjudul “Performing Rights Organizations and Collecting Societies” (diunduh dari laman https://support.spotify.com/ge/artists/article/performing- rights-organizations-and-collecting-societies/, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.53 WIB). 87. Bukti P-87 : Artikel berjudul “Duration of Copyright”, Copyright United State Copyright Offices yang menjelaskan dasar hukum Performing Rights Organizations (PRO) sebagai bentuk Lembaga Manajemen Kolektif di Amerika Serikat (diunduh dari laman copyright.gov, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 02.26 WIB). 88. Bukti P-88 : Print-out Publikasi dari American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) tentang Penerapan Blanket License oleh ASCAP (diunduh dari laman https://www.ascap.com/help/ascap- licensing#2BA890AD-EA7F-414E-BB11- 0CC82DDBCC87, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.43 WIB). 89. Bukti P-89 : Print-out Publlikasi dari BMI tentang Penerapan Blanket License oleh BMI (diunduh dari laman https://www.bmi.com/licensing, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 12.43 WIB). 90. Bukti P-90 : Print-out Publikasi dari Society of European Stage Authors (SESAC) tentang Penerapan Blanket License oleh SESAC (diunduh dari laman https://www.sesac.com/affiliate-spotlight/, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.46 WIB). 98 91. Bukti P-91 : Print-out Publikasi dari Global Music Rights (GMR) tentang Penerapan Blanket License oleh GMR (diunduh dari laman https://globalmusicrights.com/licensing#how- license-work, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.31 WIB). 92. Bukti P-92 : Print-out Publikasi dari situs web resmi pemerintah Inggris tentang Pemberlakuan Phonographic Performance Limited (PPL) dan Performing Right Society (PRS) yang Menggunakan Mekanisme Blanket License di Inggris Raya (diunduh dari laman https://www.gov.uk/licence-to-play-live-or-recorded- music, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 02.02 WIB). 93. Bukti P-93 : Print-out Publikasi dari PPL Championing Music Rights berjudul “Getting Started With Royalties” yang menjelaskan mengapa Inggris mengadopsi mekanisme Blanket License (diunduh dari laman https://www.ppluk.com/royalties/getting-started-with- royalties/?highlight=getting+started+with+royalties, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 02.52 WIB). 94. Bukti P-94 : Print-out Publikasi dari UK Intelectual Property Office melalui situs web resmi pemerintah Inggris berjudul “Review of the Copyright Tribunal” yang menjelaskan dasar hukum Performing Rights Organizations (PRO) sebagai bentuk Lembaga Manajemen Kolektif di Inggris (diunduh dari laman https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7576c 4ed915d731495a28a/Disc_log_attachment_to_460.pdf, pada tanggal 6 Mei 20250 pukul 07.35 WIB). 95. Bukti P-95 : Print-out Publikasi dari One Music berjudul “What is a public performance licence? Who needs it and why” yang menjelaskan mengapa Australia menerapkan sistem Blanket License (diunduh dari laman https://onemusic.com.au/news/what-is-public- performance-licence/#:~:text=The, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 04.14 WIB). 99 96. Bukti P-96 : Print-out Publikasi dari Australian Business License and Information Service (ABLIS) berjudul “Busines Blanket License - Australian Government” yang menjelaskan dasar hukum pemungutan hak pertunjukan di Australia menggunakan Blanket License (diunduh dari laman https://ablis.business.gov.au/service/ag/business- blanket-licence/39927, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 04.12 WIB). 97. Bukti P-97 : Print-out Publikasi dari Nagashima Ohno & Tsunematsu, International Comparative Legal Guides (ICLG) berjudul “Copyrights Laws and Regulations Japan 2025” yang menjelaskan kedudukan hukum Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) sebagai organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Jepang (diunduh dari laman https://iclg.com/practice- areas/copyright-laws-and-regulations/japan, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 05.12 WIB). 98. Bukti P-98 : Distribution Rules, oleh General Incorporated Association Japanese Society for Rights of Authors, Compsers and Publishers (JASRAC), halaman 28. 99. Bukti P-99 : Artikel “Copyright System In Japan” oleh Japan Copyright Office (JCO) (Jepang: Copyright Research and Information Center (CRIC), 2016). 100. Bukti P-100 : Print-out Berita tentang Kotak tidak pernah membawakan Lagu Ciptaan Posan Tobing sejak tahun 2019 (diunduh dari laman https://lifestyle.sindonews.com/read/1160975/157/tantri- tegaskan-kotak-tak-pernah-bawakan-lagu-ciptaan- posan-tobing-sejak-2019-1690369663?utm, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.08 WIB). 101. Bukti P-101 : Print-out Berita tentang Posan Tobing mengirimkan Somasi kepada Pemohon XXIV dan rekan Band Kotak lainnya (diunduh dari halaman 100 https://www.kompas.com/hype/read/2023/09/06/211455 066/sebelum-buat-laporan-posan-tobing-sempat-jalin- mediasi-dengan-tantri-kotak, pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 00.10 WIB). 102. Bukti P-102 : Buku The Form of Legislation and The Rule of Law karya Ronan Cormacain (New York: Hart Publishing, 2022), halaman 141. 103. Bukti P-103 : Jurnal berjudul “The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age” oleh Profesor Eric Priest, Social Science Research Network (SSRN), Columbia Journal of Law & the Arts, Volume 45, 2021, halaman 18 bagian footnote. 104. Bukti P-104 : Print-out Publikasi berjudul “Guidance Licensing Bodies and Licensing Management in United Kingdom (diunduh dari laman https://www.gov.uk/guidance/licensing- bodies-and-collective-management- organisations#:~:text=the%20rights%20holders.- ,What%20is%20an%20Independent%20Management% 20Entity?,and%20audiovisual%20sectors%20alongside %20CMOs%20, pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 00.00 WIB). 105. Bukti P-105 : Print-out Publikasi “What is Direct Licensing Australia” (diunduh dar laman https://www.artslaw.com.au/information-sheet/direct- licensing-guidelines-sound-recordings/, pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 00.00 WIB). 106. Bukti P-106 : Print-out Publikasi “PRS Music: Japanese Royalties” (diunduh dari laman https://www.prsformusic.com/our- global-network/japanese-ad- royalties#:~:text=PRS%20members%20can%20request %20that,advertising%20agencies%20following%20the %20notification, pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 01.28 WIB). 101 Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra Samuel Simorangkir dan Lestiani (Lesti Kejora) yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025 dan masing-masing keterangannya didengar di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025, disertai keterangan tambahan tertulis dari ahli yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli 1. Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. A. Pengantar dan Permasalahan Hukum Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pencipta di bidang hak cipta, sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi menjadi semakin marak. Dalam sengketa tersebut, idealnya, para pihak yang bersengketa dapat mendapatkan kepastian hukum dengan mengacu pada sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Namun, undang-undang sebagaimana dimaksud dianggap belum menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Misalnya, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi [..] wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Sementara itu Pasal 23 ayat (5) yang mengatur tentang hak pelaku pertunjukan, menyatakan bahwa: “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Dalam praktiknya, perbedaan pemahaman kedua pasal tersebut terbukti telah menimbulkan konflik antara pencipta lagu dan penyanyi. Di satu sisi, pencipta lagu berpendapat bahwa penyanyi selaku pelaku pertunjukan harus mendapatkan izin dari pencipta sebelum menyanyikan lagu. Di sisi lain, pelaku pertunjukan berpendapat bahwa jika royalti telah dibayarkan melalui LMK, mereka tidak lagi membutuhkan izin dari pencipta untuk membawakan lagunya. Pasal lain dalam UU Hak Cipta yang menimbulkan interpretasi ganda terdapat pada Pasal 81 yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak 102 ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2),” yang memberikan implikasi bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memiliki kebebasan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Tanpa konteks yang jelas, dua aturan tersebut tampak tumpang-tindih dan tidak selaras. Pasal 81 secara umum mengatur hak pencipta dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) secara khusus bagi bidang lagu dan/atau musik, menentukan bahwa bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar mendapatkan hak ekonominya. Secara harafiah, ketentuan ini tidak mewajibkan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menjadi anggota LMK. Hal ini kemudian juga menimbulkan kerancuan terkait skema perjanjian seperti apakah yang dapat digunakan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam konteks musik dan/atau lagu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada kepastian hukum bagi pencipta dan penyanyi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak jelasnya batas antara kebutuhan meminta izin dan kewajiban membayar royalti melalui LMK menimbulkan ketegangan yang berulang dalam praktiknya di lapangan. Dalam situasi seperti ini, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan dalam konteks musik dan/atau lagu tidak memperoleh pelindungan yang memadai terhadap hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, pelaku pertunjukan juga tidak mendapatkan hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena selalu dihantui perasaan khawatir saat membawakan ciptaan dalam sebuah pertunjukan. 103 Pendapat hukum ini mencoba mengkaji inkonsistensi dalam pasal-pasal UU Hak Cipta tersebut dengan menimbangnya terhadap prinsip-prinsip pelindungan hak asasi dalam konstitusi, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta? 2. Bagaimana kesesuaian Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? 3. Bagaimana kesesuaian Pasal 81 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? 4. Bagaimana kesesuaian Pasal 87 ayat (1) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? B. Pendapat Hukum 1. Kedudukan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dalam UU Hak Cipta Untuk memahami kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta, perlu untuk terlebih dahulu memahami landasan filosofi pemberian hak cipta bagi pencipta dan hak terkait bagi pelaku pertunjukan. a. Landasan Filosofi Hak Cipta Hak cipta sebagai sebuah hak kekayaan intelektual diberikan dengan beberapa landasan filosofis, di antaranya adalah labour theory dan utilitarian theory. Labour theory, yang diperkenalkan oleh John Locke, menyatakan bahwa hak milik muncul dari penggabungan antara kerja seseorang dengan barang atau sumber daya alam. Teori dari Locke ini biasanya ditafsirkan dalam dua cara utama yang sering digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan hukum kekayaan intelektual. Pertama, bahwa ketidaknyamanan atau keletihan akibat bekerja patut diberi imbalan berupa hak milik. Kedua, penafsiran instrumental dari labour theory menyatakan bahwa ketidaknyamanan dari kerja perlu diberi imbalan untuk mendorong agar orang mau bekerja. Meskipun kedua pendekatan ini tampak berbeda, keduanya sebenarnya selaras karena dalam interpretasi normatifnya memberikan hak milik atas karya yang telah dikerjakan, sedangkan interpretasi instrumental memberikan hak milik untuk mendorong penciptaan karya di masa depan. Teori kedua yang sering digunakan untuk menjadi dasar justifikasi pemberian hak cipta adalah Utilitarian Theory atau teori kemanfaatan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Berdasarkan teori ini, hak cipta diberikan 104 untuk mendorong penciptaan dan penyebaran karya cipta, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, hak cipta diberikan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi untuk menciptakan insentif ekonomi agar orang mau berkreasi dan berbagi karya yang bermanfaat. Teori ini menekankan pada keseimbangan kepentingan, bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta memberikan imbalan kepada pencipta dan memastikan akses publik terhadap informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam konteks hak cipta dan hak terkait, gagasan Professor Brad Sherman yang mendukung utilitarian theory ini menekankan bahwa hak cipta dan hak terkait bukan semata hak pribadi pencipta, tetapi alat publik untuk menciptakan ruang kreatif dan budaya yang dapat diakses bersama. Sherman mencontohkan bahwa pada tahun 1950-an, terjadi kebuntuan antara penyelenggara acara olahraga dan British Broadcasting Corporation (BBC). Para penyelenggara acara olahraga menolak memberikan izin kepada BBC untuk menyiarkan pertandingan olahraga karena siaran tersebut dianggap mengurangi pendapatan mereka. Penyelenggara beranggapan bahwa jika pertandingan olahraga disiarkan melalui televisi, bisa-bisa penonton memilih menonton dari rumah alih-alih membeli tiket pertandingan sepak bola secara langsung di stadium. Hal ini tentu saja berpotensi mengurangi penjualan tiket pertandingan. Atas keberatan yang dilontarkan oleh penyelenggara, BBC tidak dapat menyiarkan pertandingan olahraga melalui salurannya. Publik juga dirugikan karena tidak dapat menonton pertandingan olahraga melalui televisi. Kebuntuan ini baru dapat diatasi setelah penyelenggara acara olahraga dan lembaga penyiaran mendapat pelindungan dan kepastian hukum. Dalam konteks sengketa antara pencipta lagu dan penyanyi, pendekatan serupa diperlukan: pengakuan dan pelindungan hukum atas hak cipta dan hak terkait harus dirancang tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi individu, tetapi juga untuk menjamin bahwa karya musik tetap dapat diakses dan dilindungi oleh publik. Pendekatan utilitarianisme menjadi landasan normatif yang penting untuk menyeimbangkan antara pemberian hak eksklusif dan kepentingan masyarakat luas. b. Landasan Filosofis Hak Terkait Hak terkait pada umumnya didasarkan pada pendekatan utilitarian dan ekonomi. Pertama, berakar dari pendekatan utilitarian yang menempatkan pelindungan 105 hukum sebagai sarana untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hak terkait diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran sebagai bentuk insentif agar mereka berkontribusi dalam menyebarluaskan karya cipta kepada publik. Jeremy Bentham, tokoh utama utilitarianisme, menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif, dan dalam hal ini, pelindungan hak terkait mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang produktif dan berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Silke von Lewinski, “neighbouring rights serve not only the individual right holders, but also the general public interest in a well-functioning cultural and informational infrastructure.” Artinya bahwa hak terkait tidak hanya bermanfaat bagi pemilik hak terkait, tetapi juga kepentingan publik dalam memperoleh akses terhadap informasi dan budaya. Dalam sudut pandang ekonomi, menurut P. Bernt Hugenholtz, hak terkait dibenarkan sebagai bentuk pelindungan terhadap investasi dan risiko finansial yang dikeluarkan oleh para pelaku industri hiburan dan penyiaran. Seorang penyanyi, misalnya, memberikan interpretasi kreatif atas sebuah lagu, berlatih, dan tampil secara profesional untuk menghasilkan pertunjukan yang bernilai ekonomi. Kontribusi penyanyi memiliki peran penting dalam komersialisasi karya tersebut. Oleh karena itu, pelindungan hak terkait memberikan insentif ekonomi agar penyanyi terus berkarya dalam penampilannya. Hak terkait memberikan jaminan kepastian hukum yang berfungsi mendorong pertumbuhan industri kreatif, karena tanpa pelindungan hukum, pelaku pertunjukan, produser fonogram, maupun lembaga penyiaran enggan berinvestasi dalam kegiatan produksi budaya. Oleh karena itu, secara filosofis, hak terkait memperkuat keberlanjutan ekosistem budaya dengan memberi imbalan yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam penyampaian karya kepada publik. c. Hubungan antara Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, hak cipta dan hak terkait memiliki kedudukan yang sejajar, karena keduanya dilindungi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam penciptaan dan penyebaran karya. Hak cipta melindungi ekspresi dari pencipta, sementara hak terkait melindungi kontribusi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga 106 penyiaran dalam menyampaikan karya tersebut kepada publik. Dalam WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties, menyatakan secara tegas bahwa “The subjects of protection of copyright and related rights are different, and thus copyright and related rights are independent from each other [...] The rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting organizations are independent from the rights of authors in literary and artistic works,” Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hak terkait dan hak cipta, meskipun saling terkait, adalah hak yang independen. Hak terkait bukanlah turunan, cabang, atau subordinat dari hak cipta, melainkan merupakan rezim hukum yang memiliki dasar pelindungan tersendiri dalam sistem kekayaan intelektual. Meskipun hak terkait muncul dalam konteks penggunaan atau penyebaran karya cipta, pelindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran tidak bergantung pada keberadaan atau izin hak cipta itu sendiri. Dengan kata lain, hak seorang penyanyi atas pertunjukannya tetap diakui dan dilindungi secara mandiri. Hak pelaku pertunjukan (performers’ rights) sama pentingnya dengan hak cipta karena keduanya merepresentasikan kontribusi kreatif yang esensial dalam proses penciptaan dan penyebaran hasil budaya kepada publik. Di satu sisi, hak cipta melindungi ekspresi dari pencipta. Sementara itu, di sisi lain, hak terkait melindungi ekspresi artistik yang diwujudkan melalui suara, gerak, atau penampilan yang menghidupkan karya tersebut. Tanpa kontribusi pelaku, seperti penyanyi, aktor, atau musisi, banyak karya cipta tidak akan memiliki dampak emosional dan nilai komersial yang sama di mata publik. Di era industri hiburan modern, pertunjukan bukan hanya pelengkap karya cipta, melainkan bagian integral dari nilai ekonomi dan estetik suatu produk budaya. Oleh karena itu, pengakuan dan pelindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan merupakan syarat penting untuk memastikan ekosistem kekayaan intelektual yang adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak yang berkontribusi mendapatkan penghargaan yang layak. 2. Kesesuaian antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945 a. Memaknai frasa “dilarang” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta Dalam beberapa kasus yang terjadi, pencipta lagu merasa memiliki hak untuk melarang orang lain membawakan ciptaannya. Untuk menilai apakah larangan ini 107 dapat dibenarkan dari perspektif hukum hak cipta di Indonesia, perlu dipahami bahwa hak cipta secara umum memberikan dua jenis hak bagi pencipta. Pertama, hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, disampaikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Lebih lanjut terkait dengan hak ekonomi dari pencipta, diatur pula dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati Pasal 9 ini. Pertama, bahwa dalam konteks pertunjukan, izin tidak diperlukan sepanjang imbalan dibayarkan kepada LMK. Kedua, bahwa Pasal 9 ayat (3) memuat tentang larangan yang diatur oleh undang- undang. Artinya bahwa ketentuan pada pasal tersebut merupakan mandat hukum yang diberlakukan oleh negara, bukan hak diskresi yang dimiliki secara pribadi oleh pencipta lagu. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang orang lain. Kedua, hak cipta memberikan hak moral kepada pencipta dan pelaku pertunjukan. Dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa hak moral pencipta meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, mempertahankan keutuhan ciptaannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pencipta dapat menyatakan keberatan penggunaan karyanya jika alasannya adalah untuk mempertahankan kehormatan diri atau reputasinya. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk memahami ketentuan ini misalnya dalam kampanye presidensial Donald Trump di Amerika Serikat. Beberapa musisi menyatakan keberatan akan penggunaan karyanya dalam kampanye Donald Trump karena beberapa alasan, misalnya bahwa musisi tersebut tidak mendukung Trump sebagai kandidat presiden, atau bahwa pencipta lagu keberatan akan penggunaan karyanya dalam kampanye politik. Sehingga dapat ahli simpulkan bahwa dalam perspektif UU Hak Cipta di Indonesia, pencipta lagu tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melarang pihak lain 108 membawakan ciptaannya. Dari sisi hak ekonomi, yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta, pencipta hanya berhak atas manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya, bukan hak untuk secara langsung melarang penggunaan tersebut. Bahkan dalam konteks pertunjukan, undang-undang menetapkan bahwa izin tidak diperlukan selama imbalan dibayarkan melalui LMK. Adapun berdasarkan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta memang memberikan pencipta hak untuk mempertahankan reputasi dan kehormatannya, namun ruang untuk melarang hanya berlaku jika ada alasan yang sah bahwa penggunaan ciptaan tersebut merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Dengan kata lain, larangan penggunaan ciptaan tersebut dapat diterapkan hanya dalam kondisi yang sangat terbatas. b. Pasal 23 ayat (5) sebagai lex specialis terhadap Pasal 9 ayat (2) Prinsip lex specialis derogat legi generali tidak hanya berlaku antar-undang-undang (inter legem), tetapi juga sah diterapkan dalam satu undang-undang yang sama (intra legem), ketika terdapat ketentuan khusus yang mengatur lebih rinci atau terbatas dibanding norma umum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma dalam satu sistem hukum dapat memiliki derajat kekhususan yang berbeda, dan norma khusus berlaku sebagai pengecualian terhadap norma umum. Lon L. Fuller mendukung pentingnya pembedaan ini demi menjaga koherensi dan moralitas internal sistem hukum. Prinsip ini juga diakui sebagai general principles of law dalam Pasal 38 ayat (1) huruf (c) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), dan ditegaskan oleh International Law Commission (ILC) dalam Report on Fragmentation of International Law (2006), bahwa lex specialis dapat berlaku dalam satu instrumen hukum yang sama, sebagai metode penyelesaian konflik norma secara fungsional dan terarah. Dalam praktik pertunjukan musik, sering muncul pertanyaan mengenai apakah pelaku pertunjukan seperti penyanyi, wajib memperoleh izin langsung dari pencipta lagu sebelum membawakan ciptaan tersebut dalam konteks komersial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ahli merujuk pada Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Artinya, meskipun penggunaan komersial ciptaan pada umumnya memerlukan izin, tetapi ada pengecualian bagi pertunjukan. Hal ini sejalan dengan sebuah asas yang sering digunakan dalam menginterpretasikan hukum, yaitu lex specialis derogat legi 109 generali, yang berarti bahwa pengaturan khusus mengesampingkan pengaturan yang lebih umum. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pelaku pertunjukan tidak diwajibkan untuk meminta izin langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, selama royalti telah dibayarkan melalui LMK. Pasal 23 ayat (5) mempertegas bahwa dalam konteks pertunjukan izin tidak diperlukan, asalkan hak ekonomi dari pencipta terpenuhi melalui pembayaran royalti melalui LMK. Dalam Pasal 1 ayat 22 UU Hak Cipta, menyatakan secara tegas bahwa LMK bertindak sebagai kuasa dari pencipta. LMK memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas nama pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks pertunjukan, pihak penyelenggara pertunjukan cukup membayarkan royalti kepada LMK, dan idealnya LMK akan mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan kata lain, ketika kewajiban pembayaran royalti terpenuhi, maka penggunaan karya dalam sebuah pertunjukan dapat dianggap sah dan pelaku pertunjukan tidak lagi dibebani oleh kewajiban untuk meminta izin. Dalam menafsirkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa izin dilarang melakukan penggunaan komersial ciptaan, perlu dipahami konteks subjek hukum dan jenis penggunaan yang dimaksud. Ketentuan ini lebih tepat diterapkan untuk jenis pemanfaatan komersial seperti penggandaan mekanikal atau penggunaan dalam media sinkronisasi (misalnya untuk iklan atau film), bukan untuk pelaksanaan pertunjukan oleh pelaku pertunjukan. Hal ini didasarkan pada pengecualian yang secara tegas diatur pada Pasal 23 ayat (5), yang memberikan pengecualian kepada pelaku pertunjukan dari kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta. Maka, frasa “tanpa izin” dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku bagi pelaku pertunjukan. Selanjutnya, dalam praktik pelaksanaan acara, perlu juga dipahami bahwa pertunjukan tidak hanya melibatkan penyanyi, tetapi utamanya adalah penyelenggara pertunjukan. Dalam konteks ini, perlu dipahami pengaturan dalam Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif” 110 Frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5) menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dalam hal subjek hukum, utamanya terkait pihak mana saja dalam sebuah pertunjukan yang 1) tidak perlu meminta izin dan 2) membayar imbalan/royalti melalui LMK. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli berpendapat bahwa dalam konteks pertunjukan, ketentuan meminta izin telah dikecualikan oleh pasal tersebut. Sehingga baik pelaku pertunjukan maupun penyelenggara acara tidak perlu meminta izin. Selain tidak menentukan siapa yang wajib membayar royalti, Pasal 23 ayat (5) juga tidak menentukan kapan imbalan/royalti tersebut harus dibayarkan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kerancuan interpretasi. Di satu sisi, ada pihak yang beranggapan bahwa royalti harus dibayarkan sebelum pertunjukan, sebagai bentuk perwujudan meminta izin melalui LMK. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan bahwa pembayaran royalti baru dapat dilakukan setelah pertunjukan terselenggara. Terkait dengan hal ini, ahli mengacu pada Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta yang mendefinisikan royalti sebagai “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imbalan didefinisikan sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan. Dengan memahami definisi royalti dan imbalan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa royalti, sebagai imbalan, diberikan setelah tindakan berupa pertunjukan diselenggarakan. Ketentuan pembayaran royalti setelah pertunjukan terselenggara ini diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 (PP 56/2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 10 (2) dalam PP 56/2021 mempertegas pengaturan yang terdapat pada Pasal 23 Ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal 10 ayat (2) tersebut berbunyi: “Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN” Di satu sisi, Pasal 10 ayat (2) PP 56/2021 mempertegas pengecualian meminta izin/lisensi dalam suatu pertunjukan. Namun, di sisi yang lain, pasal ini juga belum secara tegas mengatur pihak mana yang harus membayarkan royalti kepada LMKN. Lebih lanjut, ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) berbunyi, “pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah penggunaan secara 111 komersial lagu dan/atau musik.” Ketentuan ini, memberi petunjuk bahwa royalti perlu dibayarkan melalui LMKN setelah terjadinya pertunjukan. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) juga menimbulkan kewajiban hukum untuk membayarkan imbalan (royalti) melalui LMK. Namun, ketentuan tersebut belum secara jelas menunjukkan pihak mana yang berhak membayarkan royalti. Ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan, yang tidak diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menimbulkan ambiguitas yang dapat menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Keadaan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum yang menjunjung asas legalitas, ketentuan yang multitafsir semacam ini melemahkan pelindungan konstitusional terhadap para pelaku industri kreatif. Lebih jauh, ketidakjelasan terkait siapa yang harus membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan juga berpotensi melanggar Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ambiguitas tersebut menempatkan pelaku pertunjukan tidak merasa aman dalam membawakan ciptaan orang lain karena khawatir dianggap telah melanggar hak ekonomi pencipta. 3. Kesesuaian Pasal 81 UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. Keberadaan sistem lisensi kolektif di Indonesia merupakan salah satu kemajuan yang diusung oleh UU Hak Cipta 2014. Sebelumnya, UU Hak Cipta tahun 2002 belum mengatur ketentuan terkait sistem lisensi kolektif ini. Menurut Daniel J. Gervais, latar belakang dari pengaturan lisensi kolektif tersebut adalah demi menjamin pendistribusian royalti yang lebih transparan dan efisien serta pelindungan hak dalam konteks penggunaan masif di ruang publik. Sistem lisensi kolektif juga memungkinkan pencipta dan pemilik hak terkait untuk memperoleh imbalan secara adil tanpa harus menegosiasikan izin secara individual dengan setiap pengguna. Selain itu, lisensi kolektif mempermudah pengguna karya dalam memperoleh izin yang sah, khususnya dalam kegiatan komersial seperti penyiaran, pertunjukkan, dan penggunaan di ruang publik. 112 Di Indonesia sendiri, lisensi kolektif di bidang lagu dan/atau musik dikelola oleh LMK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89, sebagai berikut (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. Kepentingan Pencipta; b. Kepentingan Pemilik Hak Terkait (2) Kedua lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan dimaksud pada ayat (2), kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian pemanfaatan hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).” Namun ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak untuk semua jenis ciptaan. Ada pengecualian dalam ciptaan yang berbentuk lagu dan/atau musik yang pengelolaan hak ekonominya telah secara khusus diatur untuk dilaksanakan melalui LMK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, yang mewajibkan pembayaran royalti melalui LMK. Dengan demikian, meskipun UU Hak Cipta memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga, tapi dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik, tidak dapat lagi dilakukan melalui izin langsung dari pencipta, melainkan melalui LMK yang telah diberi kuasa oleh pencipta. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang lebih terpusat dan efisien, serta memastikan keadilan distribusi royalti kepada pemilik hak. Dalam konteks pertunjukan langsung, seperti konser atau acara musik yang dibawakan oleh pelaku pertunjukan, praktik meminta izin ke pencipta tidak diperlukan, selama imbalan dibayarkan melalui LMK kepada pencipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa dalam pertunjukan komersial, pelaku pertunjukan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin langsung dari pencipta. 113 Makna frasa “kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta sejatinya mengindikasikan kebebasan berkontrak bagi para pihak. Artinya, para pihak bebas menentukan pelaksanaan hak ekonomi terhadap ciptaannya. Namun demikian, menurut Prof. Subekti, S.H., asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh kepatutan, ketertiban umum, dan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks pemanfaatan lagu dan/atau musik, asas kebebasan berkontrak yang tercermin dalam frasa “kecuali diperjanjikan lain” ini dibatasi oleh beberapa ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta, yaitu Pasal 23 ayat (5) yang menentukan bahwa izin tidak diperlukan dalam konteks pertunjukan, selama imbalan dibayarkan melalui LMK, dan juga Pasal 87 terkait dengan penggunaan musik dan/lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial, yang royaltinya dipungut melalui LMK. Yang menjadi permasalahan adalah ketentuan ini kemudian menjadi ketentuan berlapis yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Di satu sisi, pencipta menafsirkan bahwa Pasal 81 menjadi landasan bagi mereka untuk meminta siapa saja yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta. Di sisi lain, pelaku pertunjukan berpegang pada pengecualian yang terdapat pada Pasal 23 ayat (5) bahwa selama royalti dibayarkan melalui LMK, izin dari pencipta tidak diperlukan. Ketidakharmonisan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak atas pelindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian hukum pada Pasal 81 UU Hak Cipta juga berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang merupakan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pelaku pertunjukan senantiasa diselimuti rasa was-was dalam membawakan lagu karena khawatir dapat digugat oleh pencipta. Ketika peraturan perundang-undangan tidak secara tegas membedakan penggunaan ciptaan mana yang memerlukan izin dari pencipta dan mana yang sudah dicakup dalam wewenang LMK, pelaku pertunjukan berpotensi menghadapi risiko hukum ganda. Pertama, dari pencipta yang menganggap pertunjukan atas karya ciptanya telah melanggar hak mereka karena belum mendapatkan izin. Kedua, dari ketentuan dalam UU hak cipta yang mensyaratkan pembayaran melalui LMK. Ancaman atas risiko hukum ganda ini bertentangan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). 114 Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseluruhan sistem hukum dan asas-asas yang berlaku. Pasal 81 UU Hak Cipta tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini merupakan bagian dari satu kesatuan sistem lisensi yang di dalamnya juga mengatur batasan, pengecualian, serta mekanisme pelaksanaan hak ekonomi secara lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran atas frasa-frasa yang terdapat dalam Pasal 81 UU Hak Cipta harus senantiasa dikaitkan dengan ketentuan lain dalam UU Hak Cipta, termasuk Pasal 23 ayat (5) yang mengecualikan kewajiban meminta izin untuk pertunjukan publik selama royalti dibayarkan melalui LMK, serta Pasal 87 yang mewajibkan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik untuk membayar royalti melalui LMK. Dengan demikian, penerapan Pasal 81 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membenarkan pemberian izin secara langsung dalam semua keadaan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistemik UU Hak Cipta yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. 4. Kesesuaian Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945 Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi sistem lisensi kolektif dalam praktik pemungutan royalti, terutama dalam penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik. Namun, istilah “imbalan yang wajar” dalam pasal tersebut bersifat terbuka dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai parameter atau tolok ukurnya secara eksplisit. Padahal, konsep imbalan yang wajar sebenarnya telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.Ot.03.01.-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Peraturan ini menetapkan besaran tarif royalti untuk berbagai jenis penggunaan komersial, seperti restoran, hotel, pertunjukan langsung, dan sebagainya. Meskipun demikian, banyak pihak 115 menilai bahwa tarif yang ditetapkan masih belum mencerminkan parameter objektif yang adil dan proporsional. Tidak jarang, tarif ditetapkan secara flat atau terlalu umum tanpa mempertimbangkan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, seperti skala usaha atau jenis kegiatan, sehingga menimbulkan keluhan dari para pelaku usaha dan ketidakpuasan dari pihak pencipta. Ahli memahami bahwa undang-undang memang tidak dapat mengatur secara terlalu rigid atau teknis karena harus memberikan ruang fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan praktik bisnis. Namun, dalam konteks Pasal 87, tidak adanya rujukan eksplisit terhadap peraturan pelaksana, seperti Keputusan Menteri tersebut, menciptakan ruang tafsir yang lebar mengenai apa yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar.” Hal ini membuka potensi sengketa antara pemilik hak dan pengguna, terutama ketika pengguna merasa bahwa tarif yang dikenakan tidak proporsional atau tidak berdasar pada standar yang dapat diuji secara objektif. Ketidakjelasan mengenai tolok ukur “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, ditambah dengan tidak adanya rujukan eksplisit terhadap peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2016, menimbulkan ruang tafsir yang luas dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya pengguna karya. Ketidakpastian ini pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tanpa parameter yang jelas dan transparan, sistem royalti kehilangan prediktabilitas hukumnya, yang justru dapat merugikan baik pemilik hak maupun pengguna dalam jangka panjang. Kesimpulan 1. Dalam UU Hak Cipta, pencipta dan pelaku pertunjukan mendapatkan pelindungan yang setara. Pencipta mendapatkan hak cipta atas ciptaannya, sementara pelaku pertunjukan dilindungi oleh hak terkait atas usaha dan kreativitasnya dalam mengumumkan karya kepada publik. 2. Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta harus dipahami sebagai satu keutuhan. Utamanya dalam Pasal 9 ayat (2) dan 23 ayat (5) harus dibaca sebagai bagian dari satu rezim pelindungan hak cipta. Pasal 9 ayat (2) berlaku bagi ciptaan secara umum, sementara Pasal 23 ayat (5) merupakan pengecualian secara khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali. Selanjutnya, 116 Pasal 23 ayat (5) belum secara tegas mengatur pihak mana yang berkewajiban untuk membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa khawatir bagi pelaku pertunjukan, hak yang seharusnya dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945. 3. Pasal 81 UU Hak Cipta belum secara tegas menunjukkan bahwa ketentuan pada pasal tersebut bersifat umum bagi ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, namun tidak berlaku apabila ada ketentuan khusus yang menentukan lain. Akibatnya, Pasal 81 dapat ditafsirkan secara berbeda seperti yang telah ahli uraikan sebelumnya. Atas tafsir yang berbeda tersebut, tidak ada kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak cipta sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terlebih pencipta juga dibayangi oleh rasa kurang was- was dalam menampilkan ciptaan orang lain, padahal hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Pasal 87 yang menentukan bahwa LMK menarik ‘imbalan yang wajar’ dari pengguna belum secara eksplisit merujuk pada ketentuan pengenaan imbalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.Ot.03.01.-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa khawatir bagi pelaku pencipta dan pelaku pertunjukan, hak yang seharusnya dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pada setiap pertunjukan, LMKN bertindak sebagai kuasa terhadap pihak terkait. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bahwa secara urusan administrasi, untuk pertunjukan maka permohonan lisensinya melalui LMKN. 2) Pasal 87 UU 28/2014 tidak secara harafiah mewajibkan pemegang hak cipta untuk menjadi anggota LMK atau LMKN. Namun, secara teleologis, tujuan dari Pasal 87 adalah agar royalti itu dikelola oleh satu pintu saja. 3) Pasal 23 UU 28/2014 tidak menjawab siapa yang wajib membayar, apakah penyanyi, atau penyelenggaranya, karena menggunakan frasa “setiap orang”. Perlu memperjelas Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 bahwa yang wajib membayar 117 adalah penyelenggara pertunjukkan karena secara logika yang menjual tiket adalah penyelenggara pertunjukkan. 4) Setiap peraturan dalam Hak Cipta di negara-negara lain selalu ada semacam ketentuan seperti bahwa tidak termasuk pelanggaran hak cipta jika misalnya untuk tujuan pendidikan selama disebutkan nama penciptanya. 5) Ada persoalan transplantasi hukum, di mana Hak Cipta itu dari barat dengan semangat individual, beda dengan Indonesia yang semangatnya adalah komunal. Konsep hak kekayaan intelektual modern masuk melalui Undang- Undang Auteurswet dari Belanda Tahun 1912 yang diadopsi melalui ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar waktu itu ketika Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Keseimbangan perlu dicari yaitu berdasarkan budaya Indonesia dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. 6) Hak cipta itu akarnya pada hukum perdata, maka penyelesaiannya seharusnya dengan cara perdata lebih dulu. Selain, itu Ahli juga menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Pengantar dan Permasalahan Hukum Penggunaan lagu dan musik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan ciptaan seperti lukisan atau buku dalam beberapa hal. Pertama, proses perwujudan musik/lagu menjadi satu karya yang utuh melibatkan banyak pihak dengan bermacam-macam kontribusi di dalamnya, misalnya penulis lirik, komposer, penyanyi, produser rekaman, dan publisher. Pihak-pihak tersebut berhak atas hak ekonomi dari pemanfaatan musik dan/atau lagu dalam bentuk royalti, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) Jika masing-masing dari pihak melakukan pemungutan royaltinya sendiri-sendiri maka akan merugikan dirinya sendiri karena tidak efisien, dan merugikan pengguna karena harus membayar berkali-kali atas penggunaan sebuah lagu. Kedua, lagu dan musik yang bersifat sebagai intangible assets atau benda tidak berwujud memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dibandingkan dengan benda berwujud, seperti kendaraan bermotor misalnya. Jika kendaraan bermotor hanya bisa dikemudikan oleh satu orang saja dalam suatu waktu, lagu dan/atau 118 musik dapat digunakan secara masif oleh siapa saja dalam waktu yang bersamaan. Pencipta dan pemilik hak terkait tidak bisa langsung mengawasi penggunaan lagu secara masif. Artinya lagu bisa diputar berulang-ulang tanpa sepengetahuan pihak yang seharusnya berhak mendapatkan royalti Kedua alasan tersebut di atas menjadi landasan teleologis mengapa layanan satu pintu dalam pemungutan dan pendistribusian royalti bagi pemanfaatan di ruang publik sangat dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pencipta di bidang hak cipta, sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi menjadi semakin marak. Dalam sengketa tersebut, idealnya, para pihak yang bersengketa dapat mendapatkan kepastian hukum dengan mengacu pada sumber hukum primer, yaitu UU Hak Cipta. Namun, undang-undang sebagaimana dimaksud dianggap belum menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Misalnya, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi [..] wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Sementara itu Pasal 23 ayat (5) yang mengatur tentang hak pelaku pertunjukan, menyatakan bahwa: “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Dalam praktiknya, perbedaan pemahaman kedua pasal tersebut terbukti telah menimbulkan konflik antara pencipta lagu dan penyanyi. Di satu sisi, pencipta lagu berpendapat bahwa penyanyi selaku pelaku pertunjukan harus mendapatkan izin dari pencipta sebelum menyanyikan lagu. Di sisi lain, pelaku pertunjukan berpendapat bahwa jika royalti telah dibayarkan melalui LMK, mereka tidak lagi membutuhkan izin dari pencipta untuk membawakan lagunya. Pasal lain dalam UU Hak Cipta yang menimbulkan interpretasi ganda terdapat pada Pasal 81 yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2),” yang memberikan implikasi bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memiliki kebebasan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, 119 pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Tanpa konteks yang jelas, dua aturan tersebut tampak tumpang-tindih dan tidak selaras. Pasal 81 secara umum mengatur hak pencipta dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) secara khusus bagi bidang lagu dan/atau musik, menentukan bahwa bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar mendapatkan hak ekonominya. Secara harafiah, ketentuan ini tidak mewajibkan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menjadi anggota LMK. Hal ini kemudian juga menimbulkan kerancuan terkait skema perjanjian seperti apakah yang dapat digunakan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam konteks musik dan/atau lagu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada kepastian hukum bagi pencipta dan penyanyi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak jelasnya batas antara kebutuhan meminta izin dan kewajiban membayar royalti melalui LMK menimbulkan ketegangan yang berulang dalam praktiknya di lapangan. Dalam situasi seperti ini, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan dalam konteks musik dan/atau lagu tidak memperoleh pelindungan yang memadai terhadap hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, pelaku pertunjukan juga tidak mendapatkan hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena selalu dihantui perasaan khawatir saat membawakan ciptaan dalam sebuah pertunjukan. Pendapat hukum ini mencoba mengkaji inkonsistensi dalam pasal-pasal UU Hak Cipta tersebut dengan menimbangnya terhadap prinsip-prinsip pelindungan hak asasi dalam konstitusi, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta? 120 2. Bagaimana kesesuaian Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? 3. Bagaimana kesesuaian Pasal 81 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? 4. Bagaimana kesesuaian Pasal 87 ayat (1) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945? B. Pendapat Hukum 1. Kedudukan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dalam UU Hak Cipta Untuk memahami kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta, perlu untuk terlebih dahulu memahami landasan filosofi pemberian hak cipta bagi pencipta dan hak terkait bagi pelaku pertunjukan. a. Landasan Filosofi Hak Cipta Hak cipta sebagai sebuah hak kekayaan intelektual diberikan dengan beberapa landasan filosofis, di antaranya adalah labour theory dan utilitarian theory. Labour theory, yang diperkenalkan oleh John Locke, menyatakan bahwa hak milik muncul dari penggabungan antara kerja seseorang dengan barang atau sumber daya alam. Teori dari Locke ini biasanya ditafsirkan dalam dua cara utama yang sering digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan hukum kekayaan intelektual. Pertama, bahwa ketidaknyamanan atau keletihan akibat bekerja patut diberi imbalan berupa hak milik. Kedua, penafsiran instrumental dari labour theory menyatakan bahwa ketidaknyamanan dari kerja perlu diberi imbalan untuk mendorong agar orang mau bekerja. Meskipun kedua pendekatan ini tampak berbeda, keduanya sebenarnya selaras karena dalam interpretasi normatifnya memberikan hak milik atas karya yang telah dikerjakan, sedangkan interpretasi instrumental memberikan hak milik untuk mendorong penciptaan karya di masa depan. Teori kedua yang sering digunakan untuk menjadi dasar justifikasi pemberian hak cipta adalah Utilitarian Theory atau teori kemanfaatan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Berdasarkan teori ini, hak cipta diberikan untuk mendorong penciptaan dan penyebaran karya cipta, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, hak cipta diberikan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi untuk menciptakan insentif ekonomi agar orang mau berkreasi dan berbagi karya yang 121 bermanfaat. Teori ini menekankan pada keseimbangan kepentingan, bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta memberikan imbalan kepada pencipta dan memastikan akses publik terhadap informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam konteks hak cipta dan hak terkait, gagasan Professor Brad Sherman yang mendukung utilitarian theory ini menekankan bahwa hak cipta dan hak terkait bukan semata hak pribadi pencipta, tetapi alat publik untuk menciptakan ruang kreatif dan budaya yang dapat diakses bersama. Sherman mencontohkan bahwa pada tahun 1950-an, terjadi kebuntuan antara penyelenggara acara olahraga dan British Broadcasting Corporation (BBC). Para penyelenggara acara olahraga menolak memberikan izin kepada BBC untuk menyiarkan pertandingan olahraga karena siaran tersebut dianggap mengurangi pendapatan mereka. Penyelenggara beranggapan bahwa jika pertandingan olahraga disiarkan melalui televisi, bisa-bisa penonton memilih menonton dari rumah alih-alih membeli tiket pertandingan sepak bola secara langsung di stadium. Hal ini tentu saja berpotensi mengurangi penjualan tiket pertandingan. Atas keberatan yang dilontarkan oleh penyelenggara, BBC tidak dapat menyiarkan pertandingan olahraga melalui salurannya. Publik juga dirugikan karena tidak dapat menonton pertandingan olahraga melalui televisi. Kebuntuan ini baru dapat diatasi setelah penyelenggara acara olahraga dan lembaga penyiaran mendapat pelindungan dan kepastian hukum. Dalam konteks sengketa antara pencipta lagu dan penyanyi, pendekatan serupa diperlukan: pengakuan dan pelindungan hukum atas hak cipta dan hak terkait harus dirancang tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi individu, tetapi juga untuk menjamin bahwa karya musik tetap dapat diakses dan dilindungi oleh publik. Pendekatan utilitarianisme menjadi landasan normatif yang penting untuk menyeimbangkan antara pemberian hak eksklusif dan kepentingan masyarakat luas. b. Landasan Filosofis Hak Terkait Hak terkait pada umumnya didasarkan pada pendekatan utilitarian dan ekonomi. Pertama, berakar dari pendekatan utilitarian yang menempatkan pelindungan hukum sebagai sarana untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hak terkait diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran sebagai bentuk insentif agar mereka berkontribusi dalam menyebarluaskan karya cipta kepada publik. Jeremy Bentham, tokoh utama 122 utilitarianisme, menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif, dan dalam hal ini, pelindungan hak terkait mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang produktif dan berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Silke von Lewinski, “neighbouring rights serve not only the individual right holders, but also the general public interest in a well-functioning cultural and informational infrastructure.” Artinya bahwa hak terkait tidak hanya bermanfaat bagi pemilik hak terkait, tetapi juga kepentingan publik dalam memperoleh akses terhadap informasi dan budaya. Dalam sudut pandang ekonomi, menurut P. Bernt Hugenholtz, hak terkait dibenarkan sebagai bentuk pelindungan terhadap investasi dan risiko finansial yang dikeluarkan oleh para pelaku industri hiburan dan penyiaran. Seorang penyanyi, misalnya, memberikan interpretasi kreatif atas sebuah lagu, berlatih, dan tampil secara profesional untuk menghasilkan pertunjukan yang bernilai ekonomi. Kontribusi penyanyi memiliki peran penting dalam komersialisasi karya tersebut. Oleh karena itu, pelindungan hak terkait memberikan insentif ekonomi agar penyanyi terus berkarya dalam penampilannya. Hak terkait memberikan jaminan kepastian hukum yang berfungsi mendorong pertumbuhan industri kreatif, karena tanpa pelindungan hukum, pelaku pertunjukan, produser fonogram, maupun lembaga penyiaran enggan berinvestasi dalam kegiatan produksi budaya. Oleh karena itu, secara filosofis, hak terkait memperkuat keberlanjutan ekosistem budaya dengan memberi imbalan yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam penyampaian karya kepada publik. c. Hubungan antara Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, hak cipta dan hak terkait memiliki kedudukan yang sejajar, karena keduanya dilindungi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam penciptaan dan penyebaran karya. Hak cipta melindungi ekspresi dari pencipta, sementara hak terkait melindungi kontribusi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran dalam menyampaikan karya tersebut kepada publik. Dalam WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties, menyatakan secara tegas bahwa “The subjects of protection of copyright and related rights are different, and thus copyright and related rights are independent from each other [...] The rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting 123 organizations are independent from the rights of authors in literary and artistic works,” Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hak terkait dan hak cipta, meskipun saling terkait, adalah hak yang independen. Hak terkait bukanlah turunan, cabang, atau subordinat dari hak cipta, melainkan merupakan rezim hukum yang memiliki dasar pelindungan tersendiri dalam sistem kekayaan intelektual. Meskipun hak terkait muncul dalam konteks penggunaan atau penyebaran karya cipta, pelindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran tidak bergantung pada keberadaan atau izin hak cipta itu sendiri. Dengan kata lain, hak seorang penyanyi atas pertunjukannya tetap diakui dan dilindungi secara mandiri. UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta. Mendasarkan pada landasan filosofi labour theory, hak ekonomi diberikan kepada pencipta atas hasil jerih payahnya dalam mewujudkan sebuah ciptaan ke dalam bentuk nyata. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat dalam diri pencipta untuk diakui sebagai pencipta, mempertahankan keutuhan ciptaannya dan reputasi dirinya. Di sisi lain, UU Hak Cipta juga memberikan hak ekonomi dan hak moral bagi pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan diberi hak moral atas ekspresi artistiknya dalam menyampaikan ciptaan kepada publik. Hak pelaku pertunjukan (performers’ rights) sama pentingnya dengan hak cipta karena keduanya merepresentasikan kontribusi kreatif yang esensial dalam proses penciptaan dan penyebaran hasil budaya kepada publik. Di satu sisi, hak cipta melindungi ekspresi dari pencipta. Sementara itu, di sisi lain, hak terkait melindungi ekspresi artistik yang diwujudkan melalui suara, gerak, atau penampilan yang menghidupkan karya tersebut. Tanpa kontribusi pelaku, seperti penyanyi, aktor, atau musisi, banyak karya cipta tidak akan memiliki dampak emosional dan nilai komersial yang sama di mata publik. Di era industri hiburan modern, pertunjukan bukan hanya pelengkap karya cipta, melainkan bagian integral dari nilai ekonomi dan estetik suatu produk budaya. Oleh karena itu, pengakuan dan pelindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan merupakan syarat penting untuk memastikan ekosistem kekayaan intelektual yang adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak yang berkontribusi mendapatkan penghargaan yang layak. 2. Kesesuaian antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945 124 a. Memaknai frasa “dilarang” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta Dalam beberapa kasus yang terjadi, pencipta lagu merasa memiliki hak untuk melarang orang lain membawakan ciptaannya. Untuk menilai apakah larangan ini dapat dibenarkan dari perspektif hukum hak cipta di Indonesia, perlu dipahami bahwa hak cipta secara umum memberikan dua jenis hak bagi pencipta. Pertama, hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, disampaikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Lebih lanjut terkait dengan hak ekonomi dari pencipta, diatur pula dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati Pasal 9 ini. Pertama, bahwa dalam konteks pertunjukan, izin tidak diperlukan sepanjang imbalan dibayarkan kepada LMK. Kedua, bahwa Pasal 9 ayat (3) memuat tentang larangan yang diatur oleh undang- undang. Artinya bahwa ketentuan pada pasal tersebut merupakan mandat hukum yang diberlakukan oleh negara, bukan hak diskresi yang dimiliki secara pribadi oleh pencipta lagu. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang orang lain. Kedua, hak cipta memberikan hak moral kepada pencipta dan pelaku pertunjukan. Dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa hak moral pencipta meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, mempertahankan keutuhan ciptaannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pencipta dapat menyatakan keberatan penggunaan karyanya jika alasannya adalah untuk mempertahankan kehormatan diri atau reputasinya. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk memahami ketentuan ini misalnya dalam kampanye presidensial Donald Trump di Amerika Serikat. Beberapa musisi menyatakan keberatan akan penggunaan karyanya dalam kampanye Donald Trump karena beberapa alasan, misalnya bahwa musisi tersebut 125 tidak mendukung Trump sebagai kandidat presiden, atau bahwa pencipta lagu keberatan akan penggunaan karyanya dalam kampanye politik. Sehingga dapat ahli simpulkan bahwa dalam perspektif UU Hak Cipta di Indonesia, pencipta lagu tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melarang pihak lain membawakan ciptaannya. Dari sisi hak ekonomi, yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta, pencipta hanya berhak atas manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya, bukan hak untuk secara langsung melarang penggunaan tersebut. Bahkan dalam konteks pertunjukan, undang-undang menetapkan bahwa izin tidak diperlukan selama imbalan dibayarkan melalui LMK. Adapun berdasarkan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta memang memberikan pencipta hak untuk mempertahankan reputasi dan kehormatannya, namun ruang untuk melarang hanya berlaku jika ada alasan yang sah bahwa penggunaan ciptaan tersebut merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Dengan kata lain, larangan penggunaan ciptaan tersebut dapat diterapkan hanya dalam kondisi yang sangat terbatas. b. Pasal 23 ayat (5) sebagai lex specialis terhadap Pasal 9 ayat (2) Prinsip lex specialis derogat legi generali tidak hanya berlaku antar-undang-undang (inter legem), tetapi juga sah diterapkan dalam satu undang-undang yang sama (intra legem), ketika terdapat ketentuan khusus yang mengatur lebih rinci atau terbatas dibanding norma umum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma dalam satu sistem hukum dapat memiliki derajat kekhususan yang berbeda, dan norma khusus berlaku sebagai pengecualian terhadap norma umum. Lon L. Fuller mendukung pentingnya pembedaan ini demi menjaga koherensi dan moralitas internal sistem hukum. Prinsip ini juga diakui sebagai general principles of law dalam Pasal 38 ayat (1) huruf (c) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), dan ditegaskan oleh International Law Commission (ILC) dalam Report on Fragmentation of International Law (2006), bahwa lex specialis dapat berlaku dalam satu instrumen hukum yang sama, sebagai metode penyelesaian konflik norma secara fungsional dan terarah. Selanjutnya dapat ahli sampaikan bahwa UU Hak Cipta di Indonesia sendiri mengandung norma umum dan norma khusus yang berlaku sebagai pengecualian. Misalnya, norma umum terdapat pada Pasal 40 ayat (1) yang mengatur ciptaan apa saja yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Namun, ketentuan pada Pasal 43 sampai dengan 45 UU Hak Cipta mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (fair use). Sebagai perbandingan, di 126 Singapura misalnya, secara umum hak cipta melindungi ciptaan seperti gambar, lukisan, musik, lagu dan lain sebagainya. Namun, Pasal ... memberikan pengecualian, yaitu jika ciptaan sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk melatih kecerdasan artifisial, maka tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Kembali ke dalam praktik pertunjukan musik, sering muncul pertanyaan mengenai apakah pelaku pertunjukan seperti penyanyi, wajib memperoleh izin langsung dari pencipta lagu sebelum membawakan ciptaan tersebut dalam konteks komersial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ahli merujuk pada Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Artinya, meskipun penggunaan komersial ciptaan pada umumnya memerlukan izin, tetapi ada pengecualian bagi pertunjukan. Hal ini sejalan dengan sebuah asas yang sering digunakan dalam menginterpretasikan hukum, yaitu lex specialis derogat legi generali, yang berarti bahwa pengaturan khusus mengesampingkan pengaturan yang lebih umum. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pelaku pertunjukan tidak diwajibkan untuk meminta izin langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, selama royalti telah dibayarkan melalui LMK. Pasal 23 ayat (5) mempertegas bahwa dalam konteks pertunjukan izin tidak diperlukan, asalkan hak ekonomi dari pencipta terpenuhi melalui pembayaran royalti melalui LMK. Dalam Pasal 1 ayat 22 UU Hak Cipta, menyatakan secara tegas bahwa LMK bertindak sebagai kuasa dari pencipta. LMK memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas nama pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), yang menyatakan bahwa permohonan lisensi diajukan melalui LMKN, sehingga dapat dipahami bahwa segala urusan administrasi baik izin maupun royalti menjadi tugas dan wewenang LMKN selaku kuasa dari pencipta. Dalam konteks pertunjukan, pihak penyelenggara pertunjukan cukup membayarkan royalti kepada LMK, dan idealnya LMK akan mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan kata lain, ketika kewajiban pembayaran royalti terpenuhi, maka penggunaan karya dalam sebuah pertunjukan 127 dapat dianggap sah dan pelaku pertunjukan tidak lagi dibebani oleh kewajiban untuk meminta izin. Dalam menafsirkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa izin dilarang melakukan penggunaan komersial ciptaan, perlu dipahami konteks subjek hukum dan jenis penggunaan yang dimaksud. Ketentuan ini lebih tepat diterapkan untuk jenis pemanfaatan komersial seperti penggandaan mekanikal atau penggunaan dalam media sinkronisasi (misalnya untuk iklan atau film), bukan untuk pelaksanaan pertunjukan oleh pelaku pertunjukan. Hal ini didasarkan pada pengecualian yang secara tegas diatur pada Pasal 23 ayat (5), yang memberikan pengecualian kepada pelaku pertunjukan dari kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta. Maka, frasa “tanpa izin” dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku bagi pelaku pertunjukan. Selanjutnya, dalam praktik pelaksanaan acara, perlu juga dipahami bahwa pertunjukan tidak hanya melibatkan penyanyi, tetapi utamanya adalah penyelenggara pertunjukan. Dalam konteks ini, perlu dipahami pengaturan dalam Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif” Frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5) menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dalam hal subjek hukum, utamanya terkait pihak mana saja dalam sebuah pertunjukan yang 1) tidak perlu meminta izin dan 2) membayar imbalan/royalti melalui LMK. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli berpendapat bahwa dalam konteks pertunjukan, ketentuan meminta izin telah dikecualikan oleh pasal tersebut. Sehingga baik pelaku pertunjukan maupun penyelenggara acara tidak perlu meminta izin. Selain tidak menentukan siapa yang wajib membayar royalti, Pasal 23 ayat (5) juga tidak menentukan kapan imbalan/royalti tersebut harus dibayarkan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kerancuan interpretasi. Di satu sisi, ada pihak yang beranggapan bahwa royalti harus dibayarkan sebelum pertunjukan, sebagai bentuk perwujudan meminta izin melalui LMK. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan bahwa pembayaran royalti baru dapat dilakukan setelah pertunjukan terselenggara. Terkait dengan hal ini, ahli mengacu pada Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta yang mendefinisikan royalti sebagai “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu 128 ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imbalan didefinisikan sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan. Dengan memahami definisi royalti dan imbalan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa royalti, sebagai imbalan, diberikan setelah tindakan berupa pertunjukan diselenggarakan. Ketentuan pembayaran royalti setelah pertunjukan terselenggara ini diperkuat juga dalam PP 56/2021. Pasal 10 (2) dalam PP 56/2021 mempertegas pengaturan yang terdapat pada Pasal 23 Ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal 10 ayat (2) tersebut berbunyi: “Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN” Di satu sisi, Pasal 10 ayat (2) PP 56/2021 mempertegas pengecualian meminta izin/lisensi dalam suatu pertunjukan. Namun, di sisi yang lain, pasal ini juga belum secara tegas mengatur pihak mana yang harus membayarkan royalti kepada LMKN. Lebih lanjut, ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) berbunyi, “pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.” Ketentuan ini, memberi petunjuk bahwa royalti perlu dibayarkan melalui LMKN setelah terjadinya pertunjukan. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) juga menimbulkan kewajiban hukum untuk membayarkan imbalan (royalti) melalui LMK. Namun, ketentuan tersebut belum secara jelas menunjukkan pihak mana yang berhak membayarkan royalti. Ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan, yang tidak diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menimbulkan ambiguitas yang dapat menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Keadaan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum yang menjunjung asas legalitas, ketentuan yang multitafsir semacam ini melemahkan pelindungan konstitusional terhadap para pelaku industri kreatif. Lebih jauh, ketidakjelasan terkait siapa yang harus membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan juga berpotensi melanggar Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ambiguitas tersebut menempatkan pelaku 129 pertunjukan tidak merasa aman dalam membawakan ciptaan orang lain karena khawatir dianggap telah melanggar hak ekonomi pencipta. 3. Kesesuaian Pasal 81 UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. Keberadaan sistem lisensi kolektif di Indonesia merupakan salah satu kemajuan yang diusung oleh UU Hak Cipta 2014. Sebelumnya, UU Hak Cipta tahun 2002 belum mengatur ketentuan terkait sistem lisensi kolektif ini. Menurut Daniel J. Gervais, latar belakang dari pengaturan lisensi kolektif tersebut adalah demi menjamin pendistribusian royalti yang lebih transparan dan efisien serta pelindungan hak dalam konteks penggunaan masif di ruang publik. Sistem lisensi kolektif juga memungkinkan pencipta dan pemilik hak terkait untuk memperoleh imbalan secara adil tanpa harus menegosiasikan izin secara individual dengan setiap pengguna. Selain itu, lisensi kolektif mempermudah pengguna karya dalam memperoleh izin yang sah, khususnya dalam kegiatan komersial seperti penyiaran, pertunjukkan, dan penggunaan di ruang publik. Di Indonesia sendiri, lisensi kolektif di bidang lagu dan/atau musik dikelola oleh LMK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89, sebagai berikut (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. Kepentingan Pencipta; b. Kepentingan Pemilik Hak Terkait (2) Kedua lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan dimaksud pada ayat (2), kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian pemanfaatan hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).” Namun ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak untuk 130 semua jenis ciptaan. Ada pengecualian dalam ciptaan yang berbentuk lagu dan/atau musik yang pengelolaan hak ekonominya telah secara khusus diatur untuk dilaksanakan melalui LMK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, yang mewajibkan pembayaran royalti melalui LMK. Dengan demikian, meskipun UU Hak Cipta memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga, tapi dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik, tidak dapat lagi dilakukan melalui izin langsung dari pencipta, melainkan melalui LMK yang telah diberi kuasa oleh pencipta. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang lebih terpusat dan efisien, serta memastikan keadilan distribusi royalti kepada pemilik hak. Dalam konteks pertunjukan langsung, seperti konser atau acara musik yang dibawakan oleh pelaku pertunjukan, praktik meminta izin ke pencipta tidak diperlukan, selama imbalan dibayarkan melalui LMK kepada pencipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa dalam pertunjukan komersial, pelaku pertunjukan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin langsung dari pencipta. Makna frasa “kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta sejatinya mengindikasikan kebebasan berkontrak bagi para pihak. Artinya, para pihak bebas menentukan pelaksanaan hak ekonomi terhadap ciptaannya. Namun demikian, menurut Prof. Subekti, S.H., asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh kepatutan, ketertiban umum, dan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks pemanfaatan lagu dan/atau musik, asas kebebasan berkontrak yang tercermin dalam frasa “kecuali diperjanjikan lain” ini dibatasi oleh beberapa ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta, yaitu Pasal 23 ayat (5) yang menentukan bahwa izin tidak diperlukan dalam konteks pertunjukan, selama imbalan dibayarkan melalui LMK, dan juga Pasal 87 terkait dengan penggunaan musik dan/lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial, yang royaltinya dipungut melalui LMK. Yang menjadi permasalahan adalah ketentuan ini kemudian menjadi ketentuan berlapis yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Di satu sisi, pencipta menafsirkan bahwa Pasal 81 menjadi landasan bagi mereka untuk meminta siapa saja yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta. Di sisi lain, pelaku pertunjukan berpegang pada pengecualian yang terdapat pada Pasal 23 ayat (5) bahwa selama royalti dibayarkan melalui LMK, izin dari pencipta tidak diperlukan. Ketidakharmonisan penafsiran ini menimbulkan 131 ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak atas pelindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian hukum pada Pasal 81 UU Hak Cipta juga berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang merupakan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pelaku pertunjukan senantiasa diselimuti rasa was-was dalam membawakan lagu karena khawatir dapat digugat oleh pencipta. Ketika peraturan perundang-undangan tidak secara tegas membedakan penggunaan ciptaan mana yang memerlukan izin dari pencipta dan mana yang sudah dicakup dalam wewenang LMK, pelaku pertunjukan berpotensi menghadapi risiko hukum ganda. Pertama, dari pencipta yang menganggap pertunjukan atas karya ciptanya telah melanggar hak mereka karena belum mendapatkan izin. Kedua, dari ketentuan dalam UU hak cipta yang mensyaratkan pembayaran melalui LMK. Ancaman atas risiko hukum ganda ini bertentangan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseluruhan sistem hukum dan asas-asas yang berlaku. Pasal 81 UU Hak Cipta tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini merupakan bagian dari satu kesatuan sistem lisensi yang di dalamnya juga mengatur batasan, pengecualian, serta mekanisme pelaksanaan hak ekonomi secara lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran atas frasa-frasa yang terdapat dalam Pasal 81 UU Hak Cipta harus senantiasa dikaitkan dengan ketentuan lain dalam UU Hak Cipta, termasuk Pasal 23 ayat (5) yang mengecualikan kewajiban meminta izin untuk pertunjukan publik selama royalti dibayarkan melalui LMK, serta Pasal 87 yang mewajibkan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik untuk membayar royalti melalui LMK. Dengan demikian, penerapan Pasal 81 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membenarkan pemberian izin secara langsung dalam semua keadaan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistemik UU Hak Cipta yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. 4. Kesesuaian Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945 132 Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 87 ayat (1) ini tidak secara harafiah menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait “wajib” menjadi anggota LMK. Namun, jika ditafsirkan secara teleologis dari Pasal 87 UU Hak Cipta, beserta peraturan pelaksanaannya misalnya pada Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021, dapat dipahami bahwa tujuan dari Pasal 87 ayat (1) ini adalah agar royalti dikelola satu pintu saja melalui LMK. Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) ini memberikan dasar hukum bagi sistem lisensi kolektif dalam praktik pemungutan royalti, terutama dalam penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik. Namun, istilah “imbalan yang wajar” dalam pasal tersebut bersifat terbuka dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai parameter atau tolok ukurnya secara eksplisit. Padahal, konsep imbalan yang wajar sebenarnya telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.Ot.03.01.-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Peraturan ini menetapkan besaran tarif royalti untuk berbagai jenis penggunaan komersial, seperti restoran, hotel, pertunjukan langsung, dan sebagainya. Meskipun demikian, banyak pihak menilai bahwa tarif yang ditetapkan masih belum mencerminkan parameter objektif yang adil dan proporsional. Tidak jarang, tarif ditetapkan secara flat atau terlalu umum tanpa mempertimbangkan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, seperti skala usaha atau jenis kegiatan, sehingga menimbulkan keluhan dari para pelaku usaha dan ketidakpuasan dari pihak pencipta. Ahli memahami bahwa undang-undang memang tidak dapat mengatur secara terlalu rigid atau teknis karena harus memberikan ruang fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan praktik bisnis. Namun, dalam konteks Pasal 87, tidak adanya rujukan eksplisit terhadap peraturan pelaksana, seperti Keputusan Menteri tersebut, menciptakan ruang tafsir yang lebar mengenai apa yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar.” Hal ini membuka potensi sengketa antara pemilik hak 133 dan pengguna, terutama ketika pengguna merasa bahwa tarif yang dikenakan tidak proporsional atau tidak berdasar pada standar yang dapat diuji secara objektif. Ketidakjelasan mengenai tolok ukur “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, ditambah dengan tidak adanya rujukan eksplisit terhadap peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2016, menimbulkan ruang tafsir yang luas dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya pengguna karya. Ketidakpastian ini pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tanpa parameter yang jelas dan transparan, sistem royalti kehilangan prediktabilitas hukumnya, yang justru dapat merugikan baik pemilik hak maupun pengguna dalam jangka panjang. Kesimpulan Ahli menyadari bahwa permasalahan yang timbul antara pencipta dengan pemegang hak cipta berada tidak hanya pada tataran norma, tetapi juga pada tataran implementasi. Ketika terdapat polemik dalam penerapan hukum, idealnya pencipta, penyanyi dan pihak-pihak terkait seharusnya dapat mengacu pada hukum positif yang berlaku, yaitu UU Hak Cipta. Sayangnya, dalam hal ini, UU Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak karena masih terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Perbaikan terhadap UU Hak Cipta diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi pencipta dan penyanyi. Kejelasan terhadap 1) tidak diperlukannya permohonan izin secara langsung dari pencipta/pemegang hak cipta, melainkan melalui LMK sebagai kuasa pencipta/pemegang hak cipta dan 2) prosedur pemungutan royalti melalui satu pintu, tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi penyanyi, tetapi juga pencipta. Pencipta mendapatkan kepastian hukum terkait proses pemungutan dan pendistribusian royalti atas karya ciptaannya. Penyanyi selaku pelaku pertunjukan juga tidak lagi diselimuti rasa khawatir saat menampilkan karya ciptaan orang lain, karena telah mendapatkan kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya saat menampilkan ciptaan orang lain. Pendapat hukum ini ditutup dengan beberapa kesimpulan, yaitu 134 1. Dalam UU Hak Cipta, pencipta dan pelaku pertunjukan mendapatkan pelindungan yang setara. Pencipta mendapatkan hak cipta atas ciptaannya, sementara pelaku pertunjukan dilindungi oleh hak terkait atas usaha dan kreativitasnya dalam mengumumkan karya kepada publik. 2. Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta harus dipahami sebagai satu keutuhan. Utamanya dalam Pasal 9 ayat (2) dan 23 ayat (5) harus dibaca sebagai bagian dari satu rezim pelindungan hak cipta. Pasal 9 ayat (2) berlaku bagi ciptaan secara umum, sementara Pasal 23 ayat (5) merupakan pengecualian secara khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (5) belum secara tegas mengatur pihak mana yang berkewajiban untuk membayar royalti dan kapan royalti harus dibayarkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa khawatir bagi pelaku pertunjukan, hak yang seharusnya dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945. 3. Pasal 81 UU Hak Cipta belum secara tegas menunjukkan bahwa ketentuan pada pasal tersebut bersifat umum bagi ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, namun tidak berlaku apabila ada ketentuan khusus yang menentukan lain. Akibatnya, Pasal 81 dapat ditafsirkan secara berbeda seperti yang telah ahli uraikan sebelumnya. Atas tafsir yang berbeda tersebut, tidak ada kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak cipta sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terlebih penyanyi juga dibayangi oleh rasa was-was dalam menampilkan ciptaan orang lain, padahal hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Pasal 87 yang menentukan bahwa LMK menarik ‘imbalan yang wajar’ dari pengguna belum secara eksplisit merujuk pada ketentuan pengenaan imbalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.Ot.03.01.-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa khawatir bagi pelaku pencipta dan pelaku pertunjukan, hak yang seharusnya dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945. Saran: Kepada LMKN, pengelolaan royalti hendaknya dibuat lebih transparan dengan memprioritaskan penggunaan teknologi yang dapat mencatat penggunaan lagu 135 secara komersial dalam ruang publik secara real time. Di Korea Selatan, misalnya, pencatatan telah menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. A. Pendahuluan dan Permasalahan Hukum Pendapat hukum ini dibuat untuk mendukung pengujian Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang mengatur: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Konstitusionalitas Pasal ini juga akan sangat berkaitan dengan konstitusionalitas ketentuan administratif mengenai Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal ini melahirkan kewenangan Penegak Hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hak cipta dan hal ini menunjukan adanya pembatasan hak asasi manusia dalam lingkup Hak Cipta. Terhadap pengujian pasal tersebut, pendapat hukum ini akan menjawab beberapa permasalahan hukum sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Dekriminalisasi? 2. Bagaimana pemenuhan parameter kriminalisasi Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta? 3. Bagaimana seharusnya pengaturan ultimum remidium dalam ketentuan pidana Hak Cipta? 4. Bagaimana relevansi rumusan delik Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dalam memenuhi kepastian hukum? B. Pendapat Hukum 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Dekriminalisasi Dalam arti yang luas politik atau kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana 136 formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Banyaknya undang-undang dalam bidang hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana yang diujikan ke MK menyebabkan MK bersinggungan dengan politik hukum pidana. Yance Arizona, dkk merangkum bahwa sampai dengan Juni 2023 terdapat 73 Pengujian terhadap KUHAP dan 26 Pengujian terhadap KUHP. Undang-Undang Pidana seperti UU KPK juga diuji sampai dengan 25 kali. Kaitan antara politik kriminal dan Mahkamah Konstitusi memang sangat kuat. Sebagai penguji undang-undang, terkadang MK bertindak sebagai negative legislature dan juga sebagai positive legislature. Padahal dalam doktrin hukum pidana, terdapat asas yang sangat fundamental yakni asas legalitas. Asas ini berlaku baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas, adalah lex scripta dan lex stricta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MK dalam lapangan hukum pidana materiil bertindak sebagai negative legislature sehingga tidak memperluas norma hukum pidana sedangkan dalam lapangan hukum pidana formil, MK terkadang bertindak sebagai positive legislature sehingga memperluas norma hukum dan menyimpangi asas legalitas. Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2016 melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK menguji sejumlah pasal yang ada di dalam KUHP. Pemohon yang terdiri dari 12 orang mengajukan judicial review terhadap pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP yang masing-masing berkaitan dengan perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Dalam putusan a quo, MK menegaskan dirinya sebagai negative legislature. Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut: “Dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah setara dengan undnag-undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa), quod non, tetapi makna keempat nullum crimen, nulla poena sine lege stricta jelas tidak terpenuhi. Sebab jika penggunaan analogi (oleh hakim yang mengadili perkara pidana in concreto) dilarang, apakah tepat jika Mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan hasil kebijakan pidana pembuat undang-undang? Sekali lagi karena menyangkut hukum pidana di mana asas legalitas diterapkan secara ketat. Lagi pula, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam 137 masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945, lebih lebih dalam bidang hukum pidana.” Dalam pertimbangan MK diatas secara jelas terlihat bahwa MK menggunakan asas legalitas dalam pertimbangannya. Perlu diketahui bahwa keempat makna asas legalitas yang dijadikan pedoman oleh MK tidak terlepas dari pandangan ahli hukum Jerman, Jescheck dan Weigend sebagaimana dikutip oleh Machteld Boot. Jan Remmelink, sebagai ahli hukum pidana Belanda yang menolak analogi dalam hukum pidana memiliki empat alasan yang mendasarinya. Pertama, lebih mendukung pada kepastian hukum. Kedua, pengembangan hukum tidak hanya dibebankan kepada hakim. Ketiga, tidak membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil putusan secara emosional karena pengaruh opini publik, media, dan golongan lainnya. Keempat, sejarah perundang-undangan tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap metode penafsiran analogi. Tegasnya, pertimbangan MK tersebut menegaskan bahwa MK tidak dapat memperluas suatu norma hukum pidana karena berbenturan dengan salah satu makna asas legalitas yakni lex stricta yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Di sisi lain, dalam lapangan hukum acara pidana yang mana juga terdapat asas legalitas, MK tidak menerapkannya secara ketat bahkan MK dapat dikatakan bergeser kedudukannya menjadi positive legislature. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan MK yang berkaitan dengan praperadilan yakni Putusan MK Nomor 98/PUU- X/2012 dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 tersebut MK secara nyata memperluas makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP menjadi “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Lebih lanjut, dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, MK secara nyata memperluas kompetensi praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka. Selain merujuk pada asas legalitas, MK juga menggunakan konsep politik kriminal dalam pertimbangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan MK sebagai berikut: Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah 138 kewenangan ekslusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Menurut hemat ahli, pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi sesungguhnya bertentangan dengan pertimbangan MK dalam putusan yang sama: Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan praktik yang terjadi selama ini. Dalam praktiknya, MK melakukan dekriminalisasi terhadap sejumlah tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Beberapa putusan MK yang melakukan dekriminalisasi antara lain: Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang mendekriminalisasikan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang mendekriminalisasikan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP; Putusan MK No. 4/PUU- V/2007 yang mendekriminalisasi tindak pidana dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran; Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 yang mendekriminalisasikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam setiap Putusan MK yang bersifat dekriminalisasi tersebut, dapat diperoleh beberapa pertimbangan penting untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan bersifat inkonstitusional dan dicabut untuk tidak lagi menjadi ketentuan pidana. Dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah 139 dasar tegas untuk mencabut keberlakuan dari suatu ketentuan pidana sebagaimana dipertimbangkan. “Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945” Pertimbangan tersebut sejalan dengan Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang menghapus frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”. Pasal tersebut dianggap dapat menimbulkan kesewenang- wenangan bagi penegak hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut. “menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” beralasan menurut hukum.” Pertimbangan yang bernada sama juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap tindak administratif akan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan 140 SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.” Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menghapus ketentuan pidana atau mengurangi keberlakuan hukum pidana (dekriminalisasi). Persyaratan utama dalam dekriminalisasi tersebut adalah dengan membuktikan bahwa perbuatan pidana yang diatur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Parameter Kriminalisasi terhadap Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Untuk mengkaji apakah suatu ketentuan pidana memiliki prasyarat sebagai suatu tindak pidana adalah dengan melakukan tes terhadap parameter kriminalisasi. Parameter kriminalisasi dirumuskan oleh Sudarto dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana” bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil spirituil berdasarkan Pancasila. Jadi, penggunaan hukum pidana dalam hal ini adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan tersebut demi mencapai kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana haruslah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) bagi warga negara. Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). Keempat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan batas tugas (overbelasting). Oleh karena itu, secara sederhana Sudarto mengusulkan parameter kriminalisasi pada empat kondisi yang bersifat kumulatif tersebut. Selain Sudarto, Moeljatno juga memberikan beberapa parameter kriminalisasi. Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “bahaya bagi keselamatan masyarakat.” Kedua, kriminalisasi perlu didasarkan pada pertimbangan apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan 141 yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Ketiga, perlu dijawab dalam kriminalisasi tersebut apakah alat kelengkapan negara dapat menegakan hukum atas perbuatan pidana tersebut. Selain itu, Theo de Roos juga menjabarkan kriteria kriminalisasi dalam disertasinya Strafbaarstelling van Economische Delicten: Een Crimineel-Politieke Studie (1987). Disertasi tersebut dinyatakan sebagai kriteria kriminalisasi yang banyak diadopsi oleh para sarjana hukum. Dalam disertasi tersebut dikembangkan pengujian politik kriminal (crimineel politiek toetsingsschema) untuk menetapkan suatu perbuatan pidana. Kriteria tersebut melingkupi: a. Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (aannemelijkheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “harm principle.” Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak dikriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis-normatif yang baik; b. Toleransi (tolerantie), kriminalisasi suatu perbuatan harus menghormati kebebasan individual warga negara; c. Subsidiaritas (subsidiariteit), kriminalisasi harus memperhatikan apakah ada mekanisme self-regulation atau sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menanggulangi suatu perbuatan; d. Proporsionalitas (proportionaliteit), kriminalisasi tersebut tidak boleh bersifat “overkill” atau berlebihan; e. Legalitas (legaliteit), tindak pidana harus dideskripsikan sejelas mungkin. f. Aplikabilitas dan efektivitas praktis (praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness). Parameter-parameter sebagaimana disebutkan di atas belum dibahas secara komprehensif dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 4/PUU-V/2007, MK sempat memberikan syarat mengenai sanksi pidana sebagaimana dipertimbangkan: “Terhadap masalah ini, Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut Mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil 142 sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social defence, fairness, procedural and substantive justice).” Berdasarkan parameter yang disampaikan pakar-pakar pidana tersebut dapat ditemukan beberapa kesamaan. Pertama, kriminalisasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudarto mengungkapkan “sejalan dengan tujuan bangsa,” sedangkan Moeljatno mengungkapkan menghambat tercapainya cita-cita bangsa. Theo de Roos juga mengungkapkan “menghormati kebebasan individual warga negara.” Konsep ini juga masuk dalam menjalankan cita-cita bangsa ketika perlindungan HAM warga negara juga bagian dari pengamalan Pancasila. Syarat ini seperti syarat iv dan v dalam Putusan MK di atas. Kedua, semua pakar pidana tersebut juga menekankan bahwa harus adanya nilai kerugian dari kejahatan yang dikriminalisasi. Sudarto menyatakan bahwa kriminalisasi harus mendatangkan kerugian. Sedangkan, Moeljatno menggunakan frasa “bahaya bagi keselamatan Masyarakat.” Theo de Roos juga menggunakan prinsip “kebahayaan” atau harm principle untuk melihat apakah perbuatan tersebut betul-betul mendatangkan kerugian. Batasan ini sejalan dengan syarat (ii) dalam putusan MK di atas. Ketiga, selain itu kesamaan dari Moeljatno dan Soedarto juga melihat apakah negara dan aparat penegak hukumnya dinilai mampu menyelesaikan persoalan pidana yang dikriminalisasi. Dalam konteks ini, Theo de Roos menggunakan istilah aplikabilitas, yakni apakah kriminalisasi tersebut memang dapat diterapkan oleh penegak hukum. Keempat, perlu dipertimbangkan mekanisme lain selain pemidanaan (ultimum remidium). Moeljatno menegaskan salah satu parameter kriminalisasi adalah mempertimbangkan apakah pemidanaan merupakan jalan satu-satunya. Theo de Roos juga menegaskan konsep subsidiaritas dimana peraturan pidana harus mempertimbangkan sistem hukum yang lebih ringan dari hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan. Hal ini juga menjadi syarat utama yang diberikan MK dalam putusan di atas. Dengan melihat parameter-parameter tersebut dan juga putusan MK terkait, maka untuk menilai apakah Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memenuhi parameter kriminalisasi tersebut, maka ketentuan pidana tersebut akan diuji berdasarkan parameter-parameter tersebut. Mengenai permasalahan tersebut, pendapat hukum 143 ini akan fokus kepada tidak terpenuhinya dua parameter utama, yakni parameter kerugian dan alternatif penyelesaian. Berdasarkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan maupun dapat ditimbulkan dalam pelanggaran Hak Cipta, maka nilai kerugian tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme ganti kerugian perdata atau melalui pembayaran kepada LMK sebagaimana diatur sebagai mekanisme pembayaran dalam UU Hak Cipta. Sehingga pergantian kerugian dalam mekanisme pidana harusnya menjadi alternatif terakhir. Bahkan, jika pemidanaan terhadap pelanggaran hak cipta yang tidak tergolong pembajakan ini terus dipaksakan, maka dampak negatifnya justru akan meluas ke ranah sosial. Bukan hanya menguntungkan sebagian individu, penerapan Pasal 113 ayat (2) ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketakutan bagi para pelaku pertunjukan, khususnya musisi, untuk tampil di ruang publik. Ketakutan tersebut secara langsung akan menghambat akses masyarakat terhadap hiburan dan ekspresi seni, yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari hak atas kebudayaan. Pemidanaan terhadap perbuatan tersebut malah menimbulkan permasalahan hukum dan tidak menyelesaikan permasalahan yang seharusnya menjadi tujuan pemidanaan. Parameter kerugian ini pada dasarnya sangat signifikan karena dalam konsep analisis ekonomi terhadap hukum harus bisa dijawab secara tegas bagaimana dampak suatu peraturan terhadap para pihak dan bagaimana para pihak menginginkan kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Oleh karena itu, parameter kerugian ini akan mempertegas bagaimana hukum dan kebijakan memberikan landasan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana di bidang ekonomi. Analisis ekonomi digunakkan untuk menentukan kebijakan dalam kondisi kelangkaan (scarcity). Analisis Ekonomi terhadap hukum tidak fokus kepada konsep keadilan dan moralitas, namun lebih menegaskan kepada biaya alternatif dari pilihan-pilihan dalam membentuk kebijakan. Analisis ekonomi terhadap hukum pidana menemukan bahwa memang sekalipun tidak ditemukan korelasi kuat mengenai efek jera pidana penjara, namun pidana penjara masih penting untuk memberikan ketakutan kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Pemberantasan kejahatan sejalan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum pidana Amerika 144 Serikat, Barrack Obama mengeluarkan kebijakan smart on crime. Kebijakan tersebut dimulai dengan menerapkan hukum federal secara bijaksana, mengurangi sanksi yang berlebihan, dan memastikan pidana dijatuhkan sesuai dengan pidananya. Kebijakan tersebut lahir salah satunya dengan didasarkan pada analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu landasan dasar ganti kerugian. Dalam pengaturan ketentuan pidana dalam tindak pidana di bidang ekonomi, pemerintah harus memperhatikan konsep cost and benefit. Pada dasarnya ganti kerugian ini awalnya lahir dalam hukum perdata, Subekti sebagaimana dikutip Leden Marpaung mengatakan bahwa ganti rugi itu bergantung pada tiga unsur, biaya, rugi, dan bunga (kosten, schanden, en interessen). Kerugian dalam unsur tersebut adalah kerusakan barang-barang diakibatkan oleh pihak lain. Perbedaan mendasar pidana dan perdata adalah pidana cenderung fokus pada memidana pelaku dan bukan mengembalikan kerugian. Hong mengatakan bahwa besar pengaturan di berbagai aturan pidana cenderung fokus pada pelaku tindak pidana dan bukan melihat pada korban. Sebagai dampak tindak pidana harus dilihat juga terminologi kerugian ekonomi (economic cost) dan kerugian sosial (social cost). Terdapat perbedaan antara kerugian ekonomi dan kerugian sosial. Kerugian ekonomi biasanya didefinisikan sebagai kerugian finansial yang bisa dihitung langsung secara materiil (cash term). Sedangkan kerugian sosial adalah kerugian yang dirasakan masyarakat secara langsung yang tidak langsung bisa dihitung secara materiil (non cash term). Hal ini sejalan dengan Cohen yang membedakannya menjadi social cost dan external cost. External cost adalah kerugian finansial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus pencurian dengan kekerasan, biaya berobat, barang yang dicuri, dan kehilangan gaji akibat tidak dapat bekerja merupakan external cost. Sedangkan kerugian sosial adalah kerugian yang dirasakan dalam lingkup publik, seperti keamanan dan ketertiban sebagai hak masyarakat. Namun, pakar juga mengatakan tidak perlu membedakan antara kerugian ekonomi dan kerugian sosial yang keduanya saling berkaitan. Jika melihat kejahatan membedakan kerugian ekonomi dan kerugian sosial dengan melihat pada dampak sosial saja ditakutkan akan membuat kejahatan tanpa kerugian ekonomi menjadi kejahatan yang tidak terlalu berat. Namun external cost ini juga cukup luas dan memerlukan pakar ekonom untuk menilai kerugian ekonomi dalam konsep 145 ekonomi mikro. Konsep ini pernah digunakan untuk menghitung kerugian lingkungan seperti polusi dan penumpukan pangan. Menurut Cohen, untuk membangun kebijakan hukum pidana, external cost yang sebaiknya dijadikan patokan. Oleh karena itu tetap penting melihat perbedaan kerugian tersebut dari berbagai sudut pandang. Namun, jika berbicara tentang tindak pidana di bidang ekonomi pada dasarnya kerugian ekonomi menjadi patokan utama yang perlu dipertimbangkan. Jika kerugian ekonomi tidak dapat ditemukan, sudah sewajarnya kejahatan ekonomi tersebut tidak dianggap ada. Kerugian yang bersifat personal bagi pemegang hak cipta perlu dipertimbangkan sejalan dengan proses penegakan hukum atau tidak. Dengan bentuknya yang bersifat individual atau personal, maka penyelesaian ganti kerugian melalui LMK atau mekanisme keperdataan yang seharusnya diupayakan ketimbang mekanisme pidana. Konsep ganti rugi ini juga telah dikenal dalam KUHP 2023. Pasal 70 KUHP 2023 mengatur bahwa pidana penjara dapat tidak dijatuhkan jika telah dilakukan ganti rugi kepada korban. Berdasarkan penilaian kerugian tersebut, perbuatan Pidana pada Pasal 113 ayat (2) merupakan pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf f, dimana kerugian yang ditimbulkan masih bersifat kerugian ekonomi secara personal dan belum menimbulkan kerugian sosial (social cost of crime) yang membutuhkan sanksi pidana. Bahkan, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberikan pengaturan mengenai penggunaan hak cipta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan melakukan pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pembayaran melalui LMK ini yang perlu diperkuat, ketimbang menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme pemidanaan. Memperkuat sanksi administratif dan mekanisme keperdataan seharusnya diupayakan terlebih dahulu ketimbang mengedepankan sanksi pidana. Dengan diaturnya Pasal 113 ayat (2) maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak menyelesaikan permasalahan hak cipta melalui mekanisme pidana saja. Dalam skenario lain, dimungkinkan pula pencipta atau pemegang hak cipta melakukan mekanisme keperdataan atau administrasi melalui LMK sekaligus penuntutan pidana. Hal tersebut tidak akan sejalan dengan prinsip cost and benefit dimana proses penyelesaian permasalahan menjadi lebih besar biayanya ketimbang kerugian yang dihasilkan. Dengan pengaturan tersebut sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta akan menimbulkan ketidakpastian hukum ketika diajukan 146 bersama-sama dengan gugatan keperdataan. Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta tidak sepenuhnya menghentikan proses pidana. Hal ini akan dijabarkan dalam bab berikutnya. 3. Ultimum Remidium dalam UU Hak Cipta Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa hak cipta menciptakan ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran hak cipta yang bukan merupakan pembajakan. Terdapat potensi penuntutan pidana berbarengan dengan mekanisme lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemulihan ganti kerugian dalam konteks hak cipta. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi berikut. Dalam melindungi hak cipta, maka dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Bab XIV UU Hak Cipta. Dalam pasal 95 ayat (1) penyelesaian sengketa harus melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Secara khusus, Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta juga memberikan aturan mengenai tuntutan pidana, dimana selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait berupa pembajakan, harus menempuh penyelesaian melalui mediasi sebelum melalui tuntutan pidana. Sehingga bisa dipahami, terkait tuntutan pidana UU Hak Cipta memberlakukan ultimum remidium, namun tidak berlaku bagi kasus pembajakan. Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta mengatur “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Menurut Sudjana pada dasarnya sengketa HAKI itu masuk sebagai salah satu sengketa yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sehingga definisi Mediasi merujuk pada Perma tersebut adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sedangkan, Mediasi menurut Joni Emerzon sebagaimana dikutip Wibawa adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konstruksi mediasi penal juga dikatakan sebagai proses penyelesaian dugaan pidana yang dibantu oleh mediator. Bahkan konsep ini disebutkan sebagai salah satu bentuk perwujudan keadilan restoratif. Pengaturan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan 147 bentuk mediasi penal dimana dapat dicari solusi ganti kerugian dan menjadi sanksi terhadap pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana. Ketentuan Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Bab XVII UU Hak Cipta yang terdiri dari 9 Pasal dan 17 ayat, dimana rumusan delik Hak Cipta diatur dalam Pasal 112-119 Pasal. Diantara Pasal-Pasal tersebut, yang memuat unsur pembajakan adalah Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat 3, dan 118 ayat (2). Sehingga dari total 17 perbuatan pidana Hak Cipta, hanya 4 perbuatan pembajakan yang tidak harus melalui mediasi. Sehingga dengan pengaturan tersebut, maka pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir. Bahkan, Pasal 120 UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa semua tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Oleh karena itu, sekalipun perbuatannya merupakan perbuatan pembajakan, maka bisa juga melalui mekanisme lain, diserahkan kepada pemegang hak. Ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 dapat digambarkan dalam Putusan Praperadilan dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Smn. Putusan ini menunjukan signifikansi dalam kajian ini karena dalam Hukum Hak Cipta yang telah menunjukan semangat ultimum remidium saja penegakan hukumnya mengarah kepada primum remidium. Praperadilan tersebut mengkaji keabsahan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fonogram sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 117 ayat (2) UU Hak Cipta. Berdasar dugaan tersebut, penyidik awalnya telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang telah terkumpul dan gelar yang dilakukan berdasarkan peraturan internal kepolisian. Berdasarkan arahan Kejati DIY sebagai Jaksa Peneliti dalam kasus ini, dugaan tindak pidana dianggap tidak cukup bukti dan direkomendasikan untuk dihentikan. Sejatinya memang tidak cukup bukti merupakan alasan SP3 yang dibenarkan sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta sebenarnya telah mengatur batasan dalam penuntutan pidana sebagaimana mengatur: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana” Dengan pengaturan tersebut, terdapat Batasan bagi para pelaku jika ingin melakukan tuntutan selain dari pembajakan, maka harus melalui penyelesaian 148 sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Menurut Sudjana pada dasarnya sengketa HKI itu masuk sebagai salah satu sengketa yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sehingga definisi Mediasi merujuk pada Perma tersebut adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sedangkan, Mediasi menurut Joni Emerzon sebagaimana dikutip Wibawa adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konstruksi mediasi penal juga dikatakan sebagai proses penyelesaian dugaan pidana yang dibantu oleh mediator. Bahkan konsep ini disebutkan sebagai salah satu bentuk perwujudan keadilan restoratif. Pengaturan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan bentuk mediasi penal dimana dapat dicari solusi ganti kerugian dan menjadi sanksi terhadap pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana. Namun, dalam putusan pengadilan ini hal tersebut tidak diterapkan. Termohon, Kepolisian Daerah Yogyakarta telah mendalilkan bahwa tuntutan pidana harus melalui mediasi. Namun, Hakim Praperadilan mengatakan bahwa “Termohon mengartikan ketentuan Pasal 95 ayat (4) secara kaku, dangkal, dan tidak berwawasan”. Pertimbangan itu didasarkan pada beberapa fakta. Pertama, telah terdapat tiga surat tagihan dan peringatan yang dikirim KP3R sebagai pemegang kuasa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menjelaskan bahwa harus ada izin atau lisensi yang diurus untuk usaha komersial, sedangkan pelanggar hak cipta tidak pernah menanggapi surat tersebut. Kedua, telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dianggap sebagai “mediasi” oleh Hakim Praperadilan. Pertemuan dua pihak antara Pelapor dan Terlapor dalam sengketa pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai mediasi menurut hakim. Selain daripada itu, pertemuan tanggal 16 Januari 2020 antara pelapor dan terlapor dimana Kasubdit Ditreskrimsus Polda DIY dianggap sebagai “Mediator” menurut hakim. Sayangnya baik Termohon Polda DIY dan juga Hakim Praperadilan tidak merujuk definisi “mediasi” yang ada dalam Perma 1 Tahun 2016 atau setidak-tidaknya mediasi berdasarkan referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempermudah kualifikasi mediasi hakim praperadilan ini cenderung mempermudah penuntutan pidana pelanggaran Hak Cipta dan tidak sejalan dengan semangat Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta. 149 Seharusnya hakim mewajibkan adanya mediasi penal sebagaimana diwajibkan dan merujuk kepada Perma 1 Tahun 2016 mengenai mediasi dan menunjuk Mediator tersertifikasi untuk menengahi dugaan tindak pidana ini. Dengan menganggap kepolisian, penyidik sebagai mediator maka hakim telah gagal memilih pihak yang netral. Sekalipun kepolisian bukan merupakan pihak pelapor maupun terlapor, namun Polisi memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus tersebut sehingga konflik kepentingannya cukup tinggi. Selain daripada itu, Hakim Praperadilan juga tidak memperhatikan jumlah kerugian yang diderita korban dan proses ganti kerugiannya tersebut. Ganti kerugian diutamakan dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Korban dapat melakukan penaksiran kerugian dan memperoleh ganti rugi tersebut dari pelaku. Taksiran ini yang seharusnya menjadi bahasan utama dalam mediasi dan tidak dikaji dalam putusan praperadilan. Putusan ini menunjukkan, sekalipun sudah mencoba menciptakan pengaturan ultimum remidium, penegakan hukumnya dapat menjadi primum remidium. Buktinya, dalam Putusan Praperadilan ini, hakim memutuskan untuk membatalkan SP3 dan meneruskan penyidikan. Oleh karena itu, Pasal 95 ayat (4) ini harusnya tidak sekedar mengatur mediasi, tetapi juga merujuk ketentuan spesifik yang berkaitan dengan unsur delik secara langsung seperti dalam Pasal 113 ayat (2) yang menggunakan frasa “tanpa izin”. Ketentuan tanpa izin jika merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 23 ayat (5) seharusnya tidak dapat terpenuhi jika telah melakukan pembayaran terhadap LMK. Namun, baik Pasal 95 ayat (4), maupun Pasal 113 ayat (2) sama sekali tidak merujuk pada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) yang merupakan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta. Oleh karena itu pengaturan ultimum remidium yang seharusnya menjadi semangat Hak Cipta tidak dapat diterapkan sepenuhnya dan Pasal tersebut dapat bersifat primum remidium. Mahkamah Konstitusi berperan untuk memperkuat prinsip ultimum remidium dalam ekosistem pemidanaan yang bersifat over kriminalisasi. Dengan kewenangan MK yang tidak dapat memberikan pengaturan tambahan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta, maka pencabutan “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) merupakan keniscayaan. Sehingga mekanisme Pasal 23 ayat (5) dan/atau mekanisme keperdataan dapat diutamakan terhadap penggunaan hak cipta dalam pertunjukan. Jika pasal tersebut dipertahankan, maka pemidanaan terhadap hak cipta dapat bertahan menjadi primum remidium. Hal tersebut akan 150 bertentangan dengan Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 yang menyatakan ”ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit.” Mekanisme melalui LMK harus direkognisi dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf (f). Dengan diaturnya Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka mekanisme pemidanaan menjadi tidak relevan. 4. Konstitusional Rumusan Delik Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memiliki rumusan delik sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial”. Unsur delik dari Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut adalah unsur “Setiap Orang”, “tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta”, “melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h”, dan “untuk penggunaan secara komersial”. Pendapat hukum ini akan fokus kepada unsur “tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta” dan unsur “Kesalahan (mens rea)” dalam rumusan delik tersebut. Unsur tanpa hak dan atau tanpa izin merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Menurut Moeljatno, melawan hukum hanya merupakan fungsi dalam lapangan hukum acara yang terdiri dari fungsi positif dan fungsi negatif. Fungsi positif, jika melawan hukum dinyatakan dalam rumusan delik dan harus dinyatakan dalam dakwaan. Sedangkan fungsi negatif, jika melawan hukum tidak terdapat dalam rumusan delik, dengan demikian tidak perlu ada dalam dakwaan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dengan dicantumkannya unsur “tanpa hak dan/atau tanpa izin” sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, maka seharusnya rujukan “hukum” tidak hanya merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf f, tetap harus merujuk juga pada Pasal 23 ayat (5) yang memberikan izin bagi yang 151 melakukan pembayaran terhadap LMK. Dengan tidak diaturnya hal ini dalam unsur delik, maka penguraian unsur “tanpa izin” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pengguna hak cipta yang telah melakukan pembayaran melalui LMK atau bagi yang berupaya melakukan pembayaran melalui LMK. Selain daripada pengaturan tersebut, tidak diaturnya unsur “kesalahan” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini pernah dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 4/PUU-V/2007 yang memberikan pertimbangan: “Menimbang, apakah perbuatan Pemohon yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteraan telah sesuai dengan teori hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana suatu perbuatan untuk dapat dipidana setidak-tidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu (i) kesalahan (schuld) dan (ii) melawan hukum (onrechtmatigedaad/wederechtelijk). Sedang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (i) harus ada yang melakukan perbuatan (er moet een daad zijn verricht), (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (die daad moet onrechtmatige zijn), (iii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht) dan (iv) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (die daad moet aan schuld zijn te wijten). Apabila syarat-syarat di atas kita terapkan pada rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan c UU Praktik Kedokteraan, terlihat dengan jelas bahwa pasal-pasal tersebut di atas menggunakan perumusan kata “dengan sengaja melakukan praktik kedokteraan, tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi”, “dengan sengaja melakukan praktik kedokteraan tanpa memiliki Surat Izin Praktik”, “dengan sengaja tidak memasang papan nama”, dan “dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e”. Perumusan dengan menggunakan kata “dengan sengaja” (met opzet) berarti perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui (willen en weten) oleh si pelaku (dader). Dengan demikian terhadap pelaku (dader) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang demikian tentu secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karenanya, perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (gerechtvaardigd, justified) dari sudut teori hukum pidana. Pada dasarnya MK dalam pertimbangan tersebut memberikan syarat-syarat dasar dalam pengaturan hukum pidana dimana harus mengatur adanya unsur “kesalahan” dan dalam pertimbangan tersebut mengatur adanya unsur “dengan sengaja” sehingga pengaturan tersebut bersifat dapat dibenarkan (gerechtvaardigd, justified) dari sudut teori hukum pidana. 152 Dalam prinsip pertanggungjawaban pidana dikenal prinsip geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Hal tersebut mewajibkan adanya pembuktian kesalahan dalam setiap tindak pidana sekalipun tidak dirumuskan unsur kesalahan. Ketika pembentuk Undang-Undang tidak tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik secara tegas. Dalam hal yang demikian, Simons sebagaimana dikutip Eddy Hiariej berpendapat, bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan. van Hamel sebagaimana dikutip Eddy Hiariej menentang pendapat Simons dan menyatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang tidak mencantumkan kata-kata dengan sengaja atau kata-kata lainnya yang dapat dimaknai sebagai kesengajaan, maka bentuk kesalahan dalam delik tersebut harus dianggap sebagai kesengajaan, hanya saja kesengajaan tersebut tidak meliputi semua unsur. Masih menurut van Hamel, unsur mana saja yang diliputi oleh kesengajaan, haruslah ditelaah pasal demi pasal. Menurut Eddy Hiariej, penyebutan unsur “kesengajaan” dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik memuat unsur “dengan sengaja” maka penuntut umum wajib membuktikan. Namun, jika unsur dengan sengaja tidak diatur secara tegas, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur dengan sengaja dan kesengajaan dianggap terbukti dengan sendirinya dengan terpenuhinya unsur-unsur delik. Dengan adanya perbedaan pandangan para pakar hukum pidana tersebut dapat dilihat bahwa dalam praktiknya dimungkinkan penegak hukum untuk tidak membuktikan kesengajaan suatu tindak pidana ketika tidak diaturnya unsur dengan sengaja dalam delik tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga telah dipertegas dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 36 ayat (2) memberikan pengaturan “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa se'rap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harrs selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.” Namun, kelemahan utama dari Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional adalah kewajiban membuktikan kesengajaan diatur hanya dalam penjelasan. Dalam 153 berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah dijabarkan bahwa penjelasan tidak bersifat mengikat dan hanya merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketentuan dalam batang tubuh. Sehingga dengan tidak diaturnya unsur “kesalahan” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Kesimpulan Berdasarkan pendapat hukum ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap ketentuan pidana yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi manusia; 2. Ketentuan Pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memenuhi parameter kriminalisasi, karena pelanggaran terhadapnya hanya menimbulkan kerugian yang bersifat perorangan dan bukan kerugian sosial, serta telah tersedia mekanisme pembayaran melalui LMK yang bersifat administratif dan keperdataan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertunjukan dalam konteks ini tidak proporsional, karena perbuatan yang disengketakan dapat diselesaikan secara perdata tanpa melibatkan kepentingan umum atau ketertiban masyarakat secara luas; 3. Pengaturan ultimum remidium dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta tidak cukup untuk mencegah pemidanaan terhadap Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut masih bersifat primum remidium dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sehingga frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) bersifat inkonstitusional. 4. Frasa tanpa izin dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang tidak mengakomodir Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan ketiadaan pengaturan unsur “dengan sengaja” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Dalam kejahatan yang bersifat kebendaan dan dapat melakukan ganti kerugian, proses pidana tidak dijatuhkan atau bisa diberikan sanksi alternatif, seperti denda atau sanksi lain, seperti kerja sosial, pengawasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut berbeda dengan Hak Cipta yang hak kebendaannya bersifat 154 spesialis. Dia memiliki hak ekonomi yang dalam konteks pertunjukan, penggandaan, distribusi, dan lain sebagainya yang berbeda-beda, sehingga memiliki pengaturan yang lebih khusus. 2) Dalam pengujian ini ketika kita berbicara tentang pertunjukan maka itu akan berbeda dengan proses penggandaan, distribusi, dan lain sebagainya. Social cause of crime atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh hal tersebut pun akan berbeda-beda. 3) Penggunaan pidana sebagai primum remidium berpotensi menjadi alat untuk balas dendam. Padahal berdasarkan KUHAP, Tujuan Pemidanaan Pasal 51 di KUHAP 2023 ditekankan bahwa pemidanaan itu untuk menyelesaikan konflik, bukan melahirkan konflik baru. 4) Putusan MK Tahun 2016 tentang pasal perzinaan, itu bukanlah mendekriminalisasi melainkan menciptakan perbuatan pidana baru atau kriminalisasi. Artinya Mahkamah Konstitusi dimungkinkan sebagai negative legislator, sekalipun itu criminal policy. Hakim Konstitusi memang tidak dapat melakukan kriminalisasi, tapi dekriminalisasi itu dimungkinkan. Selain, itu Ahli juga menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. A. Pendahuluan dan Permasalahan Hukum Pendapat hukum ini dibuat untuk mendukung pengujian Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang mengatur: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Konstitusionalitas Pasal ini juga akan sangat berkaitan dengan konstitusionalitas ketentuan administratif mengenai Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal ini melahirkan kewenangan Penegak Hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hak cipta dan hal ini menunjukkan adanya pembatasan hak asasi manusia dalam 155 lingkup Hak Cipta. Terhadap pengujian pasal tersebut, pendapat hukum ini akan menjawab beberapa permasalahan hukum sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Dekriminalisasi? 2. Bagaimana pemenuhan parameter kriminalisasi Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta? 3. Bagaimana seharusnya pengaturan ultimum remidium dalam ketentuan pidana Hak Cipta? 4. Bagaimana relevansi rumusan delik Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dalam memenuhi kepastian hukum? 5. Selain empat pertanyaan pokok tersebut, Pendapat Hukum tertulis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Presiden yang diwakili Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang setidaknya membuat beberapa pertanyaan di bidang hukum pidana sebagai berikut: a. Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon: Bagaimana hak cipta yang bersifat personal dibandingkan dengan tindak pidana personal lain seperti penggelapan yang juga dijadikan tindak pidana. Perbuatan pidana tersebut tidak terkait publik, tetapi tetap menjadi delik pidana? b. Pertanyaan Kuasa Hukum Presiden diwakili Pegawai Dirjen Kekayaan Intelektual: i. Pelaksanaan pasal 95 ayat 4 UU Hak Cipta harus melalui mediator profesional di bawah Dirjen HAKI. Apakah dapat ditunjukan perkara yang tidak melalui proses tersebut? ii. Pasal 61 TRIPS tidak melarang pemidanaan terhadap pelanggaran di luar pembajakan dan bagaimana jika menghilangkan “butir f” dalam pemidanaan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta apakah akibatnya akan menjadi banyak pelanggaran hak cipta dan dibiarkan? c. Pertanyaan YM Anwar Usman: Bagaimana jika terdapat pelanggaran hak cipta dari negara lain dalam konteks pidana? d. Pertanyaan YM Arsul Sani: 156 i. Pengaturan ultimum remidium dalam UU Hak Cipta harus dinyatakan dalam pertimbangan atau amar putusan MK? Bagaimana bentuk ultimum remidiumnya? ii. Jika menjadi perbuatan pidana, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran EO saja atau melibatkan penyanyi. Bagaimana penerapan Pasal 55 KUHP? e. Pertanyaan YM Guntur Hamzah: i. Dekriminalisasi dan kriminalisasi kan masuk dalam criminal policy, apakah Mahkamah Konstitusi bisa masuk kesini atau ini open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang? ii. Jika sudah membayar kepada LMK, apakah masih harus mendapatkan izin dan melanggar ketentuan pidana? f. Pertanyaan YM Enny Nurbaningsih: Bagaimana kalau frase “pertunjukan” dihapus apakah akan memberikan dampak perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri dan melindungi pemegang hak cipta? g. Pertanyaan YM Arief Hidayat: Jika pasal ini dipertahankan dan tidak direkayasa oleh Mahkamah Konstitusi, apakah permusikan budaya Indonesia dapat berkembang dengan semangat pidana sebagai ultimum remidium? h. Pertanyaan Saldi Isra: Jika pasal pidana digeser, apakah melemahkan atau menguatkan hak cipta dengan pertimbangan bahwa Pemerintah telah berupaya menyeimbangkan posisi semua pihak? B. Pendapat Hukum 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Dekriminalisasi Dalam arti yang luas politik atau kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Banyaknya undang-undang dalam bidang hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana yang diujikan ke MK menyebabkan MK bersinggungan dengan politik hukum pidana. Yance Arizona, dkk merangkum bahwa sampai dengan Juni 2023 terdapat 157 73 Pengujian terhadap KUHAP dan 26 Pengujian terhadap KUHP. Undang-undang pidana seperti UU KPK juga diuji sampai dengan 25 kali. Kaitan antara politik kriminal dan Mahkamah Konstitusi memang sangat kuat. Sebagai penguji undang-undang, terkadang MK bertindak sebagai negative legislature dan juga sebagai positive legislature. Padahal dalam doktrin hukum pidana, terdapat asas yang sangat fundamental yakni asas legalitas. Asas ini berlaku baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas, adalah lex scripta dan lex stricta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MK dalam lapangan hukum pidana materiil bertindak sebagai negative legislature sehingga tidak memperluas norma hukum pidana sedangkan dalam lapangan hukum pidana formil, MK terkadang bertindak sebagai positive legislature sehingga memperluas norma hukum dan menyimpangi asas legalitas. Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2016 melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK menguji sejumlah pasal yang ada di dalam KUHP. Pemohon yang terdiri dari 12 orang mengajukan judicial review terhadap Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP yang masing-masing berkaitan dengan perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Dalam putusan a quo, MK menegaskan dirinya sebagai negative legislature. Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut: “Dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah setara dengan undang-undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa), quod non, tetapi makna keempat nullum crimen, nulla poena sine lege stricta jelas tidak terpenuhi. Sebab jika penggunaan analogi (oleh hakim yang mengadili perkara pidana in concreto) dilarang, apakah tepat jika Mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan hasil kebijakan pidana pembuat undang-undang? Sekali lagi karena menyangkut hukum pidana di mana asas legalitas diterapkan secara ketat. Lagi pula, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945, lebih lebih dalam bidang hukum pidana.” Dalam pertimbangan MK di atas secara jelas terlihat bahwa MK menggunakan asas legalitas dalam pertimbangannya. Perlu diketahui bahwa 158 keempat makna asas legalitas yang dijadikan pedoman oleh MK tidak terlepas dari pandangan ahli hukum Jerman, Jescheck dan Weigend sebagaimana dikutip oleh Machteld Boot. Jan Remmelink, sebagai ahli hukum pidana Belanda yang menolak analogi dalam hukum pidana memiliki empat alasan yang mendasarinya. Pertama, lebih mendukung pada kepastian hukum. Kedua, pengembangan hukum tidak hanya dibebankan kepada hakim. Ketiga, tidak membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil putusan secara emosional karena pengaruh opini publik, media, dan golongan lainnya. Keempat, sejarah perundang-undangan tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap metode penafsiran analogi. Tegasnya, pertimbangan MK tersebut menegaskan bahwa MK tidak dapat memperluas suatu norma hukum pidana karena berbenturan dengan salah satu makna asas legalitas yakni lex stricta yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Di sisi lain, dalam lapangan hukum acara pidana yang mana juga terdapat asas legalitas, MK tidak menerapkannya secara ketat bahkan MK dapat dikatakan bergeser kedudukannya menjadi positive legislature. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan MK yang berkaitan dengan praperadilan yakni Putusan MK Nomor 98/PUU- X/2012 dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 tersebut MK secara nyata memperluas makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP menjadi “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Lebih lanjut, dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, MK secara nyata memperluas kompetensi praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka. Selain merujuk pada asas legalitas, MK juga menggunakan konsep politik kriminal dalam pertimbangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan MK sebagai berikut: Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. 159 Menurut hemat ahli, pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi sesungguhnya bertentangan dengan pertimbangan MK dalam putusan yang sama: Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan praktik yang terjadi selama ini. Dalam praktiknya, MK melakukan dekriminalisasi terhadap sejumlah tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Beberapa putusan MK yang melakukan dekriminalisasi antara lain: Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang mendekriminalisasikan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang mendekriminalisasikan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP; Putusan MK No. 4/PUU- V/2007 yang mendekriminalisasi tindak pidana dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran. Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 yang mendekriminalisasikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam setiap Putusan MK yang bersifat dekriminalisasi tersebut, dapat diperoleh beberapa pertimbangan penting untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan bersifat inkonstitusional dan dicabut untuk tidak lagi menjadi ketentuan pidana. Dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah 160 dasar tegas untuk mencabut keberlakuan dari suatu ketentuan pidana sebagaimana dipertimbangkan. “Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945” Pertimbangan tersebut sejalan dengan Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang menghapus frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”. Pasal tersebut dianggap dapat menimbulkan kesewenang- wenangan bagi penegak hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut. “menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” beralasan menurut hukum.” Pertimbangan yang bernada sama juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap tindak administratif akan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan 161 SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.” Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menghapus ketentuan pidana atau mengurangi keberlakuan hukum pidana (dekriminalisasi). Persyaratan utama dalam dekriminalisasi tersebut adalah dengan membuktikan bahwa perbuatan pidana yang diatur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Parameter Kriminalisasi terhadap Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Untuk mengkaji apakah suatu ketentuan pidana memiliki prasyarat sebagai suatu tindak pidana adalah dengan melakukan tes terhadap parameter kriminalisasi. Parameter kriminalisasi dirumuskan oleh Sudarto dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana” bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil spirituil berdasarkan Pancasila. Jadi, penggunaan hukum pidana dalam hal ini adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan tersebut demi mencapai kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana haruslah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) bagi warga negara. Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). Keempat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan batas tugas (overbelasting). Oleh karena itu, secara sederhana Sudarto mengusulkan parameter kriminalisasi pada empat kondisi yang bersifat kumulatif tersebut. Selain Sudarto, Moeljatno juga memberikan beberapa parameter kriminalisasi. Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “bahaya bagi keselamatan masyarakat.” Kedua, kriminalisasi 162 perlu didasarkan pada pertimbangan apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Ketiga, perlu dijawab dalam kriminalisasi tersebut apakah alat kelengkapan negara dapat menegakan hukum atas perbuatan pidana tersebut. Selain itu, Theo de Roos juga menjabarkan kriteria kriminalisasi dalam disertasinya Strafbaarstelling van Economische Delicten: Een Crimineel-Politieke Studie (1987). Disertasi tersebut dinyatakan sebagai kriteria kriminalisasi yang banyak diadopsi oleh para sarjana hukum. Dalam disertasi tersebut dikembangkan pengujian politik kriminal (crimineel politiek toetsingsschema) untuk menetapkan suatu perbuatan pidana. Kriteria tersebut melingkupi: a. Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (aannemelijkheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “harm principle.” Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak dikriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis- normatif yang baik; b. Toleransi (tolerantie), kriminalisasi suatu perbuatan harus menghormati kebebasan individual warga negara; c. Subsidiaritas (subsidiariteit), kriminalisasi harus memperhatikan apakah ada mekanisme self-regulation atau sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menanggulangi suatu perbuatan; d. Proporsionalitas (proportionaliteit), kriminalisasi tersebut tidak boleh bersifat “overkill” atau berlebihan; e. Legalitas (legaliteit), tindak pidana harus dideskripsikan sejelas mungkin. f. Aplikabilitas dan efektivitas praktis (praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness). Parameter-parameter sebagaimana disebutkan di atas belum dibahas secara komprehensif dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 4/PUU-V/2007, MK sempat memberikan syarat mengenai sanksi pidana sebagaimana dipertimbangkan: “Terhadap masalah ini, Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut Mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan 163 masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social defence, fairness, procedural and substantive justice).” Berdasarkan parameter yang disampaikan pakar-pakar pidana tersebut dapat ditemukan beberapa kesamaan. Pertama, kriminalisasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudarto mengungkapkan “sejalan dengan tujuan bangsa,” sedangkan Moeljatno mengungkapkan menghambat tercapainya cita-cita bangsa. Theo de Roos juga mengungkapkan “menghormati kebebasan individual warga negara.” Konsep ini juga masuk dalam menjalankan cita-cita bangsa ketika perlindungan HAM warga negara juga bagian dari pengamalan Pancasila. Syarat ini seperti syarat iv dan v dalam Putusan MK di atas. Kedua, semua pakar pidana tersebut juga menekankan bahwa harus adanya nilai kerugian dari kejahatan yang dikriminalisasi. Sudarto menyatakan bahwa kriminalisasi harus mendatangkan kerugian. Sedangkan, Moeljatno menggunakan frasa “bahaya bagi keselamatan Masyarakat.” Theo de Roos juga menggunakan prinsip “kebahayaan” atau harm principle untuk melihat apakah perbuatan tersebut betul-betul mendatangkan kerugian. Batasan ini sejalan dengan syarat (ii) dalam putusan MK di atas. Ketiga, selain itu kesamaan dari Moeljatno dan Soedarto juga melihat apakah negara dan aparat penegak hukumnya dinilai mampu menyelesaikan persoalan pidana yang dikriminalisasi. Dalam konteks ini, Theo de Roos menggunakan istilah aplikabilitas, yakni apakah kriminalisasi tersebut memang dapat diterapkan oleh penegak hukum. Keempat, perlu dipertimbangkan mekanisme lain selain pemidanaan (ultimum remidium). Moeljatno menegaskan salah satu parameter kriminalisasi adalah mempertimbangkan apakah pemidanaan merupakan jalan satu-satunya. Theo de Roos juga menegaskan konsep subsidiaritas di mana peraturan pidana harus mempertimbangkan sistem hukum yang lebih ringan dari hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan. Hal ini juga menjadi syarat utama yang diberikan MK dalam putusan di atas. Dengan melihat parameter-parameter tersebut dan juga putusan MK terkait, maka untuk menilai apakah Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memenuhi parameter kriminalisasi tersebut, maka ketentuan pidana tersebut akan diuji berdasarkan parameter-parameter tersebut. Mengenai permasalahan tersebut, pendapat hukum ini akan fokus kepada tidak terpenuhinya dua parameter utama, yakni parameter kerugian dan alternatif penyelesaian. 164 Berdasarkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan maupun dapat ditimbulkan dalam pelanggaran Hak Cipta, maka nilai kerugian tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme ganti kerugian perdata atau melalui pembayaran kepada LMK sebagaimana diatur sebagai mekanisme pembayaran dalam UU Hak Cipta. Sehingga pergantian kerugian dalam mekanisme pidana harusnya menjadi alternatif terakhir. Parameter kerugian ini pada dasarnya sangat signifikan karena dalam konsep analisis ekonomi terhadap hukum harus bisa dijawab secara tegas bagaimana dampak suatu peraturan terhadap para pihak dan bagaimana para pihak menginginkan kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Oleh karena itu, parameter kerugian ini akan mempertegas bagaimana hukum dan kebijakan memberikan landasan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana di bidang ekonomi. Analisis ekonomi digunakkan untuk menentukan kebijakan dalam kondisi kelangkaan (scarcity). Analisis Ekonomi terhadap hukum tidak fokus kepada konsep keadilan dan moralitas, namun lebih menegaskan kepada biaya alternatif dari pilihan-pilihan dalam membentuk kebijakan. Analisis ekonomi terhadap hukum pidana menemukan bahwa memang sekalipun tidak ditemukan korelasi kuat mengenai efek jera pidana penjara, namun pidana penjara masih penting untuk memberikan ketakutan kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Pemberantasan kejahatan sejalan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum pidana Amerika Serikat, Barrack Obama mengeluarkan kebijakan smart on crime. Kebijakan tersebut dimulai dengan menerapkan hukum federal secara bijaksana, mengurangi sanksi yang berlebihan, dan memastikan pidana dijatuhkan sesuai dengan pidananya. Kebijakan tersebut lahir salah satunya dengan didasarkan pada analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu landasan dasar ganti kerugian. Dalam pengaturan ketentuan pidana dalam tindak pidana di bidang ekonomi, pemerintah harus memperhatikan konsep cost and benefit. Pada dasarnya ganti kerugian ini awalnya lahir dalam hukum perdata, Subekti sebagaimana dikutip Leden Marpaung mengatakan bahwa ganti rugi itu bergantung pada tiga unsur, biaya, rugi, dan bunga (kosten, schanden, en interessen). Kerugian dalam unsur tersebut adalah kerusakan barang-barang diakibatkan oleh pihak lain. Perbedaan mendasar pidana dan perdata adalah pidana cenderung fokus pada memidana 165 pelaku dan bukan mengembalikan kerugian. Hong mengatakan bahwa besar pengaturan di berbagai aturan pidana cenderung fokus pada pelaku tindak pidana dan bukan melihat pada korban. Sebagai dampak tindak pidana harus dilihat juga terminologi kerugian ekonomi (economic cost) dan kerugian sosial (social cost). Terdapat perbedaan antara kerugian ekonomi dan kerugian sosial. Kerugian ekonomi biasanya didefinisikan sebagai kerugian finansial yang bisa dihitung langsung secara materiil (cash term). Sedangkan kerugian sosial adalah kerugian yang dirasakan masyarakat secara langsung yang tidak langsung bisa dihitung secara materiil (non cash term). Hal ini sejalan dengan Cohen yang membedakannya menjadi social cost dan external cost. External cost adalah kerugian finansial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus pencurian dengan kekerasan, biaya berobat, barang yang dicuri, dan kehilangan gaji akibat tidak dapat bekerja merupakan external cost. Sedangkan kerugian sosial adalah kerugian yang dirasakan dalam lingkup publik, seperti keamanan dan ketertiban sebagai hak masyarakat. Namun, pakar juga mengatakan tidak perlu membedakan antara kerugian ekonomi dan kerugian sosial yang keduanya saling berkaitan. Jika melihat kejahatan membedakan kerugian ekonomi dan kerugian sosial dengan melihat pada dampak sosial saja ditakutkan akan membuat kejahatan tanpa kerugian ekonomi menjadi kejahatan yang tidak terlalu berat. Namun external cost ini juga cukup luas dan memerlukan pakar ekonom untuk menilai kerugian ekonomi dalam konsep ekonomi mikro. Konsep ini pernah digunakan untuk menghitung kerugian lingkungan seperti polusi dan penumpukan pangan. Menurut Cohen, untuk membangun kebijakan hukum pidana, external cost yang sebaiknya dijadikan patokan. Oleh karena itu tetap penting melihat perbedaan kerugian tersebut dari berbagai sudut pandang. Namun, jika berbicara tentang tindak pidana di bidang ekonomi pada dasarnya kerugian ekonomi menjadi patokan utama yang perlu dipertimbangkan. Jika kerugian ekonomi tidak dapat ditemukan, sudah sewajarnya kejahatan ekonomi tersebut tidak dianggap ada. Kerugian yang bersifat personal bagi pemegang hak cipta perlu dipertimbangkan sejalan dengan proses penegakan hukum atau tidak. Dengan bentuknya yang bersifat individual atau personal, maka penyelesaian ganti kerugian melalui LMK atau mekanisme keperdataan yang seharusnya diupayakan ketimbang mekanisme pidana. Konsep ganti rugi ini juga telah dikenal dalam KUHP 2023. 166 Pasal 70 KUHP 2023 mengatur bahwa pidana penjara dapat tidak dijatuhkan jika telah dilakukan ganti rugi kepada korban. Berdasarkan penilaian kerugian tersebut, perbuatan Pidana pada Pasal 113 ayat (2) merupakan pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf f, di mana kerugian yang ditimbulkan masih bersifat kerugian ekonomi secara personal dan belum menimbulkan kerugian sosial (social cost of crime) yang membutuhkan sanksi pidana. Bahkan, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberikan pengaturan mengenai penggunaan hak cipta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan melakukan pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pembayaran melalui LMK ini yang perlu diperkuat, ketimbang menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme pemidanaan. Lidya Lorren menyatakan juga “Copyright infringement, while it may significantly threaten a copyright owner’s wallet, does not seriously threaten a community’s health or safety. Bahkan, jika pemidanaan terhadap pelanggaran hak cipta yang tidak tergolong pembajakan ini terus dipaksakan, maka dampak negatifnya justru akan meluas ke ranah sosial. Bukan hanya menguntungkan sebagian individu, penerapan Pasal 113 ayat (2) ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketakutan bagi para pelaku pertunjukan, khususnya musisi, untuk tampil di ruang publik. Ketakutan tersebut secara langsung akan menghambat akses masyarakat terhadap hiburan dan ekspresi seni, yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari hak atas kebudayaan. Memperkuat sanksi administratif dan mekanisme keperdataan seharusnya diupayakan terlebih dahulu ketimbang mengedepankan sanksi pidana. Dengan diaturnya Pasal 113 ayat (2) maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak menyelesaikan permasalahan hak cipta melalui mekanisme pidana saja. Dalam skenario lain, dimungkinkan pula pencipta atau pemegang hak cipta melakukan mekanisme keperdataan atau administrasi melalui LMK sekaligus penuntutan pidana. Hal tersebut tidak akan sejalan dengan prinsip cost and benefit di mana proses penyelesaian permasalahan menjadi lebih besar biayanya ketimbang kerugian yang dihasilkan. Dengan pengaturan tersebut sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta akan menimbulkan ketidakpastian hukum ketika diajukan bersama-sama dengan gugatan keperdataan. Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta tidak sepenuhnya menghentikan proses pidana. Hal ini akan dijabarkan dalam bab berikutnya. 167 Dari pandangan internasional, Article 61 of Trips Agreement states that “Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.” Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale. Berdasarkan Pasal 61 Trips Agreement tersebut, negara pihak termasuk Indonesia diwajibkan membuat pengaturan pidana hanya pada bentuk Pembajakan, di mana Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta telah membatasi definisi pembajakan dan ketentuan pidana juga telah membedakan pasal-pasal yang pembajakan dan yang bukan pembajakan. Pasal 113 ayat (4) merefer pembajakan dapat dilakukan dalam medium Pasal 113 ayat (3), terkait dengan pelanggaran hak cipta Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g. Berarti pembajakan hanya dapat dilakukan pada bentuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan dan salinannya, dan pengumuman ciptaan. Oleh karena itu, bentuk pertunjukan tidak dapat masuk dalam konteks pembajakan dan seharusnya pemidanaan bukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Jika melakukan perbandingan dengan negara Belanda yang menggunakan sistem civil law seperti Indonesia, Pasal 31 dan 31a Auters wet (copyright law), fokus sanksi pidana juga pada pembajakan. Namun permasalahan mengenai pemidanaan dan parameter pembatasan HAM melekat kepada masing-masing negara. Sehingga pembentuk undang-undang harus mencegah terjadinya criminal law inflation di mana pemidanaan dianggap menjadi metode hukum paling efektif dalam berbagai aspek hukum yang berakibat pada over kriminalisasi. Oleh karena itu, MK sebagai penjaga konstitusi perlu memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi terutama dalam pemidanaan di bidang hak cipta. 3. Ultimum Remidium dalam UU Hak Cipta Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa hak cipta menciptakan ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran hak cipta yang bukan merupakan pembajakan. Terdapat potensi 168 penuntutan pidana berbarengan dengan mekanisme lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemulihan ganti kerugian dalam konteks hak cipta. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi berikut. Dalam melindungi hak cipta, maka dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Bab XIV UU Hak Cipta. Dalam Pasal 95 ayat (1) penyelesaian sengketa harus melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Secara khusus, Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta juga memberikan aturan mengenai tuntutan pidana, di mana selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait berupa pembajakan, harus menempuh penyelesaian melalui mediasi sebelum melalui tuntutan pidana. Sehingga bisa dipahami, terkait tuntutan pidana UU Hak Cipta memberlakukan ultimum remidium, namun tidak berlaku bagi kasus pembajakan. Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta mengatur “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Menurut Sudjana pada dasarnya sengketa HAKI itu masuk sebagai salah satu sengketa yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sehingga definisi Mediasi merujuk pada Perma tersebut adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sedangkan, Mediasi menurut Joni Emerzon sebagaimana dikutip Wibawa adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konstruksi mediasi penal juga dikatakan sebagai proses penyelesaian dugaan pidana yang dibantu oleh mediator. Bahkan konsep ini disebutkan sebagai salah satu bentuk perwujudan keadilan restoratif. Pengaturan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan bentuk mediasi penal di mana dapat dicari solusi ganti kerugian dan menjadi sanksi terhadap pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana. Ketentuan Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Bab XVII UU Hak Cipta yang terdiri dari 9 Pasal dan 17 ayat, di mana rumusan delik Hak Cipta diatur dalam Pasal 112-119 Pasal. Diantara Pasal-Pasal tersebut, yang memuat unsur pembajakan adalah Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat 3, dan 118 ayat (2). Sehingga dari total 17 perbuatan pidana Hak Cipta, hanya 4 perbuatan pembajakan yang tidak harus melalui mediasi. Sehingga dengan pengaturan 169 tersebut, maka pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir. Bahkan, Pasal 120 UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa semua tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Oleh karena itu, sekalipun perbuatannya merupakan perbuatan pembajakan, maka bisa juga melalui mekanisme lain, diserahkan kepada pemegang hak. Ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 dapat digambarkan dalam Putusan Praperadilan dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Smn. Putusan ini menunjukkan signifikansi dalam kajian ini karena dalam Hukum Hak Cipta yang telah menunjukkan semangat ultimum remidium saja penegakan hukumnya mengarah kepada primum remidium. Praperadilan tersebut mengkaji keabsahan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fonogram sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 117 ayat (2) UU Hak Cipta. Berdasar dugaan tersebut, penyidik awalnya telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang telah terkumpul dan gelar yang dilakukan berdasarkan peraturan internal kepolisian. Berdasarkan arahan Kejati DIY sebagai Jaksa Peneliti dalam kasus ini, dugaan tindak pidana dianggap tidak cukup bukti dan direkomendasikan untuk dihentikan. Sejatinya memang tidak cukup bukti merupakan alasan SP3 yang dibenarkan sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta sebenarnya telah mengatur batasan dalam penuntutan pidana sebagaimana mengatur: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana” Dengan pengaturan tersebut, terdapat Batasan bagi para pelaku jika ingin melakukan tuntutan selain dari pembajakan, maka harus melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Menurut Sudjana pada dasarnya sengketa HKI itu masuk sebagai salah satu sengketa yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sehingga definisi Mediasi merujuk pada Perma tersebut adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sedangkan, Mediasi menurut Joni Emerzon sebagaimana dikutip Wibawa adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. 170 Dalam konstruksi mediasi penal juga dikatakan sebagai proses penyelesaian dugaan pidana yang dibantu oleh mediator. Bahkan konsep ini disebutkan sebagai salah satu bentuk perwujudan keadilan restoratif. Pengaturan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan bentuk mediasi penal di mana dapat dicari solusi ganti kerugian dan menjadi sanksi terhadap pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana. Namun, dalam putusan pengadilan ini hal tersebut tidak diterapkan. Termohon, Kepolisian Daerah Yogyakarta telah mendalilkan bahwa tuntutan pidana harus melalui mediasi. Namun, Hakim Praperadilan mengatakan bahwa “Termohon mengartikan ketentuan Pasal 95 ayat (4) secara kaku, dangkal, dan tidak berwawasan” . Pertimbangan itu didasarkan pada beberapa fakta. Pertama, telah terdapat tiga surat tagihan dan peringatan yang dikirim KP3R sebagai pemegang kuasa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menjelaskan bahwa harus ada izin atau lisensi yang diurus untuk usaha komersial, sedangkan pelanggar hak cipta tidak pernah menanggapi surat tersebut. Kedua, telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dianggap sebagai “mediasi” oleh Hakim Praperadilan. Pertemuan dua pihak antara Pelapor dan Terlapor dalam sengketa pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai mediasi menurut hakim. Selain daripada itu, pertemuan tanggal 16 Januari 2020 antara pelapor dan terlapor di mana Kasubdit Ditreskrimsus Polda DIY dianggap sebagai “Mediator” menurut hakim. Sayangnya baik Termohon Polda DIY dan juga Hakim Praperadilan tidak merujuk definisi “mediasi” yang ada dalam Perma 1 Tahun 2016 atau setidak-tidaknya mediasi berdasarkan referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempermudah kualifikasi mediasi hakim praperadilan ini cenderung mempermudah penuntutan pidana pelanggaran Hak Cipta dan tidak sejalan dengan semangat Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta. Seharusnya hakim mewajibkan adanya mediasi penal sebagaimana diwajibkan dan merujuk kepada Perma 1 Tahun 2016 mengenai mediasi dan menunjuk Mediator tersertifikasi untuk menengahi dugaan tindak pidana ini. Dengan menganggap kepolisian, penyidik sebagai mediator maka hakim telah gagal memilih pihak yang netral. Sekalipun kepolisian bukan merupakan pihak pelapor maupun terlapor, namun Polisi memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus tersebut sehingga konflik kepentingannya cukup tinggi. Selain daripada itu, Hakim Praperadilan juga tidak memperhatikan jumlah kerugian yang diderita korban dan proses ganti kerugiannya tersebut. Ganti 171 kerugian diutamakan dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Korban dapat melakukan penaksiran kerugian dan memperoleh ganti rugi tersebut dari pelaku. Taksiran ini yang seharusnya menjadi bahasan utama dalam mediasi dan tidak dikaji dalam putusan praperadilan. Putusan ini menunjukkan, sekalipun sudah mencoba menciptakan pengaturan ultimum remidium, penegakan hukumnya dapat menjadi primum remidium. Buktinya, dalam Putusan Praperadilan ini, hakim memutuskan untuk membatalkan SP3 dan meneruskan penyidikan. Oleh karena itu, Pasal 95 ayat (4) ini harusnya tidak sekedar mengatur mediasi, tetapi juga merujuk ketentuan spesifik yang berkaitan dengan unsur delik secara langsung seperti dalam Pasal 113 ayat (2) yang menggunakan frasa “tanpa izin”. Ketentuan tanpa izin jika merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 23 ayat (5) seharusnya tidak dapat terpenuhi jika telah melakukan pembayaran terhadap LMK. Namun, baik Pasal 95 ayat (4), maupun Pasal 113 ayat (2) sama sekali tidak merujuk pada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) yang merupakan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta. Oleh karena itu pengaturan ultimum remidium yang seharusnya menjadi semangat Hak Cipta tidak dapat diterapkan sepenuhnya dan Pasal tersebut dapat bersifat primum remidium. Mahkamah Konstitusi berperan untuk memperkuat prinsip ultimum remidium dalam ekosistem pemidanaan yang bersifat over kriminalisasi. Dengan kewenangan MK yang tidak dapat memberikan pengaturan tambahan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta, maka pencabutan “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) merupakan keniscayaan. Sehingga mekanisme Pasal 23 ayat (5) dan/atau mekanisme keperdataan dapat diutamakan terhadap penggunaan hak cipta dalam pertunjukan. Jika pasal tersebut dipertahankan, maka pemidanaan terhadap hak cipta dapat bertahan menjadi primum remidium. Hal tersebut akan bertentangan dengan Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 yang menyatakan ”ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit.” Mekanisme melalui LMK harus direkognisi dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf (f). Dengan diaturnya Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka mekanisme pemidanaan menjadi tidak relevan. 4. Konstitusional Rumusan Delik Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memiliki rumusan delik sebagai berikut: 172 “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial”. Unsur delik dari Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut adalah unsur “Setiap Orang”, “tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta”, “melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h”, dan “untuk penggunaan secara komersial”. Pendapat hukum ini akan fokus kepada unsur “tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta” dan unsur “Kesalahan (mens rea)” dalam rumusan delik tersebut. Unsur tanpa hak dan atau tanpa izin merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Menurut Moeljatno, melawan hukum hanya merupakan fungsi dalam lapangan hukum acara yang terdiri dari fungsi positif dan fungsi negatif. Fungsi positif, jika melawan hukum dinyatakan dalam rumusan delik dan harus dinyatakan dalam dakwaan. Sedangkan fungsi negatif, jika melawan hukum tidak terdapat dalam rumusan delik, dengan demikian tidak perlu ada dalam dakwaan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dengan dicantumkannya unsur “tanpa hak dan/atau tanpa izin” sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, maka seharusnya rujukan “hukum” tidak hanya merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf f, tetap harus merujuk juga pada Pasal 23 ayat (5) yang memberikan izin bagi yang melakukan pembayaran terhadap LMK. Dengan tidak diaturnya hal ini dalam unsur delik, maka penguraian unsur “tanpa izin” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pengguna hak cipta yang telah melakukan pembayaran melalui LMK atau bagi yang berupaya melakukan pembayaran melalui LMK. Selain daripada pengaturan tersebut, tidak diaturnya unsur “kesalahan” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini pernah dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 4/PUU-V/2007 yang memberikan pertimbangan: 173 “Menimbang, apakah perbuatan Pemohon yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran telah sesuai dengan teori hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana suatu perbuatan untuk dapat dipidana setidak-tidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu (i) kesalahan (schuld) dan (ii) melawan hukum (onrechtmatigedaad/wederechtelijk). Sedang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (i) harus ada yang melakukan perbuatan (er moet een daad zijn verricht), (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (die daad moet onrechtmatige zijn), (iii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht) dan (iv) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (die daad moet aan schuld zijn te wijten). Apabila syarat-syarat di atas kita terapkan pada rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan c UU Praktik Kedokteran, terlihat dengan jelas bahwa pasal-pasal tersebut di atas menggunakan perumusan kata “dengan sengaja melakukan praktik kedokteran, tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi”, “dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik”, “dengan sengaja tidak memasang papan nama”, dan “dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e”. Perumusan dengan menggunakan kata “dengan sengaja” (met opzet) berarti perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui (willen en weten) oleh si pelaku (dader). Dengan demikian terhadap pelaku (dader) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang demikian tentu secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karenanya, perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (gerechtvaardigd, justified) dari sudut teori hukum pidana. Pada dasarnya MK dalam pertimbangan tersebut memberikan syarat-syarat dasar dalam pengaturan hukum pidana yang mana harus mengatur adanya unsur “kesalahan” dan dalam pertimbangan tersebut mengatur adanya unsur “dengan sengaja” sehingga pengaturan tersebut bersifat dapat dibenarkan (gerechtvaardigd, justified) dari sudut teori hukum pidana. Dalam prinsip pertanggungjawaban pidana dikenal prinsip geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Hal tersebut mewajibkan adanya pembuktian kesalahan dalam setiap tindak pidana sekalipun tidak dirumuskan unsur kesalahan. Ketika pembentuk undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik secara tegas. Dalam hal yang demikian, Simons sebagaimana dikutip Eddy Hiariej berpendapat, bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan. van Hamel sebagaimana dikutip Eddy Hiariej menentang pendapat Simons dan menyatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang tidak mencantumkan kata-kata dengan sengaja atau kata-kata lainnya yang dapat 174 dimaknai sebagai kesengajaan, maka bentuk kesalahan dalam delik tersebut harus dianggap sebagai kesengajaan, hanya saja kesengajaan tersebut tidak meliputi semua unsur. Masih menurut van Hamel, unsur mana saja yang diliputi oleh kesengajaan, haruslah ditelaah pasal demi pasal. Menurut Eddy Hiariej, penyebutan unsur “kesengajaan” dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik memuat unsur “dengan sengaja” maka penuntut umum wajib membuktikan. Namun, jika unsur dengan sengaja tidak diatur secara tegas, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur dengan sengaja dan kesengajaan dianggap terbukti dengan sendirinya dengan terpenuhinya unsur-unsur delik. Dengan adanya perbedaan pandangan para pakar hukum pidana tersebut dapat dilihat bahwa dalam praktiknya dimungkinkan penegak hukum untuk tidak membuktikan kesengajaan suatu tindak pidana ketika tidak diaturnya unsur dengan sengaja dalam delik tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga telah dipertegas dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 36 ayat (2) memberikan pengaturan “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.” Namun, kelemahan utama dari Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional adalah kewajiban membuktikan kesengajaan diatur hanya dalam penjelasan. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah dijabarkan bahwa penjelasan tidak bersifat mengikat dan hanya merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketentuan dalam batang tubuh. Sehingga dengan tidak diaturnya unsur “kesalahan” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Tanggapan terhadap Pertanyaan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Tanggal 22 Juli 2025 175 Dari seluruh pertanyaan pada Persidangan Tanggal 22 Juli 2025, Ahli mengelompokan pertanyaan ke dalam 5 pertanyaan besar sebagaimana dikelompokan sebagai berikut: 1. Pemidanaan terhadap kejahatan yang bersifat personal seperti dalam kasus penggelapan dimungkinkan, bagaimana bandingannya dengan hak cipta? (Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon) 2. Bagaimana pengaturan ultimum remidium yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta? (Pertanyaan YM Arsul Sani dan Ditjen KI) 3. Bagaimana legitimasi MK dalam melakukan dekriminalisasi (Pertanyaan YM Guntur Hamzah) 4. Bagaimana dampak dari penghapusan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta ke depan? (Pertanyaan YM Enny Nurbaningsih, YM Arief Hidayat, YM Arsul Sani, YM Saldi Isra, dan Ditjen KI) Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab sebagai berikut: 1. Pemidanaan terhadap Kejahatan yang bersifat kerugian individual Pada dasarnya sebagaimana disampaikan dalam keterangan ahli pada bab “parameter kriminalisasi Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta” prinsip kerugian adalah hal yang penting untuk diuji terlebih dahulu. Sebagaimana Ross menyampaikan untuk melakukan pemidanaan harus dilihat “Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (aannemelijkheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “harm principle.” Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak dikriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis-normatif yang baik.” Sehingga tidak bisa dipersamakan antara setiap tindak pidana. Terlebih dalam penggelapan bersifat tangible dan hak cipta bersifat intangible. Sehingga tidak sepenuhnya dapat dipersamakan. Sama halnya dengan pencurian, penggelapan merupakan kejahatan terhadap hak ekonomi dari setiap individu. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pencurian dan penggelapan adalah untuk melindungi setiap pemilik barang berwujud untuk terhindar dari para pelaku kejahatan penipuan atau penggelapan. Namun, KUHP 2023 juga telah memberikan solusi permasalahan dalam hal tersebut. KUHP 2023, pada dasarnya memberikan peluang adanya pengembalian kerugian. Pengaturan mengenai kerugian dalam KUHP 2023 menunjukan sisi restoratif di KUHP 2023. Pasal 54 KUHP mengenai pedoman pemidanaan, tidak terdapat unsur “kerugian” yang perlu dipertimbangkan. Namun, Pasal 70 dengan 176 merujuk pada tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP memberikan pengaturan bahwa pidana penjara harus diterapkan sebagai alternatif terakhir atas dasar berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah Pasal 70 huruf d, di mana “kerugian korban tidak terlalu besar”. Namun dalam berbagai penjelasan dan naskah akademik, tidak dapat ditemukan apa maksud “tidak terlalu besar”. Sedangkan, jika berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi, salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi adalah kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana korporasi. Selain itu terdapat pidana tambahan mengenai pidana ganti rugi pada Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP 2023. Sehingga ganti kerugian ini dapat menjadi pidana tambahan, seperti pengaturan restitusi dalam Undang-Undang LPSK maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah berlaku saat ini. Sejatinya, KUHP 2023 telah memberikan batasan kerugian dan memang kerugian dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, tidak digambarkan dengan tegas nilai kerugian yang ditegaskan di sini. Oleh karena itu, perlu melihat lebih jauh lagi unsur kerugian dalam hukum pidana ekonomi. Hak Cipta tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan penggelapan. Penggunaan intangible asset tidak dapat dipersamakan dengan tangible asset. Suatu karya cipta bisa digunakan ribuan orang dalam satu waktu. Oleh karena itu perlindungan hak cipta harus diperhatikan secara seksama dan hati-hati. Seperti halnya mengadakan pertunjukan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f dan penggandaan ciptaan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf b tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga perlu dipertimbangkan betul, apakah kriminalisasi terhadap pertunjukan ciptaan betul-betul diperlukan atau tidak. Salah satu prinsip utama dari kriminalisasi adalah bersifat proporsionalitas sehingga tidak bersifat overkriminalisasi atau berlebihan. 2. Pengaturan Ultimum Remidium Bagian ini sebenarnya sudah dijabarkan penulis secara komprehensif dalam keterangan ahli. Namun, Ahli merasa perlu menekankan beberapa hal penting. Pertama, ultimum remidium tidak cukup disampaikan dalam pertimbangan mahkamah konstitusi. Pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XIII/2014, frasa “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH dihapus sehingga berbunyi “Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan penegakkan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Dengan Putusan tersebut maka koordinasi antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi wajib. Pada ratio decidendi sebagaimana ada dalam pertimbangan 177 paragraph 3.19 Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XIII/2014, dinyatakan “koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan merupakan keniscayaan. Ketika terdapat menggeneralisasikan pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai sebuah kejahatan merupakan ketidak adilan. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi untuk memastikan kategori pelanggaran lingkungan hidup. Dengan koordinasi maka tidak akan terdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kata “dapat” dihapus oleh MK karena bertentangan dengan Hak Konstitusional. Hal ini memberikan kewajiban kepada penyidik Polri dan Kejaksaan untuk selalu berkoordinasi dengan Penyidik KLHK yang diwajibkan dalam Pasal 95 ayat (1). Sehingga ini mewajibkan terdapat forum koordinasi. Namun, sampai dengan hari ini forum yang diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terbentuk. Ketika perkara ditangani oleh Kepolisian, Kepolisian tidak melibatkan PPNS. Terlebih, tidak diaturnya skema ultimum remidium dalam UU PPLH tersebut, sehingga semangat ultimum remidium dalam pertimbangan MK tersebut belum dan tidak dilaksanakan oleh Penegak Hukum dalam kasus PPLH. Dalam pelanggaran hak cipta, Pasal 95 ayat (4) telah mewajibkan mediasi. Namun pengaturan mediasi tidak dipertegas dalam pasal tersebut. Perwakilan Ditjen KI dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2025, menegaskan bahwa penanganan pelanggaran KI selalu melalui mediator profesional terlebih dahulu. Putusan Praperadilan dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Smn. Putusan ini menunjukkan signifikansi dalam kajian ini karena dalam Hukum Hak Cipta yang telah menunjukkan semangat ultimum remidium saja penegakan hukumnya mengarah kepada primum remidium. Praperadilan tersebut mengkaji keabsahan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fonogram sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 117 ayat (2) UU Hak Cipta. Berdasar dugaan tersebut, penyidik awalnya telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang telah terkumpul dan gelar yang dilakukan berdasarkan peraturan internal kepolisian. Berdasarkan arahan Kejati DIY sebagai Jaksa Peneliti dalam kasus ini, dugaan tindak pidana dianggap tidak cukup bukti dan direkomendasikan untuk dihentikan. Termohon, Kepolisian Daerah Yogyakarta telah mendalilkan bahwa tuntutan pidana harus melalui mediasi. Namun, Hakim Praperadilan mengatakan bahwa “Termohon mengartikan ketentuan Pasal 95 ayat (4) secara kaku, dangkal, dan tidak berwawasan” . Pertimbangan itu 178 didasarkan pada beberapa fakta. Pertama, telah terdapat tiga surat tagihan dan peringatan yang dikirim KP3R sebagai pemegang kuasa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menjelaskan bahwa harus ada izin atau lisensi yang diurus untuk usaha komersial, sedangkan pelanggar hak cipta tidak pernah menanggapi surat tersebut. Kedua, telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dianggap sebagai “mediasi” oleh Hakim Praperadilan. Pertemuan dua pihak antara Pelapor dan Terlapor dalam sengketa pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai mediasi menurut hakim. Selain daripada itu, pertemuan tanggal 16 Januari 2020 antara pelapor dan terlapor di mana Kasubdit Ditreskrimsus Polda DIY dianggap sebagai “Mediator” menurut hakim. Penafsiran mediasi yang terlalu sederhana dalam penegakan hukum hak cipta tersebut jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat Ditjen KI bahwa harus ada mediator profesional dari Ditjen KI untuk menyelesaikan permasalahan ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diterapkan dalam pelanggaran hak cipta di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sejatinya menjadikan ultimum remidium syarat wajib perlu diputuskan dalam amar dan tidak hanya dalam pertimbangan semata. Salah satunya adalah menciptakan mekanisme perizinan melalui LMK yang dapat menjadi alternatif penyelesaian. Namun, ketika pengaturan ultimum remidium tidak dapat diatur secara tegas dalam amar putusan, menghapus frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) dapat dilakukan, sehingga pertunjukkan ciptaan tidak memiliki ancaman pidana. Hal ini akan memperkuat Ditjen KI untuk memperkuat mekanisme LMKN dalam mengumpulkan royalti kepada pemegang hak cipta. Dengan adanya pengaturan pidana, maka pemidanaan dianggap cukup mengganti kerugian hak cipta. Padahal kerugian hak cipta malah tidak akan pulih dengan pemidanaan semata. Penguatan mekanisme pembayaran melalui negara akan meningkatkan perlindungan pemegang hak cipta. 3. Legitimasi Dekriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi Pada dasarnya jawaban terhadap pertanyaan ini telah dijabarkan secara komprehensif pada Pendapat Hukum Ahli dengan Sub Bab “Kewenangan MK dalam Dekriminalisasi”. Dalam jawaban ini, ahli akan mempertegas beberapa hal sebagai berikut. Dalam praktiknya, MK melakukan dekriminalisasi terhadap sejumlah tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. 179 Beberapa putusan MK yang melakukan dekriminalisasi antara lain: Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang mendekriminalisasikan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang mendekriminalisasikan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP; Putusan MK No. 4/PUU- V/2007 yang mendekriminalisasi tindak pidana dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran.; Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 yang mendekriminalisasikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 yang mendekriminalisasi Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kesamaan penting dari semua bentuk dekriminalisasi tersebut adalah bahwa semua tindak pidana tersebut menghambat terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil. Hal tersebut bisa karena unsur pidananya yang tidak jelas dan bisa menjerat secara subjektif. Dalam konteks ini, permohonan ditujukan kepada penghapusan frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Pada intinya pelanggaran terhadap pertunjukan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Pada dasarnya pengaturan “pertunjukan ciptaan” ini tidak harus dalam panggung konser berbayar. Berdasarkan Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN- Pleno/Tarif Royalti/2016, Pasal 1 ayat (3) membedakan dua jenis konser musik, yakni konser musik dengan tiket dan konser musik gratis. Terhadap konser musik gratis dihitung 2% dari production cost sebagai royalti pemegang hak cipta. Dengan pengaturan “pertunjukan” tersebut, maka agenda-agenda hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah pun dapat memenuhi unsur “pertunjukan ciptaan” dan jika tidak melakukan pembayaran terhadap LMK akan dengan mudahnya memenuhi unsur delik dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Sebagaimana disampaikan oleh YM Anwar Usman dan YM Arief Hidayat, bahwa menyanyi dalam agenda-agenda tertentu biasa dilakukan. Pada dasarnya agenda Alumni, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya yang bersifat hiburan dan melibatkan musik dapat memenuhi pertunjukan sesuai dengan UU Hak Cipta dan 180 Keputusan LMKN tersebut. Jika peraturan hak cipta tidak fokus dalam penyelesaian administrasinya dan hanya fokus pada pengaturan pidananya, maka banyak sekali pihak yang dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) terutama terkait frasa “huruf f” dalam konteks pertunjukan ciptaan. Oleh karena itu, pengaturan unsur ini tentu akan menimbulkan tidak dipenuhinya kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang biasa melakukan pertunjukan ciptaan. 4. Dampak penghapusan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Dengan diaturnya ketentuan ini dan bahkan diaturnya ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta, bahkan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan ragu untuk menyanyikan lagu di depan publik. Keraguan tersebut dirasakan lebih besar oleh para penyanyi yang hidup dalam mempertunjukan ciptaan. Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka LMKN dapat fokus dalam menciptakan mekanisme penagihan kepada para pelaku pertunjukan dengan lebih baik. Sanksi administratif yang dimiliki LMKN belum maksimal. Seharusnya dengan tidak dibayarkan royalti kepada pemegang hak cipta, maka LMKN dapat melakukan penagihan administratif terlebih dahulu dan jika tidak dilaksanakan izin usaha dari penyelenggara pertunjukan ciptaan dapat dicabut sampai adanya pelunasan royalti tersebut. Mekanisme ini hanya usulan kepada Mahkamah Konstitusi dan Ditjen KI. Mekanisme lain dimungkinkan agar royalti dapat dibayarkan dengan memperkuat mekanisme pembayaran tersebut. Dengan diaturnya ketentuan pidana, seakan-akan konflik antara pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan harus diselesaikan dalam mekanisme pidana. Alternatif penyelesaian seperti Perdata dan pembayaran LMK seakan menjadi syarat yang tidak perlu ditempuh sebelum proses pidana. Dengan diaturnya mekanisme pidana, maka LMK dan Ditjen KI tidak fokus dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam terjadinya pelanggaran hak cipta dalam pertunjukan ciptaan. Dengan dihapusnya frasa “huruf f” akan menekan Ditjen KI dan LMK untuk memperkuat proses pembayaran royalti yang sejatinya akan melindungi pemegang hak cipta. Dengan penyelesaian pidana, pemidanaan dianggap menjadi fokus. Dari berbagai proses pidana terhadap hak cipta belum ditemukan putusan pidana yang menjatuhkan pidana ganti rugi terhadap pemegang hak cipta. Sejatinya pemidanaan terhadap pertunjukan ciptaan ini menjadi tidak relevan. Dalam pemidanaan hak cipta dianggap untuk memberikan keseimbangan posisi antara pemegang hak cipta (sebagai pelapor) dan pelaku pertunjukan ciptaan 181 (terlapor). Konsep keseimbangan ini lebih dikenal dalam sistem peradilan pidana dengan adversarial system dimana penuntut umum dan terdakwa dianggap dalam posisi yang setara. Sedangkan, dalam hukum pidana Indonesia cenderung pada inkuisitorial, dimana pelaku pidana masuk ke dalam sistem dan harus melawan sistem tersebut. Bahkan penyanyi dengan latar belakang pendidikan yang baik dan ekonomi yang baik saja, akan mengalami kesulitan jika harus masuk sebagai tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga pemegang hak cipta sebagai pelapor akan mendapat posisi yang jauh lebih baik dari pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, mekanisme keperdataan yang betul-betul menyeimbangkan proses tersebut bisa dilakukan. LMK dapat bertindak untuk dan atas nama pemegang hak cipta. Sehingga penyelesaian tersebut dapat bersifat humanis dan mencapai tujuannya untuk memberikan royalti dari pemegang hak cipta. Proses pemidanaan hanya akan melahirkan konflik baru dan tidak mencapai tujuan dari pemegang hak cipta itu sendiri. D. Kesimpulan Berdasarkan pendapat hukum ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap ketentuan pidana yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi manusia; 2. Ketentuan Pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memenuhi parameter kriminalisasi, karena pelanggaranya hanya menimbulkan kerugian yang bersifat perorangan dan bukan kerugian sosial, serta telah tersedia mekanisme pembayaran melalui LMK yang bersifat administratif dan keperdataan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertunjukan dalam konteks ini tidak proporsional, karena perbuatan yang disengketakan dapat diselesaikan secara perdata tanpa melibatkan kepentingan umum atau ketertiban masyarakat secara luas; 3. Pengaturan ultimum remidium dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta tidak cukup untuk mencegah pemidanaan terhadap Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut masih bersifat primum remidium dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sehingga frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) bersifat inkonstitusional. 4. Frasa tanpa izin dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang tidak 182 mengakomodir Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan ketiadaan pengaturan unsur “dengan sengaja” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Saksi 1. Hendra Samuel Simorangkir 1) Saksi adalah pelaku pertunjukan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade, serta dikenal sebagai pendiri dan mantan vokalis grup musik Kerispatih. Saksi turut membesarkan nama grup tersebut dan menjadi bagian penting dalam perjalanan berbagai lagu yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat. 2) Namun, Saksi secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan, yang membuat Saksi kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi Saksi sebagai penyanyi. Pada awal perjalanan Saksi sebagai penyanyi solo setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup musik Kerispatih, Saksi pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Kerispatih, kecuali jika Saksi bersedia membayar Rp5.000.000,00 per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak Kerispatih, yang Saksi duga kuat dilakukan atas permintaan Badai, sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. 3) Situasi ini semakin rumit ketika Badai keluar dari Kerispatih. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, Badai justru melayangkan somasi kepada Kerispatih, dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Kerispatih dan Saksi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal, tetapi ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung, di mana Badai menyodorkan draf perjanjian tertulis kepada Saksi dan kepada pihak Kerispatih. 4) Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila Saksi atau Kerispatih ingin menyanyikan lagu-lagu ciptaan Badai, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium atau pendapatan off-air, yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu- lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain termasuk pihak yang turut membesarkan dan mempopulerkan lagu berasal dari Badai sendiri, bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. 183 5) Padahal, suara Saksi adalah versi yang masih digunakan dan diperdengarkan di berbagai platform digital hingga hari ini — Saksi adalah bagian dari rekaman asli yang membuat lagu-lagu tersebut dikenal dan dicintai masyarakat. Saksi memahami bahwa dalam praktiknya, untuk membawakan suatu lagu dalam suatu pertunjukan tidak diperlukan izin langsung dari pencipta, karena royalti atas pertunjukan tersebut akan dibayarkan oleh penyelenggara acara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6) Saksi ingin menegaskan bahwa Saksi sangat menghormati hak dan peran para pencipta lagu. Saksi juga mendukung keadilan yang layak bagi para pencipta. Namun, polemik ini telah bergeser dari ruang keadilan menuju dominasi sepihak, di mana pelaku pertunjukan yang secara sah berkontribusi membesarkan lagu, justru bisa dilarang atau dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki hak atas lagu tersebut. 7) Dengan munculnya berbagai persoalan hukum seperti yang Saksi alami, Saksi merasa seolah-olah peran dan jasa kami sebagai penyanyi dalam membesarkan lagu tersebut tidak diakui sama sekali. Lagu yang kami hidupkan melalui suara, emosi, dan panggung pertunjukan kini menjadi sumber ancaman hukum, seolah- olah kontribusi kami tidak pernah ada. Padahal, tanpa kami yang menyanyikan dan mempopulerkannya, lagu-lagu itu mungkin tidak akan pernah mencapai hati publik sebagaimana yang terjadi hari ini. 8) Saksi tidak bisa membayangkan, sebagai orang yang turut membesarkan grup musik dan karya-karyanya, Saksi justru dilarang membawakan lagu-lagu tersebut karena kesenjangan atau permasalahan pribadi antar perorangan. Permasalahan ini kemudian digiring ke ruang publik, di mana pihak-pihak tertentu menggaungkan bahwa untuk membawakan dan mempertunjukkan lagu, harus ada izin langsung dari pencipta. Hal ini tentunya sangat tidak adil, terutama bagi pelaku pertunjukan di seluruh Indonesia yang bahkan tidak memiliki hubungan atau akses langsung terhadap pencipta lagu tersebut. Padahal Saksi sendiri, yang juga merupakan pencipta lagu, justru merasa sangat bangga dan terhormat apabila lagu Saksi dinyanyikan oleh orang lain, termasuk oleh masyarakat luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. 9) Masalah pribadi di antara individu-individu yang sebelumnya bekerja sama dalam satu karya telah berubah menjadi kekacauan struktural dalam ekosistem 184 musik. Dan hal ini menimbulkan risiko yang lebih besar: bahwa para pelaku pertunjukan lain seperti gitaris, pianis, komposer, arranger, bahkan penyanyi latar, yang merasa memiliki kontribusi terhadap karya tertentu, nantinya dapat berakibat melarang satu sama lain dan menuntut hak secara sepihak. Jika hal ini dibiarkan, ekosistem pertunjukan akan berubah menjadi arena saling membatasi, alih-alih kolaborasi. 10) Saksi mengalami langsung bagaimana sebuah tafsir sepihak dari mantan rekan kerja dapat berubah menjadi pembatasan dan ancaman hukum terhadap kebebasan Saksi sebagai penyanyi. Ini adalah bentuk nyata dari hilangnya jaminan rasa aman untuk melaksanakan profesi secara sah, dan merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata, sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan profesional. 11) Hampir semua lagu membutuhkan kerja kolektif dari berbagai pihak yaitu musisi, penata musik, produser, hingga penyanyi, untuk bisa selesai diproduksi dan dikenal publik. Jika hak eksklusif atas lagu ditafsirkan sebagai kekuasaan mutlak yang dapat membatalkan kontribusi nyata para pelaku pertunjukan, maka bukan perlindungan hukum yang terjadi, melainkan ketimpangan. 2. Lestiani (Lesti Kejora) 1) Saksi dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari Para Pemohon, guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi, dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multitafsirnya ketentuan UU Hak Cipta. 2) Sekitar tahun 2016 hingga 2018, Saksi pernah membawakan lagu berjudul “Bagai Ranting yang Kering”, ciptaan Yonni Mulyono alias Yonni Dores, salah satunya dalam suatu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut Saksi bawakan atas permintaan pihak penyelenggara acara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. 3) Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain (penonton atau penyelenggara) ke media sosial atau kanal digital yang dikenal dengan YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi 185 berupa foto Saksi yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan Saudara Yonni Dores. Saksi dan pihak manajemen tidak mengetahui atau menyetujui proses unggahan tersebut maupun elemen visual yang digunakan oleh pihak lain. 4) Delapan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, Saksi menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Yonni Dores, yang menyatakan bahwa Saksi dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat somasi tersebut, Saksi bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5) Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 18 Mei 2025, Saksi mendapatkan informasi bahwa Yonni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri Saksi ke Polda Metro Jaya, dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri Saksi, karena dengan adanya laporan tersebut, Saksi seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta, sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti Saksi. 6) Sebagai penyanyi profesional, Saksi secara rutin diundang untuk tampil di berbagai acara pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Dalam praktiknya, daftar lagu yang Saksi bawakan selalu disusun atas permintaan dari klien/penyelenggara acara. 7) Biasanya Saksi menyanyikan sekitar 6 sampai 8 lagu dalam satu pertunjukan. Kurang lebih separuhnya adalah lagu milik Saksi sendiri, dan sisanya adalah lagu milik pencipta lain. Bahkan tidak jarang, perubahan daftar lagu terjadi secara spontan di tempat (on the spot) atas permintaan klien. 8) Penting untuk Saksi tegaskan, bahwa Saksi tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan, karena sebagai penyanyi profesional, Saksi hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang Saksi. Sebagai penyanyi, Saksi tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersial yang menjadi dasar perhitungan royalty seperti jumlah penonton, harga tiket, atau skala dan kategori 186 acara, sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. 9) Somasi yang Saksi terima, disertai laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu, merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti Saksi, yang sebenarnya hanya bekerja profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 yang keterangan tertulisnya bersama keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2025 dan 10 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 187 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Perkara 28 1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa dalam konteks ini pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon merupakan suatu norma yang harus dimaknai secara tidak terpisah. Adanya norma-norma a quo juga merupakan bentuk perwujudan perlindungan yang diberikan negara kepada setiap Pencipta maupun pengguna Ciptaan. Dengan adanya norma a quo secara prinsipil justru telah memberikan jaminan kepada pencipta maupun pengguna Ciptaan termasuk kepada Para Pemohon yang juga berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengguna Ciptaan. Ketentuan ini juga telah dijamin dengan pembentukan berbagai peraturan turunan untuk menindaklanjuti secara teknis ketentuan-ketentuan dalam Hak Cipta. 2. Bahwa Para Pemohon Perkara 28 tidak spesifik menguraikan kerugian yang betul-betul dirasakan yang berkaitan langsung dengan keberlakuan undang- undang. Hal tersebut terbukti dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Para Pemohon Perkara 28 adalah persoalan yang bersifat asumtif dan praktik yang bukan disebabkan karena keberlakuan pasal-pasal a quo UU Hak Cipta. 3. Bahwa Para Pemohon Perkara 28 terdiri atas individu yang memiliki berbagai latar belakang profesi yaitu pelajar/mahasiswa, wiraswasta, seniman, karyawan swasta, mengurus rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Dengan demikian, maka masing-masing para Pemohon tersebut harus menjelaskan keterkaitan antara profesinya dengan keberlakuan pasal-pasal a quo, dalam hal apa ketentuan pasal-pasal a quo merugikan secara konstitusional masing-masing Para Pemohon Perkara 28 tersebut. Dalam konteks ini masing-masing Para Pemohon Perkara 28 tidak menjelaskan keterkaitan 188 antara masing-masing profesinya dengan kerugian materiil yang didalilkannya. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Pasal-Pasal a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi karya cipta seseorang. Menurut Hegel, karya cipta seseorang merupakan wujud kepribadian Penciptanya, sehingga Hak Cipta dinyatakan sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif. Hak ini bersifat eksklusif karena hanya diperuntukkan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dan diumumkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 189 2. Hak Cipta terdiri atas hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan (inalienable) atau dihapus tanpa alasan apapun, sedangkan hak ekonomi (economic rights) merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Dengan sifat Hak Cipta sebagai suatu hak eksklusif maka penggunaan atau pemanfaatan Hak Cipta harus dengan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pemberian izin dari Pencipta untuk menggunakan Ciptaannya dapat dilakukan secara langsung (direct license) kepada pengguna atau melalui lembaga manajemen kolektif (blanket license). Kedua sistem pemberian izin ini mencermintakan dua pendekatan penggunaan Hak Cipta yaitu pendekatan individual berbasis pasar terbuka dan pendekatan terpusat (centralized collective management). 3. Dalam perspektif perlindungan Hak Cipta secara global banyak negara yang merumuskan sistem perlindungan Hak Cipta dengan memberi ruang kebebasan ekonomi Pencipta, menjamin kepastian hukum bagi pengguna, dan tetap mempertahankan fungsi lembaga kolektif pengelolaan hak ekonomi Pencipta. Amerika Serikat dan Inggris, merupakan contoh negara yang memberikan pengaturan perlindungan Hak Cipta dengan mengakui sistem direct license dan blanket license. 4. Memperhatikan perspektif global terhadap sistem perlindungan Hak Cipta khususnya terkait karya cipta lagu/music, negara membentuk UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan atas penggunaan karya cipta dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pencipta dengan mengakomodir pemberian hak eksklusif kepada individu Pencipta yang juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas serta mendorong investasi dalam produksi suatu karya cipta lagu/music sehingga mendorong efisiensi pasar ekonomi kreatif dan optimalisasi insentif ekonomi bagi negara. UU Hak Cipta juga menempatkan suatu pengaturan hak ekonomi Pencipta yang fleksibel melalui sistem direct license atau blanket license sepanjang dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Pencipta. 190 C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa sebelum DPR RI menyampaikan pandangan terkait dengan dalil-dalil Para Pemohon dan materi muatan UU Hak Cipta yang diujikan, maka terlebih dahulu DPRI RI menyampaikan mengenai latar belakang dan konstruksi pengaturan UU Hak Cipta khususnya terhadap perlindungan hak ekonomi Pencipta atas pemanfaatan karya cipta lagu/musik, sebagai berikut: 1. Terkait dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi a. Bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok melahirkan sebuah karya cipta yang bersifat pribadi dan khas. Berdasarkan Pasal 1 UU Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta atas Pencipta didapatkan secara otomatis pada karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan prinsip deklaratif. Setiap Pencipta memiliki Hak Cipta, yaitu hak yang ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan hak yang secara pribadi menempel abadi pada diri Penciptanya. Sedangkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak Pencipta atau pemergang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. UU Hak Cipta juga telah menjabarkan hak moral dan hak ekonomi selengkapnya sebagai berikut: Hak Moral Hak Ekonomi a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum. b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. c. Mengubah Ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan. e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. a. Melakukan penerbitan Ciptaan. b. Melakukan penggandaan Ciptaan dengan segala bentuknya. c. Melakukan penerjemahan Ciptaan. d. Melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. e. Melakukan pendistribusian Ciptaan atau salinannya. f. Melakukan pertunjukan Ciptaan. g. Melakukan pengumuman Ciptaan. h. Melakuakan komunikasi Ciptaan. i. Melakukan penyewaan Ciptaan. b. Bahwa hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi (economic right) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus diakui dan dilindungi melalui izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam 191 penggunaannya secara komersial oleh pengguna (vide Pasal 4 UU Hak Cipta). 2. Terkait dengan hak untuk mempertunjukkan, menyiarkan, memperbanyak, atau mempublikasikan Ciptaan (performing right) a. Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta memaknai penggunaan secara komersial sebagai bagian dari pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungaan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Penggunaan karya cipta lagu/musik sebagian besar ada di ruang pengumuman, penyiaran, dan/atau pertunjukkan (performing right). Dalam konteks pengumuman terdapat kegiatan memperdengarkan lagu di hotel, restaurant, kafe, dan lain-lain, sedangkan dalam sebuah pertunjukkan terdapat pertunjukkan terbuka atau tertutup dan pertunjukkan langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh penyelenggara pertunjukkan, serta terhadap penyiaran menjadi ranah televisi atau lembaga penyiaran lain yang melaksanakannya. b. Terhadap ketiga hal performing right tersebut selalu disertai adanya kewajiban royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemenuhan hak ekonominya yang didasarkan kepada lisensi yang disepakati sebagai dasar pemberian izin penggunaan karya cipta lagunya. Dalam konteks ini berarti bahwa siapapun yang menggunakan Ciptaan dengan tujuan komersial termasuk pelaku pertunjukkan juga harus tunduk terhadap ketentuan mengenai pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. c. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu, dan/atau musik (PP 56/2021) juga mengatur bahwa Setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK/LMKN). Adapun bentuk pelayanan publik komersial tersebut juga telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 antara lain seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; 192 pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. d. Bahwa UU Hak Cipta secara tegas telah melarang setiap orang untuk menggunakan suatu Ciptaan tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pelarangan ini diatur sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekslusif yang dimiliki oleh Pencipta. Pada prinispnya Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terkait mendapatkan imbalan berupa royalti ketika hasil Ciptaanya digunakan untuk kepentingan komersial. Pengaturan mengenai hal ini juga telah dipertegas di dalam Pasal 35 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan: “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.” Dengan demikian telah jelas secara prinsipil bahwa izin dalam konteks ini memiliki keterkaitan erat dengan adanya kewajiban pengguna Ciptaan untuk melakukan pembayaran royalti sebagai wujud penghargaan terhadap karya intelektual Pencipta. e. Bahwa royalti merupakan imbalan yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait. Black’s law Dictionary mengartikan royalti sebagai “Payment made to an author or inventor for each copy of a work an article cold under a copyright or patent.” Hal ini juga telah diatur didalam Pasal 1 UU Hak Cipta yang menyatakan, “royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.” Pada dasarnya di dalam suatu royalti terkandung empat golongan pemilik hak, yaitu Hak Pencipta, Hak Produser Fonogram, Hak Pelaku Pertunjukan dan Hak Lembaga Penyiaran. Masing-masing dari pihak tersebut mempunyai hak untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk menggunakan Ciptaan secara komersial yang menimbulkan adanya kewajiban pembayaran royalti. 3. Terkait dengan Mekanisme Lisensi atas Hak Cipta a. Hak ekonomi (economic right) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus diakui dan dilindungi melalui izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam penggunaannya oleh pengguna. Izin yang 193 diperoleh dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat diperoleh melalui negosiasi langsung dengan pengguna untuk menentukan jangka waktu penggunaan serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap adil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme ini dikenal dengan sistem direct license. Keunggulan utama dari sistem direct license adalah pemberian kendali yang lebih besar kepada pencipta atas cara dan kepada siapa karya mereka dilisensikan. Hal ini membuka peluang bagi Pencipta untuk mendapatkan nilai komersial yang lebih sesuai dengan ekspektasi Pencipta. Selain itu, direct license juga dinilai mampu meningkatkan transparansi, karena proses lisensi dan pembayaran royalti dilakukan secara langsung dan dapat dimonitor oleh para pihak tanpa pihak ketiga. b. Dalam konteks ini, direct license Hak Cipta musik merupakan suatu bentuk perjanjian lisensi langsung antara Pencipta lagu dan pengguna (misalnya, penyanyi, produser, atau pengelola platform musik), tanpa adanya perantara. Hal ini diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur mengenai penggunaan Hak Cipta harus dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta melalui perjanjian lisensi atau perjanjian lain yang disepakati bersama yang diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta. c. Lebih lanjut, dalam praktiknya, apabila melihat penggunaan karya cipta lagu/musik melalui pertunjukkan di area yang dapat dijangkau oleh Pencipta dan Pengguna yang masih dalam jumlah kecil, sinkronisasi yang dipakai dalam sebuah film, penyiaran yang menggunakan karya cipta lagu yang dapat dijangkau oleh Pencipta dalam pemberian izin penggunaannya, maka pengguna dapat secara langsung meminta dan memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pemberian izin dapat dilakukan secara langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui negosiasi dan kesepakatan dalam suatu perjanjian lisensi yang mengikat para pihak. Namun, tidak demikian dengan penggunaan karya cipta lagu/musik melalui pengumuman di hotel, restaurant, kafe, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di banyak tempat sehingga sulit dijangkau oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal yang sama berlaku juga dalam hal pertunjukkan terbuka atau tertutup yang menggunakan karya cipta lagu/musik yang menjadi kendala apabila harus meminta izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 194 d. Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas sebuah karya cipta lagu yang belum terkenal dan memiliki kapasitas negosiasi yang mumpuni, pengetahuan hukum atau penyusunan perjanjian lisensi yang masih belum memadai, dan tidak memiliki posisi daya tawar tinggi sehingga tidak mampu memanfaatkan skema direct license secara maksimal, tentu menjadi persoalan pada saat tidak terdapat sistem kolektif yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta yang demikian. e. Dengan mengacu kepada kondisi empiris tersebut dan juga praktik pelaksanaan penggunaan Hak Cipta karya cipta lagu/musik di dunia (sebagaimana telah dijelaskan dalam Pandangan Umum DPR RI), maka UU Hak Cipta menempatkan mekanisme kolektif (blanket license) sebagai jalur utama dalam pengelolan dan distribusi royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, terutama untuk penggunaan karya cipta lagu di ruang publik atau media penyiaran secara luas. f. Pengejawantahkan pengaturan sistem blanket license, dalam UU Hak Cipta diatur melalui Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan penjelasannya yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan atau royalti kepada Pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (Collecting Management Organization) baik yang berbentuk LMK/LMKN berbadan hukum niaga maupun LMK/LMKNN yang merupakan lembaga bantu pemerintah. g. Selanjutnya Pasal 81 UU Hak Cipta mengatur adanya LMK/LMKN sebagai suatu lembaga manajemen kolektif yang mengadopsi bentuk dan jenis Collective International Organization (CIO) untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas penggunaan lagu/musik secara komersial, dengan tetap berdasarkan kepada suatu perjanjian lisensi yang disepakati bersama dengan LMK/LMKN. h. Lisensi yang diberikan kepada LMK/LMKN merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan pengelolaan royalti atas penggunaan karya cipta oleh Pengguna, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 81 UU 195 Hak Cipta. Ketentuan pasal ini merupakan suatu bentuk pilihan yang dapat diambil oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada saat yang bersangkutan memiliki preferensi untuk menggunakan pihak ketiga dalam hal melakukan pengelolaan terhadap hak ekonomi yang melekat pada karya Ciptaannya. Berdasarkan lisensi ini maka terjadi pemberian kuasa pengelolaan atas royalti yang merupakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan oleh karenanya berkonsekuensi logis terhadap Pengguna yang berkeinginan atau telah melakukan penggunaan karya cipta tersebut dalam sebuah pertunjukkan memiliki kewajiban untuk membayar ke LMK/LMKN, sehingga dalam konteks ini tidak serta merta dapat dikatakan bahwa pengguna menggunakan karya cipta lagu tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 4. Terkait LMK dan LMKN a. LMK/LMKN dan LMK/LMKN berwenang dalam melakukan penarikan dan pendistribusian royalti, namun sebagai lembaga bantu pemerintah LMK/LMKN memiliki fungsi lain sebagaimana diatur di dalam UU Hak Cipta jo. PP 56/2021 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/musik (Permenkumham 9/2022) antara lain: 1) Melakukan pengelolaan royalti; 2) Menyusun kode etik LMK/LMKN di bidang lagu dan/atau musik; 3) Menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK/LMKN di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; 4) menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; 5) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK/LMKN; 6) menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; 7) melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; 8) melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK/LMKN jika terdapat keberatan dari anggota LMK/LMKN; dan 196 9) menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK/LMKN dan pengawas. b. Bahwa berdasarkan tugas LMK dan LMKN diatas maka telah jelas secara detail pelaksanaan pembayaran royalti sebagai penghargaan terhadap hak ekslusif yang dimiliki oleh Pencipta telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yakni dengan pembayaran royalti melalui LMK/LMKN. Dengan adanya pembayaran melalui lembaga tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban bagi pengguna Ciptaan untuk meminta izin kepada Pencipta. Hal ini dikarenakan dengan skema blanket license Pencipta memberikan kuasanya kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pengelolaan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil. c. Keberadaan LMK/LMKN menjadi legitimate dalam hal diberi kewenangan oleh UU Hak Cipta dan PP 56/2021 untuk menarik dan mengumpulkan royalti atas karya cipta lagu/musik yang digunakan secara komersial oleh para pengguna, dan royalti yang dihasilkan akan didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar di LMK/LMKN. Dengan demikian, para pengguna yang telah membayar kepada LMK/LMKN dinyatakan telah memberikan pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, meskipun tanpa izin langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. d. Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis UU Hak Cipta telah menempatkan sistem direct license maupun blanket license sebagai mekanisme pilihan dalam pengelolaan Hak Cipta khususnya dalam ranah perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu. Legitimasi ini tercermin bahwa dalam UU Hak Cipta secara eksplisit dalam Pasal 9 jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 81 memberikan kekuasaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka termasuk pilihan pemberian lisensi secara langsung kepada pihak ketiga atau 197 LMK/LMKN dalam memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui prinsip otonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam menentukan cara pengelolaan karya cipta mereka sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Dengan mengacu kepada kebebasan pengelolaan hak ekonomi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut lebih lanjut UU Hak Cipta juga memberikan pilihan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya melalui suatu lembaga manajemen kolektif yaitu LMK/LMKN atau LMK/LMKNN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 81 UU Hak Cipta untuk dapat memberikan pengelolaan royalti yang lebih terorganisir sehingga dapat lebih efisien dan menjamin adanya perolehan royalti di semua penggunaan karya cipta lagu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. e. Selain itu, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tidak dapat dimaknai secara terpisah dari Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pencipta yang telah mendaftarkan dirinya menjadi anggota suatu LMK/LMKN, maka Ciptaannya dapat digunakan tanpa izin langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya, sebab LMK/LMKN telah mewakili Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik royalti, termasuk ketika penggunaan tidak melakukan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, LMK/LMKN tetap dapat melakukan penarikan royalti untuk didistribusikan sesuai dengan mekanisme pemberian kuasa. Adanya ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta pada praktiknya bukan semata-mata sebagai bentuk norma yang memiliki pertentangan makna dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, melainkan sebagai bentuk satu-kesatuan norma yang dimaknai secara utuh termasuk peraturan teknisnya. 5. Terkait dengan Ketentuan Sanksi dalam UU Hak Cipta Bahwa terhadap penerapan sanksi yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta diatur dengan mengacu kepada unsur kesengajaan dan/atau tanpa hak melakukan pemanfaatan Hak Cipta yang melanggar hak moral maupun hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menjadi ketentuan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan karya cipta yang salah satunya adalah dalam bentuk pertunjukkan Ciptaan secara komersial dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana 198 diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta. Adanya unsur “tanpa hak” dan/atau “tanpa izin” harus dapat dimaknai sebagai 2 (dua) unsur yang terpisah dan tidak serta merta dapat dipersamakan. Penggunaan Hak Cipta lagu/musik atau pengguna dengan membayar royalti melalui LMK/LMKN merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam konteks tersebut, penggunaan Hak Cipta lagu dilaksanakan dengan adanya hak pengguna sebagai pelaku pertunjukkan untuk menggunakan karya cipta lagu dengan disertai pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN. Dalam konteks ini juga dapat dimaknai bahwa sepanjang pengguna memiliki itikad baik dengan melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membayar royalti melalui LMK/LMKN tidak serta merta dapat dianggap melakukan penggunaan karya cipta tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaturan yang demikian sejalan dengan pengaturan blanket license yang diakomodir dalam UU Hak Cipta. 6. Pandangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 28 a. Para Pemohon Perkara 28 mempersoalkan adanya frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum sebab seringkali dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan dan tidak dapat menjangkau penyelenggara pertunjukan yang seharusnya juga memiliki kewajiban membayar royalti dalam penggunaan karya cipta lagu secara komersial. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut: a) Bahwa UU Hak Cipta mengartikan yang dimaksud dengan penggunaan komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, sehingga segala bentuk aktivitas yang menimbulkan suatu keuntungan tidak hanya secara langsung menyanyikan lagu, tetapi termasuk hak untuk memperbanyak dan mengumumkan (performing rights). Adapun mengumumkan dalam UU Hak Cipta telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta yang berketentuan: 199 “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Jika dijabarkan, kegiatan pengumuman lagu atau penggunaan lagu untuk diputar, disiarkan, dan dipertunjukkan sebagai konsumsi publik, kegiatannya meliputi: 1) Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi baik secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperi radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel. 2) Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser- konser musik dan acara pertunjukkan di tempat-tempat hiburan malam. 3) Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat seperti diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restorant, mall, plaza, supermarket, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum dan sebagainya. 4) Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telpon seluler. b) Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa keuntungan komersial tidak hanya dimaknai terhadap penggunaan Ciptaan secara langsung saat penyanyi/musisi sebagai pelaku pertunjukan menyanyikan sebuah Ciptaan untuk tujuan komersil, namun lebih dari itu keuntungan komersial juga didapatkan oleh beberapa pihak lainnya termasuk penyelenggara pertunjukan. c) Bahwa mengenai subjek pembayaran royalti dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta pada dasarnya merujuk pada frasa “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial”. Frasa tersebut secara kontekstual dimaknai sebagai pihak yang secara langsung menggunakan Ciptaan untuk kepentingan komersial. Dalam konteks ini, apabila terdapat suatu penyelenggaraan pertunjukan maka pihak yang mengambil keuntungan langsung dari acara tersebut secara komersial yang berkewajiban untuk membayarkan royalti. 200 Ketentuan ini tidak berlaku kepada pihak lain yang ada dalam pertunjukann termasuk pelaku pertunjukan apabila bukan merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut. Dengan demikian, Penyanyi atau musisi yang hanya tampil di atas panggung tidak mengambil keuntungan langsung dari acara tersebut secara komersial bukan merupakan subjek pembayar royalti, melainkan penyelenggara yang melakukan penarikan keuntungan secara komersial yang menjadi subjek pembayaran royalti seperti dari penjualan tiket maupun kerjasama sponsor. Namun, pembayaran royalti juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pelaku pertunjukan (termasuk penyanyi atau musisi yang tampil di atas panggung), apabila mereka turut serta menjadi pihak atau penyelenggara yang mengambil keuntungan secara komersial secara langsung dari acara tersebut atau terdapat perjanjian yang telah disepakati oleh pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukan berkenaan dengan tanggung jawab pembayaran royalti. d) Bahwa jika terdapat persoalan seperti yang dicontohkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya akibat penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, seperti yang dialami oleh Agnes Monica dalam perkara Register Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, merupakan persoalan implementasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. e) Dengan demikian, telah jelas bahwa pembayaran royalti performing rights melekat pada pihak yang memperolah keuntungan komersial dari pertunjukkan musik secara langsung, yang berarti bahwa setiap orang tanpa kecuali ketika menggunakan Ciptaan yang dipertunjukkan dengan tujuan mengambil keuntungan secara komersil dari pertunjukan diwajibkan membayarkan royalti. Adapun jika disepakati lain mengenai pihak yang berkewajiban pembayaran royalti merupakan kondisi lain yang dapat dapat dilakukan tergantung pada persetujuan para pihak dalam kontrak kerjasama. 201 f) Berdasarkan uraian di atas maka jika ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dikecualikan terhadap pelaku pertunjukan justru akan tercipta diskriminasi/perlakuan yang berbeda. Selain itu, hal tersebut dapat mencederai hak ekslusif pencipta atau pemilik Hak Cipta, apabila terdapat kondisi pelaku pertunjukan (dalam hal ini penyanyi atau musisi) turut serta menjadi pihak penyelenggara atau pihak yang mengambil keuntungan langsung dari pertunjukan secara komersial. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang memintakan agar Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dikecualikan terhadap pelaku pertunjukkan tidak tepat. b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta pada frasa “kecuali diperjanjikan lain” pada praktiknya telah menimbulkan multitafsir karena tidak mengecualikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta terhadap Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan: 1) Bahwa Pemegang Hak Cipta sebagaimana Pasal 81 UU Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 merupakan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima Hak Cipta, atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Artinya, Pemegang Hak Cipta memiliki hak yang serupa dengan pencipta karena kedudukannya yang sama karena secara sah telah menerima hak terhadap suatu Ciptaan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini Pemegang Hak Cipta juga memiliki hak yang serupa dengan pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf f UU Hak Cipta, yakni untuk melakukan pertunjukan Ciptaan, termasuk untuk melakukan perjanjian lainnya yang disepakati. 2) Bahwa hak serupa dalam Pasal 9 huruf f UU Hak Cipta yang berlaku bagi Pemegang Hak Cipta juga berlaku bagi pemilik Hak Terkait. Pemilik Hak Terkait dalam hal ini merupakan pihak yang turut serta memperoleh hak atas suatu Ciptaan. Adapun dasar pemberlakuan ketentuan Pasal mengenai pemilik Hak Terkait tidak terlepas dari adanya kebijakan ratifikasi World Intellectual Property Organization (WIPO) Performances and Phonograms Treaty (WPPT) dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 telah meratifikasi WPPT 202 yang mengatur pula mengenai hak-hak yang berdampingan dengan Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, pada saat pembentukan UU Hak Cipta, pembentuk undang- undang juga mengakomodir adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak terkait yang melekat. 3) Bahwa dalam suatu Ciptaan melekat suatu hak lain yang berkaitan yang disebut dengan hak terkait. Hak terkait atau neighbouring rights merupakan hak yang terdapat kaitannya dengan hak lain yang berdampingan dengan Hak Cipta. Berdasarkan WPPT, dalam neighbouring rights terdapat tiga kategori hak, yaitu: a) Hak penampilan artis atas tampilannya (the rights of performing artist in their performances). Pelaku pertunjukan memiliki hak untuk mencegah fiksasi (rekaman), penyiaran dan komunikasi kepada publik dari pertunjukan langsung mereka tanpa persetujuan langsung mereka tanpa persetujuan mereka serta hak untuk mencegah reproduksi fiksasi pertunjukan mereka dalam keadaan tertentu. Menurut WPPT pertunjukan memiliki hak ekslusif sebagai berikut: (1) The right of reproduction, yaitu hak untuk mengizinkan reproduksi langsung atau tidak langsung dari fonogram dengan cara atau bentuk apa pun; (2) The right of distribution, yaitu hak untuk mengizinkan pendistribusian kepada publik terhadap salinan fonogram melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan; (3) The right of rental, yaitu hak untuk mengizinkan sewa komersial kepada publik atas salinan fonogram; (4) The right of making available, yaitu hak untuk mengizinkan penyediaan pertunjukan dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel dari setiap pertunjukan yang telah difiksasi dalam bentuk fonogram sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengakses pertunjukan itu dimana saja dan kapan saja. Hak ini mengacu pada komunikasi interaktif melalui internet; 203 (5) The right to equitable remuneration for broadcasting and communication to the public, yaitu hak atas imbalan yang wajar untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik. Ini merupakan hak pertunjukan publik untuk rekaman suara; dan (6) Hak moral yaitu hak yang terdiri atas hak integritas dan hak paternitas. b) Hak Produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara (the rights producer of phonograms in their phonograms). Produser rekaman suara memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, impor, dan distribusi rekaman suara mereka dan salinannya, dan hak untuk mendapatkan royalti untuk penyiaran dan komunikasi rekaman suara mereka kepada publik. Berdasarkan WPPT, produser fonogram memiliki hak ekslusif sebagai berikut: (1) The right of reproduction, yaitu hak untuk mengizinkan reproduksi langsung atau tidak langsung dari fonogram dengan cara atau bentuk apapun; (2) The right of distribution, yaitu hak untuk mengizinkan pendistribusian kepada publik atas salinan fonogram melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya; (3) The right of rental, yaitu hak untuk mengizinkan sewa komersial kepada publik atas salinan fonogram sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nasional para pihak; (4) The right of making available, yaitu hak untuk mengizinkan penyediaan fonogram dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengakses fonogram di mana saja dan kapan pun. Hak ini mengacu pada pembuatan interaktif on-demand yang tersedia melalui internet seperti unduhan dan streaming interaktif; dan (5) The right to equitable remuneration for broadcasting and communication to the public, yaitu hak atas imbalan yang wajar untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik. 204 c) Hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi (The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts). Organisasi penyiaran memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang penyiaran ulang, fiksasi, dan reproduksi siaran mereka. Lembaga penyiaran memiliki hak unyik mengizinkan atau melarang: (1) Penyiaran ulang siaran mereka; (2) Fiksasi siaran mereka; (3) Reproduksi fiksasi yang dibuat tanpa persetujuan mereka dari siaran mereka; dan (4) Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka jika komunikasi semacam itu dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik dengan pembayaran biaya masuk. Berdasarkan uraian hak-hak diatas, maka telah jelas bahwa UU Hak Cipta juga mengakomodir mengenai hak-hak bagi Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait sebagai bentuk tindak lanjut ratifikasi WPPT, yang juga mendudukan hak-hak lainnya yang melekat pada proses pembuatan suatu Ciptaan. 4) Bahwa adapun mengenai frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam konteks hukum berarti pengecualian dari ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Frasa ini memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan adanya kesepakatan khusus antara pihak- pihak yang terlibat, perjanjian dalam konteks ini juga tidak terlepas dari adanya suatu kesepakatan yang dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan penggunaan Ciptaan maupun pihak ketiga. Bahwa frasa ‘kecuali diperjanjikan lain’ dalam artian perjanjian lisensi bisa dilaksanakan tanpa harus membayarkan royalti apabila kedua belah pihak berkehendak. Besaran jumlah royalti yang telah diperjanjikan, wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta atau licensor oleh licensee sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah dilakukan antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi. Kemudian besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan 205 memenuhi unsur keadilan. Selain itu, frasa ‘kecuali diperjanjikan lain’ juga merupakan salah satu bentuk kebebasan berkontrak bagi para pihak. Kebebasan berkontrak (freedom of contract) adalah asas yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka (untuk bersepakat). Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak dan memiliki batasan-batasan tertentu, baik yang diatur dalam undang- undang maupun yang muncul dari kesepakatan para pihak itu sendiri. Ketentuan frasa ini, pada praktiknya justru memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan penggunaan Hak Ciptaan, terutama kepada pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan kegiatan komersial yang menguntungkan mereka. 5) Berdasarkan uraian tersebut maka, ketentuan frasa ‘kecuali diperjanjikan lain’ dalam konteks ini menunjukkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta termasuk pemilik Hak Terkait merupakan pihak yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (choice of law) yang menguntungkan para pihak. Apabila ketentuan dalam Pasal 81 UU Hak Cipta dikecualikan secara eksplisit terhadap izin pertunjukan maka dapat membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam penggunaan Ciptaan pada pertunjukan. c. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 UU Hak Cipta bersifat subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas tanpa dilengkapi dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpendapat: 1) Bahwa berkenaan dengan frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 UU Hak Cipta merupakan frasa yang dipillih oleh pembentuk undang- undang yang memberikan makna mengenai nilai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna karya cipta kepada Pemegang Hak Cipta harus dapat dinilai secara wajar dan tidak berlebihan. Dalam konteks ini ketentuan mengenai royalti telah diatur lebih lanjut di dalam PP 56/2021 yang telah mengatur secara detail mengenai tata cara pembayaran royalti yang meliputi subjek royalti, penarikan royalti lagu 206 dan/atau musik, penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, pendistribusian royalti lagu dan/atau musik. 2) Selanjutnya, secara lebih teknis PP 56/2021 ditindaklanjuti dengan pembentukan Permenkumham 9/2022. Di dalam ketentuan Pasal 18 Permenkumham 9/2022 juga mengatur secara lebih detail berkaitan dengan penggunaan royalti yakni yang berketentuan sebagai berikut: a) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK/LMKN b) dana operasional; dan c) dana cadangan. Adapun besaran royalti yang harus dibayarkan secara teknis juga telah diatur secara detail didalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016), sehingga telah jelas mengenai tolok ukur tarif atau “imbalan yang wajar” telah tindaklanjuti dengan peraturan dan kebijakan teknis sebagai dasar dalam penarikan royalti. 3) Bahwa adanya aturan yang lebih teknis yakni PP 56/2021 dan turunannya pada dasarnya merupakan bentuk tindak lanjut peraturan yang lebih tinggi yakni UU Hak Cipta. Peraturan teknis pada dasarnya memiliki sifat antara lain: a) peraturan teknis bersifat khusus dan detail, memberikan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci mengenai suatu peraturan yang lebih umum atau undang-undang; b) peraturan teknis bersifat terikat pada peraturan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut; c) peraturan teknis biasanya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan, karena seringkali berkaitan dengan perkembangan teknologi atau kebutuhan operasional yang berubah-ubah. 207 d) peraturan teknis dapat dibuat oleh instansi teknis, yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam bidangnya. 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas bahwa adanya PP 56/2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari UU Hak Cipta, yang memberikan pengaturan yang lebih detail dan teknis berkaitan dengan besaran penarikan royalti. Peraturan a quo juga telah dibentuk sesuai dengan jenis dan hierarkinya yang melekat secara atributif pada kewenangan instansi teknis yang berwenang. Dengan demikian, mengenai penambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana petitum yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Pasal 87 UU Hak Cipta tidak diperlukan, sebab secara atributif telah melekat kewenangan institusi yang berwenang yakni Kementerian Hukum cq LMK/LMKN untuk menindaklanjuti hal-hal teknis yang diperlukan. D. KETERANGAN TAMBAHAN 1. Prof Enny Nurbaningsih Apakah Blanket License dapat bergeser pada Direct License, sebab Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU Hak Cipta saling berkelindan. Perkembangan dalam penerapan ini apakah sepenuhnya menerapkan direct lisence atau mengarah pada hybrid? (Riri) a. Bahwa UU Hak Cipta pada dasarnya memberikan penghormatan secara ekslusif sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengaturan secara prinsipil bahwa hak cipta merupakan hak yang melekat dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Bahwa kemudian pembentuk undang-undang juga mengatur ekslusifitas tersebut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dengan melarang setiap orang untuk menggadakan atau menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. b. Oleh karena suatu ciptaan dapat dikomersialisasikan maka dalam aktivitas tersebut terkandung hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dalam konteks ini keberlakuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU Hak Cipta semata-mata 208 untuk menegaskan bahwa hak ekonomi adalah milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan hak ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh orang lain apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan Izin. Izin tersebut merupakan wujud dari penghormatan hak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. c. Bahwa selanjutnya untuk mempermudah dalam pelaksanaan izin tersebut, Pembentuk Undang-Undang juga membuka adanya skema blanket license sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Hak Cipta, apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menghendaki adanya pengelolaan izin dalam wujud royalti oleh pihak ketiga atau LMK/LMKN. d. Bahwa pada pokoknya apabila telah diterapkan secara direct license, maka cukup diterapkan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Sebaliknya jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menyepakati adanya izin yang dilaksanakan melalui pihak ketiga atau LMK/LMN melalui skema blanket license maka tidak diperlukan lagi mekanisme izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. e. Dengan demikian UU Hak Cipta, telah memberikan keleluasaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memilih sistem pengelolaan royalti baik direct license maupun blanket license. 2. Dr. Arsul Sani Berdasarkan Pasal 81, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait memiliki opsi untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Jika ingin melaksanakan sendiri apakah mengelola senidri royaltinya dengan besaran yang tetapkan sendiri? a. Bahwa UU Hak Cipta memberikan kebebasan bagi Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Jika melaksanakan sendiri, artinya berlaku skema direct license, yang menempatkan Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk memperjanjikan atau membuat kontrak sendiri atas pemakaian suatu ciptaan. Sedangkan pemberian lisensi pada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebutlah yang selama waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi menjadi Pemegang Lisensi. b. Kemudian mengenai Pemegang Lisensi, Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak 209 Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta). Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta). c. Bahwa mengenai besaran penarikan royalti pada dasarnya jika Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait melaksanakan sendiri, besarannya ditentukan dengan kesepakatan para pihak. Hal ini merupakan perwujudan dari hak ekonomi yang melekat. Namun jika diserahkan kepada pihak ketiga, maka dalam melakukan perjanjian lisensi, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait juga dapat menyepakati besaran bersama dengan pihak ketiga, namun mengenai teknis pelaksanaannya juga ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. 3. M. Guntur Hamzah a. Terkait dengan blanket license yang terdaftar secara otomatis maka membayar, konstruksi hukum ini sudah jelas. Namun bagaimana jika tidak terdaftar apakah terdapat vrijwillige onderwerping atau penundukan suka rela? Hal ini perlu dijelaskan, tidak terdaftar namun harus terikat pada rezim blanket license. 1) Bahwa secara normatif mengenai penundukan suka rela tidak diatur di dalam UU Hak Cipta, ketentuan tersebut diatur di dalam PP 56/2021. Hal tersebut diatur untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Ciptaan yang tidak atau belum terdaftar di LMK. Setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial, baik ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar di LMK, tetap wajib membayar royalti melalui LMKN. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 2) Bahwa PP 56/2021 telah memberikan tahapan yang jelas dan terukur terhadap sebuah Ciptaan yang belum terdaftar. Dalam hal Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak diketahui atau belum menjadi anggota suatu LMK, maka LMKN akan mengumumkan hasil pemungutan royalti kepada publik agar diketahui oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu 210 yang belum tergabung dalam LMK. Jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ingin mengklaim royalti, mereka harus mendaftarkan diri sebagai anggota LMK terlebih dahulu. Apabila dalam waktu 2 tahun sejak pengumuman tidak ada klaim dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dana royalti tersebut akan dimasukkan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan oleh LMKN. 3) Apabila mekanisme ini tidak diatur, maka akan muncul beberapa potensi konsekuensi serius, baik bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, pengguna Ciptaan, maupun ekosistem industri kreatif secara keseluruhan. Tanpa regulasi, Pencipta sulit menuntut hak ekonomi dan pengakuan atas Ciptaannya. Hal ini dapat memicu kerugian materiil dan imateriil, serta menurunkan insentif Pencipta untuk terus berkarya. Regulasi yang lemah atau tidak ada akan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif, karena Pencipta dan pelaku industri kehilangan perlindungan dan kepastian dalam bertransaksi. 4) Dengan demikian, kewajiban membayar royalti atas penggunaan Ciptaan secara komersial bukanlah bentuk penundukan suka rela, melainkan ketentuan normatif yang diatur untuk perlindungan hukum dan kepastian distribusi royalti. Mekanisme pengumuman dan klaim dalam PP 56/2021 adalah solusi atas kekosongan hukum terkait Ciptaan yang belum terdaftar, dengan tahapan jelas dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan LMK/LMKN. b. Sejauh apa ahli waris dapat mengambil alih untuk memberikan izin atau tidak terhadap penggunaan ciptaan. Bagaimana kedudukan ahli waris sebagai pemegang hak cipta terhadap pengelolaan hak ekonomi ciptaan? Apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? 1) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak ekonomi atas suatu Ciptaan dapat dialihkan melalui warisan dari Pencipta kepada ahli waris. Apabila Pencipta telah meninggal dunia, maka Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dapat dialihkan sebagian atau sepenuhnya kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi atas Ciptaan tersebut, sementara hak moral tetap melekat secara permanen pada diri Pencipta. Oleh karena itu, meskipun hak ekonomi telah beralih kepada ahli 211 waris, nama Pencipta sebagai pemegang hak moral tetap wajib dicantumkan. Ahli waris juga tidak memiliki kewenangan untuk mengubah judul Ciptaan, memodifikasi isi Ciptaan, atau melakukan tindakan lain yang merupakan bagian dari hak moral Pencipta. 2) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hak ekonomi atas suatu Ciptaan akan beralih kepada ahli waris apabila penciptanya meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh kewajiban pembayaran royalti yang timbul dari perjanjian lisensi Hak Cipta yang telah dibuat semasa hidup Pencipta bersama pengguna Ciptaan, tetap harus dipenuhi dan dibayarkan kepada ahli waris yang bersangkutan. Sebagai pemegang Hak Cipta, ahli waris tentu memiliki hak ekonomi untuk memanfaatkan dan memberikan lisensi atas karya ciptaan tersebut dengan cara yang mereka anggap tepat, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal Pasal 80 ayat (1) UU Ha Cipta). Hak ekonomi tersebut diberikan kepada ahli waris sepanjang masa pelindungan Hak Cipta masih berlaku berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta, yaitu selama 70 tahun sejak Pencipta meninggal dunia. 3) Dalam hal Pencipta sebelum meninggal dunia memiliki perjanjian lisensi dengan pihak ketiga atau pihak lain sebagai orang yang akan memanfaatkan Ciptaan secara komersial, maka ahli waris memiliki hak untuk menerima imbalan berupa royalti yang dibayarkan oleh Pengguna Ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati. Pembayaran royalti kepada ahli waris yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi antara Pencipta dan pengguna Ciptaan akan otomatis terlaksana dan didistribusikan kepada ahli waris apabila Pencipta yang telah meninggal sudah terdaftar sebagai anggota suatu LMK. Dengan kata lain, baik ahli waris maupun pengguna Ciptaan akan tetap menerima hak dan harus melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati sampai selesainya masa berlaku perjanjian lisensi tersebut. 4) Apabila Pencipta belum terdaftar sebagai anggota suatu LMK, maka royalti yang telah dihimpun oleh LMKN belum dapat didistribusikan, karena sebagaimana Pasal 14 ayat (1) PP 56/2021 bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah menjadi anggota LMK. Royalti untuk Pencipta atau 212 Pemegang Hak Cipta yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK tetap akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun untuk diketahui Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 15 PP 56/2021, apabila sepanjang jangka waktu tersebut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah diketahui dan/atau telah menjadi anggota LMK, maka royalti didistribusikan. 5) Dengan demikian, ahli waris memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi atas Ciptaan yang dialihkan kepadanya sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Pengelolaan atas hak ekonomi tersebut tertuang dalam perjanjian lisensi yang telah disepakati bersama dengan pengguna Ciptaan untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan Ciptaan secara komersial. Apabila terdapat perjanjian lisensi yang disepakati saat Pencipta masih hidup dan masih berjalan walaupun Pencipta telah meninggal dunia, maka ahli waris dan pengguna Ciptaan tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian lisensi yang telah disepakati sampai masa berlakunya selesai. 4. Daniel Yusmic P Foekh Bagaimana desain lembaga LMKN dan LMK pada mulanya? Apa urgensi adana LMKN? a. Urgensi keberadaan LMK/LMKN diawali dengan terjadinya pengaruh arus globalisasi yang meningkatkan teknologi serta kreativitas manusia dalam menciptakan karya-karya di berbagai sektor kehidupan, dan oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap karya cipta tersebut diberikan perlindungan untuk menghindari pelanggaran hak cipta diantaranya pembajakan, plagiarism, penggunaan hak cipta tanpa izin atau tanpa membayar imbalan kepada Pencipta sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi Pencipta. b. Terhadap urgensi tersebut, pembentuk undang-undang membentuk UU Hak Cipta yang salah satu substansi pengaturannya memuat amanat pembentukan LMK/LMKN menjadi lembaga yang mampu mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipa berfokus di bidang lagu/music dan memberi perlindungan hak eksklusif Pencipta dalam hal penerimaan imbalan/kompensasi yang adai dari penggunaan atas karya ciptanya. 213 c. Dalam hal ini, LMK ditempatkan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan.atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty (vide Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta). Pengaturan LMK dalam UU Hak Cipta diharapkan dapat memiliki manfaat dari segi praktis yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mungkin dapat berada di banyak tempat pada waktu yang sama untuk melaksanakan haknya dan memperoleh hak ekonomi atas penggunaan ciptaannya; dari segi ekonomis, lebih murah untuk membagi beban biaya negosiasi, pengawasan, dan penarikan kepada sejumlah besar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan dari segi hukum, mekanisme manajemen kolektif memungkinkan pengguna mendapatkan izin untuk menggunakan karya cipta secara komersial dan sah dari segi hukum. d. Sedangkan LMKn ditempatkan sebagai lembaga manajemen kolektif skala nasional yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty dari pengguna yang bersifat komersial, serta melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalty yang menjadi hak setiap LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan yang nantinya diatur dalam peraturan menteri di bidang hukum dan HAM (vide Pasal 89 UU Hak Cipta). e. Mengacu kepada grand design tersebut, selanjutnya diatur lebih rinci mengenai fungsi, tugas, dan hubungan kerja LMK maupun LMKn melalui peraturan pelaksanaan yaitu PP 56/2021 dan Permenkumham 9/2022. Dalam Pasal 1 angka 11 PP 56/2021, LMKN ditetapkan sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mempunyai kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu/music. Pengelolan royalty dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau music (vide Pasal 8 PP 56/2021). Dalam melaksanakan tugas penarikan royalty, LMKN melakukan penarikan royalty dari pengguna komersial lagu/music dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK maupun yang belum menjadi anggota LMK. LMKN juga memiliki tugas untuk menghimpun royalty, melakukan koordinasi, dan menetapkan besaran royalty yang menjadi 214 hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan (vide Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP 56/2021). f. Selanjutnya, dalam hal aspek pendistribusian royalty diatur rinci dalam Pasal 14 PP 56/2021 yang mengatur LMKN dan LMK memiliki hubungan kerja dimana royalty yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk: didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK; dana operasional; dan dana cadangan, serta kemudian royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK berdasarkan laporan penggunaan data lagu/music yanga da di SILM (Sistem Informasi Lagu/Musik). g. Pengaturan yang sama dan lebih spesifik juga terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 19 Permenkumham 9/2022 yang menyatakan bahwa LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan royalty melalui penarikan dan penghimpunan di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. Kemudian Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham 9/2022 juga menegaskan bahwa pendistribusian royalty dilaksanakan melalui LMK dan diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK, dan terhadap royalty untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN. h. Lebih lanjut, Permenkumham juga mengatur bahwa terhadap sengketa yang dimungkinkan terjadi atas ketidaksesuaian pengelolaan royalty, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi (vide Pasal 21 ayat (4) Permenkumham 9/2022). i. Pengaturan tentang LMK/LMKN melalui UUHC jo. PP 56/2021 jo. Permenkumham 9/2022 ini dilakukan dengan menilik praktik di negara-negara lain, diantaranya Perancis, Jerman, Inggris, dan Swedia yang menerapkan adanya lembaga manajemen kolektif untuk penghimpunan dan pendistribusian royalty dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem data yang terintegrasi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ekosistem pengelolaan royalty mulai dari penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian dilakukan melalui koordinasi LMKN dan LMK dalam rangka menciptakan mekanisme yang terintegrasi dan memudahkan semua pihak termasuk negara 215 dalam menertibkan penggunaan karya cipta dan pemenuhan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. 5. Saldi Isra a. Untuk menikmati seni dan budaya itu hak warga negara juga dan itu disebut oleh konstitusi. Akan tetapi, setelah melekat hak ekonomi mengakibatkan adanya pegeseran makna dari nilai seni dan budaya dalam konteks yang paling hakiki? Berkaitan dengan persoalan yang muncul dalam hal ini apakah penyelesaian sengketannya diselesaikan melalui mediasi, perdata atau pidana? 1) Bahwa Hak Cipta adalah suatu bagian dari hak milik yang bersifat abstrak (incorporeal property). Hak Cipta juga memiliki fungsi sosial. Perwujudan dari fungsi sosial yang dimiliki oleh Hak Cipta ternyata juga dari penetapan jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas suatu karya cipta. Dengan lewatnya jangka waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus meminta izin dari Penciota atau pemegang Hak Ciptanya yang sah, karena telah dianggap merupakan milik umum. 2) Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai fungsi sosial, maka sebenar ya membicarakan tentang pembahasan Hak Cipa atau dalam istilah asing disebut dengan istilah fair dealing atau fair use. Pembatasan- pembatasan terhadap hak ekslusif Penncipta diangap sebagai fungsi sosial Hak Cipta, artinya dalam situasi tertentu masyarakat diperbolehkan memakai karya cipta orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya untuk tujuan tertentu. Fungsi sosial dari Hak Cipta itu diwujudkan dalam rangka menciptakan keseimbangan kepentingan antara Pencipta yang menciptakan suary karya cipta dengan kepentingan hak masyarakat yang membutuhkan karya cipta. Sifat Hak Cipta selanjutnya yaitu Hak Cipta sebagai hak alam. Menurut prinsip ini, hal alam itu bersifat absolut serta melindungi karya cipta selama si Pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya. 3) Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih dapat menikmati suatu ciptaan musik tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau membayar royalti, jika penggunaan ciptaan tersebut hanya dalam konteks untuk menikmati seni. Namun sebaliknya, jika masyarakat 216 mengadakan suatu pertunjukan yang bersifat komersial terhadap suatu ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka terikat aturan izin atau pembayaran royalti pada LMKN. E. RISALAH PEMBAHASAN TERKAIT Berdasarkan risalah pembahasan RUU Hak Cipta 2014 terdapat beberapa pembahasan yang relevan dengan permohonan a quo sebagai berikut: F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Tidak, saya akan melebarkan. Justru saya ingin melengkapi. Saya yakin, Pak Didi curiga saja. Ya begini Pak. Tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Tantowi, bagus sekali. Nah saya cuman mau menanyakan atau mengilustrasikan, mudah- mudahan ini terjawab di pasal demi pasal, atau kalau tidak nanti dalam peraturan menteri. Kewajiban membuat SK itu Pak, SK Pencipta kepada Lembaga ini. Ini juga harus ditata yang paling se-efisien mungkin. Tadi saya diskusi sepintas dengan Pak Tantowi, dia bilang kalau boleh saya tangkap secara aktif, jadi harus menyatakan tetapi kalau memang lagu sudah didaftarkan, otomatis memberikan kuasanya Pak, ini teknis memang Pak ya tetapi artinya supaya kita tidak cari-carikan. Pencipta itu ada jutaan barangkali Pak. Tadi yang diilustrasikan oleh Pak Martin tadi ada yang di Tapanuli disana, kalau dia tidak daftar kasihan juga kan, apakah dijemput dengan dalam bentuk apa, apa yang dijemput seperti yang kemarin saya ngomong itu ada klinik Hak Cipta atau apa, tetapi inikan membutuhkan biaya segala macam. Jadi kalau bisa dicari yang paling efisien. Artinya, kalau lagunya sudah didaftarkan otomatis dia memberikan hak kepada LMK/LMKN. Jadi tidak harus dibikin mekanisme deklarasi secara aktif lagi, otomatis dia sudah memberikan kuasa. Jadi bagi mereka yang lagu sudah didaftarkan, otomatis memberikan kuasa, ada lampirannya nanti. Kemudian ini yang juga soal live show-live show in Pak, band-band, pertunjukan-pertunjukan bukan hanya band, pertunjukan yang, kalau TV Radio masih bisa dicover tetapi kalau yang di luar ini dengan tujuan komersial, misalnya atribute to Pak Sam diadakan pertunjukan apa. Nah inikan juga, kalau jelas di kota besar kayak Jakarta okelah tetapi kalau dia bikin di pertunjukan kecil eksklusif, hanya beberapa orang itu kayak band- band besar di dunia ini sekarang kan saya dengar katanya Pak Tantowi itu kalau mereka mainnya sudah di tempat-tempat besar, di club kecil tetapi yang datang itu orang tua-tua, kan bayarannya mahal juga. Misalnya kayak Bimbo bisa saja nanti Tahun 2020 yang nonton sudah terbatas tetapi harganya mahal karcisnya. Nah ini mainnya mungkin di sebuah kota kecil kali, di Sragen atau dimana atau di Cimahi doang main tetapi yang menonton dedengkot-dedengkotnya fansnya Bimbo misalnya begitu, ya termasuk itu nanti. Terus ini harus ada mekanismenya Pak supaya ketika itu dia diatur dalam PP. Kemudian penayangan lagu-lagu, lagu-lagu ini penayangannya tadi kayak ini harus diatur juga Pak Deding tour segala macam ini bagaimana mekanismenya. Memang ini teknis Pak ya, tetapi artinya jangan 217 sampai lolos Pak. Nanti Undang-Undang ini begini bagus tetapi tidak sampai ke bawah, tidak ketangkap dibawah. Saya yakin Pak Menteri atau Pak Menteri atau Pak Dirjen dengan jajaran menteri apalagi kabinet yang baru nanti, baru nanti, siapapun berkuasa bisa menangkap ini. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 20) F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M): Pak Pemerintah ini seharusnya aktif. Jadi pencipta wajib Pak mendaftarkan, apakah bisa pasif Pak, dia sudah dapat dari Pak Harry kan ke pasif, yang sudah terdaftar biasanya pasif. Jadi langsung otomatis dia menjadi Anggota itu. Jadi kalau lebih itu, lebih praktis lagi tidak usah daftar stesel pasif begitu Pak. Terima kasih Pak Ketua. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 21) KETUA RAPAT: Baik ya, baik langsung Pak Dirjen menjawab. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Yang terkait dengan Pak Nurdin untuk detail di Permen, kami akan follow-up nanti untuk Permen-nya dan kami lebih cenderung untuk Permen agar lebih simple saja karena itu juga sangat operasional karena berbicara tentang angka-angka kuantitatif. Kemudian yang kedua terkait dengan usulan stesel pasif, kami memang sengaja mewajibkan pencipta untuk aktif karena diperlukan adanya surat kuasa itu Pak karena kewenangan LMK/LMKN untuk memungut itu sebetulnya sangat tergantung dari Surat Kuasa itu. Kami kan juga berpikir dan saya kira pernah menyampaikan ini ketika yang bersangkutan sudah memberikan kuasa kepada LMK/LMKN, maka semua pengguna karaoke, restoran apa segala macam sudah akan boleh menayangkan lagu dia dan dengan demikian kalau dia menayangkan lagu itu, dipakai atau tidak dipakai lagu itu, itu sudah harus dibayar sebetulnya. Jadi karaoke itu walaupun lagunya tidak pernah dinyanyikan lagu dia, LMK/LMKN harus kasih tetap ke dia karena lagunya sudah dibuffekan ya jadi buffe, masalah ada orang makan atau tidak makan itu urusan lain tetapi dia sudah dibuffekan sehingga di Jepang itu, istilahnya buffe, sehingga kalau di Jepang itu yang namanya royalti tidak diukur oleh setiap lagu yang dinyanyikan tetapi diukur oleh berapa square meter dia mempunyai ruangan, maka dia akan dikenakan sekian. Kalau broadcasting berapa sebetulnya omsetnya dia, itu ada hitung-hitungannya tetapi saya kira nanti kita bisa base practise. Yang lain yang juga ingin kami sampaikan bahwa kalau kemudian ada pencipta yang tidak menjadi member, maka dia akan rugi sendiri. Dia tidak akan bisa menggugat karaoke, tidak bisa membuat apa-apa dan dia tidak mendapat royalti. Jadi otomatis dia akan ikut ini. Ini sebetulnya untuk melindungi mereka Pak. Terima kasih. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 22) WAKIL KETUA (Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI): 218 Ini mungkin juga karena saya ikutnya ini sepotong-potong, kesan saya semula ini judulnya kan kita bicara soal hak asasi, soal Hak Cipta itu dan kalau tidak salah semua juga yang mungkin terkait dengan penghasilan, ada royalti bagi Penciptanya, nah tetapi kesan saya ini dari penjelasan dari Pak Dirjen tadi khusus LMK/LMKN ini kok kayaknya fokus hanya kepada lagu begitu loh, apa iya memang LMK/LMKN itu dibentuknya hanya untuk itu atau untuk semua Hak Cipta begitu ya yang berkait. Ya bisa saja Hak Cipta seni umpamanya, karena dia terus diulang, bukan, yang seni, seni pahat, seni apa, dan banyak kan Hak Cipta tentang berbagai hal yang kemungkinan terkait ada royaltinya, apa dia masuk juga di LMK/LMKN ini yang mengurus atau memang khusus LMK/LMKN ini yang hanya mengurus lagu itu. Itu saja. Jadi bahwa dari segi konsepsi ini oke-oke saja tidak ada masalah, cuman pemahamannya saja. (vide Risalah Rapat RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 22) KETUA RAPAT: Baik, silakan Pak Dirjen biar lebih terang benderang biar lebih jelas. Pak Martin ingin memberikan sesuatu, silakan. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT): Jadi memang harus wajib Pak dia menjadi Anggota Lembaga itu, kalau dia tidak merasa penting? Kan begini dari tadi saya bilang. Tidak semua orang menciptakan lagu itu menginginkan imbalan materi, tidak juga, ada yang menginginkan kepuasan lain, ingin dia dikenal, ingin dia diingat begitu ya. Jadi ya seperti Mbak Tutut-lah ya, yang mencipta lagu itu saya kira bukan untuk materi dia. Jadi ada orang yang memang menciptakan lagu itu untuk sebagai suatu sumbangan dia kepada masyarakat. Nah itu berarti dia tidak harus wajib sebenarnya, tetapi inikan hanya pengertian royalti yang misalnya begini yang saya lihat ada orang menciptakan lagu tetapi syaimya diganti. Nah itu yang memang harus dilindungi tetapi kalau kaitan dengan imbalan materi, tidak semua orang menciptakan lagu untuk itu. Jadi kalau wajib itu seperti Pak SBY-lah. Tadi saya sudah sebut Pak SBY berkali-kali. Kalau Pak Didi tanya sama SBY, pernah tanya sama Pak SBY? Jadi kalau Pak Didi tanya apakah Bapak menciptakan itu untuk dapat imbalan, dia sama sekali tidak ada. KETUA RAPAT: Pak Martin, Kita ini terima kasih masukannya tetapi apa yang dikhawatirkan sebenarnya sudah tercover di dalam Undang-Undang ini. Kalau yang sukarela dia tidak ingin dapat royalti pun, Undang-Undang ini mengcover itu Pak. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT): Tetapi kan perkataan wajib ini sebenarnya. KETUA RAPAT: 219 Tetapi lebih jauh mungkin terakhir dari Pak Dirjen menjelaskan. Sebelum masuk ke pasal-pasal lebih lanjut, Pak Harry masih hal ini? Kalau masih hal ini, ya kita tunda sekalian, Pak Harry, Pak Ichsan, Bu Alya ya. Baik, silakan. Dari Pak Harry dulu. F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Terima kasih Pak. Tadi Bapak mengatakan soal wajib atau tidak wajib, kalau menurut saya tadi inikan soal pilihan, kalau tidak wajib, kalau tidak daftar ya tidak terlindungi begitu sajalah. Kemudian yang saya ingin tanyakan soal, kalau secara sel pasif itu yang maksudnya yang disampaikan oleh Pak Eddy kalau dia sudah daftar lagunya, misalnya Kang Sam sudah mendaftarkan di Depkumham dalam hal ini Dirjen Hak Cipta ya sudah otomatis. Ketika Beliau mendaftarkan lagu itu sudah ada kolom kuasanya atau demi hukum dia sudah memberikan kuasa. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah lama-lama tidak melampirkan kuasa, otomatis demi hukum memberikan kuasa. Nah tetapi, ya itu nanti dalam peraturan. Tidak maksud saya kalau dia tidak mau daftar ya tidak apa-apa. Ya mungkin mau dikenang, dia punya motivasi mau jadi negarawan, lagunya mau dikenang, bahkan dia itu nyumbangi kan, dia bikin untuk bangsa dia. Misalnya Kang Sam bisa saja kan suatu saat nanti lagu barunya tidak mau didaftari, bahkan ditiru juga tidak apa-apa, tidak apa-apa itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini Pak, kan sekarang lagi banyak bermunculan kelompok- kelompok atribute, ya atribute Koes Plus, kalau tidak salah belakangnya pakai Nusantara apa begitu, ini mereka sering main secara tetap di beberapa tetap dan mereka sepersetujuan para ownemya Koes Plus ini Pak Tantowi, bahkan mereka ada tandatangannya Mas Yon, Yon Koeswoyo bahwa mereka disuruh memang membesarkan Koes Plus- nya, mereka main rutin di Bekasi itu kalau tidak salah suatu tempat setiap minggu main. Itu berbagai macam Group Band tetapi main lagu-lagu Koes Plus saja, kedua di Depok dan juga beberapa tempat yang lain. Nah kalau yang kayak begini, nanti bagaimana hitungannya Pak. Inikan termasuk juga tersentuh sama Undang-Undang ini juga kan, tersentuh dengan Lembaga Hak Cipta, dia akan menyanyikan karena dia main di dalam suatu club atau restoran. Memang tidak bayar ke band-nya, band-nya dibayar oleh restoran tetapi orang makan disitu segala macam, jadi yang mau diuntungbesarkan restorannya. Mungkin lagunya Kang Sam atau Bimbo sudah ada untuk lagu itu. Ya sementara itu dulu. Terima kasih Pak Ketua. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 24) KETUA RAPAT: Terima kasih. Tetapi saya ingatkan lagi ini waktu sangat tipis kita ini ya. Ya ini banyak hal-hal yang sudah masuk ke wilayah teknis saya kira itu, tetapi tidak apa- apa nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen. Saya cuman mengingatkan karena kita baru 2 pasal dari tadi ini ya. Apa kalau ini masih stack kita masuk ke pasal 220 yang lebih mudah kita selesaikan, karena dalam minggu ini paling besok lagi kan kita ya, kalau disepakati besok itu masuk ke hal-hal pidana tetapi baiklah kita tuntaskan ini dulu. Ibu Alyah silakan. F-PD (Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH., MH): Ya Pimpinan, saya akan cepat saja mendalami dari Pak Harry. Tadi mungkin untuk kepada mereka-mereka yang tadi seperti Pak SBY atau siapa tadi lagu-lagu yang tidak perlu, yang tidak menginginkan harus mendapatkan itu, Mahun Situmorang, oleh Undang- Undang ini dibuat ketentuan khusus misalnya dananya itu bisa dijadikan harta karun diberikan menjadi harta karun, terus dilimpahkan kepada Pemerintah atau apa, atau digunakan untuk donasi atau apa tetapi jelas ada ketentuannya sehingga malah distate secara luas bahwa pengarang atau pencipta lagu ini mendonasikan hasilnya kepada. KETUA RAPAT: Baik Bu Alyah, maaf saya potong Kalau kita lihat pasal ini, DIM 354 ini saya, sebenarnya inikan bukan suatu kewajiban bagi yang ingin mendapatkan imbalan, mohon dikoreksi Pak Dirjen kalau saya keliru. Jadi apa yang dikhawatirkan sudah dicover disini. Inikan yang ingin mendapatkan imbalan itu yang wajib mendapatkan pada Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi saya pikir itu clear ya. Jadi bagi yang sukarela yang dikhawatirkan oleh Pak Martin tadi mengkhawatirkan soal Pak SBY dan sebagainya ini sudah, kalau pasal ini kita lihat, tidak ada kewajibannya sesungguhnya, mungkin begitu. Tadi Pak Ichsan biar tuntas. Silakan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Pimpinan. Saya hanya singkat saja. Soal Permennya ini Pak yang tadi Bapak berbicara soal space Pak. Nah bagaimana ada kalau sekarang seorang itu sudah mencapai minimum dan arahannya yang lebih dan itu pembagiannya bagaimana, tentu di Permen tetapi saya hanya mengingatkan supaya Permennya masuk gambaran- gambaran itu supaya jelas, jangan sampai ada orang yang kurang kreatif menerima sama dengan yang kreatif. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Terakhir ini Pak Dirjen sebelum kita masuk lagi pasal-pasal, kalau bisa tuntas LMK/LMKN hari ini ya. Silakan Pak Dirjen. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Baik, terima kasih. 221 Bapak Pimpinan, Kalau kami mengamati yang apa yang diusulkan yang disampaikan Pak Ketua tadi, kalau boleh kami usulkan mungkin ayat (1)-nya ditambah kalimat sedikit. Jadi didepannya "untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait wajib". Jadi ada kata- kata untuk memberikan hak ekonomi. Kalau yang tadi seperti yang diusulkan Pak Martin tidak mempunyai hak ekonomi tidak perlu, kalau ini disetujui ini akan lebih clear. Ya ayat (1)-nya. Jadi mereka yang tidak akan ambil itu ya tidak apa-apa. Kemudian Pak Ichsan yang terkait dengan klasifikasi itu. Sebetulnya pertama semua akan mendapatkan yang minimal dulu. Jadi minimal semua akan dapat tetapi nanti mereka akan menghitung popularitas, lagu dan seterusnya itu mereka punya sistem sendiri. Jadi misalnya yang paling populer, paling sering dinyanyikan itu akan mendapatkan jauh lebih besar. Ini untuk cara ini di Jepang ada aturannya. Jadi saya kira kita bisa pakai sistem itu. KETUA RAPAT: Saya kira clear ya, sudah ya untuk pasal ini ya. Yang mana itu Pak Harry. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Sama yang ribut itu nanti kaitannya dengan yang pengumuman yang pasal yang tadi yang kami akan ubah sedikit itu. Jadi apakah dia dalam konser tribute-nya, apakah direkam dan seterusnya, itu akan mendapatkan royalti semuanya. Jadi hak si pencipta ini seumur hidup plus 70 tahun itu untuk kepentingan apapun termasuk untuk yang release ulang seperti yang dilakukan oleh Erwin Gutawa dan lain-lain. F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Kalau itu jelas Pak melalui Pimpinan. Tribute-tribute ini Pak yang kelas bawah. Jadi mereka meniru Koes Plus, meniru Bimbo, makanya di club besar, mainnya di restoran-restoran kecil, atau katakanlah pengamen tetapi pengamen yang sedikit komerasial tetapi bawanya lagu Koes Plus atau Bimbo saja. Bahkan Kang Sam sendiri mengikhlaskan memang ayo perbanyak tribute Bimbo biar maksudnya Kang Sam juga yang untung kan tetapi artinya mereka juga harus bayar dong. Nah itu nanti ada hitungan khusus ya Pak ya. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Nanti bisa Kafe-kafe yang membayar, otomatis semua lagu yang dinyanyikan itu menjadi legal. KETUA RAPAT: Baik jelas Pak Harry ya. Itu ada di kafe-kafe kalau tidak salah diatur Pak ya membayar itu ya. Hal baru atau, oh silakan. 222 DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Jadi kalau ditambahkan untuk mendapatkan hak ekonomi nanti akan kurang enak. Jadi mungkin diubah menjadi, yang keduanya bukan untuk dapat menarik tetapi agar mendapat menarik imbalan dari pengguna yang keduanya, untuknya diganti dengan agar, karena untuk-nya ditarik ke atas begitu. KETUA RAPAT: Baik, sudah jelas ya? Jadi masih ada Pak? F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Sedikit sebelum ditutup, masalah bidang ini Pak. Jadi kami mohon kepada Pemerintah Pak, kalau bisa ini selesai kita bahas, rencananya Permennya kami dapat Pak. Ya mohon itunya supaya nanti ini diundangkan kami pun mengerti apa yang menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang ini. Jadi mohon sebelum diundangan kami dapat Permennya Pak. KETUA RAPAT: Baik. Sudah jelas ya, seluruh fraksi kalau setuju saya ketok palu untuk poin 1 ya. F. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak 223 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, disertai tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Permohonan pengujian materiil ini secara spesifik menyoroti lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal yang diuji yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Ayat (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” Pasal 9 ayat (3) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” Pasal 23 ayat (5): “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81: “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Pasal 87 ayat 1: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan 224 hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial Pasal 113 Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Sebagai batu uji konstitusional, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal- pasal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon menguraikan pokok-pokok anggapan kerugian konstitusional mereka terhadap setiap pasal yang diuji, sebagai berikut: a. Frasa “izin Pencipta” pada Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: - Pasal aquo menimbulkan penafsiran bahwa Ketentuan ini menetapkan mekanisme kontrol ex ante, yang berarti izin harus diperoleh sebelum hak ekonomi dilaksanakan. Ini memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pencipta untuk menentukan bagaimana, kapan, dan oleh siapa karya mereka dieksploitasi secara komersial. - Bahwa frasa aquo, dengan klausul "izin Pencipta", secara jelas menetapkan mekanisme kontrol ex ante atas eksploitasi komersial karya cipta. Mekanisme ini secara kredibel diperdebatkan karena akan memunculkan potensi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian, terutama tanpa adanya proses lisensi langsung yang jelas dan terstandardisasi serta berpotensi membahayakan "harta benda" dan "rasa aman" pihak-pihak yang 225 berinvestasi atau bergantung pada karya cipta untuk usaha komersial, jika izin dapat ditahan secara sewenang-wenang atau dibuat sangat mahal. b. Frasa “penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: - Pasal aquo telah menimbulkan penafsiran bahwa seorang pelaku pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan/mempertunjukan ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari pencipta. - Bahwa frasa aquo mengandung ambiguitas norma dan menimbulkan persoalan hukum yang signifikan karena tidak disertai dengan pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UUHC 2014. - Bahwa pasal 9 ayat (2) UUHC 2014menimbulkan tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 serta menciptakan ketidakpastian hukum atas ketidakjelasan norma mengenai apakah izin langsung tetap diperlukan meski pembayaran royalti melalui LMK tetap diperlukan (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). Serta pelaku pertunjukan dapat setiap saat dikriminalisasi akibat ketidakjelasan norma tersebut (vide Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945). c. Frasa “Setiap Orang” dan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: - Frasa “Setiap Orang” menimbulkan ketidakpastian hukum karena kerap ditafsirkan secar sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan. - Frasa “membayar imbalan” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan. Dalam praktik, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara ketat bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung sehingga pembayaran dilakukan setelah pertunjukan, pelaku pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum, 226 d. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: - Bahwa ketentuan aquo yang tanpa menyebutkan secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dalam Pasal 81 UUHC 2014 telah menimbulkan konflik normatif internal dalam satu undang-undang, yang memunculkan ambiguitas antara sistem blancket lincesing oleh LMKN dan direct licensing oleh pencipta. Ambiguitgas menyebabkan ketidakpastian hukum terutama terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan sesuai mekanisme resmi yang ditentukan negara tetapi tetap terancam tindakan hukum oleh pencipta karena dianggap tidak mendapatkan izin secara langsung. e. Frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 - Frasa aquo membuka ruang multitafsir yang sangat luas karena tidak diberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut. Tidak adanya acuan normatif yang menjelaskan bagaimaan menetapkan suatu imbalan dianggap wajar menjadikan ketentuan ini kabur dan terbuka terhadap berbagai tafsir subjektif terhadap penetapan tarif yang berbeda bagi pengguna dengan kondisi yang serupa. f. Frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: - Frasa aquo mengandung perluasan ancaman pidana terhadap perbuatan yang secara esensial bersifat perdata tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana. - Keberadaan ketentuan pidana atas performing rights menimbulkan kekhawatiran yang faktual maupun potensial terhadap pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila pencipta secara subjektif menilai adanya “ketiadaan izin”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki 227 kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut: Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Pemegang atas hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya. Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang hak cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja. Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan, peredaran serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut. 228 Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Pengaturan tersebut diatur secara lex specialis dalam UUHC 2014. UUHC 2014 merupakan tonggak penting dalam evolusi legislasi hak cipta di Indonesia, menggantikan undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan Auteurswet Stbl. 600/1912. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sejarah legislasi hak cipta di Indonesia menunjukkan pola reformasi hukum yang berulang, di mana setiap undang-undang baru muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian kerangka hukum sebelumnya dengan perkembangan zaman. Hal ini terutama disebabkan oleh laju inovasi teknologi yang eksponensial dan seringkali tidak terduga, yang secara konsisten melampaui kemampuan kerangka hukum yang ada untuk mengantisipasi dan mengaturnya. Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, distribusi, penggandaan, dan eksploitasi karya- karya mereka yang bersifat khas dan pribadi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. UUHC 2014 melindungi dua jenis hak utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, meliputi hak untuk mencantumkan nama, mengubah karya sesuai kepatutan, dan menjaga integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptaan, yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain, mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menyewakan karya. Cakupan perlindungan dalam UUHC 2014 sangat luas, mencakup berbagai jenis ciptaan seperti buku, artikel, lukisan, patung, fotografi, musik, lirik lagu, karya audio visual (film, dokumenter), perangkat lunak, dan karya arsitektur. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada karya tradisional seperti lagu daerah, tarian, dan cerita rakyat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak eksklusif pencipta, memberikan manfaat ekonomi dan insentif bagi mereka, serta mendorong 229 kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. UUHC 2014 juga berupaya menjaga hak moral pencipta dan memastikan akses publik yang seimbang terhadap karya-karya melalui konsep "penggunaan wajar" (fair use) untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik. Pada skala yang lebih luas, undang-undang ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah kekayaan intelektual internasional. Pembentukan UUHC 2014 didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinilai "tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat". Kedua, perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait memerlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar pencipta Indonesia dapat bersaing di tingkat global Proses pembentukan UUHC 2014 juga mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan, termasuk kebutuhan akan perincian hak-hak yang lebih spesifik, seperti hak sinkronisasi, hak cetak, dan hak mekanis, untuk menghindari multi- interpretasi dan konflik, khususnya di industri musik. Selain itu, undang-undang ini juga dirancang untuk mengatasi praktik digital baru seperti ringback tone. Perkembangan ini menunjukkan bahwa bahkan UUHC 2014, meskipun komprehensif, mungkin menghadapi "kekosongan normatif" di masa depan, seperti yang terlihat dari munculnya karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang belum secara eksplisit tercakup. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya interpretasi yang dinamis dan prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dalam undang- undang untuk menjaga relevansinya di tengah perubahan teknologi yang berkelanjutan UUHC 2014 memiliki landasan yuridis yang kuat dalam UUD NRI 1945. Beberapa pasal UUD NRI 1945 yang relevan meliputi Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, seni, dan budaya; Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan hak milik pribadi; serta Pasal 31 ayat (5) yang mengamanatkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amanat konstitusional ini menegaskan tanggung jawab negara untuk mendorong kreativitas dan melindungi hasil-hasilnya.Komitmen Indonesia terhadap 230 standar kekayaan intelektual global juga tercermin dari ratifikasi berbagai perjanjian internasional kunci, termasuk Konvensi Berne, Persetujuan TRIPS, Traktat Hak Cipta WIPO (WCT), Traktat WIPO Pertunjukan dan Fonogram (WPPT), Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual, dan Traktat Marrakesh. Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam hukum nasional, yang secara langsung memengaruhi substansi dan cakupan UUHC 2014. Secara filosofis, UUHC 2014 cenderung mengadopsi pendekatan utilitarian, yang memprioritaskan pembangunan ekonomi, pertumbuhan, dan manfaat publik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi penciptaan, terdapat kritik bahwa undang-undang ini kurang secara eksplisit menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta. Ketegangan antara filosofi utilitarian ini dan kurangnya penekanan pada hak asasi manusia atau hak moral, ditambah dengan pandangan masyarakat yang masih cenderung komunal (Res Communis) terhadap kekayaan intelektual dibandingkan pandangan individualistik (Res Nullius), menciptakan friksi inheren dalam implementasi hukum hak cipta. Friksi ini dapat menyebabkan "ketidakpastian hukum" dan "rasa tidak aman" bagi para pemangku kepentingan, sebagaimana dikeluhkan oleh para pemohon dalam perkara pengujian undang- undang. Pemahaman mengenai latar belakang filosofis ini sangat penting untuk menginterpretasikan tantangan praktis dalam penerapan undang-undang. UUHC 2014 seperti yang sudah disinggung di atas bahwa secara fundamental mengakui dua jenis hak eksklusif yang berbeda bagi pencipta, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi dengan penjelasan sebagaimana berikut:  Hak Moral dimana hak ini melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pada salinan karya, hak untuk mengubah karya sesuai kepatutan, dan hak untuk menjaga integritas karya dari distorsi atau mutilasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak moral mencerminkan kepribadian pencipta yang tidak terpisahkan dari ciptaannya. Hak ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 UUHC 2014.  Hak Ekonomi dimana hak ini adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan, yang dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain 231 melalui lisensi. Hak ekonomi merupakan dasar penghasilan dan pemasaran karya, yang dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pencipta. Hak ini diatur diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 UUHC 2014 juncto Pasal 9 ayat (1) untuk jenis pemanfaatan secara ekonominya. Pelindungan Hak Cipta di Indonesia merupakan fondasi penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, khususnya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Kerangka hukum utama yang mengatur hal ini adalah UUHC 2014. Undang- undang ini menetapkan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Lingkup ciptaan yang dilindungi sangat luas, mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti buku, pamflet, lagu atau musik, drama, karya seni rupa, hingga program komputer. Namun dalam tataran implementasinya kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan royalti di Indonesia bersifat berlapis, dimulai dari undang-undang dasar hingga peraturan pelaksana yang lebih rinci. UUHC 2014 menjadi payung hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip dasar hak ekonomi dan moral pencipta. Kemudian secara teknis mekanisme pengelolaan royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) yang selanjutnya disebut PP 56/2021. PP 56/2021 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang merinci ketentuan-ketentuan dalam UUHC terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang diselanjutnya di singkat Permenkumham 9/2022 mengatur lebih lanjut pelaksanaan PP 56/2021 dengan detail operasional, serta adanya regulasi berupa Keputusan Menteri yang mengatur besaran tarif royalti yang merupakan kesepatan yang ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri. Hierarki ini menunjukkan bagaimana setiap regulasi dibangun di atas atau memodifikasi pendahulunya, dari prinsip hukum yang luas hingga prosedur administratif yang spesifik. Perlindungan Hak Cipta mencakup dua jenis hak utama: Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta, meliputi hak untuk mencantumkan nama dan menjaga integritas karya. Sementara 232 itu, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaan, yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain. Hak ekonomi ini, yang mencakup penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pertunjukan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, merupakan sumber penghidupan vital bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif. Meskipun prinsip deklaratif menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis, realitas praktis menunjukkan bahwa penegakan dan pemanfaatan hak ekonomi secara efektif memerlukan mekanisme formal yang terstruktur. Hal ini mengindikasikan adanya celah antara perlindungan teoretis dan realisasi ekonomi di lapangan, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk mengoperasionalkan aspek ekonomi dari hak-hak yang secara otomatis melekat, khususnya dalam lingkungan komersial yang kompleks di mana lisensi individual menjadi tidak praktis. Dalam konteks hak ekonomi, UUHC 2014 mengidentifikasi Hak Ekonomi sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaan, yang meliputi serangkaian tindakan seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pertunjukan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Hak ini memiliki sifat yang dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi. Selain Hak Cipta, UU ini juga mengakui adanya Hak Terkait, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, dan berkaitan erat dengan Hak Cipta itu sendiri. 2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan: Undang-Undang Hak Cipta Indonesia didasarkan pada komitmen internasional yang kuat. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional penting, termasuk Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, serta WIPO Performances & Phonograms Treaty (WPPT) 1996 melalui Keppres No. 74 Tahun 2004, dan WIPO Copyright Treaty (WCT). Keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar perlindungan hak cipta global. Keterikatan pada Konvensi Bern, khususnya, menjadi fondasi filosofis dan pragmatis bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. UUHC 2014 secara fundamental mengakui adanya dualisme hak bagi pencipta: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri 233 pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, bahkan setelah hak cipta dialihkan. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas ciptaan dan memastikan pengakuan atas penciptanya, termasuk hak untuk tetap mencantumkan namanya, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, dan mempertahankan haknya dari distorsi atau mutilasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak moral ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi. Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi mencakup berbagai tindakan seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Penting untuk memahami bahwa sementara hak moral bersifat absolut, hak ekonomi, meskipun eksklusif, dapat tunduk pada batasan dan pengecualian, seperti yang diatur oleh three steps test dan mekanisme pengelolaan kolektif. Pemisahan ini memungkinkan fleksibilitas dalam eksploitasi ekonomi ciptaan, misalnya melalui LMK, tanpa mengurangi hubungan fundamental antara pencipta dan karyanya. Pasal 9 UUHC 2014 secara umum menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Norma ini menjadi landasan bagi hak eksklusif pencipta. Prinsip three steps test (Uji Tiga Langkah) merupakan pilar fundamental dalam hukum hak cipta internasional, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Bern. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada Konvensi Bern, tetapi juga diakui dan diterapkan dalam perjanjian internasional lainnya, seperti Pasal 13 TRIPS Agreement, Pasal 10 WIPO Copyright Treaty (WCT), dan Pasal 16 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Konsistensi pengakuan ini menunjukkan bahwa three steps test adalah standar global dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kepentingan publik 234 Three Steps Test adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan dalam hukum hak cipta internasional dan nasional untuk menentukan batasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pemegang hak cipta dan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. Three Steps Test pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886), tepatnya pada Pasal 9 ayat (2). Sejak saat itu, prinsip ini diadopsi dan diinterpretasikan lebih lanjut dalam perjanjian internasional lainnya, seperti Perjanjian WIPO tentang Hak Cipta (WCT) dan Perjanjian WIPO tentang Pertunjukan dan Fonogram (WPPT). Banyak undang- undang hak cipta nasional di seluruh dunia juga mengintegrasikan atau mendasarkan ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta mereka pada Three Steps Test. Adapun "tiga langkah" yang harus dipenuhi agar suatu pengecualian atau pembatasan hak cipta dapat dianggap sah adalah sebagai berikut: 1. Kasus Khusus Tertentu (Certain Special Cases): Pengecualian atau pembatasan hak cipta harus terbatas pada "kasus-kasus khusus tertentu" atau "keadaan khusus." Ini berarti bahwa pengecualian tersebut tidak boleh bersifat umum atau terlalu luas, melainkan harus didefinisikan secara sempit dan spesifik. Tujuannya adalah untuk mencegah penerapan pengecualian yang dapat mengikis hak eksklusif pemegang hak cipta secara berlebihan. 2. Tidak Bertentangan dengan Pemanfaatan Normal (Does Not Conflict with a Normal Exploitation): Pengecualian atau pembatasan tidak boleh bertentangan dengan eksploitasi normal karya tersebut. Ini berarti penggunaan karya di bawah pengecualian tidak boleh merugikan atau mengganggu cara-cara standar di mana pemegang hak cipta biasanya memanfaatkan atau mengkomersialkan karya mereka. Misalnya, pengecualian tidak boleh menggantikan penjualan atau lisensi yang biasa dilakukan oleh pemegang hak cipta. 3. Tidak Merugikan Kepentingan Sah Pemegang Hak (Does Not Unreasonably Prejudice the Legitimate Interests of the Right Holder): Pengecualian atau pembatasan tidak boleh secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta. Ini melibatkan penilaian dampak ekonomi dan moral dari 235 pengecualian tersebut terhadap pemegang hak cipta. Kepentingan sah di sini mencakup potensi pendapatan, reputasi, dan hak moral atas karya. Three Steps Test berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pembuat kebijakan, pengadilan, dan praktisi hukum untuk menilai apakah suatu pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar (fair use) atau penggunaan adil (fair dealing), sesuai dengan standar internasional. Hal ini memastikan bahwa hak cipta, meskipun memberikan perlindungan yang kuat kepada pencipta, tetap memiliki fleksibilitas untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi, tanpa merusak esensi perlindungan hak cipta itu sendiri. Tabel 1: Ilustrasi Korelasi Antara Pasal – Pasal Dalam UUHC 2014 Dengan Kriteria Penerapan Three Steps Test Konvensi Bern: Pasal UUHC 2014 Kasus Khusus Tertentu (Special Cases) Tidak Bertentangan dengan Eksploitasi Normal (Normal Exploitation) Tidak Merugikan Kepentingan Sah Pencipta (Legitimate Interests) Pasal 9 ayat (3) (Penggunaan Komersial Tanpa Izin) Norma umum yang menetapkan larangan; pengecualiannya diatur dalam pasal lain (misal, Pasal 23 ayat (5)) sebagai kasus khusus. Eksploitasi normal tetap dilindungi oleh hak eksklusif; pengecualian melalui LMK memastikan kompensasi. Kepentingan sah pencipta dilindungi oleh kewajiban izin atau pembayaran royalti melalui LMK. Pasal 23 ayat (5) (Penggunaan Komersial dalam Pertunjukan Melalui LMK) Penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa izin langsung. Pembayaran imbalan melalui LMK memastikan pencipta tetap menerima manfaat ekonomi. Kepentingan ekonomi pencipta terlindungi melalui kewajiban pembayaran royalti yang dikelola LMK. Pasal 81 (Lisensi dan Fleksibilitas Hak Ekonomi) Memberikan fleksibilitas lisensi (langsung/pihak ketiga) sebagai kasus pengelolaan hak ekonomi. Memungkinkan berbagai model eksploitasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pencipta. Memberikan otonomi kepada pencipta untuk mengelola haknya demi keuntungan optimal. Pasal 87 ayat (1) (Keanggotaan LMK dan Imbalan Wajar) Pengelolaan hak ekonomi untuk penggunaan komersial di layanan publik melalui LMK. LMK mengelola hak ekonomi secara kolektif, memastikan penarikan imbalan yang wajar dari penggunaan massal. Meskipun frasa "wajar" perlu parameter, pengawasan Menkum dan audit LMK bertujuan melindungi kepentingan pencipta. 236 Pasal 87 ayat (4) (Penggunaan Melalui LMK Bukan Pelanggaran) Pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna yang telah memenuhi kewajiban perjanjian dengan LMK. Memastikan pengguna dapat mengeksploitasi karya tanpa risiko hukum jika telah patuh pada sistem kolektif. Melindungi kepentingan pencipta dengan memastikan pembayaran royalti melalui LMK tetap terjadi. Pasal 113 ayat (2) huruf f (Ancaman Pidana untuk Pertunjukan Komersial) Penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dan delik aduan untuk pelanggaran berat. Tidak bertentangan jika diterapkan hanya pada kasus tanpa hak dan/atau tanpa izin yang sebenarnya, bukan pada pengguna yang patuh LMK. Melindungi kepentingan pencipta dari pelanggaran serius, namun harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan ultima ratio. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling melengkapi dalam tataran implementasi prakteknya yang dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagaimana berikut: A. Pasal 9 ayat (2): Izin Penggunaan Ciptaan dan Pasal 9 ayat (3): Penggunaan Komersial Ciptaan Tanpa Izin Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak-hak ini merupakan inti dari kemampuan seorang pencipta untuk mendapatkan penghasilan dan apresiasi finansial dari hasil karya intelektualnya. Pasal ini secara komprehensif menguraikan sembilan bentuk spesifik hak ekonomi, yang memberikan kontrol luas kepada pencipta atas eksploitasi komersial karya mereka. Cakupan hak ekonomi yang begitu luas ini menandakan adanya tujuan legislatif untuk memberikan kontrol yang menyeluruh kepada pencipta atas eksploitasi komersial karyanya. Daftar yang ekstensif ini mencakup hampir setiap bentuk pemanfaatan komersial yang dapat dibayangkan, mulai dari publikasi tradisional hingga adaptasi digital dan pertunjukan langsung. Ini menunjukkan bahwa hak-hak ini dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis ciptaan, memperkuat tujuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 untuk melindungi semua karya cipta. Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 secara eksplisit mendefinisikan lingkup ciptaan yang dilindungi, menegaskan bahwa perlindungan mencakup bidang "ilmu pengetahuan, 237 seni, dan sastra". Pasal ini kemudian menyediakan daftar yang komprehensif dan ilustratif dari ciptaan-ciptaan tersebut, menunjukkan cakupan perlindungan yang sangat luas. Daftar ini meliputi, namun tidak terbatas pada: Tabel 2: Jenis Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014 Kategori Ciptaan Contoh Spesifik (Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014) Karya Tulis Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya Karya Lisan Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya Alat Peraga Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan Musik dan Lagu Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks Karya Drama & Koreografi Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim Karya Seni Rupa Lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase Karya Seni Terapan Karya seni terapan Arsitektur Karya arsitektur Peta Peta Seni Motif Karya seni batik atau seni motif lain Fotografi Karya fotografi Potret Potret Sinematografi Karya sinematografi Karya Transformasi Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi Ekspresi Budaya Tradisional Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional Kompilasi Ciptaan/Data Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli Permainan Video Permainan video Program Komputer Program Komputer Daftar yang ekstensif dan beragam yang disajikan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 secara tegas menunjukkan niat legislatif untuk memberikan perlindungan hak cipta yang luas dan inklusif di seluruh spektrum upaya intelektual dan artistik. Frasa "pemanfaatan hak cipta" secara langsung mengacu pada pelaksanaan sembilan hak ekonomi yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014. Penting untuk dipahami bahwa setiap hak ini dapat diterapkan pada jenis ciptaan apa pun yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 dan penegasan cakupan universal pemanfaatan hak cipta dapat dilihat sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut ini: 238 Tabel 3: Hak Ekonomi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UUHC 2014 dan Penerapannya pada Berbagai Jenis Ciptaan No Hak Ekonomi (Pasal 9 Ayat (1) UUHC 2014) Penjelasan Singkat Contoh Penerapan pada Berbagai Jenis Ciptaan (dari Pasal 40 Ayat (1)) 1 Penerbitan Ciptaan Hak untuk menerbitkan atau mengumumkan ciptaan kepada publik. Penerbitan buku (karya tulis), publikasi hasil penelitian (ilmu pengetahuan), katalog seni (karya seni rupa). 2 Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya Hak untuk membuat salinan ciptaan, dalam format fisik maupun digital. Menggandakan program komputer, mencetak sketsa arsitektur, mereproduksi foto, menyalin partitur musik. 3 Penerjemahan Ciptaan Hak untuk menerjemahkan ciptaan ke bahasa lain. Menerjemahkan novel (karya tulis), kuliah (karya lisan), atau naskah drama (drama). 4 Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan Hak untuk mengubah, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan ke bentuk baru. Mengadaptasi novel menjadi skenario film (karya sinematografi), mengaransemen ulang lagu (musik), mentransformasi lukisan menjadi desain digital (karya seni rupa). 5 Pendistribusian Ciptaan atau salinannya Hak untuk mendistribusikan ciptaan asli atau salinannya kepada publik. Mendistribusikan buku fisik, perangkat lunak, film, atau mendistribusikan secara digital berbagai karya kreatif. 6 Pertunjukan Ciptaan Hak untuk mempertunjukkan ciptaan secara publik. Mempertunjukkan lagu dalam konser (musik), pementasan drama atau tari (drama, tari), pertunjukan wayang (pewayangan). 7 Pengumuman Ciptaan Hak untuk mengumumkan atau menyiarkan ciptaan. Penyiaran film di televisi (sinematografi), pengumuman karya arsitektur, penyiaran pidato. 8 Komunikasi Ciptaan Hak untuk mengkomunikasikan ciptaan kepada publik, Streaming video game, komunikasi karya fotografi di 239 seperti melalui penyiaran atau transmisi daring. platform online, penyiaran musik melalui radio internet. 9 Penyewaan Ciptaan Hak untuk menyewakan ciptaan. Penyewaan film, program komputer, atau rekaman musik. Berdasarkan tabel-tabel diatas maka hal ini secara eksplisit mengonfirmasi bahwa "pemanfaatan hak cipta" berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 bersifat universal dan tidak terbatas pada musik dan/atau lagu. Meskipun musik dan lagu sering kali menjadi sorotan utama dalam diskusi dan sengketa hukum mengenai royalti hak cipta, namun kerangka hukum UUHC 2014 secara fundamental dirancang untuk melindungi semua bentuk ciptaan intelektual yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Terhadap kasus-kasus pengujian undang-undang yang sedang berlangsung, meskipun sebagian besar melibatkan musisi dan kekhawatiran mereka tentang ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi, sebenarnya membahas prinsip- prinsip hukum yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip ini mencakup interaksi antara lisensi langsung dan kolektif, definisi "penggunaan komersial," dan konsep "imbalan yang wajar," yang semuanya relevan untuk eksploitasi komersial ciptaan apa pun yang dilindungi hak cipta, tanpa memandang jenisnya. Prevalensi kasus- kasus terkait musik dalam data yang tersedia dapat menciptakan bias persepsi bahwa isu hak cipta atau terutama substansi dalam UUUHC saat ini hanya berkaitan dengan musik. Sehingga sangat penting untuk secara aktif mengimbangi bias ini dengan secara konsisten menegaskan bahasa undang-undang yang luas dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 terkait dengan jenis-jenis ciptaan dan penerapan universal hak ekonomi Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014. Hal ini sangat penting untuk memandu pemahaman yang holistik tentang undang-undang. Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 secara eksplisit menyatakan: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Norma ini menegaskan bahwa untuk setiap tindakan yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang diberikan atas perbuatan pemanfaatan hak ekonomi seperti didalam Pasal 9 ayat (1) seperti Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, 240 Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan, pengguna wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini merupakan pilar utama perlindungan hak ekonomi, memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol fundamental atas pemanfaatan komersial karyanya. Mengingat bahwa Pasal ayat (2) merupakan hak ijin bagi pengguna untuk melaksanakan hak ekonomi untuk seluruh jenis ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Hal ini secara langsung menjawab pertanyaan awal, mengonfirmasi bahwa penerapan undang-undang hak cipta, termasuk pemanfaatan hak ekonomi, tidak terbatas pada musik dan/atau lagu, melainkan mencakup semua kategori yang disebutkan di atas. Hal ini menegaskan bahwa UUHC 2014 dirancang untuk melindungi dan mengatur berbagai bentuk kreativitas tanpa diskriminasi pemanfaatan jenis Ciptaan lainnya. Implikasi utama dari pasal ini adalah bahwa pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin yang jelas dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Aturan ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk menegosiasikan lisensi dan royalti, serta menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Frasa "wajib mendapatkan izin" secara tegas menetapkan aturan baku untuk pelaksanaan hak ekonomi, yang merupakan konsekuensi langsung dari sifat "hak eksklusif" dari hak cipta. Hak eksklusif ini memberikan otoritas tunggal kepada pencipta untuk mengeksploitasi karyanya secara ekonomi. Tanpa ketentuan ini, nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dieksploitasi secara bebas oleh pihak lain, sehingga merusak insentif pencipta untuk berkarya dan menghilangkan kontrol mereka atas kekayaan intelektualnya. Pasal ini juga menjadi dasar bagi konsep "lisensi" sebagai mekanisme formal, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) UUHC adalah fondasi dari hak eksklusif pencipta di Indonesia, yang mewajibkan izin untuk setiap pelaksanaan hak ekonomi dan melarang penggandaan atau penggunaan komersial tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Pasal ini pada dasarnya 241 menegaskan adanya hak eksklusif, bukan merupakan batasan atau pengecualian terhadap hak tersebut. B. Pasal 9 ayat (3): Penggunaan Komersial Ciptaan Tanpa Izin Setelah menganalisa ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pencipta mempunyai hak eksklusif terkait pelarangan penggunaan Ciptaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 yang menyatakan, "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "penggunaan secara komersial ciptaan" pada pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mereka menafsirkan bahwa pasal ini seolah-olah mewajibkan pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta, bahkan jika royalti telah dibayarkan melalui LMK, sehingga menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5). Namun penafsiran yang benar terhadap Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan dalam konteks keseluruhan sistem hukum hak cipta Indonesia, yang mengacu pada three steps test. Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum yang menegaskan hak eksklusif pencipta untuk melarang penggunaan komersial ciptaannya untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Namun, hak eksklusif ini tidak absolut dan dapat dikecualikan dalam "kasus khusus tertentu" sebagaimana diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan, yang menjadi inti kekhawatiran Pemohon, adalah salah satu "kasus khusus tertentu" yang dapat dibenarkan sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti. Terkait dengan penjelasan tentang ketentuan frasa “penggunaan secara komersial” kembali merujuk pada Pasal 1 angka 24 dalam Ketentuan Umum UUHC 2014 yang menyatakan bahwa “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.” Meskipun hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak eksklusif atau hak monopoli secara ekonomi yang artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut siapa pun tidak boleh memanfaatkan 242 nilai komersial kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait. Namun dalam konteks ini, "izin" yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) untuk penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan dapat dipenuhi secara tidak langsung melalui mekanisme pembayaran royalti kepada LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4). LMK berfungsi sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Pemerintah berargumen bahwa tidak ada kontradiksi norma antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum tentang larangan tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, sedangkan Pasal 23 ayat (5) adalah norma khusus yang memberikan pengecualian untuk pertunjukan komersial melalui LMK. Prinsip hukum lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) berlaku di sini, di mana ketentuan khusus Pasal 23 ayat (5) mengatur secara spesifik penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan, sehingga tidak perlu izin langsung dari pencipta jika royalti telah dibayarkan melalui LMK. C. Pasal 23 ayat (5): Penggunaan Komersial dalam Pertunjukan Melalui LMK Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal ini merupakan inti dari mekanisme lisensi kolektif untuk pertunjukan komersial. Para Pemohon berpendapat frasa "Setiap Orang" dan "membayar imbalan" pada Pasal 23 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Frasa "Setiap Orang" dianggap multitafsir, hanya merujuk pada pelaku pertunjukan dan membebaskan penyelenggara. Frasa "membayar imbalan" tidak jelas waktu pembayarannya, sehingga pembayaran setelah pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum. Namun, Pasal 23 ayat (5) ini berfungsi sebagai pengecualian "kasus khusus tertentu" yang diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan adalah contoh nyata dari kasus khusus 243 yang memerlukan mekanisme perizinan yang efisien dan praktis, mengingat skala penggunaan dan banyaknya pihak yang terlibat. Pasal ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan massal karya musik dalam pertunjukan tanpa birokrasi izin langsung yang tidak praktis. Mekanisme pembayaran imbalan melalui LMK memastikan bahwa pencipta tetap menerima manfaat ekonomi dari karyanya. Ini adalah bentuk eksploitasi normal yang diatur secara kolektif, bukan penghilangan hak. LMK mengelola hak ekonomi pencipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan adanya kewajiban pembayaran royalti melalui LMK, kepentingan ekonomi pencipta tetap terlindungi, mencegah kerugian yang tidak adil bagi mereka. LMK sendiri diawasi oleh Kementerian Hukum, termasuk dalam penetapan besaran royalti. Dengan demikian Frasa "Setiap Orang" dalam konteks hak cipta dan royalti lagu/musik di Indonesia memiliki cakupan yang luas, meliputi individu maupun badan hukum. Namun, interpretasi hukum yang berkembang, telah mempersempit dan memperjelas makna frasa ini sesuai dengan konteks penggunaan ciptaan secara komersial dimana secara spesifik: • Untuk penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan, "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan". Pihak ini memiliki kewajiban untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut LMKN tanpa perlu izin langsung dari pencipta sebelumnya. • Untuk penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (di luar pertunjukan langsung, seperti di kafe, restoran, hotel, dll.), "Setiap Orang" merujuk pada pemilik atau pengelola bisnis yang memanfaatkan musik untuk keuntungan ekonomi. Kewajiban utama adalah pembayaran royalti melalui LMKN, yang dapat dilakukan melalui permohonan lisensi atau, dalam konteks pertunjukan, tanpa perjanjian lisensi sebelumnya dengan tetap membayar royalti. Kedua jalur ini, baik lisensi formal maupun lisensi wajib untuk pertunjukan, sama- sama mewajibkan pembayaran royalti melalui LMKN. Hal ini menunjukkan upaya untuk menstandardisasi dan memusatkan pengelolaan royalti, dengan tujuan mengurangi kompleksitas bagi pengguna dan meningkatkan efisiensi bagi pencipta. 244 Terkait dengan pemaknaan frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dimana menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK." Konteks pasal ini secara spesifik mengatur penggunaan ciptaan (terutama lagu dan/atau musik) secara komersial dalam suatu pertunjukan. Ini adalah ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap prinsip umum hak ekonomi yang mensyaratkan izin terlebih dahulu. Secara umum, frasa "setiap orang" dalam hukum Indonesia merujuk pada subjek hukum yang luas, meliputi individu (orang perseorangan) maupun badan hukum, kecuali jika ada pembatasan eksplisit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 UUHC 2014, yaitu “Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum”. Apabila frasa "setiap orang" diterapkan secara harfiah pada pertunjukan komersial, hal itu dapat menimbulkan kesulitan besar dalam mengidentifikasi dan menegakkan kewajiban royalti pada setiap individu musisi atau penampil yang terlibat. Dengan menegaskan bahwa "Penyelenggara Acara Pertunjukan" sebagai pihak yang berkewajiban dan merupakan entitas yang umumnya memiliki kapasitas organisasi, sarana finansial, dan kepentingan komersial langsung dalam acara tersebut sebagaimana dalam himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyederhanakan proses pengumpulan royalti, sejalan dengan konsep lisensi menyeluruh (blanket license), dan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi semua pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan hak ekonomi menjadi lebih layak. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan frasa “pembayaran imbalan” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, pemerintah memberikan penjelasan bahwa meskipun dalam UUHC 2014 tidak dijelaskan secara detail terkait jangka waktu pembayaran royalti namun mekanisme tersebut diatur dalam peraturan turunan UUHC 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) yang selanjutnya disebut PP 56/2021, didalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN”. Tidak hanya itu saja, juga diatur mekanisme waktu pembayarannya, yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) PP 56/2021, yaitu berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik”. D. Pasal 81: Lisensi secara umum dan Fleksibilitas Hak Ekonomi Pasal 81 UUHC 2014 menyatakan: "Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)". Para Pemohon berpendapat frasa "Kecuali diperjanjikan lain" pada Pasal 81 menimbulkan konflik normatif internal dan ambiguitas antara sistem blanket licensing oleh LMKN dan direct licensing oleh pencipta, menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 mendefinisikan lisensi sebagai “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Artinya, lisensi adalah perjanjian tertulis yang memberi hak kepada pihak lain menggunakan karya cipta secara ekonomi sesuai batas yang disepakati. UUHC 2014 mengatur lisensi melalui perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta dan pihak penerima izin. Pasal 80 menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi tertulis kepada pihak lain untuk melakukan hak ekonomi tertentu atas ciptaannya. Masa berlakunya lisensi dibatasi dan penerima lisensi wajib membayar royalti selama periode lisensi (Pasal 80 ayat 2–4) sesuai perjanjian. Lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif atau non-eksklusif, tergantung dari isi sebuah perjanjian lisensi tersebut. Penjelasannya yaitu: a. Lisensi Eksklusif: Pemberi lisensi mengizinkan penerima menjadi satu-satunya pihak yang dapat menggunakan hak ekonomi tertentu atas ciptaan selama jangka waktu lisensi. Dalam praktiknya, jika perjanjian menyatakan bersifat 246 eksklusif, maka pemegang hak cipta tidak melisensikan karya tersebut kepada pihak lain atau dirinya sendiri selama periode berlakunya lisensi eksklusif. Meskipun UU 28/2014 tidak secara eksplisit menyebut “lisensi eksklusif”, Pasal 81 menegaskan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta dapat tetap melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan kata lain, untuk menjadikan lisensi bersifat eksklusif, klausul eksklusivitas harus dicantumkan dalam perjanjian. b. Lisensi Non-Eksklusif: Penerima lisensi hanya mendapat izin terbatas tanpa membatasi pemegang hak cipta memberi lisensi lain. Artinya, penerima lisensi dan pemegang hak atau penerima lain sama-sama dapat menggunakan hak cipta tersebut. Ketentuan Pasal 81 (“kecuali diperjanjikan lain… dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga”) mencerminkan karakter non-eksklusif apabila tidak ada klausul eksklusif dalam perjanjian. Lisensi non-eksklusif memungkinkan hak cipta tetap dibagikan atau dilisensikan kembali kepada pihak lain. Pasal 81 UUHC 2014 menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam pengelolaan hak ekonomi. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang hak untuk memilih mekanisme lisensi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, sesuai dengan kesepakatan. Frasa "kecuali diperjanjikan lain" memungkinkan adanya kesepakatan spesifik antara pihak-pihak, yang merupakan bagian dari otonomi pencipta dalam mengelola haknya. Pasal 81 UUHC 2014 secara eksplisit memberi ruang bagi pemberian lisensi langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengelola sendiri hak ekonominya atau mengizinkan pihak ketiga menggunakan ciptaannya tanpa harus melalui lembaga kolektif. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Pasal 81 UUHC 2014 membuka peluang bagi pemilik hak untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Ketentuan dalam Pasal 81 UUHC 2014 juga harus diartikan dan dikaitkan dengan Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC 2014. Pasal 9 UUHC 2014 menetapkan hak eksklusif pencipta atas ciptaan (memberi izin atau melarang penggunaan), sedangkan Pasal 23 UUHC 2014 mengatur sistem blanket license melalui LMK. 247 Lebih lanjut, ketentuan di dalam Pasal 81 UUHC 2014 apabila dijunctokan dengan ketentuan di Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dan Pasal 87 ayat (1) UU HC 2014 juga menjadi dasar bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memilih tidak mengikuti sistem blanket license melalui LMK/LMKN untuk pemanfaatan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, atau yang dikenal sebagai mekanisme opt-out. Sebagai implementasi dari mekanisme opt-out, Pasal 81 UUHC 2014 membuka ruang untuk sistem lisensi langsung (direct license) bagi Pemegang Hak Cipta, yaitu hak mereka memberikan izin langsung untuk menggunakan ciptaan secara komersial kepada pengguna tanpa melalui perantara seperti lembaga manajemen kolektif. Namun, penerapan lisensi ini tidak mutlak. Pertama, prinsip “kecuali diperjanjikan lain” berarti pihak-pihak dapat membuat kontrak yang mengatur sebaliknya (misalnya tetap melalui kolektif). Kedua, perjanjian lisensi harus berbentuk tertulis (Pasal 80 ayat 1) dan tunduk pada ketentuan Pasal 82 UUHC 2014, yang melarang syarat kontrak yang bertentangan dengan peraturan dan yang menghilangkan keseluruhan hak pencipta/pemilik. Misalnya, Pasal 82 ayat ayat (3) UUHC 2014 menegaskan bahwa lisensi tidak boleh “menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya”. Dengan demikian, meski lisensi langsung diperbolehkan, klausul kontrak tetap dibatasi. Mekanisme opt-out ini sudah dikenal di berbagai negara, seperti hal-nya di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia yang memberikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta opsi untuk memberikan lisensi langsung atas ciptaannya untuk penggunaan komersial tertentu tanpa melalui lembaga kolektif. Sebagai contoh, lembaga kolektif Performing Rights Society for Music (“PRS”) di Britania Raya memungkinkan anggotanya untuk memilih keluar / opt-out dari PRS untuk penggunaan lagu di pertunjukan publik (konser) dengan syarat memberikan pemberitahuan kepada PRS 20 (dua puluh) hari sebelum memberikan lisensi tersebut secara langsung. Mekanisme yang sama juga diterapkan oleh lembaga kolektif Australasian Performing Right Association (“APRA”) yang memungkinkan anggotanya untuk memilih mekanisme opt-out untuk penggunaan tertentu, termasuk konser, dengan memberitahukan kepada APRA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna disertai dengan lembar persetujuan dari pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti pencipta lainnya atau penerbit musik. Dalam hal ini, APRA masih akan tetap mengelola karya yang sama untuk penggunaan selain yang telah diopt-out. 248 Contoh-contoh pengimplementasian mekanisme opt-out di atas membuktikan bahwa sistem blanket license melalui lembaga kolektif dan direct license dapat dilakukan secara bersamaan. Hal mana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 81 UUHC. Sehingga, ketentuan di dalam Pasal 81 UU HC ini justru memberikan kepastian hukum kepada pencipta dalam memberikan lisensi pengelolaan ciptaannya untuk mendapatkan hak ekonomi secara optimal, tanpa menghilangkan mekanisme blanket licensing sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dan Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014. Ketentuan Pasal 81 UUHC 2014 yang mengacu pada Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) yang merinci hak ekonomi pemilik Hak Terkait. Artinya, lisensi dalam Pasal 81 juga berlaku untuk hak-hak berikut: a. Pelaku Pertunjukan (Pasal 23 ayat 2): hak ekonomi pelaku pertunjukan mencakup hak untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan, membuat fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi, menggandakan fiksasi pertunjukan dalam bentuk apa pun, mendistribusikan salinan fiksasi, menyewakan salinan fiksasi kepada publik, dan menyediakan fiksasi pertunjukan agar dapat diakses publik. Dengan Pasal 81 UUHC 2014, seorang penyanyi/musisi dapat melisensikan secara langsung semua hak tersebut kepada pihak ketiga, kecuali sudah diatur lain dalam kontrak; b. Produser Fonogram (Pasal 24 ayat 2): hak ekonomi produser rekaman meliputi hak menggandakan fonogram (rekaman suara), mendistribusikan salinan fonogram, menyewakan salinan fonogram kepada publik, dan menyediakan fonogram agar dapat diakses publik. Pasal 81 UUHC 2014 memungkinkan produser rekaman memberikan lisensi langsung atas kegiatan reproduksi dan distribusi fonogramnya; dan c. Lembaga Penyiaran (Pasal 25 ayat 2): hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, membuat fiksasi siaran, dan menggandakan fiksasi siaran. Dengan demikian lembaga penyiaran dapat sendiri atau melisensikan pihak lain untuk melakukan siaran ulang atau penggandaan siarannya sesuai Pasal 81 UUHC 2014. Pasal 81 UUHC 2014 secara eksplisit menghubungkan ketiga pasal tersebut sehingga pemilik Hak Terkait bisa memberi lisensi atas setiap tindakan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), 24 ayat (2), dan 25 ayat (2) UUHC 2014. Dengan kata lain, Pasal 81 UUHC 2014 yang secara umum memberikan dasar lisensi bagi “Pasal 9 249 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)" berfungsi sebagai payung lisensi bagi hak-hak yang sudah didefinisikan sebagai hak ekonomi dari Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 di dalam pasal-pasal tersebut. Namun bagi jenis ciptaan yang sudah mempunyai mekanisme kolektif dalam wadah Lembaga Manajemen Kolektif, maka mekanisme yang diatur adalah melalui lembaga tersebut. Penting untuk dipahami bahwa keberadaan direct licensing tidak secara otomatis mengeliminasi atau bertentangan dengan blanket licensing yang difasilitasi oleh LMK/LMKN. Sebaliknya, keduanya dapat berfungsi secara komplementer. Untuk penggunaan massal dan sulit dilacak secara individual, seperti pertunjukan publik, blanket licensing melalui LMK adalah mekanisme yang efisien dan realistis, sejalan dengan praktik internasional. Untuk penggunaan yang sangat spesifik atau eksklusif, direct licensing mungkin lebih sesuai. Undang-Undang Hak Cipta, melalui LMK, memfasilitasi pergeseran paradigma perlindungan hak cipta dari individual ke kolektif untuk efisiensi industri. Ini bukan pelemahan hak, melainkan modernisasi manajemen hak untuk memastikan kompensasi bagi pencipta sekaligus memungkinkan penggunaan yang luas, yang pada akhirnya menguntungkan ekosistem kreatif secara keseluruhan. E. Pasal 87 ayat (1): Keanggotaan LMK dan Konsep "Imbalan yang Wajar" Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014 menyatakan: "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial". Para Pemohon berpendapat frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) membuka ruang multitafsir karena tidak ada parameter tegas, menyebabkan ketidakpastian dalam penetapan tarif. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak ekonomi, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMK berfungsi sebagai "jembatan" antara pencipta dan pengguna. Pasal 87 ayat (1) mendorong pencipta untuk menjadi anggota LMK, yang merupakan prasyarat untuk menarik "imbalan yang wajar" dari penggunaan komersial di layanan publik. Ini adalah upaya 250 untuk sentralisasi dan efisiensi pengelolaan hak ekonomi, yang merupakan manifestasi praktis dari three steps test dalam konteks nasional. Dengan memungkinkan penggunaan komersial dalam pertunjukan tanpa izin langsung (Pasal 23 ayat (5) dengan syarat royalti dibayarkan melalui LMK, undang-undang secara efektif mendefinisikan ini sebagai "kasus khusus" yang "tidak bertentangan dengan eksploitasi normal" dan "tidak merugikan kepentingan sah" pencipta. Meskipun frasa "imbalan yang wajar" dianggap multitafsir oleh Pemohon, UUHC 2014 telah mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Pedoman penetapan besaran royalti oleh LMK harus disahkan oleh Menkumham (Pasal 89 ayat 4 UUHC 2014 dan Pasal 12 serta Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021), dan LMK diaudit secara berkala (Pasal 90 UUHC 2014) serta dievaluasi oleh Menkumham (Pasal 92 UUHC 2014). Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Peran LMK dalam mengelola "imbalan yang wajar" adalah kunci untuk memastikan bahwa pengecualian penggunaan (seperti pertunjukan komersial) tidak merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti yang terstruktur dan diawasi, eksploitasi karya cipta tetap berjalan secara normal dan adil. Terkait dengan tarif royalti untuk konser Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu adalah instrumen hukum yang secara spesifik menjadi rujukan utama untuk penetapan tarif royalti berbagai jenis penggunaan musik komersial di Indonesia, termasuk pertunjukan musik live. Keputusan ini menyatakan bahwa tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada "praktik terbaik di tingkat internasional," dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pengguna, serta prinsip kepatutan dan rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan penegasan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada laman resminya di https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/edukasi-dan-kepatuhan-adalah- kunci-ekosistem-musik-yang-berkeadilan?kategori=agenda-ki bahwa: “Edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. 251 Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, untuk mempermudah dalam perizinan, Undang-undang telah mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai perantara satu pintu. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) dan pasal 87 UU Hak Cipta, pelaku usaha atau pengguna Layanan Publik bersifat Komersial cukup membayar royalti satu kali secara terpusat, yang kemudian akan didistribusikan kepada para pencipta dan pemilik hak terkait (penyanyi, musisi, produser fonogram) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). “Kewajiban pembayaran royalti ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam layanan publik bersifat komersial wajib mengajukan lisensi melalui LMKN. Ini berlaku untuk berbagai bentuk pemanfaatan lagu, mulai dari yang diputar di restoran, kafe, pub, diskotek, hingga konser musik. Untuk Tarif royalti pun sudah ditetapkan secara jelas dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yaitu sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket dan tambahan 1% untuk tiket gratis, atau 2% dari biaya produksi untuk konser tanpa tiket. Tanggung jawab pembayaran ada di tangan penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan pada penyanyi atau musisi—kecuali jika mereka juga berperan sebagai penyelenggara. Dengan demikian setelah dilakukannya pembayaran royalti melalui LMKN, pengguna tidak lagi memerlukan izin langsung dari pencipta/pemegang hak cipta untuk keperluan performing right, karena secara hukum hak tersebut telah dipenuhi. Hal ini memberikan kejelasan, kemudahan, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.” F. Pasal 113 ayat (2) huruf f: Ancaman Pidana dan Prinsip Ultimum Remedium Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 mengatur sanksi pidana bagi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Frasa "huruf f" merujuk pada "pertunjukan Ciptaan" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f. Para Pemohon berpendapat frasa "huruf f" pada Pasal 113 ayat (2) memperluas ancaman pidana terhadap perbuatan yang bersifat perdata tanpa dasar kriminalisasi 252 yang proporsional dan sesuai prinsip ultima ratio. Ini menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK namun tetap berpotensi dikriminalisasi jika pencipta menilai "ketiadaan izin" secara subjektif. Secara umum Pasal 113 UUHC 2014 yang dijunctokan dengan ketentuan Pasal 9 UUHC 2014 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 yang dapat dijabarkan menjadi: (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tujuan pasal ini adalah memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan secara komersial yang artinya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait (Neighboring Rights) yang dilakukan bukan untuk tujuan komersial (misalnya untuk penggunaan pribadi) tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi bisa dikenakan sanksi perdata. Ayat (4) menegaskan bahwa pembajakan skala besar (misalnya produksi massal CD bajakan, distribusi film ilegal secara daring, dsb) dianggap sebagai kejahatan serius dan diberikan ancaman hukuman yang jauh lebih berat. Terkait dengan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang secara garis besar pasal ini menyasar perbuatan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin untuk hak- hak ekonomi tertentu (huruf c, d, f, dan h) yang diimplementasikan untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 253 2014. Dalam konteks UUHC 2014, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h mencakup hak penerjemahan ciptaan; hak adaptasi, aransemen atau transformasi; hak pertunjukan; dan hak komunikasi ciptaan. Artinya, pasal ini melarang seseorang menerjemahkan, mengadaptasi/mentransformasikan, mementaskan, atau mengkomunikasikan (menyebarkan) ciptaan milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Pelanggaran jenis ini diancam pidana maksimal 3 tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta. Selain itu, UUHC 2014 menerapkan mekanisme delik aduan – artinya ketentuan pidana (termasuk Pasal 113) hanya dapat ditegakkan jika ada pengaduan resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan Pasal 113 UUHC 2014 ini selaras dan menjadi komplementer serta pelengkap dari perwujudan dan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan pelindungan kepada seluruh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam melaksanakan Hak Ekonomi nya. Jika suatu penggunaan ciptaan (misalnya, pertunjukan komersial) telah memenuhi kriteria three steps test (yaitu, merupakan kasus khusus, tidak bertentangan dengan eksploitasi normal, dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta karena telah membayar royalti melalui LMK), maka secara logis, perbuatan tersebut seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai "tanpa hak dan/atau tanpa izin" yang dapat dipidana. Dengan demikian subtansi pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 113 ayat (2) huruf f) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum tidak berlandaskan karena Pasal 113 ayat (2) huruf f UUHC 2014 memberikan pelindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan/atau produk hak terkait secara umum yang termasuk dalam kategori tindakan dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya huruf f UUHC 2014, ketentuan ini memberikan penekanan serta penegasan didalam tindakan pelanggarannya bukan tentang objek dari tindakan pelanggarannya dimana tidak mengatur secara khusus pertunjukkan musik saja juga melindungi untuk pertunjukkan ciptaan lainnya, yaitu pertunjukkan pembacaan puisi, pertunjukkan tari dan lain sebagainya. Sehingga jika dihapus atau dianggap inkonstitusional akan merusak tataran implementasi pelindungan atas karya cipta selain musik. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) UUHC 2014 menegaskan: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah 254 melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal 87 ayat (4) UUHC 2014 ini merupakan klausul perlindungan penting bagi pengguna. Ini secara tegas menyatakan bahwa jika pengguna telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK, maka penggunaan komersial tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ini secara langsung mengatasi kekhawatiran kriminalisasi bagi pengguna yang patuh pada sistem kolektif. Oleh karena itu, kekhawatiran kriminalisasi bagi pengguna yang patuh adalah tidak berdasar jika UU diinterpretasikan secara komprehensif dan sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan delik aduan. Interpretasi yang benar terhadap hukum, yang konsisten dengan sifat ultimum remedium dan delik aduan dari UUHC 2014, secara inheren melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman dengan mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional untuk tindakan yang pada dasarnya bersifat perdata dan telah mematuhi mekanisme lisensi kolektif. Perlu ditekankan juga bahwa UUHC 2014 merupakan Administrative Penal Law, yang berarti pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Penyelesaian sengketa primer adalah melalui jalur perdata (arbitrase/pengadilan niaga) atau mediasi. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal (vide pasal Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014). Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak serta merta diterapkan untuk setiap pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 sebagai berikut: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” yang secara tegas mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait (selain pembajakan) sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan sebuah langkah yang positif dan progresif dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks Hak Cipta dan Hak Terkait. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis dan dipertimbangkan adalah: 255 a) Pasal ini secara jelas mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur damai (mediasi) sebelum upaya represif melalui tuntutan pidana ditempuh. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum acara dan penyelesaian sengketa yang mendorong cara-cara yang lebih musyawarah dan mufakat. b) Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seringkali lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang cenderung panjang dan kompleks. Mediasi memungkinkan para pihak untuk duduk bersama, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) di bawah fasilitasi seorang mediator yang netral. c) Sengketa Hak Cipta seringkali melibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Mediasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya yang dapat memulihkan kerugian tersebut secara lebih langsung dan proporsional dibandingkan dengan sanksi pidana yang fokus pada penghukuman pelaku. d) Ketentuan ini secara implisit membatasi penggunaan jalur pidana dalam sengketa Hak Cipta, kecuali untuk kasus pembajakan yang dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dan terorganisir. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan derajat pelanggaran dan penyesuaian mekanisme penyelesaiannya. e) Kewajiban mediasi ini berlaku jika para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan ini dan tidak mewajibkan mediasi jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Alternatif Penyelesaian Sengketa/Mediasi ini harus dilakukan secara resmi dan oleh Badan Resmi yang diakui oleh Pemerintah seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga badan/lembaga lainya yang juga diakui oleh Pemerintah serta dituangkan di dalam Berita Acara Mediasi didalam pelaksanaannya. Alternatif Penyelesaian Sengketa/Mediasi sering disalahartikan oleh masyarakat pada umumnya bahwa somasi merupakan bentuk dari Mediasi. Sedangkan kedua 256 hal tersebut berbeda satu sama lain. Hasil kesepakatan Mediasi harus dituangkan dalam Berita Acara Mediasi baik untuk mediasi yang mencapai kata sepakat maupun tidak. Karena akan menjadi landasan hukum apakah perkara pidananya akan berlanjut atau tidak. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 UUHC 2014 lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Artinya, penegak hukum tidak dapat langsung memproses kasus tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta/pemegang hak cipta yang merasa dirugikan. Ini memberikan kontrol kepada pemegang hak untuk memutuskan apakah akan menempuh jalur pidana atau perdata (misalnya, menuntut ganti rugi). Prinsip ultimum remedium dan delik aduan ini berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang krusial terhadap potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Terkait ketentuan Pasal 113 yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang itu sendiri. Bahwa pengaturan mengenai “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “…Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang- undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan 257 harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang- undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di Lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi………” Oleh karena itu, Terhadap Petitum para pemohon yang berbunyi sebagaimana berikut: 1. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut; 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang frasa "Setiap Orang" dimaknai sebagai “Orang atau badan hukum sebagai penyelenggara Acara Pertunjukan” kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti, dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan; 4. Menyatakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang dimaknai untuk Penggunaan Secara Komersial dalam suatu Pertunjukan tidak 258 diperlukan lisensi dari Pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk Pencipta melalui LMK; 5. Menyatakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif; 6. Menyatakan bahwa ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. Bahwa petitum yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, bukan sekedar memberi pemaknaan baru, mempersempit, atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma yang ada dalam pasal-pasal a quo, tetapi juga suatu perumusan baru yang sudah masuk wilayah politik hukum yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang berwenang melakukan perumusan dalam kedudukannya sebagai positive legislator. Terhadap permasalahan yang terjadi pada para Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil sesungguhnya merupakan constitutional complaint sehingga bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 259 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden Terdapat pertanyaan dari beberapa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Pemerintah uraikan sebagai berikut: A. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Enny Nurbaningsih, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Persoalan agnez MO, vidi, sejauh mana sih, sebetulnya problem yang berkaitan dengan tata kelola royalti itu? Bagaimana sih, sebetulnya tata kelola royalti itu sendiri yang sekarang ini ada? Apakah kemudian itu bisa memberikan perlindungan yang efektif dari hak ekonomi penciptanya? 2. Sejauh mana pula efektivitas dari LMKN itu di dalam mendistribusikan royaltinya itu sendiri, ya? ini kan problemnya memang jangan-jangan memang tidak terdistribusi royalti itu. Apa sebenarnya persoalannya di situ? 3. Kalau dilihat dari norma tadi yang dijelaskan ini sebetulnya kan lebih banyak berkutat pada blanket license. Bukan direct license, tapi blanket license. Kalau kemudian blanket license, apakah memang kemudian ada kemungkinan dia bisa bergeser kepada direct license yang kemudian ditujukan langsung kepada pelaku pertunjukan? Karena saya melihat memang Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu saling berkelindan. pemaknaan batasan secara komersial itu kan di penjelasan juga tidak ada. Itu sejauh mana sebetulnya batasan yang dikatakan secara komersial itu? Supaya tidak mudah juga pelaku pertunjukan itu kemudian terkena. Karena komersialisasi itu juga kadang-kadang bisa fleksibel di lapangan. Itu batasnya seperti apa? Supaya berkelindannya juga bisa kelihatan nampak di situ antara ayat (1) sampai dengan ayat (3) itu. 4. Dan perkembangan terkait dengan penerapan undang-undang ini, apakah memang sepenuhnya dia menerapkan blanket license? Apakah juga ada ketentuan yang di dalamnya juga dia menyangkut direct license? Atau jangan-jangan sudah berkembang ke arah hibrid? 260 5. …soal 3 step test itu. Itu memang kalau diikuti, itu kan seolah-olah tadi Pak Razilu menganggap ini evaluasi terhadap penerapannya. Tetapi kalau saya bayangkan dari Konvensi Bern ini sebetulnya tidak bicara soal evaluasi, ini sebetulnya dalam proses pembentukan normanya pun dia harus menerapkan sebenarnya 3 step test itu. apakah memang diefektifkan hanya untuk evaluasinya atau dari sejak proses awalnya gimana sebenarnya pada waktu dirumuskan norma ini? Apakah norma-norma ini sudah menerapkan sepenuhnya dari Konvensi Bern itu sendiri dengan 3 step test itu ataukah memang hanya khusus untuk evaluasi? 6. Saya juga tadi menangkap juga di Pasal 23 ayat (5). Tadi dikatakan ini normanya khusus. norma yang dikatakan khusus itu sebetulnya ditentukan di mana itu? Apa hal yang mendasarinya kalau itu dikatakan sebagai norma yang bersifat khusus? Karena itu kalau dibaca, saya masih menangkapnya sebagai norma umum di situ. Khususnya itu apa batasan-batasannya sebagai norma khusus di Pasal 23 ayat (5) itu? 7. Naskah akademiknya termasuk risalah sidang yang berkaitan dengan proses pembahasan norma-norma yang dimohonkan pengujian B. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Arsul Sani, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ketentuan pidana administratif yang hanya bisa diterapkan kalau misalnya upaya-upaya administratif atau keperdataan itu kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar. Tapi itu masalahnya tidak tergambarkan. Itu seperti delik biasa yang bisa juga kemudian langsung dikenakan. Nah, ini kami mohon juga apa yang Bapak sampaikan itu adanya di mana? Apakah di naskah akademik? Atau mungkin di dokumen yang lain? Atau di catatan pembahasan? Ini kami mohon dilengkapi. Sehingga para penegak hukum kita ini supaya semua memahami bahwa kemudian tidak gampang-gampang melakukan, saya tidak pakai istilah kriminalisasi, tapi proses hukum pidana yang terkait dengan katakanlah pelanggaran hak cipta.  Semangatnya sebetulnya saya setuju dengan pidana administratif itu karena jangan semua hal itu hanya karena rumusan formalnya itu membuka kemungkinan untuk proses hukum pidana, terus langsung dipidanakan, orang. 2. Di Pasal 81, ini kan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ini punya opsi. Pertama, dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. melaksanakan sendiri itu dalam arti ini adalah mengelola sendiri, ya, royaltinya? Nah, ketika dia ada dalam pilihan yang melaksanakan sendiri itu, apakah dia kemudian bisa bikin aturan-aturan sendiri terkait dengan besarannya misalnya? Semau gue, lah. Atau yang lain misalnya, “Kalau saya kelola sendiri, kalau terhadap penyanyi A, B, C, D karena enggak ada masalah dengan saya, saya kasih, tapi saya melarang kalau misalnya D, E, F yang mau minta.” Jadi, karena prinsip dasarnya ini kan, sebetulnya kalau kita lihat di Pasal 23 ayat (5), setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu asal membayar imbalan, kepada LMK di sini. Nah, kalau dia kelola sendiri bagaimana ini? Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Apakah boleh kemudian itu tadi, tadi kalau kita melaksanakan sendiri itu kemudian dia, sekali lagi, ya, menciptakan, quote unquote, “aturan-aturan” tentang 261 penggunaan oleh pihak lain, ya? 3. Misalnya dalam satu pesta perkawinan ini, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga, kan. Nah, itu. Jadi, sudah kayak konser sendiri, gitu kan, terus mengundang penyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinnya untuk, “Mau minta lagu apa?” sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi, royalti? Jadi, sifatnya massal, tapi komersialnya, saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya, tapi komersialnya tidak seperti pada konser yang berbayarlah, seperti itu. C. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK M. Guntur Hamzah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Kaitannya dengan blanket license ini dalam kaitan dengan pencipta yang tidak terdaftar. Apakah juga ini konstruksi hukumnya ini kira-kira seperti apa ya, yang tidak terdaftar di LMK atau LMKN itu? Apakah ini bisa dikatakan dia melakukan yang namanya vrijwillige onderwerping ya, atau yang disebut dengan penundukan sukarela, ya? Atau seperti apa konstruksi hukumnya itu? Sementara ini kan hubungan hukumnya kan perdata. Lho, kok perdata, tiba- tiba dia harus terikat untuk masuk dalam rezim blanket license itu. Jangan- jangan kasus yang terjadi itu karena dia tidak terdaftar, saya belum tahu persisnya seperti apa. 2. siapa sih, yang punya kewajiban membayar royalti? sebetulnya seberapa jauh sih, pencipta lagu atau ahli waris dari pencipta ini, apakah boleh dia melarang misalnya seseorang atau satu group band untuk menyanyikan lagunya? Padahal misalnya dia sudah membayar royalti melalui LMKN. ada kasus-kasus yang dulu juga dulu sebelumnya, ada ahli waris kemudian melarang. Misalnya itu Band T’Koes, kan Band T’Koes tidak diizinkan untuk menyanyikan lagunya Koes Plus, Nah, bagaimana ini dari konstruksi royalti ini? Kalau misalnya dia sudah membayar royaltinya apakah masih ada pelarangan seperti itu? Atau tidak diizinkan? Padahal juga banyak fansnya juga kalau dia nyanyikan lagu-lagu yang kaitannya dengan hak dari penikmat lagu. seberapa jauh ahli waris dari pencipta itu dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan penyanyinya untuk menyanyikan lagu-lagu yang diwariskan itu? apakah memang karena dia semata-mata karena tidak bayar royalti? Atau kalau dia sudah bayar royalti kemudian tetap dia tidak diizinkan, itu apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? D. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Keberadaan LMK atau LMKN ini awalnya didesain seperti apa? Karena ini jangan-jangan karena persoalan begitu besarnya kekuasaan, kewenangan LMK atau LMKN ini yang kemudian menimbulkan permohonan yang diajukan pada kesempatan ini. E. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Ridwan Mansyur, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 262 Sebanyak apa diajukan ke Dirjen Hak Cipta itu komplain-komplain yang seperti ini? F. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Suhartoyo, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kalau kesepakatan itu tidak tercapai, Pak? Meskipun semua diserahkan pada kebebasan berkontrak. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta, dibayar berapa pun tidak boleh dinyanyikan. memang ini mestinya bisa masuk wilayah publik, tapi harus melalui kesepakatan-kesepakatan wilayahnya privat. Karena kalau sudah pure milik privat, tentunya, orang meskipun mau bayar, tapi bisa jadi yang punya tetap melarang. Dalam persidangan Uji Materi No. Nomor 37/PUU-XXIII/2025 tanggal 31 Juli 2025, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah yang akan kami jawab dalam keterangan tambahan ini, yaitu sebagai berikut: A. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 1. Mengenai ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, apakah kata pertunjukan (huruf f) tersebut tidak dibatasi pada “direct perform” tapi juga memperdengarkan di tempat-tempat tertentu;. Ditambahkan mengenai maksud original tempat dalam Psl 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta. 2. Apa saja yg sudah dilakukan LMK saat ini. Psl 9 (2) Undang-Undang Hak Cipta Setiap orang dimaknai eksplisit menjadi “kalau sudah anggota LMK/Eo tiak akan dipidana”. Pasal 113 ayat (2) ini sebaiknya dipindahkan menjadi Ganti rugi keperdataan. B. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Tentang Jangkauan Psl 9 ayat (1) huruf f, misal di acara Car Free Day, apakah ini bagian pertunjukan atau tidak. Jangkauan pertunjukan Ciptaan seperti: memperdengarkan dan apakah semua tempat usaha harus anggota LMK. Bagaimana dengan Lagu-lagu asing, apakah perlakuan nya berbeda serta mengenai dasar hukum LMK serta efektifitasnya. C. Prof Arief Hidayat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: tentang maksud Pencipta Lagu berfungsi sosial . D. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana hak Pencipta diluar negeri 263 E. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengajukan pertanyaan sebagai berikut: berpandangan bahwa sanksi pidana harusnya lebih kecil atau bahkan hanya denda saja . Menanyakan jumlah LMK saat ini, serta masih banyak orang yang tbelum mengetahui tentang LMK. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa keterangan tambahan Presiden yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2025 oleh Ir. Razilu, M.Si. CGEACA, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia selaku kuasa Pemerintah, guna menanggapi/menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu: a. Prof. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. c. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. e. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. f. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. g. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. h. Prof Arief Hidayat i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tambahan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Pemerintah untuk memberikan elaborasi yang mendalam dan komprehensif atas serangkaian pertanyaan, masukan, serta kekhawatiran yang telah diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.1 Pemerintah memandang pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai refleksi dari denyut nadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di industri kreatif, terutama di sektor musik yang dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, melalui keterangan tambahan ini, Pemerintah berupaya menyajikan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diperkaya dengan landasan filosofis, data empiris, dan studi komparatif, dengan tujuan luhur untuk membantu Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan kearifan dan keadilan yang sebenar- benarnya. 264 Pada hakikatnya, pembentukan UUHC dilandasi oleh sebuah filosofi keseimbangan yang luhur. Undang-undang ini dirancang sebagai instrumen hukum modern yang bertujuan untuk merekonsiliasi dan mengharmonisasikan tiga pilar kepentingan fundamental yang seringkali tampak berhadapan, yaitu: Pertama, memberikan perlindungan hak eksklusif yang kokoh, baik hak moral maupun hak ekonomi, bagi para pencipta dan pemilik hak terkait, termasuk komponis, penulis lirik, dan musisi. Perlindungan ini adalah insentif utama yang menyuburkan ladang kreativitas dan inovasi, yang merupakan jantung dari ekonomi kreatif nasional. Kedua, menciptakan kepastian hukum bagi para pengguna ciptaan (users) yang hendak memanfaatkan karya secara komersial, seperti penyelenggara konser, stasiun radio, atau pemilik kafe. Kepastian ini penting untuk menumbuhkan industri kreatif yang sehat, di mana investasi dan pemanfaatan karya dapat berjalan tanpa dihantui oleh ketidakpastian hukum. Ketiga, menjamin akses publik terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan budaya sebagai bagian dari amanat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemerintah berpandangan bahwa berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat, yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan a quo, bukanlah bukti dari inkonstitusionalitas norma-norma yang terkandung dalam UUHC. Sebaliknya, dinamika tersebut merupakan tantangan implementasi yang tak terhindarkan dalam sebuah ekosistem yang terus berevolusi, terutama di tengah disrupsi teknologi digital. UUHC, dengan segenap peraturan pelaksananya, justru telah menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk menjawab tantangan- tantangan tersebut. Dengan demikian, Pemerintah meyakini bahwa norma-norma yang diuji dalam perkara ini telah dirumuskan secara cermat untuk mencapai keseimbangan namun dengan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penjelasan Pemerintah atas hal ini dibagi ke dalam beberapa bagian substansi, yaitu sebagaimana berikut: 265 Bagian I: Tata Kelola Royalti Musik di Era Digital: Efektivitas, Transparansi, dan Peran Sentral Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN Salah satu kekhawatiran utama yang mengemuka dalam persidangan adalah perihal efektivitas tata kelola royalti musik di Indonesia. Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih secara tajam menyoroti maraknya sengketa yang melibatkan para musisi ternama dan mempertanyakan apakah sistem yang ada saat ini, khususnya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), telah mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak ekonomi para pencipta. Pemerintah memahami dan menaruh perhatian serius terhadap kekhawatiran ini. Namun, penting untuk menegaskan bahwa tantangan tersebut telah diantisipasi dan dijawab secara sistematis melalui arsitektur kelembagaan yang dibangun oleh UUHC. Sebelum berlakunya UUHC 2014, ekosistem pengelolaan royalti musik diwarnai oleh fragmentasi dan inefisiensi. Sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) beroperasi secara terpisah, kerap kali melakukan penarikan royalti secara tumpang tindih kepada pengguna yang sama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dan beban berlebih bagi pengguna (seperti hotel, restoran, dan penyelenggara konser), tetapi juga menyebabkan proses distribusi royalti kepada pencipta menjadi tidak optimal dan kurang transparan. Menjawab permasalahan fundamental ini, UUHC melalui Pasal 89 UUHC 2014 mengamanatkan pembentukan LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.. Kehadiran LMKN sebagai lembaga tunggal yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti—atau yang dikenal dengan sistem satu pintu (one-gate system)—merupakan sebuah reformasi kelembagaan yang strategis. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan royalti yang profesional, akuntabel, transparan, dan efisien, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menanggapi kekhawatiran Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengenai potensi kewenangan LMKN yang terlalu besar, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa desain kelembagaan LMKN sengaja dirancang untuk memastikan adanya mekanisme saling uji dan saling imbang (checks and balances). Struktur organisasi LMKN, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri 266 Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2022, bersifat hibrida. Komisioner LMKN tidak hanya diisi oleh perwakilan LMK, tetapi juga melibatkan unsur pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Menteri, serta perwakilan dari pencipta dan pemilik hak terkait secara independen. Struktur ini memastikan bahwa pengambilan kebijakan di dalam LMKN merefleksikan kepentingan yang beragam dan tidak didominasi oleh satu kelompok saja, melainkan menjadi representasi dari ekosistem musik secara keseluruhan. Lebih jauh, kewenangan LMKN tidaklah bersifat absolut. Kinerjanya berada di bawah pengawasan ketat Menteri Hukum dan HAM, yang diejawantahkan melalui evaluasi tahunan oleh sebuah tim pengawas independen yang dibentuk oleh Menteri. Selain itu, Pasal 90 UUHC dan Pasal 17 PP56/2021 secara tegas mewajibkan LMKN untuk diaudit keuangannya oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan mengumumkan hasil audit tersebut kepada masyarakat. Mekanisme pengawasan berlapis ini—melibatkan unsur pemerintah, pengawas independen, dan audit publik—merupakan benteng untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan akuntabilitas lembaga. Terkait efektivitas distribusi royalti yang juga menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih, Pemerintah menjelaskan bahwa proses distribusi dari LMKN kepada pencipta dilakukan melalui LMK di mana pencipta tersebut menjadi anggota. Pemerintah mengakui bahwa proses ini masih terus disempurnakan. Salah satu upaya terobosan yang sedang dan akan terus dikembangkan adalah pembangunan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Sebagaimana disampaikan dalam keterangan di persidangan, SILM dirancang untuk menjadi pusat data lagu dan musik yang terintegrasi dan komprehensif yang terintegarsi kedalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) di bawah Kementerian Hukum. Ke depan, sistem ini akan menjadi tulang punggung pengelolaan royalti yang memungkinkan pendataan penggunaan karya, penghitungan, dan distribusi royalti dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan mendekati real-time. Dengan demikian, berbagai isu tata kelola yang diangkat bukanlah merupakan cacat bawaan dari norma UUHC. Sebaliknya, isu-isu tersebut adalah bagian dari tantangan transisi dan pematangan (growing pains) dari sebuah reformasi kelembagaan yang fundamental, yaitu pergeseran dari sistem multi-lembaga yang terfragmentasi ke sistem satu pintu yang terpusat. UUHC tidak menciptakan masalah, melainkan secara visioner telah menyediakan kerangka solusi 267 kelembagaan melalui LMKN. Sengketa-sengketa yang terjadi saat ini, seperti yang dialami para musisi ternama, menjadi umpan balik berharga bagi Pemerintah dan LMKN untuk terus menyempurnakan peraturan teknis dan mengakselerasi inovasi berbasis teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola royalti yang benar-benar efektif dan berkeadilan. Bagian II: Harmonisasi Model Lisensi Musik: Koeksistensi Lisensi Langsung (Direct License) dan Lisensi Kolektif (Blanket License) Salah satu pokok perdebatan dalam perkara ini adalah mengenai interpretasi hubungan antara Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan adanya "izin" dari pencipta, dengan Pasal 23 ayat (5) yang memungkinkan penggunaan lagu dalam pertunjukan "tanpa meminta izin terlebih dahulu" dengan membayar imbalan melalui LMK. Yang Mulia Majelis Hakim, khususnya Hakim Anggota Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani, menyoroti potensi ketidakpastian hukum dari koeksistensi dua model lisensi ini. Pemerintah perlu menegaskan bahwa UUHC secara sengaja dan sadar merancang sebuah sistem lisensi yang bersifat hibrida, yang memberikan otonomi dan pilihan hukum (choice of law) kepada pencipta lagu dan/atau musik. UUHC tidak memaksakan satu model lisensi tunggal. Sebaliknya, undang-undang ini mengakomodasi dua jalur utama yang dapat dipilih oleh pencipta sesuai dengan kapasitas dan preferensinya. Pertama, adalah jalur lisensi langsung (direct license). Landasan normatifnya adalah Pasal 9 ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Mekanisme ini memungkinkan pencipta yang memiliki kapasitas negosiasi dan sumber daya yang memadai—misalnya musisi papan atas dengan tim manajemen yang solid—untuk secara langsung bernegosiasi dan membuat perjanjian lisensi dengan pengguna, seperti untuk penggunaan lagu sebagai soundtrack film atau dalam iklan komersial. Kedua, adalah jalur lisensi kolektif (blanket license atau lisensi terusan). Jalur ini diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) dan Bab XII UUHC yang mengatur tentang LMK dan LMKN. Model ini dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan praktis, terutama dalam penggunaan musik secara massal seperti di ranah pertunjukan (konser), penyiaran (radio dan televisi), atau layanan publik komersial lainnya (misalnya hotel, kafe, pusat perbelanjaan). Dalam konteks ini, adalah mustahil bagi sebuah stasiun radio atau penyelenggara konser untuk meminta izin satu per satu kepada ratusan atau bahkan ribuan pencipta yang lagunya digunakan. 268 Sistem kolektif melalui LMK/LMKN menjadi solusi yang efisien, di mana pengguna cukup membayar satu kali kepada LMKN untuk mendapatkan lisensi penggunaan seluruh repertoar karya yang terdaftar. Titik temu dan harmonisasi antara kedua model ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 UUHC. Pasal ini menyatakan, "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” Frasa kunci "kecuali diperjanjikan lain" merupakan penegasan dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang menjadi salah satu pilar hukum perdata di Indonesia. Frasa ini secara sadar memberikan fleksibilitas dan otonomi penuh kepada pencipta untuk menentukan sendiri bagaimana hak ekonominya akan dikelola: apakah akan dikelola sendiri melalui lisensi langsung, ataukah akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dalam hal ini LMK. Menjawab kekhawatiran Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani mengenai potensi pencipta yang mengelola haknya sendiri dapat bertindak sewenang-wenang atau "semau gue", Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tersebut tidaklah bersifat absolut. Sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila, tidak mengenal hak milik yang mutlak tanpa batas. Setiap hak, termasuk hak cipta, mengemban fungsi sosial. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum. Seorang pencipta yang memilih jalur lisensi langsung tidak dapat secara sewenang- wenang menetapkan tarif yang tidak wajar atau melarang penggunaan karyanya secara diskriminatif tanpa alasan yang sah. Praktik semacam itu dapat digugat di pengadilan atas dasar doktrin penyalahgunaan hak misbruik van recht atau abuse of rights, sebuah prinsip hukum yang diakui secara universal untuk mencegah penggunaan hak secara eksesif yang merugikan kepentingan pihak lain atau kepentingan umum. Dengan demikian, fleksibilitas yang ditawarkan oleh UUHC dalam mengakomodasi lisensi langsung dan lisensi kolektif bukanlah sumber ketidakpastian hukum, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam pembentuk undang-undang terhadap realitas industri musik yang beragam. Sistem hibrida ini justru menciptakan keadilan. Pencipta besar dengan daya tawar tinggi dan tim manajemen yang kuat 269 mungkin akan lebih diuntungkan dengan model lisensi langsung. Sebaliknya, mayoritas pencipta lainnya, terutama pendatang baru, akan lebih terlindungi kepentingannya melalui sistem kolektif yang terstruktur dan diawasi oleh negara. UUHC, melalui arsitektur normanya, telah menyediakan sebuah spektrum pilihan (spectrum of choice) yang adaptif dan berkeadilan bagi seluruh insan musik di Indonesia. Bagian III: Penafsiran Norma Kunci dalam Praktik Industri Musik: "Penggunaan Komersial", "Imbalan yang Wajar", dan Sifat Khusus (Lex Specialis) Pasal 23 ayat (5) Kejelasan penafsiran terhadap frasa-frasa kunci dalam UUHC menjadi sentral dalam perdebatan di persidangan, khususnya dalam konteks industri musik. Yang Mulia Majelis Hakim secara tepat mengidentifikasi potensi multitafsir pada istilah "penggunaan secara komersial", "imbalan yang wajar", dan hubungan antara Pasal 9 dengan Pasal 23 ayat (5). Pemerintah berpandangan bahwa norma-norma ini harus dibaca secara sistematis dan dalam konteks hierarki peraturan perundang- undangan yang utuh, di mana UUHC sebagai payung hukum utama diperjelas oleh peraturan pelaksana di bawahnya. Tafsir "Penggunaan Secara Komersial" dalam Konteks Musik Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani mengangkat contoh menarik mengenai pesta pernikahan mewah yang tidak menjual tiket, namun berskala besar layaknya konser. Hal ini memicu pertanyaan fundamental mengenai batasan "penggunaan secara komersial". Definisi dalam Pasal 1 angka 24 UUHC menyatakan bahwa penggunaan komersial adalah "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar". Pemerintah berpendapat bahwa frasa ini harus ditafsirkan secara luas dan substantif, tidak terbatas pada transaksi langsung seperti penjualan tiket. "Keuntungan ekonomi" dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks acara pernikahan mewah yang mengundang artis ternama, unsur komersial dapat terpenuhi dari berbagai aspek. Misalnya, acara tersebut dapat menjadi ajang promosi citra atau bisnis bagi penyelenggara atau keluarga, menarik liputan media yang bernilai ekonomis, atau bahkan didukung oleh sponsor yang memberikan keuntungan finansial. Penggunaan musik dalam konteks tersebut, meskipun gratis bagi tamu, secara inheren menjadi bagian dari sebuah paket acara yang bernilai ekonomi tinggi dan menunjang citra komersial pihak penyelenggara. Penafsiran ini 270 sejalan dengan daftar bentuk layanan publik yang bersifat komersial dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 56/2021, yang mencakup konteks luas seperti "restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek", di mana tidak semua aktivitas di dalamnya berbasis tiket, namun secara keseluruhan merupakan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Situs resmi LMKN pun menegaskan bahwa jika musik digunakan dalam "menjalankan kegiatan usaha bisnis", maka itu adalah penggunaan komersial yang wajib membayar royalti. Dengan demikian, penggunaan musik oleh penyanyi atau grup musik di acara pernikahan yang diselenggarakan secara komersial oleh wedding organizer atau hotel, tetap tergolong penggunaan komersial yang mewajibkan pembayaran royalti. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum mengajukan pertanyaan tentang Jangkauan Psl 9 ayat (1) huruf f, misal di acara Car Free Day. Kami berpandangan bahwa jangkauan semua hak eksklusif milik Pencipta termasuk diantaranya hak pertunjukan hanya dapat digunakan untuk aktifitas yang bernilai komersial. Pengertian komersial tersebiut terdapat pembatasannya di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Acara Car Free Day menurut hemat kami tidaklah termasuk dalam jangkauan komersial yang dimaksud Undang-Undang Hak Cipta, sepanjang acara car free day tersebut tidak bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Sistem perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta berdasarkan pada sistem reciprocal dan national treatment , artinya kedua negara saling melindungi ciptaan pencipta luar negeri sama levelnya dengan perlindungan atas pencipta lokalnya. Dalam prakteknya lagu lagu asing yang dipiutar di Indonesia juga akan ditarik royaltinya dan akan disalurkan pada LMK diluar negeri (disebut CMO) untuk didistribusi pada penciptanya. Lagu- lagu karya Komposer Indonesia yang diputar diluar negeri juga akan ditarik royaltinya oleh LMK (CMO) di lnegara tersebut dan akan disalurkan ke Indonesia melalui LMK . Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.. Sekaligus kami akan menjawab pertanyaan Prof Arief Hidayat entang maksud Pencipta Lagu berfungsi social. Maksud dari suatu ciptaan seperti lagu berfungsi sosial adalah suatu ciptaan dapat dipergunakan tanpa seijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tertentu Hal ini sesuai 271 dengan Pasal 44 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang mengatur masalah ini dan terkait dengan pertunjukan yaitu{ Pasal 44 (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu C;ptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh a[au sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan : pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak me rugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Parameter "Imbalan yang Wajar" untuk Royalti Musik Para Pemohon dan sebagian pertanyaan Majelis Hakim menyoroti frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai norma yang subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Pemerintah memahami kekhawatiran ini, namun perlu ditegaskan bahwa frasa tersebut merupakan sebuah norma terbuka (open norm) yang pengisian substansinya secara sadar didelegasikan oleh undang-undang kepada peraturan teknis. Ini adalah teknik legislasi yang lazim untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan industri musik yang cepat berubah. Pemerintah telah mengisi kekosongan norma tersebut dengan menetapkan parameter yang objektif dan terukur melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti. Dalam peraturan ini, "imbalan yang wajar" diterjemahkan ke dalam angka-angka konkret, misalnya 2% dari hasil kotor penjualan tiket untuk konser musik, tarif Rp120.000,- per kursi per tahun untuk restoran dan kafe, atau tarif Rp180.000,- per meter persegi per tahun untuk pub dan bar. Penetapan tarif ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada praktik terbaik internasional (international best practices) serta melalui proses penyerapan masukan dari LMK (mewakili pencipta) dan para pengguna. Meskipun terdapat analisis akademis yang mengkritik istilah "kelaziman" dan "keadilan" sebagai dasar penetapan tarif yang masih ambigu, Pemerintah berpendapat bahwa wujud konkret dari tarif dalam bentuk persentase dan nilai rupiah yang jelas telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak di industri musik. Pasal 23 ayat (5) sebagai Lex Specialis untuk Pertunjukan Musik Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih mengenai status Pasal 23 ayat (5), Pemerintah, sejalan dengan pandangan DPR, menegaskan bahwa pasal ini merupakan lex specialis (hukum khusus) yang menyimpangi lex 272 generalis (hukum umum) yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2). Asas hukum lex specialis derogat legi generali berlaku dalam konteks ini. Sifat kekhususan (specialis) dari Pasal 23 ayat (5) terletak pada tiga elemen yang dibatasinya secara spesifik: 1. Objek yang Diatur, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik. 2. Bentuk Penggunaan, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk "penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan". 3. Mekanisme Pemenuhan Hak, yaitu bahwa norma ini menyediakan mekanisme pemenuhan hak ekonomi yang khusus, yaitu dengan "membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif", sebagai alternatif dari mekanisme umum berupa "mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta". Dengan demikian, Pasal 23 ayat (5) adalah sebuah pengecualian prosedural yang dirancang secara pragmatis untuk menjawab kebutuhan spesifik industri pertunjukan musik. Dalam industri ini, di mana seorang penampil bisa membawakan puluhan lagu dari pencipta yang berbeda dalam satu konser, kewajiban untuk meminta izin langsung satu per satu kepada setiap pencipta akan menjadi beban transaksional yang sangat tinggi dan berpotensi melumpuhkan kegiatan pertunjukan itu sendiri. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang secara sadar menciptakan sebuah "jalur cepat" yang efisien, di mana hak ekonomi pencipta tetap terpenuhi melalui pembayaran royalti kolektif, tanpa menghambat kelancaran industri. Secara keseluruhan, apa yang tampak sebagai ambiguitas atau pertentangan norma pada level undang-undang, sesungguhnya adalah sebuah arsitektur regulasi berlapis yang dirancang secara cermat. UUHC menetapkan prinsip-prinsip umum, sementara PP dan Peraturan Menteri memberikan detail teknis yang operasional. Rangkaian peraturan ini, jika dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh, membentuk sebuah sistem yang koheren, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi industri musik. Bagian IV: Keseimbangan Hak dalam Perspektif Internasional: Implementasi 3-Step Test Konvensi Bern dalam UU Hak Cipta Sebagai negara yang terikat pada perjanjian internasional, Indonesia senantiasa memastikan bahwa kerangka hukum nasionalnya selaras dengan standar dan kewajiban global. Dalam konteks hak cipta, pilar fundamental yang diakui secara universal adalah 3-step test (uji tiga langkah) sebagaimana pertama kali dirumuskan 273 dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, dan kemudian diadopsi dalam Pasal 13 Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Menjawab pertanyaan mendalam dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih, Pemerintah menegaskan bahwa 3-step test bukan sekadar alat evaluasi post-factum, melainkan merupakan kerangka kerja filosofis yang telah menjiwai dan memandu proses perumusan norma-norma pembatasan hak cipta dalam UUHC, termasuk Pasal 23 ayat (5). Studi akademis yang mendalam mengenai sejarah dan tujuan 3-step test menunjukkan bahwa ia dirancang bukan sebagai aturan yang kaku (rigid rule), melainkan sebagai alat penyeimbang yang fleksibel (flexible balancing tool). Tujuannya adalah untuk memberikan ruang gerak (breathing space) yang cukup bagi para legislator nasional untuk merumuskan pengecualian dan pembatasan hak cipta yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya di negaranya masing-masing, tanpa mengorbankan esensi dari perlindungan itu sendiri. Penerapan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara substantif telah memenuhi ketiga langkah dalam test tersebut, khususnya dalam konteks lagu dan musik, yaitu sebagaimana berikut: Langkah Pertama: Pengecualian harus terbatas pada “certain special cases” (kasus-kasus khusus tertentu). Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) secara jelas memenuhi kriteria ini. Pengecualian dari kewajiban meminta izin langsung hanya berlaku untuk "kasus khusus", yaitu penggunaan komersial atas karya cipta lagu dan/atau musik dalam sebuah pertunjukan. Ini adalah situasi yang spesifik dan terbatas. Sifat khususnya terletak pada karakteristik industri pertunjukan musik itu sendiri, di mana penggunaan karya bersifat massal dan melibatkan banyak pihak (penyelenggara, penampil, pencipta), sehingga mekanisme perizinan individual menjadi tidak praktis dan tidak efisien. Dengan demikian, pembatasan ini tidak bersifat umum, melainkan dirancang untuk konteks yang sangat partikular. Langkah Kedua: Pengecualian tidak boleh “conflict with a normal exploitation of the work” (bertentangan dengan pemanfaatan normal atas karya tersebut). Bahwa Sistem lisensi kolektif yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) sama sekali tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal sebuah karya musik. Sebaliknya, ia justru merupakan salah satu bentuk pemanfaatan normal yang diakui dan dilembagakan. "Pemanfaatan normal" 274 sebuah karya musik mencakup perolehan manfaat ekonomi dari penggunaannya. Melalui mekanisme pembayaran royalti yang dihimpun dan didistribusikan oleh LMKN, pencipta tetap menerima imbalan finansial atas penggunaan karyanya. Dengan kata lain, pasal ini tidak menghilangkan hak ekonomi pencipta, melainkan hanya mengubah prosedur pemenuhannya dari izin individual menjadi pembayaran kolektif. Ini adalah bentuk eksploitasi normal yang diatur secara lebih efisien dan terstruktur. Langkah Ketiga: Pengecualian tidak boleh “unreasonably prejudice the legitimate interests of the author” (merugikan kepentingan yang sah dari pencipta secara tidak wajar). Bahwa kepentingan sah (legitimate interests) utama dari seorang pencipta lagu adalah untuk diakui sebagai kreator (hak moral) dan untuk mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karyanya (hak ekonomi). Pasal 23 ayat (5) tidak merugikan kepentingan ini secara tidak wajar. Justru sebaliknya, mekanisme ini dirancang untuK melindungi kepentingan tersebut. Dengan mewajibkan pembayaran imbalan (royalti) melalui LMKN, negara memastikan bahwa setiap penggunaan komersial dalam pertunjukan akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pencipta. Keberadaan LMKN sebagai lembaga yang diawasi oleh negara memberikan jaminan bahwa royalti tersebut akan dikelola secara profesional dan didistribusikan kepada yang berhak. Tanpa mekanisme ini, banyak penggunaan dalam pertunjukan berpotensi tidak akan menghasilkan royalti sama sekali karena kesulitan dalam pelacakan dan penagihan secara individual, yang justru akan lebih merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi norma dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC bukan hanya merupakan solusi pragmatis untuk kebutuhan industri musik domestik, tetapi juga sebuah formulasi hukum yang canggih dan telah dipertimbangkan secara matang agar selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum hak cipta internasional. Kepatuhan UUHC terhadap 3-step test ini menunjukkan bahwa Indonesia telah merancang sistem hukum hak cipta yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga bertanggung jawab dalam komunitas global. 275 Bagian V: Hak Moral vs. Hak Ekonomi dalam Musik: Batasan Hak Melarang dan Perlindungan Pencipta Non-Anggota LMK Persidangan ini turut mengangkat isu fundamental yang berada di jantung filosofi hak cipta, yaitu tegangan antara hak moral dan hak ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh pencipta lagu tanpa terkecuali. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Ketua Suhartoyo mengenai hak pencipta untuk melarang pertunjukan lagunya, serta status hukum pencipta yang tidak terdaftar di LMK, menuntut penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana UUHC menavigasi dilema ini. Batasan Hak Moral untuk Melarang Pertunjukan Lagu Pemerintah sepenuhnya mengakui dan menghormati supremasi hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Hak moral, yang mencakup hak untuk dicantumkan namanya (right of paternity) dan hak untuk menentang perubahan yang merusak integritas karyanya (right of integrity), adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan pada prinsipnya tidak dapat dialihkan. Dalam konteks ini, seorang pencipta tentu memiliki hak untuk melarang penggunaan karyanya jika penggunaan tersebut secara substantif mendistorsi, memutilasi, atau merusak kehormatan dan reputasinya. Sebagai contoh, jika sebuah lagu perjuangan yang sakral diubah liriknya menjadi parodi yang menghina dan dinyanyikan dalam sebuah pertunjukan, penciptanya (atau ahli warisnya) tentu berhak melarangnya atas dasar pelanggaran hak moral. Namun, hak untuk melarang ini tidak dapat ditafsirkan secara absolut dalam setiap kondisi, terutama dalam konteks penggunaan standar yang diatur oleh Pasal 23 ayat (5). Ketika seorang pelaku pertunjukan membawakan sebuah lagu secara wajar sesuai dengan aransemen aslinya dalam sebuah konser komersial, dan kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN telah dipenuhi, maka hak ekonomi pencipta telah terpenuhi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan undang-undang. Dalam situasi seperti ini, pelarangan absolut dari pencipta—dengan alasan subjektif yang tidak terkait dengan perusakan integritas karya, seperti dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel —akan bertentangan dengan semangat dan tujuan UUHC itu sendiri. Pelarangan semacam itu akan menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem bagi pelaku pertunjukan dan penyelenggara, serta berpotensi melumpuhkan industri musik. Keseimbangan harus ditemukan: hak moral melindungi integritas karya, sementara hak ekonomi dipenuhi melalui royalti. Untuk 276 pertunjukan standar, pembayaran royalti adalah pemenuhan hak yang dianggap cukup dan sah oleh undang-undang, sehingga hak untuk melarang secara sepihak menjadi tidak relevan selama tidak ada unsur perusakan karya. Konstruksi Hukum bagi Pencipta Lagu Non-Anggota LMK Menjawab pertanyaan krusial dari Yang Mulia Hakim Anggota M. Guntur Hamzah mengenai konstruksi hukum bagi pencipta yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK, Pemerintah menegaskan bahwa negara telah membangun sebuah jaring pengaman (safety net) untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Konstruksi hukum yang dibangun bukanlah berdasarkan penundukan sukarela (vrijwillige onderwerping) dalam ranah perdata, melainkan sebuah rezim kewajiban hukum publik yang dibebankan kepada para pengguna ciptaan. Pasal 87 ayat (1) UUHC memang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta menjadi anggota LMK. Namun, pasal ini harus dibaca bersamaan dengan peraturan pelaksananya yang lebih teknis. PP No. 56/2021 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur mekanisme bagi pencipta yang tidak/belum menjadi anggota LMK. Kewajiban pengguna untuk membayar royalti kepada LMKN berlaku untuk semua lagu yang digunakan secara komersial, tanpa memandang status keanggotaan penciptanya. Ini adalah kewajiban yang melekat pada penggunaan karya, bukan pada status pencipta. Royalti yang terkumpul untuk karya-karya milik pencipta non-anggota atau yang identitasnya belum diketahui tidak akan hilang. Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2022 mengatur secara rinci bahwa royalti tersebut akan dihimpun oleh LMKN dan disimpan dalam sebuah mekanisme yang disebut dana cadangan. LMKN berkewajiban untuk mengumumkan keberadaan dana ini selama 2 (dua) tahun, memberikan kesempatan bagi pencipta yang berhak untuk mendaftarkan diri dan mengklaim haknya.11 Jika dalam periode tersebut pencipta yang bersangkutan mendaftarkan diri ke LMK, maka royalti yang menjadi haknya akan didistribusikan. Apabila setelah 2 tahun pencipta tersebut tidak juga diketahui atau tidak mendaftar, maka dana tersebut dapat dialihkan penggunaannya sebagai dana cadangan untuk tujuan-tujuan yang menunjang ekosistem musik, seperti pendidikan musik, kegiatan sosial, atau sosialisasi hak cipta. Mekanisme dana cadangan ini adalah bukti konkret bahwa UUHC dan peraturan pelaksananya dirancang secara inklusif dan tidak diskriminatif. Ia menjawab secara langsung potensi adanya pencipta yang "tertinggal" atau tidak terjangkau oleh 277 sistem, sekaligus membantah pandangan dalam beberapa literatur yang menyatakan tidak ada perlindungan hukum bagi pencipta non-anggota LMK. Dengan demikian, konstruksi hukumnya bukanlah hubungan perdata yang memerlukan persetujuan (penundukan sukarela), melainkan sebuah kewajiban hukum yang bersifat memaksa (mandatory) bagi pengguna, yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi seluruh pencipta lagu, baik yang sudah terorganisir dalam LMK maupun yang belum. Bagian VI: Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium: Menjamin Kepastian Hukum Tanpa Mengancam Industri Musik Kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi yang berlebihan dalam penegakan hukum hak cipta merupakan isu yang sangat valid dan menjadi perhatian serius Pemerintah, sebagaimana juga disuarakan oleh Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani dan Saldi Isra. Pemerintah ingin menegaskan bahwa semangat dan filosofi yang mendasari perumusan sanksi pidana dalam UUHC adalah menempatkannya sebagai sarana pamungkas atau upaya terakhir (ultimum remedium). Prof Saldi Isra mengajukan pertanyaan tentang makna kata pertunjukan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta , apakah kata pertunjukan (huruf f) tersebut tidak dibatasi pada “direct perform” tapi juga memperdengarkan di tempat- tempat tertentu. Atas pertanyaan ini dapat kami sampaikan bahwa makna kata pertunjukan dapat dimaknai dari definisi pelaku pertunjukan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrtunjukkan suatu Ciptaan. Jadi kegiatan menampilkan atau mempertunjukkan ciptaan lagu inilah yang dimaksud dengan pertunjukan yang merupakan hak eksklusif Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Rome Covention disebutkan bahwa performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Dalam menguraikan makna perform ini, Rome Convention tidak membatasi hanya pada pertunjukan langsung (live performabce) namun termasuk penyiaran dan komunikasi pada public yang sifatnya offline dan online. Pertanyaan lain dari Prof.Saldi Isra mengenai makna norma larangan pada Pasal 9 ayat (2) yang dihubungkan dengan tidak adanya pidan bila menjadi anggota LMK, maka dapat kami sampaikan bahwa LMK memberikan lisensi atau ijin bagi 278 pemegang lisensi untuk adanya pengumuman atau pertunjukan suatu ciptaan lagu. Dengan demikian setiap pertunjukan lagu yang dilakukan di tempat-tempat komersial yang telah berlisensi LMK, maka pertunjukan tersebut dianggap tidak melanggar hukum. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 UU Hak Cipta bahwa: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Sedangkan pandangan Prof Saldi Isra bahwa Pasal 113 ayat (2) seharusnya sanksinya dirubah menjadi hanya perdata berupa Ganti rugi menurut hemat Pemerintah ketentuan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (2) menberikan kepastian hukum bahwa ada perlindungan Hak Cipta atas penggunaan ciptaan lagu nya dan hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28 D UUD 1945. Usulan Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. bahwa sanksi pidana harusnya lebih kecil atau bahkan hanya denda saja menurut Pemerintah dapat disetujui. Pemerintah dalam penyusunan RUU Hak Cipta akan mengusulkan pengurangan pidana penjara serta dibarengi dengan alternatif denda. Landasan Filosofis Ultimum Remedium dalam UUHC Doktrin ultimum remedium berpandangan bahwa hukum pidana, dengan sanksinya yang paling keras dan bersifat mendatangkan penderitaan (leedtoevoeging), seyogianya hanya digunakan apabila sarana hukum lain (seperti sanksi administratif atau gugatan perdata) terbukti tidak efektif. Prinsip subsidiaritas ini menjadi semakin relevan dalam ranah hukum pidana ekonomi, termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana motif utama pelaku seringkali adalah keuntungan finansial, bukan niat jahat (mens rea) dalam pengertian klasik. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian ekonomi dan pengenaan sanksi administratif seringkali menjadi respons yang lebih proporsional dan efektif. Berbagai literatur hukum menegaskan bahwa UUHC secara inheren menganut prinsip ini, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika sanksi lain tidak mempan. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bertahap dalam UUHC Penerapan prinsip ultimum remedium dalam UUHC bukan hanya sekadar semangat, tetapi telah dilembagakan secara normatif. Bukti paling konkret dan kuat dari hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC, yang berbunyi: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 279 Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana." Pasal ini membangun sebuah "benteng" normatif yang jelas terhadap kriminalisasi yang terburu-buru. Untuk semua jenis pelanggaran hak cipta, kecuali pembajakan, undang-undang secara imperatif mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan apabila proses mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa jalur penyelesaian sengketa utama yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang adalah jalur damai (mediasi), jalur perdata melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga (Pasal 99), atau melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1). Dengan demikian, jika terdapat aparat penegak hukum yang langsung memproses laporan pidana untuk kasus non-pembajakan tanpa melalui mediasi, maka tindakan tersebut sejatinya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diamanatkan oleh UUHC itu sendiri, dan bukan merupakan cerminan dari cacat pada normanya. Ancaman pidana dalam UUHC berfungsi sebagai efek gentar (deterrent effect) dan sebagai senjata pamungkas untuk kasus-kasus pelanggaran yang serius dan berulang, atau untuk tindak pidana pembajakan yang merusak industri secara masif. Dengan demikian, kekhawatiran akan ancaman pidana yang dapat menimbulkan rasa takut bagi pelaku pertunjukan dapat diredakan dengan pemahaman bahwa UUHC telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang berjenjang dan proporsional. Bagian VII: Analisis Komparatif Sistem Manajemen Royalti Musik Untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Ridwan Mansyur mengenai praktik di negara-negara maju, Pemerintah telah melakukan studi komparatif terhadap sistem manajemen kolektif royalti di beberapa yurisdiksi dengan industri musik yang matang. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beragam model, pilihan Indonesia untuk membentuk LMKN sebagai lembaga tunggal yang diawasi negara merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang rasional dan memiliki paralel di panggung global. Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa arsitektur sistem pengelolaan royalti dalam UUHC bukanlah sebuah anomali atau produk legislasi yang terisolasi. Sebaliknya, ia merupakan sebuah pilihan kebijakan yang sadar, rasional, dan 280 didasarkan pada pertimbangan matang atas berbagai model yang ada di dunia, yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan ekosistem musik di Indonesia. Bagian VIII: Keseimbangan Hak dan Fungsi Sosial: Menjawab Amanat Konstitusi dalam Industri Musik Pada akhirnya, perdebatan mengenai hak cipta selalu kembali pada pertanyaan filosofis yang fundamental: bagaimana menyeimbangkan hak privat seorang pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas? Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra secara tepat mengingatkan bahwa menikmati seni dan budaya adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi, sementara Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti adanya pencipta yang tidak berorientasi komersial dan menganggap karyanya sebagai "amal jariyah". Pemerintah memandang kedua perspektif ini sebagai bagian integral dari diskursus hak cipta dan meyakini bahwa UUHC telah secara cermat menavigasi dilema tersebut. Hak Cipta Musik dan Hak Publik Pemerintah sepenuhnya sependapat bahwa penegakan hak ekonomi tidak boleh sampai menegasikan hak publik untuk mengakses dan menikmati kebudayaan. UUHC tidak dirancang untuk membangun tembok yang menghalangi akses publik, melainkan untuk membangun jembatan. Jembatan itu adalah sistem lisensi dan royalti. Sistem ini pada hakikatnya adalah implementasi dari fungsi sosial hak cipta. Ia mengakui hak eksklusif pencipta, namun pada saat yang sama memastikan bahwa masyarakat luas tetap dapat menikmati karya tersebut. Publik dapat menikmati karya secara bebas untuk kepentingan non-komersial, dan bahkan untuk kepentingan komersial sekalipun, dengan syarat memberikan kompensasi yang wajar kepada penciptanya melalui mekanisme royalti. Lebih dari itu, Bab VI UUHC secara khusus mengatur tentang Pembatasan Hak Cipta, yang merupakan pengejawantahan dari doktrin fair use atau fair dealing. Pasal 43 hingga Pasal 51 mengatur berbagai penggunaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, atau peliputan peristiwa aktual, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ini adalah bukti nyata bahwa UUHC tidak menganut paham absolutisme hak milik, melainkan secara inheren menanamkan prinsip keseimbangan dan fungsi sosial dalam setiap normanya. 281 Menghargai Pencipta Musik Non-Komersial Pemerintah juga sangat menghormati dan menghargai adanya para pencipta yang berkarya bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai bentuk ekspresi spiritual, pengabdian, atau "amal jariyah". UUHC sama sekali tidak memaksa seorang pencipta untuk mengkomersialkan karyanya. Perlindungan hak ekonomi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (Pasal 1 ayat (1) UUHC) harus dipahami sebagai sebuah mekanisme perlindungan default, bukan pemaksaan komersialisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi pencipta dari potensi eksploitasi yang tidak diinginkan oleh pihak lain. Apabila seorang pencipta dengan sadar dan sukarela hendak melepaskan hak ekonominya dan mempersembahkan karyanya untuk publik secara cuma-cuma, UUHC tidak menghalanginya. Pencipta dapat melakukannya melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya yang paling populer secara global adalah lisensi Creative Commons, khususnya lisensi Public Domain Dedication (CC0). Dengan lisensi semacam ini, pencipta secara eksplisit menyatakan bahwa karyanya dapat disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan, bahkan untuk tujuan komersial, tanpa perlu meminta izin atau membayar royalti. Dengan demikian, UUHC memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya, seraya tetap memberikan kebebasan bagi mereka yang memilih untuk berbagi karyanya secara cuma-cuma. Keseimbangan inilah yang menjadi jiwa dari UUHC jauh lebih visioner dengan memberikan penegasan untuk selalu melindungi yang lemah, memberdayakan yang kreatif, memastikan kepastian bagi industri, dan menjamin akses bagi publik. Ini adalah upaya negara untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam sebuah ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan. Bagian IX: Penutup dan Petitum Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Berdasarkan seluruh uraian, analisis mendalam, serta data pendukung yang telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan tambahan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut: 1. Sistem tata kelola royalti musik yang berpusat pada LMKN sebagai lembaga satu pintu merupakan solusi kelembagaan yang kokoh untuk mengatasi masalah inefisiensi dan tumpang tindih di masa lalu. Keberadaan lembaga ini, yang terus disempurnakan melalui peraturan teknis dan inovasi teknologi seperti 282 SILM yang diampu oleh LMKN dan PDLM oleh Pemerintah merupakan bukti komitmen dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 2. UUHC secara sadar merancang model lisensi hibrida yang fleksibel dan adil bagi industri musik, memberikan otonomi kepada pencipta untuk memilih antara lisensi langsung (direct license) dan lisensi kolektif (blanket license), di mana kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum umum seperti larangan penyalahgunaan hak dan fungsi sosial. 3. Norma-norma kunci yang diperdebatkan seperti "penggunaan komersial" dan "imbalan yang wajar" bukanlah norma yang kabur, melainkan norma terbuka yang telah dikonkretkan secara objektif dan terukur melalui peraturan pelaksana di bawahnya, membentuk sebuah arsitektur regulasi yang koheren dan berlapis untuk industri musik. 4. Kerangka hukum UUHC, khususnya mengenai pembatasan hak ekonomi dalam Pasal 23 ayat (5), telah dirumuskan selaras dengan standar hukum hak cipta internasional, yakni 3-step test dari Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS. 5. Negara telah menyediakan mekanisme perlindungan yang inklusif bagi pencipta lagu non-anggota LMK melalui sistem dana cadangan, serta telah menyeimbangkan antara perlindungan hak moral yang absolut dalam kasus distorsi karya dengan kebutuhan praktis industri pertunjukan musik. 6. Sanksi pidana dalam UUHC secara filosofis dan normatif dirancang sebagai ultimum remedium, yang dibuktikan dengan adanya kewajiban mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) sebelum menempuh jalur pidana untuk kasus non- pembajakan. 7. UUHC telah secara cermat menyeimbangkan antara hak privat pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya musiknya dengan hak publik yang dijamin konstitusi untuk mengakses dan menikmati seni dan budaya, serta menghormati kehendak pencipta yang tidak berorientasi komersial. Atas dasar seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan penuh bahwa pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai persoalan yang diangkat oleh Para Pemohon dan menjadi perhatian mendalam dari Majelis Hakim merupakan tantangan pada tataran 283 implementasi yang secara terus-menerus dan berkelanjutan akan terus diatasi oleh Pemerintah melalui penguatan kelembagaan, penyempurnaan peraturan teknis, dan edukasi kepada masyarakat. Persoalan tersebut bukanlah cerminan dari inkonstitusionalitas norma. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H, FCBArb yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pengantar Keterangan ini saya sampaikan sebagai Ahli Presiden Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025. Segala apa yang disampaikan adalah pandangan ilmiah akademik sesuai kapasitas saya sebagai Guru Besar Kekayaan Intelektual dan Cyberlaw Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. B. Lagu dan Musik Sebagai Obyek Hak Cipta Industri lagu dan musik merupakan ekosistem pendukung ekonomi kreatif. Lagu dan musik dilindungi oleh UU 28/2014 tentang Hak Cipta yang telah berusia 11 tahun. UU Hak Cipta menetapkan Pencipta/Komposer, Penyanyi, Musisi, dan pemilik hak lainnya seperti produser fonogram atau label musik sebagai subjek hukum. Mereka 284 adalah manusia-manusia kreatif yang dengan kemampuannya mampu memberi pengalaman istimewa bagi pelanggan, bahkan membuat kehidupan lebih berwarna. Kolaborasi mereka berperan penting untuk menghasilkan produk dan mahakarya musik yang mengisi ruang-ruang dan menembus berbagai sekat. Musik saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang sosial. Keretakan antar pelaku kreatif itu tentu sangat disayangkan. Jika dibiarkan maka tak hanya akan berdampak pada industri musik nasional tetapi juga bagi para pelaku kreatif dan para penggunanya. Di dalam ekosistem industri musik hal yang juga sangat penting adalah keberadaan para pengguna atau users. Pengguna terbagi menjadi pengguna individual yang membeli produk musik untuk dinikmati sendiri, dan Pengguna komersial, yang menggunakan lagu untuk aktivitas bisnis mereka, yang mencakup berbagai bentuk seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, rumah karaoke, serta penyelenggara even pertunjukan. Para users ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik sebagus apapun menjadi relatif tak memiliki arti karena tak ada yang membeli dan menggunakan. Pengguna selain mendapat manfaat juga memberi manfaat untuk para pelaku industri musik. Mereka menggunakan, membuat musik bisa dinikmati diberbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh. Lagu yang mereka putar dan gunakan di berbagai ruang sosial dan komersial akan membuat lagu semakin popular. Perlu diingat bahwa obyek hak cipta berupa lagu dan musik memang unik. Lagu hanya akan dianggap sukses jika digunakan. Semakin popular sebuah lagu, semakin tinggi nilai ekonominya. Di era digital di mana begitu banyak alternatif yang bisa dipilih, lagu dan musik yang diciptakan oleh para komnposer dan pelaku hak terkait memiliki pesaing berupa produk alternatif tadi, bahkan produk lagu yang dihasilkan artificial intelligence. Strategi dan pendekatan dengan mengedepankan hak ekslusif secara konservatif dan absolut harus ditimbang ulang. Pendekatan ajudikatif dan kriminalisasi bisa menambah dorongan pengguna memilih alternatif tadi. Model bisnis digital saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan model bisnis konservatif. Model menunjukan begitu banyak menemukan layanan-layanan dan produk open source, free, dan freemium. Di saat situasi seperti ini pendekatan tarif royalti terlalu mahal dan memberatkan oleh LMKN harus ditinjau ulang dan 285 disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pendekatan murah tapi massal lebih baik daripada mahal dan justru ditinggalkan. Penegakan hukum berupa proses aduan pidana atau gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta memang merupakan hak yang sah bagi pencipta, pemegang hak. Namun pendekatan yang terlalu represif tanpa menimbang kondisi ekonomi dan begitu banyaknya alternatif digital saat ini justru bisa berdampak negatif. Kondisi yang menciptakan ketakutan menggunakan musik karena risiko tuntutan hukum bisa memicu gerakan “anti musik” di ruang publik dan komersial, di mana pemilik usaha lebih memilih alternatif lain untuk mengisi ruang komersialnya. Membangun kesadaran publik, memperluas segmen pasar, dan menjadikan penggunaan lagu sebagai bagian dari gaya hidup, dengan menawarkan tarif affordable dan mengintensifkan jangkauan pengguna komersial secara kuantitatif yang membayar royalti adalah keniscayaan. Semua stakeholder justru harus menggemakan kampanye “mari gunakan musik tanah air” dan penuhi hak-hak kreatornya. Pengguna atau users adalah pasar industri ini yang harus terus ditumbuhkan agar menggunakan obyek lagu dan musik dan konsisten memenuhi pembayaran royaltinya. C. Pendekatan UU 28/2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Setiap penggunaan lagu tidak perlu lagi melalui proses rumit. Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaan. Tentu, agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder. UU HC mensyaratkan tata Kelola LMK/LMKN secara governance, akuntable dan transparan. Lembaga ini tak hanya bertugas menghimpun royalti tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para Pencipta dan pemilik hak terkait. Menggunakan teknologi dan platform digital baik untuk big data lagu/musik, layanan akses lagu untuk para pengguna, monitoring lagu apa saja yang digunakan, dan 286 perizinan penggunaan untuk konser adalah hal mendesak untuk dilakukan dalam rangka akuntabilitas. D. PERKARA NO. 28/PUU-XXIII/2025 Pasal yang diuji materil: 1. Pasal 9 ayat (3): Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” a. Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 adalah norma lex generalis untuk semua objek hak cipta yang memberikan pelindungan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Prinsip dan materi muatan pasal ini selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan pelindungan hukum secara adil atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual. b. Pasal lex generalis ini diatur secara specialis ketika menyangkut pertunjukan. Dalam pasal 23 ayat (5) khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta dan pemilik hak terkait telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribukannya. 2. Pasal 23 ayat (5) yang disebutkan di atas berbunyi “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 23 ayat (5) membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu barat/asing secara praktis. Namun, UU 28/2014 sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via LMK. Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dn akuntabel, Pencipta seharusnya akan memperoleh 287 royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atu prosedur lisensi satu persatu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan dan royaltinya dihimpun oleh LMK maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya. Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak ekslusif. Karena mereka telah menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya. 3. Pasal 81: Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Pasal ini adalah pasal penting, karena merupakan perwujudan hak ekslusif semua pemilik objek hak cipta. Kondisi ini di bidang musik di mana pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait telah menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK, adalah bermakna sebagai bentuk “kecuali diperjanjikan lain” itu. Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Jika yang bersangkutan tak ingin melakukan penarikan royalti sendiri maka ia bisa tidak menjadi anggota LMK. Namun demikian, konsekuensi tidak tergabungnya seorang pencipta atau pemegang hak terkait sebagai anggota LMK, akan berdampak yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat dari penghimpunan royalti lagu secara kolektif oleh lembaga ini. 4. Seperti diketahui, Pasal 87 ayat 1 UUHC menyatakan: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” a. Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur dan proporsional dan tak memberatkan pengguna. b. Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Pencipta dengan menandatangai kuasa 288 kepada LMK secara hukum otomatis tunduk pada semua mekanisme termasuk pasal 23 ayat (5). Ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN. 5. Pasal 113 ayat 2: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” a. Pasal 113 ayat (2) mengatur terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran segala bentuk hak cipta tak hanya lagu secara komersial. Hal ini merupakan deterrent effect yang bersifat ultimum remidium atau pilihan terakhir. Hal ini memperkuat pelindungan Kekayaan intelektual dan memberi rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). b. Hal yang perlu diingat Pasal ini menganut delik aduan. Untuk prosesnya, harus didahului oleh mediasi. Pidana aduan bersifat ultimum remidium yang harus menjadi pilihan terakhir. Pasal 95 ayat (4) UU HC menyatakan Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. E. Perkara NOMOR 37/PUU-XXIII/2025 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 tentang Hak Cipta merupakan norma umum (lex generalis) yang berlaku terhadap seluruh objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dan bukan hanya untuk lagu dan musik. Objek-objek tersebut mencakup: (1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis, dan semua karya tulis lain; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya; (3) alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) karya seni rupa dalam berbagai bentuk; (7) arsitektur; (8) peta; (9) seni batik; (10) fotografi; dan (11) hasil pengalihwujudan seperti terjemahan dan saduran. 289 2. Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. 3. Khusus terhadap ciptaan berupa lagu dan/atau musik, UU Hak Cipta memberikan pengaturan bersifat khusus (lex specialis) dalam Pasal 23 ayat (5). Ketentuan ini memungkinkan penggunaan ciptaan lagu atau musik dalam kegiatan pertunjukan komersial tanpa izin langsung dari pencipta, sepanjang pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Seperti telah dikemukakan sebagai perwujudan hak ekslusif, maka Pasal 23 ayat (5) harus ditafsirkan secara sistematik dengan pasal 81 UUHC yang pada prinsipnya Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam bentuk lisensi dan distribusi kolektif dengan Lembaga Manajemen Kolektif. F. Lembaga Manajemen Kolektif Mekanisme lisensi secara kolektif (blanket lisence) melalui Lembaga manajemen kolektif (CMO) adalah model yang lazim digunakan dalam berbabagai regulasi dan best practices internasional. Berikut kutipan pasal- pasal UUHC yang mendukung hal tersebut: Pasal 87 (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna 290 sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 88 (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. (2) lzin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 2OO (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistri busikan Royalti; dan e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Pasal 119 UU HC mengancam sanksi pidana bagi Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.0O0,OO (satu miliar rupiah). Pasal 89 (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b.kepentingan pemilik Hak Terkait. (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. 291 Pasal 90 menekankan masalah akuntabilitas LMK : Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan 291asyar paling sedikit I (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada 291asyarakat melalui I (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Pasal 91 (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpuikan setiap tahunnya. (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pasal 92 (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 93 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan bagan berikut ini: 292 Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dalam hak cipta itu ada yang disebut dengan fair use atau penggunaan wajar, misalnya untuk lagu kebangsaan, dimana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus dan menjadi kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. 2. Berkaitan dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, warung- warung, dan lain-lain, ada pembatasan bahwa penggunaan-penggunaan yang harus berbayar itu adalah yang komersial. Karena ada juga penggunaan yang tidak harus berbayar, misalnya jika membeli sendiri atau berlangganan sendiri Spotify, membeli CD atau apa pun dan didengar sendiri di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apa pun. Tetapi ketika menggunakan Spotify, kemudian diputar di warung atau di restoran miliknya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial. Jadi ketika itu digunakan secara komersial dan menarik orang untuk hadir, maka harus membayar royalti. 3. Cara membayar royaltinya ada mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu mengadakan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dan kemudian dia membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka menggunakan lagu apa pun di restorannya menjadi tidak merupakan pelanggaran. Jadi, undang-undang sudah memberikan kepastian hukum, tidak ada keraguan pengguna untuk menggunakan lagu-lagu itu di 293 restorannya, di rumah karaoke-nya, atau di mana pun tempat komersial, sepanjang dia sudah membayar. 4. Pendekatan undang-undang ini bukan kriminalisasi, tapi remuneratif monetisasi. Jadi sudah di-setting dari awal sejak dulu bahwa pendekatan-pendekatan yang sifatnya kriminalisasi hanya akan menjauhkan para kreator-kreator ini dari penggunanya. Karena jika pencipta melakukan aduan atau gugatan, maka dia akan berhadapan dengan risiko lagunya tidak digunakan orang karena ketakutan terhadap gugatan-gugatan itu. 5. Hak cipta itu esensinya adalah exclusive rights, artinya hak untuk menggunakan sendiri, memberi izin, atau melarang orang lain. Hak eksklusifnya sebetulnya dikecualikan di Pasal 23 ayat (5), dimana kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka jika ada orang menyanyikan lagunya di pertunjukan ataupun kafe, maka itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Jadi, ketika sudah menjadi anggota LMK, maka ia sudah mau perjanjikan lain. 6. Jika dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, maka itu adalah kemunduran. Jadi, kalau dia memilih tidak memberikan izin maka dan ingin memberi izin langsung maka pencipta tersebut dipersilakan keluar dari LMK-nya. Di Amerika dikenal dengan sistem opt-out yaitu keluar dari LMK dan dia akan mengurus sendiri sehingga semua orang yang akan menyanyikan lagu dia, harus izin dulu ke dia. Padahal dengan dia tidak menjadi anggota LMK, maka lagu-lagu dia relatif tidak akan dinyanyikan orang karena orang lain akan kerepotan untuk mendapatkan izin dulu sebelum menyanyikan lagunya atau memutar lagunya. Undang-undang ini justru memahami betul kerepotan itu yaitu LMK yang akan me-collect itu semua dan kemudian membayari royaltinya kepada mereka setiap tahun. 7. Desain undang-undang ini one gate system. LMK itu ada banyak dan bermacam-macam, ada WAMI, ada KCI, dan lain-lain. Jadi, sistem mengatakan bayarnya cukup ke LMKN, satu pintu. Kalau dia sudah membayar lewat LMKN, maka dia kemudian merasa aman terhadap seluruh LMK yang ada dan dia merasa tidak perlu didatangi lagi. 8. Bahwa yang boleh menagih hanya LMK. Kalau ada LMK yang tidak punya izin operasional tapi melakukan tagihan maka ada hukumannya. Jadi, undang- 294 undang ini melakukan pengaturan, bagaimana agar tidak ada LMK jadi-jadian, agar tidak ada LMK yang sebetulnya tidak punya izin operasional, melakukan penagihan-penagihan. 9. Secara objektif dari hasil berbagai riset yang telah dilakukan, undang-undang ini sudah harus direvisi. Yang mendorong undang-undang ini harus direvisi adalah munculnya artificial intelligence. Perlu diatur kapan sebuah penggunaan AI itu dianggap fair use atau penggunaan wajar, atau kapan dia tidak dianggap penggunaan wajar. 10. Lalu terkait dengan lapor-melapor, maka perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan yang harus melakukan pembayaran itu adalah misalnya penyelenggara. Perlu ada penegasan sehingga tidak menjadi abu-abu. Jika kemudian seorang artis, seorang penyanyi, kemudian dia juga merangkap jadi penyelenggara, maka dia akan dianggap sebagai penyelenggara. Tapi kalau dia hanya menyanyikan maka ia menjadi subjek hak cipta. Seharusnya mereka yang meng-arrange/membuat konser itulah yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran royaltinya. 11. Lagu Kebangsaan di Singapura itu boleh dikomersialkan. Tetapi yang wajib membayar adalah mereka yang mengkomersialkan itu dan rakyatnya tidak. 12. Ada dua jenis yang akan dikelola oleh LMKN. Yang pertama adalah konser, itu diatur dengan Pasal 23 ayat (5), di mana tidak perlu pakai izin, orang bisa menyanyikan, tetapi bayar. Akan tetapi orang itu sudah melepaskan hak eksklusifnya kepada LMKN, karena dia sudah bikin kesepakatan. Yang kedua, yang non-konser, sepeti memutar lagu lewat CD di restoran, lewat Spotify, dan lain-lain. Itu yang kemudian akan dibayarkan ke para pencipta, didistribusikan melalui LMKN. 13. Ke depan perlu dorong agar sebaiknya LMK punya platform yang isinya lagu dan semuanya terdaftar di situ. Sehingga jika orang mau memutar lagu tinggal ambil dari lagu itu, sehingga dengan demikian LMK juga bisa akan men-dettect lagu mana yang digunakan paling banyak. Lagu mana dan siapa yang harus mendapatkan royalty sekian. Kalau database-nya semacam ini, maka setiap tahun pun kita bisa mengumumkan lagu yang paling populer di Indonesia adalah lagu ini berdasarkan data tersebut. Jadi, dengan ada database platform seperti itu, orang tidak perlu mengambil dari platform lain lagi. Tarif itu nanti bisa diukur juga dari berapa lagu yang diputar. 295 14. Perlunya membangun kolaborasi dan persuasi itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, pendekatan dari awal yang kita lakukan adalah bukan kriminalisasi, tetapi monetisasi dan remunerasi. Karena jika kita pendekatannya tidak remuneratif, maka kita akan kehilangan pasar kita. Pasar kita yang sesungguhnya itu adalah para pengguna itu. 15. Undang-undang ini mengatakan bahwa untuk mengadukan pun itu harus didahului oleh mediasi. Jadi kalau orang akan mengadukan orang lain secara pidana, itu tidak boleh langsung disidik atau diproses, kecuali telah ada bukti bahwa dia telah melakukan mediasi dan mediasi tersebut telah gagal. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan tambahan keterangan dan diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait a. Bahwa LMKN adalah Lembaga Bantu Pemerintah nonAPBN. Pengertian Lembaga Bantu Pemerintah dalam hal ini tidaklah sama dengan pengertian State Auxiliary Organ yang membantu negara dan dibiayai oleh keuangan Negara (APBN). LMKN bersifat otonom dan membiayai sendiri pengeluaran operasionalnya dari royalti yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebanyak-banyaknya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari royalti yang terkumpulkan yang diperuntukkan bagi operasional LMKN dan LMK. Hal ini sejalan dengan kelaziman tata kelola royalti di internasional yang meletakkan Collective Management Organization (di Indonesia LMK dan LMKN) sebagai lembaga swasta. Dalam kedudukan ini LMKN membantu pemerintah melaksanakan regulasi yang ditetapkan terkait tata kelola royalti Hak Cipta dengan mengkoordinir LMK - LMK dalam kebijakan satu pintu (one gate policy). b. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk 296 merepresentasikan kepentingan para pemilik hak dalam pengelolaan royalti atas Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. LMKN dibentuk dalam dua entitas terpisah, yaitu: 1) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta, yang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan; 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait, yang mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait, seperti Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram. Kedua lembaga tersebut tergabung dalam 1 (satu) LMKN Induk yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti. Dalam menjalankan tugasnya, LMKN mempunyai fungsi: a. melakukan Pengelolaan Royalti; b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; d. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; e. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; f. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan g. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas. Untuk Pengelolaan Royalti dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut (UU HC2014), Peraturan 297 Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk selanjutnya disebut (“PP/56/2021”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (untuk selanjutnya disebut “PermenKumham/9/2022”). a. Bahwa Pihak Terkait adalah Lembaga Bantu Pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. b. Bahwa Pihak Terkait LMKN induk berjumlah 10 (sepuluh) orang komisioner yang terdiri atas: 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota Komisioner; 2) 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota Komisioner yang mewakili LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait; dan 3) 7 (tujuh) orang anggota Komisioner. (Vide SK Menkum RI Komisioner). Ketua dan Wakil Ketua dipilih berdasarkan musyawarah mufakat untuk diusulkan kepada Menteri. (Vide Pasal 7 dan 8 Permenkumham/9/2022”). c. Bahwa Dharma Oratmangun adalah Ketua LMKN untuk periode 2022- 2025 berdasarkan Rapat Pleno LMKN tanggal 20 Juni 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA-PLENO LMKN/VI/2022 (Vide-BA Pleno LMKN), oleh karena itu berwenang dalam mengajukan diri sebagai pemohon Pihak terkait. d. Bahwa permohonan ini, pemohon Pihak Terkait beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh orang) Komisioner LMKN yang beranggotakan sebagai berikut: 1) Dharma Oratmangun sebagai Ketua LMKN; 2) Bernard Nainggolan, sebagai Wakil Ketua LMKN Hak Terkait; 3) Andre Ronald Benito Hehanussa atau yang dikenal dengan nama Andre Hehanussa, sebagai Wakli Ketua LMKN Pencipta; 4) Yessy Kurniawan, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 298 5) Johnny William Maukar, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 6) Taufik Hidayat atau yang dikenal dengan nama Tito Soemarsono sebagai Anggota Komisioner LMKN; 7) Hartini Erpi Nurjanah atau yang dikenal dengan nama Ikke Nurjanah, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 8) Makki Parikesit, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 9) Marcellius Kirana Hamonangan atau yang biasa dikenal dengan nama Marcell Siahaan sebagai Anggota Komisioner LMKN; dan 10) Waskito sebagai Anggota Komisioner LMKN. (Vide SK Komisioner dan Vide BA Pleno). 2. Bahwa Hak Cipta bersifat eksklusif dan mutlak, serta memiliki Hak Ekonomi; Hak Cipta bersifat eksklusif dan mutlak artinya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak tunggal dan penuh atas karya ciptanya, yang meliputi hak untuk mengumumkan, mempertunjukan, dan mengkomunikasikan, juga memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut, dan bersifat eksklusif artinya tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. sedang Hak Cipta bersifat mutlak bahwa hak tersebut berlaku untuk semua orang, tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim hak atas karya tersebut, atau menggunakan karya tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam mendapatkan hak ekonomi atau Komersialisasi Hak Cipta atau Hak Terkait, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (‘LMK’), ketentuan ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU HC2014, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Tanpa LMK/LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait akan kesulitan untuk mendapatkan dan mengelola hak ekonominya dari berbagai penggunaan dan pemanfaatan karya mereka secara komersial. LMK/LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan 299 karya cipta bagi Pengguna Komersial, sehingga kepatuhan pembayaran Royalti dapat terlaksana dan karya-karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti halnya Pencipta, Pelaku Pertunjukan juga memiliki Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain. Dasar hukum yang mengatur izin pertunjukan terkait Hak Cipta, termasuk kewajiban pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, yakni UUHC 2014, khususnya Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1). Selain itu, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“Permen Kumham 9/2022”). Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014, bahwa yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LMK/LMKN dan disahkan oleh Menteri (vide Pasal 89 Ayat (4) UUHC 2014). Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan yakni membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK/LMKN. Fakta hukum di dalam pedoman tarif pembayaran Royalti yang disahkan oleh Menteri untuk kategori pertunjukan musik langsung (live event) menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh Penyelenggara Acara atau Promotor acara seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung (live event). Dengan demikian di dalam prakteknya bahwa yang membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik langsung (live event) adalah Penyelenggara atau Promotor acara bukan Pelaku Pertunjukan karena 300 pemaknaan frasa “setiap orang” di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah Penyelenggara acara atau Promotor acara, yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut. Di sisi lain terhadap ketentuan Pasal 81 UUHC 2014 bahwa Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tentang Hak Ekonomi, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Ketentuan ini belum bisa dilaksanakan atau belum bisa diberlakukan karena ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pedoman, imbalan atau besaran Royalti para pihak belum diatur oleh Pemerintah, LMKN atau pejabat yang berwenang. Begitu juga frasa hukum “Kecuali diperjanjikan lain”. Makna "Kecuali diperjanjikan lain" yakni "kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat". Ketentuan ini memiliki makna jika sudah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya maka tidak boleh lagi membuat perjanjian atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Fakta hukum Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait telah menguasakan atau mengikatkan diri atau melakukan perjanjian kepada LMK untuk penarikan, penghimpunan dan pendistribusian, Royalti termasuk kesepakatan besaran Royalti, sehingga sudah tidak lagi membuat perjanjian kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Dasar hukum yang mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menguasakan pengelolaan Royalti kepada LMK terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014, bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dan PP 56/2021 juga mengatur mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik melalui LMK/LMKN. Berdasarkan pertimbangan diatas sesuai norma hukum UUHC 2014 bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonomi dilakukan atau melalui LMK/LMKN, dan ditindak lanjuti secara teknis penarikan, penghimpunan dan pendistribusian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait, yang telah diatur didalam PP 56/2021 dan Permen Kumham 9/2022, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 301 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu (“Kepmen Kumham 2/2016”) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (“Kepmen Kumham 3/2016”). Dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 37, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui LMK/LMKN, Tidak Benar. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial Ciptaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas perlu dipahami atau dimengerti bahwa pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta yang sudah dikuasakan, diperjanjikan, dikerjasamakan atau dilisensikan (kontrak) tidak boleh dilakukan kontrak ulang atau kontrak kedua kalinya atau seterusnya oleh pencipta kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima kontrak LMK/LMKN, jika ini dilanggar tentunya akan ada sanksi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hak ekonomi, yang meliputi hak untuk Pengumuman, Pertunjukan, dan Komunikasi Ciptaan, telah beralih kepada pemegang kontrak untuk jangka waktu dan lingkup tertentu sesuai perjanjian kontrak. Pencipta, setelah memberikan kontrak, tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk kontrak hak ekonomi tersebut kepada pihak lain selama lisensi tersebut masih berlaku. 3. Bahwa mekanisme Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait oleh LMK/LMKN di beberapa negara; a. Singapura: Di Singapura, pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Singapura 2021 dan lembaga terkait, 302 dan mengakui hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya dan memberikan perlindungan Hak Cipta timbal balik kepada negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan Konvensi Berne. Di Singapura, Organisasi kolektif berlisensi seperti Composers and Authors Society of Singapore (COMPASS) mengelola Royalti untuk Hak Cipta lagu, dan Pengguna komersial karya cipta, seperti stasiun radio, klub malam, atau acara konser, wajib membayar Royalti kepada pemilik Hak Cipta atau LMK yang mewakilinya. Mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui beberapa langkah. LMK bertindak sebagai perantara yang mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, dengan menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari pengguna karya. Berikut proses penarikan dan pendistribusian Royalti: 1) Pendaftaran dan Kuasa: (a) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait mendaftarkan karya mereka dan memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola Hak Ekonomi mereka. (b) LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi wewenang untuk mengelola Hak Ekonomi ciptaan. 2) Penghimpunan Royalti: (a) Pengguna karya (misalnya, penyedia layanan, tempat usaha, atau platform digital) yang memanfaatkan karya yang dilindungi Hak Cipta wajib membayar Royalti kepada LMK. (b) LMK menghimpun Royalti dari berbagai pengguna berdasarkan tarif yang telah ditetapkan atau dinegosiasikan. 3) Perhitungan dan Pendistribusian: (a) LMK menghitung besaran Royalti yang harus dibayarkan kepada masing-masing anggota berdasarkan data penggunaan karya. (b) LMK mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang menjadi anggotanya. 4) Pelaporan dan Transparansi: 303 (a) LMK wajib memberikan laporan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait mengenai Royalti yang telah dihimpun dan didistribusikan. (b) Laporan ini mencakup jumlah Royalti yang didistribusikan, pihak yang menerima, dan data penggunaan karya. 5) Pengawasan dan Penegakan Hukum: (a) LMK memiliki peran dalam mengawasi penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta dan memastikan pembayaran Royalti yang adil. (b) LMK juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan karya tanpa izin atau tidak membayar Royalti. Dengan demikian maka di Singapura: a. LMK beroperasi secara independen dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Royalti dengan Pemerintah. b. Pemerintah menetapkan regulasi Hak Cipta dan Royalti, sementara LMK yang menjalankan operasional pengelolaan Royalti. c. LMK memastikan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan lisensi dan membayar Royalti. b. Malaysia; Di Malaysia, pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh Akta Hak Cipta 1987 dan lembaga terkait, memiliki organisasi kolektif (CMO) seperti Music Authors' Copyright Protection (MACP) untuk mengumpulkan Royalti atas penggunaan karya-karya cipta, dan Royalti dapat dikenakan untuk berbagai jenis karya, termasuk karya tulis, musik, seni, film, rekaman suara, dan siaran. Pembagian Royalti Hak Cipta oleh CMO, MACP atau disebut LMK melibatkan beberapa tahapan utama. yakni LMK menghimpun Royalti dari pengguna karya cipta yang telah membayar lisensi. Kemudian, Royalti diproses dan didistribusikan kepada Pemegang Hak Cipta (Pencipta, Penerbit, dan lain-lain) yang terdaftar sebagai anggota LMK. Berikut mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta di Malaysia: 1) Penghimpunan Royalti: 304 Pengguna karya cipta, seperti stasiun radio, penyelenggara acara, atau platform digital, membayar Royalti kepada LMK yang telah ditunjuk untuk mengelola Hak Cipta tertentu. 2) Penyusunan Data Penggunaan: LMK menyusun data penggunaan karya cipta berdasarkan laporan dari pengguna dan informasi lain yang relevan. 3) Perhitungan dan Distribusi: LMK menghitung besaran Royalti yang berhak diterima oleh masing- masing pemegang Hak Cipta berdasarkan data penggunaan karya cipta mereka. 4) Distribusi kepada Pemegang Hak: Royalti kemudian didistribusikan kepada pemegang Hak Cipta yang terdaftar sebagai anggota LMK. Mekanisme ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta di Malaysia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan turunannya, dan secara keseluruhan, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta di Malaysia bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang Hak Cipta mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memastikan bahwa pengguna karya cipta dapat mengakses karya tersebut secara legal dan bertanggung jawab. c. Jepang; Di Jepang, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers) di Jepang melibatkan pengumpulan dan distribusi Royalti dari pengguna karya musik kepada para Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) yang menjadi anggotanya. JASRAC bertindak sebagai lembaga manajemen kolektif (LMK) yang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam hal Hak Ekonomi atas karya musik. pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh hukum Hak Cipta Jepang. Berikut adalah mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh JASRAC: 1) Pengumpulan Royalti: a) JASRAC mengumpulkan Royalti dari berbagai pengguna karya musik, seperti stasiun radio, penyedia layanan streaming, 305 penyelenggara konser, dan tempat-tempat komersial lainnya yang menggunakan musik. b) Besaran Royalti yang dibayarkan oleh pengguna biasanya didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan oleh JASRAC dan bergantung pada jenis penggunaan karya musik. 2) Penyaluran Royalti kepada LMK: a) Setelah Royalti terkumpul, JASRAC menyalurkannya kepada LMK terkait di negara lain, jika karya musik tersebut digunakan di luar Jepang. b) LMK di negara lain tersebut kemudian mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) yang menjadi anggota mereka. 3) Distribusi Royalti kepada Anggota: a) JASRAC mendistribusikan Royalti yang terkumpul kepada anggota- anggotanya, yaitu Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher), yang karyanya telah digunakan. b) Distribusi Royalti ini dilakukan berdasarkan laporan penggunaan karya musik yang diterima dari berbagai pengguna dan berdasarkan perjanjian. 4) Penggunaan Dana Operasional dan Cadangan: a) Sebagian dari Royalti yang terkumpul juga digunakan untuk biaya operasional JASRAC dalam menjalankan kegiatannya. b) Selain itu, sebagian kecil Royalti juga disimpan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. 5) Sistem Transparan dan Akuntabel: a) JASRAC berupaya untuk menjalankan sistem pembagian Royalti yang transparan dan akuntabel, dengan memberikan laporan penggunaan karya musik dan distribusi Royalti kepada anggota- anggotanya secara berkala. b) Anggota JASRAC juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penggunaan karya mereka dan Royalti yang telah diterima. 306 6) Peran LMK dalam Pengelolaan Royalti: a) LMK seperti JASRAC memiliki peran penting dalam mengelola Hak Ekonomi Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) khususnya dalam hal penggunaan karya musik secara komersial. b) LMK bertindak sebagai perantara antara pengguna karya musik dan pemegang Hak Cipta, memfasilitasi pemberian izin dan pembayaran Royalti. c) Dengan adanya LMK, pencipta, komposer, dan penerbit tidak perlu melakukan negosiasi langsung dengan setiap pengguna karya mereka, tetapi dapat mengandalkan LMK untuk mengelola hak-hak ekonomi mereka. d. Australia; Di Australia, pengumpulan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan hak terkait dilakukan oleh berbagai lembaga kolektif, Apra Amcos, PPCA, dan Copyright Agency yang mewakili Penulis, Penerbit (Publisher), dan pemilik Hak Terkait. Lembaga- lembaga ini membantu dalam mengelola hak-hak tersebut, seperti hak untuk memperbanyak, menampilkan, dan menyiarkan karya, serta hak terkait seperti hak artis rekaman dan penyiar. 1) Lembaga Manajemen Kolektif: (a) APRA AMCOS: Mengumpulkan Royalti untuk hak pertunjukan dan hak reproduksi karya musik. Mereka mewakili penerbit dan penulis lagu. (b) PPCA (Phonographic Performance Company of Australia Limited): Mengumpulkan Royalti untuk hak pertunjukan rekaman suara atas nama perusahaan rekaman dan artis rekaman. (c) Copyright Agency: Menyediakan lisensi untuk penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta dan mengumpulkan Royalti terkait. 2) Mekanisme LMK Australia melakukan penghimpunan dan distribusi Royalti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Australia, seperti APRA AMCOS, PPCA, dan Copyright Agency, mengumpulkan dan mendistribusikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait kepada para Pencipta dan Pemilik Hak. Mekanisme penghimpunan dan distribusi Royalti ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, LMK 307 mengidentifikasi dan melisensikan pengguna karya cipta, seperti stasiun radio, penyelenggara acara atau platform digital. Kedua, LMK mengumpulkan Royalti dari pengguna tersebut berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Terakhir, LMK mendistribusikan Royalti kepada para Pencipta dan Pemilik Hak, setelah memotong biaya operasional, melalui sistem pembagian yang transparan dan adil. Adapun mekanisme sebagai berikut: (a) Identifikasi dan Lisensi: LMK mengidentifikasi pengguna karya cipta dan memberikan lisensi kepada mereka. Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan karya cipta tersebut secara legal, misalnya, memutar lagu di radio atau menampilkan pertunjukan musik. (b) Pengumpulan Royalti: LMK mengumpulkan Royalti dari pengguna berdasarkan tarif yang telah disepakati atau ditentukan dalam lisensi. Tarif ini bisa berbeda- beda tergantung pada jenis penggunaan karya, skala penggunaan, dan jenis karya cipta. (c) Penyaluran Informasi: LMK membutuhkan informasi yang akurat tentang penggunaan karya cipta untuk memastikan distribusi Royalti yang adil. Pengguna karya cipta biasanya diwajibkan untuk melaporkan penggunaan karya mereka kepada LMK. (d) Pembagian Royalti: LMK mendistribusikan Royalti kepada pencipta dan pemilik hak setelah memotong biaya operasional. Distribusi ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya, setiap tiga bulan atau enam bulan. LMK menggunakan sistem pembagian yang transparan dan adil, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis penggunaan karya, popularitas karya, dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pencipta. Peran LMK Australia, LMK memiliki peran Bahwa Pencipta dan Pemilik Hak Cipta mendapatkan hak mereka secara adil atas karya mereka. Tanpa LMK, Pencipta akan kesulitan untuk memantau dan mengumpulkan Royalti dari berbagai pengguna karya mereka. LMK 308 juga berperan dalam memfasilitasi akses ke karya cipta bagi pengguna, sehingga karya-karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. e. Belanda; Di Belanda, lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan Hak Cipta dan Hak Terkait dikenal sebagai Collective Management Organization (CMO) atau Organisasi Manajemen Kolektif yang biasa disebut di Indonesia adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), keberadaan dan kegiatan LMK diatur oleh undang-undang Hak Cipta Belanda (Auteurswet), di Indonesia pertama kali Hak Cipta diatur dalam Auteurswet 1912, karena belanda menjajah Indonesia maka aturan hukum Auteurswet. Di sisi lain hukum Belanda berasal dari Perancis, dan Perancis berasal dari Romawi atau yang dikenal dengan Eropa Kontinental, artinya sistem hukum yang bersumber dari hukum Romawi dan dikodifikasi dalam bentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis. Mekanisme Perolehan dan Pendistribusian Royalti: Di Belanda, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organizations (CMO) melibatkan beberapa langkah. Pertama, LMK menghimpun Royalti dari pengguna karya (misalnya, stasiun radio, penyelenggara acara). Kemudian, LMK mendistribusikan Royalti tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait, berdasarkan data penggunaan dan perjanjian yang ada. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan bertujuan untuk memastikan bahwa Pencipta mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka. 1) Pemungutan Royalti: (a) Pengguna karya, seperti stasiun radio, platform streaming, atau penyelenggara acara, membayar Royalti kepada LMK yang relevan. (b) LMK memiliki daftar anggota (Pencipta, Pemegang Hak) dan jenis karya yang dilindungi. (c) Pemungutan Royalti bisa berdasarkan tarif tetap, persentase dari pendapatan, atau mekanisme lain yang disepakati. 309 2) Pendistribusian Royalti: (a) LMK menggunakan data penggunaan karya untuk mengidentifikasi siapa yang berhak menerima Royalti. (b) Royalti didistribusikan kepada anggota LMK sesuai dengan penggunaan karya mereka dan perjanjian yang berlaku. (c) Pendistribusian bisa dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau triwulanan. 3) Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau CMO: (a) Pengumpulan dan Pendistribusian: LMK bertanggung jawab untuk mengumpulkan Royalti dari berbagai sumber dan mendistribusikannya kepada Pemegang Hak. (b) Negosiasi Lisensi: LMK dapat bernegosiasi dengan pengguna karya untuk mendapatkan lisensi penggunaan karya. (c) Perwakilan Pencipta: LMK mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak dalam hal Hak Ekonomi atas karya mereka. 4. Bahwa mekanisme Tata Kelola Royalti lagu dan/atau musik oleh LMK/LMKN di Indonesia; Bahwa untuk Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik di Indonesia Pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan memberikan izin operasional kepada 16 (enam belas) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang masing masing terdiri dari: 1) 5 (lima) LMK Pencipta; - Karya Cipta Indonesia (KCI) - Wahana Musik Indonesia (WAMI) - Royalti Anugrah Indonesia (RAI) - Langgam Kreasi Budaya (LKB) - Satu Nada Indonesia (SNI) 2) 5 (lima) LMK Hak Terkait Produser Fonogram: - Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) - Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) - Pro Karindo Utama (PKU) 310 - Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) - Produser Musik Rekaman Indonesia Nusantara (PROMURI) 3) 6 (enam) LMK Hak Terkait Pelaku Pertunjukan: - Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) - Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) - Star Music Indonesia (SMI) - Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (PROINTIM) - Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO) - Citra Nusa Swara (CNS) LMKN terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan pihak Pemerintah, 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pencipta, 3 (tiga) orang perwakilan LMK Hak Terkait, 1 (satu) orang Pencipta dan 1 (satu) orang pemilik Hak Terkait. Bahwa di dalam hukum Hak cipta setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, Pertokoan, pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke (vide Pasal 3 PP/56/2021). Fakta hukum bahwa menanggapi isu publik yang marak, LMKN menyatakan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial bukan hanya pertunjukan musik langsung (live event) yang membayar Royalti, tetapi terdapat juga 13 (tiga belas) sub sektor yang telah membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak terkait melalui LMKN. Ini untuk menjawab beberapa orang pemilik hak yang mengatakan mendapat Royalti hanya dari sub sektor pertunjukan musik langsung (live event) adalah tidak benar, karena mereka sesungguhnya tidak menjelaskan secara jujur pendapatan Royalti dari berbagai sektor lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik dilakukan oleh LMK/LMKN. 311 Berikut tahapan pelaksanaan pengelolaan Royalti lagu dan/atau musik oleh LMKN: a. Proses Penarikan Royalti: 1) Pelaksana Harian Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LMK/LMKN dibantu oleh Pelaksana Harian di bidang keuangan, bidang hukum, bidang lisensi, bidang dokumentasi, bidang teknologi informasi dan kesekretariatan. LMK/LMKN dapat menunjuk tenaga profesional yang berpengalaman dalam Pengelolaan Royalti bidang lagu dan/atau musik; perwakilan LMK yang tidak menjadi Komisioner LMKN dan unsur Pemerintah untuk melakukan upaya penarikan Royalti dan pengawasan. 2) Sistem Penarikan Royalti Dalam melaksanakan Penarikan Royalti LMK/LMKN membuat perjanjian lisensi kepada Penerima Lisensi yang di dalamnya mengatur besaran Royalti berdasarkan ketentuan dan disahkan oleh Menteri. Penerima lisensi sebagai bukti menerima lisensi dalam bentuk perjanjian lisensi dan sertifikat lisensi disertai kewajiban membuat dan memberikan laporan penggunaan Iagu dan/atau musik kepada LMKN. Dalam prakteknya atas izin Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait, LMK/LMKN dapat memberikan keringanan tarif Royalti kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang melakukan pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial yang besarannya ditetapkan oleh Menteri (vide Pasal 11 PP 56/2021). b. Proses Penghimpunan Royalti: 1) Setiap Royalti Hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang penarikannya dikelola oleh LMK/LMKN dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. 2) LMK/LMKN dalam menghimpun Royalti menggunakan metode pembayaran yang memberikan nomor rekening virtual (Virtual Account) kepada setiap setiap Pengguna Komersial Penerima Lisensi. Untuk mempermudah proses identifikasi dan otomatisasi transaksi Royalti. c. LMK/LMKN dalam melakukan penghimpunan mengenakan pajak atas pembayaran Royalti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 312 d. Proses Pendistribusian Royalti: Royalti yang telah dihimpun oleh LMK/LMKN didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Dalam proses distribusi Royalti dilaksanakan melalui LMK dimana Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait berada. Sedangkan Royalti dimana Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait belum menjadi anggota suatu LMK, Royaltinya disimpan oleh LMKN sebagai Royalti Royalti yang tidak diketahui (unclaimed) atau dana cadangan. Dana Cadangan adalah royalti yang tidak diketahui (unclaimed) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah disimpan dan diumumkan selama 2 (dua) tahun oleh LMKN untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Besaran Dana cadangan tersebut berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno LMKN dapat digunakan untuk keperluan: a) pendidikan musik; b) kegiatan sosial atau amal; c) jaminan sosial bagi orang perseorangan yang menjadi anggota LMK; dan d) sosialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti. (vide Pasal 24, 25 dan 26 Permen Kumham 9/2022). Pendistribusian Royalti oleh LMK/LMKN paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. LMKN menetapkan sistem distribusi atas royalti yang berhasil dihimpun dilakukan secara hybrid, yaitu bagi kategori yang memiliki data penggunaan lagu dan/atau musik (logsheet) seperti pertunjukan musik langsung (live event) dan karaoke, maka distribusi dilakukan berdasarkan perhitungan dari data penggunaan lagu dan/atau musik (logsheet) yang telah didapatkan, sementara bagi kategori yang tidak memiliki data penggunaan lagu dan/atau musik (logsheet) akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara LMK-LMK dengan mempertimbangkan kecepatan tata kelola lisensi kategori pertunjukan musik langsung (live event) yang telah berbasis sistem inilah kemudian pada tahun 2024 LMKN menetapkan komitmen untuk melakukan distribusi royalti kategori pertunjukan musik langsung (live event) terkhusus 313 untuk royalti yang terhimpun dari konser musik untuk dilakukan setiap bulan kepada seluruh LMK Pencipta. Dalam hal perhitungan besaran distribusi Royalti, LMKN menerima laporan dari perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh Pengguna Komersial. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian Royalti LMK-LMK dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi. Seluruh pedoman penetapan, penarikan, dan pendistribusian Royalti diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LMKN. e. Pengaturan Dana Operasional LMK/LMKN LMK/LMKN dalam menjalankan operasional kelembagaan menggunakan dana paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahun. Besaran dan pembagian operasional disepakati antara LMK dan LMKN. Bahwa kesepakatan pengaturan dana operasional tahun 2024 antara LMK/LMKN sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk alokasi dana operasional LMK 2) 8% (delapan persen) untuk alokasi dana operasional Pelaksana Harian 3) 2% (dua persen) untuk alokasi dana operasional LMKN. Dana operasional yang digunakan oleh LMKN berfungsi untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas komisioner dan Pelaksana Harian. f. Laporan dan Transparansi: LMKN dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti telah menerbitkan audit keuangan dan audit kinerja 2023 yang dilaksanakan oleh akuntan publik dan telah dilaporkan kepada Menteri dan diumumkan di media cetak nasional dan media elektronik. g. Dasar Hukum: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik . 314 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01- 02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke). Dengan demikian Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik oleh LMK/LMKN di Indonesia: 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota suatu LMK untuk dapat mengelola hak ekonominya dan mendapatkan imbalan yang wajar dari Pengguna Komersial. 2) LMK bertindak berdasarkan Kuasa sebagai perwakilan dari para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait dalam mengelola Royalti. 3) LMKN bertindak sebagai lembaga sentral lisensi dalam mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan juga memberikan kepastian hukum terhadap izin penggunaan lagu dan/atau musik. 5. Kesimpulan; Bahwa pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas cakupannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait untuk secara langsung melaksanakan pemberian lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum, untuk itu sangatlah dibutuhkan LMK/LMKN sebagai satu-satunya sarana pengelolaan Hak Ekonominya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 315 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 6. Permohonan Pihak Terkait; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut: a. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). b. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. c. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. d. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam hal Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Tambahan Keterangan Pihak Terkait LMKN Menindaklanjuti sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU- XXIII/2025, yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu di Mahkamah Konstitusi, dimana Majelis Hakim Yang Mulia meminta keterangan tambahan dari kami, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menjawab beberapa pertanyaan untuk keterangan tambahan sebagaimana diminta dari Majelis Hakim Yang Mulia. 316 Selengkapnya keterangan tambahan kami sampaikan dalam berkas materi keterangan tambahan dan dianggap telah kami bacakan. Untuk itu perkenankan kami membacakan ringkasan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Dalam Sidang pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu, Yang Mulia Hakim memberikan pertanyaan kepada kami, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Maka kami jelaskan dalam kesempatan kali ini, kami kan jelaskan sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa Tarif Royalti untuk Penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik untuk kepentingan komersial telah disusun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu (“SK Menkumham No.: 2/2016”) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (“SK Menkumham No.: 3/2016”). LMKN beberapa kali melakukan Revisi Tarif Royalti semenjak tahun 2023 dan 2024 untuk disesuaikan dengan perkembangan ekosistem industri musik dan hiburan, dan diajukan untuk disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, tetapi belum ada pengesahan sehingga rancangan usulan tarif tersebut dievaluasi kembali oleh LMKN. Evaluasi ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja antara LMKN dan LMK-LMK yang juga dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan wakil dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Repubik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 04 dan 05 Agustus 2025 di Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian Pedoman Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu Pedoman Tarif yang ditetapkan dengan SK Menkumham No.: 2/2016 dan SK Menkumham No.: 3/2016, dan kemudian dinyatakan tetap berlaku sebelum diterbitkan Pedoman Tarif yang baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI.01.04-22 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan 317 Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu Sebelum Berlakunya Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) (dokumen terlampir). b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa Pelaku Usaha tidak menjadi anggota LMK, yang menjadi anggota LMK adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang meliputi Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Ini adalah ketentuan agar mendapatkan hak ekonominya atas penggunaan lagu dan/atau musik (Vide Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Penggunaan lagu asing masuk dalam ruang lingkup penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik untuk tujuan komersial sehingga Pengguna Komersial wajib membayar Royalti. Royati yang ditarik dan dihimpun oleh LMKN dari penggunaan lagu asing kemudian didistribusikan kepada Collective Management Organization (CMO yaitu LMK di Luar Negeri) untuk diteruskan kepada Pemilik Hak yang menjadi anggotanya. Ini merupakan ketentuan internasional yang berdasarkan pada perjanjian resiprokal (reciprocal agreement), dimana lagu-lagu yang diputar di satu negara dihimpun oleh CMO negara tersebut dan kemudian diteruskan kepada Pemilik Hak atau LMK di negara lain uang mempunyai perjanjian resiprokal. Menjawab pertanyaan mengenai kontrol dan efektifitas, terkait dengan LMK- LMK, maka dapat disampaikan bahwa : 1) LMK-LMK yang mendapatkan izin operasional harus mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti (Vide Pasal 88 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dengan kata lain LMK-LMK tersebut wajib menarik Royalti lagu dan/atau musik yang notabene ikut menambah pendapatan Royalti. 2) LMK-LMK membentuk satuan petugas lisensi masing-masing yang dibiayai dengan dana operasional sebesar 8% (delapan persen) dari total Royalti yang berhasil ditarik oleh LMK tersebut. Efektifitas LMK ditentukan selain dari kinerja manajemennya juga dengan keberhasilannya mencapai target perolehan Royalti. Semakin besar Royalti yang terhimpun semakin besar potensi kesejahteraan anggota. c. Pertanyaan Yang mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. 318 Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, bahwa untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai Collective Management Organization (CMO) memiliki perjanjian timbal balik (reciprocal agreement) dengan LMK-LMK di seluruh dunia untuk saling melakukan pengelolaan karya cipta lagu dan/atau musik. Berdasarkan perjanjian resiprokal tersebut lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan atau digunakan di luar negeri tetap dilindungi, baik secara nasional maupun internasional, selama lagu tersebut memiliki hak cipta yang sah dan penciptanya (atau pemegang haknya) mendaftarkan dan/atau mengelolanya dengan benar. Indonesia merupakan anggota Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), yang melindungi karya cipta di lebih dari 180 negara anggota. Artinya: - Jika lagu Indonesia dinyanyikan atau digunakan di negara anggota Konvensi Bern, maka hak cipta lagu itu diakui dan dilindungi di negara tersebut. - Perlindungan ini otomatis, tidak harus didaftarkan ulang di setiap negara (namun bisa dikelola untuk penegakan hukum). Walau Konvensi Bern memberi perlindungan otomatis, untuk mendapatkan Royalti atau melakukan penegakan hukum, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebaiknya mendaftar menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta. Untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebaiknya mendaftarkan karya ciptaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan menjadi anggota salah satu LMK Pencipta di Indonesia agar bisa mendapatkan hak ekonominya. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa hal ini sudah kami sampaikan untuk sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa jumlah Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan (somasi) untuk membayar Pengguna Komersial dalam hal ini adalah Penyelenggara Acara, atau biasa disebut Event Organizer. Dalam hal ini kami berikan detail untuk tahun 2024 dan tahun 2025. 1) Tahun 2024 Untuk tahun 2024 ada sejumlah 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan 319 himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya. 2) Tahun 2025 Untuk tahun 2025 ada sejumlah 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 422 (empat ratus dua puluh dua) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya. Demikian tambahan Keterangan Pihak Terkait melalui pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kami disampaikan, dan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, Kami sampaikan terima kasih. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 10 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan tambahan keterangan bertanggal 22 Juli 2025 dan diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. RINGKASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya telah mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dan royalti, yang selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” 320 Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda”; 2. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Uji materiel terhadap frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon menguji frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta karena tidak memiliki batasan yang jelas, khususnya terhadap pelaku pertunjukan. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin selama membayar royalti melalui LMK. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional berupa pelanggaran atas hak kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan rasa aman (Pasal 28G ayat (1)) UUD NRI 1945, karena pelaku pertunjukan dapat 321 sewaktu-waktu dikenai tuntutan meskipun telah beriktikad baik. Oleh karena itu, frasa tersebut seharusnya dimaknai secara konstitusional sebagai: “... Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan” sehingga pertunjukan yang dilakukan dengan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) tidak memerlukan izin langsung dari pencipta; b. Uji materiel frasa “Setiap Orang” dan frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon mengajukan uji materiel terhadap frasa “Setiap Orang” dan “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan terhadap tuntutan hukum yang tidak proporsional. Frasa “Setiap Orang” sering ditafsirkan secara sempit hanya merujuk pada pelaku pertunjukan. Padahal dalam praktiknya, penyelenggara pertunjukanlah yang memiliki kontrol terhadap seluruh aspek penggunaan komersial ciptaan—termasuk pemilihan lagu, artis, susunan acara, dan perhitungan pendapatan yang menjadi dasar pembayaran royalti melalui LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”). Penafsiran sempit ini menyebabkan ketimpangan tanggung jawab, di mana pelaku pertunjukan— yang hanya bertindak berdasarkan arahan penyelenggara—berisiko dipersalahkan secara hukum, meskipun bukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar frasa “Setiap Orang” dimaknai secara konstitusional sebagai: “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan …” agar penyelenggara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pembayaran royalti dan norma ini tidak digunakan untuk menyasar pihak yang tidak relevan secara hukum. Sementara itu, frasa “membayar imbalan” juga bermasalah karena tidak mengatur secara jelas waktu pembayaran. Dalam praktik, pendapatan dari pertunjukan hanya bisa dihitung setelah acara selesai, sehingga pembayaran royalti secara administratif dan teknis pun dilakukan pasca pertunjukan. 322 Apabila norma ini ditafsirkan mewajibkan pembayaran di muka, maka pengguna ciptaan yang telah beritikad baik tetap dapat dikriminalisasi hanya karena urusan teknis waktu pembayaran. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap rasa aman, Para Pemohon memohon agar frasa “membayar imbalan” dimaknai sebagai: “... membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan” agar tidak menjadi dasar kriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, rasionalitas operasional, dan hak konstitusional atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) serta rasa aman (Pasal 28G ayat (1)) UUD NRI 1945; c. Uji materiel frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon mempersoalkan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta karena menimbulkan multitafsir dan konflik norma terhadap pengecualian izin dalam pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Ketidakjelasan ini terjadi karena Pasal 81 hanya merujuk pada Pasal 9 ayat (1) secara umum, tanpa secara eksplisit mengecualikan huruf f yang berkaitan dengan pertunjukan. Akibatnya, terdapat penafsiran seolah seluruh bentuk penggunaan ciptaan, termasuk pertunjukan, tetap memerlukan izin tertulis langsung dari pencipta, meskipun telah dibayar melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketakutan hukum yang merugikan pelaku pertunjukan, bahkan ketika mereka telah mematuhi ketentuan kolektif. Sebagai contoh, salah satu Pemohon merasa terpaksa membatalkan penggunaan ciptaan tertentu karena khawatir dikriminalisasi, meskipun sudah membayar melalui LMK. Situasi ini bertentangan dengan hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1)) UUD NRI 1945. Untuk mencegah benturan antara mekanisme kolektif dan lisensi langsung, serta melindungi hak konstitusional, Para Pemohon mengusulkan agar frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dimaknai secara konstitusional sebagai: “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain …” 323 Dengan rumusan ini, norma menjadi jelas, tidak multitafsir, serta melindungi efektivitas sistem kolektif dan hak pelaku pertunjukan dari kriminalisasi yang tidak proporsional; d. Uji materiel frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon mempersoalkan frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta karena tidak memiliki parameter objektif, mekanisme jelas, atau acuan normatif yang ditentukan dalam undang-undang. Ketidakjelasan ini menimbulkan penafsiran subjektif dan sepihak oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yang dapat menetapkan besaran imbalan secara tidak proporsional, tidak rasional, dan membebani pengguna, termasuk pelaku pertunjukan seperti Para Pemohon. Padahal, pemerintah telah menetapkan acuan tarif melalui regulasi seperti Permenkumham No. 9 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (“Kepmenkumham HKI 2/2016”), yang mengatur variabel dan formula perhitungan royalti secara objektif dan transparan. Ketentuan “imbalan yang wajar” yang tidak merujuk pada regulasi tersebut membuka potensi penyalahgunaan, mengakibatkan kerugian aktual maupun potensial, dan menciptakan ketidakpastian hukum serta rasa takut menghadapi tuntutan hukum yang tidak proporsional. Selain bertentangan dengan prinsip kejelasan norma dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, ketentuan ini juga melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1)) UUD NRI 1945. Frasa “wajar” yang bersifat relatif dapat menimbulkan diskriminasi tarif dan memperlemah posisi pelaku pertunjukan yang secara ekonomi kurang kuat. Untuk itu, Para Pemohon memohon agar frasa “imbalan yang wajar” ditafsirkan secara konstitusional sebagai: “... imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku …” 324 Penafsiran ini akan menciptakan standar hukum yang jelas, terukur, dan adil, serta memperkuat efektivitas sistem kolektif dan menjaga keberlanjutan ekosistem pertunjukan yang inklusif dan kompetitif; e. Frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Ketentuan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mencakup frasa “huruf f” memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pertunjukan ciptaan tanpa izin, yang secara esensial justru telah diatur sebagai tindakan sah dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sepanjang imbalan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Frasa tersebut menciptakan kontradiksi antara mekanisme kolektif yang secara legal dengan ancaman kriminalisasi atas dasar tidak adanya izin langsung dari pencipta, sehingga bertentangan dengan asas legalitas, prinsip ultimum remedium, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Norma ini membuka ruang kriminalisasi atas hubungan keperdataan atau administratif, meskipun pelaku pertunjukan telah beriktikad baik memenuhi kewajiban hukumnya, seperti yang dialami Agnez Mo dan Tantri Kotak yang menjadi sasaran somasi dan ancaman pidana dari pencipta lagu, padahal telah menjalankan pertunjukan dalam koridor hukum. Ketentuan ini tidak hanya membatasi ruang berekspresi dan profesi secara tidak proporsional, tetapi juga menciptakan ketakutan (chilling effect) bagi pelaku pertunjukan lainnya dan berpotensi menghambat pemanfaatan karya cipta secara legal. Akibatnya, frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menimbulkan kerugian konstitusional nyata dan potensial atas hak atas kepastian hukum dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga semestinya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, frasa “huruf f” pada Pasal 113 UU Hak Cipta sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; II. KEDUDUKAN HUKUM PAPPRI SEBAGAI PIHAK TERKAIT 3. Bahwa Pihak Terkait adalah suatu badan hukum privat berbentuk badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 285 tanggal 18 Juni 1987, yang dibuat di hadapan John 325 Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (“Akta PAPPRI No. 285/1987”) (vide Bukti PT—01) dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2939.HT.01.03-TH.90 tanggal 23 Mei 1990 (vide Bukti PT—02); 4. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pergantian nama dari yang sebelumnya bernama Perkumpulan Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (vide Bukti PT—01) menjadi Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Hasil Kongres PAPPRI tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti PT—06); 5. Bahwa Clayton Allen Wenas dan Dwiki Dharmawan S. adalah Ketua Umum dan Sekretaris PAPPRI untuk periode tahun 2022—2027 berdasarkan Berita Acara Tim Formatur Munas VIII PAPPRI Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 (vide Bukti PT—03), oleh karena itu berwenang mewakili PAPPRI; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Pihak Terkait sebagaimana terdapat dalam Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—01), untuk mewakili PAPPRI maka wajib diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1) Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—01) “Badan Pengurus diwakili Ketua, Sekretaris, kecuali untuk masalah- masalah yang bersangkutpaut dengan keuangan, maka Badan Pengurus diwakili oleh Ketua dan Bendahara, mewakili perkumpulan didalam dan di luar pengadilan dan tindakan pemilikan, satu dan lain, tanpa mengurangi ayat 2 dibawah ini.”; 7. Bahwa PAPPRI dibentuk sebagai wadah yang menghimpun pencipta lagu dan penata musik dalam rangka mendorong perkembangan musik nasional yang berkepribadian Indonesia. Pembentukannya dilandasi oleh semangat pengembangan kebudayaan nasional, pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta musik, serta perlunya memperjuangkan hak dan kewajiban para seniman musik secara tertib dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana terdapat pada Bagian Pembukaan Anggaran Dasar Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Pada Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—04) yang menyatakan sebagai berikut: Bagian Pembukaan pada Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—01) “ - Bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima); 326 - Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain dengan usaha pengembangan kebudayaan dan kesenian Nasional Indonesia yang didalamnya terdapat unsur seni musik; - Bahwa dirasakan pentingnya menanamkan kesadaran para seniman musik, khususnya mendorong kreativitas dalam mencipta dan menata musik yang sesuai dengan kepribadian bangsa; - Bahwa untuk terciptanya kehidupan dunia musik yang tertib dan sehat diperlukan adanya perlindungan hukum atas karya cipta dibidang musik; - Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban para anggota diperlukan wadah dalam suatu ikatan yang menghimpun potensi seniman musik, khususnya pencipta lagu dan penata musik; - Atas dasar pemikiran tersebut, pada tahap awal diwujudkan ikatan yang disebut Perkumpulan “Persatuan Artis Pencipta LAgu dan Penata Musik Rekaman Indonesia” yang disingkat “PAPPRI”.”; 8. Bahwa lebih lanjut, PAPPRI dibentuk sebagai wadah pemersatu insan musik Indonesia dengan tujuan utama untuk memperjuangkan hak, melindungi kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu, penyanyi, serta pemusik di Indonesia. Kehadiran PAPPRI juga merupakan wujud komitmen dalam menjaga dan mengembangkan seni musik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai tujuan pada Anggaran Dasar Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 20222 (“Anggaran Dasar PAPPRI”) (vide Bukti PT—04) yang selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI (vide Bukti PT—04) “PAPPRI bertujuan : 1. Membina dan mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama insan musik yang dilandasi semangat gotong royong. 2. Meningkatkan kesadaran berorganisasi serta solidaritas di kalangan insan musik. 3. Mendorong dan meningkatkan pengetahuan serta kreativitas di bidang seni musik dengan mengutamakan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hidup para anggota. 5. Menciptakan kode etik profesi dan suasana kerja yang aman, tertib, sehat serta saling menghormati didalam dunia musik. 6. Berperan aktif dalam pengembangan seni budaya nasional khususnya dalam bidang seni musik dan lagu-lagu Indonesia, serta berusaha mempertahankan dan memelihara lagu-lagu/musik Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. 7. Ikut berperan serta dan menunjang usaha Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan seni budaya bangsa Indonesia. 8. Meningkatkan apresiasi seni, khususnya seni musik di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional. 9. Menjadi wadah informasi dan komunikasi seni musik bagi masyarakat 327 pada umumnya dan insan musik pada khususnya. 10. Membina dan meningkatkan secara aktif dengan organisasi-organisasi musik didalam dan maupun di luar negeri. 11. Memperjuangkan secara aktif agar karya cipta musik Indonesia mendapat perhatian dan apresiasi di dunia Internasional.”; 9. Bahwa Pihak Terkait selaku badan hukum perkumpulan dapat digolongkan sebagai badan hukum privat dan karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keterangan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 tersebut di atas; 10. Bahwa Pihak Terkait beranggotakan berbagai pemegang profesi yang berkaitan dengan musik, termasuk pencipta lagu, pemusik, dan penyanyi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 20222 (“Anggaran Rumah Tangga PAPPRI”) (vide Bukti PT—05) yang selanjutnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PAPPRI (vide Bukti PT—05) “ Anggota PAPPRI adalah warga negara Indonesia: a. Pencipta Lagu; b. Pemusik; c. Penyanyi … l. Profesi lainnya yang berkaitan dengan musik.”; 11. Bahwa Pihak Terkait beranggotakan sebanyak 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) pencipta dan pelaku pertunjukan musik, yang di antaranya adalah sebagai berikut: a. Ebiet G. Ade, seorang ikon musik balada Indonesia, penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia yang dikenal luas melalui karya-karyanya yang terkenal pada era tahun 1980-an antara lain “Berita kepada Kawan”, “Camellia”, “Untuk Kita Renungkan”, “Masih Ada Waktu”. Dengan lirik yang puitis dan menyentuh, Ebiet kerap mengangkat tema-tema sosial, kemanusiaan, dan spiritualitas. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menyuarakan nurani masyarakat lewat lagu-lagu yang penuh makna dan refleksi; b. Andre Hehanusa, seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia yang dikenal luas pada era 1990-an, merupakan ikon musik pop romantis dengan gaya vokal khas dan lirik yang puitis. Ia dikenal lewat lagu-lagu hits seperti “Kuta Bali”, “Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB)”, “Bidadari”, 328 dan “Melayang”. Selain tampil sebagai pelaku pertunjukan di berbagai panggung musik dan festival, Andre juga aktif menciptakan lagu bertema cinta, religi, hingga lingkungan hidup; c. M. Taufik Hidayat atau yang dikenal dengan nama Tito Soemarsono, seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia yang dikenal luas pada era 1980–1990-an, merupakan figur penting dalam perkembangan musik pop dan pop-jazz Indonesia. Ia menciptakan sejumlah lagu legendaris seperti “Pergilah Kasih” dan “Kisah Cintaku” yang dipopulerkan oleh Chrisye, serta “Kaulah Segalanya” yang menjadi hit internasional saat dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Selain dikenal sebagai pelaku pertunjukan yang tampil dengan gaya vokal melankolis dan aransemen romantis, Tito juga merilis album-album solo seperti Kamu, Pesta Indah, dan Untukmu; d. Anang Hermansyah, seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia, dikenal luas sejak era 1990-an melalui karya-karyanya yang bernuansa pop rock dan balada romantis, antara lain “Biarkanlah”, “Lepas”, dan “Separuh Jiwaku Pergi”. Sebagai pelaku pertunjukan, Anang tampil dalam berbagai konser besar dan dikenal pula melalui duet-duet sukses seperti “Jangan Memilih Aku” bersama Syahrini serta “Jodohku” bersama Ashanty. Selain berkarier sebagai musisi, Anang juga aktif sebagai produser musik dan menjadikannya salah satu figur multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik dan industri hiburan Indonesia; e. Virdy Megananda atau yang dikenal dengan nama Bebi Romeo, penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia yang menonjol sejak akhir 1990-an melalui karya-karya pop romantis yang mendalam, antara lain “Bunga Terakhir”, “Selamat Jalan Kekasih”, dan “Bukan Cinta Biasa”. Sebagai pelaku pertunjukan, Bebi memulai kariernya bersama band Romeo sebelum melanjutkan kiprah solonya dan kerap tampil di berbagai panggung musik besar. Ia juga dikenal sebagai produser dan penulis lagu untuk sejumlah penyanyi papan atas Indonesia seperti Krisdayanti, Ari Lasso, dan Afgan, menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh dalam industri musik Tanah Air; f. Bondan Prakoso atau yang dikenal dengan nama Bondan (Fungky Kopral), seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia, dikenal 329 luas sejak masa kanak-kanak melalui lagu legendaris “Si Lumba-lumba”, dan kembali mencuat di industri musik dewasa bersama grup Bondan Prakoso & Fade 2 Black dengan karya-karya fenomenal seperti “Kroncong Protol”, “Ya Sudahlah”, dan “Kita Selamanya”. Sebagai pelaku pertunjukan, Bondan tampil di berbagai panggung musik nasional dan dikenal atas kemampuannya menggabungkan elemen funk, rock, hip-hop, dan keroncong dalam satu harmoni musik yang khas. Kiprahnya sejak era 1980-an hingga kini menjadikannya salah satu musisi paling inovatif dan berpengaruh di Indonesia; g. Saktia Ari Seno atau yang dikenal dengan nama Sakti Sheila on 7, mantan gitaris dan pencipta lagu dari band legendaris Sheila on 7, dikenal luas sejak akhir 1990-an melalui karya-karya ikonik bersama band tersebut seperti “Dan”, “Sephia”, dan “Kita”. Sebagai pelaku pertunjukan, ia tampil di berbagai panggung besar bersama Sheila on 7 dan menjadi bagian penting dari kesuksesan album-album awal yang membentuk warna musik pop alternatif Indonesia. Setelah hengkang dari band pada tahun 2006, Saktia menempuh jalur spiritual dan kini dikenal sebagai Salman Al- Jugjawy, aktif berdakwah dan tetap berkarya melalui musik religi serta kegiatan pesantren; h. Sigit Purnomo Syamsudin Said atau yang dikenal dengan nama Pasha Ungu, adalah penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia yang meraih popularitas luas sebagai vokalis utama grup musik Ungu. Bersama Ungu, ia dikenal melalui karya-karya hits seperti “Demi Waktu”, “Andai Ku Tahu”, dan “Tercipta Untukku” yang mewarnai era 2000-an dan mengukuhkan Ungu sebagai salah satu band paling berpengaruh di Indonesia. Sebagai pelaku pertunjukan, Pasha tampil di berbagai konser besar di dalam dan luar negeri, termasuk panggung-panggung religi saat Ramadan; i. Tompi, seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama Indonesia, dikenal luas melalui karya-karya bernuansa jazz dan R&B yang memikat hati pendengarnya sejak awal 2000-an. Namanya melambung berkat lagu-lagu populer seperti “Sedari Dulu”, “Menghujam Jantungku”, dan “Tak Pernah Setengah Hati” yang menampilkan kekhasan vokalnya yang lembut dan emosional. Sebagai pelaku pertunjukan, Tompi aktif tampil di berbagai festival musik bergengsi seperti Java Jazz Festival dan Prambanan Jazz, 330 sekaligus menggabungkan unsur musik modern dengan sentuhan etnik dan religi; 12. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa kepentingannya untuk melindungi dan membela hak anggotanya terpengaruh secara langsung dan signifikan oleh pokok Permohonan Para Pemohon terhadap UU Hak Cipta, khususnya karena norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon berkaitan erat dengan penggunaan ciptaan dalam pertunjukan, mekanisme pembayaran imbalan melalui LMK, dan potensi kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan—seluruhnya merupakan aspek yang menyentuh kepentingan hukum anggota PAPPRI sebagai Pihak Terkait, yakni pelaku pertunjukan (performers), pencipta lagu (authors), dan pemusik (musicians). Dalam konteks ini, Pihak Terkait memiliki peran aktif dan strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan, serta keberlangsungan ekosistem musik nasional. Setiap ketidakjelasan, tumpang tindih norma, atau perluasan ruang kriminalisasi atas pertunjukan karya cipta, akan berdampak langsung terhadap iklim berkarya, kepastian hukum, dan rasa aman anggotanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam memastikan agar norma- norma yang dimohonkan pengujian tetap sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak ekonomi, dan jaminan rasa aman bagi pelaku pertunjukan musik di Indonesia; 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai suatu badan hukum privat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 untuk didengarkan dan/atau dipertimbangkan keterangannya sebagai pihak terkait dalam Perkara No. 28/PUU-XXIII/2025; IV. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 14. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang telah Para Pemohon sampaikan dalam permohonan a quo, Pihak Terkait dengan ini menyampaikan penjelasan sebagai berikut: A. Sejarah Singkat Mengenai Peran Lembaga Manajemen Kolektif dan Kaitannya dengan PAPPRI 15. Bahwa secara historis, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)—atau dalam terminologi internasional dikenal sebagai Collective Management Organization 331 (CMO)—pertama kali didirikan di Paris pada tahun 1851 dengan nama Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), yang dibentuk oleh para komponis dengan tujuan untuk mengelola dan menagih royalti atas pertunjukan karya musik mereka secara kolektif dan terorganisasi; 16. Bahwa pada tahun 1914, Amerika Serikat mengikuti langkah serupa melalui pembentukan American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), yang menjadi representasi kepentingan para pencipta lagu di masa awal tumbuhnya industri musik modern; 17. Bahwa pada tahun 1926 dibentuk Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC) atau International Confederation of Societies of Authors and Composers, sebagai konfederasi internasional yang bertujuan mengoordinasikan kerja sama antar CMO secara lintas negara. Saat ini CISAC menaungi sedikitnya 239 LMK dari 123 negara, di mana Indonesia hanya diwakili oleh dua LMK yang diakui, yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang tergabung sejak tahun 2012 dan Pihak Terkait (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia — PAPPRI) yang telah menjadi anggota sejak tahun 1989; 18. Bahwa PAPPRI merupakan organisasi profesi musik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1986 dan telah memainkan peran penting dalam mendukung upaya Pemerintah dalam membangun ketahanan seni budaya nasional serta menjalin hubungan aktif dengan organisasi- organisasi musik di dalam maupun luar negeri; 19. Bahwa dalam perspektif PAPPRI, salah satu bentuk penguatan ketahanan budaya nasional adalah melalui perlindungan hukum terhadap hak cipta karya lagu, mengingat pada masa awal berdirinya PAPPRI penarikan royalti masih dilakukan secara manual, bersifat individual, dan sangat bergantung pada relasi personal pencipta dengan pengguna. Untuk mengatasi kelemahan struktural tersebut, PAPPRI memprakarsai pendirian Indonesia Collecting Society (INCOS) pada tanggal 15 Januari 1988 yang kemudian ditransformasi menjadi Yayasan Karya Cipta Indonesia (“YKCI”) pada 12 Juni 1990, dengan tujuan menyediakan lembaga manajemen kolektif yang sah dan terorganisasi dalam mengelola hak ekonomi atas lagu dan/atau musik di Indonesia; 20. Bahwa YKCI sejak awal berdiri dirancang untuk menjadi wadah yang menyediakan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti yang tertib 332 dan adil, dengan fungsi utama memberikan lisensi, menagih royalti dari pengguna, dan mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya operasional. Sistem ini menjadi cikal bakal tata kelola kolektif royalti yang kemudian dikembangkan dalam sistem hukum nasional, termasuk pembentukan LMKN dan berbagai LMK berbasis kategori Hak Cipta dan Hak Terkait; 21. Bahwa baru pada tahun 2002, konsep LMK secara eksplisit diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional, melalui Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta, yang mendefinisikan LMK sebagai badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, khususnya dalam penghimpunan dan distribusi royalti; 22. Bahwa sejak saat itu, pembentukan dan operasionalisasi LMK harus tunduk pada ketentuan undang-undang termasuk Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, beserta peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional LMK, serta pengaturan teknis terbaru dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti; 23. Bahwa dalam perkembangannya sistem hukum di Indonesia kini telah secara resmi mengakui sistem blanket license melalui mekanisme LMK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa penggunaan ciptaan dalam bentuk pertunjukan dapat dilakukan tanpa izin langsung dari pencipta, sepanjang dibayarkan imbalan (royalti) melalui LMK sesuai tarif yang ditentukan oleh Kepmenkumham HKI 2/2016; 24. Bahwa dalam konteks ini, PAPPRI secara institusional berkepentingan menjaga efektivitas dan integritas sistem manajemen kolektif, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi anggotanya, serta menjamin kepastian hukum bagi pengguna agar tidak menjadi korban intimidasi atau ancaman pidana dari pihak-pihak yang menafsirkan norma 333 secara subjektif dan tidak sejalan dengan sistem kolektif yang telah ditetapkan negara; 25. Bahwa PAPPRI dengan tegas memandang bahwa ancaman pidana terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK merupakan bentuk kemunduran regulatif, karena bertentangan dengan semangat kolektivitas dalam pengelolaan hak cipta, prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, dan cita hukum untuk menciptakan industri musik yang adil, tertib, dan berkelanjutan di Indonesia; B. Pandangan PAPPRI dan LMK PAPPRI Terhadap Kegelisahan Rekan Sesama Musisi atas Ketidakpastian Hukum Mengenai Pembayaran Royalti Hak Pertunjukan 26. Bahwa Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) merupakan organisasi profesi dan wadah kolektif para musisi Indonesia yang memiliki mandat konstituen untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam berbagai aspek kehidupan bermusik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, PAPPRI telah menyusun dan melaksanakan sejumlah program kerja strategis, termasuk namun tidak terbatas pada: memfasilitasi akses terhadap jaminan sosial, pemberian pendampingan dan perlindungan hukum, penguatan pemberdayaan ekonomi, advokasi terhadap kebijakan pemerintah dan industri, serta pelestarian dan pengembangan musik nasional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa; 27. Bahwa sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan mandat pemberdayaan ekonomi tersebut, PAPPRI telah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) PAPPRI, sebuah entitas yang secara hukum dan struktur organisasi berdiri terpisah dari PAPPRI selaku induk organisasi, dan didirikan berdasarkan kerangka hukum UU Hak Cipta. Pendelegasian ini bertujuan untuk mengelola hak ekonomi para pencipta lagu dan pemegang hak terkait— khususnya dalam bentuk pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi imbalan atau royalti—secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip transparansi; 28. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, LMK PAPPRI telah menerapkan sistem lisensi kolektif berbentuk blanket license, yakni mekanisme perizinan menyeluruh terhadap pengguna komersial karya cipta, yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hak cipta dan praktik manajemen 334 kolektif yang berlaku secara internasional. Melalui sistem ini, LMK PAPPRI memastikan bahwa para musisi, baik sebagai pencipta maupun pelaku pertunjukan, memperoleh hak ekonominya secara adil, merata, dan proporsional. Di sisi lain, mekanisme ini juga menyederhanakan proses pemanfaatan karya bagi pengguna komersial serta memberikan kepastian hukum dalam praktik lisensi; 29. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa LMK PAPPRI merupakan entitas yang berbeda dan terpisah dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), meskipun secara historis keduanya pernah memiliki hubungan organisasional dengan PAPPRI. Dalam hal ini, PAPPRI menegaskan bahwa LMK PAPPRI dibentuk khusus untuk menyesuaikan dengan amanat hukum nasional terkait pengelolaan hak cipta dan hak terkait, dan telah menjalankan tugasnya secara mandiri serta profesional; 30. Bahwa meskipun sistem manajemen kolektif telah dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak, termasuk pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna, PAPPRI mencermati adanya keresahan yang kian meluas di kalangan para musisi akibat keberadaan sejumlah ketentuan dalam UU Hak Cipta yang menimbulkan multitafsir, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertunjukan dan kewajiban pembayaran royalti atau imbalan. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara eksesif, termasuk dalam bentuk intimidasi hukum maupun ancaman kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang sebenarnya tidak berada pada posisi sebagai pengguna akhir dari suatu karya; 31. Bahwa dalam banyak kasus, pelaku pertunjukan seperti penyanyi atau musisi yang tampil atas dasar kontrak profesional justru tidak memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai status perizinan karya yang dibawakan, serta tidak dalam posisi hukum untuk mewakili pengguna dalam melakukan pembayaran imbalan. Namun demikian, mereka justru sering menjadi pihak yang disasar oleh klaim atau ancaman pidana, padahal substansi tanggung jawab hukum seharusnya berada pada pihak pengguna komersial seperti penyelenggara acara, pemilik venue, atau promotor; 32. Bahwa atas dasar kondisi tersebut, PAPPRI merasa berkepentingan secara langsung, faktual, dan moral untuk turut memberikan Keterangan sebagai 335 Pihak Terkait dalam perkara a quo, sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap permohonan pengujian materiel atas frasa-frasa dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon; 33. Bahwa melalui keterlibatannya ini, PAPPRI bermaksud mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional bersyarat atas norma- norma dimaksud, guna memperjelas struktur tanggung jawab hukum dan melindungi pelaku kreatif yang bertindak atas dasar iktikad baik. Dengan demikian, sistem manajemen kolektif tetap dapat dijalankan secara sah dan efektif, namun tanpa meninggalkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku pertunjukan yang sejatinya merupakan subjek yang harus dilindungi; C. Ketentuan Multitafsir Menciptakan Ketidakadilan dan Diskriminasi dalam Industri Musik Dalam Negeri 34. Bahwa PAPPRI berpandangan bahwa larangan secara sepihak terhadap pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu tertentu, disertai ancaman pelaporan pidana yang belakangan marak terjadi, merupakan praktik yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang fundamental, yakni asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dijunjung tinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional; 35. Bahwa bersesuaian dengan pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum adalah merupakan nilai-nilai dasar dari hukum dalam menjamin perlindungan dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum (vide Bukti PT—07). Sehingga setiap norma hukum harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, hukum yang multitafsir dan diterapkan secara represif kepada pelaku pertunjukan telah gagal memenuhi ketiga unsur tersebut; 36. Bahwa dengan merujuk pada pandangan tersebut, maka keberadaan frasa- frasa multitafsir, yakni: a. Frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta; b. Frasa “Setiap Orang” dan frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; c. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta; d. Frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta; dan 336 e. Frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, telah nyata bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena tidak secara eksplisit mengatur mekanisme, batasan tanggung jawab, serta objek hukum secara proporsional, sehingga membingungkan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pelaku usaha, pengguna, dan terutama pelaku pertunjukan yang justru berada di posisi paling rentan; 37. Bahwa pada dasarnya, sistem pengelolaan royalti dalam hukum nasional telah diatur melalui pendekatan manajemen kolektif terpusat (mandatory collective license) sebagaimana termaktub dalam Pasal 89 ayat (1) s.d. ayat (3) UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa royalti dalam bidang lagu dan/atau musik dikelola oleh 2 (dua) LMKN, yang mewakili pencipta dan pemilik hak terkait, dan yang wajib berkoordinasi dengan LMK seperti LMK PAPPRI untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti kepada pengguna bersifat komersial. Adapun selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Hak Cipta “(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.”; 38. Bahwa sistem manajemen kolektif eksklusif dan terpusat yang diterapkan di Indonesia sangat mirip dengan praktik mandatory collective license pada negara yang membatasi bahkan tidak mengakui sistem pemungutan royalti secara langsung seperti di negara-negara berikut: Brasil (vide Bukti PT—08) Di negara Brasil, royalti musik dikelola melalui sistem satu pintu di mana satu entitas, yaitu Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), mengelola royalti hak pertunjukan musik di ruang publik, sementara hak mekanikal atas suatu lagu dikelola langsung oleh perusahaan rekaman dan publisher. ECAD adalah satu-satunya lembaga resmi manajemen kolektif 337 nasional di Brasil yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dengan sistem sentralisasi atas penggunaan hak pertunjukan karya cipta musik. ECAD bekerja atas nama beberapa organisasi manajemen kolektif (LMK) yang mewakili pencipta, komposer, produser fonogram, dan artis pertunjukan. ECAD dibentuk berdasarkan Lei do Direito Autoral (Law No. 9.610/1998), yaitu Undang-Undang Hak Cipta Brasil. Undang-Undang ini memberikan otoritas hukum eksklusif kepada ECAD untuk menjalankan fungsi pemungutan dan distribusi royalti hak pertunjukan musik; Italia (vide Bukti PT—09) Di negara Italia, Society of Authors and Publishers (SIAE) sebagai LMKN Italia mengelola pemberian lisensi musik berhak cipta untuk pertunjukan publik, termasuk untuk acara seperti pernikahan. Apabila pengguna ciptaan ingin menggunakan suatu karya musik di suatu konser atau acara pertunjukan, maka pengguna ciptaan tersebut wajib mendapatkan lisensi untuk penggunaan karya cipta tersebut dari SIAE. Adapun tarif biaya lisensi SIAE bervariasi dan dihitung berdasarkan jenis musik (langsung atau rekaman) dan jumlah hadirin/penonton. Dengan adanya SIAE, Italia mewajibkan metode pemungutan royalti dengan metode kolektif, hal ini dikarenakan SIAE bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keadilan atas besaran tarif penggunaan suatu karya cipta musik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Italia No. 633/1941; 39. Bahwa kemudian untuk memastikan asas keadilan dan kesetaraan dalam pengenaan tarif royalti bagi pengguna komersial, pemerintah telah mengatur standar tarif melalui Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”) dan Kepmenkumham HKI 2/2016 sebagai peraturan turunan dari UU Hak Cipta. Mekanisme ini dirancang agar tidak terjadi dominasi sepihak dari pencipta atas penggunaan karya, serta memberikan kepastian berusaha bagi pengguna jasa hiburan dan industri musik secara luas; 40. Bahwa tujuan pembatasan dominasi sepihak dari pihak pencipta tersebut tidak lain juga berkaitan dengan Hak Cipta yang mengandung hak Publik di dalamnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta yang secara tegas menyatakan: 338 “Hak Cipta memiliki fungsi sosial."; 41. Bahwa fungsi sosial hak cipta tersebut berkenaan dengan hak publik di dalamnya, hal tersebut yang menjadikan hak cipta memiliki sifat kekhususan dan tidak dapat dikelola secara privat seperti hak kebendaan lainnya, oleh sebab itu hak cipta diatur secara khusus pada UU Hak Cipta sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali; 42. Bahwa kekhususan mengenai hak cipta lebih lanjut dijabarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 paragraf 1 halaman 517 (vide Bukti PT—10) yang menyebutkan: “... karakter hak cipta dikatakan bersifat sui generis. Sebab, hak cipta tidak melekat pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karenanya, dalam memperjanjikan objek hak cipta tidak dapat sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan dalam KUHPerdata karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut KUHPerdata sehingga harus diatur secara khusus dalam undang-undang yang khusus mengatur Hak Cipta.” 43. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Djaja Sembiring Meliala dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (pada halaman 5), bahwa hak cipta merupakan benda yang diatur secara khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut (vide Bukti PT—10, hal 446): “Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI.”; Dengan demikian, patut dipahami bahwa walaupun hak cipta memiliki hak ekonomi privat di dalamnya di sisi lain karena memiliki fungsi sosial terkait hak publik di dalamnya, hak ekonomi tersebut tidak boleh merugikan kepentingan umum, inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya. Fungsi ini muncul karena karya cipta dalam hal ini karya cipta musik memiliki peran dalam: - Pelestarian Budaya dan Identitas Nasional - Akses Terhadap pendidikan dan penelitian - Penyebaran Informasi dan Hiburan untuk Umum 339 Oleh sebab itu,wajar apabila hak ekonomi dari pencipta dibatasi dan diatur oleh negara, sebagai wujud implementasi asas keadilan yang memperhatikan kepentingan publik atas suatu karya cipta lagu; 44. Bahwa tujuan implementasi asas keadilan tersebut menjadi terhambat dengan ketentuan multitafsir yang kemudian dikait-kaitkan dengan ketentuan pidana yang menurut PAPPRI justru berbahaya bagi kelangsungan industri musik tanah air, karena pelaku pertunjukan bisa saja lebih memilih lagu atau artis manca negara dalam pertunjukannya dan penyelenggara pertunjukan akan memilih untuk menyelenggarakan konser musisi luar negeri karena penerapan aturan hukum domestik mengenai pembayaran royalti yang tidak jelas dalam pelaksanaannya di lapangan; 45. Bahwa multitafsir terhadap frasa-frasa terkait dalam UU Hak Cipta telah menyebabkan ketidakpastian dalam praktik lapangan. Pelaku pertunjukan yang seharusnya tidak berada dalam posisi hukum sebagai pengguna komersial, justru menjadi subjek kriminalisasi akibat tidak adanya pemisahan yang jelas antara pengguna dan penampil. Hal ini menyebabkan penurunan minat industri untuk menampilkan musisi lokal dan mendorong penyelenggara acara untuk lebih memilih musisi asing demi menghindari risiko hukum; 46. Bahwa jika tidak segera diperjelas, kondisi ini akan berdampak sistemik terhadap perkembangan industri musik nasional, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum yang semestinya justru mendorong pemajuan kebudayaan nasional; V. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PARA PEMOHON 47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini menanggapi Permohonan a quo sebagai berikut: A. PERMOHONAN PARA PEMOHON MEMILIKI KETERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT 48. Bahwa Pasal 26 PMK No. 2/2021 mengatur kualifikasi pihak terkait yang berkepentingan langsung sebagai berikut: Pasal 26 PMK No. 2/2021 “(1) Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung. 340 (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. (3) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum.”; 49. Bahwa Pihak Terkait terdiri atas, atau mewakili, pencipta yang memiliki hak ekonomi atas karya ciptaannya berupa karya lagu dan/atau musik berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta, dan/atau pelaku pertunjukkan yang memiliki hak ekonomi atas karya pertunjukannya berupa lagu dan/atau musik berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 9 UU Hak Cipta “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta “Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.”; 50. Bahwa yang menjadi pokok permohonan perkara a quo adalah uji materi terhadap pengaturan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai 341 penggunaan secara komersial ciptaan dan royalti, yang selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda”; 51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta secara langsung mempengaruhi kepentingan Pihak Terkait untuk mewakili hak-hak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan yang merupakan anggotanya; 52. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 342 Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 53. Bahwa terhadap permasalahan terkait pasal-pasal yang diujikan tersebut, Pihak Terkait sebagai organisasi berbadan hukum yang memiliki anggota dari unsur pencipta lagu, penyanyi, pemusik, dan pelaku pertunjukan lainnya, secara langsung terdampak terhadap implementasi pasal-pasal dimaksud dan memiliki kepentingan hukum untuk menjaga dan memperjuangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas karya dan profesi anggota- anggotanya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI. Oleh karenanya, permohonan pengujian materiel terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini merupakan perkara yang menyangkut kepentingan hukum langsung, nyata, dan aktual dari Pihak Terkait, serta berkaitan erat dengan pelaksanaan tujuan konstitusional untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan pasti di bidang Hak Cipta, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pelaku pertunjukan dan pencipta karya musik Indonesia; B. TANGGAPAN TERKAIT PENGUJIAN MATERIEL ATAS FRASA “PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL CIPTAAN” DALAM PASAL 9 AYAT (3) UU HAK CIPTA 54. Bunyi Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik dalam pertunjukan secara sah oleh para pelaku pertunjukan, yang dalam hal ini menjadi bagian dari kepentingan utama yang diperjuangkan oleh Pihak Terkait. 55. Bahwa ketidakjelasan norma mengenai frasa “Penggunaan Secara Komersial” dalam ketentuan tersebut membuka ruang tafsir yang keliru, 343 seolah-olah pelaku pertunjukan musik tidak diperbolehkan membawakan suatu ciptaan lagu tanpa memperoleh izin langsung dari penciptanya, meskipun izin tersebut secara hukum dapat dikelola secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketidakpastian ini secara nyata bertentangan dengan semangat perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan insan musik yang menjadi tujuan utama dibentuknya Pihak Terkait sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI. Dengan mempertimbangkan bahwa PAPPRI didirikan untuk memperjuangkan hak dan perlindungan hukum bagi para pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik, serta untuk menjaga keberlangsungan ekosistem musik nasional yang tertib, adil, dan sehat, maka telah terang bahwa norma yang multitafsir ini berdampak langsung terhadap kepentingan konstitusional anggotanya; 56. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menyetujui dalil-dalil Pemohon bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta pada prakteknya menimbulkan masalah karena pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mewajibkan untuk melakukan pembayaran melalui LMK, sehingga sering menimbulkan perdebatan kebingungan hukum Haruskah pengguna meminta izin ke pencipta langsung (Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta) atau cukup melalui LMK (Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta). Permasalahan tersebut sangat penting untuk diberikan kejelasan demi kepastian hukum khususnya kepentingan para pengemban profesi di bidang permusikan, tidak terkecuali anggota-anggota PAPPRI; 57. Bahwa salah satu contoh konkret terkait permasalahan ini juga terjadi pada anggota PAPPRI sendiri, yaitu terhadap Once Mekel, di mana Once Mekel sebagai pengguna suatu ciptaan telah memenuhi kewajibannya untuk membayar royalti ke LMK, akan tetapi Once Mekel kemudian kembali dimintakan sejumlah pembayaran royalti dengan perhitungan tarif yang tidak berdasar oleh pencipta secara langsung (berdasarkan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta). Fenomena yang dialami oleh Once Mekel ini menimbulkan royalti ganda yang tidak adil bagi pengguna dan bisa saja terjadi kepada musisi lain apabila tidak dirumuskan secara jelas; 58. Bahwa Pihak Terkait berpandangan bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta pada hakikatnya bertujuan baik untuk memberikan kontrol langsung kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Namun pada praktik, tanpa sistem 344 pelaksanaan yang jelas dan sistematis seperti halnya batasan jelas mengenai pengecualian pemerolehan royalti melalui mekanisme kolektif oleh LMK, pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang ternyata memuat pengaturan yang saling tumpang tindih pula jelas dapat atau bahkan telah menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional bagi warga negara, khususnya pemegang profesi di bidang musik serta ketidakpastian keberlakuan hukum, seperti: - berpotensi konflik dengan pasal lain dalam UU Hak Cipta; - menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna; dan - membuka peluang penarikan royalti ganda tanpa perlindungan hukum yang memadai; 59. Bahwa agar Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat menjadi ketentuan yang mengakomodir secara ideal, maka dapat dilakukan perubahan makna frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta sehingga menjadi bermakna bahwa pengggunaan secara komersial ciptaan tersebut dikecualikan terhadap kondisi penggunaan dalam suatu pertunjukan, di mana pemungutan royalti menggunakan mekanisme pemungutan kolektif menggunaan LMK. Dengan demikian, PAPPRI menyetujui usulan Para Pemohon yang meminta frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta diubah pemaknaannya menjadi “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”; C. TANGGAPAN TERKAIT PENGUJIAN MATERIEL FRASA “SETIAP ORANG” DAN FRASA “MEMBAYAR IMBALAN” DALAM PASAL 23 AYAT (5) UU HAK CIPTA 60. Bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal penafsiran terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan atas penggunaan komersial suatu ciptaan dalam pertunjukan; 61. Bahwa frasa "setiap orang" dalam ketentuan tersebut kerap dimaknai secara sempit, sehingga hanya membebankan kewajiban pembayaran kepada pelaku 345 pertunjukan, sementara pihak penyelenggara pertunjukan kerap kali dikecualikan dari kewajiban tersebut, padahal secara nyata turut mengambil manfaat ekonomi dari pertunjukan dimaksud. Selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut juga tidak memberikan kejelasan mengenai jangka waktu pelaksanaan kewajiban pembayaran imbalan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pencipta maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam distribusi imbalan; 62. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung berpotensi menghambat tercapainya tujuan dibentuknya PAPPRI, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, khususnya dalam hal: (i) memperjuangkan hak dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, (ii) menciptakan suasana kerja yang tertib dan saling menghormati dalam dunia musik, serta (iii) memastikan agar karya cipta musik Indonesia mendapat penghargaan yang layak; 63. Bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta mengatur tentang penggunaan secara komersial ciptaan dalam pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, asalkan dibayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Permasalahan muncul karena interpretasi yang berbeda-beda terhadap pasal ini, terutama dalam konteks pertunjukan musik, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepentingan; 64. Bahwa frasa “setiap orang” pada dasarnya menjadi sangat tidak tepat apabila ditafsirkan kepada penyanyi, Pihak Terkait mendukung agar frasa tersebut untuk hal pertunjukan musik dimaknai menjadi tanggung jawab dari penyelenggara; 65. Bahwa menurut pandangan Pihak Terkait mengacu pada penafsiran CISAC mengenai prinsip internasional "The user pays". Penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab atas terbukanya akses karya cipta ke publik, oleh sebab itu royalti bukan dibayarkan oleh siapa yang menyanyi melainkan pihak yang memberikan akses kepada publik. Dengan demikian, pengguna ciptaan adalah pihak yang bertanggung jawab menggunakan suatu karya untuk ditampilkan kepada publik; 66. Bahwa berdasarkan uraian pendapat Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait dengan ini menyetujui permintaan makna frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta agar diubah menjadi “Setiap Orang, sepanjang tidak 346 dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan” sehingga memberikan kejelasan mengenai pihak yang berkewajiban membayar royalti tersebut adalah siapapun yang merupakan penyelenggara acara, bukan pihak yang terlihat tampil dalam acara tersebut; 67. Bahwa lebih lanjut, sejalan dengan permohonan a quo, Pihak Terkait menyadari bahwa frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai jangka waktu mutlak pembayaran royalti harus dipenuhi; 68. Bahwa dalam praktiknya, ketentuan yang tidak Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut seringkali ditafsirkan sepihak secara sempit sebagai kewajiban membayar sebelum pertunjukan berlangsung, sehingga apabila dilakukan setelah melakukan pertunjukan seolah-olah dapat serta merta dianggap melakukan pelanggaran hukum. Penafsiran demikian tidak selaras dengan kondisi faktual operasional dalam sebuah kegiatan pertunjukan di mana seluruh perhitungan hasil atas pelaksanaan suatu acara baru dapat terpenuhi secara keseluruhan pasca acara tersebut diselenggarakan. Selain itu, terdapat pula faktor perubahan-perubahan tidak sesuai rencana penyelenggaraan acara seperti perubahan song list, encore karena permintaan penonton seketika, dan lain sebagainya yang juga dapat mempengaruhi perubahan perhitungan tarif royalti yang harus dikeluarkan serta pendapatan yang diperoleh pada akhir proses acara; 69. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka ketentuan mengenai waktu pembayaran royalti tidak dapat dibatasi hanya dengan pelaksanaan pertunjukan dan dengan diperjelasnya jangka waktu pembayaran royalti dapat dilakukan setelah pertunjukan diselenggarakan justru akan menciptakan kesesuaian dengan kondisi realita yang ada dengan prinsip proporsionalitas; 70. Bahwa selain itu, anggapan bahwa pencipta tidak memperoleh royalti apabila tiket tidak terjual, sementara pelaku pertunjukan tetap menerima bayaran, bukan merupakan bentuk ketidakadilan. Pelaku pertunjukan umumnya telah mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit sebelum pertunjukan berlangsung, antara lain untuk latihan, honor musisi, kostum, serta kebutuhan teknis lainnya, dengan demikian, pembayaran kepada pelaku pertunjukan sebelum acara adalah hal yang wajar dan dapat dibenarkan; 347 71. Bahwa oleh karena itu, makna frasa “membayar imbalan” perlu diperluas agar tidak menjadi dasar kriminalisasi terhadap pelaku atau penyelenggara pertunjukan yang telah melaksanakan kewajibannya secara tertib dan beriktikad baik, meskipun dilakukan setelah pertunjukan berlangsung. Penafsiran kaku atas waktu pembayaran tersebut telah berdampak pada terganggunya hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal tersebut juga berpotensi menimbulkan rasa takut dan mengancam rasa aman Para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 72. Bahwa oleh karena itu, frasa “membayar imbalan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta perlu diberi makna konstitusional secara bersyarat menjadi “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”, demi menghindari ketidakpastian hukum serta untuk melindungi hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Para Pihak Terkait menyetujui permohonan a quo yang meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan.”; D. TANGGAPAN TERKAIT PENGUJIAN MATERIEL FRASA “KECUALI DIPERJANJIKAN LAIN” DALAM PASAL 81 UU HAK CIPTA 73. Bahwa Pasal 81 UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” secara normatif menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya atas penafsiran frasa “kecuali diperjanjikan lain” yang dalam praktiknya kerap ditafsirkan secara luas seolah-olah seluruh bentuk penggunaan Ciptaan, termasuk dalam konteks pertunjukan musik, selalu harus memperoleh izin langsung dari Pemegang Hak Cipta. 348 Padahal, ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara tegas memberikan ruang penggunaan ciptaan secara komersial oleh pihak ketiga melalui sistem lisensi kolektif, yakni dengan kewajiban membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tanpa keharusan memperoleh izin langsung dari pencipta. Penafsiran yang tidak konsisten antara ketentuan Pasal 81 dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut membuka ruang disharmoni norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi pengguna ciptaan maupun bagi pencipta dan pemusik yang berhak atas imbalan dari penggunaan komersial karya mereka; 74. Bahwa ketidakjelasan dan potensi pertentangan makna antara ketentuan Pasal 81 dan ketentuan terkait lainnya dalam UU Hak Cipta tersebut secara nyata menghambat tercapainya tujuan dibentuknya PAPPRI, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, antara lain: (i) menciptakan suasana kerja yang tertib dan saling menghormati di dalam dunia musik; (ii) memperjuangkan secara aktif hak dan peningkatan kesejahteraan hidup para anggota; dan (iii) menjamin agar karya cipta musik Indonesia memperoleh penghargaan dan apresiasi yang layak; 75. Bahwa Pihak Terkait berpandangan bahwa frasa “dapat” pada pasal 81 UU Hak Cipta menjadi celah pada kelompok tertentu untuk menggiring argumen bahwa untuk menjadi anggota dari LMK adalah bukan suatu kewajiban; 76. Bahwa apabila hal tersebut tidak ditegaskan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara pencipta dan LMK yang tidak berkesudahan, karena pihak yang sudah membayar ke LMK bisa saja kemudian ditagih kembali oleh pencipta/pemegang hak cipta dengan harus membayar dengan tarif subjektif yang jelas bisa merugikan pelaku industri musik tanah air; 77. Bahwa PAPPRI setuju pada pandangan bahwa rumusan Pasal 81 UU Hak CIpta yang sekarang menimbulkan konflik antara prinsip “hak pribadi pencipta” dan kewajiban sistem kolektif serta merugikan pengguna dan memperlemah kepercayaan terhadap sistem manajemen royalti; 78. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu untuk mencantumkan pula pengecualian terhadap kondisi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta terhadap Pasal 81 UU Hak Cipta untuk mencegah polemik konflik norma dalam UU Hak Cipta seperti kerancuan, kebingungan interpretatif dan sejenisnya terhadap sistem lisensi kolektif melalui LMKN dengan sistem lisensi langsung 349 oleh pencipta dalam konteks pertunjukan. Kerancuan tersebut jelas memicu ketidakpastian hukum bagi para pelaku pertunjukan, terutama ketika mereka telah memenuhi kewajiban membayar imbalan sesuai mekanisme resmi negara, namun tetap menghadapi ancaman tuntutan hukum dari pencipta yang menghendaki izin langsung; 79. Bahwa bila menelaah lebih dalam dan konkret, Pihak Terkait menyadari bahwa terdapat pihak-pihak tertentu di masyarakat yang menafsirkan Pasal 81 UU Hak Cipta secara sempit dan tidak berdasar pada keadilan demi mendukung praktik pemungutan langsung atas hak pertunjukan (performing rights), tindakan ini berdampak negatif bagi pelaku pertunjukan, khususnya yang masih berkembang, karena akses terhadap lisensi menjadi sulit akibat model penetapan tarif yang sangat bergantung pada kehendak subjektif pencipta, dan pada akhirnya menciptakan disparitas dalam tarif royalti, terutama untuk karya- karya populer dari pencipta ternama, sehingga hanya menguntungkan penyelenggara besar yang memiliki kemampuan finansial tinggi, dan menciptakan ketimpangan dalam ekosistem pertunjukan; 80. Bahwa peristiwa tersebut menggambarkan adanya tumpang tindih antara ketentuan Pasal 81 dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang berdampak pada beberapa kerugian seperti tekanan hukum diikuti dengan upaya kriminalisasi yang tidak wajar, tergerusnya kewenangan LMK sebagai representasi kolektif pencipta/pemegang hak cipta, serta kerugian konstitusional bagi warga negara terutama pelaku pertunjukan karena hilangnya kepastian hukum dan perlindungan atas aktivitas yang sah untuk dijalankan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 81. Bahwa untuk mencegah berlangsungnya ataupun akan berlangsungnya konflik antar ketentuan dan memastikan prinsip keadilan, maka frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta perlu untuk dimaknai secara konstitusional menjadi “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 82. Bahwa perluasan makna ini tidak serta merta menghapus hak eksklusif pencipta, melainkan memperjelas bahwa khusus hak pertunjukan yang telah dikolektifkan melalui LMKN dan telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak dapat dibatalkan melalui klaim lisensi langsung yang berpotensi 350 menimbulkan pembatasan sepihak terhadap pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajibannya secara sah dan tertib; 83. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait menyetujui usulan Para Pemohon yang meminta agar frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta diubah pemaknaannya menjadi “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; E. TANGGAPAN TERKAIT PENGUJIAN MATERIEL FRASA “IMBALAN YANG WAJAR” DALAM PASAL 87 AYAT (1) UU HAK CIPTA 84. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” secara normatif menimbulkan ruang multitafsir yang luas atas frasa “imbalan yang wajar” karena tidak terdapat parameter atau ukuran objektif yang jelas mengenai bentuk, nilai, atau metode penetapan kewajaran atas imbalan tersebut; 85. Bahwa akibat tidak adanya tolak ukur yang pasti mengenai “kewajaran imbalan”, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, baik bagi pengguna yang berkewajiban membayar, maupun bagi pencipta, pemusik, atau pemegang hak yang berhak menerima imbalan. Ketidakpastian ini pada gilirannya membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak adil, potensi perselisihan, dan perlakuan yang tidak setara antar pengguna maupun antar pelaku pertunjukan, yang seluruhnya berpotensi merugikan para insan musik Indonesia; 86. Bahwa ketentuan tersebut secara langsung bersinggungan dengan kepentingan konstituen PAPPRI, khususnya dalam menjalankan tujuan organisasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, yaitu untuk: (i) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hidup para anggota; (ii) menciptakan suasana kerja yang aman dan saling menghormati dalam dunia musik; serta (iii) mendorong pengembangan apresiasi seni musik nasional secara adil dan berkelanjutan; 87. Bahwa menurut pandangan PAPPRI, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta ini mengatur kewajiban hukum bagi pengguna karya cipta untuk: 351 - Membayar royalti bila menggunakan karya secara komersial dan di ruang publik; - Menyalurkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), bukan langsung ke pencipta; dan - Memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait (seperti penyanyi dan produser); 88. Bahwa berdasarkan pandangan Pihak Terkait, contoh royalti yang harus dibayar ke LMK antara lain: - Hotel yang memutar musik di lobi; - Restoran atau kafe yang menampilkan live music; - Stasiun TV yang menyiarkan lagu; - Penyelenggara konser atau event; - Karaoke, bioskop, radio, tempat rekreasi; 89. Bahwa Pihak Terkait berpandangan bahwa pihak-pihak tersebut harus membayar royalti melalui LMK, namun hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi para pencipta yang menerima royalti yang menurutnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hal ini terjadi karena pada frasa “imbalan yang wajar” pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta tidak pernah didefinisikan secara tegas dalam peraturan turunan dari UU Hak Cipta, sehingga akan menjadi menjadi sulit untuk menentukan tarif acuan; 90. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa untuk memperoleh hak ekonomi, setiap pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait wajib menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang layak dari pihak yang memanfaatkan ciptaan tersebut dalam layanan publik yang bersifat komersial; 91. Bahwa frasa “imbalan yang wajar” pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta membuka ruang interpretasi yang luas karena tidak dilengkapi dengan batasan, kriteria maupun ukuran objektif yang lazim digunakan dalam menentukan “kewajaran” yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna karya; 92. Bahwa karakter relatif frasa “imbalan yang wajar” berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara antara pengguna ciptaan yang berada dalam kategori pemanfaatan yang serupa, karena tidak adanya pedoman yang terpadu atau seragam dalam menentukan besaran imbalan yang selayaknya dibayarkan; 352 93. Bahwa pada praktiknya, frasa yang bersifat subjektif yaitu “wajar” tanpa standar yang pasti dapat menjadi dasar pembebanan kewajiban tarif royalti secara sepihak oleh pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait tanpa perhitungan yang adil dan rawan diskriminatif, yang pada akhirnya merugikan pelaku pertunjukan, khususnya yang masih berkembang dan lemah secara ekonomi, yang kemudian pada akhirnya menghambat pertumbuhan industri musik nasional yang kompetitif dan inklusif; 94. Bahwa lebih lanjut, ketidakpastian akibat ketiadaan norma teknis pada frasa “imbalan yang wajar” menyebabkan ketidakjelasan besaran kewajiban pengguna ciptaan, yang berujung pada pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian tersebut juga berpotensi mengakibatkan kekhawatiran yang beralasan diderita oleh pengguna ciptaan, dalam hal ini baik Para Pemohon maupun berbagai pengemban profesi bidang musik (in casu pelaku pertunjukan), seperti dilayangkan tuduhan melanggar hukum karena tidak memenuhi standar kewajaran sepihak yang ditetapkan secara subjektif oleh pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait; 95. Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan baik terhadap hak konstitusional Para Pemohon maupun warga negara dengan kedudukan serupa, maka akan menjadi bijaksana apabila PAsal 87 ayat (1) UU Hak Cipta kemudian segera dirumuskan secara lebih konkret, objektif, dan merujuk pada ketentuan-ketentuan teknis turunan yang sebenarnya telah tersedia. Adapun rumusan tersebut terdapat pada Kepmenkumham HKI 2/2016 yang mengatur metode perhitungan tarif royalti berdasarkan parameter objektif seperti kapasitas tempat duduk atau jumlah tiket acara yang terjual, yang mana kemudian dapat memberikan kepastian, besar ukuran yang dapat dievaluasi secara objektif, dan keselarasan dengan kebutuhan pengaturan pembayaran royalti yang tetap mengagungkan hak konstitusional warga negara; 96. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kekeliruan yang merugikan hak konstitusional terletak pada tidak dicantumkan secara jelas acuan teknis perhitungan yang objektif dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, sehingga Pihak Terkait merasa perlu untuk menegaskan acuan teknis perhitungan dalam 353 makna Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta guna membentuk ketentuan yang selaras dengan prinsip konstitusional mengenai kepastian hukum dan rasa aman bagi warga negara terkait (termasuk Para Pemohon). Dengan demikian, Pihak terkait menyetujui dan mendukung pengajuan Para Pemohon agar frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta dapat dimaknai sebagai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; F. TANGGAPAN TERKAIT PENGUJIAN MATERIEL FRASA “HURUF F” DALAM PASAL 113 AYAT (2) UU HAK CIPTA 97. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda” secara normatif menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mencederai rasa aman hukum para pelaku pertunjukan musik, khususnya berkaitan dengan huruf f (hak untuk mempertunjukkan ciptaan kepada publik), yang secara prinsipil dilaksanakan melalui mekanisme perdata dan administratif; 98. Bahwa penggunaan ciptaan oleh pelaku pertunjukan, sebagaimana diatur dalam sistem perizinan kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seyogianya tunduk pada prinsip keperdataan berupa kewajiban administratif untuk membayar imbalan royalti. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas penggunaan tersebut, maka idealnya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata, bukan pidana. Namun, dengan dicantumkannya hak pertunjukan (huruf f) dalam norma pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, maka terbuka ruang tafsir yang subjektif atas unsur “tanpa izin”, yang pada praktiknya berpotensi mengkriminalisasi pelaku pertunjukan musik meskipun kegiatan pertunjukannya dilaksanakan secara sah dan sesuai prosedur perizinan kolektif melalui LMK; 99. Bahwa ketidakjelasan norma ini tidak hanya menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku pertunjukan sebagai pengguna karya, tetapi juga berdampak langsung terhadap para pencipta lagu yang menjadi 354 anggota dari PAPPRI, karena mekanisme perlindungan atas hak ekonominya tidak disertai dengan kepastian prosedural maupun batasan pidana yang proporsional; 100. Bahwa lebih lanjut, permasalahan norma dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut bersinggungan secara langsung dengan kepentingan para anggota PAPPRI dan menyangkut pelaksanaan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, yakni untuk memperjuangkan perlindungan hukum yang adil bagi artis, penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik di Indonesia; serta menciptakan sistem hukum yang menjamin keamanan, kepastian, dan kesejahteraan dalam menjalankan profesi di bidang musik; 101. Bahwa Pihak Terkait setuju dengan langkah Para Pemohon untuk melakukan uji materiel pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta agar dapat diperjelas batas perdata dan pidana dalam pelanggaran hak cipta terutama pada karya musik; 102. Bahwa lebih lanjut terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator tidak berwenang untuk membentuk norma baru terkait pemidanaan (kriminalisasi), di mana berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana yang tercermin dalam adagium nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memperluas jangkauan pemidanaan di luar yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 103. Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menguji konstitusionalitas norma pidana selama tidak menciptakan norma baru yang bersifat represif, sehingga pengujian a quo dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah. Adapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat membentuk ketentuan yang bersifat kriminalisasi, akan tetapi dapat membentuk ketentuan yang bersifat dekriminalisasi, sehingga pengajuan materiil terhadap Pasal 113 ayat (2) yang mendekriminalisasi unsur huruf f dalam pemidanaan dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 104. Bahwa frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta merujuk pada ketentuan hak pertunjukan (performing rights) dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan ketika dikaitkan dengan ketentuan pidana, memperluas ancaman pidana atas perbuatan yang pada dasarnya bersifat perdata, akan tetapi perumusan tersebut bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan asas ultimum 355 remedium dalam hukum pidana karena mengkriminalisasi perbuatan yang seyogyanya diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata; 105. Bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah mengatur bahwa pertunjukan untuk kepentingan komersial dapat dilakukan tanpa izin langsung asal dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga mengimplikasikan bahwa pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajibannya melalui LMK tidak dapat dianggap bertindak tanpa hak atau tanpa izin. Dengan demikian, frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) yang menyamakan ketidakhadiran izin langsung dengan pelanggaran pidana, bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum; 106. Bahwa penerapan norma ini membuka peluang kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang telah beriktikad baik dan taat pada ketentuan pembayaran melalui LMK, namun tetap dapat dituntut secara pidana oleh pencipta/pemegang hak cipta karena dianggap tidak memperoleh izin langsung. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, intimidasi terhadap pelaku industri pertunjukan, serta pelanggaran atas hak atas rasa aman dan kebebasan dalam berkarya; 107. Bahwa dalam prinsip hukum pidana, sanksi pidana seharusnya hanya dijadikan sarana terakhir (ultimum remedium) dan bukan alat utama untuk menyelesaikan sengketa terkait royalti atau lisensi performing rights. Terlebih lagi, penerapan sanksi pidana dalam konteks ini mengaburkan batas antara pelanggaran keperdataan dan tindak pidana, serta tidak selaras dengan sistem penyelesaian administratif yang telah diatur oleh negara; 108. Bahwa ancaman pidana yang didasarkan pada frasa "huruf f" telah menciptakan ketakutan yang merugikan para pelaku pertunjukan, dan menurunkan potensi ekonomi dari karya itu sendiri karena pengguna menjadi enggan menampilkan karya tersebut. Norma yang termuat dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini tidak hanya menimbulkan kerugian aktual, tetapi juga membuka potensi kerugian meluas terhadap pelaku industri pertunjukan lainnya, termasuk Para Pemohon dan para pelaku pertunjukan lainnya yang merupakan bagian dari ekosistem pertunjukan di Indonesia; 356 109. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait menyetujui dan mendukung pengajuan materiil dari Para Pemohon agar frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah menciptakan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak konstitusional, serta menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana. VI. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; 3. Menyatakan frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 4. Menyatakan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 357 5. Menyatakan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 6. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 7. Menyatakan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Pihak Terkait PAPPRI bertanggal 22 Juli 2025: I. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT A. Mengenai Perbedaan antara Izin dan Pembayaran Royalti 1. Bahwa dalam doktrin hak cipta maupun pengaturannya dalam UU Hak Cipta, “izin” (lisensi) dan “pembayaran royalti” memiliki pengertian yang berbeda secara hukum. Namun demikian, dalam konteks pertunjukan musik, 358 perbedaan ini telah dilembagakan dalam satu sistem hukum melalui mekanisme manajemen kolektif nasional. Dalam UU Hak Cipta, royalti didefinisikan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 21, sedangkan izin, meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam pasal definisi UU Hak Cipta, secara sistemik dimaknai sebagai bentuk perjanjian lisensi (license agreement) antara pemegang hak dengan pihak pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta; 2. Bahwa namun demikian, dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan, kedua aspek tersebut telah diintegrasikan secara hukum dalam skema perizinan kolektif wajib (mandatory collective license) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang menyatakan: Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”; Ketentuan ini merupakan bentuk pengesahan atas sistem mandatory collective license, yakni bentuk perizinan yang tidak lagi mempersyaratkan izin individual, sepanjang pembayaran royalti dilakukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”), yang berwenang berdasarkan mandat hukum dan administratif dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”); 3. Bahwa maka dari itu, pembedaan teoretik antara izin dan royalti tidak lagi relevan secara operasional dalam konteks pertunjukan publik, karena keduanya telah dilebur dan diformalkan dalam satu sistem legal nasional, yaitu pembayaran royalti kepada LMKN untuk menjamin efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Pemisahan antara keduanya dalam praktik justru berpotensi membuka ruang pemungutan ganda dan tumpang tindih kewenangan, yang bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan; 4. Bahwa norma tersebut secara eksplisit menghapus keharusan permintaan izin langsung, dan menggantinya dengan pembayaran imbalan (royalti) melalui mekanisme kolektif yang diadministrasikan oleh LMKN. Dengan demikian, fungsi pemberian izin dan penerimaan imbalan tidak lagi berjalan secara terpisah, melainkan dilebur ke dalam satu sistem kelembagaan nasional yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Extended Collective 359 Licensing (ECL) yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi dunia, seperti Brasil (ECAD) dan Italia (SIAE), dan yang secara substantif juga dianut oleh Indonesia melalui sistem LMKN–LMK; 5. Bahwa adapun pembentuk undang-undang secara sadar telah memilih pendekatan ini melalui ketentuan Pasal 89 ayat (1) sampai dengan (3) UU Hak Cipta, serta penguatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, yang menetapkan tarif serta tata cara penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik; 6. Bahwa Pihak Terkait memahami, tujuan dari penyatuan fungsi izin dan royalti dalam skema kolektif adalah: a. Efisiensi administratif bagi pengguna dalam mengakses hak tanpa harus bernegosiasi dengan setiap pencipta; b. Kepastian hukum bagi pelaku pertunjukan, promotor, dan penyelenggara acara, bahkan pencipta itu sendiri; c. Perlindungan hak ekonomi pencipta secara kolektif, transparan, dan proporsional; 7. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait berpandangan bahwa dalam konteks penggunaan karya musik dalam pertunjukan komersial, pembayaran royalti kepada LMK adalah bentuk izin yang sah secara hukum, dan tidak dapat dianggap sebagai dua kewajiban yang terpisah. Pemisahan antara “izin” dan “pembayaran” justru akan menimbulkan redundansi hukum, membuka ruang pemungutan ganda, serta melemahkan otoritas sistem kolektif yang diatur negara. Hal ini adalah bentuk lisensi kolektif wajib yang menjadi solusi praktis dalam ekosistem hak cipta modern; B. Mengenai Penyelesaian Apabila Penyelenggara Pertunjukan Tidak Membayar Royalti Pasca Pertunjukan 8. Bahwa Pihak Terkait memandang bahwa dalam praktik industri pertunjukan musik, pembayaran royalti secara post factum (pasca pelaksanaan pertunjukan) adalah hal yang lumrah dan logis dilakukan, mengingat 360 terdapat sejumlah variabel yang hanya dapat diketahui secara pasti setelah acara selesai diselenggarakan, antara lain: a. jenis dan jumlah lagu yang benar-benar ditampilkan; b. komposisi karya cipta yang digunakan (termasuk durasi dan aransemen); c. skala dan lingkup komersialisasi acara, termasuk jumlah penonton dan pendapatan aktual; 9. Bahwa sistem hukum yang berlaku melalui Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai waktu pembayaran, melainkan hanya menyatakan: Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”; 10. Bahwa frasa “membayar imbalan” dalam ketentuan tersebut tidak mengandung norma yang menetapkan keharusan pembayaran dilakukan secara pre-event (sebelum acara). Oleh karena itu, penafsiran seolah pembayaran hanya sah apabila dilakukan sebelum pertunjukan, adalah bentuk interpretasi sempit yang tidak sejalan dengan praktik pelaporan dan pembukuan kegiatan pertunjukan secara aktual dan akuntabel; 11. Bahwa justru pembayaran pasca pertunjukan memberikan ruang yang wajar untuk perhitungan royalti yang proporsional, adil, dan berbasis data faktual, serta mencegah potensi disparitas antara jumlah royalti yang dibayarkan di muka dengan realisasi pemanfaatan karya di lapangan. Model ini menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatutan administratif, sebagaimana dikehendaki oleh asas-asas hukum administrasi negara dan sistem pengelolaan hak ekonomi; 12. Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan penyelenggara pertunjukan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti setelah acara selesai, Pihak Terkait menyampaikan dua pendekatan penyelesaian, sebagai berikut: B.1. Pendekatan Praktik 1) Sistem Pengawasan dan Eksekusi Pembayaran Royalti (Collecting) 13. Bahwa dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan royalti yang adil, efektif, dan dapat menjamin kepatuhan pengguna karya cipta, khususnya dalam konteks pertunjukan musik di ruang publik, Pihak Terkait merekomendasikan 361 agar LMKN melakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan sistem pelaporan dan pemungutan royalti yang berbasis digital, terintegrasi, dan terbuka. Langkah ini bersifat urgensial dan strategis sebagai respons terhadap belum optimalnya sistem pengawasan dan eksekusi pembayaran royalti (collecting) di lapangan, terutama dalam hal pertunjukan yang telah berlangsung namun belum diikuti dengan pembayaran imbalan kepada pemegang hak melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; 14. Bahwa sistem ini sekurang-kurangnya harus mencakup komponen berikut: a. Database Penyelenggara Acara dan Status Kepatuhannya LMKN perlu membangun basis data nasional yang memuat daftar pengguna dan penyelenggara pertunjukan, termasuk: - Identitas hukum penyelenggara; - Riwayat pembayaran royalti; - Status pelaporan penggunaan lagu dan tingkat kepatuhan. Model ini telah diterapkan secara efektif oleh ECAD di Brasil, di mana seluruh promotor dan penyelenggara acara terdaftar dan diberikan penilaian reputasi berbasis kepatuhan administratif. Hal ini menciptakan ekosistem industri yang lebih tertib dan terprediksi; b. Fitur Pengingat dan Notifikasi Pembayaran Royalti Penyelenggara acara dapat diberikan akun digital dengan sistem pengingat otomatis atas kewajiban pelaporan dan pembayaran royalti, baik sebelum maupun sesudah pertunjukan. Fitur ini mengurangi kemungkinan kelalaian administratif dan mendorong kepatuhan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sistem serupa digunakan oleh SIAE (Italia) dan GEMA (Jerman), melalui notifikasi pralicensi dan pelaporan pasca-acara; c. Verifikasi Lagu Secara Digital Sistem digital seharusnya dilengkapi dengan kemampuan unggah daftar lagu (setlist) serta fitur pelacakan dan verifikasi otomatis berbasis teknologi pengenalan audio (digital fingerprinting), yang saat ini telah digunakan oleh organisasi pengelola hak seperti BMI dan ASCAP di Amerika Serikat. 362 Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi pendistribusian royalti, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi atau pelaporan fiktif; d. Akses Informasi Terbatas bagi Publik Untuk menjamin akuntabilitas sosial, sistem tersebut dapat menyediakan fitur dashboard publik terbatas, yang memuat informasi dasar mengenai kepatuhan penyelenggara acara. Dengan cara ini, para pelaku pertunjukan dapat mengambil keputusan berdasarkan reputasi hukum pihak penyelenggara, dan masyarakat umum dapat mengetahui bahwa kegiatan pertunjukan telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku; 15. Bahwa sistem semacam ini akan menciptakan mekanisme pengelolaan royalti yang: a. Preventif, karena mendorong kepatuhan sejak awal secara sistemik; b. Terukur, karena berbasis data dan catatan historis yang terverifikasi; c. Terlacak (traceable), karena seluruh proses pelaporan dan pembayaran terdokumentasi secara digital; d. Memberi kepercayaan hukum (legal certainty) bagi para pelaku pertunjukan dan pengguna karya cipta; 16. Bahwa di samping itu, sistem ini akan menjadi wujud konkret pelaksanaan mandat Pasal 89 UU Hak Cipta, yang menetapkan LMKN sebagai koordinator sistem pengelolaan royalti secara nasional, sekaligus merepresentasikan prinsip good governance dalam tata kelola hak ekonomi di Indonesia; 17. Bahwa dalam perspektif konstitusional, keberadaan sistem digital yang akuntabel ini sejalan dengan fungsi sosial hak cipta sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta, yang mengakui adanya kepentingan publik dalam pemanfaatan karya, sekaligus menjadi manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual; 2) Sistem Distribusi Royalti 18. Bahwa perlu pula ditekankan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola royalti yang tidak boleh hanya berhenti pada aspek pengumpulan (collecting) semata, tetapi juga harus memfokuskan diri pada aspek distribusi (distribution). Selama ini, narasi publik sering kali menempatkan pengguna hanya sebagai pihak yang tidak patuh, padahal persoalan utama justru sering terjadi dikarenakan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai aturan 363 distribusi royalti baik itu dari LMKN kepada LMK-LMK maupun dari LMK-LMK kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait; 19. Bahwa distribusi royalti sering kali tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, serta tidak mengikuti prinsip keadilan dan proporsionalitas. Bahkan, data yang seharusnya dapat digunakan sebagai dasar distribusi—seperti data anggota LMK, daftar pertunjukan, laporan penggunaan, dan setlist lagu—tidak digunakan secara optimal. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengelolaan atas royalti yang termasuk dalam kategori “unclaimed usage”, yakni: a. Royalti atas penggunaan karya yang tidak terdeteksi siapa penciptanya; b. Royalti atas karya yang diketahui penciptanya, namun pencipta tersebut tidak atau belum tergabung dalam LMK; c. Lagu tertentu yang terdeteksi adanya penggunaan namun tengah berada dalam sengketa kepemilikan hak ciptanya. 20. Bahwa seharusnya, sistem manajemen kolektif menggunakan data dari pengguna sebagai dasar acuan utama—baik untuk pengumpulan (collecting) maupun distribusi (distributing)—karena sistem yang berlaku adalah blanket license, yang mencakup penggunaan atas seluruh repertoar, termasuk karya yang tidak didaftarkan secara formal oleh anggota LMK; 21. Bahwa pada praktiknya, dikarenakan struktur LMKN terdiri atas perwakilan dari berbagai LMK itu sendiri, maka pengawasan terhadap distribusi menjadi lemah dan tidak independen. Dengan tidak adanya pemisahan peran antara pengelola dan pengawas, sistem distribusi menjadi rawan konflik kepentingan dan sulit dipertanggungjawabkan secara obyektif; 22. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait memandang bahwa: a. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan eksekusi terhadap distribusi royalti, baik melalui mekanisme audit, keterbukaan data, maupun evaluasi kinerja LMK oleh otoritas yang independen; b. LMKN harus menyusun sistem distribusi berbasis data pelaporan yang aktual, terukur dan transparan serta mencakup klasifikasi untuk royalti unclaimed, untuk kemudian juga mewajibkan semua LMK untuk membuat pertanggungjawaban publik yang periodik dan dapat diakses oleh para pencipta, pemilik hak terkait maupun komunitas pengguna; 364 c. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan kembali mengenai tata kelembagaan secara spesifik yang mencakup fungsi, tugas dan tanggung jawab dari LMKN dan LMK untuk menjamin pelaksanaan distribusi berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dalam pengelolaan hak ekonomi; 23. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mendorong agar Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan konstitusional yang mendukung LMKN sebagai sistem kelembagaan yang bersifat digital, transparan, dan dapat diawasi oleh publik, tidak hanya dalam rangka pemungutan royalti, tetapi juga dalam menjamin distribusinya yang adil dan akurat bagi seluruh pemilik hak, termasuk mereka yang belum tergabung dalam LMK; B.2. Pendekatan Hukum 1) Sanksi Administratif Sebagai Solusi 24. Bahwa dalam sistem hukum nasional, penegakan hukum dalam bidang keperdataan dan administrasi pada dasarnya bertumpu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas. Hingga saat ini, penyelesaian hukum terhadap penyelenggara pertunjukan yang tidak membayar royalti masih secara normatif bergantung pada mekanisme gugatan perdata. Meskipun sah dan diakui oleh hukum, mekanisme ini sering kali bersifat panjang, tidak efisien, dan tidak menjamin kepatuhan tepat waktu; 25. Bahwa di sisi lain, terdapat kecenderungan penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat pemaksaan terhadap pengguna atau pelaku pertunjukan yang belum melakukan pembayaran royalti. Hal ini bertentangan dengan doktrin ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (remedium terakhir) dan hanya digunakan terhadap pelanggaran yang bersifat berat, sistemik, dan membahayakan kepentingan publik secara langsung; Penggunaan hukum pidana dalam sengketa royalti kerap kali: a. tidak proporsional terhadap sifat sengketa ekonomi; b. mengandung risiko kriminalisasi terhadap pihak yang beritikad baik namun terlambat membayar; c. disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan pemerasan terhadap pengguna secara tidak sah melalui ancaman laporan pidana; 365 d. bertentangan dengan prinsip due process of law, khususnya dalam hal peringatan dan penyelesaian administratif yang seharusnya lebih didahulukan. Oleh karena itu, pembayaran royalti tidak semestinya menjadi objek pemidanaan langsung, dan penyelesaiannya harus dialihkan ke jalur administratif dan/atau keperdataan yang lebih sesuai dengan karakteristiknya sebagai kewajiban hukum privat yang dikelola secara kolektif; 26. Bahwa dalam kerangka tersebut, Pihak Terkait merekomendasikan agar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memberikan arahan normatif atas perlunya penguatan ketentuan administratif dalam UU Hak Cipta, khususnya dalam bentuk rezim sanksi administratif terhadap penyelenggara pertunjukan yang tidak membayar royalti setelah acara berlangsung. Sanksi administratif dimaksud antara lain dapat berupa: a. denda administratif progresif, dengan besaran yang meningkat seiring keterlambatan, sebagai bentuk paksaan administratif (bestuursdwang) yang lazim digunakan dalam hukum administrasi Indonesia; b. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan oleh instansi teknis terkait, seperti Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, atau kepolisian, apabila terbukti tidak melakukan pelaporan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan LMKN; c. penangguhan atau penolakan penerbitan rekomendasi izin acara berikutnya, hingga penyelenggara menunjukkan bukti kepatuhan terhadap kewajiban royalti sebelumnya; 27. Bahwa keberadaan sanksi administratif ini merupakan bentuk perwujudan prinsip proporsionalitas dan efektivitas hukum, sebagaimana ditekankan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dan tertib penyelenggaraan negara, karena sanksi administratif bersifat cepat dan tidak berlarut-larut, terukur dan dapat diterapkan secara objektif berdasarkan data dari LMKN, dan dapat memberikan efek jera, tanpa menimbulkan stigma atau kerugian sosial sebagaimana akibat hukum pidana; 28. Bahwa lebih jauh, pengaturan sanksi administratif dalam konteks pelanggaran royalti juga sejalan dengan asas subsidaritas hukum pidana, yaitu bahwa 366 negara seharusnya terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui cara yang paling ringan dan tidak represif, sebagaimana ditekankan dalam doktrin penegakan hukum modern; 2) Pengaturan Jangka Waktu Pembayaran Royalti 29. Bahwa sejalan dengan argumentasi di atas mengenai perlunya penguatan rezim administratif dalam pengelolaan royalti, Pihak Terkait juga berpandangan bahwa jangka waktu pembayaran royalti pasca pertunjukan perlu diatur secara tegas dalam ketentuan perundang- undangan, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari praktik penundaan yang tidak beralasan dari pihak penyelenggara acara; 30. Bahwa saat ini UU Hak Cipta tidak memberikan batas waktu spesifik mengenai kapan pembayaran royalti harus dilakukan, sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang multitafsir dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpandangan bahwa pembentuk undang- undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk mengatur jangka waktu pembayaran secara limitatif dan proporsional, sebagaimana prinsip legalitas administratif yang menjamin ketertiban dan kejelasan norma hukum; 31. Bahwa sebagai bagian dari komunitas musisi dan pelaku pertunjukan, Pihak Terkait merekomendasikan agar pembayaran royalti dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pertunjukan berlangsung. Jangka waktu ini dipandang: a. memberikan ruang yang cukup wajar bagi penyelenggara acara untuk menyelesaikan pembukuan pendapatan dan pengeluaran acara secara profesional dan akuntabel; b. memungkinkan pelaporan penggunaan lagu (setlist) dan format acara secara valid kepada LMK; c. menghindari pengenaan denda atau sanksi administratif secara sewenang-wenang; d. selaras dengan praktik umum penyelesaian kewajiban pasca-acara dalam industri pertunjukan dan penyelenggaraan acara. 32. Bahwa model pengaturan jangka waktu seperti ini telah diterapkan secara eksplisit dalam yurisdiksi lain, misalnya dalam peraturan internal ASCAP dan 367 BMI (AS) serta SOCAN (Kanada), yang menetapkan tenggat pelaporan dan pembayaran berkisar antara 15–45 hari pasca penggunaan; 33. Bahwa pengaturan jangka waktu ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara acara, tetapi juga memberikan dasar yang obyektif bagi pemberlakuan sanksi administratif apabila terjadi keterlambatan. Penetapan jangka waktu ini akan mengisi kekosongan norma yang selama ini menjadi sumber perdebatan dan ketidakpastian, serta memastikan bahwa fungsi sosial hak cipta dapat diwujudkan dengan seimbang—menghormati hak pencipta sekaligus memberikan kelonggaran administratif yang wajar bagi pengguna. II. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; 3. Menyatakan frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 4. Menyatakan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan 368 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 5. Menyatakan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 6. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 7. Menyatakan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 369 [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PAPPRI telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-10 sebagai berikut: 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Akta Nomor 285 tanggal 18 Juni 1987, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2939.HT.01.03-TH.90 tanggal 23 Mei 1990; 3. Bukti PT-03 : Fotokopi Berita Acara Tim Formatur Munas VIII PAPPRI Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022; 4. Bukti PT-04 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 2022; 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 2022; 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kongres PAPPRI tanggal 10 Maret 2012; 7. Bukti PT-07 : Print-out Buku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor: 28/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidikan) karya Efi Lala Kholis, S.H., M.H. (Jakarta: Pena Multi Media, 2008), halaman 103; 8. Bukti PT-08 : Print-out Artikel berjudul “Authorship rights collected by ECAD and UBEM during lives” (diunduh dari laman https://baptistaluz.com.br/en/authorship-rights-collected- during-lives-by-the-ecad-and-ubem/, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 17.48 WIB); 9. Bukti PT-09 : Print-out Publikasi dari International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) berjudul “(SIAE) Società Italiana degli Autori ed Editori” (diunduh darin laman https://ifrro.org/page/member-details/siae/?k=ro- 987dcb5becbb543fbd0bd9dcf210824e, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 18.13 WIB); 370 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XIX/2021 tanggal 30 November 2022; [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, Doadibadai, Rika Ratika Roslan, Ari Sapta Hernawan, Denny Farfi. C, Erdian Aji Prihartanto, Mario Ricardo Patar Uluan, R. Bambang Permadi, Rico Valentino, dan L.H. Hapsari Koeswoyo (Satrio Yudi Wahono dkk) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan tambahan keterangan bertanggal 21 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT dan KETERANGAN AD INFORMANDUM TERHADAP PERMOHONAN PUU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON 28/PUU-XXIII/2025 dan PARA PEMOHON 37/PUU-XXIII/2025 Ruang Lingkup: Pasal yang dimohonkan pengujian: [BUKTI PT_2] Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan: [BUKTI PT_1] Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 371 Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** Pasal 81 UU Hak Cipta Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** 372 1. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta memberikan kedudukan yang jelas dan pasti kepada para pencipta lagu sebagai pemilik hak eksklusif atas ciptaannya. 2. Bahwa benar, ketentuan ini bukan hanya menjamin hak ekonomi, akan tetapi, juga menciptakan mekanisme hukum yang adil agar karya tidak digunakan secara sewenang-wenang. 3. Bahwa benar, dengan adanya keharusan memperoleh izin, maka setiap penggunaan karya memiliki dasar hukum yang sah dan transparan; hal ini merupakan cerminan langsung dari jaminan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa benar, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks hak cipta, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang secara tegas mensyaratkan izin dari pencipta sebelum karyanya digunakan. 5. Bahwa benar, tanpa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta ini, para pencipta akan kehilangan kendali atas karyanya, dan negara abai dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas kekayaan intelektualnya. 6. Bahwa benar, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara mereka yang menciptakan karya dan mereka yang menikmati atau memanfaatkannya. 7. Bahwa benar, kewajiban untuk meminta izin bukanlah bentuk pembatasan, melainkan perwujudan prinsip equal treatment before the law. 8. Bahwa benar, setiap orang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan yang menjamin pencipta mendapatkan haknya secara adil; dan inilah wujud konkret pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam praktik kehidupan kebudayaan dan industri kreatif. 9. Bahwa benar, tanpa keharusan meminta izin, karya cipta akan sangat rentan disalahgunakan; hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencipta, dan membuka ruang eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 10. Bahwa benar, dalam konteks ini, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menjadi benteng perlindungan yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam relasi hukum antara para pencipta dan para pengguna, sesuai dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 373 11. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta memastikan bahwa semua pencipta memiliki posisi hukum yang setara dan tidak boleh didiskriminasi dalam penegakan haknya. 12. Bahwa benar, baik pencipta terkenal maupun pencipta independen, memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan karyanya dan dalam konteks apa; hal ini selaras dengan prinsip equal protection of the law yang dijamin konstitusi, dan harus dipertahankan agar hukum tetap berjalan secara adil dan berimbang. 13. Bahwa benar, dalam ranah hak cipta, “izin” bukan semata-mata perizinan administratif, akan tetapi sebuah bentuk pengakuan legal bahwa suatu karya adalah milik seseorang yang berhak atas hasil ekonomi dari penggunaannya. 14. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak hanya memuat kewajiban hukum bagi pengguna, tetapi juga mempertegas penghormatan negara terhadap hak-hak konstitusional pencipta sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 15. Bahwa benar, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang melarang penggunaan atau penggandaan karya secara komersial tanpa izin dari pencipta, merupakan salah satu bentuk nyata dari perlindungan hukum. 16. Bahwa benar, tanpa adanya larangan tegas ini, pencipta akan dibiarkan dalam ketidakpastian hukum, dan karyanya berisiko dieksploitasi oleh pihak lain secara semena-mena; dan justru dengan adanya norma Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini, negara menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 17. Bahwa benar, penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pemiliknya, bukan hanya melanggar hak ekonomi, akan tetapi juga mencederai rasa keadilan. 18. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta berfungsi menjaga keseimbangan agar setiap pihak yang ingin mengambil manfaat ekonomi dari karya orang lain tetap tunduk pada prinsip legalitas; hal ini merupakan pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum; bahwa tak ada satu pun pihak yang boleh melanggar hak orang lain tanpa konsekuensi. 19. Bahwa benar, dengan adanya larangan eksplisit dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, pencipta tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga memiliki pegangan hukum yang jelas ketika haknya dilanggar; hal ini penting dalam 374 membangun ekosistem hukum yang sehat, di mana semua pelaku industri musik, hiburan, dan media tahu bahwa ada aturan yang tegas mengatur batas- batas hak dan kewajiban; dan ini sepenuhnya selaras dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tentang pentingnya jaminan kepastian hukum yang adil. 20. Bahwa benar, sebagian pihak, mungkin memandang Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai penghambat akses atau kegiatan pertunjukan; padahal sebaliknya, pasal ini justru membuka ruang bagi pemanfaatan ciptaan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum. 21. Bahwa benar, dengan adanya mekanisme perizinan, hubungan antara para pencipta dan para pengguna menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; yang sekali lagi merupakan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 22. Bahwa benar, dalam masyarakat hukum, tidak ada hak yang lebih tinggi dari hak orang lain. 23. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi benteng agar hak-hak pencipta tidak diabaikan hanya karena alasan popularitas, akses, atau kepentingan komersial semata. 24. Bahwa benar, negara wajib hadir dalam memastikan setiap hak kekayaan intelektual dihormati dan tidak dicederai, serta memberikan jaminan hukum yang setara untuk semua warga negara, sesuai prinsip konstitusi. 25. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan semata norma hukum formal, melainkan juga menjadi dasar moral dalam ekosistem seni dan budaya; bahwa mengambil manfaat dari karya orang lain tidak boleh dilakukan secara sepihak; dan ini menjunjung tinggi prinsip keadilan dan etika, serta menghindarkan praktik pembajakan atau eksploitasi sepihak yang justru merusak martabat hukum itu sendiri. 26. Bahwa benar, maka dari itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini justru memperkuat roh dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 27. Bahwa benar, larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, yang tidak membedakan siapa pelaku atau pengguna. 375 28. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini mencerminkan prinsip bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama tanpa kekhususan, tanpa pengecualian; sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 29. Bahwa benar, ketika seseorang diwajibkan untuk meminta izin sebelum menggunakan ciptaan orang lain secara komersial, hal tersebut merupakan cerminan bahwa dalam negara hukum, tidak ada satu pun individu atau entitas yang boleh melanggar hukum atas nama kebebasan. 30. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini menjadi pengingat, bahwa hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 31. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan hanya norma teknis, akan tetapi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada para pencipta, agar ciptaannya tidak digunakan secara semena-mena. 32. Bahwa benar, perlindungan seperti ini sejalan dengan makna “rasa aman” dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; yakni aman dari pelanggaran atas hak-hak pribadi yang dijamin oleh hukum, termasuk hak ekonomi dari karya cipta. 33. Bahwa benar, larangan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan semata- mata untuk membatasi, melainkan justru untuk mewujudkan keadilan: siapa yang menciptakan karya, berhak mendapatkan perlindungan; siapa yang ingin memanfaatkannya, wajib meminta izin; dengan demikian, keadilan menjadi nyata hanya ketika semua warga negara menjunjung hukum; persis seperti yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 34. Bahwa benar, melalui ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini, negara tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap pengguna ciptaan yang lebih kuat secara ekonomi ataupun popularitas. 35. Bahwa benar, semua pihak, tanpa kecuali, diharuskan mematuhi aturan yang sama; dan inilah wujud nyata kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan; sebagaimana dijamin secara eksplisit oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 36. Bahwa benar, bilamana penggunaan tanpa izin dibiarkan, maka akan lahir ketimpangan antara para pencipta dan para pengguna. 376 37. Bahwa benar, dalam jangka panjang, hal ini mencederai rasa keadilan dan membuat hukum tak lagi menjadi panglima. 38. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi krusial, untuk memastikan bahwa semua pihak, baik para pencipta maupun para pengguna berdiri sejajar di hadapan hukum. 39. Bahwa benar, penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai dasar dibolehkannya penggunaan lagu atau musik dalam pertunjukan langsung tanpa izin pencipta selama royalti dibayarkan melalui LMK, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. 40. Bahwa benar, Pasal 23 UU Hak Cipta berada dalam Bab III tentang Hak Terkait, bukan Hak Cipta; secara sistematik, pasal ini mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan atas pertunjukannya, bukan hak pencipta atas ciptaannya. 41. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini hanya dapat dimaknai dalam konteks penggunaan fiksasi pertunjukan, seperti fonogram dan videogram, dan tidak boleh diperluas menjadi justifikasi untuk mengabaikan hak eksklusif pencipta. 42. Bahwa benar, penafsiran yang menyimpang dari struktur sistematik ini akan merusak asas perlakuan hukum yang adil dan sejajar sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 43. Bahwa benar, bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dibaca sebagai pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin dari pencipta, maka, hal ini akan bertentangan langsung dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang menyatakan secara tegas, bahwa setiap penggunaan hak ekonomi atas ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta. 44. Bahwa benar, dengan demikian, menafsirkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai bentuk pembebasan izin atas pertunjukan langsung akan meruntuhkan keselarasan antar norma, dan pada akhirnya mengabaikan jaminan perlindungan hukum yang adil yang menjadi semangat utama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 45. Bahwa benar, dalam UU Hak Cipta, baik pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (4) maupun pada pasal-pasal sejenis, objek hak yang dilindungi adalah fiksasi pertunjukan, bukan pertunjukan langsung. 377 46. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak boleh dimaknai berbeda dari ayat-ayat sebelumnya; sama halnya, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta hanya berlaku untuk objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu ciptaan. 47. Bahwa benar, keseragaman ini adalah wujud keadilan hukum yang menjadi tuntutan konstitusi. 48. Bahwa benar, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak memberikan pembebasan terhadap pelaku pertunjukan untuk menggunakan ciptaan musik tanpa izin. 49. Bahwa benar, justru sebaliknya, pasal ini adalah instrumen hukum yang membantu perlindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan atas rekaman karyanya, tanpa menegasikan kewajiban untuk tetap menghormati hak pencipta. 50. Bahwa benar, penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini harus dilihat sebagai bentuk penguatan tata kelola hak, bukan sebagai penghapus hak izin eksklusif pencipta, yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 51. Bahwa benar, menafsirkan bahwa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini hanya mengacu pada penyelenggara pertunjukan, atau membebaskan pihak lain dari tanggung jawab, merupakan bentuk penyempitan norma yang diskriminatif; dan frasa yang sama digunakan dalam banyak ketentuan hukum lain. 52. Bahwa benar, perlakuan khusus terhadap penyelenggara justru akan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 53. Bahwa benar, UU Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya kepada Para Pencipta [VIDE: Pasal 9 ayat 1], Pelaku Pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2], Produser Fonogram [VIDE: Pasal 24 ayat 2], dan Lembaga Penyiaran [VIDE: Pasal 25 ayat 2]. 54. Bahwa benar, bilamana pencipta; sebagai sumber utama karya; tidak diberikan hak yang sama untuk memberi izin, maka ini adalah bentuk ketidakadilan normatif. 378 55. Bahwa benar, penerapan norma yang adil dan setara inilah yang menjadi fondasi dari jaminan konstitusional terhadap perlakuan yang sama dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 56. Bahwa benar, berkembang penafsiran yang menyatakan bahwa penyelenggara pertunjukan tidak perlu lagi meminta izin langsung kepada pencipta lagu atau musik, cukup dengan membayar royalti kepada LMK. 57. Bahwa benar, penafsiran seperti ini melemahkan posisi hukum pencipta sebagai pemilik hak eksklusif; akibatnya, para pencipta kehilangan kontrol atas karya ciptaannya sendiri, padahal dalam prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan [VIDE: Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan secara struktural hanya karena tafsir sepihak. 58. Bahwa benar, bilamana ditafsirkan secara sistematik dan kontekstual, maka Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bukanlah pasal yang mengatur soal pertunjukan langsung, melainkan penggunaan hasil rekaman pertunjukan [videogram atau fonogram]. 59. Bahwa benar, oleh karena itu, pembacaan pasal ini sebagai pembebasan izin dalam konteks live performance tidak hanya menyimpang dari struktur UU Hak Cipta, akan tetapi, juga merusak prinsip kepastian hukum yang adil dan non- diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 60. Bahwa benar, letak Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini dalam Bab III tentang Hak Terkait, Paragraf Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, menegaskan bahwa norma tersebut bukan ditujukan untuk mengatur hubungan hukum antara pengguna dan pencipta. 61. Bahwa benar, bilamana Pasal 23 ayat (5) ditarik ke dalam wilayah hak cipta secara umum, maka akan terjadi pergeseran fokus norma, yang ujungnya menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sejajar terhadap para pencipta. 62. Bahwa benar, pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan, bahwa penggunaan hak ekonomi atas ciptaan hanya sah apabila dilakukan dengan izin pencipta; dan bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dipakai untuk menghapuskan kewajiban ini, maka, akan terjadi kontradiksi hukum dalam satu undang-undang, yang secara konstitusional, hal ini jelas bertentangan 379 dengan prinsip kejelasan dan kesamaan dalam perlakuan hukum yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 63. Bahwa benar, objek perlindungan pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (4) UU Hak Cipta adalah fiksasi pertunjukan, bukan pertunjukan langsung; maka sangat logis dan adil, bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta pun ditafsirkan dalam kerangka yang sama. 64. Bahwa benar, menarik ayat ini keluar dari konteks fiksasi, malah akan menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap hak eksklusif pencipta, yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum dan kesetaraan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 65. Bahwa benar, bilamana para pengguna menggunakan fiksasi pertunjukan tanpa izin, maka yang dilanggar adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2 UU Hak Cipta]. 66. Bahwa benar, bilamana para pengguna menyiarkan lagu tanpa membayar royalti, maka yang dilanggar adalah hak pencipta atas penyiaran [VIDE: Pasal 9 ayat 1 huruf g UU Hak Cipta]; dan dalam hal pertunjukan langsung [VIDE: Pasal 9 ayat 1 huruf f UU Hak Cipta], para pengguna tetap wajib memperoleh izin langsung dari pencipta; hal ini menunjukkan, bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak bisa ditafsirkan sebagai dasar legal atas penggunaan langsung karya cipta. 67. Bahwa benar, frasa “setiap orang” digunakan konsisten dalam berbagai ketentuan UU Hak Cipta; namun bilamana frasa ini dipersempit hanya berlaku bagi penyelenggara, maka akan terjadi perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan asas umum perlakuan hukum yang sama; dan tafsir ini secara substantif mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 68. Bahwa benar, UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain kepada: 68.1. Pencipta [VIDE: Pasal 4 dan Pasal 8 UU Hak Cipta]; 68.2. Pelaku pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2 UU Hak Cipta]; 68.3. Produser fonogram [VIDE: Pasal 24 ayat 2 UU Hak Cipta]; 68.4. Lembaga penyiaran [VIDE: Pasal 25 ayat 2 UU Hak Cipta]. 69. Bahwa benar, bilamana hanya hak eksklusif pencipta yang boleh diabaikan atas dasar penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka telah terjadi perlakuan 380 hukum yang tidak seimbang dan merugikan satu pihak; hal ini tidak hanya melanggar asas keadilan, akan tetapi, juga secara langsung bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana telah dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 70. Bahwa benar, konstitusionalitas suatu norma hanya akan terpenuhi bilamana norma tersebut ditafsirkan secara sistematik dan konsisten dengan keseluruhan struktur dan asas hukum dalam undang-undang; bilamana tidak, maka jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi kabur dan tidak terwujud. 71. Bahwa benar, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta ini memberikan ruang kebebasan kepada Pemegang Hak Cipta untuk mengelola karyanya secara langsung, maupun melalui perjanjian lisensi kepada pihak ketiga. 72. Bahwa benar, pilihan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak eksklusif pencipta atas karyanya, serta menjamin bahwa pengaturan penggunaan karya tetap tunduk pada hukum yang pasti dan adil; sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 73. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta ini tidak memaksakan satu sistem tunggal dalam distribusi hak, akan tetapi, justru memberi pengakuan hukum kepada kesepakatan antar pihak. 74. Bahwa benar, hal ini selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebab membuka ruang bagi para pemilik hak untuk menyusun perjanjian berdasarkan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan hukum. 75. Bahwa benar, hal ini mencerminkan nilai konstitusional: perlakuan hukum yang sama dan perlindungan yang adil terhadap hak warga negara. 76. Bahwa benar, dengan memberikan alternatif lisensi atau pelaksanaan langsung, negara tidak memberlakukan pendekatan satu arah; justru, fleksibilitas ini memberi kepastian bahwa setiap pemilik hak, dapat menentukan sendiri bagaimana ciptaannya dimanfaatkan. 77. Bahwa benar, dalam konteks industri musik, film, dan pertunjukan, berarti negara melindungi para pelaku kreatif untuk tetap memiliki kendali atas karya mereka; dan ini selaras dengan jaminan perlakuan hukum yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 381 78. Bahwa benar, UU Hak Cipta ini memperkuat posisi hukum para pemilik hak, dengan memberikan hak untuk menentukan sendiri bentuk perizinan atas ciptaan mereka. 79. Bahwa benar, prinsip ini menegaskan, bahwa hukum tidak hanya mengatur secara sepihak; melainkan, memberikan ruang partisipasi aktif bagi para pemilik hak untuk mengatur haknya; dan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang setara, dan karenanya sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 80. Bahwa benar, dengan mengatur bahwa para pemilik hak dapat memberikan lisensi langsung [direct license] atau melaksanakan haknya sendiri, Pasal 81 UU Hak Cipta mencegah sistem sentralistik yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. 81. Bahwa benar, hal ini merupakan mekanisme hukum yang adil dan terbuka, yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pencipta dan para pemilik hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun moral atas ciptaannya; sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 82. Bahwa benar, justru karena norma ini memberi hak untuk menyepakati klausul berbeda melalui perjanjian, maka semua pihak dituntut untuk bersikap transparan. 83. Bahwa benar, hal ini menciptakan sistem hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga lebih akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, yang menjunjung tinggi hak perdata warga negara. 84. Bahwa benar, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta memberikan ruang bagi Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menjalankan haknya secara langsung atau melalui pihak lain, kecuali bilamana telah diperjanjikan berbeda. 85. Bahwa benar, hal ini menunjukkan pengakuan atas kedudukan hukum yang setara bagi seluruh warga negara dalam hal pengelolaan hak atas kekayaan intelektualnya; selaras dengan prinsip dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 86. Bahwa benar, dalam sistem hukum yang menjunjung hak pribadi, seseorang tidak boleh dipaksa hanya menggunakan jalur kolektif untuk mendapatkan hak- hak ekonominya. 382 87. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta justru memastikan bahwa warga negara dapat memilih; apakah menggunakan haknya sendiri atau melalui lisensi pihak ketiga; dan hal ini mencerminkan semangat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu kewajiban negara untuk menjamin bahwa semua warga negara memiliki kebebasan bertindak dalam hukum, tanpa intervensi sewenang- wenang. 88. Bahwa benar, alih-alih memonopoli kewenangan pada satu entitas kolektif, Pasal 81 UU Hak Cipta membagi peran secara demokratis kepada pemilik hak, asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian sebelumnya; ini adalah cerminan dari sistem hukum yang adil, tidak timpang, dan tidak memaksakan satu jalur tunggal yang bisa berpotensi diskriminatif; sesuai prinsip "tanpa ada kecualinya" sebagaimana ditekankan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 89. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta menghormati kesepakatan para pihak sebagai dasar hukum utama; ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata. 90. Bahwa benar, negara, melalui Pasal 81 UU Hak Cipta ini, tidak membatalkan perjanjian yang sah antara warga negara, melainkan mendukungnya; suatu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjunjung kesetaraan, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 91. Bahwa benar, dengan memberikan alternatif legal, Pasal 81 UU Hak Cipta tidak hanya menjamin hak ekonomi para pencipta, akan tetapi, juga mendorong warganya untuk tetap berada dalam jalur hukum melalui ragam mekanisme legal yang tersedia. 92. Bahwa benar, ini adalah bentuk implementasi konkret dari perintah konstitusi, bahwa seluruh warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 93. Bahwa benar, bagi para pencipta yang merasa haknya belum dipenuhi oleh LMK atau sistem kolektif, Pasal 81 UU Hak Cipta memberi jalan untuk bertindak secara individual, yang tentu saja dalam koridor hukum. 94. Bahwa benar, hal ini adalah bentuk perlakuan hukum yang adil dan merata, sekaligus wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional negara untuk 383 memberi ruang kepada warganya untuk berdaulat secara hukum dan tidak didiskriminasi karena memilih jalur pengelolaan haknya sendiri. 95. Bahwa benar, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta ini menetapkan, bahwa pencipta dan pemilik hak terkait dapat memperoleh hak ekonominya melalui keanggotaan di LMK. 96. Bahwa benar, mekanisme ini seharusnya menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, baik para pencipta maupun para pengguna; sehingga tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kewenangan; dan ini merupakan wujud perlindungan dan jaminan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 97. Bahwa benar, melalui keanggotaan dalam LMK, setiap pencipta, besar maupun kecil, memiliki posisi hukum yang setara dalam menagih hak ekonominya. 98. Bahwa benar, tanpa LMK, hanya pencipta-pencipta besar yang mungkin memiliki kapasitas untuk menagih langsung. 99. Bahwa benar, dengan sistem kolektif, negara turut hadir menjamin akses dan perlakuan hukum yang adil bagi semua pencipta, selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. 100. Bahwa benar, dalam praktik industri, banyak penggunaan ciptaan yang tidak transparan; kehadiran LMK sebagai perantara resmi yang diakui oleh hukum harusnya menutup celah eksploitasi ilegal atas ciptaan. 101. Bahwa benar, hal ini memperkuat fungsi perlindungan hukum terhadap karya intelektual, dan sekaligus menciptakan sistem yang terukur, adil, dan bertanggung jawab; persis sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 102. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta tidak sekadar menyebut "imbal balik", tetapi menekankan pada imbalan yang wajar. 103. Bahwa benar, frasa ini penting, karena mencerminkan prinsip proporsionalitas: dimana setiap pencipta mendapat kompensasi sesuai dengan frekuensi dan nilai penggunaan ciptaannya; dan ini bentuk nyata perlakuan hukum yang adil; bukan sekadar formal belaka, akan tetapi juga substansial. 104. Bahwa benar, dengan LMK, setiap pencipta berada dalam posisi yang sama secara struktural; baik yang karyanya populer maupun belum dikenal luas. 105. Bahwa benar, sistem ini menghindari perlakuan diskriminatif dan memastikan bahwa hak setiap individu dilindungi secara konsisten. Ini mendukung semangat 384 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan kesetaraan perlindungan dan kepastian hukum. 106. Bahwa benar, seyogiyanya keanggotaan dalam LMK memberi ruang legal formal bagi pencipta untuk berdaya secara hukum dan ekonomi. 107. Bahwa benar, negara melalui UU Hak Cipta menciptakan ekosistem hukum yang dapat diakses secara kolektif, bukan hanya oleh mereka yang kuat secara finansial atau institusional; dan hal ini menjamin pengakuan dan perlakuan hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 108. Bahwa benar, dengan menjadi anggota LMK, untuk mendapatkan hak ekonomi secara kolektif bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme lain selain direct license untuk menjamin bahwa setiap warga negara pencipta, tanpa terkecuali, memiliki posisi dan akses yang setara dalam sistem hukum perlindungan hak cipta; hal ni selaras dengan prinsip kesetaraan dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 109. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendorong sistem kolektif yang semestinya mampu menampung dan mewakili kepentingan banyak pencipta secara merata; tidak peduli apakah seseorang pencipta lagu populer atau karya kecil yang hanya digunakan lokal, kedudukannya dalam hukum dilindungi dan diperlakukan setara oleh negara, sesuai dengan prinsip konstitusional "tidak ada kecualinya". 110. Bahwa benar, dengan LMK sebagai pengelola bersama, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mencegah dominasi pasar oleh kelompok tertentu saja; yang artinya, semua warga negara, baik pemilik hak yang terkenal maupun yang kurang dikenal, mempunyai hak dan perlakuan hukum yang setara dalam menagih royalti; inilah wujud nyata keadilan dan persamaan kedudukan yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 111. Bahwa benar, alih-alih membiarkan pencipta berjuang sendiri menagih hak ekonomi mereka, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta ini menetapkan mekanisme kolektif yang tampaknya transparan dan terstruktur melalui LMK. 112. Bahwa benar, ini adalah bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya adil secara prinsip, akan tetapi, juga praktis di lapangan, sesuai dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin persamaan dalam hukum dan pemerintahan. 385 113. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menempatkan semua pemilik hak dalam posisi yang sama: semua wajib melewati mekanisme yang sama untuk menarik imbalan dari penggunaan komersial ciptaan mereka. 114. Bahwa benar, dengan begitu, tidak ada individu pun yang diberi hak istimewa di luar jalur hukum; ini adalah bentuk aktualisasi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara adil dan tidak diskriminatif. 115. Bahwa benar, negara tidak hanya bertugas menciptakan aturan, akan tetapi, juga menjamin implementasi aturan tersebut secara adil dan merata. 116. Bahwa benar, dengan menjadi anggota LMK, negara mencoba menghadirkan sistem yang menjamin bahwa setiap pemilik hak dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum dalam hal penarikan royalti; sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 117. Bahwa benar, pengaturan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bukanlah bentuk kriminalisasi yang sewenang-wenang, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dari pelanggaran yang dilakukan tanpa hak dan tanpa izin. 118. Bahwa benar, ketegasan hukum pidana ini, justru menciptakan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas jaminan hukum yang melindungi kepemilikannya atas karya intelektual. 119. Bahwa benar, dengan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggar hak ekonomi, UU Hak Cipta memberikan perlakuan yang setara di hadapan hukum: para pencipta yang dilanggar haknya dilindungi, sedangkan pengguna yang melanggar secara sadar, diberi konsekuensi; dan ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkarya dan tanggung jawab hukum, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 120. Bahwa benar, hak cipta adalah bagian dari hak milik intelektual yang harus dilindungi setara, seperti hak atas tanah atau properti lainnya. 121. Bahwa benar, ketika pelanggaran dilakukan secara komersial dan disengaja tanpa izin, maka negara wajib hadir dengan instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera, dan menjamin penghormatan atas hak-hak tersebut; hal ini adalah bentuk nyata pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 386 122. Bahwa benar, negara hukum [rechtsstaat] sebagaimana diidealkan oleh UUD NRI Tahun 1945, menuntut adanya jaminan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga dapat ditegakkan. 123. Bahwa benar, ketentuan pidana ini memastikan, bahwa pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan bukan hanya pelanggaran sipil, tetapi juga pelanggaran terhadap ketertiban hukum, dan karena itu wajib direspons dengan kejelasan sanksi. 124. Bahwa benar, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak serta-merta menghukum siapa pun yang menggunakan ciptaan; yang dihukum adalah mereka yang secara sadar dan tanpa hak, melakukan eksploitasi ekonomi secara komersial; dan ini memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan proporsionalitas; inilah bentuk perlindungan hukum yang adil, bukan diskriminatif, sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 125. Bahwa benar, bilamana tidak ada sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka tidak ada jaminan nyata atas nilai ekonomis sebuah ciptaan. 126. Bahwa benar, dengan demikian, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak hanya melindungi karya, akan tetapi, juga menghidupkan nilai konstitusional atas hasil cipta warga negara. Inilah bentuk nyata dari negara yang menjamin perlindungan hukum dan pengakuan atas hak warga negara sesuai, dengan prinsip keadilan konstitusional. 127. Bahwa benar, ketentuan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta adalah bentuk nyata bahwa negara menjunjung hukum dan menjamin tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi 128. Bahwa benar, hal ini mempertegas, bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus menghormati hukum hak cipta; sejalan dengan prinsip kesetaraan kedudukan dalam hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 129. Bahwa benar, dengan mengancam pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi secara komersial, negara tidak hanya melindungi kekayaan intelektual sebagai hak individual, akan tetapi, juga mendorong tatanan hukum yang adil. Ini memastikan bahwa hukum berlaku sama kepada semua pihak; baik pihak pengguna maupun pihak pemilik hak; tanpa ada keistimewaan atau pengecualian. 387 130. Bahwa benar, tanpa penegakan hukum yang tegas, seperti melalui ketentuan pidana ini, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta akan terus terjadi, dan menciptakan ketimpangan perlakuan hukum. 131. Bahwa benar, oleh karena itu, pasal ini menjadi alat kontrol sosial untuk menjamin bahwa setiap warga negara tunduk pada hukum yang sama, sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 132. Bahwa benar, ancaman pidana bukan bentuk pembatasan hak, melainkan jaminan bahwa pelaksanaan hak ekonomi oleh pencipta tidak dapat diserobot begitu saja. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sekaligus penegasan bahwa siapa pun yang melanggar aturan akan menghadapi konsekuensi hukum yang sama—tanpa kecualinya. 133. Bahwa benar, bilamana tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta, maka pencipta akan berada dalam posisi lemah di hadapan pengguna yang mengambil keuntungan secara sepihak. 134. Bahwa benar, dengan demikian, pasal ini menjadi benteng hukum yang memastikan setiap warga negara menjunjung hukum dan tidak kebal dari pertanggungjawaban; sejalan dengan nilai konstitusi. 135. Bahwa benar, setiap bentuk penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin adalah tindakan merugikan pencipta secara ekonomi. 136. Bahwa benar, oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam konteks ini bukan hanya wajar, akan tapi juga wajib dalam sistem hukum yang menjunjung keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. 137. Bahwa benar, sebagian pengguna yang memiliki akses ekonomi dan panggung yang luas seringkali melanggar hak cipta para pencipta dengan impunitas. 138. Bahwa benar, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini hadir untuk memastikan bahwa siapa pun pelanggarnya; besar atau kecil; akan diperlakukan sama dalam hukum, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 139. Bahwa benar, hak ekonomi atas ciptaan merupakan wujud konkret dari hak milik pribadi dalam bentuk kekayaan intelektual. 140. Bahwa benar, oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengharuskan izin pencipta sebelum penggunaan komersial bukan sekadar norma administratif, melainkan manifestasi dari perlindungan hak milik pribadi agar tidak dirampas secara sewenang-wenang. 388 141. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan orang lain harus berdasarkan persetujuan pemiliknya, hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 142. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta memberikan kewenangan bagi pemegang hak cipta untuk secara langsung memberikan lisensi kepada pihak lain, tanpa melalui LMK, kecuali diperjanjikan lain. 143. Bahwa benar, kewenangan ini merupakan bentuk kedaulatan atas milik pribadi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 144. Bahwa benar, tanpa ketentuan ini, negara akan mencabut hak pengendalian atas kekayaan intelektual secara paksa, yang bertentangan dengan prinsip konstitusional anti perampasan sewenang-wenang. 145. Bahwa benar, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta memperbolehkan pembayaran royalti melalui LMK, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara langsung [direct license] antara pencipta dan pengguna. 146. Bahwa benar, hal ini penting untuk menjamin bahwa para pencipta tetap memiliki kendali atas transaksi atas ciptaannya sendiri, dan tidak kehilangan hak milik hanya karena mekanisme kolektif. 147. Bahwa benar, justru, dengan memberikan keleluasaan direct license adalah bentuk pengakuan atas otonomi kepemilikan pribadi. 148. Bahwa benar, bilamana ketentuan mengenai direct license dihilangkan atau dibatasi, maka akan terjadi situasi di mana hak milik pencipta atas karyanya sepenuhnya dikendalikan oleh lembaga kolektif atau pengguna, tanpa ruang bagi pencipta untuk mengatur sendiri penggunaan ciptaannya. 149. Bahwa benar, hal ini merupakan bentuk pengambilalihan hak yang bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena mengebiri otoritas pencipta atas ciptaannya sendiri. 150. Bahwa benar, LMK dan LMKN tidak mampu mendistribusikan royalti yang transparan dan akuntabel. Dan tidak adanya SILM, yang seharusnya di tahun 2023 [VIDE: Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik]. 151. Bahwa benar, dengan dibukanya ruang direct license, pencipta tetap punya jalan hukum untuk mendapatkan hak ekonominya secara langsung, tanpa harus menyerahkan seluruhnya kepada sistem kolektif, yang kadang tidak transparan. 389 152. Bahwa benar, hal ini memperkuat jaminan agar hak milik tidak diambil paksa oleh mekanisme yang justru melemahkan posisi pemilik hak itu sendiri. 153. Bahwa benar, hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan merupakan bagian dari integritas pribadi seorang pencipta. 154. Bahwa benar, tanpa keharusan meminta izin; sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, atau tanpa ruang untuk melakukan lisensi langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, maka negara akan membiarkan hak milik pribadi diambil secara massal dan tanpa perlindungan. 155. Bahwa benar, oleh karena itu, keberadaan norma-norma pada Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 81 UU Hak Cipta ini adalah perisai agar hak milik pribadi tidak dirampas oleh praktik industri pertunjukan yang eksploitatif. 156. Bahwa benar, hak untuk mengelola ciptaan melalui perjanjian langsung adalah ekspresi dari kemerdekaan berkontrak yang menjadi bagian dari kebebasan untuk mengatur milik pribadi sendiri. 157. Bahwa benar, tanpa ini, para pencipta hanya menjadi objek pasif sistem distribusi royalti, yang bisa menempatkan mereka dalam posisi yang tidak setara secara hukum. 158. Bahwa benar, maka ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ini memperkuat kedudukan konstitusional pencipta dalam menjaga miliknya dari perampasan sepihak. 159. Bahwa benar, kegagalan dalam pelaksanaan ekosistem musik disebabkan oleh: 159.1. Ketidakberhasilan dalam memahami ketentuan UU Hak Cipta secara tepat; 159.2. Pelaksanaan yang tidak sejalan, dengan amanat yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta. 160. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis yang mengatur mengenai pelaksanaan langsung hak ekonomi, atau yang dikenal dengan istilah Direct License. 161. Bahwa benar, keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. 390 162. Bahwa benar, Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan komersial karya cipta di ruang lingkup layanan publik, yang pelaksanaannya didasarkan pada pemberian kuasa dari para pencipta, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 UU Hak Cipta. 163. Bahwa benar, ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak untuk melakukan Direct License kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. 164. Bahwa benar, oleh karena itu, menjadi pertanyaan yang mendasar: mengapa pencipta tidak diperkenankan melakukan Direct License, padahal UU Hak Cipta juga memberikan hak tersebut kepada pencipta? 165. Bahwa benar, merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bukan merupakan satu-satunya mekanisme bagi pencipta untuk memperoleh hak ekonominya. Selain daripada itu, LMK tidak dapat melampaui batas kewenangannya, mengingat pencipta tetap memegang hak eksklusif, yaitu hak untuk memberikan atau menolak izin atas penggunaan ciptaannya, serta hak moral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Hak Cipta. 166. Bahwa benar, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI- 2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik 166.1. Mengenai Pembayaran Administratif Secara administratif, kewajiban pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara acara, dan dihitung berdasarkan tarif sebesar 2% dari total penjualan tiket, yang perhitungannya hanya dapat dilakukan setelah acara tersebut berlangsung. 166.2. Mengenai Efektivitas Tarif Royalti 2% dari Penjualan Tiket Penerapan tarif royalti sebesar 2% dari penjualan tiket terbukti tidak pernah berjalan secara efektif, karena berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan royalti tidak tersalurkan kepada para pencipta. 166.3. Mengenai Ketidakadilan Tarif Tarif tersebut dipandang tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena pencipta turut menanggung risiko bilamana tiket tidak terjual. Tidak 391 adanya ketentuan mengenai batas minimal pembayaran royalti mengakibatkan dalam praktiknya karya cipta tetap digunakan, namun royalti hanya dibayarkan bilamana tiket terjual. 166.4. Mengenai Ketiadaan Kendali Pencipta Pencipta tidak memiliki kendali atas penetapan harga tiket, strategi promosi, maupun pelaksanaan acara secara keseluruhan, namun tetap menanggung seluruh risiko, bilamana konser mengalami kerugian. 166.5. Mengenai Keuntungan Pelaku Pertunjukan Justru pelaku pertunjukan, seperti penyanyi atau artis, merupakan pihak yang secara langsung memanfaatkan karya cipta untuk tujuan komersial dan memperoleh keuntungan dalam bentuk honorarium, yang umumnya dibayarkan secara penuh sebelum pertunjukan berlangsung. Sementara itu, pembayaran royalti kepada pencipta baru dapat dilakukan setelah acara selesai dan perhitungan dilakukan. 166.6. Mengenai Pelaku Pertunjukan Sebagai Pihak yang Diuntungkan Langsung Pelaku pertunjukan memilih dan menyanyikan lagu serta menerima imbalan tanpa memikul risiko atas penjualan tiket. Hal ini berbeda dengan pencipta yang turut menanggung risiko terkait penjualan tiket, dan penyelenggara acara yang menanggung risiko atas keberhasilan atau kerugian dari pelaksanaan acara tersebut. 166.7. Mengenai Beban Penyelenggara Acara Terdapat banyak keluhan dari para penyelenggara acara yang merasa terbebani oleh kompleksitas perizinan, termasuk kewajiban pembayaran royalti. Khususnya, bagi penyelenggara acara berskala kecil, amatir, atau musiman, masih banyak yang belum memahami mekanisme dan prosedur yang berlaku, baik karena minimnya sosialisasi dan edukasi, maupun disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah terhadap ketentuan yang ada. 166.8. Mengenai Peran Pelaku Pertunjukan dan Manajemen Artis Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi melalui peran aktif pelaku pertunjukan beserta manajemennya, dengan turut berkontribusi dalam 392 memastikan pemenuhan hak ekonomi para pencipta, antara lain melalui koordinasi yang efektif dengan penyelenggara acara. 166.9. Mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik yang Tidak Pernah Dievaluasi Perlu ditegaskan, bahwa ketentuan mengenai tarif royalti sebesar 2% hanya bersumber dari Surat Keputusan Menteri, bukan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Selain itu, sejauh pengetahuan kami, ketentuan tersebut belum pernah dievaluasi semenjak diterbitkan pada tahun 2016, meskipun semestinya dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun. 166.10. Mengenai perlunya Evaluasi terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik PARA PEMOHON PIHAK TERKAIT LANGSUNG dan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui otoritas yang berwenang, untuk melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif royalti konser musik, dengan harapan, agar proses penetapan tersebut melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk kami selaku perwakilan dari kalangan pencipta. 167. Adanya pelanggaran hak cipta dalam konser musik komersial: 167.1. Kriteria Pelanggaran Hak Cipta Suatu konser musik yang bersifat komersial, dapat dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta bilamana dalam pelaksanaannya menggunakan karya lagu atau musik tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Meskipun dalam beberapa kasus pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghormati hak ekonomi pencipta, hal tersebut tidak serta-merta menghapus unsur pelanggaran apabila izin eksplisit dari pemegang hak tidak diperoleh sebelumnya. Namun, pembayaran 393 royalti tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam pertimbangan hukum, bilamana terjadi sengketa atau proses penegakan hukum. 167.2. Tanggung Jawab Pelanggaran Hak Cipta Pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta dalam konteks penggunaan lagu adalah setiap orang yang secara langsung menggunakan karya tersebut, yaitu mereka yang secara sadar memilih lagu, menyanyikannya di hadapan publik, serta memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan karya cipta tersebut, tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. 167.3. Landasan Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Dalam UU Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit menetapkan, bahwa penyelenggara acara merupakan pihak yang secara hukum wajib membayar royalti. Bilamana penetapan kewajiban tersebut semata-mata didasarkan pada praktik administratif atau kebiasaan yang berkembang, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan, apalagi menyosialisasikan, bahwa kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara acara merupakan amanat undang-undang, sebagaimana pernah dinyatakan sebelumnya oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyampaian semacam itu bertentangan dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada kewajiban atau beban hukum, tanpa dasar norma yang secara tegas tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 167.4. Tentang Frasa Setiap Orang Frasa "setiap orang" sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal dalam UU Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, tidak secara otomatis merujuk khusus pada penyelenggara acara, melainkan mengacu pada definisi umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (27) UU Hak Cipta, yakni mencakup orang perseorangan maupun badan hukum. Dengan demikian, 394 penyelenggara acara tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai satu- satunya subjek hukum yang dimaksud dalam frasa "setiap orang", terkecuali, bilamana secara eksplisit disebutkan dalam norma hukum yang relevan. 167.5. Litigasi Pelanggaran Hak Cipta Proses penyelesaian sengketa perdata terkait pelanggaran hak cipta tidak harus dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN], karena tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU Hak Cipta ataupun peraturan turunannya, yang mewajibkan penyelesaian sengketa semacam itu harus melalui kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan secara langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta, melalui jalur peradilan atau mekanisme hukum lain, yang diatur Pasal 99 sampai dengan Pasal 105 UU Hak Cipta [perdata] dan Pasal 113 UU Hak Cipta [pidana]. 167.6. Pertentangan Norma Hukum Bilamana terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 dengan UU Hak Cipta, maka yang harus ditegakkan dan dijadikan acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, yaitu UU Hak Cipta, hal ini sesuai dengan asas hierarki norma dalam sistem hukum positif Indonesia. 168. Tanggapan serius Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta 168.1. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, tidak dapat dianggap sebagai norma khusus yang mengecualikan kewajiban memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (3) UU Hak Cipta, dalam hal penggunaan karya cipta secara komersial dalam konser musik dengan hanya membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], karena Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara khusus mengatur mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan, bukan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, ketentuan tersebut 395 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak eksklusif pencipta atas penggunaan karya cipta miliknya. 168.2. Bilamana Pasal 23 aya t (5) UU Hak Cipta ditafsirkan sebagai norma khusus yang menghapus kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta dalam penggunaan karya cipta secara komersial dalam konser musik, selama pengguna membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], maka hal tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak moral pencipta. Dalam konteks ini, dapat muncul situasi di mana, misalnya, sebuah lagu religi diubah menjadi versi koplo atau reggae dan dipertunjukkan di atas panggung tanpa persetujuan penciptanya, padahal pencipta tidak merelakan perubahan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan nilai atau pesan yang ingin disampaikan. Demikian pula, dalam kasus lain, lagu yang diciptakan dapat dinyanyikan dalam konser musik kampanye partai politik dengan perubahan lirik yang dilakukan secara sepihak tanpa izin dari pencipta, dan hal itu dianggap sah hanya karena adanya pembayaran royalti ke LMK. Padahal, hak moral pencipta, termasuk hak untuk menjaga keutuhan ciptaan, serta hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau bentuk modifikasi lainnya, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan atau dikompromikan semata-mata karena adanya pembayaran royalti. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Haji Rhoma Irama yang secara tegas melarang lagu-lagunya dinyanyikan dalam versi koplo di berbagai stasiun televisi, sebagai bentuk pelaksanaan hak moral atas ciptaan yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan. 168.3. Selama ini Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah mengalami kesalahan interpretasi yang cukup mendasar, sehingga diperlukan klarifikasi melalui penjabaran argumentasi hukum dan analisis yuridis sebagai berikut: Pertama, secara sistematika perundang-undangan, Pasal 23 UU Hak Cipta berada dalam Bab III, yang mengatur mengenai Hak Terkait, bukan dalam Bab yang mengatur tentang Hak Cipta, sehingga jelas, bahwa pasal tersebut mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan atas pertunjukannya, dan bukan hak pencipta atas ciptaannya; 396 Kedua, ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta hanya dapat dimaknai dalam konteks penggunaan atas fiksasi pertunjukan, yaitu dalam bentuk fonogram atau videogram, dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan atau mengabaikan hak eksklusif pencipta; Ketiga, bilamana ditinjau secara sistematis dan kontekstual, Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Hak Cipta mengatur mengenai aspek fiksasi dan penyiaran, maka dengan asas konsistensi hukum, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta harus dipahami pula dalam kerangka fiksasi atau penyiaran dan bukan sebagai dasar hukum atas pertunjukan langsung [live performance], melainkan semata-mata penggunaan atas hasil rekaman pertunjukan seperti videogram atau fonogram; Keempat, penafsiran terhadap norma hukum seharusnya dilakukan dengan pendekatan sistematik, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak, serta tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan; Kelima, istilah “ciptaan” yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) tersebut harus dimaknai secara relevan dan konsisten dengan pengertian “ciptaan” sebagaimana disebut dalam Pasal 22 huruf (b) UU Hak Cipta, yaitu ciptaan yang terdapat dalam fiksasi rekaman pertunjukan berupa videogram atau fonogram yang memuat karya cipta berupa lagu dan penampilan pelaku pertunjukan, dan bukan ciptaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, yang mengacu pada karya cipta orisinal hasil kreasi pencipta. 169. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bersifat sebagai penyedia layanan publik untuk kepentingan pengelolaan hak ekonomi para pemilik hak, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan bahwa penggunaan ciptaan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dapat dilakukan tanpa izin dari pencipta, asalkan dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban memperoleh izin, karena fungsi LMK semata-mata menjalankan mandat dari pemilik hak berdasarkan 397 pemberian kuasa, bukan menggantikan hak eksklusif pencipta untuk memberikan atau menolak izin atas penggunaan ciptaannya. 170. Bahwa benar, Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan lagu di luar ruang lingkup layanan publik tetap memerlukan izin langsung dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaannya. Ketentuan ini, memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengatur mengenai sanksi hukum terhadap setiap bentuk penggunaan karya cipta tanpa izin, sehingga penggunaan lagu tanpa persetujuan pencipta, di luar konteks layanan publik, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta tersebut. 171. Bahwa benar, UU Hak Cipta tidak secara eksplisit memuat definisi maupun kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan layanan publik. 172. Bahwa benar, dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, memberikan penjabaran mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yang mencakup 14 kategori, salah satunya adalah konser musik. 173. Bahwa benar, meskipun demikian, di antara seluruh kategori yang disebutkan, konser musik merupakan satu-satunya kegiatan yang bersifat komersial dengan pelaksanaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pelaku pertunjukan, serta dapat diselenggarakan secara privat atau terbatas untuk pihak tertentu. 174. Bahwa benar, oleh karena karakteristik tersebut, konser musik tidak dapat secara tepat dikategorikan sebagai layanan publik dalam arti sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi esensi dari layanan publik sebagai kegiatan yang bersifat pelayanan umum yang terbuka dan tidak berorientasi pada keuntungan komersial langsung antara para pelaku usaha. 175. Bahwa benar, istilah layanan publik juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelayanan atau penyediaan fasilitas bagi masyarakat atas suatu tempat yang dilakukan oleh penyelenggara atau pemilik tempat, seperti yang lazim terjadi pada kafe, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. 176. Bahwa benar, dalam konteks ini, konser musik tidak dapat dikategorikan sebagai layanan publik, sebab konser bukanlah bentuk pelayanan atau fasilitas yang disediakan untuk masyarakat umum dalam arti administratif atau sosial, 398 melainkan merupakan kegiatan bisnis yang bersifat komersial dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang pelaksanaannya didasarkan pada kerja sama antara penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan seperti penyanyi atau artis. 177. Bahwa benar, oleh karena itu, penggunaan karya cipta dalam konser musik tetap memerlukan izin dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif, dan tidak cukup hanya dengan melakukan pembayaran royalti, dan dengan demikian, tidak dapat dibenarkan pandangan bahwa ciptaan boleh digunakan secara sah hanya karena telah dilakukan pembayaran kepada Lembaga Manajemen Kolektif, tanpa adanya persetujuan eksplisit dari sang pencipta. 178. Bahwa benar, dalam sidang sebelumnya, pernyataan resmi dari pemerintah, telah secara tegas mengakui bahwa hak cipta mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya bersifat eksklusif. 179. Bahwa benar, kedua hak tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk mengatur, mengontrol, dan menentukan penggunaan karya cipta miliknya, termasuk memberikan atau menolak izin atas pemanfaatannya oleh pihak lain. 180. Bahwa benar, Permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 yang diajukan, tampak makna hak cipta justru mengalami penyempitan yang keliru, yakni dipahami sebatas kewajiban membayar royalti tanpa perlu memperoleh izin dari pencipta. 181. Bahwa benar, penafsiran semacam ini, jelas bertentangan dengan prinsip fundamental dari rezim hak cipta, yang secara normatif menempatkan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaannya, baik dalam aspek moral maupun ekonomi. 182. Bahwa benar, oleh karena itu, penegasan terhadap prinsip ini dalam keterangan sebagai pihak terkait menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi argumentasi hukum, dan mendorong Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar tetap berpijak pada pemahaman yang utuh mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif, yang tidak dapat diabaikan atau disubstitusi hanya dengan pembayaran royalti, tanpa adanya izin eksplisit dari pencipta. II. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 399 1. Menerima Keterangan Para Pemohon Pihak Terkait pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025; 2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik 400 Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex æquo et bono]. Keterangan Tambahan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk bertanggal 21 Juli 2025: I. TAMBAHAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dan KETERANGAN AD INFORMANDUM TERHADAP PERMOHONAN PUU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON 28/PUU-XXIII/2025 dan PARA PEMOHON 37/PUU- XXIII/2025 1. Bahwa benar, kita mulai keterangan ini dengan suatu pernyataan, bahwa perkembangan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, menuntut adanya peningkatan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi para Pencipta, sebagaimana secara tegas dimuat dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 [UU Hak Cipta]}. 2. Bahwa benar, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri Pencipta dan timbul secara otomatis, yang berarti, hak tersebut lahir tanpa perlu dipenuhi syarat atau ketentuan apapun; Pencipta secara 401 langsung memiliki hak penuh dan mutlak atas ciptaannya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur, UU Hak Cipta mengklasifikasikan paling tidak dua [2] jenis hak yang dimiliki oleh Pencipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. 3. Bahwa benar, pembentukan UU Hak Cipta oleh pembentuk undang- undang pada hakikatnya tidak semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan karya cipta, melainkan, yang terpenting adalah untuk menjamin adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi Pencipta atas ciptaannya, yang merupakan bentuk “kekayaan” intelektual; karena tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk melahirkan kekayaan berbasis intelektualitas. 4. Bahwa benar, hal yang sama berlaku terhadap karya cipta dalam bentuk lagu; tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk menciptakan sebuah lagu. Namun, jumlah orang yang dapat memanfaatkan atau menggunakan lagu sebagai karya cipta akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang mampu menciptakannya sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual yang dikenal luas dan banyak digunakan oleh masyarakat. 5. Bahwa benar, dalam praktik industri musik di Negara Republik Indonesia, Pencipta lagu atau Komposer sering kali “patut diduga” tidak diposisikan sebagai elemen utama sebagaimana halnya Label dan Penyanyi. Bahkan Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], yang secara hukum bertindak atas dasar surat kuasa dari para Pencipta, kerap kali tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan Pencipta lagu atau Komposer, melainkan, lebih mengakomodasi kepentingan pasar dan penyanyi. Akibatnya, banyak pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh LMK selama ini cenderung mempermudah akses bagi penyanyi, namun tidak memberikan perlindungan yang proporsional bagi Pencipta lagu atau Komposer. Yang lebih memprihatinkan, sejumlah ketentuan yang diberlakukan, justru bersumber dari praktik kebiasaan komersial semata, bukan dari norma hukum sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU Hak Cipta, yang merupakan instrumen hukum nasional dan telah diselaraskan dengan kebiasaan serta perjanjian internasional di bidang 402 hak cipta, sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang huruf C konsideran UU Hak Cipta tersebut. 6. Bahwa benar, tidak sedikit pihak yang kerap mengabaikan, bahwa selain Hak Ekonomi yang menjadi dasar lahirnya Royalti, terdapat pula Hak Moral yang memberikan otoritas penuh kepada Pencipta atas ciptaannya. Hak Moral tersebut tidak hanya mencakup pencantuman nama Pencipta sebagai bentuk pengakuan, akan tetapi, juga meliputi kewenangan untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat atau tidak dapat diberikan izin penggunaannya oleh pihak lain, khususnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. 7. Bahwa benar, pertimbangan tersebut pula yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun sistematika UU Hak Cipta, dengan menempatkan pengaturan mengenai Hak Moral sebagai norma yang harus didahulukan sebelum Hak Ekonomi, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Pasal 4 UU Hak Cipta. 8. Bahwa benar, Hak Moral menimbulkan konsekuensi yuridis, berupa kewenangan eksklusif yang melekat pada diri Pencipta, sehingga setiap pihak yang bermaksud menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 9. Bahwa benar, dengan demikian, merupakan kekeliruan bilamana terdapat anggapan bahwa suatu karya cipta dapat digunakan secara komersial tanpa memerlukan izin dari Pencipta, sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Pemahaman semacam ini hanya merefleksikan pengakuan terhadap aspek Hak Ekonomi atas ciptaan, namun mengabaikan keberadaan dan perlindungan atas Hak Moral Pencipta. Padahal, pengesampingan Hak Moral tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa benar, berbagai perselisihan yang muncul saat ini, berakar dari pandangan dan sikap yang menyatakan bahwa karya cipta dapat digunakan sepanjang dilakukan pembayaran, atau dikenal dengan frasa “boleh pakai asal bayar.” Pendapat tersebut merujuk pada ketentuan 403 Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang sesungguhnya terletak dalam Bab mengenai Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, dan bukan dalam Bab yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta. 11. Bahwa benar, pernyataan bahwa suatu ciptaan dapat digunakan sepanjang dilakukan pembayaran, mungkin masih dapat diterima dalam konteks Performing Right yang berkaitan dengan layanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 aya t (1) UU Hak Cipta mengenai peran LMK. Namun, pemahaman yang menyatakan bahwa penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial dapat dilakukan tanpa izin asal membayar royalti, tidak dapat diberlakukan dalam konteks di luar layanan publik; seperti pada penyelenggaraan konser langsung [live concert]. Hal tersebut karena konser merupakan bentuk transaksi ekonomi antara Penyelenggara, baik Event Organizer [EO] maupun Promotor Musik, dengan Penyanyi, bukan bentuk layanan publik sebagaimana halnya fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan [mall], hotel, radio, televisi, kafe, maupun moda transportasi umum. Dalam konteks layanan publik tersebut, penggunaan karya cipta oleh pemilik atau pengelola fasilitas dapat dilakukan tanpa izin langsung dari Pencipta, sepanjang pembayaran royalti dilakukan kepada LMK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) juncto Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. 12. Bahwa benar, untuk pertunjukan langsung atas karya cipta yang bersifat komersial, seperti konser musik [live concert], yang pelaksanaannya terjadwal dan merupakan hasil dari suatu transaksi atau kesepakatan bernuansa komersial antara penyelenggara acara dan penyanyi, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta; bilamana lagu-lagu yang akan dipertunjukkan merupakan karya yang secara eksklusif menjadi milik Penciptanya. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 13. Bahwa benar, sebelum munculnya perkara antara Ari Bias dan Agnes Mo, telah berkembang pemahaman di tengah masyarakat, bahwa penggunaan lagu atau karya cipta untuk kepentingan komersial dapat dilakukan secara bebas sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Namun, melalui kasus Ari Bias melawan Agnes Mo, kesadaran hukum publik mulai tumbuh, bahwa ketentuan Pasal 9 UU Hak 404 Cipta bukanlah norma yang bersifat simbolik atau tidak memiliki daya guna, melainkan merupakan ketentuan hukum yang nyata, hidup, dan mengikat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban hukum bagi setiap pihak yang ingin menggunakan suatu ciptaan secara komersial dalam bentuk pertunjukan konser untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, sebagaimana manifestasi dari perlindungan terhadap Hak Moral. 14. Bahwa benar, Pelaku Pertunjukan dalam konteks hukum hak cipta adalah Penyanyi, karena, mereka secara hukum memperoleh hak terkait, baik berupa Hak Moral maupun Hak Ekonomi, sebagai Pelaku Pertunjukan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila EO atau Penyelenggara Kegiatan dianggap sebagai Pelaku Pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Hak Cipta. Kekeliruan penafsiran ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Penyanyi atau Pelaku Pertunjukan, yang pada akhirnya secara masif melemparkan tanggung jawab terkait perolehan izin dan pembayaran royalti kepada pihak EO atau Penyelenggara. Bahkan, sebagian di antaranya mulai menyuarakan bahwa UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Padahal, selama ini; sebelum terjadinya perkara antara Ari Bias dan Agnes Mo yang menegaskan pentingnya izin dalam penggunaan karya cipta secara komersial sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 9 UU Hak Cipta; pihak-pihak terkait, khususnya para penyanyi, tidak pernah mempersoalkan kesesuaian UU Hak Cipta dengan konstitusi, meskipun undang-undang tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pencipta. 15. Bahwa benar, berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Agnes Mo telah menggunakan lagu ciptaan Ari Bias dalam pertunjukan langsung yang bersifat komersial tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, bahkan tanpa melakukan pembayaran royalti kepada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. Meskipun demikian, yang bersangkutan tidak menunjukkan rasa bersalah, dengan beralasan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku, tanggung jawab tersebut bukan berada pada Penyanyi, melainkan pada pihak EO atau Penyelenggara. Namun demikian, perlu dipertanyakan secara kritis berdasarkan logika hukum, yang mana tanggung jawab hukum atas 405 penggunaan karya cipta secara komersial dapat dialihkan begitu saja dari Pelaku Pertunjukan kepada EO atau Penyelenggara? 16. Bahwa benar, akibat timbulnya keresahan di kalangan Penyanyi, mulai muncul narasi yang dibangun secara sistematis untuk menggiring opini publik seolah-olah para Pencipta yang sedang memperjuangkan hak- haknya sebagaimana dijamin dalam UU Hak Cipta; yang selama ini justru belum mendapatkan perlindungan yang memadai; adalah pihak yang bertindak sewenang-wenang dan bahkan dianggap bertentangan dengan hukum. 17. Bahwa benar, selanjutnya, terjadi pembiasan makna terhadap sanksi berupa denda atas penggunaan lagu atau ciptaan tanpa izin dari Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, di mana sanksi tersebut secara keliru dipersepsikan atau disamakan dengan pembayaran royalti. 18. Bahwa benar, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa denda bukanlah bentuk royalti. Pokok persoalan yang sedang diperjuangkan oleh para Pencipta atau Komposer bukan terkait dengan royalti atas penggunaan karya cipta dalam konteks layanan publik, melainkan, menyangkut kewajiban memperoleh izin atas penggunaan ciptaan sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 19. Bahwa benar, namun demikian, seluruh pihak tampaknya cenderung memandang persoalan ini semata-mata sebagai isu mengenai royalti, yang menunjukkan bahwa perhatian mereka hanya tertuju pada aspek Hak Ekonomi, sementara, keberadaan dan pentingnya Hak Moral yang melekat pada diri Pencipta justru diabaikan. 20. Bahwa benar, industri musik global telah mengalami pergeseran fundamental, dari era penjualan fisik menuju era distribusi digital. Dalam konteks ini, pendapatan yang berasal dari karya cipta asli mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya bentuk pembajakan baru, seperti mutilasi dan distorsi karya, yang semakin sulit dikendalikan akibat lemahnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, khususnya yang belum secara eksplisit mengatur mengenai lisensi musik pada platform digital. 406 21. Bahwa benar, pada masa kini, tren dalam industri musik menunjukkan bahwa para artis atau musisi jarang lagi merilis album penuh sebagaimana lazimnya pada era distribusi fisik, dan lebih memilih untuk merilis karya dalam bentuk ‘single’. Hal ini sangat berbeda dengan masa ketika rilisan fisik seperti kaset atau Compact Disc [CD] dapat terjual hingga jutaan kopi, yang secara signifikan menghasilkan pendapatan bagi musisi dan bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Kondisi tersebut kini berbanding terbalik dengan era digital saat ini. Sebagai contoh, salah satu platform digital populer, Spotify, tidak menerapkan sistem pembayaran royalti kepada artis berdasarkan jumlah pemutaran atau streaming secara tetap. Besaran royalti yang diterima oleh musisi sangat bergantung pada berbagai variabel, termasuk pola distribusi musik dan ketentuan dalam perjanjian antara artis dengan label rekaman atau distributor yang menaungi mereka. 22. Bahwa benar, mekanisme perhitungan pembagian hasil dari streaming dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung jumlah total streaming secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu; misalnya dalam satu bulan; kemudian menetapkan proporsi streaming tersebut berdasarkan jumlah pendengar yang mengakses karya musik tertentu yang dimiliki oleh artis atau pencipta. 23. Bahwa benar, besaran nilai yang diterima oleh perusahaan label rekaman dari setiap pemutaran streaming umumnya hanya berkisar pada angka 0,02 dolar Amerika Serikat, dan jumlah tersebut belum termasuk pembagian lebih lanjut untuk royalti yang menjadi hak artis atau musisi. Dengan demikian, kondisi seperti ini menjadikan posisi artis atau musisi sangat rentan secara ekonomi bilamana semata-mata mengandalkan pendapatan dari hasil rekaman di era digital saat ini. 24. Bahwa benar, bilamana pada masa lalu para artis atau musisi melakukan tur sebagai sarana promosi untuk mendukung penjualan album mereka, maka, saat ini pola tersebut telah bergeser, di mana artis atau musisi justru merilis single atau karya cipta baru dengan tujuan utama agar dapat memperoleh jadwal tur pertunjukan yang lebih panjang. Kondisi serupa juga terjadi di Negara Republik Indonesia, di mana para penyanyi memerlukan rilisan lagu baru agar dapat kembali memperoleh 407 kesempatan tampil atau mendapatkan pekerjaan menyanyi. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga ketertarikan pendengar, agar tidak merasa jenuh atau monoton akibat mendengarkan lagu yang sama secara berulang. 25. Bahwa benar, hal ini mengandung makna bahwa penyanyi membutuhkan karya cipta baru sebagai bentuk “amunisi” untuk memperoleh kesempatan tampil [job nyanyi] sekaligus membangun impresi positif melalui penampilan yang menonjol berkat lagu yang dibawakan. Konsekuensinya, penyelenggara acara, baik EO maupun promotor, akan berlomba-lomba mengontrak penyanyi yang membawakan lagu-lagu populer atau diminati publik. Dalam hal ini, tidak dapat disangkal, bahwasanya, ketika seorang penyanyi diundang atau dikontrak untuk tampil, bukanlah semata untuk berdiri di atas panggung tanpa aktivitas atau sekadar melakukan stand-up comedy, melainkan secara spesifik untuk membawakan karya cipta dalam bentuk lagu. 26. Bahwa benar, tentu saja, dalam setiap kontrak pertunjukan terdapat nilai komersial yang diterima oleh artis penyanyi sebagai imbalan atas penampilan yang secara langsung melibatkan penggunaan karya cipta milik Pencipta. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial, wajib disertai dengan izin dari Penciptanya. 27. Bahwa benar, merujuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, telah ditetapkan bahwa tarif royalti atas penyelenggaraan konser musik ditentukan sebesar dua persen [2%] dari total penjualan tiket. Royalti tersebut dipungut oleh LMK, setelah pelaksanaan acara. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan secara efektif, mengingat adanya berbagai kendala yang menyebabkan royalti tersebut pada akhirnya tidak dibayarkan oleh pihak penyelenggara. 28. Bahwa benar, penetapan tarif sebesar dua persen [2%] dari hasil penjualan tiket konser sebagai dasar perhitungan royalti dinilai tidak adil bagi Pencipta, karena pada praktiknya Pencipta secara tidak langsung 408 dipaksa turut menanggung risiko apabila tiket tidak terjual, terlepas dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhinya. Ketentuan tersebut juga tidak menetapkan batas minimum royalti yang wajib dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan. Akibatnya, meskipun karya cipta digunakan dalam kegiatan pertunjukan, royalti hanya dibayarkan apabila tiket konser berhasil terjual. 29. Bahwa benar, pada titik inilah terlihat secara nyata adanya ketimpangan atau disparitas antara posisi artis penyanyi dan Pencipta lagu. Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu yang telah dieksploitasi secara komersial, hak-hak Pencipta kerap kali diperlakukan secara tidak proporsional, bahkan terkesan lebih sering diabaikan. Oleh sebab itu, Pencipta lagu menghendaki agar artis penyanyi turut memikul tanggung jawab moral dan profesional, dengan cara memastikan kepada pihak penyelenggara agar hak-hak Pencipta benar-benar telah dipenuhi sebagaimana mestinya. 30. Bahwa benar, dalam konteks ini, patut dipertanyakan peran dan tanggung jawab artis penyanyi yang dalam satu pertunjukan berdurasi satu jam hanya memiliki satu lagu populer [one hit wonder] yang pernah dibawakan sendiri. Dengan keterbatasan jumlah repertoar tersebut, secara logis artis penyanyi yang bersangkutan akan membawakan lagu- lagu lain di luar karya yang pernah dinyanyikannya secara pribadi, yang berarti akan memanfaatkan karya cipta milik Pencipta lain di luar katalog pribadinya. 31. Bahwa benar, sebagai contoh, penyanyi Marcellius Kirana Hamonangan, lebih dikenal dengan mononim Marcell atau Marcell Siahaan melalui salah satu lagu hits berjudul “Hanya Memuji” yang merupakan karya cipta dari Melly Goeslaw. Dalam hal Marcell diminta untuk tampil dalam sebuah pertunjukan berdurasi satu jam, tentu tidak dapat dibayangkan bahwa lagu tersebut akan dinyanyikan secara berulang-ulang selama durasi tersebut. Sudah barang tentu, Marcell akan membutuhkan tambahan repertoar lagu, yakni, karya cipta lain yang berasal dari Pencipta lain, guna memenuhi kewajiban profesionalnya atas honorarium yang dijanjikan oleh penyelenggara. Dalam konteks tersebut, telah terjadi 409 bentuk pemanfaatan atau eksploitasi komersial atas karya cipta milik pihak lain oleh yang bersangkutan. 32. Bahwa benar, dalam konteks permohonan yang menghendaki penggunaan lagu tanpa memperoleh izin dari Penciptanya, sesungguhnya patut dipertanyakan: apakah hal tersebut dapat dinilai adil? Sementara di satu sisi, artis penyanyi telah menerima hak-haknya secara penuh, namun di sisi lain, Pencipta lagu justru belum memperoleh haknya, dan bahkan, kerap kali harus menunggu berbulan-bulan setelah laporan perhitungan dari LMK disampaikan. Ironisnya lagi, nilai royalti yang diterima pun sangat tidak proporsional. Sebagai contoh: Satriyo Yudi Wahono [Piyu Padi] hanya menerima royalti konser dari LMK Wahana Musik Indonesia [WAMI] pada tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp125.569,00 [BUKTI PT_1]; sedangkan Arie Sapta Hernawan [Ari Bias], pencipta lagu hits yang dinyanyikan oleh Agnez Mo, hanya menerima royalti dari LMK Yayasan Karya Cipta Indonesia [YKCI] pada tanggal 2 Februari 2025 sejumlah Rp955.515,00 [BUKTI PT_2]; dan Denny Farfi. C [Denny Chasmala] pencipta lagu hits yang dinyanyikan oleh Reza Artamevia hanya menerima royalti dari LMK WAMI pada tanggal 10 Juli 2025 sejumlah Rp660.153,00 [BUKTI PT_3]; serta Doadibadai [Badai Kerispatih] hanya menerima royalti dari LMK WAMI pada tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp494.945,00 [BUKTI PT_4]; dan Rika Ratika Roslan [Rieka Roslan] hanya menerima royalti dari LMK WAMI sejumlah Rp129.447,00 [BUKTI PT_5]. 33. Bahwa benar, perlu juga dtanggapi, pernyataan Pemohon yang mengutip pendapat dari LMK Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia [PAPPRI], yang menyebut bahwa terdapat dugaan upaya kriminalisasi oleh Pencipta lagu terhadap penyanyi. Pernyataan tersebut sangat melukai dan merendahkan martabat profesi Pencipta lagu. Bilamana terdapat dugaan pelanggaran hak cipta yang disertai dengan alat bukti yang sah dan telah diajukan melalui proses hukum di pengadilan, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak hukum Pencipta, bukan bentuk kriminalisasi. Menuduh Pencipta melakukan kriminalisasi, justru mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. 410 34. Bahwa benar, para Pencipta merasa dirugikan dan diposisikan secara tidak adil oleh pernyataan perihal kriminalisasi dimaksud. Perlu kami tegaskan, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, bertanggal 23 Januari 2025, yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2025, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Agnez Mo telah menggunakan lagu tanpa izin Ari Bias sebagai Penciptanya dan tidak melakukan pembayaran royalti sebagaimana mestinya. “Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat ‘Bilang Saja’ pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta.” 35. Bahwa benar, dalam proses persidangan tersebut, juga terungkap adanya perjanjian yang disembunyikan serta sikap tidak jujur [dishonest conduct] yang tidak diungkapkan di hadapan majelis hakim, yang menjadi salah satu alasan dijatuhkannya putusan yang menyatakan Agnez Mo bersalah. Namun demikian, setelah adanya putusan tersebut, para Pemohon: 28/PUU-XXIII/2025 justru merespons secara reaktif dan menuduh telah terjadi kriminalisasi, sebagaimana tercermin dalam dalil- dalil permohonannya. 36. Bahwa benar, pada masa sebelum berlakunya UU Hak Cipta, praktik yang lazim terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa para artis penyanyi secara umum membawakan lagu-lagu ciptaan Pencipta tanpa melalui mekanisme lisensi atau perizinan formal. Hal ini terjadi karena pada era tahun 1970-an hingga akhir 1980-an, sistem yang berlaku adalah sistem pembayaran “jual putus” atau flat fee, di mana artis maupun Pencipta hanya menerima imbalan satu kali atas penggunaan karya mereka. Dalam praktik tersebut, hak atas karya diperlakukan seolah-olah sebagai barang atau jasa, yang bilamana telah dibayar lunas, maka, secara permanen menjadi milik pihak perusahaan label rekaman. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, perusahhaan label rekaman sering kali diidentikkan dengan produser; meskipun secara terminologi internasional, terdapat pembedaan antara produser dan pemilik perusahaan label rekaman. Akibat dari sistem tersebut, hak ekonomi dari 411 Pencipta dianggap telah beralih sepenuhnya kepada pihak produser setelah terjadi penyerahan awal karya. 37. Bahwa benar, konsekuensinya, selama produser tidak menyatakan keberatan, maka penggunaan lagu oleh artis penyanyi dianggap sah dan tidak dibatasi. Dalam pandangan produser, hal tersebut dianggap tidak prinsipil, karena hak atas rekaman telah sepenuhnya dikuasai dan kewajiban pembayaran kepada Pencipta dianggap telah dilaksanakan. Dengan demikian, produser merasa berwenang memberikan izin tanpa batas kepada artis penyanyi untuk membawakan lagu tersebut. Namun kenyataan historis menunjukkan, bahwa para Pencipta lagu pada era 1960-an hingga 1980-an, tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Ini merupakan fakta empirik. Akan tetapi, semenjak diberlakukannya UU Hak Cipta, seluruh aspek tersebut telah diatur secara komprehensif, termasuk mengenai mekanisme lisensi atau perizinan atas penggunaan karya cipta yang secara tegas berada pada otoritas Pencipta. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang memberikan kepastian hukum atas legalitas penggunaan karya cipta serta menjamin penghormatan terhadap hak ekonomi yang melekat pada diri Pencipta. 38. Bahwa benar, semenjak disahkannya UU Hak Cipta, seluruh aspek mengenai perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi diatur secara tegas dan komprehensif, tidak hanya bagi Pencipta, akan tetapi juga bagi pemegang hak terkait. Undang-undang tersebut juga secara rinci mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana maupun upaya hukum perdata, termasuk tata cara serta mekanisme pelaksanaannya. 39. Bahwa benar, persoalan terkait pelaksanaan hak cipta, khususnya dalam sektor pertunjukan konser musik, mulai mencuat ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai diimplementasikan oleh Pemerintah melalui otoritas yang berwenang. Permasalahan tersebut kemudian berkembang secara signifikan dan mencapai puncaknya; bagai letusan gunung berapi; sepuluh tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. 40. Bahwa benar, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hak cipta, khususnya di sektor konser musik, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: kesatu, LMKN yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia patut diduga tidak sesuai dengan 412 ketentuan yang diatur dalam UU Hak Cipta; kedua, penafsiran atas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang dijadikan dasar sebagai pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, menjadi titik awal munculnya persoalan yang bersifat sistemik dan kemudian mengalami akumulasi hingga memuncak; ketiga, penetapan tarif royalti oleh LMKN pada tahun 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tidak pernah dievaluasi secara berkala sebagaimana semestinya dilakukan setiap tahun; keempat, peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah disahkan, namun memuat sejumlah ketentuan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta serta memperluas kewenangan LMKn secara melampaui mandat undang-undang; kelima, peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 semakin memperkuat kedudukan LMKN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembantu Pemerintah, tanpa diimbangi pengawasan dan pembatasan yang memadai; keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Menteri dan LMKN untuk menyusun dan mengoperasionalkan sistem Pusat Data Lagu dan Musik [PDLM] serta Sistem Informasi Lagu dan Musik [SILM] dalam jangka waktu dua tahun sebagai dasar distribusi royalti, namun hingga tahun 2023 kedua sistem tersebut belum efektif maupun terealisasi secara substantif. 41. Bahwa benar, adapun implikasi hukum dan sosial dari kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: kesatu, hak-hak Pencipta telah dilanggar secara sistematis, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi perolehan manfaat ekonomi dari karya ciptanya; kedua, tatanan ekosistem industri musik yang melibatkan penyelenggara, penyanyi, dan Pencipta menjadi tidak berimbang dan cenderung timpang, di mana Pencipta secara konsisten berada pada posisi yang dirugikan; ketiga, munculnya stigma negatif di tengah masyarakat terhadap Pencipta yang memperjuangkan haknya, bahkan hingga menyeret integritas aparatur peradilan, termasuk hakim yang menangani perkara, dengan tuduhan melanggar kode etik; keempat, terbentuknya pemahaman yang keliru di masyarakat mengenai legalitas penggunaan karya cipta tanpa izin sepanjang dilakukan pembayaran, yang didasarkan pada tafsir yang 413 menyimpang terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; kelima, kesalahan struktural dan sistemik tersebut telah mencapai titik kulminasi pada tahun 2025, yang menimbulkan kerugian nyata [actual loss] bagi Pencipta dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar [potential loss] apabila tidak segera dikoreksi melalui instrumen hukum yang tepat; keenam, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [DJKI], serta Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III, tampak lebih memberikan atensi dan keberpihakan terhadap kepentingan artis penyanyi yang merasa terancam, dibandingkan terhadap Pencipta yang telah mengalami kerugian nyata atas pelanggaran haknya. 42. Bahwa benar, adapun bentuk solusi yang bersifat restoratif, guna memulihkan keadilan serta menegakkan kepastian hukum atas hak-hak Pencipta, antara lain sebagai berikut: kesatu, diperlukannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran konstitusional atas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sesuai dengan makna yang semestinya, yakni sebagai ketentuan mengenai hak ekonomi Pelaku Pertunjukan atas fiksasi, dan bukan sebagai norma yang mengecualikan atau menegasikan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta; kedua, iperlukan dorongan terhadap upaya pengujian yudisial [judicial review] atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 karena mengandung ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UU Hak Cipta; ketiga, mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang tarif royalti konser musik, agar relevan dengan perkembangan industri serta menjamin perlindungan hak ekonomi Pencipta secara proporsional; keempat, mendorong Pemerintah untuk meninjau ulang kinerja dan lingkup kewenangan LMKN, dan bilamana keberadaannya tetap dipertahankan, maka nomenklatur kelembagaan perlu disesuaikan agar sejalan dengan amanat Pasal 89 UU Hak Cipta, yakni dengan mengganti namanya menjadi LMK nasional. 43. Bahwa benar, tambahan tanggapan atas Pernyataan Pihak Terkait LMK PAPPRI melalui kuasa hukum Marcellius Kirana Hamonangan atau Marcell atau Marcell Siahaan: kesatu, Misinterpretasi Terhadap Norma 414 UU Hak Cipta. Bahwa pihak terkait LMK PAPPRI telah melakukan penafsiran keliru terhadap substansi UU Hak Cipta, khususnya terhadap pengaturan mengenai subjek hukum yang berhak atas perlindungan undang-undang. Frasa “Pencipta” dalam keseluruhan batang tubuh UU Hak Cipta, termasuk dalam ketentuan Pasal 87 UU Hak Cipta, selalu merujuk pada setiap orang yang menciptakan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Hak Cipta, yang meliputi beragam bentuk karya intelektual, bukan terbatas pada karya musik saja. Oleh karenanya, pendekatan generalisasi bahwa seluruh mekanisme distribusi royalti harus melalui LMKN adalah bertentangan dengan struktur perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap seluruh jenis ciptaan; kedua, Tidak Ada Kewajiban Bagi Pencipta Menjadi Anggota LMK. UU Hak Cipta tidak mewajibkan setiap Pencipta untuk menjadi anggota LMK guna dapat memperoleh imbalan atas pemanfaatan karya ciptaannya di ruang layanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UU Hak Cipta. Ketentuan tersebut lahir dari prinsip otonomi pencipta dalam mengelola hak atas ciptaannya. Fakta praktik menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme komersialisasi karya cipta berjalan melalui sistem LMK. Sebagai ilustrasi konkret, pertunjukan drama musikal yang mengadaptasi karya sastra [seperti novel Laskar Pelangi] akan tetap tunduk pada izin langsung dari penulis atau pemegang hak cipta, tanpa kewajiban melalui LMK. Hal ini menegaskan bahwa sistem LMK adalah opsional, bukan mandat normatif; ketiga, Fungsi LMK Berdasarkan Kuasa Sukarela [Voluntary Mandate]. LMK beroperasi berdasarkan prinsip kuasa sukarela [voluntary mandate] dari Pencipta, bukan karena kewajiban undang-undang. Fungsi utama LMK adalah mempermudah pengelolaan lisensi dan distribusi royalti atas karya cipta di ruang publik. Oleh sebab itu, Pencipta memiliki hak penuh untuk mencabut kuasa tersebut, baik secara keseluruhan [untuk berpindah ke LMK lain], maupun secara parsial. Praktik pencabutan kuasa tersebut dikenal dalam sistem hukum kekayaan intelektual internasional sebagai mekanisme “Opt-Out”; keempat, Praktik Internasional: Opt-Out, Self-Administering, dan Direct Licence. Dalam praktik internasional, termasuk yang diterapkan oleh PRS for music [Inggris], ASCAP dan BMI [Amerika Serikat], serta 415 MACP [Malaysia]; seluruhnya anggota CISAC sebagaimana halnya LMK WAMI di Indonesia; mekanisme Opt-Out dan Direct Licensing telah menjadi standar. Melalui mekanisme ini, anggota LMK dapat secara sah dan langsung mengelola haknya tanpa perantaraan LMK. Sistem ini juga bertujuan untuk menghindari praktik double collecting [penarikan ganda]. Dalam konteks hukum nasional, hal ini sejalan dan sah menurut Pasal 9, Pasal 81, Pasal 87, serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; kelima, Selaras dengan Praktik Hukum Internasional. Prinsip fundamental dalam sistem manajemen kolektif internasional mengharuskan adanya “License Agreement” atau perjanjian lisensi antara pengguna komersial dengan pemegang hak cipta. Baik melalui kuasa kepada LMK atau secara langsung oleh Pencipta. Hal ini telah menjadi praktik baku dalam sistem LMK global dan sepenuhnya selaras dengan norma yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan sistem hukum kekayaan intelektual internasional. 44. Bahwa benar, dalam sistem hukum Amerika Serikat, dasar normatif yang menjadi pijakan utama adalah Copyright Law of the United States, khususnya Title 17 [BUKTI PT_6]. Ketentuan yang mengatur hak eksklusif atas pertunjukan publik, termasuk konser musik, tercantum dalam Title 17 §106. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam §506, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pidana penjara dan denda diatur dalam Title 18 §2319 [BUKTI PT_7]. Unsur pidana mensyaratkan bahwa pelanggaran dilakukan secara sengaja [willfully], dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial, dan dalam bentuk pertunjukan publik tanpa lisensi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan mencakup pidana penjara hingga lima tahun untuk pelanggaran pertama, dan maksimal sepuluh tahun untuk pelanggaran berulang, serta denda yang dapat mencapai USD 250.000 per pelanggaran. 45. Bahwa benar, sementara itu, di Inggris, kerangka hukum yang digunakan adalah Copyright, Designs and Patents Act 1988 {CDPA [BUKTI PT_8]}. Pasal 19 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak atas pertunjukan publik mencakup konser musik, dan pelanggaran atas hak 416 tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 CDPA. Sanksi yang dikenakan di Inggris pun cukup tegas, yaitu pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda tanpa batas maksimal [unlimited fine]. Baik pelanggaran atas penggunaan tanpa lisensi maupun pelanggaran yang bersifat komersial dapat ditindak secara perdata maupun pidana. 46. Bahwa benar, dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Inggris sama-sama mengakui keberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam konser musik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur perdata umumnya lebih diutamakan terlebih dahulu. Hal ini juga selaras dengan asas Ultimum Remedium yang dianut dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab XVII UU Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidana secara rinci dari Pasal 95 hingga Pasal 120 UU Hak Cipta. 47. Bahwa benar, oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri pertunjukan musik; baik pelaku pertunjukan maupun penyelenggara konser; untuk memastikan bahwa setiap lagu atau karya cipta yang digunakan telah memperoleh izin yang sah. Izin tersebut dapat diperoleh secara langsung melalui sistem direct license dari pencipta, atau melalui LMK yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketaatan terhadap sistem lisensi yang legal merupakan upaya preventif terhadap risiko pelanggaran hak cipta dan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam menjunjung tinggi perlindungan atas kekayaan intelektual di sektor pertunjukan musik. 48. Bahwa benar, dalam sistem hukum pidana federal Amerika Serikat, perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya diberikan melalui mekanisme perdata sebagaimana diatur dalam Title 17 United States Code (U.S.C.), akan tetapi, juga melalui ketentuan pidana yang secara khusus dituangkan dalam Title 18 U.S.C., khususnya Pasal 2319 dan Pasal 2319A. Pasal 2319 mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara pidana [criminal infringement of a copyright], dengan merujuk langsung pada unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506(a) Title 17. Dalam norma ini ditegaskan, bahwa setiap tindakan 417 memperbanyak atau mendistribusikan karya cipta tanpa izin, dalam jumlah tertentu dan dalam periode waktu tertentu [sekurang-kurangnya 10 salinan dalam 180 hari dengan nilai melebihi USD 2.500], yang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud memperoleh keuntungan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun, denda, atau keduanya. Dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang atau tergolong kejahatan berat [felony], sanksi dapat meningkat hingga 10 tahun penjara. Bahkan untuk pelanggaran dalam skala yang lebih kecil sekalipun, hukum tetap memberikan ancaman pidana maksimal satu tahun penjara. Sistem hukum federal juga mengakomodasi hak korban pelanggaran; dalam hal ini pencipta atau pemilik hak cipta; untuk mengajukan victim impact statement dalam proses penjatuhan pidana. 49. Bahwa benar, lebih lanjut, Pasal 2319A menegaskan pengaturan khusus terhadap tindakan perekaman, reproduksi, atau penyebarluasan pertunjukan musik langsung tanpa izin dari artis atau pelaku pertunjukan. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup tindakan merekam suara atau gambar dari konser atau pertunjukan musik live tanpa persetujuan performer, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Sanksi pidana yang dikenakan atas perbuatan ini setara dengan pelanggaran hak cipta pada umumnya, yakni penjara paling lama lima tahun, dan dapat diperberat hingga sepuluh tahun apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Norma ini mempertegas bahwa performa langsung; seperti konser musik; merupakan bagian dari hak eksklusif yang dilindungi secara pidana, setara dengan perlindungan atas hak cipta rekaman atau distribusi digital. 50. Bahwa benar, kedua ketentuan ini; §2319 dan §2319A; secara sistematis menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat menempatkan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dalam sektor pertunjukan musik, pada posisi yang tinggi. Prinsip willfulness [sengaja] dan commercial advantage [keuntungan ekonomi] menjadi unsur utama dalam pemidanaan. Selain itu, struktur hukum ini juga memberikan ruang pengakuan terhadap hak ekonomi dan, secara implisit, hak moral pencipta, karena setiap bentuk penggunaan tanpa izin, meskipun hanya 418 untuk pertunjukan langsung, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks perbandingan dengan sistem hukum Indonesia, pendekatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas izin penggunaan karya cipta dalam konser musik bukan semata-mata pelanggaran administratif atau perdata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang berdampak terhadap integritas sistem hukum kekayaan intelektual secara keseluruhan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum ini dapat dijadikan referensi dalam memperkuat argumen judicial review terhadap praktik penggunaan karya cipta tanpa izin dalam konser musik di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa sistem hukum yang adil harus memberikan perlindungan seimbang antara pencipta dan pelaku pertunjukan, dengan menjadikan izin sebagai prinsip fundamental, bukan sekadar formalitas administratif. 51. Bahwa benar, dokumen “Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code” sebagaimana diperbarui sampai Desember 2024, merupakan dasar hukum utama bagi perlindungan hak cipta di Amerika Serikat. Ketentuan ini berakar pada mandat Konstitusi Amerika Serikat, khususnya Pasal I ayat 8, yang memberi kewenangan kepada Kongres untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni dengan memberikan hak eksklusif secara terbatas kepada para penulis dan penemu atas karya dan penemuannya. 52. Bahwa benar, secara sistematik, Title 17 terdiri dari 15 bab utama. Bab- bab tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti definisi dasar [Bab 1], kepemilikan dan pengalihan hak cipta [Bab 2], durasi perlindungan hak cipta [Bab 3], hingga pelanggaran dan pemulihan hak [Bab 5]. Terdapat pula pengaturan khusus seperti perlindungan ciptaan semikonduktor [Bab 9], serta hak dan prosedur peradilan untuk klaim royalti [Bab 8]. 53. Bahwa benar, salah satu bab kunci dalam regulasi ini adalah Bab 1 [Section 101–121] yang memuat pengertian-pengertian penting tentang apa yang dimaksud dengan ciptaan yang dilindungi. Misalnya, Pasal 102 menegaskan bahwa perlindungan hak cipta mencakup karya orisinal yang diwujudkan dalam medium yang nyata dan dapat dipersepsi atau 419 digandakan, termasuk karya sastra, musik, rekaman suara, karya audiovisual, hingga karya arsitektural. Namun demikian, perlindungan tidak berlaku atas ide, metode, atau konsep per se. 54. Bahwa benar, lebih lanjut, Pasal 106 memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan ciptaannya, termasuk hak untuk melakukan distribusi, pertunjukan, tampilan publik, dan penciptaan karya turunan. Hal ini menjadi sentral dalam banyak perkara perdata maupun pidana yang menyangkut pelanggaran hak cipta. 55. Bahwa benar, terkait dengan mekanisme pengawasan dan penegakan, Bab 5 mengatur tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan perdata maupun pidana. Sedangkan dalam kasus- kasus khusus seperti pelanggaran melalui penyiaran daring atau pertunjukan publik di ruang-ruang komersial [misalnya konser musik], ketentuan dalam Pasal 512 dan Pasal 114–115 menjadi rujukan penting dalam perdebatan yuridis terkait distribusi, lisensi wajib, dan remunerasi bagi pemegang hak. 56. Bahwa benar, dalam ranah internasional, Title 17 juga mengadopsi beberapa konvensi global seperti Konvensi Bern, TRIPS, dan Perjanjian WIPO, yang ditegaskan melalui lampiran tambahan [Appendix Q, R, S]. Konsekuensinya, hukum hak cipta Amerika Serikat tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga mengikat dalam mekanisme internasional; termasuk pengakuan atas karya asing yang memenuhi syarat penerbitan atau kewarganegaraan penulis sesuai ketentuan dalam Pasal 104. 57. Bahwa benar, secara keseluruhan, struktur Title 17 mencerminkan pendekatan komprehensif dalam perlindungan kekayaan intelektual, yang menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kebutuhan publik akan akses terhadap karya kreatif. Dalam konteks perbandingan hukum atau judicial review terhadap rezim hak cipta di Negara Republik Indonesia, Title 17 memberikan preseden yang kuat dalam hal pengakuan moral rights, sistem lisensi eksplisit, perlindungan terhadap pemanfaatan komersial tanpa izin, dan mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak eksklusif pemilik ciptaan. 420 58. Bahwa benar, Undang-Undang Copyright, Designs and Patents Act 1988 [CDPA 1988] merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hak cipta, hak desain, dan hak paten di Britania Raya. Tujuan utama undang- undang ini adalah untuk memperbarui dan merumuskan ulang hukum hak cipta yang berlaku, termasuk memperluas perlindungan terhadap karya pertunjukan dan memberikan landasan hukum atas desain orisinal dan hak kekayaan industri lainnya. Undang-undang ini juga mengatur yurisdiksi pengadilan, ketentuan pidana atas pelanggaran transmisi digital, dan aspek administratif lainnya. 59. Bahwa benar, dalam struktur CDPA 1988, Bagian I mengatur secara sistematik tentang hak cipta. Disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak milik yang melekat secara otomatis atas jenis-jenis karya yang telah ditentukan, yaitu karya tulis, dramatik, musik, seni, rekaman suara, film, siaran [broadcast], serta susunan tipografi dari edisi yang telah diterbitkan. Untuk memperoleh perlindungan, suatu karya harus memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal- pasal khusus. 60. Bahwa benar, CDPA 1988 memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti penggandaan, distribusi, pertunjukan di depan publik, dan komunikasi kepada publik. Dalam kaitannya dengan moral rights [hak moral], pengarang memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta [right to be identified] dan hak untuk menolak perlakuan yang merendahkan karya mereka [right to object to derogatory treatment]. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan personal atas hubungan antara pencipta dan karya ciptanya, yang berlaku bahkan bila hak ekonomi telah dialihkan. 61. Bahwa benar, karya yang tergolong dalam cakupan perlindungan hak cipta meliputi: kesatu, karya sastra, dramatik, dan musik yang telah direkam secara tertulis atau media lainnya; kedua, karya seni termasuk lukisan, gambar, peta, patung, fotografi, bangunan, dan karya kerajinan artistik; ketiga rekaman suara dan film, termasuk soundtrack yang menyertainya; keempat, siaran [broadcast] yang disalurkan melalui transmisi elektronik dan memenuhi syarat penerimaan publik; kelima, susunan tipografi dari edisi yang telah diterbitkan. 421 62. Bahwa benar, pasal-pasal dalam CDPA 1988 juga merinci konsep “pengarang” sebagai pencipta karya, dan menyebutkan bahwa dalam konteks karya buatan komputer, pengarang adalah pihak yang mengatur penciptaannya. Kepemilikan awal hak cipta secara umum berada pada pencipta, kecuali karya tersebut dihasilkan dalam hubungan kerja, di mana hak cipta dimiliki oleh pemberi kerja. 63. Bahwa benar, dalam aspek durasi, hak cipta atas karya sastra, musik, dramatik, dan seni berlaku selama 70 tahun sejak kematian pencipta. Jika pencipta tidak diketahui, maka durasi dihitung sejak karya tersebut dibuat atau dipublikasikan pertama kali. Untuk karya komputer atau karya yang diciptakan secara kolektif, durasinya berbeda dan disesuaikan dengan konteks penciptaannya. 64. Bahwa benar, sebagai ketentuan tambahan, CDPA 1988 juga mengatur perlindungan terhadap siaran satelit, transmisi internet, serta skema pemberian izin [licensing] dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. 65. Bahwa benar, belajar dari artikel Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada jurnal ACTA LAW JOURNAL, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, volume 3 nomor 2 bulan Juli tahun 2025 halaman 92 sampai 102 [BUKTI PT_9]; bahwa, tulisan ini berangkat dari keresahan publik, terhadap maraknya konflik antara para pencipta lagu dan penyanyi di Negara Republik Indonesia, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan luas, baik di media massa maupun ruang-ruang diskusi akademik. 66. Bahwa benar, seluruh pihak yang berselisih justru merujuk pada UU Hak Cipta sebagai dasar pembenar atas posisi masing-masing. Bahkan, dalam beberapa hal, para pihak menggunakan pasal yang sama dengan tafsir yang bertolak belakang. Fenomena ini menyiratkan satu persoalan mendasar: bahwa norma hukum yang seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian, justru menyisakan ruang tafsir yang kontradiktif dan membingungkan. Pertanyaannya: apakah akar masalahnya terletak pada substansi undang-undangnya, atau justru pada praktik implementasi dan regulasi turunannya? 422 67. Bahwa benar, melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menyodorkan satu tawaran metodologis untuk memperbaiki kualitas regulasi hak cipta, yaitu dengan menerapkan metode ROCCIPI, yang diperkenalkan oleh Ann dan Robert Seidman. ROCCIPI adalah akronim dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum disusun secara sistematis, konsisten, dan berpihak pada keadilan substantif. 68. Bahwa benar, misalnya, dalam aspek rule, pembentuk undang-undang seharusnya menghindari formulasi yang ambigu atau multitafsir, dan sebaliknya, menyusun norma secara hierarkis, jelas, dan saling menguatkan. Norma pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta seringkali ditafsirkan sebagai pembatal Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta, menunjukkan lemahnya konstruksi rule dalam norma tersebut. 69. Bahwa benar, selanjutnya, aspek opportunity dan capacity mendorong agar regulasi memberikan peluang yang adil bagi semua pihak yang menjadi subjek hukum, dan memastikan adanya kapasitas kelembagaan serta pemahaman aktor pelaksana terhadap norma-norma yang diatur. Dalam praktiknya, tidak semua pencipta memiliki akses dan kemampuan untuk menegakkan haknya. 70. Bahwa benar, ketimpangan ini bisa terjadi karena regulasi yang disusun tanpa mempertimbangkan keadilan aksesibilitas. Dalam aspek communication, proses penyusunan undang-undang seyogianya melibatkan komunikasi yang inklusif dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya mereka yang sehaluan dengan penyusun naskah. Sedangkan interest mengajak untuk mengkaji kepentingan siapa yang dilayani oleh undang-undang: apakah benar untuk rakyat banyak, atau sesungguhnya mengakomodasi kelompok dominan secara diam-diam. 71. Bahwa benar, aspek process dan ideology menjadi pilar terakhir yang tak kalah penting. Proses pembentukan undang-undang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna, serta berlandaskan pada ideologi negara: Pancasila. 423 72. Bahwa benar, norma hukum tidak boleh membiarkan ekses eksploitatif atas hak individu oleh struktur kekuasaan atau pasar. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban memahami doktrin hukum secara akademis, tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial. 73. Bahwa benar, artikel ini juga menyoroti perlunya pemahaman mendalam atas konsep epistemologis, teleologis, dan aksiologis dalam menyusun UU Hak Cipta. Epistemologi berbicara tentang pemahaman substansial atas hak cipta, sejarahnya, serta ruang lingkupnya; teleologi merujuk pada tujuan filosofis dari lahirnya perlindungan hukum terhadap karya; sementara aksiologi berkenaan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang harus terkandung dalam norma. Bilamana substansi hukum hak cipta disusun oleh pihak-pihak yang tidak memahami ketiganya secara komprehensif, maka besar kemungkinan norma yang dihasilkan hanya menjadi formalitas kosong tanpa dampak riil terhadap pelindungan para pencipta. 74. Bahwa benar, dalam konteks pelindungan karya, artikel ini secara gamblang membedakan antara hak cipta [moral dan ekonomi] dengan hak salin atau copyright atas rekaman. Misalnya, pencipta lagu tetap memegang hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, sementara perusahaan label rekaman atau pihak produser memegang hak atas phonogram hasil produksi. Distingsi antara pencipta, pemilik lisensi, dan pemilik salin menjadi sangat penting untuk diatur secara rinci agar tidak menimbulkan kekeliruan dan konflik, seperti yang selama ini sering terjadi dalam industri musik nasional. 75. Bahwa benar, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. juga menyarankan agar kategori ciptaan tidak lagi dirumuskan dalam bentuk daftar statis sebagaimana Pasal 40 UU Hak Cipta, akan tetapi, dikembangkan menjadi klasifikasi berbasis genus dan species, seperti literary works, visual works, dan musical works. Hal ini akan sangat berguna untuk menyusun hak-hak spesifik atas tindakan memperbanyak [reproduction] dan mengumumkan [making available to the public], serta mempermudah klasifikasi dalam konteks penegakan hukum maupun pengelolaan lisensi. 424 76. Bahwa benar, akhirnya, artikel ini menekankan bahwa lembaga-lembaga seperti LMK dan LMKn harus didesain dengan pendekatan kelembagaan yang konsisten terhadap prinsip hukum perdata. LMK bukan organ negara, melainkan penerima kuasa dari pencipta secara sukarela. Oleh karena itu, segala bentuk pengambilan alih kewenangan perdata oleh negara melalui lembaga seperti LMKn harus dihindari demi menjaga prinsip otonomi pencipta atas hak ekonominya. 77. Pengalaman implementasi UU Hak Cipta yang banyak menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum hendaknya menjadi pelajaran penting agar pembentukan norma ke depan tidak lagi diwarnai kepentingan politis atau semata-mata tekanan kelompok kuat [the haves]. Sudah waktunya hukum hak cipta di Negara Republik Indonesia benar- benar disusun berdasarkan nalar ilmiah, partisipasi publik, dan kepentingan keadilan. II. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menerima Tambahan Keterangan Para Pemohon Pihak Terkait Lagsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung pada Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025; 2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara 425 Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 426 9. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex æquo et bono]. [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Royalti Piyu Padi; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Royalti Ari Bias; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Royalti Denny Chasmala; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi bukti transfer royalti Badai Kerispatih; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi bukti transfer royalty Rieka Roslan; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Copyright Law of the United States; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi US Crimes and Criminal Procedure; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Copyright, Designs and Patents Act 1988 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Acta Law Journal, Volume 3 Nomor 2 Selain itu, untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk juga mengajukan keterangan tertulis 1 (satu) orang saksi yaitu David Otmar Veda Koeswoyo yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. URAIAN Saya adalah putra kedua dari almarhum Yon Koeswoyo. Dan saya adalah salah satu pihak yang mengetahui beberapa perbuatan manipulatif band TKoos, khususnya yang dilakukan oleh leader band tersebut, baik secara langsung, dari berbagai sumber informasi yang disampaikan oleh para penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara di berbagai daerah, maupun dari orang-orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya. 427 Semua perbuatan manipulatif tersebut terbukti sangatlah berdampak terhadap keluarga besar kami, yaitu keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Apa yang dilakukan oleh band Tkoos selama mereka menjadi band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, telah membuat keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara menjadi sangat tidak nyaman. Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Perbuatan manipulatif yang saya maksudkan disini lebih mengarah kepada penggiringan opini, pemutarbalikan fakta, pengkhianatan yang menyangkut harga diri dan nama baik almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo, serta "dark marketing" yang dilakukan band TKoos dan oleh beberapa kolega band Tkoos, yang dengan sengaja mengaburkan status garis keturunan personil band Tkoos itu sendiri. Hal ini bisa diilustrasikan sudah terjadi di berbagai event, terhitung sejak band Tkoos mulai mendapat perhatian dari publik. Sehingga tidaklah sedikit yang beranggapan bahwa band Tkoos adalah garis keturunan dari keluarga KoesPlus®. Benar adanya, jika band Tkoos pernah mengklarifikasi hal tersebut di beberapa media, setelah issue garis keturunan ini semakin mengganggu dan terdengar di lingkaran keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Tetapi, faktanya klarifikasi tersebut tidaklah tepat sasaran. Mungkin dikarenakan band Tkoos bukanlah band major label dan bukan band ternama, sehingga klarifikasi tersebut kurang mendapat perhatian dari publik. Sehingga, pembiaran pun terjadi lagi. Celah ambigu terus dimanfaatkan oleh band Tkoos dan koleganya untuk menjaga eksistensi. Yang saya ketahui, issue mengenai garis keturunan terus berlanjut hingga tahun 2023. Issue mengenai garis keturunan ini dihembuskan kembali oleh kolega dekat band Tkoos. Kolega tersebut, adalah seorang wanita yang berdomisili di Balikpapan. Yang mana, kolega tersebut mengaku kenal baik dengan band Tkoos dan sering bekerja sama dengan band Tkoos. Dalam beberapa kesempatan, kolega tersebut dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa, “band Tkoos adalah titisan dan cucu dari personil KoesPlus®”. Hal ini, kerap kali ia sampaikan kepada orang-orang yang cukup memiliki pengaruh di Balikpapan. Dan faktanya, banyak dari mereka yang percaya dengan informasi tersebut. 428 Informasi mengenai issue garis keturunan ini saya dapatkan dari teman dekat saya, yang juga berdomisili di Balikpapan. Yang kebetulan pada saat itu, teman dekat saya dimintai tolong oleh beberapa pengurus sebuah komunitas besar di Balikpapan yaitu Komunitas BLC [Balikpapan Ladies Club] untuk menjadi donatur dalam perhelatan acara anniversary komunitas tersebut, yang berencana mengundang band Tkoos sebagai bintang tamu. Betapa terkejutnya teman saya, ketika mengetahui mayoritas anggota dan pengurus di Komunitas BLC tersebut, mengatakan bahwa band Tkoos adalah titisan dan cucu dari personil KoesPlus®. Dan menurut pengakuan mereka, informasi ini mereka dapatkan dari kolega band Tkoos tersebut. Pada saat itu juga, teman dekat saya bahkan sempat mengkonfrontir kolega band Tkoos tersebut di hadapan beberapa pengurus Komunitas BLC yang kemudian terjadilah perdebatan. Dan akhirnya, pengakuan dari kolega band Tkoos itu terpatahkan, karena teman dekat saya menyampaikan fakta yang sebenarnya. Bahwa band Tkoos bukanlah garis keturunan dari keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Hal lain yang saya ketahui terkait penggiringan opini dan pemutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh band Tkoos adalah mengenai surat perjanjian yang dibuat pada tahun 2018 dan sah secara hukum antara keluarga almarhum Tonny Koeswoyo dengan band Tkoes / Tkoos. Dalam perjanjian ini, keluarga almarhum Tonny Koeswoyo diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Damon Koeswoyo. Isi dari surat perjanjian tersebut, mengenai permintaan dari keluarga almarhum Tonny Koeswoyo agar band Tkoos diwajibkan setiap bulannya memberikan apresiasi yang hanya dikhususkan untuk karya lagu yang diciptakan oleh almarhum Tonny Koeswoyo, dengan hak dan kewajiban serta nominal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sepengetahuan saya, di awal perjanjian itu berlaku, semuanya masih berjalan kondusif. Sampai pada akhirnya mulai bermunculan issue negatif terkait perjanjian tersebut. Issue yang saya maksudkan di sini adalah beredarnya informasi mengenai apresiasi yang seharusnya dibayarkan hanya untuk keluarga almarhum Tonny Koeswoyo, namun faktanya, perjanjian tersebut diklaim oleh band Tkoos sebagai pembayaran apresiasi untuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 429 Issue ini tersebar luas, baik di kalangan komunitas penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara, band-band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, publik secara umum, bahkan sempat menjadi issue hangat di dalam keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Jujur saja, issue ini membuat kami keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara menjadi tidak nyaman. Ini bukan sekedar persepsi saya. Secara pribadi, hal ini saya ketahui dikarenakan banyaknya orang yang saya kenal, yang baru saya kenal, bahkan dari pihak keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara sendiri bertanya dengan saya, terkait informasi yang beredar di publik, mengenai perjanjian apresiasi tersebut. Beberapa pertanyaan yang sering muncul dari banyak orang dan sering ditanyakan kepada saya, kira-kira seperti ini; ● "Itu Tkoos bukannya sudah bayar royalti ya, ke keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara?" ● "Agusta [leader band Tkoos] bukannya sudah bayar royalti untuk keluarga KoesPlus® lewat mas Damon?" ● "Mas David, tolong bilangin mas Damon dong... Tkoos kan sudah bayar royalti setiap bulan untuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Itu uangnya ke mana? Jangan begitu lah..." ● "Mas David, memangnya benar ya, kalau Tkoos itu sudah bayar royalti untuk keluarga besar KoesPlus®?" ● "Vid, itu si Damon setiap bulan katanya terima royalti untuk keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara dari Tkoos, emang bener?" Setiap kali saya balik bertanya mengenai siapa yang menyampaikan informasi tersebut, hampir semua yang saya tanyakan menjawab, mengetahui informasi tersebut dari leader band Tkoos. Hanya segilintir orang dan termasuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara yang mendengar informasi tersebut dari pesan berantai. 430 Selama beberapa tahun, sejak perjanjian royalti itu dibuat, penjelasan demi penjelasan harus saya sampaikan, meskipun sering kali terjadi perdebatan antara saya dengan lawan bicara. Hal ini terus saya lakukan, sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi. Yang bertujuan agar khalayak tidak memiliki asumsi negatif, tentang keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Saya mampu menjelaskan hal tersebut, dikarenakan Damon Koeswoyo, ahli waris almarhum Tonny Koeswoyo sempat berbagai cerita kepada saya dan sempat menunjukkan bukti surat perjanjian antara band Tkoos dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Saya mengetahui perjanjian tersebut, dari tahap rencana sampai perjanjian itu akhirnya disahkan. Apa yang dilakukan oleh band Tkoos terkait surat perjanjian apresiasi, adalah tindakan pemutarbalikkan fakta yang bertujuan untuk menggiring opini publik demi menjatuhkan citra dan nama baik keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Dan secara sadar saya sampaikan, bahwa tindakan tersebut adalah tindakan untuk mengadu domba keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara lainnya dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Sekitar akhir tahun 2021. Ada kejadian yang lagi-lagi terindikasi sebagai penggiringan opini dari leader band Tkoos. Ada salah satu personil band pelestari KoesPlus® dan Koes Bersaudara yang kebetulan kami keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara mengenalnya dengan baik, menyampaikan sebuah informasi kepada saya melalui telepon. Informasi ini saya dapatkan, sesaat setelah personil band pelestari tersebut berkomunikasi melalui telepon dengan leader band Tkoos perihal status di media sosial dari Damon Koeswoyo mengenai keterlambatan pembayaran apresiasi dari band Tkoos yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang mana kemudian menurut pengakuan leader band Tkoos kepada salah satu personil band pelestari tersebut bahwa band Tkoos telah di somasi oleh keluarga besar Koeswoyo, dan menggunakan pengacara dari Chicha Koeswoyo. Masih dalam percakapan tersebut, leader band Tkoos juga beranggapan bahwa apresiasi yang mereka berikan tersebut sudah mencakup 4 keluarga besar Koeswoyo, termasuk keluarga almarhum Murry. Faktanya adalah: 431 ● Chicha Koeswoyo tidak pernah bersentuhan dengan masalah pelestarian lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara; ● Pada saat itu, kami keluarga besar Koeswoyo tidak pernah melayangkan somasi kepada band Tkoos; ● Penggiringan opini kembali dilakukan oleh leader band Tkoos. Pengakuannya, sama saja dengan mencederai perjanjian yang sudah dibuat antara band Tkoos dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Tujuannya, untuk mengaburkan fakta dan mencari pemberaran, dengan cara menyampaikan informasi bohong kepada khalayak. Terkait persekongkolan dan pengkhianatan yang terjadi ditahun 2014, yang menyangkut harga diri dan nama baik almarhum ayah saya Yon Koeswoyo serta keluarga besar Koeswoyo. Leader dari band Tkoos adalah salah satu oknum dari beberapa oknum yang terlibat dalam konflik permasalahan internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Nama leader band Tkoos dikatakan oleh pihak yang sedang berkonflik sangat mengenal dirinya, sangat mengetahui dan ikut menyaksikan kejadian atau perkutatan, yang menjadi pemicu konflik di internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Pihak yang sedang berkonflik juga mengatakan, bahwa leader band Tkoos yang dimaksud telah menjadi bagian dari persekongkolan dan pengkhianatan besar dalam lingkaran internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Saya bisa mengetahui hal ini, karena pada waktu itu, saya sempat beberapa kali berkomunikasi langsung dengan pihak yang sedang berkonflik. Dan pembicaraan kami cukup intens. Baik melalui telepon dan chat, serta media sosial. Setelah saya mengetahui semua duduk permasalahan serta oknum-oknum yang terlibat, satu persatu oknum tersebut saya hubungi melalui telepon. Saya hanya ingin memastikan, apakah oknum-oknum tersebut mengenal dan berhubungan dengan pihak yang sedang berkonflik, serta mengetahui pemicu konflik yang terjadi. Dari beberapa oknum yang saya hubungi, satu orang mengaku kenal dan mengetahui pemicu konflik, dua orang lainnya hanya mengaku kenal saja, dan satu 432 orang lagi mengaku tidak kenal sama sekali dengan orang yang sedang berkonflik dan merasa difitnah. Dan satu orang tersebut adalah leader dari band Tkoos. Karena bantahan itu, akhirnya saya tanyakan kembali kepada pihak yang berkonflik. Dan dengan sangat yakin, pihak yang berkonflik mengatakan semua bantahan yang dikatakan leader band Tkoos itu adalah kebohongan. Dan pihak yang berkonflik berkata kepada saya sangat bersedia dan siap untuk dikonfrontir. Kemudian saya menghubungi kembali leader band Tkoos tersebut. Dan jawabannya tetap sama. Lalu saya bertanya untuk yang terakhir kali, "Apakah mas siap untuk saya konfrontir?"; Jawabannya, "Saya siap mas." Karena semua pihak bersedia untuk dikonfrontir, maka saya mengundang semua oknum yang namanya disebutkan dalam permasalahan itu untuk berkumpul dirumah salah satu penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara didaerah Bintaro. Hari itu saya didampingi oleh istri saya dan sepupu saya [adik bungsu dari Chicha Koeswoyo]. Dan yang hadir ditempat itu adalah pemilik rumah, dua orang personil band pelestari, dan oknum-oknum yang disebut namanya dalam permasalahan tersebut termasuk leader dari band Tkoos. Pihak yang sedang berkonflik tidak bisa hadir karena sedang berada di Kupang. Setelah semua berkumpul, saya menghubungi pihak yang berkonflik melalui telepon genggam. Yang kemudian saya gunakan loudspeaker agar pembicaraan terdengar oleh semua yang hadir. Kemudian, pihak yang berkonflik memulai pembicaraan untuk mengklarifikasi. Semua mendengarkan. Dan tiga orang oknum mengakui, satu orang oknum tetap membantah. Dan orang itu adalah leader band Tkoos. Setelah terjadi perdebatan dan bantahan yang cukup sengit, pihak yang berkonflik akhirnya menantang leader band Tkoos untuk bersumpah Al-Qur’an. Keadaan tempat hening sejenak. Kemudian, hal yang mengejutkan terjadi. Leader dari band Tkoos dengan suara lirih mengakui bahwa dirinya kenal dengan pihak yang berkonflik dan mengakui semua cerita yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak yang berkonflik, adalah benar adanya. Kejadian ini, membuat harga diri dan nama baik almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo dan keluarga Koeswoyo menjadi tercoreng. Mengingat pada masa itu, 433 band Tkoos dan oknum-oknum yang terlibat dalam konflik, adalah orang-orang yang sedang dekat dengan almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Sekitar tahun 2017, terkait informasi mengenai acara peluncuran buku oleh band Tkoos di foodcourt Salsa, Sumarecon Mall Serpong, yang menurut informasi akan dihadiri oleh almarhum ayah saya Yon Koeswoyo. Tiba tiba muncul sebuah pengakuan singkat dari mulut almarhum ayah saya. Saat itu kebetulan kami sedang pergi berempat. Saya, almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo, istri saya, dan kakak saya, kami sedang dalam perjalanan pulang sehabis makan. Beliau berkata, "Wah, papa nggak tahu itu. Nggak ada info apa-apa. Memang berengsek itu Tkoos, kebiasaan dari dulu suka jual-jual nama orang!" Almarhum ayah saya mengatakannya dengan mimik yang serius. Nada ketidaksukaan dan kekecewaan sangat terasa sekali. II. SIMPULAN 1. Bahwa benar, berdasarkan URAIAN yang telah disampaikan, saya, David Otmar Veda Koeswoyo bin Yon Koeswoyo [almarhum], secara tegas menyatakan, bahwa kelompok musik yang menamakan diri mereka sebagai Tkoos, telah terang benderang melakukan serangkaian tindakan manipulatif yang mencederai martabat dan kehormatan keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara; 2. Bahwa benar, perilaku manipulatif tersebut, meliputi penggiringan opini publik serta penyebaran informasi yang menyesatkan, termasuk klaim keliru mengenai garis keturunan dan penafsiran sepihak atas perjanjian tertentu. Tindakan-tindakan ini, secara nyata ditujukan untuk menimbulkan ambiguitas terkait status serta motivasi dari pihak keluarga, dan telah berdampak serius terhadap nama baik Keluarga Besar Koeswoyo di ranah sosial; 3. Bahwa benar, dampak moral, emosional, dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut, menimbulkan urgensi perlunya sikap tegas yaitu pelarangan Tkoos membawakan semua lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara tanpa terkecuali, dalam menghadapi bentuk-bentuk manipulasi serupa. Sekali lagi, demi menjaga kehormatan dan integritas keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 434 4. Bahwa benar, hal ini berkaitan erat dengan perkara permohonan Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 dan 28/PUU-XXIII/2025, khususnya dalam konteks penegasan pentingnya mekanisme perizinan lisensi langsung [direct license] secara sah, sebelum suatu karya cipta, khususnya lagu, digunakan oleh pihak lain. Mekanisme ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap hak moral pencipta maupun ahli warisnya, sebagaimana dijamin konstitusi dalam UU Hak Cipta. [2.11] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; 2. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526) (“UU MK”), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap beberapa frasa dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 435 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (“UU Hak Cipta”), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” b. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” c. Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).” d. Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” e. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda.”; 4. Bahwa frasa-frasa yang dimohonkan pengujian tersebut secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum, rasa takut yang tidak beralasan, serta ancaman sanksi pidana yang mengganggu kebebasan berekspresi dan penghidupan yang layak bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” b. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kuasanya, serta 436 berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah menetapkan bahwa pengujian konstitusionalitas suatu norma tidak selalu harus berakhir dengan pembatalan total, melainkan dapat pula dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 (vide Bukti P-6) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 (vide Bukti P-7). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam perkara a quo guna memastikan perlindungan hak konstitusional tanpa menimbulkan kekosongan hukum; 6. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan, pemusik profesional, sebagian juga sebagai pencipta, dan/atau pihak yang secara langsung berkepentingan atas penggunaan, pengumuman, atau pertunjukan suatu ciptaan di wilayah Negara Republik Indonesia; 7. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, karena hak-hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung maupun potensial dengan berlakunya frasa-frasa pasal yang dimohonkan pengujiannya; 8. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat aktual, spesifik, dan nyata, antara lain berupa pembatasan hak untuk mencari nafkah, ancaman pidana dalam pelaksanaan pertunjukan, serta kerugian ekonomi akibat kewajiban pembayaran imbalan yang tidak memiliki parameter dan mekanisme yang jelas; 9. Bahwa kerugian-kerugian tersebut tercermin dalam kasus-kasus yang dialami Para Pemohon, antara lain: a. Pemohon XXIV – Tantri Syalindri Ichlasari (vokalis grup musik Kotak) yang sejak tahun 2019 tidak lagi dapat menampilkan lagu-lagu ciptaan Posan Tobing akibat larangan eksplisit dan ancaman somasi, meskipun lagu-lagu tersebut telah menjadi identitas musikalnya. Tekanan hukum yang berkelanjutan menimbulkan rasa takut, membatasi ruang kreasi, dan berdampak pada keberlangsungan profesinya (vide Bukti P-100 s.d. P- 101); 437 b. Pemohon XX – Hedi Suleiman (Hedi Yunus) yang menghentikan penampilan lagu “Melamarmu” ciptaan Badai Kerispatih akibat diberlakukannya skema direct licensing. Ketidakjelasan legalitas pertunjukan lagu tersebut menimbulkan risiko tuntutan perdata maupun pidana, sehingga membatasi kebebasan berkarya; c. Beberapa Pemohon lain yang terpaksa menghapus lagu-lagu tertentu dari repertoar bukan karena alasan artistik, melainkan karena rasa takut terhadap potensi tuntutan hukum, bahkan sebagian enggan menguraikan kerugiannya secara rinci dalam permohonan karena khawatir memicu tindakan hukum lanjutan; 10. Bahwa situasi tersebut menimbulkan suasana ketakutan yang membatasi kebebasan berekspresi, menghalangi penghidupan yang layak, serta mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Para Pemohon sebagai warga negara; 11. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara keberlakuan frasa-frasa pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Para Pemohon, dan kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila frasa-frasa yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; II. POKOK PERMASALAHAN KONSTITUSIONAL A. Frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 12. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” 13. Bahwa ketentuan ini, khususnya frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”, kerap ditafsirkan secara menyimpang sehingga seolah-olah memberikan kewenangan mutlak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang pelaku pertunjukan menggunakan suatu ciptaan lagu dalam pertunjukan musik, meskipun pelaku pertunjukan tersebut telah melaksanakan kewajibannya membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) 438 atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; 14. Bahwa penafsiran menyimpang tersebut timbul karena frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” tidak memiliki batasan yang jelas dalam rumusan undang-undang, khususnya dalam konteks pelaku pertunjukan. Kekosongan batasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, dan pada akhirnya membuka ruang kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pelaku pertunjukan yang beritikad baik; 15. Bahwa akibatnya, muncul berbagai kasus nasional di mana pelaku pertunjukan dilarang atau disomasi meskipun kewajiban royalti melalui LMKN telah terpenuhi, antara lain: a. Kasus yang dialami oleh grup band The Groove, di mana Rieka Roeslan (salah satu mantan personil band The Groove) mengirimkan somasi kepada The Groove dan melarang The Groove untuk menyanyikan lagu karya ciptaan Rieka Roslan. Tindakan itu dilakukan tidak lama setelah Rieka Roslan keluar dari grup band The Groove. Adapun Rieka melarang grup band The Groove menyanyikan lagu ciptaannya karena menurut Rieka, terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen (vide Bukti P-39); b. Kasus yang dialami oleh Sammy Simorangkir, di mana Doadibadai Hollo atau (atau yang dikenal dengan Badai) melarang dan tidak mengizinkan Sammy Simorangkir untuk menyanyikan lagu-lagu grup band Kerispatih ciptaan Badai, melalui pernyataannya kepada publik. Badai melarang Sammy karena menurut Badai, Sammy akan membawakan lagu-lagu ciptaan Badai tersebut pada suatu acara tanpa meminta izin secara langsung kepada Badai (vide Bukti P-40); c. Kasus yang dialami oleh Agnes Monica (atau dikenal dengan Agnezmo) digugat dan dilaporkan pidana oleh Ari Bias, Pencipta dari lagu “Bilang Saja”, karena Agnezmo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Adapun dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutus gugatan dengan menghukum Agnezmo ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ari Bias (vide Bukti P-41), dan bahkan Agnezmo 439 dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar laporan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta; d. Kasus yang dialami oleh Once Mekel, seorang Pelaku Pertunjukan di Indonesia yang dilarang oleh Ahmad Dhani, pencipta lagu-lagu grup band Dewa, untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa dalam berbagai pertunjukan solo Once Mekel. Adapun alasan Ahmad Dhani melarang adalah karena Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa berhak untuk melarang Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu-lagu yang diciptakannya (vide Bukti P-42); e. Kasus Grup Band Kotak – Posan Tobing melarang Band Kotak menyanyikan lagu ciptaannya dan melayangkan 4 (empat) kali somasi, termasuk kepada Pemohon XXIV (vide Bukti P-101 dan P-102). 16. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan memperkuat fakta bahwa pelaku pertunjukan mengalami kerugian nyata akibat ketidakjelasan norma ini. Kekhawatiran pelaku pertunjukan atas ketidakpastian oleh karena rumusan frasa “Penggunaan Komersial atas Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang multitafsir tercermin dalam keterangan saksi-saksi pemohon dalam persidangan yang memberikan keterangan: a. Saksi I (Hendra Samuel Simorangkir — Sammy Simorangkir) Saksi I, Sammy Simorangkir, dalam keterangannya di persidangan menjelaskan bahwa dirinya, dalam kapasitas sebagai penyanyi profesional yang kerap melakukan pertunjukan off-air, diminta oleh Doadibadai Hollo selaku pencipta untuk membayar kontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total honor yang ia terima atas setiap penampilannya. Permintaan ini disampaikan secara langsung dan bersifat wajib sebagai syarat agar Sammy diizinkan membawakan lagu- lagu ciptaan yang bersangkutan. Yang menjadi persoalan adalah, permintaan kontribusi tersebut dilakukan di luar mekanisme resmi LMK atau LMKN, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa pembayaran imbalan/royalti dilakukan melalui LMK sebagai mekanisme resmi yang diakui negara. Praktik seperti ini menimbulkan beban ganda (double burden) bagi pelaku pertunjukan — di satu sisi mereka wajib membayar royalti melalui LMK, di sisi lain masih harus membayar kontribusi langsung kepada pencipta 440 apabila ingin membawakan lagu tersebut, yang apabila tidak dipenuhi berpotensi menimbulkan ancaman somasi atau pelarangan tampil; b. Saksi II (Lestiani — Lesti Kejora) Saksi II, Lesti Kejora, menyampaikan pengalaman serupa, di mana dirinya menerima somasi dan bahkan laporan polisi dari Yoni Mulyono (Yoni Dorres) hanya karena melakukan pertunjukan yang membawakan lagu milik pencipta tersebut. Padahal, pertunjukan itu dilaksanakan di sebuah acara yang telah mengurus kewajiban royalti melalui LMK dan tidak ada pelanggaran hak moral yang dilakukan. Artinya, pertunjukan tersebut secara hukum sudah memenuhi syarat penggunaan ciptaan yang sah. Namun, karena tafsir frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang tidak jelas batasannya, pencipta tersebut merasa memiliki dasar untuk mengklaim pelanggaran dan melakukan upaya hukum terhadap pelaku pertunjukan. Situasi ini menciptakan ketakutan (chilling effect) di kalangan pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu-lagu tertentu, walaupun secara hukum mereka berada dalam koridor yang benar; 17. Bahwa kedua pengalaman saksi ini memperlihatkan secara nyata bagaimana ketidakjelasan norma dapat dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan pribadi pencipta di luar mekanisme yang diatur undang-undang, sekaligus mempertegas kerugian konstitusional Para Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum dan ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional; 18. Bahwa penafsiran menyimpang tersebut tidak hanya berdampak negatif pada musisi papan atas, namun juga pada profesi penyanyi cafe, restoran, dan acara pernikahan yang mengandalkan lagu orang lain dalam pertunjukannya, sebagaimana keterangan Saksi Rina Aprilia dan Saksi Denny Rachman yang berprofesi sebagai penyanyi café, restoran hotel, dan acara pernikahan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 37/PUU/XXIII/2025, yang kami kutip sebagai berikut: a. Saksi Rina Aprilia “Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, dimana ada penyanyi yang dilarang disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh pencipta lagu membuat saya dan teman-teman seprofesi itu bingung, khawatir, dan ada juga ketakutan. Ada momen dimana yang saya alami sekitar akhir tahun lalu, waktu itu saya ada event nyanyi di 6 outlet sebuah 441 resto besar di Bandar Djakarta di Ancol. Saya didatangi … sebelum event itu mulai, saya didatangi oleh manajer dan saya bilang, “Mbak, hati-hati ya, kalau nyanyi tolong dipilih lagi lagunya karena ada yang kena Undang-Undang Hak Cipta jadi lebih baik kita cari aman, gitu. Browsing saja dulu lagunya apa-apa saja biar aman, biar kita enggak kena somasi atau apa pun yang seperti sekarang lagi viral.”; b. Saksi Deny Rachman “Awal mula saya tidak concern, ya, tidak terlalu mengikuti tentang hak royalti ini, gitu, ya. Tapi saya mulai concern ketika kejadiannya itu baru kemarin saja, baru hari Sabtu kemarin, tanggal 26. Ketika saya mau bernyanyi, ada salah seorang artis datang, mungkin boleh, kalau boleh saya sebut, Yang Terhormat, mungkin ada Saudara Anji, ya. Ketika dia datang, mau main di tempat karena kebetulan tempat itu adalah tempat biliar. Tiba-tiba manajer dari outlet-nya langsung menegur saya, “Jangan dulu bawain lagu Anji, ya, karena takut kena masalah, takut ada gimana- gimana, gitu.”; 19. Bahwa padahal, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), Presiden Republik Indonesia (“Pemerintah”), dan Ahli yang dihadirkan Pemerintah di persidangan secara tegas menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tidak dapat dibaca secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis bersama-sama dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; 20. Bahwa dalam keterangan resminya di persidangan, DPR menegaskan bahwa norma yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta merupakan norma umum (lex generalis) yang bersifat melarang penggunaan komersial ciptaan tanpa izin, namun larangan ini tunduk dan dibatasi oleh norma khusus (lex specialis) yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Norma khusus tersebut secara eksplisit memberikan pengecualian bagi pelaku pertunjukan, di mana izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak diperlukan sepanjang pelaku pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK sesuai mekanisme yang ditetapkan undang-undang. Prinsip lex specialis derogat legi generali — yang merupakan asas hukum universal dan telah menjadi bagian dari doktrin hukum positif Indonesia — menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum dalam hal terdapat pertentangan atau tumpang tindih pengaturan. Dengan demikian, dalam konteks ini, ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai norma khusus harus diutamakan penerapannya di atas norma umum dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. 442 Adapun Keterangan DPR yang diwakili oleh I Wayan Sudirta selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Selain itu, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dimaknai secara terpisah dari Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta.”; 21. Bahwa Pemerintah melalui perwakilannya, termasuk pejabat dari Kementerian Hukum, memberikan keterangan yang senada, menegaskan bahwa mekanisme pembayaran royalti melalui LMK merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta secara kolektif, dan bahwa pencipta yang telah menjadi anggota LMK pada dasarnya telah memberikan kuasa penuh kepada LMK untuk memungut dan mendistribusikan royalti tersebut. Oleh karenanya, tidak logis dan tidak sesuai dengan maksud undang-undang apabila pencipta yang sudah menjadi anggota LMK masih mengklaim hak untuk memberikan atau menolak izin secara langsung kepada pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK. Adapun keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Rudy Hendra Pakpahan selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum. Sedangkan Pasal 23 ayat (5) adalah norma khusus yang memberikan pengecualian untuk pertunjukan komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Prinsip lex specialis derogat legi generali berlaku, sehingga izin tidak perlu langsung dari pencipta jika royalti dibayarkan melalui LMK.”; 22. Bahwa Ahli yang dihadirkan Pemerintah, Prof. Ahmad M. Ramli, juga menegaskan bahwa jika pencipta tetap menuntut izin langsung dalam situasi tersebut, maka hal itu merupakan kemunduran besar dalam sistem manajemen kolektif, karena akan mengacaukan kepastian hukum, menghambat pelaku pertunjukan, dan mengakibatkan terjadinya double burden berupa kewajiban membayar dua kali untuk hak yang sama. Adapun keterangan Ahli Prof. Ahmad M. Ramli adalah sebagai berikut: “Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak eksklusif dari hak cipta. Kenapa? Karena mereka para pencipta itu telah menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya.” “... di Pasal 23 ayat (5), dimana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam, apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. 443 Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa, dia sudah menjadi bagian dari LMK.”; 23. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa secara interpretasi hukum yang benar, frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tidak boleh dimaknai sebagai pemberian hak absolut kepada pencipta untuk melarang pelaku pertunjukan, apabila pelaku pertunjukan tersebut telah memenuhi kewajiban membayar royalti melalui LMK sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; 24. Bahwa Ahli I Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan bahwa larangan pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta merupakan larangan oleh undang-undang, bukan hak pribadi pencipta untuk secara sewenang-wenang melarang pihak lain. Hak pencipta hanya sebatas memperoleh manfaat ekonomi dan menjaga reputasi moral, bukan mengendalikan pertunjukan yang telah tunduk pada mekanisme LMK. Adapun keterangan Ahli II Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Saya punya catatan terkait dengan Pasal 9 ayat (3). Catatan yang pertama adalah terkait dengan frasa dilarang. Dalam pasal ini sering dimaknai bahwa dilarang memberikan hak bagi pencipta untuk melarang orang lain, padahal jika kita melihat dari terminologi yang ada dalam Pasal 9 ayat (3) frasa dilarang ini sesungguhnya adalah mandat hukum yang diberikan oleh negara. Sehingga maksudnya dilarang adalah dilarang oleh negara, bukan memberikan hak kepada pencipta untuk melarang orang lain.” “… bahwa dalam konteks pertunjukan, izin tidak diperlukan sepanjang imbalan dibayarkan kepada LMK. Kedua, bahwa Pasal 9 ayat (3) memuat tentang larangan yang diatur oleh undang-undang. Artinya bahwa ketentuan pada pasal tersebut merupakan mandat hukum yang diberlakukan oleh negara, bukan hak diskresi yang dimiliki secara pribadi oleh pencipta lagu.” “... pencipta hanya berhak atas manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya, bukan hak untuk secara langsung melarang penggunaan tersebut. Bahkan dalam konteks pertunjukan, undang-undang menetapkan bahwa izin tidak diperlukan selama imbalan dibayarkan melalui LMK. Adapun berdasarkan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta memang memberikan pencipta hak untuk mempertahankan reputasi dan kehormatannya, namun ruang untuk melarang hanya berlaku jika ada alasan yang sah bahwa penggunaan ciptaan tersebut merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Dengan kata lain, larangan penggunaan ciptaan tersebut dapat diterapkan hanya dalam kondisi yang sangat terbatas …”; 25. Bahwa Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) selaku Pihak Terkait dalam perkara a quo juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mendukung 444 pandangan Para Pemohon. PAPPRI menyampaikan bahwa frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tidak memiliki batasan yang jelas dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pelaku pertunjukan. 26. Menurut PAPPRI, ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pembatasan secara sewenang-wenang, meskipun pelaku pertunjukan telah memenuhi kewajiban hukum membayar royalti melalui LMK. PAPPRI menekankan bahwa kondisi ini menimbulkan iklim ketidakpastian hukum yang merugikan para pelaku pertunjukan, baik yang berskala nasional maupun lokal, termasuk penyanyi kafe, restoran, dan pernikahan, karena mereka dapat sewaktu-waktu menjadi objek somasi, gugatan, atau bahkan pelaporan pidana meskipun telah beritikad baik; 27. Bahwa keterangan PAPPRI ini mempertegas bahwa persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon bukan sekadar isu interpretasi teknis, tetapi telah menjadi permasalahan nyata di lapangan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan profesi pelaku pertunjukan di Indonesia. 28. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” telah menimbulkan dualisme penafsiran yang berpotensi menjadi efek domino bagi pelaku pertunjukan lain di seluruh Indonesia. Dualisme penafsiran ini muncul karena ada kubu pihak tertentu yang ingin menentukan tarif royaltinya sendiri dengan menolak mengikuti besaran pengaturan tarif royalti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437) (“Permenkumham 9/2022”) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (“Kepmenkumham HKI 2/2016”) sebagaimana telah dialami oleh Saksi I dan Saksi II Para Pemohon dan Bukti P-40 Para Pemohon dalam persidangan. 445 Hal ini melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dan rasa aman (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945) karena pelaku pertunjukan dapat sewaktu-waktu dituntut meskipun telah beritikad baik; 29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; B. Frasa “Setiap Orang” dan Frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 30. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”; B.1. Frasa “Setiap Orang” 31. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan tersebut karena frasa ini, secara redaksional dan praktik, menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan tanggung jawab, dan ancaman kriminalisasi terhadap pihak yang tidak semestinya memikul kewajiban hukum; 32. Bahwa secara normatif, Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta mendefinisikan “Orang” sebagai “orang perseorangan atau badan hukum”. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum dan pengelolaan royalti, frasa “Setiap Orang” sering ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara acara — yang justru memiliki kendali dan manfaat ekonomi terbesar dari pertunjukan — dari kewajiban hukum untuk membayar royalti; 446 33. Bahwa penafsiran sempit tersebut telah memunculkan banyak kasus di mana pelaku pertunjukan secara pribadi diminta pertanggungjawaban membayar royalti, sebagaimana dialami oleh sejumlah musisi papan atas tanah air, antara lain Sammy Simorangkir (vide Keterangan Saksi I Para Pemohon dan Bukti P-40), Lesti Kejora (vide Keterangan Saksi II Para Pemohon), The Groove (vide Bukti P-39), Agnez Mo (vide Bukti P-41), Once Mekel (vide Bukti P-42), Band Kotak (vide Bukti P-101 dan P-102), serta berbagai penyanyi kafe, restoran, hotel, dan acara pernikahan (vide Keterangan Saksi perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025). Padahal, secara faktual, pelaku pertunjukan hanya tampil berdasarkan kontrak kerja dan arahan penyelenggara acara, tanpa memiliki kendali terhadap daftar lagu, susunan acara, jumlah penonton, atau besaran pendapatan yang menjadi dasar perhitungan royalti; 34. Bahwa jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta, mekanisme pemungutan royalti di Indonesia — melalui LMKN dan LMK — menganut sistem blanket license, dengan besaran tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) (“PP 56/2021”) jo. Kepmenhumkam HKI 2/2016. Sistem ini menetapkan bahwa perhitungan royalti untuk konser dilakukan berdasarkan penjualan tiket dan/atau jumlah kursi yang terisi — data yang sepenuhnya berada dalam penguasaan penyelenggara acara, bukan pelaku pertunjukan; 35. Bahwa hal ini selaras dengan keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Ir. Razilu, M.Si., CGCAE yang disampaikan pada sidang keterangan Presiden dan DPR tanggal 30 Juni 2025, yang menyatakan: “Sedangkan untuk tanggung jawab pembayaran ada pada penyelenggara, acara, atau pemilik tempat usaha, bukan penyanyi atau musisi, kecuali mereka juga adalah sebagai penyelenggara. Setelah pembayaran royalti melalui LMKN, pengguna tidak memerlukan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk performing rights.”; 36. Bahwa dengan demikian, tafsir tanggung jawab pembayaran royalti secara normatif memang ada pada penyelenggara acara. 447 Namun, ketidakjelasan redaksi frasa “Setiap Orang” membuka ruang penafsiran sebaliknya oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Ahli I Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., yang antara lain menerangkan: “… frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5) menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dalam hal subjek hukum, utamanya terkait pihak mana saja dalam sebuah pertunjukan yang 1) tidak perlu meminta izin dan 2) membayar imbalan/royalti melalui LMK. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli berpendapat bahwa dalam konteks pertunjukan, ketentuan meminta izin telah dikecualikan oleh pasal tersebut. Sehingga baik pelaku pertunjukan maupun penyelenggara acara tidak perlu meminta izin ...” “... Di satu sisi, Pasal 10 ayat (2) PP 56/2021 mempertegas pengecualian meminta izin/lisensi dalam suatu pertunjukan. Namun, di sisi yang lain, pasal ini juga belum secara tegas mengatur pihak mana yang harus membayarkan royalti kepada LMKN …”; 37. Bahwa pandangan serupa juga disampaikan oleh PAPPRI sebagai pihak terkait, melalui keterangan Marcellius Kirana Hamonangan, S.H., yang menyatakan: “... Pasal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal penafsiran terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab … sementara pihak penyelenggara pertunjukan kerap kali dikecualikan dari kewajiban tersebut, padahal secara nyata turut mengambil manfaat ekonomi dari pertunjukan dimaksud …” “... Ketidakpastian hukum tersebut secara langsung berpotensi menghambat tercapainya tujuan dibentuknya PAPPRI, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, khususnya dalam hal: (i) memperjuangkan hak dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, (ii) menciptakan suasana kerja yang tertib dan saling menghormati dalam dunia musik, serta (iii) memastikan agar karya cipta musik Indonesia mendapat penghargaan yang layak.”; 38. Bahwa contoh konkret kekeliruan pemahaman akibat frasa ini terlihat dalam permasalahan antara Agnez Mo dengan Ari Bias (vide Bukti P-40), yang kemudian memunculkan perdebatan apakah yang dimaksud “pengguna komersial ciptaan” adalah pihak penyelenggara/pemilik acara atau pelaku pertunjukan yang hanya menjalankan kontrak tampil; 39. Bahwa oleh karena itu, frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta perlu dimaknai secara konstitusional bersyarat sebagai: “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan, …” 448 Makna konstitusional bersyarat tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelenggara acara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pembayaran royalti, serta mencegah norma ini digunakan untuk menyasar pihak yang tidak relevan secara hukum dan tidak memiliki kendali terhadap penggunaan komersial ciptaan; 40. Bahwa dengan adanya frasa “Setiap Orang” yang terbatas terhadap penafsiran “menggunakan secara komersial ciptaan” yang mengarah kepada pertanggungjawaban hukum pelaku pertunjukan (termasuk Para Pemohon). Dengan demikian, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “Setiap Orang” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan.”; B.2. Frasa “membayar imbalan” 41. Bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta mensyaratkan bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa izin pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif; 42. Bahwa frasa “membayar imbalan” dalam ketentuan tersebut pada praktiknya telah menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, khususnya terkait waktu, pihak yang wajib membayar, dan mekanisme pembayaran royalti, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam rasa aman Para Pemohon dalam menjalankan profesinya; 43. Bahwa dalam sejumlah peristiwa faktual, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara menyimpang oleh oknum tertentu, sehingga pelaku pertunjukan dibebani kewajiban untuk membayar royalti di muka langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dengan dalih bahwa performing rights merupakan hak eksklusif pencipta. Hal ini nyata terjadi dalam kasus Sammy Simorangkir (vide Keterangan Saksi I Para Pemohon dan Bukti P-40), Lesti Kejora (vide Keterangan Saksi II Para Pemohon), The Groove (vide Bukti P-39), Agnez Mo (vide Bukti P-41), Once Mekel (vide Bukti P-42), Band Kotak (vide Bukti P-101 dan P-102), serta berbagai penyanyi kafe, restoran, hotel, dan acara 449 perkawinan sebagaimana dialami oleh Saksi I dan Saksi II dalam perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025; 44. Bahwa tafsir tersebut jelas bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya PP 56/2021 yang mengatur bahwa pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan dilaksanakan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik, bukan sebelumnya; 45. Bahwa hal ini selaras dengan keterangan Ahli dari Pemerintah pada agenda sidang mendengarkan Ahli dari DPR dan Presiden pada tanggal 7 Agustus 2025, Prof. Ahmad M. Ramli, yang antara lain menyatakan: “Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak eksklusif dari hak cipta. Kenapa? Karena mereka para pencipta itu telah menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya.” “... di Pasal 23 ayat (5), dimana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam, apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa, dia sudah menjadi bagian dari LMK …”; 46. Bahwa PAPPRI dalam keterangannya sebagai Pihak Terkait turut menggarisbawahi masalah ketidakpastian ini, khususnya karena Pasal 23 ayat (5) tidak mengatur secara tegas jangka waktu pembayaran royalti. Sebagaimana dikutip: “... ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut juga tidak memberikan kejelasan mengenai jangka waktu pelaksanaan kewajiban pembayaran imbalan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pencipta maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam distribusi imbalan ...” “Ketidakpastian hukum tersebut secara langsung berpotensi menghambat tercapainya tujuan dibentuknya PAPPRI, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI, khususnya dalam hal: (i) memperjuangkan hak dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, (ii) menciptakan suasana kerja yang tertib dan saling menghormati dalam dunia musik, serta (iii) memastikan agar karya cipta musik Indonesia mendapat penghargaan yang layak”; 47. Bahwa Ahli I Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., juga menegaskan: 450 “Selain tidak menentukan siapa yang wajib membayar royalti, Pasal 23 ayat (5) juga tidak menentukan kapan imbalan/royalti tersebut harus dibayarkan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kerancuan interpretasi. Di satu sisi, ada pihak yang beranggapan bahwa royalti harus dibayarkan sebelum pertunjukan, sebagai bentuk perwujudan meminta izin melalui LMK. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan bahwa pembayaran royalti baru dapat dilakukan setelah pertunjukan terselenggara.” “... Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imbalan didefinisikan sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan. Dengan memahami definisi royalti dan imbalan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa royalti, sebagai imbalan, diberikan setelah tindakan berupa pertunjukan diselenggarakan ...” “... Ketentuan pembayaran royalti setelah pertunjukan terselenggara ini diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 (PP 56/2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik… Lebih lanjut, ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) berbunyi, “pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.”; 48. Bahwa ketidakpastian mengenai waktu pembayaran, pihak yang wajib membayar, serta mekanisme pembayaran royalti ini telah menimbulkan kerancuan interpretasi yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengancam hak atas rasa aman dari ancaman tuntutan hukum yang tidak proporsional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; C. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 50. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi: “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 451 untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1).” 51. Bahwa ketentuan tersebut secara normatif memberikan kewenangan kepada Pemegang Hak Cipta untuk tetap melakukan atau memberikan lisensi atas hak eksklusifnya. Namun, Pasal ini tidak secara eksplisit mengecualikan Pasal 9 ayat (1) huruf f yang mengatur hak pertunjukan ciptaan kepada publik. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah memberikan pengecualian terhadap kewajiban izin terlebih dahulu dalam konteks pertunjukan, sepanjang pelaku membayar imbalan melalui LMK; 52. Bahwa ketiadaan klausul pengecualian terhadap huruf f tersebut menimbulkan konflik norma internal dalam UU Hak Cipta. Akibatnya, muncul ambiguitas antara mekanisme blanket licensing oleh LMKN dan direct licensing oleh pencipta, sehingga pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan secara sah melalui LMK tetap berisiko digugat atau dipidana karena dianggap tidak memperoleh izin langsung; 53. Bahwa ambiguitas Pasal 81 ini mendorong sebagian pihak melakukan penafsiran menyimpang untuk mengakomodasi direct license dalam lisensi performing rights. Direct licensing ini membebankan negosiasi tarif langsung kepada pencipta, yang cenderung didasarkan pada kehendak subjektif, sehingga: a. tarif lagu populer ciptaan komposer terkenal menjadi sangat tinggi; b. terjadi diskriminasi yang menguntungkan pelaku pertunjukan bermodal besar dan menyulitkan pelaku baru. 54. Bahwa salah satu contoh konkret adalah pernyataan musisi Doadibadai Hollo (Badai) pada 6 Juli 2023, yang melampirkan surat larangan kepada band “Kerispatih” untuk tidak membawakan lagunya karena tidak membayar royalti langsung sebesar 5% (lima persen) dari performing rights. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta hanya mewajibkan pembayaran melalui LMK sesuai skema resmi negara (Kepmenkumham HKI 2/2016). Kondisi ini jelas melemahkan mekanisme lisensi kolektif, menciptakan ketidakpastian hukum, mengancam rasa aman pelaku pertunjukan, melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) serta hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945); 55. Bahwa situasi serupa juga dialami oleh Saksi I dan Saksi II Para Pemohon, The Groove (vide Bukti P-39), Once Mekel (vide Bukti P-42), Band Kotak (vide 452 Bukti P-101 dan P-102), serta penyanyi kafe, restoran, hotel, dan acara perkawinan pada perkara Nomor 37/PUU/XXIII/2025, yang terpaksa membatalkan pertunjukan atas ciptaan tertentu karena khawatir dikriminalisasi; 56. Bahwa Ahli dari Pemerintah, Prof. Ahmad M. Ramli, dalam sidang 7 Agustus 2025, menegaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) seharusnya sudah cukup menjadi dasar penggunaan ciptaan tanpa izin langsung, karena pencipta yang menjadi anggota LMK telah memberi kuasa untuk memungut dan mendistribusikan royalti. Menurut beliau, jika pencipta tetap mempersoalkan izin langsung, itu merupakan “kemunduran besar” dari prinsip manajemen kolektif. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... di Pasal 23 ayat (5), dimana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam, apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa, dia sudah menjadi bagian dari LMK …” “... Pasal 81, “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Pasal ini adalah pasal penting, karena merupakan perwujudan hak eksklusif semua pemilik objek hak cipta. Kondisi ini dibidang musik, di mana pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait telah menjadi anggota dan memberikan kuasa kepada LMK adalah makna dari bentuk, kecuali diperjanjikan lain itu.”; 57. Bahwa PAPPRI sebagai pihak terkait menyampaikan bahwa ketidaksesuaian antara Pasal 81 dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta membuka ruang disharmoni norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merugikan baik pengguna ciptaan maupun pencipta/pemusik. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara tegas memberikan ruang penggunaan ciptaan secara komersial oleh pihak ketiga melalui sistem lisensi kolektif, yakni dengan kewajiban membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tanpa keharusan memperoleh izin langsung dari pencipta. Penafsiran yang tidak konsisten antara ketentuan Pasal 81 dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut membuka ruang disharmoni norma yang menyebabkan ketidakpastian 453 hukum, baik bagi pengguna ciptaan maupun bagi pencipta dan pemusik yang berhak atas imbalan dari penggunaan komersial karya mereka.”; 58. Bahwa Ahli I Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., juga menyatakan bahwa Pasal 81 menjadi ketentuan berlapis yang multitafsir: di satu sisi mendukung kewajiban izin langsung, di sisi lain memberi pengecualian melalui Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Ketidakjelasan ini berpotensi mengancam hak atas perlindungan hukum dan rasa aman dalam berusaha. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “… Yang menjadi permasalahan adalah ketentuan ini kemudian menjadi ketentuan berlapis yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Di satu sisi, pencipta menafsirkan bahwa Pasal 81 menjadi landasan bagi mereka untuk meminta siapa saja yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta. Di sisi lain, pelaku pertunjukan berpegang pada pengecualian yang terdapat pada Pasal 23 ayat (5) bahwa selama royalti dibayarkan melalui LMK, izin dari pencipta tidak diperlukan. Ketidakharmonisan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak atas pelindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian hukum pada Pasal 81 UU Hak Cipta juga berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang merupakan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 …”; 59. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; D. Frasa “Imbalan yang Wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 60. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar 454 dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” 61. Bahwa Para Pemohon mempersoalkan frasa “imbalan yang wajar” dalam ketentuan a quo karena tidak diberikan parameter objektif, mekanisme penetapan yang jelas, atau acuan normatif yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Ketiadaan standar ini menimbulkan potensi penafsiran subjektif dan sepihak oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yang dapat menetapkan besaran imbalan secara tidak proporsional, tidak rasional, dan berpotensi membebani pengguna, termasuk pelaku pertunjukan seperti Para Pemohon; 62. Bahwa secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah wajar diartikan sebagai “biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya.” Definisi ini menunjukkan bahwa wajar adalah istilah yang bersifat relatif dan tidak memiliki ukuran baku. Oleh karena itu, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyisakan ruang tafsir yang sangat terbuka, yang pada praktiknya dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap pihak; 63. Bahwa sifat relatif dan subjektif dari frasa tersebut menimbulkan potensi perlakuan yang berbeda terhadap pengguna yang berada dalam kategori pemanfaatan karya cipta yang serupa. Hal ini membuka peluang terjadinya diskriminasi tarif, di mana satu pengguna dapat dikenai tarif yang lebih tinggi dibanding pengguna lain hanya karena perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap wajar oleh pemilik hak cipta; 64. Bahwa menurut Ronan Cormacain dalam bukunya The Form of Legislation and The Rule of Law (vide Bukti P-102) dan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (hal. 54–58) (vide Bukti P-47), salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan undang-undang adalah prinsip intelligibility dan moralitas hukum, yaitu peraturan harus dapat dimengerti secara umum dan memiliki rumusan yang jelas. Frasa “imbalan yang wajar” gagal memenuhi prinsip ini karena tidak disertai kriteria atau tolok ukur yang objektif, sehingga membuka peluang perlakuan berbeda yang berujung diskriminasi dalam penentuan tarif royalti; 65. Bahwa asas kejelasan rumusan ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 455 Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut sebagai “UU 12/2011”), yang mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan harus menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan frasa “wajar” justru menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi merugikan pihak pengguna karya; 66. Bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2025, Ahli dari Pemerintah, Prof. Ahmad M. Ramli, menyatakan: “Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional, terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur …”; 67. Bahwa meskipun Pemerintah menyebutkan adanya acuan tarif melalui regulasi seperti Permenkumham 9/2022 dan Kepmenkumham HKI 2/2016, namun tidak ada norma yang secara tegas mengaitkan frasa “imbalan yang wajar” dengan peraturan pelaksana tersebut, sehingga ketentuan ini tetap terbuka untuk penafsiran subjektif; 68. Bahwa hal ini sejalan dengan pandangan PAPPRI yang disampaikan oleh Marcellius Kirana Hamonangan, S.H., yang menyatakan: “Permasalahan utama rumusan frasa “imbalan yang wajar” pada pasal 87 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara normatif parameter acuan atau ukuran objektif yang jelas mengenai bentuk, nilai, atau metode penetapan kewajaran atas imbalan tersebut.menimbulkan ruang multitafsir yang luas atas frasa “imbalan yang wajar”; 69. Bahwa ketidakpastian ini juga dipertegas oleh keterangan Ahli I Para Pemohon, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyatakan: 456 “... Hal ini membuka potensi sengketa antara pemilik hak dan pengguna, terutama ketika pengguna merasa bahwa tarif yang dikenakan tidak proporsional atau tidak berdasar pada standar yang dapat diuji secara objektif …” “... Pasal 87 yang menentukan bahwa LMK menarik ‘imbalan yang wajar’ dari pengguna belum secara eksplisit merujuk pada ketentuan pengenaan imbalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.Ot.03.01.-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa khawatir bagi pelaku pencipta dan pelaku pertunjukan, hak yang seharusnya dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 …”; 70. Bahwa ketidakjelasan tolak ukur “imbalan yang wajar” inilah yang menjadi salah satu pemicu permasalahan royalti yang menimpa Saksi I Para Pemohon dan Saksi II Para Pemohon, Grup Band The Groove (vide Bukti P-39), Agnez Mo (vide Bukti P-41), Once Mekel (vide Bukti P-42), Band Kotak (vide Bukti P-101 dan P-102), serta para penyanyi di kafe, restoran, hotel, dan acara perkawinan (vide Keterangan Saksi perkara Nomor 37/PUU/XXIII/2025); 71. Bahwa dengan demikian, frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta tidak hanya bertentangan dengan prinsip kejelasan norma dalam Pasal 5 UU 12/2011, tetapi juga melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 72. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta perlu dirumuskan dengan lebih tegas dan memiliki parameter yang objektif. Rumusan norma yang berlaku saat ini hanya menyebut bahwa imbalan kepada pencipta adalah “imbalan yang wajar”, tanpa menyertakan ukuran yang pasti maupun rujukan kepada ketentuan teknis yang telah ada dalam peraturan pelaksana. Frasa “wajar” memiliki sifat yang relatif dan membuka ruang subjektivitas dalam penetapan tarif, sehingga dapat menimbulkan perlakuan berbeda terhadap pengguna dalam kondisi serupa. Untuk menghilangkan ketidakpastian ini, frasa dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta seharusnya diubah menjadi: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.”; 457 Dengan perumusan demikian, norma akan menjadi lebih jelas, terukur, dan objektif, serta selaras dengan ketentuan teknis yang telah diatur. Kepmenkumham HKI 2/2016 pada prinsipnya telah menetapkan metode perhitungan royalti yang adil dan berbasis parameter objektif, yaitu menggunakan persentase yang dihitung dari jumlah kursi penonton dan/atau jumlah tiket terjual dalam suatu pertunjukan. Tidak dicantumkannya pengaturan ini secara eksplisit dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta telah menimbulkan penafsiran keliru seolah-olah ketentuan tersebut membenarkan pemungutan royalti secara non-kolektif, yang pada akhirnya bertentangan dengan rasa keadilan; 73. Bahwa oleh karena itu perubahan redaksional sebagaimana diusulkan diatas penting dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelaraskan Pasal 87 ayat (1) UU hak Cipta dengan prinsip konstitusional tentang kepastian hukum dan rasa aman bagi Para Pemohon. Dengan demikian kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; E. Frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945 74. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Adapun frasa “huruf f” merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta yang menyatakan: 458 Pasal 9 ayat (1) huruf f “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: … f. Pertunjukan Ciptaan; …”; Dengan demikian, norma Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta secara eksplisit memasukkan hak pertunjukan ciptaan (performing rights) sebagai salah satu objek kriminalisasi; 75. Bahwa frasa “huruf f” dalam ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, yaitu hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan ciptaan. Ketentuan ini secara substansi beririsan langsung dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang memberikan pengecualian, yakni "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)." Dengan demikian, pelaku pertunjukan yang telah (atau belum) membayar imbalan melalui LMK tidak dapat dinyatakan bertindak tanpa hak atau tanpa izin. Keberadaan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) justru menimbulkan kontradiksi norma di dalam undang-undang yang sama, menciptakan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara tegas dibolehkan oleh ketentuan lainnya; 76. Bahwa kondisi kontradiksi ini berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Norma pidana yang multitafsir juga berpotensi melanggar prinsip lex certa yang merupakan bagian integral dari asas legalitas. Ketidakjelasan batasan “tanpa izin” dalam konteks performing rights sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (5) membuat norma ini tidak terukur dan rawan digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan pelaku pertunjukan berada dalam posisi rentan secara hukum, bahkan ketika telah memenuhi kewajiban membayar royalti melalui LMK; 459 77. Bahwa dampak nyata dari ketidakpastian hukum akibat multitafsirnya ketentuan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dapat dilihat secara jelas dari berbagai peristiwa yang menimpa pelaku pertunjukan. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Lestiani, yang dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora dan merupakan Saksi II Para Pemohon. Dalam keterangannya di persidangan, Lesti menjelaskan bahwa pada periode 2016–2018 ia pernah membawakan lagu “Ranting” ciptaan Yonni Mulyono alias Yonni Dores dalam suatu acara pernikahan di Subang, Jawa Barat, atas permintaan penyelenggara acara. Penampilannya tersebut kemudian direkam dan diunggah pihak lain ke YouTube, lengkap dengan foto dirinya sebagai thumbnail, tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dirinya maupun manajemennya. Delapan tahun kemudian, tepatnya pada 1 Maret 2025, Lesti menerima somasi dari kuasa hukum Yonni Dores yang menuduhnya mempertunjukkan lagu tersebut tanpa izin langsung dari pencipta dan disertai ancaman pidana berdasarkan UU Hak Cipta. Tidak berhenti di situ, pada 18 Mei 2025 Lesti memperoleh informasi bahwa pencipta lagu telah melaporkannya secara pidana ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Sebagai penyanyi profesional, Lesti secara rutin tampil di berbagai acara publik, dengan daftar lagu yang umumnya disusun berdasarkan permintaan klien atau penyelenggara, termasuk perubahan spontan di lokasi acara. Ia tidak pernah mengurus secara langsung perizinan ataupun pembayaran royalti karena tanggung jawab tersebut berada di pihak penyelenggara atau pihak lain yang memiliki kewenangan komersial. Pengalaman Lesti menunjukkan secara nyata adanya ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan posisi antara pencipta dan pelaku pertunjukan, serta lemahnya perlindungan hak terkait, di mana pelaku pertunjukan yang tidak mengeksploitasi karya secara komersial untuk kepentingan pribadi tetap dapat diancam pidana hanya karena menjalankan profesinya; 78. Bahwa permasalahan serupa juga menimpa sejumlah pelaku pertunjukan lainnya. Kasus Agnez Mo, misalnya, yang dilaporkan secara pidana atas dugaan pelanggaran hak cipta terhadap lagu “Bilang Saja” meskipun konteksnya adalah murni pertunjukan musik, telah menimbulkan intimidasi hukum yang seharusnya tidak terjadi mengingat sengketa performing rights 460 sesungguhnya berada dalam ranah perdata. Norma pidana melalui frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) justru digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku pertunjukan (vide Bukti P-41); Demikian pula, pengalaman Pemohon XXIV, Tantri Syalindri Ichlasari (Tantri Kotak), yang menghadapi pembatasan dan ancaman pelaporan pidana dari pencipta lagu terhadap karya yang pernah ia populerkan, telah menciptakan efek gentar (chilling effect) yang menghambat kebebasan berekspresi para pelaku pertunjukan lainnya (vide Bukti P-100 dan P-101); 79. Bahwa posisi rentan tersebut tidak hanya dialami oleh pelaku pertunjukan pada umumnya, tetapi juga secara nyata mengancam Para Pemohon yang merupakan bagian dari komunitas pelaku pertunjukan di Indonesia. Norma “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dengan ruang tafsir yang luas dan tanpa batasan yang jelas, menciptakan potensi ancaman yang setara bagi seluruh pelaku pertunjukan—baik yang berkiprah di panggung besar maupun di acara berskala kecil dengan honorarium terbatas. Ketidakjelasan norma ini memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tekanan, pembatasan, atau ancaman kriminalisasi terhadap siapa pun, termasuk mereka yang sebenarnya telah memenuhi kewajiban pembayaran imbalan melalui LMK. Situasi ini menempatkan Para Pemohon dan pelaku pertunjukan lainnya dalam ketidakpastian hukum yang serius, menggerus rasa aman, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengancam keberlangsungan profesi mereka, yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 80. Bahwa Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. selaku Ahli dari Pemerintah dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan hak eksklusif pencipta karena pencipta yang menjadi anggota LMK telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik dan mendistribusikan royalti. Lebih jauh beliau menegaskan: “... di Pasal 23 ayat (5), dimana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam, apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan 461 itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa, dia sudah menjadi bagian dari LMK ...” “Saya juga melihat bahwa membangun kolaborasi, persuasi itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, pendekatan dari awal yang kita lakukan adalah bukan kriminalisasi, tetapi monetisasi dan remunerasi. Karena apa? Ketika kita pendekatannya tidak remuneratif seperti yang ditanyakan Yang Mulia Profesor Daniel Yusmic, maka kita akan kehilangan pasar kita. Jadi pasar kita yang sesungguhnya itu adalah para pengguna itu. Jadi dengan demikian, saya mencontohkan begini, ya, ada sebelum undang-undang ini lahir nih, kenapa kemudian undang-undang ini mengatakan sampai untuk mengadukan pun, itu harus didahului oleh mediasi. Jadi kalau orang akan mengadukan orang lain secara pidana, itu enggak boleh langsung disidik kemudian diproses, kecuali dia telah ada bukti bahwa dia telah mediasi dan gagal.”; 81. Bahwa pandangan ini sejalan dengan pendapat PAPPRI sebagai pihak terkait, yang melalui Marcellius Kirana Hamonangan, S.H., menekankan bahwa norma pidana tidak boleh mengabaikan keberadaan mekanisme kolektif yang sah secara hukum. Penafsiran yang mengabaikan mekanisme LMK dan langsung mengkriminalisasi pelaku pertunjukan akan menciptakan over-criminalization dan ketidakpastian hukum yang merugikan seluruh ekosistem musik, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Penggunaan ciptaan oleh pelaku pertunjukan, sebagaimana diatur dalam sistem perizinan kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seyogianya tunduk pada prinsip keperdataan berupa kewajiban administratif untuk membayar imbalan royalti. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas penggunaan tersebut, maka idealnya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata, bukan pidana.” “Namun, dengan dicantumkannya hak pertunjukan (huruf f) dalam norma pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, maka terbuka ruang tafsir yang subjektif atas unsur “tanpa izin”, yang pada praktiknya berpotensi mengkriminalisasi pelaku pertunjukan musik meskipun kegiatan pertunjukannya dilaksanakan secara sah dan sesuai prosedur perizinan kolektif melalui LMK.”; 82. Bahwa Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., sebagai Ahli II Para Pemohon, juga menegaskan bahwa penempatan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak pertunjukan harus didasarkan pada parameter kriminalisasi yang objektif, dengan memperhatikan prinsip ultimum remedium dan proporsionalitas. Menurut beliau, kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya dapat diselesaikan secara perdata atau administratif berpotensi melanggar hak konstitusional atas kebebasan berkreasi dan berekspresi. 462 Selain itu, menurutnya, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap ketentuan pidana yang tidak proporsional, terlebih ketika keberlakuannya mengancam kebebasan berekspresi dan keberlangsungan profesi pelaku pertunjukan. Pendapat Ahli II Para Pemohon, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “ 1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap ketentuan pidana yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi manusia; 2. Ketentuan Pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memenuhi parameter kriminalisasi, karena pelanggaran terhadapnya hanya menimbulkan kerugian yang bersifat perorangan dan bukan kerugian sosial, serta telah tersedia mekanisme pembayaran melalui LMK yang bersifat administratif dan keperdataan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertunjukan dalam konteks ini tidak proporsional, karena perbuatan yang disengketakan dapat diselesaikan secara perdata tanpa melibatkan kepentingan umum atau ketertiban masyarakat secara luas; 3. Pengaturan ultimum remidium dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta tidak cukup untuk mencegah pemidanaan terhadap Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut masih bersifat primum remidium dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sehingga frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) bersifat inkonstitusional. 4. Frasa tanpa izin dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang tidak mengakomodir Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan ketiadaan pengaturan unsur “dengan sengaja” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di bidang Hak Cipta.”; 83. Bahwa dengan demikian, dari perspektif asas ultimum remedium, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (last resort) setelah semua mekanisme non-pidana ditempuh. Sengketa performing rights, khususnya dalam konteks Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, jelas merupakan sengketa keperdataan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pembayaran royalti kepada LMK. Penerapan sanksi pidana secara langsung melalui frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) melanggar asas tersebut dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional; 84. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kedudukannya sebagai negative legislator berwenang untuk menguji dan membatalkan norma pidana yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, termasuk ketika norma tersebut mengancam hak konstitusional warga negara. Kewenangan ini diatur secara 463 eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK; 85. Bahwa dalam fungsi pengujian tersebut, MK tidak sekadar menghapus norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, melainkan juga dapat memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional) untuk memastikan bahwa penerapan norma tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks hukum pidana, kewenangan ini menjadi krusial karena ancaman pidana menyangkut perampasan kebebasan seseorang dan oleh karenanya harus tunduk pada asas-asas fundamental dalam hukum pidana, khususnya asas nullum crimen sine lege praevia yang mengharuskan setiap perumusan delik dilakukan secara jelas (clear), tegas (strict), dan tidak menimbulkan multitafsir yang berujung pada ketidakpastian hukum; 86. Bahwa prinsip nullum crimen sine lege praevia ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma pidana yang kabur, tidak jelas, atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 87. Bahwa pandangan senada disampaikan oleh Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, Hakim Konstitusi, dalam berbagai pertimbangannya di persidangan, yang menekankan bahwa norma primer yang mengatur hak dan kewajiban harus selaras dengan norma sekunder yang mengatur sanksi pidana. Apabila terjadi ketidaksinkronan atau kontradiksi antara keduanya, maka penerapan sanksi pidana berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Menurut beliau, kriminalisasi tanpa memperhatikan pengecualian atau mekanisme hukum yang sah justru akan menimbulkan ketidakadilan. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Memutuskan kalau norma primernya itu kemudian terkoreksi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu akan berimplikasi kepada norma sekundernya. Jadi, rumusan-rumusan pidananya itu bisa berubah, dan itu di Putusan Hak Cipta sebelumnya kami lakukan itu, berkenaan dengan ini. Jadi, kalau kriminalisasi, tidak. Jadi, 464 sesuatu yang belum pernah dipidana menjadi dipidana, enggak. Tapi kalau dekriminalisasi ada dan itu yang perlu dikontekskan.”; 88. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan untuk menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; 3. Menyatakan frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 465 “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 4. Menyatakan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 5. Menyatakan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 6. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 7. Menyatakan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 466 Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.12] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 Juni 2025. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2025 terdapat beberapa pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Arsul Sani, Yang Mulia M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh, Yang Mulia Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Saldi Isra. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan tanggapan dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 11 Agustus 2025 dan telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Agustus 2025. 3. Bahwa dalam persidangan, Pemohon dengan nomor Perkara 28/PUU-XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang ahli, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. 467 Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. pada tanggal 22 Juli 2025, dengan poin keterangan: - Landasan Filosofis: Hak cipta berdasarkan labor theory (John Locke) dan utilitarian theory (Jeremy Bentham); - Masalah Multitafsir: Pasal 9 ayat (3), 23 ayat (5), dan 87 ayat (1) UU Hak Cipta menimbulkan interpretasi yang beragam; - Hak Terkait: Merupakan rezim hukum independen, bukan subordinat dari hak cipta; - Dekriminalisasi: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mendekriminalisasi ketentuan pidana - Parameter Kriminalisasi: Harus ada harm principle dan cost-benefit analysis - Ultimum Remedium: Sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir, bukan utama - Pasal 113 ayat (2): Bermasalah karena tidak ada unsur kesengajaan yang jelas - Solusi: Perlu kejelasan siapa yang wajib membayar royalti dan sistem satu pintu melalui LMKN Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: - Secara filosofis, UUHC 2014 cenderung mengadopsi pendekatan utilitarian, yang memprioritaskan pembangunan ekonomi, pertumbuhan, dan manfaat publik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi penciptaan, terdapat kritik bahwa undang-undang ini kurang secara eksplisit menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta. Ketegangan antara filosofi utilitarian ini dan kurangnya penekanan pada hak asasi manusia atau hak moral, ditambah dengan pandangan masyarakat yang masih cenderung komunal (Res Communis) terhadap kekayaan intelektual dibandingkan pandangan individualistik (Res Nullius), menciptakan friksi inheren dalam implementasi hukum hak cipta. Friksi ini dapat menyebabkan "ketidakpastian hukum" dan "rasa tidak aman" bagi para pemangku kepentingan, sebagaimana dikeluhkan oleh para pemohon dalam perkara pengujian undangundang. Pemahaman mengenai latar belakang filosofis ini sangat penting untuk menginterpretasikan tantangan praktis dalam penerapan undang-undang. 468 - Meskipun hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak eksklusif atau hak monopoli secara ekonomi yang artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait. Namun dalam konteks ini, "izin" yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) untuk penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan dapat dipenuhi secara tidak langsung melalui mekanisme pembayaran royalti kepada LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4). LMK berfungsi sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Pemerintah berargumen bahwa tidak ada kontradiksi norma antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum tentang larangan tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, sedangkan Pasal 23 ayat (5) adalah norma khusus yang memberikan pengecualian untuk pertunjukan komersial melalui LMK. Prinsip hukum lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) berlaku di sini, di mana ketentuan khusus Pasal 23 ayat (5) mengatur secara spesifik penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan, sehingga tidak perlu izin langsung dari pencipta jika royalti telah dibayarkan melalui LMK. - Pasal 23 ayat (5) ini berfungsi sebagai pengecualian "kasus khusus tertentu" yang diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan adalah contoh nyata dari kasus khusus yang memerlukan mekanisme perizinan yang efisien dan praktis, mengingat skala penggunaan dan banyaknya pihak yang terlibat. Pasal ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan massal karya musik dalam pertunjukan tanpa birokrasi izin langsung yang tidak praktis. Mekanisme pembayaran imbalan melalui LMK memastikan bahwa pencipta tetap menerima manfaat ekonomi dari karyanya. Ini adalah bentuk eksploitasi normal yang diatur secara kolektif, bukan penghilangan hak. LMK mengelola hak ekonomi pencipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan adanya kewajiban pembayaran royalti melalui LMK, kepentingan ekonomi pencipta tetap terlindungi, mencegah kerugian yang tidak adil bagi mereka. LMK sendiri diawasi oleh Kementerian Hukum, termasuk dalam penetapan besaran royalti. 469 - Terkait dengan pemaknaan frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dimana menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK." Konteks pasal ini secara spesifik mengatur penggunaan ciptaan (terutama lagu dan/atau musik) secara komersial dalam suatu pertunjukan. Ini adalah ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap prinsip umum hak ekonomi yang mensyaratkan izin terlebih dahulu. Apabila frasa "setiap orang" diterapkan secara harfiah pada pertunjukan komersial, hal itu dapat menimbulkan kesulitan besar dalam mengidentifikasi dan menegakkan kewajiban royalti pada setiap individu musisi atau penampil yang terlibat. Dengan menegaskan bahwa "Penyelenggara Acara Pertunjukan" sebagai pihak yang berkewajiban dan merupakan entitas yang umumnya memiliki kapasitas organisasi, sarana finansial, dan kepentingan komersial langsung dalam acara tersebut sebagaimana dalam himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyederhanakan proses pengumpulan royalti, sejalan dengan konsep lisensi menyeluruh (blanket license), dan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi semua pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan hak ekonomi menjadi lebih layak. - Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak ekonomi, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMK berfungsi sebagai "jembatan" antara pencipta dan pengguna. Pasal 87 ayat (1) mendorong pencipta untuk menjadi anggota LMK, yang merupakan prasyarat untuk menarik "imbalan yang wajar" dari penggunaan komersial di layanan publik. Ini adalah upaya untuk sentralisasi dan efisiensi pengelolaan hak ekonomi, yang merupakan manifestasi praktis dari three steps test dalam konteks nasional. Dengan memungkinkan penggunaan komersial dalam pertunjukan tanpa izin langsung (Pasal 23 ayat (5) dengan syarat royalti dibayarkan melalui LMK, undang-undang secara efektif mendefinisikan ini sebagai "kasus khusus" yang "tidak bertentangan dengan eksploitasi normal" dan "tidak merugikan kepentingan sah" pencipta. Meskipun frasa "imbalan yang wajar" dianggap multitafsir oleh Pemohon, UUHC 2014 telah mengatur 470 mekanisme pengawasan untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Pedoman penetapan besaran royalti oleh LMK harus disahkan oleh Menkumham (Pasal 89 ayat 4 UUHC 2014 dan Pasal 12 serta Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021), dan LMK diaudit secara berkala (Pasal 90 UUHC 2014) serta dievaluasi oleh Menkumham (Pasal 92 UUHC 2014). Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Peran LMK dalam mengelola "imbalan yang wajar" adalah kunci untuk memastikan bahwa pengecualian penggunaan (seperti pertunjukan komersial) tidak merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti yang terstruktur dan diawasi, eksploitasi karya cipta tetap berjalan secara normal dan adil. - Secara umum Pasal 113 UUHC 2014 yang dijunctokan dengan ketentuan Pasal 9 UUHC 2014 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Tujuan pasal ini adalah memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan secara komersial yang artinya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait (Neighboring Rights) yang dilakukan bukan untuk tujuan komersial (misalnya untuk penggunaan pribadi) tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi bisa dikenakan sanksi perdata. Ayat (4) menegaskan bahwa pembajakan skala besar (misalnya produksi massal CD bajakan, distribusi film ilegal secara daring, dsb) dianggap sebagai kejahatan serius dan diberikan ancaman hukuman yang jauh lebih berat. - Perlu ditekankan juga bahwa UUHC 2014 merupakan Administrative Penal Law, yang berarti pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Penyelesaian sengketa primer adalah melalui jalur perdata (arbitrase/pengadilan niaga) atau mediasi. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal (vide pasal Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014). Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak serta merta diterapkan untuk setiap pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 sebagai berikut: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” 471 yang secara tegas mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait (selain pembajakan) sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan sebuah langkah yang positif dan progresif dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks Hak Cipta dan Hak Terkait. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis dan dipertimbangkan adalah: a. Pasal ini secara jelas mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur damai (mediasi) sebelum upaya represif melalui tuntutan pidana ditempuh. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum acara dan penyelesaian sengketa yang mendorong cara-cara yang lebih musyawarah dan mufakat; b. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seringkali lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang cenderung panjang dan kompleks. Mediasi memungkinkan para pihak untuk duduk bersama, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) di bawah fasilitasi seorang mediator yang netral; c. Sengketa Hak Cipta seringkali melibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Mediasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya yang dapat memulihkan kerugian tersebut secara lebih langsung dan proporsional dibandingkan dengan sanksi pidana yang fokus pada penghukuman pelaku; d. Ketentuan ini secara implisit membatasi penggunaan jalur pidana dalam sengketa Hak Cipta, kecuali untuk kasus pembajakan yang dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dan terorganisir. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan derajat pelanggaran dan penyesuaian mekanisme penyelesaiannya; dan e. Kewajiban mediasi ini berlaku jika para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup 472 berlakunya ketentuan ini dan tidak mewajibkan mediasi jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. - Bahwa Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “…Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undangundang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di Lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi………” - Bahwa tanggapan pemerintah ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB.Arb., yang pada pokoknya menyampaikan: • Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Setiap penggunaan lagu tidak perlu lagi melalui proses rumit. Sistem ini memungkinkan para pencipta 473 dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaan. Tentu, agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder; • Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 adalah norma lex generalis untuk semua objek hak cipta yang memberikan pelindungan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Prinsip dan materi muatan pasal ini selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan pelindungan hukum secara adil atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Pasal lex generalis ini diatur secara specialis ketika menyangkut pertunjukan. Dalam pasal 23 ayat (5) khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta dan pemilik hak terkait telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribukannya; • Pasal 23 ayat (5) membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu barat/asing secara praktis. Namun, UU 28/2014 sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via LMK. Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dan akuntabel, Pencipta seharusnya akan memperoleh royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atu prosedur lisensi satu persatu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan dan royaltinya dihimpun oleh LMK maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya. Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak ekslusif. Karena mereka telah menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya; • Pasal 81 adalah pasal penting, karena merupakan perwujudan hak ekslusif semua pemilik objek hak cipta. Kondisi ini di bidang musik di mana 474 pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait telah menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK, adalah bermakna sebagai bentuk “kecuali diperjanjikan lain” itu. Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Jika yang bersangkutan ingin melakukan penarikan royalti sendiri maka ia bisa tidak menjadi anggota LMK. Namun demikian, konsekuensi tidak tergabungnya seorang pencipta atau pemegang hak terkait sebagai anggota LMK, akan berdampak yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat dari penghimpunan royalti lagu secara kolektif oleh lembaga ini; • Pasal 87 ayat 1 UUHC menyatakan: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur dan proporsional dan tak memberatkan pengguna. Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Pencipta dengan menandatangai kuasa kepada LMK secara hukum otomatis tunduk pada semua mekanisme termasuk pasal 23 ayat (5). Ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN; • Pasal 113 ayat (2) mengatur terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran segala bentuk hak cipta tak hanya lagu secara komersial. Hal ini merupakan deterrent effect yang bersifat ultimum remidium atau pilihan terakhir. Hal ini memperkuat pelindungan Kekayaan intelektual dan memberi rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). Hal yang perlu diingat Pasal ini menganut delik aduan. Untuk prosesnya, harus didahului oleh mediasi. Pidana aduan bersifat ultimum remidium yang harus menjadi pilihan terakhir. Pasal 95 ayat (4) UU HC menyatakan Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam 475 bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana; - Meskipun frasa "imbalan yang wajar" dianggap multitafsir oleh Pemohon, UUHC 2014 telah mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Pedoman penetapan besaran royalti oleh LMK harus disahkan oleh Menkumham (Pasal 89 ayat 4 UUHC 2014 dan Pasal 12 serta Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021), dan LMK diaudit secara berkala (Pasal 90 UUHC 2014) serta dievaluasi oleh Menkumham (Pasal 92 UUHC 2014). Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Peran LMK dalam mengelola "imbalan yang wajar" adalah kunci untuk memastikan bahwa pengecualian penggunaan (seperti pertunjukan komersial) tidak merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti yang terstruktur dan diawasi, eksploitasi karya cipta tetap berjalan secara normal dan adil; - Terkait dengan tarif royalti untuk konser Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu adalah instrumen hukum yang secara spesifik menjadi rujukan utama untuk penetapan tarif royalti berbagai jenis penggunaan musik komersial di Indonesia, termasuk pertunjukan musik live. Keputusan ini menyatakan bahwa tarif royalti 26 ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada "praktik terbaik di tingkat internasional," dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pengguna, serta prinsip kepatutan dan rasa keadilan; - Hal ini sejalan dengan penegasan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada laman resminya di https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/edukasi-dan- kepatuhanadalah-kunci-ekosistem-musik-yang-berkeadilan?kategori=agenda- ki bahwa: “Edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. 476 Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, untuk mempermudah dalam perizinan, Undang-undang telah mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai perantara satu pintu. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) dan pasal 87 UU Hak Cipta, pelaku usaha atau pengguna Layanan Publik bersifat Komersial cukup membayar royalti satu kali secara terpusat, yang kemudian akan didistribusikan kepada para pencipta dan pemilik hak terkait (penyanyi, musisi, produser fonogram) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). “Kewajiban pembayaran royalti ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam layanan publik bersifat komersial wajib mengajukan lisensi melalui LMKN. Ini berlaku untuk berbagai bentuk pemanfaatan lagu, mulai dari yang diputar di restoran, kafe, pub, diskotek, hingga konser musik. Untuk Tarif royalti pun sudah ditetapkan secara jelas dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yaitu sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket dan tambahan 1% untuk tiket gratis, atau 2% dari biaya produksi untuk konser tanpa tiket. Tanggung jawab pembayaran ada di tangan penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan pada penyanyi atau musisi kecuali jika mereka juga berperan sebagai penyelenggara. Dengan demikian setelah dilakukannya pembayaran royalti melalui LMKN, pengguna tidak lagi memerlukan izin langsung dari pencipta/pemegang hak cipta untuk keperluan performing right, karena secara hukum hak tersebut telah dipenuhi. Hal ini memberikan kejelasan, kemudahan, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.” 4. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Juli 2025 dengan nomor Perkara 28/PUU- XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Hendra Samuel Simorangkir (Sammy Simorangkir) dan Lestiani (Lesti Kejora). Adapun poin keterangan para saksi adalah sebagai berikut: a. Hendra Samuel Simorangkir Saksi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: - Mengalami larangan menyanyikan lagu-lagu Kerispatih dengan tuntutan bayar Rp5 juta per lagu; - Merasa tidak adil karena telah berkontribusi membesarkan dan mempopulerkan lagu-lagu tersebut; - Menekankan pentingnya kolaborasi antara pencipta dan penyanyi. 477 b. Lestiani - Menerima somasi dan laporan polisi karena menyanyikan lagu "Bagai Ranting yang Kering" tanpa izin langsung pencipta; - Sebagai penyanyi profesional, tidak memiliki akses langsung untuk mengurus perizinan royalti; - Merasa terancam secara hukum meski hanya menjalankan tugas sebagai pelaku pertunjukan; 5. Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB.Arb. 6. Bahwa terhadap Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan ahli pemerintah yaitu: a. Pendapat Ahli Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB.Arb. yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Lagu dan Musik Sebagai Obyek Hak Cipta • Industri lagu dan musik merupakan ekosistem pendukung ekonomi kreatif. Lagu dan musik dilindungi oleh UU 28/2014 tentang Hak Cipta yang telah berusia 11 tahun. UU Hak Cipta menetapkan Pencipta/Komposer, Penyanyi, Musisi, dan pemilik hak lainnya seperti produser fonogram atau label musik sebagai subjek hukum. Mereka adalah manusia-manusia kreatif yang dengan kemampuannya mampu memberi pengalaman istimewa bagi pelanggan, bahkan membuat kehidupan lebih berwarna. • Kolaborasi mereka berperan penting untuk menghasilkan produk dan mahakarya musik yang mengisi ruang-ruang dan menembus berbagai sekat. Musik saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang sosial. Keretakan antar pelaku kreatif itu tentu sangat disayangkan. Jika dibiarkan maka tak hanya akan berdampak pada industri musik nasional tetapi juga bagi para pelaku kreatif dan para penggunanya. • Di dalam ekosistem industri musik hal yang juga sangat penting adalah keberadaan para pengguna atau users. Pengguna terbagi menjadi pengguna individual yang membeli produk musik untuk dinikmati sendiri, dan Pengguna komersial, yang menggunakan lagu untuk aktivitas bisnis mereka, yang mencakup berbagai bentuk 478 seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, rumah karaoke, serta penyelenggara even pertunjukan. Para users (pengguna) ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik sebagus apapun menjadi relatif tak memiliki arti karena tak ada yang membeli dan menggunakan. Pengguna selain mendapat manfaat juga memberi manfaat untuk para pelaku industri musik. • Mereka menggunakan, membuat musik bisa dinikmati diberbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh. Lagu yang mereka putar dan gunakan di berbagai ruang sosial dan komersial akan membuat lagu semakin popular. Perlu diingat bahwa obyek hak cipta berupa lagu dan musik memang unik. Lagu hanya akan dianggap sukses jika digunakan. Semakin popular sebuah lagu, semakin tinggi nilai ekonominya. • Di era digital di mana begitu banyak alternatif yang bisa dipilih, lagu dan musik yang diciptakan oleh para komnposer dan pelaku hak terkait memiliki pesaing berupa produk alternatif tadi, bahkan produk lagu yang dihasilkan artificial intelligence (kecerdasan buatan). Strategi dan pendekatan dengan mengedepankan hak ekslusif secara konservatif dan absolut harus ditimbang ulang. Pendekatan ajudikatif dan kriminalisasi bisa menambah dorongan pengguna memilih alternatif tadi. • Model bisnis digital saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan model bisnis konservatif. Model menunjukan begitu banyak menemukan layanan-layanan dan produk open source, free, dan freemium. Di saat situasi seperti ini pendekatan tarif royalti terlalu mahal dan memberatkan oleh LMKN harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pendekatan murah tapi massal lebih baik daripada mahal dan justru ditinggalkan. • Penegakan hukum berupa proses aduan pidana atau gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta memang merupakan hak yang sah bagi pencipta, pemegang hak. Namun pendekatan yang terlalu represif tanpa menimbang kondisi ekonomi dan begitu banyaknya alternatif digital saat ini justru bisa berdampak negatif. Kondisi yang 479 menciptakan ketakutan menggunakan musik karena risiko tuntutan hukum bisa memicu gerakan “anti musik” di ruang publik dan komersial, di mana pemilik usaha lebih memilih alternatif lain untuk mengisi ruang komersialnya. • Membangun kesadaran publik, memperluas segmen pasar, dan menjadikan penggunaan lagu sebagai bagian dari gaya hidup, dengan menawarkan tarif affordable dan mengintensifkan jangkauan pengguna komersial secara kuantitatif yang membayar royalti adalah keniscayaan. Semua stakeholder justru harus menggemakan kampanye “mari gunakan musik tanah air” dan penuhi hak-hak kreatornya. Para Pengguna atau users adalah pasar industri ini yang harus terus ditumbuhkan agar menggunakan obyek lagu dan musik dan konsisten memenuhi pembayaran royaltinya. 2. Pendekatan UU 28/2014 Tentang Hak Cipta • Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Setiap penggunaan lagu tidak perlu lagi melalui proses rumit. • Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaan. Tentu, agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder. • Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan tata Kelola LMK/LMKN secara governance, akuntabel dan transparan. Lembaga ini tak hanya bertugas menghimpun royalti tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para Pencipta dan pemilik hak terkait. Menggunakan teknologi dan platform digital baik untuk big data lagu/musik, layanan akses lagu untuk para pengguna, monitoring lagu apa saja yang digunakan, dan perizinan penggunaan untuk konser adalah hal mendesak untuk dilakukan dalam rangka akuntabilitas. 3. PERKARA NO. 28/PUU-XXIII/2025 480 Pasal yang diuji materiil: A. Pasal 9 ayat (3): Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” • Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Setiap penggunaan lagu tidak perlu lagi melalui proses rumit. Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaan. Tentu, agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder; • Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 adalah norma lex generalis untuk semua objek hak cipta yang memberikan pelindungan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Prinsip dan materi muatan pasal ini selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan pelindungan hukum secara adil atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Pasal lex generalis ini diatur secara specialis ketika menyangkut pertunjukan. Dalam pasal 23 ayat (5) khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta dan pemilik hak terkait telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribukannya 481 B. Pasal 23 ayat (5) yang disebutkan di atas berbunyi “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” • Pasal 23 ayat (5) membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu barat/asing secara praktis. Namun, UU 28/2014 sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via LMK. Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dan akuntabel, Pencipta seharusnya akan memperoleh royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atu prosedur lisensi satu persatu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan dan royaltinya dihimpun oleh LMK maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya. Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak ekslusif. Karena mereka telah menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya; C. Pasal 81: Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) • Pasal 81 adalah pasal penting, karena merupakan perwujudan hak ekslusif semua pemilik objek hak cipta. Kondisi ini di bidang musik di mana pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait telah menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK, adalah bermakna sebagai bentuk “kecuali diperjanjikan lain” itu. Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Jika yang bersangkutan ingin melakukan penarikan royalti 482 sendiri maka ia bisa tidak menjadi anggota LMK. Namun demikian, konsekuensi tidak tergabungnya seorang pencipta atau pemegang hak terkait sebagai anggota LMK, akan berdampak yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat dari penghimpunan royalti lagu secara kolektif oleh lembaga ini; D. Seperti diketahui, Pasal 87 ayat 1 UUHC menyatakan: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” • Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur dan proporsional dan tak memberatkan pengguna. Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Pencipta dengan menandatangai kuasa kepada LMK secara hukum otomatis tunduk pada semua mekanisme termasuk pasal 23 ayat (5). Ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN; E. Pasal 113 ayat 2: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” • Pasal 113 ayat (2) mengatur terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran segala bentuk hak cipta tak hanya lagu secara komersial. Hal ini merupakan deterrent effect yang bersifat 483 ultimum remidium atau pilihan terakhir. Hal ini memperkuat pelindungan Kekayaan intelektual dan memberi rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). Hal yang perlu diingat Pasal ini menganut delik aduan. Untuk prosesnya, harus didahului oleh mediasi. Pidana aduan bersifat ultimum remidium yang harus menjadi pilihan terakhir. Pasal 95 ayat (4) UU HC menyatakan Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana; 7. Bahwa Pemerintah sependapat dengan Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dharma Oratmangun dalam persidangan tanggal 10 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa tanpa LMK atau LMKN. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait akan kesulitan untuk mendapatkan atau mengelola hak ekonominya dari berbagai penggunaan dan pemanfaatan karya mereka secara komersial. LMK/LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan karya cipta bagi pengguna komersial, sehingga kepatuhan pembayaran royalti dapat terlaksana dan karya-karya tersebut dapat diikmati oleh masyarakat luas; - Bahwa pertunjukan langsung menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh penyelenggara acara atau promotor acara tersebut, seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung atau live event. Dengan demikian, di dalam praktiknya yang membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik live event itu adalah yang membayarnya adalah penyelenggara atau promotor acara, bukan pelaku pertunjukan karena pemaknaan frasa setiap orang di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah penyelenggara acara atau promotor acara yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut; 484 - Bahwa bahwa akar dari segala masalah dalam tata kelola royalti di Indonesia adalah pengguna yang tidak patuh hukum, sekali lagi, pengguna yang tidak patuh hukum. Bahwa sidang ini tidak akan maksimal manfaatnya jika pengguna (penyelenggara atau promotor acara) tidak mau membayar royalti, dan ini fakta. Mereka telah membuat potensi yang kerugian triliunan rupiah, menjadi hanya tak sampai Rp100 miliar rupiah dari yang analog yang kita collect. Pencipta lagu dan pelaku pertunjukan hanya mendapatkan tetesan dari haknya, sehingga jauh dari sejahtera dan akhirnya saling bertikai. Marilah kita semua memikirkan bersama bagaimana membuat pengguna ini yang tidak patuh hukum ini mendapatkan sanksi sebesarbesarnya melalui peradilan yang sederhana, singkat, dan murah. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 485 4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait LMKN menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Bahwa kami selaku Pihak Terkait dalam perkara dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Maka dengan ini perkenankan kami untuk menyampaikan Kesimpulan sebagai Pihak Terkait berdasarkan fakta persidangan, keterangan ahli, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon. Berkenaan hal tersebut bersama ini dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, perkenankan Kami, Andi Mulhanan Tombolotutu, S.H., selaku Ketua dan atas nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Marcellius Kirana Hamonangan, S.H., selaku Ketua dan atas nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, (vide dan SK Menkum RI M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 dan SK Menkum RI No: M.HH- 8.KI.01.04 Tahun 2025) untuk selanjutnya disebut (”LMKN”) yang pelaksanaanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan 486 Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, untuk menyampaikan kesimpulan, berikut ini: Bahwa, kembali perlu kami jelaskan mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) LMKN sebagai Pihak Terkait , kedudukannya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Bahwa, LMKN merupakan Lembaga Bantu Pemerintah non-APBN dalam hal ini tidaklah sama dengan pengertian State Auxiliary Organ yang membantu negara dan dibiayai oleh keuangan Negara (APBN). LMKN bersifat otonom dan membiayai sendiri pengeluaran operasionalnya dari royalti yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Royalti yang terkumpulkan yang diperuntukkan bagi operasional LMKN dan LMK. Hal ini sejalan dengan kelaziman tata kelola royalti secara internasional merupakan peletak dasar sistem Collective Management Organization (CMO) di Indonesia halmana LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN sebagai lembaga swasta. Bahwa, Dalam hal kedudukan LMKN ini ditujukan guna mendukung pemerintah melaksanakan regulasi yang ditetapkan terkait tata kelola royalti Hak Cipta dengan mengkoordinir LMK - LMK dalam kebijakan satu pintu (one gate policy). Bahwa, Pihak Terkait merupakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk merepresentasikan kepentingan Para Pemilik Hak dalam pengelolaan royalti atas Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. LMKN dibentuk dalam dua entitas terpisah, yaitu: 1) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, yang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan; 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, yang mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait, seperti Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram. 487 Bahwa, diperlukannya penyesuaian terhadap ketentuan pelakasana dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, diberlakukan dengan mempertimbangkan dinamika, perkembangan hukum dan kebutuhan di masyarakat, sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan dengan penyesuaian guna memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada layanan publik bersifat komersial baik secara analog maupun secara digital. Bahwa, Struktur Organisasi dan mekanisme kelembagaan manajemen kolektif Nasional sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ditentukan Komponen LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait terdiri dari atas: 1. Susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berasal dari unsur: a. 2 (dua) orang perwakilan dari Pemerintah; b. 1 (satu) orang ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta; c. 1 (satu) orang perwakilan LMK Pencipta; dan d. 1 (satu) orang Pencipta 2. Susunan keanggotaan komisioner LMKN pemilik Hak Terkait berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. Keanggotaan komisioner LMKN pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. 2 (dua) orang perwakilan dari Pemerintah; 488 b. 1 (satu) orang ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta; 1 (satu) orang perwakilan LMK Hak Terkait; dan c. 1 (satu) orang pemilik Hak Terkait. (Vide Permenkum RI-27/2025) Bahwa kemudian Pihak Terkait beranggotakan 5 (lima) Komisioner LMKN Pencipta a. Andi Mulhanan Tombolotu b. M. Noord Koorompot c. Dedi Kurniadi d. Makki Omar Parikesit e. Aji M. Mirza Ferdinand dan 5 (lima) Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait a. William b. Ahmad Ali Fahmi c. Suyud Margono d. Jusak Irwan Sutiono e. Marcell Siahaan (Vide SK Menkum RI No. M.HH-6.Kl.01 .04 Tahun 2025) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Dalam menjalankan kewenangannya LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait secara bersama-sama menyelenggarakan tugas: a. Pengelolaan Royalti pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital; b. penyusunan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; d. penyusunan standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; e. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; f. penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; 489 g. sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; h. mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; i. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan Tim Pengawas; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Bahwa dalam perkara in casu, yang disoal tentang Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC, yang dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUDRI 1945. Kemudian memperhatikan permohonan yang dimohon oleh Tubagus Armand Maulana (Pemohon I) dan seterusnya. dan Pemohon II Agusta Dwi Santoso dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai (“Pemohon”), atas Uji Materiil Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disebut (“UUHC ”) terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut (”UUD NRI 1945”). II. FAKTA PERSIDANGAN 1. Permohonan Para Pemohon a. Pemohon perkara nomor (28/PUU-XXIII/2025) Pemohon menguji 5 (lima pasal) yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai "performing rights", izin langsung, mekanisme royalti, hingga sanksi pidana. VISI (Pemohon) mengusulkan agar beberapa pasal dikukuhkan dengan extended explanation agar tidak menimbulkan interpretasi yang memberatkan. b. Pemohon perkara nomor (37/PUU-XXIII/2025) Pemohon mempersoalkan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang mensyaratkan izin langsung meski royalti telah dibayar via LMK, serta ancaman pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UUHC. 2. Keterangan Pemohon 490 Pemohon mengajukan permohonan dan keterangan ahli, namun tidak dapat menunjukkan hubungan langsung (causal link) antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami. Keterangan ahli Pemohon bersifat pendapat kualititatif dengan hipotesa studi normatif dan tanpa disertai dengan data empiris yang memadai. 3. Pandangan Pihak Terkait; Bahwa dalam mendapatkan hak ekonomi atas suatu komersialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait, Setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) sebagaimana diatur pada Pasal 87 Ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Keberadaan LMK/LMKN ditujukan bagi kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan hasil dari sistem pengelolaan hak ekonominya dari berbagai penggunaan atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik tanpa ijin Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang bersifat komersial, selain itu LMK maupun LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan ciptaan lagu dan/ atau musik. Seperti halnya Pencipta, Pelaku Pertunjukan juga memiliki Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain. Dasar hukum yang mengatur izin pertunjukan terkait Hak Cipta, termasuk kewajiban pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun2014 (UUHC 2014), khususnya Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), dan perubahanPeraturan Pelaksana terbaru dari PP 56/2021 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang 491 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“Permenkum RI-27/2025”). Bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014., bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014, bahwa yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LMK/LMKN dan disahkan oleh Menteri. Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan yakni membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK/ LMKN. Bahwa, fakta hukum di dalam pedoman tarif pembayaran Royalti yang disahkan oleh Menteri untuk kategori pertunjukan musik langsung (live event) menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh Penyelenggara Acara atau Promotor acara seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung (live event). Dengan demikian dalam prakteknya, yang membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik langsung (live event) adalah Penyelenggara atau Promotor acara bukan Pelaku Pertunjukan karena pemaknaan frasa “setiap orang” di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah Penyelenggara acara atau Promotor acara, yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut memiliki kewajiban melakukan pembayaran Royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha yang sebagamana dipertegas pada Pasal 20 Ayat (4) Permenkum RI-27/2025. Di sisi lain terhadap ketentuan Pasal 81 UUHC bahwa “Kecuali diperjanjikan lain”, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tentang Hak Ekonomi, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 492 ayat (2). Ketentuan ini belum bisa dilaksanakan atau belum bisa diberlakukan karena ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pedoman, imbalan atau besaran Royalti para pihak belum diatur oleh Pemerintah, LMKN atau pejabat yang berwenang, begitu pula frasa ketentuan “Kecuali diperjanjikan lain”. Dengan demikian, makna "Kecuali diperjanjikan lain" yakni "kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat". Ketentuan ini memiliki makna jika sudah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya maka tidak boleh lagi membuat perjanjian atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Dasar hukum yang mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menguasakan pengelolaan Royalti kepada LMK terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC, bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik melalui LMK/LMKN. Fakta hukum Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait telah menguasakan atau mengikatkan diri atau melakukan perjanjian kepada LMK-LMK untuk penarikan, penghimpunan dan pendistribusian, Royalti termasuk kesepakatan besaran Royalti, sehingga sudah tidak lagi membuat perjanjian kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Perlu kami sampaikan peran yang tidak sedikit yang telah dilaksanakan LMK-LMK dan LMKN dalam penghimpunan (collection) atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik dan atau hak terkait terhadap pengguna Komersial, hal mana pada Tahun 2024 telah terhimpun sejumlah Rp. 77.153.709.254,- yang telah dilaporkan kepada pihak-pihak terkait dan dipublikasikan sebagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga nasional. Hal mana Keberadaan LMK-LMK di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari Menteri, terdiri: A. LMK Pencipta 1. Karya Cipta Indonesia (KCI); 2. Wahana Musik Indonesia (WAMI); 3. Royalti Anugerah Indonesia (RAI); 493 4. Langgam Kreasi Budaya (LKB); 5. Satu Nada Indonesia (SNI). B. LMK Hak Terkait a. Produser Fonogram 1. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI); 2. Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO); 3. Pro Karindo Utama (PKU). b. Pelaku Pertunjukan 1. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI); 2. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI); 3. Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO); 4. Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (PROINTIM); 5. Star Music Indonesia (SMI); 6. Citra Nusa Swara (CNS). Selain itu, terdapat juga Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara yang telah mendapatkan izin operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Juni 2025 serta Transparansi Royalti Indonesia (TRI) per- tanggal 1 Agustus 2025. III. PENDAPAT PIHAK TERKAIT; Bahwa mekanisme Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia dilaksanakan dan dikelola oleh LMK/LMKN, sebagai organisasi dan/ atau lembaga yang memastikan lisensi pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik dan atas penggunaan atau pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik pengguna komersial wajib membayar royalti. Bahwa pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas cakupannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk secara langsung melaksanakan pemberian lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum, untuk itu sangatlah dibutuhkan LMK/LMKN sebagai organisasi atau lembaga dengan dasar hukum dan memiliki sarana 494 pengelolaan Hak Ekonomi bagi Pencipta dan Hak Terkait (Produser dan Pelaku Pertunjukan). Bahwa, mengamati dinamika dengan berbagai permasalahan dan polemik terhadap Hak Terkait dengan tata kelola royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya di bidang Hak Mengumumkan (Public Performing Rights) adalah bersumber pada tidak patuhnya Pengguna Komersial dalam memenuhi kewajiban mengurus lisensi dengan membayar royalti. Bahwa, regulasi terkait dengan pengelolaan lisensi dan pembayaran royalti di Indonesia sudah lengkap sepenuhnya (fully compliment) bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara lain. Penyelesaian Sengketa yang dilakukan sesuai regulasi baik melalui Arbitrase, Peradilan Perdata maupun Pidana membutuhkan biaya yang relatif besar dan proses yang memakan waktu cukup lama, sehingga royalti yang terhimpun sangat kecil dari potensi yang ada. IV. KESIMPULAN Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara aquo, Pihak Terkait menyimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional secara langsung, spesifik, dan aktual. 3. Norma Pasal 9 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 113 Ayat (2) UUHC tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUDRI 1945. 4. Permohonan Para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 4, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 495 V. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. 3. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan UUDRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam hal, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. [2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait PAPPRI menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: A. RINGKASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan uji materil terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang salah satunya mengatur penggunaan secara komersial dan royalti pada suatu ciptaan dalam hal pertunjukan, yang selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: 496 Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda”; 2. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyampaikan alasan perlu diujikannya pasal-pasal tersebut sebagai berikut: a. Pengujian materiel atas frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon menguji frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta karena ketidakjelasannya, terutama terkait pelaku pertunjukan. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin jika sudah membayar royalti melalui LMK. Ketidakjelasan ini berpotensi melanggar hak kepastian hukum dan rasa aman, karena pelaku pertunjukan dapat dikenakan tuntutan meskipun sudah beriktikad baik. Dengan demikian, akan menjadi sesuai apabila frasa “Penggunaan Secara Komersial” tersebut dimaknai sebagai 497 “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan” sehingga pertunjukan yang dilakukan dengan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) tidak memerlukan izin langsung dari pencipta; b. Pengujian materiel atas frasa “Setiap Orang” dan frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon menguji frasa "Setiap Orang" dan "membayar imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi tuntutan hukum yang tidak proporsional. Frasa "Setiap Orang" sering disempitkan hanya untuk pelaku pertunjukan, padahal penyelenggara yang mengontrol aspek komersial ciptaan. Hal ini menimbulkan ketimpangan tanggung jawab, di mana pelaku pertunjukan yang mengikuti arahan penyelenggara berisiko dipersalahkan. Oleh karena itu, frasa ini dapat menjadi konstitusional apabila dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan…”. Adapun frasa "membayar imbalan" juga bermasalah karena tidak mengatur waktu pembayaran secara jelas. Dalam praktik, pembayaran royalti dilakukan setelah pertunjukan. Jika diartikan wajib di muka, pengguna ciptaan yang beritikad baik dapat dikriminalisasi. Para Pemohon memohon agar frasa ini diubah agar menjadi bermakna “... membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan” agar dapat mencapai kepastian hukum dan perlindungan atas rasa aman; c. Pengujian materiel atas frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon menguji frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, yang menimbulkan multitafsir dan konflik dengan pengecualian izin dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal 81 UU Hak Cipta merujuk Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta secara umum tanpa mengecualikan huruf f yang berkaitan dengan pertunjukan, yang mana mengakibatkan penafsiran bahwa semua penggunaan ciptaan, termasuk 498 pertunjukan, tetap membutuhkan izin tertulis meskipun sudah membayar melalui LMK, yang merugikan pelaku pertunjukan. Terhadap hal tersebut, Para Pemohon mengusulkan agar frasa “Kecuali diperjanjikan lain” tersebut dimaknai sebagai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain …” agar norma terkait menjadi jelas dan melindungi hak pelaku pertunjukan dari kriminalisasi yang tidak proporsional; d. Pengujian materiel atas frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon mempersoalkan frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta karena kurang jelas dan memungkinkan penafsiran subjektif yang merugikan pengguna ciptaan. Padahal regulasi seperti Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (“Kepmenkumham HKI 2/2016”) telah menetapkan tarif royalti secara objektif, namun ketentuan ini tidak merujuk pada regulasi tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, mengakibatkan kerugian aktual maupun potensial, serta menciptakan rasa takut atas ancaman tuntutan hukum yang tidak sesuai. Terhadap kekhawatiran tersebut, Para Pemohon mengusulkan agar frasa ini dimaknai sebagai “... imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan yang berlaku …” agar memberikan standar yang jelas dan adil bagi pelaku pertunjukan; e. Pengujian materiel atas frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap pertunjukan ciptaan tanpa izin, meskipun sudah diatur sah dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, di mana royalti dibayar melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Eksistensi frasa “huruf f” ini bertentangan dengan mekanisme kolektif yang sah dan menciptakan ancaman kriminalisasi, padahal pelaku pertunjukan sudah memenuhi 499 kewajiban hukumnya, seperti yang dialami Agnez Mo dan Tantri Kotak yang disomasi dan diancam pidana meskipun sudah menjalankan pertunjukan secara legal. Frasa ini menghambat ekspresi, menimbulkan ketakutan (chilling effect), dan berpotensi menghalangi pemanfaatan karya cipta. Akibatnya, frasa “huruf f” bertentangan dengan hak atas kepastian hukum dan rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum; B. KEDUDUKAN HUKUM PAPPRI SEBAGAI PIHAK TERKAIT 3. Bahwa Pihak Terkait adalah suatu badan hukum privat berbentuk badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 285 tanggal 18 Juni 1987, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (“Akta PAPPRI No. 285/1987”) (vide Bukti PT—01) dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2939.HT.01.03-TH.90 tanggal 23 Mei 1990 (vide Bukti PT—02); 4. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pergantian nama dari yang sebelumnya bernama Perkumpulan Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (vide Bukti PT—01) menjadi Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Hasil Kongres PAPPRI tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti PT— 06); 5. Bahwa Clayton Allen Wenas dan Dwiki Dharmawan S. adalah Ketua Umum dan Sekretaris PAPPRI untuk periode tahun 2022—2027 berdasarkan Berita Acara Tim Formatur Munas VIII PAPPRI Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 (vide Bukti PT—03), oleh karena itu berwenang mewakili PAPPRI; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Pihak Terkait sebagaimana terdapat dalam Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT— 01), untuk mewakili PAPPRI maka wajib diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1) Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—01) “Badan Pengurus diwakili Ketua, Sekretaris, kecuali untuk masalah- masalah yang bersangkutpaut dengan keuangan, maka Badan Pengurus 500 diwakili oleh Ketua dan Bendahara, mewakili perkumpulan didalam dan di luar pengadilan dan tindakan pemilikan, satu dan lain, tanpa mengurangi ayat 2 dibawah ini.”; 7. Bahwa PAPPRI dibentuk sebagai wadah yang menghimpun pencipta lagu dan penata musik dalam rangka mendorong perkembangan musik nasional yang berkepribadian Indonesia. Pembentukannya dilandasi oleh semangat pengembangan kebudayaan nasional, pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta musik, serta perlunya memperjuangkan hak dan kewajiban para seniman musik secara tertib dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana terdapat pada Bagian Pembukaan Anggaran Dasar Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Pada Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—04) yang menyatakan sebagai berikut: Bagian Pembukaan pada Akta PAPPRI No. 285/1987 (vide Bukti PT—01) “- Bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima); - Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain dengan usaha pengembangan kebudayaan dan kesenian Nasional Indonesia yang didalamnya terdapat unsur seni musik; - Bahwa dirasakan pentingnya menanamkan kesadaran para seniman musik, khususnya mendorong kreativitas dalam mencipta dan menata musik yang sesuai dengan kepribadian bangsa; - Bahwa untuk terciptanya kehidupan dunia musik yang tertib dan sehat diperlukan adanya perlindungan hukum atas karya cipta dibidang musik; - Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban para anggota diperlukan wadah dalam suatu ikatan yang menghimpun potensi seniman musik, khususnya pencipta lagu dan penata musik; - Atas dasar pemikiran tersebut, pada tahap awal diwujudkan ikatan yang disebut Perkumpulan “Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia” yang disingkat “PAPPRI”.”; 8. Bahwa lebih lanjut, PAPPRI dibentuk sebagai wadah pemersatu insan musik Indonesia dengan tujuan utama untuk memperjuangkan hak, melindungi kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu, penyanyi, serta pemusik di Indonesia. Kehadiran PAPPRI juga merupakan wujud komitmen dalam menjaga dan mengembangkan seni musik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya bangsa, sebagaimana termaktub dalam 501 Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai tujuan pada Anggaran Dasar Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 2022 (“Anggaran Dasar PAPPRI”) (vide Bukti PT—04) yang selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI (vide Bukti PT—04) “PAPPRI bertujuan : 1. Membina dan mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama insan musik yang dilandasi semangat gotong royong. 2. Meningkatkan kesadaran berorganisasi serta solidaritas di kalangan insan musik. 3. Mendorong dan meningkatkan pengetahuan serta kreativitas di bidang seni musik dengan mengutamakan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hidup para anggota. 5. Menciptakan kode etik profesi dan suasana kerja yang aman, tertib, sehat serta saling menghormati didalam dunia musik. 6. Berperan aktif dalam pengembangan seni budaya nasional khususnya dalam bidang seni musik dan lagu-lagu Indonesia, serta berusaha mempertahankan dan memelihara lagu-lagu/musik Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. 7. Ikut berperan serta dan menunjang usaha Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan seni budaya bangsa Indonesia. 8. Meningkatkan apresiasi seni, khususnya seni musik di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional. 9. Menjadi wadah informasi dan komunikasi seni musik bagi masyarakat pada umumnya dan insan musik pada khususnya. 10. Membina dan meningkatkan secara aktif dengan organisasi-organisasi musik didalam dan maupun di luar negeri. 11. Memperjuangkan secara aktif agar karya cipta musik Indonesia mendapat perhatian dan apresiasi di dunia Internasional.”; 9. Bahwa Pihak Terkait selaku badan hukum perkumpulan dapat digolongkan sebagai badan hukum privat dan karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keterangan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 tersebut di atas; 10. Bahwa Pihak Terkait beranggotakan berbagai pemegang profesi yang berkaitan dengan musik, termasuk pencipta lagu, pemusik, dan penyanyi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang disahkan pada tanggal 8 Maret 2022 (“Anggaran Rumah Tangga PAPPRI”) (vide Bukti PT—05) yang selanjutnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: 502 Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PAPPRI (vide Bukti PT—05) “ Anggota PAPPRI adalah warga negara Indonesia: a. Pencipta Lagu; b. Pemusik; c. Penyanyi … l. Profesi lainnya yang berkaitan dengan musik.”; 11. Bahwa Pihak Terkait memiliki anggota sebanyak 4.877 pencipta dan pelaku pertunjukan musik, yang diantaranya Ebiet G. Ade, Andre Hehanussa, M. Taufik Hidayat, Anang Hermansyah, Virdy Megananda atau yang dikenal dengan nama Bebi Romeo, Bondan Prakoso atau yang dikenal dengan nama Bondan (Funky Kopral), Saktia Ari Seno atau yang dikenal dengan nama Sakti Sheila on 7, Sigit Purnomo Syamsudin Said atau yang dikenal dengan nama Pasha Ungu, dan Tompi dan masih banyak lagi; 12. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa kepentingannya untuk melindungi dan membela hak anggotanya terpengaruh secara langsung dan signifikan oleh pokok Permohonan Para Pemohon terhadap UU Hak Cipta, khususnya karena norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon berkaitan erat dengan penggunaan ciptaan dalam pertunjukan, mekanisme pembayaran imbalan melalui LMK, dan potensi kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan—seluruhnya merupakan aspek yang menyentuh kepentingan hukum anggota PAPPRI sebagai Pihak Terkait, yakni pelaku pertunjukan (performers), pencipta lagu (authors), dan pemusik (musicians). Dalam konteks ini, Pihak Terkait memiliki peran aktif dan strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan, serta keberlangsungan ekosistem musik nasional. Setiap ketidakjelasan, tumpang tindih norma, atau perluasan ruang kriminalisasi atas pertunjukan karya cipta, akan berdampak langsung terhadap iklim berkarya, kepastian hukum, dan rasa aman anggotanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam memastikan agar norma-norma yang dimohonkan pengujian tetap sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak ekonomi, dan jaminan rasa aman bagi pelaku pertunjukan musik di Indonesia; 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai suatu badan hukum privat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 503 standing) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 untuk didengarkan dan/atau dipertimbangkan keterangannya sebagai pihak terkait dalam Perkara No. 28/PUU-XXIII/2025; C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS PENGUJIAN MATERIEL PASAL 9 AYAT (3), PASAL 23 AYAT (5), PASAL 81, PASAL 87 AYAT (1), DAN PASAL 113 AYAT (2) UU HAK CIPTA YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 14. Bahwa terhadap pengujian materiel atas Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta, Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: C.1. Tanggapan Terhadap Pengujian Materiel atas Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta 15. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta mengatur larangan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya berkaitan dengan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam konteks pertunjukan musik yang sah. Norma tersebut kerap disalahtafsirkan seolah pelaku pertunjukan harus memperoleh izin langsung dari pencipta, padahal izin tersebut dapat dikelola secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kondisi ini menimbulkan risiko royalti ganda, seperti yang dialami oleh anggota Pihak Terkait, yaitu Once Mekel, yang telah membayar royalti melalui LMK namun kemudian diminta kembali pembayaran royalti secara langsung oleh pencipta; 16. Bahwa ketidakjelasan ini bertentangan dengan semangat perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan insan musik yang menjadi tujuan utama Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PAPPRI. Oleh karena itu, Pihak Terkait menyatakan dukungannya terhadap usulan perubahan makna frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan yang royalti-nya dibayarkan melalui LMK,” guna memberikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih aturan yang merugikan para pelaku musik dan pencipta; 504 C.2. Tanggapan Terhadap Pengujian Materiel atas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta 17. Bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan melalui LMK.”, di mana frasa “Setiap Orang” dalam ketentuan ini seringkali ditafsirkan secara sempit hanya kepada pelaku pertunjukan, sehingga beban kewajiban pembayaran royalti jatuh kepada mereka. Padahal dalam realitas, penyelenggara pertunjukan yang memiliki kontrol penuh atas aspek komersial, seperti pemilihan lagu, artis, susunan acara, dan perhitungan pendapatan, semestinya yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, dimana pelaku pertunjukan yang hanya bertindak berdasarkan instruksi penyelenggara sering kali menjadi pihak yang disasar secara hukum; 18. Bahwa frasa “Setiap Orang” sebaiknya dimaknai sebagai tanggung jawab penyelenggara acara, sejalan dengan prinsip internasional “The user pays” yang diadopsi CISAC. Selain itu, frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak mengatur batas waktu pembayaran secara jelas. Dalam praktik, perhitungan pendapatan dari pertunjukan baru dapat diselesaikan secara final setelah acara berlangsung, termasuk penyesuaian tarif akibat perubahan mendadak seperti encore atau perubahan lagu. Oleh karena itu, pembayaran royalti secara administratif dan teknis dilakukan setelah pertunjukan selesai. Jika ketentuan tersebut diartikan secara kaku mewajibkan pembayaran sebelum pertunjukan, hal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak adil terhadap pelaku atau penyelenggara yang telah beritikad baik. Dengan demikian, Pihak Terkait menyarankan agar frasa “membayar imbalan” dimaknai secara konstitusional sebagai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan” agar sesuai dengan kondisi riil dan prinsip keadilan, serta melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman; 505 C.3. Tanggapan Terhadap Pengujian Materiel atas Pasal 81 UU Hak Cipta 19. Bahwa Pasal 81 UU Hak Cipta yang menyatakan “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga” menimbulkan multitafsir, khususnya pada frasa “kecuali diperjanjikan lain.” Dalam praktik, frasa ini sering diartikan secara luas sehingga seolah seluruh bentuk penggunaan ciptaan, termasuk dalam pertunjukan musik, harus memperoleh izin langsung dari pencipta, tanpa mengakui keberadaan sistem lisensi kolektif yang sah melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; 20. Bahwa ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, dan risiko royalti ganda yang merugikan para pengguna ciptaan dan pelaku pertunjukan; 21. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 81 memberikan celah bagi pihak tertentu untuk menolak kewajiban menjadi anggota LMK, sehingga membahayakan kelangsungan sistem kolektif. Oleh demikian, untuk mencegah konflik norma dan memastikan kepastian hukum, Pihak Terkait mengusulkan agar frasa “kecuali diperjanjikan lain” dimaknai secara konstitusional menjadi “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain,” sehingga mekanisme lisensi kolektif khususnya hak pertunjukan tetap terlindungi dan tidak dapat diganggu gugat oleh klaim lisensi langsung yang bertentangan; C.4. Tanggapan Terhadap Pengujian Materiel atas Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta 22. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur kewajiban pencipta dan pemegang hak terkait menjadi anggota LMK untuk menarik “imbalan yang wajar” dari pengguna ciptaan dalam layanan publik komersial. Namun, frasa “imbalan yang wajar” tidak disertai dengan kriteria atau parameter objektif dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana, sehingga membuka ruang bagi penafsiran subjektif yang memungkinkan tarif royalti ditentukan secara sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif yang merugikan pelaku pertunjukan, khususnya yang secara ekonomi kurang kuat; 506 23. Bahwa Pihak Terkait menekankan pentingnya merujuk pada regulasi turunan seperti Kepmenkumham HKI 2/2016 yang mengatur tarif royalti dengan metode objektif, misalnya berdasarkan kapasitas tempat duduk atau jumlah tiket terjual sehingga dengan adanya standar tersebut, diharapkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak terkait dapat terwujud, sekaligus mendukung kelangsungan industri musik nasional yang inklusif dan kompetitif; 24. Bahwa lebih lanjut, mengenai pemberlakuannya pada kondisi yang terus berubah seiring dengan pergantian masa, dapat dilakukan evaluasi terus menerus untuk senantiasa menerapkan imbalan yang proporsional, seperti halnya dikemukakan oleh Bapak Prof Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb selaku Ahli dari pihak Pemerintah dalam keterangannya pada persidangan tanggal 7 Agustus 2025 bahwa “Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional, terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur”; Dengan demikian, Pihak terkait menyetujui dan mendukung pengajuan Para Pemohon agar frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta dapat dimaknai sebagai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; C.5. Tanggapan Terhadap Pengujian Materiel atas Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta 25. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memasukkan frasa “huruf f” yang mencakup hak pertunjukan ciptaan sebagai objek pidana, sehingga memberikan ancaman pidana bagi pelaku pertunjukan yang tanpa izin langsung pencipta melakukan penggunaan komersial, hal ini membuka peluang kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme kolektif LMK, padahal seharusnya sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata; 26. Bahwa ketentuan ini bertentangan dengan asas legalitas, prinsip ultimum remedium, dan hak atas kepastian hukum serta rasa aman yang dijamin 507 dalam UUD 1945. Pihak Terkait mendukung upaya uji materiil untuk mendekriminalisasi unsur “huruf f” agar norma pidana tidak digunakan untuk menghambat dan menakuti pelaku pertunjukan yang telah menjalankan kewajibannya secara sah dan tertib; 27. Bahwa ancaman pidana yang didasarkan pada frasa "huruf f" telah menciptakan ketakutan yang merugikan para pelaku pertunjukan, dan menurunkan potensi ekonomi dari karya itu sendiri karena pengguna menjadi enggan menampilkan karya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran di atas, Pihak Terkait mendukung permohonan agar frasa “huruf f’ pada Pasa; 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; D. PENGUATAN SISTEM KOLEKTIF LMKN—LMK SEBAGAI MEKANISME YANG PALING EFEKTIF, ADIL, DAN TRANSPARAN 28. Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berkenan menafsirkan norma-norma tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi, dan tertibnya mekanisme pengelolaan hak atas penggunaan ciptaan melalui sistem manajemen kolektif nasional, serta menegaskan pembatasan kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang telah beriktikad baik; 29. Bahwa selama persidangan berlangsung, Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan Tertulis pada tanggal 10 Juli 2025 dan Keterangan Tambahan Tertulis pada tanggal 22 Juli 2025 disertai dengan Daftar Bukti atas Keterangan Tertulis dan Keterangan Tambahan Tertulis tersebut; 30. Bahwa PAPPRI sebagai pihak terkait menyatakan dukungan penuh terhadap permohonan Para Pemohon mengenai pengelolaan royalti dengan mekanisme lisensi kolektif wajib (Mandatory Extended Collective License) yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta mengintegrasikan fungsi pemberian izin dan pemungutan imbalan/royalti ke dalam satu pintu, yakni melalui LMK; 31. Bahwa model pemungutan melalui kolektif ini memberikan efisiensi administratif, kepastian hukum, dan jaminan distribusi yang proporsional kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan; 508 D.1. Mekanisme Direct Licensing Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhaan Kepastian Hukum dan Efisiensi pada Masyarakat Indonesia yang Majemuk dan Kondisi Wilayah Indonesia 32. Bahwa Direct Licensing (DL) untuk pertunjukan musik publik berpotensi: - mengacaukan ekosistem kolektif yang telah diatur oleh UU Hak Cipta, yang mana bahkan telah terdapat pula lembaga yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pemungutan kolektif tersebut; - menimbulkan pemungutan ganda; - menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dengan pihak swasta; dan - mengurangi perlindungan terhadap anggota PAPPRI yang tidak berstatus sebagai pihak dalam perjanjian langsung tersebut; 33. Bahwa Direct Licensing hanya tepat apabila diaplikasikan untuk situasi yang individual, eksklusif, dan pun tidak bersifat publik komersial, di mana untuk pertunjukan musik publik yang bersifat massal, mekanisme kolektif adalah bentuk perlindungan yang paling adil dan memenuhi kepastian; 34. Bahwa penerapan Direct Licensing di ranah publik berpotensi menjadi instrumen komersial sepihak yang memarginalkan pelaku industri musik di luar lingkar perjanjian tersebut, sehingga bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum; 35. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu untuk Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir tegas bahwa mekanisme royalti dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak memberi ruang bagi praktik Direct Licensing dalam konteks pertunjukan publik; 36. Bahwa ekosistem kolektif pengelolaan royalti memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan distribusi royalti yang adil dan efisien bagi seluruh pemegang hak cipta, dimana sistem ini memungkinkan lembaga yang ditunjuk (dalam hal ini LMK nasional dan LMK) untuk berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pencipta dan pemilik hak terkait dalam menagih dan mendistribusikan royalti; 37. Bahwa selama ini, tanpa adanya sistem kolektif, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan menghadapi tantangan besar dalam mengelola hak ekonomi secara efisien dan bahkan rawan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan belaka, sehingga penguatan dan pengelolaan 509 sistem kolektif melalui LMK dan LMK nasional menjadi sangat relevan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan serta distribusi royalti; 38. Bahwa sistem pemerolehan royalti secara kolektif ini sangat penting untuk diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, mengingat sifat dari ciptaan musik yang dapat diputar berulang kali di ruang publik oleh berbagai pihak, bahkan sampai bermiliar kali di berbagai penjuru daerah di indonesia, sehingga pengelolaan secara kolektif oleh suatu lembaga khusus ini dapat atau bahkan paling tepat untuk mengakomodir pengelolaan yang adil, transparan, dan efektif. LMK dan LMK nasional bertindak sebagai mediator yang memastikan tercapainya kepastian hukum baik bagi pelaku seni dan pencipta, serta berperan penting dalam penyelesaian masalah pemerolehan royalti antara pemilik hak cipta dengan pihak yang menggunakan ciptaan terkait secara komersial (user) yang efisien. Hal ini sejalan dengan keterangan Ibu Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D selaku Ahli Hukum Kekayaan Intelektual pada persidangan tanggal 22 Juli 2025 yang selanjutnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: “... Alasan yang pertama, penciptaan musik dan lagu itu melibatkan banyak pihak dengan bermacam-macam peran, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada penulis lirik, ada penata musiknya, ada penyanyinya, ada produser rekamannya, dan publisher. Kemudian, lagu sebagai intangible assets atau benda bergerak tidak berwujud itu berbeda dengan properti yang berwujud. Kalau kita punya kendaraan bermotor, misalnya, Yang Mulia, hanya punya satu, tidak bisa kendaraan itu saya pakai kemudian Ahli lain pakai, saya bisa menggunakan itu satu sendiri. Tetapi, lagu sebagai intangible assets dimungkinkan untuk digunakan secara masif, di mana saja. Saat ini mungkin bisa diputar … di saat yang sama mungkin bisa diputar di mal satu, kemudian diputar di mal yang lain, dibawakan dalam sebuah pesta pernikahan misalnya. Jadi, penggunaan lagu secara masif dan berulang-ulang itu butuh mekanisme yang efektif agar penggunaannya dapat dimonitor oleh pencipta. Itulah yang mendasari mengapa kita punya atau diharapkan adalah peran dari Lembaga Manajemen Kolektif ini yang berperan. Jadi, tidak kemudian satu-satu untuk meminta izin seperti itu, tetapi sudah dilaksanakan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif. …” 39. Bahwa ekosistem kolektif tidak hanya memfasilitasi distribusi royalti, melainkan juga menciptakan sistem yang jelas dan teratur untuk resolusi sengketa, seperti halnya dalam konteks adanya permasalahan ataupun 510 urusan pembayaran royalti, LMK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara internal dengan cara yang lebih efisien, tanpa mengganggu jalannya industri, sebagaimana sejalan dengan keterangan Prof Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb selaku Ahli dari pihak Pemerintah pada persidangan tanggal 7 Agustus 2025 yang selanjutnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut: “Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan LMK sebagai Collective Management Organization atau CMO memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif setiap penggunaan lagu tidak perlu melalui proses yang rumit. Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaannya. Tentu agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder. Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan tata kelola LMKN dan LMK secara good governance, akuntabel, dan transparan. Lembaga ini tak hanya bertugas menghimpun royalti, tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait, menggunakan teknologi dan platform digital, baik untuk big data lagu atau musik, layanan akses lagu untuk para pengguna, monitoring lagu apa saja yang digunakan, dan perizinan penggunaan untuk konser adalah hal mendesak untuk dilakukan dalam rangka akuntabilitas dan optimalisasi.” 40. Bahwa pada praktik yang terjadi di kancah internasional, mekanisme kolektif juga sukses diberlakukan di beberapa negara termasuk negara-negara berikut: a. Negara Brasil mengelola royalti musik melalui sistem satu pintu oleh lembaga Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) (vide Bukti PT—08) yang dibentuk berdasarkan Lei do Direito Autoral (Law No. 9.610/1998), di mana ECAD adalah satu-satunya lembaga pengelola royalti hak pertunjukan musik di ruang publik. ECAD adalah satu-satunya lembaga resmi manajemen kolektif nasional di Brasil yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dengan sistem sentralisasi atas penggunaan hak pertunjukan karya cipta musik. ECAD bekerja atas nama beberapa organisasi manajemen kolektif (LMK) yang mewakili pencipta, komposer, produser fonogram, dan artis pertunjukan; b. Negara Italia memiliki lembaga Society of Authors and Publishers (SIAE) sebagai LMKN yang dibentuk sebagai LMKN Italia yang mengelola pemberian lisensi musik berhak cipta untuk pertunjukan publik dengan 511 perhitungan tarif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Italia No. 633/1941 (vide Bukti PT—09); 41. Bahwa sama halnya dengan SIAE dan ECAD, Indonesia mengenal adanya lembaga LMKN yang memegang peran khusus untuk memperoleh secara kolektif dan mengelola royalti dengan batasan tarif yang sejatinya telah diatur jelas dalam Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437) (“Permenkumham 9/2022”), dan Kepmenkumham HKI 2/2016 sebagai peraturan turunan dari UU Hak Cipta guna memastikan terlaksananya kepastian hukum dan keadilan serta mencegah potensi pemberlakuan tarif royalti yang subyektif dan tidak proporsional; 42. Bahwa memahami konsep mekanisme kolektif tersebut, maka jelas bahwa mekanisme kolektif memberikan keunggulan pelaksanaan pengelolaan royalti yang memberikan efisiensi administratif bagi pengguna maupun pencipta atau pemegang hak cipta, kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemerolehan royalti, dan memaksimalkan perlindungan hak ekonomi pencipta yang proporsional sekaligus tidak mencederai hak pengguna ciptaan pula; D.2. Peningkatan Mekanisme Sistem Pengelolaan Royalti yang Lebih Tepat dan Terorganisir Melalui Sanksi Administratif 43. Bahwa dalam konteks sistem hukum nasional, penegakan hukum pada ranah keperdataan dan administrasi sebaiknya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta proporsionalitas agar penyelesaian sengketa berlangsung cepat dan tepat guna; 44. Bahwa hingga kini, penegakan hukum terhadap penyelenggara pertunjukan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti masih sangat bergantung pada mekanisme gugatan perdata. Meskipun sah secara hukum, mekanisme ini sering memakan waktu lama, kurang efisien, dan tidak 512 menjamin kepatuhan tepat waktu sehingga menghambat pemenuhan kewajiban royalti; 45. Bahwa di sisi lain, praktik penggunaan hukum pidana sebagai instrumen tekanan terhadap pengguna atau pelaku pertunjukan yang terlambat membayar royalti menunjukkan penyimpangan dari doktrin ultimum remedium, yakni bahwa hukum pidana semestinya menjadi upaya terakhir dan hanya diterapkan pada pelanggaran yang berat, sistemik, dan membahayakan kepentingan umum secara langsung; 46. Bahwa pemanfaatan hukum pidana dalam konteks sengketa royalti sering kali tidak proporsional terhadap sifat sengketa yang merupakan persoalan ekonomi, serta berisiko mengkriminalisasi pihak yang beritikad baik namun terlambat memenuhi kewajibannya. Lebih jauh, terdapat potensi penyalahgunaan hukum pidana oleh pihak tertentu untuk melakukan pemerasan dengan ancaman laporan pidana, yang jelas bertentangan dengan prinsip due process of law, terutama terkait tahapan peringatan dan penyelesaian administratif yang seharusnya lebih diutamakan; 47. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran royalti hendaknya tidak dijadikan objek pemidanaan langsung, melainkan diselesaikan melalui mekanisme administratif dan/atau perdata yang lebih sesuai dengan karakter kewajiban hukum privat yang dikelola secara kolektif. Dalam kerangka ini, Pihak Terkait merekomendasikan agar Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arahan normatif guna memperkuat ketentuan sanksi administratif dalam UU Hak Cipta. Bentuk sanksi administratif tersebut dapat meliputi: - Pengenaan denda administratif progresif yang meningkat sesuai lamanya keterlambatan, sebagai bentuk paksaan administratif (bestuursdwang) yang lazim dalam hukum administrasi Indonesia; - Pencabutan izin penyelenggaraan acara oleh instansi teknis terkait seperti Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, atau Kepolisian, apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan LMKN; dan - Penangguhan atau penolakan penerbitan rekomendasi izin untuk acara selanjutnya sampai penyelenggara dapat menunjukkan bukti kepatuhan terhadap kewajiban royalti sebelumnya; 513 48. Bahwa keberadaan sanksi administratif ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan efektivitas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dan tertib penyelenggaraan negara, di mana Sanksi administratif ini memiliki keunggulan karena dapat diterapkan secara cepat, terukur, berdasarkan data objektif dari LMKN, serta memberikan efek jera tanpa menimbulkan stigma sosial dan kerugian yang melekat seperti akibat hukum pidana; 49. Bahwa lebih lanjut, pengaturan sanksi administratif tersebut sesuai dengan asas subsidiaritas hukum pidana, yakni negara seharusnya mengutamakan penyelesaian melalui cara yang paling ringan dan tidak represif sebelum menggunakan instrumen pidana, sebagaimana dikedepankan dalam doktrin penegakan hukum modern. D.3. Peningkatan Mekanisme Sistem Pengelolaan Royalti yang Lebih Tepat dan Terorganisir Melalui Pengaturan Jangka Waktu Pembayaran Royalti dengan Batasan yang Jelas dan Mutlak 50. Bahwa seiring dengan kebutuhan penguatan rezim administratif dalam pengelolaan royalti, Pihak Terkait menilai perlu adanya pengaturan tegas mengenai jangka waktu pembayaran royalti setelah pertunjukan, guna memastikan kepastian hukum dan mencegah praktik penundaan pembayaran secara tidak beralasan oleh penyelenggara; 51. Bahwa saat ini, UU Hak Cipta belum mengatur batas waktu spesifik kapan royalti harus dibayarkan, sehingga menimbulkan multitafsir yang dapat disalahgunakan untuk menunda pembayaran, sehingga Pihak Terkait berpendapat bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk menetapkan batas waktu pembayaran royalti secara jelas, proporsional, dan limitatif, selaras dengan prinsip legalitas administratif guna menjamin ketertiban hukum dan kejelasan norma; 52. Bahwa sebagai representasi komunitas musisi dan pelaku pertunjukan, Pihak Terkait merekomendasikan agar pembayaran royalti dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pertunjukan selesai. Jangka waktu ini dianggap memadai karena pertimbangan berikut: 514 - Jangka waktu tersebut akan memberikan ruang waktu yang wajar bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pembukuan pendapatan dan pengeluaran acara secara profesional dan transparan; - Jangka waktu tersebut memungkinkan pelaporan penggunaan lagu (setlist) dan format acara secara akurat kepada LMK; - Jangka waktu tersebut dapat berperan penting dalam menghindari penegakan denda atau sanksi administratif yang sewenang-wenang; dan - Jangka waktu yang ditetapkan tersebut dapat menciptakan kekonsistenan dengan praktik umum penyelesaian kewajiban pasca- acara dalam industri pertunjukan; 53. Bahwa model pengaturan jangka waktu semacam ini merupakan upaya yang efisien, hal ini mengacu pada fakta bahwa peraturan internal American Society of Composer, authors and Publisher (ASCAP) dan Broadcast Music, Inc (BMI) di Amerika Serikat serta Society of composers, Authors and Music Publisher of Canada (SOCAN) di Kanada telah mengadopsi model pengaturan ini, yang mana menetapkan tenggat pelaporan dan pembayaran berkisar antara 15–45 hari setelah penggunaan; 54. Bahwa dengan pengaturan ini, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara, namun juga menjadi dasar obyektif bagi pemberlakuan sanksi administratif jika terjadi keterlambatan, sekaligus mengisi kekosongan norma yang selama ini menjadi sumber perdebatan dan ketidakpastian. Sehingga pada akhirnya, pengaturan jangka waktu ini akan memastikan fungsi sosial hak cipta dapat berjalan seimbang, menghormati hak pencipta sekaligus memberi kelonggaran administratif yang proporsional kepada pengguna; 55. Bahwa dengan demikian, mengacu pada uraian mengenai konsep kolektif tersebut di atas, maka Pihak Terkait dengan ini menyatakan ekosistem kolektif merupakan mekanisme yang paling efektif, adil, dan transparan dalam pengelolaan dan distribusi royalti di sektor musik, serta telah sejalan dengan UU Hak Cipta maupun praktik internasional dan prinsip-prinsip konstitusional; E. KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI ADA PADA PENYELENGGARA PERTUNJUKAN 515 56. Bahwa secara konseptual dalam ranah hukum hak cipta, pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti adalah pihak yang memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari pemanfaatan tersebut. Hal ini sesuai dengan penafsiran pada Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC) atau International Confederation of Societies of Authors and Composers, yang menerapkan prinsip international “the user pays”, di mana penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab atas terbukanya akses karya cipta ke publik, maka pada hakikatnya, royalti bukan dibayarkan oleh siapa yang menyanyi melainkan pihak yang memberikan akses kepada publik; 57. Bahwa dalam konteks pertunjukan musik secara publik ini, penyelenggara pertunjukan adalah subjek hukum yang memenuhi kriteria tersebut, karena: a. Penyelenggara pertunjukan adalah pihak pengendali konsep dan konten acara Penyelenggara adalah pihak yang menyusun, mengatur, dan menentukan bentuk pertunjukan, termasuk jenis musik, daftar lagu (setlist), urutan penampilan, dan durasi acara, di mana penyelenggara memiliki kewenangan penuh dalam mengontrak pelaku pertunjukan, menentukan siapa yang tampil, serta menetapkan apakah repertoar yang dibawakan termasuk lagu-lagu berhak cipta yang wajib dibayarkan royalti. b. Penyelenggara pertunjukan adalah subjek dalam perjanjian dengan pelaku pertunjukan Penyelenggara adalah pihak yang menandatangani kontrak kerja atau perjanjian jasa artistik dengan pelaku pertunjukan, di mana dalam kontrak tersebut, pelaku pertunjukan hanya berkewajiban memberikan penampilan sesuai kesepakatan, tanpa memikul tanggung jawab administratif terkait izin komersial ciptaan. Dengan demikian, kewajiban hukum yang bersifat administratif dan finansial, termasuk pembayaran royalti, melekat pada penyelenggara sebagai pihak pemberi kerja sekaligus penerima manfaat langsung dari penyelenggaraan pertunjukan tersebut. 516 c. Penyelenggara pertunjukan adalah pihak pengendali arus pendapatan Seluruh pendapatan yang timbul dan dihasilkan dari penyelenggaraan suatu pertunjukan, baik dalam aspek penjualan tiket, kontrak dengan sponsor, perjanjian kerja sama dengan iklan, penjualan merchandise, maupun sumber-sumber komersial lainnya, diperoleh dan dikelola oleh pihak penyelenggara, sehingga penyelenggara memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengetahui secara keseluruhan pendapatan dan mengalokasikan bagian dari pendapatan tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMK. Oleh karena itu, secara logis dan adil penyelenggara adalah pihak yang berkewajiban membayar royalti melalui LMK; 58. Bahwa pada praktiknya, seringkali Pihak Terkait menemukan pembebanan kewajiban bayar royalti yang tidak tepat atau salah sasaran terhadap pelaku pertunjukan seperti penyanyi atau musisi yang tampil atas dasar kontrak profesional, yang mana justru tidak memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai status perizinan karya yang dibawakan, serta tidak dalam posisi hukum untuk mewakili pengguna dalam melakukan pembayaran imbalan. Namun demikian, mereka justru sering menjadi pihak yang disasar oleh klaim atau ancaman pidana, padahal substansi tanggung jawab hukum seharusnya berada pada pihak pengguna komersial seperti penyelenggara acara, pemilik venue, atau promotor; 59. Bahwa pelaku pertunjukan (performer) pada hakikatnya adalah pihak yang menjalankan kewajiban artistik berdasarkan kontrak, tanpa kewenangan maupun sarana untuk menghitung, menagih, atau membayarkan royalti atas ciptaan yang ditampilkan, sehingga dengan menempatkan pelaku pertunjukan sebagai pihak yang berkewajiban membayar royalti akan: - menciptakan beban ganda karena pelaku pertunjukan telah menjual jasanya kepada penyelenggara dan tidak menerima langsung pendapatan dari acara yang diselenggarakan; - menimbulkan potensi sengketa dan kriminalisasi apabila penyelenggara lalai membayar royalti, namun pelaku pertunjukan yang dituntut; 60. Bahwa jika Pihak Terkait menelaah dari sudut pandang asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI, penentuan 517 subjek kewajiban haruslah jelas dan logis, yang mana dalam hal ini penyelenggara adalah subjek hukum yang paling tepat karena memenuhi unsur control (pengendalian), benefit (penerimaan manfaat), dan capacity (kemampuan untuk melaksanakan kewajiban); 61. Bahwa pada praktiknya, di ranah internasional juga menunjukkan hal yang sama, yaitu: - Di negara Italia, lembaga Society of Authors and Publishers (SIAE) memungut royalti langsung dari promotor atau penyelenggara acara, bukan dari artis atau band yang tampil; - Di negara Brasil, lembaga Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) menegaskan bahwa penyelenggara atau promotor adalah pihak yang wajib membayar karena merekalah yang memegang izin dan bertanggung jawab secara administratif; 62. Bahwa terkait dengan pandangan siapa yang berkewajiban untuk membayar royalti, Bapak Ir. Razilu, M.Si., CGCAE selaku perwakilan dari pihak Pemerintah menyampaikan dalam Persidangan tanggal 30 Juni 2025 bahwa “tanggung jawab pembayaran ada pada penyelenggara, acara, atau pemilik tempat usaha, bukan penyanyi atau musisi, kecuali mereka juga adalah sebagai penyelenggara”. Lebih lanjut, Bapak Ir. Razilu, M.Si., CGCAE juga menyampaikan hal serupa bahwa “Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Intelektual telah menegaskan bahwa penyelenggara … bahwa penyelenggara acara pertunjukan adalah pihak yang berkewajiban membayar royalti, ini menyederhanakan proses pengumpulan royalti dan memberikan kepastian hukum”; 63. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait dengan ini mendukung adanya permintaan dari Para Pemohon untuk mengubah makna frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta agar diubah menjadi “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan” agar diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang berkewajiban membayar royalti tersebut adalah siapapun yang merupakan penyelenggara acara, bukan pihak yang terlihat tampil dalam acara tersebut; 518 F. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.”; 3. Menyatakan frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 4. Menyatakan frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 5. Menyatakan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 519 dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 6. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 7. Menyatakan frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. KONKLUSI 1. Bahwa benar, pada awal tahun 2025, dua kelompok pemohon yang sama- sama berasal dari dunia seni pertunjukan melangkah ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kelompok pertama, yang kemudian tercatat sebagai Para Pemohon Perkara Nomor: 28/PUU-XXIII/2025, beranggotakan 29 penyanyi dan pelaku pertunjukan terkenal di Indonesia. Kelompok kedua, Para Pemohon Perkara Nomor: 37/PUU-XXIII/2025, berisi enam individu lainnya. Mereka membawa kegelisahan yang sama: 520 adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menurut mereka tidak selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak ekonomi, pengelolaan royalti, dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. 2. Bahwa benar, berikut adalah gambaran Timeline Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025, sebagai berikut: 3. sidang perdana, yang disebut pemeriksaan pendahuluan I, digelar pada 24 April 2025. Ruang sidang panel di Gedung Mahkamah Konstitusi terasa penuh dengan deretan kursi yang diisi oleh para kuasa hukum pemohon, perwakilan artis, serta awak media yang ingin mengabadikan momen langka ini. Ketua Panel, Hakim Saldi Isra, membuka persidangan dengan ketukan palu tiga kali. Pemohon memaparkan legal standing mereka: para pelaku seni merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Norma-norma ini, kata mereka, memaksa pelaku seni menyerahkan pengelolaan haknya kepada LMKN, yang dalam praktiknya menimbulkan potensi monopoli, kurang transparan, dan mengurangi kebebasan mereka untuk mengelola karya sendiri. 4. Bahwa benar, Para pemohon menyampaikan bahwa ketentuan dalam UU Hak Cipta menciptakan cakrawala hukum dan berpotensi mengancam 521 kebebasan berekspresi mereka sebagai pelaku pertunjukan, karena adanya persyaratan izin langsung dari pencipta dan ancaman sanksi pidana. Mahkamah memberikan nasihat terkait menyertakan syarat permohonan formil, meminta para kuasa hukum untuk memperjelas deskripsi kerugian konstitusional, serta memperbaiki struktur permohonan, agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sidang pendahuluan ini menekankan perlunya klarifikasi hukum dalam mekanisme pembayaran royalti dan pemaknaan pasal dalam UU Hak Cipta agar tidak merugikan pelaku seni dan mendukung pengembangan industri kreatif di Indonesia. 5. Bahwa benar, Mahkamah, pada tahap ini, belum menilai benar atau salah dalil tersebut. Hakim Panel memberikan nasihat agar permohonan diperbaiki: uraian kerugian konstitusional perlu dipertegas, hubungan sebab-akibat antara norma dan kerugian harus jelas, dan dalil uji materi harus dirangkai lebih terstruktur. Pemohon pun mencatat semua masukan itu, menyiapkan perbaikan untuk sidang berikutnya. 6. Bahwa benar, sidang kedua pada 7 Mei 2025, menjadi ajang bagi para pemohon untuk menyampaikan versi revisi permohonannya. Mereka mengaku telah memperbaiki uraian sesuai arahan hakim: menambahkan argumentasi bahwa norma-norma tersebut membatasi hak ekonomi secara tidak proporsional, mempersempit ruang negosiasi langsung antara pelaku seni dan pengguna karya, serta menempatkan LMKN pada posisi dominan yang sulit diawasi oleh pemilik hak. Hakim panel mencatat perbaikan ini, menandai proses formal menuju sidang pleno. 7. Bahwa benar, sidang tersebut berfokus pada tahap prosedural yang dikenal sebagai “Perbaikan Permohonan”, di mana tim hukum para pemohon mengajukan revisi dan klarifikasi terhadap klaim awal mereka. Permohonan tersebut mempertanyakan beberapa ketentuan spesifik dalam UU Hak Cipta, khususnya terkait interpretasi frasa kunci dalam undang-undang, pelanggaran hak konstitusional, serta ruang lingkup dan penerapan perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti. Pemohon meliputi sejumlah individu terkemuka dari industri kreatif, yang diwakili oleh tim kuasa hukum. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau dan menyatakan beberapa ketentuan UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta 522 meminta pembatalan bersyarat atas ketentuan-ketentuan tersebut kecuali jika ditafsirkan secara lebih sempit. Masalah yang diperdebatkan meliputi frasa seperti “penggunaan komersial karya,” “setiap orang,” “pembayaran ganti rugi,” dan “kecuali disepakati lain,” serta kekhawatiran tentang proporsionalitas dalam sanksi pidana. Sidang mengungkapkan bahwa pemohon telah melakukan revisi substansial terhadap permohonan mereka, dengan memasukkan argumen rinci mengenai kedudukan hukum, kerugian konstitusional, perbandingan dengan sistem hak cipta internasional, dan mekanisme lisensi seperti lisensi kolektif versus lisensi langsung. Mahkamah mengakui keseriusan dan ketelitian permohonan yang direvisi dan menyatakan bahwa keputusan akan segera diambil mengenai apakah kasus ini akan dilanjutkan ke sidang pleno untuk pemeriksaan lebih mendalam, atau dapat diselesaikan tanpa itu. Detail administratif mengenai pengajuan dan verifikasi bukti, kehadiran kuasa hukum, dan formalitas prosedural. Sidang ditutup dengan Mahkamah mengucapkan terima kasih atas upaya para pemohon dan menyatakan bahwa keputusan mengenai langkah prosedural selanjutnya akan diumumkan pada waktunya. 8. Bahwa benar, memasuki 30 Juni 2025, persidangan memasuki tahap penting: mendengar keterangan DPR dan Presiden. Di sini, tensi mulai terasa. DPR, melalui juru bicara I Wayan Sudirta, membela norma UU Hak Cipta sebagai wujud amanat konstitusi untuk melindungi hak cipta sekaligus kepentingan masyarakat luas. Menurut DPR, LMKN bukanlah alat monopoli, melainkan sarana untuk memastikan distribusi royalti yang adil dan efisien. Pemerintah, diwakili Razilu, pejabat Kementerian Hukum Republik Indonesia, menggarisbawahi filosofi undang-undang ini: pengelolaan langsung dan kolektif adalah mekanisme yang diakui di banyak negara, dan justru memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pencipta. 9. Bahwa benar, sidang tersebut melibatkan presentasi dan argumen rinci dari perwakilan pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. DPR dan Pemerintah membela pasal-pasal yang dipermasalahkan, yakni Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dengan argumentasi bahwa pasal- 523 pasal tersebut sesuai dengan Konstitusi dan norma hak cipta internasional. Mereka menekankan hak eksklusif pencipta atas hak ekonomi dan hak moral, mekanisme lisensi [lisensi langsung dan lisensi kolektif], serta peran organisasi pengelolaan kolektif dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Pemerintah menyoroti kerangka hukum dan administratif, termasuk peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti dan penetapan tarif secara rinci. Mahkamah mengemukakan kekhawatiran tentang efektivitas dan transparansi pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN, tafsir hukum tentang “penggunaan komersial,” keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik, serta potensi kriminalisasi pelanggaran hak cipta. Mahkamah meminta klarifikasi tentang sistem lisensi langsung versus lisensi umum, penanganan pencipta yang tidak terdaftar LMK, peran pelaku seni versus penyelenggara acara dalam pembayaran royalti, dan implikasi budaya dari penegakan hak cipta. Ada saran untuk melibatkan LMKN sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan, guna memperoleh kejelasan mengenai masalah operasional. Persidangan berakhir, dengan rencana untuk mengundang pihak-pihak terkait lainnya, termasuk asosiasi seniman dan badan pengelolaan hak cipta, untuk masukan lebih lanjut. Pengadilan menyoroti pentingnya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dengan hak publik untuk menikmati karya budaya, memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi royalti, serta mencegah penyalahgunaan sanksi pidana dalam penegakan hak cipta. 10. Bahwa benar, babak berikutnya, pada 10 Juli 2025, Pihak Terkait mulai masuk gelanggang. Dharma Oratmangun [LMKN] hadir dengan jajaran pengurusnya, menjelaskan peran mereka sebagai pengelola kolektif yang sah. Mereka menegaskan bahwa mekanisme yang ada telah mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. Marcellius Kirana Hamonangan [Kuasa Hukum PAPPRI] juga hadir, memberikan dukungan pada skema kolektif ini. Namun, suasana berubah ketika Satriyo Yudi Wahono, dkk., yang juga menjadi pihak terkait, disambung Singgih Tomi Gumilang [Kuasa Hukum Satriyo Yudi Wahono, dkk.] menyampaikan pengalaman berbeda: ada masalah teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan atau 524 ketidakjelasan pembagian royalti. Mereka menilai norma yang terlalu memusat pada LMKN justru membuka celah ketidakadilan. 11. Bahwa benar, berbagai pihak turut serta, termasuk para pemohon, pemerintah, serta pihak terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN], Persatuan Penyanyi, Penulis Lagu, dan Musisi Indonesia [PAPPRI], dan Satriyo Yudi Wahono, dkk., yang kesemuanya adalah para anggota dan para pengurus Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia [AKSI]. Sidang tersebut berfokus pada argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dan pertanyaan yang diajukan oleh hakim Konstitusi, dengan tujuan untuk mengklarifikasi masalah hukum dan praktis, seputar penegakan hak cipta di Indonesia. Isu-isu utama yang dibahas, meliputi eksklusivitas dan cakupan hak cipta, peran, dan legitimasi LMKN sebagai lembaga pengelolaan kolektif terpusat, tanggung jawab penyelenggara acara versus penampil dalam pembayaran royalti, kejelasan, dan kepastian ketentuan undang-undang, terutama terkait sanksi pidana, serta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan jaminan kerangka hukum yang adil yang mendukung ekosistem industri musik. LMKN membela keharusan sistem pengelolaan kolektif, menekankan bahwa pemegang hak cipta bergantung pada lembaga semacam itu untuk mengelola hak ekonomi secara efisien dan memastikan pengumpulan serta distribusi royalti. PAPPRI mendukung klaim pemohon, bahwa beberapa ketentuan dalam undang- undang hak cipta ambigu, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi mengkriminalisasi penampil secara tidak adil, menyerukan penyesuaian interpretasi konstitusional untuk mengklarifikasi undang-undang dan melindungi penampil dari pembayaran ganda atau tindakan hukum yang tidak adil. Perwakilan Satriyo Yudi Wahono, dkk. berargumen, bahwa UU Hak Cipta yang ada, sudah sejalan dengan prinsip konstitusional, dan menekankan pentingnya hak eksklusif pencipta, serta keabsahan sanksi pidana untuk melindungi kekayaan intelektual. Mereka menyoroti kebutuhan untuk mempertahankan kerangka hukum saat ini untuk melindungi pencipta, terutama yang secara ekonomi rentan dari eksploitasi. Para hakim Konstitusi mengajukan pertanyaan penting, terkait detail operasional LMKN dan LMK, implikasi hukum dan praktis mekanisme pembayaran dan lisensi, waktu dan penegakan pembayaran royalti, serta keseimbangan antara kewajiban 525 pengguna dan hak pencipta. Mereka meminta penjelasan tertulis lebih rinci dari semua pihak untuk memahami kondisi dan praktik aktual sebelum mengambil keputusan. Sidang ditutup dengan pengaturan prosedural untuk pengajuan keterangan ahli dan saksi serta klarifikasi tertulis lebih lanjut. 12. Bahwa benar, ketegangan semakin terasa pada sidang 22 Juli 2025 saat ahli dan saksi dari Pemohon 28/PUU-XXIII/2025 memberikan keterangan. Ahli hukum memaparkan risiko pelanggaran hak konstitusional, jika pelaku seni tidak diberi kebebasan memilih jalur pengelolaan haknya. Saksi, yang merupakan penyanyi aktif, menceritakan pengalaman pribadinya: royalti yang diterima, sering kali tidak sesuai dengan jumlah pemutaran atau penggunaan karya di lapangan. Cerita-cerita ini membawa nuansa emosional ke ruang sidang, membuat isu ini terasa lebih manusiawi daripada sekadar perdebatan pasal. 13. Bahwa benar, saksi-saksi Pemohon 28/PUU-XXIII/2025 termasuk Hendra Samuel Simorangkir [Sammy Simorangkir] dan Lestiani [Lesti Kejora], keduanya penyanyi profesional yang berbagi pengalaman mereka tentang ketidakpastian hukum dan sengketa yang timbul dari interpretasi undang- undang hak cipta, terutama terkait hak pertunjukan dan kewajiban untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta. Mereka menekankan tantangan profesional dan ekonomi yang dihadapi para penampil, seperti ancaman gugatan hukum dan tuntutan pidana meskipun mereka berkontribusi dalam mempopulerkan karya, seringkali tanpa akses langsung atau pemahaman tentang sistem royalti yang dikelola oleh organisasi pengelolaan kolektif [LMKN]. Ahli Laurensia Andrini dan Ahli Muhammad Fatahillah Akbar memberikan analisis hukum mendalam. Mereka menjelaskan dasar filosofis dan ekonomi hak cipta dan hak terkait, menekankan sifat yang berbeda namun saling melengkapi dari hak-hak tersebut. Laurensia menyoroti masalah dengan bahasa undang-undang yang ambigu yang menyebabkan interpretasi ganda, terutama terkait siapa yang harus membayar royalti dan bagaimana izin dikelola dalam pertunjukan langsung. Ahli Muhammad fokus pada aspek hukum pidana, mengadvokasi pendekatan humanis dan proporsional dalam kriminalisasi kasus hak cipta, dengan argumen bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir [ultimum remedium]. Dia 526 menekankan ketidakhadiran mens rea [niat] dalam ketentuan saat ini dan memperingatkan terhadap penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat untuk sengketa pribadi atau komersial. Sidang ini menampilkan dialog aktif antara hakim konstitusi, penasihat hukum pemohon, perwakilan pemerintah, dan pihak terkait, membahas implikasi praktis hukum, tantangan penegakan, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas yang melindungi hak pencipta dan pelaku seni sambil mendorong ekosistem musik yang berkelanjutan dan kolaboratif. Pengadilan juga mengeksplorasi standar hukum internasional, peran organisasi pengelolaan kolektif, dan konteks sosio-budaya hukum hak cipta Indonesia, yang secara historis berbeda dari tradisi individualistik Barat. 14. Bahwa benar, tak mau kalah, pada 31 Juli 2025, giliran Pemohon 37/PUU- XXIII/2025 menghadirkan ahli Albert Aries dan Marulam J. Hutauruk dan saksi Rina Aprilla dan Denny Rachman. Ahli memberikan perspektif yang menekankan kebebasan berkontrak sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdata, sementara saksi memaparkan data konkret tentang pembayaran royalti yang tidak proporsional. Bagi mereka, masalah ini bukan sekadar teori, tapi realitas yang berdampak langsung pada penghidupan pelaku seni. 15. Bahwa benar, sidang tersebut mencakup kesaksian dari penyanyi dan musisi profesional yang mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang dampak sistem hak cipta saat ini terhadap kemampuan mereka untuk tampil secara bebas tanpa takut akan konsekuensi hukum seperti gugatan atau tuntutan pidana. Mereka menggambarkan kesulitan praktis yang dihadapi dalam pertunjukan langsung di kafe, restoran, dan acara karena persyaratan lisensi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang membatasi kebebasan artistik mereka dan mengancam mata pencaharian mereka. Ahli memberikan tafsiran hukum atas ketentuan hak cipta, menekankan konvensi internasional [Konvensi Bern, WCT, TRIPS] dan prinsip bahwa pertunjukan publik tidak memerlukan izin langsung dari pemegang hak cipta. Mereka berargumen, bahwa ketentuan undang-undang saat ini, terutama Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan izin sebelumnya dari pemegang hak cipta, dapat secara tidak adil membatasi penampil dan 527 menghambat kreativitas. Ahli menyoroti prinsip “penggunaan wajar” dan fungsi sosial karya berhak cipta, menyerukan pendekatan seimbang yang melindungi pencipta tanpa memberatkan penampil secara berlebihan. Ahli membahas sanksi pidana dalam UU Hak Cipta, menyoroti ketidakkonsistenan dengan reformasi hukum pidana baru dan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas, terutama terkait peran dan tanggung jawab pihak yang dikenai tanggung jawab pidana [misalnya, penampil versus penyelenggara acara]. Ahli tersebut menekankan prinsip bahwa sanksi pidana harus menjadi ultima ratio [langkah terakhir] dan tidak boleh diterapkan secara sembarangan dalam sengketa hak cipta. Perwakilan dari pemerintah, organisasi pengelolaan hak cipta kolektif [LMK dan LMKN], dan pihak terkait lainnya juga hadir, menjelaskan sistem lisensi, pengumpulan royalti, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran publik. Sidang tersebut mencakup pertanyaan dari hakim mengenai ruang lingkup pertunjukan publik, aspek sosial dan ekonomi penegakan hak cipta, masalah seputar karya asing, dan tantangan praktis dalam implementasi undang-undang. Sidang ditutup dengan rencana pemerintah untuk menyajikan kesaksian ahli tambahan dalam sesi mendatang dan penekanan pada kebutuhan akan kejelasan hukum, keadilan, dan pendekatan yang seimbang yang menghormati hak pencipta serta realitas praktis yang dihadapi oleh pelaku seni dan masyarakat. 16. Bahwa benar, sidang terakhir dalam rangkaian ini berlangsung pada 7 Agustus 2025. Pemerintah menghadirkan Ahli Presiden, yang menegaskan bahwa pengaturan dalam UU Hak Cipta sudah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna. Mereka mengingatkan bahwa tanpa mekanisme kolektif, distribusi royalti akan lebih rawan manipulasi, biaya transaksi tinggi, dan sulit diawasi. LMKN, kata mereka, adalah instrumen negara yang sah dan perlu diperkuat, bukan dihapus. 17. Bahwa benar, sidang tersebut mencakup ahli yang ditunjuk oleh Presiden, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, seorang pakar Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Siber dari Universitas Padjajaran. Prof. Ramli menekankan pentingnya industri musik dan lagu sebagai bagian kritis dari ekonomi kreatif 528 Indonesia, yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Beliau menjelaskan kerangka hukum yang menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan aksesibilitas musik melalui organisasi pengelolaan kolektif [CMOs], terutama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN] dan lembaga afiliasinya [LMK]. Sistem ini dirancang untuk mekanisme lisensi satu pintu, guna memudahkan pengumpulan dan distribusi royalti, bertujuan menghindari hambatan birokrasi bagi pengguna dan mempromosikan remunerasi yang adil bagi pencipta. Ahli menyoroti tantangan dalam undang-undang saat ini, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan tarif royalti, mengingat realitas ekonomi dan persaingan dari produk digital alternatif, seperti musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan / Artificial Intelegence [AI]. Ahli menekankan risiko penegakan hukum yang terlalu keras dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pengguna, yang berpotensi mengurangi penggunaan musik oleh publik. Undang-undang memungkinkan pencipta untuk keluar dari sistem kolektif [opt. out] dan mengelola hak mereka secara mandiri, meskipun hal ini dapat mengurangi jangkauan pasar mereka. Selama sidang, Mahkamah mengajukan pertanyaan kritis tentang penerapan hak cipta dalam konteks yang beragam, seperti penggunaan komersial versus non-komersial, lingkup tanggung jawab penyelenggara acara versus penampil, penegakan dan transparansi pengumpulan royalti, serta mekanisme praktis untuk mengukur penggunaan musik dalam acara dan tempat. Prof. Ramli mengakui kompleksitas undang-undang dan menyarankan perlunya revisi untuk mengakomodasi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan serta mengklarifikasi tanggung jawab, terutama membedakan antara penampil dan penyelenggara acara. Sidang ditutup dengan kesepakatan bagi semua pihak untuk menyerahkan kesimpulan akhir pada 15 Agustus 2025. Pembahasan tersebut mengungkap keseimbangan rumit antara melindungi hak pencipta dan mendorong industri musik yang aksesibel dan dinamis dalam lanskap digital dan budaya Indonesia yang terus berkembang. 18. Bahwa benar, seiring berlalunya tujuh kali persidangan, terlihat jelas adanya tarik-menarik argumentasi. Pemohon berdiri di sisi kebebasan individual dan akuntabilitas langsung, sedangkan Pemerintah dan DPR mempertahankan pengelolaan langsung dan kolektif demi kepastian hukum dan efisiensi. Pihak Terkait terbagi: ada yang mendukung mekanisme saat ini, yaitu 529 Satriyo Yudi Wahono, dkk., dan ada yang berpihak pada para pemohon yaitu PAPPRI. 19. Bahwa benar, kini, nasib pasal-pasal yang dipersoalkan berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Putusan mereka, kelak akan menentukan arah kebijakan hak cipta di Indonesia: apakah negara akan terus memusatkan pengelolaan royalti melalui LMKN dan tetap membuka ruang lebih luas bagi pelaku seni untuk mengatur hak ekonominya sendiri. Perkara ini bukan sekadar soal pasal demi pasal, tetapi lebih menyentuh jantung persoalan antara perlindungan negara dan kebebasan kreatif, sebuah perdebatan yang akan mempengaruhi wajah industri musik dan seni pertunjukan tanah air untuk waktu yang lama. 20. Bahwa benar, kesaksian David Otmar Veda Koeswoyo, putra kedua almarhum Yon Koeswoyo, mengungkap rangkaian peristiwa yang ia nilai sebagai tindakan manipulatif yang dilakukan oleh kelompok musik Tkoos. Tindakan tersebut mencakup penggiringan opini, pemutarbalikan fakta, klaim keliru mengenai garis keturunan, serta interpretasi sepihak atas perjanjian apresiasi lagu karya almarhum Tonny Koeswoyo. 21. Bahwa benar, kesaksian David Otmar Veda Koeswoyo, menjelaskan bahwa semenjak Tkoos tampil sebagai band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan, baik melalui kolega mereka maupun secara langsung oleh leader band Tkoos. Salah satu isu yang paling mengganggu adalah narasi seolah-olah Tkoos merupakan keturunan langsung keluarga Koeswoyo. Walaupun pernah dilakukan klarifikasi, namun upaya tersebut dinilai tidak efektif, dan malah memunculkan ruang abu-abu yang terus dimanfaatkan. 22. Bahwa benar, terdapat kasus penyalahgunaan makna perjanjian apresiasi tahun 2018, yang sejatinya ditujukan khusus kepada keluarga almarhum Tonny Koeswoyo, namun kemudian dipersepsikan publik sebagai pembayaran royalti untuk seluruh keluarga besar KoesPlus®. Menurut David, hal ini disengaja untuk menimbulkan kebingungan, bahkan mengadu domba antar anggota keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 530 23. Bahwa benar, kesaksian ini juga menyinggung peristiwa-peristiwa lain, termasuk pengakuan leader band Tkoos dalam sebuah pertemuan, bahwa ia mengenal pihak yang terlibat konflik internal keluarga Koeswoyo pada tahun 2014, yang kemudian diakui benar setelah sebelumnya membantah. Perilaku ini, dinilai mencederai martabat keluarga dan merusak nama baik, almarhum Yon Koeswoyo. 24. Bahwa benar, David dapat menyimpulkan, bahwa Tkoos telah secara terang- terangan melakukan manipulasi yang merugikan kehormatan keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Tindakan manipulasi ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan suatu bentuk pendistorsian yang secara sengaja mengabaikan nilai historis, artistik, dan emosional yang melekat pada warisan musik legendaris tersebut. 25. Bahwa benar, manipulasi tersebut telah menimbulkan dampak serius secara moral, emosional, dan sosial bagi keluarga besar Koeswoyo maupun masyarakat pendukungnya. Secara moral, tindakan ini merendahkan integritas kreasi seni; secara emosional, mencederai ikatan batin antara pencipta, ahli waris, dan publik; secara sosial, mengikis apresiasi terhadap karya orisinal. Oleh karena itu, demi keadilan dan penghormatan atas hak asasi pencipta, David mendorong pelarangan total bagi Tkoos untuk membawakan lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 26. Bahwa benar, kasus ini terkait erat dengan pokok perkara pengujian UU Hak Cipta, khususnya dalam menegaskan urgensi penerapan mekanisme lisensi langsung [direct license]. Mekanisme ini menjadi solusi krusial, untuk memastikan perlindungan utuh terhadap hak moral dan ekonomi pencipta atau ahli warisnya, sebagaimana telah dijamin konstitusi, dengan memberikan kendali penuh atas penggunaan karya, mencegah eksploitasi tanpa izin, dan menjamin penghargaan yang setara atas warisan budaya Bangsa Indonesia. 27. Bahwa benar, kesaksian ini memperkuat argumen para Pemohon Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, dkk., mengenai perlunya perlindungan hukum yang tegas terhadap karya cipta, serta penegasan bahwa penggunaan karya, khususnya lagu, wajib melalui izin langsung yang sah dari pencipta atau ahli 531 warisnya, untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan kehormatan dan hak-hak pencipta. 28. Bahwa benar, perkara pengujian materiil UU Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU- XXIII/2025, Mahkamah telah menerima serangkaian keterangan dari berbaga i Pihak Terkait, baik yang langsung bersinggungan dengan pelaksanaan UU Hak Cipta ini, maupun yang memberikan pandangan ad informandum. Keseluruhan keterangan tersebut membentuk lanskap pandangan yang terbelah namun saling melengkapi dalam mengurai isu utama: hak ekseklusif, hak moral, hak ekonomi, pengelolaan royalti, dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. 29. Bahwa benar, terdapat pandangan yang konsisten menegaskan bahwa LMKN merupakan lembaga yang lahir dari amanat undang-undang dan bukan entitas swasta yang bergerak bebas. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem distribusi royalti yang efisien, transparan, dan merata, sehingga setiap pelaku seni, termasuk yang berada di pelosok dan tidak memiliki daya tawar tinggi, tetap dapat memperoleh haknya. Seyogiyanya, bahwa mekanisme pengelolaan langsung dan kolektif, adalah praktik standar internasional yang terbukti efektif dan menjadi best practice di banyak negara. Bagi mereka, keberatan yang diajukan bukan pengekangan konstitusi, akan tetapi, lebih bersifat pada masalah teknis implementasi norma, yang dapat diselesaikan melalui reformulasi UU Hak Cipta pada RUU Hak Cipta, reformasi tata kelola, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi, tanpa harus memberikan makna baru terhadap norma-norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025. 30. Bahwa benar, pihak yang mendukung lisensi langsung mengungkap adanya keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan laporan penggunaan karya, dan potensi monopoli yang dirasakan dalam pengelolaan royalti oleh LMKN. Mereka memandang bahwa kewajiban bergabung dengan LMKN membatasi kebebasan berkontrak serta mengurangi kontrol langsung atas hak ekonomi para pelaku seni. Oleh karena itu, mereka mendorong Mahkamah untuk tetap mempertimbangkan model yang lebih fleksibel, yaitu 532 memberi pilihan kepada pencipta untuk mengelola haknya sendiri atau menggunakan jasa LMKN sesuai kebutuhan masing-masing. 31. Bahwa benar, sementara itu, keterangan ad informandum yang disampaikan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung cenderung mengambil posisi moderat, yang mengakui adanya problematika dalam praktik, namun menilai bahwa solusi tidak terletak pada pembatalan norma- norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU- XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025, melainkan, pada perbaikan sistem tata kelola LMKN. Penekanannya, perlunya mekanisme audit independen, peningkatan akuntabilitas, serta pelibatan lebih banyak unsur pelaku seni dalam proses pengambilan keputusan. 32. Bahwa benar, dokumen tambahan keterangan pihak terkait semakin memperkuat posisi pendukung UU Hak Cipta. Penegasan bahwa norma- norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU- XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan, selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur sebelumnya dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. 33. Bahwa benar, Pihak Terkait menolak seluruh petitum Para Pemohon Perkara Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan seluruh petitum Para Pemohon Perkara Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 dengan argumen mendasar. Terkait permohonan pemaknaan frasa "Penggunaan secara komersial ciptaan" dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pengecualian pertunjukan, Pihak Terkait berpendapat, bahwa pengabulan justru akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menciptakan inkonsistensi norma. Alasannya, ciptaan lagu merupakan hak privat, yang wajib dilindungi negara, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UU Hak Cipta. Hak eksklusif ini, mencakup hak moral dan ekonomi, termasuk kewenangan pencipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya [Pasal 9 ayat (2) dan (3)], yang juga meliputi "Pertunjukan Ciptaan" [Pasal 9 ayat (1) huruf f]. Selanjutnya, terhadap permohonan pemaknaan frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) hanya untuk "Pelaku Pertunjukan", Pihak Terkait 533 menyatakan hal ini akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menimbulkan inkonsistensi. Frasa "Setiap Orang" yang merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum [Pasal 1 ayat (27)] perlu dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], khususnya dalam penegakan hak cipta. Membatasinya hanya pada "Pelaku Pertunjukan" [yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (6)] akan menyempitkan subjek hukum secara tidak tepat. 34. Bahwa benar, penolakan juga ditujukan pada permohonan pemaknaan frasa "membayar imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) dengan tambahan "sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan". Pihak Terkait berpendapat pengabulan usulan ini akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan inkonsistensi norma. Permohonan ini pada dasarnya menghendaki pembayaran royalti dapat dilakukan pasca-pertunjukan, namun, dalam praktiknya mekanisme yang seperti itu justru berpotensi menimbulkan masalah implementasi dan lebih merugikan pencipta, akibat hak ekonominya yang tidak terpenuhi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Frasa "membayar imbalan" sendiri merupakan bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta berupa royalti [Pasal 1 ayat (21)], dan mekanisme penetapan besarnya imbalan serta waktu pembayaran sebenarnya merupakan kewenangan LMK yang dapat dievaluasi tahunan dan disahkan Kementerian Hukum, sesuai Pasal 89 ayat (1 - 4). Selanjutnya, terkait permohonan pemaknaan frasa "Kecuali diperjanjikan lain" dalam Pasal 81 dengan menambahkan pengecualian untuk Pasa l 9 ayat (1) huruf f, Pihak Terkait juga menolak karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan inkonsistensi. Hak cipta lagu sebagai hak privat [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945] memberikan kebebasan berkontrak kepada pencipta untuk melaksanakan sendiri haknya atau memberikan lisensi [Pasal 81]. Membatasi makna frasa tersebut sesuai permohonan para pemohon, justru akan membatasi bahkan menghilangkan hak eksklusif pencipta [Pasal 1 ayat (1)]. Perjanjian antara pencipta dan LMK dibangun atas dasar kebebasan berkontrak, yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] dan faktanya bersifat tidak seragam, antar LMK. 534 35. Bahwa benar, Pihak Terkait menolak permohonan pemaknaan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) dengan menambahkan "sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pengabulan permohonan ini dinilai akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menimbulkan inkonsistensi norma. Meskipun perjanjian kuasa antara pencipta dan LMK memang mengikuti mekanisme dan tarif peraturan perundang-undangan, penambahan frasa tersebut tidak diperlukan dan berpotensi menghilangkan esensi hak eksklusif pencipta [Pasal 1 ayat (1)] yang hanya dapat dibatasi untuk penggunaan tertentu [Pasal 43 - 5]. Kewenangan LMK terbatas pada menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti [Pasal 89 ayat (2)], dan tidak menghalangi pencipta untuk membuat perjanjian sendiri dengan pihak lain berdasarkan kebebasan berkontrak [Pasal 81]. Perlindungan hak privat pencipta dari penggunaan sewenang-wenang [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945] tetap menjadi landasan utama. 36. Bahwa benar, Pihak Terkait juga menolak permohonan untuk menyatakan frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penghapusan frasa "huruf f" justru akan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyebabkan inkonsistensi norma. Penghapusan tersebut berarti menghapus kebijakan kriminal [criminal policy] sebagai Ultimum Remedium yang telah ditetapkan dalam pembentukan undang-undang, melemahkan perlindungan hak pencipta atas ciptaannya [Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945], serta membuka peluang penggunaan ciptaan secara sewenang-wenang [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945]. Huruf f ini sangat penting, karena menjamin hak ekonomi pencipta dalam penggunaan komersial "Pertunjukan Ciptaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f. Berdasarkan seluruh uraian dan argumen hukum yang disampaikan terhadap petitum permohonan 28/PUU- XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 a quo, Para Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, dkk. sebagai bagian dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, secara tegas memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk MENOLAK SELURUHNYA PETITUM PERMOHONAN DARI 535 PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 a quo. 37. Bahwa benar, dari keseluruhan keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa persoalan inti perkara ini, bukan hanya pada eksistensi LMKN, tetapi pada proporsionalitas pembatasan hak oleh negara melalui pengelolaan kolektif. Mahkamah perlu menimbang sejauh mana pengaturan ini menjaga keseimbangan antara efisiensi kolektif dan kebebasan individual pencipta. Bilamana persoalan yang diangkat bersumber dari implementasi norma-norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025, maka reformasi tata kelola menjadi jalan utama; bukan memaknai norma secara lebih sempit. 38. Bahwa benar, open legal policy merupakan ruang kebijakan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk merancang norma-norma teknis, implementatif, atau strategis tanpa intervensi Mahkamah Konstitusi, selama tidak melanggar konstitusionalitas. Doktrin ini mengakui otoritas legislator dalam menetapkan mekanisme operasional yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, termasuk pendelegasian pengaturan rinci kepada lembaga atau peraturan turunan. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji kesesuaian norma dengan UUD NRI Tahun 1945, bukan menilai kebijakan substantif atau alternatif terbaik. 39. Bahwa benar, dalam permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU- XXIII/2025, sebagian besar petitum para pemohon justru memasuki ranah open legal policy yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang- undang. Misalnya, permintaan pemaknaan frasa "membayar imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai pembayaran "sebelum atau setelah pertunjukan" sebenarnya menyangkut kebijakan teknis yang telah didelegasikan kepada LMK berdasarkan Pasal 89. Mekanisme dan waktu pembayaran royalti bersifat dinamis, memerlukan evaluasi periodik, serta melibatkan pertimbangan pasar yang tidak dapat distandarisasi melalui putusan konstitusi. 536 40. Bahwa benar, demikian halnya dengan permohonan pemaknaan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai "sesuai mekanisme dan tarif peraturan perundang-undangan". Legislator sengaja merumuskannya secara fleksibel, untuk memfasilitasi negosiasi berdasarkan kebebasan asas berkontrak dan variasi jenis ciptaan. Jika Mahkamah Konstitusi memaksakan standar baku, maka hal itu akan membekukan ruang gerak penyesuaian kebijakan yang esensial dalam ekosistem hak cipta yang terus berkembang, detik demi detik. 41. Bahwa benar, permohonan pembatasan makna frasa "Setiap Orang" pada Pasal 23 ayat (5) hanya untuk "Pelaku Pertunjukan" juga mengabaikan prinsip open legal policy. Definisi "Setiap Orang" sebagai subjek hukum umum dalam Pasal 1 ayat (27) UU Hak Cipta merupakan kebijakan legislatif yang disengaja untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di muka hukum. Begitu pula frasa "Kecuali Diperjanjikan Lain" dalam Pasal 81 yang memberi ruang kebebasan berkontrak merupakan kebijakan strategis untuk melindungi otonomi para pihak. 42. Bahwa benar, bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 tersebut, putusan akan melanggar doktrin pemisahan kekuasaan karena memasuki wilayah diskresi legislatif yang juga dilindungi konstitusi. Kewenangan untuk menetapkan mekanisme lisensi langsung, ruang lingkup subjek hukum, atau skema royalti termasuk kebijakan terbuka yang harus dievaluasi melalui proses legislatif, bukan litigasi konstitusional. Intervensi terhadap open legal policy berisiko mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi "super legislator" yang akan mengacaukan checks and balances, dan menghambat responsivitas sistem hukum terhadap perubahan zaman. II. PETITUM Berdasarkan KONKLUSI di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia 537 Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU- XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU- XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU- XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU- XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU- XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU- 538 XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. [2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 539 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 540 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (uraian para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam norma Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 1) Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 ”(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” 2) Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 ”(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif” 3) Pasal 81 UU 28/2014 “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).” 4) Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 “(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang 541 memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” 5) Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 ”(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yaitu hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I (Tubagus Arman Maulana) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik GIGI yang berdiri sejak tahun 1994. Pemohon I telah aktif di industri musik Indonesia sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas kiprah dan konsistensinya dalam berbagai proyek musik, konser, dan penampilan di berbagai platform media [vide Bukti P-50]; 4. Bahwa Pemohon II (Nazril Irham) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik NOAH (sebelumnya Peterpan) sejak tahun 2003. Pemohon II telah menempuh karier profesional di industri musik selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal luas sebagai salah satu penyanyi papan atas di Indonesia [vide Bukti P-51]; 5. Bahwa Pemohon III (Vina DSP Harrijanto Joedo) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi senior Indonesia yang memulai kariernya pada akhir tahun 1970-an. Pemohon III dikenal melalui lagu-lagu legendaris yang masih populer hingga kini dan telah aktif selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun dalam dunia pertunjukan musik di Indonesia [vide Bukti P- 52]; 6. Bahwa Pemohon IV (Dwi Jayati) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu Indonesia yang telah berkarya secara aktif sejak tahun 1980-an. Pemohon IV dikenal sebagai salah satu diva 542 Indonesia yang berkiprah dalam berbagai genre musik dan tampil secara konsisten di berbagai panggung nasional dan internasional [vide Bukti P-53]; 7. Bahwa Pemohon V (Judika Nalom Abadi Sihotang) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal luas sebagai penyanyi profesional setelah menjadi finalis dalam ajang Indonesian Idol pada tahun 2005. Pemohon V telah berkarier secara aktif di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an serta dikenal atas kemampuan vokalnya dengan berbagai lagu hits yang telah dirilisnya [vide Bukti P-54]; 8. Bahwa Pemohon VI (Bunga Citra Lestari) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan aktris di industri hiburan Indonesia sejak awal 2000-an. Pemohon VI dikenal atas suara khas dan karya musiknya, serta tampil aktif dalam berbagai konser, festival, dan program televisi [vide Bukti P- 55]; 9. Bahwa Pemohon VII (Sri Rosa Roslaina H) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi profesional yang mulai berkarier sejak usia muda pada awal 1990-an. Pemohon VII dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai penyanyi dengan banyak karya lagu, dan telah tampil di berbagai pertunjukan berskala nasional dan internasional [vide Bukti P-56]; 10. Bahwa Pemohon VIII (Raisa Andriana) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal publik sebagai penyanyi sejak merilis debut albumnya pada tahun 2011. Pemohon VIII merupakan salah satu penyanyi pop terkemuka di Indonesia dengan berbagai pertunjukan langsung, tur konser, dan rekaman musik yang sukses secara komersial [vide Bukti P-57]; 11. Bahwa Pemohon IX (Nadin Amizah) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu muda Indonesia sejak 2017. Pemohon IX dikenal melalui karya-karya musik indie yang puitis dan telah aktif melakukan pertunjukan langsung serta merilis album lagu [vide Bukti P-58]; 12. Bahwa Pemohon X (Bernadya Ribka Jayakusuma) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal publik sebagai penyanyi dan penulis lagu sejak awal dekade 2020-an. Pemohon X dikenal atas gaya bermusiknya yang tenang dan introspektif, serta aktif dalam dunia pertunjukan musik digital dan konser [vide Bukti P-59]; 543 13. Bahwa Pemohon XI (Anindyo Baskoro) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik yang dikenal sebagai bagian dari grup musik RAN serta proyek-proyek kolaboratif lainnya. Pemohon XI telah aktif di industri musik Indonesia sejak pertengahan 2000-an [vide Bukti P-60]; 14. Bahwa Pemohon XII (Oxavia Aldiano) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi pop Indonesia sejak merilis lagu “Status Palsu” pada tahun 2008. Pemohon XII telah aktif dalam berbagai pertunjukan musik di dalam dan luar negeri [vide Bukti P-61]; 15. Bahwa Pemohon XIII (Afgansyah Reza) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi sejak merilis album perdananya pada tahun 2008. Pemohon XIII dikenal atas gaya vokal melankolis dan telah tampil secara konsisten dalam pertunjukan musik di Indonesia dan Asia [vide Bukti P-62]; 16. Bahwa Pemohon XIV (Ruth Waworuntu Sahanaya) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi senior Indonesia dan telah berkarya sejak awal 1980-an. Pemohon XIV dikenal sebagai salah satu diva musik Indonesia yang telah tampil di berbagai panggung nasional dan internasional selama lebih dari 4 (empat) dekade [vide Bukti P-63]; 17. Bahwa Pemohon XV (Wahyu Setyaning Budi Trenggono) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi yang memulai kariernya di akhir 1980-an. Pemohon XV aktif dalam berbagai pertunjukan musik sejak masa remajanya hingga kini [vide Bukti P-64]; 18. Bahwa Pemohon XVI (Andi Fadly Arifuddin) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik Padi (kini Padi Reborn) sejak tahun 1997. Pemohon XVI telah tampil dalam berbagai konser besar di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu vokalis paling berpengaruh dalam musik pop-rock Indonesia [vide Bukti P-65]; 19. Bahwa Pemohon XVII (Drs. H. Ahmad Z Ikang Fawzi, MBA.) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi rock Indonesia yang telah aktif sejak tahun 1980-an. Pemohon XVII dikenal sebagai salah satu pionir musik rock Indonesia dan telah berkarier secara konsisten di berbagai platform pertunjukan musik [vide Bukti P-66]; 544 20. Bahwa Pemohon XVIII (Andini Aisyah Hariadi) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi jazz-pop Indonesia yang memulai kariernya sejak usia muda pada akhir 1990-an. Pemohon XVIII dikenal atas eksplorasi musikal dan konsistensinya dalam berbagai pertunjukan live maupun produksi rekaman [vide Bukti P-67]; 21. Bahwa Pemohon XIX (Dewi Yuliarti Ningsih) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Pemohon XIX telah berkarier selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal lewat penampilannya di berbagai festival musik serta konser besar [vide Bukti P-68]; 22. Bahwa Pemohon XX (Hedi Suleiman) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi Indonesia dan dikenal sebagai salah satu vokalis dari grup musik Kahitna. Pemohon XX telah aktif di industri musik sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas penampilannya dalam berbagai proyek musik dan pertunjukan langsung [vide Bukti P-69]; 23. Bahwa Pemohon XXI (Mario Ginanjar) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi Indonesia dan dikenal sebagai vokalis grup musik Kahitna sejak tahun 2003. Pemohon XXI aktif dalam berbagai pertunjukan musik dan kolaborasi lintas genre [vide Bukti P-70]; 24. Bahwa Pemohon XXII (Teddy Adhytia Hamzah) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu sejak pertengahan 2010-an. Pemohon XXII dikenal dengan gaya soul dan R&B serta aktif tampil dalam pertunjukan langsung dan festival musik [vide Bukti P-71]; 25. Bahwa Pemohon XXIII (David Bayu Danang Joyo) yang dikenal dengan David Naif, merupakan warga negara Indonesia, penyanyi dan mantan vokalis utama dari grup musik NAIF yang populer sejak akhir 1990-an. Pemohon memiliki karakter vokal yang unik dan performa panggung yang kuat [vide Bukti P-72]; 26. Bahwa Pemohon XXIV (Trantrisyalindri Ichlasari) merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik Kotak, sejak awal 2000-an aktif tampil dalam berbagai konser rock nasional [vide Bukti P- 73]; 545 27. Bahwa Pemohon XXV (Hatna Danarda) dikenal sebagai Arda Naff, merupakan warga negara Indonesia, mantan vokalis dari grup musik Naff yang telah dikenal di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an dan sering tampil aktif dalam pertunjukan langsung dan berbagai produksi musik pop-rock (vide Bukti P-74) 28. Bahwa Pemohon XXVI (Ghea Indrawari), merupakan warga negara Indonesia yang dikenal publik sebagai penyanyi muda sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, serta aktif merilis karya-karya pop dan tampil di berbagai acara musik sejak tahun 2018 [vide Bukti P-75]; 29. Bahwa Pemohon XXVII (Rendy Pandugo, S.E.), merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang dikenal melalui gaya musik pop akustik modern. Pemohon XXVII mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an dan aktif dalam pertunjukan musik baik di dalam negeri maupun luar negeri [vide Bukti P-76]; 30. Bahwa Pemohon XXVIII (Gamaliel Krisatya), merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang awalnya dikenal melalui grup vokal GAC, serta kini aktif sebagai penyanyi solo dengan karya-karya eksperimental dan sering tampil dalam pertunjukan musik lintas genre [vide Bukti P-77]; 31. Bahwa Pemohon XXIX (Mentari Gantina Putri), merupakan warga negara Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi muda melalui media sosial dan platform digital, serta aktif merilis lagu dan tampil di berbagai acara musik sejak awal 2020-an [vide Bukti P-78]; 32. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX mengalami kerugian hak konstitusional karena adanya ketidakpastian hukum dalam aturan tentang hak cipta yang ditimbulkan oleh norma pasal dalam UU 28/2014 yang dimohonkan pengujian sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX merasa tidak memperoleh jaminan perlindungan yang layak dari negara dalam menjalankan profesinya. 33. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX merasa mengalami rasa takut dan kekhawatiran terhadap somasi, gugatan, dan juga ancaman pelaporan pidana dalam menampilkan karya cipta di ruang publik melalui 546 pertunjukan yang merupakan bagian dari ekspresi budaya sekaligus sumber penghidupannya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penyanyi dan/atau pencipta lagu yang beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-37, dan Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-78]. Hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX yang dianggap dirugikan dimaksud adalah hak atas kepastian hukum dan rasa aman serta jaminan perlindungan diri yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX disebabkan karena berlakunya norma Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman dari rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dalam menjalankan profesinya sebagai penyanyi dan/atau pencipta lagu. Oleh karenanya, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 547 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 23 ayat (5) juncto Pasal 87 ayat (4) UU 28/2014 telah menentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menganut sistem pemungutan royalti atas pertunjukan berdasarkan mekanisme blanket license yang memungkinkan sentralisasi pengumpulan dan distribusi royalti secara efisien karena tidak mengharuskan interaksi satu per satu antara pencipta dan pengguna ciptaan. Namun demikian, dalam praktik akhir-akhir ini, terjadi penafsiran non-sistematis yang merugikan hak konstitusional para Pemohon, di mana pihak-pihak tertentu memaksakan penerapan model direct license bahkan disertai ancaman sanksi pidana. Keadaan demikian, menurut para Pemohon, berpotensi merampas hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam pemungutan royalti atas performing rights, sudah menjadi kebiasaan umum, penyelenggara acara pertunjukan (event organizer) bertanggung jawab sebagai pengguna ciptaan untuk membayar royalti atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe. 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks pertunjukan yang telah tunduk pada mekanisme blanket license semestinya tidak diperlukan lagi perizinan langsung dari pencipta sepanjang pengguna ciptaan telah memenuhi kewajiban pembayaran imbalan atau royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, karena frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian tersebut, maka menimbulkan penafsiran bahwa semua bentuk penggunaan komersial, termasuk pertunjukan, harus mendapatkan izin langsung dari pencipta. Ketidakjelasan tersebut telah mengakibatkan tumpang tindih norma antara 548 Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 serta menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pelaku pertunjukan yang telah beriktikad baik dalam membayar royalti melalui LMK. 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan. Apabila frasa “Setiap Orang” tidak dimaknai mencakup penyelenggara atau bahkan mungkin pihak-pihak lainnya yang terlibat, maka terjadi ketimpangan tanggung jawab hukum, yang berpotensi merugikan pelaku pertunjukan. 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan. Dalam praktik, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara ketat bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung, sehingga apabila pembayaran dilakukan setelah pertunjukan, pelaku pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum. Penafsiran tersebut menurut para Pemohon tidak sejalan dengan realitas operasional kegiatan pertunjukan, karena pendapatan baru dapat dihitung secara riil setelah pertunjukan usai (berbasis tiket, sponsor, atau donasi). Terlebih, lagu yang dibawakan sering berubah secara spontan, termasuk berdasarkan permintaan penonton, serta penyelenggara dan pelaku pertunjukan baru dapat menghitung dan melaporkan daftar karya serta tarif royalti setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, jangka waktu kewajiban pembayaran royalti tersebut tidak dapat dibatasi karena jauh lebih ideal untuk dibayarkan setelah pertunjukan dilaksanakan sesuai dengan kondisi nyata dari penyelenggaraan acara tersebut. 6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat penafsiran dan penerapan Pasal 81 UU 28/2014 yang tidak berkeadilan demi mengakomodasi direct license (lisensi langsung) untuk lisensi performing rights (hak pertunjukan). Penerapan direct license akan menyulitkan pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi performing rights karena penentuan tarif royalti direct license dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu 549 populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodal besar. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU 28/2014 harus ditafsirkan menjadi “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”. Penafsiran ini tidak menghapus hak eksklusif pencipta, melainkan menegaskan bahwa royalti atas pertunjukan telah ditarik secara kolektif oleh LMK dan dilindungi oleh Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014. 7. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 membuka ruang multitafsir karena tidak diberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut. Akibatnya, ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna karya yang harus membayar royalti. 8. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang mempidanakan tindakan pertunjukan tanpa izin bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas ultima ratio karena unsur pidana dalam norma tersebut tidak dapat terpenuhi secara objektif mengingat Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 memberikan pengecualian terhadap syarat izin langsung dan justru menekankan pada mekanisme pembayaran royalti secara kolektif melalui LMK sebagai representasi hukum dari pencipta. Tindakan pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta bukanlah tindak pidana melainkan lebih merupakan persoalan keperdataan atau administratif apabila terjadi sengketa pembayaran royalti. Keberadaan ketentuan pidana atas performing rights tersebut menimbulkan kekhawatiran yang mengancam rasa aman dan kebebasan berkarya bagi pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” pada Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”; 550 2. Frasa “Setiap Orang” pada Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; 3. Frasa “membayar imbalan” pada Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; 4. Frasa “Kecuali diperjanjikan lain” pada Pasal 81 UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; 5. Frasa “imbalan yang wajar” pada Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 6. Frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-106, 2 (dua) orang ahli yaitu Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra Samuel Simorangkir dan Lestiani (Lesti Kejora), yang masing-masing keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 dan keterangan tertulis bersama keterangan tambahannya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2025 dan tanggal 10 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 551 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, disertai tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H, FCBArb yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2025. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025. Selain itu, Pihak Terkait LMKN menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait PAPPRI menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-10. Selain itu, Pihak Terkait PAPPRI menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, Doadibadai, Rika Ratika Roslan, Ari Sapta Hernawan, Denny Farfi. C, Erdian Aji Prihartanto, Mario Ricardo Patar Uluan, R. Bambang Permadi, Rico Valentino, dan LH Hapsari Koeswoyo (Satrio Yudi Wahono dkk), telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025. Untuk mendukung keterangannya, 552 Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang saksi yaitu David Otmar Veda Koeswoyo yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah dan keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait LMKN, keterangan Pihak Terkait PAPPRI, keterangan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait PAPPRI, bukti surat/tulisan dan keterangan tertulis saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, kesimpulan tertulis Pihak Terkait LMKN, kesimpulan tertulis Pihak Terkait PAPPRI, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan: 1. Apakah frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam norma Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian perizinan langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta sepanjang pengguna telah memenuhi kewajiban pembayaran imbalan atau royalti melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara norma Pasal 9 ayat (3) dan norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. 2. Apakah frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara 553 komersial terhadap ciptaan. Selain itu, frasa “membayar imbalan” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, apakah sebelum ataukah setelah pertunjukan, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. 3. Apakah frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014 menyebabkan kesulitan bagi pelaku pertunjukan untuk dapat mengakses lisensi performing rights karena penentuan tarif royalti direct license dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum dan melanggar hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. 4. Apakah frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 menimbulkan multitafsir karena tidak terdapat parameter yang tegas mengenai maksud kewajaran tersebut, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. 5. Apakah “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas ultima ratio dalam hukum pidana serta menimbulkan kekhawatiran yang mengancam rasa aman dan kebebasan berkarya bagi pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.15] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. 554 [3.15.1] Bahwa pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang, jika ditelusuri secara historis, jauh sebelum Indonesia merdeka telah diadopsi Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 (Auteurswet 1912). Auteurswet tersebut merupakan undang-undang hak cipta buatan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda pada saat itu. Auteurswet 1912 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita hukum nasional, sehingga disahkan Undang-Undang Hak Cipta pertama yang berhasil disusun oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU 6/1982). Berlakunya UU 6/1982 adalah dalam rangka pembangunan di bidang hukum untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra pada saat itu [vide Penjelasan Umum UU 6/1982]. Isi pokok dari UU 6/1982 antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum hak cipta seperti pengertian dan fungsi hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, masa berlaku dan pendaftaran ciptaan, pembatasan hak cipta, serta sanksi pidana pelanggaran hak cipta; Selanjutnya, UU 6/1982 mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU 7/1987) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UU 12/1997). Adapun perubahan pokok yang diatur dalam UU 7/1987 berkaitan dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan perdagangan. Sedangkan, UU 12/1997 menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai (i) perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, (ii) pengecualian pelanggaran terhadap Hak Cipta, (iii) jangka waktu perlindungan ciptaan, (iv) hak dan wewenang menggugat, dan (v) ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, UU 12/1997 juga merupakan respon nasional atas Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut TRIPs), yang memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, TRIPs yang disebutkan dalam Penjelasan Umum sebagai salah satu latar belakang pengesahan UU 12/1997 merupakan salah satu produk Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan 555 Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu, Indonesia meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO, yang selanjutnya disebut WCT) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO, yang selanjutnya disebut WPPT) melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Untuk memenuhi kesesuaian sistem hukum nasional dengan berbagai konvensi/perjanjian internasional tersebut yang berkaitan dengan bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya, maka disusunlah undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU 19/2002). Undang-Undang ini memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, karena antara lain mengatur perlindungan lebih luas hingga mencakup penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran hak cipta yaitu ancaman pidana. Dalam perkembangannya, UU 19/2002 diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Penggantian UU 19/2002 dengan UU 28/2014 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. Dengan berlakunya UU 28/2014, Indonesia mulai mengadopsi sistem kolektif atau blanket license melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sebelumnya hal tersebut tidak diatur dalam UU 19/2002. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) dalam UU 28/2014 bertujuan memberi kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk pengguna 556 komersial dengan skema lisensi kolektif. Lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya ini, tidak hanya bertugas menghimpun royalti tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. [3.15.2] Bahwa bertolak dari perkembangan hukum hak cipta tersebut, dapat dipahami bahwa hukum hak cipta merupakan hukum yang melindungi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan bagian umum UU 28/2014 dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Selain itu, UU 28/2014 menegaskan kembali bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak moral dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Sedangkan, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU 28/2014, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta [vide Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 UU 28/2014]. Berkenaan dengan hal tersebut, undang-undang hak cipta, pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subjek kreatif atas hasil keaktivitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan dalam bentuk hak kepada subjek kreatif untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan serta pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak moral. Oleh karena itu, hak cipta sebagaimana karakternya sebagai suatu kekayaan intelektual berupa ide, pokok pemikiran, dan keahlian maka di dalamnya juga melekat hak moral dan hak ekonomi. Sebagai hak, maka terhadap 557 subjek dimaksud diberikan jaminan perlindungan hukum dan terhadap pemilik hak diberikan keistimewaan dalam melaksanakan haknya. Hak milik sebagai hak yang bersumber dari hubungan antar subjek dalam masyarakat dan oleh karenanya diberikan pembatasan dalam penggunaannya. Hak cipta sebagai hak milik (property right) memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemegang hak, namun demikian bukan berarti bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya secara tidak terbatas. Salah satu kondisi ideal yang hendak dicapai oleh hukum hak kekayaan intelektual adalah agar tercipta keseimbangan kedudukan antara pemilik hak cipta dengan masyarakat. Dalam kaitan ini, pembatasan hak cipta merupakan bentuk penyeimbangan antara hak dari pemegang hak cipta dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang menjadi kreasi pencipta [vide Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU 28/2014]. Secara doktriner, pembatasan hak milik berupa hak cipta dikenal dengan istilah limitation atau fair use. Istilah pembatasan (limitation) hak cipta merupakan konsep yang dikenal dalam sistem civil law karena yang menjadi fokus perlindungan adalah subjek pencipta. Sementara itu, konsep yang digunakan oleh sistem common law mendasarkan perlindungan hak cipta pada karya ciptanya, sehingga digunakan istilah fair dealing atau penggunaan yang wajar. Persamaan dari kedua konsep tersebut terdapat dalam pengecualian atas hak eksklusif dari pencipta yang salah satunya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu dan tidak bersifat eksploitatif, sehingga dalam praktiknya pembatasan untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan, misalnya dalam hal riset dan pendidikan, serta pemberitaan dan pembelaan di pengadilan. Pembatasan yang lebih luas dapat dikaitkan pula dengan pemikiran John Locke yang pada prinsipnya menyatakan bahwa sesungguhnya justifikasi atau pembenaran penguasaan seseorang atas hak milik berakar dari pemikiran bahwa setiap umat manusia memiliki hak untuk bertahan hidup sehingga dia memiliki hak atas sumber daya yang disediakan alam agar cukup memenuhi eksistensinya (property rights are justified because humans have a ‘‘right to their preservation’’ and thus have a right to ‘‘meat and drink and such things that Nature affords for their subsistence”). Oleh karena itu, Locke meyakini bahwa hak seseorang untuk memiliki atau menguasai sesuatu adalah tidak absolut. Salah satu syarat pemenuhan hak tersebut harus didasarkan pada pembatasan (constraint), mengenai berapa banyak seseorang dapat secara adil memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu sebagai hak 558 milik, sehingga penguasaan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, tanpa menghilangkan hak atau kebutuhan publik atas barang dimaksud. [3.15.3] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sistem hukum hak cipta di Indonesia, merupakan praktik doktrin perlindungan hak cipta yang bersumber dari hukum internasional yang disesuaikan dengan karakter Indonesia dan budaya yang khas, serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam hal ini, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar hukum yang berlaku benar-benar terwujud sebagai hukum yang hidup (living law) dan mencerminkan jiwa bangsa (volksgeitz). Nilai-nilai dasar tersebut diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang penerapannya merupakan keniscayaan agar suatu sistem hukum dapat mencapai tujuan akhir dari hukum yang sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia [vide Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karenanya, sistem hukum hak cipta di Indonesia tidak secara kaku mengadopsi doktrin yang dianut sistem civil law maupun sistem common law, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara perlindungan hak milik pribadi dengan kepentingan umum. Hal ini relevan dalam konteks penerapan hak ekonomi terhadap ciptaan, di mana hak ekonomi merupakan hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Tentunya dalam konteks perekonomian nasional, pelaksanaan setiap individu dalam mendapatkan manfaat ekonomi tidak boleh mengesampingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi berlandaskan Pancasila yang mengutamakan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana hakikat sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekonstruksi konsep kepemilikan hak cipta di Indonesia yang terikat pada perjanjian internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), harus tetap diterapkan berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional harus diorientasikan dan ditujukan agar bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dapat mengambil manfaat secara optimal dari tata nilai global untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, manfaat ekonomi dari hak cipta haruslah diterapkan dalam 559 peraturan perundang-undangan sesuai prinsip proporsionalitas dan rasionalitas terutama ketika menentukan nilai manfaat ekonomi yang akan diberikan kepada pemegang hak cipta, dan seberapa besar beban yang harus ditanggung pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut dengan tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebab, perlindungan hak cipta di Indonesia harus mengutamakan keseimbangan antara hak individual dan juga kepentingan sosial masyarakat yang lebih luas. [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam norma Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian perizinan langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta sepanjang pengguna telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMK sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara norma Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, yang melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari maksud keseluruhan norma Pasal 9 UU 28/2014 yang selengkapnya menyatakan: (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. 560 (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Norma Pasal 9 UU 28/2014 pada pokoknya mengatur mengenai penerapan atau pelaksanaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam hal ini, Pasal 9 ayat (1) menentukan mengenai aktivitas atau kegiatan di mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yaitu kegiatan yang memanfaatkan ciptaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 3 UU a quo menegaskan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, ciptaan yang dimaksudkan sebagai objek pengaturan Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 mencakup segala jenis ciptaan atau hasil karya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU 28/2014 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. Objek UU a quo memang disebutkan secara luas karena pengaturan ini dimaksudkan dapat mencakup segala jenis ciptaan yang wujudnya selalu berkembang mengikuti dinamika dan perkembangan teknologi sesuai dengan karakter hak cipta yang mengedepankan inovasi serta kreativitas dari penciptanya. Oleh karenanya, apabila rumusan ketentuan pasal tersebut dipahami secara saksama, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU 28/2014 adalah norma yang bersifat umum (lex generalis) dan universal yang bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada jenis ciptaan dalam bentuk lagu, melainkan berlaku terhadap setiap bentuk ciptaan. Prinsip dan materi muatan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU 28/2014 selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights sebagaimana maksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 561 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum secara adil, temasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Dengan demikian, norma Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU 28/2014 merupakan konsekuensi logis dari prinsip penerapan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, di mana hak tersebut bersifat eksklusif dan apabila ada pihak lain yang ingin melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana diuraikan pada Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 maka pada prinsipnya, harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berkenaan dengan norma Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014, para Pemohon memohon agar frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam norma Pasal a quo dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”. Pemaknaan yang dikehendaki oleh para Pemohon tersebut pada dasarnya telah diakomidir oleh UU 28/2014 dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang menyatakan, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Apabila dicermati secara saksama, untuk memahami maksud dari Pasal 23 ayat (5) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU 28/2014. Sebab, Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 merupakan norma yang mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban meminta izin pencipta bagi orang yang akan melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Namun demikian, norma pengecualian itu tidak serta merta menghilangkan kewajiban meminta izin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, hanya tata caranya yang diatur secara berbeda, yaitu melalui LMK. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan dan fungsi LMK sebagai lembaga “yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait” sehingga substansi Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 pada pokoknya tidak menghilangkan kewajiban izin sebagaimana prinsip yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, yang hanya mengalihkan kewajiban izin tersebut kepada LMK dalam hal pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK dimaksud. Artinya, jika pengguna hak cipta akan menggunakan hasil ciptaan secara komersial meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut dapat dibenarkan. Walakin, Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan 562 ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, dalam Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 terdapat ketentuan yang melarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 24 UU 28/2014 menentukan maksud “penggunaan secara komersial” adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Artinya, apabila akan memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan maka diwajibkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 dan apabila pemanfaatan dilakukan tanpa izin maka perbuatan tersebut termasuk melanggar larangan sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014. Namun demikian, sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan di atas, pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan pembentuk undang-undang untuk merumuskan lebih lanjut berkaitan dengan alasan yang sah dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan hak publik (masyarakat) untuk menikmati hasil ciptaan. Dalam hal ini, Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan suatu karya cipta yang bersifat opsional atau pilihan dengan tujuan semata-mata mempermudah komunikasi dan pengelolaan izin antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang akan melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU 28/2014 sebagai prinsip yang berlaku umum terhadap hak cipta yang diterapkan dan dipahami bersama-sama dengan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, menegaskan bahwa UU 28/2014 mengakomodasi sistem izin langsung (direct license) dan tidak langsung (indirect license). Apabila permohonan para Pemohon perihal Pasal 9 ayat (3) a quo dikabulkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena meletakkan persoalan royalti dan fungsi LMK serta hak hukum antara pengguna ciptaan dengan pencipta atau pemegang hak cipta (hak privat) pada norma Pasal 9 UU 28/2014 yang secara substansial merupakan norma penegasan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Terlebih lagi, berkenaan dengan hal tersebut secara jelas telah diatur pula dalam Pasal 23 ayat (5) UU 563 28/2014 yang menegaskan bahwa indirect license merupakan izin yang dilakukan melalui LMK sepanjang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa Pasal 9 ayat (3) yang secara substansial tidak dapat dilepaskan dari norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan tidak pula menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang membuat seseorang takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam norma Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman rasa aman adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan. Selain itu, menurut para Pemohon frasa “membayar imbalan” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, apakah sebelum atau setelah pertunjukan, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LMK. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, untuk memahami ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) 564 dan ayat (3) UU a quo. Pada dasarnya, setiap penggunaan ciptaan secara komersial haruslah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi khusus terhadap suatu pertunjukan dibolehkan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Artinya, dalam konteks pertunjukan, ketentuan meminta izin terlebih dahulu dalam Pasal 9 ayat (2) dan larangannya dalam Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 telah dikecualikan oleh Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014. Rumusan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 dimaksud memiliki unsur yaitu (i) siapa yang dapat melakukan penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan; (ii) apakah perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melakukan penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan; dan (iii) bagaimana cara membayar imbalan (royalti) kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat menggunakan ciptaan secara komersial. Dalam konteks hak cipta, maksud frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 tidak dapat dilepaskan dari pengertian “orang” yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 UU 28/2014 yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Dengan rumusan pengertian tersebut menunjukkan bahwa setiap subjek hukum baik orang perseorangan, kumpulan orang, ataupun badan hukum dapat melakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014. Dalam kaitan ini, suatu pertunjukan setidaknya dapat terselenggara dengan adanya pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan. Pihak penyelenggara pertunjukan adalah pihak yang merancang, mengelola, dan melaksanakan sebuah pertunjukan dari awal hingga akhir, memastikan semua aspek mulai dari konsep, anggaran, logistik, sponsor, vendor, perlengkapan dan peralatan, hingga pelaksanaan pertunjukan berjalan lancar. Adapun pelaku pertunjukan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menggunakan suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan untuk 565 menampilkan suatu karya seni di depan penonton. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pemahaman secara harfiah, frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 pada pokoknya menunjuk pada siapapun yang menjadikan suatu pertunjukan dapat terselenggara. Oleh karena pemahaman yang demikian maka frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 berpeluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya terkait dengan siapa yang berkewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial, mengingat suatu pertunjukan setidaknya terdiri dari pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan. Dalam konteks persoalan di atas, dalam batas penalaran yang wajar, nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial adalah ditentukan oleh jumlah penjualan tiket pertunjukan tersebut. Adapun pihak yang mengetahui secara rinci jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Demikian pula halnya untuk pembayaran royalti bagi penggunaan hak cipta untuk pertunjukan secara komersial yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK. Dengan demikian, frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 harus dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan”. Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan frasa “membayar imbalan” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, apakah sebelum atau setelah pertunjukan. Berkenaan dengan persoalan ini, Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah di atas, tetap menjadi dasar hukum bagi pemungutan royalti dengan sistem kolektif yang dikenal dengan blanket license. Meskipun mekanisme kolektif ini berbeda dengan direct license, namun keduanya, baik direct license maupun blanket license, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin hak pencipta atau pemegang hak cipta atas royalti terhadap penggunaan ciptaannya secara komersial. Berbeda dengan direct license yang menggunakan perjanjian 566 langsung antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna ciptaan, dalam blanket license menerapkan mekanisme pembayaran royalti melalui perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan untuk kemudian didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. UU 28/2014 menentukan pihak yang dapat menjadi perantara dalam pembayaran royalti adalah LMK. Dalam konteks pertunjukan, Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 menentukan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta adalah dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Artinya, Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar royalti melalui LMK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan membaca secara saksama norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, pada dasarnya tidak membatasi dan tidak pula membebaskan kapan pembayaran royalti dilakukan. Hal tersebut mengingat Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang menggunakan mekanisme blanket license adalah berbeda dengan direct license. Sebab, jika menggunakan sistem direct license maka pengguna meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebelum ciptaan digunakan. Sedangkan, dalam blanket license pembayaran royalti dilakukan melalui perantara yang menghimpun terlebih dahulu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan, karenanya tidak ada keharusan bagi pengguna untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena pencipta atau pemegang hak cipta telah memberikan kuasa kepada LMK sehingga royalti dibayarkan melalui LMK. Sementara itu, berkenaan dengan persoalan waktu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial, bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah memberikan kuasa kepada LMK waktunya ditentukan oleh LMK, sementara bagi yang dilakukan secara privat atau direct tergantung kesepakatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta. Pada prinsipnya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus dipenuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak maka pemerintah dan LMK perlu membuat aturan yang jelas dan rinci perihal pembayaran royalti dalam suatu pertunjukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi praktik suatu pertunjukan, sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk dilakukan 567 pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK disertai jangka waktu/batas waktu yang diberikan bagi pengguna ciptaan, dengan tetap melindungi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu, ke depan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait dengan pembayaran royalti melalui LMK atau nama lain terhadap penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan. Selain itu, kinerja LMK harus ditingkatkan agar dapat menjamin pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara tepat waktu, adil, dan transparan, misalnya dengan membuat prosedur serta batas waktu pembayaran royalti, baik sebelum ataupun sesudah pertunjukan, dan juga pendistribusiannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Berkaitan dengan hal ini, agar pemungutan royalti dengan sistem kolektif berjalan optimal dan terpercaya maka perlu pula dilakukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMK atau nama lain untuk mengelola, termasuk mendistribusikan royalti. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu menyusun suatu sistem pemungutan royalti kolektif melalui LMK atau nama lain yang lebih sederhana agar efektif dan efisien. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi dan era digital, maka penting pula untuk mempertimbangkan integrasi suatu sistem berbasis database digital yang memudahkan akses dan proses perizinan penggunaan ciptaan dan juga pemungutan royalti, termasuk pendistribusiannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”, adalah dalil yang berdasar, namun karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya maka dalil a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “membayar imbalan” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014 menyebabkan kesulitan bagi pelaku pertunjukan untuk dapat mengakses lisensi performing rights karena penentuan tarif royalti direct license dilakukan berdasarkan hasil negosiasi 568 perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip Pasal 81 UU 28/2014 yang menyatakan: “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 81 UU 28/2014 memungkinkan bagi pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (yang meliputi pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran) untuk dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonominya. Ketentuan ini merupakan perwujudan hak eksklusif semua pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Adapun bentuk-bentuk perbuatan hak ekonomi masing-masing pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait telah diatur secara rinci dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pencipta atau pemegang hak cipta; Pasal 23 ayat (2) untuk pelaku pertunjukan; Pasal 24 ayat (2) untuk produser fonogram; dan Pasal 25 ayat (2) untuk lembaga penyiaran. Dalam kaitan ini, Pasal 81 merupakan bagian dari BAB XI yang mengatur mengenai “Lisensi dan Lisensi Wajib” dalam UU 28/2014. Berkenaan dengan pengertian lisensi dimaksud, Pasal 1 angka 20 UU 28/2014 menyatakan bahwa lisensi adalah “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Pasal 81 UU 28/2014 yang dipersoalkan para Pemohon tersebut, memiliki keterkaitan dengan pasal lain dalam UU 28/2014 termasuk pasal yang mengatur mengenai sistem kolektif oleh LMK. Hal tersebut mengingat terdapat pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang memilih menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK untuk menghimpun royalti atas penggunaan ciptaan. Oleh karena itu, keberadaan frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 UU 28/2014 diperlukan untuk mengakomodir kehendak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 569 yang pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Dalam konteks ini, apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk tidak menjadi anggota LMK maka kepadanya tidak berlaku frasa “kecuali diperjanjikan lain”, sehingga pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya. Dengan perkataan lain, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk memungut sendiri royalti menggunakan perjanjian langsung dengan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait sebagaimana sistem direct license. Sebaliknya, apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk menjadi anggota LMK karena tidak ingin melakukan penarikan royalti sendiri maka berlaku frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014, sehingga pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tidak sepenuhnya melepaskan haknya untuk melaksanakan sendiri atau sebagiannya memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya sepanjang hal tersebut disepakati para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak di mana pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian dengan LMK, untuk mendapatkan hak ekonomi dari royalti penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara kolektif dengan tetap membuka kemungkinan adanya pengecualian sepanjang disepakati para pihak. Dalam kaitan ini, telah ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 bahwa, “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”. Artinya, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan menjadi anggota LMK maka dirinya memilih menggunakan mekanisme pembayaran royalti melalui LMK sebagai perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait sebagaimana sistem blanket license serta melepaskan segala hak tagihnya dan hak izinnya atas penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait. Namun demikian, jika pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ingin melakukan pengecualian untuk menggunakan haknya sebagian yang dicadangkan untuk pihak 570 ketiga sepanjang hal tersebut disepakati dalam perjanjian dan dituangkan dalam klausula yang jelas, maka hal tersebut dapat diakomodir melalui frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang memohon agar frasa “Pasal 9 ayat (1) huruf f” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014 dikecualikan karena adanya ketidakpastian hukum, maka berkenaan dengan hal ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 9 ayat (1) huruf f tersebut substansinya berkaitan dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan “pertunjukan Ciptaan”. Dalam hal ini, dimasukkannya frasa “Pasal 9 ayat (1)” dalam Pasal 81 UU 28/2014 adalah sebagai perwujudan hak eksklusif semua objek hak cipta, termasuk “pertunjukan Ciptaan” [vide Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 28/2014], di mana UU 28/2014 memberikan ruang kebebasan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan sendiri atau memberikan kuasa/lisensi kepada LMK dan/atau juga kepada pihak ketiga dalam penggunaan hak ekonomi atas ciptaannya dan/atau produk hak terkaitnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, norma Pasal 81 UU 28/2014 tidaklah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam norma Pasal 81 UU 28/2014 menyebabkan tarif royalti memberatkan karena mengacu kehendak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi norma, sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 membuka ruang multitafsir karena tidak diberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut, sehingga ketentuan ini melanggar hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah perlu mencermati norma Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 yang menyatakan, “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak 571 Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”. Adapun pada bagian Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU a quo tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dan hanya menyatakan, “Cukup jelas”. Berkenaan dengan hal ini, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon merupakan bagian dari pengaturan Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme perolehan hak ekonomi berupa royalti yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas penggunaan komersial suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait. Norma Pasal 87 ayat (1) UU a quo pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 yang diadopsi untuk mengikuti perkembangan internasional, bahwa kebanyakan negara menggunakan blanket license melalui Collective Management Organization (CMO) atau LMK dengan adanya imbalan yang wajar. Imbalan dimaksud tidak terlepas dari pengertian royalti yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait [vide Pasal 1 angka 21 UU 28/2014]. Artinya, pembayaran ini diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan karya atau ciptaan dan/atau produk hak terkait mereka. Dalam kaitan ini, perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun tidak ada pendaftaran atas hak cipta tersebut kepada lembaga negara yang berwenang dalam hak kekayaan intelektual. Jikapun dilakukan pendaftaran maka hal tersebut sifatnya untuk memperkuat perlindungan atas hak cipta dimaksud. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten yang membutuhkan pendaftaran kepada lembaga negara yang berwenang atas hak kekayaan intelektual dan memerlukan proses tertentu agar hak paten tersebut dinyatakan terdaftar untuk kemudian memiliki perlindungan. Sejalan dengan sifat perlindungan hak cipta yang secara otomatis timbul seketika ciptaan itu ditemukan dan diwujudkan maka hak ekonomi atas ciptaannya tersebut juga timbul secara otomatis tanpa perlu adanya pendaftaran. Dengan adanya hak ekonomi maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak atas royalti ketika ciptaannya digunakan oleh orang lain secara komersial. 572 Lebih lanjut, persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” yang diperoleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, yang didalilkan para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Sebab, Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oleh karenanya dalam petitum para Pemohon memohon agar dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah merujuk pengertian imbalan yang wajar yang tidak hanya diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UU 28/2014 yang mengatur mengenai pembayaran “imbalan yang wajar” kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi, menjelaskan maksud "imbalan yang wajar'' adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK [vide Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU 28/2014]. Dalam konteks inilah, para Pemohon pada pokoknya memohon agar royalti yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ditentukan sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bukan semata-mata ditentukan oleh LMK atau nama lain. Berkenaan dengan persoalan mengenai tarif royalti atas penggunaan komersial suatu ciptaan yang didalilkan para Pemohon tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keputusan Menteri Hukum, telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu (Keputusan MenkumHAM HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016) yang menetapkan besaran tarif royalti di berbagai tempat, acara, dan media dengan merujuk pada Keputusan LMKN. Meskipun demikian, Mahkamah menilai bahwa frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 telah memberikan ruang penafsiran dan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dimaksud imbalan atau royalti yang wajar tersebut. Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa parameter imbalan yang wajar dimaksud harus mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. 573 Imbalan atas penggunaan ciptaan yang dimaksud pun tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat untuk dapat mengekspresikan dan menikmati hasil karya ciptaan secara mudah dan terjangkau. Ketentuan ini harus pula dijalankan sesuai dengan pemberlakuan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, sepanjang penyelenggara pertunjukan dan pelaku pertunjukan memiliki iktikad baik. Selain itu, untuk melakukan penghimpunan royalti, LMK atau nama lain wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi haknya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan prinsip keadilan [vide Pasal 89 ayat (3) UU 28/2014]. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu segera mengatur perihal royalti atau imbalan yang terukur dan proporsional serta tidak memberatkan pengguna ciptaan dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon perihal frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas ultima ratio dalam hukum pidana serta menimbulkan kekhawatiran yang mengancam rasa aman dan kebebasan berkarya bagi pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah mengutip norma Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan, “(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Berkenaan dengan hal itu, Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 pada dasarnya merupakan norma sekunder yang mengikuti pengaturan dalam norma primernya, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 574 dan/atau huruf h yang menentukan pencipta atau pemegang hak cipta pada pokoknya memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; komunikasi ciptaan [vide Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h UU 28/2014]. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 secara keseluruhan menentukan adanya kewajiban untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta bagi orang yang akan melaksanakan hak ekonomi yang telah ditentukan dalam Pasal a quo. Ketentuan ini diikuti pula dengan pengaturan larangan dalam Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas. Artinya, norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon, sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari setiap bentuk penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, haruslah mengedepankan sanksi administratif dan mekanisme keperdataan, dibandingkan sanksi pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remidium dalam hukum pidana yang meletakkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Artinya, dalam konteks hak cipta, sanksi pidana hanya akan diterapkan setelah semua upaya penyelesaian mekanisme yang lain, seperti sanksi administratif atau perdata, dinilai tidak memadai atau tidak memberikan penyelesaian. Terlebih, penerapan sanksi pidana sebagai upaya pertama akan dapat menimbulkan kekhawatiran/ketakutan bagi pengguna ciptaan yang banyak berprofesi sebagai seniman, musisi, dan pelaku pertunjukan, untuk tampil di ruang publik. Hal tersebut berpengaruh pula pada ekosistem seni dan budaya, yaitu kreativitas mereka dalam mengekspresikan dan menampilkan suatu karya. Padahal jika dikaitkan dengan latar belakang perubahan UU Hak Cipta melalui UU 28/2014 salah satunya dimaksudkan agar hak cipta dapat menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga diharapkan melalui hak cipta dan hak terkait akan memberi kontribusi bagi perekonomian negara menjadi lebih optimal [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. 575 Dalam kaitan ini, kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta pada dasarnya merupakan kerugian ekonomi yang bersifat multi aspek tidak hanya bersifat personal yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat jika penyelesaiannya tidak langsung menggunakan mekanisme sanksi hukum pidana. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh seharusnya adalah dengan terlebih dahulu mengedepankan proses penyelesaian secara administratif dan/atau keperdataan sebelum menempuh proses penegakan sanksi hukum pidana. Sebab, tujuan utama penyelesaian secara administrasi dan perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak individu, dan memberikan pemulihan serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bahkan, jika merujuk kembali pada Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada LMK, hal tersebut menunjukkan bahwa hak cipta yang diterapkan dalam UU 28/2014 mengandung fleksibilitas yang seharusnya diikuti pula dengan penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan kepada semua pihak secara proporsional. Misalnya, dengan penyelesaian ganti rugi secara administratif atau perdata melalui pembayaran kepada LMK, sehingga mekanisme penegakan sanksi pidana menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium). Hal tersebut menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum hak cipta. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah memahami kehendak para Pemohon yang menginginkan agar frasa “huruf f” dalam rumusan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dihapus sehingga Pasal 9 ayat (1) huruf f yang khusus mengatur mengenai pertunjukan ciptaan sebagai salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, dikecualikan dari ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda pada Pasal 113 ayat (2). Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pertunjukan ciptaan pada Pasal 9 ayat (1) huruf f saja, namun juga terhadap pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan penggunaan ciptaaan secara komersial. Jikapun mediasi dan langkah non litigasi lainnya telah ditempuh namun tidak ada penyelesaian maka didahulukan sanksi administratif, sebelum pemberlakuan sanksi pidana. 576 Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun sanksi pidana dalam undang-undang hak cipta adalah sah, namun oleh karena pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang a quo merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang, dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa penegakan sanksi pidana dimaksud harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai bagian dari penerapan prinsip ultimum remedium. Artinya, sebagai salah satu wujud dari prinsip ultimum remedium, sanksi pidana dalam perlindungan hak cipta dilaksanakan apabila upaya penyelesaian secara administratif, perdata, atau prinsip restorative justice tidak tercapai. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam norma a quo harus dimaknai terlebih dahulu dilakukan dengan penerapan pendekatan restorative justice sebagaimana yang akan Mahkamah tuangkan dalam amar putusan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice”, adalah dalil yang berdasar, namun karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya maka dalil a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.21] Menimbang bahwa oleh karena UU 28/2014 sedang dalam proses perubahan, maka sepanjang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo khususnya norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan beberapa penegasan kepada pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti dan berkaitan dengan norma-norma lain yang terdampak akibat putusan a quo, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan dengan putusan a quo. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 9 ayat (3) dan norma Pasal 81 UU 28/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh 577 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 81 UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5), frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1), dan frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 telah ternyata bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.23] Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 578 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”; 3. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang- undangan”; 4. Menyatakan frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. --------------------------------------------------------------------------------------- 579 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014. Sedangkan para Pemohon dalam Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014. Keseluruhan norma yang dimohonkan pengujian berbunyi sebagai berikut. Pasal 9 ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Pasal 9 ayat (3) menyatakan, “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 23 ayat (5) menyatakan, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81 menyatakan, “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 87 ayat (1) menyatakan, “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap 580 Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 113 ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 2. Bahwa petitum para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya meminta agar frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”; frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”, serta frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dinyatakan inkonstitusional. 3. Bahwa petitum para Pemohon dalam Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya meminta agar norma Pasal 9 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”, dan juga 581 meminta agar frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 4. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon, saya terlebih dahulu menguraikan selayang pandang dinamika Undang-Undang mengenai Hak Cipta di Indonesia untuk mengetahui aspek historis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut. 4.1. Bahwa secara historis undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda diberlakukan Austeurswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600 dan Konvensi Bern berdasarkan Staatsblad 1931 No. 325. Setelah Indonesia merdeka kedua Staatsblad tersebut tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena banyak undang-undang produk peninggalan kolonial Hindia Belanda yang sudah ketinggalan zaman namun masih berlaku, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang Hak Cipta menggantikan Austeurswet 1912 akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyebarluasan ciptaan baru seperti radio, televisi, video, rerkaman dan lain-lain. 4.2. Bahwa salah satu keputusan Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Bali pada bulan Oktober 1975 adalah Hak Cipta berfungsi sosial, dalam arti bahwa terhadap Hak Cipta dapat diadakan pembatasan untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 6/1982), terdapat hal baru yang diatur yakni dimuat unsur kepribadian Indonesia yang sifatnya mengayomi baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi antara antara kepentingan-kepentingan yang dimaksud. Dalam Pasal 2 disebutkan hak cipta itu adalah hak khusus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hak 582 cipta itu mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Diundangkannya UU 6/1982 banyak yang berpandangan perlindungan hak cipta di Indonesia akan lebih baik. Namun setelah UU 6/1982 diterapkan mengandung banyak kelemahan. UU 6/1982 mengatur kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik aduan (klacht delict) dianggap tidak tepat karena ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi hak cipta, maraknya pelanggaran hak cipta, khususnya penggandaan ciptaan secara illegal. Hal ini menunjukkan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam bidang hak cipta sangat rendah. Oleh karena UU 6/1982 mengandung banyak kelemahan dan juga sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi informatika di penghujung abad XX, khususnya perangkat lunak komputer, memerlukan perlindungan hukum, maka UU 6/1982 perlu disempurnakan. 4.3. Bahwa menyadari kelemahan UU 6/1982 dan semakin maraknya penggandaan ciptaan secara illegal, maka perlu ditingkatkan ancaman pidana, yang sebelumnya kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik aduan (klacht delict) menjadi menjadi delik biasa, untuk mencegah maraknya pembajakan karya-karya film, lagu atau musik, khususnya karya lagu atau yang sudah terwujud dalam bentuk rekaman suara (kaset, CD, LCD dan VCD). Pembajakan tidak saja terhadap karya cipta Indonesia tetapi juga karya cipta dari luar negeri. Di samping banyak sorotan terhadap pelanggaran hak cipta, datang pula tekanan dari Amerika sehingga dilakukan perubahan terhadap UU 6/1982 dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 7/1987). Salah satu perubahan mendasar dari UU 7/1987 adalah terkait ancaman pidana. Selain kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik biasa, ancaman hukuman pun diperberat, sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 4.4. Bahwa sepuluh tahun kemudian UU 7/1987 kembali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang- 583 Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (selanjutnya disebut UU 12/1997). Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya UU 12/1997 berkaitan dengan dibentuknya World Trade Organisation (WTO). Setahun kemudian Indonesia dimasukkan dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi). Indonesia kemudian meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, ketentuan dalam WTO harus ditaati dan dilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap beberapa konvensi internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI) termasuk melakukan pembaruan undang-undang bidang HKI. Setelah lima tahun berlaku UU 12/1997, masalah kejahatan dan pengawasan terkait hak cipta sangat lemah, sehingga belum memberikan perlindungan hak cipta yang maksimal. Di samping itu, terjadinya reformasi tahun 1998 juga berdampak pada reformasi dalam bidang hukum HKI, antara lain UU 12/1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 19/2002). Materi UU 19/2002 memuat banyak hal baru dan berpedoman pada standar yang diatur dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Bahkan UU 19/2002 juga mengatur Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus. Selain itu, ancaman hukuman pidana dan denda ditingkatkan serta mengatur mengenai ancaman hukuman minimal sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1) UU 19/2002. Namun setelah 14 tahun berlaku, UU 19/2002 bagi kalangan pencipta dan pemilik hak terkait merasakan masih belum terlindungi sebagaimana mestinya, terutama masifnya pembajakan tidak saja pada karya lagu dan musik tetapi juga ciptaan buku dan sinematografi. Terlebih lagi, UU 19/2002 juga dianggap belum komprehensif karena belum mengatur hak ekonomi pencipta secara jelas dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diharapkan dapat berperan dalam 584 mewujudkan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, UU 19/2002 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Dalam konsideran Menimbang UU 28/2014 dinyatakan bahwa hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang pesat, memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Dari selayang pandang sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang mengenai Hak Cipta sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan dengan sejumlah alasan sejak UU 6/1982 telah beberapa kali terjadi perubahan. Perubahan pertama pada tahun 1987 (UU 7/1987), perubahan kedua pada tahun 1997 (UU 12/1997), lalu diubah kembali tahun 2002 (UU 19/2002), dan terakhir dengan UU 28/2014. Adapun siklus perubahan terakhir jaraknya 12 tahun, sementara lamanya berlaku UU 28/2014 menjelang tahun ke-12, menjadi keniscayaan untuk ditinjau kembali. 5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025, terhadap dalil yang ditolak saya sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi. Sementara, terhadap dalil para Pemohon yang dikabulkan Mahkamah sepanjang berkaitan dengan pengujian frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014, dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut. 6. Bahwa berkenaan dengan pengujian frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial ciptaan. Oleh karenanya, petitum para Pemohon meminta agar frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”. Terhadap dalil a quo, saya mempertimbangkan sebagai berikut: 585 6.1. Bahwa pengaturan UU 28/2014 secara garis besar meliputi hak cipta dan hak terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1 angka 1], sedangkan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran [vide Pasal 1 angka 5]. Sementara itu, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata [vide Pasal 1 angka 3]. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut dapat berupa buku atau karya tulis lainnya, lukisan, patung, kolase, arsitektur, fotografi, sinematografi, drama, pewayangan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, dan lain sebagainya. Adapun jangkauan berlakunya UU a quo sangat luas yaitu: a) semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b) semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia; c) semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Indonesia mengenai pelindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait [vide Pasal 2 UU 28/2014]. 6.2. Bahwa mengingat betapa luasnya bentuk karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta jangkauan berlakunya UU a quo, pembentuk undang-undang telah merumuskan subyek yang terlibat dan berkepentingan dalam pengaturan mengenai hak cipta dan hak terkait. Dalam hal ini, ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 27 UU 28/2014 pada pokoknya menyatakan, “Orang adalah orang perseorangan atau badan 586 hukum.” Batasan istilah “orang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 UU 28/2014 sejalan dengan perkembangan subyek hukum secara universal yang tidak hanya meliputi individu (natuurlijk persoon), melainkan juga badan hukum (rechtspersoon). Sebagai subyek hukum, baik individu maupun badan hukum memikul hak dan kewajiban, serta dapat bertindak dan dimintakan pertanggungjawaban dalam lalu lintas hukum. Pola perumusan istilah ‘orang’ atau ‘setiap orang’ yang mencakup orang perseorangan dan/atau badan hukum dapat juga dilihat dalam beberapa undang-undang lainnya, seperti Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 6.3. Bahwa apabila dicermati secara utuh ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (5), norma Pasal 23 ayat (1) terkait dengan pelaku pertunjukan dan hak ekonomi telah sesuai dengan WPPT (WIPO Performance and Phonograms Treaty) 1996. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak pelaku (performers), antara lain, penyanyi, pemain film, drama, dan sebagainya adalah hak moral dan ekonomi. Dalam konteks hak ekonomi pelaku, menurut WPPT terdapat 4 (empat) macam hak, yaitu: the right of reproduction (hak reproduksi), the right of distribution (hak distribusi), the right of rental (hak sewa), dan the right of making available of fixed performances (hak memberika kuasa untuk disajikan kepada publik). Pada norma ayat (2) jelas mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan 6 (enam) hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a hingga huruf f. Sementara norma Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pengecualian dari hak-hak ekonomi pelaku pertunjukan. Dalam hal ini norma Pasal 23 ayat (5) “agak membingungkan” karena mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan lalu dikaitkan dengan perkataan ciptaan, izin pencipta, membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 6.4. Bahwa selain itu, norma Pasal 23 UU 28/2014 pada pokoknya mengatur 587 hak ekonomi pelaku pertunjukan tanpa menyebut secara eksplisit salah satu bentuk hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara Pasal 1 angka 6 UU 28/2014 menyatakan, “Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.” Apabila norma Pasal 1 angka 6 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 27 UU 28/2014, maka pelaku pertunjukan semestinya tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga badan hukum, yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Oleh karena itu, subyek dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 adalah termasuk orang atau badan hukum yang menjadi penyelenggara acara pertunjukan (event organizer), promotor musik dengan penyanyi, atau pihak lain yang menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, saya berpendapat tidak diperlukan adanya perubahan atau pemaknaan baru terhadap frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 karena hal tersebut justru akan mempersempit subyek hukum yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalil para Pemohon yang mengaitkan kasus konkret antara Agnezmo dan Ari Bias [vide Bukti P-41], hal tersebut pada dasarnya merupakan persoalan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma a quo. 7. Bahwa berkenaan dengan pengujian frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa tersebut membuka ruang multitafsir karena tidak memberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut. Oleh karenanya, petitum para Pemohon meminta agar frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terhadap dalil a quo, saya mempertimbangkan sebagai berikut. 7.1. Bahwa norma undang-undang pada umumnya memerlukan peraturan yang lebih rendah yang memuat pengaturan dan penjabaran hal-hal teknis guna menampung kebutuhan operasional yang acapkali berubah. Sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori, regulasi teknis dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar 588 pendelegasiannya. Dalam konteks UU a quo, salah satu hal teknis dalam yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah adalah royalti atau imbalan. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait [vide Pasal 1 angka 21 UU 28/2014]. Berdasarkan UU 28/2014, penetapan besaran royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum [vide Pasal 89 ayat (4)], kewajiban LMK melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja secara berkala yang hasilnya diumumkan kepada publik [vide Pasal 90], dan evaluasi terhadap LMK oleh menteri di bidang hukum [vide Pasal 92]. 7.2. Bahwa aturan teknis mengenai tata cara pembayaran royalti terkait lagu dan/atau musik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021). Landasan yuridis pembentukan regulasi ini dapat dilihat dalam konsiderans Menimbang huruf b PP 56/2021 yang secara eksplisit menyebut Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU 28/2014. Secara garis besar, PP 56/2021 mengatur tata cara pengelolaan royalti yang meliputi subyek, penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik, termasuk pusat data lagu dan/atau musik yang menjadi dasar dalam pengelolaan royalti. Dalam tataran yang lebih teknis juga terdapat Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut Permenkum 27/2025). Regulasi ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada layanan publik bersifat komersial, baik dalam bentuk analog maupun digital. Sementara terkait besaran tarif royalti, terdapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 589 Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut Kepmenkumham Tahun 2016). Apabila dibaca secara sistematis keseluruhan regulasi tersebut, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (5) UU 28/2014 diterjemahkan ke dalam angka-angka konkret. Sebagaimana bunyi diktum Kesatu Kepmenkumham Tahun 2016, besaran tarif tersebut ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik (best practice) yang telah berlaku di Indonesia. Selain itu, keterangan Pemerintah terkait parameter “imbalan yang wajar” untuk royalti musik pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tarif ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada praktik terbaik internasional (international best practices) serta melalui proses penyerapan masukan dari LMK (mewakili pencipta) dan para pengguna [vide Keterangan Tambahan Presiden, bagian III terkait Parameter Imbalan yang wajar” untuk Royalti Musik, tanggal 11 Agustus 2025]. 7.3. Bahwa keberadaan Lembaga Manjemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merupakan representasi kepentingan para Pemilik Hak (Pencipta dan pemegang hak cipta) dan Pemilik Hak Terkait (seperti Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram) dalam pengelolaan royalti atas hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, menunjukkan bahwa royalti yang tidak terbayarkan (potential loss) sangat signifikan baik pada kategori non live event maupun pada kategori live event tahun 2024 [vide Keterangan Pihak Terkait LMKN, tanggal 29 Juli 2025, hlm. 1-2]. Tentu hak ini tidak saja berpengaruh terhadap minimnya royalti yang akan diterima oleh Pemilik Hak dan Pemilik Hak Terkait, tetapi juga berdampak pada ketidakpercayaan terhadap LMKN dari Pemilik Hak dan Pemilik Hak Terkait. Terlebih lagi tidak semua Pengguna Komersial sekalipun sudah diterbitkan Proforma Invoice namun belum membayar bahkan LMKN telah memberikan surat peringatan/somasi [vide Keterangan Pihak Terkait LMKN, tanggal 29 Juli 2025, hlm. 3]. Keterangan dan jawaban Pihak Terkait LMKN memberi keyakinan kuat bagi saya khususnya frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma. 590 7.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena isu yang diajukan para Pemohon terkait tata kelola khususnya tugas LMKN merupakan persoalan implementasi norma, maka menurut saya tidak diperlukan lagi adanya penambahan frasa “sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana petitum para Pemohon. Adanya PP 56/2021, Permenkum 27/2025, dan Kepmenkumham Tahun 2016 telah jelas diatur mengenai mekanisme dan tarif royalti atau imbalan yang wajar kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu, apabila petitum para Pemohon dikabulkan tidak memiliki implikasi hukum, karena peraturan teknisnya sudah ada dan berlaku. Andaipun yang dipersoalkan menyangkut kinerja lembaga in casu LMK atau LMKN, termasuk besaran tarif royalti yang diterima, hal tersebut bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma a quo. 8. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang mengatur sanksi pidana bagi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Para Pemohon berpendapat frasa "huruf f" yang merujuk pada “pertunjukan ciptaan” pada Pasal 113 ayat (2) memperluas ancaman pidana terhadap perbuatan yang bersifat perdata tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional. Para Pemohon mendalilkan norma a quo membuka tafsir baru dan tidak memberikan kepastian hukum karena sekalipun pelaku pertunjukan dan/atau penyelenggara pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK/LMKN tetap dapat dihukum pidana apabila membawakan karya cipta dari Pencipta tanpa izin terlebih dahulu. Terhadap dalil tersebut, saya mempertimbangkan sebagai berikut. 8.1. Bahwa apabila merujuk pendapat ahli Prof. Ahmad M Ramli selaku salah satu arsitek UU 28/2014 pada pokoknya menegaskan pendekatan undang-undang ini bukanlah kriminalisasi, tetapi renumeratif monetisasi. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya kriminalisasi hanya akan menjauhkan para kreator-kreator dari penggunanya karena sekalinya dia terjebak untuk melakukan aduan atau gugatan maka dia akan 591 berhadapan dengan risiko lagunya tidak digunakan orang karena ketakutan terhadap gugatan-gugatan itu [vide Risalah Sidang tanggal 7 Agustus 2025, hlm. 17]. Lebih lanjut, ahli Prof. Ahmad M Ramli menjelaskan terkait alasan undang-undang a quo dalam hal adanya pengaduan harus didahului dengan mediasi. Menurutnya, kalau orang akan mengadukan orang lain, secara pidana itu tidak boleh langsung disidik dan diproses, kecuali telah ada bukti mediasi gagal [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Agustus 2025, hlm. 27]. Hal ini menunjukkan bahwa UU 28/2014 telah memberikan jalan keluar terbaik melalui jalur mediasi terlebih dahulu. 8.2. Bahwa rumusan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 pada hakikatnya merupakan instrumen penegakan terhadap kewajiban izin yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, sehingga keduanya membentuk satu sistem perlindungan hak ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ketentuan Pasal 113 UU 28/2014 yang mengatur tentang ketentuan pidana merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa berkaitan dengan pemidanaan baik jenis (strafsoort), besarannya (strafmaat), maupun tindakan (maatregel) merupakan ranah kebijakan pembuat undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Mahkamah telah memiliki pendirian berkaitan dengan ketentuan hukum pidana sebagaimana antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, yang mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12] ... 3) Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan a quo, benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan 592 konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. 8.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkaitan dengan ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 113 UU 28/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 seharusnya Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana pertimbangan hukum Putusan a quo. Selain itu, alasan-alasan permohonan (posita) dan petitum Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap norma yang sama menunjukkan adanya dinamika penerapan UU 28/2014. Oleh karena petitum kedua permohonan tersebut memohonkan hal yang berbeda, maka sepatutnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga bukan sebagai dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan norma a quo inkonstitusional ataupun konstitusional bersyarat. 9. Bahwa saya sungguh menyadari UU 28/2014 memiliki sejumlah kelemahan sebagaimana fakta persidangan (termasuk keterangan ahli baik yang dihadirkan para Pemohon maupun Presiden) yang merekomendasikan agar Undang- Undang mengenai Hak Cipta dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi digital terutama keberadaan Artificial Inteligence (AI), sehingga UU 28/2014 mendesak untuk dilakukan perubahan. Apabila dicermati siklus perubahan UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan dalam butir 4.4 di atas di mana perubahan terakhir UU 19/2002 dengan UU 28/2014 selama 12 tahun dan UU 28/2014 saat ini akan memasuki tahun ke-12, serta terdapat sejumlah dinamika dalam penerapan UU 593 28/2014, maka sudah waktunya pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap keberadaan UU 28/2014 dengan melibatkan seluruh stakeholder agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Terlebih lagi, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta telah masuk daftar program legislasi nasional Prioritas Tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa pembuat undang-undang sedang melakukan peninjauan menyeluruh berkaitan dengan Hak Cipta. Melalui proses legislasi yang sedang berlangsung seharusnya Mahkamah dapat menahan diri terhadap permintaan para Pemohon. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya cukup merumuskan pedoman atas isu hukum dari permohonan para Pemohon sekaligus mendorong pembentuk undang-undang, in casu DPR dan Pemerintah, untuk menata kembali UU 28/2014 secara komprehensif. Dengan demikian, seharusnya amar putusan Mahkamah baik dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 maupun Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 ditolak untuk seluruhnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Agustus dan hari Senin, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan 594 Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait LMKN, Pihak Terkait PAPPRI dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk., dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan