28/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Partai Buruh, yang diwakili oleh : Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Jabatan : Presiden Alamat : Jalan Rambutan No. 11, RT/RW 008/003 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nama : Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 347 RT/RW 013/011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Cecep Khaerul Anwar Pekerjaan : Karyawan PT Indonesia Epson Industry Alamat : Kp. Kadudampit RT/RW 001/009, Kelurahan Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2023 dan 19 Januari 2024 memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., James Simanjuntak, S.H., M.H., Sucipto, S.H.,M.H., Muhammad Jamsari, S.H., Hechrin Purba, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Yuniar Riza Hakiki, 2 S.H.,M.H., dan Regio Alfala Rayandra, S.H., para advokat/kuasa hukum yang beralamat di gedung FSPMI lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 28/PUU-XXII/2024 pada tanggal 31 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Februari 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 3 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga daitur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 4 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa objectum litis permohonan PARA PEMOHON dalam hal ini adalah pengujian materil Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 348 ayat (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. 5 Terhadap UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22E ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 6 Pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materil Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; B. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon I. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON 8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. Ia. SUBJEK HUKUM PEMOHON I 9. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. 7 Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-3] yaitu sebagai berikut: Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat; 2) Lapangan Kerja; 3) Pemberantasan Korupsi; 4) Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 6) Upah Layak; 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8) Hubungan Industrial: 8 a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; b. Uang pesangon yang layak; c. Jam kerja yang manusiawi; d. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; e. Menolak PHK yang dipermudah; f. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskilled workers); g. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas); 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2) Distribusi kekayaan yang adil merata; 3) Tanggung jawab publik. 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I (PARTAI BURUH) tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 in casu pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 7/2017; 9 11. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo PEMOHON I (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-4]; 12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH; 13. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar; 14. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden [Bukti P-5] dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal [Bukti P-6] berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 15. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON I yang merupakan partai politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 16. Bahwa sekalipun PEMOHON I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON I tidak ikut membahas dan menyetujui UU 7/2017, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi; 17. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan a quo PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU; Ib. SUBJEK HUKUM PEMOHON II 18. Bahwa PEMOHON II merupakan perseorangan WNI yang bekerja sebagai buruh tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945; 19. Bahwa PEMOHON II adalah Cecep Khaerul Anwar, WNI dengan NIK: 3203042408950001 [Bukti P-7], merupakan karyawan/buruh pada PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY yang beralamat di Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550; II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON IIa. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I 20. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan 11 melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 21. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 23. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut: a. Partai Buruh telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 12 Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; b. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”, sehingga oleh karena Partai Buruh telah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh KPU, maka Partai Buruh mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilihan Umum; c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; d. Oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum in casu PEMOHON I; e. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo PEMOHON I dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PEMOHON I, yaitu hak konstitusional untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilihan Umum serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 24. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut: a. Hak konstitusional PEMOHON I sebagai peserta pemilihan umum dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017, karena PEMOHON I akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah memilih: 1) ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI; 13 2) ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, untuk pemilihan anggota DPR RI; 3) ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. b. Hak konstitusional PEMOHON I atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dirugikan akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017, karena PEMOHON I telah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 yang berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, akan tetapi dengan berlakunya ketentuan a quo PEMOHON I justru akan kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah memilih pada saat pemungutan suara, disebabkan: 1) Pemilih yang pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR; 2) Pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR; 3) Pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil PEMOHON I telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 25. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut: a. PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 14 dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017. Kerugian konstitusional yang PEMOHON I alami bersifat spesifik (khusus) yaitu akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024. Dan kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena PEMOHON I yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, namun dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara; b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil PEMOHON I telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 26. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, PEMOHON I dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan, bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 berakibat pada akan hilangnya hak dan peluang PEMOHON I untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara; 27. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PEMOHON I dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON I ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON I sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON I untuk dapat dipilih oleh Pemilih akan tetap terlindungi dan terjamin; 15 IIb. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II 28. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 29. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 30. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 16 c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 31. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu, “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON II bekerja sebagai karyawan/buruh pada PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550 yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat; b. Bahwa UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum di tingkat nasional dilaksanakan tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C UUD 1945 yang menegaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum; c. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali berdasarkan Pasal 22E UUD 1945; d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 menentukan: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Adapun ketentuan mengenai Pemilih ini kemudian dispesifikkan lebih lanjut dalam 17 Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan syarat pemilih adalah: 1) Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP); 4) Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP), Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; 5) Bagi Pemilih belum mempunyai KTP-el (e-KTP) dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK). 6) Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, PEMOHON II memenuhi ketentuan dan syarat sebagai Pemilih sehingga memiliki hak konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan Anggota DPD dalam Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 32. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON II merupakan pemilih yang saat ini telah terdaftar pada TPS 25 yang berada di KP. Kadudampit, RT. 001/RW. 009, Rancagoong, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sedangkan PEMOHON II sedang bekerja sebagai karyawan/buruh di PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550, oleh karena itu pada saat pemungutan suara terpaksa harus memilih di TPS yang dekat dengan 18 tempat berkerja, sehingga akan berstatus pindah memilih. PEMOHON II telah mengajukan pindah memilih dan telah berstatus sebagai pemilih DPTb dengan pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi; b. Bahwa PEMOHON II oleh karena persoalan ekonomi, biaya, dan jarak tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar (sesuai alamat KTP) in casu TPS 25, sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke daerah dimana PEMOHON II terdaftar sebagai pemilih (sesuai alamat KTP) hanya untuk menggunakan hak pilih (mencoblos). Apalagi sebagaimana hari pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu, yang menjadikan kesulitan bagi PEMOHON II untuk lebih leluasa mengalokasikan waktu pulang ke TPS asal. Sekalipun tanggal hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, akan tetapi waktu libur 1 (satu) hari sangat terbatas bagi PEMOHON II termasuk warga negara Indonesia lain yang kemungkinan mengalami situasi yang sama untuk pulang menggunakan hak pilih di TPS asalnya; c. Bahwa Pasal 348 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017 menegaskan bahwa Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. d. Bahwa hak konstitusional PEMOHON II sebagai Pemilih di TPS lain dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017 yang mengatur bahwa: Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan 19 e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. e. Bahwa meskipun demikian, ketentuan 348 ayat (4) justru membatasi hak dan peluang PEMOHON II sebagai pemilih di TPS lain in casu TPS 27 yang berada di luar daerah pemilihannya karena hanya akan dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak bisa memilih anggota DPR RI, bahkan tidak bisa memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota; 33. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017. Kerugian konstitusional yang PEMOHON II alami bersifat spesifik (khusus) yaitu akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena PEMOHON II yang bekerja sebagai karyawan/buruh sangat berpotensi tidak dapat memilih di TPS daerah pemilihan asalnya dan harus pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara. PEMOHON II sebenarnya sesuai DPT terdaftar di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Namun demikian telah mengajukan pindah memilih (DPTb) ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Dengan perpindahan tersebut mengakibatkan PEMOHON II tidak dapat memilih: a. Calon Anggota DPR RI, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPR RI PEMOHON II masuk ke dapil Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka PEMOHON II masuk ke dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten 20 Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan Pasal yang diuji a quo, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPR RI; b. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, karena karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPRD Provinsi PEMOHON II masuk ke dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka PEMOHON II masuk ke dapil Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan Pasal yang diuji a quo, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; c. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, PEMOHON II dapat memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atas dasar ketentuan Pasal yang diuji a quo, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 34. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa hilangnya hak PEMOHON II sebagai pemilih yang memilih di TPS di luar daerah pemilihan asalnya untuk dapat memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diakibatkan oleh ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 yang secara tegas membatasi ruang pemilih untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 35. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PEMOHON II dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON II ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat 21 (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana petitum permohonan a quo, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON II sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON II untuk memilih akan tetap terlindungi dan terjamin. C. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara a quo masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut: a. Meskipun pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 19/PUU- XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, namun permohonan a quo tidak nebis in idem. b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: 22 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. e. Dalam perkara yang telah diputus MK dalam Putusan No. 19/PUU- XVII/2019, ketentuan yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK adalah Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017, dengan menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian; f. Dalam perkara yang telah diputus MK dalam Putusan No. 20/PUU- XVII/2019, ketentuan yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK adalah Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU 7/2017, dengan menggunakan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian; g. Sekalipun Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sudah pernah diuji dan diputus oleh MK, namun terhadap permohonan pengujian Pasal a quo yang PARA PEMOHON ajukan terdapat perbedaan dasar pengujian/batu uji, di mana PARA PEMOHON selain menggunakan ketentuan UUD 1945 yang sama dengan Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, PARA PEMOHON juga menggunakan dasar pengujian/batu uji yang meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; h. Disamping itu, dalil PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan 348 ayat (4) UU 7/2017 ini juga terdapat perbedaan dengan dalil para pemohon dalam Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, yang secara lebih rinci akan PARA PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita). 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 masih dapat diuji kembali karena 23 memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. D. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN SPEEDY TRIAL 1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU- XVII/2019. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. 24 [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945; 25 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decision), yaitu Putusan Nomor 102/PUU- VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 5. Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 26 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak mengganggu penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilu 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, PARA PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. E. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) I. Urgensi Perlindungan Hak Pilih (Hak Memilih dan Hak Dipilih) dalam Negara Hukum yang Demokratis 1. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 pada pokoknya telah membatasi rakyat/pemilih yang memilih di luar daerah pemilihannya dengan hanya dapat memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini tentu mengurangi hak rakyat yang memiliki hak untuk memilih tidak hanya presiden dan wakil presiden, namun juga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sekaligus membatasi hak dipilih partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang telah dijamin konstitusi Indonesia yakni UUD 1945. 2. Bahwa berdasarkan hal di atas, ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 merupakan bentuk pembatasan kepada rakyat sebagai pemilih sehingga tidak terwujud pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Partai politik juga kehilangan hak dipilihnya sebagai peserta pemilu, sehingga nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 27 3. Bahwa Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang bergabung dalam partai politik (sebagai calon legislatif) menjadi kehilangan hak dipilihnya sebagai peserta pemilu, sehingga tidak terwujud kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 4. Bahwa jika norma Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 tetap dipertahankan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena mengingkari daulat rakyat dan jaminan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam negara hukum demokratis; II. Hubungan antara Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih 13. Bahwa dianutnya prinsip negara hukum demokratis sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh negara; 14. Bahwa berkaitan dengan pemilihan umum, maka setiap warga negara harus dijamin dan dilindungi hak-haknya khususnya hak untuk memilih (right to be vote) dan haknya untuk dipilih (right to be candidate); 15. Bahwa berdasarkan data, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif sangat fluktuatif, yaitu: Tahun Pemilu Angka Partisipasi Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) Pemilu 2004 84.1% 15.9% Pemilu 2009 71% 29% Pemilu 2014 75,11% 24.89% Pemilu 2019 81,69% 18.31% 16. Bahwa fluktuatifnya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif disebabkan oleh berbagai faktor. Mengutip analisis pada Media Indonesia https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2- faktor-pemicu-golput), terdapat dua faktor terjadinya golput atau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya: 28 1) Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum). a. Faktor Administratif, yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), tidak mendapatkan surat suara untuk pemilihan tertentu karena pindah memilih dan lain-lain. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. b. Faktor politik, yaitu alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilihan umum. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. 2) Faktor Internal (disebabkan oleh individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih) a. Faktor Teknis adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. b. Faktor Pekerjaan, yaitu terkait pekerjaan sehari-hari pemilih. Misalnya domisili tempat kerja jauh dari domisili tempat terdaftar di TPS sesuai 29 DPT. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. 17. Bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membagi sikap golput menjadi dua jenis. Mengutip hasil penelitian Perludem dalam https://perludem.org/2019/02/04/perludem-klasifikasikan-golput-ke-dalam- dua-jenis/ Satu, golput yang tidak datang ke TPS, antara lain: 1) golput politisi, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai ekspresi protes politik atas sistem politik dan pemilu yang ada, bahasa lainnya tidak ada calon/paslon yang sesuai; 2) golput apolitis atau pragmatis, Para pemilih sengaja tidak datang ke TPS, karena memang tidak minat dengan politik; 3) golput teknis atau administratif, mereka yang tidak sempat mengurus persyaratan pindah memilih. Sebut saja seperti tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak tahu cara memilih ketika nama tidak ada dalam DPT, atau kadung malas mengurus; 4) golput akibat negara tidak mengakomodir. Serta, yang kedua yaitu golput yang datang ke TPS, identifikasinya sederhana, berupa surat suara tidak sah. Mereka merupakan pemilih yang tidak mau kehilangan hak suaranya agar kemudian bisa disalahgunakan. Golput jenis ini cenderung bercampur dengan pemilih yang tidak tahu bagaimana cara memberikan suaranya. 18. Bahwa banyaknya buruh yang berada pada tempat kerja (jauh dari tempat tinggal/domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk) terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena masuk ke dalam faktor administratif dan faktor pekerjaan. Secara administratif buruh jelas tidak akan terdaftar sebagai pemilih pada TPS yang berada pada lingkungan kerjanya, dan karena faktor pekerjaan membuat buruh sulit menggunakan hak pilihnya (terutama buruh yang bekerja di luar provinsi/kabupaten/kota yang bukan merupakan dapilnya sesuai alamat KTP); 19. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 juga akan menambah daftar panjang alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput), karena ketentuan ini akan menghalangi hak pemilih pindahan untuk memilih: a. calon anggota DPR RI; b. calon anggota DPD RI; b. calon anggota DPRD Provinsi; dan c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. 30 20. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas akan membatasi bahkan melanggar hak pilih para pemilih yang sedang bekerja atau terikat kontrak kerja sebagai pekerja/buruh dalam jangka waktu lama dan jauh di luar domisili/daerah pemilihan di mana ia terdaftar dalam DPT sehingga ketika hendak menggunakan hak pilih memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih di TPS yang berdekatan dengan alamat tinggalnya saat bekerja, sedangkan para pemilih yang mengalami keadaan demikian justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara, karena: a. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, b. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; c. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya. 21. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 di atas akan selain berdampak pada hilangnya hak memilih buruh yang berada di luar wilayah sebagaimana tersebut di atas, juga berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara yang maju sebagai calon legislatif untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Dengan hilangnya kesempatan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 dapat menjadi salah satu pemicu pemilih tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, sehingga alasan pemilih tidak menggunakan hak pilih juga disebabkan karena faktor regulasi yang tidak memungkinkan serta diskriminatif; 22. Bahwa tidak dapat dipungkiri warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih banyak yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja/buruh yang lokasi bekerjanya jauh di luar domisili dan daerah pemilihan asalnya ia terdaftar, sedangkan para pekerja/buruh ini merupakan basis konstituen Partai Buruh, sehingga jelas akan membuat calon anggota legislatif dari Partai Buruh begitupun Partai Buruh sendiri akan kehilangan 31 haknya untuk dapat dipilih. Hal ini karena hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang saling berkelindan dalam pemilihan umum; 23. Bahwa terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 24. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas demokrasi, sehingga tingkat partisipasi pemilih yang tidak atau kurang maksimal akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Selain itu, banyaknya rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya akan mempengaruhi legitimasi wakil rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif; 25. Bahwa terkait dengan data dan fakta di atas, negara harus memberikan solusi agar para pemilih pindahan (in casu pekerja/buruh) sebagai pemilih yang tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-haknya dalam pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum (in casu Partai Buruh beserta para calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Partai Buruh) juga tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas haknya untuk dapat dipilih pada saat pemungutan suara; 26. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga pemilih pindahan (in casu pekerja/buruh) sebagai pemilih yang tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-haknya dalam pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum (in casu Partai Buruh beserta para calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Partai Buruh) juga tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas haknya untuk dapat dipilih pada saat pemungutan suara; 27. Bahwa harus ada upaya yang maksimal dari negara untuk meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan umum. Karena kualitas pemilihan umum secara tidak langsung juga dilihat 32 dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat, dan hasil pemilihan umum akan mempunyai legitimasi yang tinggi. Upaya dari negara ini sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negaranya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 28. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 membuat terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 29. bahwa Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 membuat terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain merupakan bentuk perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; III. Hubungan antara Hak Pilih, Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Demokrasi Perwakilan dan Muaranya terhadap Pelaksanaan Kewenangan DPR dan DPRD 30. Bahwa mengutip Jimly Ashiddiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme menegaskan, dalam demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 33 lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang realtif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar harus bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election); 31. Bahwa dengan konsep demokrasi perwakilan di atas, pilar-pilar yang harus ada yaitu adanya lembaga parlemen (DPR dan DPRD), partai politik, dan pemilihan umum. Ketiga pilar tersebut berjalin-berkelindan dan harus ada dalam sistem demokrasi perwakilan; 32. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Artinya semua calon legislatif baik DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik. Atas dasar hal tersebut, melalui pemilihan umum lah anggota DPR dan DPRD akan diseleksi oleh rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara pelaksanaan dari hak asasi masyarakat; 33. Bahwa untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, maka pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat pemilihan umum dikatakan demokratis menurut Austin Ranney yaitu tersedianya kesempatan yang sama bagi warga negara dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih; 34. Bahwa untuk mewujudkan kesempatan bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih berpotensi terhalang atau tidak terwujud karena terhalang oleh ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017. 35. Bahwa dampak adanya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas akan membatasi bahkan melanggar hak pilih para pemilih yang sedang bekerja atau terikat kontrak kerja sebagai pekerja/buruh dalam jangka waktu lama dan jauh di luar domisili/daerah pemilihan di mana ia terdaftar dalam DPT sehingga ketika hendak menggunakan hak pilih memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih di TPS yang berdekatan dengan alamat tinggalnya saat bekerja, sedangkan para pemilih yang mengalami keadaan 34 demikian justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara, karena: a. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, b. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; c. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya. 36. Bahwa dengan hilangnya hak-hak para pemilih pindahan (in casu pekerja/buruh) dalam menggunakan hak memilihnya, maka kesempatan warga negara (in casu pekerja/buruh) untuk ikut terlibat dalam perumusan kebijakan melalui representasinya di parlemen berpotensi tidak terwujud; 37. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya kekuasaan membentuk Undang-Undang diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang selalu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena lembaga tersebut memiliki mandat dari rakyat. Artinya kebijakan yang dikeluarkan dapat berdampak kepada masyarakat luas, baik dampak positif maupun negatif dari berlakunya suatu undang-undang; 38. Bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga mengatur bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah; 39. Bahwa dengan kekuasaan yang begitu besar bagi DPR dalam membentuk Undang-Undang dan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah, sudah seharusnya kekuasaan ini dikontrol oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Salah satu kontrol yang dapat dilakukan yaitu rakyat harus 35 dapat memilih anggota DPR dan DPRD yang akan mewakilinya di parlemen; 40. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 justru membatasi hak memilih para pemilih pindahan (in casu pekerja/buruh) karena faktanya buruh banyak yang berdomisili pada tempat kerjanya (luar provinsi/kabupaten/kecamatan yang berbeda dengan daerah pemilihannya). Dengan aturan ini jelas pekerja/buruh yang merantau bekerja tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara optimal, sehingga Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 41. Bahwa dengan tidak dapatnya pekerja/buruh menggunakan hak pilihnya secara optimal di satu pihak, dan potensial hilangnya hak/kesempatan Partai Buruh beserta calon anggota legislatif yang diusung untuk dapat dipilih, maka esensi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi perwakilan tidak terwujud sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 42. Bahwa dengan demikian Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 secara bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab pekerja/buruh yang berpindah lokasi memilih di luar daerah pemilihannya seharusnya tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk memilih, dan Partai Buruh sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang mengusung calon anggota legislatif juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk dipilih; 43. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, hlm. 72-73 dinyatakan sebagai berikut: “Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di 36 mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel.” 44. Bahwa jika dikaitkan dengan Pemilih Pindahan, maka sebenarnya seandainya pun Pemilih Pindahan diberi haknya untuk memilih calon anggota legislatif tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakilinya. Apalagi misalnya untuk calon anggota DPR RI yang cakupan tugas dan wewenangnya meliputi wilayah nasional tidak berbasis daerah. Hal ini sebenarnya juga telah dipraktikkan dalam Pemilu Indonesia, misalnya dalam konteks pemilih di luar negeri yang memilih tidak sesuai dapilnya dalam DPT, nyatanya pemilih luar negeri yang sebenarnya secara kategoris masuk juga sebagai pemilih pindahan juga diberi hak untuk memilih calon anggota legislatif. Oleh kerananya sudah seharusnya pemilih pindahan lain juga diberi hak yang sama. Apabila dilihat dari model pertanggungjawaban dan soal representasi sebenarnya tidak ada masalah, sebab pemilih pindahan khususnya pekerja/buruh memang sehari-hari dalam waktu yang relatif lama berdomisili di tempat bekerja. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat kerja tentunya perlu juga ada yang menyuarakan. Oleh karenanya menjadi ada benang merah mengapa kemudian pemilih pindahan dapilnya juga seharusnya berubah. Hal ini 37 justru untuk memastikan pemilih yang bersangkutan juga punya representasi yang sama dengan pemilih lainnya; 45. Bahwa berdasarkan hal di atas, ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab pekerja/buruh yang berpindah lokasi memilih di luar daerah pemilihannya seharusnya tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk memilih, dan Partai Buruh sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang mengusung calon anggota legislatif juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk dipilih. Jika hal tersebut tidak terwujud itu artinya ada perbedaan perlakuan atau ada perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum; 46. Bahwa apabila PEMOHON I kehilangan hak untuk pilih pada satu sisi dan WNI (PEMOHON II) yang pindah memilih kehilangan hak untuk memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atas akibat berpindah lokasi memilih yang berbeda daerah pemilihannya dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP, maka hal ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan konsep pembentukan lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota), di mana lembaga perwakilan tersebut dibentuk lewat mekanisme pemilihan umum, yang salah satu muaranya pada pelaksanaan kewenangan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam fungsi legislasi yang akan berdampak pula setiap keputusannya bagi setiap warga negara; 47. Bahwa oleh karena PEMOHON I adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2024, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 a quo yang potensial menutup peluang hak PEMOHON I untuk dipilih dalam Pemilu akibat adanya mekanisme pindah memilih yang berkonsekuensi pada tidak diberikannya surat suara secara lengkap kepada pemilih, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang telah menjamin bahwa Peserta pemilihan 38 umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. IV. Pelaksanaan Pemungutan Suara Berbasis Daerah Pemilihan dan Urgensi Pemaknaan Baru Mengenai Perpindahan Pemilih yang Diikuti Berpindahnya Daerah Pemilihan 48. Bahwa MK dalam pertimbangan hukum paragraf [3.14.4] Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, hlm. 71-74, dan dikutip kembali dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, hlm. 85-88 telah berpendirian bahwa Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan; 49. Bahwa MK dalam 2 (dua) putusan yaitu Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 telah berpendirian untuk memperkukuh prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Hanya saja, dalam mempertahankan prinsip tersebut tentunya tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih; 50. Bahwa pemilih pindahan pada dasarnya merupakan kategori pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang dikarenakan oleh keadaan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) asalnya di mana ia terdaftar dalam DPT, sehingga pemilih dalam keadaan demikian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi tujuan memilih; 51. Bahwa pemilih pindahan oleh karena merupakan pemilih yang dalam “keadaan tertentu” tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS asal, maka sekalipun terdaftar dalam DPTb seharusnya tetap wajib mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 39 perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penggunaan hak pilihnya (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 52. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara bagi pemilih pindahan seharusnya tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan pemilih yang terdaftar dalam DPTb, karena pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTb pada esensinya sama-sama merupakan pemilih yang secara resmi telah terdaftar untuk dapat menggunakan hak pilihnya terhadap semua jenis surat suara; 53. Bahwa akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 telah atau setidak- tidaknya potensial menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara yang dapat digunakan oleh pemilih pada saat pemungutan suara, yakni perbedaan antara surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 menjadi tidak sejalan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena UU 7/2017 tidak dapat menjadi instrumen hukum yang dapat menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis; 54. Bahwa terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan sebagaimana sebelumnya ia terdaftar dalam DPT (sesuai alamat domisilinya di E-KTP), maka seharusnya secara hukum dimaknai telah terjadi pula perpindahan daerah pemilihannya; 55. Bahwa kerangka hukum demikian tentu rasional dan moderat untuk melindungi hak pilih bagi pemilih pindahan. Rasional karena pemilih pindahan pada dasarnya tetap terdaftar dalam daftar pemilih sekalipun dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Moderat karena pemilih pindahan yang pada satu sisi disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asalnya sehingga demi efisiensi waktu, biaya, tenaga, dsb. memaksanya untuk pindah memilih dan menggunakan haknya untuk memilih di luar domisili dari daerah pemilihan asal di mana ia terdaftar dalam DPT, tetapi pada sisi yang lain hak pilihnya akan tetap terjaga dan terlindungi secara optimal karena ia tetap akan diberikan hak untuk memilih calon anggota DPRD 40 Kab/kota, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI, dan calon anggota DPD RI yang terdaftar di daerah pemilihan tujuannya; 56. Bahwa apalagi kerangka hukum yang berlaku saat ini, jika pemilih pindahan ini telah mendaftarkan diri (melapor) kepada KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih dan telah terdaftar dalam DPTb maka status terdaftarnya pada DPT asalnya akan dihapus oleh KPU (vide Pasal 348 UU 7/2017, KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya); 57. Bahwa dengan dihapusnya status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb di TPS daerah pemilihan tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTb di daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru untuk memilih calon anggota DPRD Kab/kota, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI, calon anggota DPR RI yang dicalonkan/terdaftar dalam daftar calon pada daerah pemilihan di mana ia berpindah; 58. Bahwa dengan demikian, argumentasi di atas tidak bertentangan dengan pendirian MK dalam Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 sebagaimana dikutip kembali dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 mengenai prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Hanya saja, prinsip yang dipertahankan oleh MK di dalam 2 (dua) putusan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran terbaru, dengan tidak memberlakukannya pada konteks Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017, dikarenakan ketentuan a quo justru tidak melindungi hak warga negara selaku pemilih di satu pihak, dan tidak melindungi hak peserta pemilihan umum untuk dapat dipilih di pihak lain; 59. Bahwa MK pada dasarnya dapat melakukan pergeseran atau perubahan penafsiran dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya sepanjang tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. 41 Sebagaimana hal itu juga dilakukan MK dalam Putusan No. 85/PUU- XX/2022 dengan menyatakan Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar (Vide Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18); 60. Bahwa dengan memaknai “pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan”, merupakan solusi hukum yang moderat dalam rangka mempertahankan prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan prinsip menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan dan prinsip menjaga dan melindungi hak warga negara untuk dapat secara optimal memilih di satu pihak dan hak peserta pemilihan umum untuk dapat dipilih di pihak lain dapat berjalan secara bersamaan; 61. Bahwa pemaknaan pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan yang berkonsekuensi pada diberikannya hak untuk memilih calon anggota legislatif bagi Pemilih pindahan, sesungguhnya merupakan pemaknaan yang rasional dan moderat dengan alasan sebagai berikut: a. Pindah memilih diikuti dengan perpindahan daerah pemilihan (dapil) sebenarnya telah dipraktikkan dalam Pemilu di Indonesia, yaitu dalam pemilihan legislatif in casu DPR RI untuk dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Dalam Pemilu Serentak, pemilih luar negeri tidak hanya diberi surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga diberi surat suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI in casu Dapil DKI Jakarta II. Padahal status pemilih luar negeri adalah Pemilih pindahan karena tidak sesuai dengan domisili dalam KTP-el. Konstruksi pemilih luar negeri ini seharusnya juga bisa diterapkan bagi pemilih pindahan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, minimal diberi 42 juga hak pilih atau surat suara untuk DPR RI. Hal ini sangat rasional dan moderat mengingat tugas dan kewenangan DPR RI tidak hanya urusan kedaerahan sebagaimana DPD RI (sebagai teritorial representation) tetapi urusan yang bersifat nasional yang mencakup kepentingan seluruh warga negara tanpa batas-batas wilayah administratif. b. Dalam UU Pemilu setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pemilih yaitu sebagai berikut: ● Pemilih DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu Pemilih yang terdata KPU dari data pemilih yang telah dicoklit dan dimutakhirkan; ● Pemilih DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yaitu pemilih yang pindah memilih ke TPS lain; ● Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yaitu pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb. Dari ketiga jenis pemilih tersebut yang sebenarnya tidak terdaftar dalam DPT adalah pemilih DPK. Namun sejak adanya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Pemilih DPK tetap dijamin dan diberikan haknya untuk bisa memberikan suara untuk semua pemilihan baik Pilpres maupun Pileg. Jika dibandingkan dengan pemilih DPTb, maka sebenarnya derajatnya secara administratif lebih tinggi DPTb daripada DPK, oleh karenanya sudah seharusnya pemilih DPTb juga bisa diberikan haknya untuk memberikan suara untuk calon anggota legislatif setidak-tidaknya calon anggota DPR RI. c. Pemilih pindahan atau yang dikenal dengan DPTb tidak bisa diabaikan hak-haknya khususnya untuk memilih calon anggota legislatif, sebab jumlah pemilih DPTb tidak sedikit, bahkan bisa mempengaruhi pemenuhan ambang batas parlemen bagi Partai Politik. Sesuai data rekapitulasi KPU RI jumlah DPTb pada pemilu legislatif tahun 2019 adalah sebesar 1.366.626. Jumlah ini tentu akan sangat berarti bagi peserta Pemilu khususnya Partai Politik, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Jika disimulasikan dengan hitung-hitungan yang sederhana, maka angka 1.366.626 sangat berarti bagi partai Politik untuk memenuhi ambang batas parlemen. Sebagai contoh di Pemilu Legislatif tahun 2019 jumlah suara sah seluruh Partai Politik adalah sebanyak 43 139.970.810, sehingga ambang batas parlemen sebesar 4% adalah sebanyak 5.598.832. Jika jumlah DPTb sebagaimana disebutkan di atas dihitung untuk memenuhi ambang batas parlemen, maka angka 1.366.626 equivalen dengan kurang lebih 25% atau seperempat suara yang dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas parlemen. 62. Bahwa terkait dengan isu ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan jika diberikan haknya untuk seluruh jenis pemilihan termasuk memilih calon anggota legislatif, hal ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan. Apabila melihat penggunaan surat suara pada pemilu legislatif tahun 2019 misalnya, sebenarnya surat suara yang tidak digunakan khusus untuk pemilih DPT saja jumlahnya masih cukup banyak yaitu sebesar 35.295.381 ekuivalen dengan 18,31%, belum lagi misalnya ditambah dengan surat suara cadangan yang belum atau tidak terpakai, maka tentunya angkanya akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sebenarnya ketersediaan surat suara tidak begitu menjadi persoalan, justru yang menjadi persoalan adalah jika akhirnya para pemilih DPTb ini kehilangan hak suara untuk memilih calon anggota legislatif. Hal ini tentunya jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas [Bukti P-8]. Seandainya pun pemilih DPTb kehabisan surat suara, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena pemilih DPK sejatinya juga tidak terjamin surat suaranya. Namun demikian yang paling terpenting adalah hak pilihnya dijamin oleh Undang- Undang sesuai amanat konstitusi. Apalagi dalam peraturan KPU diatur, apabila pemilih DPK kehabisan surat suara, mereka bisa dialihkan untuk memilih di TPS lain terdekat dalam satu desa/kelurahan, konstruksi ini bisa diterapkan pula untuk DPTb; 63. Bahwa terkait permohonan pada petitum yang kami mohonkan, yaitu agar ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adapun alasan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus sebagaimana tersebut adalah agar setiap pemilih tidak akan kehilangan hak 44 konstitusionalnya dalam memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sekalipun ia berstatus sebagai pindah memilih yang terdaftar dalam DPTb lintas Daerah Pemilihan (Dapil). Perpindahan memilih demi hukum harus dinyatakan disertai pula pindah Daerah Pemilihan (Dapil). Dengan demikian, bagi setiap pemilih yang berpindah memilih pada Dapil yang tidak sama dengan Dapil sesuai alamat E-KTP akan tetap berhak untuk memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Mahkamah mengabulkan petitum alternatif pertama, maka tidak akan merusak konstruksi norma dalam UU 7/2017; 64. Bahwa dengan diakomodasinya permohonan a quo, maka akan mewujudkan terlindunginya hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. F. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Atau, 45 Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06 tanggal 19 Maret 2022 tentang Akta Pernyataan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. H. Said Iqbal ; M.E. ; 6 Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Ferri Nuzarli, S.E. ; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Cecep Khaerul Anwar ; 46 8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 47 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 48 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya”. 2. Bahwa Pemohon I adalah organisasi partai politik yang dibentuk untuk kepentingan publik yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06 tanggal 19 Maret 2022 tentang Akta Pernyataan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [vide bukti P- 2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [vide bukti P-3]. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Komite Eksekutif Partai Buruh, yakni Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H., selaku Sekretaris Jenderal yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh, sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026 [vide bukti P-4] ; 49 3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh [vide bukti P-2], Presiden bersama Sekretaris Jenderal Partai Buruh berwenang menandatangani seluruh surat-menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh [vide bukti P-5] dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. [vide bukti P-6] selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh selaku Pemohon I dalam mengajukan permohonan Pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemohon I sebagai salah satu peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon I merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemilu karena norma tersebut menyebabkan Pemohon I kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat pemungutan suara yang disebabkan oleh : a. Pemilih yang pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR ; b. Pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR ; c. Pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota ; 5. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Pemohon I menyatakan dirugikan secara spesifik dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I sebagai partai peserta pemilu, akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara. Apabila norma 50 yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) maka segala kerugian konstitusional Pemohon I dipastikan tidak akan terjadi karena hak dan peluang Pemohon I untuk dapat dipilih oleh pemilih akan tetap terlindungi dan terjamin ; 6. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilihan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-7] yang bekerja sebagai karyawan/buruh pada PT Indonesia Epson Industry yang beralamat di Industrial Park Lot 4E, jalan Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550. Pemohon II merupakan pemilih yang saat ini telah terdaftar pada TPS 25 yang berada di KP. Kadudampit, RT. 001/RW 009, Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Oleh karena persoalan ekonomi, biaya, dan jarak yang menyebabkan Pemohon II tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar sesuai KTP Pemohon II, sehingga Pemohon II telah mengajukan pindah memilih dan telah berstatus sebagai pemilih DPTb dengan pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; 7. Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu karena membatasi Pemohon II hanya akan dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perpindahan hak pilih Pemohon II dari TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memilih: a. Calon Anggota DPR RI, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPR RI, Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan norma yang diuji a quo, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPR RI; b. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, karena karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPRD Provinsi, Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten 51 Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan norma yang diuji a quo, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; c. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Pemohon II dapat memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atas dasar ketentuan norma yang diuji a quo, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 8. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Pemohon II menyatakan dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidak-tidaknya potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma yang dimohonkan pengujian tersebut menghilangkan hak Pemohon II untuk dapat memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila norma yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) maka segala kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II dipastikan tidak akan terjadi karena hak dan peluang Pemohon II untuk memilih akan tetap terlindungi dan terjamin. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, menurut Mahkamah, Pemohon I, yakni Partai Buruh telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai salah satu partai politik, Pemohon I telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu tahun 2024 yang berpotensi kehilangan pemilih. Dalam pengajuan permohonan a quo, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, dalam hal ini Pemohon I, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh [vide bukti P-2 dan P-3]. Dalam konteks permohonan a quo, Pemohon I tidak ingin kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih 52 oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat pemungutan suara. Bahwa Pemohon II pun telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7], Pemohon memiliki hak untuk dapat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Meskipun pada hari pemungutan suara Pemohon II mengalami keadaan tertentu, sehingga mengajukan pindah memilih ke TPS di daerah pemilihan yang berbeda, Pemohon II tidak ingin kehilangan haknya untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang secara spesifik dan potensial tidak akan terjadi dan tidak akan dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memprioritaskan permohonan para Pemohon a quo dengan melakukan pemeriksaan secara speedy trial karena permohonan para Pemohon berkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 serta memiliki implikasi yang berpengaruh terhadap 53 penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bahwa untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan hak untuk memilih dan dipilih para Pemohon, namun Mahkamah mempertimbangkan pula hak pemilih seluruh warga negara Indonesia, karena putusan Mahkamah bersifat erga omnes yang tidak hanya berlaku dan mengikat para Pemohon, tetapi juga berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia dan instansi publik di Indonesia. Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Pemohon I telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU sejak tahun 2022 [vide perbaikan permohonan halaman 10]. Namun Pemohon I dan Pemohon II baru mengajukan permohonan a quo pada tanggal 26 Januari 2024 [vide Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/ PAN.MK/AP3/01/2024 tanggal 31 Januari 2024]. Dengan kata lain, permohonan para Pemohon a quo baru diajukan 19 (sembilan belas) hari kalender sebelum pemungutan suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Apabila permohonan provisi para Pemohon a quo dikabulkan, hal tersebut justru menghambat proses penyelenggaraan Pemilu yang telah dirancang oleh KPU. Terlebih, permohonan perkara a quo diputus oleh Mahkamah pasca penyelenggaraan pemilu 2024, oleh karena itu sifat keterdesakan atas permohonan a quo agar diputus sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 adalah tidak relevan lagi. Dengan demikian, berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, para Pemohon mengungkapkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) : 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu membatasi pemilih yang memilih di luar daerah pemilihannya (dapil) karena hanya dapat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak dapat memilih anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD 54 Kabupaten/Kota. Norma pasal yang diuji tersebut menghilangkan kesempatan warga negara yang menjadi peserta Pemilu untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Dalam kaitannya dengan para buruh yang berpindah dapil, para buruh dimaksud merupakan basis konstituen Partai Buruh, sehingga akan membuat calon anggota legislatif dari Partai Buruh kehilangan haknya untuk dapat dipilih. Hal ini karena hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang saling berkelindan dalam Pemilu. 2. Bahwa menurut para Pemohon, para buruh yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya sesuai KTP terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena secara administratif buruh tidak terdaftar sebagai pemilih pada TPS yang berada di lingkungan kerjanya. Faktor pekerjaan membuat para buruh yang bekerja di luar provinsi/kabupaten/kota yang bukan merupakan dapilnya sesuai alamat KTP sulit menggunakan hak pilihnya. Akibatnya buruh dimaksud atau para pemilih yang pindah dapil tidak dapat menggunakan hak memilih untuk semua jenis surat suara, karena: a. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, b. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; c. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota, tetapi di luar daerah pemilihannya. 3. Bahwa menurut para Pemohon, apabila pemilih yang melakukan pindah dapil diberi hak untuk memilih calon anggota legislatif, hal tersebut tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Hal tersebut telah dipraktikkan dalam Pemilu, misalnya dalam konteks pemilih di luar negeri yang memilih tidak sesuai dapilnya dalam DPT, karena pemilih luar negeri sebenarnya termasuk sebagai pemilih pindahan yang juga diberi hak untuk memilih calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pemilih pindahan lain seharusnya juga diberi hak yang sama. Apabila dilihat dari model pertanggungjawaban dan soal representasi, hal tersebut bukan merupakan suatu 55 permasalahan, sebab pemilih pindahan khususnya pekerja/buruh memang sehari-hari dalam waktu yang relatif lama berdomisili di tempat bekerja. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat kerja tentunya perlu juga ada yang menyuarakan. Oleh karena itu, dapil pemilih pindahan seharusnya berubah untuk memastikan pemilih yang bersangkutan juga memiliki representasi yang sama dengan pemilih lainnya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, penyelenggaraan pemungutan suara bagi pemilih pindahan seharusnya tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan pemilih yang terdaftar dalam DPTb, karena adanya perbedaan antara surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Terlebih lagi, status pemilih pindahan terhapus dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb dapil tujuannya. Ketika pemilih sudah keluar dari dapil asalnya dan terdaftar pada DPTb di dapil tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di dapil yang baru untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPR RI yang terdaftar dalam dalam daftar calon pada dapil di mana ia berpindah; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian untuk memperkukuh prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Namun, untuk mempertahankan prinsip tersebut tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran terbaru, dengan tidak memberlakukan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : 56 Menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota” ; Atau, Menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon”. [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 (selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan 57 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing permohonan yang sebelumnya telah diajukan tersebut, baik dasar pengujian maupun alasan pengujiannya, sebagai berikut: 1. Permohonan perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merampas hak politik Pemohon karena hanya memperoleh satu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2019, hlm. 61-65] ; 2. Permohonan perkara nomor 20/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 58 (3), dan Pasal 28I ayat (2) dengan alasan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 68-71]. Selanjutnya berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo, setelah dicermati ternyata para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menyebabkan pemilih yang memilih di luar dapilnya tidak dapat memilih anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih yang pindah dapil. Norma pasal tersebut juga menghilangkan hak warga negara yang menjadi peserta Pemilu untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.8] di atas. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah ketentuan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghalangi hak pemilih yang pindah memilih di luar dapilnya, akibatnya ia kehilangan haknya untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD 59 Kabupaten/Kota, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 2. Apakah ketentuan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghalangi hak seorang warga negara sebagai peserta Pemilu untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, yang mempertimbangkan pada pokoknya antara lain: 1. Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 [3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih : a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya. 60 Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai dengan daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah tempat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah tempat memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan oleh para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah tempat memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif. Terhadap dalil a quo Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut : Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi dilembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga 61 dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel. Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon a quo yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) 62 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga mengutip dan menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 Paragraf [3.14.4] di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut secara mutatis-mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024, meskipun dalam perkara a quo para Pemohon memiliki alasan yang berbeda dengan dalil permohonan dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, namun alasan yang menjadi dalil dalam perkara tersebut mempersoalkan isu konstitusionalitas norma yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya, di mana kesemuanya pada dasarnya mempersoalkan adanya kekhawatiran hilangnya hak pilih bagi pemilih yang karena keadaan tertentu harus berpindah tempat memilih pada saat pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian, oleh karena terhadap hal tersebut hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang fundamental dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas norma a quo secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024, termasuk pula telah mempertimbangkan untuk mempertahankan prinsip yang tidak boleh menciptakan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan tidak ada permasalahan inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 63 [3.13.2] Bahwa meskipun norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dampak logis penetapan daerah pemilihan terhadap peserta Pemilu anggota legislatif. Oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, yakni hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu, maka norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu masih dalam batas yang wajar, terutama berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya yang merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif. Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem Pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 karena sistem tersebut mampu menempatkan rakyat sebagai pemilih yang memilih langsung calon anggota DPR/DPRD [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 711-712]. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghilangkan hak warga negara sebagai peserta Pemilu untuk dipilih sebagai calon anggota legislatif adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan konstruksi perbandingan antara pemilih yang berpindah dapil dalam wilayah Republik Indonesia dan pemilih yang berpindah ke luar negeri, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya bahwa pemilih yang sudah keluar dari dapilnya, meskipun ia masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, hak pilihnya tidak lagi valid digunakan untuk memilih calon anggota legislatif karena basis representasi wakil rakyat yang dipilihnya bukan di dapil asal pemilih yang bersangkutan. Apabila pemilih tersebut diberikan hak pilih untuk memilih calon anggota legislatif di luar dapilnya, justru hal tersebut menodai kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, sehingga sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih di luar dapil asalnya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi hal demikian berbeda dengan pemilih di luar negeri. Meskipun pemilih yang tinggal di luar negeri berada di luar wilayah administratif Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap berhak menggunakan hak pilihnya dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan hak pilih dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013, hlm. 43]. Para pemilih luar negeri tergabung 64 sebagai bagian dari Dapil II DKI Jakarta, bukan dapil daerah asal masing-masing pemilih di Indonesia atau dapil tersendiri di luar negeri. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu memasukkan pemilih luar negeri ke dalam dapil Jakarta II dengan pertimbangan karena pemilih luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berdomisili di Jakarta, sehingga pemilih luar negeri diarahkan untuk memilih calon-calon anggota legislatif dari dapil Jakarta II. Konsep demikian merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (opened legal policy) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013, hlm. 44]. Dengan demikian, dalil para Pemohon agar Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tidak melanggar prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, dan bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 65 [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: 66 PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION), SAYA HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI MENYAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT : [6.1] Menimbang bahwa mendahului pendapat berbeda (dissenting opinion) ini, saya ingin mengutip sebuah kaidah hukum (fiqih): “al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman” (sebuah hukum itu bergantung pada ada-tidaknya ilat atau sebab hukumnya). Pemahaman terhadap kaidah hukum ini membuka kemungkinan pergeseran pendapat atau keputusan hukum, termasuk apa yang sebelumnya telah menjadi putusan lembaga peradilan. Dalam khasanah hukum Islam, karenanya, dikenal qaul qodim (pendapat terdahulu) dan qaul jadid (pendapat baru) sebagaimana tergambar dari fatwa hukum dari ahli hukum fiqih (fuqaha) terkenal, Imam Syafii. Bagi saya, sepanjang terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik dan/atau rasionalitas, meskipun sebuah kebijakan hukum terbuka yang diuji sebelumnya ke Mahkamah dan kebijakan hukum a quo tidak dipersoalkan konstitusionalitasnya dalam putusan, namun kemudian diajukan permohonan pengujian baru yang memenuhi syarat-syarat UU MK dan PMK 2/2021, maka terbuka pula untuk dilihat kembali konstitusionalitas norma UU yang bersangkutan, meskipun tetap perlu dilakukan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Bahwa saya mencermati Mahkamah dalam sejumlah putusannya membuka kemungkinan sebuah pengaturan yang masuk dalam ranah kebijakan pembuat undang-undang yang bersifat terbuka (open legal policy) untuk dibatalkan atau dibatasi konstitusionalitasnya dengan memberi pemaknaan berdasarkan alasan-alasan, yaitu: melampaui kewenangan pembuat undang-undang, merupakan penyalahgunaan kewenangan, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, serta bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat [vide Putusan Nomor: 010/PUU-III/2005; 51-52-59/PUU-VI/2008; 3/PUU-VII/2009]. Terlebih, Mahkamah pernah mengubah pendiriannya terhadap undang-undang yang sebelumnya dinyatakan open legal policy menjadi inkonstitusional seperti pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. 67 [6.2] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan Para Pemohon, yakni pengujian konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, Mahkamah pernah memeriksa, menguji, dan memutus dalam perkara nomor 19/PUU-XVII/2019 dan nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai dengan daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah tempat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah tempat memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan oleh para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah tempat memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif. Terhadap dalil a quo Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak 68 pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel. Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk 69 digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon a quo yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum” Mahkamah kemudian menyatakan pertimbangan Putusan Nomor 19/PUU- XVII/2019 mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya, Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga menolak permohonan pengujian atas Pasal 348 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). [6.3] Menimbang bahwa sebelum menguraikan hal-hal yang mendasari dissenting opinion saya tentang keterkaitan ketentuan memilih atau hak pilih dalam UU Pemilu untuk pemilih “dengan kondisi tertentu” dengan desain dan sistem lembaga perwakilan yang diartikulasikan ke dalam undang-undang tentang lembaga perwakilan serta fakta empiris mengenai cakupan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga perwakilan pada tingkat DPR maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang keanggotaannya nota bene diisi dari hasil Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, saya ingin mengemukakan pandangan terlebih dahulu tentang hal yang terkait dengan hak konstitusional untuk memilih. Saya berpendapat bahwa hak memilih tersebut pada prinsipnya harus diberikan dalam kuantum yang sama baik kepada pemilih “dengan kondisi biasa” (dalam arti memilih di tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sejak awal) maupun kepada pemilih “dengan kondisi tertentu”, tentunya sepanjang secara teknis penyelenggaraan pemilu masih ada atau terbuka “celah” yang memungkinkan untuk melaksanakan hak memilih bagi pemilih “dengan kondisi tertentu” tersebut dalam kuantum yang sama dengan pemilih “dengan kondisi biasa”. Hal ini pula berkelindan dengan pertimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan 70 dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara [vide Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003], sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya [vide Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009]. [6.4] Menimbang bahwa semangat dalam menjaga hak konstitusional pemilih yang tidak lagi berdomisili di alamat atau wilayah dimana pemilih yang bersangkutan lebih dahulu terdaftar untuk memilih dalam pemilu merupakan hal yang terus menjadi perhatian di negara-negara demokratis yang menyelenggarakan pemilu secara berkala. Yang dimaksud dengan semangat dalam hal ini adalah semangat memperlakukan dan menempatkan hak konstitusional untuk memilih tersebut pada tingkat atau kuantum yang sama antara warga negara “dengan kondisi biasa” dengan warga negara “dengan kondisi tertentu”, utamanya bagi mereka yang berpindah domisili di luar negeri karena berbagai sebab. Ini tergambarkan misalnya dalam artikel jurnal berjudul “Living abroad, voting as if at home? Electoral motivations of expatriates” (Andreas C. Goldberg and Simon Lanz, Migration Studies, Volume 9, Issue 2, Juni 2021, halaman 279 – 310) dan research briefing berjudul “Overseas Voters” (Neil Johnston, 16 Januari 2024, diterbitkan oleh House of Commons Library). Perbedaan konsepsi dan artikulasi kebijakan hukum di sejumlah negara terkait hak memilih dalam pemilu diarahkan untuk tidak menyangkut perbedaan kuantum hak konstitusional warga negara dalam memilih, khususnya dalam memilih calon anggota lembaga perwakilan atau parlemen nasional. Bahwa diskursus yang menyertai penetapan kebijakan hukum tersebut lebih menekankan pada persoalan di dapil atau konstituensi mana warga negara “dengan kondisi tertentu” tersebut akan ditetapkan sebagai pemilih dan mengikuti pemilu. Perkembangan konsepsi dan artikulasi dalam pengaturan pemilu terkait dengan kebijakan memilih bagi warga “dengan kondisi tertentu” ini bahkan berkembang di negara-negara yang sistem pemilunya adalah dengan langsung memilih kandidat yang diajukan dan tidak mengatur atau memberi ruang bagi pemilu 71 dengan kebolehan memilih tanda gambar partai politik sebagaimana kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam desain dan sistem pemilu dimana pemilih dimungkinkan untuk memilih tanda gambar partai politik peserta pemilu sebagaimana halnya di negara kita ini, maka seyogianya kebijakan hukum kepemiluan yang diintroduksi terkait hak memilih “dengan kondisi tertentu” justru harus “lebih longgar” dibandingkan dengan kebijakan hukum di negara yang sistem pemilunya memilih calon atau kandidat saja dan berbasis sistem distrik (districten stelsel). [6.5] Menimbang bahwa Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon memang telah mencerminkan pengaturan bagi pemilih “dengan kondisi tertentu” karena sebab-sebab “migrasi” lokal atau antar daerah dan sebab lainnya. Sedangkan, untuk pemilih “dengan kondisi tertentu” karena “migrasi” antar negara ditetapkan masuk sebagai bagian dari suatu daerah pemilihan (dapil) – in casu Dapil Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri, yang konstitusionalitas pengaturannya tidak dipersoalkan oleh Mahkamah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2/PUU-XI/2013. [6.6] Menimbang bahwa harus diakui bahwa Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tetap menjamin dan menjaga hak konstitusional warga negara yang berhak memilih dalam pemilu. Namun demikian, Pasal a quo memberikan kuantum hak memilih yang berbeda antara pemilih “dengan kondisi biasa” dengan pemilih “dengan kondisi tertentu”. Pasal a quo “mengurangi” hak konstitusional warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan/atau DPR RI sesuai dengan keadaan migrasinya. Pemilih “dalam kondisi tertentu” tidak diberikan sebagian hak pilih-nya sesuai “dengan kondisi tertentu” mereka masing-masing untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPR RI. [6.7] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan juga Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 348 ayat (4) UU a quo, pada pokoknya dengan pertimbangan yang mengaitkan penolakan permohonan tersebut dengan desain dan sistem pemilu berbasis dapil yang dibangun berdasar dan diatur dalam UU 72 Pemilu dan peraturan pelaksanaannya serta hal-hal yang terkait dengan persoalan teknis pelaksanaan pemilu. Pertanyaan yang kemudian timbul bagi saya adalah apakah cukup untuk mempertimbangkan soal konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dengan mengaitkan semata pada alasan-alasan yang merujuk pada desain dan sistem pemilu berbasis dapil serta hal teknis terkait dengan pelaksanaan pemilu? Bahwa menurut pendapat saya, Mahkamah seyogianya tidak cukup mengaitkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU a quo hanya dengan mendasarkan atau merujuk pada desain dan sistem pemilu berbasis dapil serta dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan pemilu. Mahkamah perlu mempertimbangkan dan mengaitkan persoalan “dikuranginya” hak konstitusional warga negara untuk memilih calon wakil rakyat tersebut dengan desain dan sistem lembaga perwakilan, setidaknya pada aspek yang berkaitan dengan cakupan wilayah tugas, fungsi dan kewenangan anggota lembaga perwakilan yang dihasilkan dari pemilu sebagai wakil-wakil rakyat. [6.8] Menimbang bahwa menurut hemat saya, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan konsep dan pengaturan relasi antara pemilih dan rakyat secara keseluruhan dengan anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI sebagaimana diartikulasikan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 (UU MD3), serta ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) yang terkait dengan pengaturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bahwa jika mencermati desain dan sistem lembaga perwakilan (setidaknya untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang hendak dibangun oleh UU MD3 dan UU Pemda dikaitkan dengan desain dan sistem pemilu yang dibangun dalam UU Pemilu, saya berkesimpulan bahwa meskipun desain dan sistem pemilu adalah berbasis dapil sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, namun desain dan sistem lembaga perwakilan yang dihasilkan dari pemilu tidak diciptakan untuk membatasi relasi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota hanya dengan pemilih atau rakyat di dapilnya saja. Cakupan kewilayahan dari tugas, 73 fungsi dan kewenangan para anggota lembaga perwakilan a quo mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk DPR RI, seluruh wilayah provinsi untuk DPRD provinsi dan seluruh wilayah kabupaten atau kota untuk DPRD kabupaten/kota. Cakupan kewilayahan ini berlaku dalam konteks menjalankan 3 (tiga) fungsi konstitusional para wakil rakyat tersebut, yakni: fungsi anggaran (budgeting), fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Bahwa hal ini berkelindan dengan ketentuan pada UU MD3 dan UU Pemda, seperti pada ketentuan Pasal 72 dan Pasal 81 UU MD3. Terlebih, pada ketentuan Pasal 72, tidak terdapat satu frasa-pun yang merujuk atau menegaskan bahwa tugas DPR sebagai lembaga perwakilan hanyalah sebatas mewakili pada kepentingan dan aspirasi masyarakat di dapilnya saja. Dalam ketentuan Pasal 72 UU a quo, penggunaan kata “masyarakat” tidak disertai dengan ekspresi pembatasan dalam lingkup dapil yang diwakili saja, melainkan merujuk pada pengertian masyarakat secara luas dan sifat representasi secara nasional terkait pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR. Pasal 72 huruf g UU a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan bagian penjelasan pasalnya menyatakan cukup jelas, maka hal ini secara eksplisit sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan tertentu yang membatasi makna frasa ‘masyarakat’ pada pasal dan huruf a quo. Hal yang sama juga dapat dilihat dari pasal Pasal 81 huruf j UU MD3 yang menetapkan salah satu kewajiban anggota DPR adalah “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. Memang dalam UU MD3 juga terdapat ketentuan yang mengatur relasi anggota DPR dengan konstituen di dapilnya, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 81 huruf i dimana anggota DPR berkewajiban “menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala”. Kewajiban yang sama juga diberlakukan untuk anggota DPRD provinsi sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 108 huruf i dan j UU Pemda, serta untuk anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 161 huruf i dan j UU Pemda. Bahkan dalam Pasal 108 huruf e dan Pasal 161 huruf e UU Pemda ditegaskan pula kewajiban “memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat”, yang secara nyata kesemuanya itu menunjukkan bahwa desain dan sistem lembaga perwakilan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terbatas hanya untuk mewadahi relasi anggota DPRD dengan konstituen di dapilnya saja. 74 [6.9] Menimbang bahwa saya juga perlu menyampaikan bahwa dari tataran empiris terkait dengan pola kerja dan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan mereka tidak hanya untuk kepentingan konstituen di dapilnya saja, melainkan dengan cakupan wilayah NKRI bagi anggota DPR RI, seluruh wilayah provinsi bagi anggota DPRD provinsi dan seluruh wilayah kabupaten atau kota bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat, menyampaikan pengaduan, permasalahan serta aspirasi tidak terbatas pada wakil mereka yang berasal dari dapilnya. Bahkan dalam kenyataannya, masyarakat lebih sering menyampaikan pengaduan, permasalahan serta aspirasi mereka kepada anggota-anggota yang berada dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membidangi persoalan atau hal yang akan mereka adukan atau aspirasikan, meskipun di AKD yang bersangkutan tidak ada atau tidak duduk anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang berasal dari dapilnya. Dengan demikian, saya memaknai bahwa DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai lembaga perwakilan, merupakan representasi aspirasi yang bertanggung jawab pada seluruh rakyat di tingkatan wilayahnya masing-masing, bukan hanya terbatas kepada konstituen di dapilnya semata. [6.10] Menimbang bahwa saya juga berpendapat bahwa tidak diberikannya hak memilih anggota DPR bagi pemilih “dalam kondisi tertentu” yang berpindah tempat pemungutan suara (TPS) pada dapil DPR yang berbeda juga berarti secara tidak langsung telah meniadakan hak konstitusional warga negara yang berhak memilih untuk ikut atau turut serta dalam pengisian keanggotaan MPR RI. Sesuai Pasal 2 UU MD3, (keanggotaan) MPR RI terdiri dari para anggota DPR RI dan DPD RI. Padahal MPR adalah lembaga negara yang juga memiliki kewenangan penting dalam desain ketatanegaraan kita sebagaimana dapat dibaca selengkapnya dalam Pasal 4 UU MD3. Demikian pula mengacu pada Pasal 5 UU MD3, MPR juga memiliki tugas yang tidak dibatasi oleh dapil. Dalam ketentuan Pasal 5 UU a quo secara eksplisit mengatur tentang salah satu tugas MPR, yakni “menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan begitu, keberadaan pasal a quo menunjukkan bahwa MPR sebagai lembaga perwakilan pada tingkat nasional yang 75 anggotanya tidak hanya membangun relasi berbasis dapil, melainkan relasi dengan rakyat atau warga negara secara keseluruhan, termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. [6.11] Menimbang bahwa dengan melihat dan mendasarkan pada muatan pasal- pasal UU MD3 dan UU Pemda diatas, maka dalam konteks pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan hak politik yang harus dijamin sebaik mungkin serta prinsip rasionalitas yang seyogianya dikembangkan, Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah mengurangi hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo perlu direformulasi dalam rangka pemenuhan hak pilih warga negara dengan memperhatikan syarat dan ketentuan teknis penyelenggaraan pemilu yang diatur lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu, terutama DPTb, ketersediaan surat suara dan ketentuan- ketentuan penyelenggaraan pemilu lainnya. [6.12] Menimbang bahwa data statistik menunjukkan jumlah DPT luar negeri untuk pemilu tahun 2024 adalah 1.750.474 pemilih yang terdiri dari 128 PPLN (opendata.kpu.go.id), sedangkan terkait DPTb secara nasional, meskipun belum ada data resmi yang diumumkan oleh KPU secara nasional untuk Pemilu 2024, namun dapat diperkirakan jumlahnya cukup banyak pemilih yang terdaftar untuk pindah memilih ke TPS lain. Hal ini menunjukkan terdapat pemilih dengan jumlah signifikan yang hak pilihnya berpotensi terkurangi pada berbagai tingkatan wilayah masing-masing akibat keberlakukan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. [6.13] Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendapat yang saya sampaikan di atas, saya berkesimpulan: (i) penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu seyogianya tidak semata hanya dengan mempertimbangkan aspek desain dan sistem pemilu yang berbasis dapil, tetapi idealnya juga tetap mempertimbangkan aspek desain dan sistem lembaga perwakilan terutama terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (ii) tidak diberikannya secara lengkap hak untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan/atau DPR RI bagi pemilih “dengan kondisi tertentu” karena alasan desain dan sistem kepemiluan 76 serta alasan ”teknis” pelaksanaan pemilu merupakan “pengurangan” terhadap hak konstitusional warga negara. Bahwa saya berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, meskipun dengan formulasi amar yang tidak “as is” sebagaimana yang diminta oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya atau yang biasa disebut dalam formulasi amar putusan Mahkamah sebagai “mengabulkan permohonan sebagian”. Secara lebih spesifik, saya berpendapat bahwa formulasi Pasal 348 ayat (4) UU a quo seyogianya diubah menjadi sebagai berikut: “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. Calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; dan e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.” *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu 77 Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri